LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)kotabogor.go.id/uploads/images/DPPKB/LKIP/6. LKIP 2017 DPPKB.pdf · DAFTAR ISI Halaman RINGKASAN EKSEKUTIF ... (Lembaran Negara Republik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

KOTA BOGOR

TAHUN 2017

DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

(DPPKB) KOTA

BOGOR 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 DPPKB Kota Bogor

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bogor disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja

kepada Walikota Bogor dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja

yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaiakan bagi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor untuk

meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2017 disusun melalui

pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan,

capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja

dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja

Tahun 2017.

Analisis dan bukti-bukti prndukung pencapaian kinerja menjadi bagian

dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini digunakan

untuk membuktikan sejaumana sasaran pembangunan yang ditujukkan

dengan keberhasilan pencapaian Indikator kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor yang telah

dicanangkan pada tahun 2017. Berikut adalah rincian dari 2 (dua) Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang telah dicapai :

Sasaran Indikator Kinerja

Utama Target Realisasi

Menurunnya Angka Kelahiran

Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)

2,04% 2,04%

Tingkat Penurunan Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 th)

11,82 per 1000 Remaja


Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap

sasaran menunjukan beberapa tantangan dan perbaikan yang perlu menjadi

perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota


ii

Bogor kedepan, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat

yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik, sehubungan dengan hal

tersebut pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai unsur Instansi

terkait ataupun mitra-mitra kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bogor.

Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada

tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Bogor akan mempersiapkan SDM dan Infrastruktur untuk mendorong

pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memperhatikan

perkembangan penduduk dan peran serta masyarakat sebagai Akseptor KB di

Kota Bogor.


iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan

hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor

Tahun 2017. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Bogor yang mencakup akuntabilitas kinerja

yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Tahun 2017 -

2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor disusun berdaskan pada

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP 2017 ini merupakan komitmen

terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas

kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor

yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai

upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bogor untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri atas

pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, serta akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2017 dapat menjadi masukan dan

saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien,

baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan manajemen keuangan

maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bogor, Februari 2018


iv

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................. i

KATA PENGANTAR ....................................................................... ii

DAFTAR ISI ..................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum ..................................................... 1

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan serta

Susunan Organisasi ................................................... 1

1.3. Dasar Hukum ............................................................. 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja .................................................. 6

2.2. Perjanjian Kinerja ....................................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA

BOGOR TAHUN 2017

3.1. Pengukuran Kinerja .................................................... 15

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ....................... 16

3.3. Akuntabilitas Keuangan ............................................. 20

3.4. Prestasi dan Penghargaan ......................................... 24 BAB IV PENUTUP.......................................................................... 25 LAMPIRAN

Lampiran I. Rencana Aksi Tahun 2017

Lampiran II. Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi

Kinerja 2017


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Bogor adalah salah satu perangkat dari Pemerintah Kota Bogor yang

mempunyai tugas membantu Walikota Bogor yang dalam kedudukannya

sebagai Kepala Daerah dan Kepala Wilayah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran

Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah Kota

Bogor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Walikota Bogor.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan serta Susunan

Organisasi

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor


2

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) dan

Peraturan Walikota Bogor Nomor 77 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor sebagai unsur

penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor melalui Sekretaris

Daerah Kota Bogor. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bogor berkedudukan di Jalan Senam No. 1 Tanah

Sareal Bogor.

2. Tugas dan Fungsi


Bogor mempunyai Tugas membantu Walikota dalam melaksanakan

urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan Tugas dimaksud, Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor mernpunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;

c. pelaksanaan administrasi Dinas dibidang pengendalian penduduk

dan keluarga berencana;

d. pelaksanaan teknis operasional dibidang pengendalian penduduk

dan keluarga berencana;

e. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan,

sarana dan prasarana Dinas;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;

g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

tugas dan fungsinya.


3

3. Kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bogor


Bogor mempunyai kewenangan untuk menangani urusan Pemerintah

Daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor

adalah Aparat Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota

Bogor.

