LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SATKER …ntb.polri.go.id/itwasda/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/draf... · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SATKER ITWASDA

LKIP Itwasda Polda NTB Tahun 2017 |

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH NUSA TENGGARA BARAT

INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)SATKER ITWASDA POLDA NTB TA. 2017

BAB IPENDAHULUAN

A. Umum

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Satker Itwasda Polda NTB

TA. 2017 merupakan implementasi dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan,

Sasaran, Tujuan dan Indikator keberhasilan kinerja Satker Itwasda Polda NTB

TA. 2017 dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, disamping itu sebagai

bahan pertanggungjawaban kinerja Satker Itwasda Polda NTB TA. 2017.

2. Pengukuran prestasi kerja dalam pencapaian sasaran dari setiap program dan

kegiatan serta kebijakan diselaraskan dengan sumber daya yang ada baik

personel, materiil, fasilitas dan anggaran pendukungnya.

3. Guna mengetahui sampai sejauh mana pencapaian sasaran dari rencana kerja

dan anggaran Satker Itwasda Polda NTB TA. 2017 maka perlu dibuat Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker Itwasda Polda NTB TA. 2017 sebagai

pertanggung jawaban kinerja, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana

pencapaian kualitas kinerja Satker Itwasda Polda NTB TA. 2017.

1. Maksud .....

2


1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Itwasda Polda NTB ini

dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban Itwasda Polda NTB atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya atas penggunaan anggaran selama tahun

2017.

b. Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Itwasda Polda NTB ini

disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai bahan masukan dan

pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam

peningkatan kinerjanya.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedudukan, tugas,

fungsi, dan susunan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Pengawasan Daerah

Polda NTB adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara

Barat disingkat Itwasda Polda NTB adalah Inspektorat Daerah yang berada

di bawah Kapolda NTB.

b. Tugas

Tugas Itwasda berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor: 22 Tahun 2010

tanggal 28 September 2010 tentang tentang organisasi dan tata kerja pada

tingkat Polda (pasal 17) adalah:

1) Itwasda adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a merupakan

unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Polda yang berada

dibawah Kapolda;

2) Itwasda .....

3


2) Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum

dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda.

c. Fungsi

Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17,

Itwasda menyelenggarakan fungsi:

1) perencanaan pengadministrasian umum, penatausahaan dan urusan

dalam, pengurusan personel, sarana dan prasarana (Sarpras) dan

pelayanan keuangan di lingkungan Itwasda;

2) perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan pengawasan

fungsional di lingkungan Polda;

3) pemberian arahan dan bimbingan atas pelaksanaan pengawasan melekat

dalam jajaran Polda;

4) pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) baik yang terprogram (rutin)

maupun tidak terprogram meliputi wasrik khusus dan verifikasi, terhadap

aspek manajerial semua unit organisasi khususnya proses perencanaan,

pelaksanaan, pencapaian program kerja serta pengelolaan dan

administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi :

a) Bidang Operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan

metode serta dukungan operasional;

b) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk pembinaan personil

baik Polri maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil ( Polri / PNS);

c) Bidang sarana prasarana, termasuk pembinaan materiil, fasilitas dan

jasa Polri serta inventori dan pembedaharaan;

d) Bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran

serta pengurusan pembedaharaan dan administrasi keuangan.

5) Penyusunan laporan hasil wasrik termasuk saran tindakan terhadap

semua penyimpangan pelaksanaan tugas;

6) Penganalisaan dan evaluasi hasil pelaksanaan wasrik serta penyusunan

laporan akuntabilitas jajaran Polda.

3. Struktur …..

4


3. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan

Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) sesuai

Peraturan Kapolri Nomor: 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Susunan organisasi Satker Itwasda terdiri dari:

a. Unsur pimpinan, yaitu:

- Inspektur Pengawasan Daerah disingkat Irwasda;

b. Unsur pembantu pimpinan/pelayanan, meliputi:

1) Subbag Perencanaan dan Administrasi disingkat Subbag Renmin;

2) Subbag Pengaduan Masyarakat disingkat Subbag Dumasan;

c. Unsur pelaksana tugas pokok, meliputi:

1) Inspektorat Bidang Operasional disingkat Itbid Ops;

2) Inspektorat Bidang Pembinaan disingkat Itbid Bin;

Gambar …..

5


Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Itwasda Polda NTB

STURKTUR ORGANISASI ITWASDA POLDA TIPE B

B. Permasalahan Utama Itwasda Polda NTB

1. Analisa SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polda NTB dalam

rangka melaksanakan fungsi keamanan tersebut dapat dianalisa dari faktor-faktor

baik dari internal maupun eksternal melalui analisa SWOT, yaitu:

a. Kekuatan

1) Kekuatan personel Itwasda Polda NTB sesuai data per 17 Januari 2017

sebanyak 31 orang, terdiri dari;

a) Polri …..

6


a) Polri 26 orang dengan perincian:

Pamen : 11 orang

Pama : 5 orang

Bintara : 10 orang

b) PNS Polri 5 orang dengan perincian:

Golongan III : 3 orang

Golongan II : 2 orang

2) Material dan fasilitas yang tersedia untuk melaksanakan tugas

operasional meliputi:

a. Ranmor R2/R4/R6 sebanyak 6 unit dengan perincian:

Ranmor R2 : 3 unit

Ranmor R4 : 4 unit

b. Alkom HT sebanyak 1 buah.

b. Kelemahan

1) jumlah personel pada satuan kerja Itwasda tidak sesuai dengan DSP

(masih ada jabatan yang belum terisi);

2) peningkatan kemampuan personel staf Itwasda melalui pelatihan maupun

kejuruan masih relatif kecil;

3) masih ada indikator pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh

anggota yang membutuhkan upaya hukum;

4) masih terbatasnya/kurangnya ruangan kerja yang memadai untuk para

pejabat setingkat Kabag di Satker itwasda;

5) pemahaman mengenai Juklak dan Juknis yang berkaitan dengan tugas-

tugas di masing-masing Sub Satker masih dirasakan kurang, sehingga

dapat menghambat dari pelaksanaan tugas;

6) adanya penugasan yang bersifat tumpang tindih antara tugas yang telah

dijadwalkan secara rutin dengan penugasan yang sifatnya

kontijensi/darurat;

7) belum …..

7


7) belum seluruh Irbid mendapat fasilitas kendaraan dinas guna mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

2. Permasalahan Utama

a. petunjuk perencanaan yang sering mengalami perubahan menyulitkan satker

dalam mempedomani penyusunan rencana kerja dan anggaran;

b. penyusunan rencana operasi Kepolisian di kewilayahan belum mempedomani

Manajemen Operasi Kepolisian serta perkiraan intelijen, sehingga kurang

berdampak signifikan terhadap penurunan kriminalitas di daerah;

c. kurangnya sosialisasi dari Kasatker sebagai pengguna anggaran berkaitan

dengan kegiatan yang didukung anggaran, akibatnya rengiat yang dibuat

hanya bersifat rutinitas dan formalitas saja;

d. lemahnya pendataan SIMAK-BMN meliputi:

1) kepemilikan tanah milik Polri yang belum disertifikatkan;

2) pendataan BMN yang tidak diketahui harga perolehannya;

3) kurangnya akurasi dalam pendataan aset persediaan.

e. kegiatan pengawasan melekat para Kasatwil kepada satuan bawah masih

dirasakan sangat kurang sehingga banyak terjadi pelanggaran disiplin anggota

serta penyimpangan pelaksanaan tugas.

