LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)POLRES … · 1 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT RESOR PAYAKUMBUH LAPORAN KINERJA

1 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SUMATERA BARAT

RESOR PAYAKUMBUH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)POLRES PAYAKUMBUH TA. 2019

BAB – I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, bahwa Polri memiliki tugas pokok sebagai pemelihara keamanan

dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta

melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan supremasi hukum dan hak asasi

manusia dalam mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral, dan modern serta

transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pedoman organisasi dalam melaksanakan tupoksi telah diatur dalam Peraturan

Kapolri nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 dan Peraturan Kapolri nomor

23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010, dengan susunan organisasi tersebut Polri

dipercaya untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat sampai dengan komunitas terkecil di masyarakat.Untuk mewujudkan

institusi Polri yang profesional, bermoral, dan modern tersebut diperlukan keterpaduan

langkah dan koordinasi yang optimal baik internal maupun eksternal agar pelaksanaan

tupoksi berjalan efektif dan efisien serta akuntabel.

Kepolisian Resor Payakumbuh merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang keberadaannnya sebagaimana dituangkan dalam pasal 30 ayat 4

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Dalam melaksanakan apa yang tertuang dalam pasal 30 ayat 4 Undang Undang Dasar


Republik Indonesia Tahun 1945, Kepolisian Resor Payakumbuh terus berupaya

melakukan sinergi dengan segenap komponen masyarakat untuk menciptakan kondisi

wilayah hukum Polres Payakumbuh yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat

dapat melakukan aktivitas tanpa ada diikuti rasa takut dan khawatir yang timbul dari

situasi dan kondisi yang tidak aman.

Dengan era reformasi yang sedang bergulir sampai dengan saat ini, Kepolisian

Resor Payakumbuhsenantiasa terus berupaya mendukung dan mengawasi agar

reformasi dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan

harapan tersebut Polda Sumatera Barat yang juga bagian dari instansi kepemerintahan

telah melaksanakan reformasi di dalam pengelolaan organisasi baik dari aspek

akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan Negara, dimana

ketentuan tersebut seperti yang telah tertuang dalam Tap MPR RI No.XI/MPR/1998 dan

Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang peyelenggaraan Negara yang bersih, bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dibutuhkan suatu bentuk pertanggung jawaban

terkait pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas dan nyata secara

periodik. Pemerintah melalui Intruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut TAP MPR RI dan Undang

Undang tersebut, mewajibkan tiap Pimpinan Departemen/lembaga Pemerintah Non

Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau unit kerja di dalamnya untuk

membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara berjenjang serta berkala

untuk disampaikan kepada atasannya,serta sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Polda Sumbar memperhatikan permasalahan

yang bersifat global baik yang menyangkut permasalahan yang terjadi yang

cakupannya internasional, nasional dan lebih khusus lag yang bersifat regional,

sehingga pelaksanaan tugas harus disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi.

Adapun kondisi yang sedang berkembang di wilayah hukum Polda Sumatera Barat

antara lain :


1. Ideologi

a. berkembangnya berbagai aliran kepercayaan di beberapa wilayah

Indonesia termasuk aliran radikal yang baru-baru ini muncul yaitu ISIS

(Islamic state of Irak and Syria) yang menginginkan perubahan ideologi

Pancasila menjadi syariah yang berkedok Islam, hal tersebut sangat

bertentangan dengan Pancasila sebagai azas negara di Indonesia,

kelompok Islam radikal ini akan terus berupaya menyebarkan

pengaruhnya dan tidak tertutup kemungkinan penyebaran ini akan

meluas di seluruh wilayah Indonesia termasuk Payakumbuh;

b. pengaruh situasi global dari negara barat saat ini, dimana masyarakat

merasa mendapat suatu kebebasan dalam berdemokrasi khususnya dalam

membentuk suatu organisasi termasuk organisasi yang akan

menghidupkan kembali paham idiologi komunis.

2. Politik

a. kondisi politik secara nasional masih dihadapkan pada upaya untuk

melanjutkan reformasi disegenap aspek kehidupan nasional dengan

bertumpu pada prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang telah

ditetapkan sebagai dasar negara. Hasil pembangunan politik dirasakan

masih kurang antara lain tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga

politik semakin merosot karena makin banyak elite politik yang terjerat

kasus korupsi dan tidak ada keteladanan dari para pemimpin serta eforia

yang kebablasan yang mengakibatkan norma-norma hukum dan

kepatutan yang berlaku di masyarakat;

1) munculnya kelompok-kelompok baru yang tidak puas dengan sistem

politik dan kehidupan partai politik sekarang, mereka berobsesi

menciptakan sistem politik baru dengan menolak format politik yang

berlaku sekarang, kelompok ini biasanya berada di level akar

rumput mengangkat kepentingan rakyat yang paling riil yang

mudah diartikulasikan menjadi issu politik dengan arah gerakannya

adalah sebagai berikut :


a) mendelegitimasi partai dan sistem politik sekarang melalui

issu korupsi;

b) memobilisasi massa dan melakukan tekanan ekstra

parlementer;

c) memasuki gelanggang politik dengan mengkampanyekan

calon independen.

2) sistem politik dalam negeri menganut sistem demokrasi sesuai nilai-

nilai Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah untuk

mufakat namun realitanya demokrasi liberal lebih menonjol dalam

sistem proses pengambilan keputusan yakni melalui mekanisme

voting;

3) struktur politik saat ini masih menghadapi berbagai tuntutan

masyarakat antara lain :

a) masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat

negara maupun pejabat tingkat daerah sehingga terkesan

bahwa para pejabat belum bisa dijadikan panutan/contoh

teladan bagi masyarakat luas;

b) pelayanan publik yang dianggap masyarakat belum baik

sebagai akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada

kepentingan pribadi dan kelompok, tanggung jawab pekerjaan

pada instansi/lembaga masih tumpang tindih serta birokrat

belum mendapat imbalan penghasilan yang memadai sesuai

yang diharapkan sehingga masing-masing individu dan

kelompok saling melemparkan tanggung jawab bila terjadi

permasalahan dilapangan;

c) perkembangan netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat

adanya aturan bahwa partai politik berhak menetapkan calon

pimpinan pemerintah pusat maupun pimpinan daerah;

d) sistem multi partai belum sepenuhnya mampu menghasilkan

pemerintah yang kuat karena di negara Indonesia tidak

menganut sistem oposisi yang dapat mengontrol dan

mengkritisi kebijaksanaan pemerintah;


e) proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan

nasional masih didominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

parpol melalui wakil rakyat dan elite politik yang berada di

kursi pemerintah. Musyawarah untuk mufakat yang

merupakan amanat pembukaan UUD 1945 tidak

terimplementasi secara konsisten, indikatornya dapat terlihat

dari dominasi peran fraksi dari pada peran wakil rakyat,

pengambilan keputusan lebih cenderung menggunakan model

Voting.

4) budaya politik dalam berdemokrasi kondisinya belum menunjukkan

iklim dan budaya politik yang benar, budaya politik masih bersifat

parokial, primordial, oportunis, nepotis feodal dan anarkis,

indikatornya antara lain masih adanya pengerahan kekuatan massa

politik sebagai kelompok penekan yang bernuansa kekerasan dan

destruktif;

5) budaya paternalistik masih kuat pengaruhnya pada kontek pemilihan

kepemimpinan, etika poliitik belum sepenuhnya mempedomani

prinsip-prinsip demokrasi, hal ini terlihat banyaknya pemaksaan

kehendak dan adanya kelompok yang tidak siap kalah dalam

pertarungan politik. Figur kharismatik masih menjadi faktor yang

sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan partai;

6) kebebasan pers sangat dinamis dan belum diimbangi oleh tanggung

jawab sesuai etika jurnalistik sehingga mengarah kepada kebebasan

tanpa batas dan tidak tanggung jawab serta cenderung

mengabaikan etika terhadap berbagai pemberitaan, media massa

masih mengutamakan kepentingan keuntungan bisnis dibandingkan

dengan resiko sosial politik;

7) sistem hukum nasional belum berjalan maksimal yang meliputi

substansi hukum, kelembagaan, sarana dan prasarana dan budaya

hukum sebagai akibat dari pembangunan hukum yang belum selesai

secara tuntas;


8) perumusan perundang-undangan belum sepenuhnya berorientasi

kepada kepentingan masyarakat umum disebabkan sebagian

penyusun undang-undang lebih mengedepankan kepentingan politik

sesaat dari pada kepentingan nasional;

9) penegakan hukum masih dihadapkan belum optimalnya kinerja

aparatur penegak hukum, selain itu masih terjadi mafia peradilan

dan diskriminasi dalam penerapan hukum, faktor lain yang dapat

menghambat penegakan hukum disebabkan integritas, moralitas dan

prafesionalisme penegak hukum hingga saat ini masih belum

sepenuhnya mendukung pelayanan kepada masarakat pencari

keadilan;

3 Sosial Ekonomi

a. krisis multi dimensional, strategi pembangunan nasional khususnya

dibidang perekonomian menggunakan strategi stabilitas ekonomi makro

sebagai persyaratan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,

mengingat masih tingginya resiko ketidakpastian perekonomian dunia

dan munculnya hambatan-hambatan terhadap ketersediaan pembiayaan

sehingga strategi tersebut sebagai perwujudan clean goverment dan

good governance belum sepenuhnya berhasil, sebagai Indikator stabilitas

ekonomi makro antara lain:

1) pertumbuhan ekonomi domistik Tahun 2018 diperkirakan hanya

akan tumbuh sekitar 4,8 – 5,8 %, seiring dengan perkembangan

kondisi ekonomi global, yang diperkirakan stagnan karena

adanya beberapa konflik dibeberapa negara tertentu yang

berimbas terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia;

2) dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan momentum

pertumbuhan ekonomi nasional ditengah perlambatan ekonomi

dunia, kebijaksanaan moneter dititik beratkan pada kestabilan

tingkat suku bunga dan pengendalian inflasi, namun disatu sisi

kebijaksanaan penerbitan suku bunga obligasi, Suku Bunga


Nasional (SBN) dari ORI yang tidak disertai pengawasan yang

baik, sehingga menguras devisa negara untuk membayar bunga;

3) penetapan ratio pajak terhadap PDB (Produk Domistic Bruto) yang

relatif rendah dibandingkan negara lain dibawah 125 (negara lain

minmal 20 %) berpengaruh terhadap kemampuan negara dalam

memenuhi APBN, disisi lain membuka peluang terjadinya

penyimpangan terkait penerimaan pajak oleh aparatur negara,

penggunaan pita cukai memiliki kelemahan dalam pengawasan

sehingga mudah ditiru atau dipalsukan;

b. potensi sumber daya energi dan mineral pada Tahun 2019 diperkirakan

akan semakin berkurang disebabkan karena ketersediaan sumber daya

energi dan mineral yang semakin berkurang dan tingginya permintaan

pasar internasional disamping lokasi sumber energi dimaksud sebagian

besar berada dalam kawasan hutan lindung yang harus tetap dilestarikan

untuk mencegah kerusakan lingkungan;

c. isu pertambangan mengalami stagnan dengan tidak adanya investasi

baru, karena hambatan-hambatan seperti isu tumpang tindih lahan

tambang dan hutan, lingkungan, otonomi daerah, fiskal, peraturan

perundang-undangan yang kurang kondusif, jaminan kepastian hukum

dan keamanan serta gangguan kegiatan pertambangan liar;

d. kebijaksanaan industri otomotif kurang memberikan peluang tumbuhnya

industri otomotif nasional, sehingga peningkatan kendaraan bermotor di

Indonesia dipenuhi oleh merek asing, dan munculnya mobil murah

dipasaran Indonesia sehingga penerimaan devisa negara berkurang untuk

membayar royalti atas lisensi, sebagian besar industri bermasalah dengan

pencemaran lingkungan, penegakan hukum masih lemah, sehingga

dikhawatirkan kondisi ini akan terus berkelanjutan dan diperkirakan akan

berdampak sosial yang luas;

e. kebijakan Liberalisme perdagangan menimbulkan beberapa kendala

antara lain meningkatnya tenaga kerja asing di sektor formal dan bidang

jasa sehingga mempersempit peluang kerja bagi masyarakat pribumi itu

sendiri karena kalah kompetensi/ keahlian;


f. perdagangan bebas ASEAN dan CHINA/Asean-China Free Trade

Agreement (AC-FTA) mempengaruhi produk dalam negeri, dimana

banyaknya produk dari China masuk ke Indonesia bersaing dengan

produk dalam negeri khususnya produk jenis mainan anak-anak,

elektronik, tekstil dan produk lainnya, dimana produk China harganya

lebih terjangkau dengan kualitas baik, sehingga para konsumen

cenderung lebih memilih produk asal China sehingga berdampak pada

menurunnya omset pedagang khususnya industri kecil/lokal;

g. bencana alam, Sumbar merupakan zona kritis rentan terjadinya gempa

baik tektonik maupun volkanik karena Sumbar terletak diatas lempeng

Indo australia dan eurosia yang pergerakannya sangat aktif, terdapatnya

beberaapa gunung yang aktif (Gunung Merapi dan Gunung Talang) yang

sewaktu-waktu bisa saja meletus atau terjadi gempa Bumi/tsunami, hal

tersebut merupakan ancaman bagi masyarakat sumbar yang bertempat

tinggal di kawasan rawan gempa/tsunami;

