LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2017 1

KECAMATAN BOJONGSOANG Jl. Cikoneng No.20, Bojongsoang, Kab.Bandung, Jawa Barat 40288

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KECAMATAN BOJONGSOANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2017 dapat kami selesaikan. Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung disusun sesuai

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan

pertanggungjawaban kinerja yang telah ditlakukan organisasi perangkat daerah selama

tahun 2017, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi

yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2017 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam

mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

yaitu : “Terwujudnya Kecamatan Bojongsoang yang Maju Mandiri, Berdaya Saing dan

Berwawasan lingkungan, melalui Peningkatan Pelayanan yang Berorientasi pada

Pemberdayaan dan Kemandirian Desa”, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan kurun waktu 1 sampai

dengan 5 Tahun.


Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung ii

Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tidak

terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat

pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta

pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasi kepada semua pihak yang telah

memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan

Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2017.

Bojongsoang, 25 Pebruari 2018

CAMAT BOJONGSOANG

Drs. H. AEP AHMAD MUSLIM, M.Si Pembina Tk I

NIP. 19630812 198303 1 007


Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah berupaya

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada

tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai

dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance,

akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus

diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas

kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan

sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan

strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk

sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang

strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan

langkah ini Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dapat senantiasa melakukan

perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik

dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran

Renstra Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, secara umum

pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk

mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Bojongsoang Kabupaten

Bandung Tahun 2017.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori

pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/ melebih target >100% dan tidak

mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-

masing misi berdasarkan capaian pada tahun 2016 dan capaian berdasarkan target akhir

Renstra tahun 2021 sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

Tahun 2017 khususnya pada perubahan ditetapkan 3 sasaran dengan 6 indikator sasaran

dan mengacu pada misi ke- 5 (Lima) yang ingin diwujudkan dalam tahun 2017 dengan

rincian sebagai berikut:

Misi Ke – 5 terdiri dari 3 sasaran dan 7 indikator sasaran


Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................. iii

DAFTAR ISI ................................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................................. 8 -15

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum .................................................................................................. 6

B. Permasahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah ........................................... 22

C. Dasar Hukum ......................................................................................................... 26

D. Sistematika Penyajian ........................................................................................... 27

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Reviu ................................................................................ 29

2.2 Tujuan dan Sasaran .............................................................................................. 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja .............................................................................. 44

B. Capaian Indikator Kinerja Utama .......................................................................... 46

BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... 103


Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung 5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan

kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan

Bojongsoangselaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan

pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan

peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah

yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung, capaian

tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan

visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme,



maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal

tersebut Kecamatan BojongsoangKabupaten Bandung diwajibkan untuk menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan

BojongsoangKabupaten Bandung Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan

sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. Gambaran Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2017 tentang

Tugas, Fungsi, dan tata kerja kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung. Susunan Kecamatan Bojongsoang terdiri atas :

a. Camat

b. Sekretaris

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Pembangunan

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

f. Seksi Sosial dan Budaya

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

i. Sub Bagian Program dan Keuangan

j. Kelompok Jabatan fungsional

1) Kondisi Eksisting Kecamatan Bojongsoang

Kecamatan Bojongsoang merupakan salah satu bagian wilayah kabupaten

bandung yang berbatasan dengan Kabupaten bandung, dengan memiliki luas

wilayah sebesar 2.662.192 Ha.

Secara administratif Kecamatan Bojongsoang dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Baleendah

- Bagian Utara : Kecamatan Bandung Kidul Kabupaten Bandung

- Bagian Timur : Kecamatan Rancaekek, Solokan Jeruk

- Bagian Barat : Kecamatan Dayeuhkolot

Melihat batas-batas wilayah tersebut, maka wilayah Kecamatan Bojongsoang

berbatasanlangsung dengan Kota Bandung.



Gambar 1.1

Peta Kecamatan Bojongsoang Di Wilayah Kabupaten Bandung

PETA

Kecamatan Bojongsoang

Kabupaten Bandung

2) Kondisi Geografis

Kecamatan Bojongsoang merupakan salah satu Kecamatan dari 31

Kecamatan yang berada di dalam Pemerintah Kabupaten Bandung yang

berbatasan langsung dan sebagai pintu gerbang perbatasan dengan Kabupaten

Bandung. Dengan dikeluarkannya Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka status tanah banyak yang mengalami

perubahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman dan tentu akan

mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi

masyarakat Kecamatan Bojongsoang pada khususnya dan Kabupaten Bandung

pada umumnya. Sebuah konsekuensi logis yang perlu dikaji lebih dalam

terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi yang objektif di masyarakat.

Akan tetapi Kecamatan Bojongsoang dalam melaksanakan kegiatan

Pemerintahannya memiliki 6 (enam) Desa, terdapat 19 Dusun, 94 RW dan 564

RT dengan jumlah penduduk sebanyak 95.078 jiwa (Laki-laki = 47.380 jiwa,

Perempuan 47.698 jiwa), dan jumlah KK : 25.664; dengan rincian sebagai

berikut :

- Desa Bojongsoang



- Desa Lengkong

- Desa Cipagalo

- Desa Bojongsari

- Desa Buahbatu

- Desa Tegalluar

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Bojongsoang dengan wilayah

Kecamatan lainnya adalah sebagai berikut :

LUAS WILAYAH : ± 2.662.192 Ha

1. KONDISI TOFOGRAFI

- Ketinggian ± 630 mdpl

- Karakteristik daratan diseluruh wilayah relatif datar

- Curah Hujan Rata-rata 2000 – 4000 m3 per-tahun

- Suhu Maksimum 320 dan minimum 180

Table 1.1

Letak Geografis, Topografi, Keberadaan Wilayah dan Ketinggian

dari Permukaan Laut (mdpl) menurut Desa di Wilayah Kecamatan Bojongsoang

No.

Desa

Letak Geografis Desa

Topografi

Wilayah

Keberadaan

Wilayah

Ketinggian dari

Permukaan Laut

1 2 3 4 5

1. Bojongsari Dataran Luar Kawasan

Hutan

683

2. Bojongsoang Dataran Luar Kawasan

Hutan

681

3. Lengkong Dataran Luar Kawasan

Hutan

683

4. Cipagalo Dataran Luar Kawasan 687



No.

Desa

Letak Geografis Desa

Topografi

Wilayah

Keberadaan

Wilayah

Ketinggian dari

Permukaan Laut

Hutan

5. Buahbatu Dataran Luar Kawasan

Hutan

685

6. Tegalluar Dataran Luar Kawasan

Hutan

687

Table 1.2

Luas Wilayah Desa

Menurut Desa di Kecamatan Bojongsoang

No Desa Luas Wilayah Persentase terhadap Luas

Kecamatan

1. Bojongsari 513.00 19.84

2. Bojongsoang 395.50 15.29

3. Lengkong 394.20 15.24

4. Cipagalo 301.10 11.64

5. Buahbatu 300.00 11.60

6. Tegalluar 682.50 26.39

Jumlah

2586.30

100

Tabel. 1.3

19,84

15,29

15,2411,64

11,6

26,39

Data wilayah berdasarkan Prosentase

Bojongsoang

Lengkong

Cipagalo

Bojongsari

Buahbatu

Tegalluar



1.1. DATA JUMLAH PENDUDUK

Jumlah Penduduk Berdasarkan hasil Pendataan Tahun 2017 berjumlah 98.239

Jiwa (Laki-laki = 49.880 jiwa, Perempuan 48.359 jiwa), dengan Jumlah KK

sebanyak 31.690 yang terdiri dari :

No. Nama Jumlah

1. Desa : 6

2. Dusun : 19

3. Rukun Warga (RW) : 94

4. Rukun Tetangga (RT) : 564

5. Anggota BPD : 60

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Desa J u m l a h

Laki-laki Perempuan Penduduk

1. Bojongsoang 10.100 10.010 21.110

2. Lengkong 6.793 6.492 13.285

3. Cipagalo 9.713 9.538 19.251

4. Bojongsari 8.296 7.780 16.076

5. Buahbatu 6.845 6.770 13.615

6. Tegalluar 8.133 7.769 15.902

Jumlah Total 49.880 48.359 99.239

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk menurut kelompok umur laki-laki

Menurut Desa yang berada di Kecamatan Bojongsoang

No. Desa Kelompok Umur

0 - 14 Tahun 15 - 64 Tahun 65+ Tahun Jumlah

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )

1. Bojongsoang 2.741 9.011 385 12.138

2. Lengkong 2.166 7.234 203 9.602

3. Cipagalo 3.341 8.752 347 12.439

4. Bojongsari 2.291 6.045 321 8.657





( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )

5. Buahbatu 2.979 6.789 190 9.957

6. Tegalluar 2.394 6.385 379 9.159

Jumlah Total 15.912 44.216 1.824 61.952

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Perempuan




( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )

1. Bojongsoang 2.697 8.498 459 11.653

2. Lengkong 2.101 6.246 254 8.601

3. Cipagalo 3.222 8.616 380 12.218

4. Bojongsari 2.168 5.813 373 8.354

5. Buahbatu 2.877 6.724 216 9.818

6. Tegalluar 2.200 6.073 416 8.688

Jumlah Total 15.266 41.970 2.097 59.333

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Laki-laki & Perempuan




( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )

1. Bojongsoang 5.438 17.509 844 23.791

2. Lengkong 4.267 13.481 456 18.204





( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )

3. Cipagalo 6.563 17.368 726 24.657

4. Bojongsari 4.460 11.858 694 17.011

5. Buahbatu 5.856 13.513 406 19.775

6. Tegalluar 4.594 12.458 795 17.847

Jumlah Total 31.178 86.186 3.921 121.285

1.2. MATA PENCAHARIAN

PERTANIAN : 44.38 %

NON-PERTANIAN : 55.62 %

- PETANI / BURUH TANI : 250 Orang

- PETERNAK : 1 .289 Orang

- PENGUSAHA : 291 Orang

- PENGRAJIN : 1.107 Orang

- BURUH BANGUNAN : 3.210 Orang

- BURUH INDUSTRI : 7.120 Orang

- PENGANGKUTAN : 71 Orang

- PEDAGANG : 5.872 Orang

- PNS : 2.504 Orang

- TNI : 605 Orang

- DLL : 345 Orang

2. KONDISI PEMERINTAHAN

Kecamatan Bojongsoang terdiri dari 6 (enam) Desa, antara lain :

1. Desa Bojongsoang

2. Desa Lengkong



3. Desa Cipagalo

4. Desa Bojongsari

5. Desa Buahbatu

6. Desa Tegalluar

Jumlah Dusun di Kecamatan Bojongsoang sebanyak 19 Dusun, 94 RW

(Rukun Warga) dan 564 RT (Rukun Tetangga).

