LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2015... · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2015 Jalan Brigjen.H.Hasan Basri No.22 Rantau PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN . i DAFTAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2015

Jalan Brigjen.H.Hasan Basri No.22 Rantau

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii - iii

IKHTISAR EKSEKUTIF 1 - 2

BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 3 - 15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......... 16 - 24

RPJMD KABUPATEN TAPIN 2013 – 2017 ................... 16 - 23

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ......................... 24 - 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................... 25 - 74

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA ............................. 25 - 65

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN ....... 65 - 74

BAB IV PENUTUP ...................................................................... 75 - 76

LAMPIRAN :

LAMPIRAN 1 : Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2015

LAMPIRAN 2 : Matrik pencapaian Sasaran Tahun 2015

LAMPIRAN 3 : Penetapan Kinerja Kabupaten Tapin Tahun 2015

LAMPIRAN 4 : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2015

LAMPIRAN 5 : Matrik RPJMD Kabupaten Tapin 2013 - 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------- LKIP Kab. Tapin Tahun 2015

ii

B U P A T I T A P I N

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT,Tuhan Yang Maha Esa

karena atas Bimbingan dan Hidayah-Nya jualah kita dapat menyusun dan

menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten

Tapin tahun 2015.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin ini adalah merupakan

media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menjalankan roda

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang

dimiliki baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan, yang di dalamnya berisi

informasi tentang uraian pertanggungjawaban kinerja mengenai keberhasilan

maupun kegagalan Pemerintah Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran

strategisnya guna mencapai visi dan misi serta agenda pembangunan daerah yang

dijabarkan lagi melalui program-program pembangunan. Disamping itu laporan ini

juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan

hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan

hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

LKIP tahun 2015 ini disusun sebagai laporan kinerja dari pelaksanaan

tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-

2017. Di dalamnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran beserta targetnya serta


iii

Kebijakan dan Program yang dilaksanakan khususnya pada TA 2015 ini. Total

Capaian Kiinerja Pemerintah Kabupaten Tapin TA. 2015 belum dapat diukur, karena

belum adanya data dari beberapa sasaran

. Semua keberhasilan tersebut mencerminkan adanya upaya sungguh-

sungguh dari segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Tapin untuk melaksanakan

Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari target Sasaran lima

tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Hasil yang telah dicapai ini kiranya

patut disyukuri sebagai prestasi sekaligus sebagai tantangan dan tugas berat yang

harus diemban untuk dapat mewujudkan Visi Kabupaten Tapin yaitu :

“TerwujudnyaTapin Mandiri dan Sejahtera Yang Agamis”.

Disadari sepenuhnya bahwa LKIP Tahun 2015 ini masih memiliki banyak

kekurangan, karena itu Kami sangat mengharapkan adanya masukan baik berupa

saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaannya di masa

mendatang. Terima kasih Kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut terlibat

dan membantu proses penyusunan LKIP Kabupaten Tapin Tahun 2015 ini sehingga

bisa selesai tepat pada waktunya.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dan

memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh

Pemerintah Kabupaten Tapin selama 2015.

Terima Kasih,

Rantau, Juni 2016

BUPATI TAPIN,

Drs. H.M.ARIFIN ARPAN,MM


iv


LKIP TAHUN 2015

LKIP TAHUN 2015 – IKHTISAR EKSEKUTIF 1

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik,

merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu

lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKIP ) Kabupaten Tapin Tahun 2015 ini disusun. LKIP ini

menyajikan capaian sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai hasil

pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2015 yang merupakan

pelaksanaan mandat yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dan juga

sebagai pelaksanaan dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014 yang mengharuskan

setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas. Selain itu LKIP ini

juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja

dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin secara

menyeluruh.

LAKIP Tahun 2015 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan

yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program

dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015, Pemerintah

Kabupaten Tapin memiliki 25 (dua puluh lima) sasaran strategis, dari 28 (dua

puluh delapan) sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Tapin dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Sebanyak 4 (empat) sasaran berkategori Sangat Berhasil,

Sebanyak 9 (sembilan) sasaran berkategori Berhasil,

Sebanyak 1 (satu) sasaran berkategori Cukup Berhasil,

Sebanyak 3 (tiga) sasaran berkategori Kurang Berhasil, dan


LKIP TAHUN 2015


Sebanyak 8 (delapan) sasaran belum ada data.

Dari hasil pengukuran kinerja masih terlihat adanya kekurang berhasilan

yang ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran di bawah seratus persen.

Hal ini akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapin

dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.

Rantau, Juni 2016

BUPATI TAPIN

Drs. H. M.Arifin Arpan,MM


LKIP TAHUN 2015



LKIP TAHUN 2015

LKIP TAHUN 2015 - BAB I PENDAHULUAN 3

BAB I

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media untuk

menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal

ini Pemerintah Kabupaten Tapin melaksanakan rencana stratejik dan

memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat Kabupaten Tapin.

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kabupaten Tapin Tahun 2015 adalah adanya keinginan yang kuat dari

Pemerintah Kabupaten Tapin untuk mewujudkan Good governance,

berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme. .

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan

bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian

hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas

keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


LKIP TAHUN 2015


B. MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian akhir dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP disusun pada

akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian kinerja

dikomunikasikan kepada para stakeholders (Kementerian PAN & RB, DPRD

dan Masyarakat).

LKIP Kabupaten Tapin memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama,

LKIP merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Tapin untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang

berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan

dan sasaran. Kedua, LKIP Kabupaten Tapin merupakan sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai upaya untuk

memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan

kinerja (performance improvement) organisasi, baik dalam bentuk regulasi,

distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Tapin.

C. ASPEK STRATEGIS

Sebagaimana visi yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD

Kabupaten Tapin Periode Tahun 2013 - 2017, Pemerintah Kabupaten Tapin

ingin mewujudkan “TerwujudnyaTapin Mandiri dan Sejahtera Yang

Agamis”.pada akhir periode RPJMD tahun 2013 – 2017. Untuk

mewujudkan visi tersebut, terdapat aspek-aspek strategis yang dapat

dijadikan modal dasar Pemerintah Kabupaten Tapin, antara lain :


LKIP TAHUN 2015


1. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2014 menurut data BPS

Kabupaten Tapin mencapai 179,166 jiwa yang terdiri dari 87.729 jiwa laki-

laki dan 86.427 jiwa perempuan hal ini merupakan potensi besar yang dapat

dijadikan modal dasar Pemerintah Kabupaten Tapin untuk mewujudkan visi

Kabupaten Tapin, yaitu : posisi penduduk ( sumber daya manusia ) sebagai

subyek pembangunan sekaligus sebagai obyek pembangunan, serta posisi

sebagai pasar bagi produk-produk yang dihasikan oleh daerah Kabupaten

Tapin.

2. Sumber Daya Alam

Luas total Kabupaten Tapin yang meliputi daratan dan zona perairan umum

adalah seluas 2.174,95 Km2. Di dalam wilayah tersebut terkandung sumber

daya alam yang besar, baik yang sudah terwujudkan sebagai sumber

pendapatan daerah maupun yang masih berupa potensi. Kekayaan sumber

daya alam yang dimiliki Kabupaten Tapin, antara lain sebagai berikut :

- Pertambangan antara lain pertambangan barubara, selain potensi bahan

tambang yang lain seperti bijih besi, kaolin, marmer dll.

- Lahan Pertanian dan perkebunan yang subur, serta sumberdaya

peternakan dan perikanan. Dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten

Tapin hampir seluruhnya mempunyai kawasan pertanian baik kawasan

pertanian lahan basah maupun kawasan pertanian lahan kering.

Kawasan budidaya pertanian lahan basah. Kawasan ini merupakan

penyangga produksi pertanian lahan basah untuk wilayah Kabupaten

Tapin dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Candi Laras Utara,

Kecamatan Candi Laras Selatan, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan

Bakarangan, sebagian Kecamatan Tapin Utara, sebagian Kecamatan

Tapin Selatan, sebagian Kecamatan Binuang, dan sebagian Kecamatan

Lokpaikat.


LKIP TAHUN 2015


Kawasan budidaya pertanian lahan kering. Kawasan ini berada di

daerah perbukitan yang meliputi Kecamatan Piani, Kecamatan Salam

Babaris, Kecamatan Hatungun, sebagian Kecamatan Lokpaikat,

sebagian Kecamatan Tapin Selatan, dan sebagian Kecamatan Binuang.

Potensi perikanan sudah barang tentu menjadi pencaharian utama

penduduk lokal yang berdomisili di kawasan rawa.

Potensi perkebunan di lahan rawa juga sangat menjanjikan,terbukti telah

masuknya beberapa perusahaan besar yang telah berinvestasi

mengembangkan perkebunan Sawit di Kabupaten Tapin.

Kawasan Kabupaten Tapin diperbukitan menjadi primadona

Perkebunan Karet yang telah menjadi komoditi unggulan Kabupaten

Tapin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

- Sungai Nagara yang melewati Kabupaten Tapin dan bermuara di Sungai

Barito juga menjadi berkah tersendiri bagi Kabupaten Tapin. Karena

dengan sendirinya Perusahaan Pertambangan khususnya Batubara

dapat mendirikan Pelabuhan-Pelabuhan Khusus Batubara sebagai

tempat bongkar muat atau pelaksanaan aktivitas ekspor hasil

tambangnya. Dan sejak tahun 2007 telah menyiapkan Jalan Khusus

Batubara untuk menuju pelabuhan-pelabuhan khusus batubara tersebut.

- Potensi Pariwisata.

Kabupaten Tapin mempunyai banyak objek wisata alam yang sangat

indah dan potensial, sebut saja objek wisata Gua Batu Hapu di

Kecamatan Hatungun, Gua Peranginan Ratu di Kecamatan Lokpaikat,

Gua Beramban di Kecamatan Piani, dll.

Obyek wisata relegius di Kabupaten Tapin sudah cukup dikenal

masyarakat secara luas, seperti Makam Datu Sanggul, Makam Datu

Suban, Makam Datu Nuraya, Makam Syech Salman Al Farisi, dll.,yang

merupakan makam para ulama terkemuka di zamannya.


LKIP TAHUN 2015


Objek wisata relegius lainnya yaitu Masjid Al Mukaramah di Desa Banua

Halat. Dimana setiap tanggal 12 Rabiul Awal dilaksanakan prosesi

Baayun Maulid yang diikuti oleh ribuan peserta dari Kalimantan Selatan

maupun dari luar provinsi seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah

pulau Jawa bahkan dari Negara tetangga Malaysia.

Potensi tersebut juga ditambah dengan potensi agro wisata yang cukup

menjanjikan. Seperti tempat pemancingan Pampain, Desa Linuh

Kecamatan Bungur, Tanah Datar (wisata integrasi lima penjuru angin) di

Kecamatan Hatungun, serta Tempat Pemancingan Jembatan Sungai

Salak yang tepat berada di Kawasan Rantau Baru.

3. Sasaran Strategis

Di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 - 2017 telah

ditetapkan beberapa sasaran strategis yang dapat dijadikan sebagai arah

pembangunan. Pemerintah Kabupaten Tapin beserta seluruh jajarannya

berkewajiban melaksanakan program-program pembangunan serta

menetapkan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada tercapainya tujuan

dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD

Kabupaten Tapin Tahun 2013 - 2017, sehingga berujung pada perwujudan

visi di akhir periode RPJMD, yaitu :

“Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera Yang Agamis”.

Sasaran strategis dalam pembangunan Kabupaten Tapin, antara lain

adalah sebagai berikut :

Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

Terwujudnya stabilitas kondisi sosial budaya yang berbasis agama dan

mendukung pariwisata.

Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang responsif.


LKIP TAHUN 2015


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Terwujudnya aparatur pemerintahan yang berkualitas.

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-

undangan.

Meningkatnya koordinasi di bidang keamanan, ketentraman dan

ketertiban masyarakat

Meningkatnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata.

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik.

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Meningkatnya kualitas kemandirian kesehatan masyarakat.

Meningkatnya kualitas keluarga berencana.

Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga berikut sarana dan

prasarananya.

Meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan komposisi

struktur perekonomian daerah.

Meningkatnya daya saing daerah dalam menarik PMA dan PMDN.

Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok dan

antar wilayah.

Menurunnya jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan pelayanan

masyarakat miskin.

Meningkatkan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Meningkatkan produksi dan pelestarian tanaman hutan.


LKIP TAHUN 2015


Meningkatkan perumahan yang layak dan terjangkau.

Meningkatkan peran komunikasi dan informasi dalam pembangunan

daerah.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas perindustrian.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas perdagangan.

Meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi ke pusat pertumbuhan

ekonomi.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan.

Meningkatkan hasil pertanian khususnya dari sektor agribisnis.

iDD. KONDISI UMUM KABUPATEN TAPIN

1. Kondisi Geografis Kabupaten Tapin

Kabupaten Tapin secara geografis terletak di antara 20.32’43’’ -

30.00’43” Lintang Selatan dan 1140.46’13” – 1150.30’33” Bujur Timur dengan

batas wilayah :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hulu Sungai Selatan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Banjar.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.


LKIP TAHUN 2015


Luas wilayah Kabupaten Tapin adalah 2.174,95 Km2 atau 5,05 % dari

luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Luas tersebut sudah

termasuk zona perairan laut.

Ditinjau dari segi topografinya, Kabupaten Tapin sebagian besar

terletak pada ketinggian antara 0-7 m, yaitu 67,34% dari luas wilayah.

Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi

menjadi dua bagian wilayah, yaitu :

Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi

wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan

Binuang.

Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi

wilayah sebagian Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Selatan,

Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat,

Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara.

Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82%

dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan

kemiringan 0-2 %. Wilayah yang agak bergelombang dengan

kemiringan 15 – 40% meliputi 16% dari luas wilayah.

2. Sejarah Berdirinya Kabupaten Tapin

Era 1950-1960-an wilayah Tapin berbentuk kewedanaan yaitu

Kewedanaan Tapin. dengan 3 (tiga) wilayah kecamatan, yang berada di

bawah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan

Daerah, Daerah Provinsi menjadi Daerah Swatantra I dan Daerah

Kabupaten/Kotapraja menjadi Daerah Swatantra II, Kemudian dalam

perkembangannnya UU tersebut diganti dengan UU. No. 18 Tahun 1965

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dimana Daerah Swatantra I


LKIP TAHUN 2015


menjadi Daerah Provinsi dan Daerah Swatantra II berubah menjadi

Daerah Kabupaten/Kotamadya. Di Kalimantan Selatan perubahan ini

serentak diumumkan 17 Desember 1965, yang mana terjadi perubahan

dengan penghapusan pemerintahan pada tingkat Kewedanaan.

Kemudian terbit UU. No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah

Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2756), dilakukanlah upacara peresmian berdirinya Kabupaten Tapin

pada tanggal 30 Nopember 1965 di Lapangan Kabupatenan (Halaman

rumah Pejabat Bupati) oleh Menteri Dalam Negeri RI. DR. Soemarmo

Sostroatmojo.

Dalam periode merintis (1964-1967). terdapat 3 (tiga) petinggi

pemerintahan yaitu Patih H. Naseri sebagai Kepala Kantor Persiapan

Kabupaten Tapin (1964-1965), M. Hanafiah sebagai Pejabat Bupati

Pertama (1965-1966) dan Drs. Fadhullah Thaib sebagai pejabat Bupati

yang kedua (1966-1967).

Pada tahun 1967 dilantik Bupati Tapin Pertama (1967-1972),

yakni H. Muhammad Noor – Kabupaten Tapin sangat bergantung pada

keberhasilan Bidang Pertanian. Karena itulah pembangunan lahan

pertanian menjadi perhatiansangat besar. Ini dibuktikan di tahun 1968

dilakukan pengerukan Alur Sungai Puting untuk membuka lahan yang

luas. Inilah titik awal insprisasi pembangunan proyek Rawa Muning

dengan program pemerintah yang berkelanjutan.

3. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Tapin

Pemerintah Kabupaten Tapin telah membentuk lembaga

perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang

meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan


LKIP TAHUN 2015


kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber

daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah

dan/atau dengan pihak ketiga.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun

2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pada tahun

2008 telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin sebagaimana telah dilakukan perubahan pertama melalui

Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2010.

Dalam Perjalanannya, pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut :

Perda Nomor 01 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas

Perda Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Perda Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi

dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin.

Perda Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai

Republik Indonesia Kabupaten Tapin.

Perda 01 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin.

Perda Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pembentukan organisasi

dan tata kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Kabupaten Tapin.


