LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)bireuenkab.go.id/unduh/lkip/1469767970LKIP.pdf ·...

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP) KABUPATEN BIREUEN

TAHUN 2015

i

KATA PENGANTAR

uji syukur kita ucapkan kehadirat

Allah S.W.T yang telah melimpahkan

berkah dan rahmat-Nya kepada kita

semua, sehingga tugas penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kabupaten Bireuen Tahun 2015 dapat kami

selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen

disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya

kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah

dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen selama tahun 2015, sebagai

konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi

yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen pada tahun

ke tiga periode pemerintahan Tahun 2012 - 2017 memuat informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan

kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi Pemerintah

Kabupaten Bireuen yaitu ”Kabupaten Bireuen Yang Bermartabat Dan

Mandiri Berlandaskan UUPA” untuk pencapaian sasaran strategis

sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2017.

Hal ini sebagai perwujudan komitmen dan tekad yang kuat untuk

melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa

P

ii

output maupun outcome dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

efektif, efisien dan akuntabel.

Sejalan dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas dan capaian

kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen

Tahun 2015 memberikan informasi tentang capaian kinerja kegiatan dan

sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dan sejalan dengan RPJM

Kabupaten Bireuen Tahun 2012 -2017.

Secara umum capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat

dikatakan “berhasil”, walaupun terdapat beberapa indikator/sasaran yang

masih perlu mendapat perhatian guna meningkatkan kinerja di masa

mendatang. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari kerjasama dan

kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat

pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam

implementasi serta pengawasannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang

telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam

penyusunan LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015.

Bireuen, Maret 2016

BUPATI BIREUEN,

H. RUSLAN M. DAUD

iii

I K H T I S A R E K S E K U T I F

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten

Bireuen Tahun 2015 adalah LKIP tahun ke tiga dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017

dimana pada tahun 2015 ini RPJMD tersebut akan dievaluasi berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif

dan akuntabel merupakan isu aktual mendapat respon positif dari

Pemerintah Kabupaten Bireuen. Tuntutan ini akibat dari meningkatnya

kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang

dipicu oleh meningkatnya sumber daya manusia, serta semakin mandirinya

media masa yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi yang menembus sekat-sekat ruang dan waktu termasuk

pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan akses informasi, cakupan dan kualitas

pelayanan publik, masyarakat menuntut visi, misi dan program kerja Bupati

dan Wakil Bupati Bireuen yang telah dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen sebagaimana

amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang kongkrit dan aplikatif dari

pemerintah sebagai acuan penilaian kinerja. Selanjutnya pada setiap awal

tahun anggaran, pemerintah juga dituntut untuk menyiapkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) untuk SKPK yang

kemudian pada akhir tahun diharuskan mempertanggung jawabkan

pelaksanaan rencana kerjanya.

Sejalan dengan itu telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

iv

Nepotisme diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999

serta Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bireuen

diwajibkan menyiapkan semua dokumen yang berkaitan akuntabilitas

kinerja dan LKIP ini merupakan salah satu dokumen pertanggung jawaban

Akuntabilitas kinerja mulai dari visi sampai dengan capaian target kinerja

kegiatan.

“KABUPATEN BIREUEN YANG BERMARTABAT DAN

MANDIRI BERLANDASKAN UUPA”, adalah visi dari Pemerintah

Kabupaten Bireuen kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) misi yang telah

ditetapkan, yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Islami, Berbudaya, Bersih, dan

Berwibawa (good and clean governance).

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

3. Memberdayakan ekonomi berdayasaing secara berkelanjutan berbasis

sumber daya lokal.

4. Mewujudkan persatuan dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan

UUPA.

Penjabaran/implimentasi misi tersebut di atas di arahkan pada

pencapaian tujuan lima tahunan. Sesuai dengan data pengukuran kinerja,

pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2015

dapat diklasifikasikan bahwa, dari 19 (sembilan belas) sasaran dan 51

indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) sasaran rata-

rata melebihi target dengan pencapaian melebihi 100,00% dikategorikan

sangat berhasil, 5 (lima) sasaran rata-rata sesuai dengan target yaitu

100,00% dan dikategorikan sangat berhasil, 3 (tiga) sasaran rata-rata

mendekati dengan target berkisar 88,88% sampai dengan 94,55% dan

dikategorikan sangat berhasil, 1 (satu) sasaran rata-rata mendekati target

v

sebesar 83,66% yaitu sasaran ke 15 dan dikategorikan berhasil, 1 (satu)

sasaran rata-rata tidak mendekati target sebesar 56,67% yaitu sasaran ke 5

(lima) dan dikategorikan cukup berhasil.

Terdapat 2 (dua) sasaran yang sulit diukur yaitu sasaran ke 16 (enam

belas) dan sasaran ke 18 (delapan belas), dikarenakan target yang ditetapkan

besar akan tetapi tidak ada realisasinya sama sekali akan tetapi dapat

diinterpretasikan dengan sangat berhasil.

Pada Tahun Anggaran 2015, untuk pencapaian kinerja 19

(sembilan belas) sasaran strategis dan 51 (lima puluh satu) indikator

kinerja pada RPJM Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada Badan,

Dinas dan Kantor serta Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bireuen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Bireuen sebesar Rp 1.741.136.818.350,01 dengan realisasi serapan anggaran

sebesar Rp 1.607.648.395.634,41 atau kemampuan tingkat serapan dana

mencapai 92,33% (data sebelum dilakukan audit oleh BPK).

Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LKIP Pemerintah

Kabupaten Bireuen Tahun 2015 ini merupakan upaya untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kinerjanya, dengan harapan

dapat dipergunakan sebagai salah satu media informasi Kinerja Pemerintah

Kabupaten Bireuen.

Bireuen, Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ZULKIFLI, Sp

Pembina Utama Madya

Nip. 196102151992031002

vi

DDAAFFTTAARR IISSII

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................. iii

DAFTAR ISI .................................................................................................. vi

DAFTAR TABEL ........................................................................................... viii

BAB I : PENDAHULUAN ................................................................... 1

A. Latar Belakang……………………………………………… .. 1

B. Gambaran Umum………………………………….............. .. 6

C. Perekonomian…………………… ........................................ 17

D. Sumber Daya Manusia dan Aparatur ............................... 23

E. Isu – Isu Strategis.……………………………………… ........ 29

F. Permasalahan Utama (strategic issued) Organisasi. ....... 31

BAB II : PERENCANAAN KINERJA……… .................................... 33

A. Rencana Strategis…...……………. ..................................... 33

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)…………………………….. 39

C. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator

Kinerja dalam RPJM Kabupaten Bireuen 2012 - 2017 .... 46

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ............................................. 64

