Top Banner
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara| LKIP TAHUN 2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2017 DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
60

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Aug 19, 2019

Download

Documents

lyhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara| LKIP TAHUN 2017

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP) TAHUN 2017

DINAS SOSIAL

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Page 2: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara| LKIP TAHUN 2017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Bab I PENDAHULUAN

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab IV PENUTUP

LAMPIRAN

Page 3: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara| LKIP TAHUN 2017

Page 4: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang kesejahteraan

sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin,

Dinas Sosial sebagai leading sektor mempunyai tanggung jawab yang sangat besar

terhadap penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya di

daerah.

Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan ataupun kegagalan dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggaran, maka perlu disusun Laporan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang

terwujud dalam tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk mempertanggung-jawabkan

keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pihak yang membutuhkan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan

untuk peningkatan kinerja.

Page 5: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

1.3 GAMBARAN UMUM

Amanat Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 28

Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan konsistensinya menjadi satu kesatuan dengan

Proses Penganggaran dan Program Kerja serta Kegiatan yang direncanakan

harus sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Menindaklanjuti Tentang Kesejahteraan Sosial maka program Prioritas

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah

Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara. Unuk itu

Pengelolaannya harus secara Profesional dan Proporsional disesuaikan dengan

tingkat kemampuan keuangan daerah.

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 Dinas Sosial

Kabupaten Minahasa Tenggara memperoleh anggaran operasional baik Anggaran

Tidak Langsung maupun Anggaran Langsung yang besarannya sesuai dengan

Laporan lainnya yang terlampir. Telah diupayakan pengelolaan Anggaran berbasis

dengan Kinerja. Seluruh mata anggaran yang terjabarkan dalam Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Sosial telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan

peruntukannya, hal ini dapat terlihat dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

khususnya pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2017.

Page 6: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

3 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kepala Dinas

a. Perumusan kebijakan teknis;

b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

pendidikan;

d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;

e. Penyelenggaraan urusan di bidang rehabilitasi sosial,;

f. Penyelenggaraan urusan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

g. Penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir

miskin;

h. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;

i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekrretaris

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan

pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris

mempunyai fungsi:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan

program, dan anggaran dan ketatausahan;

b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi

kepegawaian;

c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran.

d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Page 7: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

4 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan BMD dengan cara menyusun

program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan

mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan

pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;

b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik negara

serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang

berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;

c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan

yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar

tetap terawat;

d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima, mencatat,

menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;

e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai

denganprosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan

lancar;

f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku;

g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan

yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar

tetap terawat, mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan

peralatan kantor;

h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi

kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang

berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;

i. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara;

j. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur Sipil Negara;

k. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr Sipil

Negara;

Page 8: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

5 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

l. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar Aparatur Sipil

Negara;

m. mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin Aparatur Sipil

Negara;

n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;

o. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;

p. mengawasi pengarsipan data-data;

q. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Aparatur Sipil Negara;

r. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;

b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program

kegiatan;

c. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;

d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;

e. mengkordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran

kas;

f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;

g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;

h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan

a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Rehabilitasi Sosial

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosesdur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang rehabilitasi sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud auat (1), Bidang

Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

Page 9: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

6 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

a. penyiapan bahan perumusankebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan

lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan

orang;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan

lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan

orang;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial

dan korban perdagangan orang;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial

dan korban perdagangan orang; dan

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial

dan korban perdagangan orang.

(3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lansia sebagai

pedoman pelaksanaan tugas.

b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi

sosial anak dan lanjut usia.

c. menyiapakan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak

dan lanjut usia.

d. menyiapkan bahan koordinasi bidang rehabilitasi sosial dengan unit/instansi

terkait.

e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria

seksirehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di

bidangrehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut

usia.

Page 10: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

7 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi rehabilitasi sosial anak dan

lanjut usia sesuai tugas dan kewenangannya.

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan

tugas seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

j. melaporkan hasil kegiatan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia kepada

atasan.

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sebagai

pedoman pelaksanaan tugas.

b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas.

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas.

d. menyiapkan bahan koordinasi bidang rehabilitasi sosial dengan unit/instansi

terkait.

e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria

seksirehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di

bidangrehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas.

h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas sesuai tugas dan kewenangannya.

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan

tugas seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

j. melaporkan hasil kegiatan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas

kepada atasan.

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(5) Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan Korban tugas:

a. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban

perdagangan orang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Page 11: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

8 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi

sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial tuna

sosial dan korban perdagangan orang.

d. menyiapkan bahan koordinasi bidang rehabilitasi sosial dengan unit/instansi

terkait.

e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria

seksirehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di

bidangrehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan

korban perdagangan orang.

h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi rehabilitasi sosial tuna

sosial dan korban perdagangan orang sesuai tugas dan kewenangannya.

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan

tugas seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

j. melaporkan hasil kegiatan seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban

perdagangan orang kepada atasan.

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusankebijakan di bidang perlindungan dan jaminan

sosial;

Page 12: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

9 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan

sosial;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

perlindungan dan jaminan sosial;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perlindungan dan jaminan sosial; dan

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

perlindungan dan jaminan sosial.dan konservasi.

(3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam sebagai

pedoman pelaksanaan tugas.

b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perlindungan

sosial korban bencana alam.

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban

bencana alam.

d. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan sosial korban bencana alam

dengan unit/instansi terkait.

e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria

seksiperlindungan sosial korban bencana alam.

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di

bidangperlindungan sosial korban bencana alam.

g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi perlindungan sosial korban bencana

alam.

h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi perlindungan sosial korban

bencana alam sesuai tugas dan kewenangannya.

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan

tugas seksi perlindungan sosial korban bencana alam.

j. melaporkan hasil kegiatan seksi perlindungan sosial korban bencana alam

kepada atasan.

Page 13: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

10 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial sebagai

pedoman pelaksanaan tugas.

b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perlindungan

sosial korban bencana sosial.

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban

bencana sosial.

d. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan sosial korban bencana

sosial dengan unit/instansi terkait.

e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria

seksiperlindungan sosial korban bencana sosial.

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di

bidangperlindungan sosial korban bencana sosial.

g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi perlindungan sosial korban bencana

sosial.

h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi perlindungan sosial korban

bencana sosial sesuai tugas dan kewenangannya.

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan

tugas seksi perlindungan sosial korban bencana sosial.

j. melaporkan hasil kegiatan seksi perlindungan sosial korban bencana sosial

kepada atasan.

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(5) Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan subbdidang jaminan sosial keluarga sebagai

pedoman pelaksanaan tugas.

b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang jaminan sosial

keluarga.

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaminan sosial keluarga.

d. menyiapkan bahan koordinasi bidang jaminan sosial keluarga dengan

unit/instansi terkait.

Page 14: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

11 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria

seksijaminan sosial keluarga.

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di

bidangjaminan sosial keluarga.

g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi jaminan sosial keluarga.

h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi jaminan sosial keluarga

sesuai tugas dan kewenangannya.

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan

tugas seksi jaminan sosial keluarga.

j. melaporkan hasil kegiatan seksi jaminan sosial keluarga kepada atasan.

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

(1) Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang

Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusankebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan

penanganan fakir miskin;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan

penanganan fakir miskin;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Page 15: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

12 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

(3) Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan identifikasi dan penguatan kapasitas sebagai

pedoman pelaksanaan tugas.

b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan

penguatan kapasitas.

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan

kapasitas.

d. menyiapkan bahan koordinasi bidang identifikasi dan penguatan kapasitas

dengan unit/instansi terkait.

e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria

seksiidentifikasi dan penguatan kapasitas.

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di

bidangidentifikasi dan penguatan kapasitas.

g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi identifikasi dan penguatan kapasitas.

h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi identifikasi dan penguatan

kapasitas sesuai tugas dan kewenangannya.

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas seksi

identifikasi dan penguatan kapasitas.

j. melaporkan hasil kegiatan seksi identifikasi dan penguatan kapasitas kepada

atasan.

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Dan Restorasi Sosial

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan

restorasi sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan

masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan

masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.

d. menyiapkan bahan koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan

dan restorasi sosial dengan unit/instansi terkait.

Page 16: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

13 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria

seksipemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di

bidangpemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.

g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat,

kelembagaan dan restorasi sosial.

h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi pemberdayaan masyarakat,

kelembagaan dan restorasi sosial sesuai tugas dan kewenangannya.

