LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)bireuenkab.go.id/unduh/lkip/1469767970LKIP.pdf · pemerintah daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen disusun

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP) KABUPATEN BIREUEN

TAHUN 2015

i

KATA PENGANTAR

uji syukur kita ucapkan kehadirat

Allah S.W.T yang telah melimpahkan

berkah dan rahmat-Nya kepada kita

semua, sehingga tugas penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kabupaten Bireuen Tahun 2015 dapat kami

selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen

disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya

kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah

dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen selama tahun 2015, sebagai

konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi

yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen pada tahun

ke tiga periode pemerintahan Tahun 2012 - 2017 memuat informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan

kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi Pemerintah

Kabupaten Bireuen yaitu ”Kabupaten Bireuen Yang Bermartabat Dan

Mandiri Berlandaskan UUPA” untuk pencapaian sasaran strategis

sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2017.

Hal ini sebagai perwujudan komitmen dan tekad yang kuat untuk

melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa

P

ii

output maupun outcome dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

efektif, efisien dan akuntabel.

Sejalan dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas dan capaian

kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen

Tahun 2015 memberikan informasi tentang capaian kinerja kegiatan dan

sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dan sejalan dengan RPJM

Kabupaten Bireuen Tahun 2012 -2017.

Secara umum capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat

dikatakan “berhasil”, walaupun terdapat beberapa indikator/sasaran yang

masih perlu mendapat perhatian guna meningkatkan kinerja di masa

mendatang. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari kerjasama dan

kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat

pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam

implementasi serta pengawasannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang

telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam

penyusunan LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015.

Bireuen, Maret 2016

BUPATI BIREUEN,

H. RUSLAN M. DAUD

iii

I K H T I S A R E K S E K U T I F

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten

Bireuen Tahun 2015 adalah LKIP tahun ke tiga dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017

dimana pada tahun 2015 ini RPJMD tersebut akan dievaluasi berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif

dan akuntabel merupakan isu aktual mendapat respon positif dari

Pemerintah Kabupaten Bireuen. Tuntutan ini akibat dari meningkatnya

kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang

dipicu oleh meningkatnya sumber daya manusia, serta semakin mandirinya

media masa yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi yang menembus sekat-sekat ruang dan waktu termasuk

pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan akses informasi, cakupan dan kualitas

pelayanan publik, masyarakat menuntut visi, misi dan program kerja Bupati

dan Wakil Bupati Bireuen yang telah dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen sebagaimana

amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang kongkrit dan aplikatif dari

pemerintah sebagai acuan penilaian kinerja. Selanjutnya pada setiap awal

tahun anggaran, pemerintah juga dituntut untuk menyiapkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) untuk SKPK yang

kemudian pada akhir tahun diharuskan mempertanggung jawabkan

pelaksanaan rencana kerjanya.

Sejalan dengan itu telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

iv

Nepotisme diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999

serta Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bireuen

diwajibkan menyiapkan semua dokumen yang berkaitan akuntabilitas

kinerja dan LKIP ini merupakan salah satu dokumen pertanggung jawaban

Akuntabilitas kinerja mulai dari visi sampai dengan capaian target kinerja

kegiatan.

“KABUPATEN BIREUEN YANG BERMARTABAT DAN

MANDIRI BERLANDASKAN UUPA”, adalah visi dari Pemerintah

Kabupaten Bireuen kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) misi yang telah

ditetapkan, yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Islami, Berbudaya, Bersih, dan

Berwibawa (good and clean governance).

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

3. Memberdayakan ekonomi berdayasaing secara berkelanjutan berbasis

sumber daya lokal.

4. Mewujudkan persatuan dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan

UUPA.

Penjabaran/implimentasi misi tersebut di atas di arahkan pada

pencapaian tujuan lima tahunan. Sesuai dengan data pengukuran kinerja,

pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2015

dapat diklasifikasikan bahwa, dari 19 (sembilan belas) sasaran dan 51

indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) sasaran rata-

rata melebihi target dengan pencapaian melebihi 100,00% dikategorikan

sangat berhasil, 5 (lima) sasaran rata-rata sesuai dengan target yaitu

100,00% dan dikategorikan sangat berhasil, 3 (tiga) sasaran rata-rata

mendekati dengan target berkisar 88,88% sampai dengan 94,55% dan

dikategorikan sangat berhasil, 1 (satu) sasaran rata-rata mendekati target

v

sebesar 83,66% yaitu sasaran ke 15 dan dikategorikan berhasil, 1 (satu)

sasaran rata-rata tidak mendekati target sebesar 56,67% yaitu sasaran ke 5

(lima) dan dikategorikan cukup berhasil.

Terdapat 2 (dua) sasaran yang sulit diukur yaitu sasaran ke 16 (enam

belas) dan sasaran ke 18 (delapan belas), dikarenakan target yang ditetapkan

besar akan tetapi tidak ada realisasinya sama sekali akan tetapi dapat

diinterpretasikan dengan sangat berhasil.

Pada Tahun Anggaran 2015, untuk pencapaian kinerja 19

(sembilan belas) sasaran strategis dan 51 (lima puluh satu) indikator

kinerja pada RPJM Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada Badan,

Dinas dan Kantor serta Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bireuen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Bireuen sebesar Rp 1.741.136.818.350,01 dengan realisasi serapan anggaran

sebesar Rp 1.607.648.395.634,41 atau kemampuan tingkat serapan dana

mencapai 92,33% (data sebelum dilakukan audit oleh BPK).

Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LKIP Pemerintah

Kabupaten Bireuen Tahun 2015 ini merupakan upaya untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kinerjanya, dengan harapan

dapat dipergunakan sebagai salah satu media informasi Kinerja Pemerintah

Kabupaten Bireuen.

Bireuen, Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ZULKIFLI, Sp

Pembina Utama Madya

Nip. 196102151992031002

vi

DDAAFFTTAARR IISSII

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................. iii

DAFTAR ISI .................................................................................................. vi

DAFTAR TABEL ........................................................................................... viii

BAB I : PENDAHULUAN ................................................................... 1

A. Latar Belakang……………………………………………… .. 1

B. Gambaran Umum………………………………….............. .. 6

C. Perekonomian…………………… ........................................ 17

D. Sumber Daya Manusia dan Aparatur ............................... 23

E. Isu – Isu Strategis.……………………………………… ........ 29

F. Permasalahan Utama (strategic issued) Organisasi. ....... 31

BAB II : PERENCANAAN KINERJA……… .................................... 33

A. Rencana Strategis…...……………. ..................................... 33

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)…………………………….. 39

C. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator

Kinerja dalam RPJM Kabupaten Bireuen 2012 - 2017 .... 46

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ............................................. 64

A. Pengukuran Kinerja ........................................................... 66

B. Capaian Indikator Kinerja…………………………………. . 69

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator

Kinerja Tahun 2015 ………………. ............................... 69

2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator

Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan

Tahun 2015 ……..……… ............................................... 73

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2015

dengan Target Akhir Rencana Jangka Menengah

Kabupaten Tahun 2012-2017 ....................................... 77

vii

4. Evaluasi dan Analisa Penyebab Keberhasilan/

Kegagalan Capaian Kinerja ......................................... 80

A. Realisasi Anggaran ………………… .................................. 132

BAB IV : PENUTUP …..………….………………………………………… 141

LAMPIRAN

viii

DAFTAR TABEL

1. Tabel I.1 ........................................................................................... 15

2. Tabel I.2 ........................................................................................... 16

3. Tabel I.3 ........................................................................................... 18

4. Tabel I.4 ........................................................................................... 20

5. Tabel I.5 ........................................................................................... 21

6. Tabel I.6 ........................................................................................... 23

7. Tabel II.1 .......................................................................................... 41

8. Tabel II.2 .......................................................................................... 47

9. Tabel II.3 .......................................................................................... 49

10. Tabel II.4 .......................................................................................... 50

11. Tabel II.5 .......................................................................................... 51

12. Tabel II.6 .......................................................................................... 53

13. Tabel II.7 .......................................................................................... 58

14. Tabel II.8 .......................................................................................... 59

15. Tabel III.1......................................................................................... 67

16. Tabel III.2......................................................................................... 69

17. Tabel III.3......................................................................................... 73

18. Tabel III.4......................................................................................... 77

19. Tabel III.4.1 ...................................................................................... 80

20. Tabel III.4.2 ...................................................................................... 87

21. Tabel III.4.3 ...................................................................................... 88

22. Tabel III.4.4 ...................................................................................... 91

23. Tabel III.4.5 ...................................................................................... 94

24. Tabel III.4.6 ...................................................................................... 96

25. Tabel III.4.7 ...................................................................................... 99

26. Tabel III.4.8 ...................................................................................... 107

27. Tabel III.4.9 ...................................................................................... 108

28. Tabel III.4.9.1 ................................................................................... 111

29. Tabel III.4.10 .................................................................................... 112

ix

30. Tabel III.4.11 .................................................................................... 115

31. Tabel III.4.12 .................................................................................... 120

32. Tabel III.4.13 .................................................................................... 122

33. Tabel III.4.14 .................................................................................... 124

34. Tabel III.4.15 .................................................................................... 126

35. Tabel III.4.16 .................................................................................... 127

36. Tabel III.4.17 .................................................................................... 128

37. Tabel III.4.18 .................................................................................... 128

38. Tabel III.4.19 .................................................................................... 129

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan

pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan yang baik.Upaya ini juga selaras dengan

tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan

yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam

pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja

pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen

disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja

Pemerintah Kabupaten Bireuen .

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai

melakukan proses penyusunan LKIP untuk mengukur pencapaian target

kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan



membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi

pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen.

LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-

jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis

instansi. Dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan

dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden

dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Gubernur/Kepala Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP).

1. Dasar Hukum Penyusunan LKIP

LKIP Kabupaten Bireuen sebagai salah satu bentuk

pertanggung-jawaban kinerja tahunan yang telah disusun dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja dipakai

sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun

kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. LKIP

Kabupaten Bireuen Tahun 2015 disusun berdasarkan beberapa

landasan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila

2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945

3. Landasan Operasional:

a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten

Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2000;

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme;



c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun

2008;

g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan

minimal;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Maksud Dan Tujuan

Adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan

fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi,

politik, dan budaya, diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada

pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai–nilai

akuntabilitas menuju pemerintah yang bersih, berwibawa, dan

akuntabel.

Atas dasar ini, Pemerintah Kabupaten Bireuen pada setiap

akhir periode menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan,

capaian kinerja dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) yang dikomunikasikan kepada para stakeholders dan pada

hakekatnya adalah merupakan ”Pertanggungjawaban Publik”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selain memiliki

fungsi sebagai penyediaan informasi untuk mengambil keputusan

pihak–pihak terkait, juga sebagai umpan balik dan sebagai sarana

perbaikan manajemen kepemerintahan serta sebagai media

pertangungjawaban kepada lembaga legislatif dan publik. Fungsi

tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan

dan penyampaian LKIP Kabupaten Bireuen.

Maksud penyusunan dan penyampaian LKIP pemerintah

Kabupaten Bireuen Tahun 2015 adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah

daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi

alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit

organisasi.



Tujuan penyusunan LKIP sebagai salah satu alat untuk

mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja

Pemerintah Kabupaten Bireuen. Identifikasi keberhasilan,

permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber

untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai

proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan

kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

3. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

ini mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten

Bireuen selama Tahun 2015. Pengukuran capaian kinerja

(performance results) tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan

Perjanjian Kinerja tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap

penetapan kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di

masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun

2015 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

Sistematika penyajian LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015

adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Gambaran Umum Kabupaten Bireuen

C. Perekonomian

D. Sumber Daya Manusia dan Aparatur



E. Isu – Isu Strategis

F. Permasalaha Utama

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja

dalam RPJM Kabupaten Bireuen 2012-2017

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

C. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BIREUEN

1. Sejarah Pemerintah Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen dalam catatan sejarah dikenal sebagai

daerah Jeumpa. Dahulu Jeumpa merupakan sebuah kerajaan kecil di

Aceh. Menurut Ibrahim Abduh dalam Ikhtisar Radja Jeumpa,

Kerajaan Jeumpa terletak di Desa Blang Seupeung, Kecamatan

Jeumpa, Kabupaten Bireuen.

Kerajaan-kerjaan kecil di Aceh tempo dulu termasuk Jeumpa

mengalami pasang surut. Apalagi setelah kehadiran Portugis ke

Malaka pada tahun 1511 M yang disusul dengan kedatangan

Belanda. Secara de fakto Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904,

yaitu ketika Belanda dapat menduduki Benteng Kuta Glee di Batee

Iliek, di bagian barat Kabupaten Bireuen.

Kemudian dengan Surat Keputusan Vander Guevernement

General Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Aceh dibagi



menjadi enam Afdeeling (Kabupaten) yang dipimpin oleh seorang

Asisten Residen. Salah satunya adalah Afdeeling Noord Kust van

Aceh (Kabupaten Aceh Utara) yang dibagi dalam tiga Onder

Afdeeling (kewedanan).Kewedanan dikepalai oleh seorang

Countroleur (wedana) yaitu: Onder Afdeeling Bireuen (kini

Kabupaten Bireuen), Onder Afdeeling Lhokseumawe (Kini Kota

Lhokseumawe) dan Onder Afdeeling Lhoksukon (Sekarang jadi Ibu

Kota Aceh Utara). Selain Onder Afdeeling tersebut, terdapat juga

beberapa daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang dapat memerintah

sendiri terhadap daerah dan rakyatnya, yaitu Ulee Balang

Keureutoe, Geureugok, Jeumpa dan Peusangan yang diketuai oleh

Ampon Chik.

Pada masa pendudukan Jepang istilah Afdeeling diganti

dengan Bun, Onder Afdeeling diganti dengan Gun, Zelf Bestuur

disebut Sun. Sedangkan mukim disebut Kun dan gampong disebut

Kumi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh Utara

disebut Luhak, yang dikepalai oleh Kepala Luhak sampai tahun

1949.

Kemudian, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia

melalui Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949,

dibentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan

beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian

Sumatera Timur, Aceh dan Sumatera Utara tergabung didalamnya

dalam Provinsi Sumatera Utara. Kemudian melalui Undang-Undang

Darurat nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom

setingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, maka dibentuklah

Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Keberadaan Aceh dibawah Provinsi Sumatera Utara

menimbulkan rasa tidak puas masyarakat Aceh. Para tokoh Aceh

menuntut agar Aceh berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi. Hal ini



juga yang kemudian memicu terjadinya pergolakan Darul

Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953.

Pergolakan ini baru padam setelah keluarnya Keputusan

Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/ Missi/ 1957 tentang

pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Aceh Utara

sebagai salah satu daerah Tingkat dua, Bireuen masuk dalam

wilayah Kabupaten Aceh Utara. Baru pada tahun 1999 Bireuen

menjadi Kabupaten tersendiri setelah lepas dari Aceh Utara selaku

Kabupaten Induk, pada tanggal 12 Oktober 1999, melalui Undang

Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten

Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000.

Beragam kisah heroik terekam

dalam catatan sejarah, dan

pada benteng pertahanan di

Batee Iliek menjadikan daerah

terakhir yang diserang oleh

pasukan Belanda yang

menyisakan kisah kepahlawan

pejuang Aceh dalam

menghadapi serangan Belanda.

Beragam kisah heroik terekam dalam catatan sejarah, dan

pada benteng pertahanan di Batee Iliek menjadikan daerah terakhir

yang diserang oleh pasukan Belanda yang menyisakan kisah

kepahlawan pejuang Aceh dalam menghadapi serangan Belanda.

Kisah heroik lainnya terekam pada situs sejarah makam syahid

lapan di Kecamatan Simpang Mamplam. Pelintas jalan Medan-

Banda Aceh, sering menyinggahi tempat ini untuk ziarah. Di

kuburan itu, delapan syuhada dikuburkan. Mereka wafat pada tahun

1902 saat melawan pasukan Marsose, Belanda.



Menurut penuturan sejarah, delapan syuhada tersebut

berhasil menewaskan pasukan Marsose yang berjumlah 24 orang

namun ketika mereka mengumpulkan senjata dari tentara Belanda

yang tewas itu, mereka diserang oleh pasukan Belanda lainnya yang

datang dari arah Jeunieb yang menewaskan delapan pejuang aceh

tersebut, kedelapan pejuang yang syahid adalah : Tgk Panglima

Prang Rayeuk Djurong Bindje, Tgk Muda Lem Mamplam, Tgk Nyak

Bale Ishak Blang Mane, Tgk Meureudu Tambue, Tgk Balee Tambue,

Apa Sjech Lantjok Mamplam, Muhammad Sabi Blang Mane, serta

Nyak Ben Matang Salem Blang Teumeuleuk. Nama mereka tertera

pada situs makam yang dikenal sebagai kubu syuhada lapan yang

terletak di pinggir jalan lintas Banda Aceh - Medan di kawasan

Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.

Istana Tun Sri Lanang atau yang

dikenal dengan nama Rumoh

Krueng adalah sebuah bangunan

tempat tinggal Tun Sri Lanang

tahun 1613-1659. Yang terletak

di Mukim Kuta Blang Kecamatan

Samalanga.

Istana Tun Sri Lanang terbuat dari kayu beratap rumbia yang

menghadap ke arah selatan dengan denah persegi panjang yang

berukuran 18 x 12,17 meter.

Istana ini memilki bentuk atau ciri khas bangunan tradisional

Aceh : berbentuk rumah panggung, mempunyai atap tampung lima,

mempunyai dua serambi atau seramoe keue dan seramo likoet yang

berfungsi seramoe keue (serambi depan) untuk tempat bertamu

kaum laki-laki dan seramoe likoet atau serambi belakang untuk

tamu-tamu kaum perempuan. Kemudian pada bagian tengah ada

kamar tidur dalam bahasa Aceh disebut Juree. Secara umum



bangunan atau Istana Tun Sri lanang ini didominasi oleh warna

putih dengan pemakaian warna hijau sebagai penegasan bentuk

elemen bangunan.

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari 23

kabupaten/kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi

Aceh. Posisi geografis Bireuen sangat strategis dibanding kabupaten

lain, karena berada di bagian Timur Provinsi Aceh yang

menghubungkan bagian tengah sampai bagian barat dengan

berbatasan langsung laut lepas (Selat Malaka). Kabupaten Bireuen

menjadi hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir perairan lepas

serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar

(pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan). Nilai

strategis Kabupaten Bireuen adalah sebagian wilayah selatan

merupakan perbukitan dan wilayah utara didominasi oleh kawasan

pesisir pantai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten, Dalam kebijakan penataan ruang nasional

(Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN),

Kota Juang yang menjadi ibukota Kabupaten Bireuen ditetapkan

sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp) dan satu pusat permukiman

lainnya yaitu Kecamatan Peusangan ditetapkan sebagai Pusat

Kegiatan Lokal (PKL) serta ditetapkan jaringan jalan nasional

disepanjang sisi pantai timur sebagai Trans Lintas Timur Sumatera.

Selain jalan sisi Pantai Timur, di Kabupaten Bireuen juga terdapat

jalur jalan lintas tengah yang menghubungkan Kabupaten Bener

Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah yang juga telah ditetapkan

sebagai jalan nasional.



Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dalam

Provinsi Aceh yang letaknya sangat strategis dan dilintasi oleh jalan

nasional serta diapit oleh beberapa kabupaten dan merupakan pusat

perdagangan di wilayahnya. Secara geografis, Kabupaten Bireuen

terletak pada posisi N 4053’20,3” - N 5016’25,8”Lintang Utara (LU)

dan E 096055’30,1” - E 096019’45,9” Bujur Timur (BT) dengan luas

wilayahnya 1,796.32 Km2 atau (179.632 Ha) dan berada pada

ketinggian 0 sampai 2.637 meter Dari Permukaan Laut (DPL). Batas-

batas administratif Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan Selat Malaka;

Sebelah Timur : berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Kabupaten Bener Meriah,

Aceh Tengah dan Pidie;

Sebelah Barat : berbatas dengan Kabupaten Pidie Jaya dan

Pidie.

Secara geografis wilayah Kabupaten Bireuen memiliki posisi

strategis, karena terletak sebagai berikut:

1. Kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera yang merupakan

kawasan cepat berkembang di Pulau Sumatera, dibandingkan

dengan kawasan tengah dan kawasan Pantai Barat Sumatera.

2. Berdekatan dengan pusat pertumbuhan Kota Lhokseumawe dan

Medan yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Disamping itu, di Kota Medan juga terdapat Pelabuhan dan

Bandar Udara Internasional.

3. Berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan

Zona Ekonomi Eksklusif dan jalur pelayaran perdagangan

internasional yang padat.

4. Dilintasi oleh Jalan Trans Sumatera, yang merupakan jalur

perdagangan yang padat di Pulau Sumatera. Di masa

mendatang, Jalan Trans Sumatera pada ruas antara Medan



sampai Bandar Lampung direncanakan untuk dikembangkan

sebagai jalan internasional Trans Asia dan Trans Asean.

Kabupaten Bireuen terletak antara 040 54’ – 050 21’

Lintang Utara dan 960 20’ – 970 21’ Bujur Timur serta berada pada

ketinggian 0 – 2637 meter dari permukaan laut (DPL). Topografi

Kabupaten Bireuen terdiri dari 1 lembah, 53 lereng, dan 555 dataran

dimana pantai dengan dataran rendah berada di sebelah utara dan

daerah pegunungan berada di sebelah selatan.

Kabupaten Bireuen juga dilalui oleh 17 sungai, yaitu Krueng

Samalanga, Krueng Inong, Krueng Agam, Krueng Pandrah, Krueng

Jeunib, Krueng Suyoh, Krueng Nalan, Krueng Peudada, Krueng

Uneun, Krueng Wie, Krueng Bugeng, Krueng Simpo, Krueng Meuh,

Krueng Gunci, Krueng Pineueng, Krueng Mane, Krueng Peusangan

yang seluruhnya bermuara ke Selat Malaka.

Peta Pemerintah Kabupaten Bireuen



3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1,796.32 Km2 atau

(179.632 Ha), terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75

Mukim dan 609 Gampong (desa). Kecamatan Peudada mempunyai

wilayah terbesar yaitu 312,84 Km2, sementara kecamatan Kota

Juang dengan wilayah paling kecil yaitu 16,91 Km2. Jumlah

Gampong (desa) yang terbanyak terdapat di Kecamatan Peusangan

dengan jumlah Penduduk 51.312, dan Jumlah Gampong (desa) yang

kecil terdapat di Kecamatan Kota Juang dengan jumlah Penduduk

47.125 jiwa.

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan

sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bireuen.

Klasifikasi penggunaan lahan terdiri dari pekarangan, sawah

dengan luas nya. 22.601,00 Ha atau 11,89 persen, Tegal/Kebun

49.403,00 Ha atau 25,99 persen, ladang/Huma 21.402,00 Ha atau

11,26 persen, perkebunan 20.263,00 Ha atau 10,66 persen, hutan

rakyat 9.517,00 Ha atau 5,01 persen, padang rumput 7.868,00 Ha

atau 4,1 persen, lain-lain 18.678,00 Ha atau 9,82 persen, Lahan

Bukan Pertanian 40.389,00 Ha atau 21,24 persen.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen

4. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2015

sebanyak 423.397 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 207.664

jiwa dan perempuan perempuan sebanyak 215.733 jiwa.

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

45,000.00

50,000.00

22,6

01.0

0

49,4

03.0

0

21,4

02.0

0

20,2

63.0

0

9,5

17.0

0

7,8

68.0

0

18,6

78.0

0

40,3

89.0

0

Penggunaan Lahan

Ha



Tabel I.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2015

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Samalanga 15.210 15.210 30.476

2 SimpangMamplam 14.042 14.042 27.881

3 Pandrah 3.933 3.933 7.974

4 Jeunieb 12.894 12.894 25.867

5 Peulimbang 5.390 5.390 11.225

6 Peudada 12.697 12.697 26.045

7 Jeumpa 15.974 15.974 32.158

8 Kota Juang 18.169 18.169 36.086

9 Juli 23.466 23.466 47.125

10 Kuala 8.317 8.317 17.411

11 Jangka 12.877 12.877 26.639

12 Peusangan 24.713 24.713 51.312

13 Peusangan Selatan 6.921 6.921 14.286

14 Peusangan Siblah

Krueng 5.623 5.623 11.622

15 Kuta Blang 7.085 7.085 14.676

16 Gandapura 10.185 10.185 21.420

17 Makmur 10.168 10.168 21.194

Jumlah 207.664 215.733 423.397

Sumber data Buku Bireuen Dalam Angka Tahun 2015.