4 Sosial Budaya

a. pembangunan kehidupan umat beragama di Payakumbuh telah mampu

mempermudah, memperluas dan mengembangkan masyarakat untuk

melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-

masing, namun masih bersifat formalistik dan belum mampu

meningkatkan keimanan dan spritualitas dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, pemahaman dan implementasi ajaran agama

belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami

penurunan, sehingga muncul gejala fanatisme sempit sehingga cenderung

menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk

kepentingan partai politik) atau munculnya aliran/kepercayaan baru yang

dinilai sesat dan menyesatkan;

b. kemajemukan adat dan budaya daerah serta keindahan alam merupakan

potensi nasional yang mempunyai daya tarik terhadap wisatawan asing di


Payakumbuh, namun apabila hal tersebut tidak dikelola dengan baik

merupakan potensi konflik ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat

Sumatera Barat/ Minangkabau yang hidup dilingkungan adat dan budaya

yang khas memiliki falsafah hidup adat yang berdasarkan “Adat Basandi

sara’ dan sara’ basandi Kitabullah” yang artinya adat ditopang oleh Sara’

(Agama) dan Agama ditopang oleh Kitabullah (Al-quran). Makna yang

terkandung di dalamnya adalah bahwa setiap pola sikap dan pola tindak

masyarakat akan selalu diukur dengan kepatutan menurut adat dan

agama Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi juga

telah ikut menerpa masyarakat Sumatera Barat yang berakibat terjadinya

perubahan-perubahan sosial atau terjadi pergeseran status sosial di

masyarakat sumbar, hal ini disebabkan karena membaurnya masyarakat

pendatang dengan penduduk asli suku Minangkabau yang dapat

berpotensi timbulnya konflik horizontal maupun vertikal;

c. transformasi budaya dalam proses modernisasi tidak dapat dihindarkan

dan cenderung semakin berpengaruh luas pada sistem nilai, norma dan

tatalaku masyarakat yang dapat menimbulkan gejala krisis identitas,

penamaan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bersumber dari

kebhinekaan masyarakat telah dilakukan secara berkelanjutan, namun

belum mampu menjadi andalan untuk menangkal dan menyaring

pengaruh budaya asing;

d. perkembangan masyarakat yang mengarah kepada sikap dan perilaku

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa antara lain:

individualistis, materialistis, komsumtif, perilaku anarkis, perilaku

destrukstif, merosotnya nilai-nilai budi pekerti, kepedulian sosial,

kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa, gaya hidup bebas

serta menurunnya kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat;

e. organisasi masyarakat/LSM, RUU Ormas sebagai salah satu landasan hak-

hak setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat, apabila

pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan kaedah hukum dapat


menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: persaingan antar ormas

yang dapat berujung pada bentrokan fisik antar kelompok/antar

organisasi;

f. pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) khususnya yang berkaitan dengan

perlindungan kaum perempuan dan anak didominasi oleh tindakan

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan belum terealisasinya

penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) dan undang-undang perlindungan

anak-anak dengan baik, akibatnya kasus kekerasan yang terjadi pada

anak seperti eksploitasi anak untuk bekerja sebagai pengemis, pekerja

seks komersial, pelaku kriminalitas jalanan yg dilakukan anak-anak serta

kekerasan berupa seksual, phisik dan phisikis yang dilakukan oleh orang

tua kandung/tiri, teman, tetangga, guru dan keluarga lainnya cenderung

mengalami peningkatan setiap tahunnya;

g. lingkungan hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam strategis yang ada di

daerah serta pemanfaatannya cenderung mementingkan perekonomian

daerah pada jangka pendek serta masih terjadinya pengelolaan sumber

daya alam secara illegal (penambangan liar dan kegiatan pertambangan

yang tidak ramah lingkungan) yang dapat mengorbankan kepentingan

jangka panjang dengan terjadinya kerusakan lingkungan hidup

(pencemaran air, penurunan kondisi hutan, kerusakan DAS, kerusakan

habitat ekosistem pesisir laut, ancaman terhadap keanekaragaman hayati

dan terjadinya pemanasan global);

h. pertanahan, pada awalnya kasus pertanahan di sumbar hanyalah

merupakan persoalan hukum sederhana yang dapat diselesaikan dengan

menggunakan hukum adat setempat, namun dalam perkembangannya

permasalahan pertanahan menjadi berkaitan dengan ekonomi, sosial,

politik dan budaya yang dapat berdampak luas mengganggu stabilitas

nasional, yang penanganannya harus diselesaikan secara komprehensif;


i. permasalahan konflik sosial yang didominasi masalah persengketaan

tanah/agraria di Sumbar sangat komplek dan rumit penyelesaian, baik

masalah sengketa antara perusahaan dengan masyarakat, antara nagari

dengan nagari, antar batas nagari/kecamatan dan batas antar provinsi

dengan provinsi lainnya, hal ini bila kedepan tidak ada upaya hukum atau

terobosan lain untuk menyelesaian permasalahan secara komprehensif

kasus pertanahan di Sumbar diperkirakan investor asing tidak mau

menanamkan modalnya ke Sumbar karena takut akan keamanannya;

j. bencana alam, Sumatera Barat merupakan zona kritis terjadinya gempa

bumi baik tektonik maupun volkanik karena Sumbar terletak diatas

lempeng Indo australia dan eurosia yang pergerakannya sangat aktif,

terdapatnya beberapa gunung yang aktif (Gunung merapi dan Gunung

Talang) yang sewaktu-waktu bisa saja meletus atau terjadi gempa

bumi/tsunami, hal tersebut merupakan ancaman bagi masyarakat Sumbar

yang khususnya yang bertempat tinggal di kawasan rawan

gempa/tsunami;

5. Keamanan

a. konflik Horizoltal dan Vertikal

Konflik horizoltal dan vertikal dengan latar belakang berbagai

permasalahan (idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya) bila tidak

ditangani secara tepat dapat menimbulkan gangguan kamtibmas,

berbagai penyebab terjadinya gangguan kamtibmas di Wilkum

Payakumbuh di Tahun 2018/2019 dilatar belakangi beberapa

permasalahan diantaranya adalah:

1) kondisi masyarakat di Wilkum Payakumbuh yang majemuk terdiri

dari berbagai macam suku, agama dan budaya serta adat istiadat

yang cenderung dimunculkan sikap primodialisme/kedaerahan

merasa lebih dari yang lain sehingga berpotensi menimbulkan

konflik sosial;


2) pemanfaatan lahan untuk perkebunan, pertambangan dan

pertanian oleh masyarakat maupun perusahaan menimbulkan

konflik kepemilikan, karena adanya tumpang tindih perizinan yang

diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang;

3) perbedaan pemahaman dan pelaksanaan ibadah antar dan intra

penganut agama serta pendirian tempat ibadah dapat menimbulkan

konflik atau protes oleh kelompok agama mayoritas yang dapat

berakhir dengan tindakan anarkis.

b. terorisme

1) kegiatan teroris di Indonesia sampai Tahun 2020 mendatang

diperkirakan masih tetap eksis walaupun sedikit menurun dengan

tertangkap dan matinya beberapa aktor utama pelaku terorisme di

Indonesia akibat operasi yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror,

namun jaringan terorisme di Indonesia diperkirakan tidak akan

habis dalam waktu beberapa tahun kedepan;

2) munculnya kelompok garis keras lainnya seperti Islamic State of

Irak and Syria (ISIS) diberbagai negara dunia termasuk Indonesia

yang saat ini telah menunjukan eksistensinya dengan cara

melakukan peperangan secara terbuka di Irak dan Suriah serta

melakukan propaganda di seluruh dunia melalui media sosial

sehingga mampu mempegaruhi masyarakat yang minim akan

pengetahuan agam sehingga banyak masyarakat yang ikut

bergabung ke ISIS dengan alasan untuk meningkatkan ekonomi

keluarga sekaligus berjihat kejalan Allah untuk memerangi kafir

sehingga bila meninggal akan masuk surga;

3) doktrinasi yang dilakukan oleh kelompok terorisme dengan cara

penanaman faham-faham radikalisme, anti terhadap pemerintah

dan sistem demokratisasi yang dilaksanakan secara langsung


ataupun memanfaatkan sarana media massa terutama Internet,

melakukan rekrutmen terhadap masyarakat yang mudah untuk

dipengaruhi terutama masyarakat kalangan ekonomi lemah,

masyarakat yang sedang menjalani hukuman dilembaga

pemasyarakatan, kalangan masyarakat yang menjadi korban terkait

dengan kebijaksanaan pemerintah, masyarakat eks narapidana

bahkan sampai dengan kalangan masyarakat terpelajar, sehingga

aksi-aksi terorisme kedepan akan tetap eksis di Indonesia;

4) perkembangan terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok

terorime saat ini terkait dengan metode dan strategi yang

digunakan dapat dikatakan telah mengalami pergeseran terutama

apabila dilihat dari obyek yang dijadikan sasaran yang semula

adalah yang terkait dengan kepentingan asing terutama

kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya, untuk saat ini obyek

yang dijadikan sasaran adalah aset kepentingan nasional termasuk

aparat penegak hukum dalam hal ini TNI, Polri, PNS yang selama

ini dianggap sebagai thogut penghambat utama perjuangan

kelompok terorisme;

5) kelompok teroris dalam melakukan kegiatan memerlukan sarana

dan prasarana transportasi, komunikasi, sarana perekrutan sampai

dengan sarana operasional lainnya seperti dukungan senjata

terutama senjata api, bahan peledak yang dapat dirakit menjadi

bom serta sarana kebutuhan akomodasi lainnya yang semuanya itu

dibutuhkan dukungan pendanaan, sehingga kelompok terorisme

akan melakukan kegiatan-kegiatan fa’i dengan cara melakukan

kegiatan aksi-aksi kriminal seperti pencurian, perampokan dengan

bersenjata;

6) kegiatan terorisme di Sumbar secara umum relatif aman, namun

embrio pelaku terorisme telah ditemukan di Sumbar namun adanya

pembakaran Mako Polres Dharmasraya mengindikan bahwa wilayah


hukum Polda Sumbar rawan terhadap kegiatan terorisme

khususnya yang menjadilan Polri sebagai sasarannya.

Di wilayah hukum Polres Payakumbuh terdapat beberapa aspek sasaran strategis

serta indikator diantaranya:

1. Terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polres dengan terpenuhinya sarana

prasarana meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi

informasi Kepolisian modern dengan indikator Persentase pemeliharaan Almatsus

dari berbagai jenis pembiayaan.

2. Terbangunnya Postur Polri Polres Payakumbuh yang efektif, profesional, bermoral,

modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumberdaya manusia,

anggaran dan sarana prasarana dengan indikator:

a) Jumlah personel Polres Payakumbuh yang telah mengikuti assesment center;

b) Persentase terpenuhinya kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Polri;

c) Persentase kesesuaian penugasan personel dengan pendidikan

pengembangan;

d) Persentase penyampaian informasi dalam rangka Rekrutmen Polri;

e) Persentase terlaksananya penyuluhan hukum dan HTCK Polres Payakumbuh.

3. Tergelarnya kekuatan Polri Polres Payakumbuh secara proporsional di jajaran

Polres Payakumbuh, dengan indikator:

a) Persentase personel di masing- masing Polsek;

b) Persentase jumlah Polsek di Kecamatan;

c) Persentase jumlah Bhabinkamtibmas di Polsek- Polsek;

d) Persentase tergelarnya kekuatan personel Polres Payakumbuh dalam rangka

Pilpres 2019 (Operasi Mantab Brata).

4. Meningkatnya pelayanan publik, dengan indikator:

a) Persentase kepuasan masyarakat dengan pelayanan Polri;

b) Persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri;

c) Persentase penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan di tingkat Polres

dan Polsek.


5. Terkelolanya Situasi Kamtibmas melalui peningkatan peran Intelijen, dengan

indikator:

a) Persentase informasi Intelijen yang didistribusikan ke lintas sektoral;

b) Persentase informasi Intelijen yang didistribusikan ke fungsi lain.

6. Terbangunnya kerjasama dengan Instansi terkait dan stake holder lainnya dalam

rangka sinergi polisional, dengan indikator Jumlah kerjasama dengan Pemda dan

stake holder lainnya.

7. Tergelarnya Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan dalam rangka

implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan

keamanan dan gejala sosial masyarakat, dengan indikator:

a) Persentase Bhabinkamtibmas yang tergelar di kelurahan/ desa;

b) Persentase penyelesaian permasalahan yang dilakukan Bhabinkamtibmas/

petugas Polmas;

c) Jumlah komunitas masyarakat yang membantu tugas-tugas Kepolisian dalam

menciptakan Kamtibmas.

8. Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,

dengan indikator:

a) Persentase penurunan trend jumlah laka lantas;

b) Persentase penurunan korban meninggal dunia pada laka lantas;

c) Persentase penyelesaian kasus laka lantas.

9. Meningkatnya penyelesaian tindak pidana, dengan indikator Persentase

penyelesaian tindak pidana.

B Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja pada tingkat Polres, maka tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Polres Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Polres Payakumbuh.

Dalam melaksanakan tugas pokok Polres Payakumbuh bertugas selalu melakukan

kegiatan berupa:


a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat

Payakumbuh;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

peraturan perundang-undangan;

d. turut serta dalam pembinaan hukum di wilayah Payakumbuh;

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa di wilayah hukum Polres Payakumbuh;

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian yang berhubungan dengan TPTKP

untuk kepentingan tugas kepolisian;

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya

dalam lingkup tugas kepolisian.


2. Fungsi Polres Payakumbuh.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan secara umum berfungsi:

a. menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum;

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa;

e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif

kepolisian;

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian

dalam rangka pencegahan;

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

i. mencari keterangan dan barang bukti;

j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal di Polres Payakumbuh;

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam

rangka pelayanan masyarakat;

l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; menerima dan

menyimpan barang

3. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan secara umum berfungsi:








kepolisian;











pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

4. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan secara umum berfungsi: a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan; b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum; c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa; e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif

kepolisian; f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian

dalam rangka pencegahan; g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian; h. Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang; i. Mencari keterangan dan barang bukti; j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal di Polres Payakumbuh; k. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam

rangka pelayanan masyarakat; l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.










kepolisian;




















kepolisian;












j. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.









kepolisian;













a. menerima laporan dan/atau pengaduan.



mengganggu ketertiban umum.

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.


persatuan dan kesatuan bangsa.


kepolisian.


dalam rangka pencegahan.

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

i. mencari keterangan dan barang bukti.

j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal di Polres Payakumbuh.


rangka pelayanan masyarakat.


pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.


9. Polres Payakumbuh sesuai peraturan perundang-undangan lainnya berfungsi:

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan

masyarakat lainnya;

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak,

dan senjata tajam.

f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan

usaha di bidang jasa pengamanan.

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.


h. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang

berada di wilayah Kota Payakumbuh dengan koordinasi instansi terkait.

i. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas

kepolisian.

10. Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polres

Payakumbuh berfungsi untuk:

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara

untuk kepentingan penyidikan.

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka

penyidikan.

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa

tanda pengenal diri.

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara.

h. mengadakan penghentian penyidikan.

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan

tindak pidana.

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri

sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk

diserahkan kepada penuntut umum.

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

11. Tugas dan fungsi dari tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan

yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.


b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut

dilakukan.

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

e. menghormati hak asasi manusia.

12. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polres Payakumbuh

senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma

agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung

C Struktur Organisasi .

1. Susunan organisasi Polres terdiri dari:

a. unsur pimpinan.

b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan.

c. unsur pelaksana tugas pokok.

d. unsur pendukung.

e. unsur pelaksana tugas kewilayahan.

2. Unsur pimpinan terdiri dari:

a. Kapolres;

b. Wakil Kapolres (Wakapolres).

3. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari:

a. Bag Ops.

b. Bag Ren.

c. Bagsumda.

d. Siwas.

e. Sipropam.

f. Sikeu.

g. Sium.

4. Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari:

a. SPKT.

b. Satintelkam.

c. Satreskrim.


d. Satresnarkoba.

e. Satbinmas.

f. Satsabhara.

g. Satlantas.

h. Sattahti.

5. Adapun tugas dan wewenang dalam struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kapolres Payakumbuh

1) Kapolres Payakumbuhadalah pimpinan Polres Payakumbuhyang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda Sumbar.

2) Kapolres Payakumbuhbertugas memimpin, membina, mengawasi dan

mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres

Payakumbuhdan berfungsi unsur pelaksana kewilayahan dalam

jajarannya serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan

tugas lain sesuai perintah Kapolres Payakumbuh.

b. Wakapolres Payakumbuh

1) Wakapolres Payakumbuhadalah pembantu utama Kapolres yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres Payakumbuh

2) Wakapolres Payakumbuhbertugas membantu Kapolres

Payakumbuhdalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi,

mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas- tugas seluruh satuan

organisasi Polres Payakumbuhdan berfungsi dalam batas

kewenangannya memimpin Polres Payakumbuhdalam hal Kapolres

Payakumbuhberhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah

Kapolres Payakumbuh

c. Bagian Operasional Polres Payakumbuh

1) Bagops Polres Payakumbuhadalah unsur pembantu pimpinan Polres

Payakumbuhyang berada dibawah Kapolres Payakumbuh

2) Bagops Polres Payakumbuhbertugas merencanakan, mengendalikan dan

menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra


operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi

maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan

pengamanan kegiatan masyarakat serta melaksanakan fungsi hubungan

masyarakat termasuk pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID).

3) Bagops Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kabagops, yang

bertanggungjawab kepada Kapolres Payakumbuh dan dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres

Payakumbuh.

4) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres/Wakapolres

Payakumbuhmengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas

Bagops Polres Payakumbuh.

5) Kabagops Polres Payakumbuh dalam melaksanakan tugas

kewajibannya dibantu oleh 3 Kasubbag dijabat oleh perwira, 1 Paurmin

dijabat seorang Bintara, 1 Paur Humas, , 1 Paur Bin Ops, 1 Paur Dal

Ops, 5 Brig Bag Ops.

d. Bagian Perencanaan Polres Payakumbuh

1) Bagren Polres Payakumbuh adalah unsur pembantu pimpinan Polres

Payakumbuh yang berada dibawah Kapolres Payakumbuh.

2) Bagren Polres Payakumbuh bertugas menyusun rencana kerja dan

anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan

evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk program pengembangan

satuan kewilayahan.

3) Bagren Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kabagren, yang



Payakumbuh.

4) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres / Wakapolres

Payakumbuh mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang

tugas Bagren Polres Payakumbuh

5) Kabagren Polres Payakumbuh dalam melaksanakan tugas kewajibannya

dibantu oleh 1 Paurmin dijabat seorang Brigadir, 2 Kasubbag dijabat


oleh Perwira, 1 Paur Progar dijabat seorang Perwira, 1 Paur Dalgar

dijabat seorang Brigadir dan 6 Bamin.

e. Bagian Sumber Daya Polres Payakumbuh

1) Bagsumda Polres Payakumbuh adalah unsur pembantu pimpinan Polres


2) Bagsumda Polres Payakumbuh bertugas menyelenggarakan pembinaan

dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan,

pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan

penerapan hukum.

3) Bagsumda Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kabagsumda, yang



Payakumbuh.

4) Kabagsumda Polres Payakumbuh dalam melaksanakan tugas

kewajibannya dibantu oleh 1 Kasubbag dijabat oleh Perwira, 8 Paur, 15

Bamin dan 2 Banum.

f. Seksi Pengawasan Polres Payakumbuh

1) Siwas Polres Payakumbuh adalah unsur pengawas dan pembantu

pimpinan Polres Payakumbuh yang berada dibawah Kapolres

Payakumbuh.

2) Siwas Polres Payakumbuh bertugas menyelenggarakan monitoring dan

pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap

pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya

dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja,

termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran

tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

3) Siwas Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kasiwas, yang



Payakumbuh.


4) Menyiapkan perumusan kebijakan umum Kapolres Payakumbuh di

bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Polres

Payakumbuh.

5) Menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan

bersifat supervisi baik terprogram (rutin) maupun tak terprogram

(Supervisi khusus dan verifikasi) terhadap aspek manajerial di

lingkungan Polres Payakumbuh dan satuan-satuan kewilayahan Polsek

yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian

program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan

perbendaharaan yang meliputi :

a) Bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem

dan metode serta dukungan operasional.

b) Bidang pembinaan, termasuk pembinaan personel baik personel

Polri maupun PNS Polres Payakumbuh.

c) Bidang sarana prasarana, termasuk pembinaan materiil, fasilitas

dan jasa serta perbendaharaan.

d) Bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran

serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan

serta pertanggungjawaban keuangan.

e) Menyusun laporan hasil pengawasan umum dan supervisi,

termasuk saran tindak terhadap penyimpangan atas pelaksanaan

tugas yang dilakukan personel Polri dan PNS Polres Payakumbuh.

f) Penganalisaan dan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan umum

dan superivisi serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LKIP) di jajaran Polres Payakumbuh.

g) Kasiwas Polres Payakumbuh dalam melaksanakan tugas

kewajibannya dibantu oleh , 3 Bamin dan 1 Banum.

g. Seksi profesi dan pengamanan Polres Payakumbuh

1) Sipropam Polres Payakumbuh adalah unsur pengawas dan pembantu

pimpinan Polres Payakumbuh yang berada dibawah Kapolres

Payakumbuh.


2) Sipropam Polres Payakumbuh bertugas menyelenggarakan pelayanan

pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan

anggota Polres Payakumbuh, pembinaan disiplin dan tata tertib,

termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan

pemuliaan profesi.

3) Sipropam Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kasipropam, yang



Payakumbuh.

4) mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kapolres/Wakapolres

Payakumbuh mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang

tugas Sipropam khususnya dalam hal penyelesaian perkara hasil sidang

pelanggaran disiplin dan Kode Etik Polri.

5) Kasipropam Polres Payakumbuh dalam melaksanakan tugas

kewajibannya dibantu oleh 8 Baur Provost yang terdiri dari Bintara.

h. Seksi Keuangan Polres Payakumbuh

1) Sikeu Polres Payakumbuh adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang

berada dibawah Kapolres Payakumbuh.

2) Sikeu Polres Payakumbuh bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi

keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan

akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan Polres

Payakumbuh.

3) Sikeu Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kasikeu, yang



Payakumbuh.

4) Melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan Polres Payakumbuh

termasuk menyiapkan data dalam rangka penyusunan Renja dan RKA-

KL yang berkaitan dengan pembinaan keuangan Polres Payakumbuh.

5) Melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan fungsi keuangan di

lingkungan Polres Payakumbuh


6) Mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kasatker/Kapolres

Payakumbuh, mengajukan kebutuhan anggaran Polres Payakumbuh ke

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) termasuk

pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN.

7) Menerima, menyimpan dan membayarkan anggaran baik anggaran rutin

gaji maupun anggaran rutin non gaji.

8) Menyelenggarakan proses akuntansi dan verifikasi keuangan Polres

Payakumbuh termasuk pengolahan, posting atau cetak data, back up

aplikasi data RKA-KL.

9) Pencatatan administrasi keuangan, khususnya terhadap anggaran yang

belum masuk dalam sistem program komputer.

10) Penyusunan laporan/akuntabilitas keuangan di lingkungan Polres

Payakumbuh.

11) Analisa dan evaluasi atas catatan keuangan, baik berupa laporan

keuangan cetak maupun secara manual serta arsip data komputer.

12) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kapolres/ Wakapolres

Payakumbuh mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas

keuangan.

13) Kasikeu dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 5 bamin

dan 1 banum dijabat PNS.

i. Seksi Umum Polres Payakumbuh

1) Sium Polres Payakumbuh adalah pembantu pimpinan Polres yang


2) Sium Polres Payakumbuh bertugas menyelenggarakan terjaminnya

pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang

mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan administrasi umum

lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Polres Payakumbuh.

3) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres/Wakapolres

Payakumbuh mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas

Sium Polres Payakumbuh.


4) Sium dipimpin oleh Kasium, yang bertanggungjawab kepada Kapolres

dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres

Payakumbuh.

5) Kasium dijabat oleh seorang Bintara dan dalam melaksanakan tugas

kewajibannya dibantu oleh 1 Bamin dan 1 Banum.

j. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

1) SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Payakumbuh yang

terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu

(ploeg) yang berada dibawah Kapolres Payakumbuh.

2) SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat,

dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama

laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian,

bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan

pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang

berlaku.

3) Masing-masing unit SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang


pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Payakumbuh

4) Mengajukan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Payakumbuh

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas SPKT bidang situasi

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Payakumbuh

5) Ka SPKT mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas masing-

masing Unit SPKT termasuk menerima laporan situasi kamtibmas di

wilayah Polres Payakumbuh dan Polsek jajaran Polres Payakumbuh

untuk dilaporkan kepada Kapolres/Wakapolres Payakumbuh.

6) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah, petunjuk dan arahan

Kapolres/Waka polres Payakumbuh.

7) Dalam melaksanakan tugasnya Ka SPKT Polres Payakumbuh dibantu

oleh 3 Kanit dan 3 bamin.


k. Satuan Intelkam Polres Payakumbuh

1) Satintelkam Polres Payakumbuh adalah unsur pelaksana tugas pokok

Polres yang berada dibawah Kapolres Payakumbuh.

