LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP .... Dokumen...Sipil melaksanakan Good Governance, karena LKIP merupakan dasar dalam mengukur Kinerja Instansi Pemerintah secara transparansi,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)TAHUN 2017

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKOTA BUKITTINGGI

LKIP 2017

DAFTAR ISI

Daftar Isi......................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN.................................................................. 1

A Latar Belakang................................................................. 1

B Data umum Organisasi.................................................... 2

C Permasalahan yang dihadapi Organisasi......................... 4

D Struktur Organisasi.......................................................... 5

E Sistematika Penulisan...................................................... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA................................................. 8

A Rencana Strategis 2016-2021..........................................

8

B Penetapan / Perjanjian Kinerja 2017................................ 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA............................................... 15

A Capaian Kinerja...............................................................

.....................................................................................15

B Realisasi Anggaran..........................................................

.....................................................................................29

BAB IV PENUTUP..............................................................................

.....................................................................................35

A Kesimpulan......................................................................

.....................................................................................35

B Saran................................................................................

.....................................................................................36

C Strategi Pemecahan Masalah...........................................

.....................................................................................36

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil i

LKIP 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang good

governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan

didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang dirumuskan

oleh masingmasing instansi sebelumnya.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi. mengamatkan agar setiap

penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola

Kepemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tata

kelola pemerintahan yang baik diwarnai oleh lahirnya Peraturan

Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1

LKIP 2017

Peraturan perundanganundangan tersebut telah

menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada

output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada

outcomes (hasil), dengan demikian Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKIP ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bukittinggi merupakan bentuk pertanggung jawaban Instansi

Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian, hambatan

pelaksanaan dan kualitas kinerja pada Tahun Anggaran 2017, dan

bermanfaat dalam :

1. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil melaksanakan Good Governance, karena LKIP

merupakan dasar dalam mengukur Kinerja Instansi

Pemerintah secara transparansi, sistematik dan

dapat dipertanggung jawabkan;

2. Memberikan masukan bagi pihakpihak yang

berkepentingan ( Stake holders ) dengan instansi

pemerintah dan;

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada

instansi pemerintah.

Penyusunan LKIP ini juga sebagai pertanggung jawaban

atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Renstra kepada

pihak pemberi mandat, oleh unit kerja yang lebih rendah kepada

yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada

atasan dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

B. DATA UMUM ORGANISASI


LKIP 2017

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan

dan peluang, aparatur negara dituntut untuk dapat memberikan

pelayanan yang sebaik – baiknya yang berorientasi pada

kebutuhan dan kepuasan penerima layanan. Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014 mengandung spirit dalam terciptanya

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan

wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan

jalur birokrasi yang lebih ringkas dan memberikan peluang bagi

pemerintah daerah dalam pemberian dan peningkatan kualitas

layanan.

Peran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan

berkenaan dengan penertiban dalam penerbitan dokumen dan

data kependudukan yang dilaksanakan melalui Pendaftaran

Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan serta mendayagunakan hasilnya untuk pelayanan

publik dan pembangunan sektor lain.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bukittinggi merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Bukittinggi, yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan

pelayanan umum, merumuskan kebijakan dibidang

kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam UndangUndang

Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan pada Pasal 8 ayat 1, Dinas Kependudukan dan


LKIP 2017

Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang melaksanakan

urusan Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban

sebagai berikut :

a) Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Mencatat Peristiwa

Penting;

b) Memberikan Pelayanan yang sama dan profesional kepada

setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan

dan Peristiwa Penting;

c) Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen

kependudukan;

d) Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil;

e) Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan

f) Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang

disampaikan oleh Penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebagai instansi pelaksana yang melaksanakan urusan

administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9

ayat 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan, adalah sebagai berikut :

a) Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang

dilaporkan penduduk;

b) Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang

dialami Penduduk atas dasar putusan atau

penetapan pengadilan;

c) Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk


LKIP 2017

kepentingan penyelidikan, penyidikan dan

pembuktian kepada lembaga peradilan; dan

d) Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk

kepentingan pembangunan.

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kota Bukittinggi, adalah Melaksanakan urusan

Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan dalam bidang Kependudukan dan Pencatan Sipil.

Berdasarkan tugas pokok, kewajiban dan kewenangan yang

harus dilaksanakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

melaksanakan tugas :

a) Mencatat peristiwa kependudukan yang dilaporkan

oleh penduduk karena membawa akibat terhadap

penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK) dan

Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat keterangan

kependudukan.

b) Mencatat peristiwa penting yang dilaporkan

penduduk karena berkaitan dengan kehidupan

seseorang serta menyangkut kedudukan hukum

seseorang dengan tujuan menyediakan bukti hukum

atas terjadinya peristiwa penting dalam kehidupan

seseorang meliputi kelahiran, kematian, pembatalan

perkawinan, pembatalan perceraian, perkawinan,

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,


LKIP 2017

pengangkatan anak, perubahan nama dan

perubahan status kewarganegaraan.

c) Mengelola, mengolah dan menyajikan data dan

informasi kependudukan untuk kepentingan

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ORGANISASI

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan urusan

kependudukan dan catatan sipil antara lain jumlah SDM

pelayanan yang terbatas, data base kependudukan yang masih

perlu disempurnakan, belum semua penduduk wajib KTP memiliki

KTP elektronik, meskipun sudah diundang untuk melakukan

perekaman sehingga target perekaman 100% sulit dicapai,

perlunya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung

pelayanan administrasi kependudukan dan kesadaran masyarakat

untuk melaporkan setiap terjadinya peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting dan merubah data kartu keluarga (KK) masih

rendah, karena hal ini sangat berpengaruh pada database

kependudukan Kota Bukittinggi, serta perlunya meningkatkan

kesadaran masyarakat akan kepemilikan akte catatan sipil,

terutama untuk pencatatan akta kematian.

