Home > Documents > LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)bireuenkab.go.id/unduh/lkip/1469767970LKIP.pdf ·...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)bireuenkab.go.id/unduh/lkip/1469767970LKIP.pdf ·...

Date post: 22-Mar-2020
Category:
Author: others
View: 10 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 154 /154
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015
Transcript
  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016

    LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

    (LKIP) KABUPATEN BIREUEN

    TAHUN 2015

  • i

    KATA PENGANTAR

    uji syukur kita ucapkan kehadirat

    Allah S.W.T yang telah melimpahkan

    berkah dan rahmat-Nya kepada kita

    semua, sehingga tugas penyusunan Laporan

    Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

    Kabupaten Bireuen Tahun 2015 dapat kami

    selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja

    Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen

    disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014

    tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

    Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

    dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

    Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

    Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya

    kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah

    dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen selama tahun 2015, sebagai

    konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi

    yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen pada tahun

    ke tiga periode pemerintahan Tahun 2012 - 2017 memuat informasi tentang

    penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan

    kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi Pemerintah

    Kabupaten Bireuen yaitu ”Kabupaten Bireuen Yang Bermartabat Dan

    Mandiri Berlandaskan UUPA” untuk pencapaian sasaran strategis

    sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2017.

    Hal ini sebagai perwujudan komitmen dan tekad yang kuat untuk

    melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa

    P

  • ii

    output maupun outcome dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

    efektif, efisien dan akuntabel.

    Sejalan dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas dan capaian

    kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen

    Tahun 2015 memberikan informasi tentang capaian kinerja kegiatan dan

    sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dan sejalan dengan RPJM

    Kabupaten Bireuen Tahun 2012 -2017.

    Secara umum capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat

    dikatakan “berhasil”, walaupun terdapat beberapa indikator/sasaran yang

    masih perlu mendapat perhatian guna meningkatkan kinerja di masa

    mendatang. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

    pembangunan Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari kerjasama dan

    kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat

    pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam

    implementasi serta pengawasannya.

    Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang

    telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam

    penyusunan LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015.

    Bireuen, Maret 2016

    BUPATI BIREUEN,

    H. RUSLAN M. DAUD

  • iii

    I K H T I S A R E K S E K U T I F

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten

    Bireuen Tahun 2015 adalah LKIP tahun ke tiga dari Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017

    dimana pada tahun 2015 ini RPJMD tersebut akan dievaluasi berdasarkan

    Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

    Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

    Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah.

    Tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif

    dan akuntabel merupakan isu aktual mendapat respon positif dari

    Pemerintah Kabupaten Bireuen. Tuntutan ini akibat dari meningkatnya

    kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang

    dipicu oleh meningkatnya sumber daya manusia, serta semakin mandirinya

    media masa yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan

    komunikasi yang menembus sekat-sekat ruang dan waktu termasuk

    pemerintahan.

    Dalam rangka meningkatkan akses informasi, cakupan dan kualitas

    pelayanan publik, masyarakat menuntut visi, misi dan program kerja Bupati

    dan Wakil Bupati Bireuen yang telah dituangkan dalam Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen sebagaimana

    amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional yang kongkrit dan aplikatif dari

    pemerintah sebagai acuan penilaian kinerja. Selanjutnya pada setiap awal

    tahun anggaran, pemerintah juga dituntut untuk menyiapkan Rencana Kerja

    Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) untuk SKPK yang

    kemudian pada akhir tahun diharuskan mempertanggung jawabkan

    pelaksanaan rencana kerjanya.

    Sejalan dengan itu telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998

    tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

  • iv

    Nepotisme diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999

    serta Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

    Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

    Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

    Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

    Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bireuen

    diwajibkan menyiapkan semua dokumen yang berkaitan akuntabilitas

    kinerja dan LKIP ini merupakan salah satu dokumen pertanggung jawaban

    Akuntabilitas kinerja mulai dari visi sampai dengan capaian target kinerja

    kegiatan.

    “KABUPATEN BIREUEN YANG BERMARTABAT DAN

    MANDIRI BERLANDASKAN UUPA”, adalah visi dari Pemerintah

    Kabupaten Bireuen kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) misi yang telah

    ditetapkan, yaitu :

    1. Mewujudkan Pemerintahan yang Islami, Berbudaya, Bersih, dan

    Berwibawa (good and clean governance).

    2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

    3. Memberdayakan ekonomi berdayasaing secara berkelanjutan berbasis

    sumber daya lokal.

    4. Mewujudkan persatuan dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan

    UUPA.

    Penjabaran/implimentasi misi tersebut di atas di arahkan pada

    pencapaian tujuan lima tahunan. Sesuai dengan data pengukuran kinerja,

    pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2015

    dapat diklasifikasikan bahwa, dari 19 (sembilan belas) sasaran dan 51

    indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) sasaran rata-

    rata melebihi target dengan pencapaian melebihi 100,00% dikategorikan

    sangat berhasil, 5 (lima) sasaran rata-rata sesuai dengan target yaitu

    100,00% dan dikategorikan sangat berhasil, 3 (tiga) sasaran rata-rata

    mendekati dengan target berkisar 88,88% sampai dengan 94,55% dan

    dikategorikan sangat berhasil, 1 (satu) sasaran rata-rata mendekati target

  • v

    sebesar 83,66% yaitu sasaran ke 15 dan dikategorikan berhasil, 1 (satu)

    sasaran rata-rata tidak mendekati target sebesar 56,67% yaitu sasaran ke 5

    (lima) dan dikategorikan cukup berhasil.

    Terdapat 2 (dua) sasaran yang sulit diukur yaitu sasaran ke 16 (enam

    belas) dan sasaran ke 18 (delapan belas), dikarenakan target yang ditetapkan

    besar akan tetapi tidak ada realisasinya sama sekali akan tetapi dapat

    diinterpretasikan dengan sangat berhasil.

    Pada Tahun Anggaran 2015, untuk pencapaian kinerja 19

    (sembilan belas) sasaran strategis dan 51 (lima puluh satu) indikator

    kinerja pada RPJM Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada Badan,

    Dinas dan Kantor serta Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten

    Bireuen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

    Bireuen sebesar Rp 1.741.136.818.350,01 dengan realisasi serapan anggaran

    sebesar Rp 1.607.648.395.634,41 atau kemampuan tingkat serapan dana

    mencapai 92,33% (data sebelum dilakukan audit oleh BPK).

    Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LKIP Pemerintah

    Kabupaten Bireuen Tahun 2015 ini merupakan upaya untuk

    mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kinerjanya, dengan harapan

    dapat dipergunakan sebagai salah satu media informasi Kinerja Pemerintah

    Kabupaten Bireuen.

    Bireuen, Maret 2016

    SEKRETARIS DAERAH,

    Ir. ZULKIFLI, Sp

    Pembina Utama Madya

    Nip. 196102151992031002

  • vi

    DDAAFFTTAARR IISSII

    KATA PENGANTAR .................................................................................... i

    IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................. iii

    DAFTAR ISI .................................................................................................. vi

    DAFTAR TABEL ........................................................................................... viii

    BAB I : PENDAHULUAN ................................................................... 1

    A. Latar Belakang……………………………………………… .. 1

    B. Gambaran Umum………………………………….............. .. 6

    C. Perekonomian…………………… ........................................ 17

    D. Sumber Daya Manusia dan Aparatur ............................... 23

    E. Isu – Isu Strategis.……………………………………… ........ 29

    F. Permasalahan Utama (strategic issued) Organisasi. ....... 31

    BAB II : PERENCANAAN KINERJA……… .................................... 33

    A. Rencana Strategis…...……………. ..................................... 33

    B. Indikator Kinerja Utama (IKU)…………………………….. 39

    C. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator

    Kinerja dalam RPJM Kabupaten Bireuen 2012 - 2017 .... 46

    BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ............................................. 64