A. Pengukuran Kinerja ........................................................... 66

B. Capaian Indikator Kinerja…………………………………. . 69

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator

Kinerja Tahun 2015 ………………. ............................... 69

2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator

Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan

Tahun 2015 ……..……… ............................................... 73

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2015

dengan Target Akhir Rencana Jangka Menengah

Kabupaten Tahun 2012-2017 ....................................... 77

vii

4. Evaluasi dan Analisa Penyebab Keberhasilan/

Kegagalan Capaian Kinerja ......................................... 80

A. Realisasi Anggaran ………………… .................................. 132

BAB IV : PENUTUP …..………….………………………………………… 141

LAMPIRAN

viii

DAFTAR TABEL

1. Tabel I.1 ........................................................................................... 15

2. Tabel I.2 ........................................................................................... 16

3. Tabel I.3 ........................................................................................... 18

4. Tabel I.4 ........................................................................................... 20

5. Tabel I.5 ........................................................................................... 21

6. Tabel I.6 ........................................................................................... 23

7. Tabel II.1 .......................................................................................... 41

8. Tabel II.2 .......................................................................................... 47

9. Tabel II.3 .......................................................................................... 49

10. Tabel II.4 .......................................................................................... 50

11. Tabel II.5 .......................................................................................... 51

12. Tabel II.6 .......................................................................................... 53

13. Tabel II.7 .......................................................................................... 58

14. Tabel II.8 .......................................................................................... 59

15. Tabel III.1......................................................................................... 67

16. Tabel III.2......................................................................................... 69

17. Tabel III.3......................................................................................... 73

18. Tabel III.4......................................................................................... 77

19. Tabel III.4.1 ...................................................................................... 80

20. Tabel III.4.2 ...................................................................................... 87

21. Tabel III.4.3 ...................................................................................... 88

22. Tabel III.4.4 ...................................................................................... 91

23. Tabel III.4.5 ...................................................................................... 94

24. Tabel III.4.6 ...................................................................................... 96

25. Tabel III.4.7 ...................................................................................... 99

26. Tabel III.4.8 ...................................................................................... 107

27. Tabel III.4.9 ...................................................................................... 108

28. Tabel III.4.9.1 ................................................................................... 111

29. Tabel III.4.10 .................................................................................... 112

ix

30. Tabel III.4.11 .................................................................................... 115

31. Tabel III.4.12 .................................................................................... 120

32. Tabel III.4.13 .................................................................................... 122

33. Tabel III.4.14 .................................................................................... 124

34. Tabel III.4.15 .................................................................................... 126

35. Tabel III.4.16 .................................................................................... 127

36. Tabel III.4.17 .................................................................................... 128

37. Tabel III.4.18 .................................................................................... 128

38. Tabel III.4.19 .................................................................................... 129

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan

pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan yang baik.Upaya ini juga selaras dengan

tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan

yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam

pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja

pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen

disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja

Pemerintah Kabupaten Bireuen .

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai

melakukan proses penyusunan LKIP untuk mengukur pencapaian target

kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan



membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi

pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen.

LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-

jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis

instansi. Dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan

dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden

dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Gubernur/Kepala Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP).

1. Dasar Hukum Penyusunan LKIP

LKIP Kabupaten Bireuen sebagai salah satu bentuk

pertanggung-jawaban kinerja tahunan yang telah disusun dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja dipakai

sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun

kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. LKIP

Kabupaten Bireuen Tahun 2015 disusun berdasarkan beberapa

landasan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila

2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945

3. Landasan Operasional:

a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten

Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2000;

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme;



c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun

2008;

g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan

minimal;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Maksud Dan Tujuan

Adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan

fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi,

politik, dan budaya, diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada

pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai–nilai

akuntabilitas menuju pemerintah yang bersih, berwibawa, dan

akuntabel.

Atas dasar ini, Pemerintah Kabupaten Bireuen pada setiap

akhir periode menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan,

capaian kinerja dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) yang dikomunikasikan kepada para stakeholders dan pada

hakekatnya adalah merupakan ”Pertanggungjawaban Publik”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selain memiliki

fungsi sebagai penyediaan informasi untuk mengambil keputusan

pihak–pihak terkait, juga sebagai umpan balik dan sebagai sarana

perbaikan manajemen kepemerintahan serta sebagai media

pertangungjawaban kepada lembaga legislatif dan publik. Fungsi

tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan

dan penyampaian LKIP Kabupaten Bireuen.

Maksud penyusunan dan penyampaian LKIP pemerintah

Kabupaten Bireuen Tahun 2015 adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah

daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi

alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit

organisasi.



Tujuan penyusunan LKIP sebagai salah satu alat untuk

mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja

Pemerintah Kabupaten Bireuen. Identifikasi keberhasilan,

permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber

untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai

proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan

kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

3. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

ini mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten

Bireuen selama Tahun 2015. Pengukuran capaian kinerja

(performance results) tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan

Perjanjian Kinerja tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap

penetapan kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di

masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun

2015 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

Sistematika penyajian LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015

adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Gambaran Umum Kabupaten Bireuen

C. Perekonomian

D. Sumber Daya Manusia dan Aparatur



E. Isu – Isu Strategis

F. Permasalaha Utama

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja

dalam RPJM Kabupaten Bireuen 2012-2017

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

C. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BIREUEN

1. Sejarah Pemerintah Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen dalam catatan sejarah dikenal sebagai

daerah Jeumpa. Dahulu Jeumpa merupakan sebuah kerajaan kecil di

Aceh. Menurut Ibrahim Abduh dalam Ikhtisar Radja Jeumpa,

Kerajaan Jeumpa terletak di Desa Blang Seupeung, Kecamatan

Jeumpa, Kabupaten Bireuen.

Kerajaan-kerjaan kecil di Aceh tempo dulu termasuk Jeumpa

mengalami pasang surut. Apalagi setelah kehadiran Portugis ke

Malaka pada tahun 1511 M yang disusul dengan kedatangan

Belanda. Secara de fakto Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904,

yaitu ketika Belanda dapat menduduki Benteng Kuta Glee di Batee

Iliek, di bagian barat Kabupaten Bireuen.

Kemudian dengan Surat Keputusan Vander Guevernement

General Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Aceh dibagi



menjadi enam Afdeeling (Kabupaten) yang dipimpin oleh seorang

Asisten Residen. Salah satunya adalah Afdeeling Noord Kust van

Aceh (Kabupaten Aceh Utara) yang dibagi dalam tiga Onder

Afdeeling (kewedanan).Kewedanan dikepalai oleh seorang

Countroleur (wedana) yaitu: Onder Afdeeling Bireuen (kini

Kabupaten Bireuen), Onder Afdeeling Lhokseumawe (Kini Kota

Lhokseumawe) dan Onder Afdeeling Lhoksukon (Sekarang jadi Ibu

Kota Aceh Utara). Selain Onder Afdeeling tersebut, terdapat juga

beberapa daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang dapat memerintah

sendiri terhadap daerah dan rakyatnya, yaitu Ulee Balang

Keureutoe, Geureugok, Jeumpa dan Peusangan yang diketuai oleh

Ampon Chik.

Pada masa pendudukan Jepang istilah Afdeeling diganti

dengan Bun, Onder Afdeeling diganti dengan Gun, Zelf Bestuur

disebut Sun. Sedangkan mukim disebut Kun dan gampong disebut

Kumi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh Utara

disebut Luhak, yang dikepalai oleh Kepala Luhak sampai tahun

1949.

Kemudian, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia

melalui Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949,

dibentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan

beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian

Sumatera Timur, Aceh dan Sumatera Utara tergabung didalamnya

dalam Provinsi Sumatera Utara. Kemudian melalui Undang-Undang

Darurat nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom

setingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, maka dibentuklah

Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Keberadaan Aceh dibawah Provinsi Sumatera Utara

menimbulkan rasa tidak puas masyarakat Aceh. Para tokoh Aceh

menuntut agar Aceh berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi. Hal ini



juga yang kemudian memicu terjadinya pergolakan Darul

Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953.

Pergolakan ini baru padam setelah keluarnya Keputusan

Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/ Missi/ 1957 tentang

pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Aceh Utara

sebagai salah satu daerah Tingkat dua, Bireuen masuk dalam

wilayah Kabupaten Aceh Utara. Baru pada tahun 1999 Bireuen

menjadi Kabupaten tersendiri setelah lepas dari Aceh Utara selaku

Kabupaten Induk, pada tanggal 12 Oktober 1999, melalui Undang

Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten

Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000.

