LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BIRO …

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KEPULAUAN RIAU

BIRO SARANA DAN PRASARANA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BIRO SARANA DAN PRASARANA POLDA KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mendorong Biro Sarana dan Prasarana Polda Kepulauan Riau dalam mebina dan menyelengarakan manajemen Sarpras yang meliputi pembengkalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, Inventory dan pergudangan.

Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemeliharaan Kambtibmas dan penegakkan hukum secara profesional dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan norma-norma yang berlaku dengan mendukung kebutuhan perlengkapan Perorangan (Kapor) Polri, fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh setiap personel Polri dalam menunjang kebutuhan baik di staf maupun di operasional terpenuhi, sehingga masyarakat dapat merasa aman, nyaman dalam merasakan aktifitasnya, serta mampu memberikan dukungan terhadap kelanjutan pembangunan di wilayah Propinsi Kepulauan Riau

Pada Tahun Anggaran 2016, Polri masih tetap dihadapkan pada permasalahan keterbatasan anggaran dari APBN. Oleh karena itu, dalam perencanaan kinerja Birosarpras Polda Kepri Tahun 2016 masih mengalami kendala, namun demikian sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kinerja Sarpras Polda Kepri, secara umum telah tergambarkan dalam laporan pertanggungjawaban kinerja Birosarpras Polda Kepri Tahun 2016 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kapala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Guna….

2

Guna mempertanggungjawabkan kinerja Birosarpras Polda Kepri Tahun 2015, telah dilakukan upaya-upaya penyempurnaan kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja, evaluasi kerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Birosarpras Polda Kepri.

B. Kedudukan,Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, maka kedudukan, tugas fungsi dan susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan:

Biro Sarana dan Prasarana Polda Kepulauan Riau disingkat Birosarpras merupakan unsur pengawas pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolda.

2. Tugas:

Rosarpras betugas membina dan meyelenggarakan manajemen Sarpras yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa kontruksi, angkutan, SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventory dan pergudangan.

3. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas Rosarpras menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan Sarpras dalam lingkungan Polda;

b. menyusun rencana kebutuhan pembangunan fasilitas dan konstruksi

peralatan;

c. pembangunan fasilitas dan konstruksi serta pengadaan materiil

logistik sesuai program dan lingkup batas kewenangan;

d. perencanaan, pengadministrasian, dan penatausahaan SIMAK BMN

dan keuangan;

e. penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, dan pendistribusian materiil

logistik serta perbekalan umum;

f. penginventarisasian seluruh materiil logistik dan aset Polri dalam

lingkungan Polda dan penghapusannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

g. pengumpulan….

3

g. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan

dukumentasi kegiatan Rosarpras.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Birosarpras Polda Kepri Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Birosarpras dipimpin oleh Karosarpras, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda.

2. Karosarpras dalam pelaksaan tugasnya dibatu oleh:

a. Unsur Pembatu Pimpinan dan Pelayanan.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi disingkat Kasubbagrenmin;

b. Unsur Pelaksaan Tugas Pokok.

a) Bagian Informasi Sarpras disingkat Baginfosarpras, bertugas: Membina dan menyelenggarakan sistem informasi materiil logisitk dan fasilitas yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rosarpras.

b) Bagian Pembekalan Umum disingkat Bagbekum, betugas: Membina dan menyelenggarakan perbekalan umum dan pendistribusiannya.

c) Bagian Perlengkapan disingkat Bagpal, betugas:

Melaksanakan pembinaan peralatan dan angkutan termasuk pemeliharaan dan perbaikannya.

d) Bagian Fasilitas dan Konstruksi disingkat Bagfaskon, bertugas: Melaksanakan pembinaan fasilitas jasa dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan.

e) Urusan Pergudangan disingkat Urgudang, bertugas:

Melaksanakan….

4

Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran,

dan pendistribusian materiil logistik.