LKIP TAHUN 2015


Adapun nama-nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Sekretariat,

Badan, Dinas dan Kantor ) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin


No Nama Satuan Kerja / Organisasi Nomor Perda

1 Sekretariat Daerah No. 5 Tahun 2008

2 Sekretariat DPRD No. 5 Tahun 2008

3 Inspektorat No. 5 Tahun 2008

4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No. 5 Tahun 2008

5 Badan Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2008

6 Badan Kepegawaian Daerah No. 5 Tahun 2008

7 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemth. Desa No. 5 Tahun 2008

8 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB No. 5 Tahun 2008

9 Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan No. 5 Tahun 2008

10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah No.01 Tahun 2012

11 Dinas Pendidikan No. 5 Tahun 2008

12 Dinas Kesehatan No. 5 Tahun 2008

13 Dinas Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008

14 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2008

15 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja No. 8 Tahun 2010

16 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. 8 Tahun 2010

17 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

No. 5 Tahun 2008

18 Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No. 5 Tahun 2008

19 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura No. 5 Tahun 2008

20 Dinas Peternakan dan Perikanan No. 5 Tahun 2008

21 Dinas Kehutanan dan Perkebunan No. 5 Tahun 2008

22 Dinas Pertambangan dan Energi No. 5 Tahun 2008

23 Dinas Tata Kota dan Kebersihan No. 5 Tahun 2008

24 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM No. 5 Tahun 2008

25 Dinas Pengelolaan Pasar No. 5 Tahun 2008

26 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah No. 5 Tahun 2008

27 Kantor Kesatuan Bangsa Politik No. 5 Tahun 2008

28 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu No. 5 Tahun 2008

29 RSUD Datu Sanggul Rantau No. 5 Tahun 2008

30 Satuan Polisi Pamong Praja No. 6 Tahun 2007

31 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI No. 02 Tahun 2013

32 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa No.05 Tahun 2014


LKIP TAHUN 2015


Wilayah kerja pemerintahan di Kabupaten Tapin terbagi dalam 12

(duabelas) kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Tapin Utara

2. Kecamatan Tapin Tapin Selatan

3. Kecamatan Tapin Tengah

4. Kecamatan Binuang

5. Kecamatan Candi Laras Utara

6. Kecamatan Candi Laras Selatan

7. Kecamatan Bakarangan

8. Kecamatan Lokpaikat

9. Kecamatan Bungur

10. Kecamatan Piani

11. Kecamatan Salam Babaris

12. Kecamatan Hatungun.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2015

ini dilakukan dengan membentuk fokus grup, yang berperan dalam menata

kembali atau menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 - 2017 menjadi sasaran yang lengkap

dengan indikator kinerjanya. Masing-masing kegiatan tahun 2015 yang sudah

dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak

dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tapin.

Adapun sistimatika penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Tapin

tahun 2015 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

MAKSUD DAN TUJUAN

ASPEK STRATEGIS

KONDISI UMUM KABUPATEN TAPIN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP


LKIP TAHUN 2015


BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RPJMD KABUPATEN TAPIN 2013 – 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN


LKIP TAHUN 2015

LKIP TAHUN 2015 - BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 16

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017

Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah (RPJMD) pada hakikatnya

merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan

sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui

strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan

efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan

program pembangunan nasional, Kabupaten Tapin menetapkan RPJMD

Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017 sebagai dasar acuan dalam penyusunan

kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian

dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi,

misi serta tujuan strategis Kabupaten Tapin.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan

sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan

dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah

dituangkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Tapin melalui

penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin

Tahun 2013 – 2017


LKIP TAHUN 2015


Komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut :

Visi

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Kabupaten Tapin hendak

dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan

proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen

stake holder. Pernyataan Visi Kabupaten Tapin adalah :

“TerwujudnyaTapin Mandiri dan Sejahtera Yang Agamis”.

Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis, mengandung makna kemampuan riil

atau nyata Pemerintah Kabupaten Tapin dan masyarakatnya dalam mengatur

dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri untuk

meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya

perhatian utama dengan tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti

pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan yang

didukung oleh infrastrukutur fisik, ekonomi, sosial dan budaya yang memadai.

Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya

pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perlu ditekankan disini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak

hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita akan

berusaha berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada

dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar

kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan bathin.

Misi

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk

mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib dijadikan


LKIP TAHUN 2015


pegangan dalam pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Kabupaten

Tapin sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas adalah :

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Tapin

tahun 2013-2017 tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten

Tapin sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Misi Pertama

Meningkatkan pembinaan keagamaan dengan mengutamakan

partisipasi masyarakat di bidang sosial budaya keagamaan.

2. Misi Kedua

Mengedepankan prinsip good governance untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

3. Misi Ketiga

Pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan

derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.

4. Misi Keempat

Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan

dengan meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam

secara rasional, efektif dan efisien untuk mengurangi kesenjangan

antar wilayah dan perluasan lapangan kerja.

5. Misi Kelima

Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada perluasan

pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk

pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,

dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat.


LKIP TAHUN 2015


Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Kabupaten Tapin

menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi

dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Pemerintah Kabupaten

Tapin dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai

atau dihasilkan oleh instansi pemerintah secara periodik ( tahunan ) dalam

rentang waktu masa Renstra. Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk

masing-masing misi , sebagai berikut :

1. 1. Misi pertama pada agenda pertama adalah meningkatkan pembinaan

keagamaan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat di bidang

sosial budaya keagamaan. Misi ini cukup penting dalam rangka

pencapaian visi karena diperlukan akhlakyang baik bagi masyarakat

agar pembangunan di Kabupaten Tapin didukung oleh kondisi sosial

dan budaya yang baik.

Untuk mencapai misi pertama tersebut, pemerintah kabupaten Tapin

memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatkan kehidupan ber Agama, dengan sasaran :

Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa;

b. Meningkatkan kehidupan sosial budaya, dengan sasaran :

Terwujudnya stabilitas kondisi sosial budaya yang berbasis

agama dan mendukung pariwisata.

2. Misi kedua dengan agenda pertama adalah mengedepankan prinsip

good governance untuk meningkatkan pelayanan kepada


LKIP TAHUN 2015


masyarakat. ini terkait dengan entitas pemerintah daerah sebagai

pelaku utama yang merespon seluruh sumber daya di Kabupaten

Tapin agar visi RPJMD dapat tercapai. Sebagai pelaku utama,

pemerintah daerah harus bekerja dengan benar sesuai dengan

prinsip-prinsip pelaksanan organisasi.

Agar misi ini dapat dicapai maka perlu ditentukan tujuan dan

sasaran sebagai berikut:

a. Mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan sasaran :

Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang responsif;

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan

akuntabel

Terwujudnya aparatur pemerintahan yang berkualitas

b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan

sasaran :

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

c. Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan,dengan sasaran :

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan

perundangan

Meningkatnya koordinasi bidang keamanan, ketentraman dan

ketertiban masyarakat.

3. Misi ketiga dengan agenda pertama adalah pengembangan

Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat

kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat. Pada

misi ini, mulai menyentuh kepada ranah publik yang pokok,

khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan dengan

maksud adanya investasi berupa sumber daya manusia yang

berkualitas dalam rangka melaksanakan pembangunan yang


LKIP TAHUN 2015


berkelanjutan.

Agar dapat mencapai misi ketiga ini maka dibutuhkan tujuan

dan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, dengan

sasaran:

Meningkatnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan

merata;

Meningkatnya kualitas lulusan;

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik;

b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan

sasaran :

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;

Meningkatnya kualitas kemandirian kesehatan masyarakat;

Meningkatnya kualitas keluarga berencana;

c. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial, dengan sasaran :

Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga berikut

sarana dan prasarananya;

Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial;

4. Misi keempat dengan agenda kedua adalah pemerataan dan

keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan dengan

meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam

secara rasional, efektif dan efisien untuk mengurangi

kesenjangan antar wilayah dan perluasan lapangan kerja. Pada

dasarnya misi ini mencakup pencapaian pembangunan ekonomi

makro Kabupaten Tapin dengan memanfaatkan sumber daya

alam yang rasional untuk mengurangi kemiskinan dan

pemerataan pendapatan masyarakat.

Agar misi tersebut dapat dicapai, maka dibutuhkan


LKIP TAHUN 2015


tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan

dan pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran :

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan

komposisi struktur perekonomian daerah;

Meningkatnya daya saing daerah dalam menarik PMA dan

PMDN;

Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok

dan antar wilayah

b. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan

masyarakat miskin, dengan sasaran :

Menurunnya jumlah penduduk miskin dan terselenggaranya

layanan masyarakat miskin;

c. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk

pembangunan daerah, dengan sasaran :

Meningkatnya kelestarian alam dan lingkungan hidup;

Meningkatnya produksi dan pelestarian tanaman hutan.

Meningkatnya perumahan yang layak dan terjangkau

d. Meningkatkan iklim kondusif pembangunan daerah, dengan

sasaran :

Meningkatnya peran komunikasi dan informasi dalam

pembangunan daerah;

Meningkatnya kuantitas dan kualitas perindustrian.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas perdagangan

5. Misi kelima dengan agenda adalah pengembangan

perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan

infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pengembangan

pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dengan


LKIP TAHUN 2015


penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pada

dasarnya misi ini mencakup pencapaian pembangunan ekonomi

mikro Kabupaten Tapin khususnya pada sektor pertanian dalam

arti luas yang didukung dengan peningkatan infrastruktur wilayah

yang baik.

Agar misi tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan tujuan dan

sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk perluasan

pembangunan daerah, dengan sasaran :

Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi kepusat

pertumbuhan ekonomi;

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

pengairan;

b. Meningkatkan hasil pertanian dalam arti luas, dengan

sasaran yaitu Meningkatnya hasil pertanian khususnya dari

sektor agribisnis

Kebijakan dan Program

Penetapan kebijakan dan program, serta pemilihan kegiatan merupakan wujud

operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara mengelola risiko dengan

memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk

mengisi / memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan program yang ditetapkan dalam

upaya pencapaian sasaran stratedis adalah sebagaimana tertuang dalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017.


LKIP TAHUN 2015


B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017 Pemerintah

Kabupaten Tapin mempunyai 5 (lima) misi yang dijabarkan ke dalam 14

(Empat Belas) tujuan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) sasaran. Setiap sasaran

mempunyai indikator kinerja. Tidak semua indikator kinerja sasaran ditetapkan

setiap tahun. Kebijakan umum, skala prioritas, dan keterbatasan dana adalah

hal-hal yang dapat mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat

dikerjakan dalam tahun bersangkutan. Indikator kinerja sasaran akan diukur bila

dalam tahun tersebut terdapat kegiatan yang mengarah pada pencapaian

sasaran tersebut. Agar dapat diukur, terlebih dahulu harus ditetapkan target

kinerja atas indikator kinerja sasaran yang akan dicapai. Hasil pengukuran

indikator kinerja sasaran inilah yang akan menggambarkan kegagalan atau

keberhasilan dalam pencapaian kinerja suatu instansi.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tapin membuat perjanjian kinerja

yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Penetapan Kinerja

ini merupakan komitmen seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Tapin untuk

memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya

memenuhi misi organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten

Tapin Tahun 2015 ini memuat 29 sasaran dan 258 indikator kinerja

sasaran.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2015 tersaji dalam

Lampiran 3.


LAKIP TAHUN 2015

LAKIP TAHUN 2015 - BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin dibuat sesuai ketentuan yang

terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dalam penyusunannya berpedoman

pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, disamping itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah RI

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

LAKIP Tahun 2015 merupakan Laporan Kinerja Tahun Ketiga dari RPJMD

2013-2017. Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap

target yang ditetapkan pada setiap misi dalam RPJMD, disertai pembandingan

dengan realisasi tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan atau

kegagalan pencapaian sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah

Kabupaten Tapin menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan

capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut:

Urutan Rentang Capaian Katagori Capaian

I Lebih dari 100 % Sangat Berhasil

II Diatas 90 % sampai dengan100 % Berhasil

III Diatas 80 % sampai dengan 90 % Cukup Berhasil

IV Sampai dengan 80 % Kurang Berhasil


LAKIP TAHUN 2015


A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam Tahun Anggaran 2015

adalah sebagai berikut:

NO Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %

1 Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah yang berkondisi baik

Persen - -

Belum ada

data

2 Persentase konflik sosial yang dapat di atasi

Persen 75 80 106,67

3 LHE SAKIP Kabuapaten Tapin Nilai CC C 100

4. Opini pengawas eksternal (BPK RI) Opini WTP WTP 100

5 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Persen 75,5 74,87 99,17

6 Persentase penegakan atas pelanggaran Perda dan Perbup

Persen 100 92,68 92,68

7 Angka kriminalitas yang tertangani Persen 100 100 100,00

8 Angka harapan lama sekolah Angka rata-rata (tahun) 0 11,17

Belum ada

data

9 Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata (tahun) 0 7,17

Belum ada

data

10 Angka Harapan Hidup AHH 0 69,10

Belum ada

data

11 Persentase PUS yang aktif ber -KB Persen 87 87,64 100,74

12 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri

Persen 70,46 70,46 100

13 Rasio Tenaga Perempuan di banding tenaga laki -laki

Persen 0,45 0,5 111,11

14 Nilai Investasi PMDN/PMA (milyar Rp) Nilai Investasi (Milyar Rp)

110 1,97 1,82


LAKIP TAHUN 2015


15 Indeks Gini Indeks 0 0,35

Belum ada

data

16 Angka Kemiskinan Persen 0 3,45

Belum ada

data

17 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 48,41 48,41 100

18 Tingkat kualitas air Indeks Cemar Ringan

Cemar

Ringan 100

19 Tingkat kualitas udara Indeks Kondisi

Baik

Kondisi

Baik 100

20 Persentase luas lahan yang pemanfaatannya sesuai tata ruang

Persen 100 98,3 98,3

21 Laju pertumbuhan ekonomi Hasil statistik 0 5,65

Belum ada

data

22 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB

Persen 0 6,56

Belum ada

data

23 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Persen 0 5,25

Belum ada

data

24 Kontribusi Pertanian terhadap PDRB Persen 0 19,65

Belum ada

data

25 Persentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik

Persen 65 50,65 77,92

26 Persentase KK yang dapat mengakses sarana sanitasi yang memadai

Persen 30 39,11 48,89

27 Persentase KK yang dapat mengakses air bersih

Persen 30 25,75 32,19

28 Prosentase sawah yang terlayani jaringan irigasi

Persen 9,68 9,68 100,00

2 PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2015 ini

menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui

tingkat keberhasilan masing-masing sasaran strategis. Indikator kinerja yang

diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan


LAKIP TAHUN 2015


antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi

kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan

tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Terhadap

terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab

terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang

diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015, Pemerintah

Kabupaten Tapin memiliki 25 (dua puluh lima) sasaran strategis, dari 28 (dua

puluh delapan) sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Tapin dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Sebanyak 4 (empat) sasaran berkategori Sangat Berhasil,

Sebanyak 9 (sembilan) sasaran berkategori Berhasil,

Sebanyak 1 (satu) sasaran berkategori Cukup Berhasil,

Sebanyak 3 (tiga) sasaran berkategori Kurang Berhasil, dan

Sebanyak 8 (delapan) sasaran belum ada data.

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten

Tapin tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 1.

Adapun rincian capaian indikator kinerja sasaran dengan kategorinya dapat

dilihat pada lampiran 2.

Analisis atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2015 tersaji

sebagai berikut :


LAKIP TAHUN 2015


1 Sasaran :

Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Terwujudnya Masyarakat

Yang Beriman dan Bertaqwa” tersebut adalah Bagian Kesra. Capaian atas

Sasaran tersebut terumuskan dalam 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan

target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :

No Indikator Kinerja

Sasaran Satuan Target Realisasi

% Capaian

1. Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah yang berkondisi baik

Persen - - -

Rata-rata capaian -

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa belum adanya data untuk rata-

rata capaian indikator kinerja sasaran “Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman

dan Bertaqwa”.

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas dilaksanakan dengan dukungan

Program:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan

Penunjang Administrasi Kesekretariatan.

2. Program Pembinaan Kehidupan Beragama menuju Tapin Mandiri yang

Sejahtera dan Agamis, dengan kegiatan:

a. Pembinaan Kehidupan Beragama (tausyiah bulanan).

b. Safari Ramadhan.

c. Silaturrahmi Ulama, Umara dan Tokoh Masyarakat.

d. Semarak Idul Fitri.

e. Semarak Idul Adha.

f. Pembinaan Pensiunan Wredatama Veteran.

g. Pembinaan Organisasi.


