Top Banner
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab.Situbondo Tahun Anggaran 2019 Jl. PB. Sudirman Telp./Fax. (0338) – 673204, 671728 Situbondo – 68312
58

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

May 23, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab.Situbondo

Tahun Anggaran 2019

Jl. PB. Sudirman Telp./Fax. (0338) – 673204, 671728 Situbondo – 68312

Page 2: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

i

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2019

telah dapat kami selesaikan.

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan amanat

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, disebutkan bahwa Bupati berkewajiban menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

entitas akuntabilitas kinerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja PD

merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi. Kewenangan pengelolaan sumber daya, evaluasi dan

analisa capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD kabupaten menjadi

tolok ukur keberhasilan.

Berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas guna mewujudkan

Pemerintahan yang “Good Governance” dalam penyelenggaraan

Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tahun 2019, maka

disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2019.

Situbondo, 07 Januari 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO

Ir.H. BUDI PRIONO, M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19610417 199403 1 002

LKIP Disnaker Kab. Situbondo 2019

Page 3: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR …...……………………………………..…….……..………....... i DAFTAR ISI …………….....…………..……………………………………..……........ ii

IKHTISAR EKSEKUTIF …….....………………...………….…………..………....... iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1. Latar Belakang …................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ….............................................................. 2 1.3. Maksud dan Tujuan ………..................................................... 4

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi ……………..…………………………........ 4 1.5. Struktur Organisasi ......................……………………………....... 5 1.6. Kondisi Kepegawaian ............................................................. 8

1.7. Sistematika Penyajian ..............….......................................... 10 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................. 12

2.1. Rencana Strategis 2016-2021 ................................................ 12 2.1.1. Visi ......................................................................... 13 2.1.2. Misi ......................................................................... 14

2.1.3. Tujuan dan Sasaran ................................................. 14 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................... 15

2.3. Perjanjian Kinerja 2019 ......................................................... 16 2.4. Perencanaan Anggaran 2019 ................................................. 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …...................................................... 21

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja ................................................. 21 3.2. Analisis Capaian Kinerja ....................................................... 22

3.2.1. Sasaran Strategis I .................................................. 28

3.2.2. Sasaran Strategis II .................................................. 31 3.2.3. Sasaran Strategis III .................................................. 33

3.3. Analisis Capaian Kinerja Anggaran ........................................ 34 BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 39

4.1. Kesimpulan ........................................................................... 39

4.2. Saran ................................................................................... 40 LAMPIRAN

- Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019

- Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2019 yang telah

ditandatangani - Rencana Strategis (tabel 4.1) - Pengukuran Kinerja Tahun 2019 (Laporan Perkembangan Kinerja

Kepala OPD dan Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2019)

LKIP Disnaker Kab. Situbondo 2019

Page 4: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik

adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari

amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan

pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2019 ini disusun. LKIP ini

menyajikan capaian kinerja dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban

oleh organisasi. Walaupun Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memang

mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan kinerja.

Namun LKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis

dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara

menyeluruh.

LKIP Tahun 2019 ini menyajikan berbagai kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta berdasarkan Visi

Kabupaten Situbondo yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yaitu, “Terwujudnya

Masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri, serta Lebih Beriman,

Sejahtera, dan Berkeadilan”, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Situbondo Tahun 2016-2021 mengemban Misi Ke-3 adalah Meningkatkan

kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan yang bertujuan

untuk meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan sosial, partisipasi

angkatan kerja serta pemberdayaan perempuan dengan indikator tujuannya

yang berfokus pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Dalam tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo telah

melaksanakan program dan kegiatan utama dengan 3 (tiga) sasaran

strategis, sebagai berikut :

No. Uraian Tujuan/Sasaran/IKU Satuan

(%) Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1.

Tujuan : Menurunkan angka pengangguran

Sasaran strategis :

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

LKIP Disnaker Kab. Situbondo 2019

Page 5: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

iv

Indikator Kinerja Utama :

1.Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan

%

98 100 102,04

2.Prosentase pencari kerja yang memiliki

sertifikat kompetensi

% 97,50 86,84 89,07

2. Tujuan :

Menurunkan angka pengangguran

Sasaran strategis :

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

Indikator Kinerja Utama :

1.Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan

Kesehatan

%

84 84 100

2.Prosentase kasus perselisihan hubungan

industrial yang diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama

% 99,30 100 100,70

3. Tujuan :

Menurunkan angka pengangguran

Sasaran Strategis :

Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi

Indikator Kinerja Utama :

1.Prosentase calon transmigran yang terseleksi % 88 88 100

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan baik program

utama dan program penunjang disediakan anggaran yang bersumber dari

dana APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 dan Dana Bagi

Hasil dan Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2019 dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 8.110.483.747,00 yang terdiri dari belanja

tidak langsung sebesar Rp. 3.104.412.229,00 dan belanja langsung

sebesar Rp. 5.006.071.518,00.

Realisasi penggunaan anggaran untuk menunjang pelaksanaan

program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.340.739.897,00 atau 90,51%

yang terdiri dari belanja tidak langsung berupa pembayaran gaji pegawai

sebesar Rp. 2.691.051.695,00 atau 86,68% dan belanja langsung sebesar

Rp. 4.649.688.202,00 atau 92,88%.

Page 6: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami

perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang

berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat,

transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (good governance)

merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam

upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998,

maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban

penyelenggaraan negara melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas KKN. Untuk itu, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Setiap Instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan,

menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan

melembaga untuk mengomunikasikan capaian kinerja Instansi dalam suatu

tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan

sasaran Instansi Pemerintah, serta harus mempertanggungjawabkan dan

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Azas

akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut juga

menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku. Kewajiban setiap Instansi Pemerintah termasuk Dinas Tenaga

Kerja selain menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk masa lima tahun,

juga menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator

Page 7: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

2

kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran

dan kegiatan. Rencana Kerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai

perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis

kinerja. Selanjutnya, realisasi atas pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja

Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas

Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam

melaksanakan prioritas pembangunan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Situbondo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana

amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama Instansi Pemerintah. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, penyusunan IKU wajib bagi

unit kerja. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran

atau tujuan Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan

yang ditetapkan. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 merupakan bagian

dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur dari Renstra.

Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja ini juga menjadi penting artinya

sebagai salah satu untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Situbondo mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Page 8: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

3

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah

Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator

Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun

2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perengkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Tahun

2016-2021;

14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo;

15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang

Page 9: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

4

Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Situbondo;

17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksudkan

sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo atas

penggunaan anggaran dengan melaksanakan pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja. Adapun tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

dalam hal ini Bupati Situbondo atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang

ketenagakerjaan dan ketranmigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas

pokok, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang

Transmigrasi;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang

Transmigrasi;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan

Bidang Transmigrasi;

d. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan

Bidang Transmigrasi; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Page 10: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

5

1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Situbondo Nomor 46 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, maka struktur Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo dikepalai oleh Kepala Dinas yang

membawahi :

1. Sekretariat, yang membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; serta

b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

2. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, yang membawahi :

a. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas; serta

b. Seksi Transmigrasi.

