LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jl. Soekarno-Hatta No. 576 Bandung

2016

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR...................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... iii DAFTAR TABEL ........................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... I-1

1.1 Latar Belakang ........................................................................... I-1 1.2 Tujuan ........................................................................................ I-1 1.3 Dasar Hukum ............................................................................. I-1 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................... I-2 1.5 Isu Strategis ............................................................................... I-2 1.6 Sistematika Penyajian ............................................................... I-3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................. II-1 2.1 Rencana Stratejik ...................................................................... II-1 2.2 Perjanjian Kinerja ...................................................................... II-3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ III-1 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .................................................. III-1 3.2 Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis... III-3 3.5 Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi ................................ III-19

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... IV-1

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 iii

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 3.1 Sistem Lakip & Pola Penetapan Indikator Kinerja........................ III-2

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 iv

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2 Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2016 .............................. II-3 Tabel 3.1 Skala Penilaian Capaian Kinerja Sasaran .................................. III-3 Tabel 3.2 Rekapitulasi Rasio Elektrifikasi Jawa Barat per Kabupaten/Kota

Tahun 2016 .................................................................................

III-4 Tabel 3.3 Perhitungan Jumlah Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan

Terbarukan 2016 .........................................................................

III-6 Tabel 3.4 Luas Zona Aman pada CAT di Jawa Barat ................................. III-12 Tabel 3.5 Target dan Realisasi Pendapatan Bidang Energi dan Sumber

Daya Mineral Tahun 2016 ............................................................

III-16 Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis .................. III-19 Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap

Pencapaian Sasaran Strategis .....................................................

III-20 Tabel 4 Rekapitulasi Capaian Sasaran Strategis Dinas ESDM Tahun

2016 ..............................................................................................

IV-1

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya untuk

menciptakan Good Governance, dimana sistem pengelolaan pemerintahan harus

didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah

(SKPD) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk

disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Negara PAN dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan LKIP adalah:

Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.3. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Jawa Barat Tahun 2013-2018;

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 I-2

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelarasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018 Dengan Kebijakan Nasional;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Jawa Barat;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25

Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan

Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2009, mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas

otonomi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Jawa Barat mempunyai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana diatur dalam

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Dalam menyelenggarakan tugas

pokok tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

Perumusan dan penetapan kebijakan teknis energi dan sumberdaya mineral;

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan, listrik dan pemanfaatan energi, mineral,

geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bina usaha dan kerjasama;

Penyelenggaraan fasilitasi urusan energi dan sumber daya mineral meliputi listrik dan

pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas serta bina

usaha dan kerjasama;

Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

1.5 Isu Strategis

Isu strategis merupakan isu paling pokok yang tidak hanya berupa permasalahan namun

juga bersifat aktual dan mendesak. Isu Strategis ini akan menjadi perhatian dalam

pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Jawa Barat untuk lima tahun ke

depandan tentunya mendukung penanganan isu strategis Provinsi Jawa Barat

sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD 2013-2018 dimana yang terkait dengan bidang

energi dan sumberdaya mineral adalah sebagai berikut :

a. Pengangguran dan ketenagakerjaan. Sektor ESDM memiliki potensi penyerapan

tenaga kerja yang besar untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan

ketenagakerjaan.

b. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur. Rendahnya pelayanan infrastruktur

wilayah yang meliputi aspek transportasi, aspek sumber daya air, listrik perdesaan,

dan persampahan harus segera diatasi. Sedangkan aspek listrik perdesaan memiliki

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 I-3

tingkat pelayanan/rasio elektrifikasi rumah tangga yang belum optimal, karena akses

listrik masyarakat di daerah perdesaan masih rendah.

c. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province.

Tingginya pertumbuhan penduduk dan kegiatan investasi (industri dan jasa)

mendorong meningkatnya alih fungsi lahan di Jawa Barat untuk permukiman dan

pembangunan infrastruktur ekonomi. Perkembangan yang terjadi mendorong

dilakukannya eksploitasi air tanah.

d. Ketersediaan energi dan pengembangan energi baru terbarukan, ketergantungan

terhadap sumber energi masih besar baik dari sektor industri, rumah tangga dan

komersial. Namun kondisi kenaikan harga BBM berimplikasi terhadap jaminan

kelangsungan pasokan energi di Jawa Barat.

e. Adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim, meliputi gerakan tanah,

banjir dan gempa serta pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi masih

belum dapat ditangani secara berkelanjutan.

Dengan memperhatikan permasalahan pelayanan Dinas ESDM terkait visi dan misi

gubernur terpilih, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, Renstra Kementrian

ESDM, dan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat, maka dapat ditentukan isu strategis

sebagai berikut:

1. Cakupan dan akses masyarakat terhadap infrastruktur ketenagalistrikan

2. Diversifikasi dan konservasi energi

3. Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi

4. Kelancaran distribusi dan niaga migas

5. Pendayagunaan dan konservasi air tanah

6. Nilai tambah produk sumber daya mineral

7. Mitigasi bencana alam dan perlindungan lingkungan geologi

1.6 Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat ini disusun berdasarkan lampiran II

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

2016.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 I-4

Dinas ESDM, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil

pengukuran kinerja serta realisasi anggaran yang digunakan.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas capaian

kinerja Dinas ESDM serta langkah di masa mendatang untuk yang

akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 II-1

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

a. Visi dan Misi

Dalam mendukung visi Jawa Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Jawa Barat sebagai perangkat daerah menetapkan visi yang berkaitan dengan

pengelolaan energi dan sumberdaya mineral, sebagai berikut:

“Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan

Masyarakat”

Penjelasan Visi tersebut :

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas

cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.

2. Sumber Daya Mineral adalah sejumlah tertentu bahan yang dijumpai di

permukaan dan bawah permukaan bumi yang memenuhi kriteria layak tambang

dalam bentuk unsur kimia atau senyawanya, termasuk di dalamnya mineral

logam, mineral non logam, batuan, dan air tanah.

3. Kemajuan Masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat Jawa Barat

secara optimal, dinamis, dan berkesinambungan melalui kontribusi bidang energi

dan sumber daya mineral mampu meningkatkan produktivitas, daya saing,

kemandirian, ketrampilan dan inovasi.

4. Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu kondisi dimana seluruh masyarakat

Jawa Barat dapat merasakan nilai tambah atas potensi energi dan sumberdaya

mineral yang terdapat di wilayah Jawa Barat baik secara langsung maupun tidak

langsung.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Provinsi Jawa Barat yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas. Dengan adanya misi

diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal

organisasi, mengetahui peran dan program-program pembangunan serta hasil yang

ingin diperoleh di masa yang akan datang. Misi Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Jawa Barat tahun 2013–2108 adalah:

1. Mewujudkan ketahanan energi;

2. Meningkatkan pendayagunaan dan konservasi sumber daya mineral;

3. Mengoptimalkan dukungan investasi dan pendapatan bidang energi dan sumber

daya mineral;

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama bidang energi dan sumber

daya mineral.

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 II-2

Adapun beberapa definisi dari misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ketahanan Energi adalah kondisi terpenuhinya energi bagi kebutuhan seluruh

masyarakat Jawa Barat yang cukup dan merata secara berkelanjutan dan tepat

waktu dengan harga yang wajar.