D. STRUKTUR ORGANSASI

Untuk menunjang pelaksanaan urusan yang telah

ditetapkan oleh UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24

Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota


LKIP 2017

Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Bukittinggi No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI


KEPALA DINAS

RIDWAN EFENDI, SH

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

(2 orang)

SEKRETARIS

MASRIWAL, S.Sos, MM

KASUBAG UMUM DANKEPEGAWAIAN

RUBITNO, SH(5 orang staf)

KASUBAG PERENCANAANDAN KEUANGAN

WINISDA AGRINA, SH(5 orang staf)

KABID PELAYANANPENDAFTARAN PENDUDUK

SESRI, S.Kom

KABID PELAYANANPENCATATAN SIPIL

DJASMAN, SH

KABID PENGELOLAAN SIAK &PEMANFAATAN DATA

JON YOSNEDI, S.Sos

KASI SISTEM INFORMASIADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

M. IDRIS ADI SAPUTRA, S.Kom( 1 orang staf )

KASI PENGOLAHAN DANPENYAJIAN DATAKEPENDUDUKAN

ARSYADI ALWI, S.S(1 orang staf)

KASI KELAHIRAN

LINDA YENI, SH(1 orang staf)

KASI PERKAWINAN DANPERCERAIAN

ELFIRA YENI, S.Sos

KASI IDENTITASPENDUDUK

SOSILA FITRI, SE(2 orang staf)

KASI PINDAH DATANGPENDUDUK

MARTION, SE(2 orang staf)

LKIP 2017

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2017

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Menguraikan secara ringkas tentang Latar Belakang,

Data Umum, dan susunan organisasi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta

permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

BAB II PERENCANAAN KINERJA,

Menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan

yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan

dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Tahun 2017, meliputi Rencana Strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016

2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA,

Menguraikan tentang analisis pencapaian Kinerja

dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas sasaran

strategis untuk Tahun 2017 dan perbandingannya


KASI KERJASAMA DANINOVASI PELAYANAN

SASTRASENI SAPHIETRY, S.S

KASI PERUBAHAN STATUS ANAK,KEWARGANEGARAAN DAN

KEMATIAN

MARDIAH, S.Sos(2 orang staf)

KASI PENDATAANPENDUDUK

TRI MURNI(1 orang staf)

LKIP 2017

dengan capaian kinerja tahun lalu, beberapa tahun

terakhir, dengan target jangka menengah (Renstra)

dan dengan standar nasional (Standar Pelayanan

Minimal), serta menguraikan tentang realisasi

anggaran yang telah digunakan.

BAB IV PENUTUP,

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja

organisasi dan langkah yang akan dilakukan dimasa

mendatang dalam meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistim AKIP merupakan perpaduan antara Sistem

Akuntabilitas Kinerja dan Sistim Manajemen Kinerja yang

dibangun diatas fondasi Sistim Manajemen Stratejik Sektor Publik.

Sistim manajemen stratejik sektor publik merujuk pada sistim

pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan

organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan

organisasi yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada

dan mungkin timbul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan

Perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini

menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang

setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam

pelaksanaannya.


LKIP 2017

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017 telah

menetapkan rencana strategis dan target kinerja sebagai berikut :

A. RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil merupakan proses yang berorientasi pada hasil

yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan

memperhitungkan faktor – faktor internal berupa kekuatan dan

kelemahan serta faktor faktor ekternal yang berupa potensi,

tantangan dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan demikian untuk mencapai tujuan organisasi maka

diperlukan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta

kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap

anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan

tupoksi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1) Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setiap lembaga memiliki visi guna mengetahui

gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu

tertentu. Perumusan visi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi menggambarkan “Apa yang

ingin dicapai, mempunyai orientasi pada masa depan,

mempunyai arah dan fokus strategi”. Untuk menjawab

segala tantangan dan peluang dalam perubahan serta

paradigma perencanaan pembangunan kedepan, Dinas


LKIP 2017

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi

memiliki Visi :

“ Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Tertib

Administrasi Kependudukan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut

bermakna bahwa Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Kota Bukittinggi sebagai unsur utama yang melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan

tugas perbantuan dibidang kependudukan dan catatan sipil

berperan dalam mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat

dan tanggap atas permasalahan yang dikemukakan oleh

masyarakat, mempunyai inisiatif untuk membantu,

memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh

masyarakat dan menyediakan layanan lanjutan apabila

diperlukan, memberikan informasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pelayanan

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas data dan

dokumen kependudukan, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan sebagai upaya/perwujudan

kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan

memberdayakan masyarakat dibidang administrasi

kependudukan.

2) Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


LKIP 2017

Penetapan misi merupakan pernyataan apa yang

harus dicapai dan kegiatankegiatan spesifik yang harus

dilaksanakan. Apabila visi dipandang sebagai pemberi

inspirasi sekaligus motivasi maka misi dipandang sebagai

acuan dalam pengambilan keputusankeputusan

manajemen. Untuk maksud tersebut Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi menetapkan misinya

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

memiliki Dokumen Kependukan yang lengkap dan

akurat;

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi;

3. Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Informasi

Kependudukan untuk Perencanaan Pembangunan

Pelayanan Publik

3) Tujuan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Perumusan tujuan strategis akan memungkinkan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengukur

sejauh mana visi/misi organisasi yang ingin dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah

strategis organisasi dan perbaikanperbaikan yang ingin

diciptakan lebih terorganisir dan terarah dengan jelas


LKIP 2017

serta kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan

tujuan yang diinginkan.

Adapun tujuan strategis yang ingin dicapai oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi

adalah “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Publik di

Bidang Administrasi Kependudukan”

4) Sasaran dan Program Tahun 2016 2021

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi

pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran,

triwulan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang

ingin dicapai melalui tindakantindakan yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran (target) hasil

yang diharapkan dari suatu program atau keluaran dari

suatu kegiatan.

Sasaran strategis merupakan bagian integral

dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar

yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian

kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta

lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka

panjang yang sifatnya menyeluruh. SasaranSasaran yang

ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan

strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh

sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa

tujuan strategis terkait juga tercapai.

Program merupakan instrumen kebijakan yang

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh


LKIP 2017

Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk mencapai sasaran

dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan kegiatan

didefinisikan sebagai bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang

berupa personil (sumberdaya manusia), modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)

dalam bentuk barang/jasa.

Perlu dijelaskan, bahwa program Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanyalah program

program mendasar sebagai salah satu unit/instansi

pelayanan, dengan pemenuhan hakhak masyarakat yang

mendasar pula, yaitu kepemilikan atas dokumen

kependudukan. Dengan demikian kinerjanya juga tidak

akan berdiri sendiri, tetapi tergantung dengan kebijakan

kebijakan Pemerintah Pusat. Apalagi dengan diwajibkannya

melakukan pelayanan dengan aplikasi yang dibuat secara

Nasional, yaitu Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK).

Sehingga dengan demikian, yang sangat

diperlukan adalah upayaupaya atau terobosanterobosan

peningkatan kinerja dengan mempertahankan kinerja yang

sudah baik. Oleh karena itu, program yang dilaksanakan

hanyalah program yang realistis, logis dan akuntabel.


LKIP 2017

Sasaran dan program Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai tabel

berikut :

TABEL 1

SASARAN DAN PROGRAM TAHUN 2016 - 2021

No. Sasaran Program1. Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Administrasi

Kependudukan

- Penataan Administrasi

Kependudukan

- Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

- Peningkatan Disiplin

Aparatur

- Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja atau sering juga disebut Penetapan

Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Kinerja

merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber

daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dibuat mengacu pada

Renstra 20162021, sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu bagaimana agar


LKIP 2017

penduduk Kota Bukittinggi memiliki Dokumen Kependudukan dan

Data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil akurat dan bermanfaat bagi kepentingan pembangunan

daerah.

Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel

dibawah ini :

TABEL 2

MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Sasaran

Strategis

Indikator

KinerjaTarget

Program /

KegiatanAnggaran

Meningkatny

a Kualitas

Pelayanan

Administrasi

Kependuduk

an

Persentase

Kepemilikan

Kartu Tanda

Penduduk

(KTP)

95% Penataan

Administrasi

Kependudukan /

Peningkatan

Pelayanan Publik

di Bidang

Kependudukan

195.206.880

Persentase

Kepemilikan

Akta Kelahiran

60% Penataan

Administrasi

Kependudukan /

Peningkatan

Pelayanan Publik

di Bidang

Pencatatan Sipil

74.038.640


LKIP 2017

Persentase

Kepemilikan

Akta Kematian

63% Penataan

Administrasi

Kependudukan /

Pelayanan

Pelaporan

Peristiwa

Kependudukan

dan Peristiwa

Penting di

Kelurahan dan

Kecamatan

56.284.130

Persentase

Kepemilikan

Akta Kelahiran

penduduk

usia 0 s.d 18

tahun

90% Penataan

Administrasi

Kependudukan /

Peningkatan

Pelayanan Publik

di Bidang

Pencatatan Sipil

80.335.000

Persentase

Kepemilikan

Kartu

Identitas Anak

(KIA)

14% Program Penataan

Administrasi

Kependudukan /

Kegiatan

Peningkatan

Pelayanan Publik

di Bidang

Kependudukan

195.206.880

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Baik Program Penataan

Administrasi

Kependudukan


LKIP 2017

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara

priodik. Penyusunan LKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil

pelaksanaan perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Tahunan

yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya

pelaksanaan kegiatan.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan

pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah

tersebut berhasil atau gagal memenuhi target – target yang

direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini

menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan

punishment. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang

digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara

sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung

pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara

membandingkan antara rencana pencapaian yang telah ditetapkan

dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran

dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).


