LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKjIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKjIP)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) 2019

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ii

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata Ala

atas segala karunia dan Limpahan rahmat-Nya. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dapat terselesaikan sesuai

dengan rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2019 merupakan manifestasi dari seluruh

jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa program dan kegiatan

tersebut untuk mempertanggung jawabkan seluruh OPD dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021. Secara

substansi LAKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini

merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka implementasi sistem

akuntabilitas instansi Pemerintah yang memberikan informasi tentang

penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan,

visi dan misi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021.


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa iii

Disamping itu pula, penyusunan LAKjIP ini sebagai wujud komitmen kami

untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan

akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang

berorientasi hasil ( Government By Result Oriented ) kami berharap

LAKjIP ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan

sebagai parameter pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, dan sebagai bahan

evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang

akan datang.

Kami berharap bahwa kinerja kami semoga semakin meningkat

pada Tahun 2019 dan Tahun-Tahun yang akan datang, sehingga

amanah yang kami emban sebagai pelayan publik dapat kami

pertanggung jawabkan dengan sepenuh hati.

Sekian dan terima kasih.

Tenggarong. Februari 2019


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa iv

DAFTAR ISI

Kata Pengatar i Daftar Isi iii Ikhtisar Eksekutif iv BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum 3 B. Maksud dan Tujuan 4

C. Gambaran Organisasi 5 D. Aspek Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7

E. Sistematika Penyajian 8

BAB II RENCANA STRATEGIS & PENETAPAN KINERJA

1. Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa a. Visi 10 b. Misi 10 c. Tujuan 11 d. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran 13

2. Perencanaan Kinerja Tahun 2017 16 3. Indikator Kinerja Utama 18 4. Penetapan Kinerja 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Tahun 2019 30 2. Realisasi Anggaran Tahun 2019 41

BAB IV PENUTUP 44

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Stuktur Organisisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Lampiran-Lampiran :

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2019

Lampiran 3 : Data penghargaan Tahun 2019


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

adalah merupakan salah satu OPD dengan tugas pokoknya untuk membantu

Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang urusan

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang telah tersusun

dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dengan Visi yang

hendak dicapai adalah “TERWUJUDNYA BERKETAHANAN MASYARAKAT

MENUJU KEMANDIRIAN DESA”. Sedangkan Misi yang diemban adalah

“Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat Meningkatkan sumber daya

manusia yang berkompeten, Meningkatkan pembiayaan pembangunan

daerah, Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk

mempercepat tranformasi struktur ekonomi daerah, Meningkatkan

keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah,

Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan, Meningkatkan partisipasi perempuan dalam

pembangunan serta penguatan perlindungan anak. Untuk dapat mencapai

visi dan misi, maka ditetapkan beberapa tujuan. Tujuan yang ditetapkan

yaitu :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan

publik

2. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kualitas

pelayanan publik

3. Meningkatkan perekonomian desa dengan memperkuat peran dan fungsi

BUMDes, dalam menggali dan memanfaatkan potensi desa secara

maksimal.

4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam Sarana Prasarana melalui

Inovasi,Pengembangan Pemanfaatan TTG serta menggali potensi

Sumber Daya Alam lingkungan Perdesaan.


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa vi

5. Meningkatkan keberdayaan Masyarakat melalui peran lembaga

kemasyarakatan dalam pengembangan perencanaan partisifatif dalam

pembangunan Desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja dengan

berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dari

dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara :

NO PROGRAM/KEGIATAN Pagu Anggaran

Realisasi

Keuangan

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.412.610.620 1.299.500.512

1 Penyediaan Jasa surat menyurat 16.620.000,00 16.620.000,-

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 21.840.000,00 18.438.450,-

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 211.785.900,00 197.601.200

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor 57.700.000,00 57.447.060,-

5

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.935.000,00 23.757.450,-

6

Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000,00 39.837.000,-

7

Penyediaan Jasa Administrasi Tehknis Perkantoran 524.454.720,00 508.741.078,-

8

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.675.000,00 21.675.000,-

9

Rapat‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah 425.000.000,00 352.302.274,-

10

Penyediaan Perlengkapan Hari-hari Tertentu 69.600.000,00 12.622.500,-

11

Penataan Arsip Internal Perangkat Daerah 16.620.000,00 -

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 674.364.940 519.105.090

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

282.513.150,00 277.397.700,-

2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional

100.000.000,00 99.927.800,-

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

41.851.790,00 41.851.790,-

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000 15.883.100

1 Pendidikan dan pelatihan formal

150.000.000,00 -

2 Fasilitasi TIM BEKIAS Perangkat Daerah

100.000.000,00 15.883.100,-


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa vii

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

225.000.000,00 193.631.800,-

1

Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan

225.000.000,00 193.631.800,-

5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.904.818.752 1.682.117.958

1

Fasilitasi Penguatan Program Kelompok Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten

559.321.752,00 507.818.877,-

2 Pembinaan dan Peningkatan Strata Posyandu

370.000.000,00 217.753.000,-

3

Pelaksanaan HKG PKK Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional

550.000.000,00 535.404.000,-

3 Jambore PKK Tingkat Nasional

150.000.000,00 140.964.222,-

4

Lomba Posyandu Unggulan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional

275.497.000,00 154.115.000,-

6 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1.535.000.000 1.286.032.300

1 Pelatihan Manajemen BUMDES

350.000.000,00 286.684.500,-

2 Fasilitasi Pembinaan dan Pembentukan BUM Desa

130.000.000,00 126.842.000,-

3

Pelatihan Kewirausahaan dan Keterampilan Kerja bagi Rumah Tangga Miskin

250.000.000,00 196.656.600,-

4

Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di Pedesaan

130.000.000,00 122.520.200,-

5 Identifikasi Kelompok Usaha Masyarakat

100.000.000,00 96.373.000,-

6 Soslialisasi Pemanfaatan pasar tradisional dan pasar desa

100.000.000,00 100.000.000,-

7

Fasilitasi pembentukan kelompok pengelola sarana prasarana pedesaan/kel (KPP)

125.000.000,00 121.539.700,-

7

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

359.070.000 310.823.310

1 Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)

119.070.000,00 63.267.200,-

2 Pendampingan Program Inovasi Desa (PID)

150.000.000,00 149.999.908,-

3

Pendampingan dan penataan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Ex PNPM Mandiri Perdesaan

90.000.000,00 85.860.600,-

8 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5.882.651.000 3.848.322.282

1 Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD

200.000.000,00 133.764.400,-

2

Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun dan Profil Desa

152.651.000,00 150.596.000,-

3

Pelatihan /Pembekalan bagi Kepala Desa yang baru Terpilih

900.000.000,00 825.156.052,-

4

Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa

100.000.000,00 25.225.600,-

5 Sosialisasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak

0 0

6

Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

180.000.000,00 145.754.920,-

7 Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDes

0 0

8 Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup)

200.000.000,00 87.605.700,-


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa viii

9 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak

3.100.000.000,00 2.498.952.697,-

10 Fasilitasi Bimtek Siskeudes

350.000.000,00 332.997.700,-

11 Fasilitasi Pemekaran Desa

500.000.000,00 0

12 Optimalisasi sistem informasi keuangan desa

200.000.000,00 179.598.840,-

9 Program Peningkatan Pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG)

1.270.000.000 180.272.070

1

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

320.000.000,00 251.166.700,-

2 Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional

150.000.000,00 116.544.270,-

10 Program Desa Pemberdayaan Masyarakat 400.000.000 286.606.000

1 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

100.000.000,00 95.644.000,-

2

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

150.000.000,00 121.868.000,-

3 Pendampingan Musrenbang Desa

150.000.000,00 149.925.000,-

Jumlah Rp. 12.513.515.312,- Rp. 9.898.332.888,-

Capaian kinerja program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Tahun 2019 secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik hal ini dapat

dilihat dari realisasi keuangan yang dapat menyerap dana yaitu sebanyak

79%, untuk realisasi anggaran OPD baik secara fisik maupun keuangan

masih belum signifikan hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa

program dan kegiatan yang target kinerjanya belum tercapai dengan

maksimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang dalam

penyusunan RKA nya masih terdapat kesalahan diantaranya adalah :

1. Ketidaktepatan untuk penjadwalan rencana kegiatan dengan anggaran kas

yang telah disusun sehingga berdampak pada terhambatnya pencairan dana

yang akan dicairkan

2. Serapan keuangan hanya sekitar 79 persen sedangkan serapan fisik sebesar

81 persen, hal ini dikarenakan ada dua kegiatan yang tidak terealisasi baik

secara fisik maupun keuangan, yaitu kegiatan Pemekaran Desa dan kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Formal

3. Adanya kesalahan dalam menentukan target kinerja antara sebelum dan

sesudah terjadi perubahan DPA, dimana pada APBD-P terjadi perubahan atau

penyusutan anggaran kegiatan namun tidak diiringi dengan perubahan target

kinerja


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ix

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai

Kartanegara ini dapat digunakan sebagai instrument

pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta

sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang

lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan

mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan

menciptakan good governance di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang tentunya tak

mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1

BAB I

PENDAHULUAN

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah sebagai derivasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional: perencanaan pembangunan daerah merupakan

satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut

dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran

dan kewenangan masing-masing, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dengan disahkannya Peraturan daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara

Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai konsekuensi logis diterbitkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota :

dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah.

Sebagai bagian dari penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan

Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019 – 2021, maka setiap

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategi (Renstra)

yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman RPJMD.

Penyesuaian tersebut mutlak dilakukan karena sebelumnya Rencana Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebelumnya disusun mengacu

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2011-2015, sehingga sekarang perlu disusun rencana strategis yang

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 – 2021.



Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

merupakan penjabaran rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa ini mendiskripsi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakandan program

kegiatan serta capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang

dijadikan sebagai acuan dan penentu arah kinerja masing-masing Bidang dan sub

Bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini

sejatinya memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan

berkepentingan, baik dari internal maupun external organisasi. Kegiatan penyusunan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini telah melibatkan pembahasan

secara insentif dengan semua perwakilan dari Bagian dan masing-masing Sub Bagian

yang ada dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keterlibatan semua

pihak didalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen

dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis ini.

Pergeseran paradigma dalam sistem pelayanan publik (public services)

merupakan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi terhadap

pola penyelengaraan pemerintahan, hal ini ditandai dengan adanya bentuk-bentuk

kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang secara nyata terlihat dalam

berbagai upaya kolaborasi dalam penyusunan, pengendalian, pengawasan jalannya

pemerintahan. Tidak mungkin bagi sektor publik untuk dapat melaksanakan tugas dan

tanggung jawab serta berbagai fungsinya secara optimal tanpa bantuan dan kolaborasi

dengan sektor swasta dan masyarakat.

Pergeseran paradigma dari pemerintah (government) menjadi kepemerintahan

(governance) merupakan wujud interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam

menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang demikian kompleks, dinamis dan

beranekaragam.

Perubahan paradigma inilah yang memicu dalam konteks reformasi pemerintahan

untuk mewujudkan good governance yang dikenal dengan istilah “kepemerintahan yang

baik” yang secara mendasar paling tidak memiliki atau mempunyai tiga karakteristik

utama, yaitu: transparansi/keterbukaan (transparency), pertanggungjawaban

(accountability) dan supremasi/penegakan hukum (rule of law). Sejalan dengan hal

tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), instruksi ini mewajibkan setiap instansi



pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk

mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan

sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya, yang berdasarkan

perencanaan strategik yang telah dirumuskan, yang selanjutnya pertanggung jawaban

tersebut disampaikan kepada atasan sebagai pelaksanaan pertanggung jawaban yang

dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggung jawaban secara periodik

dan melembaga dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP).

A. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan LAKjIP Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pada Peraturan

Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4422P);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara

penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pendoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Ukuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri

Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyempurnaanya;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah;



12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Nomor :180.188/HK – 25/2012 tentang Struktur Organisasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Kutai

Kartanegara

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019

adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Kutai Kartanegara

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun

2019

2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Tujuan dan

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat

kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Pemberdayaan dan Desa tahun 2018.

Tujuan Penyusunan LAKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018

adalah :

1. Terciptanya Propesionalisme Aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.

Kutai kartanegara.

2. Terciptanya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah

dan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan.

3. Terciptanya peningkatan peran serta lembaga masyarakat dalam program

pembangunan perdesaan.

4. Terciptanya pemberdayaan adat istiadat dan sosial budaya daerah serta

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta kesejahteraan sosial.

5. Terciptanya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan

usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam rangka

penanggulangan kemiskinan

6. Terciptanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dan

lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.



C. GAMBARAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat daerah. Sebagai bagian dari penataan Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Peraturan

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut kemudian diikuti dengan

diterbitkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai

Kartanegara. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai

Kartanegara. Dengan kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah unsur pelaksana Teknis

Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, mempunyai tugas pokok

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa.

Dalam penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dan Desa;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan

Desa;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kutai

Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara :

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :



a. Kepala Dinas

b. Sekretaris Dinas

- Sub Bagian umum dan Tata Laksana

- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Program dan Keuangan

c. Bidang Pemerintahan Desa

- Seksi penataan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa

- Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Perkembangan Desa

- Seksi Kerjasama Desa

d. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Mastarakat

- Seksi Pelembagaan dan Pengembangan BUMDesa

- Seksi Pengembangan Pasar Desa dan Jaringan Pemasaran

- Seksi Tata Kelola Ekonomi, Permodalan dan Pengembangan

Kewirausahaan

e. Bidang Pendayagunaan Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam dan TTG :

- Seksi Sumber Daya Alam, Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan

- Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

- Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana

f. Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat :

- Seksi Kelembagaan, Adat Istiadat, Perencanaan dan Pembangunan

Partisipatif

- Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

- Seksi Pengembangan Akses Informasi dan Ketahanan Masyarakat

4 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai

Kartanegara berdasarkan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat

dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional berjumlah sebanyak

108 (seratus delapan) orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Kualifikasi Pendidikan :

- S2 (Pasca Sarjana) : 14 orang

- S1 (Sarjana) : 44 orang

- Diploma 3 : 2 orang

- SLTA : 48 orang

- SLTP : - orang

- SD : - orang

Jumlah : 108 orang



b. Pangkat dan Golongan :

- Pembina Utama Muda IV/c : 1 Orang

- Pembina Tk.I - IV/b : 2 Orang

- Pembina - IV/a : 4 Orang

- Penata - Tk.I III/d : 32 Orang

- Penata - III/c : 9 Orang

- Penata Muda Tk. I - III/b : 15 Orang

- Penata Muda - III/a : 3 Orang

- Pengatur Tk. I - II/d : 6 Orang

- Pengatur - II/c : 36 Orang

- Pengatur Muda Tk. I - II/b : - Orang

- Pengatur Muda - II/a : - Orang

Jumlah : 108 orang

c. Jumlah Jabatan Struktural :

- Esselon II b : 1 orang

- Esselon III a : 1 orang

- Esselon III b : 4 orang

- Esselon IV a : 12 orang

Jumlah : 18 orang

D. ASPEK STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran strategis dalam upaya

mewujudkan visi, misi tugas pokok dan fungsi :

a. Peningkatan kompetensi bagi aparatur di lingkungan pemberdayaan masyarakat

dan pemerintahan desa

b. Peningkatan kapasitas dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan pelayanan

prima

c. Peningkatan etos kerja bagi aparatur guna memperdayakan masyarakat

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa;

e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan ketersediaan sarana dan

prasarana kerja.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja adalah sebagai Berikut :



Daftar Isi ……………………………………………………………………………

Ikhtisar Eksekutif ………………………………………………………………..

Kata Pengantar ……………………………………………………………………

Daftar Isi ……………………………………………………………………………

BAB I Pendahuluan …………………………………………………………..

BAB II Perencanaan Kinerja ………………………………………………..

BAB III Akuntabilitasi Kinerja ………………………………………………..

1. Capaian Kinerja ……………………………………………………………………

2. Realisasi Anggaran ……………………………………………………………..

BAB VI Penutup ……………………………………………………………….

Sumber Data Kinerja ……………………………………………………………….

Lampiran-Lampiran :

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ……………………………………………..

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2019 ……………………………….

Lampiran 3 : Data Penghargaan ………………………………………………………………



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya agar efektif, efesien

dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada

dokumen Perencanaan yang terdapat pada :

1. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2. Penetapan KinerjaTahun 2018

1. RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai

Kartanegara merupakan penjabaran rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tugas dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakatdan dan Desa ini mendiskripsi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakandan program kegiatan serta capaian kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakatdan dan Desa, yang dijadikan sebagai acuan dan penentun arah kinerja

masing-masing Bidang dan Seksi Bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini

sejatinya memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan

berkepentingan, baik dari internal maupun external organisasi. Kegiatan penyusunan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini telah melibatkan pembahasan

secara insentif dengan semua perwakilan dari Bagian dan masing-masing Sesksi

Bidang yang ada dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Keterlibatan semua pihak didalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat

meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana

strategis ini.

Pelaksanaan tugas dan fungsinya dilandasi suatu Visi dan Misi yang di ingin

diwujudkan, Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan

arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam

mencapai sasaran atau target yang ditetapkan, secara ringkas subtansi renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :



a. visi

b. MISI

Guna mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

diatas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan

misi ini diharapkan seluruh Masyarakat Pedesaan dan pihak yang berkentingan

dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi

pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu

“Misi” Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai

Kartanegara dirumuskan sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten

3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah

4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk mempercepat

tranformasi struktur ekonomi daerah

5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing

daerah

6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan

7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta

penguatan perlindungan anak

c. TUJUAN

Tujuan dan sasaran sejatinya alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian

Misi dan Visi organisasi. Tujuan (goals) adalah pernyatan umum tentang

”kearah mana” satu organisasi akan berada di masa depan, merupakan

penjabaran, Misi Sesuatu (what) yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan akan mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan

misi. Tujuan dibatasi jumlahnya agar lebih terfokus; meskipun demikian

tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur.

Sasaran (objectives) bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau

gerakan menuju pencapaian tujuan (penjabaran dari tujuan secara terukur).

Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan,

“TERWUJUDNYA BERKETAHANAN MASYARAKAT

MENUJU KEMANDIRIAN DESA “



semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan

dapat dicapai. Sasaran merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap

tujuan perencanaan. Sasaran umumnya berjangka pendek dan untuk tiap

tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah

sasaran (bukan tujuan), maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan

dianggap tercapai pula.

Oleh karena itu, esensi tujuan dan sasaran adalah untuk mengukur

keberhasilan pencapaian misi dan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, yang selanjutnya akan menyumbang terhadap pencapaian sasaran,

tujuan, misi dan visi daerah sebagaimana yang dimuat dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan tersebut diantaranya adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan

publik

2. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kualitas

pelayanan publik

3. Meningkatkan perekonomian desa dengan memperkuat peran dan fungsi

BUMDes, dalam menggali dan memanfaatkan potensi desa secara

maksimal.

4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam Sarana Prasarana melalui

Inovasi,Pengembangan Pemanfaatan TTG serta menggali potensi

Sumber Daya Alam lingkungan Perdesaan.

5. Meningkatkan keberdayaan Masyarakat melalui peran lembaga

kemasyarakatan dalam pengembangan perencanaan partisifatif dalam

pembangunan Desa



d. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN OPD

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkan dalam sasaran–sasaran

strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat

ukur keberhasilan dapat dilihat dalam table berikut ini :

Visi :TERWUJUDNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT BERKETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI MENUJU KEMANDIRIAN DESA ”

Misi 1) Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaran pemberdayaan masyarakat dengan mendayagunakan potensi yang ada sebagai upaya

peningkatan etos kerja.

Tujuan Sasaran Strategis Kebijakan

Meningkatkan Penyelenggaraan

pemerintahan dan kualitas pelayanan

publik

Meningkatnya kapasitas Pemerintahan

Sumber daya aparatur dalam rangka

pelayanan publik

Predikat Akuntabilitas Kinerja

Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Non

Formal

Misi 2) Terwujudnya penyelenggara pemerintahan desa yang baik profesional yang , transparan, akuntabel.

Terwujudnya Perkembangan Desa

melalui Penataan, Administrasi

Pemerintahan, Pengembangan

Kapasitas Aparatur yang

profesional

Meningkatnya pengembangan

kapasitas aparatur pemeritahan desa

yang profesional

indeks Desa mandiri

Kompentensi Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa terlatih

Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa

yang bterpilih

Misi 3) Terwujudnya Tata kelola ekonomi Desa menurunnya angka kemiskinan dengan pasar desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa ).



Meningkatkan perekonomian desa

dengan memperkuat peran lembaga

Ekonomi melalui BUMDes, Pasar

Desa dalam menggali dan

memanfaatkan potensi desa secara

maksimal.

Meningkatnya

pengembangan,Pembentukan Badan

Usaha Milik Desa(BUMDesa),Pasar Desa

Pengembangan,Pembentukan Badan

Usaha Milik Desa(BUMDesa),Pasar

Desa

Misi 4) Terpenuhinya Sarana Prasarana perdesaan yang memadai dalam mendayagunakan teknologi tepat guna dan pengelolaan Potensi sumber

daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Meningkatkan keberdayaan masyarakat

dalam Sarana Prasarana melalui

Inovasi,Pengembangan Pemanfaatan

TTG serta menggali potensi Sumber

Daya Alam lingkungan Perdesaan.

Meningkatnya keberdayaan Masyarakat

dalam Sarana Prasarana melalui

Inovasi,Pengembangan , Pemanfaatan

TTG serta menggali Potensi SDA

Lingkungan Perdesaan

Meningkatnya inovasi

,pengembangan, Pemanfaatan

Pendayagunaan TTG

Meningkatnya Pendayagunaan

Sarana Prasarana Perdesaan

Meningkatnya Pendayagunaan

Potensi Sumber Daya Alam

Lingkungan Perdesaan

Misi 5) Meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat guna

menumbuhkembangkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan dengan mengedepankan potensi dan kearifan lokal.

