Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) · 2020. 8. 30. · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 3 B.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Tahun Anggaran 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah,

pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan perubahan

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tuntutan publik menghendaki agar penyelenggaraan pemerintah

daerah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good

Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang

seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan tiga

prinsip yang mendasarinya, yaitu transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas.

Pemerintah daerah yang akuntable merupakan sebuah

keharusan yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan aspirasi

serta cita-cita masyarakat Kota Semarang guna mencapai masa

depan yang lebih baik agar bisa setara dengan masyarakat lainnya di

kota-kota besar yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan hal itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota

Semarang dapat berlangsung dengan lebih berdaya guna dan

berhasil guna melalui pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang

dilaksanakan berdasarkan perencanaan strategis yang

berkesinambungan.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang mendukung

program kerja Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota

Semarang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan



Tahun Anggaran 2019

2

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang

kesatuan bangsa, politik serta mempunyai fungsi perumusan

kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintah daerah, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang

ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan bangsa serta politik

dalam negeri.

A. Latar Belakang

Bahwa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban

serta menciptakan kesejahteraan secara demokratis, dan

dikarenakan wilayah negara yang terlalu luas, maka perlu

adanya Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang,

maka salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang adalah urusan

Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri.

Upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan

pembangunan di segala bidang tentunya membutuhkan

suasana daerah yang kondusif, aman dan terkendali. Dalam

hal inilah peran serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama,

organisasi kemasyarakatan dibutuhkan di dalam kehidupan

masyarakat Kota Semarang.



Tahun Anggaran 2019

3

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 13

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga

teknis Daerah dan Badan Peleyanan Perijinan Terpadu

Kota Semarang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekertaris Daerah dengan tugas pokok yaitu

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa

dan politik serta menyelenggarakan fungsi antara lain

sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi

dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan

Bangsa, serta bidang Politik Dalam Negeri;

b) Penyusunan rencana program dan rencana kerja

anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

c) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang Ideologi dan

Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan

Bangsa, serta bidang Politik Dalam Negeri;

d) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik;



Tahun Anggaran 2019

4

e) Penetapan kebijakan operasional di bidang

ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan,

bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan

penghargaan kebangsaan;

f) Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan

operasional di bidang kewaspadaan dini,

kerjasama intelijen dan keamanan (INTELKAM),

bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja,

penanganan konflik pemerintahan, penanganan

konflik sosial, pengawasan orang asing dan

lembaga asing;

g) Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan

operasional di bidang ketahanan seni dan budaya,

agama dan kepercayaan, pembauran dan

akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,

penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

h) Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan

operasional sistem dan implementasi politik,

kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan

partai politik, budaya dan pendidikan politik,

fasilitasi pemilu, pilpres, dan pilkada;

i) Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan

operasional di bidang ketahanan sumber daya

alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal

dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan

ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan

ketahanan ormas perekonomian;



Tahun Anggaran 2019

5

j) Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian

teknis/ rekomendasi perijinan dan/ atau non

perijinan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

k) Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik;

l) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan,

pengawasan, dan pengendalian serta monitoring,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

terdiri dari :

a) Kepala Badan

b) Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi ;

2) Sub Bagian Keuangan; dan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

c) Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional,

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab



Tahun Anggaran 2019

6

kepada Kepala Badan, terdiri dari :

1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan;

2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional


Bidang yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

d) Bidang Ketahanan Bangsa, dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan, terdiri

dari:

1) Sub Bidang Ketahanaan Sosial, Ekonomi,

Budaya dan Agama;

2) Sub Bidang Kemasyarakatan



bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

e) Bidang Politik Dalam Negeri, dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala

Badan, terdiri dari:

1) Sub Bidang Kelembagaan Politik ;

2) Sub Bidang Budaya dan Pendidikan Politik



bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

f) Kelompok Jabatan Fungsional



Tahun Anggaran 2019

7

3. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia yang terdapat pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sampai

dengan akhir tahun 2019 sebanyak 24 (dua puluh

empat) orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pegawai Menurut Pendidikan dan Pangkat/ Golongan

No

Menurut Pendidikan

No Menurut Pangkat/ Golongan

1 SD : 0 1 Pembina Utama

Muda (IV/c) : 1

2 SMP : 0 2 Pembina Tk.I (IV/b) : 1

3 SMA : 5 3 Pembina ( IV/a) : 3

4 D-3 : 0 4 Penata Tk.I (III/d) : 6

5 S-1 : 13 5 Penata (III/c) : 3

6 S-2 : 6 6 Penata Muda Tk.I

(III/b) : 5

Jumlah : 24 7 Penata Muda (III/a) : 1

8 Pengatur Tk.I (II/d) : 1

9 Pengatur (II/c) : 3

10 Pengatur Muda Tk.I

(II/b) : 0

11 Pengatur Muda (II/a) : 0

12 TPHL : 1

Jumlah : 24

Data per akhir desember 2019



Tahun Anggaran 2019

8

Tabel 1.2

Pegawai Menurut Status dan Eselon

No Menurut Status No Menurut Esselon

1 PNS : 24 1 Eselon IIb : 1

2 CPNS : 0 2 Eselon IIIa : 1

3 TPHL : 1 3 Eselon IIIb : 3

4 Non ASN : 11 4 Eselon IVa : 9

Jumlah : 36 Jumlah : 14

4. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,


memperoleh sarana prasarana dari Pemerintah Daerah

Kota Semarang antara lain bangunan kantor yang

bertempat di Gedung Pandanaran Lantai VI, Jl. Pemuda

Nomor 175 Semarang, sarana transportasi, komunikasi

maupun teknologi dan sarana prasarana yang cukup

memadai namun tempat parkir masih belum memadai.

C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan

Kesatuan dan Politik Kota Semarang dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi pelayanan pada tahun 2019, antara lain :

1. Tahun 2019 merupakan tahun politik dimana dua pesta

demokrasi berlangsung pada tahun tersebut, yaitu

Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan



Tahun Anggaran 2019

9

Wakil Presiden. Dalam pasal 133 A UU Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-undang disebutkan bahwa “Pemerintah

Daerah bertangung jawab mengembangkan

kehidupan demokrasi di daerah, khusunya

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

menggunakan hak pilih”. Oleh karena itu, kegiatan-

kgiatan yang mendorong partisipasi pemilih perlu

mendapatkan perhatian lebih. Selain itu, satu hal yang

terlupakan bahwa keberhasilan pesta demokrasi bukan

hanya partisipasi pemilih yang tinggi namun juga

bagaimana suatu prosesi pemilihan umum berjalan

dengan kondusif. Karena alasan itulah maka pemantauan

situasi dan kondisi wilaya selama tahapan-tahapan

pemilu perlu ditekankan.

2. Selain potensi konflik karena perbedaan pendapat akibat

pemilihan umum, potensi konflik sehari-hari di Kota

Semarang tidak boleh diabakan mengingat penduduk

Kota Semarang yang heterogen. Dengan jumlah penduduk

pada akhir tahun 2017 mencapai 1,6 juta jiwa serta

dengan keragaman suku, etnis, budaya, dan agama maka

Kota Semarang tidak bisa dibilang aman dari potensi

konflik sosial. Berbagai keragaman yang kita miliki

memang bisa menjadi modal sosial yang tidak ternilai

harganya, namun jika tidak dikelola dengan baik,

bukannya tidak mungkin justru menjadi potensi konflik



Tahun Anggaran 2019

10

sosial. Oleh karena itu, Penguatan Pengamanan

Masyarakat terhadap Kerawanan Sosial tidak bisa

dihindari lagi. Masyarakat Kota Semarang harus

disadarkan mengenai potensi konflik sosial yang ada di

sekitar mereka. Masyarakat pun perlu diberdayakan,

bukan hanya untuk mengenali potensi konflik sosial,

namun untuk meminimalisir dampak dari potensi konflik

sosial. Pun jika benar-benar terjadi konflik sosial di Kota

Semarang, semua aspek masyarakat tanpa terkecuali

harus dapat terjangkau oleh Early Warning System (EWS).

Hal ini untuk meminimalisir dampak dari konflik sosial

apabila konflik sosial benar-benar meledak di Kota

Semarang.

