LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2019€¦ · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) tahun 2019 dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan

LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2019

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PALANGKA RAYA


TAHUN 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………… i-ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………….. iii-v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ................................................................ 1 1.2 Dasar Hukum ................................................................. 3

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………. 4

1.4 Tugas, Fungsi dan Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya.............................................................................. 4

1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah ……………………… ……. 8

1.5.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) …………………. 8

1.5.2 Sarana dan Prasarana (asset) …………………… ….. 9

1.6 Struktur Organisasi ……………………………………… …… 11

1.7 Sistematika Penyusunan LKIP ....................................... 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

…………………………………………….. 15

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak ……………………………… ............................ 15

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD.............

………………………………………… ....................... 16

2.1.3 Strategi dan Kebijakan....................................... 18

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) …………………………….. 20

2.3 Rencana Kinerja Tahunan …………………….…………… 21

2.4 Perjanjian Kinerja ……………………………………………. 23


TAHUN 2019

2.4.1 Rencana Aksi ………………………………………….. 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga


…………………………………………… .............................. 30

3.1.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah……………. 30

3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun

2018…………………………………... ...................... 34

3.1.3 Membandingkan antara realisasi serta Capaian Kinerja

Tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun

terakhir ….……………………….. 36

3.1.4 Membandingkan antara Realisasi Kinerja sampai dengan

tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat

dalam dokumen Rencana

Strategis………………………………………………… 40

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini

dengan Standar Nasional (Jika Ada) ……………. 44

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau

Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

yang telah dilakukan ………………………. 46

3.1.7 Analisis atas efesiensi sumber daya ……………… 48

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian penyataan

kinerja……………………………………..48

3.2 Realisasi Anggaran...................................................... 52

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.................................................................... . 55

LAMPIRAN – LAMPIRAN


TAHUN 2019

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Lampiran 2 IKI

Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 5 Cascading

Lampiran 6 Rencana Aksi

Lampiran 7 Data Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja


TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, di

mana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja

sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi kepada instansi yang lebih tinggi.

Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara

pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan

dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP)

SAKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada

peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem

AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing – masing instansi

pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat

perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri

dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen

pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para

birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih

mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor

pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-

masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada

hasil (result oriented accountabillity), terutama berupa outcomes. Salah satu cara

yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan

adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja

instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan didasarkan

kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah menetapkan sasaran strategis di

instansi masing – masing dengan ukuran – ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Berbagai Peraturan Perundang – undangan yang saat ini telah mengharuskan

penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang – Undang Nomor 17 Tahun


TAHUN 2019

2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 32 Tentang

Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu

kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan

manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan

manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006.

Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan

Perundangan –undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja

menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan

pada outcomes (hasil), dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat

perhatian. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja

Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur

keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan

prioritas pembangunan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja

berdasarkan pada Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.


TAHUN 2019

Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Palangka Raya juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan

pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), mulai dari staf dan eselon IV

bertanggung jawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III

bertanggung jawab pada program dan kebijakan strategis Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Palangka Raya.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Palangka Raya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018;


TAHUN 2019

10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan


Palangka Raya Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 tahun

dalam mancapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan

kinerja setiap unit organisasi. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan

kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya. Identifikasi

Keberhasilan, Permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP), menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan datang. Dengan Pendekatan ini,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai proses evaluasi menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di Pemerintah untuk

meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.4. Tugas, Fungsi, dan Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka

Raya.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Palangka Raya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota

Palangka Raya Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,


TAHUN 2019

perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan lingkup Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Pengendalian Penduduk


Anak; dan

d. Pelaksanaan Administrasi lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan da Perlindungan Anak.



Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota

pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Perlindungan dan Tumbuh

Kembang Anak dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, menyelenggarakan

urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dengan Uraian tugas dan fungsi

masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47

tahun 2016 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya, terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas,

1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 15 (dua belas) Sub Bidang, dan 3 (tiga)

Sub Bagian, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka

Raya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan

tugas pembantuan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan


TAHUN 2019

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya,

menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan lingkup Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak;

2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak; dan

4. Pelaksanaan Administrasi lingkup Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan da

Perlindungan Anak.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,


Raya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat

mempunyai fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang

Perlindungan dan Tumbuh Kembang dan dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,

kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

3. Pembinaan dan Penataan organisasi dan tatalaksana;

4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;dan

5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

3. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan

pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk



TAHUN 2019

Anak lingkup penyuluhan dan penggerakan lingkup pengendalian

penduduk. Bidang Pengendalian Penduduk Mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program lingkup pengendalian

penduduk;

2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian penduduk

3. Pelaksanaan lingkup pengendalian penduduk

4. Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan

pengendalian penduduk; dan

5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup

pengendalian penduduk.

4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas


Perempuan dan Perlindungan Anak Lingkup Pengendalian Penduduk

dan mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis Bidang keluarga berencana,

ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana,

ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan

kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan, dan

kesejahteraan keluarga;

4. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan

pendistribusian alat kontrasepsi kota;

5. Pelaksanaan KB di Kota;

6. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kota;

7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga

berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga

berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.


TAHUN 2019

5. Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan

Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas


Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup kesetaraan gender dan

perlindungan hak perempuan. Mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program lingkup kesetaraan gender dan

perlindungan hak perempuan;

2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kesetaraan dan perlindungan

hak perempuan;

3. Pelaksanaan lingkup kesetaraan gender dan perlindungan hak

perempuan;

4. Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan

kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan ; dan

5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesetaraan

gender dan perlindungan hak perempuan.

6. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak

Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup

bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak dan mempunyai fungsi

1. Penyusunan dan perencanaan program lingkup perlindungan dan

tumbuh kembang anak;

2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perlindungan dan tumbuh

kembang anak;

3. Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggara lingkup

perlindungan dan tumbuh kembang anak; dan

4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup

perlindungan dan tumbuh kembang anak.

1.5. Sumber Daya Perangkat Daerah

1.5.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat

pendidikan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya.


TAHUN 2019

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2018

No Tingkat Pendidikan PNS Non PNS

Jumlah L P L P

1 SMP Sederajat - - - - -

2 SMA Sederajat 3 4 4 3 14

3 D3 - 3 - - 3

4 S1 9 18 3 5 34

5 S2 2 4 - - 6

6 S3 - - - - -

Uraian analisis kondisi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Palangka Raya berdasarkan tingkat pendidikan

berjumlah 58 (Lima Puluh Delapan) Orang

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2018

No Golongan L P Jumlah

1 Golongan II 1 1 2

2 Golongan III 11 23 34

3 Golongan IV 1 4 5

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan

di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palangka

Raya berjumlah 41 (Empat Puluh Satu) orang

1.5.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang

dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Raya.

Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki atau digunakan pada



Raya pada umumnya memadai. Sarana dan prasarana kerja yang

dimiliki, antara lain meliputi :


TAHUN 2019

1. Bangunan Kantor saat ini menggunakan fasilitas Pemerintah Kota

Palangka Raya, dimana merupakan kantor yang pernah

digunakan oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka

Raya.

Tabel 1.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Palangka Raya Tahun 2018

No Jenis Sarana dan

Prasarana

Kondisi Jumlah

Baik Rusak

I. Roda 4

1. Kendaraan Dinas Roda 4 2 Unit - 2 Unit

2. Bus (MUPEN, MUYAN dan MOLIN)

3 Unit - 3 Unit

II. Peralatan dan Mesin

1. Generator/Genset 1 Unit - 1 Unit

2. Roda 2 5 Unit - 5 Unit

3. Klotok + Mesin 2 Unit - 2 Unit

III. Peralatan Kantor

1. Mesin Ketik Portable 3 Unit - 3 Unit

2. Mesin Fotocopy 1 Unit - 1 Unit

5. Lemari Besi 14 Unit - 14 Unit

6. Filling Cabinet 12 Unit - 12 Unit

7. Lemari Kecil 4 Unit - 4 Unit

8. Brankas 2 Unit - 2 Unit

9. Palet Besi/Troli Berkas/Alkon

1 Unit - 1 Unit

IV. Alat Rumah Tangga

1. Lemari Kayu 9 Buah - 9 Buah

2. Rak Buku/Perpustakaan 2 Buah - 2 Buah

3. Meja Bunga/Meja Biro Kecil Jati

1 Buah - 1 Buah

4. Obygen Bed 69

Buah -

69 Buah

5. Tempat Tidur 1 Buah - 1 Buah

6. Meja Rapat Lipat 1 Buah - 1 Buah

7. Meja Rapat Biasa 2 Buah - 2 Buah

8. Kursi Rapat 30

Buah -

30 Buah

9. Kursi Tamu 3 Set - 3 Set

10. Kursi Putar 4 Buah - 4 Buah

11. Meja ½ Biro 8 Buah - 8 Buah

12. Gorden 6 Set - 6 Set

13. Lemari Es 1 Unit - 1 Unit

14. Mesin Potong Rumput 1 Unit - 1 Unit

15. AC 16 Unit - 16 Unit

16. Televisi 5 Unit - 5 Unit


TAHUN 2019

No Jenis Sarana dan

Prasarana

Kondisi Jumlah

Baik Rusak

17. UPS/Stabilizer 3 Buah - 3 Buah

18. CCTV 3 Set - 3 Set

19. Tangga Lipat 1 Buah - 1 Buah

20. Karpet Lantai 1 Buah - 1 Buah

21. Handycam 1 Unit - 1 Unit

22. Komputer PC 21 Unit - 21 Unit

23. Note Book 44 Unit - 45 Unit

24. Hardisk Eksternal 1 Unit - 1 Unit

25. Printer 20 Unit - 20 Unit

26. Meja Kerja 46 Unit - 46 Unit

27. Kursi Kerja 56 Unit - 56 Unit

28. LCD/OHP 1 Unit - 1 Unit

29. Kamera 4 Unit - 4 Unit

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Baik.

