LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH( LKIP )e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/222_2020/KONGS.pdfdan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah; ... Susunan Organisasi,

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JL.PB.SUDIRMAN (KARANG ASEM) TELP/ FAX. (0338) 672664 SITUBONDO, 68312

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH( LKIP )

KATA PENGANTAR i

LKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo tahun 2016– 2021, walaupun penuh keterbatasan dan

kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

b. UNDANG-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunnan daerah

e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

f. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/2007 tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan

Instansi pemerintah;

h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja

dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kab. Situbondo Tahun 2005-2025;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 tahun 2016 tentang

pembentukan dan susunan perangkat daerah;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Situbondo Tahun 2016-2021;

n. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.

KATA PENGANTAR ii


o. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tanggal 25 September

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun

2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Tahun 2016-2021;

p. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang perubahan atas

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja

Utama.

q. SK Restra Perubahan tahun 2016-2021 nomor : 188/1682.1/431.222.1/2018

tanggal 2 April 2018 tentang Reviu RENSTRA Perubahan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kab. Situbondo Tahun 2016-2021

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu

kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau

penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan

memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo tahun 2019 ini dapat diselesaikan

dengan baik sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan Akuntabilitas ini

bermanfaat khususnya bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo dalam

upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Situbondo,2 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SITUBONDO

drh. M.H. RIWANSIA Pembina Tingkat I

NIP. 19641110 199202 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

iv


IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo sebagai Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo memiliki 2 (dua) tugas penting

yang bersifat integral di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu : Menyelenggarakan

berbagai kegiatan sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Strategik Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021, dengan asumsi bahwa target yang

telah ditetapkan secara optimal harus bisa dicapai, dan secara Struktural sebagai perangkat daerah

dituntut pula untuk menunjang pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

“Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera,

dan Berkeadilan”.

Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi tugas pokok dan fungsi berkaitan

dengan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo, maka

sebagai acuan utama yang harus dipegang oleh para pemeran organisasi adalah rumusan yang

menjadi tujuan dan sasaran selama tahun 2019 yang pada dasarnya juga merupakan bagian

Rencana Strategis tahun 2016 – 2021.

DAFTAR ISI iii


DAFTAR ISI

Halaman Awal

Kata Pengantar .................................................................................................................................................... i

Daftar Isi ................................................................................................................................................................. ii

Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................................................................... iii

BAB I Pendahuluan .................................................................................................................................. 1

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ................................................................................. 18

BAB III Akuntabilitas Kinerja ................................................................................................................. 26

BAB IV Penutup ............................................................................................................................................ 35

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat & Golongan ................................................ 16

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasar Kualifikasi Pendidikan ................................................... 16

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama ........................................................................................................ 22

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ........................... 23

Tabel 2.3 Perencanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2017 ..... 25

Tabel 3.1 Target Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan .................................... 26

Tabel 3.2 Pengukuran Realisasi Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tahun 2018 ................................................................................................................................. 27

Tabel 3.3 Perbandingan hasil realisasi kinerja tahun 2018 dengan target akhir

renstra ............................................................................................................................................. 28

Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ................................ 30

Tabel 3.5 Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD .......................................... 31

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ............. 31

Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS ............................. 32

Tabel 3.8 Alokasi Persasaran Pembangunan ................................................................................... 33

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja Anggaran ............................................................................................ 33

Tabel 3.10 Efisiensi Pengguna Sumber Daya...................................................................................... 34

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Organisasi Dinas Peternakan .................................... 15

Gambar 2. Data Produksi Daging, Susu dan Telur ........................................................................... 29

Gambar 2. Data Pendapatan Peternak ................................................................................................... 30

BAB I PENDAHULUAN


Bab I Pendahuluan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejalan dengan kerangka perencanaan pembangunan nasional, pembangunan

peternakan menitik beratkan pada penyediaan produk pangan asal hewan, pengendalian

penyakit hewan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif perencanaan

pembangunan, Pemerintah Daerah memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu

kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan

lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini adalah terselenggaranya tata kepemerintahan

yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR

RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres

Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan

tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum,

azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas

proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum

penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang

paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

1.2 LANDASAN HUKUM

LKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo tahun 2018

disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

b. UNDANG-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja


d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunnan daerah

e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

BAB I PENDAHULUAN


Bab I Pendahuluan 2

f. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/2007 tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Instansi

pemerintah;

h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan

tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kab. Situbondo Tahun 2005-2025;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 tahun 2016 tentang pembentukan

dan susunan perangkat daerah;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Situbondo Tahun 2016-2021;

n. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,


Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.

o. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Rencana

Strategis Perangkat Tahun 2016-2021;

p. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan

Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama.

q. SK Restra Perubahan tahun 2016-2021 nomor : 188/1682.1/431.222.1/2018 tanggal 2

April 2018 tentang Revie RENSTRA Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kab. Situbondo Tahun 2016-2021

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten

Situbondo Tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan

pembangunan peternakan sehingga tujuan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab dapat terwujud.

Sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

Aspek Akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi sebagai sarana

pertanggungjawaban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Hewan

BAB I PENDAHULUAN


Bab I Pendahuluan 3

Kabupaten Situbondo kepada Bupati atas capaian kinerja yang diperoleh selama

Tahun 2019 .

Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi adalah sebagai bahan

evaluasi pencapaian target kinerja, sehingga apabila terjadi permasalahan terhadap

program, kegiatan serta indikator kinerja dapat segera di rumuskan pemecahan

masalah guna peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondomempunyai tugas

membantu Bupati dalammelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.Dalam melaksanakan tugas Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan daerah di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan

kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang

peternakan ;

2. pengelolaan sumber daya genetik hewan ;

3. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan

benih/bibit hijauan pakan ternak ;

4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak ;

5. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan ;

6. pengawasan obat hewan;

7. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan ;

8. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;

9. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner

dan kesejahteraan hewan;

10. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan

masyarakat veteriner;

11. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang

peternakan;

12. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan

13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo dan

Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,


Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo, maka Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN


Bab I Pendahuluan 4

1.4.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan

pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan

Hewan.