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari ‘beberapa sudut

pandang giografis, kepadatan penduduk agraris, penduduk pada

suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan

penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan

tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Penyebaran

penduduk Kabupaten Bireuen tidak merata. Wilayah yang

mempunyai kepadatan penduduk geografis rata-rata tertinggi

terletak pada Kecamatan Peusangan dengan jumlah penduduk

51,312 jiwa, Kecamatan Kota Juang 47,125 jiwa dan Kecamatan

Jeumpa 36,086 jiwa, sedangkan rata-rata terendah terletak



pada Kecamatan Pandrah 7,974 jiwa, Kecamatan Peulimbang

11,225 jiwa dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 11,622

jiwa.

Tabel I.2

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan

Per Km2 tahun 2015

No Kecamatan Luas Wilayah

(Km2)

Jumlah

Penduduk

Kepadatan Per

Km2

1 Samalanga 156,22 30.476 195

2 SimpangMamplam 218,49 27.881 128

3 Pandrah 89,33 7.974 89

4 Jeunieb 114,52 25.867 226

5 Peulimbang 64,15 11.225 175

6 Peudada 391,33 26.045 67

7 Jeumpa 212,08 32.158 152

8 Kota Juang 69,42 36.086 520

9 Juli 31,56 47.125 1.493

10 Kuala 23,72 17.411 734

11 Jangka 81,18 26.639 328

12 Peusangan 122,48 51.312 419

13 Peusangan Selatan 106,33 14.286 134

14 Peusangan Siblah Krueng 76,62 11.622 152

15 Kuta Blang 66,53 14.676 221

16 Gandapura 36,15 21.420 593

17 Makmur 41,10 21.194 516

Sumber data Buku Bireuen Dalam Angka 2015



C. PEREKONOMIAN

1. Potensi Unggulan Daerah.

a. Sektor Pertanian dan Tanaman Pangan

Peningkatan kesejahteraan

masyarakat akan mempengaruhi

perkembangan dan pergeseran

pola hidup dan budaya

masyarakat, juga diikuti dengan

pergeseran konsumsi kebutuhan

pokok termasuk pola makan dan

konsumsi bahan makanannya,

di Kabupaten Bireuen aktivitas pertanian dan perkebunan

berpotensi didorong sebagai sektor strategis yang mendukung

pengembangan wilayah terutama jika dikaitkan dengan

pengembangan perekonomian masyarakat Kegiatan pertanian

dan perkebunan yang dapat dikembangkan terdiri atas

kegiatan penanaman padi, kedelai, tanamam jagung, tanaman

kacang tanah, kacang hijau tanaman hortikultura, Pertanian

dan perkebunan merupakan sektor utama di Kabupaten

Bireuen, sebesar 78,76 persen wilayah kabupaten bireuen

digunakan sebagai lahan pertanian. Dari 149.732 Hektar

sebesar 15.09 persen merupakan lahan pertanian sawah.

Sementara itu sebesar 38,86 persen lahan pertanian bukan

sawah digunakan sebagai lahan tegal.

Lahan Sawah di kabupaten Bireuen sebesar 70,05 persen

merupakan lahan sawah irigasi, dengan luas sawah irigasi

terbesar berada di kecamatan Peusangan 1.752 Ha dan

Kecamatan Simpang Mamplam 1.690 Ha. Semua sawah irigasi

di kabupaten ini ditanami dua kali dalam setahun. Jika

dibandingkan dengan tahun 2013, produksi padi kabupaten

bireuen mengalami penurunan sebesar 11,22 persen dengan



produksi padi terbesar berada di kecamatan Peusangan 29.460

ton dan kecamatan Jangka 18.587 ton.

Selain padi, Kabupaten Bireuen juga memiliki

produktivitas tanaman kedelai yang cukup tinggi. Dua

Kecamatan dengan Produktivitas Penanaman Kedelai Tertinggi

berada di Kecamatan Peusangan (17,41 Kw/Ha) dan Kecamatan

Simpang Mamplam (16,80 Kw/Ha). Berdasarkan Total Produksi

Kedelai Kabupaten Bireuen pada tahun 2014 mengalami

penurunan sebesar 15,94 persen.

Tabel I.3

Luas Lahan Pertanian Dan Bukan Pertanian

Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2014

No Kecamatan Luas Kecamatan Luas Lahan

Pertanian

Luas Lahan

Bukan

Pertanaian

1 Samalanga 156,22 117,85 38,37

2 Sp. Mamplam 218,49 93,42 125,07

3 Pandrah 89,33 83,26 6,07

4 Jeunieb 114,52 103,68 10,84

5 Peulimbang 64,15 52,92 11,23

6 Peudada 391,33 382,96 8,37

7 Juli 212,08 161,75 50,33

8 Jeumpa 69,42 50,97 18,45

9 Kota Juang 31,56 15,53 16,03

10 Kuala 23,72 18,15 5,57

11 Jangka 81,18 64,95 16,23

12 Peusangan 122,48 90,30 32,18

13 Peusangan Selatan 106,33 90,40 15,93

14 Peusangan Siblah

Krueng 76,62 58,48 18,14

15 Makmur 66,53 51,64 14,89

16 Gandapura 36,15 26,33 9,82

17 Kuta Blang 41,1 34,73 6,37

Jumlah/Total 1.901,21 1.497,32 403,89

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen



2. Pendapatan Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Kabupaten

Bireuen, sebagai salah satu

indikator perekonomian

Kabupaten, dari tahun ke

tahun terus mengalami

fluktuasi, yang tentu

menggambarkan geliat

pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan yang juga

meningkat dari waktu ke

waktu. Pada Tahun 2011,

laju Pertumbuhan PDRB bila

menurut ADHB adalah 11,63 % dengan nilai sebesar Rp. 6,46 Triliun

dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2012 menjadi 11,51 %

dengan nilai sebesar Rp. 7,2 Triliun. Untuk tahun 2013, memiliki

Laju Pertumbuhan 10,82 % dengan nilai sebesar Rp. 7,99 Triliun.

Sebagai Proyeksi, tahun 2014, PDRB ADHB Kabupaten Bireuen

memiliki laju pertumbuhan sebesar 11,32 %. dengan nilai sebesar Rp.

8,9 Triliun. Tahun 2015, PDRB ADHB Kabupaten Bireuen memiliki

laju pertumbuhan sebesar 11,22 %. dengan nilai sebesar Rp. 9,93

Triliun



Table I.4

Gambaran progresif kenaikan PDRB (ADHB) Kabupaten Bireuen

tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

2011 2012 2013 2014 2015

1 PERTANIAN 2.428.000.730.000 9,93 2.697.037.070.000 11,08 2.896.122.830.000 7,38 3.170.096.049.718 9,46 3.465.231.991.947 9,31

2PERTAMBANGAN &

PENGGALIAN70.371.240.000 6,62 75.807.320.000 7,72 81.493.380.000 7,50 87.426.098.064 7,28 93.983.055.419 7,50

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 79.802.060.000 6,29 81.954.930.000 2,70 89.250.790.000 8,90 94.570.137.084 5,96 100.102.490.103 5,85

4LISTRIK, GAS & AIR

BERSIH27.094.640.000 9,73 28.111.770.000 3,75 31.239.450.000 11,13 33.801.084.900 8,20 36.400.388.329 7,69

5 KONSTRUKSI 586.041.080.000 6,90 624.305.910.000 6,53 697.075.090.000 11,66 755.350.567.524 8,36 822.199.092.750 8,85

6PERDAGANGAN, HOTEL &

RESTORAN1.682.481.330.000 11,87 1.845.046.120.000 9,66 2.043.789.950.000 10,77 2.263.906.127.615 10,77 2.499.352.364.887 10,40

7PENGANGKUTAN DAN

KOMUNIKASI825.489.450.000 12,06 933.314.120.000 13,06 1.086.966.880.000 16,46 1.237.620.489.568 13,86 1.416.580.412.360 14,46

8KEUANGAN, REAL ESTAT

& JS. PRSH.130.873.300.000 13,40 147.742.380.000 12,89 159.917.890.000 8,24 178.324.439.139 11,51 197.726.138.117 10,88

9 JASA - JASA 632.300.310.000 23,93 773.095.720.000 22,27 900.194.340.000 16,44 1.088.154.918.192 20,88 1.304.262.484.945 19,86

6.462.454.140.000 11,63 7.206.415.340.000 11,51 7.986.050.600.000 10,82 8.909.249.911.804 11,32 9.935.838.418.856 11,22

NO LAPANGAN USAHATAHUN PROYEKSI

JUMLAH

Kenaikan yang optimis juga dapat dilihat dari PDRB Atas

Dasar Harga Konstan (ADHK) yang menunjukkan trend kenaikan

yang positif, dari sebesar Rp 2,77 Triliun pada tahun 2011 menjadi

Rp 2,93 Triliun pada tahun 2012, Rp 3,07 Triliun pada tahun 2013

dan Rp 3,23 Triliun proyeksi pada tahun 2014 serta proyeksi PDRB

ADHK untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 3,42 Triliun. Kenaikan ini

rata-rata mencapai angka laju pertumbuhan sebesar 5,30% pada

tahun 2011, 5,59% pada tahun 2012 dan 4,66% pada tahun 2013 dan

proyeksi untuk tahun 2014 sebesar 5,18% dan proyeksi laju

pertumbuhan tahun 2015 sebesar 5,14 %. Gambaran tentang

kenaikan yang progresif PDRB (ADHK) Kabupaten Bireuen tahun

2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini



Tabel I.5

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto

Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB (ADHK), struktur

perekonomian Kabupaten Bireuen secara umum kontribusi paling

besar diberikan oleh sektor jasa - jasa yang mencapai 8,01%

sepanjang tahun 2011‐ 2014, diikuti oleh sektor pengangkutan dan

komunikasi sebesar 6,96%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar

5,73%, sektor perdagangan,hotel dan restoran sekitar 5,12%, sektor

kontruksi sebesar 5,02%; sektor pertambangan sebesar 4,75%, sektor

keuangan dan real estate sebesar 4,48%, sektor pertanian sebesar

4,18% dan sektor industri pengolahan sebesar 2,55%.

Sektor utama dalam beberapa tahun ke depan masih akan

menjadi tiang penyangga perekonomian Kabupaten Bireuen, yang

apabila dilihat dalam konteks pengelompokkan lapangan usahanya,

maka struktur perekonomian Kabupaten Bireuen didominasi oleh

2011 2012 2013 2014 2015

1 PERTANIAN 869.122.160.000 4,50 917.215.810.000 5,53 934.452.470.000 1,88 969.120.656.637 5,34 1.004.493.560.604 3,65

2PERTAMBANGAN &

PENGGALIAN44.822.450.000 5,26 46.794.640.000 4,40 48.853.600.000 4,40 51.003.158.400 5,33 532.217.957.790 4,35


4LISTRIK, GAS & AIR

BERSIH10.425.580.000 8,71 10.759.730.000 3,21 11.381.110.000 5,78 11.892.121.839 6,47 12.421.321.261 4,45

5 KONSTRUKSI 202.083.130.000 5,43 210.914.160.000 4,37 221.312.230.000 4,93 231.603.248.695 5,77 242.233.837.810 4,59


RESTORAN896.537.530.000 4,50 940.879.280.000 4,95 987.665.870.000 4,97 1.036.654.097.152 6,29 1.087.450.147.912 4,90

7PENGANGKUTAN DAN

KOMUNIKASI295.564.480.000 7,06 314.916.140.000 6,55 338.579.100.000 7,51 362.381.210.730 6,70 387.711.657.360 6,99


& JS. PRSH.43.221.470.000 7,26 45.132.500.000 4,42 45.832.660.000 1,55 47.203.056.534 6,18 48.609.707.619 2,98

9 JASA - JASA 375.993.290.000 7,49 405.653.400.000 7,89 440.243.760.000 8,53 476.387.772.696 7,97 543.224.977.205 8,17

2.775.100.150.000 5,30 2.930.315.190.000 5,59 3.066.934.950.000 4,66 3.225.519.774.648 5,18 3.419.289.485.984 5,14


JUMLAH



sektor tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran; Transportasi dan

Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta

Jasa‐ jasa lainnya) yang mencapai 7,30%, disusul sektor primer yang

mencapai 5,34% (Pertanian, Pertambangan); dan sisanya adalah

sektor sekunder yang hanya sebesar 5,20% (Industri Pengolahan,

Listrik, Gas dan Air Bersih serta Kontruksi). Dalam kurun empat

tahun terakhir sektor tersier semakin dominan, dimana secara rata-

rata lebih dari separuh perekonomian Bireuen dibentuk oleh sektor

tersier, hal ini disebabkan karena faktor semakin menggeliatnya

perdagangan dengan semakin kondusifnya stabilitas keamanan.

Sedangkan jika ditinjau dari segi sektoral, maka kontribusi yang

paling dominan dihasilkan dari sektor perdagangan, hotel dan

restoran dan sektor pertanian. Sepanjang kurun waktu 2011-2014

perekonomian Kabupaten Bireuen mengalami pertumbuhan yang

cukup stabil.

3. Distabulasi Persentase PDRB

Kenaikan yang optimis juga dapat dilihat dari PDRB Atas

Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang menunjukkan trend kenaikan

yang positif, dari sebesar Rp 6,46 Triliun pada tahun 2011 menjadi

Rp 7,21 Triliun pada tahun 2012, Rp 7,99 Triliun pada tahun 2013

dan Rp 8,91 Triliun pada tahun 2014. Kenaikan ini rata-rata

mencapai angka 11,63% pada tahun 2011, 11,51% pada tahun 2012

dan 10,82% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebesar 11,32%.

Gambaran tentang kenaikan yang progresif PDRB (ADHB)

Kabupaten Bireuen tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut

ini



Tabel I.6

Distabulasi Persentase Produk Domestik Regional Bruto

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

1 PERTANIAN 2.428.000.730.000 37,57 2.697.037.070.000 37,43 2.896.122.830.000 36,26 3.170.096.049.718 35,58 3.465.231.991.947 34,88

2PERTAMBANGAN &

PENGGALIAN70.371.240.000 1,09 75.807.320.000 1,05 81.493.380.000 1,02 87.426.098.064 0,98 93.983.055.419 0,95


4LISTRIK, GAS & AIR

BERSIH27.094.640.000 0,42 28.111.770.000 0,39 31.239.450.000 0,39 33.801.084.900 0,38 36.400.388.329 0,37

5 KONSTRUKSI 586.041.080.000 9,07 624.305.910.000 8,66 697.075.090.000 8,73 755.350.567.524 8,48 822.199.092.750 8,28


RESTORAN1.682.481.330.000 26,03 1.845.046.120.000 25,60 2.043.789.950.000 25,59 2.263.906.127.615 25,41 2.499.352.364.887 25,15

7PENGANGKUTAN DAN

KOMUNIKASI825.489.450.000 12,77 933.314.120.000 12,95 1.086.966.880.000 13,61 1.237.620.489.568 13,89 1.416.580.412.360 14,26


& JS. PRSH.130.873.300.000 2,03 147.742.380.000 2,05 159.917.890.000 2,00 178.324.439.139 2,00 197.726.138.117 1,99

9 JASA - JASA 632.300.310.000 9,78 773.095.720.000 10,73 900.194.340.000 11,27 1.088.154.918.192 12,21 1.304.262.484.945 13,13

6.462.454.140.000 100,00 7.206.415.340.000 100,00 7.986.050.600.000 100,00 8.909.249.911.804 100,00 9.935.838.418.856 100,00


JUMLAH

D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN APARATUR

Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Bireuen untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat pada tahun 2015 sejumlah 10.050 orang yang

terdiri dari : Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut:

a. Golongan I : 87 orang, Golongan II : 2.820 orang, Golongan III : 4.144

orang, Golongan IV : 2.999 orang;

b. Jabatan Struktural yang terdiri dari Eselon II :32 orang, Eselon III :

168 orang, Eselon IV : 500 orang, Eselon V : 39 orang;

Jabatan Fungsional terdiri dari : Jabatan Tenaga Guru : 5.227 orang,

Tenaga Kesehatan : 2.030 orang dan Tenaga Teknis/Administrasi

lainnya : 2.793 orang;



c. Tingkat Pendidikan terdiri dari SD : 18 orang, SMP : 92 Orang,

SMA/D1 2.489 orang, D2 : 167 orang, D3 : 1.238 orang, D4 : 69

orang, S1 : 5.820 orang, S2 : 156 orang, S3 : 1 orang.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat

Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan berbagai program

melalui memberikan penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum

dan fungsional, serta pemberian hukuman dan pembinaan.

1. Kelembagaan Perangkat Daerah

Sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bireuen serta upaya mendukung

peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten telah

menetapkan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Instansi

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam

bentuk Qanun Kabupaten yang terdiri dari:

a. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Dalam Kabupaten Bireuen;

b. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam

Kabupaten Bireuen;

c. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Sekretariat Kabupaten Bireuen;

d. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

e. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada

Kabupaten Bireuen;



f. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen

g. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga

Keistimewaan Kabupaten Bireuen;

h. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten

Bireuen.

i. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun

2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi

pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah

sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah

Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas

Pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Bupati dalam

melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan

pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah ini mencakup: (1)

pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, (2)

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan,



kemasyarakatan serta organisasi dan tata laksana, (3)

pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah dalam rangka

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, (4) pengelolaan

sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana

pemerintahan daerah, dan (5) pengembangan dan pelaksanaan

pola kerja sama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga, (6)

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah

daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

3. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang

dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai

unsur penunjang yang membantu dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala

Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah

yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, 75

(tujuh lima) Kemukiman dan 609 Gampong/desa.

Untuk lebih jelas tentang Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat dijabarkan sebagai

berikut :



a). Bupati dan Wakil Bupati Bireuen.

b). Staf Ahli Bupati Bireuen:

1). Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan

SDM.

2). Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kerjasama Antar

Lembaga.

3). Staf Ahli Bidang Administrasi Keuangan.

4). Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

5). Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum.

c). Sekretariat Daerah:

1). Asisten Pemerintahan :

a. Bagian Pemerintahan Umum.

b. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong.

c. Bagian Hukum.

2). Asisten Ekonomi Pembangunan :

a. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

b. Bagian Administrasi Pembangunan.

c. Bagian Kesejahteran Rakyat dan Keistimewaan

Aceh.

3). Asisten Administrasi Umum:

a. Bagian Umum.

b. Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.

d). Sekretariat DPRK

1). Bagian Umum.

2). Bagian Risalah dan Hukum.

3). Bagian Keuangan.



e). Dinas Daerah

1). Dinas Syariat Islam

2). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3). Dinas Kesehatan

4). Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5). Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan

Informatika

6). Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Perumahan

Rakyat

7). Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi

8). Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah (UKM)

9). Dinas Pertanian, Peternakan,

10). Dinas Kelautan dan Perikanan

11). Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

12). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13). Dinas Kehutanan dan Perkebunan

14). Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

15). Dinas Pegelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

g). Lembaga Teknis Daerah

1). Inspektorat Kabupaten

2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3). Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

4). Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Keluarga Sejahtera

5). Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

6). Badan Pembinaan Pendidikan Dayah

7). Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

8). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

9). Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



10). Kantor Perpustakaan dan Arsip

11). Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen

12). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

h). Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten

Bireuen

1). Sekretariat MPU

2). Sekretariat MAA

3). Sekretariat MPD

4). Sekretariat BMK

i). Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Pemerintah Kabupaten Bireuen dan seluruh perangkat di

bawahnya berusaha melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan

daerah maupun tugas-tugas perbantuan dan tugas dekonsentrasi

selaku penyelenggara semua urusan pemerintahan yang menjadi

tanggungjawab Pemerintahan Kabupaten.

E. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi kemajuan Kabupaten Bireuen. Berdasarkan

permasalahan pembangunan di Kabupaten Bireuen serta

mempertimbangkan isu-isu dan dinamika secara nasional dan regional,

Isu-isu strategis yang harus diatasi secara sungguh-sungguh oleh

pemerintah Kabupaten Bireuen dalam periode 2012-2017 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi nilai-nilai islam dalam kehidupan

masyarakat.



2. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan

berwibawa

3. Masih rendahnya sumber daya manusia yang tercermin dari kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal.

4. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka

kemiskinan

5. Belum memadainya kesediaanya ketersediaan infratruktur dalam

mendorong percepatan perekonomiaan daerah.

6. Pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal yang belum optimal

7. Kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana

8. Kerentanan keberlanjutan perdamaian

1. Inovasi Daerah.

Beberapa hal yang mendasari implementasi inovasi daerah

Kabupaten Bireuen adalah terjadinya pergeseran perekonomian

global dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi

berbasis pengetahuan (knowledge based economy); adanya daya saing

daerah yang ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan potensi

daerah melalui inovasi; karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi

global, dan cenderung membentuk jejaring; posisi tenaga kerja

dengan upah tinggi, ketrampilan luas dengan berbagai disiplin,

pembelajaran tanpa kenal waktu, dan pengelolaan SDM kolaboratif;

serta rendahnya entrepreneurship masyarakat. Fakta-fakta tersebut

harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Mengabaikan hal-hal tersebut bisa mengakibatkan tertinggalnya

Kabupaten Bireuen dalam kompetisi dengan daerah-daerah lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bireuen

senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah,

masyarakat, swasta, dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama



mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk

menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan

kebutuhan diupayakan selalu menjadi mindset semua elemen

kabupaten, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya

disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk

menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar instansi

pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga

pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan

masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah,

Pemerintah Kabupaten Bireuen senantiasa menjalin kerjasama

dengan daerah lain, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,

swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan

senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bireuen agar

terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi

daerah yang saling terkait dan berkelanjutan. Kerjasama yang telah

dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam rangka sistem

inovasi daerah.

F. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued) ORGANISASI

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi,

permasalahan dan berbagai tantangan strategis yang dihadapi Kabupaten

Bireuen, serta merujuk kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 02

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017, maka perlu diketahui Isu Strategis

dan permasalahan yang berkembang di tahun 2015 yang sedang dihadapi

organisasi, yaitu;

1. Belum maksimalnya pelaksanaan syari’at islam;

2. Tata kelola pemerintahan yang belum maksimal;



3. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal;

4. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

5. Disparitas kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;

6. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;

7. Masih kurang memadainya infrastruktur.

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah merupakan

langkah awal pencapaian tujuan jangka menengah lima tahunan yang

pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai

upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara

pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,

penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, yang

diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Pemerintahan Daerah

Kabupaten Bireuen, melalui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun

2014 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Kabupaten Bireuen 2012-2017 sebagai dasar acuan penyusunan

kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Pemerintahan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi

pada 2012-2017.

1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan

instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa

untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bireuen

ditetapkan visi daerah yaitu :

“Kabupaten Bireuen yang Bermartabat dan Mandiri

Berlandaskan UUPA”

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


Visi tersebut mengandung 3 (tiga) unsur pokok, yaitu;

bermartabat, mandiri dan berlandaskan UUPA. Masing-masing

unsur tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut :

1. Bermartabat dimaksudkan, masyarakat Kabupaten Bireuen

yang beradab, beretika dalam segala segi kehidupan, memiliki

harga diri, saling hormat-menghormati, kepedulian sosial yang

tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat,

cinta damai, bersatu, taat hukum, dan menolak segala bentuk

kemungkaran, bermartabat juga mengandung unsur maju,

integritas, dan sejahtera, yang masing-masing bermakna

sebagai berikut.

a. Maju dimaksudkan, masyarakat Kabupaten Bireuen yang

berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,

cerdas dan terampil, memiliki wawasan luas kreatif dan

produktif, serta mampu memberikan kontribusi positif

dalam mendorong percepatan pembangunan, berikutnya,

mencermikan pula menurunnya angka kemiskinan dan

angka pengangguran serta terwujudnya pertumbuhan

ekonomi daerah berkualitas.

b. Integritas dimaksudkan, masyarakat Kabupaten Bireuen

yang menjadi masyarakat yang berkualitas, menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas dan terampil

memiliki wawasan luas, kreatif dan tekun dan rajin,

produktif mampu memberikan kontribusi dalam

pembangunan, makmur dalam kehidupan dan tingginya

pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Sejahtera dimaksudkan, masyarakat Kabupaten yang

sehat baik jasmani maupun rohani, hidup layak,

mencapai kemakmuran maupun memenuhi kebutuhan

dasar dengan sebaik-baiknya, bebas dari kemiskinan dan

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


kesengsaraan, bebas dari ketakutan, ancaman dan tindak

kekerasan, tertib dan aman, baik dalam keluarga maupun

dilingkungan masyarakat.