3. Personel

Jumlah personel Sarpras Polda Kepri sebanyak 25 orang personil Polri dan 2 orang PNS, dengan perincian sebagai berikut :

NO SATKER PANGKAT

JML PNS JML KET PATI PAMEN PAMA BA

SARPRAS 7 3 11 21 2 23

J U M L A H 7 3 11 21 2 22

D. Permasalahan

Beberapa permasalahan tantangan yang dihadapi dalam pencampaian kinerja Birosarpras Polda Keperi antara lain :

1. Masih adanya jabatan Kasubbag di beberapa bag yang masing kosong sehingga pelaksaan tugas dibebankan kepada Kabag dan Brigadir/PNS Polri sehingga pelaksaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

2. Masih terbatas personel Polda Kepri terutama personel satuan wilayah yang mempunyai sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah sehingga pelaksaan pengadaan barang/jasa masih dibebankan kepada personel yang berada di Satker/satwil Polda Kepri dan Instansi lain;

KAROSARPRAS

S

KASUBBAGRENMIN

S KABAGINFO SARPRAS

S

KABAG BEKUM

S

KABAG PAL

S

KABAG FASKON

S KAUR GUDANG

S

UNSUR PEMBANTU PIMPINAN/PELAYANAN

UNSUR PIMPINAN

3. Masih….

5

3. Masih belum terpenuhinya bagunan gedung, rumah dinas, sarana gedung Polda Kepri dan Satwil sehingga belum optimalnya pelayan kepada masyarakat;

4. Tanah dan bangunan di jajaran Polda Kepri masih ada yang belum memiliki sertifikat sehingga memerlukan pendataan yang akurat tentang aset-aset Polda Kepri sehingga tidak terjadinya masalah-masalah baru kemudian hari;

5. Didalam penginputan barang di dalam aplikasi simak BMN ada beberapa barang belum bisa dilakukan penginputan karena belum dikirimnya arsip data komputer (ADK) dari satker Mabes Polri selaku pengadaan;

6. Banyaknya persyaratan administrasi didalam penetapan status/penghapusan BMN sehingga didalam pengajuan penetapan status/penghapusan memerlukan waktu yang lama;

7. Ranmor R2, R4 doble cabbin dan Ranair masih kurang terutama di daerah Polsek/Polsubsektor yang berada di pulau-pulau yang insprastruktur jalannya tidak layak di lewati dengan R4 jenis sedan. Tranportasi masyarakat lebih banyak mengunakan R2 untuk daratan dan Ranair untuk tranportasi perairan;

8. Masih kurangnya senpi untuk mendukung tingkat satker dan kewilayahan terutama senpi jenis revolver dan SS1-V2;

9. Amunisi juga masih kurang untuk mendukung latihan tingkat Polda dan kewilyahan;

10. Sarana Transportasi air kapal Tipe B untuk Ditpolair Polda Kepri dan Satwil saat ini belum ada, guna mendukung patroli laut antar pulau maupun antar Polres, masih jauh dari kebutuhan mengigat kondisi gelombang laut yang ganas dan jarak tempuh rata-rata 250 mil;

11. Pengadaan peralatan almasus Polri yang berbasis teknologi masih minim di miliki oleh Polda Kepulauan Riau, sehingga dalam pengungkapan tindak pidana belum optimalnya dikarenakan peralatan belum dimiliki oleh satuan wilayah;

12. Alsintor dan assatri Polda Kepri dan Satwil masih sangat terbatas sehingga berdampak belum optimalnya kegiatan administrasi dan kegiatan polri lainnya;

13. Masih ada tunggakan listrik dan air Polda Kepri dan Satrwil tahun sebelum yang belum terlunasi sehingga berdampak terhadap terhadap anggaran listrik dan air tahun selanjutnya sedangkan penambahan gedung/bangunan terus mengalami peningkatan;

14. Ada….

6

14. Ada rekuitmen Polri pada setiap tahunnya sehingga penambahan personel Polda Kepri terus bertambah yang berorientasi terhadap pemenuhan kapor Polri Polda Kepri.