LKIP 2017

A. CAPAIAN KINERJA

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi

tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi

indikatorindikator kinerja sebagaimana yang ditunjukan oleh

pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan

informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan

keputusan agar dapat menginterpretasikan

keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi

dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bukittinggi. Pencapaian masingmasing sasaran terhadap target

kinerja yang direncanakan dalam Tahun 2017 dapat dilihat pada

tabel berikut :

TABEL 3

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Sasaran

StrategisIndikator Kinerja Target Realisasi

Capaia

nMeningkatny

a Kualitas

Pelayanan

Administrasi

Kependuduk

an

Persentase

Kepemilikan Kartu

Tanda Penduduk (KTP)

95% 96,12% 101%

Persentase

Kepemilikan Akta

Kelahiran

60% 62,21% 104%

Persentase

Kepemilikan Akta

Kematian

63% 63% 100%


LKIP 2017

Persentase

Kepemilikan Akta

Kelahiran penduduk

usia 0 s.d 18 tahun

90% 92,05% 102%

Persentase

Kepemilikan Kartu

Identitas Anak (KIA)

10% 11% 110%

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Baik Baik 100%

Persentase capaian kinerja untuk beberapa indikator kinerja

melebihi target yang telah ditentukan, sehingga secara

keseluruhan capaian kinerja bernilai baik. Untuk kegiatan

penerbitan kutipan akte kelahiran dan kutipan akte kematian,

setiap penduduk yang melaporkan peristiwa kelahiran dan

kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, langsung

diterbitkan akte catatan sipil yang bersangkutan. Capaian

persentase penduduk meninggal yang memiliki Kutipan akta

Kematian 150% dikarenakan pada saat ini, realisasi dihitung

berdasarkan laporan yang masuk, sementara pada saat penentuan

target yang menjadi sasaran adalah jumlah akte kematian yang

diterbitkan terhadap jumlah penduduk meninggal berdasarkan

laporan keluarga yang bersangkutan dan pendataan penduduk

yang meninggal langsung ke masingmasing kelurahan.

TABEL 4

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran

StrategisIndikator Kinerja

Capaian

2016

Capaian

2017Ket.


LKIP 2017

Meningkatny

a Kualitas

Pelayanan

Administrasi

Kependuduk

an

Persentase

Kepemilikan Kartu

Tanda Penduduk (KTP)

100% 101%

Persentase

Kepemilikan Akta

Kelahiran

103% 104%

Persentase

Kepemilikan Akta

Kematian

100% 100%

Persentase

Kepemilikan Akta

Kelahiran penduduk

usia 0 s.d 18 tahun

100% 102%

Persentase

Kepemilikan Kartu

Identitas Anak (KIA)

0% 110%

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Baik

Berdasarkan tabel diatas, capaian target kinerja untuk jumlah

penduduk yang memiliki KTP elektronik meningkat dari 100%

tahun 2016 menjadi 101% tahun 2017, atau sebanyak 79.629

orang dari total 80.571 orang penduduk wajib KTP. Capaian ini

meningkat 1% dari capaian target tahun sebelumnya. Untuk

kegiatan pencapaian target jumlah anak umur 0 – 18 tahun yang

sudah memiliki Akte Kelahiran, pada tahun 2016 capaian target

mencapai 100% dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 102%.

Jumlah anak umur 018 tahun yang sudah memiliki Akte

Kelahiran per 31 Desember 2017 sebanyak 35.918 orang.


LKIP 2017

1. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan

target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra

2016 – 2021.

Secara keseluruhan persentase capaian kinerja pada tahun

2017 telah berada diatas target yang ditetapkan didalam

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016 –

2021. Perbandingan target renstra dan capaian kinerja

sampai tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5

PERBANDINGAN TARGET RENSTRA DAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJATarget

Renstra

Capaian

s/d

2017

Capaian

Persentase Kepemilikan Kartu Tanda

Penduduk (KTP)99% 96,12% 97%

Persentase Kepemilikan Akta

Kelahiran85% 62,21% 73%


Kematian72% 63% 87,5%


Kelahiran penduduk usia 0 s.d 18

tahun

97% 92,05% 96%

Persentase Kepemilikan Kartu

Identitas Anak (KIA)55% 11% 20%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Baik Baik 100%

2. Perbandingan Pencapaian sasaran kinerja dengan Tahun

2017 dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)


LKIP 2017

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam

Negeri merupakan tolok ukur kinerja Pelayanan Pemerintah

Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh daerah sebagaima

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62

Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, jenis

pelayanan dasar SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

adalah :

Pelayanan Dokumen Kependudukan ;

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat ;

Penanggulangan Bencana Kebakaran.


sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dibidang

administrasi kependudukan diharapkan dapat memberikan

pemenuhan hakhak administratif penduduk melalui

pelayanan publik yang profesional, dan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. SPM menjadi suatu tolak ukur yang

dipergunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penilaian

kualitas pelayanan sekaligus merupakan komitmen atau

janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk

memberikan pelayanan yang berkualitas.