2) Satintelkam Polres Payakumbuh bertugas menyelenggarakan dan

membina fungsi intelijen bidang keamanan termasuk perkiraan

intelijen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/

keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan

peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan surat keterangan

catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan

pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya dengan

penjabaran tugas sebagai berikut :

a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas pada fungsi

Intelkam di tingkat Polsek jajaran Polres Payakumbuh.

b) Menyelenggarakan deteksi dini dan identifikasi terhadap sumber

ancaman gangguan kamtibmas termasuk bidang kriminalitas.

c) Menyelenggarakan pengamanan masyarakat terhadap segala

bentuk ancaman, untuk menghilangkan ancaman kamtibmas.

d) Menyelenggarakan upaya pengamanan, pengawasan,

perlindungan dan penindakan orang asing.

e) Menyelenggarakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi

tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan

perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

f) Menyelenggarakan pengamanan dalam bidang Ipolseksus

budagkam untuk mencegah timbulnya Potensi Gangguan (PG),

Ancaman Gangguan (AG) dan Gangguan Nyata (GN).

g) Menyelenggarakan pengawasan dan pengamanan terhadap

pengadaan, pemasukan, pengeluaran, penggunaan, permintaan,

pengangkutan, penyimpanan/penimbunan, pembuatan dan

pemusnahan senpi, amunisi dan bahan peledak illegal yang bukan

organik/milik Polri/TNI di wilayah Polres Payakumbuh.

h) Menyelenggarakan operasi intelijen kepolisian Polres

Payakumbuh, baik secara administratif maupun pelaksanaan


operasi baik kendali pusat maupun kewilayahan sesuai perintah

satuan atas (Polres Payakumbuh).

i) Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi intelijen

di tingkat Polsek jajaran Polres Payakumbuh.

3) Satintelkam Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kasatintelkam, yang



Payakumbuh.

4) Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres

Payakumbuh mengenai hal- hal yang berhubungan dengan bidang

tugas Intelijen.

5) Kasatintelkam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1

Kaurbinops yang dijabat oleh Perwira, 1 Kaurmintu yang dijabat oleh

PNS, 5 Kanit, dan 14 Bamin.

l. Satuan Reskrim Polres Payakumbuh

1) Satreskrim Polres Payakumbuh adalah unsur pelaksana tugas pokok

Polres Payakumbuh yang berada dibawah Kapolres Payakumbuh.

2) Satreskrim Polres Payakumbuh menyelenggarakan dan membina fungsi

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan

akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan

perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita,

menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan

maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi

dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi

penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

3) Satreskrim Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kasatreskrim, yang



Payakumbuh.




tugas reskrim dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

5) Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1

Kaurbinops, 1 Kaurmintu , 4 Kanit, 1 kaur, 28 Banit dan 1 Banum.

m. Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh

1) Satnarkoba Polres Payakumbuh adalah unsur pelaksana tugas pokok


2) Satnarkoba Polres Payakumbuh menyelenggarakan dan membina fungsi

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba serta koordinasi

dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan

penyalahgunaan narkoba.

3) Satnarkoba Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kasatnarkoba, yang



Payakumbuh.



tugas Satnarkoba dalam hal penyelidikan dan penyidikan.

5) Kasatnarkoba dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh, 1

Kaurmintu, 2 Kanit, 16 Banit.

n. Satuan Binmas Polres Payakumbuh

1) Satbinmas Polres Payakumbuh adalah unsur pelaksana tugas pokok


2) Satbinmas Polres Payakumbuh menyelenggarakan pembinaan

masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerjasama

dengan instansi pemerintah/lembaga/ organisasi masyarakat,

pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan

keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk pembinaan teknis,

koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dalam rangka


memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan

serta meningkatkan hubungan sinergi dengan masyarakat.

3) Satbinmas Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kasatbinmas, yang



Payakumbuh.



tugas Satbinmas.

5) Kasatbinmas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1

Kaur Bin Ops, 1 Kaurmintu, 3 Kanit, dan 5 Banit serta 1 Banum.

o. Satuan Sabhara Polres Payakumbuh

1) Satsabhara Polres Payakumbuh adalah unsur pelaksana tugas pokok


2) Satsabhara Polres Payakumbuh bertugas menyelenggarakan dan

membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas Polisi

Umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli ,

termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital,

pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP),

penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelenggarakan

dan membina pengamanan objek vital termasuk pengamanan VIP/VVIP,

objek pariwisata, lingkungan industri, perbankan, fasilitas milik Negara

maupun milik perwakilan asing yang memerlukan pengamanan.

3) Satsabhara Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kasatsabhara, yang


pelaksanaan tugas sehar-hari dibawah kendali Wakapolres

Payakumbuh.



tugas Satsabhara.


5) Kasatsabhara dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1

Kaurmintu, 1 Kanit turjawali, 1 Kanit pam obvit, 2 Kanit dalmas, 2

Kasubnit dalmas, 1 Banum, dan 40 Banit.

p. Satuan Lalu Lintas Polres Payakumbuh

1) Satlantas Polres Payakumbuh adalah unsur pelaksana tugas pokok


2) Satlantas Polres Payakumbuh bertugas menyelenggarakan dan

membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan,

pengaturan, pengawalan dan patroli , pendidikan masyarakat dan

rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi /kendaraan

bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum

dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

3) Satlantas Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kasatlantas, yang

bertanggungjawab kepada Payakumbuh Kota dan dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Payakumbuh.



tugas Satlantas.

5) Kasatlantas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1

Kaur Bin Ops, 1 Kanit regident, 1 Kanit laka, 1 Kaurmintu, 1 Kanit

dikyasa, 1 Kanit turjawali, 2 Banum dan 50 Banit.

q. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (TAHTI)

1) Sattahti Polres Payakumbuh adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres


2) Sattahti Polres Payakumbuh bertugas menyelenggarakan pelayanan,

perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan

rohani serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang

didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait

sesuai bidang tugasnya.


3) Sattahti Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kasattahti, yang



Payakumbuh.



tugas Sattahti.

5) Kasattahti dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 2

Bintara, dan 1 Banum.

r. Seksi Tipol Polres Payakumbuh

1) Sitipol Polres Payakumbuh adalah unsur pendukung tugas pokok Polres


2) Sitipol Polres Payakumbuh bertugas menyelenggarakan pelayanan

teknologi komunikasi dan teknologi informasi, meliputi kegiatan

komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian

data termasuk informasi kriminal dan pelayanan multi media.

3) Membina fungsi teknologi informasi kepolisian dilingkungan Polres

Payakumbuh.

4) Pembangunan/ pembinaan/ pemeliharaan jaringan komunikasi radio

dan data serta pelayanan komunikasi.

5) Pembinaan dan penyelenggaraan sistem informatika yang meliputi

sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan evaluasi

serta penyajian informasi termasuk pelayanan multi media.

6) Pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi kriminal yang

meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal.

7) Pemberian bimbingan, bantuan teknis dan komputer baik hardware

maupun software kepada satuan-satuan organisasi dalam lingkungan

Polres Payakumbuh.

8) Sitipol Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kasitipol, yang




Payakumbuh.



tugas Sitipol.

10) Kasitipol dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1

Bamin.

s. Kepolisian Sektor (POLSEK)

1) Polsek ada unsur pelaksana kewilayahan Polres Payakumbuh yang


2) Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum

dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai

ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam

organisasi Polri.

3) dalam melaksanakan tugas, Polsek menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

a) Pemberian pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang

membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan

laporan / pengaduan dan permintaan bantuan/ pertolongan,

pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan

surat-surat ijin / keterangan, termasuk pemberian Surat

Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/ Criminal Record) kepada

warga masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan hukum

dan peraturan/ kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

b) Pengumpulan bahan keterangan baik sebagai dari kegiatan

Intelijen Keamanan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan

atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana

kegiatan operasional Polsek dalam rangka pencegahan gangguan

keamanan.


c) Penyelenggaraan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan

dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam

rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

termasuk ketertiban dan kelancaran lalulintas di jalan raya.

d) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

e) Pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong

peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap

hukum dan perundang-undangan serta peran serta masyarakat

dalam pengamanan swakarsa.

f) Menyelenggarakan tugas-tugas lain sesuai dengan perturan

perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta

pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara

sebelum ditangani oleh instansi dan /atau pihak yang berwenang.


D SISTEMATIKA PENYAJIAN:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Payakumbuh Tahun 2019 disusun

dengan tata urut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi,Struktur

Organisasi dan Sistimatika Penyajian.

Bab II : PerencanaanKinerja, memuat tentang Rencana Strategis dan Perjanjian

Kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, memuat tentang Capaian Kinerja Organisasi

diantaranya: Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Indikator kinerja

Utama, Indikator Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.

Bab IV : Penutup memuat tentang kesimpulan dan saran.

Lampiran :

1. Pengukuran Kegiatan Kinerja (PKK) T.A. 2019;

2. Pejanjian Kinerja T.A. 2019;

3. Struktur Organisasi Polres Payakumbuh;

4. Spint Tim Pokja T.A. 2019.


BAB – II

PERENCANAAN KINERJA

A Rencana Strategis

Renstra Polri tahun 2015-2019 merupakan program Renstra Tahap III, dengan

agenda Strive For Excellent (Berusaha/Berjuang yang terbaik/Prima/Unggul),

sebagai kelanjutan dari program Renstra Polri tahap II tahun 2005 - 2009 yaitu “Trust

Building” (Membangun Kepercayaan)dan tahap II “Net working/Partnership

Building”(Membangun Kerjasama/Kemitraan), kesemuanya merupakanpentahapan dari

Grand Strategy Polri tahun 2005-2025.

Tugas pokok, fungsi dan peranan Polri telah diatur dalam pasal 30 ayat 4 Undang

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang Undang No. 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Perkap 22 Tahun 2010 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tingkat Kepolisian Daerah, bahwa

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polres Payakumbuh merupakan

pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/ Kota yang berada di bawah

Kapolri. Dalam pelaksanaan tugasnya Kapolda dibantu oleh unsur-unsur organisasi yang

terdiri dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan, unsur pelaksana tugas

pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan, guna menjabarkan

tugas pokok dan fungsi dalam Rencana Strategis Polres Payakumbuh 2015-2019, maka

Polres Payakumbuh menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai

di tahun 2019. Sasaran prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Visi Polres Payakumbuh

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinya Kemitraan Polri dengan

masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi Polisional yang proaktif

dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum

Polres Payakumbuh.


2 Misi Polres Payakumbuh

a) Mewujudkan pelayanan Prima melalui kegiatan Pre entif, prefentiv dan refresif

serta proaktif Polisionil melalui penerapan ilmu dan teknologi guna

mewujudkan Kamtibmas yang kondusif diwilayah hukum Polres Payakumbuh;

b) Melaksanakan deteksi dini, peringatan dini, deteksi aksi secara cepat, tepat dan

akurat melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan pelanggaran di wilayah

hukum Polres Payakumbuh;

c) Melakukan penegakan hukum secara adil serta tidak melanggar HAM dengan

prinsip anti KKN dan anti kekerasan diwilayah hukum Polres Payakumbuh;

d) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta bimbingan kepada

masyakat dengan meningkatkan strategi Polmas seluruh kelurahan/kenagarian

di wilayah hukum Polres Payakumbuh;

e) Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan senergi

polisional inter departemen dan lembaga nasional (spindep) bersama instansi

terkait lainnya;

f) Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk

menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang diwilayah

hukum Polres Payakumbuh.

3 Tujuan

Dengan memperhatikan tujuan jangka menengah Kepolisian Resor Payakumbuh

dan mempertimbangkan situasi karakteristik daerah serta kebutuhan masyarakat

diwilayah hukum Polres Payakumbuh, maka tujuan jangka menengah Polres

Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1) menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas yang berarti

berkurangnya jumlah masyarakat yang terkena tindak pidana dengan

mengutamakan upaya - upaya pencegahan.

2) meningkatnya penuntasan kasus-kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa

aman masyarakat dan kepastian hukum.

3) membaiknya praktek penegakkan hukum dalam mengelola sumber daya

kehutanan dalam pemberantasan pembalakan liar (illegal logging), sehingga

meniadakan ruang gerak bagi para pelaku.


4) meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut membantu dan menjaga

tegaknya hukum dan peraturan tersebut.

5) meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang bahaya narkoba

agar punya daya lawan sehingga diharapkanmenurunnya angka pecandu

narkoba pada level terendah dan terungkapnya kasus narkoba serta dapat

diberantasnya jaringan pengedar gelap narkoba.

6) meningkatnya kinerja Polri baik secara perorangan maupun organisasi dengan

berangkat dari meningkatnya sumber daya manusia Polri dan pembentukan

moral dan mental insan Bhayangkara yang terpuji.

7) meningkatnya pemberdayaan potensi masyarakat yang bersama-sama Polres

Payakumbuh dapat mewujudkan situasi kamtibmas yang mantap.

4 Sasaran Strategis



informasi Kepolisian modern dengan indikator Persentase pemeliharaan

Almatsus dari berbagai jenis pembiayaan.

2. Terbangunnya Postur Polri Polres Payakumbuh yang efektif, profesional,

bermoral, modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode,

sumberdaya manusia, anggaran dan sarana prasarana dengan indikator:

a) Jumlah personel Polres Payakumbuh yang telah mengikuti assesment

center;


c) Pesentase kesesuaian penugasan personel dengan pendidikan

pengembangan;


e) Persentase terlaksananya penyuluhan hukum dan HTCK Polres

Payakumbuh.







d) Persentase tergelarnya kekuatan personel Polres Payakumbuh dalam

rangka Pilpres 2019 (Operasi Mantab Brata).




c) Persentase penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan di tingkat

Polres dan Polsek.


indikator:



6. Terbangunnya kerjasama dengan Instansi terkait dan stake holder lainnya

dalam rangka sinergi polisional, dengan indikator Jumlah kerjasama dengan

Pemda dan stake holder lainnya.






petugas Polmas;

c) Jumlah komunitas masyarakat yang membantu tugas-tugas Kepolisian

dalam menciptakan Kamtibmas.


dengan indikator:







5. Rencana Capaian Target Sasaran Strategi:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAR

GET

REALI

SASI

CAPAI

AN

1 2 3 4 5

Terdukungnya pelaksanaan

Tupoksi Polres dengan

terpenuhinya sarana

prasarana meliputi

pengembangan fasilitas,

peralatan Kepolisian dan

teknologi informasi Kepolisian

modern.