    A. Pengukuran Kinerja ........................................................... 66

    B. Capaian Indikator Kinerja…………………………………. . 69

    1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator

    Kinerja Tahun 2015 ………………. ............................... 69

    2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator

    Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan

    Tahun 2015 ……..……… ............................................... 73

    3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2015

    dengan Target Akhir Rencana Jangka Menengah

    Kabupaten Tahun 2012-2017 ....................................... 77

  • vii

    4. Evaluasi dan Analisa Penyebab Keberhasilan/

    Kegagalan Capaian Kinerja ......................................... 80

    A. Realisasi Anggaran ………………… .................................. 132

    BAB IV : PENUTUP …..………….………………………………………… 141

    LAMPIRAN

  • viii

    DAFTAR TABEL

    1. Tabel I.1 ........................................................................................... 15

    2. Tabel I.2 ........................................................................................... 16

    3. Tabel I.3 ........................................................................................... 18

    4. Tabel I.4 ........................................................................................... 20

    5. Tabel I.5 ........................................................................................... 21

    6. Tabel I.6 ........................................................................................... 23

    7. Tabel II.1 .......................................................................................... 41

    8. Tabel II.2 .......................................................................................... 47

    9. Tabel II.3 .......................................................................................... 49

    10. Tabel II.4 .......................................................................................... 50

    11. Tabel II.5 .......................................................................................... 51

    12. Tabel II.6 .......................................................................................... 53

    13. Tabel II.7 .......................................................................................... 58

    14. Tabel II.8 .......................................................................................... 59

    15. Tabel III.1......................................................................................... 67

    16. Tabel III.2......................................................................................... 69

    17. Tabel III.3......................................................................................... 73

    18. Tabel III.4......................................................................................... 77

    19. Tabel III.4.1 ...................................................................................... 80

    20. Tabel III.4.2 ...................................................................................... 87

    21. Tabel III.4.3 ...................................................................................... 88

    22. Tabel III.4.4 ...................................................................................... 91

    23. Tabel III.4.5 ...................................................................................... 94

    24. Tabel III.4.6 ...................................................................................... 96

    25. Tabel III.4.7 ...................................................................................... 99

    26. Tabel III.4.8 ...................................................................................... 107

    27. Tabel III.4.9 ...................................................................................... 108

    28. Tabel III.4.9.1 ................................................................................... 111

    29. Tabel III.4.10 .................................................................................... 112

  • ix

    30. Tabel III.4.11 .................................................................................... 115

    31. Tabel III.4.12 .................................................................................... 120

    32. Tabel III.4.13 .................................................................................... 122

    33. Tabel III.4.14 .................................................................................... 124

    34. Tabel III.4.15 .................................................................................... 126

    35. Tabel III.4.16 .................................................................................... 127

    36. Tabel III.4.17 .................................................................................... 128

    37. Tabel III.4.18 .................................................................................... 128

    38. Tabel III.4.19 .................................................................................... 129

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. LATAR BELAKANG

    Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

    demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan

    pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses

    penyelenggaraan pemerintahan yang baik.Upaya ini juga selaras dengan

    tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan

    yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam

    pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja

    pemerintah daerah.

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen

    disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

    tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

    Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

    Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

    Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara

    Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

    Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

    Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

    di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan

    akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja

    Pemerintah Kabupaten Bireuen .

    Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai

    melakukan proses penyusunan LKIP untuk mengukur pencapaian target

    kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

    pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 2

    membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi

    pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen.

    LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-

    jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis

    instansi. Dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29

    Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

    disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan

    dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden

    dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara

    Pendayagunaan Aparatur Negara, Gubernur/Kepala Pemerintahan

    Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan

    Pembangunan (BPKP).

    1. Dasar Hukum Penyusunan LKIP

    LKIP Kabupaten Bireuen sebagai salah satu bentuk

    pertanggung-jawaban kinerja tahunan yang telah disusun dalam

    Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja dipakai

    sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun

    kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. LKIP

    Kabupaten Bireuen Tahun 2015 disusun berdasarkan beberapa

    landasan sebagai berikut :

    1. Landasan Idiil yaitu Pancasila

    2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945

    3. Landasan Operasional:

    a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang

    Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten

    Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

    Undang Nomor 8 Tahun 2000;

    b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang

    Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

    Kolusi dan Nepotisme;

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 3

    c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

    Negara;

    d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

    Perbendaharaan Negara;

    e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

    Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

    f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

    kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun

    2008;

    g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

    Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

    Pemerintah Daerah;

    h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Daerah;

    i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

    Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan

    minimal;

    j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

    Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

    k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

    Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

    Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

    l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

    Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

    m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

    2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

    n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

    2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 4

    Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

    Kinerja Instansi Pemerintah.

    2. Maksud Dan Tujuan

    Adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan

    fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi,

    politik, dan budaya, diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada

    pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai–nilai

    akuntabilitas menuju pemerintah yang bersih, berwibawa, dan

    akuntabel.

    Atas dasar ini, Pemerintah Kabupaten Bireuen pada setiap

    akhir periode menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan,

    capaian kinerja dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

    (LKIP) yang dikomunikasikan kepada para stakeholders dan pada

    hakekatnya adalah merupakan ”Pertanggungjawaban Publik”.

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selain memiliki

    fungsi sebagai penyediaan informasi untuk mengambil keputusan

    pihak–pihak terkait, juga sebagai umpan balik dan sebagai sarana

    perbaikan manajemen kepemerintahan serta sebagai media

    pertangungjawaban kepada lembaga legislatif dan publik. Fungsi

    tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan

    dan penyampaian LKIP Kabupaten Bireuen.

    Maksud penyusunan dan penyampaian LKIP pemerintah

    Kabupaten Bireuen Tahun 2015 adalah sebagai bentuk

    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah

    daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai

    tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi

    alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit

    organisasi.

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 5

    Tujuan penyusunan LKIP sebagai salah satu alat untuk

    mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja

    Pemerintah Kabupaten Bireuen. Identifikasi keberhasilan,

    permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber

    untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan

    kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai

    proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

    perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan

    kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

    3. Sistematika Penyajian

    Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

    ini mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten

    Bireuen selama Tahun 2015. Pengukuran capaian kinerja

    (performance results) tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan

    Perjanjian Kinerja tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan

    tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap

    penetapan kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya

    sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di

    masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun

    2015 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

    Sistematika penyajian LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015

    adalah sebagai berikut:

    BAB I : PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    B. Gambaran Umum Kabupaten Bireuen

    C. Perekonomian

    D. Sumber Daya Manusia dan Aparatur

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 6

    E. Isu – Isu Strategis

    F. Permasalaha Utama

    BAB II : PERENCANAAN KINERJA

    A. Rencana Strategis

    B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

    C. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja

    dalam RPJM Kabupaten Bireuen 2012-2017

    BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

    A. Pengukuran Kinerja

    B. Capaian Indikator Kinerja Utama

    C. Realisasi Anggaran

    BAB IV : PENUTUP

    LAMPIRAN

    B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BIREUEN

    1. Sejarah Pemerintah Kabupaten Bireuen

    Kabupaten Bireuen dalam catatan sejarah dikenal sebagai

    daerah Jeumpa. Dahulu Jeumpa merupakan sebuah kerajaan kecil di

    Aceh. Menurut Ibrahim Abduh dalam Ikhtisar Radja Jeumpa,

    Kerajaan Jeumpa terletak di Desa Blang Seupeung, Kecamatan

    Jeumpa, Kabupaten Bireuen.

    Kerajaan-kerjaan kecil di Aceh tempo dulu termasuk Jeumpa

    mengalami pasang surut. Apalagi setelah kehadiran Portugis ke

    Malaka pada tahun 1511 M yang disusul dengan kedatangan

    Belanda. Secara de fakto Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904,

    yaitu ketika Belanda dapat menduduki Benteng Kuta Glee di Batee

    Iliek, di bagian barat Kabupaten Bireuen.

    Kemudian dengan Surat Keputusan Vander Guevernement

    General Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Aceh dibagi

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 7

    menjadi enam Afdeeling (Kabupaten) yang dipimpin oleh seorang

    Asisten Residen. Salah satunya adalah Afdeeling Noord Kust van

    Aceh (Kabupaten Aceh Utara) yang dibagi dalam tiga Onder

    Afdeeling (kewedanan).Kewedanan dikepalai oleh seorang

    Countroleur (wedana) yaitu: Onder Afdeeling Bireuen (kini

    Kabupaten Bireuen), Onder Afdeeling Lhokseumawe (Kini Kota

    Lhokseumawe) dan Onder Afdeeling Lhoksukon (Sekarang jadi Ibu

    Kota Aceh Utara). Selain Onder Afdeeling tersebut, terdapat juga

    beberapa daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang dapat memerintah

    sendiri terhadap daerah dan rakyatnya, yaitu Ulee Balang

    Keureutoe, Geureugok, Jeumpa dan Peusangan yang diketuai oleh

    Ampon Chik.

    Pada masa pendudukan Jepang istilah Afdeeling diganti

    dengan Bun, Onder Afdeeling diganti dengan Gun, Zelf Bestuur

    disebut Sun. Sedangkan mukim disebut Kun dan gampong disebut

    Kumi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh Utara

    disebut Luhak, yang dikepalai oleh Kepala Luhak sampai tahun

    1949.

    Kemudian, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia

    melalui Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949,

    dibentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan

    beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian

    Sumatera Timur, Aceh dan Sumatera Utara tergabung didalamnya

    dalam Provinsi Sumatera Utara. Kemudian melalui Undang-Undang

    Darurat nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom

    setingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, maka dibentuklah

    Daerah Tingkat II Aceh Utara.