4. Struktur Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Walikota Bogor Nomor 77 Tahun

2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan

Struktural di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana, struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana adalah :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris membawahkan:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan membawahkan:

1. Kepala Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga

Berencana;

2. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

d. Kepala Bidang Keluarga Berencana membawahkan:

1. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;

2. Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.

e. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

membawahkan:

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

2. Kepala Seksi Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan

Lanjut Usia.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.


4

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bogor mengacu

kepada :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembanguan Keluarga;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4689);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan

Sistem Informasi Keluarga;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2016 Tahun 2016


5

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887);

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran

Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota

Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 77 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkunagn Dinas

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.


6

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di

depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan

dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja juga

memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan

program/kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan

untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan

operasional.

2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.

3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan

tujuan, serta penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan,

program, dan kegiatan), yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai

berikut :

A. Visi dan Misi

Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana

instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten

dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita

dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Maka visi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor

adalah :

“Mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”

Makna dari Visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Keluarga

Makna dari keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri

dari 2 (dua) orang atau lebih yang terikat oleh ikatan perkawinan atau

pertalian darah, serta hidup dalam satu rumah tangga di bawah


7

asuhan seorang kepala rumah tangga. Keluarga harus mempunyai

fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi

melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan,

fungsi ekonomi serta fungsi pembinaan lingkungan. Dinas

pengendalian Pendudk dan Keluarga Berencana bertugas untuk

meningkatkan kualitas keluarga untuk dapat memenuhi fungsi-fungsi

tersebut.

Jadi maksud dari visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana adalah dapat meningkatkan kualitas keluarga dengan

terpenuhinya fungsi-fungsi dalam keluarga sehingga terbentuk

menjadi keluarga bahagia sejahtera.

2. Keluarga Bahagia Sejahtera

Makna dari kata Keluarga Bahagia Sejahtera adalah keluarga yang

dibentuk berdasarkan atas p[erkawinan yang sah, mampu memenuhi

kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, memliki hubungan serasi, selaras dan

seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan

lingkungan.

Misi

Misi adalah penjabaran dari visi organisasi yang di tuangkan

dalam pernyataan (statement) organisasi yang terfokus

kepada kebutuhan stakeholdernya. Misi merupakan sesuatu

yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasi l

dengan baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor mempunyai

misi sebagai berikut :

“Mewujudkan pengendalian pertumbuhan penduduk

menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.

B. Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator

Kinerja Sasaran

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan


8

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3

(t iga) tahun. Tujuan di tetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi .

Sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Pengendal ian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor

yang lebih spesi fik dan terukur sebagai upaya mewujudkan

visi dan misi , maka tujuan Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana (DPPKB) adalah Terwujudnya

keseimbangan pertumbuhan penduduk dalam upaya

penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) .

Adapun indikator kinerja tujuan-nya adalah

penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dengan

Target Tujuan Akhir (2019) adalah sebesar 1,39% ( jiwa).

Tujuan Indikator

Kinerja Tujuan

Target Tujuan

Akhhir

Terwujudnya keseimbangan

pertumbuhan penduduk dalam

upaya penurunan laju

pertumbuhan penduduk (LPP)

Penurunan Laju

Pertumbuhan

penduduk (LPP)

1,39%

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata

oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesi fik,

terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang

dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat

keberhasi lan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada

tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan

rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing -masing.

Sasaran Dinas Pengendal ian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kelahiran;

2. Meningkatnya Akuntabi l i tas Kiner ja Perangkat Daerah.


9

Indikator Kinerja Sasaran :

Untuk mengukur keberhasi lan pencapaian sasaran

strategis, maka Dinas Pengendal ian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bogor menetapkan Indikator kinerja Sasaran

Strategis sebagai berikut:

Sasaran 1:

1. Tingkat penurunan TFR (Total Ferti l i ty Rate / Angka

Kelahiran Total);

2. Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia

15-19 Tahun (ASFR 15-19 thn);

Sasaran 2:

1. Ni lai Akuntabil i tas Kinerja Dinas;

2. Persentase Rekomendasi Hasi l Pemeriksaan yang

di t indaklanjuti .