1.6. Struktur Organisasi

Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan


Palangka Raya mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Page 16


TAHUN 2019

BAGAN STURKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALANGKA RAYA

Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA DINAS

Drs. SAHDIN HASAN

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19591025 198610 2 003

BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN

DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Dra. NAUMI MEILANI

Pembina (IV/a)

NIP. 19640521 198603 2 007

SUB BAG PERENCANAAN DAN EVALUASI

EKA FITRIA KASIH, S.STP

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19830907 200112 2 001

SEKRETARIS

DENNIE H. SANGEN

Pembina (IV/a)

NIP. 19630403 198503 1 017

SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

YUMITAE, S.E


NIP. 19650215 199403 2 009

SUB BAG KEUANGAN DAN ASET

QADARIYAH, S.P


NIP. 19660312 199503 2 002

NIP

BIDANG PERLINDUNGAN DAN TUMBUH KEMBANG

ANAK

EMNESTININGSIH, S.E, S.Pd

Pembina

NIP. 19631028 198812 2 001

Seksi Pembinaan Kesetaraan Ber-KB

NATALINA RAHAYU, S.E


NIP. 19701218 199303 2 005

Seksi Tumbuh Kembang Anak

_____________________

Seksi Perlindungan Anak

PERSON, S.P


NIP. 19640923 198509 1 001

BIDANG KESETARAAN GENDER DAN

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

ELLYA ULFAH

Pembina (IV/a)

NIP. 19701223 200003 2 003

________________________

Pemantapan dan Standarisasi Lembaga Layanan

PP dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Drs. ANDEN


NIP. 19641221 199403 1 004

Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan

Kualitas

----------------------------------------------------

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

EDDY SUNARTO, S.H, M.M


NIP. 19671212 199303 1 016

Seksi Advokasi dan Penggerakan

M. Reza, SH

Penata (III/c)

NIP. 19851027 201001 1 006

Seksi Pemantapan Pelembagaan, Pemantauan dan

Evaluasi PUG

---------------------------------------

Seksi Pemantapan dan Stadarisasi Lembaga

Layanan & Kekerasan Terhadap Anak

HAMRANI

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19630407 198901 1 002

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB

SADEN, S.E


NIP. 196400420 199703 1 004

Seksi Pengendalian Penduduk & Informasi

Keluarga

AGUSTONI M. NGUTUS, S.E


NIP. 19710821 199903 1 007

Seksi Jaminan dan Pelayanan Ber-KB

________________________

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

HENNY LYANA,S.P, M.AP

Pembina (IV/a)

NIP. 19751025 199903 2 005

Page 17


TAHUN 2019

1.7. Sistematika Penyusunan LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya

Tahun 2019 di lakukan dengan menganalisa setiap Program dan Kegiatan yang di

laksanakan pada tahun 2019 yang berperan dalam merumuskan kembali atau

menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah

Kota Palangka Raya Tahun 2018-2019 menjadi sasaran yang lengkap dengan

Indikator Kinerjanya. Masing-masing kegiatan tahun 2020 yang sudah dilaksanakan

oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak di capai oleh Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Palangka Raya.

Adapun sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Tugas, Fungsi dan Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Plangka Raya

1.5. Sumber Daya Perangkat Daerah

1.6. Struktur Organisasi

1.7. Sistematika Penyusunan LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Palangka Raya

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga


Kota Palangka Raya

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Page 18


TAHUN 2019

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

2.4 Perjanjian Kinerja 2018

2.4.1 Rencana Aksi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Palangka Raya

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun 2018

3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian

Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa Tahun

Kinerja

3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan

tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang

Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

3.1.4 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini

dengan Standar Nasional (jika ada)

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan /Keegagalan atau

Peningkatan/Penurunan kinerja serta atlternative solusi

yang telah dilakukan

3.1.6 Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

3.1.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhaslan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

3.3 Analisa Capaian Kinerja

3.4 Strategi Pemecahan Masalah

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Page 19


TAHUN 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya mengacu

pada Visi dan Misi Walikota Palangka Raya

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,


Adapun Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya yaitu :

“TEWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA

YANG MAJU, RUKUN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA ”

Sedangkan Visi tersebut dituangkan dalam Misi Pembangunan Jangka

Menengah dalam RPJMD dimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada

Misi 2 (Kedua) Walikota Palangka Raya.

Misi yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

“Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen

MISI 2 (KEDUA) Masyarakat. Smart Sosciety

(Masyarakat Cerdas)”

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD

A. Tujuan

Tujuan merupakan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi dan

melaksanakan misi, karena tujuan yang baik dapat memberi gambaran apa

yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam masa 5 (lima) tahun ke

depan, maka ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Pengendalian

Page 20


TAHUN 2019

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Palangka Raya sebagai berikut :

TUJUAN :

“MEWUJUDKAN MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT DAN

BERDAYA SAING”

B. Sasaran

Sasaran yang terkait dengan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Palangka Raya adalah :

SASARAN :

TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Pada tabel berikut dapat dilihat hubungan antara tujuan dan Sasaran yang

akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,


Tahun 2019 adalah :

Page 21


TAHUN 2019

Tabel 2.1.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET

1.

Mewujudkan Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

TFR (Total Fertility Rate)

2,33

Page 22


TAHUN 2019

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Sebagai langkah untuk mewujudkan visi dan misi, dirumuskan beberapa

strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditentukan. Rumusan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Palangka Raya urusan tersebut antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB

2. Optimalisasi Peran Kelembagaan dalam Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga

3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah,

masyarakat dunia usaha dan media massa tentang pentingnya

pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan

4. Memperkuat lembaga/ jejaring PUG

5. Melakukan Pendampingan Teknis dalam penyusunan program,

kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan

dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

6. Memperkuat Sistem Penyediaan Pemuthairan dan Pemanfaatan

data pilah gender.

7. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan

berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. · Meningkatkan

advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga

pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan

khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan

perlakuan salah lainnya. · Memperkuat jejaring kelembagaan

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan,

pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan Bidang Keluarga

Berencana adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta

meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan :

1. Pengembangan Sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan

masyarakat

Page 23


TAHUN 2019

2. Pengembangan Model Kelembagaan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga

Arah kebijakan pembangunan yang dilakukan urusan Bidang Kesetaraan

Gender dan Perlindungan Anak dan Bidang Perlindungan dan Tumbuh

Kembang Anak adalah :

1. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan

masyarakat

2. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan

keluarga

3. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada:

Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG;

penguatan kelembagaan pengarustamaan gender; penyusunan

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di

perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG.

4. Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan

Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM

perempuan.

5. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan

termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

6. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban

kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan

wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas

pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang

pelayanan Perlindungan perempuan.

7. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian

Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi,

kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan

pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak

Anak.

8. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan fokus

pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait

perlindungan khusus kepada Perempuan dan anak

9. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk

Page 24


TAHUN 2019

1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengukuran keberhasilan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi

dan Misi Kepala Daerah periode 2018-2023 tercermin dari capaian Indikator

Kinerja Utama yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Palangka Raya Tahun 2019 dengan mengacu pada Sasaran Strategis RPJMD,

sebagai implementasi dari pencapaian sasaran tersebut telah menetapkan sasaran

dan Indikator Kinerja. Untuk mencapai Sasaran Strategis SOPD ditetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALANGKA RAYA

NO.

SASARAN IKU FORMULA PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1. Terkendalinya

Laju

Pertumbuhan

Penduduk

TFR

(Total

Fertility

Rate)

TFR =5Σ 𝐴𝑆𝐹𝑅 𝑖7𝑖

ASFRi = 𝑏𝑖𝑃𝑖𝑓 x K TFR = Angka Kelahiran Total

ASFR = Angka Kelahiran Menurut

Kelompok Umur

bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada

kelompok umur i pada tahun tertentu

pi = Jumlah penduduk perempuan

kelompok umur i pada

pertengahan tahun yang sama

i = kelompok umur (i=1 untuk

kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7

untuk kelompok

umur 45-49

K = bilangan konstanta biasanya 1000

Dinas

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak Kota

Palangka Raya

Surat

Keputusa

n Kepala

Dinas

Pengendal

ian

Penduduk

dan KB,

Pemberda

yaan

Perempua

n dan

Perlindun

gan Anak

Kota

Palangka

Raya

Nomor :

411.1/

54.a/DIS

DALDU

KKBP3A/

TAHUN

2019

Page 25


TAHUN 2019

1.3. Rencana Kinerja Tahunan

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target

kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah, ini bisa dimaknai bahwa

target pencapaian tahunan adalah merupakan bagian dari target yang lebih strategis

seperti pencapaian target jangka menengah (5 Tahunan) Tabel di bawah ini berisi

indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran dalam 5 tahun periode RPJMD. Setiap

sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Secara konkret Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga


dapat dilihat pada Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kota Palangka Raya Tahun 2019.

Tabel 2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2019

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SASARAN Target PROGRAM

PAGU

1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

TFR (Total Fertility Rate) IKU

2,33 Program Keluarga Berencana

2.670.891.950,00

Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun

14,71

Rata-Rata usia kawin pertama

21

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) %

7,82

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %

16,33

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun

73,82

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan

90

Page 26


TAHUN 2019

obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa

35

Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I

5,62

Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

76,5

Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

76,5

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri

11,5

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB

10 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak

171.757.600,00

Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan

1:1

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

1

Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

1

Page 27


TAHUN 2019

Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu

100 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

115.183.674

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

144.437.122

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

600.000.000

Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

100 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

145.948.650

1.4. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam jangka menengah

sebagaimana yang di uraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2019 yang

merupakan perjanjian kinerja antara pimpinan (Walikota) dengan Bawahan

(DISDALDUKKBP3A) Terlampir.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji pimpinan instansi dalam

melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana di dalamnya menjanjikan

atau menetapkan sasaran, Indikator Kinerja, dan Target/rencana capaiannya serta

anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/Kegiatan.

Page 28


TAHUN 2019

Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap dalam

kegiatan. Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur

apakah program dan kegiatan yang telah di tetapkan dapat di laksanakan serta untuk

mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah di tetapkan

Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga


Tahun Anggaran 2019 dapat di Lihat Pada Tabel. 2.4

Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Target 2019

1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

TFR (Total Fertility Rate) IKU 2,33

Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun 14,71

Rata-Rata usia kawin pertama 21

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) %

7,82

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %

16,33


73,82

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

90

Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa

35

Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I 5,62

Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 76,5

Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 76,5


11,5


10


1:1


1

Page 29


TAHUN 2019


1

Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu

100

Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

100

1.4.1. Rencana Aksi

Untuk mencapai target yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, maka Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Palangka Raya membuat Rencana Aksi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Sasaran Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan


Palangka Raya, Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka

Raya Tahun 2018-2023, maka dari itu dibuatlah Rencana Aksi atas Perjanjian

Kinerja setelah perubahan sasaran yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama.

Page 30


TAHUN 2019

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya

Periode Tahun 2019

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGE

T PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN

OUTPUT KEGIATA

N TARGET

TARGET REALISASI (%) PENANGGUNG

JAWAB I II II IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7

1.