Pada dasarnya laporan kinerja ini menampilkan pencapaian kinerja

(performance result) Itwasda Polda NTB selama T.A. 2017, sebagai tolok ukur

keberhasilan kinerja tahunan Itwasda Polda NTB. Pengukuran kinerja

dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan

analisis secara mendalam untuk mengetahui sebab-sebab keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Dalam …..

8


Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja tersebut disusun

sistimatika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Itwasda Polda NTB

T.A. 2017 dengan tata urut sesuai Perkap Nomor 7 tahun 2016 tanggal 24 Juni

2016 tentang perubahan atas Perkap Nomor 20 tahun 2012 tentang penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

B. Permasalahan Utama (strategic issued)

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategi Itwasda Polda NTB

B. Perjanjian Kinerja Itwasda Polda NTB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran-lampiran

1. Perjanjian kinerja

2. Pengukuran Kinerja (PK)

3. Penghargaan-Penghargaan

BAB II .....

9


BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategi Itwasda Polda NTB

Pada tahun 2017 akan memasuki kelanjutan pentahapan pertama Renstra 2015-

2019 merupakan tahapan III (Strive for Excellence) yang merupakan kelanjutan Renstra

Polri 2010-2014 tahap II (Parteneship Building), dimana sesuai Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional mengamanatkan untuk setiap K/L menyiapkan Renstra K/L

sesuai dengan Tupoksi pada sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada

tahun terakhir RPJMN yang sedang berjalan dimana RPJMN 2015-2019 bertema:“Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulanSumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta Kemampuan Ilmudan Teknologi yang terus Meningkat” dengan sasaran pembangunan di Bidang

Hankam tahun 2015-2019 adalah: “Terwujudnya Penguatan Pertahanan Nasional danKamdagri”.

Strategi Satker Itwasda polda NTB disusun berdasarkan Strategi kebijakan Polda

NTB guna terlaksananya program dan kegiatan pengawasan dilingkungan Polda NTB

sebagai tugas pokok Itwasda, yang meliputi:

a. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan rutin tahun 2017 di tingkat satker

Polda NTB dilaksanakan dalam 2 tahap yang meliputi aspek perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;

b. meningkatkan aparat pengawasan intern polda yang berkualitas dan profesional

dengan mengikuti pendidikan dan latihan secara bertahap dan

berkesinambungan sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan dan

pemeriksaan rutin serta perbendaharaan umum lebih profesional dan

mengedepankan perannya sebagai konsultan, tauladan dan penjamin kualitas;

c. meningkatkan …..

10


c. meningkatkan kerjasama dengan aparat pengawas internal lainnya dan eksternal,

intern departemen, lembaga negara non departemen dan lembaga swadaya

masyarakat dalam rangka mewujudkan kemitraan Polri di bidang pengawasan;

d. melaksanakan kegiatan pra audit pengadaan barang/jasa sesuai perintah

pimpinan dan pendampingan terhadap proses pelaksanaan pengadaan

barang/jasa yang menjadi atensi pimpinan.

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok Satker Itwasda Polda NTB tersebut,

ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran termasuk cara–cara untuk pencapaiannya

yang diwujudkan dalam bentuk Kebijakan, Program dan Kegiatan. Gambaran Umum

Rencana Strategi tersebut, secara garis besar dapat dilihat dalam naskah LKIP ini.

1. Visi Itwasda Polda NTB

Visi Satker Itwasda Polda NTB 2017 – 2019 dijabarkan dari visi Polda NTB

yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

“terwujudnya pengawasan dan pemerikasaan yang proporsional danprofesional“.

2. Misi Itwasda Polda NTB

Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Inspektorat Pengawasan

Daerah NTB, maka langkah pencapaian sasaran disusun kedalam misi sebagai

berikut:

1) Menigkatkan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang berkualitas

dan profesional dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan secara

bertahap dan berkesinambungan;

2) Meningkatkan koordinasi dalam rangka membangun kemitraan dengan

aparat pengawas fungsional pemerintah (BPKP NTB) dan aparat

pengawasan ekternal (BPK-RI) dalam rangka mencari solusi penyelesaian

temuan hasil pemeriksaan;

3) Melakukan .....

11


3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta mengawal sejak dini

secara terus menerus pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan

yang berimplikasi penyimpangan pada unit organisasi/satker di lingkungan

Polda NTB;

4) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan di bidang operasional dan

pembinaan di jajaran Polda NTB;

5) Membangun hubungan kesetaraan dengan interdepartemen, lembaga

negara non departemen dan lembaga negara non swadaya masyarakat

dalam rangka mewujudkan kemitraan; dan

6) Memberikan pelayanan atas laporan atau pengaduan masyarakat melalui

kementerian dan/ atau lembaga untuk di analisis, dikaji dan ditindaklanjuti

kepada pengemban fungsi terkait.

3. Tujuan Itwasda Polda NTB

Dalam rangka mencapai visi dan misi Itwasda Polda NTB, maka visi dan

misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan

operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)

tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Itwasda Polda NTB

dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi

dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Itwasda

Polda NTB untuk mengukur sejauhmana visi misi organisasi telah dicapai

mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun .....

12


Adapun tujuan strategis dari Itwasda Polda NTB adalah sebagai berikut:

a. Tertata dan terpeliharanya personel Itwasda sebagai unsur pelaksana staf

dan unsur pelaksana pengawasan yang memiliki kemampuan sebagai

aparat pengawasan intern meliputi audit, revieu, evaluasi, pemantauan dan

pengawasan lainnya secara efektif dan efisien guna mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

b. Terwujudnya pengelolaan program dan anggaran Polri yang memenuhi

unsur ketaatan, ketertiban, efektif, efisien dan ekonomis di tingkat

satker/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Polri;

c. Menurunnya kekeliruan/kesalahan/penyimpangan yang berindikasi dapat

menimbulkan kerugian negara di tingkat satker-satker di lingkungan Polda

NTB dalam rangka mendukung terciptanya good governance and clean

government;

d. Tertanganinya pelayanan pengaduan masyarakat yang mengharapkan

rasa keadilan sebagaimana diinginkan masyarakat;

e. Terciptanya kerjasama dalam upaya peningkatan kemampuan aparat

pengawasan serta koordinasi yang lebih intens dengan pihak

departemen/lembaga (APIP) ataupun lembaga non departemen, lembaga

negara non departemen dan lembaga swadaya masyarakat;

f. Terpenuhinya personel, sarana dan prasarana yang memadai guna

peningkatan kinerja aparat pengawasan intern yang lebih baik;

g. Terwujudnya aparatur Polri yang taat pada ketentuan perundang-

undangan, proaktif, transparan dan akuntabel;

h. Terwujudnya ketertiban administrasi umum di lingkungan Polda NTB;

i. Terwujudnya peningkatan kinerja satker-satker di lingkungan Polda NTB;

dan

j. Tergelarnya struktur organisasi Polri yang berorientasi pada tugas pokok

Polri dengan memperhatikan postur kekuatan Polri yang telah tergelar yaitu

semakin ramping di tingkat atas, penguatan tingkat menengah pada Polda,

serta makin efisien dan efektif pada pemberdayaan pelayanan di bawah

pada tingkat Polres dan Polsek sebagai tolok ukur remunerasi.