Pendayagunaan Sumber Daya Mineral adalah upaya penataan, penyediaan,

penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya mineral secara

optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Konservasi Sumber Daya Mineral adalah upaya pelestarian dan perlindungan

sumber daya mineral melalui pemanfaatan secara bijaksana untuk menjamin

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan

kualitas nilai dan keanekaragamannya.

b. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan (Tahun 2013 -

2018) adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat dan peningkatan

konservasi energi;

2) Terwujudnya peningkatan pemanfaatan potensi migas dan panas bumi;

3) Terwujudnya peningkatan pendayagunaan dan konservasi potensi sumber daya

mineral dan air tanah;

4) Terwujudnya mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan geologi;

5) Terwujudnya optimalisasi investasi, pendapatan dan kesempatan kerja di bidang

energi dan sumber daya mineral;

6) Meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

7) Optimalisasi kerjasama bidang energi dan sumber daya mineral;

c. Program

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis

sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengacu kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018 antara lain adalah :

1. Pembinaan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi;

2. Pembinaan dan pengembangan sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah;

3. Pengembangan Panas Bumi dan Migas;

4. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;

5. Peningkatan Kesempatan Kerja;

6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum;

9. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 II-3

10. Pembinaan Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Aparatur;

11. Peningkatan Iklim Promosi dan Kerjasama Investasi;

12. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

13. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

14. Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM;

15. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

2.2 Perjanjian Kinerja

Indikator kinerja yang hendak diukur dalam dokumen ini didasarkan atas dokumen

perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh Gubernur Jawa Barat dengan Kepala Dinas

ESDM Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program APBD

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur listrik

Rasio Elektrifikasi rumah

95 % Program Pembinaan Pengembangan

Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi

2 Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan berbasis potensi lokal

Jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan

170.000 SBM (setara barel

minyak)

Program Pembinaan Pengembangan

Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi

3 Meningkatnya penghematan energi

Persentase jumlah gedung kantor di lingkup OPD Pemprov Jabar yang melakukan penghematan energy

60 % Program Pembinaan, Pengembangan

Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi

4 Meningkatnya jumlah wilayah kerja panas bumi yang berproduksi

Jumlah Wilayah Kerja Panas Bumi yang berproduksi

6 Wilayah Program Pembinaan, Pengembangan Panas

Bumi dan Migas

5 Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan potensi migas

Jumlah Wilayah Kerja Migas yang diusahakan/ berproduksi

4 Wilayah Program Pembinaan, Pengembangan Panas

Bumi dan Migas

6 Meningkatnya pengelolaan pengusahaan sumber daya mineral

Persentase usaha pertambangan yang melaksanakan Good Mining Practise

50 % Program Pembinaan, Pengembangan

Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 II-4

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program APBD

(1) (2) (3) (4) (5)

7 Meningkatnya konservasi air tanah

Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah

65,45 % Program Pembinaan, pengembangan

sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah

8 Meningkatnya ketersediaan air baku di wilayah rawan air

Tersedianya prasarana air bersih bagi masyarakat bersumber dari air tanah dalam di wilayah rawan air

20 Titik Program Pembinaan, pengembangan

sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah

9 Meningkatnya pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral

Jumlah pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral

Rp. 2.641.640.000.000,

-

Program Pengelolaan Keuangan dan

Kekayaan Daerah

10 Meningkatnya jumlah wirausahawan baru sektor energi dan sumber daya mineral

Jumah wirausahawan baru sektor ESDM

3.753 orang Program Peningkatan Kesempatan Kerja

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau

pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pengemban amanah

masyarakat Jawa Barat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Jawa Barat yang dibuat sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran

sebagaimana ditetapkan dalam Perda Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat serta dokumen Rencana

Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat 2013-2018.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diukur berdasarkan tingkat pencapaian

kinerja sasaran yang dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang kemudian

dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara

membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja

tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan

sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator kinerja merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja juga

adalah ukuran keberhasilan pencapaian suatu sasaran, dan tujuan stratejik atau bahkan

visi organisasi. Indikator ini bersifat kuantitatif atau kualitatif apabila tidak memungkinkan

bersifat kuantitatif.

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-2

VISI

MISI

(MISSION)

TUJUAN

(GOAL)

SASARAN

(OBJECTIVES)

STRATEGY

SISTEM INFORMASI

(PENGUMPULAN

DATA)

INDIKATOR

KINERJA

HASIL

AKTIVITAS

Gambar 3.1 Sistem Lakip dan Pola Penetapan Indikator Kinerja

Pencapaian kinerja dalam prosentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

A. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka

digunakan rumus :

B. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka

digunakan rumus :

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk

mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran

diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh sebagai berikut :

Presentase Pencapaian

Rencana tingkat capaian = %100xrencana

realisasi

Presentase Pencapaian

Rencana tingkat capaian = %100)(

xrencana

rencanarealisasirencana

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-3

Tabel 3.1 Skala Penilaian Capaian Kinerja Sasaran

Prosentase Kategori Keterangan

> 90% AA Sangat Memuaskan

80%

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-4

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa rasio elektrifikasi di Provinsi

Jawa Barat adalah sebesar 97,87%, dengan perincian sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Rekapitulasi Rasio Elektrifikasi Jawa Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2016

No Provinsi/Kab/Kota

Realisasi Tahun 2016

Jumlah Rumah

Tangga

Jumlah Rumah

Berlistrik PLN

Jumlah Rumah

Berlistrik Non

PLN

RE (%)

JAWA BARAT 12.580.863 12.239.849 73.095 97,87

1 Bogor 1.300.844 1.516.559 6.583 100,00

2 Sukabumi 673.447 614.609 5.743 92,12

3 Cianjur 592.214 536.566 15.301 93,19

4 Bandung 915.514 806.053 6.517 88,76

5 Garut 652.843 525.798 10.761 82,19

6 Tasikmalaya 504.303 386.441 2.035 77,03

7 Ciamis 327.718 316.433 723 96,78

8 Pangandaran 169.587 113.321 8.289 71,71

9 Kuningan 286.811 289.811 474 100,00

10 Cirebon 588.903 506.864 1.456 86,32

11 Majalengka 374.322 331.294 112 88,54

12 Sumedang 344.035 315.086 721 91,80

13 Indramayu 530.539 435.502 2.191 82,50

14 Subang 457.226 442.152 1.376 97,00

15 Purwakarta 242.671 270.679 2.071 100,00

16 Karawang 642.061 702.256 2.638 100,00

17 Bekasi 830.579 950.832 2.312 100,00

18 Bandung Barat 427.544 392.103 813 91,90

19 Kota Bogor 259.086 245.210 397 94,80

20 Kota Sukabumi 81.910 88.303 186 100,00

21 Kota Bandung 699.565 615.697 914 88,14

22 Kota Cirebon 82.511 92.256 206 100,00

23 Kota Bekasi 694.405 809.216 428 100,00

24 Kota Depok 502.236 523.784 382 100,00

25 Kota Cimahi 156.781 142.631 351 91,20

26 Kota Tasikmalaya 184.859 185.603 9 100,00

27 Kota Banjar 54.415 55.880 106 100,00

Sumber Data: Ditjen Ketenagalistrikan Kementrian ESDM, 2017

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 11 kabupaten/kota yang telah

mencapai angka rasio elektrifikasi 100% yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten

Kuningan, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota

Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya dan Kota

Banjar. Namun demikian masih ada beberapa Kabupaten yang masih memiliki angka

rasio elektrifikasi relatif rendah, bahkan Kabupaten Pangandaran yang memiliki angka

rasio elektrifikasi terendah masih berada pada angka 71,71%, disusul Kabupaten

Tasikmalaya dan Garut masing-masing sebesar 77,03% dan 82,19%.