2. Mandiri yang dimaksud adalah masyarakat Kabupaten

Bireuen mampu mengembangkan potensi diri guna memenuhi

kebutuhan hidup. Mandiri diartikan pula bahwa Kabupaten

Bireuen harus sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya

yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan potensi

sumber daya dan kekuatan sendiri.

3. Berlandaskan UUPA dimaksudkan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Bireuen sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

sehingga terwujudnya masyarakat Bireuen yang

bermartabat, mandiri, dan sejahtera dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Misi Pembangunan Daerah

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan

oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah

ditetapkan. Dengan demikian diharapkan seluruh anggota

organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan

mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Untuk merealisasikan dan mewujudkan Visi

Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen, Kepala Daerah

Kabupaten Bireuen menetapkan 4 (empat) misi pembangunan

Kabupaten Bireuen untuk Tahun 2012–2017, sebagai berikut:

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1. Mewujudkan Pemerintahan yang Islami, Berbudaya, Bersih,

dan Berwibawa (good and clean governance).

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

3. Memberdayakan ekonomi berdaya saing secara

berkelanjutan berbasis sumber daya lokal

4. Mewujudkan persatuan dan keberlanjutan perdamaian

berdasarkan UUPA

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan visi dan misi serta yang menggambarkan hasil akhir

yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,

kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

misi. Sasaran yang dimaksud di sini adalah hasil yang akan dicapai

secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam

kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan.

Penetapan sasaran didasari atas isu-isu strategis, analisis

lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci

keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus

utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan

sumber daya ke dalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian

kinerja yang diinginkan. Dalam penetapan sasaran juga dirancang

dan diidentifikasikan indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran

tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada priode tahun

tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan

targetnya masing-masing. Penetapan indikator sasaran Pemerintah

Kabupaten Bireuen, baik yang bersifat makro maupun mikro,

diharapkan dapat memberikan fokus pada penentuan strategi dan

prioritas dalam menetapkan kebijakan–kebijakan dan program–

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


program pilihan yang harus dilaksanakan untuk mencapai

tujuan,visi dan misi Kabupaten Kabupaten Bireuen.

Adapun sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari

tujuan secara terukur pada tahun 2015 sebagai ukuran kinerja

utama Pemerintah Kabupaten Bireuen dan sejalan dengan RPJM

Kabupaten Bireuen Tahun 2012–2017, dengan uraian sebagai

berikut:

a. Misi 1

Tujuan misi pertama adalah Meningkatnya tata kelola

pemerintahan yang islami, berbudaya, bersih, dan berwibawa

dengan sasarannya yaitu :

Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan

yang Islami, bersih, dan berwibawa yang didukung

terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel, dan

integritas

Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dalam

menunjang pembangunan daerah dan mendukung

penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung

manajemen pelayanan yang profesional, SDM aparatur

berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang

inovatif dan partisipasif,

Meningkatnya implementasi nilai-nilai Dinul Islam dalam

tatanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

b. Misi 2

Tujuan misi kedua adalah meningkatkan kualitas

sumber daya manusia secara berkelanjutan, misi ini didukung

dengan sasarannya yaitu :

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan

pendidikan yang terpadu dan berkualitas,

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan yang berkualitas,

c. Misi 3

Tujuan misi ketiga adalah Menumbuh kembangkan dan

menguatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing secara

berkelanjutan berbasis sumber daya lokal, dengan sasarannya

yaitu :

Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 9,45 persen dari

jumlah penduduk pada akhir tahun 2017.

Terlaksananya revitalitasi pertanian yang didukung

pengembangan komuditas unggulan sesuai potensi dan

karakteritik wilayah,

Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan

meningkatnya kesejahteraan nelayan,

Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta

meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya

lokal

Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung

aktivitas ekonomi masyarakat,

Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan

kebencanaan yang terpadu

d. Misi 4

Tujuan misi keempat adalah menguatkan persatuan dan

keberlanjutan perdamaian berdasarkan UUPA, dengan

sasarannya adalah:

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

keamanan dan perdamaian;

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga

keamanan dan perdamaian;

Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan;

Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam

mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam

pembangunan daerah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bireuen telah

ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Bireuen dengan Qanun Nomor 2

Tahun 2014. Tujuan dari pada Indikator Kinerja Utama adalah

memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja

dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah,

dan Merujuk Kepada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor B/365/D.I.PANRB/01/2016 Tanggal 20

Januari 2015 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah tahun 2015.

Sementara untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) telah

disempurnakan dan dirumuskan kembali sehingga lebih

menggambarkan hasil (outcome) dengan mengintegrasikan dan

mengsingkronkan indikator-indikator yang terdapat pada:

(1). Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terlampir pada Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan


PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


(2). Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kementerian teknis

yang menangani tentang urusan wajib yaitu:

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

b. Peraturan Menteri Sosial nomor 80/Huk/2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 tahun 2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan

Hidup.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

e. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/

Permen/M/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Perumahan Rakyat

f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan.

g. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) Nomor 55 / Hk-010/ B5/ 2010 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2008

tentang tentang Standar Pelayanan minimal Bidang

Pendidikan Dasar.

i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun

PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Ketenaga-Kerjaan Umum dan Tata Ruang.

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

Per/Men/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Ketenagakerjaan.

k. Peraturan Menteri Komonikasi dan Informatika Nomor.

22/Perim.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika.

l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan / OT.

140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

ketahanan Pangan

m. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.106/HK/501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesenian.

n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011

tentang Standar Pelayanan Minimal Perhubungan.

o. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 14

Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Penanaman Modal.

Tabel II.1

Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

1 2 3

1 Meningkatnya Implementasi Tata

Kelola Pemerintahan Yang Islami,

Bersih, Dan Berwibawa Yang

Didukung Terobosan Kinerja Secara

Terpadu, Akuntabel Dan Integritas.

1 Meningkatnya kualitas pengelolaan

kegiatan internal SKPK/unit kerja

yang terkait dengan administrasi,

SDM, dan sarana dan prasarana

2 Opini WTP atas laporan keuangan

3 Pengesahan APBK Bireuen tepat

waktu

4 Persentase Rancangan Qanun

diusulkan Eksekutif dengan qanun

yang disahkan

5 Terlaksananya Diklat bagi Pejabat

Struktural

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3

6 Hasil audit dan pengawasan yang

ditindaklanjuti

2 Meningkatnya Kapasitas Keuangan

Daerah Dalam Menunjang

Pembangunan Daerah Dan

Mendukung Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dalam struktur APBK terus

meningkat

2 Komposisi belanja langsung yang terus

meningkat dalam struktur APBK

3 Penyampaian Laporan

pertanggungjawaban APBK tepat

waktu

3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik yang Didukung Manajemen

Pelayanan yang Profesional, SDM

Aparatur Berintegritas, dan

Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

terhadap pelayanan pemerintah yang

terus meningkat

2 Pengurusan perizinan yang cepat,

tepat, dan transparan

3 Pelayanan administrasi

kependudukan yang baik

4 Meningkatnya Kualitas

Perencanaan Pembangunan yang

Inovatif, Integratif dan Partisipasif

1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanan

Pembangunan (Musrenbang) di

Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

yang Partisipatif dan Tepat Waktu

2 Konsistensi Program Pembangunan

RPKP Mengacu RPJM

3 Pengesahan Qanun Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Bireuen pada tahun 2013

4 Tersedianya data Statistik dan

Informasi Pembangunan yang Akurat

dan Tepat Waktu

5 Pengesahan Qanun Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR) Kawasan

Perkotaan Bireuen pada tahun 2014

dan Kawasan Perkotaan Kecamatan

sampai dengan tahun 2017

5 Meningkatnya Implementasi Nilai-

Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan

Pemerintahan dan Kehidupan

Masyarakat

1 Berkurangnya kasus-kasus

pelanggaran Syariat Islam

2 Terlaksananya muzakharah ulama

yang berkontribusi positif terhadap

penerapan Dinul Islam

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3

6 Terwujudnya Zona Pendidikan Kota

Santri di Wilayah Barat

(Samalanga) dan Kota Pelajar di

Wilayah Timur

(Matangglumpangdua)

1 Adanya Peraturan Penetapan Zona

Pendidikan Kota Santri di Wilayah

Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di

Wilayah Timur (Matangglumpangdua)

7 Meningkatnya Akses dan

Pemerataan Pelayanan Pendidikan

yang Terpadu dan Berkualitas

1 Angka Melek Huruf (persen)

2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

(tahun)

3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

a. SD/Sederajat (%)

b. SMP/Sederajat (%)

c. SMA/Sederajat (%)

4 Angka Partisipasi Murni (APM)

a. SD/Sederajat (%)

b. SMP/Sederajat (%)

c. SMA/Sederajat (%)

8 Meningkatnya Mutu dan

Manajemen Pendidikan, Formal

maupun Informal

1 Rasio Guru Murid

a. SD/MI

b. SMP/MTs

c. SMA/MA

2 Persentase Guru yang memenuhi

Kualifikasi S1/D-IV pada jenjang

SMA/Sederajat

3 Terlaksananya Kegiatan yang

Mendukung Revitalisasi Kelembagaan

Dayah

9 Meningkatnya Akses Masyarakat

terhadap Pelayanan Kesehatan yang

berkualitas

1 Meningkatnya Angka Harapan Hidup

2 Menurunnya Angka Kematian Ibu

Melahirkan per 100.000 kelahiran

hidup

3 Menurunnya Angka Kematian Bayi

per 1.000 kelahiran hidup

4 Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan terlatih(%)

5 Rasio Dokter per 100.000 penduduk

a. Dokter Spesialis

b. Dokter Umum

c. Dokter Gigi

d. Paramedis

6 Manajemen Kesehatan Berbasis

Sistim informasi

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3

10 Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Menjadi 9,45 % dari jumlah

Penduduk pada akhir tahun 2017

1 Persentase penduduk miskin

11 Terlaksananya revitalisasi pertanian

yang didukung pengembangan

komoditas unggulan sesuai potensi

dan karakteristik wilayah

1 Meningkatnya produksi dan

produktivitas komoditas tanaman

pangan

2 Produktivitas Padi (Ton/Ha)

a. Padi

b. Kedelai

c. Jagung

d. Kacang Hijau

e. Kacang Tanah

f. Ubi Jalar

g. Ubi Kayu

3 Kontribusi Sektor Perkebunan

terhadap PDRB

4 Meningkatnya Populasi ternak yang

mendukung ketahanan Pangan

Daerah

a. Sapi

b. Kerbau

c. Kambing

d. Ayam

e. Itik

12 Berkembangnya ekonomi

masyarakat pesisir dan

meningkatnya kesejahteraan

nelayan

1 Meningkatnya produksi

a. Perikanan tangkap

b. Perikanan budidaya

2 Kontribusi Sektor Perikanan terhadap

PDRB

3 Terlaksananya program minapolitan

dalam mendukung peningkatan

pendapatan nelayan secara

berkesinambungan

13 Berkembangnya aktivitas

perdagangan dan jasa serta

meningkatnya kapasitas UMKM

berbasis sumber daya lokal

1 Kontribusi sektor perdagangan dan

jasa yang terus meningkat signifikan

dalam struktur ekonomi daerah

2 Meningkatnya unit usaha mikro, kecil,

dan menengah (UMKM) dalam

mendorong percepatan ekonomi

daerah

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3

14 Meningkatnya kualitas infrastruktur

yang mendukung aktivitas ekonomi

masyarakat

1 Meningkatnya kualitas dan jaringan

infrastruktur jalan dan jembatan

2 Meningkatnya kualitas pelayanan

transportasi darat (rasio panjang jalan

per kendaraan)

3 Meningkatnya kualitas dan jaringan

irigasi dalam mendukung peningkatan

produktivitas komoditas pangan

4 Meningkatnya Rumah Tangga yang

terlayani air minum ledeng/isi

ulang/kemasan

5 Meningkatnya Rumah Tangga yang

terlayani listrik

6 Meningkatnya rumah layak huni bagi

masyarakat miskin/kaum dhuafa

15 Terciptanya kelestarian lingkungan

dan pengelolaan kebencanaan yang

terpadu

1 Meningkatnya kualitas lingkungan

2 Berkurangnya daerah yang rawan

bencana dan cakupan penanganan

bencana

16 Meningkatnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya

keamanan dan perdamaian

1 Berkurangnya kasus-kasus yang

mengganggu keamanan dan

keberlanjutan perdamaian

17 Terbangunnya kerjasama lintas

sektor dalam menjaga keamanan

dan perdamaian

1 Terlaksananya Rakorpimda

18 Terwujudnya supremasi hukum

yang berkeadilan

1 Persentase Bantuan Hukum bagi

masyarakat miskin

19 Meningkatnya eksistensi

kelembagaan adat dalam

mendukung perdamaian dan

berperan strategis dalam

pembangunan daerah

1 Persentase kegiatan kelembagaan

adat mendukung pembangunan

daerah dan perdamaian

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


C. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR

KINERJA DALAM RPJM KABUPATEN BIREUEN 2012-2017

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Bireuen

mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan

yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana

untuk melakukan tranformasi, reformasi dan perbaikan kinerja

birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan

baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan

kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi

informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus

dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan

pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan

strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan

sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan

serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan

strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari

waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan

merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai

dengan pengaturan pelaksanaannya.

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 5 tahun (Tahun

2012 – 2017) disajikan pada tabel 2.1 berikut :

VISI :

KABUPATEN BIREUEN YANG BERMARTABAT DAN

MANDIRI BERLANDASKAN UUPA

Tabel II.2

MISI 1

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG ISLAMI, BERBUDAYA,

BERSIH DAN BERWIBAWA

No TUJUAN No SASARAN No STRATEGI No ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatkan tata

kelola Pemerintahan

yang Islami,

Berbudaya, Bersih

dan

Berwibawa.

1 Meningkatnya tata

kelola pemerintahan

yang Islami, bersih dan

berwibawa yang

didukung terobosan

kinerja secara terpadu,

akuntabel dan

integritas

1 Peningkatan

kapasitas

transparansi, dan

akuntabilitas kinerja

birokrasi dalam

penyelenggaraan

pemerintahan dan

implementasi

pembangunan yang

didukung dengan

pengembangan dan

penerapan e-

government.

1 Mengimplementasikan

nilai-nilai Islami dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

2 Meningkatnya

kapasitas keuangan

daerah dalam

menunjang

pembangunan daerah

dan mendukung

penerapan Standar

Pelayanan Minimal

(SPM),

2 Penguatan nilai-nilai

islami dan prinsip-

prinsip

penyelenggaraan

kepemerintahan yang

baik guna terciptanya

tata kelola

pemerintahan yang

islami dan berwibawa

2 Meningkatkan

pemahaman dan ketaatan

masyarakat serta

aparatur pemerintah

terhadap pelaksanaan

nilai-nilai Dinul Islam,

‘

3 Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik yang didukung

manajemen

pelayanan yang

profesional, SDM

aparatur

berintegritas, dan

penerapan standar

pelayanan minimal

3 Peningkatan

kapasitas,

transparansi dan

akuntabilitas kinerja

birokrasi dalam

penyelenggaraan

pemerintahan yang

didukung dengan

pengembangan

penerapan e-

government

3 Meningkatkan peran

ulama terhadap

penetapan kebijakan

penyelenggaraan

pemerintahan dalam

mendukung percepatan

penerapan nilai-nilai

Dinul Islam

4 Meningkatnya

kualitas perencanaan

pembangunan yang

inovatif dan

partisipasif

4 Peningkatan

kompetensi

sumberdaya aparatur

dalam menunjang

pelaksanaan tugas

pemerintahan dan

pembngunan

4 Membangun

transparansi dan

akuntabilitas dalam

penyelenggaraan

pemerintahan yang

didukung penerapan e-

government,

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3 4 5 6 7 8

5 Meningkatnya

implementasi nilai-

nilai Dinul Islam

dalam tatanan

pemerintahan dan

kehidupan

masyarakat

5 Penguatan kapasitasa

DPRK dalam

melaksanakan fungsi

legislasi,

penganggaran dan

pengawasan kinerja

pemerintah daerah

5 Meningkatkan

kompetensi sumber daya

aparatur secara

bertahap dan

berkesinambungan

dalam menunjang

pelaksanaan tugas

pemerintahan dan

pembangunan

6 Penguatan kualitas

perencanaan

pembangunan yang

inovatif, integratife

dan partisipasif yang

didukung sistem

informasi teknologi

dan data informasi

statistik yang akurat

dan tepat waktu

6 Meningkatkan kualitas

perencanaan

pembangunan secara

partisipatif yang

didukung keakuratan

data dan informasi

7 Peningkatan kualitas

manajemen pelayanan

yang efektif dan

professional sesuai

standar pelayanan

minimal serta

penguatan SDM

aparatur yang

berintegritas

7 Meningkatkan

optimalisasi sumber-

sumber penerimaan

daerah, termasuk

Pendapatan Asli Daerah

guna terciptanya

kemandirian daerah

8 Peningkatan

pengawasan internal

secara terpadu dan

mendorong penerapan

pengendalian internal

yang efektif

8 Menguatkan kapasitas

DPRK dalam

melaksanakan fungsi

legislasi, penganggaran,

dan pengawasan kinerja

pemerintah daerah

9 Peningkatan

optimalisasi sumber-

sumber penerimaan

daerah, termasuk

Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dalam

upaya terciptanya

kemandirian daerah

10 Peningkatan

pemahaman dan

ketaatan masyarakat

serta aparatur

pemerintah terhadap

pelaksanaan nilai-

nilai dinul islam

11 Peningkatan peran

ulama terhadap

penetapan kebijakan

penyelenggaraan

pemerintahan dalam

mendukung

percepatan penerapan

nilai-nilai dinul islam

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


Tabel II.3

MISI 2

MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS


1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkanya

Kualitas Sumber

Daya Manusia

Secara

Berkelanjutan

1 Meningkatnya akses

dan pemerataan

pelayanan

pendidikan yang

terpadu dan

berkualitas


sarana dan prasarana

pendidikan dalam

mendukung

pengembangan zona

pendidikan Kota

Santri di wilayah

barat (Samalanga dan

sekitarnya) dan Kota

pelajar di wilayah

Timur

(Matangglumpang

Dua dan sekitarnya

1 Menetapkan zona

pendidikan Kota

Santri di wilayah

barat (Samalanga dan

sekitarnya) dan Kota

pelajar di wilayah

Timur

(Matangglumpang

Dua dan sekitarnya)

melalui peningkatan

sarana dan prasarana

pendidikan

2 Peningkatan akses

pelayanan pendidikan

berkualitas dan

terjangkau, baik

formal maupun

informa

2 Memperluas akses

pelayanan pendidikan

yang bermutu dan

terjangkau, baik

formal maupun

informal

3 Penguatan kapasitas

dan kemandirian

kelembagaan dayah

dalam rangka

optimalisasi peran

dayah dalam

pembangunan daerah

3 Meningkatkan

pemerataan tenaga

pendidik berkualitas

di semua jenjang

pendidikan dan

wilayah

4 Peningkatan

pemerataan tenaga

pendidik berkualitas

di semua jenjang

pendidikan dan

wilayah

4 Meningkatkan

kompetensi tenaga

pendidik di semua

jenjang pendidikan

5 Peningkatan

kompetensi tenaga

pendidik di semua

jenjang pendidikan

5 Menguatkan

kapasitas dan

kemandirian lembaga

dayah dalam rangka

meningkatkan peran

dayah dalam

pembangunan daerah

2 Peningkatan akses

masyarakat

terhadap pelayanan

kesehatan yang

berkualitas

1 Peningkatan

ketersediaan sarana

dan prasarana

kesehatan yang

modern dan

berkualitas di semua

strata pelayanan

1 Membangun dan

meningkatkan sarana

dan prasarana

kesehatan yang

modern dan

berkualitas

2 Peningkatan

kompetensi

sumberdaya

kesehatan secara

bertahap dan

berkesinambungan

dalam mendukung

pelayanan kesehatan

berkualitas

2 Meningkatkan

kompetensi sumber

daya kesehatan

dalam upaya

peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3 4 5 6 7 8

3 Perluasan akses

pelayanan kesehatan

yang berkualitas yang

didukung pemerataan

sumberdaya

kesehatan serta

peningkatan mutu

jaminan kesehatan

masyarakat secara

bertahap

3 Memperluas dan

menjamin akses

pelayanan kesehatan

yang berkualitas


manajemen kesehatan

berbasis sistem

informasi dan

teknologi kesehatan

4 Membangun

kesadaran

masyarakat dalam

berperilaku yang

bersih dan sehat

5 Peningkatan

kesadaran

masyarakat

berpirilaku yang sehat

dan mendukung pola

hidup bersih

Tabel II. 4

MISI 3

MEMBERDAYAKAN EKONOMI BERDAYA SAING

SECARA BERKELANJUTAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

No TUJUAN No SASARAN No STRATEGI No ARAH

KEBIJAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Menumbuhkembangkan

dan menguatkan

ekonomi masyarakat

yang berdaya saing

secara berkelanjutan

berbasis sumber daya

lokal

1 Menurunnya

tingkat

kemiskinan

menjadi 9,45

persen dari

jumlah penduduk

pada akhir tahun

2017

1 Percepatan

pembangunan

infrastruktur

ekonomi yang

memadai dalam

upaya mendorong

pertumbuhan

ekonomi dan

kesejahteraan

masyarakat,

terutama irigasi,

jalan produksi, dan

jalan usaha tani

1 Membangun

infrastruktur

ekonomi yang

mendorong

pertumbuhan

ekonomi dan

kesejahteraan

masyarakat,

terutama irigasi,

jalan produksi, dan

jalan usaha tani

2 Terlaksananya

revitalisasi

pertanian yang

didukung

pengembangan

komoditas

unggulan sesuai

potensi dan

karakteristik

wilayah

2 Pengembangan

sektor ekonomi

unggulan berbasis

potensi dan

karakteristik

wilayah, terutama

sektor pertanian

tanaman pangan,

perikanan,

perkebunan,

peternakan,

perdagangan, dan

UMKM dalam

rangka perluasan

kesempatan kerja

dan peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

Kabupaten Bireuen

2 Mengembangkan

sektor ekonomi

unggulan, terutama

sektor pertanian

tanaman pangan,

perikanan,

perkebunan,

peternakan,

perdagangan, dan

UMKM dalam

rangka perluasan

kesempatan kerja

dan peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

Kabupaten Bireuen

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3 4 5 6 7 8

3 Berkembangnya

ekonomi

masyarakat

pesisir dan

meningkatnya

kesejahteraan

nelayan

3 Percepatan

pengembangan

industri pengolahan

berbasis sumber

daya lokal dan

ramah lingkungan

3 Membangun iklim

usaha dan investasi

yang kondusif

dalam rangka

percepatan

pembangunan

daerah

4 Berkembangnya

aktivitas

perdagangan dan

jasa serta

meningkatnya

kapasitas UMKM

berbasis sumber

daya lokal

4 Pengembangan

pariwisata yang

memperhatikan

nilai-nilai Islami dan

budaya lokal

4 Mengembangkan

industri

pengolahan secara

terpadu berbasis

sumber daya lokal

dan ramah

lingkungan

5 Meningkatnya

kualitas

infrastruktur

yang mendukung

aktivitas ekonomi

masyarakat

5 Peningkatan iklim

usaha dan investasi

yang kondusif

5 Mengembangkan

dan membenahi

daya tarik wisata

yang

memperhatikan

nilai-nilai Islami

dan budaya lokal

6 Terciptanya

kelestarian

lingkungan dan

pengelolaan

kebencanaan yang

terpadu

6 Peningkatan promosi

potensi komoditi

andalan dan

unggulan Kabupaten

Bireuen secara

berkesinambungan

6 Meningkatkan

promosi potensi

komoditi andalan

dan unggulan

Kabupaten Bireuen

7 Penguatan

pemberdayaan

ekonomi masyarakat

pesisir, meliputi,

peningkatan sarana

dan prasarana,

penguatan

kelembagaan

nelayan, normalisasi

kuala, dan

pengembangan

budidaya perikanan

darat dan laut.

7 Meningkatkan

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat pesisir

yang didukung

pengembangan

program

minapolitan,

meliputi sarana

dan prasarana,

penguatan

kelembagaan

nelayan,

normalisasi kuala,

dan pengembangan

budidaya perikanan

darat dan laut.

