LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)sip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-dpmptsp-kota-mataram-tahun... · Sasaran Beserta Indikatornya Pada ... tugas pokok dan fungsinya serta

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKIP)

`2017

PEMERINTAH KOTA MATARAMDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA MATARAM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ijin-Nya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram Tahun 2017 dapat kami selesaikan tepat

pada waktunya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu saran atau

masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini ke depannya sangat

kami harapkan.

Demikian LKIP DPMPTSP Kota Mataram Tahun 2017 ini kami susun, semoga

bermanfaat bagi pembaca.

Mataram, 29 Desember 2017KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA MATARAM,

Drs. COKORDA SUDIRA MULIARSAPembina Utama Muda, IV/cNip. 19590810 199003 1 005

31

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPMPTSP Kota Mataram Tahun 2017

IKHTISAR EKSEKUTIF(EXECUTIVE SUMMARY)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan

salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kota Mataram yang berperan

sebagai penyelenggara penanaman modal dan pelayanan perizinan, mempunyai peranan

strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan

roda pemerintahan Kota Mataram. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah

yang diemban, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPMPTSP Kota

Mataram Tahun 2017 yang menyajikan berbagai gambaran keberhasilan/capaian

strategis DPMPTSP Kota Mataram serta sejumlah permasalahan dan sejumlah hal yang

perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram dalam

melaksanakan tugasnya pada tahun 2017, ditunjang oleh 2 (dua) sasaran, 3 (tiga)

indikator, 4 (empat) program strategis, 4 (empat) program penunjang yang bersifat rutin,

dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja kegiatan

menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP telah

dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif. Pada tahun 2017 ditetapkan target dari

indikator kinerja utama, dengan capaian masing-masing indikator adalah sebagai

berikut:

No.

SasaranIndikator Kinerja

UtamaTarget Realisasi

Capaian(%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya Profesionalisme Pelayanan Perizinan

Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu.

90% 84,25% 93,61%

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

B (Baik) A (SangatBaik)

103,90%

2. Meningkatnya Realisasi Investasi

Realisasi Investasi Daerah

Rp. 1.000 M Rp. 1.130 M 113,00%

32


DAFTAR ISI

Hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga)

indikator di atas, secara umum telah mencapai nilai rata-rata 105,88% yang termasuk

dalam kategori “Baik Sekali”, di sisi lain jika melihat realisasi keuangan dari target Rp.

8.816.491.344,00 terealisasi sebesar Rp. 8.505.268.553,00 atau dengan persentase sebesar

96,47%, yang terdiri dari:

a. Anggaran Belanja Langsung Rp. 3.766.659.244,00 terealisasi Rp 3.650.955.183,00

atau dengan persentase sebesar 96,93%.

b. Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 5.049.832.100,00 terealisasi Rp

4.854.313.370,00 atau dengan persentase sebesar 96,13%, yang digunakan untuk

membayarkan gaji dan tunjangan tambahan penghasilan PNS di lingkungan

DPMPTSP Kota Mataram.

33


DAFTAR GAMBAR

KATA PENGANTAR ………………………………………..…………………………………. i

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXCECUTIVE SUMMARY) …………………………………. ii

DAFTAR ISI …………………………………………………..………………………………… iv

DAFTAR GAMBAR .………………………………………….………………………………… v

DAFTAR TABEL .……………………………………………..………………………………… vi

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………….……………………………….. vii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………. 11.1 Latar Belakang ..………………………………………………………………….. 11.2 Kelembagaan ……………………………………………………………………. 2

1.2.1. Dasar Pembentukan ……………………………………………………... 21.2.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ………………………………... 31.2.3. Susunan, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi ……….. 3

1.3 Rencana Strategis ………………………………………………………………. 251.3.1. Visi dan Misi SKPD ………………………………………………………. 261.3.2. Tujuan dan Sasaran ..……………………………………………………. 271.3.3. Permasalahan Utama, Strategi dan Arah Kebijakan ………………… 28

BAB II PERENCANAAN KINERJA ………………………………………………………….. 292.1 Program Kerja Tahun 2017 ….………………………………………………….. 292.2 Perjanjian Kerja …………………………………………………………………... 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………………… 313.1 Pengukuran Kinerja ……………………………………….. 313.2 Capaian Kinerja Organisasi ……………………………………….. 323.3 Evaluasi Kinerja ……………………………………….. 33

3.3.1. Evaluasi Sasaran Pertama ……………………………………….. 343.3.2. Evaluasi Sasaran Kedua ……………………………………….. 353.3.3. Analisa Penyebab Keberhasilan

Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan ……………………………………….. 35

3.3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ……………………………………….. 36

3.3.5. Analisis Program/Kegiatan YangMenunjang Keberhasilan Pencapaian ………………………………………..

37

3.4 Realisasi Anggaran ……………………………………………………………… 38

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………………... 42

34


Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Mataram 5

35


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Tahun 2017 29Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 DPMPTSP Kota Mataram 30Tabel 3.1 Nilai Capaian Kinerja Sasaran 32Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 33Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja 33Tabel 3.4 Evaluasi Capaian Sasaran Pertama 34Tabel 3.5 Evaluasi Capaian Sasaran Kedua 35Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Pada DPMPTSP Kota Mataram Tahun 2017 38Tabel 3.7 Realisasi Keuangan Menurut Program/Kegiatan Pada DPMPTSP

Kota Mataram Tahun 201738

Tabel 3.8 Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Strategis Berdasarkan Sasaran Beserta Indikatornya Pada DPMPTSP Kota Mataram Tahun 2017

41

36


DAFTAR LAMPIRAN

HalamanLampiran 1 Jangka Waktu Proses Penyelesaian Izin

di DPMPTSP Kota Mataram ………………………………..

44

Lampiran 2 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014 s.d. 2017 ……………………………….

.45

Lampiran 3 Realisasi Investasi PMDN dan PMA KotaMataram Tahun 2017 ……………………………….

.46

Lampiran 4 Rekapitulasi Jumlah Izin Terbit Tahun 2015 s.d. 2017 ……………………………….

.46

Lampiran 5 Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun 2017 ……………………………….

.47

Lampiran 6 Penganugerahan Predikat “Kepatuhan Terhadap Standar PelayananPublik Tahun 2017” ……………………………….

.48

Lampiran 7 Penghargaan dari Kemen PAN-RB sebagai “Peringkat 9 Nasional Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori ‘A’ (Sangat Baik)” ……………………………….

.49

Lampiran 7 Piagam Penghargaan TOP 10 eNTeBeNOVIK 2017 ……………………………….

.50

37


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah

Kota Mataram terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah,

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel mempersyaratkan

penyusunan laporan pertanggungjawaban, baik penggunaan anggaran maupun kinerja yang

dicapainya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan tata

pemerintahan yang baik (Good Governance).

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

negara mulai eselon II ke atas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Bentuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja melalui proses penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diharapkan

dengan adanya Indikator Kinerja Utama, maka setiap instansi pemerintah baik di pusat

38


maupun daerah secara berkala mampu meningkatkan kinerjanya sesuai indikator kinerja

masing-masing. Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur tingkat capaian akuntabilitas

kinerja.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram

sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun

2011, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota

Mataram merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang

Pelayanan Publik yang melaksanakan Misi ke-Tiga Pembangunan Kota Mataram yaitu

“Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi

Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”, dan Misi ke-Lima yaitu

“Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka

Mewujudkan Kepemerintahan yang baik (Good Governance)”, sesuai tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Mataram tahun 2017.

1.2 KELEMBAGAAN

1.2.1 Dasar Pembentukan

Dasar pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Mataram adalah sebagai berikut:

a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor: 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.

d. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perizinan di Kota Mataram.

e. Peraturan Walikota Mataram Nomor 28/PERT/2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi

Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Mataram.

39


f. Peraturan Walikota Mataram Nomor 11/PERT/2014 tanggal 14 April 2014 tentang

Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada BPMP2T Kota Mataram.

g. Peraturan Walikota Mataram Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Mataram Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.

1.2.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

a. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepala Daerah.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4,

DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijaksanaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

1.2.3 Susunan, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi

a. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi DPMPTSP terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris;

40


c. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kabid Perencanaan, Promosi dan

Pengembangan Penanaman Modal, Kabid Pengendalian dan Pelaporan

Penanaman Modal, Kabid Pelayanan Perizinan Pembangunan, Kabid Pelayanan

Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Unsur Pelaksana adalah Subbag

dan Seksi, terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;

4) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;

5) Seksi Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;

6) Seksi Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan;

7) Seksi Verifikasi dan Validasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;

8) Seksi Penetapan Pelayanan Perizinan Pembangunan;

9) Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;

10) Seksi Verifikasi dan Validasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan

Kesejahteraan Rakyat;

11) Seksi Penetapan Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

12) Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan

Kesejahteraan Rakyat.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

e. Tim Teknis

Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Mataram adalah sebagian tercantum

dalam lampiran peraturan ini.