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-5

Perhitungan Capaian Kinerja = (97,87%) x 100% = 103,02 % 95%

Dengan tercapainya angka rasio elektrifikasi sebesar 97,87% ini maka Pemerintah

Provinsi Jawa Barat telah mampu melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2016

berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala OPD sebesar 95% dan berdasarkan target

jangka menengah Renstra sebesar 87% namun belum melampaui melampaui target

jangka menengah Renstra berdasarkan RPJMD Penyelarasan pada tahun 2018

sebesar 100%.

Tahun 2013

(kondisi awal) 2014 2015 2016 2018*

Target

Renstra 80,05 % 83 % 85 % 87% 98 - 100 %

Target

Perjanjian

Kinerja

80,05 % 83 % 85 % 95% -

Realisasi 80,05 % 83,77 % 93,71 % 97,87% -

Capaian

Kinerja 100% 100,92% 110,24% 103,02% -

* Target berdasarkan Pergub No. 16 Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 ke 2016 terjadi kenaikan angka

rasio elektrifikasi sebesar 4,16%. Angka tersebut lebih kecil dari kenaikan angka rasio

elektrifikasi pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini tidak terlepas dari dampak terbitnya UU

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal 298 ayat

(5) disebutkan bahwa belanja hibah kepada masyarakat hanya dapat diberikan

kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia, sehingga mekanisme pemberian bantuan listrik kepada masyarakat miskin

di Jawa Barat yang selama ini dilaksanakan melalui prosedur hibah harus dikaji

kembali. Oleh sebab itu, pada Tahun Anggaran 2016 untuk Program Pembinaan,

Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi melalui Kegiatan

Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Wilayah Kerja UPTD ESDM lebih

difokuskan pada evaluasi program tersebut pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015.

Serta inventarisasi data rumah yang belum berlistrik dan inventarisasi data

infrastruktur ketenagalistrikan sehingga target penerima bantuan untuk tahun

mendatang dapat lebih sistematis dan tepat sasaran. Keluaran dari kegiatan tersebut

adalah terbitnya daftar Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) untuk pelaksanaan

kegiatan Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi pada Tahun Anggaran 2017.

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-6

Adanya evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2016 bahwa

pelaksanaan program listrik perdesaan pada tahun berikutnya harus dilaksanakan

melalui mekanisme bantuan sosial dan didukung dengan terbitnya Permendagri No.

14 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Permendagri No. 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD,

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mencapai angka rasio elektrifikasi

100% pada tahun 2018. Hal ini tidak lepas dari pengembangan infrastruktur

ketenagalistrikan yang dipandang sebagai salah satu infrastruktur strategis yang

memiliki daya ungkit cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Jawa Barat. Untuk mencapai hal tersebut dukungan yang sangat besar dari berbagai

pihak khususnya PT. PLN (Persero), Kementrian ESDM, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan.

MENINGKATNYA PEMANFAATAN SUMBER ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

BERBASIS POTENSI LOKAL

Indikator Sasaran : Jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan

(170.000 SBM)

Perhitungan pencapaian indikator target sasaran ini adalah dengan mengkonversikan

satuan energi dari produksi 4 (Empat) jenis energi baru terbarukan di tahun 2016 ke

dalam satuan SBM (Setara Barel Minyak) yang terdiri dari: (1). Pembangkit Listrik

Tenaga Mini-MikroHidro; (2). Pengembangan Biogas; (3). Pembangkit Listrik Tenaga

Sampah (Biomass); dan (4). Sistem Konversi Tenaga Surya. Berdasarkan hasil

perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3.3 Perhitungan Jumlah Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan 2016

No Jenis Energi

Terbarukan

Kapasitas

Terpasang

Satuan Energi Setara Barrel

Minyak (SBM)

1 Pembangkit Listrik

Tenaga Mini-

MikroHidro

52,31 MegaWatt (MW) 138.772

2 Biogas 2.102 Unit 5.127

3 Pembangkit Listrik

Biomassa

6 MW 25.828

4 Tenaga Surya 10,3 kW 11,6

JUMLAH TOTAL (SBM) 169.748

* Target berdasarkan Pergub No. 16 Tahun 2016

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa sampai dengan tahun 2016

kontribusi terbesar jenis energi terbarukan di Jawa Barat adalah Pembangkit Lisrtik

Tenaga Mini-Minihidro. Hal tersebut didukung oleh besarnya potensi sumber daya air di

Jawa Barat khususnya di wilayah Jawa Barat bagian Selatan. Sedangkan berdasarkan

target jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan di tahun 2016 yang

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-7

tercantum pada Renstra yakni 170.000 SBM, diperoleh hasil capaian kinerja sebagai

berikut:

Perhitungan Capaian Kinerja = (169.748 SBM) x 100% = 99,85 % 170.000 SBM

Tahun 2013 (kondisi

awal) 2014 2015 2016 2018*

Target 15.425 65.000 120.000 170.000 200.000

Realisasi 15.425 64.154,31 87.339 169.748 -

Capaian Kinerja

100% 98,69% 72,78% 99,85% -

* Target berdasarkan Pergub No. 16 Tahun 2016

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa pencapaian kinerja pada tahun

2016 adalah sebesar 99,85% dimana menunjukkan pemanfaatan pemanfaatan energi

baru dan terbarukan di Provinsi Jawa Barat sudah berjalan optimal. Dibandingkan

dengan tahun 2015 terdapat kenaikan signifikan pada kapasitas EBT jenis Pembangkit

Listrik Tenaga Mini- MikroHidro dimana terjadi kenaikan dari 21,22 MW pada tahun

2015 menjadi 52,31 MW pada tahu 2016 atau naik sebesar 146,51%. Selain hal

tersebut adanya potensi-potensi EBT baru dari tenaga surya dan biogas menunjukkan

adanya kenaikkan yang siginifikan dari tahun 2015 sebesar 94,35% setelah sebelumnya

pada tahun 2014 hanya memperoleh kenaikkan sebesar 36,13%. Meskipun demikan

jika dibandingkan dengan target 2018 (200.000 SBM), capaian target pada tahun 2016

baru mencapai 84,87%.

Pada tahun 2016 terdapat kendala-kendala dalam pencapaian kinerja EBT ini

diantaranya adalah:

- Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerntah Provinsi

memiliki otoritas terbatas terkait pengembangan beberapa jenis EBT ber-skala besar

(diatas 10 MW untuk listrik dan di atas 10.000 Ton per tahun untuk Bio-diesel).

- Terdapat pekerjaan pembangunan Instalasi Biogas yang tidak dapat dilaksanakan

karena transisi implementasi regulasi hibah di tingkat masyarakat.

- Nilai keekonomian energi baru terbarukan memerlukan dukungan implementasi

Kebijakan teknis lebih kuat agar bisnis energi baru terbarukan dapat bersaing

dengan energi fosil.

- Pencapaian target beberapa program energi baru terbarukan, yaitu pembangunan

dan/Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro berjalan lambat, karena adanya

hambatan teknis, lingkungan dan adminstrasi.

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-8

Adapun usulan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut antara lain ialah:

- Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Pengembangan dan Investasi Energi Baru

Terbarukan dan akan diperkuat melalui berbagai forum, institusi dan workshop/FGD

serta dukungan anggaran.

- Fasilitasi dan Analisis Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi

Terbarukan (Minihidro) dengan mekanisme yang dimungkinkan.

- Perencanaan-pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pengembangan energi

baru terbarukan harus ditingkatkan dengan melibatkan pihak terkait sesuai dengan

Peraturan yang berlaku.