    Keberadaan Aceh dibawah Provinsi Sumatera Utara

    menimbulkan rasa tidak puas masyarakat Aceh. Para tokoh Aceh

    menuntut agar Aceh berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi. Hal ini

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 8

    juga yang kemudian memicu terjadinya pergolakan Darul

    Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953.

    Pergolakan ini baru padam setelah keluarnya Keputusan

    Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/ Missi/ 1957 tentang

    pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Aceh Utara

    sebagai salah satu daerah Tingkat dua, Bireuen masuk dalam

    wilayah Kabupaten Aceh Utara. Baru pada tahun 1999 Bireuen

    menjadi Kabupaten tersendiri setelah lepas dari Aceh Utara selaku

    Kabupaten Induk, pada tanggal 12 Oktober 1999, melalui Undang

    Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten

    Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan

    Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000.

    Beragam kisah heroik terekam

    dalam catatan sejarah, dan

    pada benteng pertahanan di

    Batee Iliek menjadikan daerah

    terakhir yang diserang oleh

    pasukan Belanda yang

    menyisakan kisah kepahlawan

    pejuang Aceh dalam

    menghadapi serangan Belanda.

    Beragam kisah heroik terekam dalam catatan sejarah, dan

    pada benteng pertahanan di Batee Iliek menjadikan daerah terakhir

    yang diserang oleh pasukan Belanda yang menyisakan kisah

    kepahlawan pejuang Aceh dalam menghadapi serangan Belanda.

    Kisah heroik lainnya terekam pada situs sejarah makam syahid

    lapan di Kecamatan Simpang Mamplam. Pelintas jalan Medan-

    Banda Aceh, sering menyinggahi tempat ini untuk ziarah. Di

    kuburan itu, delapan syuhada dikuburkan. Mereka wafat pada tahun

    1902 saat melawan pasukan Marsose, Belanda.

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 9

    Menurut penuturan sejarah, delapan syuhada tersebut

    berhasil menewaskan pasukan Marsose yang berjumlah 24 orang

    namun ketika mereka mengumpulkan senjata dari tentara Belanda

    yang tewas itu, mereka diserang oleh pasukan Belanda lainnya yang

    datang dari arah Jeunieb yang menewaskan delapan pejuang aceh

    tersebut, kedelapan pejuang yang syahid adalah : Tgk Panglima

    Prang Rayeuk Djurong Bindje, Tgk Muda Lem Mamplam, Tgk Nyak

    Bale Ishak Blang Mane, Tgk Meureudu Tambue, Tgk Balee Tambue,

    Apa Sjech Lantjok Mamplam, Muhammad Sabi Blang Mane, serta

    Nyak Ben Matang Salem Blang Teumeuleuk. Nama mereka tertera

    pada situs makam yang dikenal sebagai kubu syuhada lapan yang

    terletak di pinggir jalan lintas Banda Aceh - Medan di kawasan

    Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.

    Istana Tun Sri Lanang atau yang

    dikenal dengan nama Rumoh

    Krueng adalah sebuah bangunan

    tempat tinggal Tun Sri Lanang

    tahun 1613-1659. Yang terletak

    di Mukim Kuta Blang Kecamatan

    Samalanga.

    Istana Tun Sri Lanang terbuat dari kayu beratap rumbia yang

    menghadap ke arah selatan dengan denah persegi panjang yang

    berukuran 18 x 12,17 meter.

    Istana ini memilki bentuk atau ciri khas bangunan tradisional

    Aceh : berbentuk rumah panggung, mempunyai atap tampung lima,

    mempunyai dua serambi atau seramoe keue dan seramo likoet yang

    berfungsi seramoe keue (serambi depan) untuk tempat bertamu

    kaum laki-laki dan seramoe likoet atau serambi belakang untuk

    tamu-tamu kaum perempuan. Kemudian pada bagian tengah ada

    kamar tidur dalam bahasa Aceh disebut Juree. Secara umum

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 10

    bangunan atau Istana Tun Sri lanang ini didominasi oleh warna

    putih dengan pemakaian warna hijau sebagai penegasan bentuk

    elemen bangunan.

    2. Kondisi Geografis

    Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari 23

    kabupaten/kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi

    Aceh. Posisi geografis Bireuen sangat strategis dibanding kabupaten

    lain, karena berada di bagian Timur Provinsi Aceh yang

    menghubungkan bagian tengah sampai bagian barat dengan

    berbatasan langsung laut lepas (Selat Malaka). Kabupaten Bireuen

    menjadi hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir perairan lepas

    serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar

    (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan). Nilai

    strategis Kabupaten Bireuen adalah sebagian wilayah selatan

    merupakan perbukitan dan wilayah utara didominasi oleh kawasan

    pesisir pantai.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

    16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang

    Wilayah Kabupaten, Dalam kebijakan penataan ruang nasional

    (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN),

    Kota Juang yang menjadi ibukota Kabupaten Bireuen ditetapkan

    sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp) dan satu pusat permukiman

    lainnya yaitu Kecamatan Peusangan ditetapkan sebagai Pusat

    Kegiatan Lokal (PKL) serta ditetapkan jaringan jalan nasional

    disepanjang sisi pantai timur sebagai Trans Lintas Timur Sumatera.

    Selain jalan sisi Pantai Timur, di Kabupaten Bireuen juga terdapat

    jalur jalan lintas tengah yang menghubungkan Kabupaten Bener

    Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah yang juga telah ditetapkan

    sebagai jalan nasional.

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 11

    Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dalam

    Provinsi Aceh yang letaknya sangat strategis dan dilintasi oleh jalan

    nasional serta diapit oleh beberapa kabupaten dan merupakan pusat

    perdagangan di wilayahnya. Secara geografis, Kabupaten Bireuen

    terletak pada posisi N 4053’20,3” - N 5016’25,8”Lintang Utara (LU)

    dan E 096055’30,1” - E 096019’45,9” Bujur Timur (BT) dengan luas

    wilayahnya 1,796.32 Km2 atau (179.632 Ha) dan berada pada

    ketinggian 0 sampai 2.637 meter Dari Permukaan Laut (DPL). Batas-

    batas administratif Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

    Sebelah Utara : berbatas dengan Selat Malaka;

    Sebelah Timur : berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara;

    Sebelah Selatan : berbatas dengan Kabupaten Bener Meriah,

    Aceh Tengah dan Pidie;

    Sebelah Barat : berbatas dengan Kabupaten Pidie Jaya dan

    Pidie.

    Secara geografis wilayah Kabupaten Bireuen memiliki posisi

    strategis, karena terletak sebagai berikut:

    1. Kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera yang merupakan

    kawasan cepat berkembang di Pulau Sumatera, dibandingkan

    dengan kawasan tengah dan kawasan Pantai Barat Sumatera.

    2. Berdekatan dengan pusat pertumbuhan Kota Lhokseumawe dan

    Medan yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

    Disamping itu, di Kota Medan juga terdapat Pelabuhan dan

    Bandar Udara Internasional.

    3. Berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan

    Zona Ekonomi Eksklusif dan jalur pelayaran perdagangan

    internasional yang padat.

    4. Dilintasi oleh Jalan Trans Sumatera, yang merupakan jalur

    perdagangan yang padat di Pulau Sumatera. Di masa

    mendatang, Jalan Trans Sumatera pada ruas antara Medan

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 12

    sampai Bandar Lampung direncanakan untuk dikembangkan

    sebagai jalan internasional Trans Asia dan Trans Asean.

    Kabupaten Bireuen terletak antara 040 54’ – 050 21’

    Lintang Utara dan 960 20’ – 970 21’ Bujur Timur serta berada pada

    ketinggian 0 – 2637 meter dari permukaan laut (DPL). Topografi

    Kabupaten Bireuen terdiri dari 1 lembah, 53 lereng, dan 555 dataran

    dimana pantai dengan dataran rendah berada di sebelah utara dan

    daerah pegunungan berada di sebelah selatan.

    Kabupaten Bireuen juga dilalui oleh 17 sungai, yaitu Krueng

    Samalanga, Krueng Inong, Krueng Agam, Krueng Pandrah, Krueng

    Jeunib, Krueng Suyoh, Krueng Nalan, Krueng Peudada, Krueng

    Uneun, Krueng Wie, Krueng Bugeng, Krueng Simpo, Krueng Meuh,

    Krueng Gunci, Krueng Pineueng, Krueng Mane, Krueng Peusangan

    yang seluruhnya bermuara ke Selat Malaka.