3. Meskipun sampai sekarang Kota Semarang dapat dibilang

aman dari konflik sosial namun pertikaian antar

golongan masyarakat, atau yang lazim disebut tawuran,

kian meningkat. Pada tahun 2016 lalu hanya terjadi tiga

kejadian tawuran pelajar namun pada tahun 2017 terjadi

lima kejadian tawuran pelajar. Bukannya tidak mungkin

jika tren ini akan semakin meningkat mengingat kian

derasnya arus informasi dan upaya provokasi dari

berbagai media sosial yang semakin mudah diakses. Oleh

karena itu, kegiatan yang melibatkan berbagai sekolah

perlu lebih digalakkan sehingga persahabatan antar

sekolah dapat terwujud.

4. Berdasarkan asas keadilan maka hasil-hasil

pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua

golongan masyarakat. Ada satu sistem yang menjamin hal

itu, yaitu PPRG (Perencanaan dan Pengganggaran



Tahun Anggaran 2019

11

Responsif Gender). Melalui PPRG, diharapkan semua

golongan masyarakat (perempuan, anak, difabel, dan

lansia) dapat mendapatkan akses yang sama terhadap

hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, ke depannya

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang diharapkan

mampu menjangkau semua golongan masyarakat, tanpa

terkecuali.

5. dinamika peraturan perundangan harus ditindaklanjuti

untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan

sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara

Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik maka Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik perlu untuk ditinjau kembali menyesuaikan

dengan peraturan perundangan terbaru.



Tahun Anggaran 2019

12

D. Sistematika Penulisan LKjIP

Sistematika penulisan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

2. Daftar Isi

3. Bab I : Pendahuluan

a. Latar Belakang

b. Gambaran Umum Organisasi

c. Permasalahan Utama

d. Sistematika Penulisan

4. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kerja

a. Rencana Strategis

b. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian

Kinerja Tahun 2018

5. Bab III : Akuntabiliats Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

c. Akuntabilitas Keuangan

6. Bab IV : Penutup

7. Lampiran-lampiran



Tahun Anggaran 2019

13

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Semarang merupakan langkah awal yang dilakukan agar

mampu menjawab keinginan dan tuntutan masyarakat

sehingga diharapkan melalui pendekatan perencanaan

strategis yang jelas dan sinergis, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik akan lebih dapat mendukung pencapaian visi dan misi

Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Seiring dengan

perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah) Kota Semarang, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Semarang pun mengalami perubahan. Perubahan

tersebut tidak lain untuk mensinkronkan dokumen

perencanaan sehingga arah pembangunan Kota Semarang

dapat lebih terarah sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan

dapat mencapai hasil hasil yang maksimal.

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Semarang disusun dengan mempertimbangkan potensi,

peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mendukung program-

program Pemerintah Kota Semarang.

Perubahan dokumen rencana strategis Badan Kesatauan

Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2016 sampai dengan

tahun 2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi

serta arah kebijakan yang meliputi kebijakan program dan



Tahun Anggaran 2019

14

kegiatan sebagai berikut :

1) Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang merunut pada visi Pembangunan Daerah

sebagaimana rancangan awal RPJMD Kota Semarang

Tahun 2016-2021 adalah “Semarang Kota

Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju

Masyarakat Semakin Sejahtera”. Perwujudan visi

tersebut mengandung makna Kota Semarang sebagai

kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi

kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan

jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai

serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk

meningkatkan kesejahteraan warganya dengan

dukungan pengembangan bidang politik, keamanan,

sosial, ekonomi, dan budaya.

Dari definisi HEBAT dikandung pemahaman

bahwa visi tersebut ingin mewujudkan kondisi

masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka

mencapai keuanggulan dan kemuliaan, serta kondisi

perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap

memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi

kemajuan perdagangan dan jasa.

2) Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang

Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh



Tahun Anggaran 2019

15

melalui empat misi pembangunan daerah, yaitu :

Misi 1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang

berbudaya dan berkualitas

Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan yang semakin

handal untuk meningkatkan pelayanan publik

Misi 3 Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis

dan berwawasan lingkungan

Misi 4 Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis

keunggulan lokal dan membangun iklim usaha

yang kondusif

Pesan mendasar misi tersebut utamanya adalah untuk

membuat masyarakat semakin sejahtera, secara singkat

dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan

pelayanan publik, pengembangan kehidupan

berdemokrasi, pemerataan dan keadilan di daerah.

Dalam kerangka mewujudkan visi dan misi

tersebut, agar lebih mudah dioperasionalkan maka

dilakukan dengan mengembangkan semangat

kegotongroyongan dengan slogan: “Bergerak Bersama

Membangun Semarang”.

Makna slogan tersebut adalah Bergerak Bersama

Membangun Semarang (BBM Semarang) diartikan satu

sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh

semangat untuk menyumbangsihkan tenaganya dalam

rangka membangun kotanya. Sikap ini diperlukan untuk

menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan

masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini, akan



Tahun Anggaran 2019

16

timbul sikap kepeloporan, sinergi, dan kolaborasi untuk

menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas

dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan

budaya dan karakter lokal.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang mendukung pencapaian misi kedua, yaitu

“Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal

untuk meningkatkan pelayanan publik”.

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada

pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif,

efisien, dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) sehingga mampu memberikan pelayanan

yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan

penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

3) Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang

Tujuan adalah tahapan kondisi organisasi yang

lebih spesifik yang ingin diwujudkan untuk mendukung

tercapainya visi. Rumusan tujuan rencana strategis ini

merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan

strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi

pilihan tersebut. Tujuan yang hendak dicapai oleh


Tahun 2016-2021 adalah “meningkatnya kualitas

ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui

upaya preventif dan preemtif”.



Tahun Anggaran 2019

17

4) Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang

Sedangkan, sasaran adalah pernyataan mengenai

hasil-hasil yang lebih terukur yang harus dicapai dari

tujuan renstra yang diformulasikan secara spesifik dan

rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu

5 (lima) tahun mendatang. Adapun sasaran yang hendak

dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah

“Meningkatnya kondusivitas Kota Semarang yang

berdampak langsung maupun tidak langsung

terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Kota Semarang” dengan indikator

kinerja “tingkat kondusifitas wilayah Kota

Semarang terhadap gangguan trantibmas, potensi

kerawanan sosial yang bermuatan SARA, dan

konflik politik”.

5) Strategi (Kebijakan dan Program Kegiatan )

Adapun strategi dan arah kebijakan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah sbb:

1. Strategi 1: Meningkatkan Ketertiban dan

Ketentraman Lingkungan

Arah kebijakan 1 : Peningkatan kualitas

ketertiban dan ketentraman lingkungan dengan

meningkatkan kemampuan deteksi dini, cegah

dini, tanggap dini dan antisipasi dini



Tahun Anggaran 2019

18

Program : Program Peningkatan Ketertiban dan


Kegiatan pembangunan meliputi :

a) Kegiatan Peningkatan Pemantauan Situasi

dan Kondisi Daerah Terhadap Potensi

Kerawanan Sosial Politik

b) Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan

Kegiatan Tempat Hiburan dan Keramaian

Umum

c) Kegiatan Penguatan Pengamanan

Masyarakat Terhadap Kerawanan Sosial

d) Kegiatan Pengawasan Terhadap Kepatuhan

Norma dan Aturan Bagi WNA dan Ormas

Asing

2. Strategi 2 : Mengembangkan Wawasan

Kebangsaan dan Kenegaraan

Arah kebijakan 2 : Pemantapan wawasan

kebangsaaan dengan melibatkan masyarakat

maupun kelompok-kelompok masyarakat guna

mencegah disintegrasi bangsa

Program : Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan


a) Kegiatan Peningkatan Toleransi Dan

Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

b) Kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas/

LSM



Tahun Anggaran 2019

19

c) Kegiatan Peningkatan Ketahanan Bangsa

Bagi Masyarakat

d) Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi

Berbasis Kearifan Lokal

e) Kegiatan Penyelenggaraan Pembauran

Kebangsaaan

f) Kegiatan Fasilitasi Paguyuban Petamas

g) Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-

Nilai Pancasila

h) Kegiatan Pengaturan, Pengawasan, Dan

Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

i) Kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela

Negara

Arah kebijakan 3 : Peningkatan upaya

memberikan pendidikan politik kepada

masyarakat guna meningkatkan kesadaran

berpolitik warga negara

Program : Progam Pendidikan Politik Masyarakat


a) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Parpol

b) Kegiatan Pendidikan Politik

Kewarganegaraan Bagi Masyarakat,

Aparatur Negara, Partai Politik, Dan

Generasi Muda

c) Kegiatan Fasilitasi Pemilu/Pemilukada

d) Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi

Parpol/Ormas/LSM



Tahun Anggaran 2019

20

3. Strategi 3 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan


Semarang

Arah kebijakan 4 : Peningkatan kualitas

pelayanan administrasi aparatur Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Semarang