MENINGKATNYA PENGHEMATAN ENERGI

Indikator Sasaran : Jumlah gedung kantor di lingkup OPD Pemprov Jabar yang

melakukan penghematan energi (60%)

Perhitungan penghematan energi di gedung kantor lingkup OPD Pemprov Jabar ini

dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

EFF = % pelaporan OPD + % bangunan dilaporkan + % bangunan dgn efisiensi

Jumlah kluster data

36,57% = 23 dari 51 OPD1) + 29 dari 65 bangunan2) + 13 dari 65 bangunan3)

3 kluster data

Catatan:

1) Termasuk kedalamnya Biro, Dinas, Lembaga, Badan, BUMD, DPRD dan lainnya 2) Data terkini didapatkan, perlu diverifikasi didapatkan, termasuk kedalamnya seluruh bangunan dikelola oleh 1) 3) Input data baru masuk selama 3 bulan terakhir, belum bisa mendapatkan data efisiensi pada bangunan yang dinyatakan dalam

IKE (Intensitas Konsumsi Energi) yang dihitung dalam kurun waktu 1 tahun atau 12 bulan.

Proses pelaporan gedung kantor di lingkup OPD Pemprov Jabar yang melakukan

penghematan Listrik dapat dikatakan belum efektif megingat masih adanya OPD yang

belum bersedia untuk melaporkan penggunaan energinya. Hal ini bertolak belakang

dengan Gugus Tugas Penghematan Listrik dan Air yang dibentuk oleh Gubernur melalui

Instruksi Gubernur (Ingub) No 4 Tahun 2012. Meskipun demikian masih terdapat

beberapa OPD yang melaporkan seluruhnya atau sebagian penggunaan energi pada

gedung kantor yang dikelolanya.

Perhitungan Capaian Kinerja = (36,57 %) x 100% = 60,95 % 60%

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-9

Tahun 2013 (kondisi

awal) 2014 2015 2016 2018

Target 8,6 % 26 % 43 % 60 % 100 %

Realisasi 8,6 % 23,13 % 15,48 % 36,57 % -

Capaian

Kinerja 100% 88,96% 36% 60,95% -

Dibandingkan dengan capaian tahun 2015, terjadi kenaikan persentase jumlah gedung

kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan penghematan

energi sebesar 21,09%. Namun, pencapaian realisasi pada tahun 2016 masih

menyisakan deviasi sebesar 23,43% dari target yang ditetapkan pada Renstra sebesar

60%. Hal ini disebabkan karena terdapat kesulitan atau kesalahan input data dan

ketidaktahuan dalam hal penggunaan aplikasi pelaporan penggunaan energi yang telah

disediakan. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran para pengelola

gedung/kantor/bangunan/rumah dinas, akan pentingnya melakukan penghematan energi

yang diperkirakan akibat tidak adanya sistem reward and punishment yang jelas.

Sebagai alternatif solusi untuk mencapai target capaian kinerja sebesar 100% pada

tahun 2018, perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan pengelola secara berkala dalam

penggunaan aplikasi penggunaan energi, hingga pencapaian data pelaporan OPD dan

gedung dapat mencapai 100%. Untuk mencapai angka tersebut diperlukan evaluasi pada

gedung/kantor/bangunan/rumah dinas yang belum mencapai angka efisensi tertentu.

Oleh sebab itu dibutuhkan pengkondisian dalam bentuk peraturan-peaturan tertentu,

dengan penerapan sistim reward and punishment yang jelas bagi OPD pemerintah

provinsi Jawa Barat yang melakukan efisiensi pada bangunan yang dikelolanya.

MENINGKATNYA JUMLAH WILAYAH KERJA PANAS BUMI YANG BERPRODUKSI

Indikator Sasaran : Jumlah wilayah kerja panas bumi yang berproduksi (6

Wilayah)

Pada tahun 2013 terdapat 4 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang berproduksi di

Jawa Barat dan sampai dengan akhir tahun 2014 bertambah 2 wilayah panas bumi

yang berproduksi sehingga menjadi 6 Wilayah yang masih beroperasi sampai

dengan tahun 2016 ini, yaitu:

1. WKP Kamojang (PT. Pertamina Geothermal Energy) kapasitas 235 MW

2. WKP Drajat (Chevron Geothermal Indonesia Ltd.) kapasitas 271 MW

3. WKP Wayang Windu (Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.) kapasitas 227

MW

4. WKP SALAK (Chevron Geothermal Salak Ltd.) kapasitas 377 MW

5. WKP PATUHA (PT. Geo Dipa Energy) kapasitas 55 MW

6. WKP Cibuni (KJK. Yala Teknosa) kapasitas 100 KV

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-10

Perhitungan Capaian Kinerja = (6 Wilayah) x 100% = 100%

6 Wilayah

Tahun 2013 (kondisi

awal) 2014 2015 2016 2018*

Target 4 Wilayah 5 6 6

Realisasi 4 Wilayah 6 6 6 -

Capaian

Kinerja 100% 120% 100% 100% -

* Kewenangan pengelolaan panas bumi berada di Pemerintah Pusat (UU. No. 23 Tahun 2014)

Dari sisi jumlah WKP yang berproduksi selama tahun 2016 tidak terdapat

penambahan dengan total kapasitas produksi panas bumi di Jawa Barat masih

tetap sama seperti pada tahun 2015 sebesar 1.165,1 MW. Hal ini dikarenakan

terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan

bahwa kewenangan pengelolaan panas bumi berada di Pemerintah Pusat, kecuali

untuk Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Kemudian pasal 410 pada undang-

undang tersebut menegaskan bahwa peraturan pelaksanaan harus ditetapkan

paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan sehingga pada tahun 2016 kegiatan

pengembangan panas bumi yang dilaksanakan untuk mendukung indikator sasaran

tersebut antara lain ialah kegiatan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi

pengelolaan panas bumi di Jawa Barat, kegiatan peningkatan kapasitas industri

geothermal (direct use) di Jawa Barat, penyusunan dan bedah buku geothermal,

serta sosialisasi pendidikan dasar panas bumi di Jawa Barat . Selain hal tersebut,

penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan

usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi menyebabkan untuk indikator sasaran

jumlah wilayah kerja panas bumi yang berproduksi tidak menjadi indikator sasaran

untuk pencapaian kinerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.

Numun demikian Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berusaha mendukung

peningkatan produksi panas bumi sebagai salah satu bentuk energi baru

terbarukan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan Panas Bumi di Jawa

Barat dan Pengelolaan Lingkungan dan Masyarakat di Sekitar Lokasi PLTP, serta

koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM cq. Ditjen EBTKE) dan

memberikan masukan dalam penyusunan PP serta regulasi turunannya.