1.4.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian,

penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang

secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam

lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan

administrasi di lingkungan badan;

b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;

c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas serta

penyelenggaraan tugas– tugas bidang secara terpadu;

d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di

lingkup Dinas ;

e. penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu;

f. pelaksanaan urusan keuangan;

g. pelaksanaan urusan umum;

h. pelaksanaan urusan kepegawaian;

i. pelaksanaan urusan aset Dinas;

j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;

b. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;

c. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang

keperluan Dinas dan perbekalan lain;

d. pelaksanaan urusan surat – menyurat;

e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;

f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;

g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;

h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang meliputi pengumpulan data

kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan

BAB I PENDAHULUAN


Bab I Pendahuluan 5

rekapitulasi absensi elektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja

pegawai, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala,

kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti

pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu

isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu

asuransi kesehatan;

i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;

j. penyusunan Laporan Kepegawaian;

k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

B. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata

usaha keuangan.Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan

fungsi :

a. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi

anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;

b. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

c. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;

d. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;

e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

C. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan

dan penyusunan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian

Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;

b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan

anggaran;

c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;

d. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;

e. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas;

f. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada

urusan pertanian bidang peternakan dan kesehatan hewan;

g. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;

h. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;

i. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

BAB I PENDAHULUAN


Bab I Pendahuluan 6

j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

k. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

1.4.3 Bidang Kesehatan Hewan Dan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan pedoman dan pengelolaan, pengawasan,

identifikasi, pencegahan, pengendalian, dan pembinaan di bidang Kesehatan Hewan dan

Masyarakat Veteriner. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Hewan dan

Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan pedomankebijakan pengamatan pengendalian,

pemberantasan, penolakan, pemetaan dan pembinaan di Bidang Kesehatan Hewan

dan Masyarakat Veteriner;

b. pelaksanaan pengamatan dan identifikasi serta kewaspadaan dini terhadap penyakit

hewan;

c. pelaksanaaan pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan pengobatan penyakit

hewan;

d. pelaksanaan identifikasi, pemetaan dan peramalan wabah penyakit hewan;

e. pelaksanaan pengawasan peredaran Produk Pangan Asal Hewan (PPAH), Produk Non

Pangan Asal Hewan (PNPAH) dan produk olahan asal hewan lainnya;

f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelayanan pemeriksaan Laboratorium

Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

h. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan pengobatan penyakit

hewan yang bersifat zoonosis serta pengaruhnya pada kesehatan manusia dan

lingkungannya;

i. pelaksanaan tindak karantina;

j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesejahteraan hewan;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene dan sanitasi pada usaha di

bidang peternakan;

l. pelaksanaan pengendalian dan larangan terhadap pemotongan hewan ruminansia

betina produktif;

m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dampak residu obat hewan terhadap

Produk Pangan Asal Hewan (PPAH);

n. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pembuatan, peredaran,

penyimpanan dan pemakaian obat hewan;

o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kebijakan terhadap alat kesehatan hewan

dan masyarakat veteriner;

p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

q. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

BAB I PENDAHULUAN


Bab I Pendahuluan 7

r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

A. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan surveilans

dan indentifikasi, kewaspadaan dini, pengamatan dan pemantauan penyakit hewan,

pembinaan dan pengawasan di bidang pengamatan penyakit hewan. Dalam melaksanakan

tugas, Seksi Pengamatan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan surveilans dan indentifikasi, kewaspadaan

dini, pengamatan dan pemantauan penyakit hewan.

b. pelaksanaan surveilans dan identifikasi pengamatan penyakit hewan ;

c. pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap penyakit hewan;

d. pelaksanaan pengamatan, pemetaan dan peramalan penyebaran penyakit hewan;

e. pelaksanaan pemantauan penyakit hewan pada Pasar Hewan, RPH, TPU dan pusat

penampungan ternak atau hewan lainnya;

f. pelaksanaan pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;

g. pelaksanaan usulan pemberian status daerah wabah penyakit hewan berdasar kajian

epidemiologis dan analisis risiko yang dilakukan otoritas veteriner;

h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lalu lintas ternak dari dan ke luar

kabupaten;

i. pelaksanaan pemantauan, fasilitasi, notifikasi, rekomendasi dan sertifikasi pada lalu

lintas hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar dan hewan konservasi;

j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pelayanan Medik

dan Paramedik Veteriner, Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Praktek Dokter Hewan,

Pusat Kesehatan Hewan dan pelayanan kesehatan hewan lainnya;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Laboratorium Uji Kesehatan Hewan;

l. pelaksanaan ketatausahaan;

m. pelaporan hasil pelaksaaan tugas kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan

Masyarakat Veteriner; dan

n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan

dan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan mempunyai

tugas melaksanakan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular,

pembinaan dan pengawasan, pemantauan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Hewan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pencegahan, Pengendalian dan

Penanggulangan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan surveilans dan indentifikasi, kewaspadaan

dini, pengamatan dan pemantauan;

b. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular

dalam Kabupaten;

BAB I PENDAHULUAN


Bab I Pendahuluan 8

c. pelaksanaan pengawasan, pemasukan dan pengeluaran hewan dari dan ke daerah

lain;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lalu lintas hewan ternak, hewan kesayangan,

hewan liar dan hewan konservasi dalam satu wilayah Kabupaten dan dengan daerah

lain;

e. pelaksanaan pengawasan persyaratan teknis lalu lintas ternak dan produk hewan

antar Kabupaten dalam Provinsi dalam rangka pengendalian penyakit hewan;

f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan biosecurity kesehatan hewan;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis penanggulangan,

pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

h. pelaksanaan penerapan sertifikasi zona atau kompartemen bebas penyakit di wilayah

kabupaten;

i. pelaksanaan pengawasan penyimpanan dan peredaran obat hewan, vaksin dan

sediaan biologis di tingkat distributor dan poultry shop;

j. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penanggung jawab obat hewan;

k. pelaksanaan usulan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah

penyakit hewan menular dalam Kabupaten;

l. pelaksanaan pengawasan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah di

wilayah Kabupaten;

m. pelaksanaan ketatausahaan;

n. pelaporan hasil pelaksaaan tugas kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan


o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan

dan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan

fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan

di bidang kesehatan masyarakat veteriner;

2. pelaksanaan pengawasan peredaran dan tata niaga produk pangan asal hewan

(daging, telur, susu), produk non pangan asal hewan (kulit, bulu, tulang, tanduk dan

darah) dan produk olahan asal hewan lainnya;

3. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha produk pangan asal

hewan (daging, telur, susu), produk non pangan asal hewan (kulit, bulu, tulang,

tanduk dan darah) dan produk olahan asal hewan lainnya;

4. pelaksanaan penolakan terhadap produk pangan asal hewan dan produk olahan asal

hewan yang tidak memenuhi standar kesehatan;

BAB I PENDAHULUAN


Bab I Pendahuluan 9

5. pelaksanaan pemeriksaan ante mortem dan post mortem terhadap ternak dan

semua peredaran hasil pemotongan ternak;

6. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tempat penjualan atau kios daging, telur

dan susu;

7. pelaksanaan pengendalian dan larangan terhadap pemotongan hewan betina

produktif di RPH;

8. pelaksanaan pembinaan, pemantauan terhadap kegiatan pemotongan hewan dan

kesejahteraan hewan sebelum dipotong;

9. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi pada RPH dan TPU;

10. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi pada tempat-tempat

pengolahan produk pangan asal hewan dan tempat penjualan produk pangan asal

hewan (pengepul telur, perusahaan susu, tempat penyimpanan bahan asal hewan

dan bahan pangan asal hewan);

11. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek kesejahteraan hewan;

12. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap produk pangan asal hewan yang

Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);

13. pelaksanaan pengujian residu obat hewan terhadap PPAH;

14. pelaksanaan ketatausahaan;

15. pelaporan hasil pelaksaaan tugas kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan


16. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan

Hewan dan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.4 Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil Peternakan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi, perencanaan, pemetaan

dan pembinaan, penyebarluasan informasi dan promosi komoditas unggulan peternakan

di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Dalam melaksanakan tugas,

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan perencanaan, pemetaan dan pembinaankawasan usaha peternakan dan

kelembagaan peternak;

2. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sumber daya alam dan sumber daya

manusia peternakan;

3. pemberian rekomendasi ijin usaha peternakan;

4. pelaksanaan pembinaan manajemen usaha, fasilitasi permodalan dan investasi usaha

peternakan dalam wilayah kabupaten;

5. pembinaan dan penyebarluasan informasi dan promosi komoditas unggulan

peternakan;

6. pelaksanaan dan pemantauan harga pasar komoditi peternakan dan pengembangan

agribisnis peternakan;

BAB I PENDAHULUAN


Bab I Pendahuluan 10

7. pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas petugas peternakan;

8. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;

9. pelaksanaan pembinaan pengembangan pasar hewan dan pengawasan tataniaga

produk peternakan;

10. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

11. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

A. Seksi Sarana Prasarana dan Standarisasi Mutu

Seksi Sarana Prasarana dan Standarisasi Mutu mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil Peternakan di bidang

sarana prasarana dan standarisasi mutu. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Sarana

Prasarana dan Standarisasi Mutu menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan identifikasi, inventarisasi sarana prasarana

dan standarisasi mutu.

b. pelaksanaan identifikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil

peternakan;

c. pelaksanaan penerapan teknologi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

peternakan;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi pengolahan hasil

peternakan;

e. pelaksanaan kerjasama di bidang teknologi pengolahan hasil peternakan;

f. pelaksanaan pembinaan standardisasi mutu produk olahan hasil peternakan;

g. pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknis pembinaan standardisasi mutu produk

olahan;

h. pelaksanaan promosi produk olahan hasil peternakan;

i. pelaksanaan ketatausahaan;

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana

Prasarana dan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Seksi Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil Peternakan di bidang Pengolahan dan

pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan produk, tataniaga, dan

pemasaran produk hasil peternakan;

b. pelaksanaan pembinaan pengembangan produk hasil peternakan;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tataniaga produk peternakan;

d. pelaksanaan pembinaan pelaku usaha produk olahan peternakan;

e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pemasaran produk olahan peternakan;

BAB I PENDAHULUAN



f. pelaksanaan pemantauan harga pasar produk peternakan;

g. pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi komoditas unggulan

peternakan;

h. pelaksanaan ketatausahaan;

i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan pelaksanaan tugas

kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran

Hasil Peternakan sesusi dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Investasi usaha dan Kelembagaan

Seksi Investasi Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil Peternakan di bidang

Investasi Usaha dan Kelembagaan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Investasi Usaha dan

Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan investasi usaha dan kelembagaan

peternakan;

b. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sumber daya alam dan sumber daya

manusia peternakan;

c. pelaksanaan pembinaan rumah tangga peternak dan bimbingan kelembagaan

peternak;

d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi permodalan dan kemitraan usaha peternakan;

e. pemberian rekomendasi izin usaha peternakan;

f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;

g. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi investasi usaha peternakan;

h. pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas petugas peternakan;

i. pelaksanaan ketatausahaan;

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana

Prasarana dan Pemasaran Hasil Peternakan sesusi dengan tugas dan fungsinya.

1.4.5 Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan

Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan kebijakan pedoman dan penyebaran pengembangan,

pengelolaan, pengawasan, pengendalian di bidang perbibitan dan produksi peternakan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan pedoman dan penyebaran pengembangan perbibitan dan

budidaya peternakan

b. pengelolaan Sumber Daya GenetikHewan (SDGH) ternak yang terdapat pada lebih dari

satu wilayah kecamatan dalam satu daerah kabupaten;

c. pengawasan benih/bibit ternak pakan dan hijauan pakan ternak;

d. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternakdalam

BAB I PENDAHULUAN



satu kabupaten ;

e. pengendalian peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam

kabupaten;

f. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah

lain;

g. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam kabupaten;

h. pelaksanaan pengembangan dan optimalisasi penggunaan alat mesin produksi

peternakan;

i. pelaksanaan pengembangan kawasan perbibitan dan budidaya peternakan;

j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan;

k. perumusan pembinaan dan pengembangan bioteknologi peternakan;

l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

A. Seksi Perbibitan dan Kawasan Peternakan

Seksi Perbibitan dan Kawasan Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyediaan dan penyusunan kebijakan, pengawasan, pengendalian di bidang perbibitan

dan kawasan peternakan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perbibitan dan Kawasan

Peternakan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit ternak;

b. penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak;

c. penyediaan, pelaksanaan, dan pengawasan penerapan biteknologi peternakan;

d. pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) ternak yang terdapat dalam

kabupaten;

e. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dalam satu kabupaten;

f. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dalam satu kabupaten;

g. pelaksanaan penyediaan, pengawasan dan pengendalian benih/bibit ternak yang

sumbernya dari daerah lain;

h. pelaksanaan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak

dalam satu kabupaten;

i. pelaksanaan pengembangan kawasan perbibitan dalam kabupaten;

j. pelaksanaan ketatausahaan;

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


B. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan

Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan kebijakan, pengawasan, pengujian pakan ternak, pengendalian dan

pengembangan serta pembinaan di bidang pakan ternak dan teknologi peternakan. Dalam

melaksanakan tugas, Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan menyelenggarakan fungsi :

