LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)...DPMD KABUPATEN SUMEDANG 2019 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH – TAHUN 2019 1.1 LATAR BELAKANG alam rangka pembangunan

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SUMEDANG Jl. P. Geusan Ulun No. 36 Sumedang 45311

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2019

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan berkah dan rahmalNya, sehingga kami dapat menyelesaikan

LaporanKinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang. LKIP Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang. merupakan laporan

atas Kinerja Pemerintah Daerah khususnya urusan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dalam pencapaian kinerjanya.

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten

Sumedang Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran telah melaksanakan 9 (Sembilan) program dan 32 (Tiga

puluh dua) kegiatan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah

pada Dinas PMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019, diharapkan adanya upaya

terciptanya good govemance sebagai tuntutan bagi terselenggaranya manajemen

pemerintahan dan pembangunan sebagai komitmen yang baik untuk melayani

masyarakat khususnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan LKIP ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah

memberikan kontribusi bagi penyelesaian Laporan ini, oleh karena itu saran dan

masukan sangat kami harapkan demi kemajuan DPMD Kabupaten Sumedang.

LKIP ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang bekepentingan.

Semoga evaluasi atas hasil pengukuran kinerja ini dapat bermanfaat dan

digunakan sebagai bahan koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

di masa yang akan datang.

Sumedang, t3 Januari 2020Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupate n Sumedang,

K YAMANembina Utama Muda

NtP.19630401 198401 1 001

DPMD KABUPATEN SUMEDANG 2019

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH – TAHUN 2019

1.1 LATAR BELAKANG

alam rangka pembangunan good governance, kebijakan

umum pemerintah adalah ingin mendorong terwujudnya

pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi pada

hasil (result oriented government). Sehubungan dengan itu diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur dan legitimate, diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan

pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih

dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

tahun 2019 yang juga merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat

Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

adalah perwujudan kewajiban instansi Pemerintah DPMD untuk

mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran

strategis yang telah ditetapkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebagai penjabaran dari visi dan misi yang

terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sumedang adalah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

D

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

PENA

PEN



1.3 GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14

Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumedang, dinyatakan

bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) merupakan OPD

yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumedang

yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Sumedang mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut

:

Sedangkan tugas pokok dan uraian tugas masing-masing unsur

organisasi, diatur dan ditetapkan berdasarkan dalam Peraturan Bupati

Sumedang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumedang

adalah sebagi berikut :



1.3.1 KEPALA DINAS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala

dengan titelatur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah

tangga, keuangan, dan kepegawaian dinas;

b. Menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa

pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. Mengendalikan kegiatan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya

manusia masyarakat pedesaan;

d. Mengendalikan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa;

e. Mengendalikan kegiatan koordinasi pembinaan, fasilitasi, monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

f. Mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa; dan

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana diatas,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibantu oleh :

a. Sekretaris;

b. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;

c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

d. Bidang Pemerintahan Desa;

e. Bidang Keuangan dan Aset Desa.

1.3.2 SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam

melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja,

keuangan dan rencana kerja dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok

dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :



a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan pengkajian bahan

kebijakan teknis, bahan koordinasi, bahan pembinaan dan bahan

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat

dan desa;

b. Merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan,

pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi

pegawai pada dinas:

c. Merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan

kearsipan dinas;

d. Merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa


e. Merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas;

f. Merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;

g. Merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan

perbendaharaan dinas

h. Merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja dinas;

i. Merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan asset dinas;

j. Merumuskan laporan kegiatan/kinerja dinas;

k. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

legiatan kesekretariatan dinas; dan

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang

tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas dimaksud,

Sekretaris dibantu oleh:

a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

1.3.2.1. SUB BAGIAN PROGRAM

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur

Kepala Sub Bagian Program. Kepala Sub Bagian Program mempunyai

tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan

program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam

melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Program

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja dinas;

b. Menyusun rencana dan program kerja pada sub bagian program;



c. Menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa


d. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja

dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;

e. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas;

f. Menyusun profil OPD;

g. Menyusun perencanaan dan penganggaran;

h. Menyusun laporan kegiatan/kinerja dinas;

i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang

tugasnya.

1.3.2.2 SUB BAGIAN UMUM, ASET DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang

ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja dinas. Untuk melaksanakan

tugas pokok dimaksud Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan,

pembinaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta

melaksanakan administrasi kepegawaian dinas;

b. Menyusun rencana dan program kerja pada subbagian umum,

kepegawaian dan aset;

c. Menyusun dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan kearsipan dinas;

d. Merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana

rumah tangga dinas;

e. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan

aset dinas;

f. Menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah

tangga badan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;

g. Menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol dinas;

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum; dan

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang

tugasnya.



1.3.2.3 SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur

Kepala Sub Bagian Keuangan. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai

tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan

pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan. Untuk

melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja pada sub bagian keuangan;

b. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi

keuangan dan perbendaharaan dinas;

c. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;

d. Melaksanakan laporan keuangan dinas;

e. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan

perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;

f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan keuangan

kegiatan anggaran, pada pendapatan dan belanja; dan

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang

tugasnya.