LAKIP TAHUN 2015


h. Safari Jum’at.

i. Silaturrahmi Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Keluarga Penuntut

Kabupaten, Mantan Bupati, Mantan Ketua DPRD dan Tokoh-tokoh

Ulama.

j. Pembinaan Pembacaan Al Quran bagi PNS di lingkungan Pemda

Kab. Tapin.

k. Silaturrahmi Pemda dengan keluarga yang meninggal.

l. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2015.

m. Pembinaan Kafilah MTQ Kabupaten Tapin untuk mengikuti MTQ

Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan .

n. Pengutusan kafilah yang dikirim untuk mengikuti lomba MTQ Tingkat

Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Para Pengabdi Agama dengan

kegiatan Bimbingan Massal Calon Jamaah Haji.

4. Program Hari Besar Islam. Dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 1435 H.

b. Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. 1435 H.

c. Peringatan Nuzulul Quran Ramadhan 1435 H.

d. Isbath Nikah.

e. Tabligh Akbar.

Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Tapin sebanyak 131 buah mesjid, 494

buah langgar, 13 buah mushalla, 17 buah gereja dan 1 buah pura.

Untuk tahun 2015, tempat ibadah yang diberikan bantuan berupa hibah

sebanyak 52 buah tempat ibadah, dengan total hibah sebesar Rp

9.437.000.000,-.


LAKIP TAHUN 2015


Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015



Sasaran Satuan 2014 2015

Kinerja Naik/ Turun

1. Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah yang berkondisi baik

Persen - - -

Hal ini disebabkan adanya perubahan total keseluruhan Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang ditetapkan, sehingga untuk data capaian tidak bisa ditampilkan

karena belum tersedianya data terkait IKU baru tersebut.

2 Sasaran :

Terwujudnya Stabilitas Kondisi Sosial Budaya

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Terwujudnya Stabilitas

Kondisi Sosial Budaya ” tersebut adalah Kantor Kesbangpol. Capaian Sasaran

tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target

dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :



% Capaian

1. Persentase konflik sosial yang dapat di atasi

Persen 75 80 106,67

Rata-rata capaian 106,67

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator

kinerja sasaran “Terwujudnya Stabilitas Kondisi Sosial Budaya” adalah sebesar

106,67% yang berarti masuk dalam kategori capaian sangat berhasil.

Terhadap indikator tersebut di atas, sasaran strategis Renstra Kantor

Kesbangpol Kab. Tapin pada tahun 2015 menargetkan 75% Konflik Sosial yang

dapat diatasi. Ketiga forum yang ada di daerah yaitu Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum

Pembauran Kebangsaan (FPK) termasuk di dalamnya Komunitas Intelijen


LAKIP TAHUN 2015


Daerah (Kominda) dan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

Kabupaten Tapin dipercaya dapat memberi kontribusi dalam penanganan

konflik. Memperhatikan forum-forum yang ada tersebut diperoleh hasil yang

cukup menggembirakan. Selanjutnya meskipun bukan sebagai faktor tunggal,

forum-forum yang ada telah memberikan kontribusi meningkatnya komunikasi

dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian

berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk konflik sosial.

Secara berkala Kantor Kesbangpol Kab. Tapin mengadakan kegiatan

rapat koordinasi dengan forum-forum tersebut di atas untuk membahas

masalah-masalah yang terjadi terkait dengan tugas dan perannya dalam

pelaksanaan deteksi dini, menjaga kondisi yang kondusif terkait konflik yang

bernuansa agama dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan

bangsa.

Dipercaya bahwa forum-forum yang ada cukup efektif baik secara

langsung maupun tidak menekan angka konflik pada tahun 2015 sehingga

berkurang dibanding tahun sebelumnya.

Dasar Pembentukan forum-forum:

1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Tapin

berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/265/KUM/2013

tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Tapin dan

Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/266/KUM/2014 tentang Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Tapin Periode Tahun 2014 –

2016.

2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tapin berdasarkan

Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/083/KUM/2012 tanggal 29 Mei

2012.

3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tapin yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/267/KUM/2014


LAKIP TAHUN 2015


tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Sekretariat Forum Pembauran

Kebangsaan dan Nomor 188.45/268/KUM/2013 tentang Forum

Pembauran Kebangsaan Kabupaten Tapin Periode tahun 2014 – 2016.

4. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) berdasarkan Keputusan Bupati

Tapin Nomor 188.45/101/KUM/2013.

5. Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Tapin yang

dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor

188.45/077/KUM/2013.

Daftar Potensi Konflik Sosial/Sara Di Kabupaten Tapin Tahun 2015

No.

Uraian Lokasi

1. Rumah tempat tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadah

Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat

2. Adanya pendapat masyarakat bahwa pemerintah daerah tidak memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya

Desa Padang Sari Kecamatan Binuang

3. Berdirinya beberapa tempat ibadah yang belum memperoleh ijin dari pemerintah daerah

Kecamatan Piani

4. Penutupan jalan perusahaan oleh masyarakat

Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan

5. Konflik manajemen antar perusahaan yang melibatkan masyarakat

Desa Tandui dan Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan

Dari 5 (lima) Konflik Sosial yang terjadi, ada 4 (empat) konflik sosial yang

dapat diatasi yaitu :

1. Rumah tempat tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadah.

2. Adanya pendapat masyarakat bahwa pemerintah daerah tidak

memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya

Penutupan jalan perusahaan oleh masyarakat.


LAKIP TAHUN 2015


3. Konflik manajemen antar perusahaan yang melibatkan masyarakat.

Dari sisi target Perubahan Renstra, terkait dengan sasaran strategis

“Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat” jika dilihat

sebesar 80% dari target 75% dengan capaian kinerja sebesar 106,66%.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015

adalah sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Sasaran Satuan 2014 2015 Kinerja Naik/ Turun

1. Persentase konflik sosial yang dapat di atasi Persen 0 80 Naik

3 Sasaran :

Terwujudnya tata kelola dan kinerja pemerintahan yang

transparan dan akuntabel

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Terwujudnya tata kelola

dan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel” adalah

Inspektorat dan Bagian Organisasi. Sasaran tersebut terumuskan dalam

beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun

2015 sebagai berikut :



% Capaian

1. Opini BPK RI Opini WTP WTP 100

2. LHE SAKIP Kabupaten Tapin Nilai CC C 50

Rata-rata capaian 75


kinerja sasaran “Terwujudnya tata kelola dan kinerja pemerintahan yang

transparan dan akuntabel” adalah sebesar 75% yang berarti masuk dalam

kategori capaian Kurang berhasil.


LAKIP TAHUN 2015


Pencapaian Kinerja Sasaran di atas tidak terlepas dari dukungan program dan

kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2015 yaitu:

Adanya pemeriksaan kas pertriwulan yang dilakukan oleh Inspektorat dan

bekerja sama dengan DPPKAD ke semua SKPD, Sekretariat Daerah serta

Pimpinan Daerah membentuk Tim Aset Kabupaten untuk

memantau/memperbaiki tata kelola aset di Kabupaten Tapin.

Adanya kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat

daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tapin, sehingga pada tahun

2015, Kabupaten Tapin mendapatkan opini BPK terhadap LKPD dengan

kategori WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang pada tahun sebelumnya

hanya memperoleh kategori WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Adanya Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah dengan

kegiatan sebagai berikut:

a. Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah(LAKIP)

SKPD di Lingkungan Pemkab. Tapin.

b. Peningkatan Kapasitas SDM Bagian Organisasi Setda Kab. Tapin.

c. Penguatan SAKIP Kabupaten Tapin.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah

sebagai berikut:



Kinerja Naik/Turun

1. Opini BPK RI Opini WDP WTP Naik

2. LHE SAKIP Kabupaten Tapin Nilai C C Tetap


LAKIP TAHUN 2015


4 Sasaran :

Terwujudnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Terwujudnya Kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan publik” adalah BPMPTSP. Sasaran





% Capaian

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan publik

Hasil

survei

75,50

74,87 99,17



kinerja sasaran “Terwujudnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik” adalah sebesar 99,17% yang berarti masuk dalam kategori capaian

berhasil.

Berdasarkan hasil survey IKM pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, hasil

yang diperoleh menunjukkan bahwa mutu dan kinerja pelayanan berada dalam

kategori baik, yaitu dengan nilai indeks 74.87.

Meskipun secara keseluruhan nilai indeks kepuasaan masyarakat berada pada

rentang Kinerja Baik, namun masih ada beberapa unsur pelayanan yang

mempunyai nilai kurang baik. Diantaranya :

1. Kedisiplinan petugas pelayanan. Ada responden menyatakan bahwa

petugas kurang disiplin. Hal ini dapat diatasi dengan pengawasan

internal yang baik, sehingga kedisiplinan petugas meningkat. Selain itu,

dapat dibuat program-program peningkatan kedisiplinan

2. Kecepatan pelayanan, ada responden menyatakan bahwa pelayanan

kurang cepat. Hal tersebut berpengaruh pada kepuasan masyarakat,

karena kecepatan pelayanan merupakan indikator utama dalam

pengukuran IKM. Maka dari itu, perlu ditelusuri alur prosedur


LAKIP TAHUN 2015


pelayanan, sehingga dapat diketahui unit mana yang perlu

disederhanakan, atau pengaturan personil dengan memaksimalkan

kinerja staf sesuai beban kerja masing-masing unit

3. Kewajaran biaya pelayanan. Ada responden yang menyatakan bahwa

biaya pelayanan kurang wajar, hal tersebut perlu menjadi koreksi bagi

pihak KP2T Kab.Tapin. Adanya keterbukaan mengenai tarif pelayanan

dengan masyarakat akan membuat kedua lebih pihak saling

menghargai. Berikan informasi yang akurat tentang besaran tarif pada

setiap pelayanan perizinan, dan prosesnya.

4. Kesesuaian biaya pelayanan. Agar masyarakat dapat mengetahui

jumlah biaya yang dikeluarkan guna transparansi perlu penyediaan

papan pengumuman, tentang syarat-syarat dan besaran biaya, serta

peraturan yang menetapkan keputusan yang mendasari besaran biaya

yang harus dikeluarkan oleh pelanggan

5. Kenyamanan fasilitas fisik, dimana masih banyak responden yang

menyatakan kurang nyaman dengan fasilitas di KP2T kabupaten Tapin

saat ini. Fasilitas fisik merupakan unsur pelayanan yang kasat mata,

sehingga perlu dibenahi dan diatur sesuai dengan standar penataan

ruangan pada manajemen perkantoran.

Adapun Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksaaan survey Indeks

Kepuasaan masyarakat (IKM) tersebut adalah :

1. Adanya ketidakpahaman masyarakat akan pertanyaan kuesioner dan

terkadang tidak diisi lengkap, sehingga kuesioner yang ada tidak

dapat dipergunakan.

2. Responden kadang tidak bersedia mengisi kuesioner karena alasan

sibuk.

3. Adanya rasa sungkan dan kurangnya antusias dari responden untuk

mengisi jawaban

4. Kuesioner yang telah diberikan terkadang tidak dikembalikan.


LAKIP TAHUN 2015



sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Sasaran Sat 2014 2015 Kinerja

Naik/Turun

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan publik

Persen 74,39 74,87 Naik

5 Sasaran :

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan

perundang-undangan.

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya

pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.”

adalah Kantor Satpol PP. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa

indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai

berikut :



% Capaian

1. Persentase penegakan atas pelanggaran Perda dan Perbup

Persen 100 92,68 92,68



kinerja sasaran “Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan

perundang-undangan” adalah sebesar 92,68% yang berarti masuk dalam

kategori capaian berhasil.


LAKIP TAHUN 2015


Pencapaian kinerja diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Pelanggaran PERDA 2013 2014 2015

A. Jumlah Pelanggaran (Kasus) 67 63 41

B. Penyelesaian Pelanggaran Perda

1. Sidang di tempat 2. Sidang di pengadilan negeri 3. Pelanggar mengurus ijin setelah

dibuatkan BAP Lapangan 4. Tutup 5. Pindah 6. Pembinaan

3 12 41

- - - - 17 44

- 17 21

Jumlah penyelesaian 56 61 38

Rasio : Rumus Perhitungan : Total penyelesaian/jumlah pelanggaran x 100

83,58 % 96,82% 92,68%

Dari tabel diatas, dapat dilihat, bahwa jumlah kasus pelanggaran Perda dari

tahun 2013 hingga 2015 mengalami penurunan, ini menunjukkan peningkatan

kinerja yang cukup baik.


sebagai berikut :



Kinerja Naik/Turun

1. Persentase penegakan atas pelanggaran Perda dan Perbup

Persen 96,82 92,68 Turun

6 Sasaran :

Meningkatnya Koordinasi bidang keamanan, ketentraman dan

ketertiban Masyarakat


Koordinasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat”

tersebut adalah Kantor Kesbangpol/Satpol PP. Sasaran tersebut terumuskan

dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada

tahun 2015 sebagai berikut :


LAKIP TAHUN 2015




% Capaian

1. Angka kriminalitas yang tertangani Persen 100 100 100



kinerja sasaran “Meningkatnya Koordinasi bidang keamanan, ketentraman

dan ketertiban Masyarakat” adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam

kategori capaian berhasil.

Program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2015

diantaranya:

1. Pencegahan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

3. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

4. Program Tanggap Darurat

5. Program Pasca Bencana

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

7. Program Pengembangan Data/Informasi

8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

9. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


sebagai berikut :



Kinerja Naik/Turun

1. Angka kriminalitas yang tertangani Persen 100 100 Tetap


LAKIP TAHUN 2015


7 Sasaran :

Meningkatnya Pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya Pelayanan

pendidikan yang bermutu dan merata” tersebut adalah Dinas Pendidikan.

Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan




% Capaian

1. Angka harapan lama sekolah Angka rata-rata (tahun)

0 11,17 Belum ada data

2. Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata (tahun)


Rata-rata capaian Belum

ada data

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa belum ada data untuk rata-rata

capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan pendidikan yang

bermutu dan merata”.

Program-program yang mendukung kinerja sasaran ini, diantaranya:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah

2. Program Pendidikan Anak Usia Dini

3. Program Wajib Belajar 9 Tahun

4. Program Pendidikan Menengah

5. Program Pendidikan Non Formal

6. Program Pendidikan Perguruan Tinggi

7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

9. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


LAKIP TAHUN 2015



sebagai berikut :



Kinerja Naik/ Turun

1. Angka harapan lama sekolah Angka rata-rata (tahun)

- 11,17 Belum ada data

2. Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata (tahun)

- 7,17 Belum ada data

8 Sasaran :

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ” Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan masyarakat” tersebut adalah Dinas Kesehatan sasaran

dengan target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :



% Capaian

1. Angka Harapan Hidup AHH 0 69,10 Belum ada data


ada data

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan belum adanya rata-rata capaian

indikator kinerja sasaran ” Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat”.

Program yang mendukung sasaran ini diantaranya:

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif dari program ini meliputi:

Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil (Yankes Dacil)

Pengobatan Massal

Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD)

Peningkatan Puskesmas Akreditasi


LAKIP TAHUN 2015


2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


Optimalisasi Posyandu

Penyelenggaraan Desa Siaga Aktif

Jasa Pelayanan & Operasional PKM dari Dana Kapitasi JKN

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


Peningkatan Imunisasi

Kesehatan haji

Kesehatan Matra

Pengamatan Penyakit Menular ( Survailans )

Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit ISPA

Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit DBD

Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit TB

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS

Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Diare

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria

P2 Penyakit Filariasis

Penagulangan Krisis Kesehatan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)

4) Program Bebas Berobat

Pengobatan Gratis

Pengobatan gratis Katarak

5) Program Perbaikan Gizi


Pemantauan ASI Ekslusif

Penanggulangan GAKY


LAKIP TAHUN 2015


Penanggulangan Gizi Buruk

Pemantauan Pertumbuhan Bayi, Balita dan Bumil

Penanggulangan Kurang Vitamin A

Penanggulangan Anemia

Pemantauan Kecamatan Bebas Rawan Gizi

6) Program Kesehatan Keluarga


Upaya akselerasi penurunan AKI / AKB

Peningkatan Pelayanan Usia Lanjut


sebagai berikut:



Kinerja Naik/Turun

1. Angka Harapan Hidup

AHH - 69,10 Belum ada data

9 Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas

Keluarga Berencana “ tersebut adalah BPPKB. Sasaran tersebut terumuskan





% Capaian

1. Persentase PUS yang aktif ber KB Persen 87 87,64 100,74



LAKIP TAHUN 2015



kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana” adalah

sebesar 100,74% yang berarti masuk dalam kategori capaian sangat berhasil.

Program yang mendukung sasaran ini adalah:

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri.

a. Penilaian dan Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan IMP Berprestasi

b. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD

c. Penilaian KB Lestari dan IUD Teladan

d. Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB

e. Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes


sebagai berikut :



Kinerja Naik/Turun

1. Persentase PUS yang aktif ber KB Persen 87,68 87,64 Turun

10 Sasaran :

Meningkatnya Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya Tingkat

kesejahteraan sosial masyarakat” tersebut adalah Dinsosnaker. Sasaran

tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan

realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :

No Indikator KinerjaSasaran Satuan Target Realisasi %

Capaian

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri

Persen 70,46 70,46 100


LAKIP TAHUN 2015




kinerja sasaran “Meningkatnya Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat””

adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian berhasil.

Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) Lainnya

- Pendampingan / Sharing BLM dana dekonsentrasi kementrian RI

- Pendampingan program keluarga harapan (PKH)

- Peningkatan Pemberdayan PMKS : Balita Terlantar, Anak Terlantar,

Lansia Terlantar, Keluarga Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial

Ekonomi, Keluarga Rentan dan Keluarga Berumah Tidak Layak Huni.

- Operasional Pendampingan jaminan sosial lanjut usia terlantar

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luarbiasa

- Bedah runah keluarga miskin

3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

- Bimbingan sosial dan keterampilan penyandang cacat melalui LBK

- Praktek belajar kerja penyandang cacat

- Operasional penyandang cacat


sebagai berikut :

No Indikator KinerjaSasaran Satuan 2014 2015 Kinerja

Naik/Turun

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri



LAKIP TAHUN 2015


11 Sasaran :

Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan

kehidupan sosial


kesetaraan gender dalam pembangunan dan kehidupan sosial” tersebut

adalah BPPKB. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja

sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :



% Capaian

1. Rasio Tenaga perempuan di banding tenaga laki-laki Persen 0,45 0,50 111,11



kinerja sasaran “Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan

dan kehidupan sosial” adalah sebesar 111,11% yang berarti masuk dalam

kategori capaian sangat berhasil.

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah:

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan:

a. Seminar Pengembangan Kepribadian dalam rangka Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan

b. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan:

- Peningkatan Kreativitas Perempuan


LAKIP TAHUN 2015



sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Sasaran

Satuan 2014 2015 Kinerja

Naik/Turun

1. Rasio tenaga perempuan di banding tenaga laki-laki Persen 0,64 0,50 Turun

12 Sasaran :

Meningkatnya Daya Saing daerah dalam menarik PMA dan PMDN

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya Daya

Saing daerah dalam menarik PMA dan PMDN“ adalah BPMPTSP. Sasaran





% Capaian

1. Nilai Investasi PMA/PMDN (Milyar Rp)

Milyar Rp 110

US$ 151.648 (Rp 1,97 M)

1,79



kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing daerah dalam menarik PMA dan

PMDN” adalah sebesar 1,79% yang berarti masuk dalam kategori capaian

kurang berhasil.

Meningkatnya capaian kinerja tersebut karena sudah adanya data mengenai

Nilai Investasi dari Perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Tapin selama

tahun 2015.

Tahun Anggaran

Realisasi Capaian Kinerja

Naik /Turun dibandingkan Kinerja

Tahun sebelumnya % Kenaikan/Penurunan

2014 0 - -

2015 1,79%


LAKIP TAHUN 2015


Tabel diatas menunjukkan capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatkan

Nilai Investasi PMDN/PMA” pada tahun 2015 mengalami peningkatan.

Bagian Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kab. Tapin mengalami

perubahan Struktur Organisasi yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 Tanggal 15 Juni 2015.Bagian

Penanaman Modal mengalami penggabungan dengan Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu dan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, sedangkan pelaksanaan dari Struktur Organisasi yang

baru tersebut dilaksanakan mulai awal tahun 2016. Dengan adanya perubahan

/ Revisi Renstra tahun 2016 tersebut, sehingga sasaran “Meningkatnya daya

saing daerah dalam menarik PMA dan PMDN“ tidak termasuk lagi dalam

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, namun hanya sebagai laporan

/penjelasan karena pelaksanaan kegiatannya sudah dilaksanakan pada tahun

2015.


sebagai berikut:



Kinerja Naik/Turun

1. Nilai Investasi PMA/PMDN (Milyar) MIlyar 0 1,97 Naik

13 Sasaran :

Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan antar

kelompok dan antar wilayah

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Menurunnya

ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok dan antar wilayah”

adalah Disperindagkop & UKM dan Dinsosnaker. Sasaran tersebut terumuskan




LAKIP TAHUN 2015




% Capaian

1. Indeks Gini Indeks 0 0,35 Belum ada data

Rata-rata capaian Belum ada data


capaian indikator kinerja sasaran “Menurunnya ketimpangan distribusi

pendapatan antar kelompok dan antar wilayah”.

Program yang mendukung sasaran diatas diantaranya:

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

UKM

4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

5. Program peningkatan kesempatan kerja

- Penyiapan tenaga kerja siap pakai

- Pemberian Fasilitas dan mendorang system pendanaan pelatihan

berbasis masyarakat

- Padat karya infrastruktur

- Bursa kerja online

- Penyuluhan informasi masa kerja

- Pelatihan wiarausaha baru

- Pelatihan kewirausahaan

- Pelatihan teknologi tepat guna

6. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas kerja

- Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja LLK Tapin

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana LLK Tapin


sebagai berikut :


LAKIP TAHUN 2015




Kinerja Naik/ Turun

1. Indeks Gini Indeks - 0,35 -

14

Sasaran :

Menurunnya jumlah penduduk miskin dan terselenggaranya

layanan masyarakat miskin

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Menurunnya jumlah

penduduk miskin dan terselenggaranya layanan masyarakt miskin” adalah

BPMPD. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja

sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :



% Capaian

1. Angka Kemisikinan Persen 0 3,45 Belum ada data

Rata-rata capaian Belum ada

data

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan belum adanya data rata-rata capaian

indikator kinerja sasaran “Menurunnya jumlah penduduk miskin dan

terselenggaranya layanan masyarakat miskin”.

Program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2015

yaitu diantaranya :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 dan

dikaitkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Rensta adalah

sebagai berikut :


LAKIP TAHUN 2015




Kinerja Naik/ Turun

1. Angka Kemiskinan Persen - 3,45 -

15

Sasaran :

Meningkatnya Kesempatan Kerja


Kesempatan Kerja” adalah Dinsosnaker. Sasaran tersebut terumuskan dalam





% Capaian

1. Tingkat pengangguran terbuka Persen 48,41 48,41 100



kinerja sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja” adalah sebesar 100%

yang berarti masuk dalam kategori capaian berhasil.

Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah

1. Program peningkatan kesempatan kerja

- Penyiapan tenaga kerja siap pakai

- Pemberian Fasilitas dan mendorang system pendanaan pelatihan

berbasis masyarakat

- Padat karya infrastruktur

- Bursa kerja online

- Penyuluhan informasi masa kerja

- Pelatihan wiarausaha baru

- Pelatihan kewirausahaan


LAKIP TAHUN 2015


- Pelatihan teknologi tepat guna

2. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas kerja

- Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja LLK Tapin

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana LLK Tapin


sebagai berikut:



Kinerja Naik/ Turun

1. Tingkat pengangguran terbuka Persen 30,24 48,41 Naik

16

Sasaran :

Meningkatnya Kelestarian alam dan lingkungan hidup


Kelestarian alam dan lingkungan hidup” adalah BLH. Sasaran tersebut

terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan




% Capaian

1. Tingkat kualitas air Indeks Cemar

ringan

Cemar

ringan 100,00

2. Tingkat kualitas udara Indeks Kondisi

baik

Kondisi

baik 100,00



kinerja sasaran “Meningkatnya Kelestarian alam dan lingkungan


LAKIP TAHUN 2015


hidup”adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian

berhasil.

Kegiatan selama tahun 2015 ini adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara dengan pelaksanaan

selama Tahun 2015 sebanyak 34 kali adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan Kualitas Air Sungai Tapin pada 4 tahapan dengan lokasi

pemantauan pada:

a. Desa Batu Ampar, Kecamatan Piani

b. Desa Linuh, Kecamatan Bungur

c. Desa Bungur, Kecamatan Bungur

d. Desa Rantau, Kecamatan Tapin Utara

e. Desa Bundung, Kecamatan Bakarangan

f. Desa Masta, Kecamatan Bakarangan

2. Pemantauan Kualitas Udara sebanyak 2 tahap pada:

a. Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kecamatan Tapin Utara

b. Jalan Tasan Panyi, Kecamatan Tapin Utara

c. Jalan A. Yani, Kecamatan Binuang

3. Sumur Pantau TPA untuk 2 Tahapan pada Desa Hatiwin, Kecamatan

Tapin Utara.

4. Pemantauan Kualitas Danau sebanyak 2 tahap pada Desa Hatiwin,

Kecamatan Tapin Utara.


LAKIP TAHUN 2015


2. Pengembangan Laboratorium (hasil analisa laboratorium)

Adapun perbandingan realisasi IKU pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Tapin tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:



Kinerja Naik/Turun

1. Tingkat kualitas air Indeks Cemar

Ringan

Cemar

Ringan Tetap

2. Tingkat kualitas udara Indeks Kondisi

Baik

Kondisi

Baik Tetap

17 Sasaran :

Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang


pengendalian pemanfaatan ruang” adalah BAPPEDA. Sasaran tersebut





% Capaian

1. Persentase luas lahan yang pemanfaatannya sesuai tata ruang

Persen 100 98,3 98,30



kinerja sasaran “Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang” adalah

sebesar 98,30% yang berarti masuk dalam kategori capaian berhasil.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran di atas tidak terlepas dari

dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama

tahun 2015 yaitu diantaranya:


LAKIP TAHUN 2015


Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


sebagai berikut :



Kinerja Naik/ Turun

1. Persentase luas lahan yang pemanfaatannya sesuai tata ruang


18 Sasaran :

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan

komposisi struktur perekonomian daerah


pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan komposisi struktur

perekonomian daerah” adalah Bagian Ekonomi. Sasaran tersebut


realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut:



% Capaian

1. Laju pertumbuhan ekonomi Hasil Statistik



ada data


capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan

keseimbangan komposisi struktur perekonomian daerah”.


LAKIP TAHUN 2015


Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran di atas tidak terlepas dari

dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama

tahun 2015 yaitu diantaranya:

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan


sebagai berikut :



Kinerja Naik/ Turun

1. Laju pertumbuhan ekonomi Hasil Statistik

- 5,6 -

19 Sasaran :

Meningkatnya Kuantitas dan kualitas perindustrian

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya Kuantitas

dan kualitas perindustrian” adalah Disperindagkop & UKM. Sasaran





% Capaian

1. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB

Persen 0 6,56 Belum

ada data


ada data

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan belum adanya data untuk rata-rata

capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kuantitas dan kualitas

perindustrian”.

Program yang mendukung sasaran tersebut adalah:

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


LAKIP TAHUN 2015


b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


sebagai berikut:



Kinerja Naik/ Turun

1. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB

Persen - 6,56 -

20 Sasaran :

Meningkatnya kuantitas dan kualitas perdagangan

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya kuantitas

dan kualitas perdagangan” tersebut adalah Disperindagkop dan UKM.





% Capaian

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Persen 0 5,25 Belum ada data

Rata-rata capaian Belum ada

data


capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya kuantitas dan kualitas

perdagangan”.

Program yang mendukung sasaran tersebut adalah:

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2. Program Promosi dan Informasi Daerah


sebagai berikut:



Kinerja Naik/ Turun

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Persen - 5,25 -


LAKIP TAHUN 2015


21

Sasaran :

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pertanian

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya kuantitas dan kualitas pertanian” adalah Dispertan dan TPH. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :


Satuan Target Realisasi % Capaian

1. Kontribusi pertanian terhadap PDRB Persen - 19,65 Belum

ada data


ada data

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan belum adanya data untuk rata-rata

capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya kuantitas dan kualitas

pertanian”.

Program yang mendukung kinerja sasaran ini, diantaranya:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan

a. Peningkatan Produksi dan produktivitas padi dan pengawalan

swasembada pangan berkelanjutan

b. Optimalisasi Pengelolaan UPB padi dan Palawija

c. Pengembangan Komoditi Jagung

d. Pengendalian OPT dan Antisipasi Fenomena Iklim


LAKIP TAHUN 2015


e. Pengembangan Palawija di lahan Sawah/Kering

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura

Berkelanjutan

a. Pengembangan Sentra Cabe Rawit Hiyung

b. Optimalisasi Pengelolaan UPB Hortikultura.

c. Pengembangan Aneka Sayuran dan Buah Buahan.

d. Pengembangan Kawasan Bawang Merah.

3. Progam Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

a. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

b. Pembuatan Desain Perencanaan Pembangunan Prasarana dan

Sarana Pertanian

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Bidang

Pertanian)

d. Pengembangan Infrastruktur Pertanian

e. Pengembangan Infrasruktur Kawasan Cabe Rawit Hiyung

f. Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian

g. Pengembangan Kebun Pertanian Terpadu

h. Peningkatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

a. Kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Tanaman Pangan

b. Kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Hortikultura


LAKIP TAHUN 2015


c. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan

d. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP),

Pendampingan APBN

e. Pembuatan / Pembangunan Kebun Pertanian Terpadu f. Pemberdayaan Ekonomi Petani

g. Pendampingan dan Pengawalan Teknologi Pertanian

h. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani


sebagai berikut:


Satuan 2014 2015 Kinerja Naik/ Turun

1. Kontribusi pertanian terhadap PDRB Persen - 19,65 -

22 Sasaran :

Meningkatnya kualitas jalan Kabupaten

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas

jalan Kabupaten” adalah Dinas PU. Sasaran tersebut terumuskan dalam





% Capaian

1. Persentase ruas jalan Kabupaten dalam keadaan baik

Persen 65 50,65 77,92



kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas jalan Kabupaten” adalah sebesar

77,92% yang berarti masuk dalam kategori capaian kurang berhasil.


LAKIP TAHUN 2015


Tidak tercapainya target sasaran bukan disebabkan adanya kegagalan proyek,

akan tetapi adanya perubahan panjang ruas pada akhir perhitungan realisasi

sehingga berpengaruh pada capaian realisasi, selain itu ada hal-hal yang

mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana yang diakibatkan oleh

waktu dan alokasi dana yang tidak mencukupi.


sebagai berikut :



Kinerja Naik/ Turun

1. Persentase ruas jalan Kabupaten dalam keadaan baik

Persen 73,08 65 Turun

23 Sasaran :

Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas

sanitasi lingkungan adalah Dinas PU. Sasaran tersebut terumuskan dalam





% Capaian

1. Persentase KK yang dapat mengakses sarana sanitasi yang memadai

Persen 30 39,11 130,37



kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan” adalah sebesar

130,37 % yang berarti masuk dalam kategori capaian sangat berhasil.

Pada kegiatan peningkatan sanitasi, penerima jumlah sarana sanitasi di

masyarakat sebanyak 200 KK dari total keseluruhan 1790 KK penerima yang

direncanakan selama lima tahun.


LAKIP TAHUN 2015



1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

3. Program Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan

Persampahan


sebagai berikut :



Kinerja Naik/ Turun

1. Persentase KK yang dapat mengakses sarana sanitasi yang memadai


24 Sasaran :

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatnya cakupan

pelayanan air bersih” adalah Dinas PU. Sasaran tersebut terumuskan dalam


2015 sebagai berikut:



% Capaian

1. Persentase KK yang dapat

mengakses air bersih Persen 30 25,75 85,83



LAKIP TAHUN 2015



kinerja sasaran “Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih” adalah

sebesar 85,83 % yang berarti masuk dalam kategori cukup berhasil.

Pada kegiatan penyediaan air bersih, penerima jumlah air bersih di masyarakat

sebanyak 363 KK dari total keseluruhan 8410 KK penerima yang direncanakan

selama lima tahun.


1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

2. Program Pemanfaatan Air Bawah Tanah


sebagai berikut :



Kinerja Naik/ Turun

1. Persentase KK yang dapat mengakses air

bersih Persen 22,30 25,75 Naik

25 Sasaran :

Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran “Meningkatkan Kualitas

dan kuantitas infrastruktur pengairan” adalah Dinas Pekerjaan Umum.





% Capaian

1. Persentase sawah yang terlayani

jaringan irigasi

Persen 9,68 9,68 100



LAKIP TAHUN 2015



kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur

pengairan” adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian

berhasil.

Pencapaian realisasi indikator tersebut dilaksanakan melalui :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya. Dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pembuatan pintu air

b. Pelaksanaan rehabilitasi saluran sungai

c. Pengembalian fungsi saluran irigasi

d. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi


sebagai berikut :

No. Indikator Kinerja


Kinerja Naik/ Turun

1. Persentase sawah yang terlayani jaringan

irigasi

Persen 26,58 9,68 Turun

Secara perbandingan realisasi, kinerja sasaran dari tahun ke tahun menurun,

karena targetnya mengalami penurunan, namun secara capaian kinerja, kinerja

sasaran meningkat sebesar 100%.