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-11

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI MIGAS

Indikator Sasaran : Jumlah Wilayah Kerja Migas yang diusahakan/

berproduksi (4 Wilayah)

Sampai dengan akhir tahun 2016 ini jumlah wilayah kerja migas yang

diusahakan/berproduksi di Jawa Barat adalah 4 wilayah sebagai berikut:

1. Lapisan Parigi (PT. Pertamina EP),

2. Jawa Bagian Barat (PT. Pertamina EP),

3. PT. Pertamina EP Asset 3 - X – Ray, dan

4. Offshore North West Java (Pertamina Hulu Energi ONWJ)

Perhitungan Capaian Kinerja = (4 Wilayah) x 100% = 100%

4 Wilayah

Tahun 2013 (kondisi

awal) 2014 2015 2016 2018*

Target 4 Wilayah 4 4 4 -

Realisasi 4 Wilayah 4 4 4 -

Capaian

Kinerja 100% 100% 100% 100% -

* Kewenangan pengelolaan panas bumi berada di Pemerintah Pusat (UU No. 22 Tahun 2014)

Sampai dengan tahun 2016 ini 4 Wilayah Kerja Migas di Jawa Barat masih berjalan

sehingga capaian kinerja dalam hal ini mecapai 100%. Untuk mendukung hal ini

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi

pengelolaan minyak dan gas bumi ke Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Migas Jawa Barat Pemanfaatan Potensi Migas, peningkatan industri migas,

pengawasan distribusi dan niaga migas hilir dengan selalu berkoordinasi dengan

Pemerintah Pusat cq Kementerian ESDM (SKK Migas, Ditjen Migas, BPH Migas

dan Pertamina). Sama halnya dengan panas bumi, dengan terbitnya UU Nomor 23

tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa kewenangan pengelolaan migas Hulu

dan Hilir berada di Pemerintah Pusat, maka sesuai dengan Undang-Undang

tersebut indikator ini akan dihilangkan sebagai salah satu ukuran pencapaian

kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2017.

MENINGKATNYA PENGELOLAAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA MINERAL

Indikator Sasaran : Persentase usaha pertambangan yang melaksanakan

Good Mining Practice (60%)

Tingkat pengelolaan sumber daya mineral ini dilihat berdasarkan Jumlah IUP (Izin

Usaha Pertambangan) yang melaksanakan kaidah Good Mining Practice (a)

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-12

dibandingkan dengan Total IUP yang dikunjungi (∑ b) dikalikan 100%. Sehingga

didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Mineral (%) =

Dari total jumlah IUP Eksplorasi dan Produksi di Jawa Barat sebanyak 645

perusahaan telah dilakukan peninjauan lapangan sebanyak 56 perusahaan dengan

hasil evaluasi diperoleh data 36 perusahaan yang telah sesuai dengan penerapan

kaidah Good Mining Practice. Untuk itu, maka didapatkan persentase tingkat

pengelolaan sumber daya mineral di Jawa Barat dengan perhitungan sebagai

berikut:

Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Mineral = 36 x 100% = 64,29% 56

Perhitungan Capaian Kinerja = (64,29%) x 100% = 107,15 % 60%

Tahun 2013

(kondisi awal) 2014 2015 2016 2018*

Target

Renstra 20 % 30 % 40 % 50 % 70 %

Target

Perjanjian

Kinerja

20% 30% 50% 60% -

Realisasi 20% 42,23 56 % 64,29 % -

Capaian

Kinerja 100% 140,77% 112% 107,15% -

* Target berdasarkan Pergub No. 16 Tahun 2016

Target yang digunakan untuk mengukur indikator sasaran ini adalah berdasarkan

Perjanjian Kerja Kepala OPD Tahun 2016 sebesar 60%. Hal ini dikarenakan target

berdasarkan Renstra untuk tahun 2016 adalah 50% dan untuk Tahun 2017 adalah

60% sehingga jika menggunakan target Renstra secara otomatis target jangka

menengah sudah tercapai. Sedangkan pada tahun 2015 capaian mecapai 112%

dengan target berdasarkan Perjanjian Kinerja OPD sebesar 40%.

Meskipun demikian dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 ini terdapat

beberapa kendala yang dihadapi yakni:

- Masih banyak para pemegang IUP yang belum memahami dan memenuhi

kewajiban-kewajibannya;

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-13

- Fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian menjadi tanggung jawab

Pemerintah Provinsi yang dilakukan oleh para Inspektur Tambang yang jumlahnya

masih kurang dibandingkan dengan jumlah IUP yang ada di wilayah Provinsi Jawa

Barat;

- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh

Kab/Kota kepada para pemegang IUP belum berjalan optimal.

Adapun alternatif solusi yang ditawarkan adalah:

- Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat

dalam upaya penataan pengelolaan usaha pertambangan di Jawa Barat.

- Melaksanakan rencana aksi, koordinasi dan supervisi tata kelola Sektor

Pertambangan Mineral dan Batubara.

MENINGKATNYA KONSERVASI AIR TANAH

Indikator Sasaran; Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah (65,45%)

Tabel 3.4 Luas Zona Aman pada CAT di Jawa Barat Tahun 2016

NO CAT LUAS (km2) LUAS ZONA AMAN 2016

(km2)

1 BOGOR 1.311 1067

2 SUKABUMI 868 746

3 BEKASI-

KARAWANG 3.641 2981

4 SUBANG 1.514 819

5 CIATER 566 312

6 LEMBANG 169 54

7 BANDUNG-SOREANG

1.716 795

8 CIBUNI 621 18

9 BANJARSARI 605 114

10 TASIKMALAYA 1.219 812

11 MALANGBONG 514 343

12 CIAMIS 581 534

13 KUNINGAN 507 354

14 MAJALENGKA 686 488

15 INDRAMAYU 1.282 731

16 SUMBER-CIREBON

1.659 1260

TOTAL 17.459 11.429

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase zona aman pada CAT di Jawa Barat

dapat dihitung sebagai berikut:

Indikator Kinerja (%) = (Jumlah Luasan Zona Aman) x 100% Luas Total Cekungan Air Tanah

= 11.429 Km2 x 100% 17.459 Km2

= 65,46%

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-14

Sedangkan untuk menghitung tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Perhitungan Capaian Kinerja = (65,46 %) x 100% = 100,01 % 65,45%

Tercapainya sasaran dalam upaya peningkatan konservasi air tanah ini tidak terlepas

dari upaya sosialisasi konservasi air tanah secara terus menerus dan

berkesinambungan, Evaluasi terhadap perijinan terutama saat perpanjangan ijin, serta

adanya kesadaran dari pengguna air terhadap upaya pengimbuhan kembali air tanah

dengan melakukan pembuatan sumur imbuhan, kolam resapan dan sumur resapan.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015, pada tahun 2016 terdapat

penambahan luas zona aman pada CAT Subang sebesar 8,3% atau sebesar 63 Km2,

CAT Bekasi-Karawang sebesar 0,56% Km2 atau sebesar 18 Km2, dimana luas zona

aman yang tercapai masih berada sedikit di bawah target pada tahun 2015 ini dapat

tercapai diatas target sebesar 0,06%.

Tahun 2013 (kondisi

awal) 2014 2015 2016 2018*

Target 65 65,15 65,30 65,45 65,75

Realisasi 65 65,14 65,34 65,46 -

Capaian

Kinerja 100 99,98% 100,06% 100,01% -

* Target berdasarkan Pergub No. 16 Tahun 2016

Pada kenyataanya masih banyak kendala yang harus dihadapi dalam upaya

meningkatkan konservasi air tanah di Provinsi Jawa Barat ini, diantaranya:

- Pengguna air tanah semakin meningkat.

- Pembuatan sumur Imbuhan sebagai upaya pengimbuhan kembali air tanah belum

optimal karena membutuhkan biaya yang besar, sehingga para pengguna air tanah

melakukan upaya konservasi air tanah secara bertahap.

- Banyaknya pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah melebihi debit yang

diijinkan.

- Banyaknya pengguna air tanah yang tidak memiliki ijin, sehingga tidak terevaluasi

dan tidak terkendali penggunaan airnya.

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-15

Beberapa alternatif solusi yang telah diambil untuk menanggulangi hal ini diantaranya

adalah:

- Dilakukan pengurangan debit untuk Zona Kritis dan Rawan bagi pengguna yang

belum melakukan upaya konservasi air tanah, sedangkan untuk zona rusak tidak

diterbitkan rekomendasi teknisnya.