Adapun Dinas/ Instansi yang ada di Kecamatan Bojongsoang dapat dilihat

dari Tabel berikut :

Tabel Dinas/ Instansi

Di Wilayah Kecamatan Bojongsoang

No NAMA DINAS / INSTANNSI JUMLAH

1. Kantor Kecamatan 1 Unit

2. Kantor Polsek 1 Unit

3. Kantor UPTD 3 Unit

4. Kantor Pertanian 1 Unit

5. Kantor UPTD PP dan KB Bojongsoang 1 Unit

6 Bank Negara 4 Unit

7 Kantor Desa 6 Unit

1. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Bojongsoang dapat

digambarkan melalui Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Sarana Pendidikan di Wilayah Kecamatan Bojongsoang

No Jenis Sekoah JUMLAH

1. R A 21

2. TK 20



3. SD 31

4. SMP 8

5. SMA 2

6 MTS 7

7 MI 7

8. Pesantren 5

2. Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Bojongsoang dapat

digambarkan melalui Tabel Berikut :

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi sarana dan prasarana perekonomian di Kecamatan Bojongsoang dapat

di gambarkan melalui Tabel di bawah ini :



TABEL SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN DI WILAYAH

KECAMATAN BOJONGSOANG

No

JENIS SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN

JUMLAH

1. INDUSTRI KAYU 2

2. INDUSTRI LOGAM MULIA 1

3. INDUSTRI ANYAMAN 1

4. INDUSTRI TENUN 2

5. INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN 6

6 MINI MARKET 21

7 RESTORAN / RUMAH MAKAN 10

8. WARUNG / KEDAI 120

9. TOKO / WARUNG KELONTONG 851

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan di Kecamatan Bojongsoang dilaksanakan Rapat Koordinasi /

Mingguan setiap hari Jum’at yang dihadiri oleh para karyawan/I Kecamatan

Bojongsoang. Kegiatan ini diarahkan untuk :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

a. melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian terhadap

penyelenggaraan pemerintahan desa

b. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

c. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

d. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

e. melaksanakan pengolahan data, administrasi kependudukan, pertanahan

dan pembinaan pemerintahan desa

f. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

desa;



g. Menyiapkan bahan pengawasan dan melaksanakan fasilitasi administrasi

keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset

desa;

h. Memfasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban

kepala desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa;

i. menyiapkan bahan administrasi pengesahan panitia pencalonan dan

pemilihan kepala desa;

j. menyiapkan bahan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ketua

dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

k. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan kepada

masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan

lainnya yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat;

2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

a. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat,

program penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya yang

dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta dan masyarakat;

b. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan pemberdayaan yang

diselenggarakan oleh UPTD, unsur swasta dan masyarakat di wilayah

kerjanya;

c. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah

perencanaan pembangunan di desa.

3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum.

a. Melaksanakan Koordinasi dan sosialisasi dalam penerapan perda dan

perkada;

b. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

c. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh

masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk

mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

d. melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka

perlindungan masyarakat (LINMAS) dan pencegahan serta

penanggulangan bencana alam;



e. melaksanakan pembinaan sadar hukum dan terpeliharanya hak asasi

manusia (HAM), serta pembinaan ketertiban umum di wilayah

kerjanya;

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan PERDA dan PERKADA.

a. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa

b. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan

c. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan

5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

a. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

dalam lingkup Seksi Pembangunan

b. menyiapkan bahan penyelenggaraan musrenbang kecamatan;

c. melaksanaan pembinaan dan monitoring musrenbangdes;

d. menyiapkan bahan usulan untuk penyelenggaraan musrenbang kabupaten;

e. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;

f. menyiapkan bahan pengawasan pengendalian dan monitoring kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber pembiayaan lainnya;

g. mengkoordinasikan bahan pengawasan dan pengendalian fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) serta fungsi prasarana dan sarana pengairan baik teknis maupun non teknis serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan pertambangan di wilayah kerjanya;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan

prasarana pelayanan umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;

6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan

a. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

b. melaksanaan pembinaan dan monitoring musrenbangdes;

7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau

Desa.

a. Pembinaan Perangkat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.



b. Pembinaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa

c. Pembinaan keuangan desa

d. Rekomendasi pelaksanaan pencairan keuangan desa

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan desa

f. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

g. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

h. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

i. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;

j. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

k. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang

Perangkat Daerah, direspon cepat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung

untuk menata ulang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan

mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun

2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kebijakan Transisi Dalam

Rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun

2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam Perda tersebut, ada beberapa perubahan yang terjadi di tingkat

Kecamatan, khususnya adanya peleburan di Kasubag Program dan

Kasubag Keuangan yang saat ini di satukan menjadi Kasubag Program dan

Keuangan serta adanya mutasi, Rotasi dan Promosi sehingga hal tersebut

mengakibatkan adanya keterlambatan dalam hal pelaksanaan kegiatan

khususnya di kecamatan bojongsoang.



GAMBAR 1.4.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BOJONGSOANG

Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas, Kecamatan dipimpin oleh

seorang Camat dengan Esselon III - A, dengan membawahi :

1. Sekretaris Kecamatan (Esselon III - B, ), Membawahi 2 Sub bagian dengan

esselon IV- B, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian

Program dan Keuangan.

2. 5 (lima) orang Kepala Seksi dengan esselon IV- A yaitu : Kasi Pemerintahan,

Kasi Pembangunan, Kasi Pemberdayaan, Kasi Sosial dan Budaya dan Kasi

Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum.

1.3. Tugas dan Fungsi

Pasal 126 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Camat mempunyai kedudukan

CAMAT BOJONGSOANG

Drs. H. AEP AHMAD MUSLIM, M.Si Nip. 196308121983031007

SEKRETARIS KECAMATAN

Dra. LUSY WIDHIYANTI Nip. 196808241998032003

SUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

ASEP YAYAT

Nip. 196207081986081001

SUBAG PROGRAM & KEUANGAN

INNA SUTRASNI,S.Sos

Nip. 196702032001122004

SEKSI PEMERINTAHAN

PANPAN RISVAN C, S.Ip Nip.

197112252008011004

SEKSI PEMBERDAYAAN

LILIS TASRIYANI,SH Nip. 196402041987021004

SEKSI SOSIAL & BUDAYA

YANI MARIANI, BA Nip. 196601181988012001

SEKSI PEMBANGUNAN

Drs. SONY Nip. 196103031995031001

SEKSI TRANTIB

ADJIE WINDARIS, SP.

Nip. 197006062008011005

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL



sebagai perangkat daerah, yang berarti memimpin penyelenggaraan

pemerintahan tingkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati, serta memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk

memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan Kecamatan adalah sebagai Lembaga Pelaksana Teknis

Kewilayahan merupakan unsur pendukung pelaksana kebijakan daerah yang

bersifat spesifik danmerupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

yang dipimpin oleh seorang Camat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang

Kecamatan dalam pasal 14 ditegaskan bahwa Camat mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung

Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari

Bupati kepada Camat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat 6 menjelaskan

bahwa Pelimpahan urusan Pemerintahan adalah Pendelegasian atau

Penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan Perizinan,

Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi, Penyelenggaraan,

Pengawasan, Penetapan serta Pengumpulan Data dan Informasi dan

Kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka Penyelenggaraan

Pemerintahan.

Dalam pasal 12 ayat 1 ditegaskan bahwa sebagian urusan wajib yang

dilimpahkan Bupati kepada Camat antara lain :

a). Bidang Pendidikan;

b). Bidang Kesehatan;

c). Bidang Lingkungan Hidup;

d). Bidang Pekerjaan Umum;

e). Bidang Penataan Ruang;

f). Bidang Perencanaan Pembangunan;

g). Bidang Perumahan;

h). Bidang Kepemudaan dan Olahraga;



i). Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

j). Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

k). Bidang Ketenagakerjaan;

l). Bidang Ketahanan Pangan;

m). Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

n). Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

o). Bidang Perhubungan;

p). Bidang Komunikasi dan Informasi;

q). Bidang Pertanahan;

r). Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;

s). Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

t). Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

u). Bidang Sosial;

v). Bidang Kebudayaan;

w). Bidang Statistik;

x). Bidang Kearsipan;

y). Bidang Perpustakaan.

Kemudian dalam pasal 12ayat 2 juga dipertegas bahwa sebagian

urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud

pasal 11 ayat 2 meliputi bidang-bidang :

a. Bidang Perikanan;

b. Bidang Pertanian dan Peternakan;

c. Bidang Kehutanan;

d. Bidang Pariwisata;

e. Bidang Industri;

f. Bidang Perdagangan.



1.4. Sumber daya Aparatur Kecamatan Bojongsoang

Dalam melaksanakan Kegiatannya Pemerintah Kecamatan dibantu oleh beberapa

personil dan/atau Pegawai Kecamatan Baik PNS ataupun Non PNS, antara lain

sebagai berikut

No Gol/Pangkat Jumlah

1 IV/b, Pembina Tk.I 1 Orang

IV/a, Pembina Muda 1 Orang

III/d, Penata Tk.I 4 Orang

III/c, Penata 6 Orang

III/b, Penata Muda Tk.I 3 Orang

III/a, Penata Muda 2 Orang

II/d, Pengatur Tk.I -

II/c, Pengatur 3 Orang

II/b, Pengatur Muda Tk.I 2 Orang

II/a, Pengatur Muda 2 Orang

I/c, Juru 1 Orang

B. PERMASALAHAN UTAMA / ISU STRATEGIS

Dalam menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi digital, serta

perkembangan masyarakat yang semakin kritis dan cerdas, Pemerintah Kecamatan

Bojongsoang dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi

perubahan-perubahan, baik lokal, regional maupun tingkat nasional.

Memperhatikan perkembangan masyarakat dari tahun ke tahun selalu ada

isu-isu/ permasalahan yang semakin kompleks, dan perlu disikapi oleh

Pemerintahan secara lebih bijak dan terarah, sehingga pelaksanaan pembangunan

menjadi lebih tepat sasaran. Untuk menghadapi berbagai isu/permasalahan yang

ada perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif,

sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan Daerah

Kabupaten Bandung.



Menyikapi isu–isu dan permasalahan di wilayah Kecamatan, terutama

masalah Pelayanan perlu diarahkan pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan

menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada

kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang

dihadapi Kecamatan, tidak bisa terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan

Daerah Kabupaten Bandung. Oleh karena itu dalam menyikapi berbagai isu dan

masalah yang ada haruslah mengacu pada kebijakan dan arah pembangunan yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang

prima.

2. Adanya tuntutan akuntabilitas Tata Pengelolaan Pemerintahan yang baik.

3. Perkembangan Teknologi yang pesat masih belum diimbangi dengan

peningkatan kuantitas dan kualitas sumber Daya Manusia di Kecamatan.

Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan

tersebut antara lain :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan

transparan.

2. Berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam upaya peningkatan

Kuantitas dan Kualitas SDM Kecamatan, untuk mewujudkan kualitas

pelayanan yang prima, sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Membangun dan meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap unsur/ bidang di Kecamatan,

dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan

Masyarakat, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

Akuntabilitas Tata Pengelolaan Pemerintahan yang baik.

4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan disiplin aparat yang

sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah, sebagai bahan masukan kepada

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis

dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.



Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan

Bojongsoang dapat di identifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Penataan Organisasi

Manajemen Publik (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan

berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi

birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa

harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan

berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam

sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang

senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi Birokrasi pemerintah yang baik (good governance) diperlukan

upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan

tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan

manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut

pembenahan internal pemerintah Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan

manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan

publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan

jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada

pemberdayaan aparatur kecamatan, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPMD, PKK, Karang

Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai

sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu

melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan

langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem

dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward



and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah

kultur organisasi

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan

dan Barang

Tuntutan Masyarakat yang ada di Kecamatan Bojongsoang terhadap

kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra

birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme

aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap

manajemen standar pelayanan minimal public services and public complain.

Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good

governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya

kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan

kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu

sumberdaya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang

menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan,

akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan

perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bojongsoang dalam

makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada

hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban,

pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan

berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten,

melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan

sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan

good governance.

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam

rangka mewujudkan good governance, oleh karena itu manajemen keuangan dan

barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian

keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah

lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya



diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi

kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system)

merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good

governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah

menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi

serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan

pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran

dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta

akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan

kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan),

penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari

perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis

yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara

lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah,

menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang

daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan

barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan

informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

C. LANDASAN HUKUM

LKIP Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung ini disusun

berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah; dan

Peratuan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kebijakan Transisi

Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistem Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan

Bojongsoang Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

(strategical / issue) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja sebelum

dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi pada Sub Bab ini disajikan Capaian

Kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen



perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran

yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

3.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Setelah Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Bojongsoang adalah merupakan dokumen yang

disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada

Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya

alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bojongsoang

Kabupaten Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan

tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bandung Tahun 2017 – 2021.

Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola

pertanggungjawaban Bupati Bandung terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana

Strategis Kecamatan Bojongsoang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tersebut ditujukan untuk

mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah melalui

tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung

Tahun 2016-2020 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum PD, sehingga

Renstra Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung merupakan hasil kesepakatan

bersama antara Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan Stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tersebut akan

dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung



yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk Periode 1 (satu) tahun. Di dalam

Renja Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas

yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh

pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Visi tersebut

tersebut mengandung makna bahwa kecamatan Bojongsoang mengupayakan

terwujudnya masyarakat yang tertib, religius, aman, dan mandiri, melalui

pelayanan terbaik yang berusaha diberikan dan pembangunan yang bersifat

sabilulungan atau kebersamaan.

2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut:

- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan dan

Desa;

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

- Meningkatkan Pelayanan Publik yang Optimal sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

- Mengembangkan dan Memberdayakan Kemandirian Masyarakat Desa dalam

Partisipasi Pembangunan; dan

- Mewujudkan Pembangunan yang berbasis Religius, Kultural dan

Berwawasan Lingkungan.

Kecamatan Bojongsoang juga memiliki Moto Pelayanan Cepat, Tepat,

Mudah dan Nyaman, Filosofi Pelayanan dan Maklumat Pelayanan diharapkan

dapat menjadi semangat untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan

Bojongsoang,

Moto Pelayanan

Kepuasan Anda adalah kebahagiaan kami, Kebahagiaan Anda adalah harapan

layanan terbaik kami



Filosofi Pelayanan

Senyum, Salam, Sapa, Simpati, Sigap, Simpel, Sederhana, Sesuai, dan

Sempurna;

Janji /Maklumat Pelayanan

“ Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan sesuai

Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini,

kami siap menerima segala sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku “

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (Satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa

strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun

waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi

Kabupaten Bandung Tahun 2017-2020 sebanyak 3 sasaran strategis.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bandung

juga melakukan review terhadap indikator kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah

maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan

Bojongsoang Kabupaten Bandung dilakukan review terhadap Perencanaan

Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Narasumber dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil



review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Kecamatan Bojongsoang Tahun 2017.

Hasil review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi

indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga

merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan

keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil review selanjutnya menjadi lembar

kerja tambahan pada rencana Strategis Kecamatan Bojongsoang Tahun 2017-

2021.

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan

review Rencana Strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung antara lain :

1. Rekomendasi Bappeda Kabupaten Bandung

Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus

masing-masing.

Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

2. Rekomendasi Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat

menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum

Pemerintahan Kecamatan.

Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan

Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja.

Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing

kepala seksi dengan perhitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Berdasarkan hasil review tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.1 : Tujuan, sasaran, indikator Kecamatan Bojongsoang

Sebelum dan Sesudah di Reviu

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TARGET Sebelum Reviu Setelah Reviu Sebelum Reviu Setelah Reviu Sebelum Reviu Setelah Reviu

1 2 3 4

1. Mengoptimalkan

kuantitas dan kualitas

pelayanan kesehatan

1. Meningkatkan

kecamatan

Bojongsoang Yang

Maju dan Mandiri

Meningkatkan derajat

kesehatan penduduk

sejalan dengan upaya

membangun keluarga

berencana dan

keluarga sejahtera

1) Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

Persentase persalinan

ditolong oleh tenaga

kesehatan yang

berkompeten skala

kecamatan.

1. Indek

Kepuasan

Masyarakat (

IKM)

77%

Jumlah kelembagaan

organisasi perempuan

ditingkat Kecamatan

(Satuan Organisasi).

2. Persentase

Keluhan /

Pengaduan

Pelayanan

Administrasi

yang

ditindaklanjuti

(%)

80%

3. Persentase

waktu

pelayanan

Administrasi

80%





1 2 3 4

Umum lainya

tepat waktu

2. Mewujudkan

pembangunan

infrastruktur dasar yang

terpadu dengan tata

ruang wilayah serta

memperhatikan aspek

kebencanaan

Meningkatnya kualitas

perencanaan

pembangunan daerah

2) Meningkatnya

Kinerja

Penyelenggaraan

Tugas Umum

Pemerintah

Kecamatan

Persentase usulan

program/ kegiatan

Kecamatan yang

ditetapkan dalam RKPD.

1. Persentase

Kriteria Desa

baik

102,77%

2. Persentase

pelimpahan

kewenangan Bupati

kepada Camat yang

dilaksanakan

Tingkat Kecamatan

(KDH). (%)

90%

3. Meningkatkan Kelestarian

Lingkungan Hidup Meningkatnya

pengawasan dan

pengendalian terhadap

pencemaran dan

kerusakan lingkungan

3) Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Kecamatan

Cakupan pelayanan

sampah skala kecamatan

1. Nilai AKIP

Kecamatan

Bojongsoang (%).

C

Persentase

Pemeliharaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

2. Persentase BMD

dalam kondisi Baik

(%).

80%





1 2 3 4

4. Meningkatkan Reformasi

Birokrasi Meningkatkan efisiensi

pelayanan administrasi

publik

Cakupan Penertiban KTP

dan KK Lingkup

Kecamatan

5. Meningkatkan

kompetensi penduduk

melalui pendidikan non

formal

Meningkatnya

kompetensi penduduk

melalui penguasaan

budaya lokal, olahraga

dan pendidikan non

formal

Jumlah Pemuda

berprestasi dalam

Pembangunan Skala

Kecamatan.

Jumlah Klub Olah Raga

menurut Cabang Olah

Raga Tingkat

Kecamatan.

6. Meningkatkan keamanan

dan ketertiban Wilayah Meningkatnya

kemanan dan

ketertiban masyarakat

Persentase Masyarakat

yang mengikuti

sosialisasi kewaspadaan

Dini/ Deteksi Dini (%).

7. Mewujudkan

pembangunan

infrastruktur dasar yang

terpadu dengan tata

ruang wilayah serta

memperhatikan aspek

kebencanaan

Meningkatnya mitigasi

dan adaptasi terhadap

resiko bencana

Persentase Penanganan

Kejadian Bencana Alam





1 2 3 4

8. Meningkatkan Reformasi

Birokrasi Meningkatnya

kapasitas dan

akuntabilitas

pengelolaan keuangan

dan aset daerah

Persentase capaian

retribusi kecamatan pada

tahun berkenaan

Meningkatkan

pemanfaatan potensi

daerah

Persentase pelimpahan

kewenangan Bupati

kepada Camat yang

dilaksanakan Tingkat

Kecamatan. (%)

9. Meningkatkan

Kemandirian Desa Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat perdesaan

Persentase Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat yang terlibat

dalam Pembangunan

Tingkat Kecamatan (%).



Tabel 2.3

Tujuan ,sasaran dan Indikator setelah Mendapat Kajian Internal


1. Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Publik

Prosentase ketersediaan

sarana prasarana

pendukung pelayanan

publik

1. Indek Kepuasan Masyarakat (

IKM)

2. Persentase

Keluhan/Pengaduan

Pelayanan Administratif yang

ditindak Lanjuti.

3. Persentase waktu pelayanan

Administrasi Umum lainya tepat

waktu

Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaraan Tugas

Umum Pemerintah

Kecamatan

1. Persentase Kriteria Desa

baik

2. Jumlah Pelaksanaan

pelimpahan urusan

pemerintahaan dari Bupati

Kepada Camat (KDH)

2. Meningkatnya kualitas dan

kapabilitas internai

Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Kecamatan

1. Nilai Akip Kecamatan

Bojongsoang

2. Persentase BMD dalam kondisi

Baik (%).

A. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bandung telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Nomor:0 1/Kep. Kec.Bjs/I/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan

Bojongsoang adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kecamatan Bojongsoang Tahun 2017

No.

Sasaran Startegis

Indikator Kinerja Utama

Alasan /Sumber Data

1 2 3 4

1 Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Publik

1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai hasil survey IKM,

berdasarkan Kepmen 25

Tahun 2004

2

Prosentase keluhan/pengaduan

pelayanan Administrative yang

ditindaklanjuti.

DATA BERDASARKAN

MASUK KE SISTEM E-

LAPOR

3. Persentase waktu pelayanan

Administrasi Umum lainya tepat

waktu

2 Terwujudnya

Kecamatan

Bojongsoang yang

Maju dan Mandiri

4 Persentase Kriteria Desa baik Berdasarkan hasil

Monitoring dan Lomba Desa

5

Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan

Sebagian Urusan Pemerintahan

dari Bupati Kepada Camat.

Jumlah urusan di bagi

urusan yang diselesaikan

dikali 100%

3. Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan

6

Nilai Akip Kecamatan Bojongsoang Hasil Penilaian Inspektorat

7

Persentase BMD dalam kondisi

Baik (%).

Jumlah keseluruhan Barang

dibagi Jumlah Barang

dalam Kondisi Baik dikali

100%

2.5. Perjanjian Kinerja 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja hasil Reviu tahunan sangat

penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan



wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk

dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk

menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola

program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan

instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bojongsoang

Kabupaten Bandung Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan

Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Tahun 2017, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bojongsoang

sebelum Review dan setelah di Review

SEBELUM REVIEW

SETELAH REVIEW

NO SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

SEBAB PERUBAHAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

INDIKATOR

KINERJA TARGET

1 2 3 4 5 6

7

1 Meningkatkan derajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Persentase persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten skala kecamatan.

90%

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

70,00

80,00

Hasil Review PK

2. Persentase Keluhan /Pengaduan Pelayanan Administrasi yang ditindaklanjuti (%)

Jumlah kelembagaan organisasi

90%

Meningkatnya Kinerja Tugas Umum

1 Tingkat Perkembangan Desa

1 Hasil Review PK



SEBELUM REVIEW

SETELAH REVIEW


SASARAN STRATEGIS

SEBAB PERUBAHAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

INDIKATOR

KINERJA TARGET

perempuan ditingkat Kecamatan (Satuan Organisasi).

Pemerintah Kecamatan

3. Jumlah pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan (KDH). (%)

Desa

60,00

10 Urusa

n

2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Persentase usulan program/ kegiatan Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD.

90%

Meningkatkan tata kelola pemerintahan

1. Nilai Akuntabilitas Kecamatan Bojongsoang

53,00

80,00

Hasil Review PK

2. Persentase BMD / Asset dalam kondisi baik

3 Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

Cakupan pelayanan sampah skala kecamatan

90%

Persentase Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

90%

4 Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Administrasi Publik.

Cakupan Penertiban KTP dan KK Lingkup Kecamatan

90%

5 Meningkatnya kompetensi penduduk melalui penguasaan

Jumlah Pemuda berprestasi dalam Pembangunan Skala Kecamatan.

90%



SEBELUM REVIEW

SETELAH REVIEW


SASARAN STRATEGIS

SEBAB PERUBAHAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

INDIKATOR

KINERJA TARGET

budaya lokal, olahraga dan pendidikan non formal

Jumlah Klub Olah Raga menurut Cabang Olah Raga Tingkat Kecamatan.

90%

6 Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat

Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan Dini/ Deteksi Dini (%).

90%

7 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat

Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan

95%

8 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana

Persentase Penanganan Kejadian Bencana Alam

95%

9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Persentase capaian retribusi kecamatan pada tahun berkenaan

95%

10 Meningkatkan pemanfaatan potensi daerah.

kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan. (%)

95%

11 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan

Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan

95%



SEBELUM REVIEW

SETELAH REVIEW


SASARAN STRATEGIS

SEBAB PERUBAHAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

INDIKATOR

KINERJA TARGET

(%).

Jumlah Desa Swakarsa dan jumlah Desa Swasembada (Desa).

95%

Terdapat 11 indikator Perjanjian Kinerja yang direview, yaitu sebagai berikut :

1. Persentase persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten skala

kecamatan;

2. Jumlah kelembagaan organisasi perempuan di tingkat kecamatan (Satuan Organisasi);

3. Prosentase usulan program/ kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD;

4. Cakupan pelayanan sampah skala kecamatan;

5. Prosentase pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

6. Jumlah Pemuda berprestasi dalam pembangunan skala kecamatan;

7. Jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan;

8. Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan;

9. Prosentase penanganan kejadian bencana alam;

10. Prosentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan

tingkat Kecamatan; dan

11. Jumlah desa swakarsa dan jumlah desa swakarsa.

Adapun Perjanjian Kinerja setelah mendapatkan hasil Kajian Internal Kecamatan

Bojongsoang, maka didapati hasil sebagai berikut :



Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Perubahan


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN Target

1 2 3 4 5

Tujuan 1

1 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

%

70

2. Prosentase

keluhan/pengaduan

pelayanan administratif

yang ditindaklanjuti

%

80

3. Persentase waktu

pelayanan Administrasi

Umum lainya tepat waktu

%

80

2 Terwujudnya Kecamatan

Bojongsoang yang Maju

dan Mandiri

1. Persentase Kriteria Desa

baik.