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas seksi

pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.

j. melaporkan hasil kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan

restorasi sosial kepada atasan.

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(5) Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan mempunyai

tugas:

a. menyusun rencana kegiatan pendampingan bantuan stimulan dan penataan

lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pendampingan,

bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan, bantuan

stimulant dan penataan lingkungan.

d. menyiapkan bahan koordinasi bidang pendampingan, bantuan stimulan dan

penataan lingkungan dengan unit/instansi terkait.

e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria

seksipendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di

bidang pendampingan,bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pendampingan, bantuan stimulan

dan penataan lingkungan.

Page 17: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

14 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi pendampingan, bantuan

stimulan dan penataan lingkungan sesuai tugas dan kewenangannya.

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas seksi

pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

j. melaporkan hasil kegiatan seksi pendampingan, bantuan stimulan dan penataan

lingkungan kepada atasan.

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Page 18: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

15 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Page 19: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

16

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. Kepala Dinas :

a. Nama : Fenggy Wurangian, SE, M.Si

b. NIP : 19610410 199003 2 003

c. Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda/ IV c

2. Sekretaris :

a. Nama : Olvy MD. Tambajong, S.Pd

b. NIP : 19671002 199303 2 007

c. Pangkat / Gol : Pembina/ IV a

3. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

a. Nama : Ronald Larage, S.IP

b. NIP : 19770925 200902 1 001

c. Pangkat / Gol : Penata/ III c

4. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

a. Nama : Relly S Rumbay, SKM

b. NIP : 19790826 201001 1 006

c. Pangkat / Gol : Penata/ III c

Data Kepegawaian

1 Jumlah CPNS/ PNS

: 20 Orang

2 Jumlah Golongan I

: - Orang

3 Jumlah Golongan II

: 3 Orang

4 Jumlah Golongan III

: 15 Orang

5 Jumlah Golongan IV

: 2 Orang

6 Jumlah Pejabat Eselon II

: 1 Orang

7 Jumlah Pejabat Eselon III

: 3 Orang

8 Jumlah Pejabat Eselon IV

: 11 Orang

9 Jumlah Pelaksana

: 5 Orang

10 Jumlah Tenaga Non PNS

: 6 Orang

Page 20: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

17

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

a. Nama : Natalia N. Tangel, S.Kom

b. NIP : 19761225 200604 2 006

c. Pangkat / Gol : Penata TKT.I/ III d

6. Kepala Bidang Peerlindungan dan Jaminan Sosial

a. Nama : Selvie N. Lendombela, MM

b. NIP : 19791106 201102 2 001

c. Pangkat / Gol : Penata/ III c

7. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

a. Nama : Joklin Waas, SE, MM

b. NIP : 19850111 201001 2 007

c. Pangkat / Gol : Penata/ III c

8. Seksi Pemb. Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial

a. Nama : Lineke Tumbol, SE

b. NIP : 19710503 199103 2 005

c. Pangkat / Gol : Penata Tkt.I/ III d

9. Seksi Rehab. Sosial Penyandang Disabilitas

d. Nama : Simon Mokat

e. NIP : 19661111 199403 1 016

f. Pangkat / Gol : Penata/ III c

10. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

a. Nama : YOICE KOSAKOY, S.Sos

b. NIP : 19721112 200803 2 002

c. Pangkat / Gol : Penata/ III c

11. Seksi Jaminan Sosial

a. Nama : Ratna Tumunu, S.Sos

b. NIP : 19810512 200902 2 001

c. Pangkat / Gol : Penata /III c

12. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

a. Nama : Diana Tumiwan, S.IP

b. NIP : 19790316 201001 2 005

c. Pangkat / Gol : Penata/ III c

Page 21: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

18

13. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

a. Nama : Swandy Karimin, SH

b. NIP : 19800530 201001 1 013

c. Pangkat / Gol : Penata/ III c

14. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

a. Nama : Regy B. Waluyan, ST

b. NIP : 19821002 201001 1 008

c. Pangkat / Gol : Penata Muda Tkt I/III b

15. Seksi Rehab. Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

a. Nama : Santi Anggoronggang, Amd. Kep

b. NIP : 19790528 200604 2 008

c. Pangkat / Gol : Penata Muda Tkt I/ III b

16. Seksi Rehab Sosial Anak dan Lanjut Usia

a. Nama : Nansy N. Thomas, SH

b. NIP : 19801119 201102 2 001

c. Pangkat / Gol : Penata Muda Tkt.I/ III b

1.6. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan Utama dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Jumlah ASN yang kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan

sasaran strategis;

2. Kurangnya pemahaman ASN terhadap peraturan perundang-undangan

di bidang kepegawaian;

3. Keterbatasan dana dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Page 22: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

19

1.7. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika Penulisan Laporan kinerja instansi pemerintah adalah

sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi Penjelasan Umum tentang Organisasi, Aspek

Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Berisi Uraian Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun

2017

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun

2017

Bab IV : PENUTUP

Berisi Uraian Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Organisasi Serta Langkah Di Masa Mendatang.

Page 23: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

20

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk penyusunan rencana kinerja organisasi yang transparan dan

akuntabel yang berorientasi pada hasil, perlu dibuat komitmen antara Pimpinan

Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah. Di

lingkungan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten

Minahasa Tenggara telah ditandantangani Perjanjian Kinerja antara Bupati

Minahasa Tenggara dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima tugas;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bupati Minahasa Tenggara. Perjanjian

Kinerja disusun paling lambat satu bulan setelah Satuan Kerja Perangkat Daerah

telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun berjalan. Perjanjian

Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil utama dan

kondisi seharusnya serta indikator lain yang relevan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2017 yang ditandatangani bersama Bupati Minahasa Tenggara,

diuraikan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

MENURUNNYA PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL (PMKS)

JUMLAH KELOMPOK USAHA BERSAMA

(KUBE) YANG DI BANTU LEWAT

USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)

2 KELOMPOK

2 KELOMPOK

JUMLAH DOKUMEN VERIFIKASI,

MONITORING DAN EVALUASI

PENERIMA BANTUAN UEP KELOMPOK

USAHA BERSAMA (KUBE)

1 DOK 1 DOK

Page 24: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

21

MENINGKATNYA

KSSEJAHTERAAN LANSIA

TERLANTAR

JUMLAH LANSIA TERLANTAR YANG DI

BANTU DI KABUPATEN MINAHASA

TENGGARA

12 KEC 12 KEC

TERLAKSANANYA

PEMBINAAN PENYANDANG

CACAT

JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN PENYANDANG CACAT

SERTA PEMBERIAN BANTUAN ALAT

PENUNJANG KEGIATAN BAGI

PENYANDANG CACAT

50 ORG 50 ORG

TERSEDIANYA BANTUAN

SARANA DAN PRASARANA

PENUNJANG KEGIATAN BAGI

KARANG TARUNA

JUMLAH KARANG TARUNA YANG

MENDAPAT BANTUAN SARANA

PENUNJANG KAGIATAN

2 K.T 2 K.T

MENINGKATNYA

KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

JUMLAH DOKUMEN DATA KEMISKINAN

DAN LAPORAN MONITORING PMKS

SERTA PSKS

1 DOK/1 LAP 1 DOK/1 LAP

PROSENTASE PERINGATAN HARI

KESETIAKAWANAN SOSIAL 100 % 100 %

PROSENTASE PERINGATAN HARI

PAHLAWAN 100 % 100 %

PROSENTASE PELAKSANAAN

PAMERAN INDOTERA EXPO 100 % 100 %

TERLAKSANANYA PROGRAM

KELUARGA HARAPAN (PKH)

JUMLAH LAPORAN MONITORING DAN

EVALUASI PROGRAM KELUARGA

HARAPAN (PKH)

1 LAP

1 LAP

JUMLAH PESERTA RAPAT

KOORDINASI PROGRAM KELUARGA

HARAPAN (PKH)

25 ORG 25 ORG

JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN DAN

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM

KELUARGA HARAPAN (PKH)

25 ORG 25 ORG

Page 25: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

22

JUMLAH PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

PENDAMPING DAN OPERATOR (PKH) 25 ORG 25 ORG

MENINGKATNYA PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROSENTASE PELAYANAN

ADMINISTRASI KANTOR

100 %

100 %

MENINGKATNYA SAPRAS

APARATUR

PROSENTASE SARANA PRASARANA

KANTOR

100 % 100 %

MENINGKATNYA DISIPLIN

APARATUR

PROSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

100 % 100 %

BERKEMBANGNYA SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

PROSENTASE PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN

1 Dok

1 Dok

Page 26: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban untuk

memepertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggung-jawaban yang dilaksanakan.