E. Sistimatika Penyajian

Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjelaskan pencapaian kinerja Birosarpras Polda Kepri T.A. 2016, capaian kinerja (performance result) atau realisasi kinerja tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Birosarpras Polda Kepri, hasil dari analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja ini memungkinkan diidentifikasikannya beberapa kegagalan bagi perbaikan kinerja tahun berikutnya. Adapun penyajian Laporan Kinerja Birosarpras Polda Kepri sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

menjelaskan secara umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

merupakan uraian ringkasan/ikhtisar penetapan kinerja tahun 2016

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. menjelaskan capaian kinerja Birosarpras Polda Kepri untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Birossarpras Polda Kepri T.A. 2016;

b. menjelaskan realisasi anggaran Birosarpras yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Birodsarpras Polda Kepri sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja T.A. 2016.

4. BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja Birosarpras Polda Kepri serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II….

7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Birosarpras Polda Kepri Tahun 2015-2019

Rencana Strategis Biro Sarana dan Prasarana Polda Kepualauan Riau

merupakan rumusan penjabaran dari Rencana Strategis Polda Kepulauan Riau

dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan

Undang-Undang yang dilakukan oleh Polri sebagai alat Negara yang dibantu oleh

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia. Demikian halnya

dengan yang terjadi pada lingkup Biro Sarana dan Prasarana Polda Kepulauan

Riau, bahwa keberhasilan ini merupakan sebuah wujud kerjasama dalam

pencampaian keberhasilan dari semua pihak.

1. Visi Birosarpras Polda Kepri

terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat melalui harkamtibmas

secara profesional dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman

dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum, dengan mendukung

kebutuhan kelengkapan perorangan (kapor) Polri, fasilitas sarana dan

prasarana yang dibutuhkan oleh setiap personil Polri dalam menunjang

operasional, sehingga masyarakat dapat merasa aman, nyaman dan tentram

dalam menjalankan aktifitasnya serta mampu memberikan dukungan

terhadap kelanjutan pembangunan diwilayah Propinsi Kepulauan Riau.

2. Misi Birosarpras Polda Kepri

a. Melaksanakan upaya-upaya dalam pengembangan organisasi satuan kewilayahan dan satuan fungsi Kepolisian dalam rangka lebih mendekatkan Polri dengan masyarakat dalam memberikan perlindungan, penganyoman dan pelayanan;

b. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana serta mengelola materil, fasilitas dan jasa agar mampu dalam memberikan dukungan operasional secara optimal;

c. Mengembangkan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan satwil dengan karakteristik wilayah Kepri;

d. mengembangkan….

8

d. Mengembangkan kuantitas dan kualitas personil pengemban fungsi Sarpras.

e. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern barang milik negara (SIMAK BMN) sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tujuan Jangka Menegah Birosarpras Polda Kepri

a. penyiapan sarana prasarana mako Polsek dan Possubsektor terkait dengan pengembangan wilayah administratif di pulau- pulau terluar/ terdepan berpenduduk.

b. penyiapan kebutuhan kelengkapan perorangan anggota polri (kapor)

polri dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan setiap personil anggota polri.

c. penyiapan kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas (BBMP) dalam

mendukung tugas operasional Polri Polda Kepri dan Satwil. d. penginventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki polri didalam

SIMAK BMN Polda Kepri. e. terjalinya kerjasama dengan instansi pemerintahan/swasta dalam

mendukung tugas operasional Polri.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Birosarpras Polda Kepri

a. Arah kebijakan Biro Sarana dan Prasarana Polda Kepri dalam rangka Terpenuhinya dukungan manajemen dan operasional Biro Sarana dan Prasarana Polda Kepulauan Riau dalam menunjang tugas operasional Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, memelihara kamtibmas dan penegakan hukum yaitu :