%

60,00


Pelimpahan Sebagian

Urusan Pemerintahan dari

Bupati Kepada Camat.

Urusan

10

Tujuan 2

3 Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Kecamatan


Bojongsoang

NILAI

C

2. Persentase BMD dalam

kondisi Baik (%).

%

80



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui

penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung yang dibuat

sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN

Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun

2017-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi

kecamatan bojongsoang.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor :

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian Indikator Kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja

sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan

membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :

No. Capaian Kinerja Interpretasi

1 >100% Melebihi/Melampaui Target

2 = 100% Sesuai target

3 < 100 % Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target

sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja PD Tahun 2017

hasil Review dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PD berdasarkan Keputusan Camat

Bojongsoang Kabupaten Bandung Nomor:0 1/Kep. Kec.Bjs/I/2017 telah ditetapkan

3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (outcomes) dengan rincian

sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

- Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Presentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administrasi yang

ditindaklanjuti

- Persentase waktu pelayanan Administrasi Umum lainya tepat waktu


- Persentase Kriteria Desa baik.

- Jumlah Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat




- Nilai AKIP Kecamatan

- Persentase BMD dalam Kondisi Baik

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Bojongsoang menetapkan 3 (tiga)

sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (outcome) sedangkan untuk Kinerja Utama

(IKU) Kecamatan Bojongsoang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh)

indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai AKIP Kecamatan dan Tingkat

Perkembangan Desa. Hal ini karena indikator tersebut merupakan pendukung dan

indikator yang merupakan tupoksi OPD lain, serta untuk indikator yang terukur pada

tahun 2016 dalam Renstra 2017-2021 Kecamatan Bojongsoang ditetapkan sebanyak 3

(tiga) sasaran dan 7 (tujuh) indikator.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu

dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja

utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja

utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah,

sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai

ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan

Bojongsoang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi

Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Bojongsoang Kabupaten Bandung

Nomor:0 1/Kep. Kec.Bjs/I/2017. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas,

Kecamatan dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan

Bojongsoang Tahun 2017, menunjukan hasil sebagai berikut :



Tabel 3.1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN BOJONGSOANG TAHUN 2017

No

.

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

REALISASI CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatkan

Kualitas

Pelayanan Publik

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

70

70

100

2. Prosentase

keluhan/pengaduan

pelayanan

administratif yang

ditindaklanjuti.

80

89 %

88,75

3. Persentase waktu

pelayanan

Administrasi Umum

lainya tepat waktu

80 80 100

2 Meningkatnya

Kinerja

Penyelenggaraan

Tugas Umum

Pemerintah

Kecamatan

1. Persentase Tingkat

Perkembangan Desa.

1 Desa

1 Desa

100


Pelimpahan Sebagian

Urusan Pemerintahan

dari Bupati Kepada

Camat.

10 Urusan 9 Urusan 90

3 Meningkatnya

Akuntabilitas

1. Nilai AKIP Kecamatan

Bojongsoang

50%

(C)

52,93

(C)

105



No

.

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

REALISASI CAPAIAN

(%)

Kinerja

Kecamatan

2. Prosentase BMD/Aset

dalam kondisi baik;

80 %

97,14% 121

Rata-rata Capaian IKU 109

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja ditunjukan pada Indikator Kepuasan Masyarakat tercapai sebesar

100%, indikator Prosentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang

ditindaklanjuti mencapai 88,75%. Indikator Persentase Tingkat Perkembangan Desa

100%.

Capaian kinerja yang sesuai dengan target, ditunjukan pada indikator persentase

waktu pelayanan Administrasi Umum lainya tepat waktu, dengan capaian kinerja 100%,

dan pada indikator tingkat perkembangan Desa mencapai 100%.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator Indeks Pelayanan / Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada

setiap pengunjung yang datang pada loket pelayanan, pada indikator Persentase

Keluhan/ Pengaduan Pelayanan administratif dengan menggunakan kotak saran melalui

loket atau media LAPOR.

Capaian kinerja pada indikator Tingkat Perkembangan Desa dan Persentase

Lembaga Kemasyarakatan Aktif merupakan indikator lama dengan capaian sesuai

dengan target yang ditetapkan 1 Desa untuk Tingkat Perkembangan Desa.

PENGUKURAN KINERJA SASARAN 1

I. Pengukuran Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat :



Tabel 3.1.1

1.Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

Tahun 2017

No.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 70 70 100%

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat

adalah sebesar 100% dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %.

Tabel 3.1.2

2.Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja

Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2017

No

.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2015 2016 2017

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM) Nilai N/A N/A 64 70 70 70



Tabel. 3.1.3

3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi

:

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

2017

Tahun 2021

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatkan

kualitas Pelayanan

Publik

Indek Kepuasan

(IKM)

Nilai

70

90

83,48

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 70 % bila

dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai

83,48%. Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan

Masyarakat yang diperoleh dari kasubag Umpeg Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.4 Data Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat


No. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA

U1 Persyaratan

2,88

U2 Prosedur

2,74

U3 Waktu Pelayanan

2,82

U4 Biaya Tarif 2.74



No. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA

U5 Produk Layanan 2,80

U6 Kompetensi Pelaksana 2,94

U7 Perilaku Pelaksana

2.78

U8 Maklumat Pelayanan 2.72

U9 Penanganan Pengaduan 2,77

Penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat

IKM tahun 2017 pada Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung. Dalam peningkatan kualitas

pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan

unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.Berdasarkan hasil

tersebut, maka dapat diambil Kesimpulan:

1. Prosedur

Factor penghambat dalam pelayanan kepada masyarakat adalah kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang telah ditetapkan, karena masih

banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan oleh pemohon sendiri

sehingga hal tersebut menghambat kepada petugas dalam meberikan penjelasan

secara langsung terkait prosedur yang harus ditempuh.

Solusi : sebagai solusi dari permasalahan tersebut pemerintahan kecamatan

bojongsoang melalui Kasi Pemerintahan secara terus menerus memberikan

penyuluhan kepada masyarakat desa yang ada di lingkup/wilayah kecamatan

bojongsoang sekaligus mengadakan pelayanan one day one service program tersebut

di adakan khusus untuk warga masyarakat yang tidak bisa datang pada hari kerja

maka diadakan pada hari libur sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada

masyarakat khususnya masyarakat kecamatan bojongsoang.

2. Biaya Tarif

Faktor Penghambat untuk unsur kedua yang mendapatkan Nilai 2,74 hal tersebut

dikarenakan adanya keluhan dari beberapa masyarakat yang membuat permohonan

kepada pihak lain sehingga pada saat pemohon tersebut mengecek ke kecamatan

maka berkas yang di ajukan tidak ada dalam data registrasi permohonan yang ada di

kecamatan.



Solusi untuk Permasalahan tersebut pemerintah kecamatan telah

melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa untuk bisa melayani

masyarakatnya secara Cuma-Cuma tanpa dipungut biaya sedikit pun.

3.Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada

unsur persyaratan, waktu pelayanan, produk layanan dan kompetensi

pelaksana.

Dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah

Kecamatan Bojongsoang didukung oleh petugas yang memahami tugas

pokok dan fungsi sehingga dalam pelaksanaan pelayanan kepada warga

masyarakat yang datang langsung ke kecamatan bisa terlayani dengan

cepat, tepat dan akurat sehingga warga masyarakat yang datang merasa

nyaman dengan pelayanan tersebut, hal ini dikarenakan adanya koordinasi

antar petugas pelayanan dengan para kasi ketika ada hal-hal yang

berhubungan dengan permohonan diluar Pelayanan KTP dan KK.

TABEL 3.1.5

4.PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT

SEKRETARIS

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan kecamatan

Persentase tingkat kedisiplinan

PNS lingkup kecamatan

100%

Persentase tingkat Kelancaran

Administrasi Perkantoran

100%

Kepala Seksi Pemerintahan




1. Meningkatnya Tertib Administrasi

Kependudukan

Persentase cakupan Masyarakat

yang sudah memiliki KK dan KTP

100%

Dari tabel diatas dapat diketahui sasaran dan indikator kinerja yang mendukung

pada pencapaian sasaran organisasi untuk Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Bojongsoang Kabupaten Bandung tahun 2017.

Adapun Program ,kegiatan dan Anggaran yang menunjang keberhasilan dan

pencapaian indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tertera pada tabel dibawah

ini:

TABEL 3.1.6

5.ANALISI PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA INDEK KEPUASAN MASYARAKAT

SEKRETARIS

No PROGRAM ANGGARAN KET

1 2 3 4

1

Program Pelayanan Administrasi

perkantoran

Rp. 198.070.000,-

APBD

2

Program Peningkatan Sarana

dan prasarana aparatur

Rp. 423.209.477,-

APBD

3

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Rp.40.300.000,-

APBD

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Rp.36.800.000,-

APBD



2. Pengukuran Kinerja Persentase PelayananAdministrasi Umum Lainya tepat waktu

Tabel 3.2.1

1.Membandingkan antara target dan realisasi kinerja


Tahun 2017

No. Indikator Kinerja

Utama Satuan Target Realisasi

Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1. Persentase Pelayanan Administrasi

Umum lainya tepat waktu % 100 100 100

Tabel 3.2.2




No

.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2015 2016 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Persentase

Pelayanan umum

lainnya tepat

waktu

% N/A N/A 100 100 100 100



Tabel. 3.2.3




No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Realisasi

2017

Tahun 2021

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatkan

Kualitas

Pelayanan Publik

Persentase

Pelayanan Umum

Lainnya tepat

waktu

%

80

100

100

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 100 % bila


100 % Data penunjang capaian kinerja indikator Pelayanan Umum lainnya tepat waktu yang

diperoleh dari kasubag Umpeg Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.4

4.Data Pelayanan Administrasi Umum lainya Tepat Waktu Tahun 2017

NO

JENIS PELAYANAN

JMLH

TEPAT

WAKTU

TIDAK TEPAT

WAKTU

CAPAIAN

KINERJA(%

1 2 3 4 5 6

1. Legalisasi 54 54 - 100%

2. Keterangan Domisili untuk 88 88 - 100%



NO

JENIS PELAYANAN

JMLH

TEPAT

WAKTU

TIDAK TEPAT

WAKTU

CAPAIAN

KINERJA(%

1 2 3 4 5 6

naik haji

3. Surat keterangan Kelakuan

baik 329 329 -

100%

4. Kartu Pencari Kerja 27 27 - 100%

5.

Keterangan Susunan

keluarga untuk persyaratan

pensiun

38 38 - 100%

6

Surat Keterangan Tidak

Mampu 127 127 - 100%

6.

Surat SKKB (surat

keterangan Kredit Bank) 47 47 - 100%

JUMLAH 710 710 - 100%

Dari tabel diatas menunjukan untuk capaian kinerja indikator Persentase pelayanan

administrasi Umum lainya tepat waktu sebesar 100%.

TABEL 3.2.5


PERSENTASE PELAYANAN UMUM LAINNYA TEPAT WAKTU

SEKRETARIS


1 2 3 4





100%






100%

Kasubag Umum dan Kepegawaian


1.