Persentase pemeliharaan

Almatsus dari berbagai jenis

pembiayaan

100%

0% 0%

Terbangunnya Postur Polri

Polres Payakumbuh yang

efektif, profesional, bermoral,

modern dan terpercaya pada

aspek sistem dan metode,

sumberdaya manusia,

anggaran dan sarana

prasarana.

a. Jumlah personel Polres

Payakumbuh yang telah

mengikuti assesment center;

b. Persentase terpenuhinya

kebutuhan jumlah Pegawai

Negeri Polri;

c. Persentase kesesuaian

penugasan personel dengan

pendidikan pengembangan;

d. Persentase penyampaian

informasi dalam rangka

Rekrutmen Polri;

e. Persentase terlaksananya

penyuluhan hukum dan

HTCK Polres Payakumbuh.

15

Perso

nel

32%

22%

100%

80%

120%

0%

273%

100%

125%

120%

0%

1240%

100%

156%

Tergelarnya kekuatan Polri

Polres Payakumbuh secara

proporsional di jajaran Polres

Payakumbuh.

a. Persentase personil

dimasing-masing Polsek;

b. Persentase jumlah Polsek

dikecamatan;

62%

50%

160%

111%

259%

222%


c. Persentase jumlah

Bhabinkamtibmas di Polsek-

Polsek;

d. Persentase tergelarnya

kekuatan personel Polres

Payakumbuh dalam rangka

Pilpres 2019 (Operasi

Mantab Brata).

48%

100

%

101%

100%

211%

100%

Meningkatnya pelayanan

publik, dengan indikator.

a. Persentase kepuasan

masyarakat dengan

pelayanan Polri;

b. Persentase penyelesaian

komplain masyarakat

terhadap pelayanan Polri;

c. Persentase penyelenggaraan

pengawasan dan

pemeriksaan di tingkat

Polres dan Polsek.

100

%

100

%

75%

110%

100%

110%

110%

100%

147%

Terkelolanya Situasi

Kamtibmas melalui

peningkatan peran Intelijen.

a. Persentase informasi

Intelijen yang didistribusikan

ke lintas sektoral;

b. Persentase informasi


ke fungsi lain.

30%

40%

363%

191%

1211%

477%

Terbangunnya kerjasama

dengan Instansi terkait dan

stake holder lainnya dalam

rangka sinergi polisional.

Jumlah kerjasama dengan

Pemda dan stake holder

lainnya.

10

Mou

280% 280%


Tergelarnya

Bhabinkamtibmas di setiap

desa/kelurahan dalam

rangka implementasi Polmas

dan melakukan deteksi dini

terhadap potensi gangguan

keamanan dan gejala sosial

masyarakat.

a. Persentase

Bhabinkamtibmas yang

tergelar di kelurahan/ desa;


permasalahan yang

dilakukan Bhabinkamtibmas/

petugas Polmas;

c. Jumlah komunitas

masyarakat yang membantu

tugas-tugas Kepolisian

dalam menciptakan

Kamtibmas.

48%

80%

9

Kom

unita

s

101%

98%

56%

211%

123%

56%

Meningkatnya keamanan,

keselamatan, ketertiban dan

kelancaran lalu lintas.

a. Persentase penurunan trend

jumlah laka lantas;

b. Persentase penurunan

korban meninggal dunia

pada laka lantas;

c. Persentase penyelesaian

kasus laka lantas.

2,8

%

0,16

%

98,7

%

-1667%

1500%

6643%

-5952%

9375%

8303%

Meningkatnya penyelesaian

tindak pidana

a. Persentase penyelesaian

tindak pidana

0,8

%

6643% 83032

%

B. Perjanjian Kinerja Polres Payakumbuh

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/102/II/2006

tanggal 9 Februari 2006 tentang Buku Pedoman Penetapan Kinerja Tingkat Satker di

lingkungan Polri. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur


dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya.

Perjanjian kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan

kinerja aparatur sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah dengan

pemberi amanah, sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

(reward and punishment).

PERJANJIAN KINERJA POLRES PAYAKUMBUH

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

Terdukungnya pelaksanaan Tupoksi

Polres dengan terpenuhinya sarana

prasarana meliputi pengembangan

fasilitas, peralatan Kepolisian dan


modern.



pembiayaan

100%

Terbangunnya Postur Polri Polres

Payakumbuh yang efektif,

profesional, bermoral, modern dan

terpercaya pada aspek sistem dan

metode, sumberdaya manusia,

anggaran dan sarana prasarana.

f. Jumlah personel Polres



g. Persentase terpenuhinya


Negeri Polri;

h. Persentase kesesuaian



i. Persentase penyampaian


Rekrutmen Polri;

j. Persentase terlaksananya

15 Personel

32%

22%

100%

80%




Tergelarnya kekuatan Polri Polres

Payakumbuh secara proporsional di

jajaran Polres Payakumbuh.

e. Persentase personil


f. Persentase jumlah Polsek

dikecamatan;

g. Persentase jumlah


Polsek;

h. Persentase tergelarnya




Mantab Brata).

62%

50%

48%

100%

Meningkatnya pelayanan publik,

dengan indikator.

d. Persentase kepuasan

masyarakat dengan

pelayanan Polri;

e. Persentase penyelesaian

komplain masyarakat


f. Persentase penyelenggaraan

pengawasan dan


Polres dan Polsek.

100%

100%

75%

Terkelolanya Situasi Kamtibmas

melalui peningkatan peran Intelijen.

c. Persentase informasi


ke lintas sektoral;

d. Persentase informasi


ke fungsi lain.

30%

40%


Terbangunnya kerjasama dengan

Instansi terkait dan stake holder

lainnya dalam rangka sinergi

polisional.



lainnya.

10 Mou

Tergelarnya Bhabinkamtibmas di

setiap desa/kelurahan dalam rangka

implementasi Polmas dan melakukan

deteksi dini terhadap potensi

gangguan keamanan dan gejala

sosial masyarakat.

d. Persentase



e. Persentase penyelesaian

permasalahan yang


petugas Polmas;

f. Jumlah komunitas



dalam menciptakan

Kamtibmas.

48%

80%

9 Komunitas




d. Persentase penurunan trend

jumlah laka lantas;

e. Persentase penurunan


pada laka lantas;

f. Persentase penyelesaian

kasus laka lantas.

2,8%

0,16%

98,7%

Meningkatnya penyelesaian tindak

pidana


tindak pidana

0,8%


BAB – III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Payakumbuh tahun 2019 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja

berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam uraian sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Payakumbuh T.A. 2019 dilakukan dengan

cara membandingkan antara Target dengan Realisasi masing-masing indicator kinerja

sasaran, rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat

pada lampiran tabel Pengukuran Kinerja (PK) Polres Payakumbuh T.A. 2019.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapain sasaran strategis berikut

indikator kinerjanya, namun demikian masih ada beberapa sasaran strategis yang

belum optimal berhasil diwujudkan dalam T.A. 2019 ini. Namun terhadap sasaran

maupun target indikator yang belum berhasil diwujudkan sepenuhnya, telah dilakukan

beberapa analisa dan evaluasi sebagai bahan umpan balik (feed back) dalam rangka

peningkatan capaian kinerja dimasa yang akan datang.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator dan ukuran yang dapat

dipergunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi, diantaranya dengan melihat

beberapa kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu

organisasi. Polri telah menetapkan Keputusan Kapolri Nomor 18 tahun 2012 sebagai

Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Polri, maka Polres Payakumbuh telah

menyusun indikator kinerja utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan secara

menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran Polres

Payakumbuh dan jajarannya.


Capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara memperbandingkan antara

rencana capaian kinerja (target) dengan realisasi capaian kinerja pada program Polres

Payakumbuh T.A. 2019 sebagai berikut:

3. Indikator Capaian Kinerja

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran, pembandingan data

kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, hambatan

atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang

akan diambil diantaranya:



informasi Kepolisian modern dengan indikator Persentase pemeliharaan

Almatsus dari berbagai jenis pembiayaan.

2. Terbangunnya Postur Polri Polres Payakumbuh yang efektif, profesional,

bermoral, modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode,

sumberdaya manusia, anggaran dan sarana prasarana dengan indikator:

a) Jumlah personel Polres Payakumbuh yang telah mengikuti assesment

center;


c) Pesentase kesesuaian penugasan personel dengan pendidikan

pengembangan;


e) Persentase terlaksananya penyuluhan hukum dan HTCK Polres

Payakumbuh.






d) Persentase tergelarnya kekuatan personel Polres Payakumbuh dalam

rangka Pilpres 2019 (Operasi Mantab Brata).





c) Persentase penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan di tingkat

Polres dan Polsek.


indikator:



6. Terbangunnya kerjasama dengan Instansi terkait dan stake holder lainnya

dalam rangka sinergi polisional, dengan indikator Jumlah kerjasama dengan







petugas Polmas;

c) Jumlah komunitas masyarakat yang membantu tugas-tugas Kepolisian



dengan indikator:







B. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 1

Realisasi Indikator Kinerja T.A. 2019

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KET

2 3 4

1. Persentase pemeliharaan Almatsus dari

berbagai jenis pembiayaan

100%

0%

2. Jumlah personel Polres Payakumbuh

yang telah mengikuti assesment

center;

100%

(15 Personel)

120%

(18 Personel)

3. Persentase terpenuhinya kebutuhan

jumlah Pegawai Negeri Polri;

32%

(10 Personel)

0%

4. Persentase kesesuaian penugasan

personel dengan pendidikan

pengembangan;

22%

(1 Personel)

273%

(3 Personel)

5. Persentase penyampaian informasi

dalam rangka Rekrutmen Polri;

100%

(1 Kegiatan)

100%

(1 Kegiatan)

6. Persentase terlaksananya penyuluhan

hukum dan HTCK Polres Payakumbuh.

80%

(2 Kegiatan)

125%

(2 Kegiatan)

7. Persentase personil dimasing-masing

Polsek;

62%

(114 Personel)

160%

(183 Personel)

8. Persentase jumlah Polsek dikecamatan; 50%

(5 Polsek)

111%

(5 Polsek)

9. Persentase jumlah Bhabinkamtibmas di

Polsek-Polsek;

48%

(37 Bhabin)

101%

(38 Bhabin)

10. Persentase tergelarnya kekuatan

personel Polres Payakumbuh dalam

rangka Pilpres 2019 (Operasi Mantab

Brata).

100%

(280 Personel)

100%

(280 Personel)


11. Persentase kepuasan masyarakat

dengan pelayanan Polri;

100%

(39.000

Layanan)

110%

(42.725

Layanan)

12. Persentase penyelesaian komplain

masyarakat terhadap pelayanan Polri;

100%

(2 Komplain)

100%

(2 Komplain)

13. Persentase penyelenggaraan

pengawasan dan pemeriksaan di tingkat

Polres dan Polsek.

75%

(56 Kegiatan)

110%

(62 Kegiatan)

14. Persentase informasi Intelijen yang

didistribusikan ke lintas sektoral;

30%

(67 LI)

363%

(243 LI)

15. Persentase informasi Intelijen yang

didistribusikan ke fungsi lain.

40%

(83 LI)

191%

(158 LI)

16. Jumlah kerjasama dengan Pemda dan

stake holder lainnya.

100%

(10 Mou)

280%

(28 Mou)

17. Persentase Bhabinkamtibmas yang


48%

(37 Bhabin)

101%

(38 Bhabin)

18. Persentase penyelesaian permasalahan

yang dilakukan Bhabinkamtibmas/

petugas Polmas;

80%

(45 masalah)

98%

(44 masalah)

19. Jumlah komunitas masyarakat yang

membantu tugas-tugas Kepolisian


100%

(9 Komunitas)

56%

(5 Komunitas)

20. Persentase penurunan trend jumlah

laka lantas;

2,8%

(3 Kasus)

-1769%

(-52 Kasus)

21. Persentase penurunan korban

meninggal dunia pada laka lantas;

0,16%

(1 Orang)

12500%

(5 Orang)

22. Persentase penyelesaian kasus laka

lantas.

98,7%

(152 Kasus)

85%

(129 Kasus)

23. Persentase penyelesaian tindak pidana 0,8%

(6 Kasus)

6643%

(423 Kasus)


Tabel 2

Pengukuran Kinerja


GET

REALI

SASI

CAPAI

AN

1 2 3 4 5



terpenuhinya sarana

prasarana meliputi




modern.



pembiayaan

100%

0% 0%






sumberdaya manusia,

anggaran dan sarana

prasarana.