Dokumen kependudukan adalah merupakan identitas resmi

penduduk yang berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan

Republik Indonesia yang harus dimiliki oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut ada target minimal yang harus


LKIP 2017

dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dalam memberikan pelayanan dasar kepada penduduk

sebagai penyelenggara pemerintahan di Daerah,

sebagaimana tersebut dibawah ini :

TABEL 6

INDIKATOR DAN NILAI SPM DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

NoJenis

PelayananDasar

Standar PelayananMinimal

Bataswaktu

pencapaian

CapaianDaerah

%Indikator Nilai

1. Pelayanan

Dokumen

Kependuduk

an

Cakupan

Penerbitan Kartu

Keluarga (KK)100% 2015 100% 100%

Cakupan

penerbitan Kartu

Tanda Penduduk

(KTP)

100% 2015 96,12% 96,12%

Cakupan

Penerbitan Kutipan

Akta Kelahiran

90% 2020 62,21% 69%

Cakupan

Penerbitan Kutipan

Akta Kematian

70% 2020 63% 90%

Analisa antara target dan realisasi SPM daerah sebagaimana

tersebut diatas terurai sebagaimana berikut :

I. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Target 100% yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa semua

Kepala Keluarga telah memiliki Kartu Keluarga, untuk Kota

Bukittinggi sesuai dengan data yang ada pada sistem SIAK

pada Tahun 2017 ini telah tercapai, adapun jumlah Kepala

Keluarga sampai akhir Desember 2017 adalah sebanyak

32.740 Kepala Keluarga.

II. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk


LKIP 2017

Sesuai Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk

dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk

penerbitan KTP adalah sebesar 100%. Pada tahun 2017 ini,

Untuk Kota Bukittinggi jumlah penduduk yang memiliki KTP

elektronik sampai akhir Akhir Desember 2017 adalah 77.441

orang (96,12%) dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak

80.571 orang.

III. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian penerbitan

akte kelahiran pada tahun 2017 adalah sebesar 60%.

Sedangkan realisasi yang didapatkan adalah sebesar

62,21%. Untuk meningkatkan capaian pada indikator ini,

semua kelahiran yang dilaporkan pada tahun 2017 langsung

diterbitkan kutipan Akta Kelahirannya.

IV. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada

Pemerintah Daerah untuk capaian penerbitan akta kematian

sebesar 70 % pada tahun 2020, sementara capaian dari

target ini mencapai 90% untuk tahun 2017. Untuk

meningkatkan capaian pada indikator ini semua pelaporan

kematian pada saat perubahan data kependudukan pada

Kartu Keluarga langsung diterbitkan Kutipan Akte

Kematiannya, hal ini membuktikan masyarakat mulai

menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan

dan juga dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan

yang efektif dan efisien, setiap penduduk yang melaporkan

perubahan Biodata penduduk bagi penduduk yang telah

meninggal langsung dibuatkan akta kematiannya.


LKIP 2017

3. Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja seperti tersebut

diatas dapat kami sampaikan Hasil Analisis Pencapaian

Sasaran Strategis serta dukungan kegiatan pada masing

masing sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya pelayanan dibidang administrasi

kependudukan berfungsi memfasilitasi serta mendukung

Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

dapat diartikan bahwa kegiatan yang dijabarkan dalam

Program Penataan Administrasi Kependudukan telah

mendukung sasaran peningkatan pelayanan umum serta

tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Meningkatnya Penataan dibidang Administrasi

Kependudukan, karena sasaran tersebut didukung oleh

16 kegiatan yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan

Aplikasi SIAK dan AFIS;

2. Peningkatan Pelayanan Publik dibidang

Administrasi Kependudukan;

3. Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Catatan

Sipil;

4. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

5. Digitalisasi Dokumen Akta Catatan Sipil;

6. Verifikasi Data Peristiwa Kependudukan;

7. Pendataan penduduk (Pindah, Datang, Lahir dan

Mati);

8. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;

9. Pelayanan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting di Kelurahan dan Kecamatan;


LKIP 2017

10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

11. Sosialisasi Pemanfataan Data Kependudukan (DAK

Non Fisik);

12. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik);

13. Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK Non

Fisik);

14. Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non

Fisik);

15. Pelayanan Dokumen Kependudukan melalui

Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik);

16. Pemeliharaan Perangkat dan Infrastruktur SIAK

(DAK Non Fisik).

Bila dicermati masingmasing kegiatan tersebut diatas benar

benar mendukung terhadap sasaran Peningkatan Pelayanan

dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun

dukungan kegiatan – kegiatan diatas dapat dijelaskan sebagai

berikut :

a. Dengan teraplikasinya Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan secara terpadu maka pembuatan Dokumen

Kependudukan dan Dokumen Akta Catatan Sipil melalui

program SIAK dan AFIS diharapkan dapat meningkatkan

mutu pelayanan kepada masyarakat, dan tersedianya

database kependudukan Kota Bukittinggi menurut jenisnya

dan lainlain berdasarkan kebutuhan.

b. Untuk menciptakan sistem pelayanan yang kondusif kepada

masyarakat perlu didukung oleh SDM dan sarana prasarana

yang memadai. Pemerintah Daerah menyadari bahwa

secanggih apapun sistem tanpa didukung oleh SDM yang

berkualitas tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan,


LKIP 2017

maka dalam rangka meningkatkan pelayanan pada

masyarakat, dilaksanakan bimbingan teknis, diklat serta

konsultasi/koordinasi/ ke Dirjen Administrasi

Kependudukan dan Ke Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil tingkat Propinsi dan melakukan sharing

informasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota lainnya.

c. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas tidak terlepas

dari hambatan atau masalah, antara lain masih kurangnya

pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk memecahkan

masalah tersebut ditempuh beberapa strategi pemecahan

masalah, salah satunya dengan melakukan Sosialisasi

Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Dalam rangka pemanfaatan database kependudukan yang

berbasis NIK nasional, agar setiap instansi dan lembaga

yang ada di Kota Bukittinggi menggunakan database

kependudukan sebagai dasar dalam pengggunaan data

kependudukan maka dilaksanakanlah Sosialisasi

Pemanfataan Data Kependudukan.