Adapun .....

13


Adapun tujuan program yang telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya adalah

sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri, bertujuan

mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan

sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun

kuantitas;

b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri,

bertujuan mewujudkan aparat Polri yang profesional, proporsional dan

akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri khususnya perubahan

kultur;

4. Sasaran Prioritas Itwasda Polda NTB

Sasaran strategis Itwasda Polda NTB merupakan penjabaran dari tujuan

yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan

sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan

5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang

akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja. Penetapan sasaran strategis ini

diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan

alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Itwasda Polda NTB merupakan bagian integral dalam

proses perencanaan strategis Itwasda Polda NTB dan merupakan dasar yang

kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Itwasda Polda NTB.

Dalam rangka mewujudkan organisasi Polri yang baik melalui

penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum yang proaktif, transparan

dan akuntabel, maka sasaran strategis Itwasda Polda NTB tahun 2017-2019

adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan rutin (Wasrik),

pengawasan operasi, Verifikasi dan wasrik tertentu;

b. Tertata .....

14


b. Tertata struktur organisasi Itwasda serta terpenuhi personel yang lebih

efektif dalam rangka antisipasi tugas-tugas pengawasan dan pemeriksaan

serta perbendaharaan mendatang;

c. Tersusun piranti lunak berupa SOP tentang pengawasan sebanyak 5 (lima)

naskah yang menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan

dan pemeriksaan bagi aparat pengawasan;

d. Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dengan pola

pengawasan sebagai berikut:

1) Pengawasan dan pemeriksaan rutin tahap I aspek perencanaan dan

pengorganisasian;

2) Pengawasan dan pemeriksaan rutin tahap II aspek pelaksanaan dan

pengendalian;

3) Melaksanakan pengawasan operasi atas adanya kegiatan Operasi

Kepolisian Terpusat.

4) Melaksanakan klarifikasi pengaduan masyarakat pada satker

Polda/Polres tertentu yang menjadi perhatian publik dan atensi

Pimpinan Polri; dan

5) Melaksanakan kegiatan verifikasi dalam rangka pergantian

Kasatker/Kasatwil sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sebelum

melaksanakan serah terima jabatan.

e. Terlaksananya pengendalian atas pencegahan korupsi di lingkungan Polri

sebagaimana ketentuan Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

f. 5 (Lima) program prioritas penguatan pengawasan internal Polda NTB


1) Penguatan sistem pengawasan dan pengandalian yang efektif dan

edukatif;

2) Optimalisasi pengawasan melekat, peran pengawasan internal dan

koordinasi dengan pengawasan eksternal;

3) Penegakan …..

15


3) Penegakan disiplin dan kode etik secara tegas dan konsisten; dan

4) Membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan

aktif dalam pengawasan melalui sistem optimalisasi pengaduan

masyarakat (Dumas).

Mempedomani dari sasaran strategis, maka Itwasda Polda NTB

menentukan beberapa Indikator Kinerja Utama sebagai variabel yang dapat

digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan

dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu

indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali

hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut

sebagai suatu perkiraan.

Perwujudan akuntabilitas kinerja Itwasda Polda NTB sebagai Aparat

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Polda NTB, dicerminkan dari

hasil pencapaian kinerja berupa outcome yang berdampak pada stakeholder dari

Itwasda Polda NTB yaitu seluruh Satker di lingkungan Polda NTB dan masyarakat

umum.

Prosentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan ditetapkan sebagai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Itwasda Polda NTB karena dapat dijadikan indikasi

bahwa semakin tinggi penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat

menunjukkan semakin akuntabel kinerja personel Itwasda Polda NTB. Prosentase

penurunan dan penyelesaian temuan pemeriksaan BPK RI ditetapkan sebagai

Indikator Kinerja Utama Itwasda Polda NTB karena terkait dengan tugas APIP

Polri sebagai konsultan, quality assurance, dan sebagai triger anti KKN di satker

lingkungan Polda NTB.

Sebagai konsultan, APIP Polri berupaya memininalisir dan menekan

sekecil mungkin temuan BPK RI di Satker di lingkungan Itwasda Polda NTB,

apabila sudah menjadi temuan di Satker, APIP harus memberikan pendampingan

dan konsultasi apabila terdapat kendala agar Satker tersebut mampu memberikan

tindak lanjut terhadap temuan tersebut dan menyelesaikannya.

Oleh …..

16


Oleh karena itu dari beberapa indikator kinerja yang ada di Itwasda, maka

ditentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Itwasda Polda NTB yaitu:

a. Prosentase Dumas yang sudah diselesaikan;

b. Prosentase penyelesaian Tinjut temuan Wasrik Itwasda Polda NTB;

c. Prosentase penyelesaian Tinjut temuan Wasriksus/Wasyek Itwasda Polda

NTB;

d. Prosentase penyelesaian Tinjut temuan Wasrik tujuan tertentu Itwasda

Polda NTB;

e. Prosentase penyelesaian Tinjut temuan Wasrik Itwasum Polri;

5. Arah Kebijakan Itwasda Polda NTB

a. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan rutin tahun 2017 di tingkat

satker Polda NTB dilaksanakan dalam 2 tahap yang meliputi aspek

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;

b. Aparat pengawasan intern Polri dalam melaksanakan tugas pengawasan

dan pemeriksaan rutin serta perbendaharaan umum lebih mengedepankan

perannya sebagai konsultan, tauladan dan penjamin kualitas;

c. Memupuk kerjasama dengan aparat pengawas internal lainnya dan

eksternal, inter departemen, lembaga negara non departemen dan

lembaga swadaya masyarakat dalam rangka mewujudkan kemitraan Polri

di bidang pengawasan;

d. Melaksanakan kegiatan pra audit pengadaan barang/jasa sesuai perintah


barang/jasa yang menjadi atensi pimpinan;

e. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan rutin tahun 2017 di tingkat

satker Polda NTB dilaksanakan dalam 2 tahap yang meliputi aspek

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;

f. Meningkatkan …..

17


f. Meningkatkan aparat pengawasan intern polda yang berkualitas dan

profesional dengan mengikuti pendidikan dan latihan secara bertahap dan

berkesinambungan sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan dan

pemeriksaan rutin serta perbendaharaan umum lebih profesional dan

mengedepankan perannya sebagai konsultan, tauladan dan penjamin

kualitas;

g. Meningkatkan kerjasama dengan aparat pengawas internal lainnya dan

eksternal, intern departemen, lembaga negara non departemen dan

lembaga swadaya masyarakat dalam rangka mewujudkan kemitraan Polri

di bidang pengawasan; dan

h. Melaksanakan kegiatan pra audit pengadaan barang/jasa sesuai perintah


barang/jasa yang menjadi atensi pimpinan.