    Peta Pemerintah Kabupaten Bireuen

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 13

    3. Luas Wilayah

    Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1,796.32 Km2 atau

    (179.632 Ha), terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75

    Mukim dan 609 Gampong (desa). Kecamatan Peudada mempunyai

    wilayah terbesar yaitu 312,84 Km2, sementara kecamatan Kota

    Juang dengan wilayah paling kecil yaitu 16,91 Km2. Jumlah

    Gampong (desa) yang terbanyak terdapat di Kecamatan Peusangan

    dengan jumlah Penduduk 51.312, dan Jumlah Gampong (desa) yang

    kecil terdapat di Kecamatan Kota Juang dengan jumlah Penduduk

    47.125 jiwa.

    Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan

    sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bireuen.

    Klasifikasi penggunaan lahan terdiri dari pekarangan, sawah

    dengan luas nya. 22.601,00 Ha atau 11,89 persen, Tegal/Kebun

    49.403,00 Ha atau 25,99 persen, ladang/Huma 21.402,00 Ha atau

    11,26 persen, perkebunan 20.263,00 Ha atau 10,66 persen, hutan

    rakyat 9.517,00 Ha atau 5,01 persen, padang rumput 7.868,00 Ha

    atau 4,1 persen, lain-lain 18.678,00 Ha atau 9,82 persen, Lahan

    Bukan Pertanian 40.389,00 Ha atau 21,24 persen.

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 14

    Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen

    4. Demografi

    a. Jumlah Penduduk

    Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2015

    sebanyak 423.397 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 207.664

    jiwa dan perempuan perempuan sebanyak 215.733 jiwa.

    -

    5,000.00

    10,000.00

    15,000.00

    20,000.00

    25,000.00

    30,000.00

    35,000.00

    40,000.00

    45,000.00

    50,000.00

    22,6

    01.0

    0

    49,4

    03.0

    0

    21,4

    02.0

    0

    20,2

    63.0

    0

    9,5

    17.0

    0

    7,8

    68.0

    0

    18,6

    78.0

    0

    40,3

    89.0

    0

    Penggunaan Lahan

    Ha

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 15

    Tabel I.1

    Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

    Tahun 2015

    No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

    1 Samalanga 15.210 15.210 30.476

    2 SimpangMamplam 14.042 14.042 27.881

    3 Pandrah 3.933 3.933 7.974

    4 Jeunieb 12.894 12.894 25.867

    5 Peulimbang 5.390 5.390 11.225

    6 Peudada 12.697 12.697 26.045

    7 Jeumpa 15.974 15.974 32.158

    8 Kota Juang 18.169 18.169 36.086

    9 Juli 23.466 23.466 47.125

    10 Kuala 8.317 8.317 17.411

    11 Jangka 12.877 12.877 26.639

    12 Peusangan 24.713 24.713 51.312

    13 Peusangan Selatan 6.921 6.921 14.286

    14 Peusangan Siblah

    Krueng 5.623 5.623 11.622

    15 Kuta Blang 7.085 7.085 14.676

    16 Gandapura 10.185 10.185 21.420

    17 Makmur 10.168 10.168 21.194

    Jumlah 207.664 215.733 423.397

    Sumber data Buku Bireuen Dalam Angka Tahun 2015.

    Kepadatan penduduk dapat dilihat dari ‘beberapa sudut

    pandang giografis, kepadatan penduduk agraris, penduduk pada

    suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan

    penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan

    tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Penyebaran

    penduduk Kabupaten Bireuen tidak merata. Wilayah yang

    mempunyai kepadatan penduduk geografis rata-rata tertinggi

    terletak pada Kecamatan Peusangan dengan jumlah penduduk

    51,312 jiwa, Kecamatan Kota Juang 47,125 jiwa dan Kecamatan

    Jeumpa 36,086 jiwa, sedangkan rata-rata terendah terletak

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 16

    pada Kecamatan Pandrah 7,974 jiwa, Kecamatan Peulimbang

    11,225 jiwa dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 11,622

    jiwa.

    Tabel I.2

    Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan

    Per Km2 tahun 2015

    No Kecamatan Luas Wilayah

    (Km2)

    Jumlah

    Penduduk

    Kepadatan Per

    Km2

    1 Samalanga 156,22 30.476 195

    2 SimpangMamplam 218,49 27.881 128

    3 Pandrah 89,33 7.974 89

    4 Jeunieb 114,52 25.867 226

    5 Peulimbang 64,15 11.225 175

    6 Peudada 391,33 26.045 67

    7 Jeumpa 212,08 32.158 152

    8 Kota Juang 69,42 36.086 520

    9 Juli 31,56 47.125 1.493

    10 Kuala 23,72 17.411 734

    11 Jangka 81,18 26.639 328

    12 Peusangan 122,48 51.312 419

    13 Peusangan Selatan 106,33 14.286 134

    14 Peusangan Siblah Krueng 76,62 11.622 152

    15 Kuta Blang 66,53 14.676 221

    16 Gandapura 36,15 21.420 593

    17 Makmur 41,10 21.194 516

    Sumber data Buku Bireuen Dalam Angka 2015

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 17

    C. PEREKONOMIAN

    1. Potensi Unggulan Daerah.

    a. Sektor Pertanian dan Tanaman Pangan

    Peningkatan kesejahteraan

    masyarakat akan mempengaruhi

    perkembangan dan pergeseran

    pola hidup dan budaya

    masyarakat, juga diikuti dengan

    pergeseran konsumsi kebutuhan

    pokok termasuk pola makan dan

    konsumsi bahan makanannya,

    di Kabupaten Bireuen aktivitas pertanian dan perkebunan

    berpotensi didorong sebagai sektor strategis yang mendukung

    pengembangan wilayah terutama jika dikaitkan dengan

    pengembangan perekonomian masyarakat Kegiatan pertanian

    dan perkebunan yang dapat dikembangkan terdiri atas

    kegiatan penanaman padi, kedelai, tanamam jagung, tanaman

    kacang tanah, kacang hijau tanaman hortikultura, Pertanian

    dan perkebunan merupakan sektor utama di Kabupaten

    Bireuen, sebesar 78,76 persen wilayah kabupaten bireuen

    digunakan sebagai lahan pertanian. Dari 149.732 Hektar

    sebesar 15.09 persen merupakan lahan pertanian sawah.

    Sementara itu sebesar 38,86 persen lahan pertanian bukan

    sawah digunakan sebagai lahan tegal.

    Lahan Sawah di kabupaten Bireuen sebesar 70,05 persen

    merupakan lahan sawah irigasi, dengan luas sawah irigasi

    terbesar berada di kecamatan Peusangan 1.752 Ha dan

    Kecamatan Simpang Mamplam 1.690 Ha. Semua sawah irigasi

    di kabupaten ini ditanami dua kali dalam setahun. Jika

    dibandingkan dengan tahun 2013, produksi padi kabupaten

    bireuen mengalami penurunan sebesar 11,22 persen dengan

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 18

    produksi padi terbesar berada di kecamatan Peusangan 29.460

    ton dan kecamatan Jangka 18.587 ton.

    Selain padi, Kabupaten Bireuen juga memiliki

    produktivitas tanaman kedelai yang cukup tinggi. Dua

    Kecamatan dengan Produktivitas Penanaman Kedelai Tertinggi

    berada di Kecamatan Peusangan (17,41 Kw/Ha) dan Kecamatan

    Simpang Mamplam (16,80 Kw/Ha). Berdasarkan Total Produksi

    Kedelai Kabupaten Bireuen pada tahun 2014 mengalami

    penurunan sebesar 15,94 persen.

    Tabel I.3

    Luas Lahan Pertanian Dan Bukan Pertanian

    Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2014

    No Kecamatan Luas Kecamatan Luas Lahan

    Pertanian

    Luas Lahan

    Bukan

    Pertanaian

    1 Samalanga 156,22 117,85 38,37

    2 Sp. Mamplam 218,49 93,42 125,07

    3 Pandrah 89,33 83,26 6,07

    4 Jeunieb 114,52 103,68 10,84

    5 Peulimbang 64,15 52,92 11,23

    6 Peudada 391,33 382,96 8,37

    7 Juli 212,08 161,75 50,33

    8 Jeumpa 69,42 50,97 18,45

    9 Kota Juang 31,56 15,53 16,03

    10 Kuala 23,72 18,15 5,57

    11 Jangka 81,18 64,95 16,23

    12 Peusangan 122,48 90,30 32,18

    13 Peusangan Selatan 106,33 90,40 15,93

    14 Peusangan Siblah

    Krueng 76,62 58,48 18,14

    15 Makmur 66,53 51,64 14,89

    16 Gandapura 36,15 26,33 9,82

    17 Kuta Blang 41,1 34,73 6,37

    Jumlah/Total 1.901,21 1.497,32 403,89

    Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 19

    2. Pendapatan Domestik Regional Bruto

    Produk Domestik Regional

    Bruto (PDRB) Kabupaten

    Bireuen, sebagai salah satu

    indikator perekonomian

    Kabupaten, dari tahun ke

    tahun terus mengalami

    fluktuasi, yang tentu

    menggambarkan geliat

    pembangunan ekonomi dan

    kesejahteraan yang juga

    meningkat dari waktu ke

    waktu. Pada Tahun 2011,

    laju Pertumbuhan PDRB bila

    menurut ADHB adalah 11,63 % dengan nilai sebesar Rp. 6,46 Triliun

    dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2012 menjadi 11,51 %

    dengan nilai sebesar Rp. 7,2 Triliun. Untuk tahun 2013, memiliki

    Laju Pertumbuhan 10,82 % dengan nilai sebesar Rp. 7,99 Triliun.