Persentase (%)

2,33 Program Keluarga Berencana

2.670.891.950 Pengadaan Implan

Removal KIT (DAK) 104.000.000

Implant Removal KIT 32 Paket 80 - - -

DISDALDUKKBP3A

Pengadaan IUD KIT (DAK) 511.000.000 IUD KIT 115 Paket - - 80 -

Pengadaan Personal Computer

100.000.000 Personal Computer 4 unit 100 - - -

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK) 592.900.000

Balai Penyuluh Aktif

5 Kecamatan 50 100 - -

Pelayanan Tim KB Keliling Tingkat Kota Palangka Raya

68.000.000

Masyarakat Kota Palangka Raya

15 kali/Pelayanan 50 70 100 -

Kegiatan Integritas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (DAK) 505.700.000

Pokja Kampung KB yang sudah terbentuk

5 Kecamatan 50 100 - -

Kegiatan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Klinik KB (DAK) 72.320.000

Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi 111 Klinik 70 100 - -

Pengembangan Gudang Alat dan Obat kontrasepsi

100.000.000 Rehab Gudang Alat dan

1 paket - 100 - -

Page 31


TAHUN 2019

Obat Kontrasepsi

Pengadaan KIE KIT 195.000.000 Tersedianya KIE KIT

60 Paket - 80 - -

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

35.000.125

Pembinaan PIK Remaja /Mahasiswa

35.000.125

Pembinaan PIK Remaja

4 Kali 12 89 90 100

Program Kesehatan Reproduksi bagi Remaja

14.999.875 Peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi bagi Remaja

14.999.875 Meningjatkan Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi ejak dini

75 orang 100 - - -

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

125.498.225 Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk

12.510.750 Sosialisasi kebijakan Program dan Kegiatan Pengendalian

1 Tahun 54 70 100 -

Pemutahiran Data Keluarga

34.186.050 Terlaksana Pemutahiran Data Keluarga

Data 1 Tahun

71 100 - -

Pembinaan Kampung KB

18.740.625

Terwujudnya Kampung KB yang

6 Kelurahan Kampung KB/180

48 67 83 100

Page 32


TAHUN 2019

Mandiri orang

Pertemuan Forum IpeKB Kota Palangka Raya

28.600.225

Terlaksananya Pertemuan IpeKB Tk. Kota P. Raya

4 kali 28 54 77 100

Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB)

31.461.200 Terlaksananya Pembinaan IMP (PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB

150 orang 52 75 100 -

Program

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

124.735.575 Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan

41.185.575 Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

5 Kelurahan

- 100 - - DISDALDUKKBP3A

Pendukung Kegiatan Hari Anak Nasional

53.021.500 Kegiatan Hari Anak terlaksana dengan baik

1 tahun - - 100 -

Pelatihan Konveksi Hak Anak

30.528.500 Tersedianya Kebijakan yang berpihak kepada anak sesuai dengan Konveksi

50 orang - 100 - -

Page 33


TAHUN 2019

Hak Anak

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

142.631.250 Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Penguatan Jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

70.622.000

Peningkatan Kualitas Tenaga/Petugas P2TP2A

30 rang/ 5 Kelurahan

100 - - -

Kegiatan Pelatihan Aktivis/Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

23.487.250

Tersedianya Kader yang berkualitas dalam Perlindungan Anak di Masyarakat

50 orang - 100 - -

Peningkatan Pengetahuan tentang penanganan anak berkebutuhan khusus sosialisasi tentang bahaya traficking anak

48.522.000 Terwujudnya Lingkungan Ramah anak di sekolah

4 kegiatan

100 - - -

Page 34


TAHUN 2019

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban

suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang merupakan

istrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis yang merupakan langkah awal

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintahan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya

dalam melaksanakan program, kebijakan dan semua kegiatan dengan mengacu pada

Rencana Strategis 2018-2023, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan program kebijakan dan kegiatan tahun 2019 diukur dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

sasaran.

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut :

Page 35


TAHUN 2019

Tabel 3.1.1 TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

No. Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2018

Tahun 2019

Target Akhir RPJMD Tahun

2023

Capaian s/d Tahun 2018 Terhadap tahun

2023 Target Realisasi

Realisasi

Capaian (%)

1. TFR (Total Fertility Rate) IKU

2,35 2,33 2,34 99% 2,23 95%

2. Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun

14,49 14,71 14,25 96% 16,67 85%

3.

Rata-Rata Usia Kawin Pertama di bawah 20 tahun

20 21 21 100 21 100%

4.

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Ummet Need)

8 7,82 8,72 89% 6,37 73%

5.

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

14,3 16,33 16,28 99% 17,56 92%

6.


71,48 73,82 83,71 113% 85,50 97%

Page 36


TAHUN 2019

No. Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2018

Tahun 2019

Target Akhir RPJMD Tahun

2023

Capaian s/d Tahun 2018 Terhadap tahun

2023 Target Realisasi

Realisasi

Capaian (%)

7. Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

90 90 90 100% 90 100%

8. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

35 35 40 114% 80 50%

9. Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I

5,92 5,68 3,47 163% 4,43 127%

10. Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

75,5 76,5 76,00 99% 70 92%

11. Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

75,5 76,5 76,00 99% 81,5 93%

12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

10 11,5 11,1 96% 20 55,5%

Page 37


TAHUN 2019

yang ber- KB Mandiri 13. Persentase Perangkat

Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB

4,17 10 62 620% 100

62%

14. Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan

1:1,43 1:1 0,70 70% 1 70%

15. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

1 1 1 100% 1 100%

16. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

0,6347 1 1 100% 1 100%

17. Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu

100 100 100 100 100 100%

Page 38


TAHUN 2019

18. Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu

100 100 100 100% 100% 100%

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Pada Sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja organisasi. Capaian Kinerja pada Tahun 2019 Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut di lakukan analisis capaian kinerja

dengan menggunakan tabel berikut :

Tabel 3.1.2

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No. Sasaran Indikator Sasaran

Tahun 2019

Target Realisasi Realisasi Capaian (%)

1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk TFR (Total Fertility Rate) IKU 2,33 2,34 99%


14,71 14,25 96%

Page 39


TAHUN 2019

3. Rata-Rata Usia Kawin Pertama di bawah 20 tahun

21 21 100%

4. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Ummet Need)

7,82 8,72 89%

5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

16,33 16,28 99%

6. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun

77,82 83,71 113%

7.

Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

90 90 100%

8. Cakupan Remaja Dalam Pusat

Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

35 40 114%

9. Keluarga Sejahtera dan

Prasejahtera I 5,68 3,47 163%

10. Cakupan Bina Keluarga Balita

(BKB) ber-KB 76,5 76 99%

11. Cakupan Bina Keluarga Remaja

(BKR) ber-KB 76,5 76 99%

12.


11,5 11,1 96%

Page 40


TAHUN 2019

13.


10 62 620%

14. Rasio Petugas Pembantu KB Desa

(PPKBD) setiap Desa/Kelurahan 1 : 1 0.70 70%

15.


1 1 100%

16. Cakupan penyediaan Informasi

Data Mikro Keluarga di setiap desa 1 1 100%

17.

Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu

100 100 100%

18.


100 100 100%

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya

pada tahun 2019 dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada lalu atau Tahun 2018 dapat di lihat berdasarkan tabel sebagai berikut :

Page 41


TAHUN 2019

Tabel. 3.1.3 Perbandingan antara target tahun ini dengan tahun lalu

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 2018 Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019

1. TFR (Total Fertility Rate) IKU

%

2,35 2,35 2,33 2,34 99%


%

14,49 14,49 14,71 14,25 96%

3. Rata-Rata Usia Kawin Pertama di bawah 20 tahun

%

20 20 21 21 100%

4. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Ummet Need)

Usia/Tahun 8 8 7,82 8,72 89%

5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

%

14,3 14,3 16,33 16,28 99%

6.


%

71,48 71,48 73,82 83,71 113%

Page 42


TAHUN 2019

7.

Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

%

90 90 90 90 100%

8.

Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

%

30 30 35 40 114%

9.

Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I

%

5,92 5,92 5,68 3,47 163%

10.

Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

%

75,5 75,5 76,5 76,00 99%

11.

Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

%

75,5 75,5 76,5 76,00 99%

12.


%

10 10 11,5 11,1 96%

13.


%

4,17 4,17 10 62 620%

Page 43


TAHUN 2019

14.


%

1 : 1,43 1 : 1,43 1 : 1 0,7 70%

15.


Jumlah

1 1 1 1 100%

16.


Jumlah

0,6347 0,6347 1 1 100%

17.


%

100 100 100 100 100%

18.


100 100 100 100 100%

Page 44


TAHUN 2019

3.1.4 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis

Perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018- 2023 dan RENSTRA Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 maka target

capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya

telah tercapai sesuai dengan target capaian kinerja yang di tetapkan dalam RPJMD dan RENSTRA Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dapat di lihat tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis

No Indikator Kinerja

Program (outcame)

Capaian Kinerja

Tahun 2018 (Sejak melaksanakan tugas sebagai

kepala daerah Tahun 2018 Tahun 2019

Kondisi Kerja pada Akhir Periode RPJMD (sampai pada masa akhir

jabatan tahun 2023)

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.

TFR (Total Fertility

Rate) IKU 2,35 2,35 100 2,35 2,35 100 2,33 2,34 99 2,23

2,34 95

2.

Cakupan PUS yang

istrinya dibawah usia

20 tahun 14,49 14,49 100 14,49 14,49 100 14,71 14,25 96

16,67 14,25 85

Page 45


TAHUN 2019

3.

Rata-Rata Usia

Kawin Pertama di

bawah 20 tahun

20 20 100 20 20 21 21 100 22

21 95

4.

Cakupan PUS yang

ingin ber KB tidak

terpenuhi (Ummet

Need)

8 8 100 8 8 7,82 8,72 89 6,37

8,72 73

5.

Persentase

Penggunaan

Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP)

14,3 14,3 100 14,3 14,3 16,33 16,28 96 17,56

16,28 92

6.

Angka Pemakaian

Kontrasepsi/CPR

bagi perempuan

menikah usia 15-49

tahun

71,48 71,48 100 71,48 71,48 73,82 83,71 113 85,50

83,71 97

7.

Cakupan

Ketersediaan dan

distribusi alat dan

obat kontrasepsi

untuk memenuhi

permintaan

masyarakat

90 90 100 90 90 90 90 100 90

90 100

8.

Cakupan Remaja

Dalam Pusat

Informasi dan

30 30 100 30 30 35 40 114 70

40 50

Page 46


TAHUN 2019

Konseling

Remaja/Mahasiswa

9.

Keluarga Sejahtera

dan Prasejahtera I 5,92 5,92 100 5,92 5,92 100 5,68 3,47 163 4,67 3,47 127

10. Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

75,5 75,5 100 75,5 75,5 76,5 76,00 99 70 76,00 92

11. Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

75,5 75,5 100 75,5 75,5 76,5 76,00 99 81,5 76,00 93

12.


10 10 100 10 10 11,5 11,1 96 20 20 55,5

13.