Program : Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kegiatan rutin meliputi :

a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

b) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

c) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

d) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

e) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

f) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

g) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

h) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan

Minuman

i) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

j) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah



Tahun Anggaran 2019

21

k) Kegiatan Belanja Jasa Penunjang

Administrasi Perkantoran

Arah kebijakan 5 : Peningkatan kualitas kinerja

aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang

Program : Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

b) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Kegiatan rutin meliputi : Kegiatan Pembinaan

Sumber Daya Aparatur

Arah kebijakan 6 : Peningkatan tertib

administrasi pelaporan kinerja dan keuangan


Semarang

Program : Program Peningkatan Pengembangan



Tahun Anggaran 2019

22

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


a) Kegiatan Penunjang Kinerja PA, PPK,

Bendahara dan Bendahara Pembantu

b) Kegiatan Penyusunan LKPJ SKPD

c) Kegiatan Penyusunan LAKIP

d) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

e) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

f) Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD

g) Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Murni

serta Perubahan

B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program maupun kegiatan yang disertai indikator kinerja yang

harus dicapai.

Adapun perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebagaimana yang

disampaikan dalam lampiran.



Tahun Anggaran 2019

23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang secara substansial adalah wujud pertanggungjawaban

akan suatu keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai tujuan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik secara terukur dengan sasaran dan target kinerja

yang disusun secara periodik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang secara

umum di tahun 2019 telah berhasil menciptakan kerukunan dan

kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat diukur dari minimnya

tingkat konflik sosial-politik maupun minimnya gangguan dari

masyarakat, kelompok masyarakat maupun organisasi radikal yang

yang dapat mengganggu stabilitas daerah dan meningkatnya

partisipasi semua elemen masyarakat dalam menjaga usasana yang

kondusif di Kota Semarang sehingga upaya pemerintah daerah

dalam melaksanakan rencana pembangunan daerah yang

berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

di Kota Semarang dapat terwujud.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Ringkasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja

Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan

kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah

perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU



Tahun Anggaran 2019

24

(Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan

dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting

dan diperlukan dalam menyelenggarakan

manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja utama menjadi sangat penting

untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja

pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa

ditingkatkan dan diukur. Adapun indikator kinerja

utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang adalah “Meningkatnya kondusivitas

wilayah Kota Semarang” dengan indikator kinerja

“angka kriminalitas” dengan penjabaran sbb :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama

NO

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN 2018 TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 7

1 Angka

Kriminalitas

1.934 1.151 140 1.443

2. Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja

Tahun 2019

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada



Tahun Anggaran 2019

25

periode tahun 2016-2021 adalah “Meningkatnya

kondusivitas Kota Semarang yang berdampak

langsung maupun tidak langsung terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Kota Semarang” dengan indikator kinerja “tingkat

kondusifitas wilayah Kota Semarang terhadap

gangguan trantibmas, potensi kerawanan sosial

yang bermuatan SARA, dan konflik politik”. Secara

lebih terperinci, pencapaian sasaran Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2019 ini

adalah sbb:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019

N

O

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET PADA

RENSTRA TAHUN 2019

CAPAIAN KINERJA REALISASI

TAHUN 2018

TARGET TAHUN 2019

REALISASI TAHUN 2019

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya kondusivitas

Kota

Semarang

yang

berdampak

langsung maupun tidak

langsung

terhadap

penyelengga-

raan pemerintahan

dan

pembangunan

Kota

Semarang

tingkat kondusifitas

wilayah Kota

Semarang

terhadap

gangguan

trantibmas, potensi

kerawanan

sosial yang

bermuatan

SARA, dan konflik

politik

2 2 3 150 3



Tahun Anggaran 2019

26

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja merupakan gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program

maupun kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis. Atau

dengan kata lain bahwa pengukuran kinerja adalah proses

sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan

maupun kegagalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang

telah di tetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah “meningkatnya

kondusifitas Kota Semarang yang berdampak langsung

maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan Kota Semarang” dengan

capaian sbb :

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA

REALISASI

TAHUN 2018 TARGET TAHUN

2019

REALISASI

TAHUN 2019 %

1 Tingkat kondusivitas wilayah Kota Semarang terhadap

gangguan trantibmas, potensi

kerawanan sosial politik yang

bermuatan SARA dan konflik

politik

2 3 150 3

Sumber Data : Renstra dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2019



Tahun Anggaran 2019

27

Pada tahun 2019, kinerja yang dicapai oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah berhasil

menaikkan tingkat kondusivitas wilayah Kota Semarang

terhadap gangguan trantibmas, potensi kerawanan sosial

politik yang bermuatan SARA dan konflik politik dari yang

ditargetkan menjadi tingkat 2 (cukup kondusif) tercapai

mencapai tingkat 3 (kondusif), atau berhasil mencapai target

sejumlah 150%.

Keberhasilan pencapaian target sasaran oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2019

ini tidak lepas dari pencapaian target outcome dari masing-

masing program, yaitu :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2019 per Program (Outcome Program)

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM


TAHUN 2018

TARGET TAHUN

2019

REALISASI TAHUN

2019

%

1. Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran 100% 100% 100 100%

2. Cakupan pelayanan sarana

dan prasarana aparatur 100% 100% 100 100%

3. Cakupan peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

100% 100% 100 100%

4. Tertib pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 100% 100% 100 100%

5. Prosentase kemampuan

analisa intelijen strategis

terhadap potensi gangguan ipoleksosbudhankam

78% 78% 100 77%



Tahun Anggaran 2019

28

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM


TAHUN

2018

TARGET

TAHUN

2019

REALISASI

TAHUN

2019

%

6. Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar

belakang suku, agama, ras,

dan antar golongan

1 0 200 0

7. Jumlah ormas yang

keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa,

dan negara

70 83 118 74

8. Jumlah kejadian

perkelahian antar pelajar

dan antar warga yang terjadi di Kota Semarang

selama satu tahun

8 2 175 5

9. Indeks Pengembangan

Demokrasi Pancasila 2.7 2.86 105 2.86

10. Prosentase partisipasi

pemilih dalam pemilu/

pemilukada

67 82.33 123 72.80

Sumber Data : Renstra dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2019

PROGRAM/ KEGIATAN YANG BERHASIL

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik (100%)

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional (100%)

3) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (100%)

4) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan (100%)

5) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor (100%)

6) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

(100%)



Tahun Anggaran 2019

29

7) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

(100%)

8) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah (100%)

9) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah (100%)

10) Kegiatan Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran (100%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

(100%)

2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

(100%)

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional (100%)

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor (100%)

5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor (100%)

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1) Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Aparatur

(101.89%)

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Kegiatan Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara,

dan Pembantu (100%)

2) Kegiatan Penyusunan LKPJ SKPD (100%)

3) Kegiatan Penyusunan LAKIP (100%)



Tahun Anggaran 2019

30

4) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun (100%)

5) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran (100%)

6) Kegiatan Penyusunan Renja SKPD (100%)

7) Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Murni serta

Perubahan (100%)

5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1) Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama (103.10%)

2) Kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas/LSM

(100%)

3) Kegiatan Peningkatan Ketahanan Bangsa Bagi

Masyarakat (120%)

4) Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi

Berbasis Kearifan Lokal (100%)

5) Kegiatan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan

(74%)

6) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Paguyuban PETAMAS

(100%)

7) Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai

Pancasila (100%)

8) Kegiatan Pengaturan, Pengawasan dan

Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

(152.15%)

9) Kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

(120.01%)



Tahun Anggaran 2019

31

6. Program Pendidikan Politik Masyarakat

1) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Parpol (100%)

2) Kegiatan Pendidikan Politik Kewarganegaraan Bagi

Masyarakat, Aparatur Negara, Partai Politik Dan

Generasi Muda (98.41%)

3) Kegiatan Fasilitasi Pemilu/pemilukada (100.50%)

4) Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Parpol/

Ormas/LSM (134.72%)

7. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman

Lingkungan

1) Kegiatan Peningkatan Pemantauan Situasi dan

Kondisi Daerah Terhadap Potensi Kerawanan

Sosial Politik (100%)

2) Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan

Tempat Hiburan dan Keramaian Umum (160%)

3) Kegiatan Penguatan Pengamanan Masyarakat

terhadap Kerawanan Sosial (153.33%)

4) Kegiatan Pengawasan Terhadap Kepatuhan

Norma-Norma dan Aturan Bagi WNA dan Ormas

Asing (100%)

PROGRAM/ KEGIATAN YANG GAGAL

Indikator Kinerja tersebut tidak ada program/kegiatan yang

gagal

KENDALA

Pada saat pelaksanaan program/ kegiatan tersebut tidak terdapat

kendala / hambatan yang dihadapi



Tahun Anggaran 2019

32

TINDAK LANJUT : NIHIL

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Target dan Realisasi Pendapatan : N I H I L

2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan


Tahun Anggaran 2019 sbb:

Tabel 3.5

Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2019

No Jenis

Belanja Program Target Anggaran Realisasi %

I Belanja Tidak

Langsung 4.414.961.000 4.326.628.914 98

II Belanja Langsung 6.190.860.000 5.758.252.417 93.01

1

Program Pelayanan

Adminitrasi

Perkantoran

2.102.432.000

1.978.440.365 94.1

2

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

341.097.000

333.186.500 97.68

3

Program Peningkatan

Sumber Daya

Aparatur

16.480.000

16.180.000 98.18

4

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

235.970.000 227.429.500 96.38

5

Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

1.240.063.000 1.170.385.022 94.38



Tahun Anggaran 2019

33

6 Program Pendidikan

Politik Masyarakat 301.207.000 297.605.670 98.8

7

Program Peningkatan

Ketertiban dan

Ketentraman

Lingkungan

1.953.611.000 1.735.025.360 88.81

TOTAL 10.605.821.000 10.084.881.331 95.09

Alokasi anggaran dan realisasi belanja program

dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai rincian

sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

1.1.05.1.1 05 03 00 000 5 Belanja Pegawai

Anggaran Rp. 4.414.961.000

Realisasi Rp. 4.326.628.914

Selisih Kurang Rp. 88.332.086

Atau kurang dari anggaran sebesar

2,00%

Selisih kurang berasal dari pos Belanja Pegawai yang terdiri dari gaji pokok

PNS, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum,

tunjangan beras, tunjangan PPh/ tunjangan khusus, pembulatan gaji dan

tambahan penghasilan PNS. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai

yang pensiun maupun mutasi.

Berikut rincian pengeluaran per obyek :

1.1.05 1.1.05.03 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Representasi

Anggaran Rp. 1.322.142.000

Realisasi Rp. 1.307.890.400 -


1.1.05 1.1.05.03 00 000 5 1 1 01 02Tunjangan Keluarga

Anggaran Rp. 144.827.904

Realisasi Rp. 141.723.548 -




Tahun Anggaran 2019

34

1.1.05 1.1.05.03 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan


Realisasi Rp. 140.295.000 -

Selisih Kurang Rp. 0

1.1.05 1.1.05.03 00 000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional Umum


Realisasi Rp. 27.655.000-

Selisih Kurang Rp. 555.000

1.1.05 1.1.05.03 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras


Realisasi Rp 62.004.444 -


1.1.05 1.1.05.03 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh /Tunjangan Khusus


Realisasi Rp. 34.666.688

Selisih Kurang Rp. (701.616)

1.1.05 1.1.05.03 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji

Anggaran Rp. 20.664

Realisasi Rp. 20.334 -


1.1.05 1.1.05.03 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja

Anggaran Rp.2.681.553.500

Realisasi Rp.2.612.373.500 -




Tahun Anggaran 2019

35

B. Belanja Langsung

1.1.05.1.1 5 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran Rp. 2.102.432.000



Atau kurang dari anggaran sebesar 5,90%

Selisih Kurang Pos Program Pelayanan Administrasi Perkantoran berasal

dari : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik,

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang

Cetak Dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Makanan Dan

Minuman, Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Rapat-

Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Belanja Jasa

Penunjang Administrasi Perkantoran



Tahun Anggaran 2019

36

1.1.05.1.1 5 03 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air dan Listrik




Indikator Satuan Rencana Realisasi Capaian

(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 9.900.000

9.023.55

7 91.15

SDM Orang 2 2 100

Waktu Bulan 12 12 100

Keluaran :

% 100 100 100

jumlah pembayaran terhadap jasa

komunikasi, sumber daya air,

dan listrik

Hasil :

% 100

100

100 Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terdapat sisa anggaran disebabkan :

Pos penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik disesuaikan

dengan tagihan bulanan sehingga terdapat efisensi anggaran pada belanja

barang dan jasa sebesar Rp. 876.443,00


1.1.05.1.1 5 03 01 002 522 Belanja Barang dan Jasa






Tahun Anggaran 2019

37

1.1.05.1.1 5 03 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 5.656.000 5.146.750 91,00

SDM Orang 2 2 100


Keluaran :

Jumlah kegiatan

pengurusan perizinan

kendaraan dinas/

operasional roda 2

Kali 5 5 100

jumlah kegiatan

pengurusan perijinan

kendaraan dinas/

operasional roda 4

Kali 17 17 100

Hasil :

Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

% 100

100

100

Beikut rincian pengeluaran per obyek :





Pos penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional disesuaikan dengan tagihan bulanan sehingga terdapat

efisensi anggaran pada belanja barang dan jasa sebesar Rp. 509.250



Tahun Anggaran 2019

38

1.1.05.1.1 5 03 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor




Indikator Satuan Rencana

(%) Realisasi (%)

Capaian

(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp

183.789.00

0 162.910.963 88.64

SDM Orang 2 2 100


Keluaran :

jumlah paket alat

tulis kantor yang

disediakan

% 100 100 100

Hasil :

% 100

100

100

Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Pos Penyediaan Alat Tulis Kantor disesuaikan dengan kebutuhan bulanan

sehingga terdapat efisensi anggaran pada belanja barang dan jasa sebesar

Rp. 20.878.037


1.1.05.1.1 5 03 01 010 521 Belanja Pegawai










Tahun Anggaran 2019

39

1.1.05.1.1 5 03 01 011 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD II

Dana Rp 30.000.000 29.513.750 98.38

SDM Orang 2 2 100


Keluaran :

% 100

100

100

Jumlah ketersediaan

terhadap barang

cetakan dan

penggandaan

Hasil :

% 100

100


Administrasi

Perkantoran






Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 486.250 dikarenakan Pembayaran

Pengadaan sesuai kebutuhan.



Tahun Anggaran 2019

40

1.1.05.1.1 5 03 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 3.500.000 2.715.000 77,57

SDM Orang 2 2 100


Keluaran :

% 100

100

100

Komponen instalasi

listrik dan

penerangan kantor

yang tersedia

Hasil :

% 100

100

100

Cakupan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Berikut rincian pengeluaran per obyek ;





Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 85.000, dikarenakan pembayaran

komponen instansi listrik/penerangan sesuai kebutuhan



Tahun Anggaran 2019

41

1.1.05.1.1 5 03 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga




Indikator Satuan Rencana

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 3.000.000 3.000.000 100

SDM Orang 2 2

Waktu Bulan 12 12

Keluaran :

% 100

100

100

Jumlah

ketersediaan

terhadap peralatan

rumah tangga dan

alat-alat kebersihan

Hasil :

% 100

100


Administrasi

Perkantoran






Tidak Terdapat sisa anggaran dikarenakan pembayaran pengadaan sesuai

kebutuhan.



Tahun Anggaran 2019

42

1.1.05.1.1 5 03 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp

637.271.00

0

577.664.54

6 90.65

SDM Orang 2 2 100


Keluaran :

jumlah paket

ketersediaan

makanan dan

minuman bagi

pegawai, keperluan

rapat, maupun tamu

% 100 100 100

Hasil :

% 100

100


Administrasi

Perkantoran

Terdapat sisa anggaran disebabkan:

Pos makanan dan minuman disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga

terdapat efisiensi anggaran pada belanja barang dan jasa sebesar Rp.

59.606.454






Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 59.606.454,00 dikarenakan

pembayaran makanan dan minuman sesuai kebutuhan.



Tahun Anggaran 2019

43

1.1.05.1.1 5 03 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Ke Luar Daerah





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD II

Dana Rp 558.654.000 554.877.299 99.32

SDM Orang 2 2 100


Keluaran :

Rapat-rapat

koordinasi

dan konsultasi

luar daerah

yang

dibayarkan

% 100 100 100

Hasil :

% 100

100

100

Cakupan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran






Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.776.701 dikarenakan pembayaran

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai kebutuhan.



