LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/lkip-inspektorat-kota-mataram-tahun-2017.pdf · Inspektorat adalah tugas membantu Walikota membina

LAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2017

INSPEKTORAT KOTA MATARAM2018

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,

pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota

Mataram Tahun 2017 dapat disajikan untuk memberikan gambaran

mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik

secara kualitatif maupun kuantitatif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada hakikatnya

merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan

program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Untuk meningkatkan daya guna laporan dan peningkatan kinerja,

Inspektorat Kota Mataram secara bertahap berupaya untuk mengembangkan

kualitas implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria

komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran

kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam

laporan kinerja.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun 2017 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait,

khususnya Inspektorat Kota Mataram sebagai sarana evaluasi atas

pencapaian kinerjanya.

Mataram, Januari 2018

Inspektur Kota Mataram,

Ir. H. Makbul Ma’shum, MMPembina Utama Muda (IV/c)NIP195812231981031013

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................ iDAFTAR ISI..................................................................................................... iiRINGKASAN EKSEKUTIF.................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................11.1. Latar Belakang ...........................................................................11.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi ..........................................21.3. Struktur Organisasi.................................................................... 31.4. Isu Strategis ........................................................................... 201.5. Sistematika Penulisan ............................................................. 20

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................ 222.1. Perencanaan Strategis ............................................................. 222.2. Tujuan dan Sasaran..................................................................232.3. Strategi Dan Kebijakan ............................................................. 252.4. Perjanjian Kinerja .....................................................................282.5. Indikator Kinerja Utama ............................................................ 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................... 333.1. Capaian Kinerja ........................................................................333.2. Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Kinerja .......67

BAB IV PENUTUP...................................................................................... 72

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota

Mataram merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja

Inspektorat Kota Mataram yang memuat rencana, capaian, dan realisasi

indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang

dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2016-2021

sebagaimana tertuang pada Renstra Inspektorat Kota Mataram Tahun

2016-2021. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang

dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk

mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana

strategis.

Dari analisis terhadap empat (4) sasaran dengan lima (5) indikator

kinerja yang merupakan indikator kinerja utama Inspektorat Kota Mataram

dan satu (1) sasaran dengan satu (1) indikator kinerja yang merupakan

indikator perjanjian kinerja Inspektorat Kota Mataram, pada tahun 2017

hasil analisis kinerja Inspektorat Kota Mataram tahun 2017 dapat

disimpulkan sebagai berikut:

Target dan realisasi Tahun 2017 dari indikator kinerja utama yang

menunjukkan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram

yaitu pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.Capaian Kinerja Utama 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjut hasilpemeriksaan danpengembaliankerugiannegara/daerahpada Hasil

Persentasepenyelesaian tindaklanjut hasilpemeriksaan :

a. BPKb. Inspektorat Kota

Mataram

a. 92%b. 85%

a. 94%b. 91%

a. 102b. 107

iv

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut

a. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 94% yaitu 791

rekomendasi dari 836 rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK

RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhasil

diselesaikan. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh 102% dari

target yang ditetapkan (92%) dengan kategori sangat memuaskan.

b. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 92% yaitu 3.061

rekomendasi dari 3.318 rekomendasi dari hasil pemeriksaan

Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan, sehingga

capaian kinerja yang diperoleh 107% dari target yang ditetapkan

(85%) dengan kategori sangat memuaskan.

Pemeriksaan BPKdan InspektoratKota Mataram

Persentase nilaitemuan keuanganyang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kasdaerah/negara hasilpemeriksaan :A. BPKB. Inspektorat Kota

Mataram

a. 92%b. 70%

a. 92%b. 72%

a. 100b. 103

Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganPemerintah KotaMataram

Persentase hasilevaluasi SAKIP SKPDyang mendapat nilaibaik ( minimal B )

60% 61% 102

Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkunganPemerintah KotaMataram

Persentase LaporanKeuangan SKPDsudah sesuai denganSAP

100% 100% 100

MeningkatnyaImplementasi SPIP

Level Maturitas SPIP Level 2 Level 3 100

v

2. Indikator Kinerja Persentase Pengembalian Temuan Keuangan

a. Persentase pengembalian temuan keuangan Hasil Pemeriksaan BPK

RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 92 % yaitu Rp

4.009.703.599,42 dari Rp 4.394.607.583,42 temuan hasil

pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

berhasil diselesaikan. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh

100% dari target yang ditetapkan (92%) dengan kategori sangat

memuaskan.

b. Persentase pengembalian temuan keuangan Hasil Pemeriksaan

Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 72% yaitu Rp

1.979.028.558,10 dari Rp 2.763.758.226,44 rekomendasi dari hasil

pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan,

sehingga capaian kinerja yang diperoleh 103% dari target yang

ditetapkan (70%) dengan kategori sangat memuaskan.

3. Indikator Kinerja Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Yang

Mendapatkan Nilai Baik (Minimal B)

Pada evaluasi untuk SAKIP SKPD Tahun 2016 yang telah dilaksanakan

pada tahun 2017 :

a. 1 SKPD mendapatkan nilai AA

b. 1 SKPD mendapatkan nilai A

c. 9 SKPD mendapatkan nilai BB

d. 8 SKPD yang mendapatkan nilai B

sehingga total SKPD yang mendapatkan nilai minimal B pada evaluasi

SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 19 SKPD

dari keseluruhan 31 SKPD di lingkup pemerintah Kota Mataram yang

dievaluasi, realisasinya sebesar 61 % sehingga capaian kinerjanya 103%

dari target yang ditetapkan (60%) dengan kategori sangat memuaskan.

4. Indikator kinerja persentase Laporan Keuangan SKPD yang sudah

sesuai dengan SAP mencapai 100% karena seluruh SKPD yaitu

sebanyak 37 SKPD telah menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan

vi

SAP. Realisasinya sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya 100%

dari target yang ditetapkan (100%) dengan kategori sangat memuaskan.

Hasil kegiatan reviu laporan keuangan pemerintah Kota Mataram telah

diselesaikan di 37 SKPD lingkup Kota Mataram dengan hasil Reviu atas

Laporan Keuangan memberikan keyakinan yang memadai bahwa

Laporan Keuangan di 37 SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Mataram telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram mendapatkan

opini wajar tanpa pengecualian.

5. Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP dicapai melebihi target yang

diharapkan dimana pada Tahun 2017 ini Pemerintah Kota Mataram

melalui Inspektorat selaku pengumpul data dari seluruh perangkat

daerah terkait pemenuhan data maturitas SPIP mendapatkan level 3

Maturitas SPIP setelah peta resiko pada 10 Perangkat Daerah berhasil

dibuat, sehingga pencapaian kinerja adalah 100%.

Pencapaian kinerja rata-rata dari kelima indikator kinerja utama

sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar 100% menunjukkan bahwa

sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2017 telah tercapai

Kemudian pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu)

indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Mataram yang

tidak termasuk Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Mataram yaitu

sebagai berikut :

Tabel 2.Capaian Kinerja Inspektorat yang tidak termasuk Indikator Kinerja Utama


Meningkatnya levelKapabilitas APIP

Level Kapabilitas APIP Level 3 Level 3 100

vii

Sesuai dengan hasil penilaian BPKP Perwakilan Provinsi NTB, maka

Inspektorat Kota Mataram telah mendapatkan level 3 dengan catatan untuk

kapabilitas APIP.

Pencapaian kinerja rata-rata dari keempat indikator kinerja pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar

100% menunjukkan bahwa sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram

Tahun 2017 telah tercapai.

Mataram, Januari 2018


Ir. H. Makbul Ma’shum, MM Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP195812231981031013

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan

media pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri

pendayaguunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi

setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,

transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga

diperlukan pengembangan dan penerapan system

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdayaguna dan

berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah

satu pengejawantahan dari Good Governance ini bagi setiap instansi

pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Organisasi

Perangkat Daerah.

Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu Inspektorat Kota Mataram sebagai

Lembaga Pengawasan Internal telah menyusun Laporan Kinerja

2

Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan

pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang

berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat serta

peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi

Sesuai pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun

2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mataram, tugas pokok

Inspektorat adalah tugas membantu Walikota membina dan

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Adapun fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Walikota;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

3

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat selalu

berpedoman pada norma pengawasan sebagaimana diatur dalam

pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang

menggariskan bahwa norma pengawasan adalah :

a. Obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari

kesalahan;

b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang

berkesinambungan;

c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan

tepat;

d. Mendidik dan dinamis.

1.3. Struktur Organisasi pada Inspektorat Kota Mataram

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram sesuai Perda

Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Mataram terdapat 7 Jabatan Struktural

terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 4 Jabatan Eselon IIIa, dan 2

Jabatan Eselon IVa yang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin Inspektorat dan

membantu Walikota dalam merencanakan, mengawasi,

mengendalikan, membina, mensupervisi dan mengkoordinasikan

penyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang

Pengawasan serta tugas lain sesuai kebijakan Walikota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

Inspektur mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan dan

implementasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

pengendalian dan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu/ khusus;

d. pelaksanaan penegakan Integritas dan pencegahan korupsi

di lingkup Pemerintah Daerah;

e. penyusunan laporan dan evaluasi hasil kinerja pengawasan;

f. pelaksanaan pembinaan urusan umum, keuangan,

kepegawaian dan perencanaan di lingkup Inspektorat;

g. pelaksanaan pengembangan, koordinasi dan

kerjasamadengan APIP lainnya maupun aparat pemeriksa

eksternalserta instansi terkait;

h. pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan,

penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam

bidangpemerintahan, aparatur, hukum, politik,

perekonomian, pembangunan, sosial dan kesejahteraan

rakyat;

i. pengkoordinasian pembinaan atas pelaksanaanpengawasan

Inspektorat;

j. pengkoordinasian pelaksanaan penilaian danpengembangan

reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah;

k. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan kapabilitas

APIP dan Sumber Daya Manusia di Lingkup Inspektorat;

l. pengkoordinasian pelaksanaan penilaian maturitas

Pemerintah Daerah;

5

m. pengkoordinasian pelaksanaan reviu dokumenperencanaan

angggaran, laporan keuangan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

n. pengkoordinasian pelaksanaan reviu dokumenperencanaan

kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

o. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan penilaianSistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah;

p. perumusan visi, misi dan rencana strategis sertaprogram

kerja Inspektorat;

q. pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Tahunan,

Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(RKA/DPA) dan Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas, Sakip

Inspektorat;

r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

sertapembinaan di bidang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah; dan

t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olehWalikota.

2. Sekretariat

Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

mempunyai tugas pokok membantu inspektur dalam pembinaan

dan pelayanan umum, meliputi urusan perencanaan, keuangan,

evaluasi dan pelaporan serta urusan umum dan kepegawaian di

lingkungan Inspektorat serta tugas lain sesuai kebijakan

inspektur.