Meningkatnya pelayanan

Administrasi Umum dan

Administrasi Kepegawaian

Persentase Jumlah kehadiran

dan Pelanggaran PNS

100%

Persentase pemenuhan

kebutuhan pelayanan

administrasi perkantoran

100%


pada pencapaian sasaran organisasi untuk Persentase Pelayanan Administrasi Umum

lainnya tep[at waktu di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tahun 2017.


pencapaian indikator Persentase Pelayanan Administrasi Umum lainya tepat waktu yang

tertera pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.2.6


TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PELAYANAN UMUM LAINNYA

TEPAT WAKTU

SEKRETARIS

No PROGRAM ANGGARAN Ket

1 2 3 4



1


perkantoran

Rp. 198.070.000,-

APBD

2



Rp. 423.209.477,-

APBD

3


Aparatur

Rp. 40.300.000,-

APBD


No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.


Perkantoran

Rp. 198.070.000,-

APBD

2.



Rp. 423.209.477,-

APBD

3


Aparatur

Rp. 40.300.000,-

APBD

Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator pelayanan Umum lainnya tepat

waktu disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

FAKTOR PENDUKUNG :

1. Adanya pembagian tugas dari masing masing aparatur

2. Sarana dan prasarana yang sudah memadai

3. Kenyamanan lingkungan untuk pelayanan

FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Kurangnya jumlah SDM dalam pelaksanaan tugas Untuk meningkatkan capaian kinerja

sasaran meningkatkan pelayanan publik, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis

tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan

sebagai berikut :



a. Memberlakukan nomor antrian agar lebih tertib di loket sehingga

pemeriksaan berkas lebih teliti

b. Melakukan Perawatan berkala Sarana dan Prasarana layanan publik

3. Analisis Pencapaian Indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya

tepat waktu

Capaian kinerja nyata indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya

tepat waktu adalah sebesar 80% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 80% bila


100%.

Solusi untuk Mempertahankan & meningkatkan Pelayanan Administrasi umum

lainnya tepat waktu adalah terus memberikan himbauan kepada petugas pelayanan di

Kecamatan Bojongsoang agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada warga

masyarakat.

4. Pengukuran Kinerja Persentase Keluhan Pengaduan Pelayanan Administratif yang

ditindak lanjuti

Tabel 3.3.1

3..Membandingkan antara target dan realisasi kinerja


Tahun 2017



Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1.

Persentase Keluhan Pengaduan

Pelayanan Administratif yang

ditindaklanjuti

% 80 89 111

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Persentase keluhan Pengaduan Pelayanan

Administratif yang ditindaklanjuti adalah sebesar 89% dari target sebesar 80% yang



direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 111%

Tabel 3.3.2




No

.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2015 2016 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Persentase

Keluhan

Pengaduan

Pelayanan

Administratip

yang

ditindaklanjuti

% N/A N/A 100 100 100 100

Tabel. 3.3.3




:

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

2017

Tahun 2021

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7



1

Meningkatkan

Kwalitas

Pelayanan Publik

Persentase

Keluhan

Pengaduan

Pelayanan

Administratip yang

ditindaklanjuti

%

89

100

100



100%. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase Keluhan Pengaduan

Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti diperoleh dari kasubag Umpeg, Adapun

Sasaran Strategis dan Indikator yang berpengaruh terhadap Keberhasilan /Kegagalan

tercapainya Indikator

Kinerja Persentase keluhan pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti sebagai

berikut :

TABEL 3.3.4


PERSENTASE KELUHAN PENGADUAN PELAYANAN ADMINISTRATIF YANG

DITINDAKLANJUTI

SEKRETARIS


1 2 3 4






100%



100%





1. Meningkatnya pelayanan

Administrasi Umum dan

Administrasi Kepegawaian

Persentase Jumlah kehadiran

dan Pelanggaran PNS

100%

Persentase pemenuhan

kebutuhan pelayanan

administrasi perkantoran

100%


pencapaian indikator Persentase Keluhan Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindak

lanjuti tertera pada tabel dibawah ini :

TABEL 33.5.


TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA INDEK KEPUASAN MASYARAKAT

SEKRETARIS


1 2 3 4

1


perkantoran

Rp. 198.070.000,-

APBD

2



Rp. 423.209.477,-

APBD

3


Aparatur

Rp. 40.300.000,-

APBD


No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.


Perkantoran

Rp. 198.070.000,-

APBD

2.


Rp. 423.209.477,-

APBD




3


Aparatur

Rp. 40.300.000,-

APBD

Capaian kinerja nyata indikator Persentase keluhan/pengaduan pelayanan

administratif yang ditindaklanjuti adalah sebesar 89% atau dalam arti semua pengaduan

sudah ditindaklanjuti, dari target sebesar 80% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 111%.

Laporan Keluhan / Pengaduan yang masuk ke Kecamatan Bojongsoang, baik

secara langsung dan/atau melalui aplikasi E-LAPOR.

Adapun bentuk pengaduan yang masuk diantaranya:

1. 3 (tiga) Jalan Rusak

2. 1 (satu) Tiang Listrik

3. 1 (satu) keamanan dan ketertiban masyarakat

4. 1 (satu) Perhubungan

5. 3 (tiga) KTP &KK

6. 1 (satu) Pengelolaan Sampah

Untuk melihat Capaian kinerja nyata indikator Persentase keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 33.6.

Rekapitulasi Pengaduan Kecamatan Bojongsoang Tahun 2017

NO

Bidang

Media Pengaduan

Langsung

Facebook

Twitter

Lapor

SMS

1 Pemerintahan 2

2 Trantib

3 Pembangunan 1

4 Sosbud



NO

Bidang

Media Pengaduan

Langsung

Facebook

Twitter

Lapor

SMS

5 PPID

9

JUMLAH 3

9

Data diatas merupakan dasar bagi Kecamatan Bojongsoang untuk melakukan

perbaikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan koordinasi dengan OPD Teknis

terkait, Lembaga Pemberdayaan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, RT, RW dan

melakukan pembinaan kepada aparatur Kecamatan agar dapat menekan jumlah

pengaduan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan perbandingan

nilai pada tahun 2016 dengan tahun 2017 :

Keluhan/Pengaduan Jalan Rusak pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) pengaduan/

Keluhan. Hal tersebut dikarenakan prosentase jalan yang rusak dengan

perbaikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas terkait

belum maksimal, terlebih pada usulan musrenbang yang seharusnya

dilaksanakan pada tahun 2017 hanya direalisasikan sebesar 40% dari total pagu

hasil musrenbang berdasarkan perbup mengenai RKPD, oleh karena itu

Pemerintah Kecamatan membantu melakukan Koordinasi dan Komunikasi antara

Pemerintah Desa dengan Dinas Terkait untuk segera merealisasikan sesuai

dengan apa yang ada dalam Keputusan Bupati.

Keluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Tahun 2016 sebanyak 5 Keluhan,

terdapat penurunan pada tahun 2017 yaitu menjadi 2 Keluhan. Hal tersebut

dikarenakan Kecamatan Bojongsoang telah meningkatkan Penataan PKL agar

tidak mengganggu pejalan kaki yang akan berjalan di trotoar serta melaksanakan

sidak mingguan disekitar jalan protokol agar dapat meminimalisir Pedagang Kaki

Lima, sesuai dengan solusi pada tahun 2016.

Keluhan/Pengaduan Pengelolaan Sampah, pada tahun 2016 Keluhan masyarakat

mengenai Sampah Perumahan sebanyak 8 Keluhan akan tetapi pada tahun 2017

hanya 2 Keluhan. Hal tersebut dikarenakan adanya kerjasama antara Pemerintah

Desa, Pemerintah Kecamatan dan Koramil untuk mengadakan Kegiatan Jumsih



yang dilaksanakan setiap minggu di mulai dari tingkat RT, RW, dan Desa dengan

dibantu oleh personil gabungan serta didukung dengan adanya kendaraan

operasional sampah bantuan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat (BANGUB),

sehingga partisipasi desa dalam pengelolaan sampah menjadi maksimal sesuai

dengan solusi pada tahun 2016.

Tahun 2017 adalah tahun kedua Renstra, Capaian tahun 2017 sebesar 100%

bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan, maka capaian kinerjanya

mencapai 100%. Data penunjang capaian kinerja indikator yang diperoleh dari Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Bojongsoang dapat dilihat pada

screenshoot dibawah ini :



Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh Program Peningkatan Peran

Kecamatan dan Program Penunjang (Non Urusan) di antaranya Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur dengan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan

Pelayanan Publik, Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan

Sosialisasi Kependudukan. Output Program penataan administrasi kependudukan antara

lain terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan, Pemutakhiran

data penduduk dan terlaksananya e-KTP di Kecamatan Bojongsoang, dimana output

tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Tabel 3.3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya kualitas dan kwantitas pelayanan publik

No Indikator Kinerja Satuan

Tahun

2017 %

Tahun

2021 %

Target Realisasi Target

1 Indeks Pelayanan/Indeks

Kepuasan Masyarakat Nilai 70,00 75,44 107 90 107

2

Persentase

keluhan/pengaduan

pelayanan administratif

yang ditindaklanjuti

% 80 89 111 100 100

3 Persentase lpelayanan umum

lainya tepat waktu % 100 100 .100 100 100

Rata-rata Capaian Kinerja 102 105



Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik di

Kecamatan Bojongsoang di dukung oleh Program:

No. PROGRAM URAIAN/ PENJELASAN

(1) (2) (3)

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran (program

penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya

adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air,

kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa

perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang

cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor,

Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, makanan

dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

2.

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur (program

penunjang)


adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaran

dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung

kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

3.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

(program penunjang)


adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut,

Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga

4.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

(program penunjang)


adalah Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan Bojongsoang

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di

Kecamatan Bojongsoang disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung



1. Anggaran yang memadai ( Anggaran APBD)

2. Kecamatan Bojongsoang memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan

dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;

3. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, LAPOR dan

saluran telepon

4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan

Bojongsoang.

Faktor Penghambat

1. Sarana dan Prasarana yang belum memenuhi kebutuhan

2. Kurangnya SDM sesuai dengan Peta jabatan

3. Masih rendahnya pengetahuan SDM

4. Sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi kebutuhan;

5. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan

pendokumentasian

PENGUKURAN KINERJA SASARAN 2 TERDIRI DARI 1 INDIKATOR :

- Sasaran :

Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum pemerintahan kecamatan

1. Tingkat Perkembangan Desa

2. Lembaga Kemasyarakatan Aktif

3. Indikatornya : Jumlah Pelaksanan Pelimpahan urusan pemerintahan dari bupati kepada

camat (KDH)

1. Analisis Indikator persentase Pelaksanaan Pelimpahan urusan Pemerintah dari

bupati kepada camat

Tabel 3.3.8



Tahun 2017



No.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1.

Jumlah pelaksanaan pelimpahan

urusan Pemerintah dari Bupati kepada

camat (KDH)

Urusan 10 9 90

Tabel 3.3.9




No

.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2015 2016 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Jumlah

pelaksanaan

pelimpahan

urusan

Pemerintah dari

Bupati kepada

camat (KDH)

Urusan 10 10 10 10 10 9

Tabel. 3.3.10




:



No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Realisasi

2017

Tahun 2021

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatnya

Kinerja

Penyelenggaraan

Tugas Umum

Pemerintahan

Kecamatan

Jumlah

pelaksanaan

pelimpahan urusan

Pemerintah dari

Bupati kepada

camat (KDH

Urusan

9

10

100

5. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan urusan

Pemerintah dari bupati kepada camat.

Capaian kinerja nyata indikator Jumlah pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintah

dari bupati kepada camat adalah sebesar 9 Urusan dari target sebesar 10 Urusan yang


kinerjanya adalah 90 %.



100%.

TABEL 3.3.11

4. PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE PELAYANAN UMUM LAINNYA TEPAT WAKTU

SEKRETARIS


1 2 3 4

1

Meningkatnya kinerja


Persentase Pelaksanaan

Program Kegiatan

100%




Kasi Pemerintahan


1.


Pemerintahan Desa dan tata

kelola Keuangan desa

Jumlaj Pembinaan Perangkat

desa

100%

2.