1.3.3 BIDANG KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUASIA

Biang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang

kepala dengan titelatur Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya

Manusia. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang kelembagaan dan sumber

daya manusia. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Bidang

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

a. Merumuskan kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan bidang

penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

b. Menyelenggarakan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat,

pelatihan masyarakat, pengembangan manajemen pembangunan

partisipatif serta peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan

pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;

c. Menyelenggarakan pemberdayaan lembaga dan organisasi berbasis

masyarakat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat;



d. Menyelenggarakan peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan dalam

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan

perdesaan;

e. Menyelenggarakan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam

program bhakti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti

Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS);

f. Menyelenggarakan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam

program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);

g. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pemberdayaan

kelembagaan masyarakat;

h. Menyelenggarakan pembinaan manajemen pemberdayaan kelembagaan

masyarakat;

i. Menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia bagi lembaga

masyarakat;dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas tersebut, Kepala

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dibantu oleh:

a. Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3.3.1 SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Seksi Pengembangan Kelembagaan dipimpin oleh seorang kepala

dengan titelatur Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan. Seksi

Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan

kegiatan bidang pengembangan kelembagaan masyarakat desa. Dalam

melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan

Kelembagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan bidang

penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

b. Melaksanakan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif dan

meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan dan

pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;

c. Melaksanakan pembinaan manajemen dan pelatihan pemberdayaan




d. Melaksanakan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam

program bhakti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti

Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS);

e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pemberdayaan


f. Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan dalam


perdesaan;

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga masyarakat;dan

h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang

tugasnya.

1.3.3.2 SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang

kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya

Manusia. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya

Manusia dalam melaksanakan kegiatan bidang pengembangan sumber daya

manusia. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi

Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

a. Menyusun kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan bidang

penguatan partisipasi masyarakat;

b. Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan dalam


perdesaan;

c. Melaksanakan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam

program bulan bhakti gotong royong masyarakat;

d. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga

kemasyarakatan;

e. Menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia bagi lembaga

masyarakat;dan

f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang

tugasnya.



1.3.4 BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang

kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis fasilitasi

pemberdayaan ekonomi masyarakat, desa dan fasilitasi pemanfaatan sumber

daya alam, teknologi tepat guna serta peningkatan kualitas sarana prasarana

desa. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut

:

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan

supervisi pemberdayaan ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan

teknologi tepat guna;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan penanggulangan kemiskinan

berbasis pemberdayaan masyarakat;

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi peningkatan produksi,

mutu, potensi , pemasaran, kelembagaan keuangan, sumber daya alam,

teknologi tepat guna, prasarana dan sarana desa;

e. Menyelenggarakan fasilitasi peningkatan produksi, mutu, potensi,

pemasaran, kelembagaan keuangan, sumber daya alam, teknologi tepat

guna, prasarana dan sarana desa;

f. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi pemberdayaan ekonomi

masyarakat;

g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;dan

h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas dimaksud, Kepala

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dibantu oleh:

a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat; dan

b. Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.



1.3.4.1 SEKSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT

Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala dengan

titelatur Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat. Kepala Seksi Usaha

Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat dalam menyelenggarakan

pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi

masyarakat dan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala

Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi usaha ekonomi

masyarakat;

b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan

keuangan (Simpan Pinjam, Pasar Desa, Badan Usaha Milik Desa,

Lembaga Simpan Pinjam berbasis Masyarakat dan Lumbung Desa;

c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produksi,

mutu, pemasaran dan kemitraan;

d. Melaksanakan pendataan kelembagaan keuangan berbasis

pemberdayaan masyarakat;

e. Melaksanakan pembinaan manajemen kelembagaan keuangan (Simpan

Pinjam, Pasar Desa, Badan Usaha Milik Desa, Lembaga Simpan Pinjam

berbasis masyarakat dan Lumbung Desa);

f. Melaksanakan pembinaan peningkatan produksi, mutu/ pengembangan

usaha, pemasaran dan kemitraan;

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Usaha Ekonomi

Masyarakat;dan

h. Melaksanakan tugas lain dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

1.3.4.2 SEKSI SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh

seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna. Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat

Guna mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan

teknis dan fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan

peningkatan kualitas prasarana dan sarana desa. Untuk melaksanakan tugas

pokok dimaksud, Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat

Guna mempunyai uraian tugas sebagai berikut :



a. Melaksanakan penyusunan program Seksi Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna;

b. Melaksanakan penyusunan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam,

teknologi tepat guna dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana desa;

c. Melaksanakan fasilitasi, pemantauan, pemeliharaan, pengembangan dan

pemasyarakatan sumber daya alam alam (air bersih), sarana dan

prasarana desa serta;

d. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sumber daya alam,

teknologi tepat guna, prasarana dan sarana desa;

e. Melaksanakan pembinaan penataan manajemen pemanfaatan

pendayagunaan sumber adaya alam, teknologi tepat guna dan prasarana

dan sarana desa;

f. Melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, pemanfaatan,

pengembangan, pemetaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

g. Memanfaatan, pengembangan, pemetaan sumber daya alam dan

teknologi tepat guna;

h. Melaksanakan pembinaan pemasyarakatan;

i. Melaksanakan pembinaan penguatan kelembagaan sumber daya alam (air

bersih) dan teknologi tepat guna;

j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi sumber daya alam

dan teknologi tepat guna;dan

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang

tugasnya.