3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, yang

membawahi :

a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; serta

b. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang

membawahi :

a. Seksi Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial; serta

b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Page 11: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

6

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo sebagai

berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PENEMPATAN TENAGA

KERJA DAN

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

U P T D

BIDANG HUBUNGAN

INDUSTRIAL DAN

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

BIDANG

PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

SEKSI

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN

PRODUKTIVITAS KERJA

SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

SEKSI TRANSMIGRASI

SEKSI PENEMPATAN

TENAGA KERJA

SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

SEKSI PERSYARATAN

KERJA DAN

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL

SEKSI

PENGUPAHAN DAN

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Page 12: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

7

Page 13: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

8

1.6. Kondisi Kepegawaian

Komposisi personil/pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Situbondo berdasar jenjang Pendidikan terdiri dari lulusan SLTA, S-1 dan S-2

dengan berbagai macam disipiln ilmu, yaitu Administrasi Negara/Publik,

Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Manajemen, sedangkan berdasarkan

kepangkatan mulai dari II/b sampai dengan IV/c, dengan rincian

sebagai berikut :

Sedangkan komposisi personil/pegawai pada Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Situbondo berdasarkan jenjang Pendidikan terdiri dari lulusan

SLTA, Sarjana (S.1), dan Sarjana (S.2) dengan berbagai disiplin ilmu.

No.

Pangkat/ Golongan

Jumlah

Strata Pendidikan

SLTP

SLTA

D3

S1

S2

1. Gol IV/c 1 Orang - - - - 1

2. Gol IV/b 0 Orang - - - - -

3. Gol IV/a 4 Orang - - - 1 3

4. Gol III/d 10 Orang - - - 10 -

5. Gol III/c 0 Orang - - - - -

6. Gol III/b 4 Orang - 4 - - -

7. Gol III/a 5 Orang - - - 5 -

8. Gol II/d 1 Orang - 1 - - -

9. Gol II/c 1 Orang - 1 - - -

10. Gol II/b 0 Orang - - - - -

JUMLAH 26 Orang - 6 - 16 4

Page 14: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

9

Untuk mendukung operasional organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Situbondo terdapat Jabatan Struktural terdiri dari :

a) Jabatan Struktural Eselon II.b sebanyak 1 (satu) orang;

b) Jabatan Struktural Eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang;

c) Jabatan Struktural Eselon III.b sebanyak 3 (tiga) orang;

d) Jabatan Struktural Eselon IV.a sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Untuk jabatan fungsional, baik Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan

Fungsional Pengantar Kerja serta Jabatan Fungsional Kepegawaian sampai

dengan saat ini belum terbentuk (masih dalam usulan) yang kemungkinan di

tahun mendatang segera disahkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Situbondo didukung oleh sarana dan prasarana kerja utama,

meliputi :

➢ Sarana Pendukung Administrasi berupa :

Kendaraan Roda 4 sebanyak 5 unit terdiri dari :

- Suzuki Carry Futura 1997 : 1 unit (cukup baik)

- Suzuki Carry Futura 2000 : 1 unit (cukup baik)

- Toyota Avanza 2007 : 1 unit (baik)

- Mitsubhisi Pick Up 2009 : 1 unit (baik)

- Kijang Innova : 1 unit (baik)

Kendaraan Roda 2 : 13 unit (11 baik dan 2 kurang baik)

PC : 6 unit (4 baik dan 2 rusak berat)

Laptop : 19 unit (baik)

Printer : 27 unit (21 baik, 4 kurang baik, dan 2

rusak berat)

LCD Proyektor : 3 unit (2 baik dan 1 cukup baik)

Mesin ketik manual : 4 unit (baik)

Penghancur kertas : 1 unit (baik)

No. Golongan Jumlah

Strata Pendidikan

SLTP SLTA D.3 S.1 S.2

1. Gol. IV 5 Orang - - - 1 4

2. Gol. III 19 Orang - 4 - 15 -

3. Gol. II 2 Orang - 2 - - -

JUMLAH 26 Orang - 6 - 16 4

Page 15: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

10

Handycam : 1 unit (baik)

Kamera digital : 5 unit (baik)

Kamera saku : 1 unit (baik)

Meja : 40 buah (baik)

Kursi : 169 buah (baik)

Air Condition (AC) : 14 unit (13 baik dan 1 rusak berat)

Lemari : 14 buah (baik)

Lemari arsip : 9 buah (baik)

Filling Cabinet : 10 buah (kurang baik)

➢ Prasarana Pendukung Administrasi berupa :

No. Gedung/bangunan Keterangan

1. Gedung Induk 1 lantai

- R. Kepala Dinas I ruang

- R. Sekretariat 1 ruang

- R. Kasubbag & Staf 2 ruang

- R. Bendahara Pengeluaran 1 ruang

- R. Kabid Perlindungan & Pengawasan Tenaga Kerja 1 ruang

- R. Kasi & Staf 2 ruang

- R. Rapat 1 ruang

- Dapur 1 ruang

- Kamar Mandi/WC 3 ruang

2 Gedung Bidang Penta I 1 lantai

- R. Kabid 1 ruang

- R. Kasi & Staf 1 ruang

3 Gedung Bidang Penta II 1 lantai

- R. Pelayanan Kartu Kuning (AK.1) 1 ruang

4 Gedung Transito 1 lantai

- R. Transito 1 ruang

- Kamar mandi/ WC 1 ruang

5 Gedung Bidang Transmigrasi 1 lantai

- R. Kabid 1 ruang

- R. Kasi & Staf 2 ruang

- R. Tamu 1 ruang

- Kamar Mandi/WC 1 ruang

6 Gedung Musholla 1 lantai

7 Gedung Arsip 1 lantai

➢ Sumber : Sub Bagian Umum Disnaker Kab. Situbondo Th. 2019

1.7. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan

penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Situbondo selama Tahun 2019. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana

Page 16: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

11

kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2019

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai

berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek

strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo serta struktur

organisasi;

2. Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara

ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program,

kegiatan dan anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun

2019 meliputi RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021, Rencana

Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dan

Penetapan Kinerja Tahun 2019;

3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo dikaitkan dengan

pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk

Tahun 2019;

4. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan

Kinerja (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2019 dan

menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa

mendatang.

Page 17: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

12

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2016-2021

Pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh

dan diupayakan dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah masyarakat

yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja

berdimensi fisik atau materi, tetapi juga rohani sesuai dengan cita-cita

otonomi daerah.

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang berkeadilan,

bermartabat, dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran

dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas dari

penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik,

psikis maupun intelektualitas.

Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Millenium Development Goal’s

salah satunya menekankan kepada penanggulangan kemiskinan dan telah

dirumuskan pada Goal’s 1 yaitu menanggulangi tingkat kemiskinan dan

kelaparan point 1 Garis Kemiskinan Nasional yang sebelum tahun 2006

adalah sebanyak 17,5%, tahun 2006 adalah sebanyak 16% dan target 2015

sebanyak 7,5% dengan status mendekati harapan.