B AKUNTABILITAS ATAS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


LAKIP TAHUN 2015


Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tapin

disampaikan berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL;)

3. Neraca;

4. Laporan Operasional (LO);

5. Laporan Arus Kas (LAK);

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2015 sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana

diamanatkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun

2015 dalam rangka membiayai Program dan Kegiatan dalam mencapai sasaran

yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, APBD Pemerintah

Kabupaten Tapin tahun 2015 menganggarkan jumlah pendapatan sebesar

Rp1.215.189.673.131,75 dan anggaran belanja sebesar

Rp1,389,687,516,605.00 , sehingga dianggaran terjadi defisit anggaran

sebesar Rp 174.497.843.473,25. Defisit anggaran tersebut akan ditutupi

dengan penggunaan SILPA tahun 2015 sebesar Rp194.560.639.612,97 dan

penerimaan kembali piutang daerah tahun 2015 sebesar 2.600.000.000,00

serta penerimaan deviden/bagi hasil laba dari penyertaan modal pada BUMD

sebesar Rp1.000.000.000,00. SILPA tahun 2015, penerimaan piutang daerah

dan deviden/bagi laba hasil penyertaan modal pada BUMD tersebut selain

untuk menutupi defisit anggaran, juga akan dipergunakan untuk mendanai

pengeluaran pembiayaan sebesar Rp18.896.025.375,89 yang terdiri dari

penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar


LAKIP TAHUN 2015


Rp15.000.000.000,00, pembayaran pokok pinjaman sebesar

Rp1.296.025.375,89 dan Pemberian Pinjaman Daerah Rp2.600.000.000,00.

Data Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Tapin untuk tahun anggaran

2015 adalah tersaji sebagai berikut :

No Uraian Anggaran

2015 Realisasi

2015 %

I. PENDAPATAN-RLA 1,215,189,673,131.75 1,173,543,620,220.24 96.57

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-RLA 60,767,706,763.00 61,674,874,249.12 101.49

1) Pendapatan Pajak Daerah – RLA 12,383,400,000.00 13,614,263,374.00 109.94

2) Pendapatan Retribusi Daerah – RLA 3,266,432,984.00 3,082,012,953.00 94.35

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - RLA

6,319,470,012.00 6,319,470,012.00 100.00

4) Lain-Lain PAD yang sah – RLA 38,798,403,767.00 38,659,127,910.12 99.64

2. PENDAPATAN TRANSFER –RLA 1,115,413,908,368.75 1,059,730,639,695.00 95.01

1) Transfer Pemerintah Pusat - RLA 984,678,706,830.75 925,372,643,302.00 93.98

(1) Dana Bagi Hasil Pajak - RLA 41,541,661,800.00 38,888,667,718.00 93.61

(2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sb.Dy. Alam)

382,416,668,030.75 325,762,938,584.00 85.19

(3) Dana Alokasi Umum – RLA 414,358,027,000.00 414,358,027,000.00 100.00

(4) Dana Alokasi Khusus - RLA 146,362,350,000.00 146,363,010,000.00 100.00

1) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - RLA 69,453,764,000.00 70,143,814,000.00 100.99

(1) Dana Penyesuaian – LRA 69,453,764,000.00 70,143,814,000.00 100.99

- 3) Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya - RLA 61,281,437,538.00 64,214,182,393.00 104.79

(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak – RLA 61,281,437,538.00 64,214,182,393.00 104.79

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – RLA

39,008,058,000.00 52,138,106,276.12 133.66

1) Pendapatan Hibah - RLA 5,000,000,000.00 11,919,109,083.00 238.38

2) Pendapatan Lainnya - LRA 34,008,058,000.00 40,218,997,193.12 118.26

II. BELANJA 1,275,650,360,255.00 1,131,131,020,608.98 88.67

1. BELANJA OPERASI 763,392,388,010.00 691,743,126,978.98 90.61

1) Belanja Pegawai 432,850,946,525.00 402,351,109,354.00 92.95

2) Belanja Barang 313,032,861,485.00 272,875,557,624.98 87.17

3) Belanja Hibah 14,672,380,000.00 13,756,600,000.00 93.76


LAKIP TAHUN 2015


No Uraian Anggaran

2015 Realisasi

2015 %

4) Belanja Bantuan Sosial 2,836,200,000.00 2,759,860,000.00 97.31

2. BELANJA MODAL 511,257,972,245.00 438,975,168,113.00 85.86

1) Belanja Tanah 49,697,988,217.00 32,894,497,591.00 66.19

2) Belanja Peralatan dan Mesin 44,210,150,282.00 30,004,812,223.00 67.87

3) Belanja Bangunan dan Gedung 104,342,312,446.00 97,049,246,853.00 93.01

4) Belanja Jln, Irigasi dan Jaringan 312,454,016,300.00 278,575,771,100.00 89.16

5) Belanja Aset Tetap Lainnya 140,205,000.00 78,374,246.00 55.90

6) Belanja Aset Lainnya 413,300,000.00 372,466,100.00 90.12

3. BELANJA TIDAK TERDUGA 1,000,000,000.00 412,725,517.00 41.27

1) Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 412,725,517.00 41.27

3. BELANJA TRANSFER 114,037,156,350.00 113,096,024,833.00 99.17

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan 1,060,000,000.00 1,019,368,499.00 96.17

(1) Bagi Hasil Pajak Daerah 770,000,000.00 770,000,000.00 100.00

(2) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 290,000,000.00 249,368,499.00 85.99

1) Transper Bantuan Keuangan 112,977,156,350.00 112,076,656,334.00 99.20

(1) Bantuan Keuangan ke Desa 111,710,936,350.00 111,710,936,334.00 100.00

(2) Bantuan Keuangan Lainnya 1,266,220,000.00 365,720,000.00 28.88

III. SURPLUS / DEFISIT (174,497,843,473.25) (70,683,425,221.74) 40.51

IV. PEMBIAYAAN

1. PENERIMAAN DAERAH 198,560,639,612.97 1,735,765,391.00 0.87

1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

194,960,639,612.97 0.00 0.00

2) Penerimaan Kembali Piutang 2,600,000,000.00 1,027,392,280.00 39.52

3) Deviden/Bagian Laba dari Hasil Penyertaan Modal pada BUMD 9prosentase kepemilikan mayoritas)

1,000,000,000.00 708,373,111.00 70.84

2. PENGELUARAN EMBIAYAAN 18,896,025,375.89 7,688,025,375.89 40.69

1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 15,000,000,000.00 5,000,000,000.00 33.33

2) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 1,296,025,375.89 1,296,025,375.89 100.00

3) Pemberian Pinjaman Daerah 2,600,000,000.00 1,392,000,000.00 53.54

PEMBIAYAAN NETTO 179,664,614,237.08 (5,952,259,984.89) (3.31)


LAKIP TAHUN 2015


No Uraian Anggaran

2015 Realisasi

2015 %

SILPA 5,166,770,763.83 (76,635,685,206.63) (1,483.24)

Secara umum dari data realisasi APBD Kabupaten Tapin di atas tergambar

bahwa baik penganggaran maupun realisasi pada tahun 2015 terjadi defisit

masing-masing sebesar Rp174.479.843.473,25 dan Rp70.683.425.221,74.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 seperti yang disajikan

dalam tabel dapat diperoleh simpulan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten

Tapin TA 2015 adalah sebagai berikut:

1. Total Pendapatan

Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan dalam Tahun Anggaran 2015

adalah sebesar Rp1.173.543.620.220,24 yang mana realisasi pendapatan

tersebut lebih rendah dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan

sebesar Rp1.215.189.673.131,75 atau 96,57% dari anggaran pendapatan

dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN ANGGARAN REALISASI %

PENDAPATAN 1.215.189.673.131,75 1.173.543.620.220,24 96,57

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.767.706.763,00 61.674.874.249,12 101,49

2. PENDAPATAN TRANSFER 1.115.413.908.368,75 1.059.730.639.695,00 95,01

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

39.008.058.000,00 52.138.106.276,12 133,66

Meskipun secara total target anggaran pendapatan tidak mencapai

realisasinya, karena masih terdapat komponen Pendapatan yang

realisasinya masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu Pendapatan

Transfer sebesar Rp1.115.413.908.368,75 hanya terealisasi sebesar

Rp1.059.730.639.695,00 atau 95,01% dari anggaran yang ditetapkan.

2. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam TA 2015 adalah

sebesar Rp61.674.874.249,12 atau mencapai 101,49% dari anggaran yang


LAKIP TAHUN 2015


telah ditetapkan sebesar Rp60.767.706.763,00 dengan rincian sebagai

berikut:


PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.767.706.763,00 61.674.874.249,12 101,49

1) Pendapatan Pajak Daerah 12,383,400,000.00 13,614,263,374.00 109.94

2) Pendapatan Retribusi Daerah 3,266,432,984.00 3,082,012,953.00 94.35

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

6,319,470,012.00 6,319,470,012.00 100.00

4) Lain-Lain PAD yang sah 38,798,403,767.00 38,659,127,910.12 99.64

Berdasarkan tabel di atas, meskipun secara total target anggaran

Pendapatan Asli Daerah telah terlampaui realisasinya, namun terdapat

komponen Pendapatan Asli Daerah yang realisasinya masih di bawah target

yang telah ditetapkan yaitu Pendapatan Retribusi Daerah sebesar

Rp3.266.432.984,00 hanya terealisasi sebesar Rp3.082.012.953,00 atau

94,35% dari anggaran yang ditetapkan serta Lain-Lain PAD yang sah

sebesar Rp38.798.403.767,00 hanya terealisasi sebesar

Rp38.659.127.910,12 atau 99,64% dari anggaran yang ditetapkan.

3. Pendapatan Transfer

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer dalam TA 2015 sebesar Rp

1.059.730.639.695,00 atau mencapai 95,01 % dari anggaran yang telah

ditetapkan dalam APBD 2015 sebesar Rp1.115.413.908.368,75.


PENDAPATAN TRANSFER – LRA 1,115,413,908,368.75 1,059,730,639,695.00 95.01

1) Transfer Pemerintah Pusat - RLA 984,678,706,830.75 925,372,643,302.00 93.98

(1) Bagi Hasil Pajak - RLA 41,541,661,800.00 38,888,667,718.00 93.61

(2) Bagi Hasil Bukan Pajak (Sb.Dy. Alam) 382,416,668,030.75 325,762,938,584.00 85.19

(3) Dana Alokasi Umum 414,358,027,000.00 414,358,027,000.00 100.00

(4) Dana Alokasi Khusus 146,362,350,000.00 146,363,010,000.00 100.00

2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA

69,453,764,000.00 70,143,814,000.00 100.99

(1) Dana Penyesuaian - LRA 69,453,764,000.00 70,143,814,000.00 100.99


LAKIP TAHUN 2015



3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

61,281,437,538.00 64,214,182,393.00 104.79

(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 61,281,437,538.00 64,214,182,393.00 104.79

Berdasarkan tabel di atas masih terdapat penerimaan pendapatan yang

tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD yaitu:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak – RLA dengan capaian 93,61 %

- Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) dengan capaian 85,19%

4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer dalam TA 2015 sebesar

Rp52.138.106.276,12 atau mencapai 133,66% dari anggaran yang telah

ditetapkan dalam APBD 2015 sebesar Rp39.008.058.000,00 dengan rincian

sebagai berikut:


LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA

39.008.058.000,00 52.138.106.276,12 133,66

1) Pendapatan Hibah - LRA 5.000.000.000,00 11.919.109.083,00 238,38

2) Pendapatan Lainnya - LRA 34.008.058.000.00 40.218.997.193,12 118,2600

Berdasarkan tabel di atas komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang

seluruhnya telah melampai target yang telah ditetapkan dalam APBD.

5. Total Belanja

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin secara total dalam TA 2015

adalah sebesar Rp1.244.227.045.441,98 atau mencapai 89,53% dari

anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.389.687.516.605,00

dengan rincian sebagai berikut:


BELANJA

1,389,687,516,605.00

1,244,227,045,441.98

89.53

1. BELANJA OPERASI 763,392,388,010.00 691,743,126,978.98 90.61


LAKIP TAHUN 2015


1) Belanja Pegawai 432,850,946,525.00 402,351,109,354.00 92.95

2) Belanja Barang 313,032,861,485.00 272,875,557,624.98 87.17

3) Belanja Hibah 14,672,380,000.00 13,756,600,000.00 93.76

4) Belanja Bantuan Sosial 2,836,200,000.00 2,759,860,000.00 97.31

2. BELANJA MODAL 511,257,972,245.00 438,975,168,113.00 85.86

1) Belanja Tanah 49,697,988,217.00 32,894,497,591.00 66.19

2) Belanja Peralatan dan Mesin 44,210,150,282.00 30,004,812,223.00 67.87

3) Belanja Bangunan dan Gedung 104,342,312,446.00 97,049,246,853.00 93.01

4) Belanja Jln, Irigasi dan Jaringan 312,454,016,300.00 278,575,771,100.00 89.16

5) Belanja Aset Tetap Lainnya 140,205,000.00 78,374,246.00 55.90

6) Belanja Aset Lainnya 413,300,000.00 372,466,100.00 90.12

3. BELANJA TIDAK TERDUGA 1,000,000,000.00 412,725,517.00 41.27

1) Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 412,725,517.00 41.27

TRANSFER 114,037,156,350.00 113,096,024,833.00 99.17

1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan 1,060,000,000.00 1,019,368,499.00 96.17

1) Bagi Hasil Pajak Daearh 770,000,000.00 770,000,000,00 100.00

2) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

290,000,000.00 249,368,499.00 85.99

1. Transfer Bantuan Keuangan 112,977,156,350.00 112,076,656,334.00 99.20

1) Bantuan Keuangan ke Desa 111,710,936,350.00 111,710,936,334.00 100.00

2) Bantuan Keuangan Lainnya 1,266,220,000.00 365,720,000.00 28.88

Realisasi total belanja yang hanya mencapai 89,53% tersebut menunjukkan

adanya kendala dalam penyerapan anggaran yang antara lain disebabkan

oleh :

- Realisasi Belanja Barang hanya mencapai 87,17 %

- Realisasi Belanja Modal hanya mencapai 85,86%

- Realisasi Belanja Tidak Terduga hanya mencapai 41,27%

6. Total Pendapatan-Total Belanja

Dalam Tahun Anggaran 2015 Jumlah Total Pendapatan adalah sebesar

Rp1,173.543,620,220.24 sedangkan Total Belanja adalah sebesar

Rp1,244,227,045,441.98. Selisih antara total pendapatan dan total belanja


LAKIP TAHUN 2015


sebesar Rp(70,683,425,221.74) merupakan deficit tahun berjalan (APBD

Tapin Dalam TA 2015).

7. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto diperoleh dari hasil pengurangan Penerimaan

Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam TA 2015 Saldo

Pembiayaan Netto dalam APBD Kabupaten Tapin adalah sebesar defisit

Rp5.952.259.984,89. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang diperuntukkan

untuk penerimaan pembiayaan daerah lebih kecil daripada dana yang

diperuntukkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, dengan perhitungan

sebagai berikut:


PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 198,560,639,612,97 1,735,765,391,00 0.87

1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

194,960,639,612.00 0.00 0,00

2) Penerimaan Kembali Piutang 2,600,000,000.00 1,027,392,280.00 39,52

3) Deviden/Bagian Laba dr Penyertaan Modal pada BUMD

1,000,000,000.00 708,373,111.00

70.84

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 18,896,025,375.89 7,688,025,375.00 40,69

1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

15,000,000,000.00 5,000,000,000.00

33.33

2) Pembayaran Pokok Hutang 1,296,025,375.89 1,296,025,375.89

100.00

3) Pemberian Pinjaman Daerah 2.600.000.000,00 1.392.000.000,00 53.54

PEMBIAYAAN NETTO 179.664.614.237,08 (5.952.259.984,89

) (3,31)

8. Komposisi Pendapatan

Dari segi komposisi realisasi pendapatan, dana perimbangan masih

merupakan komponen utama, yaitu sebesar Rp1.059.730.639.695 atau

90,30% dari realisasi pendapatan Kabupaten Tapin tahun 2015 yang

sebesar Rp1.173.543.620.220,24. Sedangkan realisasi penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 hanya memberikan


LAKIP TAHUN 2015


kontribusi sebesar Rp61.674.874.249,12 atau 5,26% dari jumlah total

realisasi pendapatan Kabupaten Tapin tahun 2015. Namun apabila

dibandingkan dengan tahun 2014, maka realisasi penerimaan PAD tahun

2015 mengalami peningkatan sebesar Rp6.090.874.938,00

(Rp61.674.874.249,12-Rp55.583.999.310.83).