1.3.5 BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur

Kepala Bidang Pemerintahan Desa. Kepala Bidang Pemerintahan Desa

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan desa. Untuk

melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan Desa


a. Menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan

kelurahan;

b. Menyelenggarakan penyusunan data base/profil desa/kelurahan dalam

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;



c. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan,

pemekaran, penggabungan dan penghapusan batas desa dan

kelurahan dan kapabilitas;

d. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan

kelurahan;

e. Merumuskan pedoman peran BPD dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa;

f. Menyelenggarakan fasilitasi pemilihan BPD;

g. Menyelenggarakan evaluasi perkembangan desa dan lomba desa;

h. Menyelenggarakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan

teknis terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

i. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan

pemerintahan desa;

j. Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan

pemerintahan desa;

k. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan pilkades; dan

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana

dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibantu oleh :

a. Seksi Bina Administrasi dan Penataan Desa; dan

b. Seksi Bina Perangkat Pemerintahan Desa;

1.3.5.1 SEKSI BINA ADMINISTRASI DAN PENATAAN DESA

Seksi Bina Administrasi dan Penataan Desa dipimpin oleh seorang

kepala dengan titelatur Kepala Seksi Bina Administrasi dan Penataan Desa.

Kepala Seksi Bina Administrasi dan Penataan Desa mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan

kegiatan bina administrasi dan penataan desa. Untuk melaksanakan tugas

pokok dimaksud, Kepala Seksi Bina Administrasi dan Penataan Desa


a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa;

b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kewenangan desa;

c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, pemekaran,

penggabungan dan penghapusan desa;

d. Melaksanakan pembinaan penyusunan Peraturan di Desa;

e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi wilayah batas desa;



f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pedoman administrasi

pembangunan desa;

g. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan

pemerintahan desa;

h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan evaluasi perkembangan desa

dan lomba desa;

i. Melaksanakan pembinaan penyusunan data base/profil desa;

j. Melaksanakan fasilitasi Pelaporan Kepala Desa;

k. Menyusun pedoman peran BPD;

l. Melaksanakan fasilitasi pemilihan BPD;dan

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

1.3.5.2 SEKSI BINA PERANGKAT PEMERINTAHAN DESA

Seksi Bina Perangkat Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang

kepala dengan titelatur Seksi Bina Perangkat Pemerintahan Desa. Kepala

Seksi Bina Perangkat Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pemdes dalam melaksanakan kegiatan bidang

bina perangkat pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok

dimaksud, Kepala Seksi Bina Perangkat Pemerintahan Desa mempunyai

uraian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pencalonan, pemilihan,

pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa serentak;

b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemilihan Kepala Desa Antar

Waktu melalui Musyawarah Desa;

c. Melaksanakan fasilitasi pengangkatan Perangkat Desa;

d. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas Pemerintah Desa;

e. Melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan, pendidikan dan

pelatihan, bimbingan teknis terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

f. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah perangkat desa;

g. Menyusun pedoman peran BPD;

h. Melaksanakan fasilitasi pemilihan BPD; dan

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang

tugasnya.

1.3.6 BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA

Bidang Keuangan dan Aset Desa dipimpin oleh seorang kepala dengan

titelatur Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa. Kepala Bidang Keuangan



dan Aset Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan kegiatan

Keuangan dan aset Desa. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud,

Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengelolaan

Keuangan dan Aset Desa;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan

basis data Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan;

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pengelolaan

Keuangan dan Aset Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi

dan program kerja Dinas;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan

aset desa;

e. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman pengelolaan aset desa mulai

dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,

pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset

desa;

f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan dan fasilitasi

terhadap proses administrasi Alokasi Dana Desa (ADD);

g. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

h. Menyelenggarakan penggunaan dan pemanfaatan aset desa;

i. Menyelenggarakan pembinaan pemeliharaan sarana dan prasarana desa;

j. Menyelenggarakan penyelesaian permasalahan dan sengketa aset desa;

k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan dan fasilitasi

terhadap proses administrasi Dana Desa (DD);

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Desa;

m. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan perencanaan dan penganggaran

desa;

n. Menyiapkan bahan dan secara khusus melaksanakan koordinasi dengan

Camat dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup

Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan

o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang

tugasnya.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas dimaksud, Kepala

Bidang Keuangan dan Aset Desa dibantu oleh :

a. Seksi Bina Tata Usaha Keuangan Desa; dan

b. Seksi Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaaan Aset Desa;

1.3.6.1 SEKSI BINA TATA USAHA KEUANGAN DESA

Seksi Bina Tata Usaha Keuangan Desa dipimpin oleh seorang kepala

dengan titelatur Kepala Seksi Bina Tata Usaha Keuangan Desa. Kepala

Seksi Bina Tata Usaha Keuangan Desa mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa dalam melaksanakan kegiatan

bidang tata usaha keuangan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok

dimaksud, Kepala Seksi Bina Tata Usaha Keuangan Desa mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional

pengelolaan keuangan desa;

b. Melaksanakan bahan perumusan kebijakan penetapan dan fasilitasi

terhadap proses administrasi Alokasi Dana Desa (ADD);

c. Melaksanakan bahan perumusan kebijakan penetapan dan fasilitasi

terhadap proses administrasi Dana Desa (DD);

d. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan manajemen pengelolaaan

keuangan desa;

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan

Dana Desa (DD);

f. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan dan penganggaran

desa;

g. Melaksanakan fasilitasi bantuan keuangan desa; dan

h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang

tugasnya.