Meningkatkan keberdayaan Masyarakat

melalui peran lembaga

kemasyarakatan dalam pengembangan

perencanaan partisifatif dalam

pembangunan Desa

Meningkatnya Keberdayaan

Masyarakat melalui Pemberdayaan

Kesejehteraan Keluarga dan layanan

kesehatan non lembaga

Cakupan Keberdayaan Masyarakat

melalui Pemberdayaan

Kesejehteraan Keluarga dan layanan




Meningkatnya Peran Lembaga

Kemasyarakatan dalam Pembangunan

Desa

Cakupan Peran aktif lembaga

kemasyarakatan

Meningkatnya Peran lembaga adat

dalam pelestarian adat istiadat Cakupan Peran aktif lembaga adat



2. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019

Untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan dalam

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-

2021 dan mendukung kegiatan program pemberdayaan tersebut, maka

pembiayaan melalui Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai acuan dalam

pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019. Untuk itu maka pada Tahun 2018

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Meningkatnya kapsitas

pemerintahan sumber daya aparatur dalam rangka

pelayanan publik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

45%

1 Jumlah Belanja Materai 456 lembar

2 Jumlah rekening 12 Bulan 4 rekening

3 Jumlah Aparatur 24 orang

4 Jumlah Alat Tulis Kantor 35 jenis barang

5 Bahan /Jenis Logistik Kantor

yang disediakan 25 jenis barang

6 Makanan dan minuman rapat dan

tamu 1.410 porsi

7

Pegawai Harian Lepas (PHL) pada

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

57 orang

8 Jumlah Barang Cetakan dan Photo

Copy 7.300 lembar

9

Jumlah Aparatur yang mengikuti

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah

124 Orang

10 Jumlah Event partisipasi 2 Event

11 Jumlah Arsip yang dikelola 1 paket

Meningkatnya kapsitas pemerintahan sumber daya

aparatur dalam rangka

pelayanan publik

Cakupan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 100%

12 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor yang disediakan 50 unit barang



13 Terpeliharanya unit kendaraan

dinas/operasional 28 unit


pemerintahan sumber daya aparatur dalam rangka

pelayanan publik

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai

bidangnya

100%

14 Jumlah Anggota Tim Bekias 20 orang

Meningkatnya kapsitas pemerintahan sumber daya

aparatur dalam rangka pelayanan publik

Tingkat ketepatan waktu pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 100%

15 Jumlah Laporan yang disusun 6 dokumen

Meningkatnya keberdayaan

masyarakat melalui pemberdayaan kesejahteraan

keluarga dan layanan


Rata rata jumlah kelompok binaan PKK yang aktif

50%

16

Tim Penggerak PKK Kabupaten dan

Jumlah Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi

4 Kelompok Binaan

17 Jumlah kader Posyandu yang terbina

dan peningkatan strata Posyandu

75 Posyandu Strata Pratama menjadi Strata

Madya

18 Jumlah Event yang dilaksanakan dan

diikuti 3 Event

19 Jumlah Event yang diikuti 1 event

20 Jumlah Event yang dilaksanakan dan

diikuti 3 Event

Meningkatnya pengembangan,

pembentukan badan usaha

milik desa, pasar desa

Prosentase BUM Desa yang aktif 88.08%

21 Jumlah Pengurus (Manajemen) BUM Desa yang dilatih

111 orang

22 Jumlah Desa yang difasilitasi untuk membentuk BUM Desa

20 Desa

23 Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan

100 orang

24 Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan

40 orang

25 Jumlah kelompok Usaha yang diidentifikasi didesa

1 dokumen

Meningkatnya pengembangan kapasitas aparatur

pemerintahan desa yang

profesional

Cakupan Pemeliharaan Pasca

Program pemberdayaan masyarakat 40%

26 Jumlah Kawasan yang didampingi 2 kawasan



27 Jumlah Kel./Desa yang didampingi 6 Inovasi Desa/Kel

28

Jumlah Kelompok Usaha Hasil

Kegiatan PNPM Mandiri (Kelompok Usaha)

30 kelompok

28 Jumlah Kelompok Usaha Hasil Kegiatan PNPM Mandiri (Kelompok

Usaha)

30 kelompok

Meningkatnya pengembangan

kapasitas aparatur

pemerintahan desa yang profesional

Cakupan Layanan Pemerintah Desa

yang baik 53.89%

29 Menyelenggarakan Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD

50 desa

30 Jumlah Data IDM dan Profil Desa yang dimutakhirkan

1 dokumen

31 Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Terpilih

109 desa

32 Jumlah Penyelesaian Permasalahan

dibidang Pemdes terfasilitasi 5 kasus

33

Jumlah Peserta yang mengikuti

Sosialisasi dan Pelantikan Kepala Desa Serentak

500 orang

34 Jumlah Kegiatan yang dilakukan Pendampingan

3 zona

35 Jumlah Dokumen Perdes tentang APBDes yang diklarifikasi

1 dokumen

36 Jumlah Perbup yang dihasilkan 4 dokumen perbup

37 Jumlah Kepala Desa Terpilih dan di Lantik

108 desa

38 Jumlah Peserta 220 orang

39 Jumlah Desa/Kel yang diusulkan

untuk dimekarkan 18 desa / kel


masyarakat dan sarana

prasarana melalui inovasi, pengembangan, pemanfaatan

TTG serta menggali potensi

SDA lingkungan pedesaan

Prosentase Posyantekdes yang aktif 40%

40 Jumlah pengembangan Teknologi

Tepat Guna 18 kecamatan

Meningkatnya peran lembaga

kemasyarakatan dalam

pembangunan desa

Cakupan Swadaya Masyarakat

terhadap Program Pemberdayaan

Masyarakat

25%

41 Jumlah Peserta Pelatihan dan Jumlah

Seragam 62 orang



42 Jumlah pelaksanaan dan partisipasi

kegiatan 1 event

43 Jumlah Desa yang didampingi dalam

Musrenbang 193 desa



3. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan indikator sebagai acuan

dalam melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran

2019 adalah sebagai berikut :

No Fungsi SKPD Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan Visi Misi Tujuan sasaran Indikator Sasaran

1 Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Dinas

Masih rendahnya

Kapasitas Aparatur penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERKEADILAN

Misi I : Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaran pemberdayaan masyarakat dengan mendayagunakan potensi yang ada sebagai upaya peningkatan etos kerja.

Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Sumber daya aparatur dalam rangka pelayanan publik

Persentase (%)

2

Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dalam Pelaporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Rendahnya Motivasi Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat


Misi II : Terwujudnya penyelenggara pemerintahan desa yang baik profesional yang , transparan, akuntabel.

Terwujudnya Perkembangan Desa melalui Penataan, Administrasi Pemerintahan, Pengembangan Kapasitas Aparatur yang profesional

Meningkatnya pengembangan kapasitas aparatur pemeritahan desa yang profesional

Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa /kelurahan yang dibina

Merumuskan kebijakan tehnis dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan

Meningkatnya pengembangan kapasitas aparatur pemeritahan desa yang profesional

Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dipilih dan dilantik

Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dalam Pelaporan penatausahaan dan

Masih Rendahnya Dalam Pelaporan Penatausahaan

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA /

Meningkatnya Peran

Lembaga

Jumlah Aparatur Pemerintahan



Pertanggungjawaban Keuangan desa dan Pengelolaan aset desa

Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan desa dan Aset desa

KELURAHAN YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERKEADILAN

Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa

Desa yang dibina dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset desa

Pelaksanaan koordinasi, Kebijaksanaan, Perumusan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)

Masih Rendahnya Pelaksanaan koordinasi, Kebijaksanaan, Perumusan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)

3

Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong.

Masih Rendahnya Partisifasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam membangun Perdesaan.


Misi III : Terwujudnya Tata kelola ekonomi Desa menurunnya angka kemiskinan dengan pasar desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa ).

Meningkatkan perekonomian desa dengan memperkuat peran lembaga Ekonomi melalui BUMDes, Pasar Desa dalam menggali dan memanfaatkan potensi desa secara maksimal.

Meningkatnya pengembangan, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa), Pasar Desa

Jumlah Masyarakat yang Berpartisifasi

Terbentuknya Pengurus dan Lembaga Perekonomian Desa

Jumlah Lembaga perekonomian

Desa yang dibina

4

Membina dan mengkoordinasikan Desa,Kelurahan,Kelembagaan,Sosial Budaya masyarakat ,usaha Ekonomi,Sumber daya alam (SDA) dan Tehnologi Tepat guna (TTG).

Masih Rendahnya Membinaan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan usaha Ekonomi keluarga dan Kelompok Masyarakat


Misi IV : Terpenuhinya Sarana Prasarana perdesaan yang memadai dalam mendayagunakan teknologi tepat guna dan pengelolaan Potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam Sarana Prasarana melalui Inovasi,Pengembangan Pemanfaatan TTG serta menggali potensi Sumber Daya Alam lingkungan Perdesaan.

Meningkatnya keberdayaan Masyarakat dalam Sarana Prasarana melalui Inovasi,Pengembangan , Pemanfaatan TTG serta menggali Potensi SDA Lingkungan Perdesaan

Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang dibentuk dan dibina

Masih Rendahnya Membinaan Pemberdayaan Lembaga Adat dan membinaan Kesejeheteraan keluarga dan kesejehteraan Sosial.


Misi V : Meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat guna menumbuhkembangkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan dengan mengedepankan potensi dan kearifan lokal.

Meningkatkan keberdayaan Masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan perencanaan partisifatif dalam pembangunan Desa

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Kesejehteraan Keluarga dan layanan kesehatan non lembaga

Jumlah KPM yang dibina,Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif dan Jumlah Lembaga Adat yang difasilitasi

5

Membina,fasilitasi Pemberdayaan lembaga Adat ,Meningkatkan kesejehteraan Keluarga dan Kesejehteraan Sosial.



Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dalam Pelaporan penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan desa dan Pengelolaan aset desa

Masih Rendahnya Dalam Pelaporan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan desa dan Aset desa TERWUJUDNYA

KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERKEADILAN

Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa

Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dibina dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset desa

Pelaksanaan koordinasi, Kebijaksanaan, Perumusan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)

Masih Rendahnya Pelaksanaan koordinasi, Kebijaksanaan, Perumusan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)



4. Perjanjian Kinerja (PK)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 diimplementasikan sebagaimana

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019, sebagai Perjanjian Kinerja

antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Bupati Kutai Kartanegara pada bulan Januari 2019

sebagaimana disajikan pada lampiran laporan ini. Dimana Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 sekaligus sbagai tolak ukur keberhasilan organisasi

dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2019.

Ikhtisar perjanjian indikator kinerja yang dikelompokkan berdasarkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun 2019

adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

a. Menwujudnya Optimalisasi Pelayanan Operasional Perkantoran

b. Terpenuhinya sarana dan Prsaranan Penunjang kegiatan

c. Terpenuhinya Tingkat kepatuhan aparatur

d. Bertambahnya karyawan yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan sesuai dengan bidangnya.

e. Terwujudnya Tingkat Ketepatan waktu Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

(Outcame/ Output)

Program dan Kegiatan Pagu Anggaran


pemerintahan sumber daya aparatur dalam

rangka pelayanan publik


45% Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Rp 1.411.045.560,00

1 Jumlah Belanja Materai 456 lembar Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Rp 3.000.000,00



2 Jumlah rekening 12 Bulan 4 rekening

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

Rp 84.240.000,00

3 Jumlah Aparatur 24 orang Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan Rp 190.951.200,00

4 Jumlah Alat Tulis Kantor 35 jenis

barang Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 60.000.000,00

5

Bahan /Jenis Logistik

Kantor yang disediakan

25 jenis barang

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Rp 23.935.000,00

6 Makanan dan minuman

rapat dan tamu 1.410 porsi

Penyediaan Makanan dan

Minuman Rp 40.000.000,00

7

Pegawai Harian Lepas (PHL) pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

57 orang

Penyediaan Jasa

Administrasi Tehnis Perkantoran

Rp 638.919.360,00

8 Jumlah Barang Cetakan

dan Photo Copy

7.300

lembar

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Rp 20.000.000,00

9

Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat rapat

koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah

124 Orang Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah

Rp 350.000.000,00

10 Jumlah Event partisipasi 2 Event Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari - hari Tertentu

Rp 75.000.000,00

11 Jumlah Arsip yang dikelola 1 paket Penataan Arsip Internal

Perangkat Daerah Rp 50.000.000,00




Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp

50.000.000,00



12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang

disediakan

50 unit barang

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Rp

25.000.000,00

13

Terpeliharanya unit

kendaraan dinas/operasional

28 unit

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Rp

25.000.000,00




Persentase sumber daya

aparatur yang memiliki kompetensi sesuai

bidangnya

100% Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Rp 100.000.000,00

14 Jumlah Anggota Tim Bekias 20 orang Pendidikan dan Pelatihan Formal / Non Formal

Rp 100.000.000,00




Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

100%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Rp 200.000.000,00

15 Jumlah Laporan yang

disusun 6 dokumen

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp 200.000.000,00

Jumlah Belanja Langsung (BL)

Rp 1.761.045.560,00



Sasaran 2.

Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Budaya Daerah serta kesejehteraan keluarga dan

kesejehteraan sosial.


Target

(Outcame/ Output)


Meningkatnya keberdayaan masyarakat

melalui pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan layanan kesehatan

non lembaga

Rata rata jumlah kelompok binaan PKK

yang aktif

50% Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaaan

Rp 1.684.818.752

1

Tim Penggerak PKK

Kabupaten dan Jumlah Kelompok Binaan PKK yang

difasilitasi

4 Kelompok Binaan

Tim Penggerak PKK

Kabupaten dan Jumlah Kelompok Binaan PKK yang

difasilitasi

559.321.752,00

2

Jumlah kader Posyandu

yang terbina dan peningkatan strata Posyandu

75

Posyandu Strata Pratama

menjadi Strata Madya

Pembinaan dan Peningkatan Strata Posyandu

400.000.000,00

3 Jumlah Event yang dilaksanakan dan diikuti

3 Event Pelaksanaan HKG PKK Tingkat Kabupaten, Provinsi

dan Nasional

300.000.000,00

4 Jumlah Event yang diikuti 1 event Jambore PKK Tingkat

Nasional 150.000.000,00

5 Jumlah Event yang dilaksanakan dan diikuti

3 Event

Lomba Posyandu Unggulan

Tingkat Kabupaten Propinsi dan Nasional

275.497.000,00


Rp 1.684.818.752



Sasaran 4.

Meningkatkan Partisifasi peran serta lembaga kemasyarakat dalam program pembangunan perdesaan


Target

(Outcame/ Output)


Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa

Cakupan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan

masyarakat

40% Program Peningkatan Partisipasi Masayarakat Dalam

Membangun Desa

Rp 250.000.000

1 Jumlah Kawasan yang didampingi

2 kawasan Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)

Rp 150.000.000

2 Jumlah Kelompok Usaha Hasil Kegiatan PNPM Mandiri

(Kelompok Usaha)

30 kelompok

Pendampingan dan penataan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Ex PNPM Mandiri Perdesaa

Rp 100.000.000

peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Cakupan Layanan

Pemerintah Desa yang baik 53.89%

Program Peningkatan Kapaitas

Aparatur Pemerintah Desa Rp 5.652.651.000

4 Menyelenggarakan Pemilihan

dan Pelantikan Anggota BPD 50 desa

Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD

Rp 200.000.000

5 Jumlah Data IDM dan Profil Desa yang dimutakhirkan

1 dokumen Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun dan Profil Desa

Rp 152.651.000

6

Terlaksananya Pelatihan dan

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Terpilih

109 desa Pelatihan /Pembekalan bagi Kepala Desa yang baru Terpilih

Rp 350.000.000



7 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dibidang

Pemdes terfasilitasi

5 kasus Fasilitasi dan Penyelesaian

Permasalahan Pemerintahan Desa Rp 100.000.000

8

Jumlah Peserta yang

mengikuti Sosialisasi dan Pelantikan Kepala Desa

Serentak

500 orang Sosialisasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak

Rp 100.000.000

9 Jumlah Kegiatan yang

dilakukan Pendampingan 3 zona

Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Rp 150.000.000

10 Jumlah Dokumen Perdes tentang APBDes yang

diklarifikasi

1 dokumen Klarifikasi Rancangan Peraturan

Desa tentang RAPBDes Rp 200.000.000

11 Jumlah Perbup yang

dihasilkan

4 dokumen

perbup Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup)

Rp 200.000.000

12 Jumlah Kepala Desa Terpilih

dan di Lantik 108 desa

Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak

Rp 3.000.000.000

13 Jumlah Peserta 220 orang Fasilitasi Bimtek Siskeudes Rp 350.000.000

14 Jumlah Desa/Kel yang diusulkan untuk dimekarkan

18 desa / kel Fasilitasi Pemekaran Desa Rp 850.000.000


Rp 5.902.651.000





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019untuk mengukur

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021, dan

dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2019 dan Penetapan Kinerja

2019.

Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara baik yang

bersumber dari APBD dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa.

1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagai upaya pengembangan system akuntabilitas sekaligus sebagaiamana

pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Permen PAN dan RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Penetapan Indikator Kinerja

Utama.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik kuantitatif

maupun kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun

kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sasaran telah

tercapai. Karena itu, pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Kutai kartanegara dapat dilakukan dengan menilai seberapa jauh indikator

kinerja utama (IKU) sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Kutai Kartanegara telah tercapai.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Pemerintahan

desa, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan desa, tanggal 25 Maret 2014. adalah sebagai berikut:



Indikator Kinerja Utama ( IKU )

No.

Sasaran Renstra

Uraian/indikator

kinerja

Program

Alasan

Sumber

Data

1. Terwujudnya

optimalisasi

pelayanan

operasional

perkantoran

Cakupan layanan administrasi perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran SKPD

Bidang Sekretariat

2. Terpenuhinya sarana

dan prasarana

penunjang kegiatan

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Sarana Prasarana Aparatur

3 Terpenuhinya sarana

dan prasarana

penunjang kegiatan

Tingkat kepatuhan aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terpenuhinya Pengadaan Aparatur

4 Bertambahnya jumlah

karyawan yang

mengikuti pendidikan,

diklat struktural, diklat

fungsional, seminar

dll.

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Jumlah karyawan yang mengikuti Pendidikan,Pelatihan dan Bimbingan Tehnis Aparatur

5 Terwujudnya Tingkat

ketepatan waktu

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Meningkatkan ketepatan Laporan Kinerja dan Keuangan

6 Terpenuhinya

peningkatan standart

pelayanan

Pemerintahan Desa

dan Kelurahan

Terciptanya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di desa dan kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Jumlah Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Bid. Pemerintahan Desa

7

Terwujudnya

keterpaduan

penguatan kapasitas

Aparatur

Pemerintahan dalam

program

pembangunan

perdesaan

Peningkatkan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti Pelatihan dan Bimbing Tehnis

Bidang Kelembagaan dan Partisifasi Masyarakat

8

Terwujudnya

partisipasi dan

semangat gotong

royong masyarakat

dalam pembangunan

perdesaan

Meningkatkan Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan perdesaan secara partisipasi


Jumlah Partisifasi Masyarakat Dalam membangun Desa

9

Terwujudnya target

jumlah kelompok

peran serta lembaga

masyarakat

Meningkatkan Mengoptimalkan Peran lembaga-lembaga Pemerintahan desa

Program Pengembangan Lembaga‑Lemb

aga Pemerintahan Desa.

Jumlah Peran serta lembaga-lembaga Masyarakat.

Bid. Kelembagaan dan Partisifasi Masyarakat



10

Terpenuhinya Tingkat Kesejehteraan Masyarakat

Meningkatkan Fasilitasi , Pembinaan serta kesejehteraan keluarga dan kesejehteraan sosial.

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan

Jumlah usaha Ekonomi peran Perempuan diperdesaan

Bid. Pemberdayaan adat istiadat dan sosial Budaya Masyarakat

11

Terwujudnya

peningkatan

pendapatan

masyarakat,serta

kemampuan sosial

ekonomi dan

keswadayaan

Masyarakat

Perdesaan/Kelurahan

Meningkatkan Membinaan dan memfasilitasi usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat serta Menumbuhkan kembangkan usaha mikro dan kecil dengan peningkatan peran BUMDes dan Membentuk wadah bagi pengembangan TTG.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah binaan dan fasilitasi usaha ekonomi dan kelompok masyarakat dalam usaha mikro dan kecil.

Bidang UEK,SDA dan TTG

12

Terpenuhinya standart pelayanan prima di masyarakat dan terpenuhinya kualitas dan kuntitas sarana dan prasarana perdesaan yang memadai

Meningkatan Pelaksanaan pelatihan, seminar, workshop, pembelajaran, orientasi lapangan bagi aparatur pemerintahan desa dan kelurahan, dan Meningkatkan Pengelolaan keuangan dan Aset Desa

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Meningakatkan WTP Desa

Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa

13

Terwujudnya Wadah

Tehnologi Tepat Guna

(TTG)

Meningkatkan Membinaan dan memfasilitasi usaha serta Membentuk wadah bagi pengembangan TTG.

Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

Jumlah Peran TTG dalam wadah usaha ekonomi Masyarakat.

Bidang UEK,SDA dan TTG

14

Terwujudnya program Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan,pembangunan perdesaan secara partisipasi

Program Desa Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan Program Pemberdayaan Masyarakat

Semua Bidang

15

Terwujudnya Tertib Hukum

Meningkatkan disilpin Aparatur

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Taat Peraturan Hukum

Semua Bidang

1.1 ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1.

a. Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Operasional Perkantoran. b. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penujang Kegiatan. c. Terwujudnya Suasana Kerja yang kondusif. d. Bertambahnya Jumlah Karyawan yang mengikuti Pendidikan,Diklat

Struktrur ,Diklat Fungsional,Seminar dll. e. Terwujudnya Tingkat Ketepatan waktu Pelaporan capaian kinerja dan

Keuangan



Perprogram target kinerja atas sasaran adalah sebagai berikut

INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Kinerja


44.84 %

91,99 %

Cakupan layanan Sarana Prasarana Aparatur

100 %

0.22 %

Persentase Sumber daya Aparatur yang memiliki kompentensi sesuai bidangnya

100 %

0.54 %

Tingkat Ketepatan waktu Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 7,35%

Analisis atas capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kebutuhan Administrasi Perkantoran telah terpenuhi Tahun ini realisasi yang

dicapai :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target pembelian materai

sebanyak 2.981 Lembar dan telah direalisasikan pembelian materai

sebanyak 2.981 Lembar dengan pagu dana sebesar Rp. 16.620.000,-

dengan realisasi dana sebesar Rp. 16.620.000,- atau terserap sebesar

100%.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target

sebanyak 4 rekening/bulan (TV Kabel dan Speedy) telah terealisasi 12 bulan

3 rekening, dengan pagu dana sebesar Rp. 21.840.000,- dan telah

terealisasi dana sebesar Rp. 18.438.450,- atau terserap sebesar 84%.

3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan target kinerja 26 orang 12

bulan dan telah tercapai target kinerja sebanyak 22 orang selama 12 Bulan,

dengan pagu dana sebesar Rp. 211.785.900,- dan dana yang telah

terealisasi sebesar Rp. 197.601.200,- atau 93%.

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor, target kinerja 35 Jenis Barang, dengan dana

sebesar Rp. 57.700.000,- dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp.