- Pembatasan debit untuk yang pengguna yang pemakaiannya melebihi debit yang

diijinkan, dengan pemasangan stopkran.

- Penutupan sumur bagi yang tidak berijin.

- Melakukan pembinaan dan pengawasan bagi para pemegang Izin Pemakaian Air

Tanah (IPAT).

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN AIR BAKU DI WILAYAH RAWAN AIR

Indikator Sasaran; Tersedianya prasarana air bersih bagi masyarakat bersumber

dari air tanah di wilayah rawan air (20 titik sumur/lokasi)

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam

pasal 298 ayat (5) disebutkan bahwa belanja hibah kepada masyarakat hanya dapat

diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia, sehingga pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana air bersih

yang pada tahun sebelumnya dilaksanakan dengan mekanisme hibah ke kelompok

masyarakat, pada tahun 2016 harus diserahkan kepada oraganisasi masyarakat yang

berbadan hukum. Pada tahun 2016 pelaksanaan kegiatan ini diputuskan dilaksanakan

dengan mekanisme belanja modal yang berkonsekuensi pada resiko pemeliharaan

yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun pembangunan

prasarana air bersih terkendala dimana lokasi pembangunan harus berstatus milik

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan terbitnya Permendagri No. 14 Tahun 2016

tentang Perubahan Pertama Atas Permendagri No. 32 Tahun 2011, memudahkan

kegiatan prasarana air bersih bagi masyarakat bersumber dari air tanah di wilayah

rawan air di Jawa Barat untuk dilaksanakan kembali pada Tahun Anggaran 2017

dengan menggunakan mekanisme hibah.

Perhitungan Capaian Kinerja = (11 titik) x 100% = 55%

20 titik

Tahun 2013 (kondisi

awal) 2014 2015 2016 2018

Target 5 titik 10 15 20 25

Realisasi 5 titik 10 11 11 -

Capaian

Kinerja 100% 100% 73,33% 55% -

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-16

MENINGKATNYA PENDAPATAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

Indikator Sasaran; Jumlah pendapatan di bidang energi dan sumber daya

mineral (Rp. 2.641.640.000.000,-)

Didalam dokumen penetapan kinerja tahun 2016 ditetapkan bahwa target jumlah

pendapatan bidang energi dan sumber daya mineral adalah sebesar Rp.

2.641.640.000.000,- angka ini terkoreksi dalam perubahan APBD 2016 menjadi Rp.

2.481.407.362.268,- namun untuk kepentingan pengukuran capaian kinerja ini

digunakan perbandingan dengan target sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen

Perjanjian Kinerja. Selengkapnya mengenai target dan realisasi pendapatan bidang

energi dan sumber daya mineral tahun 2016 dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Pendapatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016

No Uraian Target APBD 2016

(Perubahan) Realisasi % Ket

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1 RETRIBUSI JASA

LAB.

420.000.000 442.925.034 105,46 Sd. Des

2 PBBKB 2.203.754.854.637 2.185.561.758.512 99,17 Sd. Des

DANA PERIMBANGAN

3 MIGAS

A. MINYAK BUMI 28.595.560.554 28.595.560.554 100,00 Sd. Des

B. GAS ALAM 118.837.895.652 119.216.718.448 100,32 Sd. Des

4 PERTAMBANGAN

UMUM

A. LANDRENT 1.744.807.333 1.744.807.333 100,00 Sd. Des

B. ROYALTY 4.587.740.385 4.364.211.000 95,13 Sd. Des

PANAS BUMI 123.273.408.434 127.021.614.094 103,04 Sd. Des

LANDRENT 193.095.273 263.733.524 136,58 Sd. Des

Jumlah 2.481.407.362.268 2.467.211.328.499 Sumber: Bidang Bina Usaha dan Kerjasama, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, 2016

Perhitungan Capaian Kinerja = (Rp. 2.467.211.328.499,-) x 100% = 93,39% Rp. 2.641.640.000.000,-

Tahun 2013 (kondisi

awal) 2014 2015 2016 2018

Target PK 1.807.881.696.157 2.224.570.000.000 2.423.460.000.000 2.641.640.000.000 3.143.770.000.000

Target

APBD-P 1.807.881.696.157 2.045.778.068.339 2.591.107.165.443 2.481.407.362.268 -

Realisasi 1.807.881.696.157 2.180.652.833.322 2.652.685.269.341 2.467.211.328.499 -

Capaian

Kinerja 100% 98,02% 109,46% 93,39% -

Melalui perhitungan didapatkan capaian sasaran kinerja Dinas ESDM dalam hal

pendapatan di sektor ESDM adalah sebesar 93,39%. Jika dilihat dari perkembangan

pendapatan daerah sektor ESDM, maka dapat dicermati bahwa di tahun 2016 ini terjadi

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-17

penurunan dalam hal pendapatan yaitu menurun sebesar 6,99% atau Rp.

185.473.940.842,- jika dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan pendapatan terjadi

di sektor PAD yakni PBBKB sebesar Rp. 192.092.196.852 atau 8,07% dibandingkan

tahun 2015. Kemudian pada dana perimbangan untuk minyak bumi terjadi penurunan

sebesar Rp. 58. 586.223.696 atau sebesar 67,2% dan untuk pertambangan umum

terjadi penurunan pendapatan bersumber dari royalty sebesar Rp. 6.665.004.261 atau

sebesar 60,43%.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat IUP yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak

disampaikan ke Pemerintah Provinsi sehingga Pemerintah Provinsi kesulitan dalam

melakukan inventarisasi data-data pemegang IUP di Jawa Barat.

2. Pemegang IUP belum memahami tata cara pembayaran dan penyampaian bukti

setor landrent dan royalty ke Kas Negara sehingga pada saat rekonsiliasi tidak dapat

diidentifikasi dan menyebabkan Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum belum dapat

disalurkan ke daerah penghasil.

3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten penghasil masih kesulitan dalam melaksanakan

simulasi perhitungan besaran dana bagi hasilnya. Hal ini disebabkan masih belum

transparannya parameter yang menjadi perhitungan dana bagi hasil migas.

4. Menurunnya potensi migas secara alami yang berdampak kepada penurunan

besaran penerimaan daerah sektor migas dan belum adanya eksplorasi

pengembangan sumur baru (lapangan off shore).

5. Dana bagi hasil yang disalurkan ke daerah penghasil baru berasal dari pengusahaan

panas bumi eksisting yang sudah mencapai NOI 34% sedangkan untuk lapangan

panas bumi yang belum mencapai NOI 34% belum wajib setor.

6. Kesadaran wajib pungut/lembaga penyalur dalam pelaporan bulanan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Pemerintah Provinsi serta ketaatan

penggunaan BBM non subsidi oleh aparat pemerintah, BUMN, dan BUMD belum

maksimal.

7. Terbatasnya sarana pengeolah data Surat Pemberitahuan Volume Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (SPVBBKB) yang berbasis sistem informasi dan sumber daya

manusia yang memiliki kompetensi pengawasan (PPNS Migas Hilir).

Adapun solusi yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara

lain ialah:

1. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal data para

pemegang IUP dan penyampaian bukti setor PNBP (landrent dan royalty)

2. Konsultasi ke Dirjen Migas Kementerian ESDM mengenai penerimaan migas, faktor-

faktor yang mempengaruhi penermaan migas, lifting migas, cost recovery, Harga

Minyak Mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap US Dollar serta faktor

pengurang penermaan migas.