Meningkatnya Tertib

Administrasi Kependudukan

Persentase Cakupan

Masyarakat yang sudah

memiliki KK dan KTP

100%

Kasi Pembangunan

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat dalam Perencanaan

Pembangunan

Persentase Jumlah Usulan

dalam Musrenbang

100%

Terciptanya Lingkungan yang

bersih dan Hijau

Persentase Pengolahan

sampah sekala Kecamatan

100%

Kasi Trantib

1.

1.

Meningkatnya Stabilitas

Keamanan dan Ketertiban

Wilayah yang dinamis dan

Kondusip

Jumlaj Peningkatan Kapasitas

SDM Linmas Periode Siap

dalam penanganan

kewaspadaan /Deteksi dini

120 Orang

Jumlah Pengamanan Perda 2 Perda

Pelaporan Periodik dan laporan

cepat kejadian Khusus

12 dok

Kasi Sosbud

1

Meningkatnya Partisipasi

masyarakat dalam

Pembangunan dalam bidang

Kepemudaan,Keolahragaan dan

Jumlah Pelaksanaan

Pembinaan

100%



Seni budaya dan Pendidikan

2 Meningkatnya Fasilitasi Frogram

Kesejahteraan Sosial bagi

masyarakat kurang mampu

Jumlah Laporan Distribusi

Raskin

12 Lap

Jumlah Monitorong dan fasilitasi

program Jaminan kesehatan

100 %

Jumlah monitoring dan fasilitasi

program keluarga harapan

4 kali

3. Meningkatnya Kesadaran

Masyarakat akan Nilai-nilai luhur

Budaya bangsa

Jumlah Pelaksanaan kegiatan

Hari-hari besar bersejarah

1

Kegiatan

Kasi Pemberdayaan Masyarakat

1, Penyerapan Dana DD dan

ADPD pada Pembangunan desa

2. Meningkatnya


pada pencapaian sasaran organisasi untuk Persentase Pelayanan Administrasi Umum

lainnya tep[at waktu di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tahun 2017.


pencapaian indikator Persentase Pelayanan Administrasi Umum lainya tepat waktu yang

tertera pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.3.12

5.ANALISI PROGRAM /KEGIATAN DAN ANGGARAN YANG MENUNJANG

KEBERHASILAN TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA PERSENTASE

PELAKSANAAN PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA

CAMAT

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.) TARGET

REALISASI

(1) (2) (3) (4)



1 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak 50.000.000 100% 99,84%

3 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan 105.250.000 100% 100%

4 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah 36.000.000 100% 100%

5 Program Pengelolaan Ruang terbuka

hijau ( RTH) 50.000.000 100% 100%

6 Program Penataan Administrasi

Kependudukan 36.800.000 100% 100%

7 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan 104.500.000 100% 99,43%

8 Program peningkatan peran serta

kepemudaan 36.000.000 100% 100%

9 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga 24.000.000 100% 100%

10 Program Pemeliharaan Kamtrantibmas

dan Pencegahan tindak kriminal 66.760.000 100% 99,83%

11 Program pengembangan wawasan

kebangsaan 44.720.000 100% 90,38%

12

Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam 82.709.477 100% 100%

13

Program pengembangan system

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30.000.000 100% 100%

14

Program peningkatan keberdayaan

masyarakat pedesaan 57.664.000 100% 100%

15

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan desa 38.660.000 100% 100%

16 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial 25.000.000 100% 94,64%

17 Program perencanaan pembangunan

daerah 36.000.000 100% 100%




- Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pemerintahan desa

- Indikatornya : Persentase Kriteria Desa baik

1. Analisis Indikator persentase Kriteria Desa baik

Tabel 3.3.13



Tahun 2017

No.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

Target Realisasi

Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1. Persentase kriteria Desa baik % 60 66,67 111,12%

Tabel 3.3.14




No

.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2015 2016 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9

18

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

167.337.000 100% 100%



No

.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2015 2016 2017


1

Persentase

kriteria Desa baik % N/A N/A 50 55 60 100

Tabel. 3.3.15




:

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

2017

Tahun 2021

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatnya

Kinerja

Penyeengaraan

Tugas Uum

Pemerintah

Kecamatan

Persentase

Tingkat

Perkembangan

Desa

%

100

100

100

Capaian kinerja nyata indikator Tingkat Perkembangan Desa adalah sebesar 100% .

dari target 1 Desa yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 100 %.

TABEL 3.3.16


PERSENTASE TINGKAT PERKEMBANGAN DESA

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN




1 2 3 4

1

Meningkatnya kriteria

Pemerintahan Desa dan Tata

Kelola Keuangan Desa

Jumlah Pembinaan Aparat Desa

100%


pencapaian indikator Persentase Tingkat Perkembangan Desa, lanjuti tertera pada tabel

dibawah ini :

TABEL 33.17.


TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA TINGKAT PERKEMBANGAN DESA


1 2 3 4

1

Program Peningkatan

Keberdayaan masyarakat

Pedesaan

Rp. 19.500.000,-

APBD

2

Program Peningkatan kapasitas

Aparatur Pemerintahan Desa

Rp.19.750.000,-

APBD

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Desa yang memenuhi standar

Tingkat Perkembangan Desa adalah 1 Desa dari target sebesar 1 Desa yang


kinerjanya adalah 100%.

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 1 Desa

bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya

mencapai 100%. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase Desa yang

memenuhi standar yang diperoleh dari Kepala Seksi Pemerintahan



Tabel 3.3.18

DATA TINGKAT PERKEMBANGAN DESA

NO

KRITERIA

DESA

C

I

P

A

G

A

L

O

L

E

N

G

K

O

N

G

B

O

J

O

N

G

S

O

A

N

G

B

O

J

O

N

G

S

A

R

I

T

E

G

A

L

L

U

A

R

B

U

A

H

B

A

T

U

1 Tertib administrasi seluruh laporan tepat waktu X X √ X √ √

2 Adanya Sumber daya yang handal ( mampu bekerja dan

mengerti Iptek)

√ X √ √ √ √

3 Mampu menggali dan mengelola potensi desa X √ √ √ X X

4 Mengutamakan pelayanan publik √ √ √ √ √ √

5 Stabilitas Keamanan dan Ketertiban √ √ √ X X √

Jumlah Desa yang Memenuhi Kriteria Baik 1 0 1 0 1 1

Prosentase Kriteria Desa berstandar baik =4/6x100% = 66.67%

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

-Desa yang memenuhi Tingkat perkembangan yang baik, di lihat dari data diatas adalah

desa;

1.Desa Cipagalo

2.Desa Bojongsoang

3,Desa Buahbatu

4.Desa Tegaluar



Desa- desa Tersebut memenuhi semua Kriteria untuk Tingkat Perkembangan

Desa.. Untuk Desa Lengkong dan Desa Bojongsari belum memenuhi standar untuk

masuk ke Tingkat Perkembangan Desa yang baik, hal ini dikarenakan Kedua Desa

tersebut masih belum memenuhi semua kriteria di atas. Kriteria yang belum dipenuhi kedua

Desa tersebut adalah tentang SDM yang handal dan dan penggalian pengelolaan potensi

Desa.

Penyebab tidak terpenuhinya kriteria tersebut dikarenakan masih terbatasnya SDM

yang mampu membuat laporan tepat waktu dan perlu adanya peningkatan kapasitas aparat

Desa dalam hal IPTEK .

Solusi untuk Menangani permasalahan pada kedua desa tersebut adalah dengan

cara :

1. Adanya pembinaan dari tingkat Pemerintahan Kecamatan

2. Adanya Monitoring kegiatan dari Tingkat Kecamatan

3. Diberikannya Pelatihan bagi Aparat desa

4. Dilaksanakannya Lomba Desa Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

Capaian kinerja indikator Persentase Tingkat Perkembangan Desa pada tahun

2017 adalah 100 %.


- Sasaran :

Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan

- Indikatornya :


2.Persentase BMD/Aset dalam kondisio baik

1. Indikator 1 , Nilai Akip Kecamatan



Tabel 3.3.19



Tahun 2017

No.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

Target Realisasi

Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1. Nilai Akip Kecamatan % 50 52,93 105

Tabel 3.3.20




No

.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2015 2016 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Nilai Akip

Kecamatan % N/A N/A 50 52,93 50 52,93



Tabel. 3.3.21




:

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

2017

Tahun 2021

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

3

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kecamatan

Nilai Akip

Kecamatan

% 52,93

88,66

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Nilai Akip Kecamatanadalah sebesar

52,93 dari target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016,

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105 %

TABEL 3.3.22


NILAI AKIP KECAMATAN

SEKRETARIS KECAMATAN


1 2 3 4

1 Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaraan tugas Umum

Pemerintahan Kecamatan

Persentase Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan

yang berkualitas

100%

KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET



1. Meningkatnya Laporan Kinerja

dan Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan

Tahunan Keuangan

I Dok

Jumlah Dokumen Laporan

Capaian Kinerja

6 Dok


pencapaian indikator Nilai Akip Kecamatan

TABEL 33.23.


TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA NILAI AKIP KECAMATAN


1 2 3 4

1

Program Pengembangan System

Laporan Capaian kinerja dan

Keuangan

Rp. 2.000.000,-

APBD

1. Indikator 2 , Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik.

Tabel 3.3.24



Tahun 2017



Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1. Persentase BMD/Aset dalam kondisi

Baik % 80 97,14 121



Capaian kinerja nyata indikator Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik adalah

sebesar 97,14% dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2017, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 121%.

Tabel 3.3.25




No

.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

2015 2016 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Persentase

BMD/Aset dalam

kondisi baik

% N/A N/A 70 72 80 97,14

Tabel. 3.3.26




:

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

2017

Tahun 2021

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kecamatan

Persentase

BMD/Aset dalam

kondisi baik

%

97,14

80

88,66



TABEL 3.3.27


PERSENTASE BMD/Aaset dalam kondisi baik

SEKRETARIS


1 2 3 4

1






100%



1.

Tertib Administrasi Aset

Persentase Pengelolaan Aset

Bergerak dan Aset tidak bergerak

80%


pada pencapaian sasaran organisasi untuk Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik di

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tahun 2017.


pencapaian indikator Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik tertera pada tabel dibawah

ini:

TABEL 3.3.28


PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK

SEKRETARIS


1 2 3 4



1


perkantoran

Rp. 279.564.472,-

APBD

2



Rp.325.392.666,-

APBD


No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.


Perkantoran

Rp.279.564.472,-,-

APBD

2.



Rp.325.392.666,-

APBD

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3,34

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN

2017

% TAHUN

2021

%

TARGET REALISASI TARGET

1 Niai AKIP Kecamatan

Bojongsoang

Nilai 53 N/A N/A 80,00 52,93

2 Persentase BMD dalam

kondisi baik

% N/A 80 97,15 90,00 80,00



1.Analisis Pencapaian Indikator Nilai Akip Kecamatan Bojongsoang

Capaian kinerja Nilai Akip Kecamatan Bojongsoangadalah sebesar 52,93

target sebesar 50. Dan yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017,

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105.

Solusi untuk meningkatkan Penilaian AKIP Kecamatan Bojongsoang

Kabupaten tahun yang akan datang adalah :

1. Kecamatan Bojongsoang akan membentuk Tim dengan SK Camat dalam

Penyusunan Renstra

2. Dalam Renstra Kecamatan Bojongsoang harus memuat target tahunan dan

indikator kinerja tujuan yang memuat jangka menengah

3. Tujuan dan sasaran Kecamatan Bojongsoang akan lebih berorientasi pada

output dan outcome penting yang akan diwujudkan

4. .Dalam LAKIP Kecamatan Bojongsoang pada tahun yang akan datang akan

menggambarkan pencapaian dari sasaran dan akan menggambarkan hasil dari

outcome.

Keberhasilan pencapaian indikator Nilai AKIP disebabkan faktor pendukung dan

penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

1. Adanya dukungan dari pimpinan untuk meningkatkan nilai AKIP

2. Adanyakesiapan SDM untuk mengembangkan pengetahuan tentang LKIP

3. Tersedianya sarana prasarana untuk mengembangan pengetahuan

Faktor Penghambat:

1. Penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan background pendidikan yang

dimiiliki dari pemegang kegiatan

2. Belum adanya pelatihan untuk peningkatan pembuatan Renstra, RKT, Renja dan LKIP

ditingkat Kabupaten.