Beragam kisah heroik terekam

dalam catatan sejarah, dan

pada benteng pertahanan di

Batee Iliek menjadikan daerah

terakhir yang diserang oleh

pasukan Belanda yang

menyisakan kisah kepahlawan

pejuang Aceh dalam

menghadapi serangan Belanda.

Beragam kisah heroik terekam dalam catatan sejarah, dan

pada benteng pertahanan di Batee Iliek menjadikan daerah terakhir

yang diserang oleh pasukan Belanda yang menyisakan kisah

kepahlawan pejuang Aceh dalam menghadapi serangan Belanda.

Kisah heroik lainnya terekam pada situs sejarah makam syahid

lapan di Kecamatan Simpang Mamplam. Pelintas jalan Medan-

Banda Aceh, sering menyinggahi tempat ini untuk ziarah. Di

kuburan itu, delapan syuhada dikuburkan. Mereka wafat pada tahun

1902 saat melawan pasukan Marsose, Belanda.



Menurut penuturan sejarah, delapan syuhada tersebut

berhasil menewaskan pasukan Marsose yang berjumlah 24 orang

namun ketika mereka mengumpulkan senjata dari tentara Belanda

yang tewas itu, mereka diserang oleh pasukan Belanda lainnya yang

datang dari arah Jeunieb yang menewaskan delapan pejuang aceh

tersebut, kedelapan pejuang yang syahid adalah : Tgk Panglima

Prang Rayeuk Djurong Bindje, Tgk Muda Lem Mamplam, Tgk Nyak

Bale Ishak Blang Mane, Tgk Meureudu Tambue, Tgk Balee Tambue,

Apa Sjech Lantjok Mamplam, Muhammad Sabi Blang Mane, serta

Nyak Ben Matang Salem Blang Teumeuleuk. Nama mereka tertera

pada situs makam yang dikenal sebagai kubu syuhada lapan yang

terletak di pinggir jalan lintas Banda Aceh - Medan di kawasan

Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.

Istana Tun Sri Lanang atau yang

dikenal dengan nama Rumoh

Krueng adalah sebuah bangunan

tempat tinggal Tun Sri Lanang

tahun 1613-1659. Yang terletak

di Mukim Kuta Blang Kecamatan

Samalanga.

Istana Tun Sri Lanang terbuat dari kayu beratap rumbia yang

menghadap ke arah selatan dengan denah persegi panjang yang

berukuran 18 x 12,17 meter.

Istana ini memilki bentuk atau ciri khas bangunan tradisional

Aceh : berbentuk rumah panggung, mempunyai atap tampung lima,

mempunyai dua serambi atau seramoe keue dan seramo likoet yang

berfungsi seramoe keue (serambi depan) untuk tempat bertamu

kaum laki-laki dan seramoe likoet atau serambi belakang untuk

tamu-tamu kaum perempuan. Kemudian pada bagian tengah ada

kamar tidur dalam bahasa Aceh disebut Juree. Secara umum



bangunan atau Istana Tun Sri lanang ini didominasi oleh warna

putih dengan pemakaian warna hijau sebagai penegasan bentuk

elemen bangunan.

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari 23

kabupaten/kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi

Aceh. Posisi geografis Bireuen sangat strategis dibanding kabupaten

lain, karena berada di bagian Timur Provinsi Aceh yang

menghubungkan bagian tengah sampai bagian barat dengan

berbatasan langsung laut lepas (Selat Malaka). Kabupaten Bireuen

menjadi hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir perairan lepas

serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar

(pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan). Nilai

strategis Kabupaten Bireuen adalah sebagian wilayah selatan

merupakan perbukitan dan wilayah utara didominasi oleh kawasan

pesisir pantai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten, Dalam kebijakan penataan ruang nasional

(Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN),

Kota Juang yang menjadi ibukota Kabupaten Bireuen ditetapkan

sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp) dan satu pusat permukiman

lainnya yaitu Kecamatan Peusangan ditetapkan sebagai Pusat

Kegiatan Lokal (PKL) serta ditetapkan jaringan jalan nasional

disepanjang sisi pantai timur sebagai Trans Lintas Timur Sumatera.

Selain jalan sisi Pantai Timur, di Kabupaten Bireuen juga terdapat

jalur jalan lintas tengah yang menghubungkan Kabupaten Bener

Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah yang juga telah ditetapkan

sebagai jalan nasional.



Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dalam

Provinsi Aceh yang letaknya sangat strategis dan dilintasi oleh jalan

nasional serta diapit oleh beberapa kabupaten dan merupakan pusat

perdagangan di wilayahnya. Secara geografis, Kabupaten Bireuen

terletak pada posisi N 4053’20,3” - N 5016’25,8”Lintang Utara (LU)

dan E 096055’30,1” - E 096019’45,9” Bujur Timur (BT) dengan luas

wilayahnya 1,796.32 Km2 atau (179.632 Ha) dan berada pada

ketinggian 0 sampai 2.637 meter Dari Permukaan Laut (DPL). Batas-

batas administratif Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan Selat Malaka;

Sebelah Timur : berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Kabupaten Bener Meriah,

Aceh Tengah dan Pidie;

Sebelah Barat : berbatas dengan Kabupaten Pidie Jaya dan

Pidie.

Secara geografis wilayah Kabupaten Bireuen memiliki posisi

strategis, karena terletak sebagai berikut:

1. Kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera yang merupakan

kawasan cepat berkembang di Pulau Sumatera, dibandingkan

dengan kawasan tengah dan kawasan Pantai Barat Sumatera.

2. Berdekatan dengan pusat pertumbuhan Kota Lhokseumawe dan

Medan yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Disamping itu, di Kota Medan juga terdapat Pelabuhan dan

Bandar Udara Internasional.

3. Berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan

Zona Ekonomi Eksklusif dan jalur pelayaran perdagangan

internasional yang padat.

4. Dilintasi oleh Jalan Trans Sumatera, yang merupakan jalur

perdagangan yang padat di Pulau Sumatera. Di masa

mendatang, Jalan Trans Sumatera pada ruas antara Medan



sampai Bandar Lampung direncanakan untuk dikembangkan

sebagai jalan internasional Trans Asia dan Trans Asean.

Kabupaten Bireuen terletak antara 040 54’ – 050 21’

Lintang Utara dan 960 20’ – 970 21’ Bujur Timur serta berada pada

ketinggian 0 – 2637 meter dari permukaan laut (DPL). Topografi

Kabupaten Bireuen terdiri dari 1 lembah, 53 lereng, dan 555 dataran

dimana pantai dengan dataran rendah berada di sebelah utara dan

daerah pegunungan berada di sebelah selatan.

Kabupaten Bireuen juga dilalui oleh 17 sungai, yaitu Krueng

Samalanga, Krueng Inong, Krueng Agam, Krueng Pandrah, Krueng

Jeunib, Krueng Suyoh, Krueng Nalan, Krueng Peudada, Krueng

Uneun, Krueng Wie, Krueng Bugeng, Krueng Simpo, Krueng Meuh,

Krueng Gunci, Krueng Pineueng, Krueng Mane, Krueng Peusangan

yang seluruhnya bermuara ke Selat Malaka.

Peta Pemerintah Kabupaten Bireuen



3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1,796.32 Km2 atau

(179.632 Ha), terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75

Mukim dan 609 Gampong (desa). Kecamatan Peudada mempunyai

wilayah terbesar yaitu 312,84 Km2, sementara kecamatan Kota

Juang dengan wilayah paling kecil yaitu 16,91 Km2. Jumlah

Gampong (desa) yang terbanyak terdapat di Kecamatan Peusangan

dengan jumlah Penduduk 51.312, dan Jumlah Gampong (desa) yang

kecil terdapat di Kecamatan Kota Juang dengan jumlah Penduduk

47.125 jiwa.