BAB I PENDAHULUAN



a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT)

dan pakan ternak;

b. penyiapan bahan pengawasan produksi mutu pakan ternak;

c. penyiapan bahan pengujian Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan pakan ternak;

d. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran hijauan pakan ternak dalam

kabupaten;

e. pelaksanaan pengendalian, penyediaan dan peredaran pakan ternak dalam

kabupaten;

f. pemfasilitasian penyediaan pakan ternak yang sumbernya dari daerah lain;

g. pelaksanaan pengembangan dan optimalisasi penggunaan alat mesin produksi

peternakan;

h. pelaksanaan identifikasi produksi, pengolahan dan pengembangan pakan hijauan dan

hasil samping produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan agroindustri sebagai

bahan baku pakan;

i. pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu pakan ternak mulai bahan baku, proses

produksi, distribusi dan sertifikasi pakan;

j. pemberian rekomendasi dan melaksanakan pembinaan pengembangan usaha

pengolahan pakan ternak;

k. pelaksanaan ketatausahaan;

l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


C. Seksi Budidaya dan Produksi Ternak

Seksi Budidaya dan Produksi Ternak, mempunyai tugas melaksanakan

pengindentifikasi, penyebaran dan pengembangan, peningkatan aksesibilitas dan

bimbingan manajemen budidaya ternak, monitoring, evaluasi dan pengendalian di bidang

budidaya dan produksi ternak. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Budidaya dan Produksi

Ternak menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan wilayah penyebaran dan

pengembangan ternak ;

b. pelaksanaan pembinaan lokasi dan potensi pengembangan peternakan ;

c. pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak sesuai tata ruang dan penataan

kawasan peternakan;

d. pelaksanaan model pengembangan managemen budidaya peternakan rakyat ;

e. pelaksanaan pembinaan keterampilan budidaya dan produksi ternak rakyat ;

f. pelaksanaan pengembangan sistem budidaya ternak terpadu ;

g. pelaksanaan peningkatan aksesibilitas dan bimbingan manajemen budidaya ternak

dalam peningkatan produktifitas usaha ;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian program;

BAB I PENDAHULUAN



i. pelaksanaan ketatausahaan ;

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


1.4.6 Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang

tertentu Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis

penunjang tertentu dinas;

b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang

tertentu dinas.

1.4.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh

Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

Dinas Peternakan dn Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo dalam usaha untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki beberapa sumber daya penunjang, yaitu

Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Asset/Modal

BAB I PENDAHULUAN



1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang pelaksanaan di atur dengan Peraturan Bupati

nomor 60 Tahun 2016, maka dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dan penyelenggaran kepemerintahan yang baik (Good Governance), Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo melakukan Reformasi Kelembagaan dengan Struktur

sebagaimana Gambar 1 berikut.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Situbondo melakukan pengukuran kinerja dan pengembangan

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN

KEUANGAN

KEPALA SUB BAGIAN

PENYUSUNAN

PROGRAM

KEPALA BIDANG

SARPRAS dan

PEMASARAN HASIL

PETERNAKAN

KEPALA BIDANG

PERBIBITAN dan

PRODUKSI

PETERNAKAN

KEPALA BIDANG

KESEHATAN HEWAN

dan MASYARAKAT

VETERINER

KEPALA SEKSI

KESEHATAN

MASYARAKAT

VETERINER

KEPALA SEKSI

PENGAMATAN

PENYAKIT HEWAN

KEPALA SEKSI

P4H

KEPALA SEKSI

SARANA PRASARANA dan

STANDARISASI MUTU

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL

PETERNAKAN

KEPALA SEKSI

INVESTASI USAHA dan KELEMBAGAAN

KEPALA SEKSI PERBIBITAN dan

KAWASAN PETERNAKAN

KEPALA SEKSI

PAKAN DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN

KEPALA SEKSI

BUDIDAYA DAN PRODUKSI TERNAK

KEPALA DINAS

PETERNAKAN

UPTD

GAMBAR 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PETERNAKAN KAB. SITUBONDO

SESUAI PP 16 TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN



indikator kinerja sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi

pemerintah.

1.6 KONDISI KEPEGAWAIAN

Jumlah Pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Situbondo sebanyak 62 orang, terdiri dari 47 orang pegawai laki – laki dan 15 orang

pegawai perempuan. Data Kepegawaian sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasar Pangkat & Golongan

No Uraian Jumlah

1. Pegawai Gol I/a -

2. Pegawai Gol I/b -

3. Pegawai Gol I/c 1

4. Pegawai Gol I/d -

5. Pegawai Gol II/a 2

6. Pegawai Gol II/b -

7. Pegawai Gol II/c 16

8. Pegawai Gol II/d 2

9. Pegawai Gol III/a (Penata) 5

10. Pegawai Gol III/b (Penata Muda TK.I) 11

11. Pegawai Gol III/c (Penata) 4

12. Pegawai Gol III/d (Penata TK.I) 11

13. Pegawai Gol IV/a (Pembina) 5

14. Pegawai Gol IV/b (Pembina TK.I) 3

15 Pegawai Gol IV/c (Pembina Utama Muda) 2

Jumlah 62

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasar Kualifikasi Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1. SD 1

2. SMP 1

3. SMA 26

4. D-1 -

5. D-3 2

6. D-4 -

7. S-1 25

8. S-2 7

Jumlah 62

BAB I PENDAHULUAN



1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan penjelasan pencapaian kinerja Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan selama Tahun 2019 . Capaian kinerja (performance

results) Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance

agreement) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika

penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo, serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen

perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 meliputi RPJMD 2016-2021, Rencana

Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja

Tahun 2019 .

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menjelaskan analisis pencapaian kinerja

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik

terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2019 .

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang

diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 18


Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 18

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dengan diberlakukannya PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja merupakan langkah awal untuk

pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan

Kinerja ini merupakan kebutuhan nyata untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar

dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan

akuntabel, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berpedoman pada dokumen perencanaan

yang terdapat pada :

1) RPJMD 2016-2021;

2) Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;

3) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan

memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin

timbul.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Situbondo Tahun 2016 - 2021 merupakan sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo

Tahun 2016 -2021. Pembangunan Peternakan memiliki peran yang sangat besar dalam

perekonomian Kabupaten Situbondo. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran

tersebut akan diuraikan dalam Bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019,

akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019.