41


KADISKADIS

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

PEMBANGUNAN

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

PEMBANGUNAN

SEKSI VERIFIKASI DAN VALIDASI PELAYANAN

PERIZINAN PEMBANGUNAN

SEKSI VERIFIKASI DAN VALIDASI PELAYANAN

PERIZINAN PEMBANGUNAN

SEKSI PENETAPAN PELAYANAN PERIZINAN

PEMBANGUNAN

SEKSI PENETAPAN PELAYANAN PERIZINAN

PEMBANGUNAN

SEKSI PENERBITAN DAN DOKUMENTASI

PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN


PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN

BID. PENGEN & PELAPORAN

PENANAMAN MODAL

BID. PENGEN & PELAPORAN

PENANAMAN MODAL

SEKSI PENGADUAN, PENGAWASAN &

PENGENDALIAN PM

SEKSI PENGADUAN, PENGAWASAN &

PENGENDALIAN PM

SEKSI PENGELOLAAN DATA, SISTEM INFORMASI

& PELAPORAN

SEKSI PENGELOLAAN DATA, SISTEM INFORMASI

& PELAPORAN

BID. PERENC, PROMOSI & PENGEMB. PENANAMAN

MODAL

BID. PERENC, PROMOSI & PENGEMB. PENANAMAN

MODAL

SEKSI PERENC & PENGEMB. PENANAMAN

MODAL

SEKSI PERENC & PENGEMB. PENANAMAN

MODAL

SEKSI PROMOSI & KERJASAMA

PENANAMAN MODAL

SEKSI PROMOSI & KERJASAMA

PENANAMAN MODAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


UPTDUPTD

SEKRETARIATSEKRETARIAT

SUBAG PERENC & KEUANGAN

SUBAG PERENC & KEUANGAN

SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI

DAN KESRA

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI

DAN KESRA

SEKSI VERIFIKASI DAN VALIDASI PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI

DAN KESRA

SEKSI VERIFIKASI DAN VALIDASI PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI

DAN KESRA

SEKSI PENETAPAN PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN KESRA

SEKSI PENETAPAN PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN KESRA


PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN KESRA


PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN KESRA

Gambar 1.1

Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Mataram

Lampiran Peraturan Walikota Mataram

Nomor : 19 Tahun 2017

Tanggal : 2 Mei 2017

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOTA MATARAM

42


b. Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi

KEPALA DINAS

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi,

mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis (Renstra) serta

program kerja Dinas;

b. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. Pengkoordinasiaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana

Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan

Kinerja Dinas;

d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

serta bimbingan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

Dinas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;

f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga

Organisasi Swadaya Masyarakat dan/atau swasta;

g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis di

bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

h. Pelaksanaan pembinaan menajemen kepegawaian lingkup Dinas;

i. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;

j. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPTD;

k. Pengelolaan perizinan dan penerbitan sertifikat izin berdasarkan pelimpahan

kewenangan dari Walikota sesuai ketentuan peraturan pperundang-undangan;

l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

m.Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

dan

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya.

43


SEKRETARIAT

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh

satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja lingkup Dinas;

b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;

c. Pelaksana kegiatan penyusunan program dan anggaran, keuangan dan

perlengkapan dan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP,

perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta

hubungan masyarakat;

d. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administrasi kepada seluruh Unit Kerja lingkup

Dinas;

e. Perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;

f. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Tetap

Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;

g. Perumusan dan Penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi

umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

h. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;

i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem informasi menejemen

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan yang

berlaku;

j. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas

kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;

k. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum,

perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

kesekretariatan;

m.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

44


Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Program

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan pengelolaan

ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi

umum kepegawaian di lingkup Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi

kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi

kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;

d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan

perlengkapan;

e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian

perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;

f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup

Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;

g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup

Dinas;

h. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia lingkup Dinas;

i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub

Bagian; dan

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub.

Bagian yang mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan dan

mempersiapkan:

a. Penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Dinas;

45


b. bahan kebijakan teknis perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan

rutin, urusan pembukuan;

c. Menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja

Dinas;

d. Pembinaan administrasi keuangan pembangunan, evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan di lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan

pelaporan;

c. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;

d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Dinas;

e. Penyiapan bahan koordinas penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Penyiapkan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap

pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;

g. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup

Dinas;

h. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup

Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

i. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan sistem Informasi manajemen

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

j. Melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program

kerja tahunan Dinas;

k. Menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan;

l. Melaksanakan penyusunan anggaran program kerja;

m.Pengelolaan administrasi keuagan rutin, urusan pembukuan;

n. Menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja

Dinas;

o. Pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas;

46


p. Evaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkungan Dinas.

BIDANG PERENCANAAN, PROMOSI DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN

MODAL

(1) Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin

pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrsi di bidang perencanaan,

promosi dan pengembangan penanaman modal berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan pengembangan iklim penanaman modal meliputi

penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang

menjadi kewenangan daerah dan pembuatan peta potensi investasi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Penyusunan Perencanaan, Promosi Penanaman Modal yang menjadi

kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, promosi dan

pengembangan penanaman modal serta promosi dan kerjasaman

penanaman modal;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang perencanaan,

promosi dan pengembangan penanaman modal serta promosi dan kerjasama

penanaman modal;

e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

penyelenggaran di bidang perencanaan, promosi dan pengembangan

penanaman modal serta promosi dan kerjasama penanaman modal;

f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan, promosi dan pengembangan penanaman modal serta promosi

dan kerjasama penanaman modal;

g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, promosi dan

pengembangan penanaman modal serta promosi dan kerjasama penanaman

modal;

h. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi di bawahnya;

47


i. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah

dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan

program sesuai dengan bidang tugasnya;

j. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program

sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan

peerundang-undangan;

k. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan

bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan.

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

(1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh

seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Bidang perencanaan, Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan

perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan

seluruh kegiatan perencanaan dan pengembangan penanaman modal.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi

Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. Pemberian doronagan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman

modal;

b. Pelaksanaan penyuluhan di bidang penanaman modal;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan deregulasi penanaman modal daerah,

perencanaan sektoral dan perencanaan infrastruktur berdasarkan ketentuan


d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan

sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan

lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi

program/kegiatan;

f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,

prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan


48


g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

(1) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Bidang perencanaan, Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal.


kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan


seluruh kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal.


Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman modal, bahan dan

pameran serta kerjasama penanaman modal berdasarkan ketentuan


b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan

investasi;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan promosi invetasi, baik melalui media

cetak, elektronik dan pameran;






program/kegiatan;




g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan


perundang-undangan.

BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENANAMAN MODAL

49


(1) Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh

kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengendalian dan pelaporan

penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

menindaklanjuti dan melaksanakan proses sesuai dengan perundang-undangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;

b. Penyusunan perencanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

yang menjadi kewenagan daerah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

c. Penyusunan perencanaan di bidang pengelolaan data dan informasi perizinan

dan non-perizinan yang terintegrasi berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d. Fasilitas, koordinasi pemantauan dan evaluasi Pemantauan realisasi

penanaman modal, pengawasan penanaman modal dan bimbingan/fasilitas;

e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan

dan pengendalian penanaman modal serta pengelolaan data, sistem informasi

dan pelaporan;

f. Penybahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria penyelenggaraan di

bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal serta

pengelolaan data, sistem informasi dan pelaporan;

g. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pengaduan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal serta pengelolaan

data, sistem informasi dan pelaporan;

h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan, pengawasan dan

pengendalian penanaman modal serta pengelolaan data, sistem informasi dan

pelaporan.

Seksi Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

(1) Seksi Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman

Modal.

50


(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu



seluruh kegiatan pengaduan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;


Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai

fungsi:

a. Penyiapan bahan penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman

modal yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan pengaduan, pengawasan dan pengendalian

penanaman modal;

c. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas



d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan


program/kegiatan;

e. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,



f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan


perundang-undangan;

Seksi Pengelolaan Data, Sistem informasi Dan Pelaporan

(1) Seksi Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu



seluruh kegiatan pengaduan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan

seluruh kegiatan pengelolaan data, sistem informasi dan pelaporan.

51



Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan mempunyai:

a. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan

yang terintegrasi;

b. Penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan data, sistem informasi dan

pelaporan yang menjadu kewenangan daerah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undang;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data, sistem informasi dan

pelaporan;






program/kegiatan;



peraturan perundang-undangan.

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN

(1) Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina,

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

pelayanan perizinan pembangunan meliputi verifikasi dan validasi pelayanan,

penetapan pelayanan, serta penerbitan dan dokumentasi pelayanan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang

Pelayanan Perizinan Pembangunan fungsi:

a. Pengkoordinasian peyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi Verifikasi dan

Validasi Pelayanan Perizinan Pembangunan, Seksi Penetapan Pelayanan

Perizinann Pembangunan, Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Pelayanan

Perizinan;

b. Penyusunan perencanaan di bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

52


c. Pendistribusian tugas kepada bawahan;

d. Pemberian petunjuk kepada bawahan

e. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;

f. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

g. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat darah

dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan

program sesuai dengan bidang tugasnya;

h. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan;

i. Pelaksanaan kegiatan seksi verifikasi dan validasi pelayanan perizinan

pembangunan, Seksi Penetapan Pelayanan Perizinan Pembangunan, serta

Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;

j. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pelayanan

Perizinan Pembangunan;

k. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;

m.Pelaksanaan pemantauan, pelaporan di Bidang Pelayanan Perizinan

Pembangunan;

n. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pelayanan perizinan pembanguanan;

o. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan

sesuai dengan bidang tugasnya;

p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas

dan fungsinya.

Seksi Verifikasi dan Validasi Pelayanan Perizinan Pembangunan.

(1) Seksi Verifikasi dan Validasi Pelayanan Perizinan Pembangunan dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu tugas

kepala bidang dalm mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan


kegiatan verifikasi dan validasi pelayanan perizinan pembangunan.


Verifikasi dan Validasi Pelayanan Perizinan Pembangunan, mempunyai fungsi:

53


a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugas Seksi Verifikasi

dan Validasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;

b. Membagi tugas kepada bawahan;

c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan;

e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Verifikasi dan Validasi

Pelayanan Perizinan Pembangunan;

h. Menyiapkan kegiatan fasilitasi dan konsultasi pelayanan perizinan

pembangunan;

i. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan

perizinan pembanguanan;

j. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan kebenaran dokumen perizinan

pembangunan;

k. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pelayanan pendaftaran perizinan

pembangunan;

l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Verifikasi dan

Validasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;

m.Menyiapkan kegiatan pelaksanaan entry data perizinan Bidang Pelayanan


n. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan

Seksi Verifikasi dan Validasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;

o. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

p. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi verifikasi

dan validasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;

q. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi

Verifikasi dan Validasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpnan sesuai

tugas dan fungsinya.

Seksi Penetapan Pelayanan Perizinan Pembangunan

54


(1) Seksi Penetapan Pelayanan Perizinan Pembangunan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan.




kegiatan penetapan Pelayanan Perizinan Pembangunan.


Penetapan Pelayanan Perizinan Pembangunan, mempunyai fungsi:


(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugas Seksi Penetapan



c. Membimbing bawahan dalam ligkup tanggung jawabnya;




g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penetapan Pelayanan


h. Menyiapkan kegiatan survey lapangan pada objek perizinan Bidang


i. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kajian teknis Bidang Pelayanan Perizinan

Pembangunan;

j. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan entri data perizinan Bidang Pelayanan


k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan perhitungan biaya retribusi pada objek

perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan;

l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penetapan


m.Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan

Seksi Penetapan Pelayanan Perizinan Pembangunan;

n. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

o. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penetapan


p. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi

Penetapan Pelayanan Perizinan Pembangunan;

55


q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

tugas dan fungsinya.

Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Pembangunan

(1). Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Pembangunan dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan.

(2). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu



kegiatan penetapan Pelayanan Perizinan Pembangunan.

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi

Penerbitan dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Pembangunan, mempunyai

fungsi:


(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugas Seksi Penerbitan

dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;


c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;




g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penerbitan dan

Dokumentasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;

h. Menyiapkan kegiatan penyiapan bahan produk hokum perizinan bidang

pelayanan perizinan pembangunan;

i. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan penerbitan perizinan bidang pelayanan

perizinan pembangunan;

j. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengelolaan dokumen perizinan

pelaksanaan bidang pelayanan perizinan pembangunan;

k. Menyiapkan kegiatan pelayanan legalisir dokumen perizinan bidang

pelayanan perizinan pembangunan;

56


l. Menyiapkan kegiatan pelayanan permohonan revisi/perubahan dokumen

perizinan bidang pelayanan perizinan pembangunan;

m. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penerbitan dan

Dokumentasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;

n. Menyiapkan kegiatan entry data perizinan Bidang Pelayanan Perizinan

Pembangunan;

o. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan

Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;

p. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

q. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penerbitan

dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;

r. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi

Penerbitan dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Pembangunan;

s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas

dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

(1). Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan perizinan Ekonomi dan

Kesejahteraan Rakyat meliputi verifikasi dan validasi pelayanan, penetapan

pelayanan serta penerbitan dan dokumentasi pelayanan berdasarkan ketentuan

dan peraturan perundang-undangan.

(2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang

Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Seksi Verifikasi dan

validasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Seksi

Penetapan Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Seksi

Penerbitan dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan


57


b. Penyusunan Perencanaan di Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan

Kesejahteraan Rakyat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. Pendistribusian tugas kepada bawahan;

d. Pemberian petunjuk kepada bawahan;

e. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;

f. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

g. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah

dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi dengan

Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan

sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;

h. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang



i. Pelaksanaan kegiatan Seksi Verifikasi dan Validasi Pelayanan Perizinan

Ekonomi dan Kesejakteraan Rakyat; Seksi Penetapan Pelayanan Perizinan

Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; serta Seksi Perbitan dan Dokumentasi

Pelayanan Perizinan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat;

j. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Penerbitan

dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

Menyiapkan kegiatan entry data perizinan Bidang Pelayanan Perizinan

Pembangunan;

k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Bidang Penerbitan dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan


m. Pelaksanaan pemantauan, pelaporan di Bidang Penerbitan dan Dokumentasi

Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

n. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan suvervisi di Bidang



o. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan

sesuai dengan bidang tugasnya; dan

p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

58


Seksi Verifikasi dan Validasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan

Rakyat

(1). Seksi Verifikasi dan Validasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan

Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanungjawab langsung kepada Kepala Bidang Verifikasi dan Validasi

Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

(2). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan,

pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Verifikasi

dan Validasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi

Verifikasi dan Validasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

mempunyai fungsi:


(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugas Seksi Verifikasi

dan validasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat,

b. membagi tugas kepada bawahan;

c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;

d. memeriksa hasil kerja bawahan;

e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebiajakan seksi Verifikasi dan Validasi

Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Verifikasi dan Validasi

Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

h. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan konsultasi perizinan di Bidang Pelayanan

Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

i. menyiapkan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan

pelayanan perizinann ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

j. menyiapkan kegiatan pemeriksaan kebenaran dokumen perizinann ekonomi

dan Kesejahteraan Rakyat;

59


k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pelayanan pendaftaan perizinan ekonomi

dan Kesejahteraan Rakyat;

l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Verifikasi dan

Validasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

m. Menyiapkan kegiatan entry data perizinan Bidang Pelayanan Perizinan

ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan

Seksi Verifikasi dan Validasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan

Rakyat;

o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Verifikasi

dan Validasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi

Verifikasi dan Validasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan

Rakyat;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Penetapan Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

(1) Seksi Penetapan Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteran Rakyat

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan





kegiatan penetapan pelayanan perizinan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.


Penetapan Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat,

mempunyai fungsi:


(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugas Seksi Penetapan

Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat,

60



c. menyiapkan kegiatan penyusunan kebiajakan seksi Penetapan Pelayanan

Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

d. menyiapkan kegiatan survey lapangan pada obyek perizinan Bidang


e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kajian teknis Bidang Pelayanan Perizinan

Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

f. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan entry data perizinan Bidang Pelayanan

Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

g. menyiapkan kegiatan pelaksanaan perhitungan biaya retribusi pada obyek

perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

h. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penetapan

Pelayanan Perizinann Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

i. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penetapan

Pelayanan Perizinann Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan


(1) Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan

Kesejahteran Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.




kegiatan penerbitan dan dokumentasi pelayanan perizinan ekonomi dan

kesejahteraan rakyat.


Penerbitan dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan

Rakyat, mempunyai fungsi:


(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugas Seksi Penerbitan

dan Dokumentasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat,


61


c. menyiapkan kegiatan penyusunan kebiajakan seksi Penerbitan dan

Dokumentasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

d. menyiapkan kegiatan penyiapan legal drafting produk hukum perizinan Bidang


e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penerbitan perizinan Bidang Pelayanan


f. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengelolaan dokumen perizinan Bidang


g. menyiapkan kegiatan pelayanan legalisir dokumen perizinan Bidang


h. menyiapkan kegiatan pelayanan permohonan revisi/perubahan dokumen

perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

i. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penerbitan dan

Dokumentasi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan entry data perizinan Bidang Pelayanan


k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan entry data perizinan Bidang Pelayanan


l. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi

Penerbitan dan Dokumentasi Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan



(1) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari

sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin

oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

62


TIM TEKNIS

(1) Untuk membantu pelaksanaan pelayanan perizinan, Walikota membentuk Tim

Teknis.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat/pegawai

satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan

kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya, dan dikoordinasikan oleh Kepala

Dinas.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk

memberikan saran pertimbangan diterima atau ditolaknya suatu permohonan

perizinan.

1.3 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada/timbul.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram,

menetapkan visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016 – 2021 yaitu Terwujudnya

Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.

Untuk mecapai visi dimaksud ditetapkan 5 (lima) Misi yaitu:

a. Misi Pertama: Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui

penerapan nilai-nilai agama dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang aman, rukun dan damai.

b. Misi Kedua: Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemenuhan

pelayanan sosial dasar dan penguasaan iptek dalam rangka mewujudkan daerah

yang berdaya saing.

c. Misi Ketiga: Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat

berbasis potensi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.d. Misi Keempat: Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan

sarana dan prasarana perkotaan berbasis tata ruang dalam rangka mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan.e. Misi Kelima: Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi

dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Mataram, perlu

didukung penetapan Visi dan Misi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

63


yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Mataram sesuai tugas pokok dan

fungsinya masing-masing SKPD.

1.3.1 Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Kompleksitas permasalahan/tantangan yang timbul sebagai konsekuensi logis di

era globalisasi dan modernisasi memberi makna peningkatan persaingan dan

tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang prima, sehingga Instansi

Pemerintah harus secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan

agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima sesuai dengan kebutuhan

dan tuntutan masyarakat, dan perlunya komitmen aparatur terhadap terciptanya

kondisi birokrasi yang handal dan profesional. Perubahan paradigma ini dapat

mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam

upaya memperbaiki kinerja sektor publik.

Berdasarkan uraian di atas dan bertitik tolak pada tugas pokok dan fungsi Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, serta

mengacu visi dan misi pembanguan Pemerintah Kota Mataram terutama misi ke-

tiga yaitu “Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi

rakyat berbasis potensi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

sejahtera”, dan misi ke-lima yaitu “Meningkatkan keandalan pelayanan publik

melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

baik (good governance)”, maka dirumuskan Visi Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:

”Mendorong Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif Melalui

Pelayanan Perizinan Yang Profesional Dan Amanah”

b. Misi

Setelah ditetapkannya Visi, maka dirumuskan Misi Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang

terkoordinasi dan terintegrasi berdasarkan prinsip simplifikasi, transparan dan

kepastian.

2. Melayani sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

64


3. Memberikan dan menyediakan informasi yang akurat tentang perizinan dan

penanaman modal.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelayanan perizinan

yang profesional, jujur dan berdedikasi.

5. Merumuskan kebijakan yang mendorong terwujudnya iklim investasi yang

kondusif.

1.3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu aktual dan análisis strategis.

Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Untuk lebih terarahnya pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram mempunyai tujuan dan sasaran

sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Mataram adalah Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat,

Khususnya di Bidang Perizinan Dan Pelayanan Lain serta Meningkatkan

Efektifitas Layanan Perizinan, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu serta

biaya, memperpendek birokrasi, transparan, cepat dan mudah, serta sederhana

(pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat). Secara tidak

langsung tujuan akhir yang ingin dicapai adalah meningkatkan citra dan wibawa

Pemerintah Kota Mataram melalui pelayanan yang akurat, transparan, tepat waktu

dan semangat melayani.

b. Sasaran Program

Sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dan terkait dengan beberapa

permasalahan dalam pelayanan perizinan di Kota Mataram, maka sasaran yang

ingin diwujudkan DPMPTSP adalah:

a. Meningkatnya profesionalisme pelayanan perizinan.

b. Meningkatnya realisasi investasi.

1.3.3 Permasalahan Utama, Strategi dan Arah Kebijakan

65


a. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perizinan sebenarnya dilatarbelakangi

oleh tujuan menarik investasi dan mendorong kegiatan ekonomi. Beberapa faktor

perizinan yang menghambat investor dan masyarakat pada umumnya sebagai

pelaku utama dalam bidang pembangunan antara lain adalah birokrasi perizinan

yang panjang, berliku-liku, persyaratan yang memberatkan, prosesnya lama, biaya

tinggi dan tidak transparan. Selama ini sering kita mendengar masyarakat untuk

mengurus izin mereka harus mendatangi beberapa bagian di suatu kantor

pemerintah, lebih buruk lagi jika kantor yang harus didatangi dari satu kantor ke

kantor lain letaknya berjauhan. Hubungannya dengan hal tersebut, strategic

issue dalam pembentukan kelembagaan yang terintegrasi serta peningkatan

kualitas SDM pegawai pelayanan yang harus ditingkatkan akan dapat

meminimalisir permasalahan dan dampak hal di atas.

b. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif

tentang langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Mataram.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan di atas, maka

beberapa strategi yang dijalankan antara lain:

1. Inventarisasi tingkat kepuasan konsumen.

2. Simplikasi prosedur.

Untuk mencapai rangkaian strategi di atas, diharapkan arah kebijakan berikut ini

mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan yang akan

ditempuh antara lain:

1. Peningkatan standar mutu pelayanan.

2. Optimalisasi layanan satu pintu.

66


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar rencana program dan kegiatan yang

dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Program kerja prioritas yang

dilaksanakan dalam tahun anggaran 2017 dapat dijabarkan dalam Tabel 2.1.