Kebijakan Daerah Kabupaten Situbondo menekankan kepada

Pencapaian Target MDG’s juga adalah tanggung jawab kabupaten/kota. Oleh

karena itu, penanganan yang komprehensif terhadap penduduk miskin dan

nagari tertinggal harus menjadi perhatian utama. Untuk mewujudkannya

diperlukan ketersediaan data yang akurat dan lengkap serta program yang

terpadu. Diperlukan kebijakan yang komprehensif.

Di urusan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

lebih memfokuskan kepada pemberian pelatihan dengan kualitas pelayanan

yang memuaskan sebagai upaya agar para pencari kerja tidak lagi tergantung

kepada ketersediaan lapangan kerja yang relativ sempit dan tidak sesuai

dengan laju kenaikan angka pencari kerja di Kabupaten Situbondo.

Di urusan ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

masih dalam tahap penyediaan dan pendataan saja namun ketidaksiapan

daerah transmigrasi masih menjadi kendala yang signifikan terhadap

kelancaran penyelenggaraannya.

Page 18: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

13

Untuk itu dibutuhkan Rencana Strategis atau yang disebut dengan

Renstra yang merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan,

sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program

Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang

harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan

lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada

dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi

pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,

peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas

kinerjanya.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun

2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan

dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang

menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan daerah. Renstra secara sistematis

mengedepankan isu–isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi

kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan

berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai

dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai pandangan ke depan, kemana

dan bagaimana instansi harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten, eksis,

antisipatif, inovatif serta produktif. Pendapat lain mengatakan bahwa visi

adalah merupakan suatu gambaran yang menaentang keadaan masa depan

berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Situbondo saat ini,

permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan

memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat,

pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dicanangkan

Visi Kabupaten Situbondo yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yaitu, “Terwujudnya

Page 19: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

14

Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman,

Sejahtera, dan Berkeadilan”.

Pada Visi Kabupaten Situbondo tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci

yaitu madani, mandiri, beriman, sejahtera dan berkeadilan. Dengan kata lain

bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

di Kabupaten Situbondo bukan hanya ingin diarahkan pada

tercapainya/terwujudnya kehidupan masyarakat Situbondo yang makmur

dan sejahtera secara duniawi, akan tetapi juga ditujukan untuk tercapainya

kebahagiaan akhirat yang hakiki (bukan hanya ingin mencapai kemakmuran

dan kesejahteraan secara material atau lahiriyah semata, namun juga

sejahtera secara spiritual atau batiniyah). Adapun kemakmuran dan

kesejahteraan yang utuh itu diyakini akan dapat dicapai dengan mewujudkan

kemajuan secara komprehensif dan terus-menerus dari 5 (lima) kata kunci

pada Visi Kabupaten Situbondo tersebut.

2.1.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu

gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara

pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021

adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas, berprestasi, dan aktif dalam

pembangunan;

2. Mewujudkan perekonomian yang stabil berbasis potensi lokal;

3. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan;

4. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak

dasar dan pertumbuhan ekonomi;

5. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelengaraan pelayanan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo mengemban Misi Ke-3 yaitu

“Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan”.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah

didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan

Misi. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan

Page 20: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

15

perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi

organisasi.

Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo adalah menurunkan angka pengangguran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk

kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang

ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai

tujuan. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari

suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo meliputi:

1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja.

2. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja.

3. Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk

bertransmigrasi.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap

instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU

(Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo disusun dengan maksud dan

tujuan yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja

dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun IKU Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo pada

Perjanjian Kinerja adalah :

Page 21: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

16

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 2 3 4

1 Menurunkan angka

pengangguran

Meningkatnya

kompetensi tenaga

kerja

Prosentase pencari kerja yang

memiliki sertifikat

ketenagakerjaan

Prosentase pencari kerja yang

memiliki sertifikat kompetensi

Meningkatnya

perlindungan tenaga

kerja

Prosentase tenaga kerja yang

terdaftar sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan dan

Kesehatan Prosentase kasus perselisihan

hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian

Bersama Meningkatnya

pembinaan terhadap

calon transmigrasi

Prosentase calon transmigran

terseleksi

2.3. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja

yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas,

fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan

sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima

amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2019

Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat

ketenagakerjaan

% 98

Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat

kompetensi

% 97,50

Sasaran Strategis II

Page 22: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

17

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2019

Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta

BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

% 84

Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang

diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

% 99,30

Sasaran Strategis III

Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2019

Prosentase calon transmigran yang terseleksi % 88

2.4. Perencanaan Anggaran 2019

Sasaran Strategis I :

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

Indikator Kinerja Utama :

1. Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan : 98%

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

a. Pelatihan Las Listrik Bagi Pencari Kerja

Dana : Rp. 100.000.000,00

b. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Dana : Rp. 308.804.500,00

c. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Ketela Pohon

bagi Pencari Kerja

Dana : Rp. 100.000.000,00

d. Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih

Dana : Rp. 81.921.000,00

e. Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui

Pelatihan Handmade Dekorasi Rumah

Dana : Rp. 150.000.000,00

f. Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui

Pelatihan Membatik

Dana : Rp. 150.000.000,00

g. Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui

Pelatihan Memasak

Dana : Rp. 75.000.000,00

Page 23: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

18

h. Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui

Pelatihan Pembuatan Tas dari Bahan Rajut

Dana : Rp. 100.000.000,00

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan :

a. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran

Dana : Rp. 63.374.300,00

b. Penerapan Teknologi Padat Karya (TPK)

Dana : Rp. 104.013.600,00

2. Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi : 97,50%

1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan :

a. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Argo Complex

Dana : Rp. 179.063.700,00

b. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Peternakan

Dana : Rp. 178.470.400,00

c. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Terpadu

Dana : Rp. 178.463.300,00

d. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Mikrobiologi Dasar

Dana : Rp. 25.628.300,00

2) Program Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Kegiatan :

a. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja

dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Beverrage and Food

(DBHCHT)

Dana : Rp. 183.165.000,00

b. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja

dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Pemandu

Wisata/Guide (DBHCHT)

Dana : Rp. 214.162.000,00

c. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja

dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Las (DBHCHT)

Dana : Rp. 205.902.000,00

Page 24: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

19

d. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan

Kerja bagi Pencari Kerja melalui Pelatihan Persiapan Peserta

Program Magang (DBHCHT)

Dana : Rp. 129.767.000,00

Sasaran Strategis II :

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

Indikator Kinerja Utama :

1. Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan dan Kesehatan : 84%

1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kegiatan :

a. Sosialisasi UMK dan Monitoring Syarat-Syarat Kerja

Dana : Rp. 49.407.544,00

2. Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan

dengan Perjanjian Bersama : 99,30%

1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kegiatan :

a. Penyelesaian PHI/PHK

Dana : Rp. 5.259.300,00

Sasaran Strategis III :

Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk

bertransmigrasi

Indikator Kinerja Utama :

1. Prosentase calon transmigran yang terseleksi : 88%

1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan :

a. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan

transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Dana : Rp. 5.513.200,00

b. Pemindahan dan penempatan transmigrasi untuk memenuhi

kebutuhan SDM

Dana : Rp. 23.757.000,00

Page 25: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

20

c. Pemberdayaan warga ressetlement/lingkungan ressetlement

/calon transmigran

Dana : Rp. 36.009.000,00

d. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Dana : Rp. 48.729.750,00

Page 26: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

21

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pencapaian Kinerja pada hakekatnya melakukan pengukuran atau

penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal untuk

memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau

kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan)

dan punishment (hukuman). Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah

dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja

sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja

sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang

direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan

jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui

indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait

langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan

capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama

(IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian

kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara

mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan Perangkat

Daerah (PD) di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, yang

menitikberatkan pada pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja PD ini ditujukan untuk memberikan informasi kinerja yang

terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai.

Selain itu, laporan ini dimasukkan sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi PD untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran

Capaian Kinerja, Sasaran Strategis meliputi identifikasi atas realisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membandingkan dengan targetnya, Analisis

Page 27: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

22

lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang dibawah target,

untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi

peningkatan kinerja di tahun 2019 dan atau tahun-tahun selanjutnya secara

ringkas capaian per tujuan strategis, dan per IKU sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

Tahun Anggaran 2019 (Perjanjian Kinerja Perubahan)

No. Uraian Tujuan/Sasaran/IKU Satuan

(%) Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1.

Tujuan :

Menurunkan angka pengangguran

Sasaran strategis :

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

Indikator Kinerja Utama :

1.Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan

%

98 100 102,04

2.Prosentase pencari kerja yang memiliki

sertifikat kompetensi

% 97,50 86,84 89,07

2.

Tujuan :

Menurunkan angka pengangguran

Sasaran strategis :

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

Indikator Kinerja Utama :

1.Prosentase tenaga kerja yang terdaftar

sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

%

84 84 100

2.Prosentase kasus perselisihan hubungan

industrial yang diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama

% 99,30 100 100,70

3. Tujuan :

Menurunkan angka pengangguran

Sasaran Strategis :

Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi

Indikator Kinerja Utama :

1.Prosentase calon transmigran yang terseleksi % 88 88 100

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

Tahun 2016-2021, terdapat 1 (satu) Misi dan 1 (satu) Tujuan, serta 3 (tiga)

Sasaran Strategis, adapun analisa dari ketiga Sasaran Strategis untuk

mencapai 1 (satu) Tujuan dan 5 (lima) IKU dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Situbondo, akan diuraikan sebagai berikut :

Page 28: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

23

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017-2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019

Realisasi

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Prosentase pencari kerja yang memiliki

sertifikat ketenagakerjaan 98% 100% 100% 100%

Prosentase pencari kerja yang memiliki

sertifikat kompetensi 97,50% 100% 100% 86,84%

2 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai

peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

84% 61,66% 83% 84%

Prosentase kasus perselisihan hubungan

industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian

Bersama

99,30% 100% 100% 100%

3 Meningkatnya kesempatan dan kesiapan

calon transmigran untuk bertransmigrasi

Prosentase calon transmigran yang terseleksi

88% 100% 86% 88%

Page 29: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

24

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Target Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir

Renstra Realisasi

Tingkat

Kemajuan

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat

ketenagakerjaan 99% 100% 101,01%

Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi

98,50% 86,84% 89,07%

2 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai

peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan 86% 84% 97,67%

Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

99,50% 100% 100,70%

3 Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon

transmigran untuk bertransmigrasi Prosentase calon transmigran yang terseleksi 92% 88% 95,65%

Page 30: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

25

Perbandingan Antara Anggaran dan Kinerja Tahun 2019 Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

No Sasaran Strategis Indikator Program/Kegiatan Anggaran Kinerja

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.065.725.500 1.013.575.846

95,11% 98% 100% 102,04%

Pelatihan Las Listrik Bagi Pencari Kerja 100.000.000 98.645.540 98,65%

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 308.804.500 287.109.806 92,97%

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Ketela Pohon bagi Pencari Kerja 100.000.000 90.604.500 90,60%

Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih 81.921.000 68.971.000 84,19%

Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Handmade Dekorasi Rumah

150.000.000 146.030.000 97,35%

Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Membatik 150.000.000 147.530.000 98,35%

Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Memasak 75.000.000 74.700.000 99,60%

Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Pembuatan Tas dari Bahan Rajut

100.000.000 99.985.000 99,99%

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 167.387.900 160.887.900 96,12%

Page 31: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

26

Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran

63.374.300 63.024.300 99,45%

Penerapan Teknologi Padat Karya (TPK) 104.013.600 97.863.600 94,09%

Total 1.233.113.400 1.174.463.746 95,24%

Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 561.625.700 552.756.082 98,42% 97,50% 86,84% 89,07%

Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Argo Complex 179.063.700 175.361.813 97,93%

Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Peternakan 178.470.400 176.622.435 98,96%

Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Terpadu 178.463.300 176.218.534 98,74%

Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Mikrobiologi Dasar 25.628.300 24.553.300 95,81%

Program Program Pembinaan Lingkungan Sosial

732.996.000 603.311.044 82,31%

Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Beverrage and Food (DBHCHT)

183.165.000 172.127.629

93,97%

Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Pemandu Wisata/Guide (DBHCHT)

214.162.000 197.997.460

92,45%

Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Las (DBHCHT)

205.902.000 162.246.455

78,80%

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Pelatihan Persiapan Peserta Program Magang (DBHCHT)

129.767.000 70.939.500

54,67%

Page 32: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

27

Total 1.294.621.700 1.156.067.126 89,30%

2 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 49.407.544 45.049.500 91,18%

84% 84% 100%

Sosialisasi UMK dan Monitoring Syarat-Syarat Kerja

49.407.544 45.049.500 91,18%

Total 49.407.544 45.049.500 91,18%

Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 5.259.300 2.509.300 47,71%

99,30% 100% 100,70%

Penyelesaian PHI/PHK 5.259.300 2.509.300 47,71%

Total 5.259.300 2.509.300 47,71%

3 Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi

Prosentase calon transmigran yang terseleksi

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 114.008.950 110.975.700 97,34%

88% 88% 100%

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

5.513.200 5.295.950 96,06%

Pemindahan dan penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 23.757.000 23.258.500 97,90%

Pemberdayaan warga ressetlement/lingkungan ressetlement /calon transmigran

36.009.000 35.928.300 99,78%

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

48.729.750 46.492.950 95,41%

Total 114.008.950 110.975.700 97,34%

Page 33: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

28

3.2.1. Sasaran Strategis I

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan perlindungan ketenagakerjaan

Dalam Sasaran Strategis yang pertama ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun

pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis pertama serta analisa dari

kedua Indikator Kinerja Utama (IKU), akan diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis I Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

No. Uraian Tujuan/Sasaran/IKU Satuan

(%) Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1 Indikator Kinerja Utama :

1.Prosentase pencari kerja yang memiliki

sertifikat ketenagakerjaan

%

98 100 102,04

2.Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi

% 97,50 86,84 89,07

Analisa atas capaian indikator-indikator Sasaran Strategis I adalah sebagai

berikut :

1) Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan

Pelatihan tenaga kerja Tahun 2019, tercatat sebesar 100%, lebih

tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 98%, sebagaimana pada

Sasaran Strategis I Indikator Kinerja satu, sehingga prosentase

capaiannya sebesar 102,04%.