2.1.1 VISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta

melihat beberapa permasalahan pembangunan peternakan harus mendapat prioritas dalam

pembangunan peternakan mendatang, antara lain adalah mempertahankan status kesehatan

hewan dan masyarakat veteriner, pemantapan ketahanan pangan, penanggulangan

pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak, maka

Sejalan dengan visi Bupati Situbondo yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman,

Sejahtera, dan Berkeadilan”




Penjelasan Visi.

- Madani : Masyarakat madani / Civil Society adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai masyarakat kota atau masyarakat berperadaban dengan ciri antara lain : egaliteran (kesederajatan), menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi dan musyawarah.

- Mandiri : Kondisi dimana masyarakat dan daerah memiliki kehidupan yang sejajar dengan masyarakat dan daerah lainnya yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri serta memiliki daya saing dan kesiapan menghadapi era globalisasi.

- Beriman : Bahwa masyarakat Kabupaten Situbondo merupakan masyarakat yang agamis. Senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja.

- Sejahtera : yang bermakna bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti oleh nilai-nilai luhur keagamaan yang menjadi landasan. Rakyat Situbondo sebagai masyarakat yang agamis, maka untuk mewujudkan masyarakat Situbondo yang sejahtera (yaitu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;), harus dibarengi dengan penumbuhan kreatifitas masyarakat, dan peningkatan ke-shaleh-an sosial masyarakat, dalam pengertian ada keseimbangan dengan peningkatan kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama. Kesejahteraan yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan ini, pada gilirannya akan mengarah pada kondisi masyarakat sejahtera yang bermartabat.

- Berkeadilan : yaitu bahwa upaya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat Situbondo dan mengurangi kesenjangan sosial harus dilakukan secara menyeluruh, dengan dilandasi keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan kelompok/wilayah yang masih lemah, dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, dan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial, sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.




2.1.2 MISI

Misi adalah cara atau tindakan nyata untuk mencapai Visi, sehingga hal yang masih

abstrak pada Visi akan lebih nyata pada Misi, karena di dalam Misi akan tampak jelas

kebutuhan apa yang hendak dipenuhi dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi Bupati Situbondo ada 5 yaitu :

a. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam

Pembangunan;

b. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal

c. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan

d. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar yang

berwawasan lingkungan

e. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terletak di misi ke-dua yaitu “mewujudkan

perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal”.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi guna

mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas bagi arah semua

program dan aktivitas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten

Situbondo dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan kinerja peternakan”

2. Sasaran

Sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo dapat

dirumuskan sebagai berikut :

“ Meningkatnya produksi hasil peternakan “

Dan

“Meningkatanya Kesejahteraan Peternak”




3. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Strategi keberhasilan organisasi dalam menjalankan program yang telah

direncanakan untuk mencapai tujuan adalah :

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur serta sarana dan prasarana peternakan ;

2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak:

3. Peningkatan Kualitas Masyarakat Veteriner ;

4. Peningkatan Teknologi Perbibitan dan Pemeliharaan Ternak ;

5. Peningkatan Teknologi pakan dan Pengolahan Limbah Ternak;

6. Pemasaran Produksi Hasil Peternakan;

7. Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Pengolahan Hasil Peternakan ;

Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mencapai tujuan

adalah:

1. Melaksanakan pelatihan bagi Sumber Daya Aparatur Peternakan;

2. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Peternakan;

3. Melaksanakan Pelayanan Pengobatan Kesehatan Hewan Terpadu;

4. Melaksanakan Kewaspadaan Dini kesehatan hewan menular;

5. Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak baik dari luar maupun dalam

daerah;

6. Pengawasan Terhadap Produk Pangan Asal Hewan (PPAH);

7. Pengembangan standarisasi tata niaga hewan, produk pangan asal hewan dan produk

non pangan asal hewan;

8. Peningkatan Kualitas Genetik Ternak;

9. Peningkatan Budidaya Ternak;

10. SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) adalah program pusat yang mendukung

program prioritas bupati;

11. Pengembangan Difersifikasi Hijauan Pakan Ternak;

12. Pemanfaatan Produk Samping Hasil Peternakan;

13. Pemanfaatan Kotoran Ternak Sebagai Bahan Pupuk Organi;

14. Pemanfaatan Kotoran ternak sebagai energi alternatif terbarukan;

15. Peningkatan investasi dan promosi produk unggulan bidang peternakan dan

kesehatan hewan;

16. Penguatan Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan kualitas produksi

hasil peternakan;

17. Melaksanakan pelatihan pengolahan produk pangan asal hewan bagi rumah tangga

peternak;

18. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;




2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan strategis dalam menapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja

utama dengan digambarkan sesuai dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Visi : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan Misi : Mewujudkan perekonomian yang stabil berbasis potensi lokal

Sasaran Indikator Sasaran

2015 Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

OPD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Meningkatnya produksi hasil peternakan

Jumlah Produksi Ternak

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daging Sapi 1.416 1.458 1.502 1.547 1.593 1.641 1.690

Daging Kambing/ Domba

83 85 87 89 91 93 95

Daging Ayam 2.195 2.267 2.335 2.405 2.477 2.551 2.627

Telur 2.919 2.920 3.007 3.097 3.189 3.284 3.382

Susu 305.280 383.040 394.531 406.366 418.556 431.112 444.045

Meningkatnya Kesejahteraan Peternak

Nilai Pendapatan Peternak

6.606.212 6.750.956 6.909.930 7.056.958 7.223.865 7.398.361 7.574.937




2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah janji dari Kepala OPD kepada Bupati untuk mewujudkan

Target Kinerja Tahunan dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, hal ini ditujukan untuk mewujudkan manajemen

pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, sedangkan

Bupati akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas

kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini kemudian ditetapkan sebagai Prjanjian

Kinerja Tahun 2019. Sedangkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan adalah sesuai dalam Tabel berikut.