Tabel II.5

MISI 4

MEMBERDAYAKAN MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN

KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN BERDASARKAN UUPA


1 2 3 4 5 6 7 8

1 Menguatkan

persatuan dan

keberlanjutan

perdamaian

berdasarkan UUPA

1 Meningkatnya

kesadaran

masyarakat akan

pentingnya

keamanan dan

perdamaian

1 Peningkatan

kesadaran

masyarakat akan

pentingnya

keamanan dan

perdamaian

1 Menumbuhkan

kesadaran

masyarakat akan

pentingnya

keamanan dan

perdamaian

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3 4 5 6 7 8

2 Terbangunnya

kerjasama lintas

sektor dalam

menjaga keamanan

dan perdamaian

2 Peningkatan

kerjasama yang

sinergis lintas sektor

dalam menjaga

keamanan dan

keutuhan

perdamaian

berdasarkan UUPA

2 Menjalin kerjasama

yang sinergis lintas

sektor dalam

menjaga keamanan

dan keutuhan

perdamaian

berdasarkan UUPA

3 Terwujudnya

supremasi hukum

yang berkeadilan

3 Penguatan interaksi

sosial

kemasyarakatan

sesuai budaya dan

adat istiadat

3 Memupuk dan

memperkuat

interaksi sosial

kemasyarakatan

sesuai budaya dan

adat istiadat

4 Meningkatnya

eksistensi

kelembagaan adat

dalam mendukung

perdamaian dan

berperan strategis

dalam pembangunan

daerah.

4 Penguatan peran

kelembagaan adat

dalam mendukung

perdamaian dan

berperan signifikan

dalam pembangunan

daerah

4 Menguatkan peran

kelembagaan adat

dalam mendorong

keberlanjutan

perdamaian dan

mendukung

percepatan

pembangunan

daerah.

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


2. Rencana Kinerja.

Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2015

yang dijabarkan dari RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012–2017

merupakan dokumen kesepakatan antara pihak pemberi dan

penerima amanat tentang tingkat kinerja dari suatu indikator yang

telah ditentukan, dan harus dicapai dalam Tahun Anggaran 2015.

Tahun 2015 merupakan tahun ke tiga dalam pelaksanaan

RPJM Kabupaten Bireuen 2012-2017. Mencermati arah dan

kebijakan pada RPJM Kabupaten Bireuen 2012-2017 maka pada

tahun 2015, prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam

penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka

menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan

merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti

pencapaian target jangka menengah (5 tahunan).

Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap

sasaran pada tahun 2015, setiap sasaran telah dirumuskan dalam

indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel II.6

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015

No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya Implimentasi

Tata Kelola Pemerintahan

Yang Islami, Bersih, Dan

Berwibawa Yang Didukung

Terobosan Kinerja Secara

Terpadu, Akuntabel Dan

Integritas.

1 Nilai Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Nilai CC

2 Nilai EKPPD Nilai Tinggi

3 Opini BPK atas laporan

keuangan

Opini WTP

4 Pengesahan APBK Bireuen

tepat waktu

Waktu November

2015

5 Persentase Rancangan qanun

diusulkan Eksekutif dengan

qanun yang disahkan

% 80

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3 4 5

6 Terlaksananya Diklat bagi

Pejabat Struktural (SDM

Pengawasan)

Orang 7

6 Hasil audit dan pengawasan

yang ditindaklanjuti (obrik)

Obrik 80

2 Meningkatnya Kapasitas

Keuangan Daerah Dalam

Menunjang Pembangunan

Daerah Dan Mendukung

Penerapan Standar


1 Realisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

% 99,61

2 Komposisi belanja langsung

dalam struktur APBK

% 39,96


Pelayanan Publik yang

Didukung Manajemen

Pelayanan yang Profesional,

SDM Aparatur

Berintegritas, dan

Penerapan Standar


1 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) terhadap

pelayanan pemerintah yang

terus meningkat

% 85

2 Rata-rata proses perizinan

yang cepat, tepat, dan

transparan

Hari 5

3 Persentase penduduk

memiliki KTP

% 83


Perencanaan Pembangunan

yang Inovatif, Integratif dan

Partisipasif

1 Jumlah dokumen

perencanaan RPJM yang

telah ditetapkan

Qanun 1

2 persentase data Statistik dan

Informasi Pembangunan yang

Akurat dan Tepat Waktu

% 100

3 Pengesahan Qanun Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR)

Kawasan Perkotaan Bireuen

pada tahun 2014 dan

Kawasan Perkotaan

Kecamatan sampai dengan

tahun 2017

Qanun 2

5 Meningkatnya Implementasi

Nilai-Nilai Dinul Islam

Dalam Tatanan

Pemerintahan dan

Kehidupan Masyarakat



kasus 100

2 Terlaksananya muzakharah

ulama yang berkontribusi

positif terhadap penerapan

Dinul Islam

kali 2

6 Terwujudnya Zona

Pendidikan Kota Santri di

Wilayah Barat (Samalanga)

dan Kota Pelajar di Wilayah

Timur

(Matangglumpangdua)

1 Peraturan Penetapan Zona




Timur (Matangglumpangdua)

- Perturan

Bupati

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3 4 5


Pemerataan Pelayanan

Pendidikan yang Terpadu

dan Berkualitas

1 Angka Melek Huruf (persen) % 98,92

2 Angka Rata-rata Lama

Sekolah (tahun)

Tahun 9,36

3 Angka Partisipasi Kasar

(APK)

a) SD/Sederajat

b) SMP/Sederajat

c) SMA/Sederajat

%

%

%

100

96

90

4 Angka Partisipasi Murni

(APM)

a) SD/Sederajat

b) SMP/Sederajat

c) SMA/Sederajat

%

%

%

98

86

85


Manajemen Pendidikan,

Formal maupun Informal

1 Rasio Guru Murid

a) SD/MI

b) SMP/MTs

c) SMA/MA

Rasio

Rasio

Rasio

1 : 27

1 : 24

1 : 25

2 Persentase Guru yang

memenuhi Kualifikasi S1/D-

IV pada jenjang

SMA/Sederajat

% 99,90


Mendukung Revitalisasi

Kelembagaan Dayah

% 60

9 Meningkatnya Akses

Masyarakat terhadap

Pelayanan Kesehatan yang

berkualitas

1 Angka Harapan Hidup Tahun 72,51

2 Angka Kematian Ibu

Melahirkan per 100.000

kelahiran hidup

Orang 75

3 Angka Kematian Bayi per

1.000 kelahiran hidup

Bayi 5

4 Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan terlatih (%)

% 90

5 Rasio Dokter per 100.000

penduduk

a) Dokter Spesialis

b) Dokter Umum

c) Dokter Gigi

d) Paramedis

Rasio

Rasio

Rasio

Rasio

5,82

23

5,5

308

6 Manajemen Kesehatan

Berbasis Sistim informasi

% 70

10 Menurunnya Tingkat

Kemiskinan Menjadi 9,45 %

dari jumlah Penduduk pada

akhir tahun 2017

1 Persentase penduduk miskin % 19,06

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3 4 5

11 Terlaksananya revitalisasi

pertanian yang didukung

pengembangan komoditas

unggulan sesuai potensi dan

karakteristik wilayah


a) Padi

b) Kedelai

c) Jagung

d) Kacang Hijau

e) Kacang Tanah

f) Ubi Jalar

g) Ubi Kayu

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

7,00

1,80

3,00

1,90

1,80

2,25

2,40

2 Kontribusi Sektor

Perkebunan terhadap PDRB

% 3,75

3 Populasi ternak yang

mendukung ketahanan

Pangan Daerah

a) Sapi

b) Kerbau

c) Kambing

d) Ayam

e) Itik

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

70.937

2.466

36.358

366.465



meningkatnya kesejahteraan

nelayan

1 Produksi

a) Perikanan tangkap

b) Perikanan budidaya

Ton

Ton

18.485

14.110

2 Kontribusi Sektor Perikanan

terhadap PDRB (%)

% 4,5



meningkatnya kapasitas

UMKM berbasis sumber

daya lokal

1 Kontribusi sektor

perdagangan dan jasa yang

terus meningkat signifikan

dalam struktur ekonomi

daerah

% 33,66

2 Unit usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) dalam

mendorong percepatan

ekonomi daerah (Koperasi

yang aktif)

unit 184

14 Meningkatnya kualitas

infrastruktur yang

mendukung aktivitas

ekonomi masyarakat

1 Kualitas dan jaringan

infrastruktur

a. Jalan Kabupaten

b. Jembatan

Meter

%

56.275

85

2 Kualitas pelayanan

transportasi darat (rasio

panjang jalan per kendaraan)

Rasio 1 : 0,251

3 Luas jaringan irigasi dalam

mendukung peningkatan

produktivitas komoditas

pangan

% 45,04

4 Rumah Tangga yang

terlayani air minum ledeng/isi

ulang/kemasan

% 49,0

5 Rumah Tangga yang

terlayani listrik

% 97,20

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3 4 5

8 rumah layak huni bagi

masyarakat miskin/kaum

dhuafa

Unit 365

15 Terciptanya kelestarian

lingkungan dan pengelolaan


1 kualitas lingkungan

a. Penanganan banjir

b. Wilayah tanggap darurat

%

%

60

65

2 Persentase wilayah yang

rawan bencana dan cakupan

penanganan bencana

% 40


masyarakat akan

pentingnya keamanan dan

perdamaian

1 Kasus-kasus yang



% 65

17 Terbangunnya kerjasama

lintas sektor dalam menjaga


1 Rakorpimda % 100

18 Terwujudnya supremasi

hukum yang berkeadilan

1 Persentase Bantuan Hukum

bagi masyarakat miskin

% 30





pembangunan daerah

1 Persentase kegiatan

kelembagaan adat

mendukung pembangunan


% 65

1.

2. cana Kinerja.

3. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah

kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Bireuen,

maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih

sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah.

Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran

tahun 2015 sebagai berikut :

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


Tabel II.7

Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2015

No Sasaran Stategis

Didukung

Jumlah

Program

1 2 3

1 Meningkatnya Implimentasi Tata Kelola Pemerintahan Yang

Islami, Bersih, Dan Berwibawa Yang Didukung Terobosan

Kinerja Secara Terpadu, Akuntabel Dan Integritas.

16

2 Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah Dalam

Menunjang Pembangunan Daerah Dan Mendukung

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4

3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung

Manajemen Pelayanan yang Profesional, SDM Aparatur

Berintegritas, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

3

4 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang

Inovatif, Integratif dan Partisipasif

11

5 Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Dinul Islam Dalam

Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat

7

6 Terwujudnya Zona Pendidikan Kota Santri di Wilayah Barat

(Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur

(Matangglumpangdua)

1

7 Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan

yang Terpadu dan Berkualitas

6

8 Meningkatnya Mutu dan Manajemen Pendidikan, Formal

maupun Informal

9

9 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan

Kesehatan yang berkualitas

13

10 Menurunnya Tingkat Kemiskinan Menjadi 9,45 % dari jumlah

Penduduk pada akhir tahun 2017

1

11 Terlaksananya revitalisasi pertanian yang didukung

pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi dan


14

12 Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan

meningkatnya kesejahteraan nelayan

10

13 Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta

meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal

8

14 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung

aktivitas ekonomi masyarakat

17

15 Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan


8

16 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya


3

17 Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga


2

18 Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan 2

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3

19 Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam

mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam

pembangunan daerah

1

4. Perjanjian Kinerja 2015

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen

pernyataan/kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan

bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu

instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja

beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2015 dilakukan

dengan mengacu kepada RPJM Kabupaten Bireuen , RKPK 2015,

IKU dan APBD. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menetapkan

Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel II.8

Perjanjian Kinerja Kabupaten Bireuen Tahun 2015

No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya Implimentasi

Tata Kelola Pemerintahan

Yang Islami, Bersih, Dan

Berwibawa Yang Didukung

Terobosan Kinerja Secara

Terpadu, Akuntabel Dan

Integritas.

1 Nilai Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Nilai CC



keuangan

Opini WTP


tepat waktu

Waktu Novembe

r 2015

5 Persentase Rancangan

qanun diusulkan Eksekutif

dengan qanun yang disahkan

% 80



Pengawasan)

Orang 7


yang ditindaklanjuti

Obrik 80

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3 4 5

2 Meningkatnya Kapasitas

Keuangan Daerah Dalam

Menunjang Pembangunan

Daerah Dan Mendukung

Penerapan Standar


1 Realisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

% 99,61


dalam struktur APBK

% 39,96


Pelayanan Publik yang

Didukung Manajemen

Pelayanan yang Profesional,

SDM Aparatur

Berintegritas, dan

Penerapan Standar


1 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) terhadap

pelayanan pemerintah yang

terus meningkat

% 85



transparan

Hari 5

3 Persentase penduduk

memiliki KTP

% 83


Perencanaan Pembangunan

yang Inovatif, Integratif dan

Partisipasif

1 Jumlah dokumen

perencanaan RPJM yang

telah ditetapkan

Qanun 1

2 Persentase data Statistik dan

Informasi Pembangunan

yang Akurat dan Tepat

Waktu

% 100




pada tahun 2014 dan

Kawasan Perkotaan

Kecamatan sampai dengan

tahun 2017

Qanun 2

5 Meningkatnya

Implementasi Nilai-Nilai

Dinul Islam Dalam Tatanan

Pemerintahan dan

Kehidupan Masyarakat



kasus 100




Dinul Islam

kali 2

6 Terwujudnya Zona




Timur

(Matangglumpangdua)






- Perturan

Bupati


Pemerataan Pelayanan

Pendidikan yang Terpadu

dan Berkualitas

1 Angka Melek Huruf (persen) % 98,92

2 Angka Rata-rata Lama

Sekolah (tahun)

Tahun 9,36

3 Angka Partisipasi Kasar

(APK)

a) SD/Sederajat

b) SMP/Sederajat

c) SMA/Sederajat

%

%

%

100

96

90

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3 4 5


(APM)

a) SD/Sederajat

b) SMP/Sederajat

c) SMA/Sederajat

%

%

%

98

86

85


Manajemen Pendidikan,

Formal maupun Informal

1 Rasio Guru Murid

a) SD/MI

b) SMP/MTs

c) SMA/MA

Rasio

Rasio

Rasio

1 : 27

1 : 24

1 : 25


memenuhi Kualifikasi S1/D-

IV pada jenjang

SMA/Sederajat

% 99,90

3 Terlaksananya Kegiatan

yang Mendukung Revitalisasi

Kelembagaan Dayah

% 60


Masyarakat terhadap

Pelayanan Kesehatan yang

berkualitas

1 Angka Harapan Hidup Tahun 72,51



kelahiran hidup

Orang 75



Bayi 5



kesehatan terlatih (%)

% 90


penduduk

a) Dokter Spesialis

b) Dokter Umum

c) Dokter Gigi

d) Paramedis

Rasio

Rasio

Rasio

Rasio

5,82

23

5,5

308



% 70


Kemiskinan Menjadi 9,45 %

dari jumlah Penduduk pada

akhir tahun 2017

1 Persentase penduduk miskin % 19,06

11 Terlaksananya revitalisasi

pertanian yang didukung

pengembangan komoditas

unggulan sesuai potensi dan



a) Padi

b) Kedelai

c) Jagung

d) Kacang Hijau

e) Kacang Tanah

f) Ubi Jalar

g) Ubi Kayu

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

7,00

1,80

3,00

1,90

1,80

2,25

2,40

2 Kontribusi Sektor

Perkebunan terhadap PDRB

% 3,75

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3 4 5


mendukung ketahanan

Pangan Daerah

a) Sapi

b) Kerbau

c) Kambing

d) Ayam

e) Itik

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

70.937

2.466

36.358

366.465

366.465



meningkatnya

kesejahteraan nelayan

1 Produksi



Ton

Ton

18.485

14.110


terhadap PDRB (%)

% 4,5



meningkatnya kapasitas

UMKM berbasis sumber

daya lokal

1 Kontribusi sektor

perdagangan dan jasa yang

terus meningkat signifikan

dalam struktur ekonomi

daerah

% 33,66



mendorong percepatan

ekonomi daerah (Koperasi

yang aktif)

unit 184

14 Meningkatnya kualitas

infrastruktur yang

mendukung aktivitas

ekonomi masyarakat


infrastruktur

a) Jalan Kabupaten

b) Jembatan

Meter

%

56.275

85




Rasio 1 : 0,251




pangan

% 45,04

4 Rumah Tangga yang

terlayani air minum

ledeng/isi ulang/kemasan

% 49,0

5 Rumah Tangga yang

terlayani listrik

% 97,20



dhuafa

Unit 365

15 Terciptanya kelestarian

lingkungan dan pengelolaan



a) Penanganan banjir

b) Wilayah tanggap darurat

%

%

60

65



penanganan bencana

% 40

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3 4 5


masyarakat akan

pentingnya keamanan dan

perdamaian

1 Kasus-kasus yang



% 65

17 Terbangunnya kerjasama

lintas sektor dalam menjaga


1 Rakorpimda % 100

18 Terwujudnya supremasi

hukum yang berkeadilan



% 30





pembangunan daerah


kelembagaan adat

mendukung pembangunan


% 65



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

alam rangka mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak luput dari kewajiban

untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu wujud

pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan

kegiatan yang dilaksanakan baik kepada negara maupun masyarakat di

wilayah Kabupaten Bireuen.

Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan

analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara

sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan

yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen disusun sesuai dengan

ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-

masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJM

Kabupaten Bireuen.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance dimana salah

satu pilarnya, adalah akuntabilitas yaitu yang akan menunjukkan sejauh

mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas yang dimandatkan dalam

penyedian layanan publik baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk

dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam

D



memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai

bagian dari pemenuhan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bireuen.

1. Komitmen Pimpinan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dalam

mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bireuen,

ditentukan oleh kerja sama antara aparatur pemerintah dan

masyarakat. Sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati

Pemerintah Kabupaten Bireuen mengemban tanggung jawab yang

telah diamanahkan untuk memajukan dan memakmurkan segenap

masyarakat Kabupaten Bireuen, sesuai dengan apa yang telah

dijanjikan dan dituangkan dalam RPJM Kabupaten Bireuen tahun

2012 - 2017.

2. Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi.

a. Penerapan absensi elektronik sidik jari (finger Print) di semua

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

b. Penyelenggaraan beberapa inovasi pelayanan publik sebagai

wujud strategi peningkatan kualitas pelanyanan publik.

c. Pelaksanaan PATEN di 17 (tujuh belas) Kecamatan.

d. Pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam rangka mengevaluasi

penyelenggaraan pelayanan sekaligus mendapat bahan

masukan dalam upaya perbaikan pelayanan publik.

e. Sistem Informasi Manajemen sebagai upaya untuk memberi

jaminan konsisten perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,

sampai evaluasi.

3. Pengintegrasian Sistem Informasi

Kinerja aparatur pemerintah bisa optimal jika dalam

pelaksaannya di dukung oleh teknologi. Teknologi memungkinkan



pelayanan lebih cepat, mudah dan hasil yang lebih valid sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sistem Akuntabilitas

yang dimulai dari perencanaan, penganggaran pelaksanaan hingga

pelaporan sudah didukung oleh informasi manajemen pembangunan

daerah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA), Tim Evaluasi dan Pengawasan

Realisasi Anggaran baik bersumber dari APBN, APBK atau sumber-

sumber anggaran lainnya yang lazim disebut dengan TEPRA.

4. Tindak Lanjut.

a. Reviu Evaluasi LKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk

seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sudah

dimanfaatkan untuk menilai kinerja bagi SKPK terhadap

pencapaian rencana dan pelaksanaan pembangunan.

b. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dapat segera

memperbaiki tingkat kemajuan pelaksaan pembangunan

berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga proses

monitoring dan evaluasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

A. PENGUKURAN KINERJA.

Penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Bireuen yang

meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian

Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan

Kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja yang berpedoman pada Perpres

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan




Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi

Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran

atas indikator sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bireuen yang

sudah tercantum dalam lampiran Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Bireuen Tahun 2012- 2017.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian

indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya

dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel III. 1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai

Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja

1. > 85 Sangat Berhasil

2. 76 < x ≤ 85 Berhasil

3. 55 < x ≤ 75 Cukup Berhasil

4. < 55 Tidak Berhasil

Kerangka Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen

mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan

rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

rendahnya kinerja, digunakan rumus :



Capaian Indikator Kinerja = Realisasi

Rencana x 100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja, digunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana)

Rencana x 100%

Atau

Capaian Indikator Kinerja = (2xRencana) - Realisasi

Rencana x 100%

berdasarkan hasil evaluasi kinerja, maka dilakukan analisis

pencapaian kinerja yang dapat memberikan informasi yang lebih

transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapaianya

kinerja yang diharapkan. Berikut beberapa pengertian indikator :

1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang

telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan

(input), keluaran (output), dan hasil (outcome)

2. Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara

signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian

sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan dengan target

kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran

pencapaian sasaran.



3. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bireuen sudah

tercantum dalam lampiran Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017, Indikator yang menjadi

Indikator Kinerja Utama Daerah harus menjadi bagian dari indikator

kinerja utama dari masing-masing Organisasi.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melaksanakan

tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten

Bireuen Tahun 2012-2017.

Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Bireuen Tahun 2015 sebagai

berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Tahun 2015.

Tabel III.2

Perbandingan Antara Target dan

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

Nilai

Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1 Nilai Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

Nilai B - -


- -


keuangan

Opini WTP - -


tepat waktu

Waktu Desember

2015

Desember

2015

100



1 2 3 4 5 6


diusulkan Eksekutif dengan

qanun yang disahkan

% 80 75 93,75



Pengawasan)

Orang 7 6 85,71


yang ditindaklanjuti (obrik)

Obrik 80 79 98,75

8 Kontribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

% 9,61 10,82 112,59


dalam struktur APBK

% 39,96 39,60 99,08

10 Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) terhadap pelayanan

pemerintah yang terus

meningkat

% 85 85,14 100,17



transparan

Hari 5 5 100

12 Persentase penduduk memiliki

KTP

% 83 130,18 156,84

13 Jumlah dokumen perencanaan

RPJM yang telah ditetapkan

Qanun 1 1 100




% 100 100 100




pada tahun 2014 dan Kawasan

Perkotaan Kecamatan sampai

dengan tahun 2017

Qanun 2 2 100



kasus 150 20 13,33




Dinul Islam

kali 2 2 100






Peraturan

Bupati

1 1 100

19 Angka Melek Huruf (persen)

% 98,92 99 100,89


(tahun)

Tahun 9,36 9,4 100,42



1 2 3 4 5 6


a) SD/Sederajat

b) SMP/Sederajat

c) SMA/Sederajat

%

%

%

100,00

96,00

90,00

100,00

100,00

54,65

100,00

104,16

64,29


(APM)

a) SD/Sederajat

b) SMP/Sederajat

c) SMA/Sederajat

%

%

%

98,00

86,00

85,00

98,34

89,23

54,66

100,34

103,75

64,30

23 Rasio Guru Murid

a) SD/MI

b) SMP/MTs

c) SMA/MA

Rasio

Rasio

Rasio

1 : 27

1 : 24

1 : 25

1 : 15

1 : 12

1 : 13

55,56

50,00

52,00


memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

pada jenjang SMA/Sederajat

% 99,90 96,04 96,14



Kelembagaan Dayah

% 60,00 - -

26 Angka Harapan Hidup Tahun 72,51 72,5 99,98



kelahiran hidup

Orang 75 11 14,66



Bayi 5 16 320



kesehatan terlatih

% 90,00 89,64 99,60


penduduk

a) Dokter Spesialis

b) Dokter Umum

c) Dokter Gigi

d) Paramedis

Orang

Orang

Orang

Orang

5,82

23

5,5

308

28

25

4

409

481,09

108,69

7,27

132,79



% 70,00 - -

32 Persentase penduduk miskin % 19,06 16,94 88,88


a) Padi

b) Kedelai

c) Jagung

d) Kacang Hijau

e) Kacang Tanah

f) Ubi Jalar

g) Ubi Kayu

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

7,00

1,80

3,00

1,90

1,80

2,25

2,40

6,26

1,60

3,80

1,50

1,50

15,67

19,20

89,42

88,89

126,67

78,95

83,33

696,44

800,00


terhadap PDRB

% 3,75 - -



1 2 3 4 5 6


mendukung ketahanan Pangan

Daerah

a) Sapi

b) Kerbau

c) Kambing

d) Ayam

e) Itik

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

70.937

2.466

36.358

366.465

366.465

71.472

2.276

30.613

761.955

376.471

100,75

92,29

84,19

207,92

102,73

36 Produksi



Ton

Ton

18.485

14.110

15.712,25

12.974

85

91,94


terhadap PDRB

% 4,5 8,10(*) 180

38 Kontribusi sektor perdagangan

dan jasa yang terus meningkat

signifikan dalam struktur

ekonomi daerah

% 33,66 33,66 100




daerah (Koperasi yang aktif)

unit 184 184 100


infrastruktur

a. Jalan Kabupaten

b. Jembatan

Meter

%

56.275

85

70.759,36

85

125,73

100




Rasio 1 : 0,251 1 : 0,251 100




pangan

% 45,04 54,41 120

43 Rumah Tangga yang terlayani

air minum ledeng/isi

ulang/kemasan

% 49,0 64,95 132,55


listrik

% 97,20 98,66 101,50



dhuafa

Unit 365 176 48,21


a. Penanganan banjir

b. Wilayah tanggap darurat

%

%

60

65

45

40

64

62



penanganan bencana

% 40 50 125

48 Kasus-kasus yang mengganggu

keamanan dan keberlanjutan

perdamaian

% 65 - -



1 2 3 4 5 6

49 Rakorpimda % 100 100 100



% 30 - -


kelembagaan adat mendukung

pembangunan daerah dan

perdamaian

% 65 65 100

2. Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja serta

Capaian Kinerja Tahun 2014 Dengan Tahun 2015

Tabel III.3

Membandingkan antara Realisasi Indikator Kinerja Serta

Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2015

No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Satuan

Target Realisasi Nilai Capaian

%

2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatnya

Implimentasi Tata

Kelola Pemerintahan

Yang Islami, Bersih,

Dan Berwibawa

Yang Didukung

Terobosan Kinerja

Secara Terpadu,

Akuntabel Dan

Integritas.