Meskipun terdapat kecenderungan ( trend ) peningkatan penerimaan PAD

dari tahun ke tahun, namun untuk dapat mewujudkan kemandirian

pembiayaan pembangunan, kontribusi penerimaan PAD tersebut masih

harus terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

Kontribusi terbesar dari komponen realisasi penerimaan dana perimbangan

tahun 2015 adalah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu sebesar

Rp414.358.027.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran

2014, maka realisasi penerimaan DAU tahun 2015 mengalami penurunan

sebesar Rp2.206.060.000,00 (Rp414-358.027.000,00-

Rp416.564.087.000,00).

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2015, masih

diperlukan adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem pengendalian intern

dalam pengelolaan keuangan sesuai hasil audit BPK atas LKPD Kabupaten

Tapin TA 2015 sehingga Pemerintah Kabupaten Tapin membutuhkan asistensi

atau pendampingan dalam perbaikan SPI khususnya yang berkaitan dengan

penyajian laporan keuangan secara wajar dan memadai.

Dari pelaksanaan selama tahun 2015 masih terdapat pengelola keuangan di

lingkungan Kabupaten Tapin yang menuntut adanya komitmen pimpinan,

kompetensi SDM dan perbaikan prosedur dalam pengelola keuangan daerah

secara berkesinambungan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah

dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan informasi yang akurat dan

cepat (tepat waktu) serta dapat memberikan dasar yang dapat diandalkan bagi

proses pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dan proses


LAKIP TAHUN 2015


pengambilan keputusan manajemen puncak dalam membuat kebijakan atas

pelaksanaan pembangunan daerah.


LKIP TAHUN 2015

LKIP TAHUN 2015 - BAB IV PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 75

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2015 ini

merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017 yang tertuang dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 06 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun

2013 - 2017. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh

mana pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan program

dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam rangka peningkatan

pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah

Kabupaten Tapin melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah 4 (empat) sasaran berkategori

Sangat Berhasil, 9 (sembilan) sasaran berkategori Berhasil, 1 (satu) sasaran

berkategori Cukup Berhasil, 3 (tiga) sasaran berkategori Kurang Berhasil dan

8 (delapan) sasaran belum memiliki data. Dengan penilaian secara mandiri,

capaian kinerja total Pemerintah Kabupaten Tapin belum dapat diukur, karena

belum adanya data dari beberapa sasaran.

Dan kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas, masih

terdapat banyak hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun

mendatang. Kita semua berharap LKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi

peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan

masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang

lebih baik pada masa yang akan datang.


LKIP TAHUN 2015

LKIP TAHUN 2015 - BAB IV PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 76

B. SARAN - SARAN

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil

maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat

berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis

capaian kinerja pada tahun 2015, dapat dirumuskan beberapa langkah penting

sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau

sebagai bahan pertimbangan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten

Tapin pada tahun 2015, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan upaya pengendalian dari Tim Anggaran agar pemilihan

program maupun kegiatan SKPD tetap fokus dan berorientasi kepada

pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen

Penetapan Kinerja di tingkat Kabupaten.

2. Perlu dirumuskan sistem pengumpulan data kinerjanya yang dapat

menjamin ketersediaan data kinerja yang merujuk pada dokumen

Penetapan Kinerja di tingkat Kabupaten, serta perlunya dilakukan review /

evaluasi secara berkala atas capaian kinerja dari masing-masing SKPD.

3. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

program seluruh unit kerja dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk

meningkatkan efektifitas dalam pencapaian target kinerja sebagaimana

tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja di tingkat Kabupaten.

Penjelasan

(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)

1 Terwujudnya masyarakat yang

beriman dan bertaqwa

Persentase pemenuhan kebutuhan

masyarakat akan tempat ibadah yang

berkondisi baik

Makna indikator: persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat ibadah.

Cara perhitungan indikator:

Bag.Kesra Setda

Kab.Tapin

Kemenag

2 Terwujudnya stabilitas kondisi sosial

budaya

Persentase Konflik Sosial Yang Dapat

Diatasi

Kesbangpol Kesbangpol

3 Terwujudnya tata kelola dan kinerja

pemerintahan yang transparan dan

akuntabel

LHE SAKIP Kabupaten Tapin Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten dari KemepanRB Bag.Organisasi

Setda Kab.Tapin

Laporan Hasil

Evaluasi Kemenpan

& RB

Opini pengawas eksternal (BPK RI) Makna Indikator : rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI menggambarkan

keseriusan SKPD memperbaiki pengelolaan keuangan daerah Rumus Perhitungan :

Inspektorat

Kab.Tapin

Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK RI

Survey tingkat kepuasan pelayanan

Permenpan Nomor 16 Tahun 2014

6 Meningkatnya koordinasi bidang

keamanan, ketentraman dan

ketertiban masyarakat

Angka Kriminalitas yang tertangani Satpol PP Satpol PP

Angka rata-rata lama sekolah Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas

yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.

Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan

Menengah

Bidang Pendidikan

Dasar

Angka harapan lama sekolah Dinas Pendidikan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 188.45/ /KUM/2016

TANGGAL : JULI 2016

Meningkatnya pelayanan pendidikan

yang bermutu dan merata

7

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NoSasaran Strategis/Sasaran

Outcome/Kinerja UtamaIndikator Kinerja Utama

Penanggung

JawabSumber Data

Terwujudnya kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap pelayanan publik

4 BPMPTSP Hasil survey

5 Meningkatnya pemahaman

masyarakat terhadap peraturan

perundangan

Persentase penegakan atas

pelanggaran Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah

Satpol PP SPT & Absensi

Kegiatan Kasi Perda

Jumlah Konflik Sosial Yang Dapat Diatasi

Jumlah Konflik Sosial

x 100 %

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑖𝑏𝑎𝑑𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%

⅀ Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan

⅀ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 Perda/Perkada yang dilaporkan x 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝐵𝑃𝐾 𝑅𝐼 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑃𝐾 𝑅𝐼 x 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ tindak k𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 x 10.000

8 Meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat

Angka Harapan Hidup Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan

pola mortalitas menurut umur

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

10 Meningkatnya tingkat kesejahteraan

sosial masyarakat

Persentase Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

mandiri

Dinsosnaker Data Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

12 Meningkatnya daya saing daerah

dalam menarik PMA dan PMDN

Nilai Investasi PMDN/PMA (milyar

Rp)

Jumlah nilai investasi PMDN/PMA (Milyar Rp) BPMPTSP Laporan Berkala

dimana:

Pi: persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i

Qi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai

gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G <

0,3 = ketimpangan rendah

0,3 ≤ G ≥ 0,5 = ketimpangan sedang

G > 0,5 = ketimpangan tinggi

14 Menurunnya jumlah penduduk

miskin dan terselenggaranya layanan

masyarakat miskin

Persentase penduduk diatas garis

kemiskinan

(100-angka kemiskinan) BPMPD BPS

15 Meningkatnya kesempatan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka Dinsosnaker Data

ketenagakerjaan

dari BPS dan

Perusahaan

16 Meningkatnya kelestarian alam dan

lingkungan hidup

Tingkat kualitas air BLH Taulih dan APDL

Tingkat kualitas udara BLH Taulih dan APDL

Bappeda

BPS

Persentase PUS yang aktif ber -KB BPPKB, BPS, DinkesBPP & KB

Meningkatnya Kualitas Perempuan yang bekerja

Meningkatnya PUS yang aktif ber – KB Meningkatnya

pelayanan KB

Disperindagkop &

UKM dan

Dinsosnaker

Meningkatnya kualitas keluarga

berencana

9

11 Meningkatnya kesetaraan gender

dalam pembangunan dan kehidupan

sosial

Rasio Tenaga Perempuan di banding

tenaga laki -laki

BPP & KB BPPKB,BPS,Dinas

Sosial dan Tenaga

Kerja

Dokumen RTRW

Menurunnya ketimpangan distribusi

pendapatan antar kelompok dan

antar wilayah

13

Meningkatnya pengendalian

pemanfaatan ruang

Persentase luas lahan yang

pemanfaatannya sesuai tata ruang

Indeks Gini

17

⅀ PUS yang aktif ber−KB

⅀ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑃𝑈𝑆 x 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑀𝐾𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑀𝐾𝑆 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 x 100%

⅀ Tenaga kerja perempuan

⅀ 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑙𝑎𝑘𝑖 − 𝑙𝑎𝑘𝑖 x 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 x 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑡𝑎 𝑅𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑇𝑎𝑝𝑖𝑛 x 100%

18 Meningkatnya pertumbuhan

ekonomi dan keseimbangan

komposisi struktur perekonomian

daerah

Laju pertumbuhan ekonomi Bag. Ekonomi

Setda Kab. Tapin

BPS

dimana:

n = tahun pengamatan PDRB n-1

= tahun pengamatan PDRB sebelumnya

BPS

BPS

22 Meningkatnya kualitas jalan

kabupaten

Persentase Ruas Jalan Kabupaten

dalam kondisi baik

Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap yaitu: Dinas PU Bid.Marga

23

24 Meningkatnya cakupan pelayanan

air bersih

Persentase KK yang dapat meakses

air bersih

Dinas PU Bid.Cipta Karya

Dinas PU Bid. Cipta Karya

Disperindagkop &

UKM

Meningkatnya kuantitas dan

kualitas perindustrian

Persentase KK yang dapat mengakses

sarana sanitasi yang memadai

Meningkatnya kualitas sanitasi

lingkungan

Dinas PU Bid.Pengairan

Kontribusi Pertanian terhadap PDRB Dispertan & TPH Hasil Binaan BPS,

hasil olah data

Disperta

20 Meningkatnya kuantitas dan

kualitas perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB

Disperindagkop &

UKM

21

Kontribusi sektor perindustrian

terhadap PDRB


kualitas pertanian

25 Meningkatnya kualitas dan

kuantitas infrastruktur pengairan

Prosentase sawah yang terlayani

Jaringan Irigasi

19𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐷𝑅𝐵 x 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛


⅀ Jalan Kabupaten kondisi baik

⅀ 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 x 100%

⅀KK yang terpenuhi sarana sanitasi + ⅀ 𝐾𝐾 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢

⅀ 𝐾𝐾 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 x 100%

⅀KK yang terpenuhi air bersih + ⅀ 𝐾𝐾 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢

⅀ 𝐾𝐾 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 x 100%

⅀ 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐼𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑖𝑘

⅀ 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐼𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 x 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛


𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛) − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛 − 1)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛 − 1) x 100%

% Capaian

Kinerja 2015Kategori Capaian

1 Terwujudnya masyarakat yang beriman dan

bertaqwa0,00 Kurang Berhasil

2 Terwujudnya stabilitas kondisi sosial budaya 106,67 Sangat Berhasil

3 Terwujudnya tata kelola dan kinerja

pemerintahan yang transparan dan akuntabel100,00 Berhasil

4 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik99,17 Berhasil

5 Meningkatnya pemahaman masyarakat

terhadap peraturan perundangan92,68 Berhasil

6 Meningkatnya koordinasi bidang keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat100,00 Berhasil

7 Meningkatnya pelayanan pendidikan yang

bermutu dan merata#VALUE! #VALUE!

8 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat#VALUE! #VALUE!

9 Meningkatnya kualitas keluarga berencana 100,74 Sangat Berhasil10 Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial

masyarakat100,00 Berhasil

11 Meningkatnya kesetaraan gender dalam

pembangunan dan kehidupan sosial111,11 Sangat Berhasil

12 Meningkatnya daya saing daerah dalam

menarik PMA dan PMDN1,79 Kurang Berhasil

13 Menurunnya ketimpangan distribusi

pendapatan antar kelompok dan antar wilayah#VALUE! #VALUE!

14 Menurunnya jumlah penduduk miskin dan

terselenggaranya layanan masyarakat miskin#VALUE! #VALUE!

15 Tingkat Pengangguran Terbuka 100,00 Berhasil16 Meningkatnya kelestarian alam dan lingkungan

hidup100,00 Berhasil

17 Meningkatnya pengendalian pemanfaatan

ruang98,30 Berhasil

18 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan

keseimbangan komposisi struktur

perekonomian daerah

#VALUE! #VALUE!

19 Meningkatnya kuantitas dan kualitas

perindustrian #VALUE! #VALUE!

20 Meningkatnya kuantitas dan kualitas

perdagangan#VALUE! #VALUE!

21 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pertanian #VALUE! #VALUE!

22 Meningkatnya kualitas jalan kabupaten 77,92 Kurang Berhasil23 Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan 130,37 Sangat Berhasil24 Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih 85,83 Cukup Berhasil

25 Meningkatnya kualitas dan kuantitas

infrastruktur pengairan100,00 Berhasil

LKIP KABUPATEN TAPIN

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

TAHUN 2015

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Satuan Realisasi 2014 Target 2015 Realisasi 2015 % Capaian 2015 Kategori Capaian Sumber Data

Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah

yang berkondisi baik

Persen 0 0 0 0,00 Kurang Berhasil Bagian Kesejahteraan Rakyat

0,00 Kurang Berhasil

2 Terwujudnya stabilitas kondisi sosial budaya Persentase konflik sosial yang dapat diatasi Persen 0 75 80 106,67 Sangat Berhasil Kesbangpol

106,67 Sangat Berhasil

3 Terwujudnya tata kelola dan kinerja pemerintahan

yang transparan dan akuntabel

LHE SAKIP Kabupaten Tapin Nilai C B C 100,00 Berhasil Bagian Organisasi

Opini pengawas eksternal (BPK RI) Opini WDP WTP WTP 100,00 Berhasil Inspektorat

100,00 Berhasil

4 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Persen 74,39 75,5 74,87 99,17 Berhasil KP2T

99,17 Berhasil

5 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap

peraturan perundangan

Persentase penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah

Persen 96,82 100 92,68 92,68 Berhasil Satpol PP

92,68 Berhasil

6 Meningkatnya koordinasi bidang keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat

Angka Kriminalitas yang tertangani Persen - 100 100 100,00 Berhasil Satpol PP

100,00 Berhasil

7 Meningkatnya pelayanan pendidikan yang bermutu

dan merata

Angka harapan lama sekolah Angka rata-rata (tahun) - - 11,17 #VALUE! #VALUE! Dinas Pendidikan

Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata (tahun) - - 7,17 #VALUE! #VALUE! Dinas Pendidikan

#VALUE! #VALUE!

8 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat

Angka Harapan Hidup AHH - - 69,1 #VALUE! #VALUE! Dinas Kesehatan

#VALUE! #VALUE!

9 Meningkatnya kualitas keluarga berencana Persentase PUS yang aktif ber-KB Persen 87,68 87 87,64 100,74 Sangat Berhasil BPP & KB


10 Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial

masyarakat

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

mandiri

Persen 69,67 70,46 70,46 100,00 Berhasil Dinsosnaker

100,00 Berhasil

Meningkatnya kesetaraan gender dalam

pembangunan dan kehidupan sosial

Rasio tenaga perempuan dibanding tenaga laki-laki Persen 0,64 0,45 0,5 111,11 Sangat Berhasil BPP & KB


12 Meningkatnya daya saing daerah dalam menarik

PMA dan PMDN

Nilai Investasi PMDN/PMA (milyar Rp) Milyar Rp - 110 1,97 1,79 Kurang Berhasil Bagian Penanaman Modal


13 Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan

antar kelompok dan antar wilayah

Indeks Gini Indeks - - 0,35 #VALUE! #VALUE! Disperindagkop & UKM dan

Dinsosnaker

#VALUE! #VALUE!

14 Menurunnya jumlah penduduk miskin dan

terselenggaranya layanan masyarakat miskin

Angka Kemiskinan Persen - - 3,45 #VALUE! #VALUE! BPMPD

#VALUE! #VALUE!

15 Meningkatnya kesempatan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 30,24 48,41 48,41 100,00 Berhasil Dinsosnaker

100,00 Berhasil

LKIP KABUPATEN TAPIN

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2015

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

11

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

SASARAN STRATEGIS

1 Terwujudnya masyarakat yang beriman dan

bertaqwa

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA Satuan Realisasi 2014 Target 2015 Realisasi 2015 % Capaian 2015 Kategori Capaian Sumber DataSASARAN STRATEGIS

16 Meningkatnya kelestarian alam dan lingkungan

hidup

Tingkat kualitas air Indeks Cemar ringan Cemar ringan Cemar ringan 100,00 Berhasil BLH

Tingkat kualitas udara Indeks Kondisi Baik Kondisi baik Kondisi baik 100,00 Berhasil BLH

100,00 Berhasil

17 Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Persentase luas lahan yang pemanfaatannya sesuai tata ruang Persen 91,37 100 98,3 98,30 Berhasil Bappeda

98,30 Berhasil

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan

keseimbangan komposisi struktur perekonomian

daerah

Laju pertumbuhan ekonomi Hasil Statistik - - 5,6 #VALUE! #VALUE! Bagian Ekonomi

#VALUE! #VALUE!