1) Mengusulkan pemenuhan kelengkapan kapor Polri dalam rangka medukung Tupoksi guna meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;

2) Mengusulkan pemenuhan dukungan BBMP operasional kendaraan dinas Polri R2, R4, R6/10 dan Ransus serta Ran Air Polda Kepri dan Satuan Kewilayahan;

3) Mengusulkan pemenuhan tingkat pelunasan LTGA Polda Kepri dan Satuan Wilayah.

b. Arah kebijakan Biro Sarana dan Prasarana Polda Kepri dalam rangka Tersebar dan terinventarisirnya pelayanan Polda Kepri kepada masyarakat dengan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana Polri di pulau terluar berpenghuni serta tergelarnya

Alpakam….

9

Alpalkam/Almatsus Polda Kepri berbasi teknologi yang menjunjung tinggi HAM dalam menghadapi berbagai trend kejahatan modern dan komplik social yaitu :

1) Mengusulkan pemenuhan pembangunan gedung kantor Polda Kepri dan satuan Kewilayahan terkait dengan pengembangan wilayah Provinsi Kepri;

2) Mengusulkan penambahan pembangunan rumah dinas/barak Polri Polda Kepri dan satuan Kewilayahan;

3) Mengusulkan pembagunan saranan lingkungan gedung/fasum Polri untuk menjaga kerusakan dan kestabilan tanah terhadap erosi;

4) Mengusulkan perbaikan/rehabilitasi fasilitas Polri Polda Kepri dan Satuan Kewilayahan untuk menjaga nilai asset BMN;

5) Mengusulkan pemenuhan Alpalkam/Almatsus Polda Kepri yang disesuaikan dengan kondisi Geografis wilayah Polda Kepri (96 % laut) diselaraskan dengan tantangan tugas;

6) Mengusulkan pemenuhan alsistor dan alsastri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam meningkatkan pelayan kepada masyarakat;

7) Menyelangarakan pengadaan barang dan jasa melalui unit layanan pengadan (ULP) dengan memanfaatkan sistem LPSE Polda Kepri;

8) Meningkatkan penginventarisasian sarana dan prasarana milik Polri di dalam SIMAK BMN secara menyeluruh sehingga dapat menambah asset Polri;

9) Menggusulkan penghapusan terhadap sarana dan prasarana Polri yang rusak berat, kadarluasa, perubahan spesifikasi, tidak bermanfaat lagi untuk kebutuhna organisasi dan dikarnakan moderisasi serta barang hilang yang apabila dihapuskan dapat menguntungkan bagi negara.

B. Perjanjian Kinerja Birosarpras Polda Kepri

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Merupakan suatu Dukumen perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja anatara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata, komitmen

antara….

10

antara atasan dan bawahan, sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan pencapain tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment).

Birosarpras Polda Kepri telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi kinerja pada tahun anggaran 2016 dan Perjanjian Kinerja Birosarpras Polda Kepri 2016 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan, sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2016.

Perjanjian Kinerja Birosarpras Polda Kepulauan Riau T.A. 2016 yang disusun dengan mengacu pada sasaran strategis maupun indikator kinerja, diutamakan untuk mewujudkan pelayanan prima baik dalam rangka Harkamtibmas, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat serta menunjung tinggi HAM dan memperhatikan norma-norma yang berlaku dengan mendukung kebutuhan perlengkapan perorangan (Kapor) Polri, fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh setiap personel Polri dalam menunjang kebutuhan baik di staf fungsi pembinaan maupun fungsi operasional terpenuhi, sehingga masyarakat dapat merasa aman, nayaman dalam merasakan aktifitasnya, serta mampu memberikan dukungan terhadap kelanjutan pembagunan diwilayah Propinsi Kepulauan Riau.