3.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

Meningkatnya

Penempatan Tenaga

Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja

Pelatihan Pembuatan Abon Ikan

20 orang

20 orang

Meningkatnya

Perlindungan Tenaga

Kerja dan Pengawasan

Ketenagakerjaan

Sosialisasi Berbagai Peraturan

Pelaksanaan Tentang

ketenagakerjaan

20 Orang 20 Orang

Tersedianya lokasi

pemukiman transmigrasi

yang layak huni, layak

berkembang dan layak

lingkungan serta adanya

masyarakat yang secara

sukarela ingin

bertransmigrasi

Pelatihan Transmigrasi Lokal 50 KK KK 50

Meningkatkan Kemauan

dan Kemampuan

Individu, Keluarga,

Kelompok dan

Masyarakat Miskin serta

Komunitas adat terpencil

dalam memenuhi

kebutuhan

Operasional Keluarga Karapan (PKH) 15 org 15 org

Bantuan Sarana Penunjang bagi

Karang Taruna/Organisasi Sosial 1 orssos 1 orssos

Page 27: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

24

3.3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017

Analisis Capaian Kinerja pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Prioritas 1. Pemberdayaan Fakir Miskin

Analisis Capaian Kinerja

No

Indikator Sasaran

Tahun 2017

Target

Kinerja (%)

Capaian

Kinerja (%)

1.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

100

100

Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan penyerahan bantuan usaha ekonomi

produktif (UEP) kepada 2 kelompok usaha bersama (KUBE) bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kegiatan ini dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin untuk bisa

wirausaha mandiri

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

a. Analisis Kegagalan

Anggaran yang dibutuhkan dalam pemberdayaan dan

penanganan fakir miskin lumayan besar namun pada

anggaran tahun 2017 hanya tertata Rp. 90.050.000

Minimnya/kurangya tenaga ASN yang ada, Di Bidang

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, karena

hanya memiliki tenaga ASN, 1 Kepala Bidang dan 3 Kepala

Seksi sedangkan untuk tenaga staf tidak ada.

b. Analisis Keberhasilan

Penggunaan Sumberdaya Aparatur/PNS secara efektif dan

efisien

Penggunaan Anggaran yang efisien dan Tepat Sasaran

Adanya bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi

yang diadakan di Daerah

Berkurangnya masyarakat miskin karena boleh diberdayakan

lewat bantuan kelompok usaha bersama.

Page 28: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

25

Sasaran Strategis Prioritas 2. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Analisis Capaian Kinerja

No

Indikator Sasaran

Tahun 2017

Target

Kinerja (%)

Capaian

Kinerja (%)

1.

Penyandang Disabilitas Produktif

100

100

Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Penyandang

Disabilitas dan diikuti oleh 20 peserta, serta Penyerahan Bantuan Alat Penunjang

Aktifitas Penyandang Disabilitas Produktif bagi 5 orang penyandang disabilitas

yang masih produktif

Analisis Keberhasilan Kegagalan Program

a. Analisis Kegagalan

Anggaran yang dibutuhkan dalam Pembinaan Para

Penyandang Disabilitas cukup besar namun pada anggaran

tahun 2017 hanya tertata Rp. 179.000.000

Minimnya/kurangya tenaga ASN yang ada, Di Bidang

Rahabilitasi Sosial, karena hanya memiliki tenaga ASN, 1

Kepala Bidang dan 3 Kepala Seksi sedangkan untuk tenaga

staf tidak ada.

b. Analisis Keberhasilan

Penggunaan Sumberdaya Aparatur/PNS secara efektif dan

efisien

Penggunaan Anggaran yang efisien dan Tepat Sasaran

Boleh beraktifitasnya Penyandang disabilitas yang masih

produktif.

Page 29: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

26

Sasaran Strategis Prioritas 3. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Analisis Capaian Kinerja

No

Indikator Sasaran

Tahun 2017

Target

Kinerja (%)

Capaian

Kinerja (%)

1.

Kesejahteraan Lansia Terlantar dan Anak

Terlantar

100

100

Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan

Lansia dan diikuti oleh 100 peserta, serta penyerahan bantuan sembako bagi

lansia dan Juga Kegiatan Pembinaan PKK Terhadap Kesejahteraan Lansia diikuti

oleh 150 peserta.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

a. Analisis Kegagalan

Anggaran yang dibutuhkan dalam peningkatan kesejahteraan

lansia terlantar dan anak terlantar cukup besar namun pada

anggaran tahun 2017 hanya bisa tertata Rp. 224.850.000

Minimnya/kurangya tenaga ASN yang ada, Di Bidang

Rahabilitasi Sosial, karena hanya memiliki tenaga ASN, 1

Kepala Bidang dan 3 Kepala Seksi sedangkan untuk tenaga

staf tidak ada.

b. Analisis Keberhasilan

Penggunaan Sumberdaya Aparatur/PNS secara efektif dan

efisien

Penggunaan Anggaran yang efisien dan Tepat Sasaran

Boleh terbantunya para lansia terlantar

Page 30: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

27

Sasaran Strategis Prioritas 4. Program Keluarga Harapan

Analisis Capaian Kinerja

No

Indikator Sasaran

Tahun 2017

Realisasi

Kinerja

(%)

Capaian

Kinerja

(%)

1.

Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 100 100

Pada Tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan yang didanai lewat APBD yaitu :

Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga Harapan

Rapat Koordinas Program Keluarga Harapan

Pelatihan daan Bimbingan Teknis ASKESOS

Bimtek Pendamping dan Operator PKH.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

a. Analisis Kegagalan

Minimnya/kurangya tenaga ASN yang ada, Di Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial, karena hanya memiliki

tenaga ASN, 1 Kepala Bidang dan 3 Kepala Seksi sedangkan

untuk tenaga staf tidak ada.

b. Analisis Keberhasilan

Penggunaan Sumberdaya Aparatur/PNS secara efektif dan

efisien

Penggunaan Anggaran yang efisien dan Tepat Sasaran

Sasaran Strategis prioritas 5. Pemberdayaan Lembaga Kesejahteran Sosial

Analisis Capaian Kinerja

No

Indikator Sasaran

Tahun 2017

Realisasi

Kinerja

(%)

Capaian

Kinerja

(%)

1.

Karang Taruna, Orsos dan Lembaga Masyarakat Lainnya

100 100

Pada Tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan yang didanai oleh APBD

yaitu :

Bantuan Sarana Penunjang Bagi Karang Taruna/Orsos

Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan dan Monitoring Pendataan

PMKS dan PSKS di 12 kecamatan

Peringaatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional

Page 31: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

28

Peringatan Hari Pahlawan

Mengikuti Pelaksanaan Pameran Idotera EXPO

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

a. Analisis Kegagalan

Minimnya/kurangya tenaga ASN yang ada, Di Bidang

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, karena

hanya memiliki tenaga ASN, 1 Kepala Bidang dan 3 Kepala

Seksi sedangkan untuk tenaga staf tidak ada

b. Analisis Keberhasilan

Penggunaan Sumberdaya Aparatur/PNS secara efektif dan

efisien

Penggunaan Anggaran yang efisien dan Tepat Sasaran

Sasaran Strategis prioritas 6. Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang

Menyangkut Tanggap Cepat Darurat

No

Indikator Sasaran

Tahun 2017

Realisasi

Kinerja

(%)

Capaian

Kinerja

(%)

1.

Daerah Rawan Bencana Sosial 100 100

Pada Tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan Operasional Taruna Siaga

Bencana (TAGANA)

Minimnya/kurangya tenaga ASN yang ada, Di Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial, karena hanya memiliki

tenaga ASN, 1 Kepala Bidang dan 3 Kepala Seksi sedangkan

untuk tenaga staf tidak ada.

b. Analisis Keberhasilan

Penggunaan Sumberdaya Aparatur/PNS secara efektif dan

efisien

Penggunaan Anggaran yang efisien dan Tepat Sasaran

Melalui Program Kegiatan Dinas Sosial, berikut adalah hasil capaian kinerja

Dinas Sosial dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Minahasa

Tenggara

Berikut adalah Prosentase sebesar Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten

Minahasa Tenggara selama 2 tahun terakhir yang merupakan hasil dari Program

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam rangka mengurangi

kesenjangan sosial dan pemerataan ekonomi.