19 Meningkatnya kuantitas dan kualitas perindustrian Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Persen - - 6,46 #VALUE! #VALUE! Disperindagkop & UKM

#VALUE! #VALUE!

20 Meningkatnya kuantitas dan kualitas perdagangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Persen - - 5,05 #VALUE! #VALUE! Disperindagkop & UKM

#VALUE! #VALUE!

21 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pertanian Kontribusi pertanian terhadap PDRB Persen - - 19,45 #VALUE! #VALUE! Dispertan & TPH

#VALUE! #VALUE!

Meningkatnya kualitas jalan kabupaten Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Persen 73,08 65 50,65 77,92 Kurang Berhasil Dinas Pekerjaan Umum


Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan Persentase KK yang dapat mengakses sarana sanitasi yang memadai Persen 30,17 30 39,11 130,37 Sangat Berhasil Dinas Pekerjaan Umum


Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih Persentase KK yang dapat mengakses air bersih Persen 22,3 30 25,75 85,83 Cukup Berhasil Dinas Pekerjaan Umum

85,83 Cukup Berhasil

25 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

pengairan

Prosentase sawah yang terlayani Jaringan Irigasi Persen 26,58 9,68 9,68 100,00 Berhasil Dinas Pekerjaan Umum

100,00 Berhasil

18

22

23

24

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

CAPAIAN SASARAN

1 2 3 7

Pemberdayaan kelembagaan

agama

Program Peningkatan Kesejahteraan Para

Pengabdi Keagamaan

Program Pembinaan Kehidupan Beragama

untuk meningkatkan Imtaq menuju Tapin

Mandiri dan sejahtera yang Agamis

Program Hari Besar Islam

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Program Peningkatan Kesadaran Nilai Luhur

Perjuangan Bangsa

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Program Pendidikan Kedinasan

Program Peningkatan Kapasitas SDM

Meningkatkan kuantitas dan

kualitas infrastruktur pendukung

penataan sumber daya aparatur

Program peningkatan profesionalisme

aparatur pemerintah daerah

3 Terwujudnya tata kelola dan

kinerja pemerintahan yang

transparan dan akuntabel

Penerapan Sistem manajemen

kepegawaian terpadu dan

komprehensif

Pengembangan kapasitas

kelembagaan yang

berkesinambungan

Program Penataan Organisasi Perangkat

Daerah

Mempertahankan kerukunan

umat beragama

Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama,

Kemasyarakatan dan Ekonomi



Peningkatan kualitas hidup spiritual

masyarakat

Peningkatan keimanan dan

ketaqwaan pemuda

2 Terwujudnya stabilitas kondisi

sosial budaya

Peningkatan kualitas nilai-nilai

luhur sosial budaya

Pembinaan wawasan

kebangsaan dan cinta tanah air

Lampiran V

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Tapin

Sesuai Dokumen RPJMD 2013-2017

No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Lkip Kabupaten Tapin Tahun 2015

1 2 3 7


Program Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah

Program Penunjang dan Pendukung Good

Governance

Program peningkatan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Program perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Program perencanaan pembangunan sosial

dan budayaProgram Perencanaan Pembangunan Bidang

Fisik

Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Program Peningkatan Informasi Bidang

Pengawasan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Program Komunikasi dan Informatika



perundangan

Pengembangan inovasi metode

sosialisasi dan penegakan

peraturan perundangan

Mensosialisasikan dengan cepat

produk hukum yang telah terbit

Program Peningkatan dan Pembinaan

Organisasi Kemasyarakatan

4 Terwujudnya kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

publik

Implementasi pelayanan prima Meningkatkan kuantitas dan

kualitas sumber daya aparatur

dan dukungan sarana prasarana

berbasis IT

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Penguatan sistem akuntabilitas

kinerja pemerintah

Menyempurnakan sistem

akuntabilitas kinerja dan

pengelolaan keuangan sebagai

alat perubahan manajemen

pemerintah yang lebih baik

Meningkatkan kualitas

perencanaan, pengendalian dan

evaluasi serta pengawasan

pembangunan


1 2 3 7


Pencegahan Peningkatan Pemberantasan

Penyakit Masyarakat (Pekat)

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Menengah

Meningkatkan kualitas tenaga

pendidik dan kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Menyelenggarakan manajemen

pendidikan berbasis sekolah

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatkan minat baca dan

pembinaan perpustakaan dan

jaringannya hingga ke desa

Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana Puskesmas Keliling

Program Bebas Berobat

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan

prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata

Program pemeliharaan sarana dan prasarana

RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata

8 Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan

masyarakat


kualitas sarana dan prasarana

kesehatan

Meningkatkan penyediaan

sarana dan prasarana

pendidikan sesuai standar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sekolah

Program Wajib Belajar 9 Tahun

Program Pendidikan Non Formal

Peningkatan kuantitas dan kualitas

pelayanan pendidikan yang

terjangkau masyarakat

Meningkatnya pelayanan

pendidikan yang bermutu dan

merata

7


sarana dan prasarana kesehatan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

6 Meningkatnya koordinasi

bidang keamanan, ketentraman

dan ketertiban masyarakat

Peningkatan kewaspadaan dan

kesiapsiagaan

Meningkatkan peran forum

koordinasi keamanan,

ketentraman dan ketertiban antar

stakeholder


1 2 3 7


Program Penyelenggaraan BLUD RSUD Datu

Sanggul

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Program Perbaikan Gizi

Program Kesehatan Keluarga

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan upaya kesehatan

masyarakat secara mandiri

Program Promosi Kesehatan Dan

Pemberdayaan Masyarakat

Program Penyediaan Data dan Informasi

Kependudukan dan KB

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT), PSKS dan

PMKS lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan Anak Terlantar

Program Pembinaan para Penyandang Cacat

dan Trauma

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Mengoptimalkan pembinaan

PMKS dan kelembagan

penanganan PMKS

10 Meningkatkan tingkat

kesejahteraan sosial

masyarakat

Optimalisasi peran potensi dan

sumber kesejahteraan sosial

Program Keluarga Berencana

Program pelayanan kontrasepsi

Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Program Pembangunan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga


pelayanan kesehatan

masyarakat


kualitas sarana dan prasarana

kesehatan


manajemen pelayanan

kesehatan terpadu


sarana dan prasarana kesehatan

9 Meningkatnya kualitas keluarga

berencana

Peningkatan kesadaran

masyarakat untuk menerapkan

Keluarga Berencana

Meningkatkan cakupan layanan

dan promosi Keluarga

Berencana dan Sejahtera


1 2 3 7


Program Pemberdayaan Panti Asuhan/Panti

Jompo

Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

Program Peningkatan peran serta

kepemudaan

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Pemuda dan keserasian Kebijakan Pemuda

Program Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Program Peningkatan Peran Perempuan di

Perdesaan

Penegakan hukum dan

kepastian berusaha

Program Penataan Peraturan Perundang-

Undangan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

Meningkatkan kerjasama,

koordinasi dan promosi

investasi/penanaman modal

Menciptakan iklim investasi dan

usaha yang kondusif dalam sektor

ekonomi unggulan

Meningkatnya daya saing

daerah dalam menarik PMA dan

PMDN

12

Mengoptimalkan pembinaan

PMKS dan kelembagan

penanganan PMKS



masyarakat

Optimalisasi peran potensi dan

sumber kesejahteraan sosial

Meningkatkan peran aktif

pemuda dalam pembangunan

dan olahraga

Meningkatnya kesetaraan

gender dalam pembangunan

dan kehidupan sosial

Optimalisasi pemberdayaan dan

perlindungan perempuan dan anak

Meningkatkan peran perempuan

dalam aktivitas ekonomi, sosial,

budaya dan pemerintahan

11


1 2 3 7


Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Pemberdayaan Mayarakat

Perdesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Peningkatan koordinasi dan

hubungan industrial

Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Program Pengendalian Pencemaran dan

Pengrusakan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas Lingkungan

Hidup

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam

Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Hutan

Pembinaan dan peningkatan

pengetahuan dan keterampilan

pencari kerja

15 Meningkatnya kesempatan

kerja

Perluasan kesempatan kerja

Meningkatkan pemahaman

manajemen sumber daya alam

yang berwawasan lingkungan

Peningkatan pemahaman

masyarakat akan sadar lingkungan

13 Menurunnya ketimpangan

distribusi pendapatan antar


Penguatan peran kelembagaan

UMKM, koperasi, dan BUMDes

Peningkatan pembinaan dan

sinergi program dalam

pengembangan Koperasi,

BUMDes dan UMKM


miskin dan terselenggaranya

layanan masyarakat miskin

Pemberdayaan masyarakat

sebagai pelaku utama dalam

program penanggulangan

kemiskinan

Melakukan sinkronisasi program

penanggulangan kemiskinan

16 Meningkatkan kelestarian alam

dan lingkungan hidup

Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pengendalian

persampahan dan pencemaran

lingkungan


1 2 3 7


Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya

Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor

Hasil Pertanian

Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan dan Pengembangan

Sarana dan Prasarana Pasar

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas



komposisi struktur

perekonomian daerah

Penciptaan kestabilan ekonomi Meningkatkan pendapatan asli

daerah

17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

Mengembangkan potensi dan

dukungan sarana dan prasarana

jasa perdagangan dan pariwisata

Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Program Pengembangan Kemitraan

19 Meningkatkan kuantitas dan


Penerapan manajemen industri

yang terpadu dan berkelanjutan

Meningkatkan pembinaan,

pemberdayaan dan pengawasan

industri kecil dan menengah

yang memberi nilai tambah

produksi perindustrian dalam arti

luas



Peningkatan manajemen

pemasaran produk-produk

unggulan

Mengembangkan pasar sebagai

upaya merangsang

berkembangnya pemasaran

produksi pertanian, peternakan,

perikanan dan perkebunan serta

mengembangkan pengrajin

Meningkatnya pengendalian

pemanfaatan ruang

Peningkatan pengendalian

pemanfaatan ruang


perencanaan ruang dan

pengawasan pemanfaatan ruang


1 2 3 7


Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan

Pasar

Meningkatkan kapasitas dan

kerjasama kelembagaan petani

untuk melindungi petani dari

permainan harga

Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Tanaman Pangan

Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian

Program Pengembangan Sistem Pengolahan

Hasil Perikanan

Program Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan

Jembatan

22

Peningkatan manajemen pertanian

dalam arti luas



Peningkatan manajemen

pemasaran produk-produk

unggulan

Mengembangkan pasar sebagai

upaya merangsang

berkembangnya pemasaran

produksi pertanian, peternakan,

perikanan dan perkebunan serta

mengembangkan pengrajin

Meningkatnya kualitas

infrastruktur transportasi ke

pusat pertumbuhan ekonomi

Meningkatkan kuallitas jalan dan

jembatan

Pengembangan cakupan

aksesibilitas transportasi ke pusat

pertumbuhan ekonomi

Mengembangkan diversifikasi

produk ketahanan pangan


kualitas pertanian khususnya

dari sektor agribisnis

21

Meningkatkan produksi pertanian

dan perikanan

Meningkatkan nilai tambah

pertanian dan peternakan


1 2 3 7


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasanana dan Fasilitas LLAJ

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas

Program peningkatan pelayanan angkutan


kualitas drainase

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong


kualitas penanganan dan

pengolahan sampah

Program Pengembangan Kebijakan dan

Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaaan

Program Pemanfaatan Air Bawah Tanah

25 Meningkatkan kualitas dan

kuantitas infrastruktur pengairan

Optimalisasi jaringan pengairan

untuk pertanian

Meningkatkan dan mendorong

pembangunan prasarana air,

irigasi, embung dan bendungan

ke arah tersedianya pelayanan

yang berbasis masyarakat

Program Pengembangan dan Pengelolaan

jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya.

24 Meningkatnya cakupan

pelayanan air bersih

Peningkatan pengelolaan air bersih Meningkatkan pemenuhan

kebutuhan air bersih sesuai

standar

23 Meningkatnya kualitas sanitasi

lingkungan

Peningkatan pengelolaan sanitasi

lingkungan




Meningkatkan kuallitas jalan dan

jembatan

Mengembangkan transportasi

umum yang menjangkau setiap

wilayah

Pengembangan cakupan

aksesibilitas transportasi ke pusat

pertumbuhan ekonomi


INDIKATOR KINERJATarget SKPD

2015SKPD Terkait

Cakupan kegiatan keagamaan Persen 100 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kajian Seni (%) Persen 20 Disporabudpar

Gelar Seni (%) Persen 20 Disporabudpar

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah) Buah 25 Disporabudpar

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah) Buah 3 Disporabudpar

Jumlah sanggar seni budaya lokal terbina (kelompok) Kelompok 25 Disporabudpar

Kunjungan wisata (orang) Orang 230000 Disporabudpar

Jumlah keikutsertaan dan pelaksanaan event promosi pariwisata

daerah, regional dan internasional (kali)

Kali 26 Disporabudpar

Jumlah objek wisata terpelihara (buah) Buah 6 Disporabudpar

Jumlah kemitraan kepariwisataan (kali) Kali 2 Disporabudpar

Jumlah expo budaya (kali) Kali 6 Disporabudpar

Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) Kali 12 Disporabudpar

Organisasi perangkat daerah tertata (%) Persen 100 Bagian PemerintahanCakupan penataan tata batas dan kerjasama antar daerah (%) Persen 100 Bagian PemerintahanPenunjang keprotokolan KDH/Wakil KDH (%) Persen 100 Bagian HumasCakupan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH (%) Persen 100 Bagian Umum

Jumlah koordinasi dengan APFP lainnya (%) Persen 87 Inspektorat

Jumlah tindak lanjut hasil audit (%) Persen 90 Inspektorat

Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat auditor ahli

dan terampil (%) Persen

90 Inspektorat

Informasi hasil pengawasan tersedia (%) Persen 100 Inspektorat

Cakupan penyelenggaraan diklat untuk mendukung peningkatan

kompetensi pegawai (%)Persen

93 BKD

Cakupan penataan pegawai dalam rangka mendukung upaya

perbaikan jumlah, distribusi dan komposisi pegawai disetiap instansi

(%) Persen

85 BKD

Cakupan data, mekanisme dan prosedur seleksi calon pejabat untuk

menduduki jabatan oleh Tim Penilai Akhir (TPA) dan Baperjakat (%)

Persen

90 BKD

Cakupan penyelenggaraan pemerintahan desa (%) Persen 100 BPMPD

Jumlah izin yang di terbitkan/ dikeluarkan (buah) Buah 18 KP2T

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk 0,85 Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil

Rasio bayi berakte kelahiran 0,59 Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil

Rasio pasangan berakte nikah (%)

Persen

62 Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil

Kepemilikan KTP (%)

Persen

87,58 Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)

Persen

75,46 Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil

Penerapan KTP Nasional (%)

Persen

Ya Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil

Cakupan pembinaan pemerintahan desa (%) Persen 100 Kec. Piani, Kec. Lokpaikat,

Kec. Taput, Kec. Cakupan perencanaan pembangunan kecamatan (%) Persen 100 0

Lama proses perijinan < 5 KP2T

Cakupan penataan produk hukum daerah (%) Persen 100 Bagian HukumJumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali) Kali 7 KesbangpolJumlah demonstrasi (kali) Kali 0 KesbangpolJumlah pembinaan politik daerah (kali) Kali 8 Kesbangpol

Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk 0,45 Pol PPRasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk 30 Pol PPRasio jumlah Siskamling per 10.000 penduduk 30 Pol PPPenegakan PERDA (buah) Buah 44 Pol PPTingkat Penyelesaian K3 (%) Persen 95 Pol PP