57.477.060,- atau 100%, realisasi target kinerjanya sebanyak 46 Jenis

Barang.

5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu dana sebesar Rp.

23.935.000,- Dengan target kinerja 25 Jenis Barang dengan realisasi target

pembelian peralatan dan bahan pembersih sebanyak 41 Jenis Barang dan

dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 23.757.450,- atau 99%.

6) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan target kinerja sebanyak 1410

Porsi Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat dengan pagu dana sebesar

Rp. 40.000.000,- Target kinerja yang tercapai sebanyak 804 Porsi Makanan

dan Minuman Tamu dan Rapat dengan realisasi dana sebesar Rp.

39.837.000,- atau 99%.



7) Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran terdiri dari target

sebanyak 57 orang Pegawai Honorer/THL dan realisasi target 47 orang

dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 524.454.720,- dan dana yang

telah terealisasi sebesar Rp. 508.741.078,- atau 97%.

8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu dana awal

sebesar Rp. 21.675.000,- dengan target kinerja 73.000 lbr Photo Copy,

target kinerja tercapai sebanyak 50.000 lembar poto copy, dan dana yang

telah terealisasi sebesar Rp. 21.675.000,- atau 100%.

9) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan target 148

orang ASN perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah dan telah terealisasi

sebanyak 172 orang, dengan dana sebesar 425.000.000,- dan dana yang

telah terealisasi adalah sebesar Rp. 352.302.274,- atau 83%.

10) Penyediaan Perlengkapan Hari-hari tertentu, dengan target kinerja 2 event

dengan pagu dana awal sebesar Rp. 69.600.000,- target kinerja tercapai 1

event dan dana yang telah teralisasi sebesar Rp. 12.622.500,- atau 18%.

2. Cakupan layanan Sarana Prasarana aparatur

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target kinerja 50 unit

barang dengan pagu awal sebesar Rp. 282.513.150,- target kinerja tercapai

117 unit barang dan dana yang terealisasi sebesar Rp. 277.397.700,- atau

98%.

2) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan target

kinerja sebanyak 4 unit dengan pagu kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,-

dan dana yang telah terealisasi adalah sebesar Rp. 99.927.800,- atau

100%.

3) Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan target kinerja

20 unit dengan pagu awal Rp. 41.851.790,- dan pagu yang terealisasi

sebesar Rp. 41.851.790,- atau 100%.

3. Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target kinerja 15 Orang dengan

pagu awal sebesar Rp. 150.000.000,- target kinerja yang terealisasi tidak

terserap atau 0%.

2) Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah dengan target kinerja 2 Inovasi

dengan pagu awal sebesar Rp. 100.000.000,- target kinerja yang terealisasi

sebesar 1 Inovasi dengan pagu sebesar Rp. 15.883.100,- atau 16%.

4. Tingkat Ketepatan waktu Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan

Keuangan dengan target 10 Dokumen dengan pagu awal Rp. 225.000.000,-

target kinerja yang terealisasi 9 Dokumen dengan pagu Rp. 193.631.800,-

atau 86%.



Sasaran 2.

Meningkatkan standar pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai :


%

Jumlah Anggota BPD yang dipilih dan dilantik

50 Desa 7 Desa 14 %

Jumlah Kepala Desa yang dilatih 178 desa 178 desa 100%

Jumlah kepala desa yang terpilih 108

orang 108 orang 100 %

Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Siskeudes

220 Orang

220 Orang 100%

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Optimalisasi Siskeudes

33 Orang 33 Orang 100 %

Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

1) Pemilihan dan dan Pelantikan Anggota BPD dengan target 50 Desa

dengan pagu awal Rp. 200.000.000,- target kinerja yang dicapai 7 Desa

yang terealisasi Rp. 137.000.000,- atau 67%.

2) Pelatihan / pembekalan bagi kepala desa yang baru terpilih dengan

target 178 kepala desa dengan pagu Rp. 900.000.000,- target kinerja

yang dicapai 178 kepala desa yang terealisasi Rp. 825.156.052,- atau

92%.

3) Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa serentak dengan target 108 Desa

dengan pagu awal Rp. 3.100.000.000,- target kinerja yang dicapai 108

desa dengan dana yang terealisasi sebesar Rp. 2.498.952.697,- atau

81%.

4) Faisilitasi Bimtek Siskeudes dengan target 220 orang dengan pagu awal

sebesar Rp. 350.000.000,- target kinerja yang dicapai 220 orang realisasi

pagu sebesar Rp. 332.997.700,- atau 95%.

5) Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Desa dengan target 33 orang

dengan pagu awal Rp. 200.000.000,- target yang dicapai 33 0rang

dengan realisasi pagu sebesar Rp. 179.000.000,- atau 90%.

Sasaran 4.

Sasaran 4. Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Budaya Daerah serta kesejehteraan keluarga dan kesejehteraan sosial

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :




%

Jumlah Kelompok PKK yang dibina

4 Kelompok 4 Kelompok 100%

Jumlah Posyandu yang dibina

75 strata Posyandu Pratama menjadi strata madya

75 100%

Jumlah event Pelaksanaan HKG PKK Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dilaksanakan

3 Event 3 Event

100 %

Jumlah Even Jambore PKK Tingkat Nasional yang dilaksanakan

1 Event 1 Event 100%

Jumlah event Lomba Posyandu Unggulan, Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dilaksanakan

3 Event 2 Event 70%

Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1) Fasilitasi penguatan program kelompok binaan pemberdayaan kesejahteraan

keluarga (PKK) kabupaten dengan target kinerja 4 kelompok binaan dengan

pagu awal Rp. 559.321.752,- target yang dicapai 4 kelompok dengan realisas

pagu sebesar Rp. 507.818.887,- atau 91%.

2) Pembinaan dan peningkatan strata posyandu dengan target kinerja 75 Strata

posyandu pratama menjadi strata madya dengan pagu awal Rp. 370.000.000,-

target yang dicapai 75 Posyandu dengan realisasi pagu sebesar Rp.

217.753.000,- atau 59%.

3) Pelaksanaan HKG PKK TingkatKabupaten,Provinsi dan Nasional dengan target 3

event dengan pagu awal Rp. 550.000.000,- target kinerja yang dicapai 3 event

dengan realisasi pagu sebesar Rp. 535.404.000,- atau 97%.

4) Jambore PKK Tingkat Nasional dengan target 1 event dengan pagu awal Rp.

150.000.000,- target yang dicapai 1 event dengan realisasi pagu sebesar

140.964.222,- atau 94%.

5) Lomba Posyandu Unggulan Tingkat Kabupaten,Provinsi dan Nasional dengan

target 3 event dengan pagu awal sebesar Rp. 275. 497.000,- target yang

dicapai 2 event dengan realisasi pagu sebesar Rp.154.115.000,- atay 56%.

2. Realisasi Anggaran

Akuntabilitasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran

2018 adalah dana setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 4.589.556.556,- dengan jumlah

kegiatan sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan, dana yang telah terealisasi sampai

31 Desmber 2018 adalah sebesar Rp. 2.618.836.413,- Dengan rincian realisasi program

kegiatan sebagai berikut :



Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019


Realisasi

Keuangan



2


Listrik 21.840.000,00 18.438.450,-

3


4


5


6


7


8


9


Daerah 425.000.000,00 352.302.274,-

10


11




282.513.150,00 277.397.700,-

2


100.000.000,00 99.927.800,-


41.851.790,00 41.851.790,-



150.000.000,00 -


100.000.000,00 15.883.100,-

4


225.000.000,00 193.631.800,-

1


225.000.000,00 193.631.800,-


1


559.321.752,00 507.818.877,-


370.000.000,00 217.753.000,-

3


550.000.000,00 535.404.000,-


150.000.000,00 140.964.222,-

4


275.497.000,00 154.115.000,-



350.000.000,00 286.684.500,-


130.000.000,00 126.842.000,-

3


250.000.000,00 196.656.600,-

4


130.000.000,00 122.520.200,-




100.000.000,00 96.373.000,-


100.000.000,00 100.000.000,-

7


125.000.000,00 121.539.700,-

7


359.070.000 310.823.310


119.070.000,00 63.267.200,-


150.000.000,00 149.999.908,-

3


90.000.000,00 85.860.600,-



200.000.000,00 133.764.400,-

2


152.651.000,00 150.596.000,-

3


900.000.000,00 825.156.052,-

4


100.000.000,00 25.225.600,-


0 0

6


180.000.000,00 145.754.920,-


0 0


200.000.000,00 87.605.700,-


3.100.000.000,00 2.498.952.697,-


350.000.000,00 332.997.700,-


500.000.000,00 0


200.000.000,00 179.598.840,-


1.270.000.000 180.272.070

1


320.000.000,00 251.166.700,-


150.000.000,00 116.544.270,-



100.000.000,00 95.644.000,-

2


150.000.000,00 121.868.000,-


150.000.000,00 149.925.000,-

Jumlah Rp. 12.513.515.312,- Rp. 9.898.332.888,-



BAB IV PENUTUP

Pengukuran kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka Akuntabilitas dan

Transparansi.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara terutama untuk sasaran yang

direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2019 umumnya menggambarkan kinerja yang

sudah optimal. Dari 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan secara keseluruhan berhasil

dicapai sebanyak 5 (lima) sasaran strategis.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan terutama dalam sistem pencapaian

kinerja yaitu Terdapat permasalahan dan kendala antara lain :

Ketidaktepatan untuk penjadwalan rencana kegiatan dengan anggaran kas yang telah

disusun sehingga berdampak pada terhambatnya pencairan dana yang akan dicairkan

Serapan keuangan hanya sekitar 79 persen sedangkan serapan fisik sebesar 81 persen,

hal ini dikarenakan ada dua kegiatan yang tidak terealisasi baik secara fisik maupun

keuangan, yaitu kegiatan Pemekaran Desa dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Adanya kesalahan dalam menentukan target kinerja antara sebelum dan sesudah terjadi

perubahan DPA, dimana pada APBD-P terjadi perubahan atau penyusutan anggaran

kegiatan namun tidak diiringi dengan perubahan target kinerja

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat digunakan

sebagai instrument pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta

sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa

yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif

bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan

Pembangunan Daerah dan menciptakan good governance di lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang tentunya tak

mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

Tenggarong, Februari 2020



LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Stuktur Organisisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Lampiran-Lampiran :

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ……………………………………………..

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2019 ……………………………….