Negeri Polri;






Rekrutmen Polri;




15

Perso

nel

32%

22%

100%

80%

120%

0%

273%

100%

125%

120%

0%

1240%

100%

156%







62%

50%

160%

111%

259%

222%


Payakumbuh. dikecamatan;



Polsek;





Mantab Brata).

48%

100

%

101%

100%

211%

100%




masyarakat dengan

pelayanan Polri;


komplain masyarakat



pengawasan dan


Polres dan Polsek.

100

%

100

%

75%

110%

100%

110%

110%

100%

147%


Kamtibmas melalui




ke lintas sektoral;



ke fungsi lain.

30%

40%

363%

191%

1211%

477%







lainnya.

10

Mou

280% 280%


Tergelarnya







masyarakat.

a. Persentase




permasalahan yang


petugas Polmas;

c. Jumlah komunitas



dalam menciptakan

Kamtibmas.

48%

80%

9

Kom

unita

s

101%

98%

56%

211%

123%

56%





jumlah laka lantas;



pada laka lantas;


kasus laka lantas.

2,8

%

0,16

%

98,7

%

-1667%

1500%

6643%

-5952%

9375%

8303%


tindak pidana


tindak pidana

0,8

%

6643% 83032

%


a. Sasaran stategis, Terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polres dengan terpenuhinya

sarana prasarana meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan

teknologi informasi Kepolisian modern, dengan indikator kinerja dan capaian

kinerja antara lain :

Tabel 1

Persentase pemeliharaan Almatsus dari berbagai jenis pembiayaan

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Persentase Persentase pemeliharaan


pembiayaan

100% 0% 0%

Dari penjelasan table 3 diatas dapat dilihat Persentase pemeliharaan

Almatsus dari berbagai jenis pembiayaan terealisasi 0% dari alokasi target

100%, sehingga capaian kinerja sebesar 0%, tidak tercapainya realisasi dan

capaian kinerja dari target disebabkan karena untuk pembiayaan

pemeliharaan Almatsus di Polres Payakumbuh tidak dianggarkan, dengan

rincian sebagai berikut:

- Target Kinerja 100% x 0 unit = 0 unit

- Realisasi �

�

x

100%

=

0%

- Capaian Kinerja 0%

100%

=

0%

b. Terbangunnya Postur Polri Polres Payakumbuh yang efektif, profesional, bermoral,

modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumberdaya manusia,

anggaran dan sarana prasarana, dengan indikator kinerja dan capaian kinerja

antara lain :

Tabel 2

Persentase jumlah personel Polres Payakumbuh

yang telah mengikuti assesment center


Persentase jumlah personel Polres

Payakumbuh yang telah mengikuti

100% 120% 120 %


assesment center

Dari table 2 diatas, dapat dilihat bahwa Persentase jumlah personel Polres

Payakumbuh yang telah mengikuti assesment center terealisasi mencapai

120% (18 personel) dari alokasi target sebesar 100% (15 personel),

sehingga capaian kinerja sebesar 120%, dengan rincian sebagai berikut:

- Target Kinerja 100% x 15 Personel = 15 Personel

-

Realisasi ��

��

x

100%

=

120%

-

Capaian Kinerja 120%

100%

=

120%

Tabel 3

Persentase terpenuhinya kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Polri


Persentase terpenuhinya kebutuhan

jumlah Pegawai Negeri Polri

32% 0% 0%

Dari penjelasan table 3 diatas dapat dilihat Persentase terpenuhinya

kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Polri terealisasi 0% dari alokasi target

sebesar 32%, sehingga capaian kinerja sebesar 0%. Penyebab tidak

tercapainya realisasi dan capaian kinerja dari target disebabkan karena untuk

pemenuhan jumlah Pegawai Negeri Polri di Polres Payakumbuh ditentukan

oleh Polda Sumbar, dengan rincian sebagai berikut:

- Target Kinerja 32% x 10 Pegawai = 3 Pegawai

-

Realisasi �

�

x

100%

=

0%

-

Capaian Kinerja 0%

32%

=

0%


Tabel 4

Persentase kesesuaian penugasan personel

dengan pendidikan pengembangan


Persentase kesesuaian penugasan

personel dengan pendidikan

pengembangan

22% 273% 1240%

Dari penjelasan table 4 diatas dapat dilihat Persentase kesesuaian penugasan

personel dengan pendidikan pengembangan terealisasi 273% (3 personel) dari

alokasi target sebesar 22% (1 personel), sehingga capaian kinerja sebesar 1240%,

dengan rincian sebagai berikut:

- Target Kinerja 22% x 5 personel = 1 personel

-

Realisasi

�

x

100%

=

273%

-


22%

=

1240%

Tabel 5

Persentase penyampaian informasi dalam rangka Rekrutmen Polri


Persentase penyampaian informasi

dalam rangka Rekrutmen Polri

100% 100% 100%

Dari penjelasan table 5 diatas dapat dilihat Persentase penyampaian informasi dalam

rangka Rekrutmen Polri terealisasi 100% dari alokasi target sebesar 100%, sehingga

capaian kinerja sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- Target Kinerja 100% x 1 Kegiatan = 1 kegiatan

-

Realisasi �

�

x

100%

=

100%

-


100%

=

100%


Tabel 6

Persentase terlaksananya penyuluhan hukum dan HTCK Polres Payakumbuh


Persentase terlaksananya penyuluhan

hukum dan HTCK Polres Payakumbuh

80% 125% 156%

Dari penjelasan tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa persentase terlaksananya

penyuluhan hukum dan HTCK Polres Payakumbuh terealisasi sebanyak 125% dari

alokasi target sebesar 80%, sehingga capaian kinerja sebesar 156%, dengan


- Target Kinerja 80% x 2 kegiatan = 2 kegiatan

-

Realisasi �

�

x

100%

=

125%

-


80%

=

156%

c. Tergelarnya kekuatan Polri Polres Payakumbuh secara proporsional di jajaran Polres

Payakumbuh, dengan indikator kinerja dan capaian kinerja antara lain :

Tabel 7

Persentase personil dimasing-masing Polsek


Persentase personil dimasing-masing

Polsek

62% 160% 259%

Dari penjelasan tabel 7 diatas, dapat dilihat bahwa persentase personil

dimasing-masing Polsek terealisasi sebanyak 160% dari alokasi target sebesar

62%, sehingga capaian kinerja sebesar 259%, dengan rincian sebagai berikut:

POLSEK DSPP RIIL

Polsek Kota Payakumbuh 82 orang 63 orang

Polsek Payakumbuh 36 orang 32 orang

Polsek Luhak 36 orang 31 orang

Polsek Situjuh 36 orang 28 orang

Polsek Akabiluru 42 orang 29 orang


untuk target, realisasi dan capaian dengan rincian sebagai berikut:

- Target Kinerja 75% x 184 orang = 114 orang

-

Realisasi ��

��

x

100%

=

160%

-


62%

=

259%

Tabel 8

Persentase jumlah Polsek dikecamatan


Persentase jumlah Polsek

dikecamatan

50% 100% 200%

Dari penjelasan table 8 diatas dapat dilihat Persentase jumlah Polsek dikecamatan

terealisasi 100% dari alokasi target sebesar 50%, sehingga capaian kinerja

sebesar 200%. Untuk Polsek yang berada wilayah pemerintahan Kota

Payakumbuh memiliki satu Polsek yatitu Polsek Kota Payakumbuh membawahi 5

(lima) Kecamatan yaitu Kec. Lamposi Tigo Nagario, Kec. Payakumbuh Barat, Kec.

Payakumbuh Selatan, Kec. Payakumbuh Timur dan Kec. Payakumbuh Utara,

sedangkan untuk Polsek yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Lima

Puluh Kota memiliki 4 (empat Polsek) membawahi 5 (lima) Kecamatan yaitu Kec.

Situjuh Limo Nagari, Kec. Luhak, Kec. Lareh Sago Halaban, Kec. Akabiluru dan

Kec. Payakumbuh. Untuk target, realisasi dan capaian dengan rincian sebagai

berikut:

- Target Kinerja 50% x 10 Polsek = 5 Polsek

-

Realisasi �

�

x

100%

=

100%

-


50%

=

200%


Tabel 9

Persentase jumlah Bhabinkamtibmas di Polsek-Polsek


Persentase jumlah Bhabinkamtibmas di Polsek-Polsek

48% 101% 211%

Dari penjelasan tabel 9 diatas, dapat dilihat bahwa persentase jumlah

Bhabinkamtibmas di Polsek-Polsek terealisasi mencapai 101% dari alokasi

target sebesar 48%, sehingga capaian kinerja sebesar 211%, dengan rincian

sebagai berikut:

POLSEK JUMLAH

BHABINKAMTIBMAS

Polsek Kota Payakumbuh 21 Orang

Polsek Payakumbuh 4 Orang

Polsek Luhak 6 Orang

Polsek Situjuh 4 Orang

Polsek Akabiluru 3 Orang

untuk target, realisasi dan capaian dengan rincian sebagai berikut:

- Target Kinerja 48% x 78 Bhabin = 37 Bhabin

-

Realisasi �

�

x

100%

=

101%

-


48%

=

211%

Tabel 10

Persentase tergelarnya kekuatan personel Polres Payakumbuh

dalam rangka Pilpres 2019 (Operasi Mantab Brata)


Persentase tergelarnya kekuatan personel Polres Payakumbuh dalam rangka Pilpres 2019 (Operasi Mantab Brata).

100%

100% 100%


Dari penjelasan tabel 10 diatas, dapat dilihat bahwa persentase tergelarnya

kekuatan personel Polres Payakumbuh dalam rangka Pilpres 2019 (Operasi

Mantab Brata) terealisasi 100% dari alokasi target sebesar 100%, sehingga

capaian kinerja sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- Target Kinerja 100% x 280 personel = 280

-

Realisasi ��

��

x

100%

=

100%

-


100%

=

100%

d. Meningkatnya pelayanan publik, dengan indikator, dengan indikator kinerja dan

capaian kinerja antara lain:

Tabel 11

Persentase kepuasan masyarakat dengan pelayanan Polri


Persentase kepuasan masyarakat

dengan pelayanan Polri

100% 110% 110%

Dari penjelasan table 11 diatas dapat dilihat Persentase kepuasan masyarakat

dengan pelayanan Polri terealisasi 110% dari alokasi target sebesar 100%, sehingga

capaian kinerja sebesar lebih dari 110%. Untuk kepuasan masyarakat diukur dari

jumlah Pelayanan Publik yang dilakukan oleh fungsi Lantas 30.402 layanan (SIM dan

STNK), Intelkam 8.820 layanan (SKCK) dan SPKT 3.503 layanan (laporan

pengaduan), dengan rincian sebagai berikut:

- Target Kinerja 100% x 39.000 layanan = 39.000

-

Realisasi ��.��

�.��

x

100%

=

110%

-


100%

=

110%


Tabel 12

Persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri


Persentase penyelesaian komplain

masyarakat terhadap pelayanan Polri

100% 100% 100%

Dari penjelasan table 12 diatas dapat dilihat Persentase penyelesaian komplain

masyarakat terhadap pelayanan Polri terealisasi 100% dari alokasi target sebesar

100%, sehingga capaian kinerja sebesar lebih dari 100%, dengan rincian sebagai

berikut:

- Target Kinerja 100% x 2 komplain = 2

-

Realisasi �

�

x

100%

=

100%

-


100%

=

100%

Tabel 13

Persentase penyelenggaraan pengawasan

dan pemeriksaan di tingkat Polres dan Polsek


Persentase penyelenggaraan

pengawasan dan pemeriksaan di tingkat

Polres dan Polsek

75% 110% 147%

Dari penjelasan table 13 diatas dapat dilihat Persentase penyelenggaraan

pengawasan dan pemeriksaan di tingkat Polres dan Polsek terealisasi 110% (56

kegiatan) dari alokasi target sebesar 75% (75 kegiatan), sehingga capaian kinerja

lebih dari 147%, dengan rincian sebagai berikut:

- Target Kinerja 75% x 75 Kegiatan = 56 kegiatan

-

Realisasi ��

��

x

100%

=

110%

-


75%

=

147%


e. Terkelolanya Situasi Kamtibmas melalui peningkatan peran Intelijen, dengan

indikator kinerja dan capaian kinerja antara lain:

Tabel 14

Persentase informasi Intelijen yang didistribusikan ke lintas sektoral


Persentase informasi Intelijen yang

didistribusikan ke lintas sektoral

30% 363% 1211%

Dari penjelasan table 14 diatas dapat dilihat bahwa Persentase informasi Intelijen

yang didistribusikan ke lintas sektoral antara lain ke Kesbang, KPU, Bawaslu dan

Kemenag, terealisasi mencapai 363% dari alokasi target sebesar 30%,sehingga

capaian sebesar 1211%, dengan rincian sebagai berikut:

- Target Kinerja 30% x 223 LI = 67 LI

-

Realisasi ��

��

x

100%

=

363%

-


30%

=

1211%

Tabel 15

Persentase informasi Intelijen yang didistribusikan ke fungsi lain


Persentase informasi Intelijen yang

didistribusikan ke fungsi lain

40% 191% 477%

Dari penjelasan table 15 diatas dapat dilihat Persentase informasi Intelijen yang

didistribusikan ke fungsi lain terealisasi 191% dari alokasi target sebesar 40%,

sehingga capaian kinerja sebesar 477%.