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terpenuhinya dukungan

manajemen dan operasional

Polda Kepulauan Riau dalam

menunjang tugas

operasional Polri selaku

pelindung, pengayom dan

pelayanan masyarakat,

memelihara kamtibmas dan

penegakan hukum

1. Persentasi terpenuhinya pelunasan LTGA Polda Kepri dan Kewilayahan

2. Persentasi terpenuhinya pengadaan Kapor Polri dan PNS dengan jumlah kebutuhan kapor perorangan personel Polri dan PNS Polri

3. Persentasi terpenuhinya

dukungan operasional kendaraan dinas R2, R4, R6, dan Ransus serta Ran Air yang didukung BMP Polda Kepri dan Kewilayahan

100%

100%

100%

Pada….

11

Pada T.A. 2016, Birosarpras Polda Kepri melaksanakan 1 program, yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri dan 1 (dua) kegiatan :

1. Dukungan Manajemen dan Tehnik Sarpras

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

c. Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan.

BAB III….

12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Birosarpras Polda Kepri

Guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kepala Biro Sarana dan Prasarana Polda Kepolisian Daerah Kepulauan Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama T.A. 2016, maka disusun Laporan Kinerja (LKIP) Birosarpras Polda Kepri T.A 2016. Laporan ini memuat gambaran sejauh mana Birosarpras Polda Kepri telah melaksanakan tugas pokoknya dengan didukung sumber daya yang tersedia. Gambaran keberhasilan Birosarpras Polda Kepri dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, mulai dari penyajian visi, misi, sasaran, program, kegiatan yang telah ditetapkan dan sejauhmana visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tersebut telah dicapai.

Keseluruhan materi gambaran tersebut bermuara pada sejauh mana target sasaran yang diupayakan pencapaiannya dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Birosarpras Polda Kepri T.A. 2016, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan indikatornya. Dalam hal pengevaluasian lebih lanjut, tingkat keberhasilan kegiatan tersebut dihadapkan dengan pengaruhnya pada pencapaian sasaran yang ditetapkan, rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel pada lampiran Pengukuran Kinerja T.A. 2016.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Polda Kepri. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran stategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga masih ada beberapa sasaran strategis yang belum optimal berhasil diwujudkan dalam tahun 2016 ini, terhadap sasaran maupun target indikator yang belum berhasil sepenuhnya dalam diwujudkan, Birosarpras Polda Kepri telah melakukan beberapa analisa dan evaluasi guna bahan feedback dalam rangka peningkatan capaian kinerja Birosarpras Polda Kepri di masa mendatang.

Pengukuran capain kinerja Birosarpras Polda Kepri tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Rincian capain kinerja masing-masing indikator dapat dilihat dalam table lampiran Pengukuran Kinerja

1. Terpenuhinya….

13

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

1 2 3 5 6 7

1. Terpenuhinya

dukungan manajemen

dan operasional

Polda Kepulauan Riau

dalam menunjang

tugas operasional Polri

selaku pelindung,

pengayom dan

pelayanan masyarakat,

memelihara kamtibmas

dan penegakan hukum

a. Persentasi terpenuhinya pelunasan LTGA Polda Kepri dan Kewilayahan

b. Persentasi

terpenuhinya pengadaan Kapor Polri dan PNS dengan jumlah rill personil Polri dan PNS Polri

c. Persentasi

terpenuhinya dukungan operasional kendaraan dinas R2, R4, R6, dan Ransus serta Ran Air yang didukung BMP Polda Kepri dan Kewilayahan

100%

100%

100%

73%

54%

100%

73%

54%

100%

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Birosarpras Polda Kepri, pembandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil diantaranya sebagai berikut :

1. Terpenuhinya dukungan manajemen dan operasional Polda Kepulauan Riau

dalam menunjang tugas operasional Polri selaku pelindung, pengayom dan

pelayanan masyarakat, memelihara kamtibmas dan penegakan hukum.