1.3.6.2 SEKSI BINA SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ASET DESA

Seksi Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Aset Desa dipimpin oleh

seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Bina Sumber Pendapatan dan

Kekayaan Aset Desa. Kepala Seksi Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan

Aset Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keuangan dan

Aset Desa dalam melaksanakan kegiatan dibidang pendapatan dan

kekayaan aset desa. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala



Seksi Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Aset Desa mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan aset desa;

b. Melaksanakan pendataan aset-aset desa;

c. Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan lahan perdesaan serta

konservasi dan rehabilitasi lahan perdesaan;

d. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa;

e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi prasarana dan sarana

desa;

f. Melaksanakan pembinaan, penataan manajemen pemanfaatan

pendayagunaan prasarana dan sarana desa;

g. Melaksanakan fasilitasi pemantauan, pemeliharaan, pengembangan dan

permasyarakatan sarana dan prasarana desa; dan

h. Melaksanakan tugas lain dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

1.4 SUMBER DAYA SKPD

Dalam melaksanakan aktifitas kegiatan Pemerintahan pada Dinas

Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Sumedang didukung oleh

kekuatan personil sebanyak 58 orang yang terdiri dari 43 orang PNS dan 15

orang Non PNS.

DATA PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN

SUMEDANG BERDASARKAN JABATAN DAN GOLONGAN

No. Jabatan Golongan Laki-

laki Perempuan Jumlah Ket.

1. Eselon II b IV.c 1 1

2. Eselon III a IV.b 1 1

3. Eselon III b IV.a 1 1 2

III.d 2 2

4. Eselon IV a IV.a 1 1

III.d 3 4 7

III.c 1 1 2



5. Pelaksana III.d 1 1

III.c 1 3 4

III.b 3 3 6

III.a 3 4 7

II.d 3 3

II.c 1 2 3

II.b 3 3

II.a 0 0 0

6. Tenaga

Honorer

10 5 15

Total 34 24 58

DATA PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMEDANG

BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN JABATAN

No Jenjang Pendidikan

Latihan Jabatan

PNS Non PNS

Jumlah Keterangan

1. S2 3 5 5

2. S1 5 26 5 31

3. D III 1 1

4. SLTA 11 10 21

5. SLTP

6. SD

Total 43 15 58

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Satuan Organisasi Perangkat

Daerah Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

didukung dengan sarana dan prasarana kantor sebagai berikut :



JUMLAH ASET DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN

SUMEDANG TAHUN 2019

No Uraian

JUMLAH Penambahan/ Pengurangan

Neraca Tahun 2018

Neraca Tahun 2019

1 2 3 4 1

1 Tanah 15,036,714.00 15,036,714.00 0.00

2 Peralatan dan Mesin 3,090,924,598.70 3,161,132,913,70 7,020,831,500.00

3 Gedung dan Bangunan 1,404,278,000.00 1,404,278,000.00 0.00

4 Jalan Jaringan dan Irigasi 18,217,000.00 18,217,000.00 0.00

5 Aset Tetap lainnya 0 0 0.00

6 KDP 0 0 0.00

7 Akumulasi Penyusutan (2,718,131,843.00) (2,718,131,843.00) 0.00

A. JUMLAH ASET TETAP 2,330,308,077.33 1,880,532,784.30 44,977,529,303

B. ASET LAINNYA 17,100,000.00 15,850,000.00 1,250,000.00

JUMLAH ASET 2,347,408,077.33 1,896,382,784.30 0.00

JUMLAH EKSTRAKONTABEL 48,992,945.00 48,992,945.00 0.00

1.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Adapun berdasarkan analisis Identifikasi Permasalahan Berdasarkan

Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Kabupaten Sumedang, teridentifikasikan menjadi isu-isu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Peran Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

2. Belum optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;

3. Belum optimalnya Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan

Masyarakat Perdesaan;

4. Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan LKIP DPMD Kabupaten Sumedang disusun dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN



2.1 RENCANA STRATEGIS

erdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagaimana tercantum pada

penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa “Untuk

menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,

akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah,

diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

perencanaan pembangunan daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan

SKPD untuk periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada. Renstra SKPD DPMD merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi Tujuan Sasaran,

Strategi meliputi Kebijakan dan program yang realistis untuk kurun waktu tahun

2018-2023.

2.2.1 Visi dan Misi

Penetapan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Sumedang adalah untuk menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam 5

tahun kedepan dan agar visi dapat diwujudkan maka dirumuskan Misi yang

akan dilaksanakan.

a. Visi

Visi DPMD Kabupaten Sumedang adalah :

B

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PENDAHULUAN

PENA

PEN

“ Mewujudkan Kemandirian Desa melalui

Pemberdayaan Masyarakat ”



b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, DPMD menetapkan 3 (tiga) Misi

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa yang

Demokratis, Tertib, Profesional dan Akuntabel.

2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Desa dalam Pembangunan

Secara Partisipatif dan Terintegrasi.

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Unggul

dan Berdaya Saing dalam Pengembangan Potensi Wilayah

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahunan. Tujuannya adalah

sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Peran Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

3. Meningkatkan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan

Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan.

4. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

b. Sasaran

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Sumedang periode 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan, kader penggerak

pembangunan Desa, dan keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan

kemandirian Desa.