4. Analisis Program/Kegiatan

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi

tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh

evaluasi indikatorindikator kinerja sebagaimana yang

ditunjukan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga

menyajikan data dan informasi yang relevan dengan

kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat


LKIP 2017

menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut

secara lebih luas dan mendalam.

Pencapaian kinerja sasaran masingmasing Program

kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian ratarata Indikator kinerja sasaran (Output)

pada tabel tersebut diatas adalah 100%, dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk program

pelayanan administrasi perkantoran memiliki predikat

Sangat Baik.

TABEL 7

INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN REALISASI

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %1 Jumlah Perangko, materai,

benda pos lainnya dan

buku cek materai yang

terbeli

4 jenis 4 jenis 100

2 Jumlah Rekening Telepon,

Air, Listrik dan Internet

yang terbayar

60 bulan 60 bulan 100

3 Jumlah kendaraan yang

terpelihara

5

kendaraan

roda 4, 11

kendaraan

roda 2

5

kendaraan

roda 4, 11

kendaraan

roda 2

100

4 Jasa Kebersihan Kantor 1 paket 1 paket 1005 Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang

10 jenis 10 jenis 100


LKIP 2017

terpelihara6 Jenis Alat Tulis Kantor

yang terbeli

19 Jenis 19 Jenis 100

7 Jumlah barang cetakan

yang terbeli

2 Jenis 2 Jenis 100

8 Jumlah penerangan kantor

yang terbeli

3 Jenis 3 Jenis 100

9 Jumlah makanan dan

minuman lembur , rapat

dan tamu yang dibayarkan

3 paket 3 paket 100

10 Persentase rapatrapat

koordinasi, konsultasi,

sosialisasi dan perjalanan

dinas yang diikuti


11 jasa pekerja kantor dan

pekerja lapangan yang

dibayarkan

4 orang 4 orang 100

12 Jumlah paket pengadaan

sarana dan prasarana

kantor yang terlaksana

1 ls 1 ls 100

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Capaian program peningkatan sarana dan prasarana

kantor terkendala pada kegiatan penyediaan peralatan

kantor yang tidak tercapai 100%, hal ini disebabkan oleh

ketersediaan anggaran yang lebih rendah dari harga

pasar.


LKIP 2017

TABEL 8


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %1 Jumlah Perlengkapan

kantor yang terbeli.

7 jenis 7 jenis 100

2 Jumlah Meubeleur yang

terbeli.

1 jenis 1 jenis 100

3 Jumlah Kendaraan Dinas

yang terbeli

1 unit 1 unit 100

4 Jumlah Peralatan kantor

yang terbeli

13 jenis 11 jenis 84,6

25 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

3 paket 3 paket 100

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Capaian kinerja pada program ini hanya mencapai

16,67%, hal ini disebabkan karena petugas pelayanan

yang menjadi target dari program ini baru aktif bekerja

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada

Januari 2018, sehingga anggaran yang telah

dialokasikan tidak terealisasi.

TABEL 9


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %1 Jumlah pakaian dinas yang

terbeli

12 stel 2 stel 16,6

7


LKIP 2017

d. Program Peningkatan Pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja keuangan

Kegiatan yang tergabung dalam Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan rata – rata nilai capaian kinerja Indikator

sasaran (Output) sebesar 100%, dengan predikat

pencapaian sasarannya adalah Sangat baik.

TABEL 10


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %1 Jumlah dokumen laporan

keuangan semesteran dan

akhir tahun yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 100

2 Jumlah dokumen rencana

kerja dan rencana

keuangan yang tersusun


3 Jumlah dokumen SAKIP

yang tersusun


e. Program Penataan Administrasi Kependudukan

TABEL 11


PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %1 Jumlah bulan

ketersediaan jaringan dan



LKIP 2017

peralatan pendukung

administrasi

kependudukan2 Jumlah Kartu Keluarga,

KTP dan KIA yang

diterbitkan

8.000 KK

10.000 KTP

5.000 KIA

9.067 KK

14.831

KTP

4.000 KIA

113

148

80

3 Jumlah akta Kelahiran

yang diterbitkan3000 orang

3.061

orang102

4 Jumlah Peserta yang

mengikuti Sosialisasi

Kependudukan

275 orang 275 orang 100

5 Jumlah Dokumen akta

Catatan Sipil yang

didigitalisasi

8.725 akta 8.725 akta 100

6 Tertatanya dokumen file

penduduk perkecamatan

dan perkelurahan

6000 KK 9.067 KK 113

7 Data penduduk keluar,

kedalam, lahir dan mati

dalam Kota Bukittinggi

5800

dokumen

5950

dokumen102

8 Adanya buku profil

perkembangan

kependudukan Kota

Bukittinggi


9 Kemampuan SDM

Aparatur dalam

pencatatan peristiwa

kependudukan dan

peristiwa penting di

Kelurahan dan Kecamatan

12 laporan

per

kelurahan

12 laporan

per

kelurahan

100

10 Akuratnya data penduduk 24 24 100


LKIP 2017

kelurahan kelurahan

B. REALISASI ANGGARAN

Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan

maupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan adalah aspek

penganggaran. Penyediaan besarnya anggaran dan

penggunaannya dalam tahun 2017 dapat diuraikan sebagai

berikut :