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan

sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bireuen.

Klasifikasi penggunaan lahan terdiri dari pekarangan, sawah

dengan luas nya. 22.601,00 Ha atau 11,89 persen, Tegal/Kebun

49.403,00 Ha atau 25,99 persen, ladang/Huma 21.402,00 Ha atau

11,26 persen, perkebunan 20.263,00 Ha atau 10,66 persen, hutan

rakyat 9.517,00 Ha atau 5,01 persen, padang rumput 7.868,00 Ha

atau 4,1 persen, lain-lain 18.678,00 Ha atau 9,82 persen, Lahan

Bukan Pertanian 40.389,00 Ha atau 21,24 persen.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen

4. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2015

sebanyak 423.397 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 207.664

jiwa dan perempuan perempuan sebanyak 215.733 jiwa.

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

45,000.00

50,000.00

22,6

01.0

0

49,4

03.0

0

21,4

02.0

0

20,2

63.0

0

9,5

17.0

0

7,8

68.0

0

18,6

78.0

0

40,3

89.0

0

Penggunaan Lahan

Ha



Tabel I.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2015

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Samalanga 15.210 15.210 30.476

2 SimpangMamplam 14.042 14.042 27.881

3 Pandrah 3.933 3.933 7.974

4 Jeunieb 12.894 12.894 25.867

5 Peulimbang 5.390 5.390 11.225

6 Peudada 12.697 12.697 26.045

7 Jeumpa 15.974 15.974 32.158

8 Kota Juang 18.169 18.169 36.086

9 Juli 23.466 23.466 47.125

10 Kuala 8.317 8.317 17.411

11 Jangka 12.877 12.877 26.639

12 Peusangan 24.713 24.713 51.312

13 Peusangan Selatan 6.921 6.921 14.286

14 Peusangan Siblah

Krueng 5.623 5.623 11.622

15 Kuta Blang 7.085 7.085 14.676

16 Gandapura 10.185 10.185 21.420

17 Makmur 10.168 10.168 21.194

Jumlah 207.664 215.733 423.397

Sumber data Buku Bireuen Dalam Angka Tahun 2015.

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari ‘beberapa sudut

pandang giografis, kepadatan penduduk agraris, penduduk pada

suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan

penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan

tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Penyebaran

penduduk Kabupaten Bireuen tidak merata. Wilayah yang

mempunyai kepadatan penduduk geografis rata-rata tertinggi

terletak pada Kecamatan Peusangan dengan jumlah penduduk

51,312 jiwa, Kecamatan Kota Juang 47,125 jiwa dan Kecamatan

Jeumpa 36,086 jiwa, sedangkan rata-rata terendah terletak



pada Kecamatan Pandrah 7,974 jiwa, Kecamatan Peulimbang

11,225 jiwa dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 11,622

jiwa.

Tabel I.2

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan

Per Km2 tahun 2015

No Kecamatan Luas Wilayah

(Km2)

Jumlah

Penduduk

Kepadatan Per

Km2

1 Samalanga 156,22 30.476 195

2 SimpangMamplam 218,49 27.881 128

3 Pandrah 89,33 7.974 89

4 Jeunieb 114,52 25.867 226

5 Peulimbang 64,15 11.225 175

6 Peudada 391,33 26.045 67

7 Jeumpa 212,08 32.158 152

8 Kota Juang 69,42 36.086 520

9 Juli 31,56 47.125 1.493

10 Kuala 23,72 17.411 734

11 Jangka 81,18 26.639 328

12 Peusangan 122,48 51.312 419

13 Peusangan Selatan 106,33 14.286 134

14 Peusangan Siblah Krueng 76,62 11.622 152

15 Kuta Blang 66,53 14.676 221

16 Gandapura 36,15 21.420 593

17 Makmur 41,10 21.194 516

Sumber data Buku Bireuen Dalam Angka 2015



C. PEREKONOMIAN

1. Potensi Unggulan Daerah.

a. Sektor Pertanian dan Tanaman Pangan

Peningkatan kesejahteraan

masyarakat akan mempengaruhi

perkembangan dan pergeseran

pola hidup dan budaya

masyarakat, juga diikuti dengan

pergeseran konsumsi kebutuhan

pokok termasuk pola makan dan

konsumsi bahan makanannya,

di Kabupaten Bireuen aktivitas pertanian dan perkebunan

berpotensi didorong sebagai sektor strategis yang mendukung

pengembangan wilayah terutama jika dikaitkan dengan

pengembangan perekonomian masyarakat Kegiatan pertanian

dan perkebunan yang dapat dikembangkan terdiri atas

kegiatan penanaman padi, kedelai, tanamam jagung, tanaman

kacang tanah, kacang hijau tanaman hortikultura, Pertanian

dan perkebunan merupakan sektor utama di Kabupaten

Bireuen, sebesar 78,76 persen wilayah kabupaten bireuen

digunakan sebagai lahan pertanian. Dari 149.732 Hektar

sebesar 15.09 persen merupakan lahan pertanian sawah.

Sementara itu sebesar 38,86 persen lahan pertanian bukan

sawah digunakan sebagai lahan tegal.

Lahan Sawah di kabupaten Bireuen sebesar 70,05 persen

merupakan lahan sawah irigasi, dengan luas sawah irigasi

terbesar berada di kecamatan Peusangan 1.752 Ha dan

Kecamatan Simpang Mamplam 1.690 Ha. Semua sawah irigasi

di kabupaten ini ditanami dua kali dalam setahun. Jika

dibandingkan dengan tahun 2013, produksi padi kabupaten

bireuen mengalami penurunan sebesar 11,22 persen dengan



produksi padi terbesar berada di kecamatan Peusangan 29.460

ton dan kecamatan Jangka 18.587 ton.

Selain padi, Kabupaten Bireuen juga memiliki

produktivitas tanaman kedelai yang cukup tinggi. Dua

Kecamatan dengan Produktivitas Penanaman Kedelai Tertinggi

berada di Kecamatan Peusangan (17,41 Kw/Ha) dan Kecamatan

Simpang Mamplam (16,80 Kw/Ha). Berdasarkan Total Produksi

Kedelai Kabupaten Bireuen pada tahun 2014 mengalami

penurunan sebesar 15,94 persen.

Tabel I.3

Luas Lahan Pertanian Dan Bukan Pertanian

Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2014

No Kecamatan Luas Kecamatan Luas Lahan

Pertanian

Luas Lahan

Bukan

Pertanaian

1 Samalanga 156,22 117,85 38,37

2 Sp. Mamplam 218,49 93,42 125,07

3 Pandrah 89,33 83,26 6,07

4 Jeunieb 114,52 103,68 10,84

5 Peulimbang 64,15 52,92 11,23

6 Peudada 391,33 382,96 8,37

7 Juli 212,08 161,75 50,33

8 Jeumpa 69,42 50,97 18,45

9 Kota Juang 31,56 15,53 16,03

10 Kuala 23,72 18,15 5,57

11 Jangka 81,18 64,95 16,23

12 Peusangan 122,48 90,30 32,18

13 Peusangan Selatan 106,33 90,40 15,93

14 Peusangan Siblah

Krueng 76,62 58,48 18,14

15 Makmur 66,53 51,64 14,89

16 Gandapura 36,15 26,33 9,82

17 Kuta Blang 41,1 34,73 6,37

Jumlah/Total 1.901,21 1.497,32 403,89

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen



2. Pendapatan Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Kabupaten

Bireuen, sebagai salah satu

indikator perekonomian

Kabupaten, dari tahun ke

tahun terus mengalami

fluktuasi, yang tentu

menggambarkan geliat

pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan yang juga

meningkat dari waktu ke

waktu. Pada Tahun 2011,

laju Pertumbuhan PDRB bila

menurut ADHB adalah 11,63 % dengan nilai sebesar Rp. 6,46 Triliun

dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2012 menjadi 11,51 %

dengan nilai sebesar Rp. 7,2 Triliun. Untuk tahun 2013, memiliki

Laju Pertumbuhan 10,82 % dengan nilai sebesar Rp. 7,99 Triliun.