Formula untuk IKU ini :

% pencari kerja yang memiliki

sertifikat ketenagakerjaan =

∑ pencari kerja yang terlatih x 100

∑ pencari kerja terdaftar

Pelatihan Pencari Kerja yang Terlatih Kabupaten Situbondo Tahun 2019

No Jenis Pelatihan Target Realisasi %

I Pelatihan Las Listrik Bagi Pencari Kerja

1 Las Listrik 16 org 16 org 100

II Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja

1 Prosessing (Kue) 14 org 14 org 100

2 Salon 14 org 14 org 100

3 Menjahit 14 org 14 org 100

4 Otomotif 14 org 14 org 100

5 Pakan Ternak 14 org 14 org 100

6 Servis Komputer 14 org 14 org 100

III Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Ketela Pohon bagi

Pencari Kerja

1 Pengelolaan Ketela Pohon 20 org 20 org 100

IV Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih

1 Pelatihan berbasis kelompok 90 org 90 org 100

Page 34: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

29

V Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui

Pelatihan Handmade Dekorasi Rumah

1 Pelatihan Handmade Dekorasi Rumah 20 org 20 org 100

VI Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui

Pelatihan Membatik

1 Pelatihan Membatik 20 org 20 org 100

VII Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui

Pelatihan Memasak

1 Pelatihan Memasak 20 org 20 org 100

VIII Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui

Pelatihan Pembuatan Tas dari Bahan Rajut

1 Pelatihan Pembuatan Tas dari Bahan Rajut 20 org 20 org 100

IX Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran

1 Pelatihan Pemasaran 16 org 16 org 100

X Penerapan Teknologi Padat Karya

1 Prosessing (Kue) 15 org 15 org 100

Jumlah 279 org 279 org 100

Hal ini disebabkan karena pelatihan yang diselenggarakan Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo bagi pencari kerja, telah dilatih

ketrampilannya sebanyak 279 orang atau 100% yang dilatih.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka merencanakan

kegiatan pelatihan mendatang dengan mengedepankan usulan

kebutuhan dari masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan pelatihan

yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

dalam rangka mengurangi pengangguran, bisa menjadi langkah awal

untuk melamar pekerjaan ataupun membentuk Wira Usaha Baru (WUB).

Keberhasilan indikator sasaran ini akan menunjang keberhasilan

pencapaian indikator sasaran Kepala Daerah di RPJMD Tahun

2016-2021, yaitu Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan

perlindungan ketenagakerjaan yang terletak pada Misi Ke-3

“Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan

berkeadilan” dengan tujuan Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan

menurunkan angka pengangguran.

2) Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi

Pelatihan tenaga kerja Tahun 2019, tercatat sebesar 86,84%,

lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 97,50%, sebagaimana

pada Sasaran Strategis I Indikator Kinerja satu, sehingga prosentase

capaiannya sebesar 89,07%.

Formula untuk IKU ini :

% pencari kerja yang memiliki

sertifikat kompetensi =

∑ pencari kerja yang terlatih

x 100 ∑ pencari kerja terdaftar lulusan

SMP sederajat ke atas

Page 35: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

30

Pelatihan Pencari Kerja Yang Terlatih Kabupaten Situbondo Tahun 2019

No Jenis Pelatihan Target Realisasi %

I Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Argo Complex

1 Pelatihan Argo Complex 25 org 25 org 100

II Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Peternakan

1 Pelatihan Perikanan dan Peternakan 25 org 25 org 100

III Kerjasama Pelatihan Pertanian Terpadu

1 Pelatihan Pertanian Terpadu 25 org 25 org 100

IV Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Mikrobiologi Dasar

1 Pelatihan Mikrobiologi Dasar 5 org 5 org 100

V Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan

Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Las (DBHCHT)

1 Pelatihan Las 20 org 20 org 100

VI Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan

Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Beverrage and Food (DBHCHT)

1 Pelatihan Beverrage and Food 20 org 20 org 100

VII Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan

Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Pemandu Wisata/ Guide

(DBHCHT)

1 Pelatihan Pemandu Wisata/ Guide 20 org 20 org 100

VIII Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bagi Pencari Kerja melalui Pelatihan Persiapan Peserta Program Magang

(DBHCHT)

1 Pemagangan 50 org 25 org 50

Jumlah 190 org 165 org 86,84

Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Situbondo bagi pencari kerja berbasis kompetensi mencapai 100%,

kecuali kegiatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja melalui Pelatihan Persiapan Peserta

Program Magang (DBHCHT) tidak mencapai target 190 orang atau 100%,

hanya terealisasi 165 orang atau 86,84%. Peserta magang terdiri dari

pencari kerja yang terlatih untuk ditingkatkan kompetensinya. Namun,

realisasinya 25 orang (50%) dikarenakan pencari kerja yang terlatih

sudah bekerja, berwira usaha, dan melanjutkan kuliah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka merencanakan

kegiatan pelatihan mendatang dengan mengedepankan usulan

kebutuhan dari masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan pelatihan

yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

dalam rangka mengurangi pengangguran, bisa menjadi langkah awal

untuk melamar pekerjaan ataupun membentuk Wira Usaha Baru (WUB).

Page 36: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

31

Keberhasilan indikator sasaran ini akan menunjang keberhasilan

pencapaian indikator sasaran Kepala Daerah di RPJMD Tahun

2016-2021, yaitu Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan

perlindungan ketenagakerjaan yang terletak pada Misi Ke-3

“Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan

berkeadilan” dengan tujuan Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan

menurunkan angka pengangguran.

3.2.2. Sasaran Strategis II

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

Dalam Sasaran Strategis yang kedua ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun

pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis II, serta analisa dari satu

Indikator Kinerja Utama (IKU), akan diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis II Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

No. Uraian Tujuan/Sasaran/IKU Satuan

(%) Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1 Indikator Kinerja Utama :

1.Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan

Kesehatan

%

84 84 100

2.Prosentase kasus perselisihan hubungan

industrial yang diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama

% 99,30 100 100,70

Analisa atas capaian indikator-indikator Sasaran Strategis II adalah

sebagai berikut :

1) Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Pada tahun 2019, jumlah tenaga kerja Kabupaten Situbondo

sebanyak 15.564 orang atau sebesar 84% dari jumlah peserta Program

Jamsostek sebanyak 13.074 orang dengan capaian sebesar 100%.