5.1 PROGRAM KERJA

Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2017

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Tahun 2017

No. U r a i a n Target kinerjaProgram Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

1 Pengembangan potensi unggulan daerah 1 jenis buku profil investasi2 Penyelenggaraan pameran investasi 4 kegiatan pameran

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi1 Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal1 kegiatan cetak bukuperaturan penanaman

modalProgram Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

1 Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik Bidang PerizinanUsaha

2 jenis kgt dan 1 paket jasapihak ketiga

2 Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik Bidang PerizinanNon-Usaha

3 jenis kgt dan 1 cetakblanko

3 Peningkatan Sistem Manajemen Mutu (ISO) 1 kgt SMM (ISO) 9001:2008

Program Peningkatan Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Perizinan1 Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan 1 kegiatan sosialisasi media

masa2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Terpadu 1 kegiatan IKM dan cetak

brosur3 Peningkatan Pengelolaan Sistem Pengawasan,

Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal50 penanganan pengaduan

5.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki setiap SKPD,

maka diperlukan sebuah dokumen penetapan kinerja.

67


Dalam rangka pencapaian sasaran strategis maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama

yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama DPMPTSP

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam rangka menunjang

penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Publik. Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP sebagaimana tersebut dalam tabel perjanjian kinerja

berikut ini:

Tabel 2.2Perjanjian Kinerja Tahun 2017

DPMPTSP Kota MataramNo.

Sasaran Indikator Kinerja UtamaTarget

(1) (2) (3) (4)Misi 1: Meningkatkan Kualitas SDM Pelayanan Perizinan Ke Arah Aparatur Yang

Profesional, Jujur Dan Berdedikasi Tinggi.1. Meningkatnya

Profesionalisme PelayananPerizinan

Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu 90%

Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan

B

Misi 2: Meningkatkan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Yang Terkoordinasi Dan Terintegrasi Berdasarkan Prinsip, Simplifikasi, Transparansi Dan Kepastian.


Realisasi Investasi Daerah Rp. 1.000 M

Program Anggaran Ket.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp. 313.000.000APB

DProgram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Rp. 158.350.000APB

D

Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik Rp. 1.566.400.000APB

DProgram Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan

Rp. 616.975.000APB

D

Total anggaran SKPD (Belanja Langsung) Rp. 2.654.725.000APB

D

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Mataram, Januari 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MATARAM

Drs. COKORDA SUDIRA MULIARSA

68


BAB III

NIP. 19590810 199003 1 008

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses pengukuran regular atas output dan

outcome yang dihasilkan suatu program. Sesuai dengan rencana kinerja yang telah

ditetapkan pada tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Mataram berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk

pertanggungjawaban kinerja instansinya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan

kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas

kinerja, maka pengukuran kinerja cara yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka

kemajuan program ke arah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka

diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi setiap SKPD dalam rangka pengukuran

kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram adalah:

1. Persentasi Layanan Izin Sesuai Waktu.

Persentase layanan izin sesuai waktu dapat didefinisikan sebagai persentase waktu

yang dibutuhkan dalam penyelesaian izin sesuai standar operasional prosedur (SOP)

masing-masing izin. Jenis izin yang ditangani oleh DPMPTSP antara lain IMB, PIMB,

ILOK, SITU MB, HO, SIUP, TDP, TDG, TDI/IUI dan Perluasan, IUJK, Izin Hotel, Izin

Rumah Makan, Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Izin Usaha Jasa Pariwisata,

dan Izin Trayek, Izin Sarang Burung Walet, Izin Perparkiran.

69


AKUNTABILITAS KINERJA

2. Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik di DPMPTSP dengan membandingkan antara

harapan dan kebutuhannya. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang

dilakukan berpedoman kepada Kepmenpan Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi

Pemerintah.

3. Realisasi Investasi Daerah.

Realisasi investasi daerah menunjukkan besarnya nilai investasi baik Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang

direalisasikan melalui penerbitan izin prinsip oleh DPMPTSP selama tahun 2017.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Adapun pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas

capaian indikator kinerja sasaran. Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam

skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

85 s/d 100 : Baik Sekali;

70 s/d < 85 : Baik;

55 s/d < 70 : Cukup;

0 s/d < 55 : Kurang.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja

sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100,

sedangkan apabila capaian kinerja, kinerja hasil persentase capaian indikator kinerja

sasaran kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0. Dari 2 (dua) sasaran

strategis SKPD dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), pancapaian kinerja sasaran pada

DPMPTS Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1Nilai Capaian Kinerja Sasaran

No. Kategori Jumlah Sasaran1 Baik Sekali 2 Sasaran2 Baik 0 Sasaran

70


No. Kategori Jumlah Sasaran3 Cukup 0 Sasaran4 Kurang 0 Sasaran

Jumlah 2 Sasaran

Adapun pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2Pencapaian Kinerja Sasaran

No. SasaranJumlah

IKU

CapaianRata-

Rata%< 55

55 s/d <70

70 s/d <85

85 s/d100

1. Meningkatya Profesionalisme Pelayanan Perizinan

2 98,76% - - -Baik

Sekali

2. Meningkatnya Realisasi Investasi 1 113,00% - - -

BaikSekali

Jumlah IKU 3 105,88% - - -Baik

Sekali

Rata-Rata Capaian Sasaran 105,88% - - -Baik

Sekali

Dari 2 (dua) sasaran di atas capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai 105,88%

dengan kategori “Baik Sekali”. Sedangkan evaluasi kinerja dilakukan dengan cara melilhat

capaian kinerja dari pelaksaan program kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi

kinerja ditetapkan 3 (tiga) aspek yaitu: input, output dan outcome.

- Aspek input terdiri dari dana, atau sumber dana.

- Aspek output merupakan hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan setelah

melalui proses kegiatan.

- Aspek outcome merupakan hasil yang dicapai dan mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah (akibat langsung).

Bertitik tolak dari program/kegiatan DPMPTSP Kota Mataram maka pada tahun 2017

semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, jika melihat persentase capaian kinerja

dari setiap indikator kinerja utama.

Tabel 3.3Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

No.

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target RealisasiCapaian

(%)(1) (2) (3) (4) (5)1. Meningka

tnyaProfesionalismePelayananPerizinan

Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu.

90% 84,25% 93,61%

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.


103,90%

2. Meningkatnya Realisasi Investasi Rp. 1.000 M Rp. 1.130 M 113,00%

71


No.

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target RealisasiCapaian

(%)(1) (2) (3) (4) (5)

Realisasi Investasi Daerah

3.3 EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja organisasi dilakukan dengan menilai ketercapaian dari sasaran

strategis dan indikator kinerja utamanya dengan melihat perbandingan antara target yang

ditetapkan dengan realisasi yang dicapai.

3.3.1 Evaluasi Sasaran Pertama

Hasil evaluasi sasaran pertama dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu

Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu, dari target 90% tercapai sebesar 84,25%, dan Nilai

Kepuasan Masyarakat terhadap Mutu Pelayanan, dari target Nilai B (Baik) tercapai Nilai A

(Sangat Baik.

Tabel 3.4 Evaluasi Capaian Sasaran Pertama“Meningkatnya Profesionalisme PelayananPerizinan ”

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi CapaianMeningkatnya Profesionalisme Pelayanan Perizinan

a. Persentase Layanan IzinSesuai Waktu.

90% 84,25% 93,61%

b. Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan


103.90%

Rata-rata Capaian IKU (%) 98,76%Rata-rata Capaian Sasaran (%) 98,76%

Capaian terhadap Sasaran 1 dengan IKU 1 yaitu Persentase Layanan Izin Sesuai

Waktu, diperoleh dengan mengidentifikasi jumlah izin terbit sesuai SOP dibagi dengan

keseluruhan izin masuk yang diterbitkan dalam penyelesaian izin di DPMPTSP Kota

Mataram. Indikator ini merupakan perubahan dari indikator sebelumnya (Tahun 2016) yaitu

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Izin, yang merupakan rata-rata penjumlahan waktu antara

Jenis izin yang membutuhkan waktu terpendek dengan jenis izin yang membutuhkan waktu

paling lama, dengan pencapaian kinerja sebesar 93,75%.

Pada Tahun 2017 indikator diubah menjadi Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu

dengan target sebesar 90%, di mana melalui perhitungan matematis terhadap perbandingan

jumlah izin terbit sesuai SOP dibagi dengan keseluruhan izin masuk yang diterbitkan,

diperoleh angka akhir sebesar 84,25%. Sehingga capaian kinerja IKU 1 dengan

membandingkan realisasi dengan target, diperoleh persentase capaian kinerja sebesar

93,16%. Asumsi yang digunakan untuk menilai IKU 1 ini adalah semakin besar persentase

layanan izin sesuai waktu maka semakin bagus capaian kinerja indikatornya. Perubahan

72


indikator ini mengakibatkan tidak dapat dilakukannya perbandingan secara langsung dengan

pencapaian indikator pada tahun sebelumnya.

Capaian IKU 2 yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dengan mengukur

seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan

oleh DPMPTSP Kota Mataram, melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai

Kepmenpan Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 dengan 14 (empat belas) unsur pelayanan, yang

selanjutnya nilainya dikompilasi per 150 responden. Adapun 14 unsur pelayanan adalah

sebagai berikut: prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan,

kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas

pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan

keramahan pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian

jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan (data terlampir).