Sebagai Proyeksi, tahun 2014, PDRB ADHB Kabupaten Bireuen

memiliki laju pertumbuhan sebesar 11,32 %. dengan nilai sebesar Rp.

8,9 Triliun. Tahun 2015, PDRB ADHB Kabupaten Bireuen memiliki

laju pertumbuhan sebesar 11,22 %. dengan nilai sebesar Rp. 9,93

Triliun



Table I.4

Gambaran progresif kenaikan PDRB (ADHB) Kabupaten Bireuen

tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

2011 2012 2013 2014 2015

1 PERTANIAN 2.428.000.730.000 9,93 2.697.037.070.000 11,08 2.896.122.830.000 7,38 3.170.096.049.718 9,46 3.465.231.991.947 9,31

2PERTAMBANGAN &

PENGGALIAN70.371.240.000 6,62 75.807.320.000 7,72 81.493.380.000 7,50 87.426.098.064 7,28 93.983.055.419 7,50

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 79.802.060.000 6,29 81.954.930.000 2,70 89.250.790.000 8,90 94.570.137.084 5,96 100.102.490.103 5,85

4LISTRIK, GAS & AIR

BERSIH27.094.640.000 9,73 28.111.770.000 3,75 31.239.450.000 11,13 33.801.084.900 8,20 36.400.388.329 7,69

5 KONSTRUKSI 586.041.080.000 6,90 624.305.910.000 6,53 697.075.090.000 11,66 755.350.567.524 8,36 822.199.092.750 8,85

6PERDAGANGAN, HOTEL &

RESTORAN1.682.481.330.000 11,87 1.845.046.120.000 9,66 2.043.789.950.000 10,77 2.263.906.127.615 10,77 2.499.352.364.887 10,40

7PENGANGKUTAN DAN

KOMUNIKASI825.489.450.000 12,06 933.314.120.000 13,06 1.086.966.880.000 16,46 1.237.620.489.568 13,86 1.416.580.412.360 14,46

8KEUANGAN, REAL ESTAT

& JS. PRSH.130.873.300.000 13,40 147.742.380.000 12,89 159.917.890.000 8,24 178.324.439.139 11,51 197.726.138.117 10,88

9 JASA - JASA 632.300.310.000 23,93 773.095.720.000 22,27 900.194.340.000 16,44 1.088.154.918.192 20,88 1.304.262.484.945 19,86

6.462.454.140.000 11,63 7.206.415.340.000 11,51 7.986.050.600.000 10,82 8.909.249.911.804 11,32 9.935.838.418.856 11,22

NO LAPANGAN USAHATAHUN PROYEKSI

JUMLAH

Kenaikan yang optimis juga dapat dilihat dari PDRB Atas

Dasar Harga Konstan (ADHK) yang menunjukkan trend kenaikan

yang positif, dari sebesar Rp 2,77 Triliun pada tahun 2011 menjadi

Rp 2,93 Triliun pada tahun 2012, Rp 3,07 Triliun pada tahun 2013

dan Rp 3,23 Triliun proyeksi pada tahun 2014 serta proyeksi PDRB

ADHK untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 3,42 Triliun. Kenaikan ini

rata-rata mencapai angka laju pertumbuhan sebesar 5,30% pada

tahun 2011, 5,59% pada tahun 2012 dan 4,66% pada tahun 2013 dan

proyeksi untuk tahun 2014 sebesar 5,18% dan proyeksi laju

pertumbuhan tahun 2015 sebesar 5,14 %. Gambaran tentang

kenaikan yang progresif PDRB (ADHK) Kabupaten Bireuen tahun

2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini



Tabel I.5

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto

Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB (ADHK), struktur

perekonomian Kabupaten Bireuen secara umum kontribusi paling

besar diberikan oleh sektor jasa - jasa yang mencapai 8,01%

sepanjang tahun 2011‐ 2014, diikuti oleh sektor pengangkutan dan

komunikasi sebesar 6,96%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar

5,73%, sektor perdagangan,hotel dan restoran sekitar 5,12%, sektor

kontruksi sebesar 5,02%; sektor pertambangan sebesar 4,75%, sektor

keuangan dan real estate sebesar 4,48%, sektor pertanian sebesar

4,18% dan sektor industri pengolahan sebesar 2,55%.

Sektor utama dalam beberapa tahun ke depan masih akan

menjadi tiang penyangga perekonomian Kabupaten Bireuen, yang

apabila dilihat dalam konteks pengelompokkan lapangan usahanya,

maka struktur perekonomian Kabupaten Bireuen didominasi oleh

2011 2012 2013 2014 2015

1 PERTANIAN 869.122.160.000 4,50 917.215.810.000 5,53 934.452.470.000 1,88 969.120.656.637 5,34 1.004.493.560.604 3,65

2PERTAMBANGAN &

PENGGALIAN44.822.450.000 5,26 46.794.640.000 4,40 48.853.600.000 4,40 51.003.158.400 5,33 532.217.957.790 4,35


4LISTRIK, GAS & AIR

BERSIH10.425.580.000 8,71 10.759.730.000 3,21 11.381.110.000 5,78 11.892.121.839 6,47 12.421.321.261 4,45

5 KONSTRUKSI 202.083.130.000 5,43 210.914.160.000 4,37 221.312.230.000 4,93 231.603.248.695 5,77 242.233.837.810 4,59


RESTORAN896.537.530.000 4,50 940.879.280.000 4,95 987.665.870.000 4,97 1.036.654.097.152 6,29 1.087.450.147.912 4,90

7PENGANGKUTAN DAN

KOMUNIKASI295.564.480.000 7,06 314.916.140.000 6,55 338.579.100.000 7,51 362.381.210.730 6,70 387.711.657.360 6,99


& JS. PRSH.43.221.470.000 7,26 45.132.500.000 4,42 45.832.660.000 1,55 47.203.056.534 6,18 48.609.707.619 2,98

9 JASA - JASA 375.993.290.000 7,49 405.653.400.000 7,89 440.243.760.000 8,53 476.387.772.696 7,97 543.224.977.205 8,17

2.775.100.150.000 5,30 2.930.315.190.000 5,59 3.066.934.950.000 4,66 3.225.519.774.648 5,18 3.419.289.485.984 5,14


JUMLAH



sektor tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran; Transportasi dan

Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta

Jasa‐ jasa lainnya) yang mencapai 7,30%, disusul sektor primer yang

mencapai 5,34% (Pertanian, Pertambangan); dan sisanya adalah

sektor sekunder yang hanya sebesar 5,20% (Industri Pengolahan,

Listrik, Gas dan Air Bersih serta Kontruksi). Dalam kurun empat

tahun terakhir sektor tersier semakin dominan, dimana secara rata-

rata lebih dari separuh perekonomian Bireuen dibentuk oleh sektor

tersier, hal ini disebabkan karena faktor semakin menggeliatnya

perdagangan dengan semakin kondusifnya stabilitas keamanan.

Sedangkan jika ditinjau dari segi sektoral, maka kontribusi yang

paling dominan dihasilkan dari sektor perdagangan, hotel dan

restoran dan sektor pertanian. Sepanjang kurun waktu 2011-2014

perekonomian Kabupaten Bireuen mengalami pertumbuhan yang

cukup stabil.