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo

Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya produksi

hasil peternakan

1 Jumlah Produksi Peternakan

- Daging Sapi (Ton) 1.593

- Daging Kambing (Ton) 91

- Daging Ayam (Ton) 2.477

- Telur (Ton) 3.189

- Susu (Liter) 418.556

2 Meningkatnya

Kesejahteraan Peternak

Jumlah Pendapatan

Peternak

7.223.865

2.4 PERENCANAAN ANGGARAN 2019 Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo maka pada Tahun 2019 ditetapkan

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Program

Program yang dilaksanakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial




2. Kegiatan

Untuk tercapainya program – program tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

I. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1. Pengendalian Penyakit Flu Burung ( Avian Influenza)

2. Pelayanan kesehatan hewan terpadu

3. Kewaspadaan dini penyakit hewan menular

4. Pengawasan lalu lintas ternak

5. Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (PPAH)

6. Peningkatan gizi masyarakat melalui produk peternakan

7. Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan hewan

8. Apresiasi Penilaian Lomba Puskeswan Tingkat Provinsi

9. Sinkronisasi bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner

10. Pengendalian Penyakit Rabies

11. Bimbingan Teknis Medis dan Paramedis Veteriner

12. Optimalisasi Puskeswan

13. Optimalisasi Rumah Potong Hewan

14. Sarana Pendukung Rumah Potong Hewan Ruminansia (DAK)

15. Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan

16. Apresiasi penilaian lomba Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

II. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1. Kontes Ternak

2. Apresiasi kelompok ternak berprestasi

3. Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Kelompok Tani Ternak

4. Pembinaan Peserta Asuransi Usaha Ternak Sapi

5. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pada Kelompok Tani Ternak

6. Pembinaan Usaha Peternakan (P2WKSS)

7. Bimbingan Teknis Pengembanan Usaha Olahan Hasil Peternakan

8. Peningkatan Ketrampilan Olahan Hasil Peternakan Melalui Pelatihan Olahan

Daging Dan Olahan Susu

9. Pembinaan dan Temu Usaha Peternak

10. Survey Harga Pasar

III. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Pertanian Untuk Pakan Ternak

2. Bimbingan Teknis Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna

3. Peningkatan dan Produktivitas dan Genetik Ternak

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peternak

5. Bimbingan Teknis Budidaya Sapi

6. Peningkatan Genetik Ternak

7. Optimalisasi Kebun Rumput Dan Taman Ternak

8. Pengolahan Pakan Ternak (Formulasi Pakan)




9. Pengembangan Agribisnis Peternakan

10. Penyediaan Sarana Pendukung Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan

Ternak (DAK)

11. Penyedia Sarana Pendukung Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak

(Silpa DAK)

12. Pengolahan Limbah Ternak

13. Bimbingan Teknis Pengelolaan Biogas

14. Bimbingan Teknis Peternak Plasma Nutfah

15. Bimbingan Teknis Budidaya Unggas

IV. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

1. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat melalui

Bimbingan Pengolahan Hasil Ternak Berupa Susu (DBHCHT)

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Hewan Unggas (DBHCHT)

3. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Hewan Sumberkolak (DBHCHT)

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Hewan Besuki (DBHCHT)

Tabel 2.3

Perencanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo

Tahun 2019

No Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran

Program Anggaran

1 Meningkatnya

produksi hasil

peternakan

Jumlah produksi

hasil peternakan

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Ternak

Rp. 1.706.054.500,00

Meningkatnya

kesejahteraan

peternak

Jumlah

Pendapatan

peternak

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

Rp. 1.253.976.830,00

Program peningkatan

penerapan teknologi

peternakan

Rp. 3.898.699.356,00

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

Rp. 4.102.660.000,00

TOTAL Rp. 10. 961.390.686,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

26

LAKIP Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo Tahun 2011 LKIP Dinas Peternakan dan Kesehata Hewan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Bab III Akuntabilitas Kinerja 26


3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo Tahun 2019 dengan realisasinya.

Target capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo Tahun

2019 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA Tabel 3.1

Target Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo

Tahun 2019

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya

produksi hasil

peternakan

Jumlah Produksi Peternakan

- Daging Sapi (Ton) 1.593 1.941

- Daging Kambing/Domba (Ton) 91 327 - Daging Ayam (Ton) 2.477 5.817

- Telur (Ton) 3.189 948

- Susu (Liter) 418.556 270.545 Meningkaynya

kesejahteraan

peternak

Jumlah pendapatan peternak

Rp. 7.223.865 Rp. 8.405.688

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila

semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin

rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan

rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran

dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan

untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya,

sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat

dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui

indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan

sasaran yang diinginkan.


27



3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat

keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk

mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya.

Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan

berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh

mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat,

pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara

mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang

diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu

penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja

kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian

kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan

indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung

yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh

mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja

yang dilakukan mencakup: Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari

masing-masing kelompok indikator kegiatan; dan Tingkat pencapaian sasaran merupakan

tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan,

sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat

pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Pengukuran Realisasi Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Situbondo Tahun 2019

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi

Tahun 2018 Tahun 2019

-1 -2 -3 -4 -5 -6

1 Meningkatnya produksi hasil Peternakan

Meningkaynya kesejahteraan peternak

Jumlah Produksi Ternak - Daging Sapi (Ton) - Daging Kambing (Ton) - Daging Ayam (Ton) - Telur (Ton) - Susu (Liter) Jumlah pendapatan peternak

1.641 93

2.551 3.284

431.112

Rp. 7.398.361

1.903 404

5.899 965

402.245

Rp. 8.474.835

1.941 327

5.817 948

270.545

Rp. 8.405.688


28



Membandingkan hasil realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Perbandingan hasil realisasi kinerja tahun 2019 dengan target akhir Renstra

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Akhir

RENSTRA

Realisasi Tingkat Kemajuan Tahun 2019

1 2 3 4 5 6=5/4


Meningkaynya kesejahteraan peternak

Jumlah Produksi Ternak - Daging Sapi (Ton) - Daging Kambing (Ton) - Daging Ayam (Ton) - Telur (Ton) - Susu (Liter)

Jumlah pendapatan peternak

1.690

95 2.627 3.382

444.045

Rp. 7.574.937

1.941 327

5.817 948

270.545

Rp. 8.405.688

114,85 % 344,21 % 221,43 % 28,03 % 60,93 %

110,97 %

Program Pembangunan Peternakan di Kabupaten Situbondo yang Selama ini

dilaksanakan secara sistematis telah memberi kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan

taraf ekonomi peternak maupun pemenuhan kebutuhan daging yang asuh (aman, sehat, utuh dan

halal) dengan Target Akhir RENSTRA daging sapi :1.690 ton dengan realisasi :1.941 Ton (tingkat

kemajuan 114,85 %), daging kambing :95 ton dengan realiasi : 327 ton (tingkat kemajuan 344,21

%), target daging ayam : 2.627 ton dengan realisasi 5.817 ton (tingkat kemajuan 221,43 %),

telur : 3.382 ton dengan realisasi 948 ton (tingkat kemajuan 28,03%), susu : 444.045 liter dengan

realisasi 270.545 liter (tingkat kemajuan 60,93%), dan untuk nilai pendapatan peternak Target

Akhir RENSTRA Rp. 7.574.937 dengan realisasi Rp. 8.405.688 (tingkat kemajuan 110.97

%)dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 146,73 %.