Asumsi yang digunakan untuk menilai IKU 2 ini adalah semakin tinggi nilai IKM maka

semakin bagus capaian kinerja indikatornya. Sebagai perbandingan, pada periode tahun

2016, capaian indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 100,98%. Terlihat

peningkatan yang cukup signifikan dari capaian tahun 2016, di mana pada tahun 2017

(103,90%) yang diperoleh dari perbandingan antara target B (Baik) atau nilai angka 80,00,

dengan realisasi A (Sangat Baik) atau nilai angka 83,12.

3.3.2 Evaluasi Sasaran Kedua

Hasil evaluasi sasaran kedua dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu

Realisasi Investasi Daerah, dari target Rp. 1.000 miliar tercapai sebesar Rp. 1.130 miliar.

Tabel 3.5 Evaluasi Capaian Sasaran Kedua“Meningkatnya Realisasi Investasi”

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi CapaianMeningkatnya Realisasi Investasi.

a. Realisasi Investasi Daerah

Rp. 1.000M

Rp 1.130M

113,00%

Rata-rata Capaian IKU (%) 113,00%Rata-rata Capaian Sasaran (%) 113,00%

Capaian IKU 1 yaitu Realisasi Investasi Daerah diperoleh dengan membandingkan

investasi daerah baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal

Asing (PMA) yang direalisasikan selama periode tahun 2017 dengan target investasi yang

telah ditetapkan sebelumnya oleh DPMPTSP Kota Mataram. Investasi yang dikelola oleh

Pemerintah Kota Mataram terdiri dari beberapa sektor, di antaranya yaitu: perikanan, industri

makanan, pertambangan, peternakan, konstruksi, perdagangan dan reparasi, hotel dan

restoran, transportasi, gudang dan komunikasi, dan jasa lainnya (data terlampir). Asumsi

73


yang digunakan untuk menilai IKU 1 ini adalah semakin tinggi nilai realisasi investasi daerah

maka semakin bagus capaian kinerja indikatornya. Capaian Indikator Realisasi Investasi

Daerah ini pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (tahun 2016)

mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari persentase 99,69% meningkat

menjadi 113,00%.

3.3.3 Analisa Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah

Dilakukan

Merujuk data yang tertuang dalam Tabel 3.2, capaian kinerja pelaksanaan

program/kegiatan pada tahun 2017 sebesar 96,13% dan realisasi capaian kinerja sebesar

105,88%. Setelah dilakukan analisa data dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab

keberhasilan atau peningkatan kinerja tersebut yaitu:

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang terus memadai/memudahkan dalam

menyelesaikan tugas/pekerjaan pegawai, sehingga memotivasi pegawai untuk lebih

cepat dan meningkatkan kemampuan pegawai dalam berinovasi.

2. Secara regulasi perubahan kelembagaan dari Badan menjadi Dinas dan adanya

pelimpahan kewenangan dalam menyelesaikan perizinan dengan manajemen

pelayanan satu atap (one stop service) akan mempercepat penerbitan perizinan.

3. Peningkatan kesejahteraan pegawai baik melalui Tunjangan Kinerja Daerah ataupun

Belanja Langsung yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi

dorongan ataupun motivasi dalam peningkatan kinerja.

4. Diterapkannya sikap disiplin dan etika pegawai dalam pekerjaan mendorong pegawai

DPMPTSP Kota Mataram untuk tepat waktu dan semangat dalam pencapaian serta

sasaran kinerja yang dilaksanakan.

5. Penyusunan perencanaan program/kegiatan yang terukur dan tepat guna merupakan

salah satu penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

6. Peningkatan kemampuan ataupun kompetensi pegawai dalam diklat/bintek di BKPM

RI memberikan motivasi pegawai untuk tetap mengasah kemampuan yang tentunya

akan tercapainya target-target kinerja.

3.3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 105,88% dengan realisasi sarana dan

prasarana aparatur 96,13% dari target 100%. Setelah dilakukan analisa data dapat

disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan optimal sarana dan prasarana aparatur mempunyai hubungan serta

pengaruh yang signifikan terhadap Capaian Persentase Penyelesaian Izin Sesuai

Waktu sebesar 93,61% dengan penggunaan sarana dan prasarana sebesar 96,13%,

74


sehingga dapat dikatakan penggunaan sumber daya yang ada pada DPMPTSP Kota

Mataram dengan sarana prasarananya secara efisien cukup mendukung percepatan

waktu penyelesaian izin.

Sebanyak 3 unit pengadaan kendaraan dinas operasional untuk melaksanakan

kegiatan survey lapangan, dengan jumlah izin yang masuk dan telah

diproses/diterbitkan sekitar 98%.

Pengadaan kursi lipat, anjungan informasi, meja kerja, pemeliharaan

kendaraan/gedung kantor dan sebagainya yang masih kurang dalam operasional

kantor namun program/kegiatan dapat terselesaikan.

Penggunaan bandwith internet yang efisien namun tetap dapat mempermudah

akses internet pemohon dan pelaksana tetap online dalam proses perizinan.

2. Penggunaan aparatur pegawai DPMPTSP Kota Mataram dengan jumlah 49 PNS

mempunyai hubungan serta pengaruh yang signifikan terhadap persentase

penyelesaian izin sesuai waktu, di mana pada tahun 2017 persentase penyelesaian

izin sesuai waktu sebesar 84,25% dari target 90,00% yang ditetapkan. Sehingga

dapat dikatakan sejak terbentuknya DPMPTSP (sebelumnya BPMP2T) Kota Mataram

pada tahun 2014, sesuai dengan Perda Kota Mataram No. 8 Tahun 2013 dan dengan

keterbatasan sumber daya yang ada/efisiensi dalam penggunaannya, telah mampu

meningkatkan capaian kinerja waktu penyelesaian izin dengan cepat, tepat dan

transparan.

3.3.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian

Capaian kinerja IKU pada tahun 2017 sebesar 105,88% dengan realisasi

program/kegiatan sebesar 96,13% dari target 90,00% pada Rancangan Jangka Menengah.

Setelah dilakukan analisa data dapat disimpulkan bahwa:

1. Program/kegiatan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik merupakan aspek yang

mempunyai hubungan serta pengaruh yang signifikan terhadap indikator kinerja

utama Persentase Penyelesaian Izin Sesuai Waktu dalam peningkatan pelayanan

perizinan. Pada tahun 2016 perhitungan Indikator Rata-Rata Waktu Penyelesaian

Izin IMB, PIMB, ILOK, SITU MB, HO, SIUP, TDP, TDG, TDI/IUI dan Perluasan, IUJK,

Izin Hotel, Izin Rumah Makan, Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Izin Usaha

Jasa Pariwisata, Izin Sewa Lahan sebanyak 10.552 izin atau sebesar 93,75%.

Sedangkan pada tahun 2017 ketika menggunakan Indikator Persentase

Penyelesaian Izin Sesuai Waktu tercapai 93,61% (data terlampir).

2. Program/kegiatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Program

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai hubungan serta pengaruh

75


yang signifikan terhadap Realisasi Investasi Daerah. Dengan dilaksanakannya

kegiatan pameran dan sosialisasi kepada masyarakat di luar daerah maupun dalam

daerah cukup menyumbang pertumbuhan investasi daerah, dapat dilihat dari

perbandingan data tahun 2016 (yang diperoleh melalui ijin prinsip yang diterbitkan

oleh BKPM Provinsi NTB) di mana jumlah investor PMDN sebanyak 187 perusahaan

dengan nilai realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 7.119.794.201.078,00 dan PMA

jumlah investor sebanyak 49 perusahaan dengan nilai realisasi investasi PMA

sebesar Rp. 2.597.451.347.953,00, secara nominal mengalami penurunan di mana

pada tahun 2017 jumlah investor PMDN sebanyak 190 perusahaan dengan nilai

realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 446.210.814.472,00 dan PMA jumlah investor

sebanyak 30 perusahaan dengan nilai realisasi investasi PMA sebesar Rp.

686.903.424.019,00 (data terlampir). Namun secara persentase capaian kinerja

(perbandingan antara target dan realisasi) mengalami peningkatan dari persentase

99,69% pada tahun 2016 meningkat menjadi 113,00% pada tahun 2017.

3. Program/kegiatan peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan, di

mana melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang

diberikan DPMPTSP Kota Mataram terhadap masyarakat naik dari 80,78 pada tahun

2016 menjadi 83,12 pada tahun 2017 (data terlampir).

3.4 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPMPTSP Kota Mataram sesuai

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 8.816.491.344,00 dengan realisasi sebesar Rp.

8.505.268.553,00 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.6Realisasi Anggaran Pada DPMPTSP Kota Mataram Tahun 2017

No. Jenis Belanja Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1. Belanja Tidak Langsung 3.766.659.244,00 3.650.955.183,00 96,93

2. Belanja Langsung 5.049.832.100,00 4.854.313.370,00 96,13

Jumlah 8.816.491.344,00 8.505.268.553,00 96,47

Untuk lebih jelasnya, berikut ini dipaparkan penyerapan/realisasi anggaran dan

persentase masing-masing program dan kegiatan sebagaimana tersebut dalam tabel di

bawah ini.