3. Koordinasi dan fasilitasi perhitungan produksi dan bagi hasil dengan Pemerintah

Kabupaten penghasil migas.

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-18

4. Koordinasi dengan narasumber (BPH Migas dan Dispenda) untuk melaksanakan

sosialisasi kebijakan pengelolaan BBBKB/SPVBBKB kepada Wajib pungut dan

aparat pemerntah dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pungut terhadap

peraturan berlaku.

5. Pembuatan sistem informasi dan sarana pengolahan data.

6. Konsultasi dengan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

BPH Migas dan Pertamina untuk mendapatkan kuota BBM baik subsidi maupun non

subsidi yang didistribusikan ke Jawa Barat sebagai dasar verifikasi perhitungan

SPVBBKB dan target PBBKB.

Berdassarkan alternatif solusi tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat cukup optimis

bahwa target pendapatan sebesar Rp. 3.143.770.000.000,- dapat tercapai pada tahun

2018 atau pada akhir masa rencana pembangunan jangka menengah.

MENINGKATNYA JUMLAH WIRAUSAHAWAN BARU SEKTOR ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL

Indikator Sasaran; Jumlah Wirausahawan Baru Sektor ESDM (3.753 Orang)

Tahapan pencetakan Wirausahawan Baru Sektor ESDM dimulai dengan pendaftaran

(melalui sosialisasi dengan surat edaran, leaflet dan spanduk), seleksi

(administrasidan wawancara), pelatihan (kewirausahaan dan teknis), pemagangan

(kerjasama dengan perusahaan besar), pendampingan, evaluasi dan monitoring.

Pada tahun 2016 Hasil pendaftaran tercatat 500 peserta yang kemudian diseleksi dan

ditetapkan sebanyak 400 WUB (pengrajin batako dan bata merah) terdiri dari:

a. 200 orang WUB sektor ESDM di Kabupaten Sumedang ( Desa Jatihurip dan Desa

Cikole)

b. 200 orang WUB sektor ESDM di Kabupaten Bandung Barat ( Desa Citatah, Desa

Sirnajaya, dan Desa Saguling)

Selain 400 orang penciptaan WUB yang bersumber dari APBD Tahun 2016,

sebelumnya pada tahun 2015 Dinas ESDM disamping menyusun dokumen untuk

Petunjuk Teknis pelaksanaan Pencetakan Wirausahawan Baru Sektor ESDM 2014-

2018 juga telah membina sebanyak 250 orang WUB yang terseber sebanyak 125

orang WUB di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur serta 125 orang WUB di

Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Total WUB yang dihasilkan oleh

Dinas ESDM Jawa Barat sampai dengan tahun 2016 adalah 680 orang WUB

kemudian ditambah dengan 4.640 orang WUB yang pendanaannya bersumber dari

program CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan-perusahaan migas, panas

bumi, dan pertambangan umum sehingga jumlah WUB sektor ESDM sampai dengan

akhir tahun 2016 ini menjadi sebanyak 5.320 orang.

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-19

Perhitungan Capaian Kinerja = (5.320 Orang) x 100% = 141,75%

3.753 Orang

Tahun

2013

(kondisi

awal)

2014 2015 2016 2018

Target 0 1 Dokumen 1.000 org 3.753 org 4.000 org

Realisasi 0 1 Dokumen 3.353 org 5.320 org -

Capaian

Kinerja 0 100% 335,3% 141,75% -

Capaian sasaran kinerja Dinas ESDM dalam upaya mencetak wirausahawan baru

jauh melebihi target hingga 141,75%. Capaian ini dapat diwujudkan berkat kerjasama

yang baik dan keterlibatan perusahaan-perusahaan sektor ESDM untuk bersama-

sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka jumlah

4.000 orang WUB yang menjadi tanggung jawab Dinas ESDM sampai dengan tahun

2018 sebagai bagian dari Program Pencetakan 100.000 Wirusahawan Baru di Jawa

Barat sudah dapat teralisasi di tahun 2016.

3.3 Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi

Pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2016 didukung oleh 35 (tiga puluh lima) kegiatan

pembangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang seluruhnya dibiayai oleh APBD

Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 32.569.195.200,-. Adapun rencana

dan realisasi anggaran untuk setiap sasaran kinerja dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis

No Sasaran Rencana

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) Sisa Anggaran

(Rp) %

1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur listrik

20.307.522.750,00 19.535.281.167,00 772.241.583,00 96,19

2 Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan berbasis potensi lokal

2.028.462.400,00 1.799.053.592,00 229.408.808,00 88,69

3 Meningkatnya penghematan energi 932.552.100,00 857.807.277,00 74.744.823,00 91,98

4 Meningkatnya jumlah wilayah kerja panas bumi yang berproduksi

433.401.480,00 389.694.558 43.706.922,00 89,91

5 Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan potensi

516.598.520,00 472.981.598 43.616.922,00 82,03

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-20

No Sasaran Rencana

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) Sisa Anggaran

(Rp) %

migas

6 Meningkatnya pengelolaan pengusahaan sumber daya mineral

2.530.000.000,00 2.262.420.262,00 267.579.738,00 89,42

7 Meningkatnya konservasi air tanah 1.553.375.000,00 1.135.731.980,00 417.643.020,00 73,11

8 Meningkatnya ketersediaan air baku di wilayah rawan air

88.644.750,00 58.197.700,00,00 30.447.050,00 65,65

9 Meningkatnya pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral

782.000.000,00 749.965.046,00 32.034.954,00 95,90

10 Meningkatnya jumlah wirausahawan baru sektor energi dan sumber daya mineral

2.000.000.000,00 1.899.648.000,00 100.352.000,00 94,98

TOTAL 31.172.557.000,00 29.102.583.480,00 2.069.973.520,00 93,35

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari total rencana Rp. 31.172.557.000,00 realisasi

serapan anggaran sebesar Rp. 29.102.583.480,00atau 93,35% dari rencana awal. Realisasi

anggaran tertinggi secara agregat adalah pada kegiatan-kegiatan dengan pencapaian

sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur listrik dengan 96,19%,

sementara persentase terendah adalah pada kegiatan-kegiatan dengan pencapaian sasaran

meningkatnya ketersediaan air baku di wilayah rawan air yang hanya mencapai 65,65%. Hal

ini tidak terlepas dari mekanisme pemberian bantuan prasarana air bersih kepada

masyarakat di wilayah rawan air di Jawa Barat yang tidak dapat dilaksanakan karena

terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sehingga mekanisme pemberian bantuan

harus dikaji kembali. Dengan terbitnya Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan

Pertama Atas Permendagri No. 32 Tahun 2011, memudahkan kegiatan prasarana air bersih

bagi masyarakat bersumber dari air tanah di wilayah rawan air di Jawa Barat untuk

dilaksanakan kembali pada Tahun Anggaran 2017 melalui mekanisme hibah.