Tahun Anggaran 2019

44

1.1.05.1.1 5 03 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Dalam Daerah





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD II

Dana Rp 577.150.000 540.107.500 93.58

SDM Orang 2 2 100


Keluaran :

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah yang

dibayarkan

% 100 100 100

Hasil :

% 100

100


Administrasi

Perkantoran






Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 37.042.500 dikarenakan pembayaran

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai kebutuhan.



Tahun Anggaran 2019

45

1.1.05.1.1 5 03 01 154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran.





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 93.512.000 92.781.000 99.22

SDM Orang 2 2 100


Keluaran :

upah TPHL dan

uang lembur yang

dibayarkan

% 100 100 100

Hasil :

% 100

100

100

Cakupan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


1.1.05.1.1 5 03 01 154 521 Belanja Pegawai


Realisasi Rp 92.781.000



Anggaran Rp. 159.500

Realisasi Rp. 0


Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.731.000, dikarenakan belanja jasa

penunjang administrasi perkantoran sesuai kebutuhan.



Tahun Anggaran 2019

46

1.1.05.1.1 5 03 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur




Atau kurang dari anggaran sebesar 2.32

%

Selisih kurang pos program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

berasal dari : pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan

peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional, pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor,

pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.



Tahun Anggaran 2019

47

1.1.05.1.1 5 03 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor





(%)

Sumber

Dana

Masukan

APBD II

Dana Rp 8.097.000 8.000.000 98.80

SDM Orang 2 2 100

Waktu Bulan 2 2 100

Keluaran :

% 100

100

100 Pemenuhan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Hasil :

% 100

100

100

Cakupan

Pelayanan Sarana

dan Prasarana

Aparatur


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor disesuaikan dengan kebutuhan,

sehingga terdapat efisiensi anggaran pada belanja barang dan jasa yaitu

sebesar Rp. 97.000

Beikut rincian pengeluaran per obyek ;

1.1.05.1.1 5 03 02 007 523 Belanja Modal






Tahun Anggaran 2019

48

1.1.05.1.1 5 03 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor





(%)

Sumber

Dana

Masukan

APBD II

Dana Rp 22.000.000 22.000.000 100

SDM Orang 2 2 100

Waktu Bulan 2 2 100

Keluaran :

% 100

100

100 Pemenuhan

Peralatan Gedung

Kantor

Hasil :

% 100

100

100

Cakupan

Pelayanan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Tidak Terdapat sisa anggaran


1.1.05 1.1.05.03 02 009 523 Belanja Modal






Tahun Anggaran 2019

49

1.1.05.1.1 5 03 02 024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional





(%)

Sumber

Dana

Masukan

APBD II

Dana Rp 266.000.000 258.361.500 97.13

SDM Orang 3 3 100


Keluaran :

% 100

100

100

Kendaraan dinas

yang terpenuhi

kebutuhan

pemeliharaannya

Hasil :

% 100

100

100

Cakupan

Pelayanan Sarana

dan Prasarana

Aparatur


Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional disesuaikan

dengan kebutuhan, sehingga terdapat efisiensi anggaran pada belanja

barang dan jasa yaitu sebesar Rp. 7.638.500








Tahun Anggaran 2019

50

1.1.05.1.1 5 03 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 8.100.000 8.050.000 99.38

SDM Orang 3 3 100


Keluaran :

% 100

100

100

Perlengkapan

gedung/ kantor

yang terpenuhi

kebutuhan

pemeliharaannya

Hasil :

% 100

100

100

Cakupan

Pelayanan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Terdapat sisa anggaran disebabkan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor disesuaikan

dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran pada belanja

barang dan jasa Rp. 50.000








Tahun Anggaran 2019

51

1.1.05.1.1 5 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 36.900.000 36.775.000 99.66

SDM Orang 3 3 100


Keluaran :

% 100

100

100

Pemenuhan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Hasil :

% 100

100

100

Cakupan

Pelayanan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Terdapat sisa anggaran disebabkan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor disesuaikan dengan

kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran pada belanja barang dan

jasa Rp. 125.000








Tahun Anggaran 2019

52

1.1.05.1.1 5 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur




Atau kurang dari anggaran sebesar 1.82 %

Selisih kurang pos program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

berasal dari : Pembinaan Sumber Daya Aparatur.

1.1.05.1.1 5 03 05 022 Pembinaan Sumber Daya Aparatur





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 16.480.000 16.180.000 98.18

SDM Orang 20 20 100

Waktu Bulan 3 3 100

Keluaran :

Orang 53 53 100 jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan

pembinaan sumber

daya aparatur

Hasil :

% 100

100

100 Cakupan Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur


1.1.05.1.1 5 03 05 022 521. Belanja pegawai








Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 300.000,00 dikarenakan pembayaran kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur diselenggarakan

sesuai dengan kebutuhan.



Tahun Anggaran 2019

53

1.1.05 1.1.05.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan. Anggaran Rp. 235.970.000

Realisasi Rp. 227.429.500 Selisih Kurang Rp. 8.540.500

Atau kurang dari anggaran sebesar 3.62 % Selisih Kurang Pos Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan berasal dari : Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi Anggaran, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, Penyusunan Lakip, Penyusunan LKPJ SKPD, Penyusunan RENJA

SKPD, Penyusunan RKA DAN DPA Murni Serta Perubahan.

1.1.05 1.1.05.03 06 005 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

Anggaran Rp. 222.570.000 Realisasi Rp. 216.479.500



(%) Sumber Dana

Masukan :

APBD II

Dana Rp 222.570.000

216.479.50

0 97.26

SDM Orang 13 13 100


Keluaran :

% 100

100

100

Tunjangan kinerja

PA,PPK,Bendahara,

dan Bendahara Pembantu yang

dibayarkan

Hasil :

% 100

100

100 Tertib pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Berikut rincian pengeluaran per obyek : 1.1.05 1.1.05.03 06 005 521 Belanja Pegawai



1.1.05 1.1.05.03 06 005 522 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Rp. 10.000 Realisasi Rp. 0


Terdapat sisa anggaran dikarenakan pembayaran pengadaan sesuai kebutuhan.



Tahun Anggaran 2019

54

1.1.05 1.1.05.03 06 006 Penyusunan LKPJ SKPD





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 2.320.000 2.318.000 99.91

SDM Orang 7 7

100

Waktu Bulan 2 2

100

Keluaran :

Dokumen

1

1

100

Jumlah dokumen

LKPJ Badan

Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota

Semarang

Hasil :

% 100

100


capaian kinerja

dan keuangan






Terdapat sisa sebesar Rp. 2.000, dikarenakan pembayaran belanja barang

dan jasa sesuai kebutuhan



Tahun Anggaran 2019

55

1.1.05 1.1.05.03 06 010 Penyusunan LAKIP





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 2.320.000 632.000 72.76

SDM Orang 7 7 100

Waktu Bulan 2 2 100

Keluaran :

Dokumen 1

1

100 Jumlah LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Semarang

Hasil :

% 100

100

100 Tertib pelaporan capaian kinerja dan

keuangan






Terdapat sisa sebesar Rp. 632.000, dikarenakan pembayaran belanja

barang dan jasa sesuai kebutuhan



Tahun Anggaran 2019

56

1.1.05 1.1.05.03 06 020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD II

Dana Rp 2.320.000 1.538.000 66.29

SDM Orang 7 7

100

Waktu Bulan 1 1

100

Keluaran :

Dokumen 1

1

100

Jumlah

penyusunan

laporan keuangan

akhir tahun badan

kesbangpol

Hasil :

% 100

100


capaian kinerja

dan keuangan










Tahun Anggaran 2019

57

1.1.05 1.1.05.03 06 023 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 1.800.000 1.400.000 77,78

SDM Orang 7 7 100

Waktu Bulan 1 1 100

Keluaran :

Dokumen 1

1

100 Jumlah penyusunan

pelaporan prognosis

realisasi anggaran badan kesbangpol

Hasil :

% 100

100


capaian kinerja dan

keuangan










Tahun Anggaran 2019

58

1.1.05 1.1.05.03 06 028 Penyusunan Renja SKPD





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

Dana Rp 2.320.000 1.898.000 81.81

SDM Orang 7 7 100

APBD II

Waktu Bulan 1 1 100

Keluaran :

Dokumen 2

2

100 Jumlah dokumen

renja OPD yang

disusun

Hasil :

% 100

100


capaian kinerja dan

keuangan


1.1.05 1.1.05.03 06 028 522. Belanja Barang dan Jasa








Tahun Anggaran 2019

59

1.1.05 1.1.05.03 06 032 Penyusunan RKA dan DPA Murni Serta

Perubahan





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD II

Dana Rp 2.320.000 2.108.000 90.86

SDM Orang 7 7 100

Waktu Bulan 3 3 100

Keluaran :

Dokumen 4

4

100

Jumlah Penyusunan

RKA, DPA murni dan

perubahan Badan

kesbangpol

Hasil :

% 100

100

100

Tertib pelaporan capaian

kinerja dan keuangan






Terdapat sisa sebesar Rp. 212.000 dikarenakan pembayaran

Penyusunan RKA dan DPA Murni sesuai kebutuhan.