- Target Kinerja 40% x 207 LI = 83 LI

-

Realisasi ��

�

x

100%

=

191%

-


40%

=

477%

Informasi Intelijen yang didistribusikan ke fungsi lain diantaranya Bag Ops 8 LI, Sat

Reskrim 75 LI, Sat Binmas 50 LI, Sat Lantas 25 LI.


f. Terbangunnya kerjasama dengan Instansi terkait dan stake holder lainnya dalam

rangka sinergi polisional, dengan indikator kinerja dan capaian kinerja antara lain:

Tabel 16

Persentase Jumlah kerjasama dengan Pemda dan stake holder lainnya


Persentase Jumlah kerjasama dengan


100% 280% 280 %

Dari penjelasan table 16 diatas dapat dilihat Persentase Jumlah kerjasama dengan

Pemda dan stake holder lainnya terealisasi 280% dari alokasi target sebesar 100%,


- Target Kinerja 100% x 10 MoU = 10 MoU

-

Realisasi ��

��

x

100%

=

280%

-


100%

=

280%

g. Tergelarnya Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan dalam rangka implementasi

Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan

gejala sosial masyarakat, dengan indikator kinerja dan capaian kinerja antara lain:

Tabel 17

Persentase Bhabinkamtibmas yang tergelar di kelurahan/ desa


Persentase Bhabinkamtibmas yang

tergelar di kelurahan/ desa

48% 101% 98%

Dari penjelasan table 17 diatas dapat dilihat bahwa prosentase

Bhabinkamtibmas yang tergelar di kelurahan/ desa terealisasi mencapai 101%

dari alokasi target sebesar 48%. Sehingga capaian sebesar 98%, dengan


- Target Kinerja 48% x 78 Bhabinkamtibmas = 37 Bhabin

-

Realisasi �

�

x

100%

=

101%


-


48%

=

211%

NAMA

BHABINKAMTIBMAS

DAERAH PENUGASAN BHABINKAMTIBMAS

3 6

1.FRANS RAMEL HP. 082288344404

KEC. LATINA KEL.PADANG SIKABU KEL.KT PJ.DALAM KEL.KT PJ.PADANG

2. ROMI CHANDRA HP.081363163377

KEC. LATINA KEL.PARIK MUKO AIA KEL.SEI DURIAN KEL.PARAMBAHAN

3. YUSKAM HP. 081266521239

KEC.PYK BARAT KEL.KOTO TANGAH KEL.SUBARANG BATUNG KEL.PADANG DATA TANAH MATI

4. RIKI EKA PUTRA HP 08116624294

KEC.PYK BARAT KEL.TJ GODANG SUNGAI PINAGO KEL.PAYOLANSEK KEL.TALANG

5. YUSRIZAL HP. 085274329457

KEC. PYK BARAT KEL.NUNANG DAYA BANGUN KEL.PARIK RANTANG KEL.IBUH

6. SUPARMAN HP.081274499082

KEC. PYK BARAT KEL.LABUAH BASILANG KEL.PARAK BATUNG KEC. PYK SELATAN KEL.SAWAH PADANG AUA KUNIANG

7. ZULKIFLI HP. 082174499082

KEC. PYK BARAT KEL.PADANG TONGAH BL NAN DUO KEL.TJ PAUH

8. RAYMOND SCORPIO HP. 085263906622

KEC.PYK TIMUR KEL.KOTO BARU PYBS KEL.PAYOBASUNG KEL.KT PANJANG PYBS

9. YUNITRA HP.08126773428

KEC.PYK TIMUR KEL.PADANG ALAI BODI KEL.BL JARIANG KEL.PDG TANGAH PYBDR


10. DEDI EKA SAPUTRA, SH HP. 085263645666

KEC.PYK SELATAN KEL.BL PANJANG KEL.LIMBUKAN KEL.KOTO TUO LIMO KP

11. AFRIN AZIZ HP : 082386181866

KEC.PYK UTARA KEL.KAPALO KOTO DI BALAI KEL. TIGO KOTO DIATE

12.HARRY HANDOKO HP:085263477564

KEC. PYK UTARA KEL. NAPAR

13. SYAHRIL. Z, SH HP. 081363279291

KEC.PYK UTARA KEL. BALAI TONGAH KOTO

14. ASRIN HP. 082283434191

KEC.PYK UTARA KEL. KOTO KOCIAK KUBU TAPAK RAJO

15. MARDANUS HP : 08126732359

KEC.PYK SELATAN KEL. KAPALO KT AMPANGAN KEL.PADANG KARAMBIA

16. HENDRI JONI HP. 085274445425

KEC. PAYAKUMBUH UTARA KEL. IKUA KOTO DI BALAI

17. ROBBY YASWALI HP: 087895654884

KEC. PAYAKUMBUH UTARA KEL. TIGO KT DIBARUAH KEL. TARATAK PDNG KP.

18. ARDIMAN HP :085274102333

KEC. PYK UTARA KEL. OMPANG TANAH SIRAH

19. ASRA HP. 081363104934

KEC. PAYAKUMBUH TIMUR KEL.SICINCIN KEL.TIAKAR KEL. PDNG TIAKAR

20.RIZQI KURNIAWAN HP : 081363279291

KEC. PYK BARAT KEL.BULAKAN BL KANDI KEL. PADANG TINGGI PILIANG

21. SEFNIL AMANDA HP : 085265282930

KEC. PYK BARAT KEL.PAKAN SINAYAN KEL.KUBU GADANG

22. MEIRIS DONAL HP. 085263188379

KEC.LUAK KEN.MUNGO KEN.ANDALEH

23. EDRIANTO HP. 081269918769

KEC.LAREH SAGO HALABAN KEN. HALABAN KEN. AMPALU

24. AFRIWANDI HP. 085263422722

KEC.LAREH SAGO HALABAN KEN. TJ.GADANG KEN. LB GUNUNG

25. ADLISWAR HP. 082284332671

KEC. LAREH SAGO HALABAN KEN. BUKIK SIKUMPA KEN. BALAI PANJANG

26. SUPRA YETNO HP. 085274126222

KEC. LAREH SAGO HALABAN KEN. BATU PAYUNG


KEN. SITANANG

27. RICO RICHARDO HP :081267090008

KEC.LUAK KEN. TJ. ARO SIKABU – KABU PDG PANJANG KEN.SEI KAMUYANG

28. INDRA PURA

KEC.PAYAKUMBUH KEN. KOTO TANGAH SMLG KEN.SIMALANGGANG

29. ANTONI HP:085274136262

KEC.PAYAKUMBUH KEN. SEI BERINGIN KEN. PIOBANG

30. ERISMON HP. 081374309898

KEC.PAYAKUMBUH KEN. TAEH BARUAH KEN. TAEH BUKIK

31. RUDI IRWANDI HP : 085265027888

KEC. PAYAKUMBUH KEN. KOTO BARU SIMALANGGANG

32. GUSTRIWAN HP. 082285062071

KEC.SIMONA KEN. STJ LDG LAWEH KEN. SITUJUH GADANG

33. RINALDI HP : 085263330873

KEC. SIMONA KEN.STJ. TUNGKAR

34. AYUN MULYADI HP : 082388524444

KEC.SIMONA KEN. STJ BANDA DLM

35. FERRY HANDA MARTHA HP : 081263455481

KEC. SIMONA KEN. SITUJUH BATUR

36. MAIRICE PERMANA HP 081363089800

KEC. AKABILURU KEN. BATU HAMPAR KEN.DURIAN GADANG KEN.KT TANGAH BATU HAMPAR

37.MUHAYATUL AIMAN HP : 085274635121

KEC.AKABILURU KEN.SEI BALANTIAK KEN.SARIK LAWEH

38. ANDI EKA PUTRA HP. 081363080608

KEC.AKABILURU KEN. SUAYAN KEN. PAUH SANGIK


Tabel 18

Persentase penyelesaian permasalahan

yang dilakukan Bhabinkamtibmas/ petugas Polmas


Persentase penyelesaian

permasalahan yang dilakukan

Bhabinkamtibmas/ petugas Polmas

80% 98% 123%

Dari penjelasan table 18 diatas dapat dilihat Persentase penyelesaian

permasalahan yang dilakukan Bhabinkamtibmas/ petugas Polmas terealisasi

98% dari alokasi target sebesar 80%, sehingga capaian kinerja sebesar 123%,

dengan rincian sebagai berikut:

- Target Kinerja 80% x 56 masalah = 45 masalah

-

Realisasi ��

��

x

100%

=

98%

-

Capaian Kinerja 98%

80%

=

123%

PERMASALAHAN JUMLAH SELRA

Salah paham 8

Laka lantas 1

pengrusakan 3

penganiayaan 18

perbuatan tidk menyenangkan 5

pencurian 2

masalah dalam keluarga 1

hak sewa pakai 2

pencemaran nama baik 4


Tabel 19

Jumlah komunitas masyarakat yang membantu tugas-tugas

Kepolisian dalam menciptakan Kamtibmas.


Persentase komunitas

masyarakat yang membantu tugas-

tugas Kepolisian dalam menciptakan

Kamtibmas.

100% 56% 56%

Dari penjelasan tabel 19 diatas, dapat dilihat bahwa persentase komunitas

masyarakat yang membantu tugas-tugas Kepolisian dalam menciptakan

Kamtibmas terealisasi mencapai 56% dari alokasi target sebesar 100%,


- Target Kinerja 100% x 9 Komunitas = 5 Komunitas

-

Realisasi �

�

x

100%

=

56%

-

Capaian Kinerja 56%

100%

=

56%

Komunitas masyarakat yang membantu tugas-tugas Kepolisian dalam

menciptakan Kamtibmas adalah Gojek, Porbi, Forum Matic, Yamaha Vixion,

dan Komunitas Honda Payakumbuh.

h. Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,

dengan indikator kinerja dan capaian kinerja antara lain:

Tabel 20

Persentase penurunan trend jumlah laka lantas.


Persentase Persentase

penurunan trend jumlah laka lantas.

2,8% -1769% -63168%

Dari penjelasan tabel 20 diatas, dapat dilihat bahwa persentase Persentase

penurunan trend jumlah laka lantas terealisasi -1769% dari alokasi target


sebesar 2,8%, sehingga capaian kinerja sebesar -63168%, dengan rincian

sebagai berikut:

- Target Kinerja 2,8% x 105 Kasus = 3 kasus

-

Realisasi ��

x

100%

=

-1769%

-

Capaian Kinerja −1769%

2,8%

=

-63168%

Tabel 21

Persentase penurunan korban meninggal dunia pada laka lantas.


Persentase penurunan korban

meninggal dunia pada laka lantas.

0,16% 12500% 78125%

Dari penjelasan tabel 21 diatas, dapat dilihat bahwa persentase penurunan

korban meninggal dunia pada laka lantas terealisasi 12500% dari alokasi

target sebesar 0,16%, sehingga capaian kinerja sebesar 78125%, dengan


- Target Kinerja 0,16% x 25 = 0,04

-

Realisasi �

�,��

x

100%

=

12500%

-


0,16%

=

7812500%

untuk kerugian materil sebesar Rp 322.150.000,- meningkat dibandingkan

tahun 2018 sebesar Rp 107.950.000,- atau sebesar 66%.

Tabel 22

Persentase penyelesaian kasus laka lantas.


Persentase penyelesaian kasus

laka lantas.

98,70% 85% 86%


Dari penjelasan tabel 22 diatas, dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian

kasus laka lantas terealisasi 85% dari alokasi target sebesar 98,70%,


- Target Kinerja 98,70% x 154 = 152

-

Realisasi ��

��

x

100%

=

85%

-

Capaian Kinerja 85%

98,7%

=

86%

i. Meningkatnya penyelesaian tindak pidana, dengan indikator kinerja dan capaian

kinerja Persentase penyelesaian tindak pidana.

Tabel 23

Persentase penyelesaian tindak pidana.


Persentase penyelesaian tindak

pidana.