Page 32: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

29

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

PERIODE 2016-2017

Pada table diatas, terlihat prosentase sebesar 21,04% atau turun dari

11.398 jiwa menjadi 9.000 jiwa, penurunan jumlah penduduk miskin ini sangat

signifikan hanya pada 2 (dua) tahun terakhir (2016-2017), hal ini disebabkan oleh

data jumlah penduduk miskin pada 3 (tiga) tahun awal (2013-2015) hanya

menggunakan data BPS tahun 2011, sedangkan BPS baru melakukan pendataan

kembali pada tahun 2015. Pemerintah daerah tidak bisa melakukan pendataan

yang bersifat formal karena tidak akan diterima oleh Pusat Basis Data Terpadu

(PBDT), hanya data dari BPS yang dapat diterima, sesuai dengan Instruksi

Presiden.

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja Dan Alternative atau Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Keberhasilan program/kegiatan karena ditunjang oleh sumber

daya aparatur, sarana dan prasarana serta dana;

Kegagalan pencapaian kinerja setiap program/kegiatan yang

telah ditetapkan adalah :

1. Kurangnya sumber daya aparatur yang memadai dalam

peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

masing-masing;

2. Keterbatasan sumber dana untuk membiayai semua program

dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Sosial

Kabupaten Minahasa Tenggara.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Tahun 2016 Tahun 2017 Category 3 Category 4

Page 33: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

30

Solusi :

1. Peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural

dan fungsional bagi ASN harus sesuai bidang tugasnya masing-

masing;

2. Peningkatan pelaksanaan diklat teknis sesuai tugas dan fungsi;

3. Peningkatan kreativitas ASN dalam pemahaman dan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai tugas

pokok dan fungsinya masing-masing;

4. Pemanfaatan waktu yang efisien agar semua pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan dan

bermanfaat bagi semua pihak yang terkait;

5. Penambahan anggaran oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

peningkatan disiplin dan kinerja sumber daya aparatur yang

berkualitas.

3.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Aparatur:

Penempatan sumber daya aparatur sesuai bidang tugas berdasarkan

kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja;

Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dibutuhkan

kualitas sumber daya aparatur sehingga walaupun miskin struktur

tetapi kaya fungsi;

Sumber Dana:

Penggunaan sumber dana (keuangan) yang efisien sangat

berpengaruh dalam mencapai target kinerja yang maksimal;

Penyerapan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam penetapan kinerja harus dilaksanakan

seefisien mungkin agar tidak terjadi penggunaan anggaran yang

tidak tepat sasaran sehingga pencapaian target kinerja tidak

maksimal.

Page 34: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

31

3.6. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pernyataan Pencapaian Kinerja

Pada dasarnya semua program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam

rencana kerja tahun 2017 memiliki andil besar dalam menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian target kinerja. Untuk memaksimalkan pencapaian

target kinerja yang telah ditetapkan, harus dilaksanakan secara optimal di semua

program dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja dan anggaran

tahun 2017.

A. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

No.

Uraian Belanja

Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi

Sisa Anggaran

Rp

%

TOTAL BELANJA

4.047.324.915.00

3.895.114.517.00

96.24

152.210.398.00

I

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

2.103.655.915.00

1.999.184.650.00

95.03

104.471.265.00

II

BELANJA LANGSUNG 1.943.669.000.00

1,895.114.517.00

97.54 1.895.929.867.00

Belanja Pegawai

113.940.000.00

113.940.000.00

100 -

Belanja Barang dan Jasa

1.459.169.000.00

1.431.429.867.00

98.10 27.739.133.00

Belanja Modal 370.560.000 350.560.000.00 94.60 20.000.000.00

Realisasi Anggaran Tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

Tenggara sebesar Rp. 3.895.114.517.00, atau 96,24 % dari total anggaran

sebesar Rp. 4.047.324.915.00.

Page 35: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

32

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan perlu ditopang

dengan penetapan program/kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

Anggaran 2017. Program-Program tersebut terdiri atas :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya;

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

6. Program Pembinaaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma;

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

8. Program Keluarga Harapan (PKH);

9. Program Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut

Tanggap Cepat Darurat

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sasaran strategis yang telah

ditetapkan ditunjang dengan anggaran yang ditata dalam APBD Tahun Anggaran

2017 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara seperti yang tergambar dalam

tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

MENURUNNYA PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL (PMKS)

JUMLAH KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) YANG DI

BANTU LEWAT USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)

2

KELOMPOK

JUMLAH DOKUMEN VERIFIKASI, MONITORING DAN

EVALUASI PENERIMA BANTUAN UEP KELOMPOK USAHA

BERSAMA (KUBE)

1 DOK

MENINGKATNYA

KSSEJAHTERAAN LANSIA

TERLANTAR

JUMLAH LANSIA TERLANTAR YANG DI BANTU DI

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 12 KEC

Page 36: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

33

TERLAKSANANYA

PEMBINAAN PENYANDANG

CACAT

JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENYANDANG CACAT SERTA PEMBERIAN BANTUAN ALAT

PENUNJANG KEGIATAN BAGI PENYANDANG CACAT

50 ORG

MENINGKATNYA

KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

JUMLAH KARANG TARUNA YANG MENDAPAT BANTUAN

SARANA PENUNJANG KAGIATAN 2 K.T

JUMLAH DOKUMEN DATA KEMISKINAN DAN LAPORAN

MONITORING PMKS SERTA PSKS

1 DOK/1

LAP

PROSENTASE PERINGATAN HARI KESETIAKAWANAN

SOSIAL 100 %

PROSENTASE PERINGATAN HARI PAHLAWAN 100 %

PROSENTASE PELAKSANAAN PAMERAN INDOTERA EXPO 100 %

TERLAKSANANYA PROGRAM

KELUARGA HARAPAN (PKH)

JUMLAH LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

1 LAP

JUMLAH PESERTA RAPAT KOORDINASI PROGRAM

KELUARGA HARAPAN (PKH) 25 ORG

JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 25 ORG

Page 37: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

34

JUMLAH PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPING DAN

OPERATOR (PKH) 25 ORG

MENINGKATNYA

PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

PROSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR 100 %

MENINGKATNYA SAPRAS

APARATUR

PROSENTASE SARANA PRASARANA KANTOR

100 %

MENINGKATNYA DISIPLIN

APARATUR

PROSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100 %

TERSEDIANYA DOKUMEN

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN

2 Dok

Page 38: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

35

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

DINAS SOSIAL

TAHUN 2017

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN

- BELANJA LANGSUNG 1.651.400.000,00

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 321.940.000,00

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 490.560.000,00

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 18.000.000,00

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.000.000

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT

TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

78.050.000,00

Bantuan UEP Kelompok Usaha Bersama 41.250.000,00

Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan UEP Kube 36.800.000,00

6. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL 89.350.000,00

Peningkatan Kesejahteraan Lansia 89.350.000,00

7.

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN

TRAUMA 176.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 176.000.000,00

8. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT 272.500.000,00

Bantuan Sarana Penunjang Bagi Karang Taruna/Orsos

Verifikasi, Validasi Data Kemiskinan dan Monitoring Pendataan PMKS

dan PSKS di 12 Kecamatan

Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional

50.800.000,00

71.700.000,00

50.000.000,00

Page 39: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

36

Peringatan Hari Pahlawan

Pelaksanaan Pameran Indotera Ekspo

20.000.000,00

80.000.000,00

9. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 200.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) 40.000.000,00

Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 60.000.000,00

Pelatihan dan Bimbingan Teknis ASKESOS

50.000.000,00

Bimbingan Teknis Pendamping dan Operator PKH 50.000.000,00

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

FENGGY WURANGIAN, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196104101990032003

Page 40: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LAKIP TAHUN 2017

37

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) adalah kewajiban yang harus

dipertanggung-jawabkan dan tolok ukur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara menyajikan Hasil Capaian Kinerja

dan Keuangan selama Tahun 2017.

Berdasarkan Program/Kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Sosial

Kabupaten Minahasa Tenggara telah ditetapkan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2017 sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam

pencapaian sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis ditunjang dengan

tersedianya dana yang ada dengan tujuan dapat memberikan hasil yang maksimal

dalam pelaksanaan kegiatan dengan indikator kinerja sasaran.

Demikian Laporan Kinerja Instasni Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017.