1 Nilai Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah

Nilai CC B C - 62,61 -

2 Nilai EKPPD Nilai Tinggi Tinggi Tinggi - 100 -

3 Opini BPK atas

laporan keuangan

Opini WTP WTP WTP - 100 -

4 Pengesahan APBK

Bireuen tepat waktu

Waktu Des

2014

Des

2015

Des

2014

Des

2015

100 98

5 Persentase

Rancangan qanun

diusulkan Eksekutif

dengan qanun yang

disahkan

% 64,5 80 88,5 75 137 93,75

6 Terlaksananya

Diklat bagi Pejabat

Struktural (SDM

Pengawasan)

Orang 40 7 32 6 80 85,71

6 Hasil audit dan

pengawasan yang

ditindaklanjuti

(obrik)

Obrik 70 80 60 79 85,71 98,75



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Meningkatnya

Kapasitas Keuangan

Daerah Dalam

Menunjang

Pembangunan

Daerah Dan

Mendukung

Penerapan Standar

Pelayanan Minimal

(SPM)

1 Kontribusi

Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

% - 9,61 - 10,82 - 112,59

2 Komposisi belanja

langsung dalam

struktur APBK

% - 39,96 - 39,60 - 99,08

3 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik yang

Didukung

Manajemen

Pelayanan yang

Profesional, SDM

Aparatur

Berintegritas, dan

Penerapan Standar

Pelayanan Minimal

(SPM)

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

terhadap pelayanan

pemerintah yang

terus meningkat

% 83 85 84,35 85,14 102 100,17

2 Rata-rata proses

perizinan yang cepat,

tepat, dan

transparan

Hari 5 5 5 5 100 100

3 Persentase

penduduk memiliki

KTP

% 100 83 92,4 130,18 92 156,84

4 Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan yang

Inovatif, Integratif

dan Partisipasif

1 Jumlah dokumen

perencanaan RPJM

yang telah

ditetapkan

Qanun 1 1 1 1 100 100

2 persentase data

Statistik dan

Informasi

Pembangunan yang

Akurat dan Tepat

Waktu

% 100 100 100 100 100 100

3 Pengesahan Qanun

Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR)

Kawasan Perkotaan

Bireuen pada tahun

2014 dan Kawasan

Perkotaan

Kecamatan sampai

dengan tahun 2017

Qanun 1 2 1 2 100 100

5 Meningkatnya

Implementasi Nilai-

Nilai Dinul Islam

Dalam Tatanan

Pemerintahan dan

Kehidupan

Masyarakat

1 Berkurangnya

kasus-kasus

pelanggaran Syariat

Islam

kasus 200 150 50 20 25 13,33

2 Terlaksananya

muzakharah ulama

yang berkontribusi

positif terhadap

penerapan Dinul

Islam

kali 1 2 1 2 100 100

6 Terwujudnya Zona

Pendidikan Kota

Santri di Wilayah

Barat (Samalanga)

dan Kota Pelajar di

Wilayah Timur

(Matangglumpang

dua)

1 Peraturan

Penetapan Zona

Pendidikan Kota

Santri di Wilayah

Barat (Samalanga)

dan Kota Pelajar di

Wilayah Timur

(Matangglumpang

dua)

Peratu

ran

Bupati

- 1 - 1 - 100



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


dan Pemerataan

Pelayanan

Pendidikan yang

Terpadu dan

Berkualitas

1 Angka Melek Huruf

(persen)

% 98,79 98,92 98,48 99 99,50 100,89

2 Angka Rata-rata

Lama Sekolah

(tahun)

Tahun 9,33 9,36 9,33 9,4 100 100,42

3 Angka Partisipasi

Kasar (APK)

a) SD/Sederajat

b) SMP/Sederajat

c) SMA/Sederajat

%

%

%

100

94

85

100

96

90

106

87

54,44

100

100

54,65

106

92,55

94

100

104,16

64,29

4 Angka Partisipasi

Murni (APM)

a) SD/Sederajat

b) SMP/Sederajat

c) SMA/Sederajat

%

%

%

97

82

80

98

86

85

83

82

44,42

98,34

89,23

54,66

86

100

56

100,34

103,75

64,30

8 Meningkatnya Mutu

dan Manajemen

Pendidikan, Formal

maupun Informal

1 Rasio Guru Murid

a) SD/MI

b) SMP/MTs

c) SMA/MA

Rasio

Rasio

Rasio

1 : 22

1 : 18

1 : 20

1 : 27

1 : 24

1 : 25

1 : 16

1 : 13

1 : 8,3

1 : 15

1 : 12

1 : 13

73

72

42

55,56

50

52

2 Persentase Guru

yang memenuhi

Kualifikasi S1/D-IV

pada jenjang

SMA/Sederajat

% 99,70 99,90 92,22 96,04 92,49 96,14

3 Terlaksananya

Kegiatan yang

Mendukung

Revitalisasi

Kelembagaan Dayah

% - 60 - - - -


Masyarakat

terhadap Pelayanan

Kesehatan yang

berkualitas

1 Angka Harapan

Hidup

Tahun 72,7 72,51 72,7 72,5 100 99,98


Melahirkan per

100.000 kelahiran

hidup

Orang 10 75 12 11 120 14,66

3 Angka Kematian

Bayi per 1.000

kelahiran hidup

Bayi 5 5 55,55 16 33,33 320

4 Cakupan

pertolongan

persalinan oleh

tenaga kesehatan

terlatih (%)

% 96 90 - 89,64 - 99,6

5 Rasio Dokter per

100.000 penduduk

a) Dokter Spesialis

b) Dokter Umum

c) Dokter Gigi

d) Paramedis

Orang

Orang

Orang

Orang

5,72

36

4

307

5,82

23

5,5

308

5,56

43

4

651

28

25

4

409

97

119

100

212

481,0

9

108,6

9

7,27

132,7

9

6 Manajemen

Kesehatan Berbasis

Sistim informasi

% - 70 - - - -


Kemiskinan Menjadi

9,45 % dari jumlah

Penduduk pada

akhir tahun 2017

1 Persentase

penduduk miskin

% 17,14 19,06 - 16,94 - 88,88



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Terlaksananya

revitalisasi pertanian

yang didukung

pengembangan

komoditas unggulan

sesuai potensi dan

karakteristik

wilayah

1 Produktivitas Padi

(Ton/Ha)

a) Padi

b) Kedelai

c) Jagung

d) Kacang Hijau

e) Kacang Tanah

f) Ubi Jalar

g) Ubi Kayu

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

6,10

1,50

2,90

1,85

1,70

17,50

20,20

7,00

1,80

3,00

1,90

1,80

2,25

2,40

6,26

1,54

3,74

1,36

1,48

17,71

18,22

6,26

1,60

3,80

1,50

1,50

15,67

19,20

102,60

103,00

129,00

73,55

87,06

102,00

91,00

89,42

88,89

126,67

78,95

83,33

696,44

800

2 Kontribusi Sektor

Perkebunan

terhadap PDRB

% 0,25 3,75 0,24 - 96 -


mendukung

ketahanan Pangan

Daerah

a) Sapi

b) Kerbau

c) Kambing

d) Ayam

e) Itik

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

66.798

2.418

35.145 650.921

209.275

70.937

2.466

36.358 366.465

366.465

70.598

2.714

39.926 783.500

190.028

71.472

2.276

30.613 761.955

376.471

101,14

112,24

113,60

120,36

90,80

100,75

92,29

84,19

207,92

102,73

12 Berkembangnya

ekonomi masyarakat

pesisir dan

meningkatnya

kesejahteraan

nelayan

1 Produksi

a) Perikanan

tangkap

b) Perikanan

budidaya

Ton

Ton

18.485

14.190

18.485

14.110

18.574

14.571

15.712,25

12.974

101

103

85

91,94

2 Kontribusi Sektor

Perikanan terhadap

PDRB (%)

% 3,50 4,50 3,50 8,10(*) 100 180

13 Berkembangnya

aktivitas

perdagangan dan

jasa serta

meningkatnya

kapasitas UMKM

berbasis sumber

daya lokal

1 Kontribusi sektor

perdagangan dan

jasa yang terus

meningkat signifikan

dalam struktur

ekonomi daerah

% 32,5 33,66 3,20 33,66 9,84 100

2 Unit usaha mikro,

kecil, dan menengah

(UMKM) dalam

mendorong

percepatan ekonomi

daerah (Koperasi

yang aktif)

unit 30 184 30 184 100 100

14 Meningkatnya

kualitas

infrastruktur yang

mendukung aktivitas

ekonomi masyarakat

1 Kualitas dan

jaringan

infrastruktur

a) Jalan

Kabupaten

b) Jembatan

Meter

%

54.22

5

70

56.27

5

85

48.56

9

70

70.759,36

85

99,12

0

100

125,7

3

100


transportasi darat

(rasio panjang jalan

per kendaraan)

Rasio 1 : 25,22 1 : 0,251 1 : 25,22 1 : 0,251 100 100

3 Luas jaringan irigasi

dalam mendukung

peningkatan

produktivitas

komoditas pangan

% 41,21 45,04 47,95 54,41 126,41 120

4 Rumah Tangga yang

terlayani air minum

ledeng/isi

ulang/kemasan

% 48,00 49,0 37,00 64,95 78,72 132,55

5 Rumah Tangga yang

terlayani listrik

% 44,47 97,20 53,40 98,66 131,20 101,50



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 rumah layak huni

bagi masyarakat

miskin/kaum dhuafa

Unit 357 365 413 176 137,66 48,21

15 Terciptanya

kelestarian

lingkungan dan

pengelolaan

kebencanaan yang

terpadu


a) Penanganan

banjir

b) Wilayah

tanggap darurat

%

%

70

20

60

65

45

20

45

40

64,28

100

64

62

2 Persentase wilayah

yang rawan bencana

dan cakupan

penanganan bencana

% 20 40 20 50 100 125

16 Meningkatnya

kesadaran

masyarakat akan

pentingnya

keamanan dan

perdamaian

1 Kasus-kasus yang

mengganggu

keamanan dan

keberlanjutan

perdamaian

% - 65 - - - -

17 Terbangunnya

kerjasama lintas

sektor dalam

menjaga keamanan

dan perdamaian

1 Rakorpimda % 100 100 100 100 100 100

18 Terwujudnya

supremasi hukum

yang berkeadilan

1 Persentase Bantuan

Hukum bagi

masyarakat miskin

% 20 30 20 0 100 0

19 Meningkatnya

eksistensi

kelembagaan adat

dalam mendukung

perdamaian dan

berperan strategis

dalam pembangunan

daerah


kelembagaan adat

mendukung

pembangunan

daerah dan

perdamaian

% - 65 - 65 - 100

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target

Akhir Rencana Jangka Menengah Kabupaten Tahun 2012-2017

Tabel III.4

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

No Indikator Kinerja Satuan

2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9


Pemerintah

Nilai B - - - -

2 Nilai EKPPD Nilai Tinggi - - - -

3 Opini BPK atas laporan keuangan Opini WTP - - WTP -


waktu

Waktu Des 2015 Des 2015 100 Des 100



1 2 3 4 5 6 8 9



yang disahkan

% 80,00 75,00 93,75 100,00 75,00


Struktural (SDM Pengawasan)

Orang 7 6 85,71 37 16,22


ditindaklanjuti (obrik)

Obrik 80 79 98,75 90 87,78

8 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

% 9,61 10,82 112,59 10,83 99,91

9 Komposisi belanja langsung dalam

struktur APBK

% 39,96 39,60 99,08 26,00 125,31



pemerintah yang terus meningkat

% 85 85,14 100,17 95,00 89,62

11 Rata-rata proses perizinan yang

cepat, tepat, dan transparan

Hari 5 5 100 3 166,67


KTP

% 83 130,18 156,84 100 130,18



Qanun 1 1 100 1 100




% 100 100 100 100 100



Kawasan Perkotaan Bireuen pada

tahun 2014 dan Kawasan


dengan tahun 2017

Qanun 2 2 100 7 28,57



kasus 150 20 13,33 50 40


yang berkontribusi positif

terhadap penerapan Dinul Islam

kali 2 2 100 5 40


Pendidikan Kota Santri di Wilayah

Barat (Samalanga) dan Kota

Pelajar di Wilayah Timur

(Matangglumpangdua

Peraturan

Bupati

1 1 100 1 100

19 Angka Melek Huruf (persen) % 98,92 99 100,89 100 99


(tahun)

Tahun 9,36 9,40 100,42 9,42 99,79


a) SD/Sederajat

b) SMP/Sederajat

c) SMA/Sederajat

%

%

%

100

96

90

100

100

54,65

100

104,16

64,29

100

100

100

100

100

54,65


a) SD/Sederajat

b) SMP/Sederajat

c) SMA/Sederajat

%

%

%

98

86

85

98,34

89,23

54,66

100,34

103,75

64,30

100

96

95

98,34

92,95

57,54

23 Rasio Guru Murid

a) SD/MI

b) SMP/MTs

c) SMA/MA

Rasio

Rasio

Rasio

1 : 27

1 : 24

1 : 25

1 : 15

1 : 12

1 : 13

55,56

50

52

1 : 30

1 : 30

1 : 30

50

40

43,33



SMA/Sederajat

% 99,90 96,04 96,14 100 96,04



Kelembagaan Dayah

% 60 - - 100 -

26 Angka Harapan Hidup Tahun 72,51 72,50 99,98 72,59 99,88

27 Angka Kematian Ibu Melahirkan


Orang 75 11 14,66 25 44

28 Angka Kematian Bayi per 1.000

kelahiran hidup

Bayi 5 16 320 3 533,33



1 2 3 4 5 6 8 9

29 Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan terlatih (%)

% 90 89,64 99,6 98 91,47


penduduk

a) Dokter Spesialis

b) Dokter Umum

c) Dokter Gigi

d) Paramedis

Orang

Orang

Orang

Orang

5,82

23

5,5

308

28

25

4

409

481,09

108,69

7,27

132,79

6,02

35

8,0

319

465,12

71,43

50

128,22


Sistim informasi

% 70 - - 100 -

32 Persentase penduduk miskin % 19,06 16,94 88,88 9,45 179,26


a) Padi

b) Kedelai

c) Jagung

d) Kacang Hijau

e) Kacang Tanah

f) Ubi Jalar

g) Ubi Kayu

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

7,00

1,80

3,00

1,90

1,80

2,25

2,40

6,26

1,60

3,80

1,50

1,50

15,67

19,20

89,42

88,89

126,67

78,95

83,33

696,44

800

8,00

2,00

3,20

2,00

2,00

2,75

3,00

78,25

80

118,75

75

75

570,18

640


terhadap PDRB

% 3,75 9,90 264,00 5,00 198,00

35 Populasi ternak yang mendukung

ketahanan Pangan Daerah

a) Sapi

b) Kerbau

c) Kambing

d) Ayam

e) Itik

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

70.937

2.466

36.358

366.465

366.465

71.472

2.276

30.613

761.955

376.471

100,75

92,29

84,19

207,92

102,73

73.803

2.567

37.827

690.761

381.260

96,84

88,66

80,93

110,31

98,74

36 Produksi



Ton

Ton

18.485

14.110

15.712,25

12.974

85

91,94

19.140

19.572

82,09

66,29


terhadap PDRB (%)

% 4,5 8,10(*) 180 5,50 147,27



signifikan dalam struktur ekonomi

daerah

% 33,66 33,66 100 34,00 99





unit 184 184 100 10.200 1,80


infrastruktur

a) Jalan Kabupaten

b) Jembatan

Meter

%

56.275

85

70.759,36

85

125,73

100

263.048

88

26,89

96,59

41 Kualitas pelayanan transportasi

darat (rasio panjang jalan per

kendaraan)

Rasio 1 : 0,251 1 : 0,251 100 1 : 0,248 101,21




% 45,04 54,41 120 53,70 101,32

43 Rumah Tangga yang terlayani air

minum ledeng/isi ulang/kemasan

% 49,0 64,95 132,55 51,00 127,35


listrik

% 97,20 98,66 101,50 98,00 100,67

45 rumah layak huni bagi masyarakat

miskin/kaum dhuafa

Unit 365 176 48,21 1.966 8,95




%

%

60

65

45

40

64

62

100

100

45

40

47 Persentase wilayah yang rawan


bencana

% 40 50 125 100 50



perdamaian

% 65 - - 100 -



1 2 3 4 5 6 8 9

49 Rakorpimda % 100 100 100 100 100


masyarakat miskin

% 30 - - 100 -




% 65 65 100 100 65

4. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/

KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA

Aparat pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah

daerah merupakan motor penggerak dalam roda pemerintahan

daerah. Dalam rangka meningkatkan kapasitasnya terdapat

beberapa indikator, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.3.4.1 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

% Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 7 8


Pemerintah

Nilai B - - - -

2 Nilai EKPPD Nilai Tinggi - - - -

3 Opini BPK atas laporan keuangan Opini WTP - - WTP -


waktu

Waktu Des 2015 Des 2015 100,00 Des 100,00



yang disahkan

% 80,00 75,00 93,75 100,00 75,00

SASARAN 1

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG ISLAMI, BERSIH, DAN

BERWIBAWA YANG DIDUKUNG TEROBOSAN

KINERJA SECARA TERPADU, AKUNTABEL

DAN INTEGRITAS



1 2 3 4 5 6 7 8


Struktural (SDM Pengawasan)

Orang 7 6 85,71 37 16,22


ditindaklanjuti (obrik)

Obrik 80 79 98,75 90 87,78

Rata – rata Capaian Kinerja 94,55 69,75

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja

berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian

kinerja pada tahun 2015 sebesar 94,55% dan rata-rata capaian

kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 69,75%.

Selengkapnya nilai capaian indikator kinerja pada sasaran 1

(satu) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru

dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep

akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki

kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang

diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan

memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga

negara. Dalam RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017,

perhatian Pemerintah Kabupaten Bireuen akan pentingnya

akuntabilitas terlihat dalam rumusan misi 1, yaitu

“Mewujudkan Pemerintahan yang Islami, berbudaya bersih dan

berwibawa (good and clean governance)”.

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan

dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan

kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-

urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non

pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi



juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat

pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang

bagi berbagai pihak.

Capaian indikator kinerja yang sudah dicapai

menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun

2014 adalah nilai CC terealisasi C, telah tercapai 62,62 persen

atau kategori cukup berhasil. Nilai Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen Tahun 2014 sebesar

46,96 dengan kategori C.

Kedepan akan dilaksanakan upaya perbaikan yaitu :

a. Bertekad dan berkomitmen akan memperbaiki Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen.

b. Berupaya untuk belajar dan memperdalam pengetahuan

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP).

c. Melakukan pembenahan dalam tahapan penyusunan LKIP

agar lebih sistematis dan terintegrasi.

d. Meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat

Kabupaten (SKPK), dan instasi atau institusi terkait

Menyelenggarakan SAKIP sesuai dengan Perpres Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sebagai upaya peningkatan tata kelola

pemerintahan, partisipasi masyarakat juga didorong melalui

ruang keterlibatan publik dalam sistem perencanaan dan

pengendalian pembangunan.



2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(EKPPD).

Dalam RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017,

perhatian Pemerintah Kabupaten Bireuen akan pentingnya

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik terlihat dalam

rumusan misi 1, yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang Islami,

berbudaya bersih dan berwibawa (good and clean governance)”.

Target tahun 2014 dengan nilai Tinggi, terealisasi 100%

dengan skor 2,4611 atau nilai Tinggi sedangkan pada tahun 2015

di target dengan nilai Tinggi, tapi nilai realisasi belum selesai di

evaluasi oleh BPKP.

Untuk meningkatkan hasil EKPPD dilaksanakan hal-hal

sebagai berikut :

a. Koordinasi dengan SKPK lebih ditingkatkan

b. Melakukan pendampingan kepada SKPK dalam

penyusunan LPPD

c. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi

terkait (BPKP, Inspektorat Aceh, Inspektorat Kabupaten

Bireuen dan (Kementerian Dalam Negeri)

3. Opini BPK atas laporan keuangan.

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah

dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga

eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh

manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap

akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari

segi keuangan.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan

pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap



tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca,

Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, dan catatan

atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas

pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW),

Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian

(WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP).

Pada tahun 2014 realisasi

atas target kinerja diperoleh

opini dengan hasil yang

sangat baik, yaitu tingkat

capaian opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), ini

merupakan tahun pertama

dan diharapkan dapat

diraih pada tahun

berikutnya.

Untuk tahun 2015 Laporan Keuangan disajikan dengan basis akrual

yaitu dengan komponen Laporan Keuangan yang terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran(LRA)

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan

Perubahan SAL)

c. Neraca

d. Laporan Operasional (LO)

e. Laporan Arus Kas (LAK)

f. Laporan perubahan Ekuitas (LPE)

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4. Pengesahan APBK Bireuen tepat waktu

Sasaran strategis “meningkatnya implementasi tata

kelola pemerintahan yang islami, bersih, dan berwibawa yang



didukung terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel dan

integritas,” menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun

2015, tingkat capaian kinerjanya sangat berhasil. Indikator

kinerja pengesahan APBK Bireuen capaiannya sesuai dengan

target yang telah ditetapkan, dari target bulan Desember 2015

dan realisasinya pada Desember 2015 atau tingkat capaiannya

100% dari target kinerja yang telah ditetapkan, dengan

pencapaian ini pula telah mencapai 100% dibandingkan target

capaian pada akhir RPJM tahun 2017.

5. Persentase Rancangan qanun diusulkan Eksekutif dengan

qanun yang disahkan.

Indikator kinerja persentase rancangan qanun diusulkan

eksekutif dengan qanun yang disahkan capaiannya sesuai

dengan target yang telah ditetapkan. Dari target 80 persen dan

realisasinya 75 persen atau tingkat capaiannya 93,75 persen

dari target kinerja, dengan pencapaian ini pula telah mencapai

75 persen dibandingkan target capaian pada akhir RPJM tahun

2017, yang bisa di artikan sebagai indikasi pencapaian target

pada akhir RPJM, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan 64,5

persen, dengan realisasi 88,5 persen atau dengan capaian 137

persen.

6. Terlaksananya Diklat bagi Pejabat Struktural (SDM

Pengawasan).

Indikator kinerja Terlaksananya Diklat bagi Pejabat

Struktural (SDM Pengawasan) capaiannya tidak sesuai dengan

target yang telah ditetapkan dari target 7 orang dan

realisasinya 6 orang atau tingkat capaiannya 85,71%,



dibandingkan target capaian pada akhir RPJM tahun 2017

sebesar 16,22% yang bisa di artikan sebagai indikasi pencapaian

target pada akhir RPJM, sedangkan pada tahun 2014

ditargetkan 40 orang, dengan realisasi 32 orang atau dengan

capaian 80%.

7. Hasil audit dan pengawasan yang ditindaklanjuti.

Indikator kinerja Hasil audit dan pengawasan yang

ditindaklanjuti capaiannya belum sesuai dengan target yang

telah ditetapkan dari target 80 obrik dan realisasinya 79 obrik

atau tingkat capaiannya 98,75% dari target kinerja, dengan

pencapaian ini pula baru mencapai 87,78 persen dibandingkan

target capaian pada akhir RPJM tahun 2017, yang bisa di

artikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJM,

sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan 70 obrik, dengan

realisasi 60 obrik atau dengan tingkat capaian 85,71 persen.




Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9

1 Kontribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

% 9,61 10,82 112,59 10,83 99,91

2 Komposisi belanja langsung dalam

struktur APBK

% 39,96 39,60 99,08 26,00 152,31


Sasaran 2 (dua) terdiri 2 (dua) indikator kinerja berdasarkan

hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada

tahun 2015 sebesar 105,84% dan rata-rata capaian kinerja terhadap

RPJM tahun 2017 sebesar 126,11%.


(dua) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Indikator kinerja Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dari target

9,61% dan realisasinya 10,82% atau tingkat capaiannya 112,59%

dari target kinerja, dengan pencapaian ini pula baru mencapai

99,91% dibandingkan target capaian pada akhir RPJM tahun 2017,

yang bisa di artikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir

RPJM.

SASARAN 2

MENINGKATNYA KAPASITAS KEUANGAN DAERAH DALAM

MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DAN MENDUKUNG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



2. Komposisi belanja langsung dalam struktur APBK.

Indikator kinerja Komposisi belanja langsung dalam struktur

APBK capaiannya belum sesuai dengan target yang telah

ditetapkan, dari target 39,96% dan realisasinya 39,60% atau

tingkat capaiannya 99,08% dari target kinerja, dengan pencapaian

ini pula telah mencapai 152,31% dibandingkan target capaian pada

akhir RPJM tahun 2017, yang bisa di artikan sebagai indikasi

pencapaian target pada akhir RPJM.


Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9



pemerintah yang terus meningkat

% 85,00 85,14 100,17 95,00 89,62

2 Rata-rata proses perizinan yang

cepat, tepat, dan transparan

Hari 5 5 100,00 3 166,67


KTP

% 83,00 130,18 156,84 100,00 130,18


SASARAN 3

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG

DIDUKUNG MANAJEMEN PELAYANAN YANG

PROFESIONAL, SDM APARATUR BERINTEGRITAS, DAN

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja





(tiga) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan

pemerintah yang terus meningkat.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik

menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2015, capaian

kinerjanya Sangat Berhasil. indikator Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) capaiannya melebihi target yang telah

ditetapkan. Dari target nilai 85,00% , realisasi IKM tahun 2015

mencapai angka 85,14% atau tingkat capaiannya 100,17 persen

dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai

89,62 persen dibandingkan target capaian pada akhir RPJM

tahun 2017, yang bisa di artikan sebagai indikasi pencapaian

target pada akhir RPJM.

Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) Kabupaten

Bireuen pada tahun 2015 adalah 85 persen, pada tahun 2014

target IKM 83 persen dengan realisasi menjadi 84,35 persen

atau dengan capaian 102 persen. Nilai IKM tersebut didapat

dari rangkuman nilai IKM SKPK Pemberi Layanan se

Kabupaten Bireuen, maksud dilaksanakan pengukuran

indikator kinerja adalah untuk mengukur indeks kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit

Pelayanan Publik (UPP). Capaian kinerja di atas merupakan

hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM)



2. Rata-rata proses perizinan yang cepat, tepat, dan transparan

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik

menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2015, capaian

kinerjanya dianggap sangat berhasil. Indikator rata-rata proses

perizinan yang cepat, tepat, dan transparan capaiannya sesuai

dengan target yang telah ditetapkan. Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) menetapkan target

penyelesaian administrasi perizinan rata-rata selama 5 hari, hal

tersebut berhasil direalisasikan seperti target yang telah

ditetapkan, sehinggal tingkat keberhasilannya mencapai 100%

(seratus persen).

3. Persentase penduduk memiliki KTP.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, berkaitan dengan Kartu

Tanda Penduduk Elektronik (KTP_el) dapat direalisasikan

melebihi target yang telah ditetapkan atau capaianya sebesar

132,25%, diakibatkan banyak KTP_el yang dicetak di Jakarta

(Adminduk Kemendagri) yang perekamannya dilakukan pada

tahun 2011 tidak selesai, sehingga terus di cetak di

Kabupaten/Kota hal ini dikarenakan tidak berlakunya lagi KTP

Nasional (Non Elektronik) sesuai dengan Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri Nomor 470/968/SJ. Capaian tersebut sudah

melebihi dari target RPJM tahun 2015 yang telah ditetapkan

yaitu sebesar 130,18%, sedangkan pada tahun 2014 dari 100%

target penyelesaian KTP hanya dapat direalisasikan sebesar

92,40%.

Dokumen kependudukan pada tahun 2015 lainnya seperti

akte kelahiran realisasinya hanya sebesar 70,30%, akte



kematian sebesar 95,66% dan akte perkawinan/perceraiaan

realisasi sebesar 83,00%.

Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk di

Kabupaten Bireuen hingga tahun 2014 adalah 423.397 jiwa yang

terdiri dari 207.664 jiwa laki-laki dan 215.733 jiwa perempuan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bireuen tahun 2014

mencapai 223 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per

rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk pada 17

kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen cukup beragam

dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan

Kota Juang dengan kepadatan sebesar 1.533 jiwa/km2 dan

terendah di Kecamatan Peudada sebesar 67 jiwa/Km2.


Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9



Qanun 1 1 100,00 1 100,00

2 Persentase data Statistik dan



% 100 100 100,00 100 100,00



Kawasan Perkotaan Bireuen pada

tahun 2014 dan Kawasan


dengan tahun 2017

Qanun 2 2 100,00 7 28,57


SASARAN 4

MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN

PEMBANGUNAN YANG INOVATIF, INTEGRATIF

DAN PARTISIPASIF



Sasaran 4 (empat) terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja





(empat) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah dokumen perencanaan RPJM yang telah ditetapkan.

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara

langsung di Kabupaten Bireuen telah dilaksanakan pada

tanggal 25 Juni 2012 dalam suasana demokratis, jujur, adil, dan

damai. Hasil Pemilukada tersebut menetapkan pasangan H.

Ruslan HM. Daud dan Ir. H. Mukhtar Abda, M.Si, sebagai

Bupati dan Wakil Bupati Bireuen terpilih periode 2012-2017.

Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

(SPPN), mengamanatkan

bahwa daerah diharuskan

menyusun perencanaan

pembangunan daerah yang merupakan bagian integral

pembangunan nasional. Demikian pula dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

mengamanatkan pula bahwa perencanaan pembangunan

Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai

bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan

pembangunan sebagaimana dimaksud dalam perundangan

tersebut dituangkan dalam rencana pembangunan jangka



menengah (RPJM). Pasal 5 ayat (2) UU SPPN, mengamanatkan

bahwa Visi dan Misi serta Program Kerja Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih harus dijabarkan secara

komprehensif ke dalam RPJM, dan RPJM Kabupaten Bireuen

telah disusun dan di Qanunkan dengan Qanun nomor 2 Tahun

2014 yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014. RPJM

tersebut telah selesai di Revisi pada akhir tahun 2015.

2. Persentase data Statistik dan Informasi Pembangunan yang

Akurat dan Tepat Waktu.

Indikator indikator Persentase data Statistik dan

Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu

capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari

target nilai 100%, realisasi 100% atau tingkat capaiannya 100%


100% dibandingkan target capaian pada akhir RPJM tahun


pada akhir RPJM.

3. Pengesahan Qanun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Kawasan Perkotaan Bireuen pada tahun 2014 dan Kawasan

Perkotaan Kecamatan sampai dengan tahun 2017.

Indikator kinerja Pengesahan Qanun Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bireuen pada tahun 2014

dan Kawasan Perkotaan Kecamatan sampai dengan tahun 2017

capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari

target 2 qanun, realisasi 2 qanun atau tingkat capaiannya 100%


28,57% dibandingkan target capaian pada akhir RPJM tahun




pada akhir RPJM.


Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9



kasus 150 20 13,33 50 40,00


yang berkontribusi positif

terhadap penerapan Dinul Islam

kali 2 2 100,00 5 40,00


Sasaran 5 (lima) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja





(lima) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam.

Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam

pada tahun 2015 karena masyarakat semakin memahami dan

menerapkan syariat islam. Seperti tertera pada tabel di atas

SASARAN 5

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DINUL

ISLAM DALAM TATANAN PEMERINTAHAN DAN

KEHIDUPAN MASYARAKAT



yang mengidikasikan semakin berkurangnya kasus pelanggaran

syariat islam di Kabupaten Bireuen.

2. Terlaksananya muzakharah ulama yang berkontribusi positif

terhadap penerapan Dinul Islam.

Indikator kinerja muzakharah ulama adalah

terlaksananya pertemuan seluruh ulama di Kabupaten Bireuen

untuk bermusyawarah mengenai perkembangan penerapan

Dinul Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan syariat islam dapat

dilaksanakan sebanyak dua kali seperti yang sudah ditargetkan

sehingga pada tahun 2015 kegiatan tersebut dikatakan sangat

berhasil dengan capaian 100%, berdasarkan target capaian pada

akhir RPJM tahun 2017 pertemuan seperti ini dapat

dilaksanakan sebanyak 5 kali, sehingga tingkat pencapaian

berdasarkan RPJM terukur sebesar 40%.

Sebagaimana Kabupaten

lainnya di Provinsi Aceh,

jumlah penduduk di

Kabupaten Bireuen

mayoritas beragama islam.

Tahun 2014 dari 423.937

jiwa penduduk 422.400 jiwa

(99,6%) diantaranya adalah beragama islam di Kabupaten

Bireuen. Sisanya adalah penganut agama kristen protestan 327

jiwa (sebesar 0,08 %, agama kristen katolik 19 jiwa (0,003 %),

agama hindu 37 jiwa (0,009 %) dan agama budha 554 jiwa (

0,013 %) dari total penduduk di Kabupaten Bireuen.




Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9



Wilayah Barat (Samalanga) dan

Kota Pelajar di Wilayah Timur

(Matangglumpangdua)

Peraturan

Bupati

1 1 100 1 100

Rata – rata Capaian Kinerja 100 100

SASARAN 6

TERWUJUDNYA ZONA PENDIDIKAN

KOTA SANTRI DI WILAYAH BARAT (SAMALANGA)

DAN KOTA PELAJAR DI WILAYAH TIMUR

(MATANG GEULEUMPANG DUA)



Peraturan Penetapan Zona Pendidikan Kota Santri di

Wilayah Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di Wilayah Timur

(Matang geuleumpang dua) telah ditetapkan dalam Qanun

Kabupaten Bireuen Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032. Dengan

ditetapkannya qanun tersebut Penetapan Zona Pendidikan Kota

Santri di Wilayah Barat dan Kota Pelajar di Wilayah Timur

dianggap sangat berhasil dengan pencapaian 100% dan sudah

sesuai dengan target akhir RPJM tahun 2017.

Kabupaten Bireuen memiliki sejumlah Dayah/Pasantren

yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten

Bireuen. Tahun 2014 jumlah dayah/pasantren di Kabupaten

Bireuen adalah 139 unit yang menampung 22.305 santri.

Perkembangan dayah/pesantren dan santrinya di Kabupaten

Bireuen dapat dilihat pada grafik berikut ini :

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 123110

130142

139

Perkembangan Dayah/PesantrenTahun 2010 - 2014

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

8.451

19.923 19.829

24.547 22.305

Perkembangan Jumlah SantriTahun 2010 - 2014





Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9

1 Angka Melek Huruf (persen) % 98,92 99,00 100,89 100,00 99


(tahun)

Tahun 9,36 9,40 100,42 9,42 99,79


a) SD/Sederajat

b) SMP/Sederajat

c) SMA/Sederajat

%

%

%

100,00

96,00

90,00

100,00

100,00

54,65

100,00

104,16

64,29

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

54,65


a) SD/Sederajat

b) SMP/Sederajat

c) SMA/Sederajat

%

%

%

98,00

86,00

85,00

98,34

89,23

54,66

100,34

103,75

64,30

100,00

96,00

95,00

98,34

92,95

57,54


Sasaran 7 (tujuh) terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja





(tujuh) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Angka Melek Huruf.

Target penuntasan buta aksara merupakan bagian dari

fokus pembangunan untuk peningkatan human capital,

mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari

pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit

SASARAN 7

MENINGKATNYA AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN

PENDIDIKAN YANG TERPADU DAN BERKUALITAS



pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti

pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Tahun 2015,

realisasi angka melek huruf telah menunjukkan hasil positif,

sebagaimana tabel di atas. Realisasi kinerja tahun 2015

menunjukkan bahwa angka melek huruf telah melebihi target

yang ditetapkan, dengan pencapaian 100,89% dari target 98,92%.

Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat berhasil,

sedangkan dilihat dari target kinerja akhir RPJM tahun 2017

telah mencapai melapaui target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Tren angka melek huruf mengalami kenaikan dari tahun ke

tahun.

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Angka rata–rata lama sekolah dari kurun waktu 2014

sampai tahun 2015 mengalami peningkatan dari 9,36 tahun

menjadi 9,40 tahun di tahun 2015. Peningkatan rata- rata lama

sekolah di Kabupaten Bireuen ini dapat dimaknai bahwa

penduduk Bireuen semakin sadar akan pentingnya pendidikan

dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia,

dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 dimana rata-rata

lama sekolah target sebesar 9,33 tahun realisasi sebesar 9,33

tahun atau capaiannya sebesar 100%, sedangkan dilihat dari

target kinerja akhir RPJM tahun 2017 telah mencapai melapaui

target yang telah ditetapkan sebesar 9,40 tahun. Tren angka rata-

rata lama sekolah mengalami kenaikan.



3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni

(APM)

a. SD/Sederajat

Hingga tahun 2014 Kabupaten Bireuen memiliki sebanyak

234 Sekolah Dasar (SD), diantaranya Sekolah Dasar Negeri sebanyak

228 unit dan selebihnya 6 Sekolah Dasar Swasta. Seluruh kecamatan

memiliki Sekolah Dasar Negeri dan yang terbanyak terdapat di

Kecamatan Peusangan sebanyak 28 unit (11,97%) dari keseluruhan

Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bireuen. Sementara Sekolah

Dasar Swasta hanya terdapat di 5 (lima) kecamatan saja yaitu di

Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Juli, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan

Kota Juang, dan Kecamatan Kutablang.

Pada periode 2010 - 2014, adanya peningkatan jumlah

Sekolah Dasar sebanyak 7 unit yaitu 227 unit pada tahun 2010

menjadi 234 unit pada tahun 2014. Namun pada tahun 2010 hingga

2011 relatif tidak bertambah yaitu hanya 227 unit.

0

50

100

150

200

250

227 227 231 232 234

Perkembangn Jumlah Sekolah DasarTahun 2010 - 2014




Dalam menjalankan proses belajar mengajar di

Sekolah Dasar saat ini didukung oleh 1.926 orang guru

yang terdiri dari 1.182 guru berstatus negeri (PNS) dan

sisanya 44 orang guru berstatus guru swasta. Jika

dibandingkan data tahun 2011 terjadi penurunan jumlah

guru Sekolah Dasar (SD) sebesar 50,31% yaitu 3.876 orang

menjadi 1.926 orang, sebaliknya ketersediaan Sekolah

Dasar pada tahun 2011 sebesar 227 unit meningkat

menjadi 234 unit. Seyogyanya peningkatan Sekolah Dasar

(SD) diikuti dengan peningkatan jumlah guru, dan bukan

sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten

Bireuen memerlukan penambahan guru Sekolah Dasar

(SD) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat

Sekolah Dasar (SD).

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

3,876 3,876

2,154 2,123 1,926

Jumlah Guru Sekolah DasarTahun 2010 - 2014




Peningkatan jumlah ketersediaan Sekolah Dasar

(SD) juga tidak diikuti oleh peningkatan jumlah murid

Sekolah Dasar (SD). Data Dinas Pendidikan Kabupaten

Bireuen menunjukkan bahwa Jumlah murid SD pada tahun

2010 sebanyak 35.493 siswa. Sedangkan jumlah murid

pada tahun 2014 menjadi 33.131 siswa, artinya terjadi

penurunan jumlah murid Sekolah Dasar sebesar 6,65%

selama 4 tahun terakhir. Secara umum, Kabupaten Bireuen

memiliki 234 Sekolah Dasar (SD), 33.131 siswa, 1.659 kelas,

dan 1.926 guru pada tahun 2014.

b. SMP/Sederajat.

Pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

tersedia 74 unit sekolah, yang terdiri dari 63 unit SLTP Negeri dan 11

unit SLTP Swasta. Keberadaan SLTP mengalami peningkatan, pada

tahun 2010 sebanyak 62 unit meningkat menjadi 74 unit pada tahun

2014, yaitu terjadi peningkatan SLTP Negeri sebanyak 7 unit dan

SLTP Swasta 5 unit. Untuk itu, telah menghasilkan lulusan sebanyak

4.683 orang pada SLTP Negeri dan 541 orang pada SLTP Swasta.

0

20

40

60

80

62 6273 73 74

Perkembangan Jumlah SMP

Tahun 2010 - 2014




Keberadaan sekolah ini didukung oleh guru sebanyak 2.414

orang yang merupakan guru tetap sebanyak 1.258 orang dan guru

tidak tetap sebanyak 1.156 orang. Berdasarkan data Dinas Pendidikan

Kabupaten Bireuen menunjukkan terjadi peningkatan jumlah guru

sebanyak 19,5 % dari tahun 2010 sebanyak 2.020 orang menjadi

2.414 orang pada tahun 2014. Peningkatan ini terjadi pada jumlah

guru berstatus tidak tetap sebanyak 432 orang sedangkan guru

berstatus tetap mengalami penurunan sebanyak 38 orang.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2,020 2,020 2,208 2,101 2,414

Perkembangan Jumlah Guru SMP

Tahun 2010 - 2014




Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten

Bireuen menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir

terjadi penambahan jumlah unit SLTP setiap tahunnya,

terutama SLTP Negeri. Kondisi ini juga diikuti oleh

penambahan gedung sekolah, namun terjadi penurunan

jumlah ruang kelas khususnya pada SLTP Negeri. Kondisi

ini perlu segera mendapat perhatian dari instansi terkait

agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Pada tahun 2010, jumlah siswa sebanyak 17.664

orang meningkat menjadi 18.433 orang pada tahun 2014.

Peningkatan ini berkisar antara 19% hingga 21%.

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2013.

Diperkirakan peningkatan jumlah siswa akan terus

berlanjut seiring dengan peningkatan jumlah penduduk

dan kesadaran program wajib belajar sembilan (9) tahun

yang digalakkan oleh pemerintah.

c. SMA/Sederajat.

Pada tahun 2014, Kabupaten Bireuen memiliki Sekolah menengah

Atas (SMA) sebanyak 29 unit yang terdiri dari SMA Negeri sebanyak 24

unit dan SMA swasta sebanyak 5 unit yang tersebar di sejumlah kecamatan

kecuali Kecamatan Jeumpa yang hanya memiliki SMA swasta dan

Kecamatan Kuala belum memiliki SMA. Berdasarkan data Dinas

Pendidikan Kabupaten Bireuen, jumlah siswa SMA sebanyak 11.315 orang

yang terdiri dari 9.851 murid SMA negeri dan 1.464 murid SMA Swasta.

Dibanding tahun 2010, terjadi penurunan jumlah siswa SMA Negeri

sebanyak 20.74%, sebaliknya jumlah siswa SMA Swasta terjadi

peningkatan sebesar 87,45%. Hingga saat ini sekolah tersebut telah

meluluskan siswa sebanyak 4.010 siswa yang terdiri dari lulusan SMA



Negeri sebanyak 3.632 orang dan lulusan SMA Swasta sebanyak 378

orang.

Proses belajar di SMA di dukung oleh 1.351 guru yang terdiri dari

guru berstatus tetap sebanyak 832 orang dan guru tidak tetap sebanyak 519

orang. Terjadi peningkatan jumlah guru tetap sebanyak 50 orang (6,39%)

dan guru tidak tetap sebanyak 212 orang (69,05%) selama periode 2011-

2014, grafik berikut :

Adapun jumlah gedung SMA yang tersedia di Kabupaten

Bireuen adalah 24 unit gedung sekolah dan 351 kelas di SMA negeri,

serta 5 unit gedung sekolah dan 52 kelas di SMA Swasta. Program

pengembangan infrastruktur pendidikan di Kabupaten terlihat dengan

adanya penambahan kelas yang cukup signifikan selama tiga (3)

terakhir, yaitu pembangunan kelas meningkat baik SMA Negeri (306

kelas pada tahun 2010 meningkat menjadi 351 kelas pada tahun

2013) maupun SMA Swasta (20 kelas pada tahun 2010 meningkat

menjadi 52 kelas pada tahun 2014).

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1,0

89

1,0

89 1,3

26

1,3

51

1,3

51

Perkembangan Jumlah Guru SMA

Tahun 2010 - 2014





Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

% Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9

1 Rasio Guru Murid

a) SD/MI

b) SMP/MTs

c) SMA/MA

Rasio

Rasio

Rasio

1 : 27

1 : 24

1 : 25

1 : 15

1 : 12

1 : 13

180,00

200,00

192,31

1 : 30

1 : 30

1 : 30

200,00

250,00

230,77



SMA/Sederajat

% 99,90 96,04 96,14 100 96,04



Kelembagaan Dayah

% 60 - - 100 -


Mutu dan manajemen pendidikan baik formal maupun

informal sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas SDM (dinas,

lembaga sekolah, guru, murid, dll) yang tersedia, di samping itu

pengaruh lingkungan juga ikut menentukan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun nilai rata-rata capaian

pada tahun 2015 sebesar 167,11%, dan rata-rata capaian kinerja

terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 194,20%.

SASARAN 8

MENINGKATNYA MUTU DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN,

FORMAL MAUPUN INFORMAL




Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9

1 Angka Harapan Hidup Tahun 72,51 72,50 99,98 72,59 99,88

2 Angka Kematian Ibu Melahirkan


Orang 75 11 14,66 25 44

3 Angka Kematian Bayi per 1.000

kelahiran hidup

Bayi 5 16 31,25 3 533,33

4 Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan terlatih (%)

% 90 89,64 99,6 98 91,47


penduduk

a) Dokter Spesialis

b) Dokter Umum

c) Dokter Gigi

d) Paramedis

Orang

Orang

Orang

Orang

5,82

23

5,5

308

28

25

4

409

481,09

108,69

7,27

132,79

6,02

35

8,0

319

465,12

71,43

50

128,22


Sistim informasi

% 70 - - 100 -


Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat,

Kabupaten Bireuen memiliki sarana pelayanan kesehatan berupa 18

puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan, yang dilengkapi 170

tempat tidur. Untuk mempercepat pelayanan kesehatan bagi

masyarakat, Kabupaten Bireuen memiliki 47 puskesmas pembantu

(pustu). Setiap kecamatan memiliki 1 puskesmas kecuali Kecamatan

Juli yang memiliki 2 puskesmas. Jika dibandingkan dengan data

tahun 2010, maka terjadi penambahan 6 pustu sehingga ratio

pustu/puskesmas adalah 46/18. Penambahan pustu juga diikuti

dengan penambahan jumlah tempat tidur yaitu dari 117 tempat tidur

pada tahun 2010 meningkat menjadi 170 tempat tidur atau terjadi

peningkatan sebesar 45,3% pada tahun 2014. Sasaran 9 (sembilan)

SASARAN 9

MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP

PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS



terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran

kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015

sebesar 138,51% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun

2017 sebesar 247,24%.


(sembilan) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup.

Angka harapan hidup menunjukkan keberhasilan

dimana pada tahun 2015, capaian kinerjanya sangat berhasil.

capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dari target

72,51 pertahun, realisasi 72,50 pertahun dengan nilai capaian

99,98%. Capaian akhir RPJM tahun 2017 sebesar 99,88%.

Keberhasilan program kesehatan pada umumnya dapat

dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk dari

suatu daerah, meningkatnya perawatan kesehatan melalui

puskesmas. Salah satu factor peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat adalah ketersedian tenaga kesehatan.

Cakupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang

dilayani secara kuantitas maupun kualitas menjadi factor

penting dalam pembangunan SDM khusunya bidang kesehatan,

hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan

kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien

sesuai kewenangan medis.

2. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.

Target tahun 2015 sebesar 75 per 100.000 KH terealisir

sebesar 11 per 100.000 KH, maka nilai capaian indikator

sasaran ini sebesar 14,66% dengan kategori sangat berhasil.