Untuk meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP, berdasarkan hasil evaluasi dan

analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi

perbaikan sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan aparat dalam pembinaan dan pengembangan pembuatan

Perencanaan hingga pelaporan (LKIP)



2. Melakukan sosialisasi materi penilaian kinerja hingga tingkat kelurahan guna

mendukung data kegiatan dalam penilaian kinerja

3. Analisis Pencapaian Indikator Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik

Capaian kinerja nyata indikator Persentase BMD dalam kondisi baik sebesar

97,14 % dari target sebesar 80 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017,

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 121 %.

Solusi : Camat Bojongsoang selaku Pengguna Barang akan melakukan pengawasan dan

pengendalian terhadap pengelolaan barang dan akan melakukan teguran secara tertulis

dan memberikan sosialisasi kepada pengurus dan penyimpan barang

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kecamatan Bojongsoang didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun.

Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan RENJA, RENSTRA,

RENCANA KERJA TAHUNAN, TAPKIN, LKIP, Rapat Evaluasi Keuangan, KUA, PPAS,

RKA, DPA, RKAP, DPPA dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan

tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai

Kecamatan Bojongsoang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Bandung Kota Bandung DPA Kecamatan Kecamatan Bojongsoang

tahun 2017 dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.477.108.099,88 yang

terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 2.787.828.145,88 yang merupakan

komponen gaji, serta Belanja Langsung (BL) Rp. 1.689.279.954,00 sedangkan realisasi

anggaran mencapai Rp. 3.837.459.873,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.

2.208.607.823,00 dan Belanja Langsung (BL) Rp. 1.628.852.050,00.



No.

Indikator Kinerja

Utama

Satuan

Target Realisasi

Capaian

%

1 2 3 4 5 6

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 70 75,44 107,77

2. Persentase Pelayanan Umum lainya

tepat waktu % 80 % 80 % 100 %

3.

Persentas keluhan pengaduan

pelayanan administratif yang ditindak

lanjuti

%

80%

89%

111%

4.

Persentase pelaksanaan pelimpahan

urusan pemeritahaan dari bupati

kepada camat (KDH)

Urusan 10 9 90%

5. Persentase Tingkat Perkembangan

Desa Desa 1 1 100%

6 Nilai Akip kecamatan Bojongsoang Nilai 50 52,93

105

7

Persentase BMD/Aset dalam kondisi

baik

% 80% 97,14 121

Rata rata capaian IKU 104

Keterangan:

= capaian sesuai target

= capaian melebihi target

= capaian dibawah target

Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Bojongsoang tahun 2017 sebesar 104 Dapat dilihat

pada Diagram di bawah ini :



66,67%

22,22%

11,11%

Capaian IKU

Sesuai Target

Melebihi Target

Dibawah target

Diagram 3.3.35

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojongsoang Tahun 2017

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan padaindikator

Persentase Kriteria Desa Baik dengan capaian kinerja 111 % dan pada Indeks

Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 107, pada indikator

pada indikator Persentase BMD/Aset Kondisi baik ini dibawah target yaitu dengan capaian

kinerja 97,14 % dikarenakan masih Ada Aset aset yang belum terkelola dengan baik dan

masih keterbatasannya SDM yang ada, Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai

100% ditunjukan pada indikator Persentase Keluhan Pelayanan Umum lainnya tepat waktu.

Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dan Persentase Tingkat

Perkembangan Desa dengan capaian kinerja sebesar 100%.

4. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja SasaranStrategis

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang

dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam

evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Secara umum Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yangtelah ditetapkan

dalam Renstra 2016-2021 Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebanyak 3 (tiga) Sasaran

sasarana tahun 2017 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari

3 (tiga) Sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan maka

pencapaian kinerja sasaran.



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada

tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran 3 dan 7

indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bojongsoang

Kabupaten Bandung tahun 2016-2021.

5. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil

(realisasi) dengan target kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian

sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara

rencana dengan realisasi/ hasil untuk masing- masing kelompok indikator, yaitu indikator

kinerja input, output dan outcome antara yang diharapkan dengan realisasinya, atau antara

rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance

result) yang dicapai Kecamatan Bojongsoang. Untuk selanjutnya dilakukan analisis

terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) karena realisasi berbeda dengan yang

direncanakan. Keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan diukur dengan

tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja, tidak tercapainya

program kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti, sarana

prasarana, waktu dan perkembangan harga yang tidak sesuai lagi dengan pagu anggaran

yang telah ditetapkan.

4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan

tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai

Kecamatan Bojongsoang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Bandung Kota Bandung DPA Kecamatan Kecamatan Bojongsoang

tahun 2017 dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.754.408.767,67 yang

terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.2.590.154.323,67yang merupakan komponen

gaji, serta BelanjaLangsung (BL) Rp. 1.198.875.850,00 sedangkan realisasi anggaran

mencapai Rp. 12.125.490.500,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung(BTL) Rp.

5.194.703.268,00 dan Belanja Langsung (BL) Rp. 1.112.255.294.



2.1 Kebijakan Keuangan

2.1.1. Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yaitu :

- Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), meliputi Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain - Lain PAD Yang Sah;

2.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Kebijakan Pendapatan Daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2017 mengacu kepada arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RPJMD 2016 - 2021 disesuaikan dengan kewenangannya. Struktur Pendapatan Daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Pada tahun anggaran 2015 PAD direncanakan meningkat dari beberapa komponen Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.

2. Dana Perimbangan yaitu merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari

APBN berupa Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK yang bertujuan untuk menutup celah fiskal sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat. Proyeksi penerimaan Dana Perimbangan khususnya dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penurunan, DAU mengacu pada Peraturan Presiden tahun 2014, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dapat direncanakan karena masih menunggu Kebijakan dari Pemerintah Pusat.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal

dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian, Dana Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Proyeksi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah khususnya Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Penyesuaian, Dana Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya belum dapat direncanakan karena masih menunggu Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2014.

2.1.3. Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan meningkat dari Retribusi Daerah,



Target pendapatan tahun anggaran 2017 direncanakan diperoleh dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah direncanakan meningkat dari Retribusi Izin Bendirikan Bangunan ( IMB ).

2.1.4. Upaya-upaya pencapaian target

Pencapaian target Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2017 akan dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

a. Intensifikasi penerimaan PAD retribusi daerah termasuk didalamnya penataan dan pembenahan manajemen data penerimaan PAD;

b. Melakukan evaluasi/revisi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan perekonomian masyarakat.

c. Meningkatkan kualitas data potensi retribusi daerah berdasarkan hasil kajian sebagai dasar penetapan target retribusi daerah;

d. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran belanja langsung SKPD agar dapat mendorong peningkatan penerimaan dari sektor retribusi daerah sebagai komponen utama pembentuk PAD;

e. Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan akses kepada masyarakat dalam rangka peningkatan retribusi daerah;

f. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan melalui aplikasi sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah.

g. Penegakan Perda dan Penerapan Reward and punishment dalam pengelolaan dan pemungutan PAD;

h. Mengoptimalkan sosialisasi kepada wajib retribusi dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib retribusi.

2.1.5 Belanja Daerah

2.1.5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Namun demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM yang tertuang dalam Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2016 dan telah ditetapkan dalam RPJMD. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2017 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, efektif, dan produktif.



2.1.5.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung Kebijakan belanja tidak langsung tahun anggaran 2017 diarahkan sebagai berikut:

Mengalokasikan belanja pegawai secara cermat dan tepat untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih.

Mengalokasikan belanja hibah dalam rangka menunjang sasaran program/kegiatan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan berasaskan keadilan, kepatutan, rasionalitas dan bermanfaat bagi masyarakat, penerima manfaat disesuaikan dengan mekanisme yang diatur oleh ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan visi dan misi Kabupaten Bandung.

Mengalokasikan belanja bantuan sosial kemasyarakatan diberikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sedangkan alokasi bantuan sosial untuk lembaga non pemerintahan baik bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dalam bentuk uang atau barang, disertai dengan usulan dan proposal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengalokasikan belanja bagi Hasil kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari pendapatan daerah kepada Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal Desa dalam melaksanakan otonomi daerah.

Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan pada pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengalokasikan Belanja Bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya serta untuk pengembalian pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.5.3 Belanja Langsung



Kebijakan belanja langsung terbagi ke dalam urusan pemerintah daerah meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, serta menurut SKPD Tahun 2017 yang diarahkan pada:

2.1.5.4 Belanja Langsung menurut urusan:

Belanja Langsung menurut urusan merupakan belanja program/kegiatan yang ada pada urusan wajib dan pilihan, kebijakan belanja langsung urusan sebagai berikut

2.1.5.5. Belanja Langsung menurut SKPD:

Belanja Langsung menurut SKPD merupakan belanja langsung program setiap SKPD yang menjadi kewenangannya. Kebijakan belanja langsung SKPD sebagai berikut:

Belanja yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi tanggung- jawabnya;

Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), pemenuhan standar

pelayanan Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1 Pendapatan

Indikator Pencapaian Target Pendapatan adalah tercapainya jumlah pendapatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yaitu sebagai berikut :

No Uraian

Target

Rupiah %

1. Retribusi IMB 44.208.328,56 100

2.2.2. Belanja Langsung

NO Program (Kegiatan) Indikator Kinerja

% Target Capaian

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

600 buah 600 buah 100

2 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Tersedianya jasa jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Telepon, Air, Internet, 12 bulan

Telepon, Air, Internet, 12 bulan

100

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersdianya Jasa Kebersihan Kantor

12 OB 12 OB 100

4 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya jasa 4 unit 4 unit 100



NO Program (Kegiatan) Indikator Kinerja

% Target Capaian

peralatan kerja perbaikan peralatan kantor

5 Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor

Tersedianya alat tulis Kantor

50 jenis 50 jenis 100

6 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

11 jenis barang cetakan

11 jenis barang cetakan

100

7 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya peralatan listrik / penerangan bangunan kantor

10 jenis alat listrik

10 jenis listrik

100

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

5 unit peralatan

5 unit peralatan

100

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

2 jenis peralatan

2 jenis peralatan

100

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2 jenis 2 jenis 100

11 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman rapat

Tersedianya makanan dan minuman rapat

480 OK 480 OK 100

12 Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terfasilitasinya kordinasi dan konsultasi dalam daerah

118 HOK 118 HOK 100

13 Penunjang perayaan hari-hari bersejarah

Terfasilitasinya peralatan hari-hari bersejarah

1 kali 1 kali 100

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 Pembanguan gedung kantor Tersedianya gedung kantor

4 kegiatan 4 kegiatan 100

2 Pengadaan mebeuler Tersedianya mebeuler ruang rapat

4 jenis 4 jenis 100

3 Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung bangunan kantor

9 jenis 9 jenis 100

4 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terawatnya dan terpeliharanya kendaraan dinas

9 unit 9 unit 100

5 Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor

Terpeliharanya ruang gedung kantor

3 jenis 3 jenis 100

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

35 stel 35 stel 100

2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian batik

25 stel 25 stel 100

3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian olahraga dan batik

35 stel 35 stel 100



Target Capaian

1.