6. Sasaran Strategis Itwasda Polda NTB

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi

pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Polda NTB maka sasaran strategis

pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan rutin (Wasrik),

pengawasan operasi, Verifikasi dan wasrik tertentu;

b. Tertata struktur organisasi Itwasda serta terpenuhi personel yang lebih

efektif dalam rangka antisipasi tugas-tugas pengawasan dan pemeriksaan

serta perbendaharaan mendatang;

c. Tersusun piranti lunak berupa SOP tentang pengawasan sebanyak 5

(lima) naskah yang menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan

pengawasan dan pemeriksaan bagi aparat pengawasan;

d. Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dengan pola

pengawasan sebagai berikut:

1) Pengawasan dan pemeriksaan rutin tahap I aspek perencanaan dan

pengorganisasian;

2) Pengawasan …..

18


2) Pengawasan dan pemeriksaan rutin tahap II aspek pelaksanaan dan

pengendalian;

3) Melaksanakan pengawasan operasi atas adanya kegiatan Operasi

Kepolisian Terpusat.

4) Melaksanakan klarifikasi pengaduan masyarakat pada satker

Polda/Polres tertentu yang menjadi perhatian publik dan atensi

Pimpinan Polri; dan

5) Melaksanakan kegiatan verifikasi dalam rangka pergantian

Kasatker/Kasatwil sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sebelum

melaksanakan serah terima jabatan.

e. Terlaksananya pengendalian atas pencegahan korupsi di lingkungan Polri

sebagaimana ketentuan Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

f. 5 (Lima) program prioritas penguatan pengawasan internal Polda NTB


1) Penguatan sistem pengawasan dan pengandalian yang efektif dan

edukatif;

2) Optimalisasi pengawasan melekat, peran pengawasan internal dan

koordinasi dengan pengawasan eksternal;

3) Penegakan disiplin dan kode etik secara tegas dan konsisten; dan

4) Membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan

aktif dalam pengawasan melalui sistem optimalisasi pengaduan

masyarakat (Dumas).

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis, Itwasda Polda NTB juga

melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Polri dengan sasaran terwujudnya

pemerintah yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya

kualitas pelayanan publik dan peningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas Kinerja

Polri sehingga dalam pencapaian Renstra Itwasda Polda NTB Tahun 2015-2019

yang merupakan tahap III (Strive For Excellent), -

Kelanjutan …..

19


kelanjutan Renstra Polda NTB 2010-2014 tahap II (Partnership Building), dimana

di tahun 2017 melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan

sinergi polisional yang produktif dengan didukung almatsus Polri berbasis

teknologi kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan

nasional. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat

menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.

B. Perjanjian Kinerja Itwasda polda NTB

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember

2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu

atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2015

tanggal 9 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2012

tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014,

perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (outcome) kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome

yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai .....

20


Sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyusunan

Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perjanjian

Kinerja bertujuan untuk:

1. menentukan arah dan prioritas kinerja Satfung/Satker;

2. mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja;

3. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja Satfung/Satker;

4. mengevaluasi pencapaian kinerja Satfung/Satker dan organisasi Polri, serta

dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada akhir

tahun anggaran berjalan; dan

5. menilai tingkat keberhasilan organisasi.

Tujuan khusus ditetapkan Perjanjian Kinerja antara lain:

1. meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah;

3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi;

4. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tahun 2017 disusun dengan mengacu pada sasaran strategis

maupun indikator kinerja utama, untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

dalam rangka harkamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan

pelayanan terhadap masyarakat dan dengan mengembangkan kemampuan personel

Polri guna mewujudkan Polri yang profesional, bermoral, humanis, simpatik serta

dipercaya masyarakat.

Satker Itwasda Polda NTB telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, perjanjian kinerja ini merupakan

tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2017. selengkapnya dapat dilihat

pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. …..

21


Tabel 1.1. Perjanjian Kinerja Itwasda Polda NTB Tahun 2017NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1. Terselenggaranya fungsi manajemen

secara optimal dengan melaksanakan

kegiatan pembayaran gaji dan

tunjangan, perawatan peralatan kantor

serta kebutuhan keperluan perkantoran

dengan tepat waktu dan akuntabel.

Prosentase penyerapan

anggaran Satker Itwasda Polda

NTB.

90%

2. Terwujudnya pengelolaan program dan

anggaran satker-satker di lingkungan

Polda NTB dan jajaran yang memenuhi

unsur ketaatan, ketertiban, efektif,

efisien, dan ekonomis.

a. Dukung opini BPK RI

terhadap Lapku Polri;

WTP

b. Prosentase penyerapan

anggaran Polda NTB;

90%

c. Prosentase penyimpangan

penggunaan anggaran yang

berindikasi kerugian

keuangan negara di tingkat

satker di lingkungan Polda

NTB dan jajaran;

4%

d. Prosentase penyelesaian

tinjut hasil temuan wasrik

rutin Itwasda Polda NTB;

80%

e. Prosentase penyelesaian


rutin Itwasum Polri.

80%

3. Terwujudnya …..

22


1 2 3 4

3. Terwujudnya aparatur Polri yang taat

pada ketentuan perundang-undangan,

proaktif, transparan dan akuntabel.

a. Prosentase satker yang

mendapat pemeriksaan

khusus Itwasda Polda NTB;

25%

b. Prosentase dumas yang

sudah diselesaikan.

75%

Tingkat Keberhasilan Satker Itwasda Polda NTB antara lain:

1. Adanya Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan Satker Itwasda Polda NTB

secara transparan dan akuntabel dapat mempertahankan Opini BPK-RI terhadap

Laporan Keuangan Polri pada umumnya dan Polda NTB khususnya pada tingkat

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Terlaksananya program dan sasaran yang telah ditetapkan oleh masing-masing

Satker Polda NTB dan Jajaran terlaksana dengan baik dengan dilaksanakannya

fungsi pengawasan sehingga tercapainya pelayanan prima masyarakat.

3. Terbinanya koordinasi yang baik dalam rangka membangun kemitraan dengan

aparat pengawasan fungsional (BPKP NTB) dan aparat pengawasan ekternal

(BPK-RI) dalam rangka mencari solusi penyelesaian hasil temuan dengan

membuat MoU kesepakatan kerja.

BAB III .....

23


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November

2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas

laporan kinerja instansi pemerintah, Polri telah menetapkan Peraturan Kapolri Nomor 6

Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 11

tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015

tentang Perubahan atas Perkap Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Polri.

Pasal 3 Perkap Nomor 7 Tahun 2015, disebutkan tujuan penyusunan LKIP:

1. Mewujudkan akuntabilitas instansi pada pihak-pihak yang member amanah;

2. Menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan rencana kinerja yang

telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun anggaran

berjalan;

3. Mengukur tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan;

4. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja;

5. Mengevaluasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan bagi pihak yang

membutuhkan; dan

6. Mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja masa mendatang.

Pasal 4 Perkap Nomor 7 Tahun 2015, disebutkan prinsip dalam menyusun LKIP di

lingkungan Polri:

1. Transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan personel

pada Satkernya;

2. Akuntabel …..

24


2. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan baik perencanaan, pelaksanaan

maupun hasilnya;

3. Proporsional, yaitu hal-hal yang dilaporkan harus sesuai dengan lingkup kewenangan

dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik kegagalan maupun

keberhasilan;

4. Prioritas, yaitu hal-hal yang dilaporkan adalah hal yang penting dan relevan bagi

pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban Satker, yang diperlukan untuk

upaya-upaya tindak lanjut; dan

5. Manfaat, yaitu penyusunan LKIP bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja

Satker.