2. Meningkatnya partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan.

3. Meningkatnya kapasitas usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes.

4. Meningkatnya pengetahuan dan peranserta masyarakat dalam

pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan potensi

sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa.



2.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan visi, misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui

strategi, arah kebijakan dan program kegiatan.

1. Strategi 1 : Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam

rangka mendorong partisipasi masyarakat.

Strategi ini dilaksanakan melalui kebijakan Meningkatkan

peran lembaga kemasyarakatan, Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa, dan keswadayaan masyarakat dalam

rangka mewujudkan kemandirian Desa.

2. Strategi 2 : Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses

pelaksanaan pembangunan.


partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan.

3. Strategi 3 : Meningkatkan Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat melalui penguatan lembaga ekonomi

perdesaan.


kapasitas usaha ekonomi masyarakat.

4. Strategi 4 : Peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat

dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dalam

pengelolaan potensi sumber daya alam yang

berwawasan lingkungan


pengetahuan dan peranserta masyarakat dalam

pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dalam

pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan

lingkungan.



5. Strategi 5 : Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam

mendorong keberhasilan program pembangunan melalui

peningkatan kapasitas pemerintahan desa.


kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

b. Program Kegiatan

Program dari masing- masing urusan yang melaksanakan strategi

dan kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan, yang dilaksanakan

pada Tahun Anggaran 2019 adalah :

a. Urusan Administrasi Umum

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

6. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

SKPD

b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi

Masyarakat.

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

3. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

2.2 Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Rencana ini

merupakan pedoman bagi DPMD Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan

tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Berikut

tabel 2.1 Tujuan Sasaran, Indikator dan Target kinerja SKPD DPMD , Tabel

2.2 Tujuan Sasaran, Indikator dan Target kinerja DPMD tahun 2019 dan tabel

2.3 Ikhisar program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2019

meliputi :



Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja DPMD Kabupaten Sumedang

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran

2019 2020 2021 2022 2023

1

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan

Frekuensi Fasilitasi Kegotong royongan

4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali

2

Mengoptimalkan Peran Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan, kader penggerak pembangunan Desa, dan keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian Desa

Frekuensi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyaraka-tan

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

Frekuensi Fasilitasi dan Evaluasi DBH Pajak Daerah, Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

3

Meningkatkan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya kapasitas usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes

Frekuensi Fasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat perdesaan

7 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali

Meningkatnya pengetahuan dan peranserta masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Fasilitasi Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna, Perilaku Hidup Sehat, dan Lingkungan yang Bersih

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

4

Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa

Intensitas Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

10 paket

8 paket

9 paket

7 paket

7 paket



Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, Target Kinerja Tahun 2019 DPMD Kabupaten Sumedang

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target

Kinerja tahun 2019

1 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan

Frekuensi Fasilitasi Kegotong royongan

4 Kali

2

Mengoptimalkan Peran Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan, kader penggerak pembangunan Desa, dan keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian Desa

Frekuensi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

3 paket

Frekuensi Fasilitasi dan Evaluasi DBH Pajak Daerah, Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD

2 kali

3

Meningkatkan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya kapasitas usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes

Frekuensi Fasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat perdesaan

5 kali

Meningkatnya pengetahuan dan peranserta masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Fasilitasi Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna, Perilaku Hidup Sehat, dan Lingkungan yang Bersih

3 paket

4 Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa

Intensitas Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

7 paket



Tabel 2.3

Ikhtisar Program dan Kegiatan Tahun 2019

NO URAIAN PAGU ANGGARAN

JUMLAH BELANJA 9.854.973.147,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.955.966.747,00