Analisis efisiensi menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan

memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan ole suatu input tertentu. Analisis ini

dilakukan untuk sasaran-sasaran dengan pencapaian kinerja di atas 100%. Hasil analisis

efisiensi untuk sasaran-sasaran strategis dengan tingkat pencapaian di atas 100% pada

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut:

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 III-21

Tabel 3.7

Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Pencapaian Sasaran Strategis

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA %

CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya akses

masyarakat terhadap infrastruktur listrik

Rasio Elektrifikasi Rumah

(95%)

103,02 96,19 6,83%

2 Meningkatnya pengelolaan pengusahaan sumber

daya mineral

Persentase usaha pertambangan yang melaksanakan Good

Mining Practice (60%)

107,15 89,42 17,73%

3 Meningkatnya konservasi air tanah

Persentase luas zona aman pada cekungan air

tanah (65,45%)

100,01 73,11 26,9%

4 Meningkatnya jumlah

wirausahawan baru sektor energi dan sumber daya mineral

Jumlah Wirausahawan

Baru Sektor ESDM (3.753 Orang)

141,75 94,98 5,02

Berdasarkan hasil analisis efisiensi diperoleh hasil bahwa sasaran dengan tingkat efisiensi

penggunaan sumber daya terbesar adalah sasaran ‘meningkatnya konservasi air tanah

sebesar 26,9%. Hal ini disebabkan sasaran ini memiliki tingkat penyerapan 73,11% dengan

sisa anggaran sebesar Rp. 417.643.020,00. Sedangkan untuk sasaran ‘meningkatnya jumlah

wirausahawan baru sektor energi dan sumber daya mineral’ memiliki tingkat efisiensi sebesar

5,02% dengan tingkat penyerapan anggaran 94,98% dan sisa anggaran sebesar Rp.

100.352.000,00.

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 IV-1

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pengukuran kinerja dan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa dari sepuluh indikator yang telah disepakati untuk

mendukung sasaran strategis Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, sebanyak delapan indikator

menunjukan tingkat capaian diatas 90% sehingga dapat dikategorikan SANGAT

MEMUASKAN, dengan capaian tertinggi 141,75% untuk indikator ‘Jumlah wirausahawan baru

sektor energi dan sumber daya mineral’. Sedangkan satu indikator yaitu ‘Meningkatnya

penghematan energi mendapat predikat BAIK dengan capaian indikator 60,95%. Indikator

‘Meningkatnya ketersediaan air baku di wilayah rawan air’ menjadi satu-satunya indikator

dengan capaian terendah pada tahun 2017 yakni sebesar 55% sehingga mendapat penilaian

dengan kategori CUKUP. Salah satu indikator sasaran yang perlu mendapat perhatian adalah

‘Rasio Elektrifikasi Rumah’ yang mana pada akhir tahun 2016 ini telah mencapai angka 96,20%

melebihi target jangka menengah tahun 2018 (91%) sehingga tentunya untuk ke depan perlu

dilakukan koreksi atau penghitungan ulang terhadap target yang ingin dicapai dari mulai tahun

2017 sampai dengan 2018. Untuk selengkapnya mengenai capaian target sasaran strategis

Dinas ESDM tahun 2016 dapat dicermati pada tabel 4 berikut :

Tabel 4

Rekapitulasi Capaian Strategis Dinas ESDM Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016

Realisasi 2016

% Nilai

1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur listrik

Rasio Elektrifikasi rumah 95 % 97,87 % 103,02 AA

2 Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan berbasis potensi lokal

Jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan

170.000 SBM

169.748 SBM

99,85 AA

3 Meningkatnya penghematan energi

Persentase jumlah gedung kantor di lingkup OPD Pemprov Jabar yang melakukan penghematan energi

60 % 36,57 % 60,95 B

4 Meningkatnya jumlah wilayah kerja panas bumi yang berproduksi

Jumlah Wilayah Kerja Panas Bumi yang berproduksi

6 Wilayah 6 Wilayah 100 AA

5 Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan potensi migas

Jumlah Wilayah Kerja Migas yang diusahakan/ berproduksi

4 Wilayah 4 Wilayah 100 AA

6 Meningkatnya pengelolaan pengusahaan sumber daya mineral

Persentase usaha pertambangan yang melaksanakan Good Mining Practise

60 % 64,29 % 107,15 AA

7 Meningkatnya konservasi air tanah

Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah

65,45% 65,46% 100,01 AA

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 IV-2

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016

Realisasi 2016

% Nilai

8 Meningkatnya ketersediaan air baku di wilayah rawan air

Tersedianya prasarana air bersih bagi masyarakat bersumber dari air tanah dalam di wilayah rawan air

20 Titik 11 Titik 55 CC

9 Meningkatnya pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral

Jumlah pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral

Rp. 2.641.640.000.000,-

Rp. 2.467.211.328.499,-

93,39 AA

10 Meningkatnya jumlah wirausahawan baru sektor energi dan sumber daya mineral

Jumlah wirausahawan baru sektor energi dan sumber daya mineral

3.753 Orang

5.320 Orang

141,75 AA

Untuk akuntabilitas keuangan, realisasi belanja untuk mendukung sasaran strategis yang

dilaksanakan melalui 35 kegiatan dari total rencana Rp. 31.172.557.000,00 realisasi serapan

anggaran sebesar Rp. 29.102.583.480,00 atau 93,35% dari rencana awal. Realisasi anggaran

tertinggi secara agregat adalah pada kegiatan-kegiatan dengan pencapaian sasaran

meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur listrik dengan 96,19%, sementara

persentase terendah adalah pada kegiatan-kegiatan dengan pencapaian sasaran

meningkatnya ketersediaan air baku di wilayah rawan air yang hanya mencapai 65,65%. Hal ini

tidak terlepas dari mekanisme pemberian bantuan prasarana air bersih kepada masyarakat di

wilayah rawan air di Jawa Barat yang tidak dapat dilaksanakan karena terbitnya Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 sehingga mekanisme pemberian bantuan harus dikaji kembali.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi diperoleh hasil bahwa sasaran dengan tingkat efisiensi

penggunaan sumber daya terbesar adalah sasaran ‘meningkatnya konservasi air tanah

sebesar 26,9%. Hal ini disebabkan sasaran ini memiliki tingkat penyerapan 73,11% dengan

sisa anggaran sebesar Rp. 417.643.020,00. Sedangkan untuk sasaran ‘meningkatnya jumlah

wirausahawan baru sektor energi dan sumber daya mineral’ memiliki tingkat efisiensi sebesar

5,02% dengan tingkat penyerapan anggaran 94,98% dan sisa anggaran sebesar Rp.

100.352.000,00.

Berikut ini adalah langkah-langkah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan kinerja OPD di tahun mendatang yakni:

1. Koordinasi intensif dengan PT. PLN (Persero) sebagai pihak yang memiliki hak

penyaluran tenaga listrik di wilayah Jawa Barat untuk memastikan jumlah rumah tangga

yang belum berlistrik dalam rangka mencapai Rasio Elektrifikasi 100% di tahun 2018;

2. Menjalankan kegiatan-kegiatan yang terkendala karena adanya transisi implementasi

regulasi hibah pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan setelah

terbitnya Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas

Permendagri No. 32 Tahun 2011, memudahkan kegiatan-kegiatan dengan mekanisme

hibah dan bantuan sosial untuk dilaksanakan kembali pada Tahun Anggaran 2017;

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 IV-3

3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelola secara berkala dalam penggunaan

aplikasi penggunaan energi, hingga pencapaian data pelaporan OPD dan gedung dapat

mencapai 100%;

4. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat

dalam upaya penataan pengelolaan usaha pertambangan di Jawa Barat;

5. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal data para

pemegang IUP dan penyampaian bukti setor PNBP (landrent dan royalty);

6. Melakukan pembinaan dan pengawasan bagi para pemegang Izin Pemakaian Air

Tanah (IPAT) guna meningkatkan Luas Zona Aman pada CAT di Jawa Barat pada

tahun mendatang.

COVERKata PengantarDaftar IsiBab IBab IIBab IIIBAB IV