6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian Penyusunan rencana kerja dan anggaran

pengawasan;

b. fasilitasi dan pengkoordianasiian perumusan Penyusunan

program kerja pengawasan tahunan;

c. fasilitasi dan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis

yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat;

d. perumusan perencanaan pembinaan, pengembangan

pendidikan dan pelatihan SDM di lingkup Inspektorat;

e. pengkoordinasian Penyelenggaraan urusan keuangan dan

Perencanaan serta urusan umum dan kepegawaian;

f. pengkoordinasian penatausahaan dan penyusunan evaluasi

dan pelaporan hasil pengawasan;

g. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Rencana

Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja,

Pakta Integritas dan Sakip lingkup Inspektorat;

h. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)

Lingkup Inspektorat;

i. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan Administratif

kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah

tangga serta keprotokolan di lingkup Inspektorat;

j. pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) dan Standar Prosedur Tetap (SOP) Pelaksanaan

kegiatan lingkup Inspektorat;

k. pengkoordinasian perencanaan pengembangan sistem

informasi manajemen Hasil Pengawasan lingkup Inspektorat;

7

l. pengkoordinasian, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan

tugas kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan/atau

Instansi terkait;

m. pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas lingkup inspektorat; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan inspektur.

2.1. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh

seorang kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

pokok mengendalikan dan melakukan koordinasi

penyusunan perencanaan program/kegiatan dan

anggaran, pengelolaan dan penatausahaan Administrasi

keuangan dan pelaporan hasil pengawasan di

lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud kepala Sub Bagian Perencanaan dan

Keuangan mempunyai fungsi :

a. fasilitasi dan pengkoordinasian Penyusunan

perencanaan program, Kegiatan dan anggaran

pengawasan;

b. fasilitasi dan pengkoordinasian Penyusunan

RKA/DPA, DPPA, Rentra, Renja, RKT, Perjanjian

Kinerja, Pakta Integritas, SAKIP;

c. pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;

d. pelaksanaan Penatausahaan Administrasi

pengelolaan Keuangan;

e. penyusunan Laporan Keuangan (LRA, Calk, Neraca);

f. penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi

Keuangan dan Fisik;

8

g. fasilitasi dan pengkoordiansian Penyusunan Program

Kerja Pengawasan Tahunan;

h. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Rincian

Data Obyek Tahunan dan Belanja menurut Data

Obyek Potensial Tahunan;

i. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan fungsi

inspektorat;

j. pelaksanaan penyusunan Pokok-pokok Hasil

Pemeriksaan (PHP) dan hasil pemutahiran data;

k. pelaksanaan penyusunan pelaporan hasil

pelaksanaan pengawasan (triwulan dan semesteran);

l. pelaksanaan penatausahaan hasil pengawasan;

m. penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur

Tetap pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan

perundang-undangan;

n. penyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi bidang

perencanaan, Keuangan dan pelaporan hasil

pengawasan;

o. fasilitasi penyiapan pelaksanaan penerapan dan

pengembangan sistem informasi manajemen hasil

pengawasan;

p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sub bagian; dan

q. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok

9

mengendalikan dan melakukan pelayanan umum

meliputi urusan surat menyurat, urusan tata usaha,

kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan,

rumah tangga, dan penataan barang milik daerah di

lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan

Program Kerja Sub Bagian;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis

pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah

tangga, protokol dan perlengkapan;

c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi

penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah

tangga, protokol dan perlengkapan;

d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data

kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;

e. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan,

pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan

inventaris kantor sesuai peraturan perundang-

undangan;

f. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai,

pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan

kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata

usahakepegawaian;

g. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga,

perlengkapan, protokol, surat menyurat kearsipan,

dan perpustakaan;

10

h. perumusan perencanaan dan pelaksanaan

pembinaan, pengembangan pendidikan dan

pelatihan SDM di lingkup Inspektorat;

i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Penyimpan

dan pemegang barang inspektorat;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur

Pembantu yang mempunyai tugas pokok membantu Inspektur

dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian, merencanakan,

mengatur, supervisi dan mengkoordinasikan atas

penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang pengawasan

serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah I, melakukan pengawasan pada

obyek sebagai berikut;

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Dinas Perhubungan;

d. Dinas Komunikasi dan Informatika;

e. Dinas Ketahanan Pangan;

f. Dinas Pertanian;

g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

h. Dinas Perikanan;

i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

j. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

11

k. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

l. Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela, termasuk

Kelurahan yang berada dibawahnya;

m. SD/MI, SMP, di wilayah Kota Mataram;

n. Pasar di wilayah Kota Mataram; dan

o. Obyek lain yang ditugaskan oleh Inspektur.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penyusunan Program Kerja Pengawasan

Tahunan Irban sesuai wilayah kerja;

b. penyiapan penyusunan bahan kebijakan teknis yang

berkaitan dengan pengawasan intern pemerintah daerah,

pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi

penyelenggaraan urusan pemerintahan;

c. fasilitasi dan pengkoordinasian pembinaan atas pelaksanaan

pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan APIP

lainnya;

d. fasilitasi dan pengkoordinasian Pelaksanaan kerja sama

pengawasan dengan APIP lainnya jika diperlukan;

e. pelaksanaan Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan;

f. pelaksanaan Supervisi atas Kegiatan Pengawasan;

g. penyusunan laporan hasil pengawasan;

h. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data tindak

hasil pengawasan;

i. pelaksanaaan dan koordinasi pengawasan penyelenggaraan

urusan pemerintahan dalam bidang pemerintahan, aparatur,

hukum dan politik;

j. fasilitasi dan pengkoordinasian atas pelaksanaan penilaian

maturitas Pemerintah Daerah;

12

k. penyiapan pelaksanaan peer reviu kegiatan pengawasan;

l. fasilitasi dan pengkoordinasian atas pelaksanaan penilaian

pengembangan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah

daerah;

m. pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55

Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025

serta Peraturan Perundang-Undangan tindak lanjutnya;

n. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

o. fasilitasi dan pengkoordinasian atas pelaksanaan Reviu RKA

Perangkat Daerah dan RKA PPKD;

p. perumusan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di

bidang pengawasan dengan APIP lainnya;

q. memberikan pertimbangan teknis terhadap hasil

pengawasan sesuai wilayah kerjanya kepada atasan;

r. melakukan Pengawasan lainnya yang meliputi :

1. Sosialisasi dan Asistensi;

2. Bimbingan Teknis; dan

3. Konsultansi.

s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas di wilayahnya; dan

t. pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan inspektur.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang

Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas pokok Inspektur

dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian, merencanakan,

mengatur, supervisi dan mengkoordinasikan atas

penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang pengawasan

serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Inspektur.

13

Inspektur Pembantu Wilayah II, melakukan pengawasan pada


a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

e. Dinas Sosial;

f. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

g. Dinas Perdagangan;

h. Dinas Tenaga Kerja;

i. Dinas Lingkungan Hidup;

j. Satuan Polisi Pamong Praja;

k. Badan Keuangan Daerah;

l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

m. Kecamatan Mataram dan Kecamatan Selaparang termasuk

Kelurahan yang berada dibawahnya;

n. SD/MI, SMP, di wilayah Kota Mataram;

o. Pasar di wilayah Kota Mataram; dan

p. Obyek lain yang ditugaskan oleh Inspektur.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:



b. penyiapkan penyusunan bahan kebijakan teknis yang



penyelenggaraan urusan pemerintahan;

14



lainnya;

d. fasilitasi dan pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama






lanjut hasil pengawasan;

i. pelaksanaan dan penkoordinasian pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang

perekonomian dan pembangunan;

j. fasilitasi dan penkoordinasian pelaksanaan peningkatan

kapabilitas APIP dan Telaah Sejawat;

k. penyiapan pelaksanaan peer reviu kegiatan pengawasan;

l. fasilitasi dan pengkoordinasian atas pelaksanaan reviu

laporan keuangan Pemerintahan Daerah dan Perangkat

Daerah;

m. pelaksanaan penanganan kasus yang terindikasi korupsi

dan/atau menjadi perhatian publik;

n. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan

penilaian kebenaran laporan pengaduan;

o. penyiapan perumusan kebijakan teknis, atas penanganan

kasus dan pengaduan;

p. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat,

perorangan dan badan hukum;

q. perumusan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi

dibidang pengawasan dengan APIP lainnya;

15

r. memberikan pertimbangan teknis terhadap hasil

pengawasan sesuai wilayah kerjanya kepada atasan.

s. melakukan Pengawasan lainnya yang meliputi :

1.Sosialisasi dan Asistensi;

2. Bimbingan Teknis; dan

3. Konsultansi.

t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan


u. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan inspektur.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang

Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas pokok membantu

Inspektur dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian,

merencanakan, mengatur, supervisi dan mengkoordinasikan

atas penyelenggaran urusan pemerintahan dibidang pengawasan

serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah III, melakukan pengawasan pada


a. Dinas Kesehatan;

b. Dinas Pendidikan;

c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e. Dinas Pariwisata;

f. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

g. Dinas Pemadam Kebakaran;

h. Badan Penelitian dan Pengembangan

i. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;

j. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU);

16

k. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

l. Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya

termasuk Kelurahan yang berada dibawahnya;

m. SD/MI, SMP, SMA/SMK di wilayah Kota Mataram;

n. Pasar di Wilayah Kota Mataram; dan

o. Obyek lain yang ditugaskan oleh Inspektur.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:



b. penyiapkan penyusunan bahan kebijakan teknis yang



penyelenggaraan urusan pemerintahaan.



lainnya;

d. fasilitasi dan pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama






lanjut hasil pengawasan;

i. fasilitasi dan pengkoordinasian pengawasan atas

penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial

dan kesejahteraan rakyat;

17

j. fasilitasi dan pengkoordinasianatas pelaksanaan reviu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

k. (SAKIP);

l. penyiapan pelaksanaan veer reviu kegiatan pengawasan;

m. fasilitasi dan pengkoordinasian atas pelaksanaan evaluasi

penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Perangkat Daerah;

n. fasilitasi dan pengkoordinasian atas pelaksanaan

peningkatan kapabilitas APIP/peningkatan level Inspektorat;

o. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

p. perumusan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di

bidang pengawasan dengan APIP lainnya;

q. pelaksanaan penegakan integritas dan pencegahan korupsi

di lingkungan pemerintah daerah;

r. memberikan pertimbangan teknis terhadap hasil

pengawasan sesuai wilayah kerjanya kepada atasan;

s. melakukan Pengawasan lainnya yang meliputi :

a) Sosialisasi dan Asistensi;

b) Bimbingan Teknis; dan

c) Konsultansi.

t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan


u. pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan Inspektur.

Selain Jabatan Struktural diatas, pada Inspektorat Kota

Mataram juga terdapat jabatan fungsional. Kelompok jabatan

fungsional sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat terdiri dari

jabatan Jabatan Fungsional Auditor (KEPMENPAN 19/1996 jo

KEPMENPAN 220/M.PAN/7/2008) dan Jabatan Fungsional

18

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disebut

juga Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (PERMENPAN

15/2009).