Pada pasal 6 Perkap Nomor 7 Tahun 2015, disebutkan tahapan dalam membuat LKIP

dilakukan dengan menyusun dokumen:

1. Rencana Strategi;

Rencana Strategi merupakan langkah awal yang harus disusun oleh unit organisasi,

terdiri dari:

a) komponen Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi;

b) formulir Renstra, yang merupakan alat bantu untuk memudahkan penyusunan

Renstra yang menunjukkan keterkaitan visi, misi tujuan, sasaran dan program.

2. Indikator Kinerja Utama;

Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilakukan untuk memperoleh:

a) informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen

kinerja secara baik; dan

b) ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

3. Perencanaan Kinerja Tahunan; dan

Perencanaan Kinerja Tahunan, disusun seiring dengan agenda penyusunan Renstra

dan kebijakan anggaran, terdiri dari:

a) Komponen …..

25


a) komponen rencana kinerja, yang memuat:

1) sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra dan selanjutnya

mengidentifikasi sasaran yang harus diwujudkan pada tahun yang

bersangkutan, beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya/targetnya;

dan

2) Indikator Kinerja yang akan ditetapkan dan dikategorikan ke dalam

kelompok input, output dan outcome; harus: spesifik dan jelas; dapat diukur

secara obyektif; relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan

tidak bias.

b) formulir Rencana Kinerja Tahunan.

4. Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja memuat 2 (dua) unsur pokok yaitu:

a. pernyataan Perjanjian Kinerja yang harus ditandatangani oleh atasan langsung

dan bawahan; dan

b. formulir Perjanjian Kinerja, yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan

bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran.

Setelah menyusun dokumen: Rencana Strategi; Indikator Kinerja Utama;

Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, dilakukan pengukuran kinerja untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui:

a. pengumpulan data kinerja;

b. pengukuran data kinerja;

c. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

d. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir;

e. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Satker;

f. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, jika ada;

g. menganalisis …..

26


g. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang dilakukan;

h. menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan

i. menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan untuk menjamin adanya peningkatan dalam

pelayanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang

akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala yaitu triwulan dan tahunan.

Dalam suatu organisasi, terdapat beberapa indikator atau ukuran yang dapat

dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah kinerja. Oleh sebab itu sebagai

langkah yang rasional cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama

sebagai kriteria mengukur keberhasilan kinerja suatu organisasi. Indikator tersebut

dinamakan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators).

Melalui Indikator Kinerja Utama tergambar proporsionalitas dan akuntabilitas

mengenai keberhasilan suatu organisasi sesuai tugas pokok fungsi serta peran yang

diembannya. Indikator Kinerja Utama yang dirumuskan ini diharapkan dapat memberikan

gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil yang telah dicapai.

Sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012

tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Polri, maka satker Itwasda

Polda NTB telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai

program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator kinerja

utama ini menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran organisasi dari Satker

Itwasda Polda NTB.

Tabel 1.2. …..

27


Tabel 1.2. Pengukuran Kinerja Itwasda Polda NTB TA. 2017

No SasaranStrategis

Indikator KinerjaUtama Satuan Target Reali

sasiCapaian

PerIndikator

CapaianPer

Sasaran1 2 3 4 5 6 7 8

1. Terselenggarany

a fungsi

manajemen

secara optimal

dengan

melaksanakan

kegiatan

pembayaran gaji

dan tunjangan,

perawatan

peralatan kantor

serta kebutuhan

keperluan

perkantoran

dengan tepat

waktu dan

akuntabel.

Prosentase

penyerapan

anggaran Satker

Itwasda Polda NTB.

% 90% 100,9

%

112,11% 112,11%


28


1 2 3 4 5 6 7 8

2. Terwujudnya

pengelolaan

program dan

anggaran satker-

satker di

lingkungan Polda

NTB dan jajaran

yang memenuhi

unsur ketaatan,

ketertiban, efektif,

efisien, dan

ekonomis.

a. Dukung opini

BPK RI terhadap

Lapku Polri;

WTP WTP WTP 100% 137,78%

b. Prosentase

penyerapan

anggaran Polda

NTB;

% 90% 100,5

%

111,66%

c. Prosentase

penyimpangan

penggunaan

anggaran yang

berindikasi

kerugian

keuangan negara

di tingkat satker

di lingkungan

Polda NTB dan

jajaran;

% 4% 9,09

%

227,27%

d. Prosentase

penyelesaian

tinjut hasil

temuan wasrik

rutin Itwasda

Polda NTB;

% 80% 100% 125%

e. Prosentase

penyelesaian

tinjut hasil

temuan wasrik

rutin Itwasum

Polri.

% 80% 100% 125%


29


1 2 3 4 5 6 7 8

3. Terwujudnya

aparatur Polri

yang taat pada

ketentuan

perundang-

undangan,

proaktif,

transparan dan

akuntabel.

a. Prosentase

satker yang

mendapat

pemeriksaan

khusus Itwasda

Polda NTB;

% 25% 9,09

%

36,36% 43,18%

b. Prosentase

dumas yang

sudah

diselesaikan.

% 75% 37,50

%

50%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Itwasda Polda NTB yang telah ditetapkan pada

tahun 2017, Itwasda Polda NTB memiliki 3 Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja

Utama yang harus dicapai guna mewujudkan akuntabilitas kinerja Itwasda Polda NTB

sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara yang berkewajiban melaksanakan

pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mengetahui pencapaian visi, misi,

tujuan dan sasaran organisasi Itwasda Polda NTB. Sebagaimana yang tertuang dalam

analisa dan penjabaran Indikator Kinerja Utama Itwasda Polda NTB sebagai berikut:

1. SASARAN STARTEGIS ITerselenggaranya fungsi manajemen secara optimal dengan melaksanakankegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, perawatan peralatan kantor sertakebutuhan keperluan perkantoran dengan tepat waktu dan akuntabel.- Prosentase Penyerapan anggaran Itwasda Polda NTB.

Tabel 1.3. Capaian Sasaran Strategis I Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

Prosentase Penyerapan

anggaran Itwasda Polda NTB.

% 90% 100,9% 112,11%

Tabel 1.4 …..

30


Tabel 1.4. Data Serap Anggaran Itwasda Polda NTB Tahun 2017.

NO TAHUN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % SERAP KET

1. 2013 2.184.217.000 2.220.633.120 101,7

2. 2014 2.251.618.000 2.631.950.716 116,9

3. 2015 2.624.559.000 2.710.413.134 103,3

4. 2016 2.940.195.000 2.905.755.574 98,83

5. 2017 3.213.728.000 3.241.990.958 100,9

Grafik 1.1. Serap Anggaran Itwasda Polda NTB Tahun 2017.

Dari capaian indikator kinerja utama prosentase pencapaian penyerapan

anggaran Satker Itwasda Polda NTB dengan target sebanyak 90% dan

terealisasi sebesar 100,9% Sehingga capaian kinerja sebesar 112,11%. Jika

dibandingkan dengan Tahun 2016 penyerapan anggaran Satker Itwasda

sebesar 98,8%. Hal tersebut disebabkan karena adanya Mutasi Personel baik

masuk maupun keluar Satker Itwasda Tahun 2017 dan adanya kenaikan

Pangkat/Golongan serta KGB Personel Itwasda sehingga terjadi kekurangan

Belanja Pegawai sebesar Rp. 37.812.414 atau 1,47%. Untuk mengantisipasi

dan memperkecil adanya pagu minus pada Tahun Anggaran berikutnya dapat

dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyusunan pagu anggaran didasarkan pada DPP bulan Desember

sehingga dalam perhitungan Belanja Pegawai sesuai dengan data riil

personel;

b. Melakukan …..