Lampiran 3 : Data Penghargaan ………………………………………………………………

KEPALA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIS

H. M. Zulkipli, SIP.,M.Si Pembina / (IV/a)

NIP. 19640502 198703 1 021

Dafip Haryanto, S.Sos, M.Si Pembina Tingkat I / IV/b

NIP. 19700924 199001 1 001

SUB BAG UMUM DAN KETATALAKSANAAN

Burhanuddin, SE Penata Tingkat I / (III/d)

NIP. 19690909 200112 1 003

SUB BAG KEPEGAWAIAN

Adi Winata Penata Tingkat I / (III/d)

NIP. 19620606 198803 2 012

SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Lilis Suriani, S.Sos, M.Si Pembina / (IV/a)

19770510 200012 2 005

BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT

Dedy Surianto, SE Pembina / (IV/a)

NIP. 19711112 199703 1 005

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Muhammad Yusran Darma, S.Sos, M.Si Pembina / (IV/a)

NIP. 19711201 199101 1 001

BIDANG PENDAYAGUNAAN SARANA PRASARANA,

SUMBER DAYA ALAM DAN TTG

Lilis Mardiana, S.Sos, MM Pembina IV/a

NIP. 19641226 198411 2 001

BIDANG KELEMBAGAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN LEMBAGA ADAT

Surya Admaja, SP Pembina / (IV/a)

NIP. 19700402 199912 1 002

SEKSI PENATAAN, ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, KEUANGAN DAN ASET DESA

Drs. H. Poino, M,Si Pembina (IV/a) NIP. 19690503

SEKSI PELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA

Hendra Madan.,SE Penata Tingkat I / (III/d)

NIP. 19770903 199803 1 002

SEKSI SUMBER DAYA ALAM, RAHABILITASI DAN KONSERVASI LINGKUNGAN

Samsiar, S.Hut, M.Si Penata Tingkat I / (III/d)

NIP. 19741231 199703 1 008

SEKSI KELEMBAGAAN, ADAT ISTIADAT, PERENCANAAN

DAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Purnomo, SH Penata Tingkat I / (III/d) NIP. 196712 2001 1 003

SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DAN PERKEMBANGAN DESA

H. Syafliansyah, SH, MH Penata Tingkat I / (III/d)

NIP. 19771024 200701 1 011

SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Idramsyah, SE Penata Tingkat I / (III/d)

NIP. 19670123 198811 1 001

SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT

H. Hendro Sugiarto. S.Sos Penata Tingkat I / (III/d)

NIP. 19730527 200012 1 001

SEKSI KERJASAMA DESA

Heriansyah, SE Penata Tingkat I / (III/d)

NIP. 19760616 200112 1 003

SEKSI TATA KELOLA EKONOMI, PERMODALAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

Yusni, SE Penata Tingkat I / (III/d)

NIP. 19621006 199203 1 006

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA

Noor Ikhsan Muttaqin, S.IP Penata / (III/c)

NIP. 19880731 200701 1 002

SEKSI PENGEMBANGAN AKSES INFORMASI DAN KETAHANAN MASYARAKAT

Ir. Mandala Pembina Tingkat I / (IV/b)

NIP. 19620808 199203 1 007

Dasar Catatan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

FUNGSIONAL PENGELOLAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

H. Surya Dharma, S.Sos Penata Tingkat I / III/d

NIP. 19691012 200003 1 003

Sukasnan Gamin, SE.,M.Si Penata / III/c

NIP. 19770123 200012 1 001

SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DESA, DAN JARINGAN PEMASARAN

Ahmad Irji’I, SE, M.Si Penata Tingkat I / (III/d)

NIP. 19681202 200604 1 008

: Wajib

: 2.07.01.01


pemerintahan sumber daya


pelayanan publik

Cakupan Pelayanan

Administrasi Perkantoran45%

Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranRp 1.536.045.560

1 Jumlah Belanja Materai 456 lembar Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 3.000.000 TenggarongAparatur Dinas

PMD

2 Jumlah rekening12 Bulan 4

rekening

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air

dan ListrikRp 84.240.000 Tenggarong

Aparatur Dinas

PMD

3 Jumlah Aparatur 24 orangPenyediaan Jasa Administrasi

KeuanganRp 190.951.200 Tenggarong

Aparatur Dinas

PMD

4 Jumlah Alat Tulis Kantor 35 jenis barang Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 60.000.000 TenggarongAparatur Dinas

PMD

5

Bahan /Jenis Logistik Kantor

yang disediakan25 jenis barang Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 23.935.000 Tenggarong

Aparatur Dinas

PMD

6Makanan dan minuman rapat

dan tamu1.410 porsi


MinumanRp 40.000.000 Tenggarong

Aparatur Dinas

PMD

7

Pegawai Harian Lepas (PHL)

pada SKPD Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

57 orangPenyediaan Jasa Administrasi

Tehnis PerkantoranRp 638.919.360 Tenggarong

Aparatur Dinas

PMD

8Jumlah Barang Cetakan dan

Photo Copy7.300 lembar

Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanRp 20.000.000 Tenggarong

Tenaga Honor

Lepas (THL)

9

Jumlah Aparatur yang

mengikuti Rapat rapat

koordinasi dan konsultasi

kedalam dan keluar daerah

124 Orang

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar

Daerah

Rp 350.000.000

Ke dalam

dan Ke luar

Daerah

Aparatur Dinas

PMD

10 Jumlah Event partisipasi 2 EventPenyediaan Perlengkapan Kegiatan

Hari - hari TertentuRp 75.000.000 Kab. Kukar

Aparatur Dinas

PMD

11 Jumlah Arsip yang dikelola 1 paketPenataan Arsip Internal Perangkat

DaerahRp 50.000.000 Tenggarong

Aparatur Dinas

PMD




pelayanan publik

Cakupan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur100%


PerkantoranRp 50.000.000

12Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor yang disediakan50 unit barang

Pengadaan perlengkapan gedung

kantorRp 25.000.000 Tenggarong

Aparatur Dinas

PMD

13Terpeliharanya unit kendaraan

dinas/operasional28 unit


kendaraan dinas/operasionalRp 25.000.000 Tenggarong

Aparatur Dinas

PMD




pelayanan publik


aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai bidangnya

100%Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya AparaturRp 100.000.000

14 Jumlah Anggota Tim Bekias 20 orangPendidikan dan Pelatihan Formal /

Non FormalRp 100.000.000 Tenggarong

Aparatur Dinas

PMD




pelayanan publik

Tingkat ketepatan waktu

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 200.000.000


Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Rp 200.000.000 Kab. KukarAparatur Dinas

PMD


masyarakat melalui

pemberdayaan kesejahteraan



Rata rata jumlah kelompok

binaan PKK yang aktif50%

Program Peningkatan


Pedesaaan

Rp 1.684.818.752

16

Tim Penggerak PKK Kabupaten

dan Jumlah Kelompok Binaan

PKK yang difasilitasi

4 Kelompok

Binaan


Jumlah Kelompok Binaan PKK

yang difasilitasi

Rp 559.321.752

Luar

daerah,dlm

daerah dan

desa / kel

Tim PKK Kab,

Kec Desa dan

Kelmpk Binaan

PKK

17

Jumlah kader Posyandu yang

terbina dan peningkatan strata

Posyandu

75 Posyandu

Strata Pratama

menjadi Strata

Madya

Pembinaan dan Peningkatan Strata

PosyanduRp 400.000.000

Kecamatan

dan Desa

Posyandu

Strata Pratama

18Jumlah Event yang

dilaksanakan dan diikuti3 Event

Pelaksanaan HKG PKK Tingkat

Kabupaten, Provinsi dan NasionalRp 300.000.000

Kabupaten,

Provinsi dan

Nasional

PKK Kabupaten

Kutai

Kartanegara

19 Jumlah Event yang diikuti 1 event Jambore PKK Tingkat Nasional Rp 150.000.000 Nasional

Tim PKK Kab,

Kec Desa dan

Kelmpk Binaan

PKK

20Jumlah Event yang


Lomba Posyandu Unggulan Tingkat

Kabupaten Propinsi dan NasionalRp 275.497.000

Kabupaten,

Provinsi dan

Nasional

Posyandu

PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE


Target

(Outcame/Output

)

Program dan Kegiatan Pagu Anggaran LokasiKelompok

Sasaran




Prosentase BUM Desa yang

aktif88.08%

Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi PedesaanRp 1.050.000.000

21Jumlah Pengurus (Manajemen)

BUM Desa yang dilatih111 orang Pelatihan Manajemen BUM Desa Rp 400.000.000

Samboja,

Ma.Kaman,

Marangkayu,

Anggana dan

Loa Kulu

Pengurus BUM

Desa

22Jumlah Desa yang difasilitasi

untuk membentuk BUM Desa20 Desa

Fasilitasi Pembinaan dan

Pembentukan BUM DesaRp 150.000.000

7 Desa

Pantai, 7

Desa Ulu

dan 6 Desa

Tengah

Desa

23Jumlah Peserta yang mengikuti

Pelatihan100 orang

Pelatihan Kewirausahaan dan

Keterampilan Kerja bagi Rumah

Tangga Miskin

Rp 250.000.000

Samboja,

Ma.Kaman,

Marangkayu,

Anggana dan

Loa Kulu

Rumah Tangga

Miskin


Pelatihan40 orang

Pelatihan Pengembangan

Kewirausahaan bagi Kelompok

Usaha Masyarakat di Pedesaan

Rp 150.000.000 Tenggarong40 Kelompok

Usaha

25Jumlah kelompok Usaha yang

diidentifikasi didesa1 dokumen

Identifikasi Kelompok Usaha

MasyarakatRp 100.000.000 25 Desa

Kelompok

Usaha

Masyarakat

Meningkatnya

pengembangan kapasitas

aparatur pemerintahan

desa yang profesional

Cakupan Pemeliharaan

Pasca Program

pemberdayaan masyarakat

40%Program Peningkatan Partisipasi

Masayarakat Dalam Membangun

Desa

Rp 400.000.000

26Jumlah Kawasan yang

didampingi2 kawasan

Pendampingan Pembangunan

Kawasan Pedesaan (PKP)Rp 150.000.000

Tenggarong

Seberang

dan Loa

Kulu

Aparatur Desa

27Jumlah Kel./Desa yang

didampingi

6 Inovasi

Desa/Kel

Pendampingan Program Inovasi

Desa (PID)Rp 150.000.000 6 Desa

Aparatur

Pemerintahan

Desa

28

Jumlah Kelompok Usaha

Hasil Kegiatan PNPM

Mandiri (Kelompok Usaha)

30 kelompok

Pendampingan dan penataan BKAD

(Badan Kerjasama Antar Desa) dan

UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Ex

PNPM Mandiri Perdesaa

Rp 100.000.00018

Kecamatan

Kelompok

Usaha hasil

kegiatan PNPM

Meningkatnya




Cakupan Layanan

Pemerintah Desa yang

baik

53.89%Program Peningkatan Kapaitas

Aparatur Pemerintah DesaRp 5.652.651.000

29

Menyelenggarakan

Pemilihan dan Pelantikan

Anggota BPD

50 desaPemilihan dan Pelantikan Anggota

BPDRp 200.000.000 Kab Kukar Masyarakat

30Jumlah Data IDM dan Profil

Desa yang dimutakhirkan1 dokumen

Pemutakhiran Data Indeks Desa

Membangun dan Profil DesaRp 152.651.000 Kab Kukar

Pemerintah

Desa/Kelurahan

31

Terlaksananya Pelatihan

dan Peningkatan Kapasitas

Kepala Desa Terpilih

109 desaPelatihan /Pembekalan bagi Kepala

Desa yang baru TerpilihRp 350.000.000 Tenggarong Kepala Desa

32

Jumlah Penyelesaian

Permasalahan dibidang


5 kasusFasilitasi dan Penyelesaian

Permasalahan Pemerintahan DesaRp 100.000.000 Kab Kukar

Perangkat

Desa/Keluraha

n

33

Jumlah Peserta yang

mengikuti Sosialisasi dan

Pelantikan Kepala Desa

Serentak

500 orangSosialisasi Pemilihan dan

Pelantikan Kepala Desa SerentakRp 100.000.000 Kab Kukar Masyarakat

34Jumlah Kegiatan yang

dilakukan Pendampingan3 zona

Fasilitasi Satuan Kerja Khusus

Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

(P3MD)