Ratahan, Februari 2018

KEPALA DINAS,

Fenggy Wurangianm SE, M.Si Pembina Utama Muda

NIP.19610410 199003 2 003

Page 41: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

No TUJUAN/SASARAN No INDIKATOR TUJUAN/SASARAN

1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

Prosentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial;

2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Prosentase kualitas dan peran serta Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

3 Meningkatnya kualitas dan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial ((PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Prosentase pelayanan terhadap penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS)

4 Meningkatnya kualitas pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) Prosentase Kualitas Pelayanan Program Keluarga Harapan

(PKH)

5 Meningkatnya pelayanan dalam hal penanggulangan bencana. Prosentase partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam

penanggulangan bencana

1 Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan

kesejahteraan sosial;

Jumlah lembaga, para pelaku usaha kesejahteraan sosial

dan PSKS lainnya yang ikut berperan aktif dalam

penanggulangan masalah sosial

2 Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin

serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dalam

mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan

fungsi sosialnya secara wajar;

Jumlah partisipasi sosial dari PSKS, TKSK dalam

menunjang pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial

3 Terlayaninya, terlindunginya, dan tersantuninya Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;

Jumlah dan kualitas pelayanan sosial berupa pembinaan,

pelatihan keterampilan dan bantuan stimulan bagi

masyarakat khususnya PMKS 4 Tersedianya tempat penampungan dan pembinaan bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial;

Jumlah kelompok usaha bersama (KUBE) yang mendapat

bantuan stimulan

5 Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat serta

lanjut usia;

Jumlah penanganan penyandang cacat untuk peningkatan

fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan

serta pemberian bantuan alat

6 Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan

Sosial

Jumlah penanganan Lanjut Usia untuk peningkatan fungsi

sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan serta

pemberian bantuan

7 Meningkatnya fungsi pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH); Jumlah peserta Monev PKH dalam menunjang pelaksanaan

kesejahteraan sosial

8 Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana; Jumlah peserta rapat koordinasi dalam menunjang

pelaksanaan kesejahteraan sosial

9 Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan

bencana.

Jumlah peserta bimtek pendamping PKH dalam menunjang

pelaksanaan kesejahteraan sosial

Jumlah peserta bimtek ASKESOS dalam menunjang

pelaksanaan kesejahteraan sosial

Tersedianya bufferstock dan lauk pauk untuk bantuan

korban bencana

Jumlah pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan

bencana

1 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Jumlah Kelompok Usaha Bersama Yang Dibantu Lewat

Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

2 Meningkatnya Kesejahteraan Lansia TerlantarJumlah Dokumen Verifikasi dan Monitoring Penerima

Bantuan UEP KUBE

3 Terlaksananya Pembinaan Penyandang cacatJumlah Lansia Terlantar Yang Dibantu di Kabupaten

Minahasa Tenggara

4 Meningkatnya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Cacat serta

Penerima Bantuan Alat Penunjang Kegiatan Bagi

Penyandang Cacat

5 Terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH)Jumlah Karang Taruna/Orsos Yang Mendapat Bantuan

Sarana Penunjang

Jumlah Dokumen Data Kemiskinan dan Laporan Monitoring

PMKS dan PSKS

Prosentase Peringatan Hari Pahlawan

Prosentase Peringatan Hari Kesetiakawananan Sosial

1 Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan

kesejahteraan sosial;

Jumlah KarangTaruna/Orsos yag mendapat Bantuan

Sarana Penunjang Kegiatan

DINAS SOSIAL

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TUJUAN RENSTRA

SASARAN RENSTRA

KINERJA UTAMA

SASARAN PERJANJIAN KINERJA

Page 42: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2 Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin

serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dalam

mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan

fungsi sosialnya secara wajar;

Jumlah Kelompok Usaha Bersama Yang Mendapat Bantuan

Usaha Ekonomi Produktif

3 Terlayaninya, terlindunginya, dan tersantuninya Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;

Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Mendapat Bantuan

AlatJumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE

4 Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat serta

lanjut usia;

Jumlah Lansia Terlantar dan Anak Terlantar Yang Sudah

Diberikan Bantuan

5 Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan

Sosial

Jumlah Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan

(PKH)

6 Meningkatnya fungsi pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH); Tersedianya Bantuan Logistik Pasca Bencana

7 Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;

8 Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan

bencana.

Page 43: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD TA 2017

Lampiran II

Nomor

20 Oktober 2017 : Tanggal

38 :

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

KODE

REKENING URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN

JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

BELANJA 4.047.324.915,04 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5 3.481.347.413,60 565.977.501,44 16,26

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.103.655.915,04 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1 1.829.947.413,60 273.708.501,44 14,96

2.103.655.915,04 Non Kegiatan 1.06 . 1.06.01 . 00.00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.829.947.413,60 273.708.501,44 14,96

Belanja Pegawai 2.103.655.915,04 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1 1.829.947.413,60 273.708.501,44 14,96

1.192.470.344,04 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01 1.273.076.166,20 (80.605.822,16) (6,33)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 900.466.060,00 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 80.768.096,00 819.697.964,00 9,85

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1 tahun x 900.466.060,00 = 900.466.060,00

Tunjangan Keluarga 66.533.901,84 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 (44.111.340,56) 110.645.242,40 (39,87)

Tunjangan Keluarga

1 tahun x 66.533.901,84 = 66.533.901,84

Tunjangan Jabatan 153.178.200,00 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 (74.202.800,00) 227.381.000,00 (32,63)

Tunjangan Jabatan

1 tahun x 153.178.200,00 = 153.178.200,00

Tunjangan Fungsional Umum 13.898.200,00 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05 2.656.200,00 11.242.000,00 23,63

Tunjangan Fungsional Umum

1 tahun x 13.898.200,00 = 13.898.200,00

Tunjangan Beras 50.375.352,00 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 (25.462.872,00) 75.838.224,00 (33,58)

Tunjangan Beras

1 tahun x 50.375.352,00 = 50.375.352,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.002.716,00 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07 (20.251.063,40) 28.253.779,40 (71,68)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1 tahun x 8.002.716,00 = 8.002.716,00

Pembulatan Gaji 15.914,20 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 (2.042,20) 17.956,40 (11,37)

Pembulatan Gaji

1 tahun x 15.914,20 = 15.914,20

911.185.571,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02 556.871.247,40 354.314.323,60 63,63

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 1

Page 44: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 911.185.571,00 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01 354.314.323,60 556.871.247,40 63,63

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1 tahun x 911.185.571,00 = 911.185.571,00

BELANJA LANGSUNG 1.943.669.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2 1.651.400.000,00 292.269.000,00 17,70

373.440.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 321.940.000,00 51.500.000,00 16,00

142.450.000,00 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.06 . 1.06.01 . 01.01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

168.400.000,00 (25.950.000,00) (15,41)

Belanja Pegawai 68.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.1 84.000.000,00 (15.200.000,00) (18,10)

68.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.1.02 84.000.000,00 (15.200.000,00) (18,10)

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 68.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.1.02.01 (15.200.000,00) 84.000.000,00 (18,10)

Belanja Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap

Honorarium Sopir

12 Bln/org x 2.400.000,00 = 28.800.000,00

Honorarium Cleaning Service

12 bln/org x 2.000.000,00 = 24.000.000,00

Honorarium Pegawai Tidak Tetap

8 orang/bulan x 2.000.000,00 = 16.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 73.650.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2 84.400.000,00 (10.750.000,00) (12,74)

41.620.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01 29.870.000,00 11.750.000,00 39,34

Belanja Alat Tulis Kantor 30.370.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01 8.000.000,00 22.370.000,00 35,76

Belanja ATK

Catridge

15 buah x 325.000,00 = 4.875.000,00

Kertas HVS F4

150 rim x 65.000,00 = 9.750.000,00

Tinta Print

100 Buah x 40.000,00 = 4.000.000,00

Map

1,500 Buah x 4.000,00 = 6.000.000,00

Odner

35,000 Buah x 22,00 = 770.000,00

Flashdisk

9 Buah x 150.000,00 = 1.350.000,00

Perforator

6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00

Hekter Besar

9 Buah x 40.000,00 = 360.000,00

Hekter Kecil

10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00

Ballpoint Balliner

100 Buah x 20.000,00 = 2.000.000,00

Ballpoint Standar

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 2

Page 45: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

10 Dos x 20.000,00 = 200.000,00

Kertas Cover

5 rim x 45.000,00 = 225.000,00

Gunting Besar

6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00

Kertas HVS Warna

2 rim x 70.000,00 = 140.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 7.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04 3.750.000,00 4.000.000,00 93,75

Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya

1 thn x 7.750.000,00 = 7.750.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01.05 0,00 3.500.000,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.03 9.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Listrik 6.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.03.03 0,00 6.500.000,00 0,00

Belanja Listrik

1 tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.03.12 0,00 3.000.000,00 0,00

Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

12.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.05 20.000.000,00 (7.500.000,00) (37,50)

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 12.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.05.05 (7.500.000,00) 20.000.000,00 (37,50)

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1 tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

10.030.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.06 10.030.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.06.01 0,00 5.000.000,00 0,00

Belanja Cetak

1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Penggandaan 5.030.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.06.02 0,00 5.030.000,00 0,00

Belanja Penggandaan

1 tahun x 5.030.000,00 = 5.030.000,00

0,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.11 15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.11.02 (10.000.000,00) 10.000.000,00 (100,00)

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.11.03 (5.000.000,00) 5.000.000,00 (100,00)

34.140.000,00 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01.02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

19.840.000,00 14.300.000,00 72,08

Belanja Pegawai 33.140.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.1 18.840.000,00 14.300.000,00 75,90

33.140.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.1.01 18.840.000,00 14.300.000,00 75,90

Honorarium Satuan Pengelola Keuangan 33.140.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.1.01.03 14.300.000,00 18.840.000,00 75,90

Honorarium Satuan Pengelola Keuangan

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 3

Page 46: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

12 bln/org x 800.000,00 = 9.600.000,00

Honorarium Bendahara Pengeluaran

1 thn/org x 14.240.000,00 = 14.240.000,00

Honorarium Pembantu Pejabat Penataushaan Keuangan

12 bln x 775.000,00 = 9.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2 1.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.01 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.01.01 0,00 1.000.000,00 0,00

Belanja ATK

1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

13.000.000,00 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 01.03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

10.600.000,00 2.400.000,00 22,64

Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.1 9.600.000,00 2.400.000,00 25,00

12.000.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.1.01 9.600.000,00 2.400.000,00 25,00

Honorarium Satuan Pengelola Barang/Jasa 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.1.01.04 2.400.000,00 9.600.000,00 25,00

Honorarium Satuan Pengelola Barang/Jasa

12 bln/org x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.2 1.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.2.01 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.2.01.01 0,00 1.000.000,00 0,00

Belanja ATK

1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

183.850.000,00 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.06 . 1.06.01 . 01.06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

123.100.000,00 60.750.000,00 49,35

Belanja Barang dan Jasa 183.850.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2 123.100.000,00 60.750.000,00 49,35

990.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.01 990.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 990.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.01.01 0,00 990.000,00 0,00

Belanja ATK

1 thn x 990.000,00 = 990.000,00

182.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.15 122.110.000,00 60.750.000,00 49,75

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.15.01 (3.950.000,00) 4.950.000,00 (79,80)

SPPD Dalam Daerah

1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 181.860.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.15.02 64.700.000,00 117.160.000,00 55,22

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Eselon II

4 kali x 11.000.000,00 = 44.000.000,00

Eselon III

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 4

Page 47: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

3 kali x 10.030.000,00 = 30.090.000,00

Eselon IV/Staf

9 kali x 9.610.000,00 = 86.490.000,00

Perjalanan Dinas

1 thn x 2.410.000,00 = 2.410.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Eselon II

15 kali x 380.000,00 = 5.700.000,00

Eselon III

1 thn x 4.420.000,00 = 4.420.000,00

Eselon IV/Staf

25 kali x 350.000,00 = 8.750.000,00

515.679.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.06 . 1.06.01 . 02 490.560.000,00 25.119.000,00 5,12

20.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02.05 Sumber Dana : 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 5.2.3 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Angkutan Darat Bermotor

1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 5.2.3.17 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Kendaraan Bermotor Beroda Dua 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 5.2.3.17.05 0,00 20.000.000,00 0,00

Sepeda Motor

1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

253.060.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02.07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

253.060.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 253.060.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3 253.060.000,00 0,00 0,00

63.060.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Kantor

1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.27 63.060.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Penyimpanan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.27.04 0,00 60.000.000,00 0,00

Rak Kayu

Pembuatan Rak Kayu Gudang Bufer Stock

1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

3.060.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05 0,00 3.060.000,00 0,00

Papan Pengumunan

Papan Pengumunan Untuk Data-Data

3 unit x 1.020.000,00 = 3.060.000,00

110.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Rumah Tangga

1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.28 110.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Meubelair 110.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01 0,00 110.000.000,00 0,00

Tenda

Pembuatan Kanopi Gudang Bufer Stock

1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

Kursi Kerja

20 buah x 1.500.000,00 = 30.000.000,00

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 5

Page 48: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

80.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.30 80.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat

40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.30.01 0,00 40.000.000,00 0,00

Meja Kerja

20 buah x 2.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Lemari dan Arsip Pejabat 40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.30.07 0,00 40.000.000,00 0,00

Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain

Lemari Data

4 buah x 10.000.000,00 = 40.000.000,00

97.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02.09 Sumber Dana : 97.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 97.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3 97.500.000,00 0,00 0,00

97.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29 97.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

82.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02 0,00 82.500.000,00 0,00

P.C Unit/ Komputer PC

Komputer PC

3 unit x 7.500.000,00 = 22.500.000,00

Lap Top

4 unit x 15.000.000,00 = 60.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Personal Komputer 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05 0,00 15.000.000,00 0,00

Printer

6 unit x 2.500.000,00 = 15.000.000,00

145.119.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.06 . 1.06.01 . 02.24 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

120.000.000,00 25.119.000,00 20,93

Belanja Barang dan Jasa 145.119.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2 120.000.000,00 25.119.000,00 20,93

145.119.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05 120.000.000,00 25.119.000,00 20,93

Belanja Jasa Service 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01 0,00 30.000.000,00 0,00

Jasa Service Kendaraan Dinas/Jabatan

1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 45.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02 0,00 45.000.000,00 0,00

Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Jabatan

1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 70.119.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03 25.119.000,00 45.000.000,00 55,82

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1 thn x 62.919.000,00 = 62.919.000,00

BBM

1 thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

14.950.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.06 . 1.06.01 . 03 18.000.000,00 (3.050.000,00) (16,94)

14.950.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.06 . 1.06.01 . 03.02 Sumber Dana : 18.000.000,00 (3.050.000,00) (16,94)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 6

Page 49: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

Belanja Barang dan Jasa 14.950.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2 18.000.000,00 (3.050.000,00) (16,94)

14.950.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2.12 18.000.000,00 (3.050.000,00) (16,94)

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 14.950.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04 (3.050.000,00) 18.000.000,00 (16,94)

Belanja Pakaian Dinas (PDH)

1 pkt x 14.950.000,00 = 14.950.000,00

0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.06 . 1.06.01 . 06 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)

0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.06 . 1.06.01 . 06.01 Sumber Dana : 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)

Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01 2.500.000,00 (2.500.000,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01 (2.500.000,00) 2.500.000,00 (100,00)

0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06 2.500.000,00 (2.500.000,00) (100,00)

Belanja Cetak 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01 (1.250.000,00) 1.250.000,00 (100,00)

Belanja Penggandaan 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02 (1.250.000,00) 1.250.000,00 (100,00)

90.050.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.06 . 1.06.01 . 15 78.050.000,00 12.000.000,00 15,37

41.250.000,00 Bantuan UEP Kelompok Usaha Bersama 1.06 . 1.06.01 . 15.06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

41.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2 41.250.000,00 0,00 0,00

500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.01 500.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01 0,00 500.000,00 0,00

ATK

1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00

750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.06 750.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01 0,00 250.000,00 0,00

Cetak

1 kgt x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Penggandaan 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02 0,00 500.000,00 0,00

Penggandaan

1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00

40.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.23 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.23.02 0,00 40.000.000,00 0,00

Bantuan bagi KUBE

2 klmpk x 20.000.000,00 = 40.000.000,00

48.800.000,00 Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan UEP KUBE

1.06 . 1.06.01 . 15.11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

36.800.000,00 12.000.000,00 32,61

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 7

Page 50: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2 36.800.000,00 12.000.000,00 32,61

1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.01 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.01.01 0,00 1.000.000,00 0,00

ATK

1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.06 1.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.06.01 0,00 500.000,00 0,00