    Sebagai Proyeksi, tahun 2014, PDRB ADHB Kabupaten Bireuen

    memiliki laju pertumbuhan sebesar 11,32 %. dengan nilai sebesar Rp.

    8,9 Triliun. Tahun 2015, PDRB ADHB Kabupaten Bireuen memiliki

    laju pertumbuhan sebesar 11,22 %. dengan nilai sebesar Rp. 9,93

    Triliun

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 20

    Table I.4

    Gambaran progresif kenaikan PDRB (ADHB) Kabupaten Bireuen

    tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

    2011 2012 2013 2014 2015

    1 PERTANIAN 2.428.000.730.000 9,93 2.697.037.070.000 11,08 2.896.122.830.000 7,38 3.170.096.049.718 9,46 3.465.231.991.947 9,31

    2PERTAMBANGAN &

    PENGGALIAN70.371.240.000 6,62 75.807.320.000 7,72 81.493.380.000 7,50 87.426.098.064 7,28 93.983.055.419 7,50

    3 INDUSTRI PENGOLAHAN 79.802.060.000 6,29 81.954.930.000 2,70 89.250.790.000 8,90 94.570.137.084 5,96 100.102.490.103 5,85

    4LISTRIK, GAS & AIR

    BERSIH27.094.640.000 9,73 28.111.770.000 3,75 31.239.450.000 11,13 33.801.084.900 8,20 36.400.388.329 7,69

    5 KONSTRUKSI 586.041.080.000 6,90 624.305.910.000 6,53 697.075.090.000 11,66 755.350.567.524 8,36 822.199.092.750 8,85

    6PERDAGANGAN, HOTEL &

    RESTORAN1.682.481.330.000 11,87 1.845.046.120.000 9,66 2.043.789.950.000 10,77 2.263.906.127.615 10,77 2.499.352.364.887 10,40

    7PENGANGKUTAN DAN

    KOMUNIKASI825.489.450.000 12,06 933.314.120.000 13,06 1.086.966.880.000 16,46 1.237.620.489.568 13,86 1.416.580.412.360 14,46

    8KEUANGAN, REAL ESTAT

    & JS. PRSH.130.873.300.000 13,40 147.742.380.000 12,89 159.917.890.000 8,24 178.324.439.139 11,51 197.726.138.117 10,88

    9 JASA - JASA 632.300.310.000 23,93 773.095.720.000 22,27 900.194.340.000 16,44 1.088.154.918.192 20,88 1.304.262.484.945 19,86

    6.462.454.140.000 11,63 7.206.415.340.000 11,51 7.986.050.600.000 10,82 8.909.249.911.804 11,32 9.935.838.418.856 11,22

    NO LAPANGAN USAHATAHUN PROYEKSI

    JUMLAH

    Kenaikan yang optimis juga dapat dilihat dari PDRB Atas

    Dasar Harga Konstan (ADHK) yang menunjukkan trend kenaikan

    yang positif, dari sebesar Rp 2,77 Triliun pada tahun 2011 menjadi

    Rp 2,93 Triliun pada tahun 2012, Rp 3,07 Triliun pada tahun 2013

    dan Rp 3,23 Triliun proyeksi pada tahun 2014 serta proyeksi PDRB

    ADHK untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 3,42 Triliun. Kenaikan ini

    rata-rata mencapai angka laju pertumbuhan sebesar 5,30% pada

    tahun 2011, 5,59% pada tahun 2012 dan 4,66% pada tahun 2013 dan

    proyeksi untuk tahun 2014 sebesar 5,18% dan proyeksi laju

    pertumbuhan tahun 2015 sebesar 5,14 %. Gambaran tentang

    kenaikan yang progresif PDRB (ADHK) Kabupaten Bireuen tahun

    2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 21

    Tabel I.5

    Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto

    Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

    Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB (ADHK), struktur

    perekonomian Kabupaten Bireuen secara umum kontribusi paling

    besar diberikan oleh sektor jasa - jasa yang mencapai 8,01%

    sepanjang tahun 2011‐ 2014, diikuti oleh sektor pengangkutan dan

    komunikasi sebesar 6,96%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar

    5,73%, sektor perdagangan,hotel dan restoran sekitar 5,12%, sektor

    kontruksi sebesar 5,02%; sektor pertambangan sebesar 4,75%, sektor

    keuangan dan real estate sebesar 4,48%, sektor pertanian sebesar

    4,18% dan sektor industri pengolahan sebesar 2,55%.

    Sektor utama dalam beberapa tahun ke depan masih akan

    menjadi tiang penyangga perekonomian Kabupaten Bireuen, yang

    apabila dilihat dalam konteks pengelompokkan lapangan usahanya,

    maka struktur perekonomian Kabupaten Bireuen didominasi oleh

    2011 2012 2013 2014 2015

    1 PERTANIAN 869.122.160.000 4,50 917.215.810.000 5,53 934.452.470.000 1,88 969.120.656.637 5,34 1.004.493.560.604 3,65

    2PERTAMBANGAN &

    PENGGALIAN44.822.450.000 5,26 46.794.640.000 4,40 48.853.600.000 4,40 51.003.158.400 5,33 532.217.957.790 4,35

    3 INDUSTRI PENGOLAHAN 37.330.060.000 4,25 38.049.530.000 1,93 38.614.150.000 1,48 39.274.451.965 3,40 39.922.480.422 1,65

    4LISTRIK, GAS & AIR

    BERSIH10.425.580.000 8,71 10.759.730.000 3,21 11.381.110.000 5,78 11.892.121.839 6,47 12.421.321.261 4,45

    5 KONSTRUKSI 202.083.130.000 5,43 210.914.160.000 4,37 221.312.230.000 4,93 231.603.248.695 5,77 242.233.837.810 4,59

    6PERDAGANGAN, HOTEL &

    RESTORAN896.537.530.000 4,50 940.879.280.000 4,95 987.665.870.000 4,97 1.036.654.097.152 6,29 1.087.450.147.912 4,90

    7PENGANGKUTAN DAN

    KOMUNIKASI295.564.480.000 7,06 314.916.140.000 6,55 338.579.100.000 7,51 362.381.210.730 6,70 387.711.657.360 6,99

    8KEUANGAN, REAL ESTAT

    & JS. PRSH.43.221.470.000 7,26 45.132.500.000 4,42 45.832.660.000 1,55 47.203.056.534 6,18 48.609.707.619 2,98

    9 JASA - JASA 375.993.290.000 7,49 405.653.400.000 7,89 440.243.760.000 8,53 476.387.772.696 7,97 543.224.977.205 8,17

    2.775.100.150.000 5,30 2.930.315.190.000 5,59 3.066.934.950.000 4,66 3.225.519.774.648 5,18 3.419.289.485.984 5,14

    NO LAPANGAN USAHATAHUN PROYEKSI

    JUMLAH

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 22

    sektor tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran; Transportasi dan

    Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta

    Jasa‐ jasa lainnya) yang mencapai 7,30%, disusul sektor primer yang

    mencapai 5,34% (Pertanian, Pertambangan); dan sisanya adalah

    sektor sekunder yang hanya sebesar 5,20% (Industri Pengolahan,

    Listrik, Gas dan Air Bersih serta Kontruksi). Dalam kurun empat

    tahun terakhir sektor tersier semakin dominan, dimana secara rata-

    rata lebih dari separuh perekonomian Bireuen dibentuk oleh sektor

    tersier, hal ini disebabkan karena faktor semakin menggeliatnya

    perdagangan dengan semakin kondusifnya stabilitas keamanan.

    Sedangkan jika ditinjau dari segi sektoral, maka kontribusi yang

    paling dominan dihasilkan dari sektor perdagangan, hotel dan

    restoran dan sektor pertanian. Sepanjang kurun waktu 2011-2014

    perekonomian Kabupaten Bireuen mengalami pertumbuhan yang

    cukup stabil.