Perencanaan Strategis

No. Sasaran Indikator Sasaran Target

2017 2018 2019

1. Menurunnya Angka Kelahiran


2,04% 2,02% 2,00%




11.42 per 1000 Remaja

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas

81 81,5 82

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi DPPKB dalam menyelenggarakan

Pembangunan Bidang Pengendal ian Penduduk dan Keluarga

Berencana adalah:


10

1. Penguatan Advokasi dan Komunikasi , Informasi dan

Edukasi (KIE) KKBPK, dengan kebi jakan :

a. Melalui berbagai media massa dan media luar ruang

serta intensi fikasi Advokasi dan KIE melalui media lini

bawah (below the l ine);

b. Melalui tenaga lini lapangan (PKB/PLKB).

2. Penguatan Regulasi , Kelembagaan, serta Data dan

Informasi, dengan kebi jakan :

a. Peningkatan kuali tas data dan informasi Program

KKBPK yang akurat dan tepat waktu;

b. Peningkatan diseminasi , aksesibil i tas dan pemanfaatan

data dan informasi kependudukan terutama sensus dan

survey bagi seluruh pihak;

c. Peningkatan koordinasi , dalam pemanfaatan data dan

informasi kependudukan untuk perencanaan dan

evaluasi kebi jakan pembangunan.

2. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan

berkuali tas, dengan kebi jakan :

a. Penggerakan pelayanan KB metode Kontrasepsi

Jangka Panjang (MKJP);

b. Jaminan ketersediaan alat dan obat kontraseps i

(Alokon) melalui pengadaan dan distr ibusi alokon

(supply chain management);

c. Penyediaan sarana pelayanan KB yang memadai pada

fasi l i tas kesehatan (Faskes) yang melayani KB secara

mobi le di wilayah jauh dari Puskesmas.

3. Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan

Keluarga, dengan kebi jakan :

a. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran

kegiatan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL);

b. Pembinaan remaja tentang Generasi Berencana

(GenRe).


11

D. Program dan Indikator Kinerja Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis

dan terpadu untuk mendapatkan hasi l yang dilaksanakan

oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam

rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai

sasaran tertentu.

Tahun 2017 Dinas Pengendal ian Penduduk dan

Keluarga Berencana kota Bogor mendapatkan Anggaran

Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk gaji dan

tunjangan pegawai Dinas Pengendal ian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bogor sebesar Rp. 8.230.010.087

dan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.761.423.000

yai tu untuk mendukung 7 program dan 12 kegiatan. Adapun

uraiannya sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan

indikator kinerja program : Prosentase Pemenuhan

Kebutuhan Operasional Dinas. Program ini didukung

dengan kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga Perangkat

Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

dengan indikator kinerja program : Prosentase

Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur. Program ini

didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Inventaris Kantor

b. Pemel iharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor.

3. Program Pengembangan sistem pelaporan dan capaian

kinerja keuangan, dengan indikator kinerja program :

a. Ni lai AKIP Perangkat Daerah;

b. Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang

di t indaklanjuti .

Program ini didukung dengan kegiatan Penyusunan

Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah, dengan indikator kinerja program :

Tingkat Tertib Administrasi pengelolaan keuangan


12

(Ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan

keuangan daerah). Program ini didukung dengan kegiatan

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah dan Bansos).

5. Program Keluarga Berencana, dengan indikator kinerja

program:

a. Tingkat penurunan TFR (Total Ferti l i ty Rate / Angka

Kelahiran Total) .

b. Kesertaan ber- KB (Akseptor)

Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut :

a. Pelayanan KB Pengadaan Alat Kontrasepsi ;

b. DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang KB;

c. DAK Non Fisik- Bantuan Operasional KB.

6. Program Peningkatan Ketahanan dan pemberdayaan

keluarga, dengan indikator kinerja program : Kelompok

Kegiatan (Poktan). Program ini didukung dengan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :

a. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga

Sejahtera;

b. Pembinaan Ketahanan Keluarga;

c. Pemutakhiran Basis Data Ke luarga Indonesia (PBDKI)

2017 (Renja Perubahan).

7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan

indikator kinerja program : Pusat Informasi Remaja (PIK-

R). Program ini didukung dengan kegiatan Intensi fikasi

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja .

No. Program Indikator Kinerja

Program

Target 2017

Kegiatan Anggaran

(Rp.)