GAJI DAN TUNJANGAN 2.997.384.957,00

TAMBAHAN PENGHASILAN 2.958.581.790,00

BELANJA LANGSUNG 3.899.006.400,00

NON URUSAN (ADUM) 885.440.000,00

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

398.460.000,00

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

28.500.000,00

2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 152.000.000,00

3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12,960,000.00

4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

125.000.000,00

5 Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 25.000.000,00

6 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan

19.000.000,00

7 Penyediaan Jasa Kebersihan 36.000.000,00

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

329.000.000,00

8 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 159.000.000,00



9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000,00

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

150.000.000,00

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.000.000,00

11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

3.000.000,00

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

80.000.000,00

12 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 35.000.000,00

13 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 45.000.000,00

V Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

50.000.000,00

14 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

50.000.000,00

VI Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

25.000.000,00

15 Pengelolaan Data Kepegawaian 25.000.000,00

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.013.546.400,00

VII Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisifasi Masyarakat

1.300.000.000,00

16 Partisipasi Masyarakat Melalui BSMSS 65.000.000,00

17 Partisipasi Masyarakat Melalui TMMD 85.000.000,00

18 Partisipasi Masyarakat Melalui BBGRM 90.000.000,00

19 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

220.000.000,00

20 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 715.000.000,00



21 Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui kegiatan BSMSS

125.000.000,00

VII Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

835.546.400,00

22 Pembinaan BUMDes 450.000.000,00

23 Pembinaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPBD)

85.546.400,00

24 Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

300.000.000,00

IX Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

878.000.000,00

25 Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Desa 50.000.000,00

26 Evaluasi Perkembangan Desa 216.000.000,00

27 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa 200.000.000,00

28 Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa

75.000.000,00

29 Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Aset

dan Kekayaan Desa 25.000.000,00

30 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 75.000.000,00

31

Pembinaan Pengelolaan Kekayaan dan Aset

Desa 37.000.000,00

32

Penyelenggaraan fasilitasi pencalonan, pemilihan,

pengangkatan dan pemberhentian aparatur

pemerintah desa 100.000.000,00



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Keterangan

1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

Desa

Persentase Desa Berkembang dan Cepat

Berkembang Persen

74,80 74,80

DPMD Bidang

Pemerintahan Desa

2 Meningkatnya Pemanfaatan Potensi

Desa

Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan

Berkembang Persen

50,00 50,00

DPMD Bidang

Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

3 Meningkatnya Kualitas Penerapan

Siskudes Persentase Penerapan Siskudes Persen

100 100

DPMD Bidang

Keuangan dan Aset

Desa

4

Meningkatnya Kapasitas dan

Kapabilitas Internal Perangkat

Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kategori B B

Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat

Daerah Persen

98,00 98,00

Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Buah 1 1

Indeks Pembangunan Zona Integritas /

Reformasi Birokrasi Persen

65,00 65,00



kuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

Sesuai Amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja instansi

pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan dan pemberantasan

korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin

adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga

menunjukan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu

dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam

pencapaian visi misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai akan

menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Standar nilai yang disepakati untuk mengetahui keberhasilan pelaksanakan

suatu kegiatan pada umumnya diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :

> 90 % = efektif/efisien/baik

60% s.d. <90 % = cukup baik/cukup efektif/cukup efisien

< 60 % = Kurang efektif/kurang efisien/ kurang

baik.

Berdasarkan standar kegiatan dimaksud, dapat diartikan bahwa semakin tinggi

nilai yang diperoleh maka semakin efektif dan efisien program kegiatan tersebut . Evaluasi

kinerja program kegiatan dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisian dari program

kegiatan yang telah ditetapkan, guna mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan yang

dicapai serta apa yang menjadi inti permasalahan dari ketidak berhasilan pelaksanaan

program kegiatan tersebut

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan

serta indikator diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

A

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENDAHULUAN

PENA

PEN



No

Keterangan

Interpretasi

1 2 3

Realisasi > Target Realisasi = Target Realisasi < Target

Melampaui Target Mencapai target Tidak Mencapai Target

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sumedang telah dapat melakukan tugas dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Tahun 2018-2023

pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel- tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Indikator Kinerja SKPD DPMD Kabupaten Sumedang

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET KINERJA

REALISASI %

NON URUSAN (ADUM)



12 Bulan 12 Bulan 100.00%

2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran



12 Jenis 12 Bulan 100.00%



5 Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi

4 Jenis 4Jenis 100.00%


3 orang/12 Bulan 3 orang/12 Bulan 100.00%

7 Penyediaan Jasa Kebersihan 6 orang/12 Bulan 6 orang/12 Bulan 100.00%


8 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 Jenis 5 Jenis 100.00%

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 unit 1 unit 100.00%


Roda 4 : 8 Unit Roda 2 : 14 Unit

Roda 4 : 8 Unit Roda 2 : 14 Unit

100.00%





12 kali 12 kali 100.00%

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 5 dokumen 5 dokumen 100.00%

13 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

8 (bulan), 2 (triwulan), 1 (semester), 1 (tahun)

8 (bulan), 2 (triwulan), 1 (semester), 1 (tahun)

100.00%



9 dokumen 9 dokumen 100.00%


15 Pengelolaan Data Kepegawaian 4 kali 4 kali 100.00%



5 Dokumen 5 Dokumen 100.00%

16 Partisipasi Masyarakat Melalui BSMSS 25% 25% 100.00%

17 Partisipasi Masyarakat Melalui TMMD 25% 25% 100.00%

18 Partisipasi Masyarakat Melalui BBGRM 10% 10% 100.00%


27 lembaga 27 lembaga 100.00%

20 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 20 Kali 20 Kali 100.00%


25% 25% 100.00%

VIII Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

22 Pembinaan BUMDes 53 BUMDes 53 BUMDes 100.00%


88 orang 88 orang 100.00%




2 kali 2 kali 100.00%


25 Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Desa

270 desa 270 desa 100.00%

26 Evaluasi Perkembangan Desa 26 desa 26 desa 100.00%

27 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa 540 orang 540 orang 100.00%


2 regulasi 2 regulasi 100.00%

29 Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa

1 regulasi 1 regulasi 100.00%

30 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 270 desa 270 desa 100.00%

31

Pembinaan Pengelolaan Kekayaan dan

Aset Desa 270 desa 270 desa 100.00%

32

Penyelenggaraan fasilitasi pencalonan,

pemilihan, pengangkatan dan

pemberhentian aparatur pemerintah desa 176 orang 176 orang 100.00%

Tabel 3.2

Tingkat Capaian Efektifitas dan Efisiensi Program dan Kegiatan

Tahun 2019

NO

PROGRAM / KEGIATAN

NILAI PENCAPAIAN TINGKAT PENCAPAIAN

INPUT

OUTPUT

OUTCOME

EFEKTIVITAS

EFISIENSI

NON URUSAN (ADUM)