    3. Distabulasi Persentase PDRB

    Kenaikan yang optimis juga dapat dilihat dari PDRB Atas

    Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang menunjukkan trend kenaikan

    yang positif, dari sebesar Rp 6,46 Triliun pada tahun 2011 menjadi

    Rp 7,21 Triliun pada tahun 2012, Rp 7,99 Triliun pada tahun 2013

    dan Rp 8,91 Triliun pada tahun 2014. Kenaikan ini rata-rata

    mencapai angka 11,63% pada tahun 2011, 11,51% pada tahun 2012

    dan 10,82% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebesar 11,32%.

    Gambaran tentang kenaikan yang progresif PDRB (ADHB)

    Kabupaten Bireuen tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut

    ini

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 23

    Tabel I.6

    Distabulasi Persentase Produk Domestik Regional Bruto

    Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

    2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

    1 PERTANIAN 2.428.000.730.000 37,57 2.697.037.070.000 37,43 2.896.122.830.000 36,26 3.170.096.049.718 35,58 3.465.231.991.947 34,88

    2PERTAMBANGAN &

    PENGGALIAN70.371.240.000 1,09 75.807.320.000 1,05 81.493.380.000 1,02 87.426.098.064 0,98 93.983.055.419 0,95

    3 INDUSTRI PENGOLAHAN 79.802.060.000 1,23 81.954.930.000 1,14 89.250.790.000 1,12 94.570.137.084 1,06 100.102.490.103 1,01

    4LISTRIK, GAS & AIR

    BERSIH27.094.640.000 0,42 28.111.770.000 0,39 31.239.450.000 0,39 33.801.084.900 0,38 36.400.388.329 0,37

    5 KONSTRUKSI 586.041.080.000 9,07 624.305.910.000 8,66 697.075.090.000 8,73 755.350.567.524 8,48 822.199.092.750 8,28

    6PERDAGANGAN, HOTEL &

    RESTORAN1.682.481.330.000 26,03 1.845.046.120.000 25,60 2.043.789.950.000 25,59 2.263.906.127.615 25,41 2.499.352.364.887 25,15

    7PENGANGKUTAN DAN

    KOMUNIKASI825.489.450.000 12,77 933.314.120.000 12,95 1.086.966.880.000 13,61 1.237.620.489.568 13,89 1.416.580.412.360 14,26

    8KEUANGAN, REAL ESTAT

    & JS. PRSH.130.873.300.000 2,03 147.742.380.000 2,05 159.917.890.000 2,00 178.324.439.139 2,00 197.726.138.117 1,99

    9 JASA - JASA 632.300.310.000 9,78 773.095.720.000 10,73 900.194.340.000 11,27 1.088.154.918.192 12,21 1.304.262.484.945 13,13

    6.462.454.140.000 100,00 7.206.415.340.000 100,00 7.986.050.600.000 100,00 8.909.249.911.804 100,00 9.935.838.418.856 100,00

    NO LAPANGAN USAHATAHUN PROYEKSI

    JUMLAH

    D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN APARATUR

    Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten

    Bireuen untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

    pelayanan masyarakat pada tahun 2015 sejumlah 10.050 orang yang

    terdiri dari : Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut:

    a. Golongan I : 87 orang, Golongan II : 2.820 orang, Golongan III : 4.144

    orang, Golongan IV : 2.999 orang;

    b. Jabatan Struktural yang terdiri dari Eselon II :32 orang, Eselon III :

    168 orang, Eselon IV : 500 orang, Eselon V : 39 orang;

    Jabatan Fungsional terdiri dari : Jabatan Tenaga Guru : 5.227 orang,

    Tenaga Kesehatan : 2.030 orang dan Tenaga Teknis/Administrasi

    lainnya : 2.793 orang;

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 24

    c. Tingkat Pendidikan terdiri dari SD : 18 orang, SMP : 92 Orang,

    SMA/D1 2.489 orang, D2 : 167 orang, D3 : 1.238 orang, D4 : 69

    orang, S1 : 5.820 orang, S2 : 156 orang, S3 : 1 orang.

    Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat

    Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan berbagai program

    melalui memberikan penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum

    dan fungsional, serta pemberian hukuman dan pembinaan.

    1. Kelembagaan Perangkat Daerah

    Sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

    Pemerintah Kabupaten Bireuen serta upaya mendukung

    peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten telah

    menetapkan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Instansi

    Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam

    bentuk Qanun Kabupaten yang terdiri dari:

    a. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2010 tentang

    Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun

    2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

    Dalam Kabupaten Bireuen;

    b. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2010 tentang

    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam

    Kabupaten Bireuen;

    c. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2010 tentang

    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

    Bencana Daerah Sekretariat Kabupaten Bireuen;

    d. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2012 tentang

    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

    Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

    e. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang

    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada

    Kabupaten Bireuen;

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 25

    f. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2012 tentang

    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan

    Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen

    g. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2012 tentang

    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga

    Keistimewaan Kabupaten Bireuen;

    h. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2014 tentang

    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

    Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten

    Bireuen.

    i. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2015 tentang

    Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun

    2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

    Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;

    Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi

    pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah

    sebagai berikut :

    1. Sekretariat Daerah

    Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah

    Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang

    berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas

    Pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Bupati dalam

    melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

    administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan

    pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

    Sementara itu, untuk melaksanakan tugas pokok

    tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah ini mencakup: (1)

    pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, (2)

    penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan,

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 26

    kemasyarakatan serta organisasi dan tata laksana, (3)

    pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah dalam rangka

    penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, (4) pengelolaan

    sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana

    pemerintahan daerah, dan (5) pengembangan dan pelaksanaan

    pola kerja sama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga, (6)

    pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

    tugas dan fungsinya.

    2. Dinas Daerah

    Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah

    daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di

    bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

    Daerah.

    3. Lembaga Teknis Daerah

    Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang

    dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai

    unsur penunjang yang membantu dalam penyelenggaraan

    pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala

    Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggungjawab

    kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

    4. Pemerintah Kecamatan

    Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah

    yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan

    bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

    Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, 75

    (tujuh lima) Kemukiman dan 609 Gampong/desa.

    Untuk lebih jelas tentang Struktur Organisasi

    Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat dijabarkan sebagai

    berikut :

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 27

    a). Bupati dan Wakil Bupati Bireuen.

    b). Staf Ahli Bupati Bireuen:

    1). Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan

    SDM.

    2). Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kerjasama Antar

    Lembaga.

    3). Staf Ahli Bidang Administrasi Keuangan.

    4). Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

    5). Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum.

    c). Sekretariat Daerah:

    1). Asisten Pemerintahan :

    a. Bagian Pemerintahan Umum.

    b. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong.

    c. Bagian Hukum.

    2). Asisten Ekonomi Pembangunan :

    a. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

    b. Bagian Administrasi Pembangunan.

    c. Bagian Kesejahteran Rakyat dan Keistimewaan

    Aceh.

    3). Asisten Administrasi Umum:

    a. Bagian Umum.

    b. Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

    c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.

    d). Sekretariat DPRK

    1). Bagian Umum.

    2). Bagian Risalah dan Hukum.

    3). Bagian Keuangan.

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 28

    e). Dinas Daerah

    1). Dinas Syariat Islam

    2). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

    3). Dinas Kesehatan

    4). Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

    5). Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan

    Informatika

    6). Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Perumahan

    Rakyat

    7). Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi

    8). Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

    Usaha Kecil Menengah (UKM)

    9). Dinas Pertanian, Peternakan,

    10). Dinas Kelautan dan Perikanan

    11). Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

    12). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

    13). Dinas Kehutanan dan Perkebunan

    14). Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

    15). Dinas Pegelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

    g). Lembaga Teknis Daerah

    1). Inspektorat Kabupaten

    2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    3). Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

    4). Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

    Keluarga Sejahtera

    5). Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

    6). Badan Pembinaan Pendidikan Dayah

    7). Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

    8). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

    9). Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 29

    10). Kantor Perpustakaan dan Arsip

    11). Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen

    12). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

    h). Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten

    Bireuen

    1). Sekretariat MPU

    2). Sekretariat MAA

    3). Sekretariat MPD

    4). Sekretariat BMK

    i). Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

    Pemerintah Kabupaten Bireuen dan seluruh perangkat di

    bawahnya berusaha melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan

    daerah maupun tugas-tugas perbantuan dan tugas dekonsentrasi

    selaku penyelenggara semua urusan pemerintahan yang menjadi

    tanggungjawab Pemerintahan Kabupaten.