Capaian RPJM tahun 2015 menyumbangkan angka 44,00% atas

target RPJM tahun 2015, jumlah kematian ibu sebanyak 11 per

100.000 KH ibu, berarti terjadi penurunan kematian sebanyak

64 per 100.000 ibu pada tahun 2015.

3. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Target tahun 2015 sebesar 5 bayi setiap 1.000 KH, pada

kenyataannya setiap 1000 kelahiran bayi terdapat 16 bayi maka

nilai capaian indikator sasaran sebesar 31,25%.

4. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.

Target tahun 2015 sebesar 90% terealisir sebesar 89,64%,

maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 99,60% dengan

kategori sangat berhasil. Capaian RPJM tahun 2015

menyumbangkan angka 91,47% atas target RPJM tahun 2015

Di tingkat desa, pelayanan kesehatan masyarakat

didukung oleh ketersediaan 94 poskesdes (pos kesehatan desa),

170 polindes, 631 posyandu (pos pelayanan terpadu), dan 2.413

orang kader kesehatan. Secara keseluruhan berdasarkan data

Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen terlihat bahwa baik

poskesdes, polindes, posyandu, mendapat perhatian yang serius

dari pemerintah Kabupaten Bireuen karena pelayanan

kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

5. Rasio Dokter per 100.000 penduduk.

a) Dokter Spesialis

b) Dokter Umum

c) Dokter Gigi

d) Paramedis



Ketersediaan jumlah tenaga medis, paramedis, dan non

para medis disajikan pada Tabel berikut. Pelayanan kesehatan

didukung oleh 68 tenaga medis, 162 paramedis, 20 tenaga non

paramedis. Jika dibandingkan dengan data tahun 2010, terjadi

peningkatan tenaga medis dari 47 menjadi 68 pada tahun 2014

atau terjadi peningkatan sebesar 44,68 %, untuk tenaga

paramedis 875 menjadi 1.427 atau terjadi peningkatan sebesar

68,23 %, yang tersebar di 17 kecamatan dalam wilayah

Kabupaten Bireuen.

Tabel 5.34

Jumlah Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis pada

Puskesmas Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen Tahun

2014

No Puskesmas/Kecamatan

/Sub District

Jumlah Tenaga

Medis Paramedis Non

Paramedis

Strategi

Lainnya Jumlah

1 2 3 4 5 6 7

1 Samalanga 4 90 - - 94

2 Simpang Mamplam 2 88 1 - 91

3 Pandrah 2 38 - - 40

4 Jeunieb 3 71 - - 74

5 Peulimbang 4 39 - - 43

6 Peudada 5 74 - - 79

7 Juli 7 105 1 - 113

8 Jeumpa 5 90 1 - 96

9 Kota Juang 5 98 2 - 105

10 Kuala 2 88 2 - 92

11 Jangka 3 102 2 - 107

12 Peusangan 5 146 2 - 153

13 Peusangan Selatan 4 64 4 - 72

14 Peusangan Siblah

Krueng 3 69 2 - 74

15 Makmur 3 51 1 - 55

16 Gandapura 5 116 1 - 122

17 Kuta Blang 6 98 1 - 105

Jumlah 68 1.427 20 - 1.515

Tahun 2013 41 1.199 150 - 1.390

Tahun 2012 46 1.185 103 - 1.334

Tahun 2011 46 905 77 74 1.102

Tahun 2010 47 875 136 74 1.132



Tabel III.3.4.10

Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9

1 Persentase penduduk miskin % 19,06 16,94 88,88 9,45 179,26


1. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Angka kemiskinan antar waktu dari tahun ke tahun

terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010 tingkat

kemiskinan mencapai (19,51 persen), tahun 2011 mencapai

angka (19,06 persen). Begitu juga dengan tahun 2012 dan 2013

yang masing-masing turun menjadi (18,21 persen) dan (17,65

persen). Untuk tahun 2014 tingkat kemiskinan semakin

menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik dimana

terjadi penurunan hingga mencapai (16,94 persen).

SASARAN 10

MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN MENJADI 9,45 %

DARI JUMLAH PENDUDUK PADA AKHIR TAHUN 2017



Grafik

Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Bireuen

Tahun 2010 - 2014

Tingkat kedalam kemiskinan yang digambarkan oleh

angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing

penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin

tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata

kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis

kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks

kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi

penduduk miskin semakin terpuruk.

Berdasarkan perkembangannya Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) Kabupaten Bireuen dari tahun 2010 sampai

dengan 2014 terus mengalami penurunan, dan lebih baik dari

tahun – tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) yang di dapat mencapai (4,11 persen). Tahun

berikutnya turun menjadi (3,46 persen). Pada tahun 2012 Indeks

Kedalaman Kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi

(2,87 persen) dan terus mengalami penurunan untuk dua tahun

2010 2011 2012 2013 2014

19.51

19.06

18.21

17.65

16.94



berikutnya masing-masing menjadi (2,78 persen) dan (2,73

persen).

Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan

gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara

penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk

mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka

indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin

itu semakin timpang dan sebaliknya. Berdasarkan

perkembangannya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Kabupaten Bireuen lebih baik dalam empat tahun terakhir,

pada tahun 2010 mencapai (1,31 persen), tahun 2011 mencapai

angka ((1,00 persen), untuk tahun 2012 menjadi (0,69 persen),

tahun 2013 mencapai angka (0,67 persen). Kemudian tahun

2014 terjadi peningkatan menjadi (0,70 persen), yang mana ini

menjadi satu perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten

Bireuen untuk lebih fokus dalam upaya penanggulangan

kemiskinan.




Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9


a) Padi

b) Kedelai

c) Jagung

d) Kacang Hijau

e) Kacang Tanah

f) Ubi Jalar

g) Ubi Kayu

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

Ton/Ha

7,00

1,80

3,00

1,90

1,80

2,25

2,40

6,26

1,60

3,80

1,50

1,50

15,67

19,20

89,42

88,89

126,67

78,95

83,33

696,44

800,00

8,00

2,00

3,20

2,00

2,00

2,75

3,00

78,25

80,00

118,75

75,00

75,00

570,18

640,00


terhadap PDRB

% 3,75 9,90 264,00 5,00 198,00

3 Populasi ternak yang mendukung

ketahanan Pangan Daerah

a) Sapi

b) Kerbau

c) Kambing

d) Ayam

e) Itik

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

70.937

2.466

36.358

366.465

366.465

71.472

2.276

30.613

761.955

376.471

100,75

92,29

84,19

207,92

102,73

73.803

2.567

37.827

690.761

381.260

96,84

88,66

80,93

110,31

98,74


Subsektor tanaman pangan merupakan salah satu

subsektor andalan Kabupaten Bireuen, karena kontribusi

subsektor ini sangat besar terhadap pembentukan PDRB

Kabupaten Bireuen. Hingga tahun 2014, terdapat beberapa

komoditi tanaman pangan yang saat ini sedang digalakkan

pengembangannya di Kabupaten ini seperti kedelai dengan luas

tanam 12.447 ha, jagung dengan luas tanam 1.778 ha, kacang

hijau dengan luas tanam 122 ha , kacang tanah dengan luas

tanam 92 ha dan ubi kayu/singkong dengan luas tanam 171 ha.

SASARAN 11

TERLAKSANANYA REVITALISASI PERTANIAN YANG

DIDUKUNG PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN

SESUAI POTENSI DAN KARAKTERISTIK WILAYAH



Selain itu, Kabupaten Bireuen juga mengembangkan berbagai jenis

tanaman hortikultura baik tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran, namun

padi sawah merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Bireuen. Oleh

karena itu tidak mengherankan jika seluruh kecamatan di kabupaten ini

memiliki lahan sawah dan 70,05% merupakan lahan sawah irigasi.

Pengembangan pertanian di Kabupaten Bireuen

diarahkan menuju pertanian modern, tangguh dan efisien,

sehingga pola pengembangannya disiapkan dengan konsep

agribisnis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka

pemerintah mendorong untuk terciptanya pertanian yang

intensif dan semi intensif yang tidak lagi menggunakan

peralatan tradisional tetapi semua kegiatan di sektor pertanian

menggunakan peralatan dengan teknologi modern.

Kabupaten juga mengembangkan beberapa jenis

komoditas perkebunan. diantaranya adalah karet, kelapa sawit,

pinang, kakao, kelapa dalam dan jeruk besar. Berdasarkan data

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Sa

ma

lan

ga

Sp

. M

am

plam

Pa

nd

ra

h

Je

un

ie

b

Pe

ulim

ban

g

Pe

ud

ada

Ju

li

Je

um

pa

Kota J

ua

ng

Kuala

Ja

ng

ka

Pe

usan

ga

n

Pe

usan

ga

n…

Pe

usan

ga

n S

b…

Mak

mur

Gand

ap

ura

Kuta B

la

ng

1,6

21

1,9

90

1,1

66

1,4

76

80

6

2,1

64

67

3

1,3

75

55

2 1

,0

68

1,5

95

2,0

65

89

8

1,0

84

1,2

66

1,3

50

1,4

52

Luas Lahan Sawah



Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen

menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 luas tanaman karet

3.303 ha, tanaman kelapa sawit 3.109 ha, tanaman pinang

6.632,10 ha, tanaman kakao 6.868 ha dan kelapa dalam 15.008

ha. Sedangkan jeruk besar kebanyakan ditanam oleh penduduk

di sekitar pekarangan.

Subsektor peternakan di Kabupaten Bireuen merupakan

sektor unggulan ke 2 setelah subsektor tanaman pangan.

Subsektor ini juga merupakan salah satu subsektor yang

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap

perekonomian Kabupaten Bireuen. Berbagai jenis ternak

diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Bireuen mulai dari

ternak besar seperti sapi dan kerbau, ternak kecil seperti

kambing dan domba serta jenis ternak unggas seperti ayam dan

bebek. Adapun yang harus menjadi perhatian pemerintah

khususnya dinas pertanian dan peternakan di Kabupaten

Bireuen adalah jumlah populasi ternak sapi telah terjadi

penurunan selama 3 tahun terakhir. Dalam hal ini menjadi

tanggungjawab dinas terkait untuk mencari penyebab dan

sekaligus solusinya.

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1,8

42

2,2

25

1,6

88

2,4

21

1,7

87

3,1

40

6,2

18

9,3

87

2,2

22

2,3

41

2,8

72

2,8

81

3,1

10

2,5

75

3,4

24

4,6

62

3,6

27

98

21

167 127

124

746

198

23

89 8

18

88

23 4

53 161

1,7

80

Sapi Kerbau



Untuk ternak domba selama 3 tahun terakhir telah

terjadi peningkatan jumlah populasi, namun berbeda halnya

dengan ternak kambing yang jumlah populasinya masih

berfluktuasi selama 3 tahun terakhir. Seharusnya hal ini tidak

boleh terjadi karena subsector peternakan di Kabupaten Bireuen

adalah merupakan subsector unggulan.

Beberapa jenis ternak unggas dikembangkan di

Kabupaten Bireuen yaitu, ayam buras, ayam ras petelur, ayam

pedaging dan itik. Untuk ternak unggas ayam buras, ayam ras

petelur, ayam pedaging sejak tahun 2010 jumlah populasinya

terus mengalami peningkatan, hanya ternak itik yang terjadi

penurunan jumlah populasinya.

1,0

92

2,1

05

1,4

27

1,9

20

1,4

76

2,5

72

2,2

36

1,0

69

7,6

77

2,3

68

1,5

46

3,5

80

1,1

91

1,2

46

1,9

32

3,4

92

2,9

97

250 320

250

850

207 4

70

200

446

6,0

73

3,3

28

797

746

157

1,2

32

1,2

79

3,0

57

1,8

30

Grafik Perkembangan Kambing Domba Tahun 2010 - 2014

Kambing Domba



Fasilitas lain yang dimiliki Kabupaten Bireuen adalah

adanya padang gembala beserta rumput alami, dan ditemukan

di 15 kecamatan, hanya 2 kecamatan yang tidak memiliki

padang gembala yaitu Kecamatan Kuala dan Kecamatan

Jangka. Meskipun kondisinya dalam keadaan baik, namun luas

areal dan produksinya selama 3 tahun terakhir stagnan dan

cenderung menurun.

Sementara itu, Berdasarkan data yang diperoleh dari

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen jenis

penyakit yang sering menyerang ternak di Kabupaten Bireuen

adalah jenis Pink Eye, Scabies,Orf, P.int, P.ext. Jenis penyakit

ini ditemukan sama disetiap kecamatan yang adalah dalam

Kabupaten Bireuen.

Kabupaten Bireuen memiliki 2 rumah potong ternak

masing-masing di Kecamatan Peusangan dan Kecamatan Kota

Juang. Jumlah pemotongan ternak di Kecamatan Kota Juang

lebih tinggi (1.268 ekor) dibanding Kecamatan Peusangan (1.012

ekor) pada tahun 2014. Pemotongan ternak didominasi oleh

ternak jantan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan

ternak betina lebih ditujukan untuk pembibitan.

Untuk kelancaran usaha peternakan, Kabupaten Bireuen

menempatkan petugas peternakan 1 orang per kecamatan.

Kabupaten Bireuen juga menempatkan petugas IB yang

jumlahnya bervariasi di setiap kecamatan dan sampai saat ini

Kabupaten Bireuen tidak memiliki petugas PPL, tetapi memiliki

7 Poskeswan, 6 orang petugas medis dan 20 orang petugas

paramedis. Selain itu, dalam rangka menyediakan berbagai jenis

obat-obatan untuk peternakan Kabupaten Bireuen juga

memiliki sejumlah Depot Obat hewan yang tersebar di beberapa



kecamatan dan jumlah depot terbanyak terdapat di Kecamatan

Kota Juang yaitu sebanyak 13 unit.


Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9

1 Produksi



Ton

Ton

18.485

14.110

15.712,25

12.974

85,00

91,94

19.140

19.572

82,09

66,29


terhadap PDRB (%)

% 4,5 8,10(*) 180,00 5,50 147,27


Sasaran 12 (dua belas) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja




Subsektor perikanan juga merupakan subsektor penyumbang

terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen setelah

subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan. Subsektor

perikanan menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat yang

bertempat tinggal di pinggir pantai, namun sebagian sebagai mata

pencaharian utama dan sebagian lainnya sebagai mata pencaharian

sampingan.

Selain perikanan laut, masyarakat Kabupaten Bireuen

khususnya yang bertempat tinggal di daerah pesisir juga bermata

SASARAN 12

BERKEMBANGNYA EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

DAN MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN NELAYAN



pencaharian sebagai petani tambak, baik tambak udang maupun

tambah bandeng. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 luas tambak

di Kabupaten Bireuen cenderung tidak mengalami peningkatan.

Sementara itu, sebanyak 4.665 petani atau 95,97% dari total petani

tambak usaha ini merupakan mata pencaharian tetap masyarakat

hanya 4,03% yang merupakan usaha sampingan.

Usaha budidaya kolam air tenang merupakan salah satu

teknologi yang dipilih petani di Kabupaten Bireuen dalam

menjalankan usaha budidaya tambak. Pada tahun 2013 seluas 46,08

hektar digunakan untuk kegiatan ini dengan jumlah produksi

sebanyak 143 ton dan melibatkan 611 orang petani dengan rata-rata

produktivitas usaha budidaya kolam air tenang adalah 3,10 ton/ha.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

7.5 7.4

5

8.2 2

4.3

4.6

2 8.4

53

.45

16

.9

12

.5 5.4

25

.2

75

.1

34

.6

7.4 6.3

5.5

43

.26

48

35

17

45

26

19 5

6

35 2

3 12

25

89

45

32 2

3

25

56

Luas Kolam Jumlah Petani




Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9



signifikan dalam struktur ekonomi

daerah

% 33,66 33,66 100,00 34,00 99,00





unit 184 184 100,00 10.200 1,80


Sasaran 13 (tiga belas) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja




Selama 5 (lima) tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas

22 persen dari total PDRB Bireuen. Pada tahun 2014, kontribusi

kategori ini sebesar 22,04 persen, dimana sebagian besar

disumbangkan oleh perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan

sepeda motor, sedangkan andil perdagangan mobil, sepeda motor dan

reparasinya hanya sebesar 5,29 persen dari nilai tambah lapangan

usaha ini.

SASARAN 13

BERKEMBANGNYA AKTIVITAS PERDAGANGAN DAN JASA

SERTA MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM BERBASIS

SUMBER DAYA LOKAL



Laju pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di tahun 2011 sebesar 4,66

persen, dan tahun-tahun berikutnya laju pertumbuhannya terus

meningkat hingga menjadi 4,9 persen di tahun 2014.

Dari Analisis Capaian Kinerja dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi per

Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Salah satu tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UKM Kabupaten Bireuen yang tertuang dalam Rencana Strategis

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selaras

dengan indikator Kinerja Utama adalah Meningkatkan

Profesionalisme dan pelaku industry, perdagangan dan koperasi yang

mengacu pada perkembangan dunia usaha. Bahwa realisasi dari

tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 selalu bertambah dari target

yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Hal ini

disebabkan karena target yang tercantum dalam dokumen rencana

strategis masih berupa estimasi, sedangkan realisasi pencapaian

kinerja sesuai dengan anggaran yang diperoleh setiap tahunnya.




Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9


infrastruktur

a) Jalan Kabupaten

b) Jembatan

Meter

%

56.275

85

70.759,36

85

125,73

100,00

263.048

88

26,89

96,59

2 Kualitas pelayanan transportasi

darat (rasio panjang jalan per

kendaraan)

Rasio 1 : 0,251 1 : 0,251 100,00 1 : 0,248 101,21




% 45,04 54,41 120,00 53,70 101,32

4 Rumah Tangga yang terlayani air

minum ledeng/isi ulang/kemasan

% 49,0 64,95 132,55 51,00 127,35


listrik

% 97,20 98,66 101,50 98,00 100,67

6 Rumah layak huni bagi

masyarakat miskin/kaum dhuafa

Unit 365 176 48,21 1.966 8,95


Sasaran 14 (empat belas) terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja




Infrastruktur jalan di Kabupaten Bireuen dengan status jalan

Negara seluruhnya adalah aspal dengan kondisi baik, rusak sedang

dan rusak berat, demikian juga dengan jalan provinsi. Sedangkan

jalan Kabupaten hingga tahun 2014 selain permukaan aspal, banyak

juga yang permukaannya kerikil dan bahkan tanah.

Indikator kinerja Kualitas pelayanan transportasi darat (rasio

panjang jalan per kendaraan) pada tahun 2015 ditargetkan sebesar

1:0,251 yang terealisasi 1:0,251 nilai capaiannya 100%, dibandingkan

SASARAN 14

MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR

YANG MENDUKUNG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT



dengan target akhir RPJM tahun 2017 sebesar 1:0,248. Kabupaten

ini memiliki 58 daerah irigasi yang hingga tahun 2014 baik saluran

primer, skunder maupun tersier sebagian besar kondisinya tergolong

baik.

Indikator kinerja Rumah layak huni bagi masyarakat

miskin/kaum dhuafa realisasi 176 unit dari target 365 unit nilai

capaian 48,21% jika dibandingkan dengan target akhir RPJM tahun

2017 sebesar 1.966 unit pada tahun 2015 capaiannya sebesar 8,95%.

Diharapkan tahun ke depannya rumah layak huni dapat diberikan

kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan lingkungan

pemukiman kumuh tidak ada lagi. Pembangunan sarana dan

prasarana rumah layak huni dan pengentasan lingkungan

pemukiman kumuh menjadi prioritas pemerintah Kabupaten

Bireuen yang dilakukan secara bertahap sehingga pada akhir RPJM

tahun 2017 tidak ada lagi pemukiman kumuh dan terciptanya rumah

layak huni untuk masyarakat yang tidak mampu.




Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9




%

%

60

65

45

40

64,00

62,00

100

100

45,00

40,00

2 Persentase wilayah yang rawan


bencana

% 40 50 125,00 100 50,00


Sasaran 15 (lima belas) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja




Salah satu tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bireuen yang tertuang dalam Rencana Strategis yang

selaras dengan indikator Kinerja Utama adalah memperkuat sistem

peringatan dini dan kesiagaan terhadap bencana, berkurangnya

cakupan daerah yang rawan bencana dan cakupan luas pelayanan

kebencanaan serta persentase kualitas dan kuantitas sarana

prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana yang efektif,

efisien, transparan dan akuntabel.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama penanggulangan bencana

di Kabupaten Bireuen akan terus dicapai secara bertahap melalui 17

SASARAN 15

TERCIPTANYA KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN

PENGELOLAAN KEBENCANAAN YANG TERPADU



indikator kinerja, sehingga akan tercapai 4 sasaran Renstra dan

RPJM Kabupaten Bireuen 2012 – 2017, realisasi dari tahun 2013

sampai dengan tahun 2015 selalu bervariasi (bertambah atau

berkurang) dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen

rencana strategis. Hal ini disebabkan karena target yang tercantum

dalam dokumen rencana strategis masih berupa estimasi, sedangkan

realisasi pencapaian kinerja sesuai dengan anggaran yang diperoleh

setiap tahun, serta dukungan lainnya dari berbagai pihak.


Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9



perdamaian

% 65 - - 100 -

Rata – rata Capaian Kinerja - -

Pada tahun 2015 di wilayah Kabupaten Bireuen tidak terdapat satu

kasuspun yang dapat mengganggu keamanan dan keberlanjutan

perdamaian, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Wilayah

Kabupaten Bireuen semakin tinggi tingkat kesadarannya akan

pentingnya keamanan di lingkungannya masing-masing.

SASARAN 16

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT AKAN

PENTINGNYA KEAMANAN DAN PERDAMAIAN




Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9

1 Rakorpimda % 100 100 100,00 100 100,00


Tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

menjaga keamanan dan perdamaian tidak terlepas dari hubungan

yang harmonis para pimpinan daerah di Kabupaten Bireuen

sehingga terindikasi masyarakat merasa terayomi dan terlindungi.


Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9


masyarakat miskin

% 30 - - 100 -

Rata – rata Capaian Kinerja - -

SASARAN 17

TERBANGUNNYA KERJASAMA LINTAS SEKTOR

DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN PERDAMAIAN

SASARAN 18

TERWUJUDNYA SUPREMASI HUKUM YANG BERKEADILAN



Sasaran strategis terwujudnya supremasi hukum yang

berkeadilan pada tahun 2014 diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar

100% atau dengan tidak ada pendampingan hukum bagi masyarakat di

Kabupaten Bireuen.


Pengukuran Kinerja


2015 Target

akhir

RPJMK

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017

%

Target Realisasi

Nilai

capaian

%

1 2 3 4 5 6 8 9




% 65 65 100,00 100 65,00


Sasaran strategis Persentase kegiatan kelembagaan adat

mendukung pembangunan daerah dan perdamaian target yang

diberikan sebesar 65 persen dengan realisasi sebesar 65 persen

atau tingkat capaiannya sebesar 100 persen.

Sasaran Strategis ini, didukung oleh sejumlah indikator

yang tingkat capaiannya mampu mencapai target yang telah

ditetapkan sebesar 100% untuk semua indikator.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target yang ditetapkan dalam DPA Sekretariat MAA

Kabupaten Bireuen Tahun 2015 adalah 100% sementara

SASARAN 19

MENINGKATNYA EKSISTENSI KELEMBAGAAN ADAT

DALAM MENDUKUNG PERDAMAIAN DAN BERPERAN

STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH



realisasi dari anggaran yang tersedia Rp. 527.092.095

sementara realisasi anggaran hanya mampu dipenuhi

sebesar 98,058% atau sebesar Rp.516.854.155.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dibanding dengan

realisasi kinerja tahun anggaran 2014 sebesar Rp

575.626.158 dan yang dapat terealisasi sebesar Rp

569.906.604 atau 99.06 Sedangkan tahun 2015 anggaran

yang tersedia sejumlah Rp. 527.092.095 sementara

realisasi anggaran hanya mampu dipenuhi sebesar 98,058%

atau sebesar Rp.516.854.155. Sehingga perbandingan

antara tahun 2014 dengan 2015 adalah terjadi peningkatan

dana dalam DPA MAA Kabupaten Bireuen sebesar Rp.

48.534.063.