1. Keluarga Berencana

1. Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)

2,04% 1. Pelayanan KB dan Pengadaan Alat Kontrasepsi

642.500.000


13

2. Kesertan ber-KB (Akseptor)

9.000 2. DAK Fisik - Bidang Kesehatan Sub Bidang KB

1.027.996.000

3. DAK Non Fisik - Bantuan Operasional KB

229.050.000

2. Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga

Kelompok Kegiatan (Poktan)

18 1. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB

251.510.000

2. Pembinaan Ketahanan Keluarga

300.000.000

3. Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) 2017 (Renja Perubahan)

333.437.000

3. Kesehatan Reproduksi Remaja

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)

6 Intensifikasi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

360.000.000

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur

80% 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor

110.000.000

2. Pengadaan Inventaris Kantor

205.930.000

5. Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

1. Nilai LKIP PD 82 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD

50.000.000

2. Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti

100%


14

6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan

100% Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah dan Bantuan sosial)

20.000.000

7. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD

80% Pengelolaan Rumah Tangga OPD

231.000.000

JUMALH 3.761.423.000

2.2. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi

amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan

kinerja aparatur, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor yang

terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV.

Perjanjian Kinerja Eselon II yaitu dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor oleh

Walikota Bogor. Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian

keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretaris dan

Kepala Bidang oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bogor. Perjanjian Kinerja Eselon IV yaitu dasar penilaian

keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Sub

Bagian dan Kepala Seksi oleh Sekretaris atau Kepala Bidang pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor.

Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat

daerah dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi serta

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bogor diuraikan sebagaimana terlampir.


15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA BOGOR TAHUN 2017

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2017 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator

kinerja sasaran, rincian sebagai berikut :

No. Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Target Realisasi

1. Menurunnya Angka Kelahiran


2,04% 2,04%




2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas

81 nilai blm keluar dari Inspektorat

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti

100% 100%

Realisasi pada akhir tahun 2017 menunjukan bahwa dari 4 (empat)

indikator kinerja sasaran yang ditargetkan terdapat 3 (tiga) indikator

kinerja sasaran yang sudah tercapai memenuhi target. Namun terdapat 1

(satu) indikator kinerja sasaran yang belum dapat direalisasikan yaitu Nilai

Akuntabilitas Kinerja Dinas karena nilai blm keluar dari Inspektorat Kota

Bogor.

Adapun indikator kinerja sasaran yang tercapai melebihi target yaitu

Tingkat Penurunan Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun

(ASFR 15-19 th) dan indikator kinerja sasaran yang tercapai sesuai target


16

yaitu Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)

dan Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun

2017 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Bogor, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Evaluasi Indikator Kinerhja Sasaran Tahun 2017

Sasaran Strategi 1 : Menurunnya Angka Kelahiran

Sasaran ini merupakan salah satu upaya tolak ukur pengendalian

pertumbuhuan penduduk. Dengan indikator kinerja sasaran yang pertama

yaitu Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)

dapat dilihat tingkat penurunan angka kelahiran. Yaitu untuk target tahun

2017 adalah 2,04%, dan pada capaian indikator kinerja ini untuk Kota

Bogor sesuai data dari BKKBN Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 2,04%.

Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor sudah sesuai target untuk

indikator kinerja tersebut yang artinya adalah untuk 1 orang wanita

memiliki kisaran 2 orang anak. Keberhasilan indikator TFR ini mencapai

target adalah karena :

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Sasaran

Tahun 2017

Tahun 2018

Target Capaian Realisasi capaian

Target Perkiraan capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Menurunnya Angka Kelahiran

1. Tingkat Penurunan TFR (Total Fertility Rate /

Angka Kelahiran Total) 2,04% 2,04% 100% 2,02% 2,02%

2. Tingkat Penurunan Angka Kelhiran pada Remaja Usia 15-19

Tahun ( ASFR 15-19 th)

11,82 per

1000 Remaja

6,03 per 1000

Remaja 196,01%

11,62 per 1000

Remaja

11,62 per 1000

Remaja

2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas 81

Nilai blm ada dari

Inspektorat 81,5 81,5

2. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti 100%

Nilai blm ada dari

Inspektorat 100% 100%


17

1. Suksesnya Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Program KKBPK

kepada masyarakat;