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan

Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah

(P2UPD) merupakan jabatan karier, yang hanya dapat diduduki

oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

JFA termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan

anggaran, sehingga tugas pokoknya meliputi kegiatan audit,

evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain di

bidang keuangan. Sedangkan P2UPD termasuk dalam rumpun

politik dan hubungan luar negeri yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan

perngawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di

daerah, di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan

atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan

atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas

peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas

tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk

tujuan tertentu dan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan

di daerah.

Instansi pembina JFA adalah Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) sedangkan instansi pembina JFPP

adalah Departemen Dalam Negeri (DDN). JFA terdiri dari Auditor

Trampil dan Auditor Ahli. Jenjang jabatan dan pangkat masing-

masing sebagai berikut:

1) Auditor Trampil:

Auditor Pelaksana (II/c – II/d);

Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b);

Auditor Penyelia (III/c – III/d).

19

2) Auditor Ahli:

Auditor Pertama (III/a – III/b);

Auditor Muda (III/c – III/d);

Auditor Madya (IV/a – IV/c);

Auditor Utama (IV/d – IV/e).

Kemudian Jenjang jabatan dan pangkat P2UPD dengan

Instansi Pembina Kementrian Dalam Negri, yaitu sebagai berikut:

1) Pengawas Pemerintah Pertama (III/a – III/b);

2) Pengawas Pemerintah Muda (III/c – III/d)

3) Pengawas Pemerintahan Madya (IV/a – IV/c).

Penetapan jenjang pangkat dan jabatan untuk masing

masing pengawas berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki

dan harus mengikuti diklat fungsional pengawas pemerintahan

sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pembina.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Inspektorat Kota

Mataram dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektur

Sekretariat

Irban IIIIrban IIIrban ISub BagianUmum danKepegawaian

Kelompok JabatanFungsional

JabatanFungsionalPengawasPemerintahdan Auditor

JabatanFungsionalPengawasPemerintahdan Auditor

JabatanFungsionalPengawasPemerintahdan Auditor Sub Bagian

PerencanaandanKeuangan

20

1.4. Isu StrategisDengan berkembangnya harapan masyarakat dunia terhadap

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan clean

governance, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka isu-isu

strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Mataram adalah sebagai

berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam

menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan

eksternal.

2. Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dalam hal pelaporan

keuangan.

3. Masih belum optimalnya Perangkat Daerah dalam menerapkan

SAKIP

4. Masih belum optimalnya kompetensi SDM pada Inspektorat Kota

Mataram

1.5. Sistematika PenulisanSesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, maka

sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTARDAFTAR ISIRINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN1. Latar Belakang2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi3. Struktur Organisasi4. Isu Strategis5. Sistematika Penulisan

21

BAB II PERENCANAAN KINERJA1. Perencanaan Strategis2. Perjanjian Kinerja (PK)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA1. Capaian Kinerja2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran Bagan Struktur OrganisasiPerjanjian Kinerja Tahun 2017

22

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan StrategisVisi Dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Mataram 2016-2021 yang hendak dicapai adalah : “Terwujudnya

Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Inspektorat

Kota Mataram mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas

melalui salah satu misi Kota Mataram yaitu : “MeningkatkanKeandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi BirokrasiDalam Rangka mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik(Good Governance)”. Dengan mengacu pada Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Mataram

Tahun 2016-2021 tersebut, maka Visi Inspektorat Kota Mataram

harus sinergis dengan visi Pemerintah Kota Mataram. Adapun

Visi Inspektorat Kota Mataram adalah : “TerwujudnyaPengawasan Internal Yang Berkualitas dan ProfesionalMenuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” .

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam

penyelenggaraan pemerintahan tak lepas dari masalah

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan

daerah, karena aspek keuangan menduduki posisi strategis

dalam proses pembangunan daerah, baik dari segi sifat, jumlah,

maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan

kestabilan perekonomian.

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk

mewujudkannya diperlukan Misi agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi

23

oleh Inspektorat Kota Mataram ini, diharapkan seluruh pegawai

dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat

Kota Mataram dan mengetahui peran dan program-programnya

serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Adapun MisiInspektorat Kota Mataram adalah :1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan

Intern PemerintahPengawasan intern pemerintah merupakan unsur

manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan

kepemerintahan yang baik. Aparatur Pengwaas adalah sebagai

pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu

merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan

perubahan yang terjadi pada dinamika masyarakat melalui

program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan

pengawasan. Peningkatan aparatur pengawas baik secara

kualitatif maupun secara kuantitatif diarahkan untuk dapat

meningkatkan jangkauan ataupun cakupan pengawasan yang

dilaksanakan oleh aparatur pengawas.

2.2. Tujuan Dan SasaranSebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk

keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan yang merupakan

capaian yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan dan sasaran yang merupakan capaian yang ingin dicapai setiap

tahunnya. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, dan indikator

kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran :

24

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tujuan danIndikator Kinerja Sasaran

VISITerwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas dan Profesional Menuju Tata

Kelola Pemerintahan Yang Baik

Misi Tujuan Sasaran IndikatorKinerja Sasaran

IndikatorKinerja Tujuan

Meningkatkanefektifitas

pengawasaninternal

Mewujudkanpemerintahanyang efektif,efisien danAkuntabel

Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjuthasilpemeriksaandanpengembaliankerugiannegara/daerahpada HasilPemeriksaanBPK danInspektoratKota Mataram

PersentasePenyelesaianTindak LanjutHasilPemeriksaana. BPKb. Inspektorat

KotaMataram

PeningkatanPersentasePenyelesaianTindak LanjutHasilPemeriksaana. BPKb. Inspektorat

KotaMataram

Persentasenilai temuankeuangan yangditindaklanjuti/ dikembalikanke kasdaerah/negarasesuai hasilpemeriksaanPadaa.BPKb. InspektoratKota Mataram

PeningkatanPersentasenilai temuankeuangan yangditindaklanjuti/dikembalikanke kasdaerah/negarasesuai hasilpemeriksaanPadaa. BPKb. InspektoratKota Mataram

Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganpemerintahKota Mataram

Persentase hasilevaluasi SAKIPPerangkatDaerah yangmendapat nilaibaik (minimalB)

Peningkatanhasil evaluasiSAKIPPerangkatDaerah yangmendapat nilaibaik (minimalB)

Meningkatnyaakuntabilitas

PersentaseLaporan

seluruhLaporan

25

keuangan dilingkunganpemerintahKota Mataram

KeuanganPerangkatDaerah sudahsesuai denganSAP

KeuanganPerangkatDaerah sudahsesuai denganSAP

MeningkatnyaImplementasiSPIP

Level MaturitasSPIP

Peningkatanlevel MaturitasSPIP

Meningkatkanprofesionalismeaparatpengawasaninternpemerintah

MenjadikanaparatInspektoratKotaMataramdapatberperansebagaiKonsultatifdan Katalis

MeningkatnyakapabilitasAPIPInspektoratKota Mataram

LevelKapabilitasAPIP

PeningkatanLevelKapabilitasAPIP

Diharapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari 2016

sampai dengan 2021 Inspektorat dapat meningkatkan kinerja

pengawasannya, dimana setiap tahunnya Inspektorat Kota Mataram

berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2.3. Strategi Dan KebijakanStrategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan

sesuai dengan misi Inspektorat Kota Mataram adalah seperti tertuang

dalam Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

berikut :

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 MewujudkanpemerintahanYang efektif,efisien, dan

Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaian

PenataanKebijakandan sistempengawasan

1. Penyusunan danpenyempurnaannorma, standar,dan prosedur

26

Akuntabel tindak lanjuthasilpemeriksaandanpengembaliantemuan hasilpemeriksaanBPK danInspektoratKotaMataram

berbasisresiko

pemeriksaan;2. Penyusunan

strukturorganisasi yangsesuai dengankebutuhanteknispemeriksaan;

3. Pengawasan ataskinerjaPerangkatDaerah;

4. PeningkatansistempengendalianinternPemerintah;

5. PeningkatanpemeriksaanoperasionalPerangkatDaerahberdasarkanurutanPerangkatDaerah yangrisikonya palingbesar;

6. Pembagian timpengawasberdasarkanrisiko;

7. Pengembangansistem informasimanajemen hasilpemeriksaanberbasiskomputer;

2 MewujudkanpemerintahanYang efektif,efisien, dan

Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkungan

PeningkatanpemahamanmengenaiSAKIP

1. Peningkatankualitas AKIPdalam evaluasiinternal LAKIP

27

Akuntabel pemerintahKotaMataram

PemerintahKota;

2. Pengevaluasianterhadap LAKIPyang telahdilaksanakanoleh PerangkatDaerah;

3 MewujudkanpemerintahanYang efektif,efisien, danAkuntabel

Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkunganpemerintahKotaMataram

PeningkatanKualitasLaporandari entitaspelaporanyang sesuaidengan SAP

1. Peningkatankualitas SPIPdalampenyusunanLaporanKeuanganPemerintah Kota;

2. Peningkatankualitaspengelolaankeuangan daerah;

3. Pembuatanlaporan darientitas pelaporanyang sesuaidengan StandarAkuntansiPemerintah (SAP);

4 MewujudkanpemerintahanYang efektif,efisien, danAkuntabel


PeningkatanPemahamanmengenaiSPIP danPengelolaanResikoOrganisasi

1. Penerapan danpengembanganSPIP olehPerangkat Daerah;

2. Kerjasama denganBPKP PerwakilanProvinsi NTB

3. Pembinaanmengenaipengelolaan resikoorganisasi,dimulai daripenyusunan petaresiko sampaipenilaian resiko

28

5 Menjadikanpengawasaninternalsebagaikatalis danperankonsultatif

MeningkatnyakapabilitasAPIP

PeningkatanlevelkapabilitasAPIP

1. Pemberianfasilitas bagipelaksanaanpengawasanoperasionalterhadap kegiatanPERANGKATDAERAH

2. Peningkatankapasitas SDM(Auditor &P2UPD).

3. PembentukanSatgas levelkapabilitas APIP

4. Pendampinganoleh BPKP

2.4. Perjanjian KinerjaBerdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram

Tahun 2016-2021, Target kinerja Inspektorat Kota Mataram tahun

2017 disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Target Indikator

Kinerja Sasaran Tahun 2017 ini merupakan Target Pencapaian

Indikator Kinerja Inspektorat Kota Mataram periode Renstra 2016-

2021 yang dituangkan dalam Tabel sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Tujuan Sasaran IndikatorKinerjaSasaran

Target

Mewujudkanpemerintahanyang efektif,efisien danAkuntabel

Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjuthasilpemeriksaandanpengembaliankerugian

PersentasePenyelesaianTindak LanjutHasilPemeriksaana. BPKb. Inspektorat

KotaMataram

a. 92%b. 85%

29

negara/daerahpada HasilPemeriksaanBPK danInspektoratKota Mataram

Persentasenilai temuankeuanganyangditindaklanjuti/dikembalikanke kasdaerah/negarasesuai hasilpemeriksaanPadab. BPKb. InspektoratKota Mataram

a. 92%b. 70%


Persentasehasil evaluasiSAKIP SKPDyangmendapatnilai baik(minimal B)