“ Total anggaran yang disediakan dari APBD Kota Bukittinggi untuk

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017

sebesar Rp. 6.295.702.359, terdiri dari Belanja Langsung sebesar

Rp. 3.100.063.427, dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

3.195.638.932,“

Rincian Anggaran dan Realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel

berikut :

TABEL 12

RINCIAN BELANJA DAERAH

BERDASARKAN KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG

No Uraian Anggaran Realisasi %I Belanja

Pegawai

3.100.063.427, 3.001.838.227, 96,83

1 Gaji dan

Tunjangan

2.343.773.166, 2.311.623.899, 96,83

Gaji Pokok

PNS/Uang

Representasi

1.839.528.450, 1.814.582.000, 98,64

Tunjangan

Keluarga

165.411.229, 163.225.854, 98,68


LKIP 2017

Tunjangan

Jabatan

158.251.500, 157.035.000, 99,23

Tunjangan

Fungsional

Umum

56.081.136, 54.210.000, 96,66

Tunjangan

Beras

98.467.094, 96.680.700, 98,19

Tunjangan

PPH/Tunjangan

Khusus

26.010.660, 25.868.582, 99,45

Pembulatan

Gaji

23.097, 21.763, 94,22

2 Tambahan

Penghasilan

PNS

756.290.261, 690.214.328, 91,26

Tamb.

penghasilan

berdasarkan

beban kerja

62.400.000, 62.400.000, 100,00

Uang Makan 140.448.000, 112.368.000, 80,01Tunjangan

Daerah

553.442.261, 515.446.328, 93,13

Berdasarkan tabel yang ditampilkan diatas dapat dijelaskan

jumlah anggaran belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk

belanja pegawai sebesar Rp. 3.100.063.427, dengan realisasi

mencapai 96,83% dari total anggaran atau senilai Rp.

3.001.838.227,. Belanja Pegawai ini terdiri dari Gaji dan

Tunjangan dengan alokasi anggaran Rp. 2.343.773.166, dan

Tambahan Penghasilan PNS dengan alokasi anggaran Rp.

756.290.261, dengan realisasi masingmasing sebesar Rp.

2.311.623.899, dan Rp. 690.214.328,


LKIP 2017

TABEL 13

RINCIAN BELANJA DAERAH

BERDASARKAN KELOMPOK BELANJA LANGSUNG

No Uraian Anggaran Realisasi %3.195.638.932, 2.837.787.248, 88,80

I Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

889.665.632, 815.754.948, 91,69

1 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

1.754.000, 1.540.000, 87,80

2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

65.040.000, 57.209.092, 87,96

3 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional

131.776.000, 110.091.550, 83,54

4 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

95.000.000, 94.942.000, 99,94

5. Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

25.250.000, 18.621.500, 73,75

6. Penyediaan alat Tulis

Kantor

169.516.000, 146.419.000, 86,37

7. Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

13.000.000, 10.945.306, 84,19

8. Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

3.000.000, 2.965.000, 98,83

9. Penyediaan Makanan

dan Minuman

24.724.000, 14.682.000, 59,38


LKIP 2017

10. RapatRapat

Koordinasi,

Konsultasi,

Sosialisasi dan

Perjalanan Dinas

Lainnya ke Luar

Kota Bukittinggi

240.000.000, 238.892.595, 99,54

11. Penyediaan Jasa

Pegawai Non PNS

110.605.632, 109.504.405, 99,00

12. Pelaksanaan Proses

Administrasi

Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

10.000.000, 9.942.500, 99,43

II. Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

405.500.000, 320.052.435, 78,93

1. Pengadaan

Perlengkapan Kantor

37.600.000, 35.004.000, 93,10

2. Pengadaan

Meubeleur

10.000.000, 10.000.000, 100,00

3. Pengadaan

Kendaraan Dinas /

Operasional

20.000.000, 18.325.775, 91,63

4. Pengadaan Peralatan

Kantor

182.900.000, 102.188.660, 55,87

5. Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Gedung Kantor

155.000.000, 154.534.000, 99,70

III. Program

Peningkatan Disiplin

Aparatur

7.900.000, 1.880.000, 23,80

1. Pengadaan Pakaian

Dinas dan

Perlengkapannya

7.900.000, 1.880.000, 23,80

IV. Program 3.892.000, 3.777.000, 97,05


LKIP 2017

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan1. Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.550.000, 1.550.000, 100,00

2. Penyusunan

Rencana Kerja dan

Keuangan SKPD

1.315.000, 1.255.000, 95,44

3. Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.027.000, 972.000, 94,64

V. Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

1.888.681.300, 1.696.322.865, 89,82

1. Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

dengan Aplikasi

SIAK dan AFIS

635.481.050, 629.642.830, 99,08

2. Peningkatan

Pelayanan Publik di

Bidang Administrasi

Kependudukan

219.751.000, 195.206.880, 88,83

3. Peningkatan

Pelayanan Publik di

Bidang Pencatatan

Sipil

80.335.000, 74.038.640, 92,16

4. Sosialiasi Kebijakan

Kependudukan

37.791.250, 37.290.000, 98,67

5. Digitalisasi Dokumen

Akta Catatan Sipil

72.648.000, 68.023.775, 93,63


LKIP 2017

6. Verifikasi Data

Peristiwa

Kependudukan

56.757.000, 55.729.980, 98,19

7. Pendataan

Penduduk (Pindah,

Datang, Lahir dan

Mati)