a. Persentasi terpenuhinya pelunasan LTGA Polda Kepri dan Kewilayahan. 1) Target : 100%

2) Realisasi : 73%

3) Capaian : 73%

4) Analisa :

1. LISTRIK ….

14

Pemasalahan, adanya pemotongan/pagu hemat anggaran LTGA TA. 2016 sebesar Rp. 6.310.715.000, dari Rp. 20.337.549.624, dan pembayaran tunggakan LTGA tahun sebelumnya, sehingga tingkat pelunasan LTGA untuk TA. 2016 hanya bisa membayar 73% dari tagihan TA.2016 sehingga masih ada 27% sisa tunggakan TA.2016 yang belum dibayarkan, sedangkan pembagunan sarana dan prasarana yang didukung instalasi litrik dan air terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan, melakukan penghematan terhadap pengunaan LTGA pada tiap-tiap satker Polda Kepri dan menggusulkan kembali anggaran LTGA sesuai kebutuhan.

b. Persentasi terpenuhinya pengadaan Kapor Polri dan PNS dengan

jumlah rill personil Polri dan PNS Polri. 1) Target : 80% 2) Realisasi : 54% 3) Capaian : 54%

4) Analisa :

NO URAIAN JUMLAH INDEK KAPOR

RILL %

1 2 3 4 5 6

1 POLRI 4691 2.970.218

1.998.720 86%

2 PNS POLRI 221 1.774.117 690.249 69%

PERSENTASE PEMENUHAN KAPOR 54%

No URAIAN TUNGGAKAN DAN TAGIHAN

REALISASI TUNGGAKAN

DIPA 2016

1 2 3 4 5=(3-4)

1 LISTRIK LISTRIK AIR

2014 : 1.507.362.239 2015 : 7.002.652.730 2015 : 1.859.657.447

1.507.362.239 7.002.652.730 1.859.657.447

0 0 0

11.572.263.000

2.454.571.000

JUMLAH 10.369.672.416 10.369.672.416 0 (0%)

2 LISTRIK AIR

2016 : 3,830,522,194 2016 : 1.161.400.117

3.041.281.438 594.896.115

789.240.756 566.504.002

JUMLAH 4.991.922.311

3.636.177.553 (73%)

1.355.744.758 (27%)

14.026.834.000

Permasalahan….

15

Permasalahan, adanya rekrutmen Polri dan PNS Polri pada setiap tahunnya sehingga personel Polda Kepri mengalami peningkatan. Upayan yang dilakukan, memprioritaskan pengadaan kapor Polri berupa tutup badan tutup kaki dan kapor Polri lainya yang yang sangat dibutuhkan pesonel Polri dan PNS Polri untuk operasional.

c. Persentasi terpenuhinya dukungan operasional kendaraan dinas R2,

R4, R6, dan Ransus serta Ran Air yang didukung BMP Polda Kepri

dan Kewilayahan.

a. Target : 100%

b. Realisasi : 100%

c. Capaian : 100%

d. Analisa :

NO JENIS RANMOR

NORMA INDEKS (Liter)

INDEKS RILL (Liter)

%

1 2 3 4 5

1 R2 2-5 5 100%

2 R4 7.5-12.5 10 100%

3 R6/10 15 15 100%

300%/3

PERSENTASE PEMENUHAN BBM 100%

Permasalahan, dukungan anggaran BBM untuk Biro Sarpras Polda

Kepri TA. 2016 melebihi dari rencana kebutuhan yang diajukan dalam

penyusunan pagu ideal TA. 2016, alokasi anggaran BBM yang diterima

pada DIPA Biro Sarpras Polda Kepri TA. 2016 sebesar Rp.