Tabel 3.7Realisasi Keuangan Menurut Program/Kegiatan

Pada DPMPTSP Kota Mataram Tahun 2017

76


No. Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %(1) (2) (3) (4) (5)1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan jasa surat menurat 2.250.000 2.250.000 100,001.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik9.000.000 4.922.192 54,69

1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

22.950.000 22.586.900 98,42

1.4. Penyediaan alat tulis kantor 41.700.000 41.700.000 100,001.5. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan84.800.000 84,676.450 99,85

1.6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8.000.000 8.000.000 100,00

1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12.000.000 12.000.000 100,00

1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7.800.000 7.000.000 89,74

1.9. Penyediaan makanan dan minuman 5.250.000 4.875.000 92,861.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah187.175.100 187.155.686 99,99

1.11. Penyusunan dokumen perencanaan 56.750.000 55.250.000 97,361.12. Penyediaan administrasi umum

kepegawaian662.700.000 636.570.000 96,06

1.13. Penyediaan administrasi keuangan 669.600.000 616.275.000 92,042 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

84.800.000 74.926.658 88,36

2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

51.500.000 47.145.000 91.54

2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 157.150.000 145.929.342 92.862.4 Pengadaan meubelair 37.825.000 37.250.000 98,482.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional83.699.000 76.885.000 91,86

2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

24.228.000 24.200.000 99,88

2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor

33.875.000 25.075.000 74,02

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.3.1. Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD8.350.000 8.349.550 99,99

3.2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

9.175.000 9.175.000 100,00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4.1 Pendidikan dan pelatihan formal 46.750.000 39.551.000 84,60

5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi5.1. Pengembangan potensi unggulan

daerah110.800.000 109.000.000 98,38

5.2. Penyelenggaraan pameran investasi 202.200.000 197.564.592 97,716 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

6.1. Perencanaan dan pengembangan penanaman modal

158.350.000 156.350.000 98,74

7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik7.1 Peningkatan kwalitas pelayanan publik

bidang perizinan usaha721.900.000 721.900.000 100,00

7.2 Peningkatan kwalitas pelayanan publikbidang perizinan non-usaha

792.200.000 770.741.000 97,29

8 Program Peningkatan Pelayanan

77


No. Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %(1) (2) (3) (4) (5)

Informasi & Pengaduan Perizinan8.1 Peningkatan pengelolaan Sistem

Informasi Perizinan338.850.000 327.800.000 96,74

8.2 Peningkatan pengelolaan di bidang system pengawsan, pengendalian dan pengaduan penanaman modal

180.775.000 164.250.000 90,86

8.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan terpadu

97.350.000 95.850.000 98,46

Total Belanja Langsung 5.049.832.100 4.854.313.370 96,13

Berdasarkan tabel di atas (Tabel 3.7) dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan

penyerapan anggaran baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung pada

DPMPTSP Kota Mataram, sebesar 96,47%. Bila dibandingkan penyerapan Belanja

Langsung yang merupakan belanja untuk menunjang program dan kegiatan pada DPMPTSP

Kota Mataram, penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 96,13%, dikategorikan ”Baik

Sekali”.

Jika ingin melihat Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Strategis DPMPTSP Kota

Mataram Tahun 2017 Berdasarkan Sasaran Beserta Indikator yang ingin dicapai dapat dilihat

pada tabel berikut.

78


Tabel 3.8Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Strategis Berdasarkan Sasaran Beserta Indikatornya

Pada DPMPTSP Kota Mataram Tahun 2017No. Sasaran Indikator Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %(1) (6) (7) (2) (3) (4) (5)1. Meningkatnya

ProfesionalismePelayanan Perizinan

a. Persentase Penyelesaian Izin Sesuai Waktu

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.566.400.000

1.543.971.000

98,57

a. Peningkatan kwalitas pelayanan publikbidang perizinan usaha 721.900.000 721.900.000

100,00

b. Peningkatan kwalitas pelayanan publikbidang perizinan non-usaha

792.200.000 770.741.000 97,29

b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Program Peningkatan Pelayanan Informasi & Pengaduan Perizinan

97.350.000 95.850.000 98,46

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan terpadu

97.350.000 95.850.000 98,46


c. Realisasi Investasi Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

313.000.000 306.564.592 97,94

a. Pengembangan potensi unggulan daerah

110.800.000 109.000.000 98,38

b. Penyelenggaraan pameran investasi 202.200.000 197.564.592 97,71Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

158.350.000 156.350.000 98,74

a.Perencanaan dan pengembangan penanaman modal

158.350.000 156.350.000 98,74

Total Belanja Langsung Program/Kegiatan Strategis2.135.100.00

02.102.735.59

298,48

BAB IV

P E N U T U PDalam rangka menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana

tertuang dalam INPRES Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntablitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga penyelenggara negara

baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah

diwajibkan setiap tahunnya untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Berkaitan dengan hal tersebut, DPMPTSP Kota Mataram sebagai salah satu Perangkat

Daerah Kota Mataram telah merampungkan penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Mataram

Tahun 2017. LKIP dimaksud merupakan evaluasi kinerja terhadap DPMPTSP Kota Mataram

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam DPA-

SKPD.

Berdasarkan hasil pengukuran dan parameter yang digunakan, maka kinerja

DPMPTSP Kota Mataram Tahun 2017 dikategorikan “Baik Sekali” serta ditunjukkan dengan

penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan rata-rata sebesar 96,13%

sedangkan terkait dengan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, serapan dari target yang direncanakan sesuai indikator kinerja utama (IKU) dari

sasaran strategis DPMPTSP Kota Mataram tahun 2017 dapat dikategorikan “Baik Sekali”

yang mencapai rata-rata capaian sasaran sebesar 105,88% dan indikator pada RPJM masih

merupakan rancangan dari perencanaan jangka menengah.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kinerja DPMPTSP Kota Mataram Tahun Anggaran

2017, telah kinerja dengan baik, namun demikian berdasarkan permasalahan yang ada

maka ke depan perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas penyelenggaraan

program/kegiatan.

Mataram, 29 Desember 2017KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM,

Drs. COKORDA SUDIRA MULIARSAPembina Utama Muda, IV/cNip. 19590810 199003 1 005

44

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)DPMPTSP Kota Mataram Tahun 2017

45


L A M P I R A N

Lampiran 1. Jangka Waktu Proses Penyelesaian Izin DPMPTSP Kota Mataram

No. Izin Non Usaha Waktu No. Izin Usaha Waktu(1) (2) (3) (4) (5) (6)1.2.3.4.

ILOKIMBPIMBIMB Balik Nama

20 Hari20 Hari14 Hari5 Hari

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.13.14.15.16.17.18.

SIUP, TDPTDG, TDI, IUIIUJK BaruIUJK PerpanjanganHO/SITUHO PerpanjanganSITU-MBPariwisataTrayek BaruTrayek PerpanjanganKPS PerpanjanganReklame BaruReklame PerpanjanganReklame InsidentilTPS LB-3Izin Pemanfaatan Air TanahIzin Limbah CairIzin Penanaman Modal/Prinsip

2 Hari7 Hari7 Hari1 Hari7 Hari2 Hari7 Hari7 Hari3 Hari1 Hari1 Hari

14 Hari7 Hari1 Hari

14 Hari14 Hari14 Hari7 Hari

46


Lampiran 2. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai Kepmenpan Nomor:

KEP/25/M.PAN/2/2004 dengan 14 unsur pelayanan. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat

untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. Adapun 14 (empat belas) unsur pelayanan

adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan2. Persyaratan Pelayanan3. Kejelasan Petugas Pelayanan4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan5. Tanggung Jawab Petugas

Pelayanan6. Kemampuan petugas pelayanan7. Kecepatan pelayanan

8. Keadilan mendapatkan pelayanan9. Kesopanan dan keramahan pelayanan10. Kewajaran biaya pelayanan11. Kepastian biaya pelayanan12. Kepastian jadwal pelayanan 13. Kenyamanan lingkungan

Keamanan pelayanan

Nilai IKM BPMP2T sebanyak 150 responden (data terlampir):

Agustus 2013 – Maret 2014 : 79.66

(BAIK) Mei 2014 – Oktober 2014 : 79.91

(BAIK) November 2014 – Mei 2015 : 79.94

(BAIK) Juni 2015 – Desember 2015 : 76.16

(BAIK) Januari 2016 – Maret 2016 : 78.27

(BAIK) April 2016 – Juni 2016 : 79.78

(BAIK)

Juli 2016 – September 2016 : 80,78

(BAIK) Januari 2017 – Maret 2017 : 79.85

(BAIK) April 2017 – Juni 2017 : 83.01

(SANGAT BAIK) Juli 2017 – September 2017 : 86,90

(SANGAT BAIK) Oktober 2017 – Desember 2017: 82,71

(SANGAT BAIK)

Mutu Pelayanan: A (Sangat Baik) : 81,26 – 100 B (Baik) : 62,51 – 81,25 C (Kurang Baik) : 43,76 – 62,50 D (Tidak Baik) : 25,00 – 43,75

47


Lampiran 3. Realisasi Investasi PMDN Dan PMA Di Kota Mataram Tahun 2017

No. SektorPMDN(Rp)

JumlahPerusahaan

PMDN

PMA JumlahPerusahaan

PMAKet.

(Rp) (U$)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Tanaman Pangan - - - - -2 Perikanan 500.000.000 1 - - 13 Industri Makanan - - - - -4 Industri Kayu - - - - -5 Industri Lainnya 16.500.000.000 1 - - -6 Pertambangan - - - - -7 Peternakan - - - - -8 Konstruksi 110.772.434.150 30 - - -9 Perdagangan dan Reparasi 143.716.139.326 106 40.500.000.000 10.102.100 1310 Hotel dan Restaurant 41.766.000.000 11 75.000.000 2.200.000 311 Transportasi, Gudang dan Komunikasi 750.000.000 1 - - -12 Perumahan, Kawasan Industri dan

Perkantoran600.000.000 1 1.250.000 1

13 Jasa Lainnya 129.726.240.996 36 334.738.132.119 2.600.000 1414 Listrik,Gas dan Air 1.844.000.000 3 - 1.200.000 1

JUMLAH 446.210.814.472 190 450.238.132.119 17.352.100 30

48


Lampiran 4. Rekapitulasi Jumlah Izin Terbit Tahun 2016 s.d. 2017

No. UraianJumlah Izin Terbit

Tahun 2016 Tahun 2017

(1) (2) (3) (4)

1 Permohonan perizinan pada Dinas Tata Kota (IMB, P-IMB, ILOK)

846 1.127

2 Permohonan perizinan pada Dinas Koperindag (SIUP, TDP,TDI, TDG, IUI)

2.095 3.306

3 Permohonan perizinan pada Dinas Pariwisata (Hotel, Rumah Makan, lUJP, rekreasi dan Hiburan Umum)

234 190

4 Permohonan perizinan pada Dinas PU (SIUJK) 42 1615 Permohonan perizinan pada Dinas Pertamanan (sewa

lahan)1.184 1.194

6 Permohonan perizinan pada Bagian Perekonomian (SITU, HO)

1.276 1.705

7 Permohonan perizinan pada Dinas Perhubungan (Trayek) 4.305 2.8588 Permohonan perizinan pada Dinas Lingkungan Hidup 1 11

Jumlah 9.983 10.552

42


Lampiran 6. Penganugerahan Predikat

“Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2017”

43


Lampiran 7. Penghargaan dari Kemen PAN-RB sebagai “Peringkat 9 Nasional RoleModel Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori ‘A’ (Sangat Baik)”

Lampiran 8. TOP 10 eNTeBeNOVIK 2017

44


Lampiran 8. TOP 10 eNTeBeNOVIK 2017

45


46


Lampiran I : SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

TANGGAL :Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten/Kota

Renja SKPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota MataramTriwulan IV Tahun 2017

No

Kode

Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahdanProgram/Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram(outcome)/Kegiatan(output)

Target

RenstraSKPD

padaTahu

n202

1(Akh

irPeriodeRenstraSKPD)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPDs.d.