0,8% 6643% 830323%

Dari penjelasan tabel 23 diatas, dapat dilihat bahwa persentase Persentase

penyelesaian tindak pidana yang ada di Sat Reskrim, Sat Res Narkoba dan

Sat Lantas terealisasi 6643% dari alokasi target sebesar 0,8%, sehingga

capaian kinerja sebesar 830323%, dengan rincian sebagai berikut:

- Target Kinerja 0,8% x 796 kasus = 6 kasus

-

Realisasi ��

�

x

100%

=

6643%

-


0,8%

=

830323%


C. REALISASI ANGGARAN KEUANGAN

1. Realisasi anggaran Polres Payakumbuh sampai dengan Desember 2019 (perbelanja)

Tabel 24

Realisasi anggaran perbelanja Polres Payakumbuh

N

O Uraian Pagu Realisasi % Sisa %

1. Belanja

Pegawai 31.209.929.000 35.961.604.561 115% (4.751.675.561) (15%)

2. Belanja

Barang 13.626.986.000 13.391.665.678 98% 235.320.322 1.73%

3. Belanja

Modal - - - - -

4. Hibah - - - - -

Jumlah 44.836.915.000 49.353.270.239 110% (4.516.355.239) (10%)

1. Sumber Anggaran

Tabel 25

Sumber anggaran Polres Payakumbuh tahun 2019

NO Uraian Pagu Realisasi % Sisa

1. RM 41.045.974.152 46.366.140.843 113% (4.696.264.369)

2. PNBP 3.167.077.000 2.987.167.870 94% 149.909.130

3. HDN - - - -


2. Data Penyerapan Anggaran

Tabel 26

Penyerapan Anggaran perprogram Tahun 2019

PROGRAM PAGU REALISASI % SISA %

DUKUNGAN

MANAJEMEN & PELAKSANAAN TUGAS

TEKNIS LAINYA POLRI

31.656.677.000 36.407.883.399 115% (4.751.206.399) -15%

PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR POLRI

2.205.286.000 2.184.501.000 99% 20.785.000 1%

PENGAWASAN DAN

PENINGKATAN AKUNTABILITAS

APARATUR POLRI

99.272.000 82.815.000 83% 16.457.000 17%

PROGRAM PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA POLRI

3.000.000 3.000.000 100% - 0%

PENGEMBANGAN

STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1.108.397.000 1.107.154.000 100% 1.243.000 0%

PEMBERDAYAAN

POTENSI KEAMANAN 1.373.903.000 1.369.431.000 100% 4.472.000 0%

PEMELIHARAAN

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

MASYARAKAT

6.404.015.000 6.233.074.190 97% 170.940.810 3%

PROGARAM PENYELIDIKAN DAN

PENYIDIKAN TINDAK

PIDANA

1.964.365.000 1.943.411.650 99% 20.953.350 1%

PROGARAM

PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN

22.000.000 22.000.000 100% - 0%

TOTAL

44.836.915.000

49.353.270.239 110% (4.516.355.239) -10%


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 Polres

Payakumbuh telah melaksanakan perjanjian kinerja yang dibuat pada awal Tahun

Anggaran 2019, terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang mencakup 23 (dua

puluh tiga) indikator kinerja. Polres Payakumbuh dan jajarannya dapat memenuhi

Target yang telah ditetapkan, bahkan dan sebagian ada yang melampaui dari target

dan ada pula yang gagal memenuhi target.

1. Adapun indikator kinerja yang dapat memenuhi/melampaui target adalah :

a. Jumlah personel Polres Payakumbuh yang telah mengikuti assesment center

pada tahun 2019 terealisasi melebihi target yaitu 120% dari target 100%,

sehingga capaian kinerja menjadi 120%;

b. Persentase kesesuaian penugasan personel dengan pendidikan pengembangan

terealisasi 273% hal ini melebihi target yang telah ditentukan sebesar

22%,dengan demikian capaian kinerja sebesar 273%;

c. Persentase penyampaian informasi dalam rangka Rekrutmen Polri terealisasi

sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar

100%;

d. Persentase terlaksananya penyuluhan hukum dan HTCK Polres Payakumbuh

terealisasi 125%, melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 80%

sehingga capaian kinerja hanya 156%;

e. Persentase personil dimasing-masing Polsek terealisasi 160% melebihi dari

target 62% dan capaikan kinerja 259%;

f. Jumlah Polsek dikecamatan ada 5 Polsek yang seharusnya 10 Polsek, terealisasi

111% melebihi dari target yang ditetapkan 50%, sehingga capaian kinerja

222%;

g. Jumlah Bhabinkamtibmas di Polsek-Polsek 38 orang, terealisasi 101% dari

target 48% dan capaian kinerja sebesar 211%. Jumlah tersebut belum


memenuhi jumlah personel Bhabinkamtibmas yang seharusnya 1

Bhabinkamtibams 1 kelurahan/ nagari;

h. Persentase tergelarnya kekuatan personel Polres Payakumbuh dalam rangka

Pilpres 2019 (Operasi Mantab Brata) sebanyak 280 personel, terealisasi sebesar

100% dari target 100%, sehinggga capaian kinerja sebesar 100%;

i. Persentase kepuasan masyarakat dengan pelayanan Polri diukur dari jumlah

pelayanan publik yang ada di Sat Intelkam, Sat Lantas dan SPKT. Untuk jumlah

layanan selama tahun 2019 39.000 layanan, dengan rincian SPKT 3.503

layanan, Sat Intelkam 8.802 dan sat Lantas 30.402 layanan, maka realisasi

110% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 110%;

j. Jumlah penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri terealisasi

sebesar 100%, dari terget 100%, capaian kinerja sebesar 100%;

k. Jumlah penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan di tingkat Polres dan

Polsek sebanyak 62 kegiatan dari 56 kegiatan yang ditargetkan ditahun 2019,

sehingga realisasi capaian kinerja sebesar 997% dari target 10% dan capaian

kinerja sebesar 9.967%;

l. Persentase informasi Intelijen yang didistribusikan ke lintas sektoral sebanyak

243 Laporan Informasi yang digunakan oleh instansi Kesbang, KPU, Bawalu dan

Kemenag, sehingga realisasi capaian kinerja sebesar 363% melebihi dari target

sebesar 30% sehingga capaian kinerja sebesar 1211%.

m. Persentase informasi Intelijen yang didistribusikan ke fungsi lain sebanyak 158

Laporan Informasi yang digunakan oleh Bag dan Sat, sehingga realisasi capaian

kinerja sebesar 191% melebihi dari target sebesar 40% dan capaian kinerja

sebesar 477%;

n. Jumlah kerjasama dengan Pemda dan stake holder lainnya berjumlah 28

kerjasama (MoU), MoU tersebut dengan instansi seperti Sekolah, OPD, Bank

dan Kelurahan, sehingga realisasi sebesar 280% melebihi target 100% dan

capaian kinerja 280%;

o. Persentase Bhabinkamtibmas yang tergelar di kelurahan/ desa 38 orang,

terealisasi 101% dari target 48% dan capaian kinerja sebesar 211%. Jumlah

tersebut belum memenuhi jumlah personel Bhabinkamtibmas yang seharusnya

1 Bhabinkamtibams 1 kelurahan/ nagari;


p. Persentase penyelesaian permasalahan yang dilakukan Bhabinkamtibmas/

petugas Polmas terealisasi 98% dari target 80% dan capain kinerja 123%;

q. Jumlah komunitas masyarakat yang membantu tugas-tugas Kepolisian dalam

menciptakan Kamtibmas sebanyak 5 komunitas terdiri dari Gojek, Porbi,

Komunitas Forum Matic, Yamaha Vixion dan Komunitas Honda Payakumbuh,

sehingga realisasi kinerja 56% dari targer 100% dan capaian kinerja 56%;

r. Persentase penurunan korban meninggal dunia pada laka lantas sebanyak 5

kasus. Tahun 2018 ada 25 kasus dengankan tahun 2019 sebanyak 19 kasus,

sehingga realisasi capaian kinerja 12500% melebihi dari target 0,16% dan


s. Persentase penyelesaian kasus laka lantas sebanyak 129 kasus dari target kasus

152 kasus, sehingga capaian kinerja sebesar 85% dari targer 98,70% dan


t. Persentase penyelesaian tindak pidana sebanyak 423 kasus dari target 6 kasus,

sehingga capaian kinerja 6643% dari target 0,8% dan capaian kinerja

830323%.

2. Capaian indikator kinerja yang tidak dapat memenuhi target selama tahun 2019

adalah :

a. Persentase pemeliharaan Almatsus dari berbagai jenis pembiayaan tidak

tercapai dari target 100%, disebabkan karena anggaran pemeliharaan almatsus

tidak dianggarakan pada tahun 2019;

b. Persentase terpenuhinya kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Polri tidak tercapai

dari target kinerja sebesar 32%, disebabkan karena untuk pemenuhan Pegawai

Negeri Polri ditentukan oleh Polda Sumbar, namun upaya tetap dilakukan

dengan mengirimkan surat permintaan penambahan personil/ pegawai;

c. Persentase penurunan trend jumlah laka lantas tidak tercapai dari target

kinerja, pada tahun 2018 jumlah kasus 105 laporan, sedangkan tahun 2019 154

laporan, terjadi peningkatan 49 laporan/kasus. Penyebab meningkatnya

dikarenakan:

- Tingkat kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas;

- Voulme kendaraan setiap tahun meningkat;


- Kurangnya kontrol orang tua terhadap anak dibawah umur yang membawa

kendaraan pribadi.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas

adalah:

- Dikmas lantas ke sekolah-sekolah;

- Melakukan himbauan tertib belalu lintas terhadap masyarakat pengguna jalan;

- Meningkatkan penindakan terhadap pelanggar;

- Memasang spanduk dan himbauan ditempat yang rawan laka lantas.

B. Upaya / langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Polres

Payakumbuh untuk meningkatkatkan kinerjanya.

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang langkah/upaya Polres Payakumbuh

sebagai berikut :

1. Terhadap kinerja yang telah memenuhi/melampaui target tetap mempertahankan

bahkan akan meningkatkan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

antara lain mengoptimalkan kebijakan Polsek sebagai basis deteksi dini agar

semua kegiatan masyarakat dapat dipantau dan cepat diantisipasi dan

ditindaklanjuti jika terjadi permasalahan agar tidak menjadi permasalahan besar

yang berimplikasi kontinjensi. Melanjutkan program door to door Bhabinkamtibmas

serta program Tiada Hari Tanpa Silaturrahmi terus ditingkatkan supaya masyarakat

lebih dekat lagi dengan Polri dan mengajak masyarakat yang tergabung dalam

komunitas untuk bekerjasama dengan Polri dalam memelihara Kamtibmas. Selain

itu pemanfaatan kemajuan tehknologi untuk mempermudah akses masyarakat

dalam memberikan informasi kepada Polri terus akan ditingkatkansebagai bentuk

perwujudan pelayanan prima Polri terhadap masyarakat dan mewujudkan Polri

yang Promoter.

2. Terhadap program/kegiatan yang indikator kinerjanya masih belum memenuhi

target seperti jumlah trend laka lantas dalam kecelakaan lalu lintas Polres

Payakumbuh akan lebih memberdayakan fungsi dikmas lantas dan fungsi Binmas

81

untuk memberikan himbauan, arahan kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari

murid Taman Kanak

tertib berlalu lintasdan pemasangan spanduk, pembagian bosur kepada masyarakat

pengguna jalan, melakukan operasi zebra dan operasi simpatik

koordinasi dengan instansi terkait untuk mem

Demikian Laporan Kinerja

sebagai bahan pertanggung

masukan Pimpinan guna menentukan

capaian kinerja pada masa yang akan dat

LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 201

Payakumbuh, JanuariKEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH

DONY SETIAWAN, S.I.K., M.H.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP.

memberikan himbauan, arahan kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari

murid Taman Kanak-kanak sampai mahasiswa Perguruan Tinggi untuk m


pengguna jalan, melakukan operasi zebra dan operasi simpatik

koordinasi dengan instansi terkait untuk membudayakan tertib berlalu lintas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Payakumbuh

jawaban akuntabilitas Kinerja Polres Payakumbuh

menentukan arah kebijakan selanjutnya,

pada masa yang akan datang.

POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019

Januari 2020 KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH

K., M.H. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 79030905

memberikan himbauan, arahan kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari

kanak sampai mahasiswa Perguruan Tinggi untuk mematuhi


pengguna jalan, melakukan operasi zebra dan operasi simpatik serta melakukan

budayakan tertib berlalu lintas.

Polres Payakumbuh Tahun 2019

Polres Payakumbuh serta bahan

selanjutnya, untuk peningkatan


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SUMATERA BARAT

RESOR PAYAKUMBUH

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)

TAHUN 2019 POLRES PAYAKUMBUH


GET

REALI

SASI

CAPAI

AN

1 2 3 4 5



terpenuhinya sarana

prasarana meliputi




modern.



pembiayaan

100%

0% 0%






sumberdaya manusia,

anggaran dan sarana

prasarana.






Negeri Polri;






Rekrutmen Polri;




15

Perso

nel

32%

22%

100%

80%

120%

0%

273%

100%

125%

120%

0%

1240%

100%

156%





Payakumbuh.




dikecamatan;



Polsek;





Mantab Brata).

62%

50%

48%

100

%

160%

111%

101%

100%

259%

222%

211%

100%




masyarakat dengan

pelayanan Polri;


komplain masyarakat



pengawasan dan


Polres dan Polsek.

100

%

100

%

75%

110%

100%

110%

110%

100%

147%


Kamtibmas melalui




ke lintas sektoral;



ke fungsi lain.

30%

40%

363%

191%

1211%

477%








lainnya.

10

Mou

280% 280%

Tergelarnya







masyarakat.

a. Persentase




permasalahan yang


petugas Polmas;

c. Jumlah komunitas



dalam menciptakan

Kamtibmas.

48%

80%

9

Kom

unita

s

101%

98%

56%

211%

123%

56%





jumlah laka lantas;



pada laka lantas;


kasus laka lantas.

2,8

%

0,16

%

98,7

%

-1667%

1500%

6643%

-5952%

9375%

8303%


tindak pidana


tindak pidana

0,8

%

6643% 83032

%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)POLRES … · 1 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT RESOR PAYAKUMBUH LAPORAN KINERJA

Documents