Tahun Anggaran 2019

60

1.1.05 1.1.05.03 21 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Anggaran Rp. 1.240.063.000



Atau kurang dari anggaran sebesar 5.62 %

Selisih Kurang Pos Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan:

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama,

Pendayagunaan Potensi Ormas/LSM, Peningkatan Ketahanan Bangsa Bagi

Masyarakat, Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal,

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan, Fasilitasi Kegiatan Paguyuban

PETAMAS, Pengaturan, Pengawasan dan Pemberdayaan Organisasi

Kemasyarakatan, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila,

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara,



Tahun Anggaran 2019

61

1.1.05 1.1.05.03 16 001 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 173.576.000 168.757.735 97.22

SDM Orang 48 48 100


Keluaran :

Rumah

Ibadat 7

8

114

Kegiatan Ijin Prinsip

Pembangunan Rumah

Ibadat dan Penyelesaian

sengketa yang berkenaan

dengan pembangunan

rumah ibadah

jumlah peserta yang

mengikuti Dialog

Interaktif Kerukunan

Umat Beraga

Orang 100 95 95

jumlah peserta yang

dilatih sebagai Tenaga

Pelaksana Pembauran

Kebangsaa

Orang 40 40 100

Hasil :

Angka kejadian konflik

sosial yang berlatar

belakang suku, agama,

ras, dan antar golongan

Kejadia

n 1

0

100


Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran pada belanja

pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.818.265,00.


1.1.05 1.1.05.03 21 001 521 Belanja Pegawai










Tahun Anggaran 2019

62

1.1.05 1.1.05.03 16 021 Pendayagunaan Potensi ORMAS/ LSM





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 329.994.000 316.079.998 95.78

SDM Orang 24 24 100

Waktu Bulan 8 8 100

Keluaran :

Jumlah Ormas yang

diberdayakan

Kegiatan 5

5

100

Hasil :

Jumlah ormas yang

keberadaannya

bermanfaat bagi

masyarakat, bangsa dan

negara,

Organisasi 70 83 119


Kegiatan Pendayagunaan Potensi ORMAS/LSM disesuaikan dengan


jasa sebesar Rp. 13.914.002,00.


1.1.05 1.1.05.03 21 019 521 Belanja Pegawai










Tahun Anggaran 2019

63

1.1.05 1.1.05.03 16 027 Peningkatan Ketahanan Bangsa bagi

Masyarakat





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 307.310.000 282.829.285 92.03

SDM Orang 24 24 100


Keluaran : jumlah topik bahasan

dalam upaya

menanamkan ketahanan bangsa dalam

menghadapi berbagai isu

globalisasi

Topik

Bahasan 10 12 120

Hasil :

Kejadian 1

0

200

Angka kejadian konflik sosial yang berlatar

belakang suku, agama,

ras, dan antar golongan


Kegiatan Peningkatan Ketahanan bangsa Bagi Masyarakat disesuaikan

dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran pada belanja

pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 24.480.715,00.


1.1.05 1.1.05.03 16 521 Belanja Pegawai




1.1.05 1.1.05.03 16 522 Belanja Barang dan Jasa






Tahun Anggaran 2019

64

1.1.05 1.1.05.03 16 039 Peningkatan Ketahanan Ekonomi

Berbasis Kearifan Lokal




Indikator Satuan Rencana Realisasi

Capaian

(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 26.790.000 26.790.000 100

SDM Orang 11 11 100

Waktu Bulan 4 4 100

Keluaran :

Jumlah peserta kegiatan

peningkatan ketahanan

ekonomi berbasis

kearifan lokal

Orang 240

240

100

Hasil :

Kejadian 1

0

200 Angka kejadian konflik

sosial yang berlatar

belakang suku, agama, ras, dan antar golongan

Tidak Terdapat sisa anggaran disebabkan penyelenggaraan kegiatan

disesuaikan dengan kebutuhan


1.1.05 1.1.05.03 16 039 521 Belanja Pegawai










Tahun Anggaran 2019

65

1.1.05 1.1.05.03 16 045 Penyelenggaraan Pembauran

Kebangsaan





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 51.345.000 51.344.121 100

SDM Orang 24 24 100

Waktu Bulan 6 6 100

Keluaran :

Jumlah peserta

kegiatan

pengembangan

pembauran

kebangsaan

Orang 200 148 74

Hasil :

Kejadian 8

2

100

Jumlah kejadian

perkelahian antar pelajar dan antar

warga yang terjadi di

Kota Semarang selama satu tahun


Kegiatan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan disesuaikan dengan


jasa sebesar Rp. 879,00.


1.1.05 1.1.05.03 16 048 521 Belanja Pegawai










Tahun Anggaran 2019

66

1.1.05 1.1.05.03 16 048 Fasilitasi Kegiatan Paguyuban

PETAMAS





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 51.546.000 51.531.000 99.97

SDM Orang 45 45 100


Keluaran :

jumlah peserta

dalam kegiatan

Fasilitasi Paguyuban

PETAMAS

orang 160 160 100

Hasil :

Kejadian 1

0

200

Angka kejadian

konflik sosial yang

berlatar belakang suku, agama, ras,

dan antar golongan


Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Paguyuban PETAMAS disesuaikan dengan


jasa sebesar Rp. 15.000,00.


1.1.05 1.1.05.03 16 048 521 Belanja Pegawai










Tahun Anggaran 2019

67

1.1.05 1.1.05.03 16 051 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai

Pancasila





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD II

Dana Rp 16.476.000 10.726.000 65.10

SDM Orang 18 18

100

Waktu Bulan 2 2 100

Keluaran :

jumlah peserta

kegiatan revitalisasi dan aktualisasi

nilai-nilai Pancasila

orang 100 100 100

Hasil : Jumlah kejadian

perkelahian antar

pelajar dan antar warga yang terjadi di

Kota Semarang

selama satu tahun

Kejadian 8 2 100


Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran pada belanja

pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.750.000,00. Berikut rincian pengeluaran per obyek :

1.1.05 1.1.05.03 16 051 521 Belanja Pegawai










Tahun Anggaran 2019

68

1.1.05 1.1.05.03 16 052 Pengaturan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Organisasi

Kemasyarakatan Anggaran Rp. 149.584.000

Realisasi Rp. 146.819.885 Selisih Kurang Rp. 2.764.115

Indikator Satuan Rencana Realisasi

Capaian

(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 149.584.000

146.819.88

5 98.15

SDM Orang 24 24 100


Keluran :

jumlah paket kegiatan

kerjasama ormas dengan

pemerintah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan umum

Paket 4 5 125

jumlah organisasi kemasyarakatan yang

terdata dan terpantau

keberadaan serta aktivitasnya


jumlah organisasi

penerima hibah Organisasi 5 10 200

Hasil :

Jumlah ormas yang

keberadaannya

bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan

negara.