31


b. Melakukan koordinasi dengan Biro SDM tentang Mutasi Personel; dan

c. Memverifikasi Personel yang akan naik pangkat dan Kenaikan Gaji

Berkala (KGB).

2. SASARAN STARTEGIS IITerwujudnya pengelolaan program dan anggaran satker-satker di lingkunganPolda NTB dan jajaran yang memenuhi unsur ketaatan, ketertiban, efektif,efisien, dan ekonomis.

a. Dukung opini BPK RI terhadap Lapkeu Polri.

Tabel 2.1. Capaian Sasaran Strategis II Indikator Kinerja Utama a.


a. Dukung opini BPK RI

terhadap Lapkeu Polri.

% WTP WTP 100%

Dari capaian indikator kinerja utama prosentase pencapaian hasil Penilaian

BPK RI terhadap Lapkeu Polri TA. 2017, secara umum Polri memperoleh

predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), keberhasilan predikat tersebut

merupakan hasil kerjasama dari semua Satker Jajaran Polda NTB dalam

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tertibnya administrasi

keuangan serta berjalannya fungsi pengawasan pada masing-masing Satker.

b. Prosentase Penyerapan anggaran Polda NTB.

Tabel 2.2. Capaian Sasaran Strategis II Indikator Kinerja Utama b.


b. Prosentase Penyerapan

anggaran Polda NTB.

% 90% 100,5% 111,66%

Tabel 2.3. …..

32


Tabel 2.3. Data Serap Anggaran Polda NTB Tahun 2017.

NO TAHUN PAGU (Rp) REALISASI (Rp)%

SERAPKET

1. 2013 576.930.396.000 608.131.940.496 105,4

2. 2014 666.651.333.000 695.255.076.068 104,3

3. 2015 681.824.566.000 809.272.830.962 118,7

4. 2016 907.891.130.000 897.659.404.373 98,9

5. 2017 958.650.924.000 963.742.293.284 100,5

Grafik 2.1. Serap Anggaran Polda NTB Tahun 2017.

Dari capaian indikator kinerja utama prosentase pencapaian penyerapan

anggaran Polda NTB dengan target sebanyak 90% dan terealisasi sebesar

100,5% Sehingga capaian kinerja sebesar 111,66%. Jika dibandingkan

dengan penyerapan anggaran tahun 2016 sebesar 98,9%, mengalami

kenaikan sebesar 12,76%. Penurunan penyerapan terjadi pada Belanja

Pegawai sebesar 101,8% dan Belanja Modal sebesar 98.5%. Hal ini

disebabkan karena adanya mutasi keluar masuk personel Polda NTB yang

tidak terencana serta kenaikan Pangkat/Golong serta KGB sehingga

mengalami pagu minus pada Belanja Pegawai sebesar Rp.

(11.584.858.762),-. Untuk mengatisipasi adanya pagu minus dapat dilakukan

hal-hal sebagai berikut:

a. Merencanakan dengan teliti dan saksama pada saat pengisian data

base penyusunan anggaran TAB+1.

b. Memverifikasi …..

33


b. Memverifikasi data anggota yang akan naik pangkat dan kenaikan gaji

berkala.

c. Menyusun anggaran dengan memperhitungkan kenaikan gaji,

kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkalaantisipasi.

d. Dalam penyusunan anggaran pada tahun selanjutnya didasarkan

pada DPP gaji bulan Desember/akhir tahun, serta koordinasi dengan

Biro SDM tentang mutasi personel.

c. Prosentase penurunan penyimpangan penggunaan anggaran yangberindikasi kerugian keuangan negara di tingkat satker di lingkunganPolda NTB dan jajaran.

Tabel 2.4. Sasaran Strategis II Indikator Kinerja Utama c.


c. Prosentase

penyimpangan

penggunaan anggaran

yang berindikasi kerugian

keuangan negara di

tingkat satker di

lingkungan Polda NTB

dan jajaran.

% 4% 9,09% 227,27%

Tabel 2.5. Data Temuan Wasrik Indikasi Kerugian Negara TA. 2017.

NO TAHUNJML

TEMUANTEMUAN INDIKASI

KERUGIAN NEGARAPROSENTASE

(%)KET

1. 2016 499 0 0,00

2. 2017 560 3 1

Grafik …..

34


Grafik 3.1. Temuan Wasrik Itwasda Indikasi Kerugian Negara Tahun2017.

Dari capaian indikator kinerja utama prosentase pencapaian penurunan

penyimpangan penggunaan anggaran yang berindikasi kerugian keuangan

negara di tingkat Satker Jajaran Polda NTB dengan target sebanyak 4% dan

terealisasinya sebesar 9,09% Sehingga capaian kinerja sebesar 227,27%.

Temuan Wasrik Rutin Itwasda Polda NTB pada Tahap I dan Tahap II

sebanyak 560 temuan pada Bidang Jemen Ops, SDM, Sarpras dan Garkeu.

Dari 560 temuan didapati/diperoleh adanya temuan bidang Jemen Garkeu

yang berindikasi terjadinya kerugian negara. Jika dibandingkan dengan

Tahun 2016 Prosentase temuan yang berindikasi kerugian negara terdapat

nihil, maka pada tahun 2017 Prosentase temuan yang berindikasi kerugian

negara sebesar 9,09% atau sebanyak 3 temuan.

d. Prosentase penyelesaian tinjut hasil temuan wasrik rutin Itwasda PoldaNTB.

Tabel 2.6. Sasaran Strategis II Indikator Kinerja Utama d.


d. Prosentase penyelesaian


rutin Itwasda Polda NTB.

% 80% 100% 125%

Dari …..

35


Dari capaian indikator kinerja utama prosentase pencapaian penyelesaian

tindak lanjut hasil temuan Wasrik Rutin Itwasda Polda NTB dengan target

sebanyak 80% dan terealisasi sebesar 100% Sehingga capaian kinerja

sebesar 125%. Seluruh Satker Polda NTB dan jajarannya telah

menindaklanjuti temuan Wasrik Itwasda Polda NTB T.A. 2017.

Tabel 2.7. Data Tindak Lanjut Temuan Wasrik Tahap I dan II ItwasdaPolda NTB Tahun 2017.

NO TAHUN TEMUAN TINJUT PROSENTASE (%) KET

1. 2016 499 499 100

2. 2017 560 560 100

Grafik 4.1. Penyelesaian Tindak Lanjut Wasrik Rutin Itwasda Tahun2017.

Dari capaian indikator kinerja utama prosentase pencapaian penyelesaian

temuan Wasrik Rutin Itwasda Tahap I dan II sebanyak 560 temuan telah

ditindak lanjuti oleh masing-masing Obrik. Jika dibandingkan dengan tahun

2016 diperoleh 499 temuan sehingga terjadi peningkatan jumlah temuan

Wasrik sebanyak 61 temuan yang terbagi pada Bidang Jemen Opsnal, SDM,

sarpras dan Garkeu.