7.495.169.000, sedangkan pengajuan anggaran BBM TA. 2016 dalam

penyusunan pagu ideal hanya sebesar Rp. 3.059.205.000, sehingga

penyerapan BBM pada triwulan 1 (satu) tidak bisa dilakukan

penyerapan sesuai dengan rencana penarikan dana, namun dengan

adanya pemotongan/pagu hemat anggaran BBM Polda Kepri, untuk

Biro Sarpras Polda Kepri TA. 2016 sebesar Rp. 2.110.580.000 dari

anggaran BBM sebesar Rp. 7.495.169.000, penyerapan sisa anggaran

BBM tersebut bisa terealisasi dengan baik untuk mendukung BBM rutin

Polda Kepri, kontijensi dan juga memenuhi kekurangan BBM pada

Satker dan Satwil yang sebelumnya juga terjadi pemotongan anggaran

pada DIPA satker/satwil tersebut.

Upaya ….

16

Upaya yang dilakukaan, mempeoritaskan kebutuhan BBM kepada

fungsi operasional yang melaksanakan patroli menjaga harkamtibmas

di wilayah hukum Polda Kepri.

B. Realisasi Anggaran Birosarpras Polda Kepri

Tahun 2016 Biro Sarpras Polda Kepri mempunyai 1 program 2 kegiatan dengan pagu awal anggaran termasuk hibah sebesar Rp. 40.212.642.000, Self Blocking sebesar Rp. 8.468.575.000, sehingga pagu akhir setelah revisi sebesar Rp. 31.744.067.000, dengan realisasi sebesar Rp. 31.984.594.878, (100,1%). Sedangkan pagu anggaran pada tahun 2015 Biro Sarpras Polda Kepri mempunyai 1 program 2 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 32.348.629.000, realisasi Rp. 32.512.140.730, sehingga pada tahun 2016 mengalami penuruhan pagu sebesar Rp.364.034.122, (1%). Realisasi Anggaran Birosarpras Polda Kepri tahun 2016 sebagai berikut:

1. Per Program/Kegitan/Komponen/Sub Komponen

NO KODE

PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

SELF BLOCKING

PAGU SETELAH

REVISI

REALISASI ANGGARAN

SISA

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(6-7) 9=(7:6)

060.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI

40.212.642.000 8.468.575.000 31.744.067.000 31.984.594.878 (240.527.878) 100.1%

5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras

39.510.616.000

8.468.575.000 31.042.041.000 31.283.013.778 (240.972.778) 100.1%

001 Pembayaran Gaji dan Tunjagan 1.739.351.000

0 1.739.351.000

1.995.897.208 (256.546.208) -14.75%

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

31.751.492.000

2.588.411.000 29.163.081.000 29.147.561.299 15.519.701 99.95%

AD Rakor/Ker/Din/Pim Pokja/Konsultasi

9.281.000 3.309.000 5.972.000 5.909.500 62.500 98.95%

AY Perawatan kendaraan bermotor 4/6/10

71.000.000 0 71.000.000 70.680.000 320.000 99.56%

BB Perawatan kendaraan bermotor R2 2000.000 0 2.000.000 2000.000 0 100%

BH Perbaikan Peralatan Kantor

27.762.000 0 27.762.000 27.450.000 312.000 98.88%

BO Biaya Listrik 11.677.135.000 104.872.000 11.572.263.000 11.572.260.407 2.593 99.99%

BQ Biaya Air 2.814.221.000 359.650.000 2.454.571.000 2.454.553.562 17.438 99.99%

BW Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

50.000.000 10.000.000 40.000.000 39.999.600 400 99.99%

CJ Pengadaan Kapor Polri

9.604.924.000 0 9.604.924.000 9.601.205.300 3.718.700 99.96%

CL Pengadaan BMP 7.495.169.000 2.110.580.000 5.384.589.000 5.373.502.930 11.086.070 99.80%

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan

6.019.773.000 5.880.164.000 139.609.000 139.555.271 53.729 99.96%

BO Biaya Listrik (tambahan) 5.846.193.000 5.846.193.000 0 0 0 -100%

FS Dukungan Operasional Satker 173.580.000 33.971.000 139.609.000 139.555.271 53.729 99.96%