2. Informasi mengenai Program KB kepada masyarakat sudah

tersosialisasikan dengan baik;

3. Lancarnya penyaluran atau dropping Alokon ke Faskes-faskes yang

sesuai dengan permintaan masyarakat;

4. Sudah Terbentuknya Kampung KB di Kelurahan Pasir Jaya

Kecamatan Bogor Barat;

5. Terbentuknya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana yang fokus pada tugas dan fungsi nya dalam menangani

Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

Untuk indikator kinerja sasaran yang kedua adalah Tingkat

Penurunan Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-

19 th) yang untuk tahun 2017 menargetkan sebesar 11,82 per 1000

Remaja, pada realisasinya angka tersebut telah mencapai bahkan

melebihi target yaitu dengan realisasi sebesar 6,03 per 1000 Remaja,

yang artinya bahwa dari 1000 remaja usia anatar 15 samapai dengan 19

tahun terdapat 6 remaja yang sudah melahirkan. Sehingga untuk tingkat

penurunan angka kelahiran pada remaja di Kota Bogor masih cukup

terkendali. Indikator kinerja sasaran ini telah melebihi target dikarenakan

adanya beberapa aspek keberhasilan yaitu kegiatan Advokasi kepada

remaja berjalan dengan baik dan sesuai rencana dan juga adanya

Program PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) sebagai wadah

bagi para remaja untuk dapat mengaktualisasikan diri sebelum menuju ke

gerbang pernikahan.

Sasaran ini didukung dengan 3 (tiga) program yaitu program

Keluarga Berencana, Program Peningkatan Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga dan Program Kesehtan Reproduksi Remaja.

Program Keluarga Berencana terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja

Program yaitu Tingkat Penurunan TFR dan Kesertaan Ber-KB (Akseptor).

Indikator Kinerja Program yang pertamana adalah Tingkat Penurunan

TFR (Total Fertility Rate) yaitu Angka Kelahiran Total dengan Target

Tahun 2017 sebesar 2,04% dan Realisasi Capaiannya sebesar 2,00%.


18

Sehingga dengan capaian tersebut untuk TFR sudah melebihi target.

Indikator Program ini juga sama dengan Indikator Kinerja Sasaran.

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang kedua adalah Kesertaan ber-

KB yaitu jumlah peserta KB atau Akseptor yang target tahun 2017

sebesar 9.000 Akseptor dan sudah terealisasi sebesar 16.781 Akseptor.

Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga,

terdiri dari 1 (satu) indikator program yaitu jumlah Kelompok Kegiatan

atau Poktan. Indikator program tersebut menargetkan jumlah Poktan yang

terbentuk untuk tahun 2017 sebanyak 18 Poktan dan sudah terealisasi

sesuai target yaitu 18 Poktan.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan 1 (satu) Indikator

programnya yaitu Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)

yang target tahun 2017 sebanyak 6 pembentukan PIK R dan realisasi

capaiannya sebesar 12 pembentukan PIK R. Dengan demikian realisasi

tersebut telah melebihi target.

Sasaran Strategi 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendukung sasaran strategis Dinas

sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan pembangunan dan

kegiatan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bogor.

Indikator sasaran yang pertama yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja

Dinas, dengan target nilai pada tahun 2017 yaitu sebesar 81. Namun

untuk nilai capaian belum ada penilain dari Inspektorat dikarenakan

DPPKB merupakan Dinas yang baru dibentuk.

Adapun indikator kinerja sasaran kedua adalah Persentase

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti, dengan target yang

akan dicapai sebesar 100% dan suda terealisasi sebesar 100% sesuai

target.

Dari Sasaran kedua terdapat 4 (empat) program yaitu Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pengembangan

Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan, Program Peningkatan


19

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 1

(satu) Indikator programnya yaitu Prosentase Pemenuhan Sarana

Prasarana Aparatur yang target tahun 2017 sebesar 80% dan realisasi

capaiannya belum ada dikarenakan RKBMD masih menyatu dengan

BPMKB.

Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja

Keuangan, dengan 2 (dua) indikator programnya yaitu yang

pertamaadalah Nilai LAKIP Perangkat Daerah, ditargetkan nilai sebesar

82. Namun realisasi capaian belum ada karena belum keluar nilainya dari

Inspektorat. Yang kedua adalah Prosentase temuan BPK dan Inspektorat

yang ditindaklanjuti, dengan target tahun 2017 sebesar 100%. Nilai

realisasi sebesar 100% sesuai dengan yang sudah ditargetkan dan nilai

tersebut merupakan hasil dari DPPKB yang sudah menindaklanjuti

temuan-temuan Inspektorat.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah, dengan terdapat 1 (satu) indikator program, yaitu tingkat tertib

administrasi. Program ini ditargetkan dapat mencapai 100%.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 1 (satu)

indikator programnya yaitu Prosentase Pemenuhan Kebutuhan

Operasional Perangkat Daerah, yang target tahun 2017 sebesar 80%.

Dan sudah terealisasi sebesar 92%.

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan

keberhasilan dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dapat memenuhi

target capaian kinerja, maka apabila dihubungkan dengan efisiensi

penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dikatakan cukup baik dan

dikelola dengan se optimal mungkin untuk mengandalkan dan

mengendalikan pegawai yang eksisting. Begitupun juga hal nya dengan

sumber daya waktu yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bogor untuk selalu bekerja se optimal mungkin,

sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdirinya dinas ini, telah

memenuhi target untuk 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang juga


20

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Bogor.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dari pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2017 rata-rata

pencapaian kinerja sebesar 90% dengan realisasi anggaran (non belanja

tidak langsung) sebesar Rp. 2.258.782.853 atau 90,19% seperti terlihat

pada tabel di bawah ini:

Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017

No. Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Kinerja

2017

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Capaian Kinerja

Realisasi anggaran

% Realisasi Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8

I Program Keluarga Berencana

1. Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total).

2,04% 2%

2. Kesertaan ber KB Akseptor

9.000 Akseptor

16.781 Akseptor

1. Pelayanan KB dan Pengadaan Alat Kontrasepsi

1. Meningkatnya Peserta KB Baru.

9.000 Akseptor

642.500.000

16.781 Akseptor

566.263.716

88,13%

2. Meningkatnya Pelayanan terhadap Peserta KB Baru

200 Aksp. MOP/MOW

482Aksp. MOP/MOW

II Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Kelompok Kegiatan (Poktan)

18 18

1. Pembinaan Ketahanan Keluarga

1. Terselenggarakannya Bintek Tribina (BKB, BKR, BKL)

80 Orang 300.000.000

80 Orang 271.833.300

90,61%

2. Terselenggarakannya Pengiriman PLKB, Pos KB dan TPD terbaik, Keluarga Harmonis dan KB Lestari Tk. Prov Jabar

1 kali 1 kali

2. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB

1. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di Kota Bogor.

12 bulan 251.510.000

12 bulan 209.757.000

83,40%


21

2. Terselenggaranya TNI Manunggal KB Kes.

1 kali 1 kali

3. Terselenggaranya Kesrak PKK KB Kes.

1 kali 1 kali

3. Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) 20117 (Renja Perubahan)

Tersedianya Data Keluarga yang Akurat

226.977 KK 333.437.000

226.977 KK 318.532.000

95,53%

III Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)

6 12

1. Intensifikasi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Pembentukan Kelompok PIK R se Kota Bogor

6 360.000.000

12 357.831.951

99,40%

IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur

80% NA (RKBMD masih menyatu dgn BPMKB)

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor

Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana PD

80% 110.000.000

75.405.480

68,55%

2. Pengadaan Inventaris Kantor

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Operasional PD

80% 205.930.000

198.049.100

96,17%

V Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

1. Nilai LKIP PD 82 (Nilai blm ada dari Inspektorat)

2. Prosentase Temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti

100% 100%

1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD

Teselesaikannya semua Dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD (RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan, LKIP)

100% 50.000.000

100% 48.399.500

96,80%


22

VI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan

100% 0%

1. Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)

Terverifikasinya Proposal Penerima Hibah/Bansos

100% 20.000.000

0% (Tidak ada Proposal yang masuk ke DPPKB)