Dilihat dari Jumlah produksi daging, telur maupun susu akan berdampak positif bagi

usaha di bidang peternakan karena kesempatan berusaha di bidang peternakan akan meningkat

pula, hal ini juga akan berdampak pada semakin meningkatnya konsumsi bahan makanan hasil

peternakan yang kaya akan protein yang amat dibutuhkan untuk meningkatkan kecerdasan.

Dari seluruh indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo ada yang belum memenuhi

target yaitu pada jumlah Produksi telur mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan oleh :

1. kemampuan produksi telur di situbono masih rendah, karena usaha budidaya ayam

petelur masih kurang

2. lokasi produksi/ lingkungan di kabupaten situbondo kurang mendukung.

3. kemampuan modal masih terbatas

4. kemampuan SDM pengeola masih kurang ulet/tekut

Adapun Rencana Perbaikan terkait pada jumlah Produksi telur yang mengalami

penurunan antara lain:


29



1. Pelatihan Managemen SDM Peternak dan Pendampingan

2. Pelatihan penyusunan ransum pakan ternak

3. Mengajak wirausaha di sektor ternak ayam

Pada jumlah Produksi telur mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan oleh :

1. pada umumnya sapi perah di situbondo usianya pasca produktif sehingga produksi

susu cenderung menurun(jarang pergantian/ regenerasi sapi induk).

2. Sumber daya peternak masih kurang

Adapun Rencana Perbaikan terkait pada jumlah Produksi Susu yang mengalami

penurunan antara lain:

1. Upaya mendorong peternak melakukan regenerasi terhadap sapi perah

2. Pelatihan SDM peternak sapi perah

Analisa tehadap pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi hasil peternakan

1.1 Produksi Peternakan

Gambar 2. Data Produksi Daging, Susu dan Telur

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Daging

Sapi

Daging

Kambing

Daging

Ayam

Telur Susu

Target

Realisasi

Program Pembangunan Peternakan di Kabupaten Situbondo yang selama ini

dilaksanakan secara sistematis telah memberi kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan

taraf ekonomi peternak maupun pemenuhan kebutuhan daging yang asuh (aman, sehat,

utuh dan halal) dengan capaian daging sapi : 1.593 ton dengan realisasi : 1.941 Ton

(121,99%), daging kambing/Domba : 91 ton dengan realiasi : 327 ton (359,34 %), target

daging ayam : 2.477 ton dengan realisasi 5.817 ton (234,84%), telur : 3.189 ton dengan

realisasi 948 ton (29,72%), susu : 418.556 liter dengan realisasi 270.545 liter (64,64%).

Dilihat dari peningkatan produksi daging, telur maupun susu akan berdampak

positif bagi usaha di bidang peternakan karena kesempatan berusaha di bidang peternakan

akan meningkat pula, hal ini juga akan berdampak pada semakin meningkatnya konsumsi

bahan makanan hasil peternakan yang kaya akan protein yang amat dibutuhkan untuk

meningkatkan kecerdasan.


30



2. Meningkatnya Kesejahteraan Peternak

1.1 Jumlah Pendapatan Peternak

Gambar 3. Data Pendapatan Peternak Tahun 2019

66000006800000700000072000007400000760000078000008000000820000084000008600000

JUMLAH

PENDAPATAN

PETERNAK

TARGET

REALISASI

Dilihat dari peningkatan Jumlah pendapatan peternak dengan capaian pendapatan

peternak tahun 2019 : Rp. 7.223.865 dengan realisasi : Rp. 8.405.688 (116,36%).

Dari pelaksanaan program dan kegiatan masih ditemui beberapa permasalahan,

penyebab masalah dan solusi/kebijakan sebagaimana penjabaran berikut:

Tabel 3.4

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo

Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat ini

Standar yang

Diguna-kan

Faktor yang Mempengaruhi Permasalah

an Pelayanan

SKPD

Internal Eksternal

(Kewenangan SKPD) (Diluar

Kewenangan SKPD)

1 2 3 4 5 6

Penyembelihan betina produktif

Kesadaran pelaku usaha bidang peternakan (jagal) masih rendah

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014

1. 2.

Penerapkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan bekerjasama dengan Pihak berwajib (Satpol PP dan Kepolisian) Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat peternak untuk melakukan penyembelihan di Rumah Potong Hewan (RPH)

Penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014

Standarisasi Rumah Potong Hewan (RPH) yang belum optimal


31



Tabel 3.5

Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian

Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah VISI : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman,

Sejahtera, dan Berkeadilan

No Misi Dan Program

KDH Dan Wakil KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

1 Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Yang Stabil Dan Dinamis Berbasis Potensi Lokal

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Munculnya wabah Avian Influenza (AI) pada unggas air.

- Pengawasan lalu lintas ternak yang kurang terkendali

- - -

Kegiatan pengadaan vaksin AI pada unggas air; Pengawasan lalu lintas ternak; Peningkatan Bio Security.

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Pemotongan sapi betina produktif.

- -

Tingginya pemotongan sapi betina produktif; Penerapan sanksi yang belum optimal.

- Sosialisasi aturan secara kontinue dan penerapan sanksi.

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Limbah ternak. - Rendahnya pemanfaatan limbah ternak.

- -

Membangun sarana pengolah limbah; Peningkatan sumber daya peternak dan petugas.

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan SKPD

Provinsi

Faktor


1 2 3 4 5

1 Produksi Daging, Telur, Susu

Rendahnya produktivitas ternak

- Ketersediaan Sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam peningkatan produksi dan populasi ternak

-

Potensi ternak di masingmasing wilayah

Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan

Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal.