3. Analisis Capaian Kinerja dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis

dengan Visi dan Misi Majelis Adat Aceh Kabupaten

Bireuen adalah yang selaras dengan indikator Kinerja

adalah memperkuat eksistensi dan performance sebagai

lembaga yang berkualitas dalam melaksanakan tugas

pengembangan adat daerah yaitu Terpeliharanya Adat

Istiadat, Reusam dan Peradilan Adat Gampong Yang

berlandaskan Dinul Islam. Bahwa realisasi dari tahun 2014

sampai dengan tahun 2015 bertambah dari target yang

telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Hal ini

disebabkan karena target yang tercantum dalam dokumen

rencana strategis masih berupa estimasi, sedangkan

realisasi pencapaian kinerja sesuai dengan anggaran yang

diperoleh setiap tahun.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Dengan

Standar Nasional, Untuk Indikator yang dimiliki Lembaga

Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen belum ada Standar



Nasional yang mengaturnya karena hal tersebut lebih

merupakan budaya dan adat suatu daerah dan akan

berbeda antara satu daerah dengan daerah lannya di

Indonesia.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan /penurunan kinerja serta solusi yang telah di

lakukan.

a) Indikator Kinerja Jumlah Pelantikan pengurus Majelis

Adat Tingkat Kecamatan target yang diberikan

adalah 1 kali dan realisasi yang telah berhasil di capai

pada tahun 2015 sebesar 100% yaitu sebanyak 1 kali.

Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 kegiatan ini

tidak dianggarkan.dengan capaian 100% yaitu

sebanyak 1 kali pelantikan, maka dapat dikatakan

berhasil.

b) Indikator Kinerja Jumlah pengadaan baju Majelis

Adat Kecamatan target yang diberikan 425 buah dan

realisasi yang telah berhasil dicapai pada tahun 2015

sebesar 100% yaitu sebanyak 425 buah. Pada tahun

sebelumnya kegiatan ini tidak dianggarkan.

c) Jumlah Sosialisasi Adat trouen u blang(turun sawah

dan makanan pangan tradisional aceh target yang

diberikan 1 kali dan realisasi yang telah berhasil

dicapai pada tahun 2015 sebesar 100%. Pada tahun

sebelumnya kegiatan ini tidak dianggarkan.

d) Presentase Bimbingan teknis Adat Perkawinan dan

Kader Seumapa

Target yang diberikan 100% dan realisasi yang telah

dicapai pada tahun 2015 sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya

kegiatan ini tidak dianggarkan.



B. REALISASI ANGGARAN

a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir kali

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan

kewajiban dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Hak dan

kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja

pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan,

belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam suatu sistem

pengelolaan keuangan daerah.

Acuan pengelolaan keuangan daerah selain kedua Undang-

Undang tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang

secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah

Kabupaten Bireuen mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

ditindaklanjuti dengan menerbitkan Qanun-Qanun Kabupaten

Bireuen tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai



efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan

melalui target APBK dan realisasinya maupun dari efisiensi dan

efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja tidak langsung dan

belanja langsung sesuai dengan peraturan. Secara umum

pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan

belanja daerah selama tahun anggaran 2014 dan 2015 telah

menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan

perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

b. Pendapatan Daerah

Kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah meliputi :

1. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-

lain

2. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah

3. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi ke Pemerintah Pusat

untuk meningkatkan dana perimbangan

4. Pemberdayaan dan peningkatan kontribusi BUMD dengan

penambahan penyertaan modal.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan melalui

optimalisasi pendayagunaan potensi riil sumber-sumber pendapatan

dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel;

mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat lebih

memberi kontribusi pada PAD; membuat terobosan dan upaya

peningkatan PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi

daerah dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah ditargetkan pada tahun 2014 sebesar

Rp. 1.303.388.832.453,27 dan direalisasikan hanya sebesar



Rp. 1.321.398.849.877,81 dengan tingkat capaian sebesar 101,38%

(sudah diaudit BPK) dibandingkan pada tahun 2015 ditargetkan

sebesar Rp. 1.674.114.350.446,00

dan direalisasikan hanya sebesar Rp. 1.667.580.620.698,74

dengan tingkat capaian sebesar 99,61% (angka sementara/belum

diaudit BPK) sebagai berikut :

Tabel. III.2.1

Target dan Realisasi

Pendapatan Kabupaten Bireuen

Tahun Anggaran 2014 dan 2015

No. Uraian

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Capaian

(%)

2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PENDAPATAN 1.303.388.832.453,27 1.674.114.350.446,0

0

1.321.398.849.877,8

1 1.667.580.620.698,74

101,3

8 99,61

1.1 Pendapatan Asli

Daerah 159.777.029.529,27 167.255.638.456,00 172.208.598.864,38 173.872.089.034,16

107,7

8 99,61

1.1.

1 Hasil Pajak Daerah 10.004.215.457,00 15.142.984.256,00 11.983.793.632,00 17.705.117.563,00

119,7

8

103,9

6

1.1.

2

Hasil Retribusi

Daerah 7.326.968.000,00 6.423.370.000,00 12.434.406.630,00 14.862.066.190,00

169,7

0

116,9

2

1.1.

3

Pendapatan Hasil

Pengelolaan

Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

3.700.000.000,00 4.869.061.663,00 3.728.447.185,80 4.869.061.663,00 100,7

6 100

1.1.

4

Lain-Lain

Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah

136.745.846.072,27 140.820.222.537,00 142.170.547.416,58 136.435.843.618,16 103,9

6 96,89

1.1.

5 Pendapatan Zakat 2.000.000.000,00 1.891.404.000,00 94,57 99,23

1.2 Dana Perimbangan 860.840.282.189,00 991.054.761.876,00 866.656.552.095,00 984.896.515.695,00 100,0

0 99,38

1.2.

1

Dana Bagi Hasil

Pajak / Bagi Hasil

Bukan Pajak

28.976.981.189,00 32.360.330.926,00 34.792.301.095,00 26.200.824.745,00 100,6

7 80,97

1.2.

2 Dana Alokasi Umum 770.780.301.000,00 780.023.926.000,00 770.780.301.000,00 780.023.926.000,00

100,0

6 100

1.2.

3 Dana Alokasi Khusus 61.083.000.000,00 178.670.504.950,00 61.083.950.000,00 178.671.764.950,00

100,0

0 100

1.3

LAIN-LAIN

PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH

282.771.520.735,00 515.803.950.114,00 282.533.698.918,43 508.812.015.969,58 100,0

0 98,64

1.3.

1

Pendapatan Hibah

dari Badan/Lembaga 860.520.000,00 761.369.000,00 664.903.441,00 92.936.000,00 82,28 12,12

1.3.

3

Dana Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi

dan

PemerintahDaerah

Lainnya

17.662.963.705,00 37.162.963.705,00 17.620.758.446,43 30.839.462.560,58 100,0

5 82,98

1.3.

4

Dana Penyesuaian

Dan Otonomi Khusus 131.502.795.000,00 351.220.439.000,00 131.502.795.000,00 351.220.439.000,00

100,0

0 100

1.3.

5

Bantuan Keuangan

dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah

Lainnya

132.745.242.030,0

0

126.659.178.409,0

0 132.745.242.031,00 126.659.178.409,00

100,0

0 100

TOTAL PENDAPATAN 1.303.388.832.453,2

7

1.674.114.350.446,0

0

1.043.303.275.817,5

0 1.667.580.620.698,74

101,3

8 99,61

Tahun 2014 (sudah di audit BPK)

Tahun 2015 (angka sementara/belum di audit BPK)



c. Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan

Penerimaan Pembiayaan dilakukan dalam rangka menutup defisit

akibat selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun lalu dan

penerimaan pinjaman Daerah. Adapun Kebijakan Pengeluaran

Pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan Modal Pemerintah

Daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Selanjutnya realisasi

pembiayaan daerah tahun Anggaran 2014 (sudah diaudit BPK) dan

tahun Anggaran 2015 (angka sementara/belum diaudit BPK) sebagai

berikut:

Tabel. III.2.4


Pembiayaan Daerah Kabupaten Bireuen


No. Uraian

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Capaian

(%)

2014 2015 2014* 2015** 2014 201

5

1 2 3 4 5 6 7 8

3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan

Pembiayaan 35.711.656.511,01 71.222.467.904,01 35.711.656.511,01 71.222.467.904,01 100,00 100,00

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun

Sebelumnya

35.711.656.511,01 71.222.467.904,01 35.711.656.511,01 71.222.467.904,01 100,00 100,00

3.1.2 Penerimaan Pinjaman

Daerah - - - - - -

3.2 Pengeluaran

Pembiayaan - 4.200.000.000,00 - 4.199.993.803,00 - 100,00

3.2.1 Penyertaan Modal

(Investasi) Pemda - 1.200.000.000,00 - 1.200.000.000,00 - 100,00

3.2.2 Pembayaran Pokok

Utang - 3.000.000.000,00 - 2.999.993.803,00 - 100,00

PEMBIAYAAN NETTO 35.711.656.511,01 67.022.467.904,01 35.711.656.511,01 67.022.474.101,01 100,00 100,00

Sumber DPKKD Kabupaten Bireuen Bidang Anggaran

* Audited

**Unaudited



Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar

Rp. 35.711.656.511,01 dari anggaran sebesar Rp. 35.711.656.511,01

dengan tingkat capaian 100% Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah

tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp. 67.022.467.904,01,01

dari anggaran sebesar Rp.35.711.656.511,01 dengan tingkat capaian

100,00%.

d. Belanja Daerah

Dalam pengelolaan Belanja Daerah dilakukan pada tahun

2014 dan tahun 2015 melalui :

1. Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip

penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja,

dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing

SKPK, prioritas pembangunan sesuai potensi dan

permasalahannya serta perkiraan situasi dan kondisi pada

tahun mendatang.

2. Kebijakan belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi

hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

3. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk membiayai program

dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan di

Kabupaten Bireuen tahun 2014 dan tahun 2015 diharapkan

manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh

masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada

kepentingan publik yang meliputi antara lain sektor pertanian,

ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas SDM, pelayanan

sosial dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur dan

peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka

peningkatan akuntabilitas.



Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan

Belanja Langsung ditargetkan pada tahun 2014 sebesar

Rp. 1.339.100.488.964,28 dan direalisasikan hanya sebesar

Rp. 1.280.884.332.641,02 dengan tingkat capaian sebesar 95,65%

(sudah diaudit BPK) dibandingkan pada tahun 2015 ditargetkan

sebesar Rp. 1.741.136.818.350,01 dan direalisasikan hanya sebesar

Rp. 1.607.648395.634,41 dengan tingkat capaian sebesar 92,33%

(belum diaudit BPK) sebagai berikut:

Tabel. III.2.2


Belanja Daerah Kabupaten Bireuen


No. Uraian

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Capaian

(%)

2014 2015 2014 2015 201

4

201

5

1 2 3 4 5 6 7 8

2 BELANJA DAERAH 1.339.100.488.964,28 1.741.136.818.350,01 1.280.884.332.641,02 1.607.648395.634,41 95,65 92,00

2.1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG 725.251.905.078,00 1.045.299.967.640,00 706.094.601.216,00 971.051.833.992,41 97,35 92,90

2.1.1 Belanja Pegawai 698.672.577.830,00 785.721.913.649,01 681.392.882.739,00 733.948.025.605,41 97,52 93,41

2.1.2 Belanja Bunga - - - - 0 0

2.1.4 Belanja Hibah 11.603.500.000,00 10.608.900.000,00 10.726.500.000,00 10.598.900.000,00 92,44 99,91

2.1.5 Belanja Bantuan

Sosial 8.563.923.163,00 5.146.500.000,00 7.779.000.000,00 4.692.500.000,00 90,83 91,18

2.1.7

Belanja Bantuan

Keuangan

KepadaProv/Kab/Kot

a/Pemerintah Desa

dan Partai Politik

1.107.223.135,00 240.666.018.385,00 898.679.527,00 220.814.051.387,00 81,16 91,75

2.1.6 Belanja Tidak

Terduga 5.304.680.950,00 1.000.000.000,00 5.297.538.950,00 998.357.000.00 99,86 99,84

2.2 BELANJA

LANGSUNG 613.848.583.886,28 695.836.850.890,00 574.789.721.425,02 636.596.561.642,00 93,63 91,49

2.2.1 Belanja Pegawai 119.531.712.037,00 103.311.633.703,00 116.302.841.155,00 98.659.841.489,00 97,29 95,50

2.2.2 Belanja Barang &

Jasa 222.453.714.919,00 249.942.314.093,00 199.319.271.960,02 237.110.195.961,00 89,60 94,87

2.2.3 Belanja Modal 271.863.156.930,28 342.582.903.094,00 259.167.608.310,00 300.826.524.192,00 95,33 87,81

TOTAL BELANJA 1.339.100.488.964,28 1.741.136.818.350,01 1.280.884.322.641,02 1.607.648395.634,41 95,65 92,00






Realisasi belanja daerah berdasarkan SKPK untuk

mewujudkan berbagai sasaran strategis di atas adalah sebagai

berikut :

Tabel. 3.8


Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Berdasarkan SKPK


NO. NAMA SKPK

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Capaian

(%)

2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 2 4 4 6 7 8 9

1. KDH dan WKDH 576.574.888,00 769.481.032,00 559.726.833,00 761.303.483,00 97,18 98,94

2. DPRK 8.218.087.328,00 9.190.167.764,00 8.107.366.123,00 9.132.192.283,00 98,51 99,37

3. Sekretariat Daerah 73.830.469.453,00 44.865.799.661,00 67.604.488.299,00 42.987.677.115,00 94,63 95,81

4. Sekretariat DPRK 15.132.595.169,00 15.487.493.635,00 13.218.364.130,00 14.703.035.854,00 90,82 94,93

5. Dinas Syariat Islam 7.505.716.066,00 9.647.625.587,00 7.298.969.261,00 9.378.235.161,00 97,48 97,21

6. Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 506.939.692.838,00 571.930.619.334,00 491.620.781.004,00 524.820.884.277,00 96,24 91,76

7. Dinas Kesehatan 122.789.569.216,00 127.512.852.981,00 109.539.679.902,00 120.801.937.596,00 90,31 94,74

8.

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

7.307.564.813,00 12.385.626.941,00 6.953.214.557,00 12.361.404.934,00 98,38 99,80

9. Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil 3.888.632.353,00 3.17.061.807,00 3.609.412.857,00 3,117.497.097,00 95,72 98,25

10.

Dinas Perhubungan,

Pariwisata,

Komunikasi dan

Informatika

10.548.907.782,00 9.532.803.135,00 10.381.694.678,00 9.345.062.727,00 97,53 98,03

11.

Dinas Bina Marga,

Cipta Karya dan

Perumahan Rakyat

140.523.550.483,28 169.613.295.989,00 140.064.702.430,00 169.205.525.594,00 77,87 99,76

12.

Dinas Pengairan,

Pertambangan dan

Energi

36.504.613.770,00 67.478.667.086,00 35.422.039.438,00 34.019.785.962,00 93,96 50,42

13.

Dinas Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah

9.688.749.669,00 31.526.835.680,00 9.036.769.804,00 28.058.185.355,00 96,24 89,00

14. Dinas Pertanian dan

Peternakan 17.518.642.143,00 41.487.796.557,00 16.378.885.369,00 40.497.837.049,00 89,74 97,61

15. Dinas Kehutanan dan

Perkebunan 13.358.174.544,00 11.997.049.964,00 12.560.813.607,00 11.888.456.610,00 97,31 99,09

16. Dinas Kelautan dan

Perikanan 16.420.264.797,00 16.749.835.414,00 15.246.774.299,00 16.334.106.057,00 97,88 97,52

17.

Dinas Pengelolaan

Keuangan dan

Kekayaan Daerah

54.529.809.404,00 36.921.571.056,01 25.957.105.804,00 35.880.102.157,41 95,37 97,18

18. PPKD - 259.578.053.811,00 - 237.103.808.387,00 - 91,34

19. Dinas Pemuda, Olah

Raga dan Pariwisata 8.924.118.900,00 4.616.817.738,00 8.539.204.286,00 4.520.905.601,00 66,36 97,92

20.

Dinas Pengelolaan

Pasar, Kebersihan

dan Pertamanan

11.918.969.962,00 12.191.706.138.00 11.434.132.234,00 11.790.803.416,00 97,60 96,71



1 2 4 4 6 7 8 9

21. Inspektorat

Kabupaten 4.497.083.566,00 4.480.380.592,00 4.213.377.208,00 4.084.419.271,00 96,06 91,16

22.

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

8.829.233.601,00 8.462.322.070,00 8.269.591.472,00 8.246.566.782,00 96,26 99,45

23.

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan

11.754.151.851,00 10.837.019.932,00 10.451.678.0154,00 8.682.898.290,00 99,14 80,12

24.

Badan Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan dan

Keluarga Sejahtera

12.678.855.951,00 14.972.987.072,00 11.216.271.413,00 13.547.618.984,00 97,53 90,48

25.

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

16.916.702.296,00 17.245.022.610,00 14.128.074.090,00 17.108.171.680,00 98,61 99,21

26.

Badan Pem

binaan Pendidikan

Dayah

11.892.635.312,00 7.731.322.742,00 5.564.232.592,00 7.606.423.401,00 97,55 98,38

27.

Satuan Polisi Pamong

Praja dan Wilayatul

Hisbah

6.332.902.143,00 8.418.964.883,00 3.070.211.115,00 8.100.257.900,00 92,70 96,21

28. Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik 1.885.304.144,00 1.345.427.731,00 1.059.588.025,00 1.298.159.206,00 92,27 96,49

29. Kantor Perpustakaan

dan Arsip 1.539.437.162,00 1.681.921.074,00 1.512.143.617,00 1.633.939.028,00 97,83 97,15

30.

Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu

Satu Pintu

2.328.620.493,00 2.384.155.149,00 2.275.273.979,00 2.238.079.936,00 95,16 93,87

31.

Rumah Sakit Umum

Daerah dr. Fauziah

Bireuen

107.356.952.062,00 141.163.119.382,00 104.369.518.308,95 133.612.845.993,00 98.90 94,65

32.

Badan

Penaggulangan

Bencana Daerah

3.755.082.335,00 6.063.758.476,00 3.624.863.133,00 5.999.367.574,00 95,93 98,94

33. Sekretariat BMK 2.482.414.000,00 3.396.383.900,00 2.464.711.197,07 3.374.970.840,00 97,45 99,37

34. Sekretariat MPU 2.127.102.229,00 2.170.707.161,00 2.116.744.849,00 2.158.812.988,00 99,54 99,45

35. Sekretariat MPD 781.418.910,00 765.132.134,00 735.986.870,00 727.257.661,00 96,25 95,05

36. Sekretariat MAA 575.626.158,00 527.092.095,00 569.906.604,00 516.854.155,00 98,02 98,06

37. Sekretariat DP Korpri 605.959.945,00 567.897.430,00 537.205.528,00 555.686.185,00 99,17 97,85

38. Kecamatan

Samalanga 5.898.701.908,00 3.954.183.150,00 5.627.934.249,00 3.910.481.872,00 97,54 98,89

39. Kecamatan Simpang

Mamplam 5.471.861.098,00 3.782.378.306,00 5.319.500.123,00 3.745.123.300,00 96,11 99,02

40. Kecamatan Pandrah 3.131.837.714,00 2.294.600.016,00 2.954.725.142,00 2.272.636.406,00 94,29 99,04

41. Kecamatan Jeunib 5.476.575.321,00 3.640.514.317,00 5.252.758.019,00 3.596.261.124,00 97,38 98,78

42. Kecamatan

Peulimbang 3.450.329.248,00 2.529.747.375,00 3.267.369.324,00 2.478.680.018,00 96,27 97,98

43. Kecamatan Peudada 5.674.156.914,00 3.483.180.068,00 5.401.971.640,00 3.447.802.128,00 95,09 98,98

44. Kecamatan Jeumpa 4.769.223.140,00 2.772.800.252,00 4.311.008.234,00 2.761.973.210,00 89,75 99,61

45. Kecamatan Kota

Juang 3.544.785.907,00 2.726.228.522,00 3.369.048.544,00 2.636.946.612,00 98,84 96,73

46. Kecamatan Kuala 3.069.800.327,00 2.358.330.689,00 2.954.070.972,00 2.254.031.008 93,94 95,58

47. Kecamatan Juli 4.018.184.607,00 2.301.484.179,00 3.762.632.436,00 2.236.828.863,00 95,59 97,19

48. Kecamatan

Peusangan 7.550.445.163,00 5.083.467.095,00 7.360.890.136,00 5.088.512.986,00 97,29 100,10

49. Kecamatan Jangka 5.182.741.730,00 3.348.787.136,00 5.029.302.769,00 3.315.922.528,00 99,52 99,02



1 2 4 4 6 7 8 9

50.

Kecamatan

Peusangan Siblah

Krueng

3.696.683.080,00 2.926.569.512,00 3.622.996.410,00 2.840.669.741,00 98,22 97,06

51. Kecamatan

Peusangan Selatan 2.785.116.736,00 2.018.596.806,00 2.690.026.585,00 1.976.799.641,00 94,99 99,93

52. Kecamatan Kuta

Blang 5.133.460.504,00 3.332.789.417,00 4.822.214.518,00 3.309.311.105,00 96,68 99,30

53. Kecamatan Makmur 3.379.380.360,00 2.452.537.094,00 3.212.361.364,00 2.358.478.942,00 96,22 96,16

54. Kecamatan

Gandapura 4.403.019.471,00 3.259.848.313,00 4.330.960.752,00 3.216.859.561,00 98,07 98,68

JUMLAH 1.339.100.488.964,28 1.741.136.818.350,00 1.280.884.322.641,02 1.607.648.395.634,00 93,99 92,33






BAB IV

PENUTUP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah

Kabupaten Bireuen Tahun 2015 ini merupakan pertanggung

jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik

(Good Governance) Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2015. Pembuatan

LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan

yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Pemerintah

Kabupaten Bireuen Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja dan

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja

kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bireuen menetapkan

sebanyak 19 (Sembilan belas) sasaran dengan 51 (lima puluh satu) indikator

kinerja berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran telah dapat

direalisasikan dengan sangat berhasil dengan rata-rata capaian kinerja

sasaran di atas 90%, sesuai target. Secara rinci rata-rata pencapaian

sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 7 indikator dengan nilai 94,55%, mendekati

target dengan interpretasi sangat berhasil.

2. Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 105,84%, melebihi




4. Sasaran 4 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100,00%, mencapai


L



5. Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 56,67%, tidak mencapai

target dengan interpretasi cukup berhasil.

6. Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00%, mencapai





target dengan interpretasi sangat sangat berhasil.







12. Sasaran 12 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 118,98%, melebihi target

dengan interpretasi sangat berhasil.

13. Sasaran 13 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,00%, sesuai





target dengan interpretasi berhasil.





Dari 19 (sembilan belas) sasaran telah ditetapkan berdasarkan 51

(lima puluh satu) indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa :



1) 7 (tujuh) sasaran rata-rata melebihi target dengan pencapaian melebihi

100,00% dikategorikan sangat berhasil.

2) 5 (lima) sasaran rata-rata sesuai dengan target yaitu 100,00% dan

dikategorikan sangat berhasil.

3) 2 (dua) sasaran rata-rata mendekati dengan target yaitu 88,88% sampai

dengan 94,55% dan dikategorikan sangat berhasil.

4) 1 (satu) sasaran rata-rata tidak mendekati target sebesar 83,66% yaitu

sasaran ke 15 (lima belas) dan dikategorikan berhasil.

5) 1 (satu) sasaran rata-rata tidak mendekati target sebesar 56,67% yaitu

sasaran ke 5 (lima) dan dikategorikan cukup berhasil.

6) Terdapat 2 (dua) sasaran yang sulit diukur yaitu sasaran ke 16 (enam

belas) dan sasaran ke 18 (delapan belas), dikarenakan target yang

ditetapkan besar akan tetapi tidak ada realisasinya sama sekali akan

tetapi dapat di interpretasikan amat sangat berhasil.

Pada Tahun Anggaran 2015, untuk pencapaian kinerja 19 (sembilan

belas) sasaran strategis dan 51 (lima puluh satu) indikator kinerja pada

RPJM Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor

serta Kecamatan Pemerintah Kabupaten Bireuen dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen sebesar

Rp 1.741.136.818.350,01 sedangkan realisasi anggaran sebesar

Rp 1.607.648.395.634,41 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,33%

(data sebelum dilakukan audit oleh BPK).

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target

terhadap beberapa indikator kinerja tahun ketiga yang tercantum dalam

RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2017, dan khususnya untuk tahun

2015 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bireuen

Tahun 2015 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator

kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami

sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai



manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan

tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-

tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Bireuen ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

pemangku kepentingan ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian

dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bireuen.

Bireuen, Maret 2016

BUPATI BIREUEN,

H. RUSLAN M. DAUD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)bireuenkab.go.id/unduh/lkip/1469767970LKIP.pdf · pemerintah daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen disusun

Documents