100,00% 75,39% 100,00% 75,39% 24,61%


100,00% 99,34% 100,00% 99,34% 0,66%


100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%




100,00% 99,22% 100,00% 99,22% 0,78%


100,00% 99,60% 100,00% 99,60% 0,40%


100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

7 Penyediaan Jasa Kebersihan

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%



100,00% 95,87% 100,00% 95,87% 4,13%


100,00% 99,42% 100,00% 99,42% 0,58%


100,00% 97,60% 100,00% 97,60% 2,40%



100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%



100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


15 Pengelolaan Data Kepegawaian

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%





16 Partisipasi Masyarakat Melalui BSMSS

100,00% 93,89% 100,00% 93,89% 6,11%

17 Partisipasi Masyarakat Melalui TMMD

100,00% 87,48% 100,00% 87,48% 12,52%

18 Partisipasi Masyarakat Melalui BBGRM

100,00% 99,32% 100,00% 99,32% 0,68%


100,00% 94,15% 50,00% 94,15% 5,85%

20 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

100,00% 96,41% 100,00% 96,41% 3,59%


100,00% 98,46% 100,00% 98,46% 1,54%


22 Pembinaan BUMDes 100,00% 99,89% 100,00% 99,89% 0,11%


100,00% 99,65% 87,96% 99,65% 0,35%


100,00% 99,46% 98,74% 99,46% 0,54%



100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

26 Evaluasi Perkembangan Desa

100,00% 96,67% 100,00% 96,67% 3,33%

27 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

100,00% 98,09% 100,00% 98,09% 1,91%


100,00% 99,29% 100,00% 99,29% 0,71%




100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

30 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

100,00% 97,32% 100,00% 97,32% 2,68%

31 Pembinaan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

32 Penyelenggaraan fasilitasi pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian aparatur pemerintah desa

100,00% 96,33% 100,00% 96,33% 3,67%

RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN

100,00% 97,59% 98,02% 97,59% 2,41%

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan diperoleh hasil pengukuran

pencapaian kinerja keuangan (output) s.d bulan Desember tahun 2019 mencapai

rata-rata 100%, sedangkan tingkat capaian hasil (outcome) sebesar 100%.

Berdasarkan hasil capaian diatas tingkat efektivitas Kinerja menunjukan hasil yang

cukup baik sebesar 97,59% dan tingkat efisiensi yang baik, sebesar 2,41%. Hasil ini

berarti tingkat rata-rata keberhasilan pencapaian kinerja DPMD Kabupaten

Sumedang baik.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penggunaan anggaran, maka analisa

kehematan dan efesiensi dapat digambarkan dengan membandingkan antara

realisasi anggaran dan target anggaran serta membandingkan capaian kinerja nyata

dengan capaian kinerja yang direncanakan, yang mana pada Tahun Anggaran 2019

hasil evaluasi menunjukkan nilai capaian efektivitas/efesiensi dan kehematan telah

menunjukkan tingkat efektivitas/efesiensi yang baik.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

tahun 2019 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebesar

Rp. 9.854.973.147,00 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.

5.955.966.747,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 3.899.006.400,00. Sampai

dengan semester II tahun 2019 realisasi untuk belanja tidak langsung adalah Rp.

5.220.455.951,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 3.802.379.951,00 Secara

lengkap alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang

tercantum dalam DPPA dan IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1

Realisasi Anggaran

NO URAIAN ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI %

1 2 3 4 5 6

JUMLAH BELANJA 8.485.734.509,63 9.854.973.147,00

9.022.835.902,00 91,56

A BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.614.728.109,00 5.955.966.747,00

5.220.455.951,00 87,65

1 Gaji dan Tunjangan 3.036.388.109,63 2.997.384.957,00

2.865.674.487,00 95,61

2 Tambahan Penghasilan PNS 2.578.340.000,00 2.958.581.790,00

2.354.781.464,00 79,59

B BELANJA LANGSUNG 2.871.006.400,00 3.899.006.400,00

3.802.379.951,00 97,52

NON URUSAN (ADUM) 1.479.316.049,00 1.363.778.049,00 1.358.511.697,00 99,61


398.460.000,00 398.460.000,00

389.369.251,00 97,72


28.500.000,00 28.500.000,00

21.486.632,00 75,39


152.000.000,00 152.000.000,00

151.000.000,00 99,34


12.960.000,00

12.960.000,00

12.960.000,00

100,00


125.000.000,00 125.000.000,00

124.022.619,00 99,22


25.000.000,00 25.000.000,00

24.900.000,00 99,60


19.000.000,00 19.000.000,00

19.000.000,00 100,00

7 Penyediaan Jasa Kebersihan 36.000.000,00 36.000.000,00

36.000.000,00 100,00


270.000.000,00 329.000.000,00

318.722.125,00 96,88


100.000.000,00 159.000.000,00

152.433.000,00 95,87


20.000.000,00 20.000.000,00

19.883.000,00 99,42


150.000.000,00 150.000.000,00

146.406.125,00 97,60


0,00 3.000.000,00

3.000.000,00 100,00




0,00 3.000.000,00

3.000.000,00 100,00

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00

12 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00


45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00


50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00


50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00


25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00

15 Pengelolaan Data Kepegawaian

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00


3.013.546.400,00 3.013.546.400,00

2.936.288.575,00 97,44


925.000.000,00 1.300.000.000,00

1.244.314.250,00 95,72

16 Partisipasi Masyarakat Melalui BSMSS

65.000.000,00 65.000.000,00

61.030.000,00 93,89

17 Partisipasi Masyarakat Melalui TMMD

85.000.000,00 85.000.000,00

74.361.250,00 87,48

18 Partisipasi Masyarakat Melalui BBGRM

90.000.000,00 90.000.000,00

89.390.000,00 99,32

19

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

220.000.000,00 220.000.000,00

207.130.000,00 94,15

20 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

465.000.000,00 715.000.000,00

689.333.000,00 96,41


0,00 125.000.000,00

123.070.000,00 98,46


835.546.400,00 835.546.400,00

833.108.400,00 99,71

22 Pembinaan BUMDes 450.000.000,00 450.000.000,00

449.490.000,00 99,89

23

Pembinaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPBD)