Formula untuk IKU ini :

% tenaga kerja yang terdaftar

sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan dan Kesehatan =

∑ tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan dan Kesehatan x 100

∑ pekerja/buruh pada perusahaan se kabupaten

Tenaga kerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

dan Kesehatan sebesar 2.490 orang atau 16% dikarenakan :

Page 37: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

32

➢ Banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya

untuk mengikuti Jamsostek dikarenakan akan membebani anggaran

perusahaan;

➢ Banyak pekerja/buruh tidak ikut Jamsostek sebab akan mengurangi

pendapatan/upah.

2) Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang

diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Situbondo pada

Tahun 2019 terselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebesar 100%,

lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 99,30%, sebagaimana

pada Sasaran Strategis II Indikator Kinerja dua, sehingga capaiannya

sebesar 100,70%.

Formula untuk IKU ini :

% kasus perselisihan

hubungan industrial yang

diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama =

∑ kasus yang selesai melalui Perjanjian Bersama (PB)

x 100 ∑ kasus yang masuk

Penyelesaian Kasus Melalui PB Kabupaten Situbondo Tahun 2019

No Nama Perusahaan Nama Tenaga Kerja Penyelesaian

1 PT Agel Makmur

Subadar

Perjanjian Bersama Eva Sulastri

Yodik Harianto Kuswoyo

Anggono Wulan Purnomo

2 PT Cahyana Ernawa Hendrik Kuswanto Perjanjian Bersama

3 PT Bank BPR Syariah Tonny Utomo Perjanjian Bersama

4 CV Timun Mas Mohammad Yasin Perjanjian Bersama

5 PT Taching Windu Jaya Imam Hasan

Perjanjian Bersama Supandi

Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, salah

satunya bisa mengurangi beban permasalahan hubungan industrial

antara tenaga kerja dengan perusahaan, adapun jumlah kasus hubungan

industrial di Kabupaten Situbondo Tahun 2019 sebanyak 5 kasus, dan

sudah diselesaikan dengan Perjanjian Bersama atau 100%.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Situbondo dalam rangka mengurangi kasus hubungan industrial yakni

dengan jalan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan mengenai peraturan

ketenagakerjaan, sehingga diharapkan terciptanya kondisi yang kondusif

antara tenaga kerja dan perusahaan.

Page 38: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

33

Keberhasilan indikator sasaran ini akan menunjang keberhasilan

pencapaian indikator sasaran Kepala Daerah di RPJMD Tahun

2016-2021, yaitu Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan

perlindungan ketenagakerjaan yang terletak pada Misi Ke-3

“Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan

berkeadilan” dengan tujuan Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan

menurunkan angka pengangguran.

3.2.3. Sasaran Strategis III

Meningkatnya kualitas pelayanan Transmigrasi

Dalam Sasaran Strategis yang kedua ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun

pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis III, serta analisa dari satu

Indikator Kinerja Utama (IKU), akan diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis III Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

No. Uraian Tujuan/Sasaran/IKU Satuan

(%) Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1 Indikator Kinerja Utama :

1. Prosentase calon transmigran terseleksi

%

88

88

100

Analisa atas capaian indikator-indikator Sasaran Strategis III adalah sebagai

berikut :

1) Prosentase calon transmigran yang terseleksi

Penempatan calon Transmigran yang terseleksi sampai dengan

tahun 2019 tercatat sebesar 88%, lebih rendah dari target yang

ditetapkan sebesar 88%, sebagaimana pada Sasaran Strategis II Indikator

Kinerja tiga, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Formula untuk IKU ini :

% calon transmigran yang terseleksi =

∑ calon transmigran yang

terseleksi x 100 ∑ transmigran terdaftar

Calon Transmigrasi Terseleksi Tahun 2019

No Nama KK*) Umur Alamat

1 Burawi 35 th Desa Kalimas Kec. Besuki

2 Boehari Subowo 49 th Desa Kalianget Kec. Banyuglugur

* ) Kepala Keluarga

Page 39: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

34

Keberhasilan indikator sasaran ini akan menunjang keberhasilan

pencapaian indikator sasaran Kepala Daerah di RPJMD Tahun

2016-2021, yaitu Meningkatnya pembinaan terhadap calon transmigrasi

yang terletak pada Misi Ke-3 “Meningkatkan kualitas hidup yang

sehat, sejahtera, dan berkeadilan” dengan tujuan Meningkatkan

kualitas pelayanan transmigrasi, namun belum memenuhi target 100%.

Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, salah

satunya bisa mengurangi kepadatan penduduk dan pengangguran di

Kabupaten Situbondo, adapun jumlah Transmigrasi yang terseleksi

tahun 2019 sebanyak 2 KK ke UPT. Tongauna Kec. Ueesi Kab. Kolaka

Timur Prov. Sulawesi Tenggara atau sekitar 88%, sedangkan jumlah

Transmigrasi yang terdaftar sebanyak 2 KK atau sekitar 100%.

Upaya-upaya yang dilakukan mendatang oleh Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Situbondo adalah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI memonitoring

secara intensif kepada Pemda di daerah penempatan transmigrasi agar

lokasi siap untuk ditempati transmigran.

3.3. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo pada Tahun 2019 secara rinci diuraikan di

bawah ini :

No. Sasaran/Program/Kegiatan Anggaran

( Rp. ) Realisasi

( Rp. ) %

A. Sasaran 1 :

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.089.967.604 1.034.504.846 94,91%

Kegiatan :

1 Pelatihan Las Listrik Bagi Pencari Kerja 100.000.000 98.645.540 98,65%

2 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

308.804.500 287.109.806 92,97%

3 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Ketela Pohon bagi Pencari Kerja

100.000.000 90.604.500 90,60%

4 Pelatihan Persiapan Peserta Program Magang 3.713.104 1.400.000 37,70%

5 Promosi Produk Unggulan yang Terlatih 20.529.000 19.529.000 95,13%

6 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih

81.921.000 68.971.000 84,19%

Page 40: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

35

7 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Handmade Dekorasi Rumah

150.000.000 146.030.000 97,35%

8 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Membatik

150.000.000 147.530.000 98,35%

9 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Memasak

75.000.000 74.700.000 99,60%

10 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok yang Terlatih Melalui Pelatihan Pembuatan Tas dari Bahan Rajut

100.000.000 99.985.000 99,99%

2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 904.878.700 851.275.082 94,08%

Kegiatan :

1 Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja 25.319.100 16.579.100 65,48%

2 Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja Asing 13.686.000 13.686.000 100,00%

3 Sosialisasi Perlindungan TKI di Luar Negeri 136.860.000 107.366.000 78,45%

4 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan - - 0,00%

5 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Argo Complex

179.063.700 175.361.813 97,93%

6 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Peternakan

178.470.400 176.622.435 98,96%

7 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Terpadu

178.463.300 176.218.534 98,74%

8 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Mikrobiologi Dasar

25.628.300 24.553.300 95,81%

9 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran 63.374.300 63.024.300 99,45%