Cetak

1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Penggandaan 750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02 0,00 750.000,00 0,00

Penggandaan

1 kgt x 750.000,00 = 750.000,00

46.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.15 34.550.000,00 12.000.000,00 34,73

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01 12.000.000,00 7.800.000,00 153,85

SPPD Dalam Daerah

Eselon II

4 kali x 150.000,00 = 600.000,00

Eselon III

24 kali x 150.000,00 = 3.600.000,00

Eselon IV

24 kali x 150.000,00 = 3.600.000,00

Pendamping UEP Kube

24 bln/org x 500.000,00 = 12.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.15.02 0,00 26.750.000,00 0,00

SPPD Luar Daerah Dalam Provinsi

1 kgt x 3.250.000,00 = 3.250.000,00

SPPD Luar Daerah Luar Provinsi

Eselon II

1 kali x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

Eselon III

1 kali x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Eselon IV

1 kali x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

224.850.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.06 . 1.06.01 . 16 89.350.000,00 135.500.000,00 151,65

99.850.000,00 Peningkatan Kesejahtraan Lansia Terlantar dan anak Terlantar

1.06 . 1.06.01 . 16.12 Sumber Dana : 89.350.000,00 10.500.000,00 11,75

Belanja Barang dan Jasa 99.850.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2 89.350.000,00 10.500.000,00 11,75

5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.01 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.01.01 0,00 5.000.000,00 0,00

Belanja ATK

1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.06 3.000.000,00 0,00 0,00

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 8

Page 51: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

Belanja Cetak 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.06.01 0,00 1.500.000,00 0,00

Belanja Cetak

1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.06.02 0,00 1.500.000,00 0,00

Belanja Penggandaan

1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

41.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.15 0,00 41.850.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.15.01 10.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pendamping Aslut

21 bln/org x 500.000,00 = 10.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.350.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.15.02 31.350.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 thn x 31.350.000,00 = 31.350.000,00

50.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.23 81.350.000,00 (31.350.000,00) (38,54)

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.23.01 (31.350.000,00) 81.350.000,00 (38,54)

Bantuan Bagi Lansia dan Anak Terlantar

1 kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

125.000.000,00 Pembinaan PKK terhadap Kesejahteraan Lansia 1.06 . 1.06.01 . 16.13 Sumber Dana : 0,00 125.000.000,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2 0,00 125.000.000,00 0,00

8.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.01 0,00 8.500.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 8.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01 8.500.000,00 0,00 0,00

Belanja ATK

1 kgt x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.03 0,00 5.000.000,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.03.27 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

2 org x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

8.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.06 0,00 8.000.000,00 0,00

Belanja Cetak 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

25.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.11 0,00 25.500.000,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05 25.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Makan-Minum Kegiatan

300 org x 55.000,00 = 16.500.000,00

Snack Pagi dan Sore

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 9

Page 52: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

600 kali/org x 15.000,00 = 9.000.000,00

78.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.15 0,00 78.000.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01 33.000.000,00 0,00 0,00

Uang Pengganti Transport Peserta

300 org x 110.000,00 = 33.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02 45.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

1 kgt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

179.000.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

1.06 . 1.06.01 . 18 176.000.000,00 3.000.000,00 1,70

179.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

1.06 . 1.06.01 . 18.03 Sumber Dana : 176.000.000,00 3.000.000,00 1,70

Belanja Barang dan Jasa 179.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2 176.000.000,00 3.000.000,00 1,70

5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.01 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01 0,00 5.000.000,00 0,00

Belanja ATK

1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.03 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.03.27 0,00 5.000.000,00 0,00

Belanja Narasumber

1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.06 4.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.06.01 0,00 2.000.000,00 0,00

Belanja Cetak

1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02 0,00 2.000.000,00 0,00

Belanja Penggandaan

1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.07 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.07.02 0,00 2.000.000,00 0,00

Belanja Sewa Gedung

1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.11 3.300.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 3.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.11.04 0,00 3.300.000,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan

60 org x 55.000,00 = 3.300.000,00

79.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.15 35.350.000,00 44.350.000,00 125,46

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.15.01 3.000.000,00 7.500.000,00 40,00

Pengganti Transport Peserta Pelatihan

50 0rg x 150.000,00 = 7.500.000,00

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 10

Page 53: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pendamping Cacat

6 bln/org x 500.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02 41.350.000,00 27.850.000,00 148,47

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Eselon III

1 kali x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

Eselon IV

2 kali x 8.000.000,00 = 16.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

1 kgt x 3.350.000,00 = 3.350.000,00

SPP Luar Daerah

1 keg x 41.350.000,00 = 41.350.000,00

80.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.23 121.350.000,00 (41.350.000,00) (34,07)

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

80.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.23.01 (41.350.000,00) 121.350.000,00 (34,07)

Belanja Bantuan Alat Penunjang Aktivitas Bagi Cacat Berat dan Eks Trauma

1 kgt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

290.500.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

1.06 . 1.06.01 . 21 272.500.000,00 18.000.000,00 6,61

50.800.000,00 Bantuan Sarana Penunjang Bagi Karang Taruna / Orsos

1.06 . 1.06.01 . 21.06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

50.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 50.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2 50.800.000,00 0,00 0,00

250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.06 1.000.000,00 (750.000,00) (75,00)

Belanja Cetak 150.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.06.01 (350.000,00) 500.000,00 (70,00)

Cetak

1 kgt x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Penggandaan 100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02 (400.000,00) 500.000,00 (80,00)

Penggandaan

1 kgt x 100.000,00 = 100.000,00

10.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.15 9.800.000,00 750.000,00 7,65

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01 0,00 750.000,00 0,00

SPPD Dalam Daerah

5 kali x 150.000,00 = 750.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.15.02 750.000,00 9.050.000,00 8,29

SPPD Luar Daerah Dalam Provinsi

1 kgt x 1.050.000,00 = 1.050.000,00

SPPD Luar Daerah Luar Provinsi

1 kali x 8.750.000,00 = 8.750.000,00

40.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.23 40.000.000,00 0,00 0,00

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 11

Page 54: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.23.02 0,00 40.000.000,00 0,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

2 klmpk x 20.000.000,00 = 40.000.000,00

98.500.000,00 Verifikasi Validasi Data Kemiskinan dan Monitoring Pendataan PMKS dan PSKS di 12 Kecamatan

1.06 . 1.06.01 . 21.07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

71.700.000,00 26.800.000,00 37,38

Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2 71.700.000,00 26.800.000,00 37,38

25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.01 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.01.01 0,00 25.000.000,00 0,00

ATK

ATK Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

12 kec x 2.000.000,00 = 24.000.000,00

ATK Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kabupaten

1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

19.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.06 19.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 19.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02 0,00 19.000.000,00 0,00

Penggandaan

Penggandaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan

12 kec x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

Penggandaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kabupaten

1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

54.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.15 27.700.000,00 26.800.000,00 96,75

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01 (4.400.000,00) 16.200.000,00 (27,16)

Belanja Perjalanan Dinas Pendamping TKSK

1 kgt x 7.600.000,00 = 7.600.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

28 kali x 150.000,00 = 4.200.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.15.02 31.200.000,00 11.500.000,00 271,30

SPPD Luar Daerah Dalam Provinsi

SPPD Luar Daerah Dalam Provinsi Pendamping

TKSK

1 kgt x 6.700.000,00 = 6.700.000,00

SPPD Luar Daerah Luar Provinsi

1 kgt x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

21.000.000,00 Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 1.06 . 1.06.01 . 21.08 Sumber Dana : 50.000.000,00 (29.000.000,00) (58,00)

Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2 50.000.000,00 (29.000.000,00) (58,00)

0,00 Belanja Bahan/Material 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.02 15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)

Belanja Bahan Baku Pameran 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.02.14 (15.000.000,00) 15.000.000,00 (100,00)

1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.06 3.000.000,00 (2.000.000,00) (66,67)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 12

Page 55: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

Belanja Cetak 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.06.01 (1.000.000,00) 1.500.000,00 (66,67)

Belanja Cetak

1 Kgt x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Penggandaan 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.06.02 (1.000.000,00) 1.500.000,00 (66,67)

Belanja Penggandaan

1 Kgt x 500.000,00 = 500.000,00

20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.15 32.000.000,00 (12.000.000,00) (37,50)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.15.02 (12.000.000,00) 32.000.000,00 (37,50)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