60%

Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkunganpemerintahKota Mataram

PersentaseLaporanKeuanganSKPD sudahsesuai denganSAP

100%


LevelMaturitasSPIP

Level 2

MenjadikanaparatInspektoratKotaMataramdapatberperansebagaiKonsultatifdan Katalis

MeningkatnyakapabilitasAPIPInspektoratKota Mataram

LevelKapabilitasAPIP

Level 2

30

Untuk mencapai sasaran strategis dengan Indikator kinerja

seperti pada Tabel di atas maka program yang dijalankan yaitu

program peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan

dan anggarannya pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN(Rp)

Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

1,509,880,598

Pelaksanaan PengawasanInternal S ecara Berkala

383,050,098

Tindak Lanjut Hasil TemuanPengawasan

201,800,000

Penilaian Mandiri ReformasiBirokrasi

31,517,500

Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan danPemberantasan Korupsi

104,750,000

Review Laporan Keuangan S KPDdan LKPD

50,670,000

Review RKA S KPD dan RKA PPKD 46,775,000Evaluasi Tindak Lanjut TemuanHasil Pengawasan

25,812,500

Evaluasi Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP) S KPD danReview LAKIP Pemda

52,670,000

Evaluasi LKPD dan PenyelesaianTindak Lanjut Hasil Temuan BPK

41,100,000

Pengendalian S apu BersihPungutan Liar

521,735,500

Review RKPD 50,000,000Program Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan

1,119,120,000

Optimalisasi Kinerja Pengawasan 692,020,000Peningkatan Kapabilitas Aparatur PengawasInternal Pemerintah (APIP)

148,975,000

Pendidikan dan Pelatihan PenunjangTugas Pokok Pengawasan

268,300,000

31

Pengusulan Dupak dan CalonPFA, Penilai Angka Kredit PFA danJF P2UPD

9,825,000

Program Penataan dan PenyempurnaanKebijakan S istem dan ProsedurPengawasan

58,830,000

2.5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama dari Inspektorat Kota Mataram yang

merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis

yang ingin dicapai Inspektorat Kota Mataram pada periode 2016-2021

ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kota Mataram nomor :

06.a/I/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota

Mataram Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAUTAMA

KETERANGANFORMULASI

PERHITUNGAN1 Meningkatnya

kepatuhan terhadappenyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembalian temuankeuangan hasilpemeriksaan BPK danInspektorat KotaMataram

Persentasepenyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan :A. BPKB. Inspektorat Kota

Mataram

Jumlah temuanyang telahselesaiditindaklanjuti/Jumlah temuanx 100%

Persentasepengembalian temuankeuangan hasilpemeriksaan :A. BPKB. Inspektorat Kota

Mataram

JumlahPengembalianKeuangandisetor/jumlah temuanKeuangan yangharus disetor x100%.

2 Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dilingkungan PemerintahKota Mataram

Persentase hasilEvaluasi SAKIP yangnilainya baik (SAKIPPerangkat Daerah

JumlahPerangkatDaerah yang

32

yang mendapat nilaiminimal B)

mendapat nilaiminimal Bdibagi dengan /Jumlah seluruhPerangkatDaerah yangdievaluasi

3 Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkungan PemerintahKota Mataram

Persentase LaporanKeuangan PerangkatDaerah sudah sesuaidengan SAP

JumlahPerangkatDaerah denganLaporanKeuangansesuaiSAP/JumlahseluruhPerangkatDaerah yangdireviu

4 Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkungan PemerintahKota Mataram

Level Maturitas SPIP Level MaturitasSPIP

33

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Mataram dilakukan dengan

membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang

diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk

menggambarkan skala nilai peringkat kinerja mengutip dari Permenpan

Nomor 12 Tahun 2015, sebagai berikut :

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai CapaianKinerja

KriteriaPenilaianCapaianKinerja

Kode

1 >90-100 Sangat

Memuaskan

2 >80-90 Memuaskan

3 >70-80 Sangat Baik

4 >60-70 Baik

5 >50-60 Cukup

6 >30-50 Kurang

7 0-30 Sangat

Kurang

Sumber : Permenpan Nomor 12 Tahun 2015, diolah

34

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator

kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka

capaian kinerja sebesar 100 Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase

capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk

pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk

mengukur capaian kinerja, menggunakan pengumpulan data yang diperoleh

dari Pejabat - pejabat Teknis Pengelola Kegiatan (PPTK) yang bertanggung

jawab dalam pengelolaan kegiatan terutama yang terkait pencapaian

indikator kinerja.

Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram dicerminkan dalam

realisasi Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci

indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut :

a. Pencapaian Kinerja Tahun 2017Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 terdapat 5 (lima) sasaran strategis

dan 6 (enam) indikator kinerja, dimana 4 (empat) sasaran strategis

dengan 5 (Lima) indikator kinerja pada perjanjian kinerja tahun 2017

tersebut merupakan indikator kinerja utama dari Inspektorat Kota

Mataram.

Target dan realisasi Tahun 2017 dari indikator kinerja utama yang

menunjukkan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram

yaitu pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Kinerja Utama 2017


Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjut hasilpemeriksaan danpengembaliankerugiannegara/daerahpada HasilPemeriksaan BPKdan Inspektorat


a. BPKb. Inspektorat Kota

Mataram

a. 92%b. 85%

a. 94%b. 92%

a. 102b. 108

35

P

e

n

c

a

p

a

i

a

n

I

Indikator Kinerja Utama pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut

a. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 94% yaitu 791

rekomendasi dari 836 rekomendasi temuan hasil pemeriksaan

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhasil

diselesaikan. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh 102% dari


b. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 92% yaitu 3.070

rekomendasi dari 3.331 rekomendasi dari hasil pemeriksaan

Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan, sehingga

capaian kinerja yang diperoleh 108% dari target yang ditetapkan

(85%) dengan kategori sangat memuaskan.

Kota Mataram Persentase nilaitemuan keuanganyangditindaklanjuti/dikembalikan ke kasdaerah/negara hasilpemeriksaan :

A. BPKB. Inspektorat

Kota Mataram

a. 92%b. 70%

a. 92%b. 72%

a. 100b. 103

Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganPemerintah KotaMataram

Persentase hasilevaluasi SAKIP SKPDyang mendapat nilaibaik ( minimal B )

60% 61% 102

Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkunganPemerintah KotaMataram

Persentase LaporanKeuangan SKPDsudah sesuai denganSAP

100% 100% 100

MeningkatnyaImplementasi SPIP

Level Maturitas SPIP Level 2 Level 3 100

36

Indikator Kinerja Persentase Pengembalian Temuan Keuangan

a. Persentase pengembalian temuan keuangan Hasil Pemeriksaan

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 92 %

yaitu Rp 4.009.703.599,42 dari Rp 4.394.607.583,42 temuan

hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara

Barat yang berhasil diselesaikan. Sehingga capaian kinerja yang

diperoleh 100% dari target yang ditetapkan (92%) dengan kategori

sangat memuaskan.

b. Persentase pengembalian temuan keuangan Hasil Pemeriksaan

Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 72% yaitu Rp

1.999.403.362,10 dari Rp 2.769.784.081,44 rekomendasi dari

hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram yang berhasil

diselesaikan, sehingga capaian kinerja yang diperoleh 103% dari


2. Indikator Kinerja Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Yang

Mendapatkan Nilai Baik (Minimal B)

Pada evaluasi untuk SAKIP SKPD Tahun 2016 yang telah

dilaksanakan pada tahun 2017 :

a. 1 SKPD mendapatkan nilai AA

b. 1 SKPD mendapatkan nilai A

c. 9 SKPD mendapatkan nilai BB

d. 8 SKPD yang mendapatkan nilai B

sehingga total SKPD yang mendapatkan nilai minimal B pada evaluasi

SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 19 SKPD

dari keseluruhan 31 SKPD di lingkup pemerintah Kota Mataram yang

dievaluasi, realisasinya sebesar 61 % sehingga capaian kinerjanya


memuaskan.

3. Indikator kinerja persentase Laporan Keuangan SKPD yang sudah

sesuai dengan SAP mencapai 100% karena seluruh SKPD yaitu

37

sebanyak 37 SKPD telah menyajikan Laporan Keuangan sesuai

dengan SAP. Realisasinya sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya


memuaskan. Hasil kegiatan reviu laporan keuangan pemerintah Kota

Mataram telah diselesaikan di 37 SKPD lingkup Kota Mataram dengan

hasil Reviu atas Laporan Keuangan memberikan keyakinan yang

memadai bahwa Laporan Keuangan di 37 SKPD dan Laporan

Keuangan Pemerintah Kota Mataram telah disusun sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah sehingga Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Mataram mendapatkan opini wajar tanpa

pengecualian.

4. Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP dicapai melebihi target yang

diharapkan dimana pada Tahun 2017 ini Pemerintah Kota Mataram

melalui Inspektorat selaku pengumpul data dari seluruh perangkat

daerah terkait pemenuhan data maturitas SPIP mendapatkan level 3

Maturitas SPIP setelah peta resiko pada 10 Perangkat Daerah berhasil

dibuat, sehingga pencapaian kinerja adalah 100%.

Pencapaian kinerja rata-rata dari ke lima indikator kinerja utama

sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar 100% menunjukkan

bahwa sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2017 telah

tercapai.

Kemudian pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator

kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Mataram yang tidak

termasuk Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Mataram yaitu

sebagai berikut :

38

Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat yang tidak termasuk IndikatorKinerja Utama

C

a

p

Sesuai dengan hasil penilaian BPKP Perwakilan Provinsi NTB, maka

Inspektorat Kota Mataram telah mendapatkan level 3 untuk kapabilitas

APIP. Namun level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Mataram masih

terdapat kekurangan pemenuhan elemen Kapabilitas APIP sehingga level

Kapabilitas yang didapatkan adalah Level 3 dengan Catatan dan hasil ini

merupakan hasil penilaian dari BPKP Perwakilan Provinsi NTB, dimana

sampai dengan masa penyusunan LAKIP Tahun 2017 belum ada

pengesahan dari BPKP Pusat.

Pencapaian kinerja rata-rata dari keempat indikator kinerja pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar 100%

menunjukkan bahwa sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2017

telah tercapai.

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis KinerjaPengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja dari setiap sasaran strategis di atas

disajikan sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran “Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak

lanjut hasil pemeriksaan dan pengembalian kerugian negara/daerah pada

Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram “

Tercapainya sasaran kinerja ini akan berdampak positif terhadap kepatuhan

SKPD terhadap peraturan perundang-undangan. Karena adanya temuan

hasil pemeriksaan menunjukkan adanya aturan yang dilanggar. Dengan

demikian peningkatan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut, baik

SasaranStrategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Level KapabilitasAPIP Level 2 Level 3 100

39

terhadap hasil pemeriksaan BPK RI maupun hasil pemeriksaan Inspektorat

Kota Mataram secara langsung dapat menunjukkan adanya peningkatan

kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan.