3. Distabulasi Persentase PDRB

Kenaikan yang optimis juga dapat dilihat dari PDRB Atas

Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang menunjukkan trend kenaikan

yang positif, dari sebesar Rp 6,46 Triliun pada tahun 2011 menjadi

Rp 7,21 Triliun pada tahun 2012, Rp 7,99 Triliun pada tahun 2013

dan Rp 8,91 Triliun pada tahun 2014. Kenaikan ini rata-rata

mencapai angka 11,63% pada tahun 2011, 11,51% pada tahun 2012

dan 10,82% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebesar 11,32%.

Gambaran tentang kenaikan yang progresif PDRB (ADHB)

Kabupaten Bireuen tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut

ini



Tabel I.6

Distabulasi Persentase Produk Domestik Regional Bruto

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

1 PERTANIAN 2.428.000.730.000 37,57 2.697.037.070.000 37,43 2.896.122.830.000 36,26 3.170.096.049.718 35,58 3.465.231.991.947 34,88

2PERTAMBANGAN &

PENGGALIAN70.371.240.000 1,09 75.807.320.000 1,05 81.493.380.000 1,02 87.426.098.064 0,98 93.983.055.419 0,95


4LISTRIK, GAS & AIR

BERSIH27.094.640.000 0,42 28.111.770.000 0,39 31.239.450.000 0,39 33.801.084.900 0,38 36.400.388.329 0,37

5 KONSTRUKSI 586.041.080.000 9,07 624.305.910.000 8,66 697.075.090.000 8,73 755.350.567.524 8,48 822.199.092.750 8,28


RESTORAN1.682.481.330.000 26,03 1.845.046.120.000 25,60 2.043.789.950.000 25,59 2.263.906.127.615 25,41 2.499.352.364.887 25,15

7PENGANGKUTAN DAN

KOMUNIKASI825.489.450.000 12,77 933.314.120.000 12,95 1.086.966.880.000 13,61 1.237.620.489.568 13,89 1.416.580.412.360 14,26


& JS. PRSH.130.873.300.000 2,03 147.742.380.000 2,05 159.917.890.000 2,00 178.324.439.139 2,00 197.726.138.117 1,99

9 JASA - JASA 632.300.310.000 9,78 773.095.720.000 10,73 900.194.340.000 11,27 1.088.154.918.192 12,21 1.304.262.484.945 13,13

6.462.454.140.000 100,00 7.206.415.340.000 100,00 7.986.050.600.000 100,00 8.909.249.911.804 100,00 9.935.838.418.856 100,00


JUMLAH

D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN APARATUR

Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Bireuen untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat pada tahun 2015 sejumlah 10.050 orang yang

terdiri dari : Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut:

a. Golongan I : 87 orang, Golongan II : 2.820 orang, Golongan III : 4.144

orang, Golongan IV : 2.999 orang;

b. Jabatan Struktural yang terdiri dari Eselon II :32 orang, Eselon III :

168 orang, Eselon IV : 500 orang, Eselon V : 39 orang;

Jabatan Fungsional terdiri dari : Jabatan Tenaga Guru : 5.227 orang,

Tenaga Kesehatan : 2.030 orang dan Tenaga Teknis/Administrasi

lainnya : 2.793 orang;



c. Tingkat Pendidikan terdiri dari SD : 18 orang, SMP : 92 Orang,

SMA/D1 2.489 orang, D2 : 167 orang, D3 : 1.238 orang, D4 : 69

orang, S1 : 5.820 orang, S2 : 156 orang, S3 : 1 orang.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat

Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan berbagai program

melalui memberikan penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum

dan fungsional, serta pemberian hukuman dan pembinaan.

1. Kelembagaan Perangkat Daerah

Sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bireuen serta upaya mendukung

peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten telah

menetapkan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Instansi

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam

bentuk Qanun Kabupaten yang terdiri dari:

a. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Dalam Kabupaten Bireuen;

b. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam

Kabupaten Bireuen;

c. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Sekretariat Kabupaten Bireuen;

d. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

e. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada

Kabupaten Bireuen;



f. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen

g. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga

Keistimewaan Kabupaten Bireuen;

h. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten

Bireuen.

i. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun

2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi

pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah

sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah

Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas

Pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Bupati dalam

melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan

pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah ini mencakup: (1)

pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, (2)

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan,



kemasyarakatan serta organisasi dan tata laksana, (3)

pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah dalam rangka

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, (4) pengelolaan

sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana

pemerintahan daerah, dan (5) pengembangan dan pelaksanaan

pola kerja sama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga, (6)

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah

daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

3. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang

dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai

unsur penunjang yang membantu dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala

Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah

yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, 75

(tujuh lima) Kemukiman dan 609 Gampong/desa.

Untuk lebih jelas tentang Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat dijabarkan sebagai

berikut :



a). Bupati dan Wakil Bupati Bireuen.

b). Staf Ahli Bupati Bireuen:

1). Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan

SDM.

2). Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kerjasama Antar

Lembaga.

3). Staf Ahli Bidang Administrasi Keuangan.

4). Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

5). Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum.

c). Sekretariat Daerah:

1). Asisten Pemerintahan :

a. Bagian Pemerintahan Umum.

b. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong.

c. Bagian Hukum.

2). Asisten Ekonomi Pembangunan :

a. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

b. Bagian Administrasi Pembangunan.

c. Bagian Kesejahteran Rakyat dan Keistimewaan

Aceh.

3). Asisten Administrasi Umum:

a. Bagian Umum.

b. Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.

d). Sekretariat DPRK

1). Bagian Umum.

2). Bagian Risalah dan Hukum.

3). Bagian Keuangan.



e). Dinas Daerah

1). Dinas Syariat Islam

2). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3). Dinas Kesehatan

4). Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5). Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan

Informatika

6). Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Perumahan

Rakyat

7). Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi

8). Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah (UKM)

9). Dinas Pertanian, Peternakan,

10). Dinas Kelautan dan Perikanan

11). Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

12). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13). Dinas Kehutanan dan Perkebunan

14). Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

15). Dinas Pegelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

g). Lembaga Teknis Daerah

1). Inspektorat Kabupaten

2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3). Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

4). Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Keluarga Sejahtera

5). Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

6). Badan Pembinaan Pendidikan Dayah

7). Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

8). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

9). Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



10). Kantor Perpustakaan dan Arsip

11). Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen

12). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

h). Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten

Bireuen

1). Sekretariat MPU

2). Sekretariat MAA

3). Sekretariat MPD

4). Sekretariat BMK

i). Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Pemerintah Kabupaten Bireuen dan seluruh perangkat di

bawahnya berusaha melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan

daerah maupun tugas-tugas perbantuan dan tugas dekonsentrasi

selaku penyelenggara semua urusan pemerintahan yang menjadi

tanggungjawab Pemerintahan Kabupaten.

E. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi kemajuan Kabupaten Bireuen. Berdasarkan

permasalahan pembangunan di Kabupaten Bireuen serta

mempertimbangkan isu-isu dan dinamika secara nasional dan regional,

Isu-isu strategis yang harus diatasi secara sungguh-sungguh oleh

pemerintah Kabupaten Bireuen dalam periode 2012-2017 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi nilai-nilai islam dalam kehidupan

masyarakat.



2. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan

berwibawa

3. Masih rendahnya sumber daya manusia yang tercermin dari kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal.

4. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka

kemiskinan

5. Belum memadainya kesediaanya ketersediaan infratruktur dalam

mendorong percepatan perekonomiaan daerah.

6. Pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal yang belum optimal

7. Kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana

8. Kerentanan keberlanjutan perdamaian

1. Inovasi Daerah.

Beberapa hal yang mendasari implementasi inovasi daerah

Kabupaten Bireuen adalah terjadinya pergeseran perekonomian

global dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi

berbasis pengetahuan (knowledge based economy); adanya daya saing

daerah yang ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan potensi

daerah melalui inovasi; karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi

global, dan cenderung membentuk jejaring; posisi tenaga kerja

dengan upah tinggi, ketrampilan luas dengan berbagai disiplin,

pembelajaran tanpa kenal waktu, dan pengelolaan SDM kolaboratif;

serta rendahnya entrepreneurship masyarakat. Fakta-fakta tersebut

harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Mengabaikan hal-hal tersebut bisa mengakibatkan tertinggalnya

Kabupaten Bireuen dalam kompetisi dengan daerah-daerah lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bireuen

senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah,

masyarakat, swasta, dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama



mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk

menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan

kebutuhan diupayakan selalu menjadi mindset semua elemen

kabupaten, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya

disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk

menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar instansi

pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga

pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan

masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah,

Pemerintah Kabupaten Bireuen senantiasa menjalin kerjasama

dengan daerah lain, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,

swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan

senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bireuen agar

terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi

daerah yang saling terkait dan berkelanjutan. Kerjasama yang telah

dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam rangka sistem

inovasi daerah.

F. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued) ORGANISASI

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi,

permasalahan dan berbagai tantangan strategis yang dihadapi Kabupaten

Bireuen, serta merujuk kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 02

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017, maka perlu diketahui Isu Strategis

dan permasalahan yang berkembang di tahun 2015 yang sedang dihadapi

organisasi, yaitu;

1. Belum maksimalnya pelaksanaan syari’at islam;

2. Tata kelola pemerintahan yang belum maksimal;



3. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal;

4. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

5. Disparitas kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;

6. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;

7. Masih kurang memadainya infrastruktur.

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah merupakan

langkah awal pencapaian tujuan jangka menengah lima tahunan yang

pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai

upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara

pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,

penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, yang

diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Pemerintahan Daerah

Kabupaten Bireuen, melalui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun

2014 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Kabupaten Bireuen 2012-2017 sebagai dasar acuan penyusunan

kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Pemerintahan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi

pada 2012-2017.

1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan

instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa

untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bireuen

ditetapkan visi daerah yaitu :

“Kabupaten Bireuen yang Bermartabat dan Mandiri

Berlandaskan UUPA”

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


Visi tersebut mengandung 3 (tiga) unsur pokok, yaitu;

bermartabat, mandiri dan berlandaskan UUPA. Masing-masing

unsur tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut :

1. Bermartabat dimaksudkan, masyarakat Kabupaten Bireuen

yang beradab, beretika dalam segala segi kehidupan, memiliki

harga diri, saling hormat-menghormati, kepedulian sosial yang

tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat,

cinta damai, bersatu, taat hukum, dan menolak segala bentuk

kemungkaran, bermartabat juga mengandung unsur maju,

integritas, dan sejahtera, yang masing-masing bermakna

sebagai berikut.

a. Maju dimaksudkan, masyarakat Kabupaten Bireuen yang

berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,

cerdas dan terampil, memiliki wawasan luas kreatif dan

produktif, serta mampu memberikan kontribusi positif

dalam mendorong percepatan pembangunan, berikutnya,

mencermikan pula menurunnya angka kemiskinan dan

angka pengangguran serta terwujudnya pertumbuhan

ekonomi daerah berkualitas.

b. Integritas dimaksudkan, masyarakat Kabupaten Bireuen

yang menjadi masyarakat yang berkualitas, menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas dan terampil

memiliki wawasan luas, kreatif dan tekun dan rajin,

produktif mampu memberikan kontribusi dalam

pembangunan, makmur dalam kehidupan dan tingginya

pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Sejahtera dimaksudkan, masyarakat Kabupaten yang

sehat baik jasmani maupun rohani, hidup layak,

mencapai kemakmuran maupun memenuhi kebutuhan

dasar dengan sebaik-baiknya, bebas dari kemiskinan dan

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


kesengsaraan, bebas dari ketakutan, ancaman dan tindak

kekerasan, tertib dan aman, baik dalam keluarga maupun

dilingkungan masyarakat.

2. Mandiri yang dimaksud adalah masyarakat Kabupaten

Bireuen mampu mengembangkan potensi diri guna memenuhi

kebutuhan hidup. Mandiri diartikan pula bahwa Kabupaten

Bireuen harus sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya

yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan potensi

sumber daya dan kekuatan sendiri.

3. Berlandaskan UUPA dimaksudkan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Bireuen sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

sehingga terwujudnya masyarakat Bireuen yang

bermartabat, mandiri, dan sejahtera dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Misi Pembangunan Daerah

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan

oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah

ditetapkan. Dengan demikian diharapkan seluruh anggota

organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan

mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Untuk merealisasikan dan mewujudkan Visi

Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen, Kepala Daerah

Kabupaten Bireuen menetapkan 4 (empat) misi pembangunan

Kabupaten Bireuen untuk Tahun 2012–2017, sebagai berikut:

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1. Mewujudkan Pemerintahan yang Islami, Berbudaya, Bersih,

dan Berwibawa (good and clean governance).

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

3. Memberdayakan ekonomi berdaya saing secara

berkelanjutan berbasis sumber daya lokal

4. Mewujudkan persatuan dan keberlanjutan perdamaian

berdasarkan UUPA

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan visi dan misi serta yang menggambarkan hasil akhir

yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,

kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

misi. Sasaran yang dimaksud di sini adalah hasil yang akan dicapai

secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam

kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan.

Penetapan sasaran didasari atas isu-isu strategis, analisis

lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci

keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus

utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan

sumber daya ke dalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian

kinerja yang diinginkan. Dalam penetapan sasaran juga dirancang

dan diidentifikasikan indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran

tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada priode tahun

tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan

targetnya masing-masing. Penetapan indikator sasaran Pemerintah

Kabupaten Bireuen, baik yang bersifat makro maupun mikro,

diharapkan dapat memberikan fokus pada penentuan strategi dan

prioritas dalam menetapkan kebijakan–kebijakan dan program–

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


program pilihan yang harus dilaksanakan untuk mencapai

tujuan,visi dan misi Kabupaten Kabupaten Bireuen.

Adapun sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari

tujuan secara terukur pada tahun 2015 sebagai ukuran kinerja

utama Pemerintah Kabupaten Bireuen dan sejalan dengan RPJM

Kabupaten Bireuen Tahun 2012–2017, dengan uraian sebagai

berikut:

a. Misi 1

Tujuan misi pertama adalah Meningkatnya tata kelola

pemerintahan yang islami, berbudaya, bersih, dan berwibawa

dengan sasarannya yaitu :

Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan

yang Islami, bersih, dan berwibawa yang didukung

terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel, dan

integritas

Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dalam

menunjang pembangunan daerah dan mendukung

penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung

manajemen pelayanan yang profesional, SDM aparatur

berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang

inovatif dan partisipasif,

Meningkatnya implementasi nilai-nilai Dinul Islam dalam

tatanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

b. Misi 2

Tujuan misi kedua adalah meningkatkan kualitas

sumber daya manusia secara berkelanjutan, misi ini didukung

dengan sasarannya yaitu :

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan

pendidikan yang terpadu dan berkualitas,

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan yang berkualitas,

c. Misi 3

Tujuan misi ketiga adalah Menumbuh kembangkan dan

menguatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing secara

berkelanjutan berbasis sumber daya lokal, dengan sasarannya

yaitu :

Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 9,45 persen dari

jumlah penduduk pada akhir tahun 2017.