4,17 4,17 100 4,17 4,17 10 62 620 100 62 62

14.


1 : 1,43 1 : 1,43 100 1 : 1,43 1 : 1,43 1 : 1 0,70 70 1 : 1 0,70 70

15.

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan

1 1 100 1 1 1 1 100 1 1 100

Page 47


TAHUN 2019

pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

16.


0,6347 0,6347 100 0,6347 0,6347 1 1 100 1 1 100

17.


100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

18.


100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Page 48


TAHUN 2019

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

(Jika Ada)

Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya belum dapat

menyajikan Data Capaian Kinerja dengan Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini

dengan Standar Nasional.

Page 49


TAHUN 2019

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan

Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau

tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam Laporan ini Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Palangka Raya melakukan Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian

Kinerja. Dalam Pencapaian Indikator Kinerja disajikan data berdasarkan Indikator

Sasaran yang terdapat dalam RPJMD.

Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja berdasarkan Kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya sangat

ditentukan oleh optimalisasi penggunaan anggaran Tahun 2019 dengan penyerapan

anggaran tahun 2019 hanya mencapai 60%. Dari Pencapaian Kinerja dapat terlihat

bahwa indikator kinerja 60% yang sudah berhasil mencapai target yang telah

ditetapkan. Hal ini dapat terlihat dalam tabel pencapaian indikator diatas. Dari

beberapa Indikator Kinerja tersebut dapat diuraikan sbb:

Analisa : Faktor Penunjang Keberhasilan : 1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate per WUS 2,34 tahun 2019 dari

perhitungan tersebut diatas menunjukkan belum mencapai target tahun 2019

tetapi sudah menunjukkan angka bahwa DISDALDUKKBP3A Kota Palangka Raya

sudah mampu mengendalikan angka kelahiran.

2. Kegiatan Pelayanan KB yang dilaksanakan secara gratis kepada masyarakat

melalui kampung KB serta adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Pusat melalui dana APBD dan DAK.

3. Adanya sosialisasi yang dilaksanakan tahun 2019 mengenai Stop KDRT dan

peran serta dari satgas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

perempuan dan Anak) yaitu wadah yang menangani kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak di Kota Palangka Raya sehingga setiap kasus yang

dilaporkan mendapat penanganan dari petugas-petugas di P2TP2A.

4. Adanya kerjasama antara P2TP2A dengan seluruh Pihak Kepolisian di Kota

Palangla Raya, sehingga penyelesaian setiap kasus dapat dilakukan secara

cepat.

Page 50


TAHUN 2019

5. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat setelah gencarnya sosialisasi

mengenai KDRT yang dulunya kurangnya kepedualian masyarakat untuk

melakukan pengaduan kasus KDRT karena masih adanya image masyarakat

terhadap masalah KDRT hanyalah masalah rumah tangga yang harus

diselesaikan dalam rumah tangga dan dianggap tabu, bukan untuk dipublikasikan.

Hal tersebut sudah bergeser menjadi semakin peduli sehingga setiap kasus yang

terjadi dimasyarakat dapat terselesaikan dalam segi pelayanan terhadap kasus

sudah mencapai 100%.

Analisis Program/Kegiatan yang menjadi Penyebab Kegagalan atau Penurunan

Kinerja berdasarkan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Palangka Raya adalah secara umum dapat di

realisasikan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan dalam rencana

strategis, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan yang dihadapi.

Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah:

Analisa :

Faktor Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja adalah :

1. Pada Program Keluarga Berencana Realisasi Keuangan hanya terserap 37%

disebabkan adanya anggaran SILPA DAK Tahun 2018 yang Melekat di DPPA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dan hanya berupa angka

pada Program Keluarga Berencana Kegiatan Pelayanan Tim KB Keliling Tingkat

Kota Palangka Raya yang tidak bisa direalisasikan sehingga mempengaruhi

tingkat serapan realisasi anggaran tahun 2019.

2. Perlu peningkatan pembangunan berkelanjutan yang bersentuhan secara

langsung dengan perempuan dengan muatan ketrampilan dan kecakapan hidup

perempuan.

3. Belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian Indikator

Kinerja.

Alternative/solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut

yaitu :

- Melakukan Evaluasi program dan kegiatan sehingga menunjang keberhasilan

dalam mencapai indikator kinerja. Adanya komitmen bersama agar bekerja secara

maksimal dan tepat sasaran sehingga kinerja SOPD dapat tercapai sesuai dengan

target.

Page 51


TAHUN 2019

- Melakukan Sosialisasi dan kerjasama dengan beberapa institusi pemerintah

walaupun terbatas guna meningkatkan kesejahteraan dan melindungi perempuan

dan anak-anak dari berbagai tindakan ekspolitasi dan diskriminasi termasuk

kekerasan.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Sumber Daya Aparatur :

a. Adanya penempatan sumberdaya aparatur sesuai bidang tugas

berdasarkan kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan

kinerja.

b. Dibutuhkan sumber daya aparatur yang berkualitas termasuk didalamnya

disiplin untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sehingga

walaupun miskin struktur tetapi kaya fungsi.

2. Sumber Dana :

a. Kebutuhan akan keuangan sangat menunjang keberhasilan dalam rangka

pencapaian kinerja yang maksimal.

b. Penyerapan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan harus dilaksanakan seefisien mungkin agar tidak akan terjadi

pemborosan anggaran yang tidak sesuai dengan target kinerja.