LAKIP KABUPATEN TAPIN

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2015



perundangan




5 Terwujudnya aparatur

pemerintahan yang berkualitas

6 Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

publik

Target 2015

3 Terwujudnya kelembagaan

pemerintah yang responsif

4 Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang transparan

dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS



2 Terwujudnya stabilitas kondisi

sosial budaya yang berbasis

agama dan mendukung

pariwisata


2015SKPD TerkaitTarget 2015SASARAN STRATEGIS

Angka kriminalitas (%) Persen 0 Kesbangpol

APK PAUD (%) Persen 68,84 Dinas PendidikanJumlah PAUD (buah) Buah 150,00 Dinas PendidikanAPS SD/MI (%) Persen 103,46 Dinas PendidikanAPS SMP/MTs (%) Persen 84,50 Dinas PendidikanAPK SD/MI/Paket A (%) Persen 106,00 Dinas PendidikanAPK SMP/MTs/Paket B (%) Persen 96,01 Dinas PendidikanAPM SD/MI/Paket A (%) Persen 99,77 Dinas PendidikanAPM SMP/MTs/Paket B (%) Persen 93,03 Dinas PendidikanRasio ketersediaan sekolah SD/penduduk usia SD (%) Persen 97,60 Dinas PendidikanRasio ketersediaan sekolah SLTP/penduduk usia SLTP (%0 Persen 42,60 Dinas PendidikanRasio Guru/Murid SD/MI (%) Persen 71,81 Dinas PendidikanRasio Guru/Murid SLTP/MTs (%) Persen 97,74 Dinas PendidikanAPtS SD/MI (%) Persen 0,14 Dinas PendidikanAPtS SMP/MTs (%) Persen 0,34 Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan SD/MI (%) Persen 100,00 Dinas PendidikanAngka Kelulusan SMP/MTs (%) Persen 100,00 Dinas PendidikanAngka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%) Persen 95,20 Dinas PendidikanRata-rata nilai unas SD/MI 7,75 Dinas PendidikanRata-rata nilai unas SMP/ MTs 7,75 Dinas PendidikanAPK SMA/MA/SMK/Paket C (%) Persen 52,88 Dinas PendidikanAPM SMA/MA/SMK/Paket C (%) Persen 51,03 Dinas PendidikanAPtS SMA/MA/ SMK (%) Persen 0,90 Dinas PendidikanAngka Kelulusan SMA/MA/ SMK (%) Persen 100,00 Dinas PendidikanAngka Melanjutkan SMP/ MTs ke SMA/MA/SMK(%) Persen 99,81 Dinas PendidikanRata-rata nilai unas SMA/ MA/SMK 7,50 Dinas Pendidikan

Jumlah pelatihan/workshop pendidik dan tenaga kependidikanKali

3 Dinas Pendidikan

Jumlah lomba-lomba uji kompetensi/penilaian bagi pendidik dan

tenaga kependidikanKali

3 Dinas Pendidikan

Cakupan alat medis dan non medis yang tersedia (%) Persen 70 RSUD DATU SANGGULCakupan alat medis dan non medis yang terpelihara (%) Persen 100 RSUD DATU SANGGULCakupan sarana prasarana rumah sakit (%) Persen 100 Dinas Pekerjaan UmumKetersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan (%) Persen 100 Dinas KesehatanCakupan produk obat dan makanan yang beredar memenuhi

persyaratan keamanan, mutu dan manfaat (%)Persen

90 Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (%) Persen 100 Dinas KesehatanCakupan Desa Siaga Aktif (%) Persen 82 Dinas KesehatanCakupan Posyandu Purnama Mandiri (%) 4000% Dinas KesehatanJumlah bidan di setiap desa siaga (%) Persen 90 Dinas Kesehatan

Cakupan Penjaringan Siswa SD dan setingkatnya (%) Persen 83 Dinas Kesehatan

Cakupan informasi dan promosi kesehatan masyarakat (%) Persen100 RSUD Datu Sanggul

Rasio Posyandu per Satuan Balita 46,89 Dinas KesehatanCakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)

Persen100 Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar pasien masyarakat miskin (%)Persen

2 Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yg harus di berikan sarana

kesehatan (RS) di Kab/Kota Persen

100 Dinas Kesehatan

Rasio dokter dengan penduduk 0,094 Dinas KesehatanRasio bidan dengan penduduk 0,86 Dinas KesehatanRasio perawat dengan penduduk 0,96 Dinas KesehatanRasio apoteker dengan penduduk 0,049 Dinas KesehatanCakupan Pemberian MP-ASI anak Usia 6-12 bln keluarga miskin (%)


Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat perawatan (%) Persen 100 Dinas KesehatanCakupan Bumil yang Mendapat Fe (%) Persen 80 Dinas KesehatanMenurunnya Prevalensi Anemia Gizi Besi pada bumil dan bufas (%)

Persen< 20 Dinas Kesehatan

Cakupan Pemberian MP-ASI pada Bayi BGM dan GAKIN Persen 100 Dinas KesehatanCakupan ASI Eksklusif (%) Persen 81 Dinas KesehatanCakupan Balita yang mendapat Vitamin A (%) Persen 86 Dinas KesehatanTempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan (%) Persen 80 Dinas KesehatanTempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan (%)


Jumlah Keluarga menggunakan Jamban yang memenuhi syarat

kesehatan (%)Persen

90 Dinas Kesehatan


kemandirian kesehatan

masyarakat

11 Meningkatnya kualitas tenaga

pendidik


pelayanan kesehatan

masyarakat

9 Meningkatnya pelayanan

pendidikan yang bermutu dan

merata

10 Meningkatnya kualitas lulusan






Penemuan dan penanganan penderita penyakit : Persen 0 0 - cakupan TB Paru (%) 55 Dinas Kesehatan - cakupan ISPA (%) Persen 60 Dinas Kesehatan - cakupan Malaria (%) Persen 100 Dinas Kesehatan - cakupan HIV / AIDS (%) Persen 100 Dinas KesehatanPenderita DBD yang Ditangani (%) Persen 100 Dinas KesehatanCakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang di lakukan

penyelidikan epidemiologi <24 jam (%)Persen

100 Dinas Kesehatan

Rumah Bebas Jentik Nyamuk (%) Persen 96 Dinas KesehatanCakupan Desa / Kelurahan UCI (%) Persen 90 Dinas KesehatanCakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%) Persen 90 Dinas KesehatanCakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%) Persen 96 Dinas KesehatanCakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki

kompetensi kebidanan (%)Persen

88 Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan Nifas Persen 90 Dinas KesehatanCakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani (%) Persen 80 Dinas KesehatanCakupan Kunjungan Bayi (%) Persen 85 Dinas KesehatanCakupan Peserta KB Aktif (%) Persen 85 Dinas KesehatanCakupan Pelayanan Anak Balita (%) Persen 70 Dinas KesehatanAngka Kematian Ibu/100.000 Persen 236 Dinas KesehatanAngka Kematian Bayi/1000 11 Dinas KesehatanCakupan akreditasi RSUD 80 RSUD Datu SanggulPuskesmas yang memiliki tenaga dokter (%) Persen 100 Dinas KesehatanRasio Puskesmas/10.000 penduduk Persen 0,83 Dinas KesehatanRasio Polindes/1000 penduduk 0,44 Dinas KesehatanRasio Pustu/2.500 penduduk 0,56 Dinas KesehatanMeningkatnya Pendapatan RSUD dengan Pola BLUD 10,5 RSUD Datu Sanggul

Rata-rata jumlah anak dalam keluarga (orang) Orang 2,38 BPPKBJumlah peserta KB Baru (orang) Orang 5140 BPPKBJumlah peserta KB Baru MKJP (orang) Orang 742 BPPKBJumlah peserta KB Baru Pria (orang) Orang 274 BPPKBAngka Kesertaan berkb (CPR) (%) Persen 81,32 BPPKBUnmet Need (%) Persen 12,2 BPPKBPersentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Persen 24 BPPKBRasio Penyuluh KB terhadap Desa 2,4 BPPKBRasio PPKBD setiap Desa/ Kelurahan 1,4 BPPKBJumlah klinik KB melayani KB berkualitas Buah 18 BPPKBRumah sakit yang melayani KB berkualitas Buah 1 BPPKBKeluarga yg memiliki remaja aktif BKR (orang) Orang 560 BPPKBKeluarga yg memiliki balita aktif BKB (orang) Orang 3640 BPPKBJumlah kelompok UPPKS data base online (kelompok) Kelompok 82 BPPKBPUS keluarga Pra S &KS I anggota UPPKS ber KB (pasang) Pasang 820 BPPKBCakupan data dan informasi kependudukan dan KB (%) Persen 100 BPPKB

Jumlah atlit daerah yang dikirim ke even olahraga tingkat propinsi

dan nsional (orang) Orang

570 Disporabudpar

Jumlah Lapangan olahraga yang terbangun pada tahun 2015(buah)

Buah

0 Disporabudpar

Jumlah organisasi Pemuda yang dibina (buah) Buah 12 Disporabudpar

Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur Persen 0,0018 BPPKBPartisipasi angkatan kerja perempuan (%) Persen 74,34 BPPKBMenurunnya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 0,003 BPPKB

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari

tindak kekerasan (%)Persen

100 BPPKB

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) Persen 2,47 BPPKBPartisipasi perempuan di lembaga swasta (%) Persen 34,28 BPPKBPKK Aktif (%) Persen 100 BPMPDRata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (kelompok) Kelompok 126 BPMPDRasio penduduk yang bekerja

Persen76,04 Dinas Sosial dan Tenaga

KerjaPencari Kerja yang ditempatkan (orang)

Orang421 Dinas Sosial dan Tenaga

KerjaAngka sengketa pengusaha pekerja pertahun (kasus)

Kasus10 Dinas Sosial dan Tenaga

KerjaJumlah Pekerja /Buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek

(orang)Orang

550 Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja

15 Meningkatnya pemasyarakatan

dan prestasi olahraga berikut

sarana dan prasarananya




kemandirian kesehatan

masyarakat

14 Meningkatnya kualitas keluarga

berencana



Tersedianya data dan informasi serta sosialisasi tentang ketenaga

kerjaan (%)Persen


Kerja

Cakupan sarana dan prasarana pelatihan kerja (%) Persen


Kerja

Peserta pelatihan kerja bagi pencari kerja (orang)Orang


Kerja

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (milyar Rp)milyar Rp

110 Bagian Penanaman

Modal

Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar Rp)

milyar Rp

50 Bagian Penanaman

Modal

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (buah)Buah

7 Bagian Penanaman

Modal

Koperasi Aktif (%) Persen 82,67 DisperindagkopJumlah wira usaha terlatih orang 300 Disperindagkop

PMKS yang memperoleh Bantuan sosial (%)Persen


KerjaJumlah Lansia Tidak Potensial yang mendapatkan Perlindungan

Sosial melalui Dana Asistensi (orang)Orang


KerjaJumlah anak terlantar yang mendapatkan pengembangan bakat dak

ketrampilanOrang


KerjaJumlah PMKS yang mendapatkan pelatihan dan ketrampilan dan

pelayanan sisialOrang


KerjaJumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan melalui

PKHKK


KerjaJumlah keluarga miskin berumah tidak layak huni yang mendapatkan

perbaikanbuah


KerjaJumlah penyandang cacat yang mendapatkan bimbingan dan

ketrampilan melalui LBK

orang 15 Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja

Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Pembinaan (buah)Persen


KerjaJumlah Kelembagaan yang mendapat Pembinaan

Buah9 Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja

Penanganan Sampah (%)Persen

33 Dinas Tata Kota dan

KebersihanTersedianya Sistem Penanganan dan Fasilitas Pengurangan Sampah

di Perkotaan (%) Persen


KebersihanTerlaksananya peningkatan cakupan pelayanan persampahan 33 Dinas Tata Kota dan

KebersihanTerbentuknya Pokmas peduli Lingkungan (kelompok)

Kelompok3 Dinas Tata Kota dan

KebersihanTersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan : 00

- Kawasan Pertamanan 18 lokasi / 48 Ha Dinas Tata Kota dan

Kebersihan- Jalur Hijau 14 lokasi / 29 Ha Dinas Tata Kota dan

KebersihanTersedianya fasilitas pengolahan limbah domestik (%)

Persen40 Badan Lingkungan Hidup

Pemantauan kualitas lingkungan air dan udara (kali)Kali

50 Badan Lingkungan Hidup

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati

persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Persen


Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)Persen


Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang

ditindaklanjuti

Persen


Pelestarian dan perlindungan kawasan lahan basah bagi habitat

Bekantan (%)Persen


Cakupan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (%)Persen


Cakupan data Kualitas Lingkungan (%)Persen


Luas kawasan kumuh (%) Persen 30 Dinas Pekerjaan Umum



19 Menurunnya ketimpangan

distribusi pendapatan antar



miskin dengan meningkatkan

pelayanan masyarakat miskin



komposisi struktur

perekonomian daerah 18 Meningkatnya daya saing

daerah dalam menarik PMA dan

PMDN





Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB (rumah)Rumah


KebersihanJumlah kawasan konservasi perairan yang dikelola secara

berkelanjutan (%)Persen

40 Disnakkan

Menurunnya kasus illegal fishing (%) Persen 2 DisnakkanPertambangan Tanpa Izin Persen - DistambenTersedianya sumber air bersih bagi daerah terpencil (buah) Buah 3 DistambenJumlah Perusahaan Yang Menerapkan Kaidah Good Mining Practice

(IUP)IUP

10 Distamben

Kerusakan kawasan hutan Persen 30,5 DishutbunRehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Ha 100 DishutbunLuas Areal Ha 5 Dishutbun

Cakupan pembinaan dan pengembangan komunikasi, informatika

dan media (%)Persen

100 bagia Humas

Kerjasama Informasi dengan media massa (%)

Persen

100 Dishubkominfo, Bagian

HUMAS dan Sekretariat

DPRDPersentase penggunaan teknologi sistem informasi milik Bappeda

(%)Persen

100 Bappeda

Pertumbuhan Industri (%) Persen 0,36 DisperindagkopJumlah penyerapan tenaga kerja Persen 0,25 Disperindagkop

Rekomendasi Penerbitan SIUP (buah) Buah 4496 DisperindagkopTersedianya fasilitas pasar yang representatif (%) Persen 60 Dislo PasarTerlaksananya pengelolaan limbah pedagang dilingkungan pasar (%)

Persen80 Dislo Pasar

Penertiban PKL (%) Persen 80 Dislo PasarPenertiban pedagang musiman/pasar tumpah (%) Persen 60 Dislo PasarPenyelenggaraan Expo Kali 1 Dislo PasarTemuan barang beredar kadaluarsa Buah 120 Disperindagkop

Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik 70 Dinas Pekerjaan UmumTerpeliharanya lampu dan jaringan PJU (unit)

Unit2400 Dinas Tata Kota dan

Kebersihan

Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)Persen

60 Dinas Pekerjaan Umum

Produktivitas Karet (ton) Ton 13098 DishutbunJumlah produksi benih padi berlabel sebagai salah satu sumber PAD BP 7 ton, Upkup

BR 15 ton,

berkembanganya

penangkaran 280

ha dgn produksi

980 ton BR

Bertambahnya jenis produk olahan peternakan dan

perikanan/Diversifikasi (Jenis)

Ton 7 Disnakkan

Meningkatnya volume hasil olahan (%/th) Ton 4 DisnakkanKontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan (%) Ha 3,77 DisnakkanMeningkatnya produksi hasil Perikanan Budidaya (Ton) Ton 2625 DisnakkanMeningkatnya produksi hasil Perikanan Tangkap (Ton) Jenis 4716 DisnakkanTerkendalinya tingkat kematian ternak (%) : Persen/ tahun 0 Disnakkan1. Ternak besar Persen 1,7 Disnakkan2. Ternak Kecil Ton 2 Disnakkan3. Ternak Unggas Ton 3,1 DisnakkanMeningkatnya produksi masing-masing 0,6% per tahun : Persen -Rp Disperta- jagung (ton) Persen 1306 Disperta- kedelai (ton) Persen 57,8 Disperta- kacang tanah (ton) Persen 2394,2 Disperta- kacang hijau (ton) 49,6 Disperta- ubi kayu (ton) Ton 1401,8 Disperta- ubi jalar (ton) Ton 261,2 DispertaMeningkatnya produksi padi 2,7 % per tahun Ton 290827 DispertaKonsumsi Daging (Kg/Kapita) Ton 3,7 DisnakkanPeningkatan Produksi Daging (Ton) Ton 3818 DisnakkanPeningkatan Produksi Telur (Ton) Ton 14574 DisnakkanPengembangan Kebun HMT (Ha) 9 DisnakkanPenyebaran Ternak Unggulan Sapi (Ekor) Ton 90 DisnakkanPeningkatan Populasi Sapi (Ekor) Ha 6279 DisnakkanPeningkatan Populasi Kerbau (Ekor) Ha 230 Disnakkan

28 Meningkatkan hasil pertanian

khususnya dari sektor agribisnis

26 Meningkatkan kualitas



27 Meningkatkan kualitas dan

kuantitas infrastruktur

pengairan





23 Meningkatkan peran

komunikasi dan informasi

dalam pembangunan daerah



22 Meningkatkan produksi dan

pelestarian tanaman hutan



Peningkatan Ayam Ras Pedaging (Ekor) Ha 700000 DisnakkanPengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 80 BKP3Penanganan Daerah rawan pangan (%) Ton 80 BKP3Ketersediaan Pangan Utama Ton 80 BKP3Jumlah Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani yang dibina :

Ha0 BKP3

-poktan Ekor 945 BKP3 -gapoktan Ekor 132 BKP3

28 Meningkatkan hasil pertanian

khususnya dari sektor agribisnis

berubah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2015... · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2015 Jalan Brigjen.H.Hasan Basri No.22 Rantau PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN . i DAFTAR

Documents