13.000.000,00 Peringatan Hari Pahlawan 1.06 . 1.06.01 . 21.09 Sumber Dana : 20.000.000,00 (7.000.000,00) (35,00)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Minahasa Tenggara

Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.09 . 5.2.2 20.000.000,00 (7.000.000,00) (35,00)

1.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 21.09 . 5.2.2.10 3.500.000,00 (2.000.000,00) (57,14)

Belanja Sewa Tenda 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.09 . 5.2.2.10.05 (2.000.000,00) 3.500.000,00 (57,14)

Belanja Sewa Tenda

1 Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

11.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 21.09 . 5.2.2.11 16.500.000,00 (5.000.000,00) (30,30)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.09 . 5.2.2.11.05 (5.000.000,00) 16.500.000,00 (30,30)

Belanja Makan-Minum Kegiatan

1 Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Snack

1 Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

107.200.000,00 Pelaksanaan Pameran Indotera Ekspo 1.06 . 1.06.01 . 21.10 Sumber Dana : 80.000.000,00 27.200.000,00 34,00

Belanja Barang dan Jasa 107.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2 80.000.000,00 27.200.000,00 34,00

10.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.02 16.000.000,00 (6.000.000,00) (37,50)

Belanja Bahan Baku Pameran 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.02.14 (6.000.000,00) 16.000.000,00 (37,50)

Belanja Bahan Pameran

1 Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

25.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.07 0,00 25.000.000,00 0,00

Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar

Sarana Mobilitas 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.07.04 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Tempat

1 kgt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

72.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.15 64.000.000,00 8.200.000,00 12,81

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.15.02 8.200.000,00 64.000.000,00 12,81

Perjalanan Dinas Luar Daerah

8 Org x 9.025.000,00 = 72.200.000,00

230.200.000,00 Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 23 200.000.000,00 30.200.000,00 15,10

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 13

Page 56: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

67.000.000,00 Monitoring dan evaluasi Program Keluarga Harapan 1.06 . 1.06.01 . 23.01 Sumber Dana : 40.000.000,00 27.000.000,00 67,50

Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2 40.000.000,00 27.000.000,00 67,50

1.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.01 1.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01 0,00 1.800.000,00 0,00

Belanja ATK

1 kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.06 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.06.01 0,00 500.000,00 0,00

Belanja Cetak

1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02 0,00 1.500.000,00 0,00

Belanja Penggandaan

1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

63.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15 36.200.000,00 27.000.000,00 74,59

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01 27.000.000,00 1.800.000,00 1.500,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12 kali x 150.000,00 = 1.800.000,00

Pendamping PKH

54 bln/org x 500.000,00 = 27.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02 0,00 34.400.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Eselon III

3 kali x 8.000.000,00 = 24.000.000,00

Eselon IV

1 kali x 7.600.000,00 = 7.600.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi

1 kgt x 2.800.000,00 = 2.800.000,00

60.000.000,00 Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan 1.06 . 1.06.01 . 23.02 Sumber Dana : 60.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2 60.000.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.01 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01 0,00 3.000.000,00 0,00

Belanja ATK

1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.06 4.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.06.01 0,00 2.000.000,00 0,00

Belanja Cetak

1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02 0,00 2.000.000,00 0,00

Belanja Penggandaan

1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 14

Page 57: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

53.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15 53.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01 0,00 7.000.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 kgt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15.02 0,00 46.000.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

1 kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

5 kali x 8.000.000,00 = 40.000.000,00

50.000.000,00 Pelatihan dan Bimbingan Teknis ASKESOS 1.06 . 1.06.01 . 23.03 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2 50.000.000,00 0,00 0,00

1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.01 4.200.000,00 (2.700.000,00) (64,29)

Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.01.01 (2.700.000,00) 4.200.000,00 (64,29)

Belanja ATK

1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.03 5.000.000,00 (3.000.000,00) (60,00)

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.03.27 (3.000.000,00) 5.000.000,00 (60,00)

Belanja Narasumber

2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.06 5.000.000,00 (3.500.000,00) (70,00)

Belanja Cetak 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.06.01 (2.000.000,00) 2.500.000,00 (80,00)

Belanja Cetak

1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.06.02 (1.500.000,00) 2.500.000,00 (60,00)

Belanja Penggandaan

1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.07 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.07.02 0,00 1.500.000,00 0,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.11 3.300.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.11.02 0,00 3.300.000,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

60 org x 55.000,00 = 3.300.000,00

40.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.15 31.000.000,00 9.200.000,00 29,68

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.15.01 0,00 7.500.000,00 0,00

Transport Peserta Kegiatan Bimtek

50 org x 150.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02 9.200.000,00 23.500.000,00 39,15

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 15

Page 58: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Eselon III

2 kali x 8.600.000,00 = 17.200.000,00

Eselon IV

2 kali x 7.750.000,00 = 15.500.000,00

53.200.000,00 Bimbingan Teknis Pendamping dan Operator PKH 1.06 . 1.06.01 . 23.04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

50.000.000,00 3.200.000,00 6,40

Belanja Barang dan Jasa 53.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2 50.000.000,00 3.200.000,00 6,40

2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.01 5.000.000,00 (2.500.000,00) (50,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.01.01 (2.500.000,00) 5.000.000,00 (50,00)

ATK

1 kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.03 5.000.000,00 (3.000.000,00) (60,00)

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.03.27 (3.000.000,00) 5.000.000,00 (60,00)

Narasumber

1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.06 3.500.000,00 (2.500.000,00) (71,43)

Belanja Cetak 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.06.01 (1.000.000,00) 1.500.000,00 (66,67)

Cetak

1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Penggandaan 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.06.02 (1.500.000,00) 2.000.000,00 (75,00)

Penggandaan

1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00

0,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.07 2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.07.03 (2.000.000,00) 2.000.000,00 (100,00)

1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.11 1.650.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.650.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.11.05 0,00 1.650.000,00 0,00

Makanan dan Minuman Kegiatan

30 org x 55.000,00 = 1.650.000,00

4.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.13 4.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.13.01 0,00 4.400.000,00 0,00

Pakaian Kerja Lapangan

22 org x 200.000,00 = 4.400.000,00

41.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.15 28.450.000,00 13.200.000,00 46,40

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.420.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01 (880.000,00) 3.300.000,00 (26,67)

Uang Pengganti Transport

22 org x 110.000,00 = 2.420.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.230.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.15.02 14.080.000,00 25.150.000,00 55,98

SPPD Luar Daerah Luar Provinsi

Eselon III

2 kali x 8.515.000,00 = 17.030.000,00

Eselon IV

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 16

Page 59: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

KODE REKENING

URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

2 kali x 7.500.000,00 = 15.000.000,00

Operator PKH

1 kali x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

25.000.000,00 Program Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat

1.06 . 1.06.01 . 24 0,00 25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 Operasional Taruna Siaga Bencana (Tagana) 1.06 . 1.06.01 . 24.01 Sumber Dana : 0,00 25.000.000,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2 0,00 25.000.000,00 0,00

2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.01 0,00 2.500.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01 2.500.000,00 0,00 0,00

Belanja ATK

1 kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.06 0,00 1.500.000,00 0,00

Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

21.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.15 0,00 21.000.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01 21.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

42 bln/org x 500.000,00 = 21.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.047.324.915,04) (3.481.347.413,60) (565.977.501,44) 16,26

Ratahan, 20 Oktober 2017

BUPATI

James Sumendap

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 17

Page 60: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara LKIP TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara

LKIP TAHUN 2017

STRUKTUR DINSOS

KASUBAG KEUANGAN DAN

PERENCANAAN

KASIE PEMB. MASYARAKAT,

KELEMBAGAAN DAN RESTORASI

SOSIAL

KASIE JAMINAN SOSIALKASIE REHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG DISABILITAS

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KABID BIDANG PEMB. SOSIAL &

PENANGANAN FAKIR MISKIN

KABID BIDANG PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIALKABID RAHABILITASI SOSIAL

KASUBAG UMUM DAN

PERLENGKAPAN

KASIE PENDAMPINGAN BANTUAN

STIMULANT DAN PENATAAN

LINGKUNGAN

KASIE PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN

BENCANA ALAM

KASIE REHAB. SOSIAL ANAK DAN

LANJUT USIA

KASIE IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN

KAPASITAS

KASIE PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN

BENCANA SOSIAL

KASIE REHAB. SOSIAL TUNA SOSIAL

DAN KORBAN PERDAGANGAN

ORANG