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka di lakukan beberapa

program dan kegiatan. Semua Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Palangka Raya Tahun 2019, memiliki andil besar dalam mendukung pencapaian

kinerja. Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Palangka Raya dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.7

Program dan Kegiatan Prioritas DISDALDUKKBP3A Tahun 2019 yang mendukung

pencapaian Indikator Kinerja

N TUJUAN SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN

Page 52


TAHUN 2019

O STRATEGIS

KINERJA SASARAN

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Mewujudkan Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.



Program Keluarga Berencana

Pengadaan Implan Removal KIT

Pengadaan IUD KIT

Pengadaan Personal Computer

Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Pelayanan Tim KB Keliling Tingkat Kota Palangka Raya

Kegiatan Integritas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (DAK)

Kegiatan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi ke Klinik KB

Pengadaan KIE KIT

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi bagi Remaja

Sosialisasi tentang Bahaya Penyakit Menular Seksual pada Remaja dalam rangka Bulan

Page 53


TAHUN 2019

Peduli Kespro

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Pembinaan PIK Remaja/ Mahasiswa

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk

Pemutahiran Data Keluarga

Pembinaan Kampung KB

Pertemuan Forum IpeKB Kota Palangka Raya

Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB)

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Peningkatan Gugus Tugas (KLA)

Kegiatan Advokasi dan Penguatan Kelembagaan PUG

Program Perlindungan

Page 54


TAHUN 2019

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Perempuan terhadap tindak kekerasan

Pendukung Kegiatan Hari Anak Nasional

Pelatihan Konveksi Hak Anak

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Penguatan Jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

Kegiatan Pelatihan Aktivis/Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Peningkatan Pengetahuan tentang penanganan anak berkebutuhan khusus sosialisasi tentang bahaya traficking anak

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Peningkatan Tim Penggerak PKK

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong

Pendidikan dan Ketrampilan

Ketahanan Pangan, sandang dan papan

Pembinaan

Page 55


TAHUN 2019

Kesehatan dan Pe;lestarian Lingkungan

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka

Raya di mana pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 12 Program dan 53 Kegiatan yang

mendukung pencapaian Kinerja dengan capaian kinerja realisasi Fisik 82% dan realisasi

keuangan/anggaran sebesar 60%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPPA SOPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga


Tahun 2018, Pagu Anggaran Belanja sebesar Rp 11.636.386.281,70 dengan rincian

Belanja terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.030.656.152,70 (Enam Milyar Tiga Puluh

Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah Tujuh

Puluh Sen) dengan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 3.424.534.202 (Tiga Milyar

Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua

Ratus Dua Rupiah) atau realisasi fisik sebesar 57%

- Belanja Langsung Sebesar Rp. 5.605.730.129,00 (Lima Milyar Enam Ratus Lima

Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)

termasuk dana DAK Fisik, Dana DAK Non Fisik dengan Realisasi Keuangan

sebesar Rp. 3.606.864.501,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Juta Delapan

Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) atau sebesar 60%.

Berikut disampaikan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka

Raya Tahun 2019 :

REALISASI BELANJA PROGRAM / KEGIATAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

NO PROGRAM PAGU ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp)

REALISASI CAPAIAN

Page 56


TAHUN 2019

(%)

1 2 3 4 5

I. Belanja Tidak Langsung 6.030.656.152,70 3.424.534.202 57%

II. Belanja Lansung 5.605.730.129,00 3.606.864.501,00 64%

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.454.962.185,00 1.332.603.140,00 92%

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

72.000.000,00 71.449.000,00 99%


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

62.882.669,00 61.068.850,00 97%

4. Program Keluarga

Berencana

2.670.891.950,00 986.731.475,00 37%

5. Program Keserasian

Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan

Perempuan

153.531.450,00 145.948.650,00 95%

6. Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

40.050.000,00 39.868.875,00 100%


Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

124.735.575,00 115.183.674,00 92%

8. Program Pembinaan

Peran serta masyarakat

dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri

70.878.075,00 67.944.475,00 96%


Peran Perempuan di

Pedesaan/Kelurahan

600.000.000,00 533.260.390,00 89%

10. Program Pengembangan 171.757.600,00 148.217.850,00 86%

Page 57


TAHUN 2019

Bahan Informasi tentang

Pengasuhan dan

Pembinaan tumbuh

kembang anak

Jumlah BTL + BL 11.636.386.281,00 7.031.398.703,00 60%

Page 58


TAHUN 2019

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang tersusun ini merupakan media

pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan Penyelenggaraan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Palangka Raya selama tahun 2019. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan

keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan intropeksi dan refleksi untuk membuat

langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya di susun

sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Nomor 53 Tahun 2014 dari peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) telah melaksanakan 12 Program dan 53 kegiatan

pada tahun 2019 yang bersumber dari dana APBD Kota Palangka Raya dan DAK Fisik dan

Non Fisik dengan tingkat capaian sebesar 60%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka

Raya ini di harapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai pada tahun

2019 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Palangka Raya, diharapkan LKIP ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan Evaluasi Kinerja

Pemerintah untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan

kegiatan serta berbagai kebijakan yang diperlukan untuk masa yang akan datang.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALANGKA RAYA,

Drs. SAHDIN HASAN Pembina Utama Muda

NIP. 19640923 199203 1 006

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2019€¦ · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) tahun 2019 dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan

Documents