5063 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kewilayahan

702.026.000 0 702.026.000 701.581.100 444.900 99,94%

008 Gedung dan Bangunan 702.026.000 0 702.026.000 701.581.100 444.900 99,94%

CO Pembangunan Gedung Kantor 702.026.000 0 702.026.000 701.581.100 444.900 99,94%

JUMLAH 40.212.642.000 8.468.575.000 31.744.067.000 31.984.594.878 (240.527.878) 101%

2. Per Belanja….

17

2. Per Belanja

NO JENIS BELANJA PAGU

ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN

SISA

REALISASI (%)

1 BEL PENGAWAI 1.739.351.000 1.995.897.208 -256.546.208 100.1%

2 BEL BARANG 29.163.081.000 29.147.561.299 15.519.701 99.95%

3 BEL MODAL/HIBAH 702.026.000 701.581.100 444.900 99.94%

JUMLAH 31.744.067.000 31.984.594.878 240.527.878 100.1%

BAB IV….

18

BAB IV

P E N U T U P

1. Sebagai penutup dari LKIP Birosarpras Polda Kepri tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa secara umum Birosarpras Polda Kepri telah memperlihatkan peningkatan pencapaian kinerja dari tahun 2015 atas sasaran strategisnya. Pencapaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang sudah dilaksanakan tahun 2016 yang diwujudkan dengan upaya penyusunan dan penyampaian laporan ini secara tepat waktu.

Indikator kinerja sasaran yang mengidentifikasi apakah kedua sasaraan strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Birosarpras tahun 2015-2019 dan rencana kerja Birosarpras Polda Kepri tahun 2016 untuk mewujudkan visinya yaitu “terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat melalui harkamtibmas secara profesional dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum, dengan mendukung kebutuhan kelengkapan perorangan (kapor) Polri, fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh setiap personil Polri dalam menunjang operasional, sehingga masyarakat dapat merasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalankan aktifitasnya serta mampu memberikan dukungan terhadap kelanjutan pembangunan diwilayah Propinsi Kepulauan Riau.

2. Langkah-langkah yang akan dilakukan Birosarpras Polda Kepri untuk meningkatkan kinerja masa mendatang yaitu :

1. Mengusulkan kembali rencana pengadaan sarana dan prasarana gedung/bangunan, peralatan dan fasilitas lingkungan gedung dalam rangka mendukung tugas Polri Polda Kepri dalam menjaga harkamtibmas;

2. mengusulkan penambahan anggaran LTGA Polda Kepri dan Satwil yang akan digunakan untuk pelunasan tunggakan LTGA tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang;

3. mengusulkan penambahan anggaran Kapor Polri Polda Kepri dan mempeoritaskan pengadaan kebutuhan tutup badan dan tutup kaki Polri dan PNS Polri serta kelengkapan pendukung perorangan personel dibidang operasional;

4. dengan bertambahnya kendaraan dinas R2/R4/R6 dan Ransus serta Ranair Polri maka kebutuhan BBM juga terus bertambah sehingga Birosarpras Polda Kepri menggusulkan penambahan BBM Polri agar pelaksaan tugas Polri Polda Kepri dalan menjaga harkamtibmas dapar berjalan dengan baik;

5. melakukan inventarisasi BMN yang dimiliki Polda Kepri dan Satwil yang belum masuk ke SIMAK BMN agar bisa menambah asset Polda Kepri.

Demikian ….

19

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Birosarpras Polda Kepri ini dibuat diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peran Polri yang dilakukan oleh Birosarpras Polda Kepri akan berupaya untuk lebih baik pada tahun mendatang.

Batam, Pebruari 2017

KEPALA BIRO SARANA DAN PRASARANA

POLDA KEPULAUAN RIAU

BEKTI SUSILO DEWI, BSc

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 61080402