    E. ISU – ISU STRATEGIS

    Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

    dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

    signifikan bagi kemajuan Kabupaten Bireuen. Berdasarkan

    permasalahan pembangunan di Kabupaten Bireuen serta

    mempertimbangkan isu-isu dan dinamika secara nasional dan regional,

    Isu-isu strategis yang harus diatasi secara sungguh-sungguh oleh

    pemerintah Kabupaten Bireuen dalam periode 2012-2017 sebagai berikut :

    1. Belum optimalnya implementasi nilai-nilai islam dalam kehidupan

    masyarakat.

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 30

    2. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan

    berwibawa

    3. Masih rendahnya sumber daya manusia yang tercermin dari kualitas

    pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal.

    4. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka

    kemiskinan

    5. Belum memadainya kesediaanya ketersediaan infratruktur dalam

    mendorong percepatan perekonomiaan daerah.

    6. Pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal yang belum optimal

    7. Kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana

    8. Kerentanan keberlanjutan perdamaian

    1. Inovasi Daerah.

    Beberapa hal yang mendasari implementasi inovasi daerah

    Kabupaten Bireuen adalah terjadinya pergeseran perekonomian

    global dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi

    berbasis pengetahuan (knowledge based economy); adanya daya saing

    daerah yang ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan potensi

    daerah melalui inovasi; karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi

    global, dan cenderung membentuk jejaring; posisi tenaga kerja

    dengan upah tinggi, ketrampilan luas dengan berbagai disiplin,

    pembelajaran tanpa kenal waktu, dan pengelolaan SDM kolaboratif;

    serta rendahnya entrepreneurship masyarakat. Fakta-fakta tersebut

    harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bireuen.

    Mengabaikan hal-hal tersebut bisa mengakibatkan tertinggalnya

    Kabupaten Bireuen dalam kompetisi dengan daerah-daerah lainnya.

    Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bireuen

    senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah,

    masyarakat, swasta, dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 31

    mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan

    Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk

    menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan

    kebutuhan diupayakan selalu menjadi mindset semua elemen

    kabupaten, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya

    disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk

    menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar instansi

    pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga

    pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan

    masyarakat di daerah.

    Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah,

    Pemerintah Kabupaten Bireuen senantiasa menjalin kerjasama

    dengan daerah lain, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,

    swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan

    senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bireuen agar

    terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi

    daerah yang saling terkait dan berkelanjutan. Kerjasama yang telah

    dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam rangka sistem

    inovasi daerah.

    F. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued) ORGANISASI

    Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi,

    permasalahan dan berbagai tantangan strategis yang dihadapi Kabupaten

    Bireuen, serta merujuk kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 02

    Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

    Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017, maka perlu diketahui Isu Strategis

    dan permasalahan yang berkembang di tahun 2015 yang sedang dihadapi

    organisasi, yaitu;

    1. Belum maksimalnya pelaksanaan syari’at islam;

    2. Tata kelola pemerintahan yang belum maksimal;

  • PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 32

    3. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal;

    4. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

    5. Disparitas kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;

    6. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;

    7. Masih kurang memadainya infrastruktur.

  • PEMERINTAH

    KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 33

    BAB II

    PERENCANAAN KINERJA

    A. RENCANA STRATEGIS

    Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah merupakan

    langkah awal pencapaian tujuan jangka menengah lima tahunan yang

    pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai

    upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara

    pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,

    penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, yang

    diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan sesuai peraturan

    perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Pemerintahan Daerah

    Kabupaten Bireuen, melalui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun

    2014 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

    (RPJM) Kabupaten Bireuen 2012-2017 sebagai dasar acuan penyusunan

    kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan

    pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

    Pemerintahan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi

    pada 2012-2017.

    1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

    Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan

    masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan

    instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa

    untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bireuen

    ditetapkan visi daerah yaitu :

    “Kabupaten Bireuen yang Bermartabat dan Mandiri

    Berlandaskan UUPA”

  • PEMERINTAH

    KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 34

    Visi tersebut mengandung 3 (tiga) unsur pokok, yaitu;

    bermartabat, mandiri dan berlandaskan UUPA. Masing-masing

    unsur tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut :

    1. Bermartabat dimaksudkan, masyarakat Kabupaten Bireuen

    yang beradab, beretika dalam segala segi kehidupan, memiliki

    harga diri, saling hormat-menghormati, kepedulian sosial yang

    tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat,

    cinta damai, bersatu, taat hukum, dan menolak segala bentuk

    kemungkaran, bermartabat juga mengandung unsur maju,

    integritas, dan sejahtera, yang masing-masing bermakna

    sebagai berikut.

    a. Maju dimaksudkan, masyarakat Kabupaten Bireuen yang

    berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,

    cerdas dan terampil, memiliki wawasan luas kreatif dan

    produktif, serta mampu memberikan kontribusi positif

    dalam mendorong percepatan pembangunan, berikutnya,

    mencermikan pula menurunnya angka kemiskinan dan

    angka pengangguran serta terwujudnya pertumbuhan

    ekonomi daerah berkualitas.

    b. Integritas dimaksudkan, masyarakat Kabupaten Bireuen

    yang menjadi masyarakat yang berkualitas, menguasai

    ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas dan terampil

    memiliki wawasan luas, kreatif dan tekun dan rajin,

    produktif mampu memberikan kontribusi dalam

    pembangunan, makmur dalam kehidupan dan tingginya

    pertumbuhan ekonomi daerah.

    c. Sejahtera dimaksudkan, masyarakat Kabupaten yang

    sehat baik jasmani maupun rohani, hidup layak,

    mencapai kemakmuran maupun memenuhi kebutuhan

    dasar dengan sebaik-baiknya, bebas dari kemiskinan dan

  • PEMERINTAH

    KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 35

    kesengsaraan, bebas dari ketakutan, ancaman dan tindak

    kekerasan, tertib dan aman, baik dalam keluarga maupun

    dilingkungan masyarakat.

    2. Mandiri yang dimaksud adalah masyarakat Kabupaten

    Bireuen mampu mengembangkan potensi diri guna memenuhi

    kebutuhan hidup. Mandiri diartikan pula bahwa Kabupaten

    Bireuen harus sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya

    yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan potensi

    sumber daya dan kekuatan sendiri.

    3. Berlandaskan UUPA dimaksudkan bahwa penyelenggaraan

    pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

    Bireuen sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-

    undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

    sehingga terwujudnya masyarakat Bireuen yang

    bermartabat, mandiri, dan sejahtera dalam bingkai Negara

    Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    2. Misi Pembangunan Daerah

    Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan

    oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah

    ditetapkan. Dengan demikian diharapkan seluruh anggota

    organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan

    mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

    penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan rumusan

    umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

    mewujudkan visi. Untuk merealisasikan dan mewujudkan Visi

    Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen, Kepala Daerah

    Kabupaten Bireuen menetapkan 4 (empat) misi pembangunan

    Kabupaten Bireuen untuk Tahun 2012–2017, sebagai berikut:

  • PEMERINTAH

    KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 36

    1. Mewujudkan Pemerintahan yang Islami, Berbudaya, Bersih,

    dan Berwibawa (good and clean governance).

    2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

    3. Memberdayakan ekonomi berdaya saing secara

    berkelanjutan berbasis sumber daya lokal

    4. Mewujudkan persatuan dan keberlanjutan perdamaian

    berdasarkan UUPA

    3. Tujuan dan Sasaran

    Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

    pernyataan visi dan misi serta yang menggambarkan hasil akhir

    yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

    (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,

    kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

    misi. Sasaran yang dimaksud di sini adalah hasil yang akan dicapai

    secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam

    kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan.

    Penetapan sasaran didasari atas isu-isu strategis, analisis

    lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci

    keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus

    utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan

    sumber daya ke dalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian

    kinerja yang diinginkan. Dalam penetapan sasaran juga dirancang

    dan diidentifikasikan indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran

    tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada priode tahun

    tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan

    targetnya masing-masing. Penetapan indikator sasaran Pemerintah

    Kabupaten Bireuen, baik yang bersifat makro maupun mikro,

    diharapkan dapat memberikan fokus pada penentuan strategi dan

    prioritas dalam menetapkan kebijakan–kebijakan dan program–

  • PEMERINTAH

    KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 37

    program pilihan yang harus dilaksanakan untuk mencapai

    tujuan,visi dan misi Kabupaten Kabupaten Bireuen.