RenjaSKPDTahu

nLalu(201

6)

Target

Kinerja

danAnggara

nRenj

aSKPD

Tahun

berjalanyg

dievalua

si(201

7)

Realisasi Kinerja PadaTriwulan

RealisasiCapaianKinerjadanAnggara

nRenj

aSKPD

yang

Dievalua

si

Tingkat

Capaian

Kinerja danRealis

asiAnggaranRenjaSKPDYang

Dievaluasi

Tahun(%)

2017

Realisasi

Kinerja

danAnggaranRenstra

SKPDs/d

tahun

2021(Akhi

rTahu

nPelaksanaan

Renja

SKPDs/d

Tahun

2021)

TingkatCapaianKinerja

DanRealisasiAnggara

nRenstraSKPD

s/dTahun

2021

(%)

UnitSKPDPenanggungJawab

KeI II III IV

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

12 =8+9+10+11

13 =12/7

x100%

14 =6 +12

15=14/5x100%

16

17

K Rp

KRp

K Rp

KRp

KRp

KRp

KRp

K Rp

K Rp KRp

KRp

1 16

Urusan Wajib Bukan Pelayanan DasarPenana

47


man Modal

1 16

01

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 1 16

01

Prog

10

7,

10

1,

10

1,

10

1

20

3

29

5

36

6

1,6

1

95

2

3,

2

43

DP

1 16

01

01

Kegia

Tersel

10

1

10

2,

10

2,

0.

0 0 -

49

1

50

1

1 2,2

1

10

2

4,5

2

4

DP

1 16

01

02

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi; SDA dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi

10

55,350,000

51.80%

4,664,000

10

9,000,000

2.67%

240,250

17.26%

1,553,450

16.45%

1,480,202

18.31%

1,648,290

0.

4,922,192

1

55

1

9,586,192

1

17.3192267

DPMPTSP

1 16

01

06

Penyediaan jas

Terpenuhinya

10

122,71

74.80%

14,007,

10

22,950,

0.00%

0 8.06%

1,849

55.62%

12,76

34.73%

7,970

0.

22,586,

0.9841

98

2

36,593,

2

29.820

DPMPTS

48


a pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2,510

000

000

,800

6,300

,800

900

900

839

P

1 16

01

10

Penyediaan ATK

Terpenuhinya penyediaan ATK

10

172,000,000

109.00%

38,200,000

10

41,700,000

5.88%

2,000,000

17.65%

6,000,000

50.36%

21,000,000

30.46%

12,700,000

1.

41,700,000

1.0435

100

2

79,900,000

2

46.4534884

DPMPTSP

1 16

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggand

10

419,250,000

98.70%

82,782,000

10

84,800,000

3.54%

2,997,950

9.43%

8,000,000

36.54%

30,985,000

50.35%

42,693,500

1 84,676,450

0.9986

100

2

167,458,450

2

39.9423852

DPMPTSP

49


aan

1 16

01

12

Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

10

40,000,000

126.00%

10,000,000

10

8,000,000

0.00%

0 0 -

62.50%

5,000,000

37.50%

3,000,000

1 8,00

0,000

1 100

2.26

18,00

0,000

2.26

45

DPMPTSP

1 16

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan ka

10

50,000,000

100.00%

10,000,000

10

12,000,000

0.00%

0 33.33%

4,000,000

20.83%

2,500,000

45.83%

5,500,000

1 12,00

0,000

0.9999

100

2

22,000,000

1.9999

44

DPMPTSP

50


ntor

1 16

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10

38,952,000

96.70%

6,960,000

10

7,800,000

7.44%

580,000

22.31%

1,740,000

29.74%

2,320,000

30.26%

2,360,000

0.

7,00

0,000

0.8975

89.7

435897

1.8645

13,960,000

1.8645

35.8389813

DPMPTSP

1 16

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman

10

26,400,000

95.30%

5,000,000

90

5,250,000

0.00%

0 0 -

21.43%

1,125,000

71.43%

3,750,000

0.

4,87

5,000

1.0318

92.8

571429

1.8816

9,875,000

1.8816

37.405303

DPMPTSP

1 16

01

18

Rapa

Terp

10

8

10

1

10

1

19

1

9.

1

30

5

58

1

1.

1

1.

10

2

3

2

43

DP

51


1 16

01

19

Penyusunan DokumenPerencanaan

Terpenuhinya Penyusunan DokumenPerencanaan SOP, Renstra, RKT, RKA, DPA, DRPAdan DPPA

10

124,500,000

96.10%

23,924,800

10

56,750,000

46.55%

19,250,000

15.18%

8,350,000

17.44%

9,900,000

31.28%

17,750,000

1.

55,250,000

1.1045

97

2.0655

79,174,800

2.0655

63.5942169

DPMPTSP

1 16

01

20

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Terpenuhinya Pengelolaan Administrasi Umum Kepega

10

2,900,500,000

97.30%

642,461,950

10

662,700,000

13.55%

87,690,000

23.07%

149,308,500

28.97%

191,997,000

31.32%

207,574,500

0.

636,570,000

0.9691

96

1.9421

1,279,031,950

1.9421

44.0969471

DPMPTSP

52


waian

1 16

01

26

Penyediaan Administrasi Keuangan

Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Keuangan

10

2,734,650,000

95.90%

520,944,900

10

669,600,000

7.42%

46,700,000

23.40%

147,375,000

27.88%

186,675,000

35.17%

235,525,000

0.

616,275,000

0.9387

92

1.8977

1,137,219,900

1.8977

41.585574

DPMPTSP

Rata-rata capaian kinerja (%)

1

95

2

3,280,524,228

2

44

Predikat kinerja

2 1 16

02

Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparat

10

1,283,674,520

98.20%

214,252,300

10

505,857,000

1.99%

5,445,000

19.70%

50,802,500

30.11%

152,289,505

49.95%

252,653,995

1.

461,191,000

1.0175

91.1702319

2

675,443,300

2

52.6179565

DPMPTSP

53


ur

1 16

02

05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya Pengadaan kendaraan dinas/operasional

10

185,500,000

100.00%

37,100,000

10

84,800,000

11.00%

5,445,000

0 -

0 -

88.36%

74,926,658

0.

80,371,658

0.9936

94.7

778986

2

117,471,658

199%

63.3270394

DPMPTSP

1 1

602

07

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

10

185,500,000

100.00%

37,100,000

10

51,500,000

11.00%

-

0 -

68.35%

35,200,000

12.62%

6,500,000

0.

41,700,000

0.9197

80.9

708738

2

78,800,000

192%

42.4797844

DPMPTSP

1 1

602

09

Pengadaan Peralatan gedu

Terpenuhinya Pengadaan

10

277,500,000

92.90%

51,500,000

10

157,150,000

0.00%

-

0 -

52.37%

82,304,505

40.49%

63,624,837

0.

145,929,342

0.9286

93

2

197,429,342

2

71.1457088

DPMPTSP

54


ng kantor

Peralatan gedung kantor

1 16

02

10

Pengadaan Mebeleur

Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur

10

82,418,850

98.90%

13,350,000

10

37,825,000

0.00%

-

0 -

25.91%

9,800,000

72.57%

27,450,000

0.

37,250,000

0.9848

98

2

50,600,000

2

61.3937224

DPMPTSP

1 1

602

22

Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

10

118,318,850

0.00%

-

10

32,780,000

0.00%

-

91.31%

32,780,000

0 -

0 -

0.

32,780,000

0.9131

100

1

32,780,000

1

27.7047994

DPMPTSP

1 1

602

24

Pem

Terp

10

4

97

4

10

8

0.

-

25

1

22

1

47

3

0.

7

0.

92

2

1

2

28

DPMPTSP

1 16

02

26

Pemeliharaan rutin/berkalaperle

Terpenuhinya Pemeliharaan rut

10

97,410,000

89.00%

17,000,000

10

33,875,000

0.00%

-

0 -

0 -

74.02%

25,075,000

0.

25,075,000

0.7402

74

2

42,075,000

2

43.1937173

DPMPTSP

55


ngkapan gedung kantor

in/berkalaperlengkapan gedung kantor

1 16

02

28

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

10

97,410,000

89.00%

17,000,000

10

24,228,000

0.00%

-

15.38%

3,000,000

24.76%

6,000,000

62.74%

15,200,000

1.

24,200,000

1.0288

100

2

41,200,000

2

42.2954522

DPMPTSP


1.0175

91.1702319

2

675,443,300

2

52.6179565

Predikat kinerja

No

Kode Urusan/Bida

IndikatorKi

Target

RenstraSKP

Realisasi

Capaian

Kiner

Target

Kinerja

dan


RealisasiCapaianKine

Tingkat

Capaian

Kinerj

Realisasi

Kinerja

dan

TingkatCapaianKine

UnitSK

KeI II III IV

56


ngUrusanPemerintahanDaer

nerjaProgram(outcome)/Ke

DpadaTahun ....(Akh


jaRenst

raSKPDs.d.