1

Kegiatan penyediaan jasa surat

menyurat

Tersedianya jasa surat

menyurat

622 buah 622 buah 100%

2

Kegiatan penyediaan jasa

komunikasi, sumberdaya air dan

listrik

Tersedianya jasa jasa

komunikasi, sumberdaya air

dan listrik

Telepon, Air,

Internet, 12 bulan

Telepon, Air,

Internet, 12 bulan

100%

3

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Tersdianya Jasa Kebersihan

Kantor

30 Jenis bahan

pembersih

30 Jenis bahan

pembersih

100%

4 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kantor 1 Paket 1 Paket 100%

5

Kegiatan penyediaan alat tulis

Kantor

Tersedianya alat tulis

Kantor

53 jenis alat tulis

kantor

53 jenis alat tulis

kantor

100%

6 Kegiatan penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang

cetakan dan penggandaan16 Jenis barang

cetakan

16 Jenis barang

cetakan

100%

7

Penyediaan Komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Terpenuhinya peralatan

listrik / penerangan

bangunan kantor

18 Jenis alat-alat

listrik

18 Jenis alat-alat

listrik

100%

8 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

21 jenis peralatan

dan perlengkapan

21 jenis peralatan

dan perlengkapan

100%

9

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga

16 Jenis Peralatan 16 Jenis Peralatan 100%

10 Kegiatan penyediaan makanan

dan minuman rapat

Tersedianya makanan dan

minuman rapat

564 HOK 564 HOK 100%

11 Kegiatan rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi dalam daerah

Terfasilitasinya kordinasi

dan konsultasi dalam

daerah

195 HOK 195 HOK 100%

12Penunjang perayaan hari-hari

bersejarah

Terfasilitasinya peralatan

hari-hari bersejarah

7 Kegiatan PHBN 7 Kegiatan PHBN 100%

2

a Pengadaan mebeuler Tersedianya mebeuler

ruang rapat

30 buah 30 buah 100%

b Kegiatan pemeliharaan rutin

/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung

bangunan kantor3 OK, 9 jns/

303 set

3 OK, 9 jns/

303 set

100%

c Kegiatan pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terawatnya dan

terpeliharanya kendaraan

dinas

9 unit 9 unit 100%

dPengadaan pagar dan pintu

gerbang kantor

Tersedianya pagar dan

pintu gerbang kantor

Pagar dan

Pintu Gerbang Ktr

Pagar dan

Pintu Gerbang Ktr100%

3

a Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Terselenggaranya

pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

35 stel 35 stel 100%

b Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

Tersedianya pakaian

olahraga dan pakaian batik 35 stel 35 stel 100%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Kinerja

No. Program (Kegiatan)

Indikator

Kinerja

( % )

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.



Target Capaian

17

a Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan

daerah

Terlaksananya sosialisasi

Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan

daerah

1 kali 1 kali 100%

18

aPelatihan aparatur pemerintah

desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

Terwujudnya pelatihan aparatur

pemerintah desa dalam bidang

manajemen pemerintahan desa

100 org 100 org 100%

b

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Terlaksananya monitoring,

evaluasi dan pelaporan

2 kali 100%

18

a Pembinaan organisasi

perempuan

Terselelnggaranya pembinaan

TP PKK Kecamatan ke TP PKK

Desa

120 org 120 org 100%

18

a

Perencanaan rehabilitasi /

pemeliharaan jembatan Terpeliharanya jembatan 600 meter 600 meter 100%

20

a Pembinaan cabang olahraga

prestasi di tingkat daerah

Terselenggaranya pembinaan

cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

1 cab olahraga 1 cab olahraga 100%

b Pembinaan olahraga yang

berkembang di masyarakat

Terlaksananya pembinaan

olahraga yang berkembang di

masyarakat

1 cab olahraga 1 cab olahraga 100%

20

Pengendalian manajemen


Terkendalinya manajemen


2 kegiatan 2 kegiatan 100%

21

a Pengembangan partisipasi

masyarakat dalam perumusan

program dan kebijakan publik

Terwujudnya pengembangan

partisipasi masyarakat dalam

perumusan program dan

kebijakan publik

1 kali 1 kali 100%

24

1 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya Ruang Terbuka

Hijau100 M2 100 M2 100%

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROGRAM REAHBILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kinerja

(%)IndikatorProgram (Kegiatan)No.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA



15.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah

100%

a.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public

Terselenggaranya Musrenbang

desa dan kecamatan

Musrenbang desa dan kecamatan terlaksana dengan baik

1 kali kegiatan Fasilitasi Musrenbang desa dan kecamatan

100%

16. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pengelolaan Ruang Terbuka

Hjau \ 100%

a. Pemeliharaan RTH

Terselenggaranya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau

1 Paket Pemeliharaan RTH

100%

17. Program Pendidikan Menengah

Terlaksananya peningkatan pendidikan menengah

100%

a.

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Terselenggaranya Sosialisasi Informasi Pendidikan Menengah

Informasi pendidikan menengah tersebarluaskan dengan baik

2 Sosialisasi Informasi Pendidikan Menengah

100%

18.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan

anak

100%

a.

Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu

Terselenggara Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil

Ibu hami dari keluarga tidak mampu meningkat pengetahuannya

2 x Kegiatan Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil

100%

19.

Programpeningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya peningkatan

dan pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

100%

a.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Terselenggaranya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kegiatan Peningkatan PAD

Kegiatan Peningkatan PAD

100%

Tabel Ringkasan APBD Perubahan TA 2017

Uraian Anggaran Sebelum

Perubahan (Rp)

Anggaran Setelah

Perubahan (Rp) Bertambah/(berkurang)

Pendapatan 54.283.372,56 54.283.372,56 ,00

- Pendapatan Asli 54.283.372,56 54.283.372,56 ,00



Uraian Anggaran Sebelum

Perubahan (Rp)

Anggaran Setelah

Perubahan (Rp) Bertambah/(berkurang)

Daerah

Belanja Daerah 3.953.914.016,47 3.788.665.516,47 (165.248.500,00)

- Belanja Tidak Langsung 2.946.202.945,88 2.787.828.145,88 (158.374.800,00)

- Belanja Langsung 1.606.070.477,00 1.689.279.945,00 83.209.477,00

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengukuran Pencapaian Kinerja kegiatan di lingkungan Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014, diukur sampai tingkat output dari kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator yang terukur.

PROGRAM ANGGARAN REALISASI %

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

50.000.000,00 49.920.000,00 99,84

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

50.000.000,00 49.920.000,00 99,84

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

66.760.000,00 66.646.000,00 99,83

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

25.000.000,00 25.000.000,00 100,

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

41.760.000,00 41.646.000,00 99,73

Program pengembangan wawasan kebangsaan

44.720.000,00 40.420.000,00 90,38

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

30.200.000,00 25.900.000,00 85,76

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

14.520.000,00 14.520.000,00 100,

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

82.709.477,00 82.709.000,00 100,

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

25.000.000,00 25.000.000,00 100,

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

57.709.477,00 57.709.000,00 100,

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

25.000.000,00 23.660.000,00 94,64

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

25.000.000,00 23.660.000,00 94,64

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

104.500.000,00 103.900.000,00 99,43




Pembinaan organisasi perempuan 64.500.000,00 63.900.000,00 99,07

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

40.000.000,00 40.000.000,00 100,

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

105.250.000,00 105.248.000,00 100,

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

65.250.000,00 65.248.000,00 100,

Bimbingan teknis persampahan 40.000.000,00 40.000.000,00 100,

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

50.000.000,00 50.000.000,00 100,

Pemeliharaan RTH 50.000.000,00 50.000.000,00 100,

Program Penataan Administrasi Kependudukan

36.800.000,00 36.800.000,00 100,

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

36.800.000,00 36.800.000,00 100,

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

57.664.000,00 57.664.000,00 100,

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

33.264.000,00 33.264.000,00 100,

Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Perdesaan

24.400.000,00 24.400.000,00 100,

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

38.660.000,00 38.660.000,00 100,

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

25.000.000,00 25.000.000,00 100,

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 13.660.000,00 13.660.000,00 100,

Program peningkatan peran serta kepemudaan

36.000.000,00 36.000.000,00 100,

Pembinaan organisasi kepemudaan 36.000.000,00 36.000.000,00 100,

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

24.000.000,00 24.000.000,00 100,

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

12.000.000,00 12.000.000,00 100,

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

12.000.000,00 12.000.000,00 100,

Program perencanaan pembangunan daerah

36.000.000,00 36.000.000,00 100,

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

36.000.000,00 36.000.000,00 100,

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 100,

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 100,

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

198.070.000,00 181.947.850,00 91,86




Penyediaan jasa surat menyurat 5.400.000,00 5.400.000,00 100,

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

25.200.000,00 15.573.000,00 61,80

Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.000.000,00 19.000.000,00 100,

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12.070.000,00 9.000.000,00 74,57

Penyediaan alat tulis kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 100,

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.500.000,00 5.624.850,00 86,54

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.500.000,00 5.500.000,00 100,

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

35.000.000,00 35.000.000,00 100,

Penyediaan peralatan rumah tangga 30.000.000,00 30.000.000,00 100,

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.400.000,00 2.400.000,00 100,

Penyediaan makanan dan minuman 12.000.000,00 11.000.000,00 91,67

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

20.000.000,00 20.000.000,00 100,

Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

12.000.000,00 10.450.000,00 87,08

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

423.209.477,00 385.340.200,00 91,05

Pengadaan mebeleur 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

40.000.000,00 40.000.000,00 100,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

64.500.000,00 27.370.200,00 42,43

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

73.709.477,00 73.380.000,00 99,55

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

195.000.000,00 194.590.000,00 99,79

Program peningkatan disiplin aparatur

40.300.000,00 40.300.000,00 100,

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

15.000.000,00 15.000.000,00 100,

Pengadaan pakaian KORPRI 6.050.000,00 6.050.000,00 100,

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

19.250.000,00 19.250.000,00 100,

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

30.000.000,00 30.000.000,00 100,

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

30.000.000,00 30.000.000,00 100,

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

42.300.000,00 42.300.000,00 100,

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

14.400.000,00 14.400.000,00 100,

Penyusunan laporan keuangan semesteran

20.400.000,00 20.400.000,00 100,

Penyusunan pelaporan prognosis 3.000.000,00 3.000.000,00 100,




realisasi anggaran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.500.000,00 4.500.000,00 100,

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

167.337.000,00 167.337.000,00 100,

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

167.337.000,00 167.337.000,00 100,

Jumlah 1.689.279.954. 1.628.852.050, 96,42

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Dari hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2017, masih terdapat hambatan dan/atau kendala dalam upaya pencapaian target, antara lain berkenaan dengan :

3.2.1 Terbatasnya ketersediaan pegawai (22 orang PNS) dibandingkan dengan

kebutuhan ideal yang diperlukan yaitu sebanyak 28 orang pegawai. 3.2.2. Terbatasnya sarana komunikasi dan transportasi yang memadai yang

acapkali mengakibatkan terlambatnya penerimaan/penyampaian informasi.

Untuk mengeliminasi hambatan dan/atau kendala tersebut, telah diambil langkah antisipasi, diantaranya : 3.2.3 Optimalisasi upaya peningkatan SDM melalui diklat dan pelatihan / bintek

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung 3.2.4 Optimalisasi upaya pemeliharaan sarana mobilitas 3.2.5 Optimalisasi upaya koordinasi dengan seluruh Kecamatan sekitar sebagai

salah satu cara untuk menindaklanjuti seluruh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bojongsoang

Kabupaten Bandung Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKIP ini

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2017 ini dapat

menggambarkan kinerja Kecamatan Bojongsoang dan Evaluasi terhadap kinerja yang

telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan

abalisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2017, Kecamatan Bojongsoang menetapkan sebanyak 11

Sasaran dan Indikator Kinerja sebanyak 15 (lima belas) indikator kinerja sesuai dengan

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang ingin

dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 sasaran tersebut,

secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi

anggaran yang telah digunakan oleh kecamatan Bojongsoang adalah 85,74% dari

anggaran indikatif yang direncanakan.

Hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Kecamatan Bojongsoang telah

optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan agar lebih efektif dan efisien dalam

meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Bandung,

maka perlu lebih ditingkatkan kembali kinerja dari Kecamatan Bojongsoang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

Bojongsoang Kabupaten Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja



Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi

aktif untuk membangun Kabupaten Bandung.

Bojongsoang, 26 Februari 2018

Camat Bojongsoang

Drs. H. AEP AHMAD MUSLIM, M.Si

Pembina Tk.I NIP. 19630812 198303 1 007

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat

Documents