Kegiatan Pengaturan, Pengawasan, Dan Pemberdayaan Organisasi

Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran pada belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.764.115


1.1.05 1.1.05.03 16 052 521 Belanja Pegawai









Tahun Anggaran 2019

69

1.1.05 1.1.05.03 16 053 Pendidikan Pendahuluan Bela Negara





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD II

Dana Rp 133.442.000 115.506.998 86.56

SDM Orang 25 25 100

Waktu Bulan 6 6 100

Keluaran :


pendidikan pendahuluan

bela

Orang 100 100 100

Jumlah peserta kegiatan pemantapan ideologi dan

wawasan kebangsaan

Orang 100 100 100


TMMD untuk urusan

Wawasan Kebangsaan

Orang 150 150 100

jumlah peserta kegiatan

upacara hari bela negara Orang 500 700 140

Hasil :

Kejadian 8 2 100

Jumlah kejadian

perkelahian antar pelajar

dan antar warga yang terjadi di Kota Semarang

selama satu tahun


Kegiatan peningkatan kesadaran bela negara disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran pada belanja barang dan

jasa sebesar Rp 17.935.002 Berikut rincian pengeluaran per obyek :

1.1.05 1.1.05.03 16 053 521 Belanja Pegawai







Selisih Kurang Rp 11.825.002



Tahun Anggaran 2019

70

1.1.05 1.1.05.03 18 Program Pendidikan Politik Masyarakat




Atau kurang dari anggaran sebesar 1,20%

Selisih Kurang Pos Program Pendidikan Politik Masyarakat Berasal Dari :

Pengelolaan Bantuan Parpol, Pendidikan Politik Kewarganegaraan Bagi

Masyarakat, Aparatur Negara, Partai Politik Dan Generasi Muda, Fasilitasi

Pemilu/pemilukada, Monitoring Dan Evaluasi Parpol/ Ormas/ LSM.



Tahun Anggaran 2019

71

1.1.05 1.1.05.03 18 020 Pengelolaan Bantuan Parpol





(%)

Sumbe

r Dana

Masukan :

APBD II

Dana Rp 56.203.000 54.772.885 97.46

SDM Orang 15 15 100


Keluaran :

Prosentase partai

politik yang menerima

bantuan keuangan

yang bersumber dari

APBD Kota Semarang

% 100 100 100

Hasil :

Indeks

Pengembangan

Demokrasi Pancasila

% 2.70 2.86 106


Kegiatan Pengelolaan Bantuan Parpol disesuaikan dengan kebutuhan

sehingga terdapat efisiensi anggaran pada belanja barang dan jasa sebesar

Rp. 1.430.115,00


1.1.05 1.1.05.03 20 521 Belanja Pegawai




1.1.05 1.1.05.03 20 522 Belanja Barang dan Jasa






Tahun Anggaran 2019

72

1.1.05 1.1.05.03 18 058 Pendidikan Politik Kewarganegaraan

Bagi Masyarakat, Aparatur Negara,

Partai Politik dan Generasi Muda





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 138.076.000 138.074.100 100

SDM Orang 24 24

100

Waktu Bulan 12 12

100

Keluaran :

Jumlah kegiatan

Pendidikan Politik

Kewarganegaraan bagi

Masyarakat, Aparatur

Negara, Toga/Toma dan

Generasi Muda

Orang 600 581 96.83

Hasil :

Prosentase partisipasi

pemilih dalam pemilu/

pemilukada

% 67 82.33 123


Kegiatan Pendididkan Politik Kewarganegaraan Bagi Masyarakat, Aparatur

Negara, Partai Politik dan Generasi Muda disesuaikan dengan kebutuhan

sehingga terdapat efisiensi anggaran pada belanja barang dan jasa sebesar

Rp. 1.900,00.


1.1.05 1.1.05.03 18 058 521 Belanja Pegawai










Tahun Anggaran 2019

73

1.1.05 1.1.05.03 18 060 Fasilitasi PEMILU/PEMILUKADA Anggaran Rp. 62.080.000

Realisasi Rp. 62.080.000 Selisih Kurang Rp. 0


(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD II

Dana Rp 62.080.000 62.080.000 100

SDM Orang 24 24 100

Waktu Bulan 6 6 100

Keluaran : jumlah lokasi

pantauan terhadap

tahapan-tahapan pemilu/ pemulikada

Kecamatan 16 16 100

jumlah lokasi yang atribut kampanye-

nya ditertibkan

Kecamatan 16 16 100

Jumlah Pencairan kepada organisasi

penerima dana

hibah pemilukada

Dokumen 1 1 100

Jumlah titik

pemasangan spanduk dan baliho

peserta

pemilu/pemilukada

Titik 200 205 102,5

Jumlah peserta deklarasi pemilu

damai

Orang 200 200 100

Hasil :

Prosentase partisipasi pemilih

dalam pemilu/

pemilukada

% 67 82,33 123

Tidak Terdapat sisa anggaran

Berikut rincian pengeluaran per obyek ; 1.1.05 1.1.05.03 18 060 521 Belanja Pegawai


Selisih Kurang Rp. 0 1.1.05 1.1.05.03 18 060 522 Belanja Barang dan Jasa


Realisasi Rp. 49.240.000 Selisih Kurang Rp. 0



Tahun Anggaran 2019

74

1.1.05 1.1.05.03 18 061 Monitoring dan Evaluasi Parpol/

Ormas/ LSM





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 44.848.000 42.678.685 95.16

SDM Orang 20 20 100


Keluaran :

jumlah partai politik yang

dipantau keberadaan,

kepengurusan, maupun

aktivitasnya

partai

politik 9 16 177

jumlah pemantauan

terhadap atribut partai

politik dan organisasi

kemasyarakatan

pantauan 24 40 166.67

Hasil :

Indeks 2.70 2.86 106 Indeks Pengembangan

Demokrasi Pancasila


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Parpol /Ormas/LSM disesuaikan dengan


jasa sebesar Rp. 2.169.315


1.1.05 1.1.05.03 18 061 521 Belanja Pegawai










Tahun Anggaran 2019

75

1.1.05 1.1.05.03 30 Program Peningkatan Ketertiban Dan


Anggaran Rp. 1.953.611.000



Atau kurang dari anggaran sebesar

11.19 %

Selisih Kurang Pos Program Peningkatan Ketertiban Dan Ketentraman

Lingkungan berasal dari : Peningkatan Pemantauan Situasi dan Kondisi

Daerah Terhadap Potensi Kerawanan Sosial Politik, Peningkatan

Kewaspadaan Kegiatan Tempat Hiburan dan Keramaian Umum, Penguatan

Pengamanan Masyarakat terhadap Kerawanan Sosial.



Tahun Anggaran 2019

76

1.1.05 1.1.05.03 30 003 Peningkatan Pemantauan Situasi dan

Kondisi Daerah Terhadap Potensi

Kerawanan Sosial Politik





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

Dana Rp 118.233.000 113.181.505 95.73

APBD II

SDM Orang 25 25 100


Keluaran :

jumlah laporan hasil

pemantauan situasi

dan kondisi sosial

politik di Kota

Semarang

Dokumen 365 365 100

wilayah yang

dipantau situasi dan

kondisi sosial

politiknya

Kecamatan 16 16 100

Hasil :

% 77

77

100

Persentase

kemampuan analisa

inteligen strategis

terhadap gangguan

ipoleksosbudhankam

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.051.495, Dikarenakan Peningkatan

Pemantauan Situasi dan Kondisi Daerah Terhadap Potensi Kerawanan

Sosial Politik sesuai kebutuhan.


1.1.05 1.1.05.03 30 003 521 Belanja Pegawai









Tahun Anggaran 2019

77

1.1.05 1.1.05.03 30 005 Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan

Tempat Hiburan dan Keramaian Umum





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 13.437.000 13.431.200 99.96

SDM Orang 10 10 100

Waktu Bulan 8 8 100

Keluaran :

Lokasi 50

60

120

Jumlah tempat

hiburan dan

keramaian umum yang

dipantau

Hasil :

Persentase

kemampuan analisa

inteligen strategis

terhadap gangguan

ipoleksosbudhankam

%

78

78

100

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.800 Dikarenakan Pembayaran

Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan Tempat Hiburan dan Keramaian Umum sesuai kebutuhan


1.1.05 1.1.05.03 30 005 521 Belanja Pegawai










Tahun Anggaran 2019

78

1.1.05 1.1.05.03 30 006 Penguatan Pengamanan Masyarakat

terhadap Kerawanan Sosial

Anggaran Rp. 1.730.089.000




(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp

1.730.089.000

1.516.982.655

87.68

SDM Orang 85 85 100


Keluaran :

Jumlah Pengaman

Terturup yamh

dijalankan

Lokasi 30 46 160

Hasil : Persentase

kemampuan analisa

inteligen strategis

terhadap gangguan ipoleksosbudhanka

m

% 78 78 100


Kegiatan Penguatan Pengamanan Masyarakat terhadap Kerawanan Sosial

disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran pada

belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 213.106.345,00.