Rp 150.000.000 Kab Kukar

Aparatur

Pemerintahan

Desa

35

Jumlah Dokumen Perdes

tentang APBDes yang

diklarifikasi

1 dokumenKlarifikasi Rancangan Peraturan

Desa tentang RAPBDesRp 200.000.000 Tenggarong

Pemerintah

Desa

36Jumlah Perbup yang

dihasilkan

4 dokumen

perbup

Penyusunan Peraturan Bupati

(Perbup)Rp 200.000.000 Tenggarong Aparatur

37Jumlah Kepala Desa

Terpilih dan di Lantik108 desa

Pemilihan dan Pelantikan Kepala

Desa SerentakRp 3.000.000.000 Kab Kukar

Desa yang

telah habis

masa jabatan

Kepala Desa

38 Jumlah Peserta 220 orang Fasilitasi Bimtek Siskeudes Rp 350.000.000 Tenggarong

Aparatur Kab,

Aparatur Kec

dan Aparatur

Desa

39

Jumlah Desa/Kel yang

diusulkan untuk

dimekarkan

18 desa / kel Fasilitasi Pemekaran Desa Rp 850.000.00011

Kecamatan

Desa yang

akan

melakukan

pemekaran



prasarana melalui inovasi,

pengembangan,

pemanfaatan TTG serta

menggali potensi SDA

lingkungan pedesaan

Prosentase Posyantekdes

yang aktif40%

Program Peningkatan

Pendayagunaan Tekhnologi Tepat

Guna

Rp 500.000.000

40Jumlah pengembangan

Teknologi Tepat Guna18 kecamatan

Pengembangan dan Pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna (TTG)Rp 500.000.000 Kab. Kukar Posyantek

Meningkatnya peran

lembaga kemasyarakatan

dalam pembangunan desa

Cakupan Swadaya

Masyarakat terhadap

Program Pemberdayaan

Masyarakat

25%Program Desa Pemberdayaan

KemasyarakatanRp 400.000.000

41Jumlah Peserta Pelatihan

dan Jumlah Seragam62 orang

Pembinaan Lembaga


Kel Melayu,

Kel Handil

Baru Darat

Kel Melayu, Kel

Handil Baru

Darat

Meningkatnya peran



Cakupan Swadaya

Masyarakat terhadap


Masyarakat



42Jumlah pelaksanaan dan

partisipasi kegiatan1 event

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat (BBGRM)Rp 150.000.000 Kab. Kukar

Masyarakat

Provinsi

Kalimantan

Timur

43

Jumlah Desa yang

didampingi dalam

Musrenbang

193 desa Pendampingan Musrenbang Desa Rp 150.000.000

Kab. Kukar

dan Kab.

Kutim

Masyarakat

Provinsi

Kalimantan

Timur

Jumlah Belanja Langsung (BL) Rp 11.573.515.312

PROGRAM : ANGGARAN

1 Rp 1.536.045.560

2 Rp 50.000.000

3 Rp 100.000.000

4 Rp 200.000.000

5 Rp 1.684.818.752

6 Rp 1.050.000.000

7 Rp 400.000.000

8 Rp 5.652.651.000

9 Rp 500.000.000

10 Rp 400.000.000

Rp 11.573.515.312

Plt. Bupati Kutai Kartanegara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si Drs. ADINUR, M. AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19650210 199003 1 016

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Program Peningkatan Pendayagunaan


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Program Desa Pemberdayaan Masyarakat




pelayanan publik

Cakupan Pelayanan



PerkantoranRp 1.411.045.560,00

1 Jumlah Belanja Materai 456 lembar Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 3.000.000,00


rekening


dan ListrikRp 84.240.000,00


KeuanganRp 190.951.200,00

4 Jumlah Alat Tulis Kantor 35 jenis barang Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 60.000.000,00

5


yang disediakan25 jenis barang Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 23.935.000,00


dan tamu1.410 porsi


MinumanRp 40.000.000,00

7


pada SKPD Dinas


Desa


Tehnis PerkantoranRp 638.919.360,00




PenggandaanRp 20.000.000,00

9





124 Orang



Daerah

Rp 350.000.000,00


Hari - hari TertentuRp 75.000.000,00


DaerahRp 50.000.000,00




pelayanan publik



Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana AparaturRp 50.000.000,00




kantorRp 25.000.000,00




kendaraan dinas/operasionalRp 25.000.000,00




pelayanan publik





Sumber Daya AparaturRp 100.000.000,00

14 Jumlah Anggota Tim Bekias 20 orangPendidikan dan Pelatihan Formal /

Non FormalRp 100.000.000,00




pelayanan publik



keuangan

100%

Program Peningkatan



Rp 200.000.000,00




Kinerja SKPD

Rp 200.000.000,00

Jumlah Belanja Langsung

(BL)Rp 1.761.045.560,00

1 : Rp 1.411.045.560,00

2 : Rp 50.000.000,00

3

: Rp100.000.000,00

4: Rp 200.000.000,00

Rp 1.761.045.560,00


Target

(Outcame/

Output)


PERJANJIAN KINERJA BIDANG SEKRETARIAT

PADA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2019


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Drs. ADINUR, M. AP Pembina Utama Muda

NIP. 19650210 199003 1 016

Sekretaris Dinas

H.M. ZULKIPLI, S.IP, M.Si

Pembina

NIP. 19640502 198703 1 021

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa


Pasca Program


40%

Program Peningkatan

Partisipasi Masayarakat

Dalam Membangun Desa


didampingi2 kawasan


Kawasan Pedesaan (PKP)

2


Hasil Kegiatan PNPM


30 kelompok







Cakupan Layanan


baik

53.89%Program Peningkatan Kapaitas

Aparatur Pemerintah Desa

4

Menyelenggarakan


Anggota BPD


BPD




Membangun dan Profil Desa

6





Desa yang baru Terpilih

7

Jumlah Penyelesaian




Permasalahan Pemerintahan Desa

8

Jumlah Peserta yang



Serentak


Pelantikan Kepala Desa Serentak

9Jumlah Kegiatan yang

dilakukan Pendampingan3 zona




(P3MD)

10


tentang APBDes yang

diklarifikasi


Desa tentang RAPBDes

11Jumlah Perbup yang

dihasilkan

4 dokumen

perbup


(Perbup)

12Jumlah Kepala Desa



Desa Serentak

13 Jumlah Peserta 220 orang Fasilitasi Bimtek Siskeudes

14


diusulkan untuk

dimekarkan

18 desa / kel Fasilitasi Pemekaran Desa


(BL)

1 : Rp 250.000.000

2 : 5.652.651.000Rp

TAHUN ANGGARAN 2019


PERJANJIAN KINERJA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Rp 250.000.000

Rp 150.000.000

Rp 100.000.000

Rp 5.652.651.000

Rp 200.000.000

Rp 152.651.000


Target

(Outcame/

Output)


Rp 3.000.000.000

Rp 350.000.000

Rp 850.000.000

Rp 5.902.651.000

Program Peningkatan Partisipasi Masayarakat Dalam

Program Peningkatan Kapaitas Aparatur Pemerintah Desa

Rp 350.000.000

Rp 100.000.000

Rp 100.000.000

Rp 150.000.000

Rp 200.000.000

Rp 200.000.000


Masyarakat dan Desa


Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Mohammad Yusran Darma,S.Sos.,M.S Pembina

NIP. 19711201 199101 1 001


masyarakat melalui






Program Peningkatan


Pedesaaan

1

Tim Penggerak PKK Kabupaten

dan Jumlah Kelompok Binaan

PKK yang difasilitasi

4 Kelompok

Binaan


Jumlah Kelompok Binaan PKK

yang difasilitasi

2

Jumlah kader Posyandu yang


Posyandu

75 Posyandu

Strata Pratama

menjadi Strata

Madya


Posyandu

3Jumlah Event yang



Kabupaten, Provinsi dan Nasional

4 Jumlah Event yang diikuti 1 event Jambore PKK Tingkat Nasional

5Jumlah Event yang



Kabupaten Propinsi dan Nasional


(BL)

1: Rp 1.684.818.752


TAHUN ANGGARAN 2019


Target

(Outcame/

Output)


PERJANJIAN KINERJA BIDANG KELEMBAGAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT

Rp 1.684.818.752

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaaan

Rp 1.684.818.752

Rp 559.321.752

Rp 400.000.000

Rp 300.000.000

Rp 150.000.000

Rp 275.497.000


Masyarakat dan Desa


NIP. 19650210 199003 1 016

Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Lembaga Adat

Surya Admaja,SP Penata Tingkat I

NIP. 19700402 199912 1 002





aktif88.08%


Ekonomi Pedesaan


BUM Desa yang dilatih111 orang Pelatihan Manajemen BUM Desa




Pembentukan BUM Desa


Pelatihan100 orang



Tangga Miskin


Pelatihan40 orang







Masyarakat


(BL)

1 : Rp 1.050.000.000

PERJANJIAN KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT


TAHUN ANGGARAN 2019


Target

(Outcame/

Output)


Rp 1.050.000.000

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Rp 1.050.000.000

400.000.000,00

150.000.000,00

250.000.000,00

150.000.000,00

100.000.000,00

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


NIP. 19650210 199003 1 016

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Dedy Suryanto, SE Pembina

NIP. 19711112 199703 1 005




pengembangan,



lingkungan pedesaan


yang aktif40%

Program Peningkatan


Guna




Teknologi Tepat Guna (TTG)


didampingi

6 Inovasi

Desa/Kel


Desa (PID)


(BL)

1 : Rp 500.000.000

2 : Rp 150.000.000

PERJANJIAN KINERJA BIDANG PENDAYAGUNAAN SARANA PRASARANA, SUMBER DAYA ALAM DAN TTG


TAHUN ANGGARAN 2019


Target

(Outcame/

Output)


Rp 650.000.000

500.000.000,00

Rp 150.000.000

Rp 650.000.000

Program Peningkatan Pendayagunaan Tekhnologi Tepat

Guna

Program Peningkatan Partisipasi Masayarakat Dalam

Membangun Desa


Masyarakat dan Desa

Drs. ADINUR, M. AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19650210 199003 1 016

Kepala Bidang Pendayagunaan Sarana

Prasarana, Sumber Daya Alam dan TTG

Lilis Mardiana,S.Sos.,MM

Pembina

NIP. 19641226 198411 2 001




pelayanan publik

Cakupan Pelayanan



PerkantoranRp 1.536.045.560,00

1 Jumlah Belanja Materai 456 lembar Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 3.000.000,00


rekening


dan ListrikRp 84.240.000,00


KeuanganRp 190.951.200,00

4 Jumlah Alat Tulis Kantor 35 jenis barang Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 60.000.000,00

5


yang disediakan25 jenis barang Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 23.935.000,00


dan tamu1.410 porsi


MinumanRp 40.000.000,00

7


pada SKPD Dinas


Desa


Tehnis PerkantoranRp 638.919.360,00




PenggandaanRp 20.000.000,00

9





124 Orang



Daerah

Rp 350.000.000,00


Hari - hari TertentuRp 75.000.000,00


DaerahRp 50.000.000,00




pelayanan publik




PerkantoranRp 50.000.000,00




kantorRp 25.000.000,00




kendaraan dinas/operasionalRp 25.000.000,00


(BL)Rp 1.586.045.560,00

1 : Rp 1.536.045.560,00

: Rp 50.000.000,00

Rp 1.586.045.560,00

Kasubbag. Umum dan

Ketatalaksanaan

Burhanuddin, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19690909 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN



Sekretaris Dinas

H.M. Zulkipli, S.IP, M. Si

Pembina

PADA SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2019


Target

(Outcame/

Output)