10 Penerapan Teknologi Padat Karya (TPK) 104.013.600 97.863.600 94,09%

3 Program Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

150.000.000

146.277.000 97,52%

Kegiatan :

1 Penyelenggaraan Job Fair (Bursa Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pengawasan & Hubungan Industrial)

150.000.000 146.277.000 97,52%

4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 932.996.000 785.905.044 84,23%

Kegiatan :

1

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Pelatihan Persiapan Peserta Program Magang (DBHCHT)

129.767.000 70.939.500 54,67%

2

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Penyelenggaraan Job Fair (Bursa Tenaga Kerja, transmigrasi, pengawasan dan hubungan industrial) (DBHCHT)

200.000.000 182.594.000 91,30%

3 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Las (DBHCHT)

205.902.000 162.246.455 78,80%

4 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Beverrage and Food (DBHCHT)

183.165.000 172.127.629 93,97%

Page 41: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

36

5 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kerjasama Pelatihan Pemandu Wisata/Guide (DBHCHT)

214.162.000 197.997.460 92,45%

B. Sasaran 2 :

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

1 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

154.652.844 132.949.800 85,97%

Kegiatan :

1 Sosialisasi UMK dan Monitoring Syarat-Syarat Kerja

49.407.544 45.049.500 91,18%

2 Pembinaan Syarat Kerja 22.250.000 21.250.000 95,51%

3 Pembinaan Lembaga Kerjasama Tripartit 46.800.000 43.950.000 93,91%

4 Sosialisasi Hubungan Industrial 30.936.000 20.191.000 65,27%

5 Penyelesaian PHI/PHK 5.259.300 2.509.300 47,71%

C. Sasaran 3 :

Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi

1 Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian 114.008.950 110.975.700 97,34%

Kegiatan :

1 Pengerahan & Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

5.513.200 5.295.950 96,06%

2 Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

23.757.000 23.258.500 97,90%

3 Pemberdayaan Warga Resettlement/ Lingkungan Resettlement/ Calon Transmigran

36.009.000 35.928.300 99,78%

4 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

48.729.750 46.492.950 95,41%

D Sasaran 4 :

Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 679.295.300 625.996.190 92,15%

Kegiatan :

1 Penyediaan jasa surat-menyurat 3.000.000 3.000.000 100,00%

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

80.000.000 68.496.798 85,62%

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dan kendaraan dinas/ operasional

10.800.000 5.649.000 52,31%

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 95.497.500 95.497.500 100,00%

5 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 54.857.800 54.857.500 100,00%

6 Penyediaan alat tulis kantor 15.502.500 15.502.500 100,00%

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 46.000.000 46.000.000 100,00%

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.500.000 12.500.000 100,00%

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.000.000 4.200.000 70,00%

10 Penyediaan makanan dan minuman 7.020.000 7.020.000 100,00%

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah

260.492.500 249.047.892 95,61%

12 Penyediaan Jasa keamanan kantor 36.000.000 34.000.000 94,44%

Page 42: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

37

13 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

13.300.000 9.500.000 71,43%

14 Penyelenggaraan Aplikasi PPID Pembantu 20.825.000 20.725.000 99,52%

15 Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI 17.500.000 - 0,00%

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 757.080.520 748.424.653 98,86%

Kegiatan :

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 58.140.000 57.610.000 99,09%

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 24.850.000 99,40%

3 Pengadaan Mebeleur 105.000.000 103.800.060 98,86%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 17.000.000 17.000.000 100,00%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000 25.000.000 100,00%

6 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

188.845.520 188.838.850 100,00%

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

9.000.000 9.000.000 100,00%

8 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

21.995.000 21.995.000 100,00%

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.100.000 7.100.000 100,00%

10 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 300.000.000 293.230.743 97,74%

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

223.191.600 213.379.887 95,60%

Kegiatan :

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

20.225.000 13.730.000 67,89%

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.520.000 4.520.000 100,00%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.146.600 5.146.600 100,00%

4 Penyusunan RKA dan DPA 13.000.000 13.000.000 100,00%

5 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

4.800.000 4.800.000 100,00%

6 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

15.000.000 14.476.800 96,51%

7 Penyusunan dan Evaluasi SOP 3.000.000 3.000.000 100,00%

8 Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

43.000.000 42.916.987 99,81%

9 Penyusunan SPP 2.000.000 2.000.000 100,00%

10 Penyusunan Renja SKPD 5.000.000 5.000.000 100,00%

11 Penyusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal

7.500.000 7.500.000 100,00%

12 Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)

100.000.000 97.289.500 97,29%

Total 5.006.071.518 4.649.688.202 92,88%

Realisasi Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 4.649.688.202,00 atau

92,88%, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 356.383.316,00 atau

7,12%, hal ini disebabkan adanya akumulasi dari beberapa kegiatan yang

disesuaikan dengan kebutuhan.

Page 43: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

38

a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No Sasaran Strategis Indikator Anggaran (Rp.) % Anggaran dari

BL

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya

kompetensi tenaga

kerja

Prosentase pencari

kerja yang memiliki

sertifikat

ketenagakerjaan

1.233.113.400 24,63%

Prosentase pencari kerja yang memiliki

sertifikat kompetensi 1.294.621.700 25,86%

2 Meningkatnya

perlindungan tenaga

kerja

Prosentase tenaga

kerja yang terdaftar

sebagai peserta

BPJS

Ketenagakerjaan

dan Kesehatan

49.407.544 0,99%

Prosentase kasus perselisihan

hubungan industrial

yang diselesaikan

dengan Perjanjian

Bersama

5.259.300 0,11%

3 Meningkatnya

kesempatan dan kesiapan calon

transmigran untuk

bertransmigrasi

Prosentase calon

transmigran yang terseleksi 114.008.950 2,28%

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

% Capaian

Kinerja

% Capaian

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 2 3 4 5 6=(4-5)

1 Meningkatnya

kompetensi

tenaga kerja

Prosentase pencari

kerja yang memiliki

sertifikat

ketenagakerjaan

102,56% 97,53% 5,03%

Prosentase pencari kerja yang memiliki

sertifikat kompetensi 103,09% 95,32% 7,77%

2 Meningkatnya perlindungan

tenaga kerja

Prosentase tenaga kerja yang terdaftar

sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan dan

Kesehatan

100% 94,05% 5,95

Prosentase kasus

perselisihan hubungan industrial

yang diselesaikan

dengan Perjanjian

Bersama

100,81% 88,59% 12,22%

3 Meningkatnya

kesempatan

dan kesiapan calon

transmigran

untuk

bertransmigrasi

Prosentase calon

transmigran yang

terseleksi 100% 46,03% 53,97%

Page 44: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

39

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Situbondo Tahun 2019 ini sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari suatu kewenangan pengelolaan

sumber daya manusia yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Situbondo. LKIP ini juga berperan sebagai tolok ukur, sampai

dimana tingkat keberhasilan kinerja instansi pemerintah, sebagai alat kendali

penilaian kinerja serta sebagai alat pendorong dalam rangka Good Governance

yang dicita-citakan pemerintah.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah tercapai tersebut

dimuka merupakan wujud adanya koordinasi dan sinkronisasi dari semua

elemen yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, dan atas

dukungan semua pihak baik dari lingkungan lintas sektoral maupun

masyarakat. Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Situbondo antara lain :

1. Peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

2. Peningkatan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja,

serta terserapnya pengangguran di Kabupaten Situbondo;

3. Terwujudnya pengembangan Hubungan Industrial yang harmonis,

dinamis dan berkeadilan untuk terciptanya kesejahteraan tenaga kerja

dan kemajuan dunia usaha;

4. Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja melalui

pengawasan dan peningkatan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan

hak-hak pekerja melalui pengawasan pelaksanaan pengupahan dan

program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

5. Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan, serta Peningkatan Sistem Manajemen Ketenagakerjaan;

6. Terwujudnya pelaksanaan Program Ketransmigrasian yang sinergis

untuk pembinaan dan pengembangan wilayah transmigrasi.

Namun masih terdapat beberapa sasaran yang capaian kinerjanya

telah maksimal dan perlu mendapat perhatian peningkatan ke depan adalah

Page 45: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

LKIP Disnaker Kab. Situbondo Tahun 2019

40

penempatan transmigrasi yang terseleksi Tahun 2019 tercatat sebesar 88%,

lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 88%, sebagaimana pada

Sasaran Strategis III Indikator Kinerja Pertama, sehingga capaiannya sebesar

100%. Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, salah satunya bisa

mengurangi kepadatan penduduk dan pengangguran di Kabupaten

Situbondo, adapun jumlah Transmigrasi yang terseleksi tahun 2019 sebanyak

2 KK ke UPT. Tongauna Kec. Ueesi Kab. Kolaka Timur Prov. Sulawesi

Tenggara atau sekitar 88%, sedangkan jumlah Transmigrasi yang terdaftar

sebanyak 2 KK atau sekitar 100%. Namun, calon transmigran belum

dikirimkan ke lokasi tersebut dikarenakan terkendala belum turunnya Surat

Perintah Keberangkatan Transmigran dari Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ke lokasi transmigran dengan alasan lokasi

tersebut belum siap.

4.1. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Situbondo mempunyai saran dalam upaya meningkatkan kinerja pada

tahun-tahun berikutnya adalah :

1) Dengan keterbatasan kuantitas SDM yang ada, maka perlu lebih

ditingkatkan kreativitas dalam mencermati, memahami dan melaksanakan

tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketugasannya, utamanya bahwa

untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Situbondo diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak yang

terkait.

2) Dalam rangka menekan jumlah pengangguran atau pencari kerja kegiatan

pameran bursa kerja (job fair) tetap dilaksanakan, karena berfungsi

sebagai wadah instan lapangan kerja dan sangat efektif karena langsung

merekrut para pencari kerja dengan spesifik persyaratan yang diperlukan

oleh perusahaan.

3) Meningkatkan penjajagan calon lokasi penempatan transmigrasi melalui

Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dan koordinasi dengan Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI memonitoring

secara intensif kepada Pemda di daerah penempatan transmigrasi agar

lokasi siap untuk ditempati transmigran.

Page 46: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS TENAGA KERJA Jl. PB. Sudirman No. Telp./Fax. (0338) – 673204 Situbondo – 68312

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 188/027/P/431.208/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Page 47: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo;

15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;

16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan : Situbondo Pada Tanggal : 22 Januari 2019

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO

Drs.H. ACHMAD DJUNAIDI, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19660607 199403 1 014

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;

3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

4. Arsip.

Page 48: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

Tanggal : 22 Januari 2019

Nomor : 188 /027/P/431.208/2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

Tugas : mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Tenaga

Kerja dan Bidang Transmigrasi.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;

2. Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;

4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULA PENGUKURAN SUMBER DATA UNIT KERJA SASARAN RENSTRA SKPD

SASARAN RPJMD YANG

DIACU

1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan

menurunnya angka pengangguran

% pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan

∑ pencari kerja yang terlatih x 100 RENSTRA

1. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

2. Bidang Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

∑ pencari kerja terdaftar

% pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi

∑ pencari kerja yang terlatih x 100 RENSTRA ∑ pencari kerja terdaftar

lulusan SMP sederajat ke

atas

2 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

% tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

∑ tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

x 100 RENSTRA

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

∑ pekerja/buruh pada perusahaan se kabupaten

Page 49: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

% kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

∑ kasus yang selesai melalui Perjanjian Bersama (PB)

x 100 RENSTRA ∑ kasus yang masuk

3 Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi

Meningkatnya kualitas pelayanan Transmigrasi

% calon transmigran yang terseleksi

∑ calon transmigran yang terseleksi

x 100 RENSTRA

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

∑ transmigran terdaftar

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO

Drs.H. ACHMAD DJUNAIDI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660607 199403 1 014

Page 50: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

Scanned by CamScanner

Page 51: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

Scanned by CamScanner

Page 52: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

Scanned by CamScanner

Page 53: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

Scanned by CamScanner

Page 54: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

Scanned by CamScanner

Page 55: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

Scanned by CamScanner

Page 56: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

Scanned by CamScanner

Page 57: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 3 4 6 7 8 9 10 11

Prosentase pencari kerja yang

memiliki sertifikat ketenagakerjaan

97.00% 97.50% 98.00% 98.50% 99.00% IKU

Prosentase pencari kerja yang

memiliki sertifikat kompetensi

96.50% 97.00% 97.50% 98.00% 98.50% IKU

Prosentase tenaga kerja yang

terdaftar sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan dan Kesehatan

82.00% 83.00% 84.00% 85.00% 86.00% IKU

Prosentase kasus perselisihan

hubungan industrial yang

diselesaikan dengan Perjanjian

Bersama

99.10% 99.20% 99.30% 99.40% 99.50% IKU

Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calo

n transmigran untuk bertransmigrasi

Prosentase calon transmigran yang

terseleksi

84.00% 86.00% 88.00% 90.00% 92.00% IKU

2 Meningkatkan Tata

Kelola Pemerintahan

Perangkat Daerah

Capaian nilai SAKIP

Perangkat Daerah

BB

(73,00)

BB

(75,00)

BB

(77,00)

BB

(79,00)

A

(81,00)

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Perangkat Daerah

Capaian nilai SAKIP Perangkat

Daerah

BB

(73,00)

BB

(75,00)

BB

(77,00)

BB

(79,00)

A

(81,00)Non IKU

Tingkat Pengangguran

Terbuka

3.17% 3.02% 2.57%

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

2.72%

KET

2.87% Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

1

SASARAN INDIKATOR SASARAN

Menurunkan angka

pengangguran

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

Page 58: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disnaker Kab ...e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/208_2020/HTF1M.pdfKinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku

Scanned by CamScanner