Terlaksananya revitalitasi pertanian yang didukung

pengembangan komuditas unggulan sesuai potensi dan

karakteritik wilayah,

Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan

meningkatnya kesejahteraan nelayan,

Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta

meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya

lokal

Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung

aktivitas ekonomi masyarakat,

Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan

kebencanaan yang terpadu

d. Misi 4

Tujuan misi keempat adalah menguatkan persatuan dan

keberlanjutan perdamaian berdasarkan UUPA, dengan

sasarannya adalah:

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

keamanan dan perdamaian;

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga

keamanan dan perdamaian;

Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan;

Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam

mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam

pembangunan daerah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bireuen telah

ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Bireuen dengan Qanun Nomor 2

Tahun 2014. Tujuan dari pada Indikator Kinerja Utama adalah

memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja

dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah,

dan Merujuk Kepada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor B/365/D.I.PANRB/01/2016 Tanggal 20

Januari 2015 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah tahun 2015.

Sementara untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) telah

disempurnakan dan dirumuskan kembali sehingga lebih

menggambarkan hasil (outcome) dengan mengintegrasikan dan

mengsingkronkan indikator-indikator yang terdapat pada:

(1). Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terlampir pada Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah.

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


(2). Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kementerian teknis

yang menangani tentang urusan wajib yaitu:

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

b. Peraturan Menteri Sosial nomor 80/Huk/2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 tahun 2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan

Hidup.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

e. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/

Permen/M/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Perumahan Rakyat

f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan.

g. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) Nomor 55 / Hk-010/ B5/ 2010 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2008

tentang tentang Standar Pelayanan minimal Bidang

Pendidikan Dasar.

i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun

PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Ketenaga-Kerjaan Umum dan Tata Ruang.

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

Per/Men/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Ketenagakerjaan.

k. Peraturan Menteri Komonikasi dan Informatika Nomor.

22/Perim.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika.

l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan / OT.

140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

ketahanan Pangan

m. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.106/HK/501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesenian.

n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011

tentang Standar Pelayanan Minimal Perhubungan.

o. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 14

Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Penanaman Modal.

Tabel II.1

Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

1 2 3

1 Meningkatnya Implementasi Tata

Kelola Pemerintahan Yang Islami,

Bersih, Dan Berwibawa Yang

Didukung Terobosan Kinerja Secara

Terpadu, Akuntabel Dan Integritas.

1 Meningkatnya kualitas pengelolaan

kegiatan internal SKPK/unit kerja

yang terkait dengan administrasi,

SDM, dan sarana dan prasarana

2 Opini WTP atas laporan keuangan

3 Pengesahan APBK Bireuen tepat

waktu

4 Persentase Rancangan Qanun

diusulkan Eksekutif dengan qanun

yang disahkan

5 Terlaksananya Diklat bagi Pejabat

Struktural

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3

6 Hasil audit dan pengawasan yang

ditindaklanjuti

2 Meningkatnya Kapasitas Keuangan

Daerah Dalam Menunjang

Pembangunan Daerah Dan

Mendukung Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dalam struktur APBK terus

meningkat

2 Komposisi belanja langsung yang terus

meningkat dalam struktur APBK

3 Penyampaian Laporan

pertanggungjawaban APBK tepat

waktu

3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik yang Didukung Manajemen

Pelayanan yang Profesional, SDM

Aparatur Berintegritas, dan

Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

terhadap pelayanan pemerintah yang

terus meningkat

2 Pengurusan perizinan yang cepat,

tepat, dan transparan

3 Pelayanan administrasi

kependudukan yang baik

4 Meningkatnya Kualitas

Perencanaan Pembangunan yang

Inovatif, Integratif dan Partisipasif

1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanan

Pembangunan (Musrenbang) di

Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

yang Partisipatif dan Tepat Waktu

2 Konsistensi Program Pembangunan

RPKP Mengacu RPJM

3 Pengesahan Qanun Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Bireuen pada tahun 2013

4 Tersedianya data Statistik dan

Informasi Pembangunan yang Akurat

dan Tepat Waktu

5 Pengesahan Qanun Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR) Kawasan

Perkotaan Bireuen pada tahun 2014

dan Kawasan Perkotaan Kecamatan

sampai dengan tahun 2017

5 Meningkatnya Implementasi Nilai-

Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan

Pemerintahan dan Kehidupan

Masyarakat

1 Berkurangnya kasus-kasus

pelanggaran Syariat Islam

2 Terlaksananya muzakharah ulama

yang berkontribusi positif terhadap

penerapan Dinul Islam

PEMERINTAH

KABUPATEN BIREUEN


1 2 3

6 Terwujudnya Zona Pendidikan Kota

Santri di Wilayah Barat

(Samalanga) dan Kota Pelajar di

Wilayah Timur

(Matangglumpangdua)

1 Adanya Peraturan Penetapan Zona

Pendidikan Kota Santri di Wilayah

Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di

Wilayah Timur (Matangglumpangdua)

7 Meningkatnya Akses dan

Pemerataan Pelayanan Pendidikan

yang Terpadu dan Berkualitas

1 Angka Melek Huruf (persen)

2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

(tahun)

3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

a. SD/Sederajat (%)

b. SMP/Sederajat (%)

c. SMA/Sederajat (%)

4 Angka Partisipasi Murni (APM)

a. SD/Sederajat (%)

b. SMP/Sederajat (%)

c. SMA/Sederajat (%)

8 Meningkatnya Mutu dan

Manajemen Pendidikan, Formal

maupun Informal

1 Rasio Guru Murid

a. SD/MI

b. SMP/MTs

c. SMA/MA

2 Persentase Guru yang memenuhi

Kualifikasi S1/D-IV pada jenjang

SMA/Sederajat

3 Terlaksananya Kegiatan yang

Mendukung Revitalisasi Kelembagaan

Dayah

9 Meningkatnya Akses Masyarakat

terhadap Pelayanan Kesehatan yang

berkualitas

1 Meningkatnya Angka Harapan Hidup

2 Menurunnya Angka Kematian Ibu

Date post:	22-Mar-2020
Category:	Documents
Author:	others
View:	10 times
Download:	0 times

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)bireuenkab.go.id/unduh/lkip/1469767970LKIP.pdf ·...

Documents

2018 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …...LKIP DLH Kota Cimahi 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan untuk mengukur kemampuan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP .... Dokumen...Sipil melaksanakan Good Governance, karena LKIP merupakan dasar dalam mengukur Kinerja Instansi Pemerintah secara transparansi,

lkip laporan kinerja instansi pemerintah 2014 rumah sakit khusus ...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SATKER …ntb.polri.go.id/itwasda/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/draf... · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SATKER ITWASDA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2015... · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2015 Jalan Brigjen.H.Hasan Basri No.22 Rantau PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN . i DAFTAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP)dinkes.tangerangselatankota.go.id/uploads/lkip/4.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ... pelayanan kesehatan dasar di puskesmas yaitu

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan ... · Bandung dalam bentuk “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) Tahun 2018”. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DIREKTORAT ...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2020. 9. 2. · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2019 Pengantar Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN … · 2018. 9. 27. · dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan ... · Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari salah satu tugas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN ...

RINGKASAN EKSEKUTIF - bandungkab.go.id · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 ii RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)kotabogor.go.id/uploads/images/DPPKB/LKIP/6. LKIP 2017 DPPKB.pdf · DAFTAR ISI Halaman RINGKASAN EKSEKUTIF ... (Lembaran Negara Republik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) ta. 2017 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pekerjaan umum alamat jalan tingang menteng