Gambar 2.1. …..

36


Gambar 2.1. Dokumentasi Wasrik Rutin Itwasda Polda NTB Tahun 2017.

Gambar 2.2. Dokumentasi Pendalaman Wasrik pada Satker jajaranPolda NTB Tahun 2017.

e. Prosentase …..

Pelaksanaan Wasrik RutinItwasda Polda NTB yangdidahului dengan acaraTaklimat Awal Wasrikyang dilanjutkan denganacara pendalaman kemasing-masing SatkerJajaran Polda NTB danTaklimat Akhir setelahdilaksanakanpendalaman.

37


e. Prosentase penyelesaian tinjut hasil temuan wasrik rutin Itwasum Polri.

Tabel 2.8. Sasaran Strategis II Indikator Kinerja Utama e.


e. Prosentase penyelesaian


rutin Itwasum Polri.

% 80% 100% 125%

Dari capaian indikator kinerja utama prosentase pencapaian tindak lanjut

hasil temuan Wasrik Rutin Tahap II (Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian)

Itwasum Polri TA. 2017 dengan target sebanyak 80% dan terealisasi sebesar

100%, sehingga capaian kinerja sebesar 125%. Seluruh Satker Polda NTB

dan jajarannya telah menindaklanjuti temuan Wasrik Itwasum Polri Aspek

Pelaksanaan dan Pengendalian T.A. 2017.

Tabel 2.9. Data Tindak Lanjut Temuan Wasrik Itwasum Polri Tahun 2017.

NO TAHUN TEMUAN TINJUT PROSENTASE (%) KET

1. 2016 219 219 100

2. 2017 263 263 100

Grafik 5.1. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Wasrik RutinItwasum Polri Tahap II Tahun 2017.

Dari …..

38


Dari capaian indikator kinerja utama prosentase pencapaian temuan Wasrik

Rutin Itwasum Polri sebanyak 263 temuan telah ditindak lanjuti oleh masing-

masing Obrik. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 219 temuan

sehingga terjadi kenaikan temuan sebanyak 44 temuan.

Gambar 3.1. Dokumentasi Kegiatan Wasrik Itwasum Polri Tahun 2017.

2. SASARAN STRATEGIS IIITerwujudnya aparatur Polri yang taat pada ketentuan perundang-undangan,proaktif, transparan dan akuntabel.

a. Prosentase satker yang mendapat pemeriksaan khusus Itwasda PoldaNTB.

Tabel 3.1. Sasaran Strategis III Indikator Kinerja Utama a.


a. Prosentase satker yang

mendapat pemeriksaan

khusus Itwasda Polda

NTB.

% 25% 9,09% 36,36%

Tabel 3.2 …..

PelaksanaanWasrik RutinItwasum Polriyang didahuluidengan acaraTaklimat AwalWasrik yangdilanjutkandengan acarapendalaman kemasing-masingSatker JajaranPolda NTB diRuang Rapat RoOps Polda NTB.

39


Tabel 3.2. Data Jumlah Satker yang mendapat Wasriksus Tahun 2017.

NO SATKER 2016 2017 KET1 BIRO OPS (SPKT) - -2 BIRO RENA - -3 BIRO SDM - -4 BIRO SARPRAS - -5 DIT. INTELKAM - -6 DIT. RESKRIMUM (DIT TAHTI) - -7 DIT. RESKRIMSUS - -8 DIT. RESNARKOBA - -9 DIT. BINMAS - -

10 DIT. SABHARA - -11 DIT. LANTAS - -12 DIT. PAMOBVIT - -13 DIT. POL AIR - 1 Ketidaktertiban

administrasipendistribusian BBM

14 SAT BRIMOB - 1 Ketidaktertibanadministrasipendistribusian BBM

15 BID PROPAM - -16 BID TI - -17 SPN - -18 BID KEU - -19 BID DOKKES - -20 SPRIPIM (SETUM, BIDKUM DAN

BID HUMAS)- -

21 BAG YANMA - 1 Ketidaktertibanadministrasipendistribusian BBM

22 RUMKIT - -23 POLRES MATARAM - -24 POLRES LOBAR - -25 POLRES LOTIM - -26 POLRES SUMBAWA - -27 POLRES SUMBAWA BARAT - -28 POLRES DOMPU - -29 POLRES BIMA KOTA - -30 POLRES BIMA - -

JUMLAH 0 3

Grafik 6.1. …..

40


Grafik 6.1. Prosentase Wasriksus tahun 2017.

Dari capaian indikator kinerja utama prosentase pencapaian Jumlah Satker

yang mendapat Wasriksus 3 Satker dengan target sebanyak 25% dan

terealisasi sebesar 9,09% sehingga capaian kinerja sebesar 36,36% dari 2

Satker yang direncanakan. Pada tahun 2016 Satker yang mendapat

Wasriksus nihil sehingga mengalami kenaikan sebanyak 100% pada tahun

2017.

Gambar 4.1. Dokumentasi Satker yang mendapat Wasriksus Tahun2017.

b. Prosentase …..

PelaksanaanpendalamanWasriksus padaSatker SatBrimobda, DitPolair dan BagYanma Polda NTBterkaitketidaktertibandalamadministrasipendistribusianBBM TA. 2017.

41


b. Prosentase dumas yang sudah diselesaikan.

Tabel 3.3. Sasaran Strategis III Indikator Kinerja Utama b.


b. Prosentase dumas

yang sudah

diselesaikan.

% 75% 37,50% 50%

Tabel 3.4. Data Dumas Tahun 2017.

NO TAHUNJUMLAHDUMAS

PENANGANAN PROSENTASEPENYELESAIANPROSES SELESAI

1. 2016 125 43 82 65,60%

2. 2017 112 70 42 37,50%

Grafik 7.1. Data Penyelesaian Dumas Tahun 2017

Dari capaian indikator kinerja utama prosentase pencapaian realisasi Dumas

yang diselesaikan pada Tahun 2017 dengan target sebanyak 75% dan

terealisasi sebesar 37,50% sehingga capaian kinerja sebesar 50%. Jika

dibandingkan dengan Tahun 2016 Prosentase Dumas yang diselesaikan

sebesar 65,60% sehingga terjadi penurunan kinerja Satker-Satker dalam

menangani laporan pengaduan masyarakat.

Adapun …..

42


Adapun Upaya yang dilakukan Itwasda dalam peningkatan pelayanan

penyelesaian pengaduan masyarakat dengan cara

menginventarisir/mengkompulir kasus-kasus pengaduan masyarakat

secara periodik setiap bulan dan mengirimkan surat konfirmasi dan

klarifikasi Dumas apabila belum terselesaikan oleh Satker Jajaran yang

menangani kasus pengaduan masyarakat tersebut. Sehingga dengan

adanya penyelesaian Dumas yang Cepat, Tepat dan Tuntas akan

berdampak kepada peningkatan citra positif Kepolisian pada umumnya dan

Polda NTB pada khususnya serta tercapainya pelayanan publik yangunggul (Strive For Excellence).

Gambar 5.1. Dokumentasi Kegiatan Klarifikasi dan Konfirmasi Dumaske Satker Jajaran Polda NTB Tahun 2017.