85.546.400,00 85.546.400,00

85.246.400,00 99,65




300.000.000,00 300.000.000,00

298.372.000,00 99,46


737.000.000,00 878.000.000,00

858.865.925,00 97,82


50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

26 Evaluasi Perkembangan Desa 375.000.000,00 216.000.000,00

208.798.225,00 96,67

27 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

100.000.000,00 200.000.000,00

294.278.500,00 147,14


75.000.000,00 75.000.000,00

74.470.000,00 99,29


25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00

30 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

75.000.000,00 75.000.000,00

72.992.500,00 97,32

31 Pembinaan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa

37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 100,00

32

Penyelenggaraan fasilitasi pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian aparatur pemerintah desa

0,00 100.000.000,00

96.326.700,00 96,33



1. Kesimpulan

a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sumedang Tahun 2019 menyajikan capaian Kinerja tahun 2019 sesuai

dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan.

b. Dari hasil evaluasi Pengukuran Kinerja diperoleh hasil capaian diatas tingkat

efektivitas Kinerja menunjukan hasil yang baik sebesar 100 % dan tingkat efisiensi

sebesar 2,41%. Hasil ini berarti tingkat rata-rata keberhasilan pencapaian kinerja

DPMD Kabupaten Sumedang Baik.

c. Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten

Sumedang tahun 2019 sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan

Anggaran sebesar Rp. 9.854.973.147,00,- terdiri dari Belanja Tidak langsung

sebesar Rp. 5.955.966.747,00,- dan Belanja Langsung sebesar : Rp.

3.899.006.400,00,-.Sampai dengan bulan Desember 2019 terealisasi untuk belanja

tidak langsung sebesar Rp. 5.220.455.951,00 dan belanja langsung sebesar Rp.

3.802.379.951,00 Secara lengkap alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan

program dan kegiatan yang tercantum dalam DPPA Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

2. Saran

a. Untuk dapat berinovasi dibutuhkan peningkatan wawasan atas kemajuan teknologi

dan metoda pelaksanaan mengarah kepada semua jajaran dengan cara

meningkatkan kualitas, kuantitas dan komposisi SDM terhadap bidangnya.

b. Adanya Pembinaan teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berkala per

SKPD.

Akhirnya dengan disusun LKIP DPMD ini, diharapkan menjadi media evaluasi

intern untuk melakukan perbaikan pada tahun mendatang.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA KABUPATEN SUMEDANG

Drs. H ENDAH KUSYAMAN Pembina Utama Muda

NIP. 19630401 198401 1 001

BAB IV PENUTUP

PENDAHULUAN

PENA

PEN

) P|TD KAEIWATEN SUMEDANG 20t9

BAB IV .

PENUTUP

1. Kesimpulana, Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sumedang Tahun 2019 menyajikan capaian t(nerja tahun 2019 sesuaidokumen Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan.

b. Dari hasil evaluasi Pengukuran Kinerja diperoleh hasil capaian diatas tingkatefektivitas Kineria menunjukan hasil yang baik sebesar 100 % dan tingkat efisiensisebesar 2,41o/o. Hasll ini berarti tingkat rata-rata keberhasilan pencapaian kinerjaDPMD lGbupaten Sumedang Baik.

c. Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten

Sumedang tahun 2019 sesuai dengan Dokumen Perubahan PelaksanaanAnggaran sebesar Rp. 9.854.973.147,00,- terdiri dari Belanja Tidak langsungsebesar Rp. 5.955.966.747,00,- dan Belanja Langsung sebesar : Rp.

3.899.006.zo0,00,-.Sampai dengan bulan Desember 2019 terealisasi untuk belanjatidak langsung sebesar Rp. 5.220.455.951,00 dan belania langsung sebesar Rp.

3.802.379.951,00 Secara lengkap alokasi dan realisasi anggaran berdasarkanprogrElm dan kegiatan yang tercantum dalam DPPA Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

2. Sarana. Untuk dapat berinovasi dibutuhkan peningkatan wawasan atas kemajuan teknolog,

dan metoda pelaksanaan mengarah kepada semua jajaran dengan caiameningkatkan kualitas, kuantitas dan komposisi SDM terhadap bidangnya.

b. Adanya Pembinaan teknis Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah secara berkala p€-

SKPD.

Akhimya dengan disusun LKIP DPMD ini, diharapkan menjadi media e;a -a:intern untuk melakukan perbaikan pada tahun mendatang.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK;-DAN DESAIGzuP ATEN SUMEDANG

// \)./

AMm tama Muda

NIP 19630401 198401 1001

I

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)...DPMD KABUPATEN SUMEDANG 2019 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH – TAHUN 2019 1.1 LATAR BELAKANG alam rangka pembangunan

Documents