1.1.05 1.1.05.03 30 006 521 Belanja Pegawai

Anggaran Rp. 1.593.200.000









Tahun Anggaran 2019

79

1.1.05 1.1.05.03 30 008 Pengawasan Terhadap Kepatuhan

Norma-norma dan Aturan Bagi WNA

dan Ormas Asing





(%)

Sumber

Dana

Masukan :

APBD

II

Dana Rp 91.852.000 94.430.000 99.54

SDM Orang 20 20 100

Waktu Bulan 3 3 100

Keluaran :

jumlah lokasi

pantauan dan

pendataan terhadap

WNA dan Ormas Asing

di Kota Semarang

Lokasi 15 15 100

Hasil :

% 78

78

100

Persentase

kemampuan analisa

inteligen strategis

terhadap gangguan

ipoleksosbudhankam


1.1.05 1.1.05.03 15 051 521. Belanja Pegawai





Anggaran Rp. 422.000

Realisasi Rp. 0




Tahun Anggaran 2019

80

3. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran

Adapun besarnya anggaran yang tidak

direalisasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Semarang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp

520.939.669,00 (lima ratus dua puluh juta sembilan

ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh

sembilan rupiah) dari total anggaran Rp

10.605.821.000,00 (sepuluh milyar enam ratus lima juta

delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau sekitar

4.91 % dari total anggaran. Adapun alasan terjadinya

sisa lebih anggaran tersebut antara lain karena :

i. Efisiensi anggaran;

ii. Pengganggaran yang melebihi SSH (Standar

Satuan Harga) namun realisasi anggaran

disesuaikan dengan SSH sehingga terjadi sisa

lebih anggaran.

Kemungkinan penggunaan sisa lebih

penghitungan anggaran (SiLPA) di masa mendatang,

antara lain untuk :

i. penyusunan perpustakaan internal kantor, yang

meliputi belanja modal lemari arsip dan kontainer,

belanja jasa penataan arsip, serta digitalisasi data,

termasuk pula inventarisasi penghapusan barang

modal. Hal ini mengingat pentingnya membangun

data yang valid dan menjaga ketersediaan data

dari tahun ke tahun karena arah pembangunan

akan sulit dicapai tanpa ketersediaan data.



Tahun Anggaran 2019

81

ii. pengadaan belanja modal berupa komputer PC,

laptop, serta printer. Semakin minimnya jumlah

ASN membawa implikasi ASN dituntut bekerja

secara cepat, efektif, dan efisien. Hal ini harus

didukung oleh sarana dan prasarana aparatur

yang memadai, yaitu komputer PC, printer, serta

laptop untuk kegiatan yang sifatnya mobile.

iii. belanja modal kendaraan dinas untuk

menggantikan kendaraan dinas yang usianya

sudah lebih dari 15 tahun.

Secara lebih terperinci, sisa lebih penghitungan

anggaran (SiLPA) dapat dilihat pada tabel sbb :

82



Tahun Anggaran 2019

Tabel 3.6

Serapan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2019

No Jenis

Belanja Program

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

SiLPA

(Rp) %

I Belanja Tidak Langsung 4.414.961.000 4.326.628.914 95.09 88.332.086 2.00

II Belanja Langsung 6.190.860.000 5.758.252.417 93.01 432.607.583 6.99

1 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

2.102.432.000 1.978.440.365 94.10 123.991.635 5.90

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 341.097.000 333.186.500 97.68 7.910.500 2.32

3 Program Peningkatan Sumber

Daya Aparatur 16.480.000 16.180.000 98.18 300.000 1.82

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

235.970.000 227.429.500 96.38 8.540.500 3.62

5 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.240.063.000 1.170.385.022 94.38 69.677.978 5.62

6 Program Pendidikan Politik Masyarakat

301.207.000 297.605.670 98.80 3.601.330 1.20

7 Program Peningkatan Ketertiban

Dan Ketentraman Lingkungan 1.953.611.000 1.735.025.360 88.81 218.585.640 11.19

T O T A L 10.605.821.000 10.084.881.331 95.05 520.939.669 4.91



Tahun Anggaran 2019

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibangun dan

dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya

dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas

yang memadai.

Dalam hal ini, setiap Instansi Pemerintah secara periodik wajib

mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis

organisasi kepada para stakeholder, yang dituangkan melalui

Laporan Kinerja Instansi pemerintah. LKjIP juga berperan sebagai

alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good

governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP juga

berfungsi sebagai media pertanggungjawabaan kepada publik.

Dari uraian LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang tahun 2019 dapat diketahui bahwa dalam tahun 2019

telah berhasil melaksanakan kegiatan sesuai program dan sasaran.

Pencapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang, yaitu “meningkatnya kualitas ketentraman dan

ketertiban masyarakat melalui upaya preventif dan preemtif” dengan

indikator tujuan “angka kriminalitas” berhasil mencapai 140%,

yaitu dari target 1.934 kejadian tercapai 1.151 kejadian. Capaian ini

meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 yang mencapai angka

128%, yaitu dari target 1.997 kejadian tercapai 1.443 kejadian.

Meskipun terdapat peningkatan capaian kinerja namun masih

terdapat hal-hal yang perlu diwaspadai, yaitu kejadian unjuk rasa

yang merupakan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Semarang. Jika pada tahun 2018, angka kejadian unjuk



Tahun Anggaran 2019

rasa mencapai 149 kejadian, angka tersebut menurun pada tahun

2019 ke angka 108 kejadian. Unjuk rasa merupakan hak setiap

warga negara yang tidak boleh dilarang penyelenggaraannya karena

merupakan hak setiap warga negara yang tertuang dalam pasal 28

UUD 1945, yaitu “kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya

ditetapkan dengan dengan undang-undang”. Yang perlu disikapi

adalah bagaimana hak untuk mengeluarkan pendapat tidak

mengganggu hak warga negara lain untuk mendapatkan rasa aman

yang juga merupakan amanat dari pasal 28G ayat (1) yang berbunyi

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi”. Oleh karena itu, mediasi, pemantauan serta

pengawasan unjuk rasa dengan melibatkan instansi terkait perlu

lebih dioptimalkan.

Capaian yang tidak kalah pentingnya jumlah kejadian koflik

sosial yang berlata belakang suku, agama, ras, dan antar golongan

(SARA) yang mencapai 200 % atau 0 kejadian dari target dua

kejadian. Capaian ini masih sama dengan capaian tahun 2018, yaitu

0 kejdaian konflik sosial yang berbasis SARA. Meskipun sampai

dengan saat ini, Kota Semarang tidak mengalami konflik sosial yang

berbasis SARA namun bukan berarti tugas sudah selesai. Potensi

konflik sosial makin meningkat setiap tahunnya ditambah lagi

dengan media sosial yang kian gencar memberitakan berita-berita

hoax. Untuk itu, upaya menangkap potensi konflik sosial di tingkat

masyarakat bawah perlu ditingkatkan dengan cara menggandeng

tokoh-tokoh masyarakat untuk turut mendeteksi ancaman,



Tahun Anggaran 2019

tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) di tingkat akar rumput.

Semakin dini potensi konflik dapat dipetakan, semakin mudah pula

untuk dipecahkan sehingga kecepatan dan ketepatan pengambilan

langkah deteksi dini dan cegah dini sangat diperlukan. Selain itu,

untuk meng-counter isu-isu negatif di media massa perlu pula juga

dibuat suatu sistem informasi yang sifatnya mengedukasi -selain

memberikan informasi kepada masyarakat luas- sehingga berita-

berita negatif dapat diluruskan dan diredam.

Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah penanaman niali-

nilai Pancasila. Hasil survey LSI selama kurun waktu 13 tahun

terakhir menunjukkan bahwa prosentase masyarakat pro Pancasila

menurun hingga 10%. Jika pada tahun 2005, prosentase

masyarakat pro pancasila mencapai 81.7%, pada tahun 2018, angka

tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 75.3%.

sedangkan, menjamin ketahanan terhadap ideologi negara

merupakan salah satu fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Semarang. Oleh karena itu, upaya menanamkan ideologi

Pancasila harus lebih diintensifkan. Kemasan kegiatan penanaman

nilai-nilai Pancasila harus didesain sedemikian rupa dengan cara-

cara yang lebih inovatif agar lebih atraktif dan lebih mengena.

Demikian LKjIP ini disusun dengan harapan dapat menjadi

informasi yang berguna bagi semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) · 2020. 8. 30. · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 3 B.

Documents