51.510.000, 43.231.580, 83,93

8. Penyusunan Profil

Perkembangan

Kependudukan

36.474.000, 34.513.480, 94,62

9. Pelayanan Pelaporan

Peristiwa

Kependudukan dan

Peristiwa Penting di

Kelurahan dan

Kecamatan

58.432.000, 56.284.130, 96,32

10. Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

19.737.000, 19.161.120, 97,08

11. Sosialisasi

Pemanfaatan Data

Kependudukan

62.260.850, 62.260.850, 100,00

12. Sosialisasi Kebijakan

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

34.000.000, 27.555.000, 81,04

13. Pelayanan Keliling

Pendaftaran

Penduduk

91.567.500, 81.958.600, 89,51

14. Penerbitan Dokumen

Kependudukan

261.200.000, 230.060.320, 88,08

15. Pelayanan Dokumen

Kependudukan

melalui Pelayanan

Keliling Pencapil

87.087.000, 64.118.180, 73,63

16. Pemeliharaan

Perangkat dan

83.649.650, 17.247.500, 20,62


LKIP 2017

Infrastruktur SIAK

Berdasarkan tabel, persentase realisasi anggaran ratarata diatas

90%. Total anggaran yang dialokasikan untuk belanja tidak

langsung sebesar Rp. 3.195.638.932, dengan realisasi ratarata

88,80% atau senilai Rp. 2.837.787.248,Beberapa kegiatan

persentase realisasi dibawah 50% diantaranya :

1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya, pada

kegiatan ini tidak dapat terealisasi 100% dikarenakan

rencana pengadaan pakaian dinas untuk petugas pelayanan

ditunda dikarenakan petugas pelayanan yang rencananya

direkrut belum aktif bekerja sampai dengan akhir tahun

2017.

2. Pemeliharaan Perangkat dan Infrastruktur SIAK,

permasalahan pada kegiatan ini karena rincian belanja yang

akan direalisasikan terindikasi sebagai belanja modal,

sementara sesuai dengan aturan bahwa anggaran yang

berasal dari DAK tidak boleh direalisasikan untuk belanja

modal.


LKIP 2017

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah media

untuk menjawab amanah yang diberikan pemerintah, pada

dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode

perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan dan

merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan

kegagalan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama Tahun Anggaran

2017, juga dipakai sebagai umpan balik dalam pengambilan

keputusan oleh pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan

refleksi dalam membuat langkahlangkah perbaikan dimasa

mendatang.

A. KESIMPULAN

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 ditetapkan sebanyak 4

(empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang yang

diwujudkan melalui 16 (enam belas) kegiatan strategis yang

telah dilaksanakan dan harus dicapai selama Tahun Anggaran

2017. Dengan adanya revisi Renstra Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil tahun 2016 – 2021 maka ditetapkan 2 (dua)

tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang mencakup dalam 16

(enam belas) kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kinerja Tahun 2017.

Terlepas dari semua kesulitan dan hambatan yang ada, pada

tahun anggaran 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil membukukan kinerja kuantitatif dari sasaran yang


LKIP 2017

ditetapkan sebesar 90,61 %. Ditinjau dari kategorisasi yang

diterapkan, maka Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Sangat Baik.

Walaupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam

mencapai visi dan misinya menghadapi berbagai tantangan

dan kendala baik dari keterbatasan Sumber Daya Manusia

aparatur, maupun sikap masyarakat yang masih pasif,

sehingga dapat dikatakan bahwa angkaangka tersebut cukup

memberikan kebanggaan karena pada hakekatnya merupakan

hasil kerja keras dari jajaran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil Kota Bukittinggi.

B. SARAN

Untuk lebih maksimalnya kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada masa – masa

mendatang, maka halhal yang dapat disarankan sebagai

berikut :

a) Perlu adanya penajaman skala prioritas sasaran dan

kegiatan pada tahun berikutnya;

b) Dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang

timbul/akan timbul perlu dilakukan koordinasi secara

berkesinambungan dengan instansi/lembaga terkait;

c) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana guna

mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan sipil.

d) Perlunya penambahan staf yang bertugas melayani

masyarakat dan penempatan petugas registrasi di kelurahan

sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga


LKIP 2017

diharapkan permasalahan yang timbul saat ini dapat

diatasi/diminimalisir, serta pendayagunaan data

kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan

nasional dapat diwujudkan.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi/timbul dilakukan

dengan cara :

a) Menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dan

memilih program dan sasaran yang sangat prioritas yang

memiliki kontribusi yang tinggi pada visi dan misi serta

mengalokasikan dana merujuk kepada pencapaian hasil

yang diharapkan.

b) Memacu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan

sarana prasarana yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP )


disampaikan kepada Bapak sebagai bahan seperlunya.

Bukittinggi, Maret 2018KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI

RIDWAN EFENDI, SHNIP. 196106121981011003.


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP .... Dokumen...Sipil melaksanakan Good Governance, karena LKIP merupakan dasar dalam mengukur Kinerja Instansi Pemerintah secara transparansi,

Documents