0 0%

VII Program Administrasi Perkantoran

Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD

80%

1. Pengelolaan Rumah Tangga OPD

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja PD dalam mendukung kegiatan/program

80% 231.000.000

92% 212.710.796

92,08%

JUMLAH 2.504.377.000

2.258.782.843 90,19%

Pada Program Keluarga Berencana terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu

Pelayanan KB dan Pengadaan Alat Kontrasepsi dengan jumlah Pagu

Anggaran sebesar Rp. 642.500.000 dan realisasi Anggarannya pada

tahun 2017 sebesar Rp. 566.263.716 atau sebesar 88,13%.

Untuk Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan

Keluarga terdapat 3 (tiga) Kegiatan yaitu:

1) Pembinaan Ketahanan Keluarga, dengan jumlah pagu anggaran

sebesar Rp. 300.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp.

271.833.300 atau sebesar 90,61%.

2) Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB, dengan jumlah pagu

anggaran sebesar Rp. 251.510.000 dan sudah terealisasi sebesar

Rp. 209.757.000 atau sebesar 83,40%.

3) Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) 2017.

Kegiatan ini merupakan hasil dari Renja Perubahan dengan pagu


318.532.000 atau sebesar 95,53%.

Dan untuk Program Kesehatan Reproduksi Remaja terdapat 1 (satu)

kegiatan, yaitu Intensifikasi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan


23

Reproduksi Remaja dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp.

360.000.000 dan realisasi Anggarannya pada tahun 2017 sebesar Rp.

357.831.951 atau sebesar 99,40%.

Lalu untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

terdapat 2 (dua) kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2017,

yaitu :

1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor, dengan jumlah pagu

anggaran sebesar Rp. 110.000.000 dan sudah terealisasi sebesar

Rp. 75.405.480 atau sebesar 68,55%.

2) Pengadaan Inventaris Kantor, dengan jumlah pagu anggaran


198.049.100 atau sebesar 96,17%.

Untuk Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian

Kinerja Keuanganterdapat 1 kegiatan, yaitu Penyusunan Perencanaan

dan Pelaporan OPD dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp.

50.000.000 dan realisasi Anggarannya pada tahun 2017 sebesar Rp.

48.399.500 atau sebesar 96,80%.

Sedangkan pada Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu Evaluasi

Penilaian dan pelaporan (Hibah/Bansos) dengan jumlah Pagu Anggaran

sebesar Rp. 20.000.000 dan tidak terealisasi Anggarannya pada tahun

2017 dikarenakan tidak adanya proposal dari masyarakat yang masuk ke

Dinas PPKB.

Yang terahir untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu Pengelolaan Rumah Tangga OPD

dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 231.000.000 dan realisasi

Anggarannya pada tahun 2017 sebesar Rp. 212.710.796 atau sebesar

92,08%.

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan

sumber daya keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bogor telah digunakan dan dikelola dengan baik,

sehingga dapat mendukung pencapaian target dari indikator kinerja

sasaran maupun indikator kinerja program.


24

3.4. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang sudah diperoleh oleh Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor untuk

Tahun 2017 adalah Penghargaan Manggala Karya Kencana dari

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) yaitu Surya Chandra Surapaty untuk Walikota Bogor Dr.

Bima Arya Sugiarto. Penghargaan ini adalah Penghargaan atas Prestasi

yang menonjol, komitmen, dukungan dan dharma bakti yang besar serta

kepemimpinan dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia

Sejahtera di Wilayah Kota Bogor.


25

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 ini merupakan

pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Bogor. Laporan ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor dan evaluasi terhadap kinerja

yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program dan kinerja

sasaran. Dan juga mengevaluasi analisis kinerja yang mencerminkan

keberhasilan mencapai target maupun yang belum mencapai target.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun 2017 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Bogor ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor kepada pihak-

pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah

mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bogor.

Bogor, Februari 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)kotabogor.go.id/uploads/images/DPPKB/LKIP/6. LKIP 2017 DPPKB.pdf · DAFTAR ISI Halaman RINGKASAN EKSEKUTIF ... (Lembaran Negara Republik

Documents