Realisasi Indikator Kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhanterhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian

Kerugian Negara/Daerah pada Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat KotaMataram

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 Realisasis/d

Tahun2016

TargetTahun2021(AkhirPeriodeRenstra)

Target Realisasi %CapaianKinerja

1 Persentasepenyelesaiantindak lanjuthasilpemeriksaan :a. BPKb.InspektoratKota Mataram

Persentase a. 92%b. 85%

a. 94 %b. 92%

a. 102%b. 107%

a. 93%b. 84%

a. 95%b. 89%

2 Persentasepengembaliantemuankeuangan hasilpemeriksaan :

A. BPKB. Inspektorat

KotaMataram

Persentase a. 92%b. 70%

a. 92%b. 72%

a. 100%b. 103%

a. 91%b. 66%

a. 95%b. 90%

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan

Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 94 %

yaitu 791 rekomendasi dari 836 rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK

RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhasil diselesaikan.

Pencapaian ini telah mencapai capaian kinerja yang diinginkan pada tahun

2017 yaitu 103%, melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2017 sebesar 92% serta realisasi tahun 2016 sebesar 93%

namun belum mencapai target pada akhir periode Renstra periode 2016-

2021 sebesar 95%. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

40

Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 92% yaitu 3.070 rekomendasi

dari 3.331 rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram

yang berhasil diselesaikan, sehingga capaian kinerja yang diperoleh 108%

dengan kategori sangat memuaskan. Pencapaian ini telah mencapai capaian

kinerja yang diinginkan pada tahun 2017, melebihi dari target yang

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 serta realisasi tahun 2016

dan sudah mencapai target pada akhir periode Renstra periode 2016-2021.

Persentase pengembalian temuan keuangan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan akhir tahun 2017

sebesar 92% yaitu Rp 4.009.703.599,42 dari Rp 4.394.607.583,42temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa

Tenggara Barat yang berhasil diselesaikan. Pencapaian ini telah mencapai

capaian kinerja yang diinginkan pada tahun 2017 yaitu 100%, sesuai dengan

target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 serta realisasi

tahun 2016 namun belum mencapai target pada akhir periode Renstra

periode 2016-2021. Persentase Pengembalian temuan keuangan Hasil

Pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 72% yaitu Rp

1.999.403.362,10 dari Rp 2.769.784.081,44 temuan keuangan dari hasil

pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan, sehingga

capaian kinerja yang diperoleh 103% dengan kategori sangat memuaskan.

Pencapaian ini telah mencapai capaian kinerja yang diinginkan pada tahun

2017, melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2017 serta realisasi tahun 2016 namun belum mencapai target pada akhir

periode Renstra periode 2016-2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya (2016) yaitu sebesar 1% untuk persentase penyelesaian

tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dengan kenaikan pengembalian

temuan keuangan BPK RI yaitu sebesar 1% kemudian untuk hasil temuan

Inspektorat Kota Mataram penyelesaian temuan hasil pemeriksaan

mengalami kenaikan sebesar 7% dan pengembalian temuan keuangan

sebesar 6%. Penyebab utama sedikitnya peningkatan pencapaian target

41

penyelesaian tindak lanjut dari tahun ke tahun ini disebabkan adanya

rekomendasi yang berhubungan dengan pengembalian uang ke Kas Daerah

yang membutuhkan waktu yang agak lama dalam menindaklanjutinya untuk

mendapatkan status tindak lanjut selesai dan juga nilai rekomendasi dan

pengembalian keuangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan pemantauan

tindak lanjut dengan mendatangi obyek tindak lanjut dan dengan

melaksanakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan

BPK RI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim pemantauan tindak lanjut

melaksanakan pendampingan pada obyek tindak lanjut dengan

melaksanakan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai.

Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI juga

menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut ke pihak BPK RI.

Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui program Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan.

2. Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan

Pemerintah Kota Mataram”

Pencapaian sasaran ini terkait dengan evaluasi atas sistem akuntabilitas

kinerja yang dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik yang objektif

untuk perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu

dengan semakin meningkatnya nilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja

SKPD, diharapkan dapat mendorong SKPD untuk mewujudkan pencapaian

akuntabilitas kinerja hasil organisasi secara konsisten sesuai dengan yang

diamanatkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel 5. dibawah ini :

42

Tabel 5. Pencapaian sasaran akuntabilitas kinerja SKPD

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 Realisasis/d

Tahun2016



1 Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganPemerintah KotaMataram

Persentase 60% 61% 102% 70% 75 %

Pencapaian Tahun 2017 ini telah mencapai capaian kinerja yang diinginkan

pada tahun 2017, melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2017 namun belum mencapai target pada akhir periode

Renstra periode 2016-2021. Dapat dilihat pada tahun 2017, mengalami

penurunan pencapaian dari tahun 2016 sebesar 9% karena adanya

perbedaan jumlah SKPD yang menjadi obyek evaluasi SAKIP antara Tahun

2016 dan Tahun 2017.

Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Mataram, dimulai dengan

adanya koordinasi intensif dari 3 (tiga) SKPD (Bappeda, Inspektorat, dan

Bagian Organisasi Setda Kota Mataram) yang berperan sebagai leading sector

dalam melakukan pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Pencapaian indikator ini

dilaksanakan melalui Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

3. Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan

Pemerintah Kota Mataram”

Dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pemeriksaan

keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan

oleh BPK tersebut merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK)

Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini

43

tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

pemerintah. Pencapaian sasaran Inspektorat Kota Mataram “ Meningkatnya

akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram” terkait

dengan Opini Pemeriksa dalam hal ini BPK RI yang berupa pernyataan

profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran

informasi (keuangan) yg disajikan dlm laporan keuangan.

Opini didasarkan pada kriteria:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan

2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)

3. kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan

4. efektivitas sistem pengendalian intern

Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 sampai

dengan Tahun 2013 terhadap LKPD tahun 2010 sampai dengan 2013 adalah

Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adapun upaya-upaya yang dilakukan

dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah :

1. Perbaikan penyusunan Laporan Barang Daerah dengan pendampingan

BPKP

2. Melakukan monitoring evaluasi asset Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

Olahraga Kota Mataram sampai di sekolah.

3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sehingga sejak Tahun 2015 Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara

Barat terhadap LKPD Tahun 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dan berlanjut untuk Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

terhadap LKPD Tahun 2016 yang pemeriksaannya dilaksanakan pada tahun

2017.

Inspektorat Kota Mataram telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Mataram dan 37 SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram untuk tahun

anggaran 2015 berupa Neraca pertanggal 31 Desember 2016, Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan

44

Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal

tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015

tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semua

informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian

manajemen Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,

keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan,

pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup

yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan

sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat

atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak

memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu Inspektorat Kota Mataram, tidak terdapat penyebab yang

menjadikan Inspektorat Kota Mataram yakin bahwa laporan keuangan yang

kami sebutkan di atas, tidak disajikan berdasarkan Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Tabel 6. Pencapaian sasaran akuntabilitas keuangan

No IndikatorKinerja

Satuan Tahun 2017 Realisasis/d

Tahun2016



1 PersentaseLaporanKeuanganSKPD yangsudahsesuaidengan SAP

Persentase 100% 100% 100% 100% 100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut diatas terlihat

bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja

45

100%. Hal ini disebabkan karena komitmen dari pimpinan dalam hal ini

Walikota dan Kepala SKPD untuk selalu taat pada peraturan/ketentuan yang

berlaku dalam menindaklanjuti semua rekomendasi dari BPK RI Perwakilan

Provinsi Nusa Tenggara Barat sehubungan dengan perbaikan penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram. Pencapaian sasaran ini

dicapai melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

4. Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya Implementasi SPIP”

Capaian sasaran ini diperoleh melalui Indikator Level Maturitas SPIP yang

telah berhasil mencapai level 3. Hasil penilaian penyelenggaraan SPIP oleh

BPKP terhadap 25 fokus penilaian pada level entitas dan kegiatan pokok yang

menjadi obyek penilaian SPIP menunjukkan maturitas pada level

“terdefinisi” dengan skor 3,1399 dari maksimal 5 atau tingkat 4 dari 6

tingkat maturitas SPIP.


Tabel 7. Pencapaian sasaran implementasi SPIP

No IndikatorKinerja


Tahun2016



1 LevelMaturitasSPIP

Level 2 3 100% 1 3

Maturitas SPIP pada level terdefinisi mengandung makna bahwa Pemerintah

Kota Mataram telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang

telah dikomunikasikan secara memadai, diimplementasikan dalam

pelaksanaan kegiatan, namun belum sepenuhnya secara berkala dilakukan

pemantauan serta belum sepenuhnya dilakukan evaluasi sehubungan

dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

46

5. Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya kapabilitas APIP”

Capaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja level kapabilitas

aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang dinilai oleh BPKP, dalam

hal ini BPKP Perwakilan Provinsi NTB.

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan

untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur

yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP

yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan,

mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan

sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP

yang efektif.

Level kapabilitas yang dimaksud menggunakan struktur IACM yang

menggambarkan tahap-tahap kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan

APIP sehingga diharapkan dapat berkembang dalam menentukan,

menerapkan, mengukur, mengendalikan, dan meningkatkan proses

pengawasan. Perbaikan dalam proses dan praktik pada setiap tahap

memberikan dasar untuk naik ke tingkat kapabilitas berikutnya. Pada setiap

tingkatan terdapat enam proses yang selanjutnya disebut elemen, yaitu 1)

peran dan layanan APIP, 2) pengelolaan SDM, 3) praktik profesional, 4)

akuntabilitas dan manajemen kinerja, 5) budaya dan hubungan organisasi,

dan 6) struktur tata kelola.

Untuk menuju level 2 (Infrastructure) dan level 3 (Integrated), APIP berperan

penting dalam upaya meningkatkan tata kelolanya karena untuk

membangun sebagian besar elemen tersebut sepenuhnya dalam kendali

APIP. Untuk membangun kapabilitas pada level 2 dan 3 tersebut relatif lebih

mudah untuk dicapai karena sebagian besar elemen berada dalam

pengendalian APIP.

Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui realisasi, seperti

yang tercantum di bawah ini :

47

Tabel 8. Pencapaian sasaran meningkatnya kapabilitas APIP

No IndikatorKinerja


Tahun2016



1 LevelkapabilitasAPIP

Tingkatlevel

Level2

Level 3 100% Level 2 Level 3

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa level kapabilitas APIP Inspektorat Kota

Mataram telah meningkat dari level 2 ke level 3 Dengan Catatan dengan

berbagai langkah yang telah dilaksanakan seperti koordinasi dengan BPKP

Perwakilan Provinsi NTB, Pembentukan Satgas SPIP, dan peningkatan

profesionalisme fungsional auditor dan pengawas pemerintahan. Pada tahun

selanjutnya, diharapkan Inspektorat Kota Mataram dapat meningkatkan level

kapabilitas APIP ke level 3 Penuh.

a. Realisasi Kinerja Tahun 2017 serta Capaian Kinerja Tahun 2017 denganTahun Lalu

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016-2021,

Realisasi Kinerja

serta Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017 disajikan pada Tabel di

bawah ini :

Tabel 9. Realisasi Kinerja Tahun 2017 serta Capaian Kinerja Tahun2017 dengan Tahun Lalu

SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Tahun2016

Tahun2017

RealisasiKinerja

CapaianKinerja

RealisasiKinerja

CapaianKinerja

Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjuthasilpemeriksaandan


a. BPKb.Inspekto

a.93%b.84%

a.100%b.100% a. 94%

b. 92%a. 100%b. 100%

48

pengembaliankerugiannegara/daerahpada hasilpemeriksaanBPK danInspektoratKota Mataram

rat KotaMataram

Persentasenilaitemuankeuanganyangditindaklanjuti/dikembalikan kekasdaerah/negara hasilpemeriksaan:

a. BPKb.Inspektorat

a.91%

b.66%

a.100%b.100%

a. 92%b. 72%

a. 100%b. 100%

Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganPemerintahKota Mataram

PersentasehasilevaluasiSAKIPSKPD yangmendapatnilai baik(minimal B)

70% a.100%

61% 102%


PersentaseLaporanKeuanganSKPD yangsudahsesuai SAP

100% 100%100% 100%


LevelMaturitasSPIP

Level 1 100% Level 3 100%

MeningkatnyalevelkapabilitasAPIP

LevelkapabilitasAPIP Level 2 100% Level 3 100%

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2016 sampai dengan

Tahun 2017, Realisasi masing-masing Indikator kinerja dari Inspektorat

Kota Mataram mendapatkan capaian kinerja 100% dengan katagori

sangat memuaskan. Secara keseluruhan Tabel tersebut menunjukkan

bahwa Inspektorat Kota Mataram telah berhasil mencapai sasaran

strategis yang direncanakan setiap tahunnya.

49

b. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target JangkaMenengah dalam RENSTRA 2016-2021.Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016-

2021, Realisasi Kinerja serta Target Tahun 2016, 2017 dan Tahun 2021

(Periode Akhir Renstra) disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 10. Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan 2017 dengan TargetJangka Menengah dalam Renstra 2016-2021

SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2021

RealisasiKinerja

TargetKinerja

RealisasiKinerja

TargetKinerja

TargetKinerja

Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjuthasilpemeriksaandanpengembaliankerugiannegara/daerahpada hasilpemeriksaanBPK RI danInspektoratKota Mataram

Persentase penyelesaiantindak lanjut hasilpemeriksaan :

a. BPKb.Inspektorat Kota Mataram

a. 93%b. 84%

a.91%b.84%

a.94%b.92%

a.92%b.85%

a.95%b.89%

Persentase nilai temuankeuangan yangditindaklanjuti/dikembalikanke kas daerah/negara hasilpemeriksaan:

a. BPKb. Inspektorat Kota Mataram

a. 91%b. 66%

a.91%b.65%

a.92%b.72%

a.92%b.70%

a.95%b.90%


Persentase hasil evaluasiSAKIP SKPD yang mendapatnilai baik ( minimal B) 70% 55% 61% 60% 75%


Persentase LaporanKeuangan yang sudah sesuaiSAP

100% 100% 100% 100% 100%


Level Maturitas SPIPLevel 1 100% Level 3 100% Level 3


Level kapabilitas APIP Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3

50

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa Inspektorat Kota Mataram belum

mencapai target jangka menengah (5 tahun) yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Inspektorat Kota Mataram kecuali

reviu laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram dan Laporan

keuangan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram yang telah

dilaksanakan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan

keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

dan juga pencapaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Inspektorat. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap awal Renstra 2016-

2021 sehingga pencapaian kinerja masih berproses sesuai dengan tujuan

yang ditetapkan yaitu peningkatan kinerja pengawasan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atauPeningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telahDilakukanSelama Tahun 2017, indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Kota

Mataram mengalami peningkatan tetapi juga mengalami penurunan

dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Adapun penyebab dan solusi

yang telah dilakukan sebagai berikut:

Penyebab Peningkatan/Penurunan :1. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya sumber daya aparatur pengawasan yang berkualitas.

Hal ini terlihat dari jumlah tenaga pemeriksa yang hanya berjumlah

26 orang dibandingkan dengan jumlah obyek pengawasan sebanyak

294 yang terdiri dari perangkat daerah, puskesmas, dan sekolah-

sekolah.

2. Sarana dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana berupa terbatasnya Peralatan

Kerja dan Peralatan Operasional dalam menunjang pencapaian

kinerja dibandingkan dengan jumlah Aparat Pengawas Intern

51

Pemerintah dalam hal ini kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh

Inspektorat Kota Mataram, peralatan tersebut seperti kendaraan dan

komputer.

3. Regulasi/Peraturan

Belum adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan

pengawasan pada Inspektorat Kota Mataram seperti Perda, Perwal,

Pedoman dan Juklak yang menunjang pelaksanaan kegiatan

pengawasan.

4. Koordinasi

Masih kurangnya koordinasi dengan SKPD, BPK RI Perwakilan NTB,

BPKP Perwakilan NTB dan Inspektorat Provinsi NTB untuk

mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

kegiatan pengawasan.

5. Faktor Eksternal

Kurangnya komitmen dan inisiatif dari SKPD dalam merespon dan

menindaklanjuti hasil kegiatan pengawasan.

Solusi :Langkah-langkah yang diambil oleh Inspektorat Kota Mataram dalam

mengatasi penyebab di atas adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Dalam mengatasi keterbatasan sumber daya aparatur pengawasan

yang berkualitas, Inspektorat Kota Mataram akan mengirim tenaga

pemeriksa untuk mengikuti diklat substantif seperti diklat Reviu

Atas Laporan Keuangan, Diklat Reviu RKA, Diklat Investigatif dan

diklat-diklat substantif lainnya dalam paket diklat peningkatan

kapabilitas APIP yang diselenggarakan oleh BPKP.

Selain itu di tahun 2017 dilaksanakan perekrutan APIP agar

memenuhi syarat minimal jumlah APIP pada peningkatan level

52

kapabilitas APIP Inspektorat Kota Mataram dari level 2 ke level 3,

dimana dari 20 orang APIP menjadi 26 APIP pada Tahun 2017.


Dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana berupa

terbatasnya Peralatan Kerja dan Peralatan Operasional dalam

menunjang pencapaian kinerja, Inspektorat Kota Mataram akan

melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana yang

selanjutnya akan menganggarkan pengadaan peralatan kerja dan

peralatan operasional tersebut.

3. Regulasi/Peraturan

Dalam mengatasi kurangnya regulasi yang mendukung pelaksanaan

kegiatan pengawasan, Inspektorat Kota Mataram sedang

mempersiapkan penyusunan beberapa regulasi seperti Perwal

mengenai Pedoman Umum Pengawasan, Pedoman Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan dan Juklak Evaluasi SAKIP.

4. Koordinasi

Dalam mengatasi kendala kurangnya koordinasi dengan SKPD, BPK

RI Perwakilan NTB, BPKP Perwakilan NTB dan Inspektorat Provinsi

NTB dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat Kota

Mataram akan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan

pihak-pihak tersebut.

5. Faktor Eksternal

Dalam mengatasi kurangnya komitmen dan inisiatif dari SKPD

dalam merespon dan menindaklanjuti hasil kegiatan pengawasan.

Inspektorat Kota Mataram akan meningkatkan monitoring dan

evaluasi untuk mengetahui perkembangan dari hasil kegiatan

pengawasan.

53

d. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber DayaPencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram tidak bisa

dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun sumber daya

yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana yang

dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber utama dalam

rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota

Mataram adalah sebagamana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 11. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan danGolongan

No Uraian Golongan Jumlah

I II III IV

1 Inspektur 1 1

2 Sekretaris 1 1

3 Kasubbag 1 1 2

4 Inspektur

Pembantu

Wilayah

1 2 3

5 Pejabat

Fungsional

Auditor dan

P2UPD

17 9 26

6 Staf 4 5 9

Jumlah 4 24 14 42

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar Pegawai Negeri

Sipil di Inspektorat Kota Mataram menjadi Pejabat Fungsional Auditor dan

P2UPD (Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah ) yaitu

orang 14 orang Auditor dan 12 orang P2UPD dengan rincian sebagai

berikut :

54

Tabel 12. Jumlah Pejabat Auditor dan Pejabat P2UPD

No Uraian Auditor P2UPD

1 Ahli Madya 1 10

2 Ahli Muda 4 2

3 Ahli Pertama 9 0

Sementara itu Jumlah Obyek Pengawasan yang ada di Kota Mataram

yaitu sebagai berikut :

Tabel 13. Obyek Pengawasan di Kota MataramNO OBYEK POTENSIAL JUMLAH

1 SEKRETARIAT DAERAH 9

2 SEKRETARIAT DPRD 1

3 SEKRETARIAT KORPRI 1

4 KANTOR 1

5 DINAS – DINAS 23

6 BADAN-BADAN 6

7 INSPEKTORAT DAERAH 1

8 PERUSAHAAN DAERAH 1

9 KECAMATAN 6

10 KELURAHAN 50

11 PUSKESMAS 11

12 PASAR 18

13 SEKOLAH MENENGAHPERTAMA (SMP) NEGERI

24

14 SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 142

JUMLAH OBYEK 294

55

Total pemeriksa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan

berjumlah 26 orang dengan komposisi setiap tim minimal 3 orang

yang terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim,

kemudian jumlah Obyek Pengawasan sebanyak 294 obyek, berarti

setiap tim dalam setiap tahunnya maksimal harus melaksanakan

pengawasan 36 obyek pengawasan, tentu saja hal ini sangat berat,

karena itulah peningkatan jumlah tenaga pemeriksa sangat

diperlukan.


Sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi baik yang tersedia di

Inspektorat Kota Mataram per 31 Desember 2017 yaitu sebagai

berikut :

Tabel 14. Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Mataram

No Uraian Jumlah (unit)

1 Mesin Absen 1

2 Rak Kayu 1

3 Filing Besi 4

4 Band Kas 1

5 Lemari Kaca 2

6 Papan Pengumuman 2

7 White Board 2

8 Alat Kantor Lain-Lain 7

9 Lemari Kayu 13

10 Rak Kayu 5

11 Kursi Besi 13

12 Meja rapat 11

13 Meja Tulis 34

14 Kursi Tamu 3

15 Kursi Putar 3

16 Kursi Biasa 10

56

17 Kursi Lipat 30

18 Meja Komputer 1

19 Lemari Es 1

20 AC Split 8

21 Kipas Angin 3

22 Televisi 4

23 Amplifier 1

24 Loudspeaker 2

25 Sound system 1

26 Microphone 1

27 Tustel 1

28 Alat Hiasan 27

29 Dispenser 4

30 Handy Cam 1

31 Alat Rumah Tangga Lain-lain 3

32 PC. Unit 15

33 Laptop 12

34 Note Book 5

35 Personal Komputer Lain-Lain 1

36 Hard Disk 2

37 Printer 18

38 Peralatan Personal Komputer

Lain-Lain

1

39 Meja Kerja Pejabat 16

40 Kursi Kerja Pejabat 18

41 Buffet Kayu 3

42 Profesional Sound System 1

43 Slide Projector 1

44 UPS 8

45 Layar Film 1

46 Switcher Manual 1

57

47 Wireless 3

48 TV 1

49 CCTV 6

50 Kendaraan Dinas Roda 4 6

51 Kendaraan Dinas Roda 2 18

Jumlah 366

Dari Tabel 14. di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana

Inspektorat Kota Mataram sudah cukup menunjang berjalannya

program yang direncanakan. Namun diharapkan untuk selanjutnya

Pemerintah Kota Mataram dapat menambah jumlah kendaraan dinas

mengingat kegiatan pengawasan memiliki mobilitas yang tinggi. Selain

itu juga Inspektorat Kota Mataram perlu melakukan penambahan

peralatan kerja dan peralatan operasional melalui inventarisasi

kebutuhan dan penganggaran di DPA.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupunKegagalan Pencapaian Pernyataan KinerjaProgram/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

58

Tabel 15. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan

MewujudkanPemerintahanyang efektif,efisien danakuntabel

MeningkatnyaKepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjuthasilpemeriksaandanpengembaliantemuankeuanganhasilpemeriksaanBPK RI danInspektoratKota Mataram

1. Persentase penyelesaiantindaklanjut hasil pemeriksaan:


2. Persentase nilai temuankeuangan yangditindaklanjuti/dikembalikanke kas daerah/negara sesuaihasil pemeriksaan


Programpeningkatansistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH

- Kegiatanpelaksanaanpengawasaninternal secaraberkala

Tindak LanjutHasil Temuan

- Pengawasan

- PemantauanRencana AksiPencegahandanPemberantasanKorupsi

Evaluasi TindakLanjut Temuan

- HasilPengawasan

Evaluasi LKPDdanPenyelesaian

- Tindak LanjutHasil TemuanBPK

PengendalianSapu Bersih

- Pungutan Liar



Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yang mendapatnilai baik (minimal B)


- KegiatanEvaluasi SAKIPdan ReviewLAKIP

- Review RKASKPD

- Review RKPD


MeningkatnyaAkuntabilitaskeuangan dilingkunganPemerintahKota Mataram

Laporan Keuangan PemerintahKota Mataram (PPKD) danLaporan Keuangan Perangkatdaerah sudah sesuai denganSAP


- Review LaporanKeuangan SKPDdan LKPD

59



Level Maturitas SPIP ProgramPeningkatanProfesionalismeTenagaPemeriksa danAparaturPengawasan

- PeningkatanKapabilitasAparaturPengawasInternalPemerintah(APIP)

MenjadikanaparatInspektoratKota Mataramdapatberperansebagaikonsultatifdan katalis


Level kapabilitas APIP ProgramPeningkatanProfesionalismeTenagaPemeriksa danAparaturPengawasan

- Pendidikan danPelatihanPenunjangTugas PokokPengawasan

ProgramPeningkatanProfesionalismeTenagaPemeriksa danAparaturPengawasan

- PeningkatanKapabilitasAparaturPengawasInternalPemerintah(APIP

ProgramPeningkatanProfesionalismeTenagaPemeriksa danAparaturPengawasan

- PengusulanDUPAK CalonPFA dan PenilaiAngka KreditPFA dan JF.P2UPD-

Penjelasan Program dan Kegiatan tersebut di atas sebagai berikut :

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dijabarkan menjadi

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara BerkalaKegiatan ini berupa pengawasan melalui pemeriksaan regular/komprehensif,

monitoring dan evaluasi, serta pembinaan sebagaimana yang direncanakan

dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Tahun 2016

sebanyak 86 obyek pengawasan dan untuk Tahun 2017 adalah 90 obyek

pengawasan. Realisasi pengawasan pada Tahun 2016 yaitu 83 obyek

pengawasan dan 91 obyek pengawasan untuk Tahun 2017. Adapun Realisasi

hasil pemeriksaan pada tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel

berikut:

60

Tabel 16. Rincian Realisasi Pengawasan Tahun 2016dan Tahun 2017

JenisPengawasan

2016 2017

Komprehensif 7 3

Khusus 1 7

Pembinaan 75 80

Kinerja - 1

Jumlah 83 91

Dari tabel di atas dapat dilihat perbedaan komposisi dan jumlah pemeriksaan

yang dilaksanakan antara tahun 2017 dan 2016, pada tahun 2017 lebih

banyak dilaksanakan pembinaan Dana BOS pada SDN dan SMPN lingkup

pemerintah Kota Mataram

2) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Evaluasi Hasil Tindak LanjutTemuan Pengawasan, dan Evaluasi Pemeriksaan LKPD Tindak LanjutHasil Temuan BPK.Hal ini dilakukan untuk memantau/mengobservasi tindakan korektif yang

telah ditempuh manajemen suatu instansi/satuan kerja terhadap adanya

temuan penyimpangan dan pelanggaran atau untuk mengetahui keadaan

akhir dari suatu temuan. Pelaksanaan lebih lanjut ini dilakukan bukan saja

terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram, melainkan juga hasil

pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB.

Indikator mengenai persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

BPK RI Perwakilan NTB dan Inspektorat Kota Mataram yang telah selesai

ditindaklanjuti. Berikut adalah data temuan dari BPK RI Perwakilan NTB dan

Inspektorat Kota Mataram selama Tahun 2016 dan 2017.

61

Tabel 17. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

No Instansi Penjelasan Tahun2016

Penjelasan Tahun2017

1 BPK Jumlah Rekomendasisampai dengan Tahun2016 sebanyak 722rekomendasi danberhasilditindaklanjutisebanyak 774rekomendasi

Jumlah Rekomendasisampai dengan Tahun2017 sebanyak 836rekomendasi danberhasilditindaklanjutisebanyak 791rekomendasi

2 Inspektorat Kota

Jumlah Rekomendasisampai dengan Tahun2016 sebanyak 2.128rekomendasi, berhasilditindaklanjutisebanyak 1.831rekomendasi

Jumlah Rekomendasisampai dengan Tahun2017 sebanyak 3.318rekomendasi, berhasilditindaklanjutisebanyak 3.061rekomendasi

Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB dan Inspektorat Kota Mataram tahun

2016 dan Tahun 2017 yang berhasil ditindak lanjuti.

3) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah reviu atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kota Mataram dan Laporan Keuangan SKPD lingkup

Kota Mataram. Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan untuk

memberikan keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan SKPD dan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram telah disusun sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah sehingga diharapkan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Mataram mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian baru didapatkan oleh Pemerintah Kota

Mataram pada Tahun 2015 untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

dan dapat dipertahankan untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016

pada Tahun 2017. Pada Tahun 2017 ini telah selesai dilaksanakan Reviu

Laporan keuangan 37 SKPD Lingkup Pemerintah Kota Mataram.

62

4) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)SKPD dan Review LAKIP Pemda

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja SKPD Lingkup Kota Mataram

dilaksanakan dengan tujuan:

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;

b. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD);

c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan

akuntabilitas instansi;

d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Kemudian review LAKIP Kota Mataram merupakan penelaahan atas laporan

kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi

kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) mengamanatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah

Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan

sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Penertiban Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Review LAKIP Kota Mataram telah dilaksanakan dan Evaluasi SAKIP pada

Tahun 2017 telah dilaksanakan pada 31 SKPD lingkup Pemerintah Kota

Mataram.

5) Pengendalian Sapu Bersih Pungutan LiarMaksud dibentuknya Satgas Saber Pungli ini adalah untuk menjadikan

pemerintah yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar dan

meningkatkan kemajuan bangsa dan negara di bidang hukum.

Kegiatan Saber Pungli mempunyai 3 (tiga) tujuan diantaranya adalah :

1. Tertanggulanginya praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur negara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

63

2. Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan

masyarakat dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan

pelayanan prima.

3. Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat

menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.

Ruang lingkup dari kegiatan Saber Pungli UPP Kota Mataram yaitu pada

sektor :

1. Pelayanan Publik

2. Penegakkan hukum,

3. Perijinan,

4. Kepegawaian,

5. Pendidikan,

6. Pengadaan barang dan jasa

7. Kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.

Dari 23 pengaduan kepada tim saber pungli, sebanyak 4 pengaduan sudah

ditindaklanjuti sedangkan sisanya sebanyak 19 pengaduan sedang dalam

proses tindaklanjut.

6) Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiSesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 356/4429/SJ Tanggal 21 November 2016 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah

Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengamanatkan Inspektorat Kota

Mataram untuk melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan aksi PPK

Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016 dan Tahun 2017, kemudian

pelaporan capaian keberhasilan pelaksanaan aksi PPK Pemerintah Kota

Mataram dilaksanakan oleh Bappeda Kota Mataram melalui website

https://serambi.ksp.go.id pada setiap triwulan, hasil pelaporan capaian

keberhasilan aksi PPK Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016 dan Tahun

2017 ini akan diverifikasi Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

64

Terdapat 4 aksi yang terkait dengan Perijinan yang ditangani oleh DPMPTSP

Kota Mataram, Bantuan Sosial dan Hibah yang ditangani oleh Badan

Keuangan Daerah, pelayanan informasi yang ditangani oleh Dinas Kominfo,

dan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditangani Bagian AP Setda Kota

Mataram dengan rincian aksi tersebut yaitu :

a. Pelimpahan seluruh kewenangan penertiban izin dan non izin di daerah

kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

b. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu;

c. Transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan mekanisme

pengadaan barang dan jasa; dan

d. Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah

dan bantuan sosial.

7) Review RKA SKPDRuang lingkup Reviu RKA – SKPD meliputi pengujian atas:

a. Keseuaian RKA dengan Renja dan RKPD;b. Kesesuaian Wewenang dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi);c. Kelengkapan pengisian dokumen RKA SKPD dan RKA PPKD;d. Kelayakan kegiatan untuk dianggarkan;e. Penerapan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya

(ASB);f. Keselarasan RKA SKPD dan PPKD dengan KUA dan PPAS yang sudah

disepakati bersama antara eksekutif dan legislative;g. Penggunaan Kode Rekening Beserta Norma Penyajiannya (Klasifikasi yang

tidak tepat misalnya asset yang diserahkan kepada masyarakatdianggarkan dalam Belanja Modal)

h. Hal-hal yang dilarang dalam penganggaran menurut PeraturanPerundang-undangan yang berlaku;

i. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaanyang telah ditetapkan penggunaannya oleh pemberi dana;

j. Penganggaran untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);k. Penganggaran untuk belanja hibah dan bantuan social;l. Ketepatan penganggaran untuk pengadaan asset;m. Belanja untuk kegiatan pengadaan/pembangunan asset tetap atau asset

65

lainnya adalah sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruhbelanja yang terkait dengan pengadaan/pembanguna asset sampai assettersebut siap untuk digunakan;

n. Kaedah-kaedah penganggaran

Pada Tahun 2017, untuk RKA-P TA.2017 dan RKA TA. 2018 telah

dilaksanakan pada 45 obyek Reviu lingkup Pemerintah Kota Mataram.