    Adapun sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari

    tujuan secara terukur pada tahun 2015 sebagai ukuran kinerja

    utama Pemerintah Kabupaten Bireuen dan sejalan dengan RPJM

    Kabupaten Bireuen Tahun 2012–2017, dengan uraian sebagai

    berikut:

    a. Misi 1

    Tujuan misi pertama adalah Meningkatnya tata kelola

    pemerintahan yang islami, berbudaya, bersih, dan berwibawa

    dengan sasarannya yaitu :

    Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan

    yang Islami, bersih, dan berwibawa yang didukung

    terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel, dan

    integritas

    Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dalam

    menunjang pembangunan daerah dan mendukung

    penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

    Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung

    manajemen pelayanan yang profesional, SDM aparatur

    berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal

    Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang

    inovatif dan partisipasif,

    Meningkatnya implementasi nilai-nilai Dinul Islam dalam

    tatanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

    b. Misi 2

    Tujuan misi kedua adalah meningkatkan kualitas

    sumber daya manusia secara berkelanjutan, misi ini didukung

    dengan sasarannya yaitu :

  • PEMERINTAH

    KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 38

    Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan

    pendidikan yang terpadu dan berkualitas,

    Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan

    kesehatan yang berkualitas,

    c. Misi 3

    Tujuan misi ketiga adalah Menumbuh kembangkan dan

    menguatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing secara

    berkelanjutan berbasis sumber daya lokal, dengan sasarannya

    yaitu :

    Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 9,45 persen dari

    jumlah penduduk pada akhir tahun 2017.

    Terlaksananya revitalitasi pertanian yang didukung

    pengembangan komuditas unggulan sesuai potensi dan

    karakteritik wilayah,

    Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan

    meningkatnya kesejahteraan nelayan,

    Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta

    meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya

    lokal

    Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung

    aktivitas ekonomi masyarakat,

    Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan

    kebencanaan yang terpadu

    d. Misi 4

    Tujuan misi keempat adalah menguatkan persatuan dan

    keberlanjutan perdamaian berdasarkan UUPA, dengan

    sasarannya adalah:

    Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

    keamanan dan perdamaian;

  • PEMERINTAH

    KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 39

    Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga

    keamanan dan perdamaian;

    Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan;

    Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam

    mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam

    pembangunan daerah.

    B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

    Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bireuen telah

    ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Bireuen dengan Qanun Nomor 2

    Tahun 2014. Tujuan dari pada Indikator Kinerja Utama adalah

    memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

    sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja

    dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

    Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri

    Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

    Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah,

    dan Merujuk Kepada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi Nomor B/365/D.I.PANRB/01/2016 Tanggal 20

    Januari 2015 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

    Instansi Pemerintah tahun 2015.

    Sementara untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) telah

    disempurnakan dan dirumuskan kembali sehingga lebih

    menggambarkan hasil (outcome) dengan mengintegrasikan dan

    mengsingkronkan indikator-indikator yang terdapat pada:

    (1). Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terlampir pada Peraturan

    Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan

    Kinerja Instansi Pemerintah.

  • PEMERINTAH

    KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 40

    (2). Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Standar Pelayanan Minimal

    (SPM) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kementerian teknis

    yang menangani tentang urusan wajib yaitu:

    a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008

    tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

    b. Peraturan Menteri Sosial nomor 80/Huk/2010 tentang Standar

    Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

    c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 tahun 2008

    tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan

    Hidup.

    d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012

    tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

    Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

    Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

    e. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/

    Permen/M/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

    Perumahan Rakyat

    f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

    Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar

    Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan

    dan Anak Korban Kekerasan.

    g. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana

    Nasional (BKKBN) Nomor 55 / Hk-010/ B5/ 2010 tentang

    Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan

    Keluarga Sejahtera.

    h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2008

    tentang tentang Standar Pelayanan minimal Bidang

    Pendidikan Dasar.

    i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun

    PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

    Ketenaga-Kerjaan Umum dan Tata Ruang.

  • PEMERINTAH

    KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 41

    j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

    Per/Men/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

    Ketenagakerjaan.

    k. Peraturan Menteri Komonikasi dan Informatika Nomor.

    22/Perim.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan

    Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika.

    l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan / OT.

    140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

    ketahanan Pangan

    m. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

    PM.106/HK/501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan

    Minimal Bidang Kesenian.

    n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011

    tentang Standar Pelayanan Minimal Perhubungan.

    o. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 14

    Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

    Penanaman Modal.

    Tabel II.1

    Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama

    No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

    1 2 3

    1 Meningkatnya Implementasi Tata

    Kelola Pemerintahan Yang Islami,

    Bersih, Dan Berwibawa Yang

    Didukung Terobosan Kinerja Secara

    Terpadu, Akuntabel Dan Integritas.

    1 Meningkatnya kualitas pengelolaan

    kegiatan internal SKPK/unit kerja

    yang terkait dengan administrasi,

    SDM, dan sarana dan prasarana

    2 Opini WTP atas laporan keuangan

    3 Pengesahan APBK Bireuen tepat

    waktu

    4 Persentase Rancangan Qanun

    diusulkan Eksekutif dengan qanun

    yang disahkan

    5 Terlaksananya Diklat bagi Pejabat

    Struktural

  • PEMERINTAH

    KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 42

    1 2 3

    6 Hasil audit dan pengawasan yang

    ditindaklanjuti

    2 Meningkatnya Kapasitas Keuangan

    Daerah Dalam Menunjang

    Pembangunan Daerah Dan

    Mendukung Penerapan Standar

    Pelayanan Minimal (SPM)

    1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

    (PAD) dalam struktur APBK terus

    meningkat

    2 Komposisi belanja langsung yang terus

    meningkat dalam struktur APBK

    3 Penyampaian Laporan

    pertanggungjawaban APBK tepat

    waktu

    3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

    Publik yang Didukung Manajemen

    Pelayanan yang Profesional, SDM

    Aparatur Berintegritas, dan

    Penerapan Standar Pelayanan

    Minimal (SPM)

    1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

    terhadap pelayanan pemerintah yang

    terus meningkat

    2 Pengurusan perizinan yang cepat,

    tepat, dan transparan

    3 Pelayanan administrasi

    kependudukan yang baik

    4 Meningkatnya Kualitas

    Perencanaan Pembangunan yang

    Inovatif, Integratif dan Partisipasif

    1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanan

    Pembangunan (Musrenbang) di

    Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

    yang Partisipatif dan Tepat Waktu

    2 Konsistensi Program Pembangunan

    RPKP Mengacu RPJM

    3 Pengesahan Qanun Rencana Tata

    Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

    Bireuen pada tahun 2013

    4 Tersedianya data Statistik dan

    Informasi Pembangunan yang Akurat

    dan Tepat Waktu

    5 Pengesahan Qanun Rencana Detail

    Tata Ruang (RDTR) Kawasan

    Perkotaan Bireuen pada tahun 2014

    dan Kawasan Perkotaan Kecamatan

    sampai dengan tahun 2017

    5 Meningkatnya Implementasi Nilai-

    Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan

    Pemerintahan dan Kehidupan

    Masyarakat

    1 Berkurangnya kasus-kasus

    pelanggaran Syariat Islam

    2 Terlaksananya muzakharah ulama

    yang berkontribusi positif terhadap

    penerapan Dinul Islam

  • PEMERINTAH

    KABUPATEN BIREUEN

    LKIP Kabupaten Bireuen Tahun 2015 43

    1 2 3

    6 Terwujudnya Zona Pendidikan Kota

    Santri di Wilayah Barat

    (Samalanga) dan Kota Pelajar di

    Wilayah Timur

    (Matangglumpangdua)

    1 Adanya Peraturan Penetapan Zona

    Pendidikan Kota Santri di Wilayah

    Barat (Samalanga) dan Kota Pelajar di

    Wilayah Timur (Matangglumpangdua)

    7 Meningkatnya Akses dan

    Pemerataan Pelayanan Pendidikan

    yang Terpadu dan Berkualitas

    1 Angka Melek Huruf (persen)

    2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

    (tahun)

    3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

    a. SD/Sederajat (%)

    b. SMP/Sederajat (%)

    c. SMA/Sederajat (%)

    4 Angka Partisipasi Murni (APM)

    a. SD/Sederajat (%)

    b. SMP/Sederajat (%)

    c. SMA/Sederajat (%)

    8 Meningkatnya Mutu dan

    Manajemen Pendidikan, Formal

    maupun Informal

    1 Rasio Guru Murid

    a. SD/MI

    b. SMP/MTs

    c. SMA/MA

    2 Persentase Guru yang memenuhi

    Kualifikasi S1/D-IV pada jenjang

    SMA/Sederajat

    3 Terlaksananya Kegiatan yang

    Mendukung Revitalisasi Kelembagaan

    Dayah

    9 Meningkatnya Akses Masyarakat

    terhadap Pelayanan Kesehatan yang

    berkualitas

    1 Meningkatnya Angka Harapan Hidup

    2 Menurunnya Angka Kematian Ibu


Recommended