RenjaSKPDTahu

nLalu(201

6)

Anggara

nRenj

aSKPD

Tahun

berjalanyg

rjadanAnggara

nRenj

aSKPD

yang

Diev

a danRealis

asiAnggaran

RenjaSKPDYang

Dievaluasi

Tahun(%)

AnggaranRenstra

SKPDs/d

tahun

2017(Akhi

rTahu

rjaDanRealisasiAnggara

nRenstraSKPD

s/d

PDPeannggung

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 =8+9+10+11

13 =12/7

x100%

14 =6 +12

15=14/5x100%

16 1

7K

Rp K

Rp K

Rp K

Rp K

Rp K

Rp K

Rp K

Rp K Rp K

Rp K

Rp

3 1 16

03

Program Peningkatan DisiplinAparatur

10

223,750,000

94.40%

46,037,000

10

55,000,000

0.00%

-

0 0 0 -

100.00%

55,000,000

1 55,000,000

1 100

2

101,037,000

2

45.1562011

DPMPTSP

1 1

603

05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari

Terpenuhinya pakaian khusus hari-ha

10

223,750,000

94.40%

46,037,000

10

55,000,000

0.00%

-

0 0 0 -

100.00%

55,000,000

1 55,000,000

1 100

2

101,037,000

2

45.1562011

DPMPTSP

57


tertentu

ri tertentu

Rata-rata capaian kinerja (%) 1100

2

101,037,000

2

45.1562011

Predikat kinerja

3 1 16

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10

223,750,000

94.40%

46,037,000

10

46,750,000

0.00%

-

44.52%

20,812,400

5.35%

2,500,000

34.73%

16,238,600

0.

39,551,000

0.846

84.6010695

2

85,588,000

2

38.2516201

DPMPTSP

1 1

605

01

Pendidikan dan Pelatihan formal

Terpenuhinya Pendidikan dan pelatihan PTSP P

10

223,750,000

94.40%

46,037,000

10

46,750,000

0.00%

-

44.52%

20,812,400

5.35%

2,500,000

34.73%

16,238,600

0.

39,551,000

0.846

84.6010695

2

85,588,000

2

38.2516201

DPMPTSP

58


M


0.846

84.6010695

2

85,588,000

2

38.2516201

Predikat kinerja

4 1 16

06

Program Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan

10

36,400,000

100.00%

12,271,550

10

17,525,000

0.00%

-

12.78%

1,999,500

15.98%

2,800,000

72.61%

12,725,050

17,524,550

1

23.9461078

2

8,999,500

2

24.7239011

DPMPTSP

1 1

606

01

Penyusunan lapor

Terpenuhinya Pe

10

36,400,0

100.00%

7,000,00

10

8,350,00

0.00%

-

23.95%

1,999,

0 -

76.05%

6,350,

1,999,50

1

23.9461078

2

8,999,50

2

24.7239

DPMPTSP

59


an capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

nyusunan laporan Bulanan Aset,LAKIP dan LPPD

00

0 0 500

050

0 0 011

1 16

06

02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Terpenuhinya Penyusunan laporan Realisasi Keuangan Bulanan, Semesteran dan CALK

10

27,560,000

62.00%

5,271,550

10

9,175,000

0.00%

-

-

-

30.52%

2,800,000

69.48%

6,375,000

9,175,000

0

100

1

14,446,550

1

52.4185414

DPMPTSP

Rata-rata capaian kinerja (%) 1

23.9461078

2

8,999,

2

24.72

60


500

39011

Predikat kinerja 5 1 1

615

Program Peningkatan Promosidan Kerjasama Investasi

10

1,244,680,240

93.00%

195,144,000

10

313,000,000

0.00%

-

44.72%

135,493,200

7.90%

24,725,000

46.76%

146,346,392

306,564,592

1

97.9439591

2

501,708,592

2

40.3082315

1 1

615

02

Kegiatan Pengembangan potensiunggulan daerah

Terjadinya peningkatan prosentase investasidaerah kota mataram

10

508,635,240

103.00%

89,194,000

10

110,800,000

0.00%

-

25.12%

25,325,000

22.31%

24,725,000

53.20%

58,950,000

109,000,000

1

98.3754513

2

199,994,000

2

39.3197294

DPMPTSP

61


1 16

15

10

Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

Dikenalnya produk unggulan daerah kota mataram

10

736,045,000

97.00%

105,950,000

10

202,200,000

0.00%

-

54.48%

110,168,200

0 -

43.22%

87,396,392

197,564,592

1

97.707513

2

303,514,592

195%

41.2358744

DPMPTSP


1

97.9439591

2

501,708,592

2

40.3082315

Predikat kinerja

6 1 16

16

Program Peningkatan IklimInvestasi dan Realisasi Investasi

10

224,922,000

94.00%

-

10

158,350,000

0.00%

-

23.30%

27,575,000

17.45%

27,625,000

63.88%

101,150,000

156,350,000

1

98.7369751

2

156,350,000

2

69.5129867

DPMPTSP

62


1 16

16

14

Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Terpenuhinya perencanaan dan pengembangan penanaman modal

10

224,922,000

0.00%

-

10

158,350,000

0.00%

-

23.30%

27,575,000

17.45%

27,625,000

63.88%

101,150,000

156,350,000

1

98.7369751

1

156,350,000

1

69.5129867

DPMPTSP


1

98.7369751

2

156,350,000

2

69.5129867

Predikat kinerja

No

Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerah

IndikatorKinerjaProgram(outcome)/Kegia

Target

RenstraSKPD

padaTahun ....(Akh


Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPDs.d.

RenjaSKPDTahu

nLalu(201

6)

Target

Kinerja

danAnggara

nRenj

aSKPD

Tahun

berjalanyg

diev


RealisasiCapaianKinerjadanAnggara

nRenj

aSKPD

yang

Dievalua

Tingkat

Capaian

Kinerja danRealis

asiAnggaranRenjaSKPDYang

Dievaluasi

Tahun(%)

2017

Realisasi

Kinerja

danAnggaranRenstra

SKPDs/d

tahun

2021(Akhi

rTahu

n

TingkatCapaianKinerja

DanRealisasiAnggara

nRenstraSKPD

s/dTah

UnitSKPDPeannggungJ

KeI II III IV

63


danProgram/

tan(output)

aluasi

(2017)

si Pelaksanaan

Renja

SKPD

un202

1(%)

awab

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 =8+9+10+11

13 =12/7

x100%

14 =6 +12

15=14/5x100%

16 1

7K

Rp K

Rp K

Rp K

Rp K

Rp K

Rp K

Rp K

Rp K Rp K

Rp K

Rp

7 1 16

19

Program Peningkatan Kwalitas PelayananPublik

10

7,563,500,000

97.10%

1,392,247,000

10

1,566,400,000

1.38%

20,749,000

23.45%

352,040,000

32.52%

509,380,000

42.25%

661,802,000

1 1,543,971,000

0.996

98.568118

2

2,936,218,000

2

38.8208898

DPMPTSP

1 1

619

04

Peningkatan KwalitasPelayanan Publik Bidang Perizinan Non

Terjadinya Peningkatan Prosentase Pelayanan Perizinan No

10

4,157,750,000

92.90%

759,807,000

10

792,200,000

0.89%

6,652,000

22.78%

169,706,000

35.12%

278,222,000

39.91%

316,161,000

0.

770,741,000

0.987

97.2912143

2

1,530,548,000

1.916

36.8119295

DPMPTSP

64


Usaha

n Usaha

1 16

19

05

Peningkatan KwalitasPelayanan Publik Bidang Perizinan Usaha

Terjadinya Peningkatan Prosentase Pelayanan Perizinan Usaha di Kota Mataram

10

3,052,650,000

102.00%

632,440,000

10

721,900,000

2.02%

14,097,000

26.16%

182,334,000

32.02%

231,158,000

40.77%

294,311,000

1.

721,900,000

1.0097

100

2

1,354,340,000

2

44.3660426

DPMPTSP

1 16

19

06

Peningkatan Sistem ManajemenMutu (ISO)

Terjadinya Peningkatan Sistem ManajemenMutu (IS

10

353,100,000

0.00%

-

10

52,300,000

0.00%

-

0 -

0 -

98.15%

51,330,000

0.

51,330,000

0.9815

98.145315

1

51,330,000

1

14.5369584

DPMPTSP

65


O)


0.996

98.568118

2

2,936,218,000

2

38.8208898

Predikat kinerja

8 1 1

620

Program Peningkatan PelayananInformasidan Pengaduan Perizinan

10

675,300,000

96.00%

481,893,020

10

616,975,000

4.74%

26,000,000

18.22%

99,987,500

27.15%

167,487,500

47.72%

294,425,000

587,900,000

1

95.2874914

2

1,069,793,020

2

158.417447

DPMPTSP

1 1

620

01

Peningkatan Pengelolaan Sistem

Terpenuhinya InformasiPelayanan

10

1,103,250,000

95.00%

326,823,020

10

338,850,000

7.67%

26,000,000

15.14%

51,287,500

30.63%

103,787,500

43.30%

146,725,000

327,800,000

1

96.73897

2

654,623,020

2

59.3358731

DPMPTSP

66


InformasiPerizinan

Perizinan Terpadu

1 16

20

03

Monitoring, Evaluasidan Pelaporan Perizinan Terpadu

Terpenuhinya Monitoring, Evaluasidan Pelaporan Perizinan Terpadu Kota Mataram

10

384,500,000

100.00%

76,900,000

10

97,350,000

0.00%

-

22.02%

21,437,500

34.35%

33,437,500

42.09%

40,975,000

95,850,000

1

98.459168

2

172,750,000

2

44.9284785

DPMPTSP

1 1

620

04

Peningkatan Pengelolaan Sistem Pengawasan

Terpenuhinya Sistem Pengawasan, Pengendal

10

675,300,000

0.00%

-

10

180,775,000

0.00%

-

24.22%

27,262,500

16.74%

30,262,500

59.04

106,725,000

164,250,000

59

90.8588024

59

164,250,000

59

24.3225233

DPMPTSP

67


, Pengendaliandan Pengaduan Penanaman Modal

iandan Pengaduan Penanaman Modal


1

95.2874914

2

1,069,793,020

2

158.417447

Predikat kinerja

*

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM(PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….)

86

2

8,714,624,640

2

466

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :

Disusun Dievaluasi

Mataram,29

Desember2017 Mataram,

Disusun, Dievaluasi,Mataram, Mataram,

68


Desember2017

Desember2017

KEPALADINAS

PENANAMAN MODAL

DANKEPALA

BAPPEDAPELAYANAN

TERPADUSATU PINTU

KOTAMATARAM

KOTAMATARAM

( Drs.COKORDA

SUDIRAMULIARSA

)( AMIRUDD

IN )NIP.

19590810199003 1

008

NIP.19651030199403 1

007

69


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)sip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-dpmptsp-kota-mataram-tahun... · Sasaran Beserta Indikatornya Pada ... tugas pokok dan fungsinya serta

Documents