B. Realisasi .....

Pelaksanaan kegiatanKlarifikasi dan konfirmasiDumas ke Satker Jajaran PoldaNTB oleh Subbag DumasanItwasda Polda NTB.

43


B. Realisasi AnggaranPagu dan realisasi anggaran Satker Itwasda tahun 2017 berdasarkan 2 (dua)

program yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri dengan satu

kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras dan Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri dengan dua kegiatan yaitu Dukungan

Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum dan Pemuliaan Profesi dan Pengamanan

dan Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kewilayahan sebagai

berikut:

KODE PROGRAM/URAIAN PAGU REVISI REALISASI SISA %

1 2 3 4 5 6I Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Polri.87.545.000 87.545.000 0 100

5059 Dukungan Manajemen dan TeknisSarpras.

87.545.000 87.545.000 0 100

a. Belanja biaya pemeliharaan perawatan

dan mesin.

- Ranmor R-4 60.000.000 60.000.000 0 100

b. Belanja biaya pemeliharaan perawatan

dan mesin.

- Ranmor R-2 8.100.000 8.100.000 0 100

c. Belanja biaya perbaikan peralatan

kantor.

- Har Inventaris Kantor 2.565.000 2.565.000 0 100

d. Belanja biaya pemeliharaan peralatan

dan mesin (Alat Fungsional).

- Komputer

- Printer

- AC

8.030.000

4.950.000

3.900.000

8.030.000

4.950.000

3.900.000

0

0

0

100

100

100

II Program Pengawasan dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur Polri.

3.126.183.000 3.163.939.414 -37.756.414 101,21

3087 Dukungan Manajemen dan TeknisPengawasan Umum dan PemuliaanProfesi dan Pengamanan.

3.126.183.000 3.163.939.414 -37.756.414 101,21

001 …..

44


001 Gaji dan Tunjangana. Pembayaran Gaji, Lembur,

Honorarium dan Vakasi.

2.564.568.000 2.602.380.414 -37.812.414 101,47

b. Jumlah Biaya Lembur dan Makan

Lembur.

1) Gol II

2) Gol III

40.464.000 40.410.000 54.000 99,87

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantora. Belanja Barang untuk Persediaan

barang Konsumsi.

- Keperluan Perkantoran

- Biaya Penggantian Inventaris lama

dan/atau Pembelian Inventaris Baru

58.640.000

12.800.000

58.640.000

12.800.000

0

0

100

100

b. Honor Operator Aplikasi SIMAK BMN,

SAKPA, SMAP-SMART dan RKA-K/L.

7.200.000 7.200.000 0 100

c. Belanja Jasa Pos dan Giro.

- Biaya Pak kirim barang 3.450.000 3.450.000 0 100

d. Belanja perjalanan Dinas Biasa Jaldis

ke Kewilayahan (Pulau Sumbawa).

87.720.000 87.720.000 0 100

3091 Penyelenggaraan Pemeriksaan danPengawasan.

391.805.000 391.749.000 56.000 99,99

a. Belanja barang operasional lainnya.

- Biaya administrasi Wasrik

- Kegiatan Pengawasan Internal Tim

Anti Korupsi

1.800.000

47.900.000

1.800.000

47.900.000

0

0

100

100

b. Belanja barang operasional lainnya.

- Dukungan operasional 319.605.000 319.549.000 56.000 99,98

c. Jumlah Belanja perjalanan biasa.

1) Belanja perjalanan Wasrik Tahap IItwasda

2) Belanja perjalanan Wasrik Tahap IIItwasda

94.590.000 94.590.000 0 100

d. Belanja barang operasional lainnya.

- QuickWins Pendukung Program 6

22.500.000 22.500.000 0 100

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran Satker Itwasda Polda NTB selama kurun

waktu TA. 2017 tidak adanya di temukan kendala dan hambatan berarti sehingga dari

target sebanyak 90% yang di rencanakan dapat terealisasi sebesar 100,9% dengan

capaian kinerja sebesar 112,11%.

BAB IV.....

45


BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan

3. Kegiatan Satker Itwasda Polda NTB tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai

Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditentukan, meskipun dalam

pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, hambatan maupun kendala.

4. Dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Satker

Itwasda yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama bahwa Prosentase

penyelesaian Pengaduan Masyarakat (Dumas) oleh Satker-Satker Jajaran dalam

menangani laporan pengaduan masyarakat pada tahun 2017 mengalami

penurunan dibandingkan dengan Tahun 2016 dan capaian kinerja mendapat 50%.

5. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Polri

Satker Itwasda melaksanakan penguatan pengawasan dengan menyusun

rencana pengawasan dan rencana aksi.

Secara umum kendala yang dihadapi Satker Itwasda Polda NTB dalam meningkatkan

kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah personel;

2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan personel;

3. Personel juga dilibatkan dalam tugas lain di luar tugas utamanya (administrasi

umum, koordinasi, narasumber, dll);

4. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas;

5. Keterbatasan anggaran untuk biaya pemeliharaan sarana dan prasarana;

6. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugasnya.

B. Langkah .....

46


B. Langkah yang Akan Dilakukan untuk meningkatkan Kinerja

Dari kesimpulan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Satker Itwasda

Polda NTB secara umum sudah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan,

namun untuk meningkatkan capaian kinerja Itwasda Polda NTB pada masa mendatang,

maka Itwasda Polda NTB akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Agar dalam penyusunan anggaran berpedoman pada sasaran strategis yang telah

ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja sehingga dalam penyusunan LKIP

akan mempermudah pelaksanaan pengukuran kinerja;

2. Meningkatkan pencapaian sasaran strategis, meningkatkan pelayanan prima

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan

mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung oleh penegakan

hukum yang tegas;

3. Meningkatkan kerjasama/koordinasi antar Instansi terkait dan tokoh masyarakat

serta tokoh agama yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat dalam rangka

penguatan pengawasan baik intern maupun ekstern;

4. Meningkatkan peran dan fungsi pengawasan pada satker jajaran berkaitan

dengan kinerja satker dan pelayanan kepada masyarakat;

5. Meningkatkan penguatan pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi

polri dan pelayanan Quick Wins pada satker jajaran;

6. Mendorong pemenuhan peningkatan besaran tunjangan kinerja/remunerasi dalam

rangka reformasi birokrasi Polri guna untuk lebih menjamin dedikasi personil Polri

dalam rangka melayani masyarakat.

Di dalam LKIP Satker Itwasda Polda NTB Tahun 2017 ini diharapkan berbagai pihak

yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan Tupoksi yang

telah dilakukan oleh Itwasda Polda NTB selama satu tahun dan pada tahun mendatang Itwasda

Polda NTB akan berupaya untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi

dan akuntabilitas yang kita inginkan bersama.

Demikian .....

47


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker Itwasda Polda NTB Tahun

2017 ini disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan guna

menentukan kebijakan selanjutnya dan kiranya dapat digunakan sebagai bahan introspeksi

untuk pelaksanaan tugas dalam Rencana Kerja TA. 2018.

Mataram, 12 Januari 2018INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH

POLDA NTB

Drs. ISMAIL BAFADAL, M.H.KOMBES POL NRP 63020732

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SATKER …ntb.polri.go.id/itwasda/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/draf... · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SATKER ITWASDA

Documents