8) Review RKPDReview RKPD dilaksanakan pada RKPD Murni Tahun 2017 dan RKPD

Perubahan Tahun 2017. Reviu atas RKPD Pemerintah Kota Mataram

bertujuan:

1. Membantu penyelarasan RKPD dengan RPJMD dan Visi, Misi serta

Program-program Walikota Mataram.

2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan

keabsahan data/informasi kinerja Pemerintah Kota Mataram sehingga

dapat menghasilkan RKPD yang berkualitas.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan, berupa kegiatan :1. Pengusulan DUPAK Calon PFA dan Penilai Angka Kredit PFA dan

JF. P2UPDKegiatan ini untuk penilaian angka kredit para calon dan pejabat

fungsional di Inspektorat Kota Mataram dimana jumlah Aparat

Pengawas Intern Pemerintah sebanyak 26 orang pada Tahun 2017.

2. Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Tugas Pokok PengawasanKegiatan ini berupa kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan

Teknis, Workshop, dan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan serta

sunstantif yang diberikan kepada 20 APIP yang ada di Inspektorat

Kota Mataram, adapun kegiatan yang dilaksanakan selama tahun

2017 yaitu :

1. PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri), PKS diikuti oleh seluruh APIP (26

orang) di Inspektorat Kota Mataram

66

a) PKS dengan materi evaluasi LAKIP SKPD lingkup pemerintah kota

Mataram.

b) PKS mengenai penjelasan secara umum tentang peningkatan

kapabilitas APIP.

c) PKS mengenai penilaian mandiri (self assesment) kapabilitas APIP.

d) PKS mengenai pelaksanaan SPIP.

e) PKS mengenai Reviu RKA

2. Pendidikan dan Pelatihan

a) Diklat Penjenjangan Auditor dan P2UPD dari Pertama sampai

dengan Madya

b) Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual

c) Diklat Penyusunan LAKIP

3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas InternalPemerintah

Kegiatan ini untuk menunjang peningkatan level kapabilitas APIP

sehingga dapat mencapai peningkatan level, dimana pada tahun 2017

Inspektorat Kota Mataram berhasil memperoleh level 3 dengan catatan,

karena belum semua elemen dapat terpenuhi. Pada Kegiatan ini juga

terdapat anggaran Tim Satgas SPIP untuk Kota Mataram, yang

menhimpun data dan membina perangkat daerah terkait pemenuhan

elemen Maturitas SPIP , dimana terdapat 10 perangkat daerah sebagai

sampel penerapan SPIP sampai dengan tingkat penilaian resiko.

67

3.2. Realisasi Anggaran yang Terkait dengan Pencapaian Kinerja

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Anggaran

Inspektorat Kota Mataram TA. 2017 sebesar Rp 7,579,360,943 terdiri dari

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3,554,040,845 dan Belanja Langsung

sebesar 4,025,320,098 dengan persentase capaian anggaran sebesar

99,15%. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, berikut kami sajikan

realisasi Anggaran dari Program Peningkatan Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah serta Program

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

yang merupakan program utama Inspektorat Kota Mataram dalam rangka

pencapaian kinerja yang telah ditetapkan beserta pencapaian target dan

realisasi kegiatan tersebut.

Tabel 18. Target dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan PencapaianKinerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2017

Program Kegiatan Target

(Output)

Capaian

(Output)

Persentase (%)

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase(%)

Peningkatanpengembangan systempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakanKepala Daerah

PelaksanaanPengawasanInternalSecaraBerkala

Pengawasan di 90Obrik


100% 383,050,098 323,539,550 84

TindakLanjutHasilTemuanPengawasan

TindakLanjut di80 Obrik

TindakLanjut di80 obrik

100% 201,800,000 179,232,000 89

EvaluasiTindakLanjutHasilPengawasan

Pemutakhiran Datadi 80obrik

Pemutakhiran Datadi 80obrik

100% 25,812,500 23,937,500 93

68

EvaluasiLKPDdanPenyelesaianTindakLanjutHasilTemuanBPK

TindakLanjut

hasilPemeriksaan BPKRI pada12 obrik

TindakLanjut

hasilPemeriksaan BPK RI

pada 20obrik

100% 41,100,000 41,006,550 99

ReviewatasLaporanKeuanganPemerintah Daerah

LaporanHasil

ReviewLaporan

Keuangan37 SKPD

dan 1LKPDKota

Mataram

LaporanHasil

ReviewLaporan

Keuangan37 SKPD

dan 1LKPDKota

MataramKota

Mataram

100% 50,670,000 49,370,000 97

EvaluasiLAKIPSKPD danReviewLAKIPPemda

LaporanHasil

EvaluasiLAKIP 37SKPD dan1 Laporan

ReviewLAKIP

KotaMataram

LaporanHasil

EvaluasiLAKIP 37SKPD dan1 Laporan

ReviewLAKIP

KotaMataram

100 52,670,000 51,370,000 100

ReviewRKASKPD

45 obyekReviu

RKA 2018dan 45obyekReviu

RKA-P2017

45 obyekReviu RKA2018 dan45 obyek

ReviuRKA-P

2017

100 46,775,000 46,259,050 99

ReviewRKPD

ReviuRKPD

TA.2017dan Reviu

RKPD-PTA.2017

ReviuRKPD

TA.2017dan Reviu

RKPD-PTA.2017

100 50,000,000 48,469,500 97

Pengendalian SapuBersihPungutanLiar

38Perangkat

Daerahbersih

dariPungutan

Liar

38Perangkat

Daerahbersih

dariPungutan

Liar

100% 521,735,500 510,950,000 98

PemantauanPencegahanRencana

4Perangkat

Daerahmelaksanakan aksi

4Perangkat

Daerahmelaksanakan aksi

100 104,750,000 104,636,000 99

69

AksiPemberantasanKorupsi

pencegahan

korupsi

pencegahan

korupsi

ProgramPeningkatanProfesionalisme TenagaPemeriksa danAparaturPengawasan

Pendidikan danPelatihanPenunjang TugasPokokPengawasan

26 APIP 26 APIP 100 136.018.000 127.825.047 93,98

Pengusulan DUPAKCalon PFAdanPenilaiAngkaKreditJFA danJF.P2UPD

26 APIP 26 APIP 100 14.550.000 14.549.850 100

PeningkatanKapabilitasAparaturPengawasInternalPemerintah(APIP)

6 elemenlevelkapabilitas ke level3

6 elemenlevelkapabilitas ke level3

100 108.222.000 107.960.400 100

TOTAL 2.629.000.598 2.493.246.521 95

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja diperoleh dengan

merealisasikan anggaran sebanyak 99% dari yang dianggarkan dengan

pencapaian hasil kegiatan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian

kinerja diperoleh dengan penggunaan anggaran yang efisien.

Sebagai perbandingan realisasi tahun 2016 adalah pada tabel 17. sebagai

berikut :

Program Kegiatan Target

(Output)

Capaian

(Output)

Persentase(%)

Anggaran(Rp)

Realisasi (Rp) Persentase(%)

Peningkatanpengembangan systempengawasan internal

PelaksanaanPengawasanInternalSecara

Pengawasan di86 Obrik


100% 258.057.850 253.447.350 98,21

70

danpengendalianpelaksanaan kebijakanKepalaDaerah

Berkala

TindakLanjutHasilTemuanPengawasan

TindakLanjutHasil

pengawasan di

80 obrik

TindakLanjut

Hasilpengawasan di 80

obrik

100% 176.100.000 176.049.700 99,97

EvaluasiTindakLanjutHasilPengawasan

Pemutakhiran

Data di80 obrik

Pemutakhiran

Data di80 obrik

100% 36.300.000 36.300.000 100

EvaluasiPemeriksaan LKPDdanPenyusunanRencanaAksiPenyelesaian TindakLanjutHasilTemuanBPK

TindakLanjutHasilPemeriksaan BPKRI di 12Obrik

TindakLanjut

HasilPemeriksaan BPKRI di 12

Obrik

100% 14.475.000 14.397.000 99,46

ProgramPeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan

ReviewatasLaporanKeuanganPemerintah Daerah

LaporanHasil

ReviewLaporanKeuanga

n 37SKPDdan 1LKPDKota

Mataram

LaporanHasil

ReviewLaporanKeuanga

n 37SKPDdan 1LKPDKota

MataramKota

Mataram

100% 48.050.000 48.050.000 100

EvaluasiLAKIPSKPD danReviewLAKIPPemda

LaporanHasil

EvaluasiLAKIP

37 SKPDdan 1

LaporanReview

LaporanHasil

EvaluasiLAKIP

37 SKPDdan 1

LaporanReview

100 54.575.000 54.575.000 100

71

LAKIPKota

Mataram

LAKIPKota

Mataram

ProgramPeningkatanProfesionalisme TenagaPemeriksadanAparaturPengawasan

Pendidikan danPelatihanPenunjang TugasPokokPengawasan

20 APIP 20 APIP 100% 136.018.000 127.825.047 93,98

Pengusulan DUPAKCalon PFAdanPenilaiAngkaKreditJFA danJF.P2UPD

20 APIP 20 APIP 100% 14.550.000 14.549.850 100

ProgramPenataandanPenyempurnaankebijakansistem danprosedurpengawasan

Penyusunankebijakansistemdanprosedurpengawasan

3RegulasidanPemenuhan 6elemenlevelkapabilitas kelevel 2

3RegulasidanPemenuhan 6elemenlevelkapabilitas kelevel 2

100% 108.222.000 107.960.400 100

TOTAL 846.347.850 833.154.347 98

Dari kedua rincian anggaran tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat bahwa

anggaran Inspektorat Kota Mataram terdapat perubahan struktur namun masih

tetap dalam tujuan pencapaian indikator yang sama.

72

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran strategis tahun

2017 telah dapat dicapai dengan sangat memuaskan. Dari hasil

pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) sasaran strategis dengan 6

(enam) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 4 (empat) sasaran

dan 5 (lima) indikatornya yang merupakan Indikator Kinerja Utama

dari Inspektorat Kota Mataram tercapai dengan kategori sangat

memuaskan karena capaian kinerjanya mencapai 100%.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian

kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa program

pembangunan Inspektorat Kota Mataram secara umum dapat

dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja dapat

direalisasikan 100% dan realisasi anggaran 99%.

Keberhasilan yang dicapai Inspektorat Kota Mataram ini tidak

terlepas upaya evaluasi dan koordinasi yang dilakukan secara intern,

sektoral, maupun lintas sektor secara berkala. Dalam rangka

peningkatan kinerja pada masa mendatang perlu secara terus menerus

meningkatkan komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan

Inspektorat Kota Mataram agar mengoptimalkan langkah dan strategi

untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.


Ir. H. Makbul Ma’shum, MM

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 195812231981031013

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/lkip-inspektorat-kota-mataram-tahun-2017.pdf · Inspektorat adalah tugas membantu Walikota membina

Documents