-

Keterbatasan anggaran

- Komitmen pemerintah Kab/ Kota

Keterbatasan akses peternak terhadap permodalan

Lemahnya kapasitas dan kelembagaan peternak


32



Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi perternakan

Keterbatasan SDM peternakan dan kesehatan hewan

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Hasil KLHS Terkait Tugas Dan

Fungsi SKPD Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor


1 2 3 4 5

1 Seiring dengan meningkatnya populasi ternak mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berasal dari kotoran ternak dan proses pencernaan, terutamanya yang berasal dari hewan ternak besar

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis

Belum ada naskah akademis KLHS

Peraturan perundangan tentang KLHS

2 Kebanyakan peternak telah menerapkan eco-farming yaitu pengelolaan limbah ternak menjadi bahan yang bermanfaat seperti untuk pupuk dan biogas

Penetapan kawasan peternakan sesuai dengan potensi setempat

3 Masih ada pemeliharaan ternak yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga menimbulkan polusi

Manajemen pakan dan pengelolaan limbah

4 Penyebaran penyakit hewan menular kepada manusia

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Pada APBD Tahun Anggaran 2019 disediakan plafon anggaran untuk Urusan

Pertanian Bidang Peternakan secara keseluruhan sebesar Rp. 19.263.746.933,00 (Sebelas

Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan

Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung ( Gaji dan Tunjangan

) Rp. 5.507.009.697,00 (Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Sembilan Ribu Enam Rats

Sembilan Tujuh Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 13.756.737.236,00 (Tiga Belas

Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus

Tiga Puluh Enam Rupiah). Dari plafon anggaran yang disediakan untuk Urusan Pertanian

Bidang Peternakan tersebut terealisasi sebesar Rp. 17.620.036.857,26 (Tujuh Belas Milyar

Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah

koma dua enam) atau mencapai 91,47 %. Gambaran pencapaian kinerja keuangan dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :


33



Tabel 3.8 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran

%Anggaran

-1 -2 -3 -4 -5



Jumlah Produksi Ternak - Daging Sapi (Ton) - Daging Kambing (Ton) - Daging Ayam (Ton) - Telur (Ton) - Susu (Liter) Jumlah Pendapatan Peternak

Rp. 10.961.390.686,00 56,91%

Tabel 3.9

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No Sasaran/ Nama

Program Indikator Kinerja

Sasaran / Program

Kinerja Anggaran

Target Realisas

i (%) Alokasi Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A.

Meningkatnya produksi hasil

Peternakan

Jumlah Produksi Ternak

Daging Sapi (Ton) 1.593 1.941 121,99 - - -

Daging Kambing/Domba (Ton) 91 327 359,34 - - -

Daging Ayam (Ton) 2.477 5.817 234,84 - - -

Telur (Ton) 3.189 948 29,72 - - -

Susu (Liter) 418.556 270.545 64,64 - - -

1

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Prosentase Pengamatan Penyakit Hewan

0,39% 0,39% 100

1.706.054.500,00 1.404.000.070,26 82,29

Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan

2,09% 2,09% 100

Prosentase Penurunan Penggunaan Bahan Kimia

Berbahaya pada Produk Pangan Asal Hewan dan Produk Olahan

Pangan Asal Hewan

10% 10% 100

2

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi Peternakan

Prosentase Pengembangan Kawasan Terpadu Pusat Inovasi

Bioindustri dan Aquakultur Situbondo

55,00% 55,00% 100

3.898.699.356,00

3.745.420.015,00

96,07

Prosentase Kelompok Ternak Yang Menerapkan Teknologi

10,92% 10,92% 100


34



Prosentase Populasi Ternak yang dihasilkan melalui Teknologi Peternakan

33,64% 33,64% 100

B Meningkatnya kesejaheraan peternak

Jumlah pendapatan peternak 7.223.865 8.405.688 116,36 - - -

1

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Prosentase Terbentuknya Wirausaha Bidang Peternakan

64% 64% 100 1.253.976.830,00 1.204.761.070,00 96,07

Tabel 3.10 Efisiensi Pengguna Sumber Daya

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja % Capaian

Kinerja % Capaian Anggaran

Tingkat Efisiensi

-1 -2 -3 -4 -5 6=(4-5)



Jumlah Produksi Ternak - Daging Sapi (Ton) - Daging Kambing (Ton) - Daging Ayam (Ton) - Telur (Ton) - Susu (Liter) Jumlah Pendapatan Peternak

100% 93,24% 6, 76%

35


BAB IV

P E N U T U P

Dari keseluruhan program maupun kegiatan yang dtuangkan kedalam sasaran dan

indikator kinerja telah memenuhi capaian target sesuai dengan sistim tatakelola manajemen

peternakan, hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan dan Kesehatan Hewan untuk mewujudkan Visi dan Misinyas sehingga secara ringkas seluruh

capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pencerahan yang sangat berharga bagi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo untuk lebih meningkatkan kinerja di

masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai

strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar paian memperbaiki kebijakan dan program

yang dapat memacu pembangunan Peternakan di Kabupaten Situbondo.

Sebagai bagian penutup dari LKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini dapat

disimpulkan bahwa selama tahun 2019 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum

dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian,

berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan

gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat

ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara,

dunia usaha dan masyarakat sebagai bagian integral dari sistem perencanan pembangunan.

Situbondo, Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SITUBONDO


NIP. 19641110 199202 1 003

36


LAMPIRAN

Scanned by CamScanner







SURAT KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 188 / 1006 / 431 . 222 . 1 / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SITUBONDO

MENIMBANG: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada

pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan

KepalaDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. PB. Sudirman ( Karang Asem ) Telp./Fax. ( 0338 ) 672664

S I T U B O N D O 68312

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan


8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo;

12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang perubahan atas

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama.

13. SK Restra Perubahan tahun 2016-2021 nomor : 188/1682.1/431.222.1/2018 tanggal

2 April 2018 tentang Revie RENSTRA Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kab. Situbondo Tahun 2016-2021

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan

acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerjadan Anggaran, menetapkan

rencana kinerja ta hunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun

dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta

melakukanevaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-

2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan

mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan

ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S I T U B O N D O Pada tanggal : 3 Juni 2019

Plt. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SITUBONDO


NIP. 19641110 199202 1 003

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo

Nomor : 188/ 1006 /431.222.1/2019 Tanggal : 3 Juni 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN SITUBONDO

NAMA SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. FUNGSI : 1. Penyusunan kebijakan daerah di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di

bidang peternakan ; 2. Pengelolaan sumber daya genetik hewan ;

3. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak ;

4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak ;

5. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan ;

6. Pengawasan obat hewan;

7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan ;

8. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;

9. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

10. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

11. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

12. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan

13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO SASARAN RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA

UTAMA FORMULA PENGUKURAN UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA

1 Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya Kesejahteraan Peternak

Jumlah Produksi Ternak ∑produksi ternak tahun n

∑ (Produksi x harga) + (Kelahiran Ternak(pedet) x Harga)/ Jumlah Peternak

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Daging Sapi

Deging Kambing/domba

Daging Ayam

Telur

Susu

Jumlah Pendapatan Peternak

Plt. KEPALA DINAS PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SITUBONDO


NIP. 19641110 199202 1 003



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH( LKIP )e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/222_2020/KONGS.pdfdan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah; ... Susunan Organisasi,

Documents