NIP. 19640502 198703 1 021




pelayanan publik





Sumber Daya Aparatur Rp 50.000.000

1Jumlah ASN yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan3 orang

Pendidikan dan Pelatihan

Formal / Non Formal Rp 50.000.000


(BL) Rp 50.000.000

Kasubbag. Kepegawaian

H. Adi Winata.,BA

Penata Tingkat I

NIP. 19631204 198701 1 001

Sekretaris Dinas

H.M. Zulkipli, S. IP, M. Si

Pembina

NIP. 19640502 198703 1 021

PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN


TAHUN ANGGARAN 2018


Target

(Outcame/

Output)





pelayanan publik



keuangan

100%

Program Peningkatan



Rp 100.000.000




Kinerja SKPD

Rp 100.000.000,00


(BL) Rp 100.000.000

Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan

Erri Suparjan, S.Sos.I

Penata

NIP. 19790102 201001 1 011

PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Sekretaris Dinas

H.M. Zulkipli, S.IP, M. Si

Pembina

NIP. 19640502 198703 1 021


TAHUN ANGGARAN 2018


Target

(Outcame/

Output)


Meningkatnya





Pasca Program




Desa


didampingi2 kawasan


Kawasan Pedesaan (PKP)


didampingi

6 Inovasi

Desa/Kel


Desa (PID)

3


Hasil Kegiatan PNPM


30 kelompok






(BL)

PERJANJIAN KINERJA SEKSI KERJASAMA DESA

Rp 400.000.000,00

Rp 150.000.000,00

Rp 150.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 400.000.000,00

PADA KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2019


Target

(Outcame/

Output)




NIP. 19711201 199101 1 001

Kepala Seksi Kerjasama Desa

H.Syafliansah,SH.,MH Penata Tingkat I

NIP. 19771024 200701 1 011



Cakupan Layanan


baik

53.89%Program peningkatan kapasitas


1

Jumlah Penyelesaian




Permasalahan Pemerintahan Desa

2


tentang APBDes yang

diklarifikasi


Desa tentang RAPBDes

3Jumlah Perbup yang

dihasilkan

4 dokumen

perbup


(Perbup)

4Jumlah Kepala Desa



Desa Serentak

5 Jumlah Peserta 220 orang Fasilitasi Bimtek Siskeudes

6


diusulkan untuk

dimekarkan

18 desa / kel Fasilitasi Pemekaran Desa


(BL)


Target

(Outcame/

Output)


PERJANJIAN KINERJA SEKSI PENATAAN, ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, KEUANGAN DAN ASET DESA


TAHUN ANGGARAN 2019

850.000.000,00

Rp 4.700.000.000,00

Rp 4.700.000.000,00

100.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

3.000.000.000,00

350.000.000,00



NIP. 19711201 199101 1 001

Kepala Seksi Penataan, Administrasi Pemerintahan,

Keuangan dan Aset Des

Poino,S.IP.,M.Si Pembina

NIP. 19690503 199101 1 001



Cakupan Layanan


baik






Membangun dan Profil Desa

2





Desa yang baru Terpilih

3

Menyelenggarakan


Anggota BPD


BPD

4

Jumlah Peserta yang



Serentak


Pelantikan Kepala Desa Serentak


(BL)

PERJANJIAN KINERJA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DAN PERKEBANGAN DESA


Rp 802.651.000,00

152.651.000,00

350.000.000,00

200.000.000,00

100.000.000,00

Rp 802.651.000,00

TAHUN ANGGARAN 2019


Target

(Outcame/

Output)




NIP. 19711201 199101 1 001

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Perkembangan Desa

Suria Admadi

Penata Tingkat I

NIP. 19690503 199101 1 001


masyarakat melalui






Program Peningkatan


Pedesaaan

1Jumlah kader Posyandu yang


Posyandu

75 Posyandu

Strata Pratama

menjadi Strata

Madya


Posyandu

2 Jumlah Event yang diikuti 1 event Jambore PKK Tingkat Nasional

3Jumlah Event yang



Kabupaten Propinsi dan Nasional


(BL)

Pagu Anggaran

Rp 825.497.000

Rp 400.000.000

Rp 150.000.000

Rp 275.497.000

Rp 825.497.000

PERJANJIAN KINERJA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT

PADA KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT

TAHUN ANGGARAN 2019


Target

(Outcame/

Output)

Program dan Kegiatan




NIP. 19700402 199912 1 002

Kepala Seksi Pengembangan

Kapasitas Masyarakat

H. Hendro Sugiarto, S. Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19730527 200012 1 001


masyarakat melalui

pemberdayaan

kesejahteraan keluarga dan

layanan kesehatan non

lembaga

Cakupan Rata rata jumlah

kelompok binaan PKK

yang aktif

50,00%Program Peningkatan


Pedesaaan

1

Tim Penggerak PKK

Kabupaten dan Jumlah

Kelompok Binaan PKK yang

difasilitasi

4 Kelompok

Binaan

Fasilitasi Penguatan program

Kelompok Binaan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Kabupaten

2Jumlah Event yang



Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Meningkatnya




Cakupan Layanan


baik



3

Fasilitasi Satuan Kerja

Khusus Program

Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Desa (P3MD)

3 Zona




(P3MD)

Meningkatnya peran



Cakupan Swadaya

Masyarakat terhadap


Masyarakat


Masyarakat

4

Jumlah Desa yang

didampingi dalam

Musrenbang

193 Desa Pendampingan Musrenbang Desa

5 Jumlah peserta pelatihan 62 orangPembinaan Lembaga

Kemasyarakatan


(BL)

PERJANJIAN KINERJA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT


TAHUN ANGGARAN 2019


Target

(Outcame/

Output)


Rp 150.000.000

Rp 100.000.000

Rp 1.559.321.752

Rp 859.321.752

Rp 559.321.752

Rp 300.000.000

Rp 150.000.000

Rp 150.000.000

Rp 150.000.000




NIP. 19700402 199912 1 002

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas

Masyarakat

Purnomo,SH

Penata Tingkat I

NIP. 19671216 200112 1 003

Percepatan pengentasan

kemiskinan

Cakupan Swadaya

Masyarakat terhadap


Masyarakat


Masyarakat

1Jumlah pelaksanaan dan

partisipasi kegiatan1 Event

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat (BBGRM)


(BL)

PERJANJIAN KINERJA SEKSI PENGEMBANGAN AKSES INFORMASI DAN KETAHANAN MASYARAKAT


Rp 150.000.000

Rp 150.000.000

Rp 150.000.000

TAHUN ANGGARAN 2019


Target

(Outcame/

Output)





NIP. 19700402 199912 1 002

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Ir. Mandala

Pembina Tingkat I NIP. 19620808 199203 1 007




pengembangan,



lingkungan pedesaan


yang aktif40%

Program Peningkatan


Guna




Teknologi Tepat Guna (TTG)


(BL)

PERJANJIAN KINERJA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

PADA KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN SATANA PRASARANA, SUMBER DAYA ALAM DAN TTG

Rp 500.000.000,00

Rp 500.000.000,00

Rp 500.000.000,00

TAHUN ANGGARAN 2019


Target

(Outcame/

Output)


Kepala Bidang Pendayagunaan Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam dan TTG

Lilis Mardiana,S.Sos.,MM Pembina

NIP. 19641226 198411 2 001

Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan

Teknologi Tepat Guna

Idramsyah,SE Penata Tingkat I

NIP. 19690909 200112 1 003


masyarakat melalui

pemberdayaan

kesejahteraan keluarga dan

layanan kesehatan non

lembaga


Pasca Program




Desa


didampingi

6 Inovasi

Desa/Kel


Desa (PID)


(BL)

PERJANJIAN KINERJA SEKSI SUMBER DAYA ALAM, REHABILITASI DAN KONSERVASI LINGKUNGAN

PADA KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN SATANA PRASARANA, SUMBER DAYA ALAM DAN TTG

150.000.000

Rp 150.000.000

TAHUN ANGGARAN 2019


Target

(Outcame/

Output)


Kepala Bidang Pendayagunaan Sarana Prasarana,

Sumber Daya Alam dan TTG

Lilis Mardiana,S.Sos.,MM Pembina

NIP. 19641226 198411 2 001

Kepala Seksi Sumber Daya Alam, Rehabilitasi dan

Konservasi Lingkungan

Dwi Indah Susanti , S.STP M.Si Pembina

NIP. 19771029 199703 2 004





aktif88.08%


Ekonomi Pedesaan


BUM Desa yang dilatih111 orang Pelatihan Manajemen BUM Desa




Pembentukan BUM Desa


(BL)

PERJANJIAN KINERJA SEKSI PELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA

Rp 550.000.000,00

Rp 400.000.000,00

Rp 150.000.000,00

Rp 550.000.000,00


TAHUN ANGGARAN 2019


Target

(Outcame/

Output)





NIP. 19711112 199703 1 005

Kepala Seksi Pelembagaan dan Pengembangan

BUMDesa

Hendra Madan,SE Penata Tingkat I

NIP. 19770903 199803 1 002





aktif88.08%


Ekonomi Pedesaan


Pelatihan100 orang



Tangga Miskin


Pelatihan40 orang







Masyarakat


(BL)

PERJANJIAN KINERJA SEKSI TATA KELOLA EKONOMI, PERMODALAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

Rp 500.000.000

Rp 250.000.000

Rp 150.000.000

Rp 100.000.000

Rp 500.000.000


TAHUN ANGGARAN 2019


Target

(Outcame/

Output)





NIP. 19711112 199703 1 005

Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Kepala Seksi Pengembangan

Kepala Seksi Tata Kelola Ekonomi, Permodalan dan

Pengembangan Kewirausahaan

Muhammad Reza,ST.,M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19821229 200604 1 009

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019


Realisasi

Keuangan



2


Listrik 21.840.000,00 18.438.450,-

3


4


5


6


7


8


9


Daerah 425.000.000,00 352.302.274,-

10


11




282.513.150,00 277.397.700,-

2


100.000.000,00 99.927.800,-


41.851.790,00 41.851.790,-



150.000.000,00 -


100.000.000,00 15.883.100,-

4


225.000.000,00 193.631.800,-

1


225.000.000,00 193.631.800,-


1


559.321.752,00 507.818.877,-


370.000.000,00 217.753.000,-

3


550.000.000,00 535.404.000,-


150.000.000,00 140.964.222,-

4


275.497.000,00 154.115.000,-



350.000.000,00 286.684.500,-


130.000.000,00 126.842.000,-

3


250.000.000,00 196.656.600,-

4


130.000.000,00 122.520.200,-


100.000.000,00 96.373.000,-


100.000.000,00 100.000.000,-

7


125.000.000,00 121.539.700,-

7


359.070.000 310.823.310


119.070.000,00 63.267.200,-


150.000.000,00 149.999.908,-

3


90.000.000,00 85.860.600,-



200.000.000,00 133.764.400,-

2


152.651.000,00 150.596.000,-

3


900.000.000,00 825.156.052,-

4


100.000.000,00 25.225.600,-


0 0

6


180.000.000,00 145.754.920,-


0 0


200.000.000,00 87.605.700,-


3.100.000.000,00 2.498.952.697,-


350.000.000,00 332.997.700,-


500.000.000,00 0


200.000.000,00 179.598.840,-


1.270.000.000 180.272.070

1


320.000.000,00 251.166.700,-


150.000.000,00 116.544.270,-



100.000.000,00 95.644.000,-

2


150.000.000,00 121.868.000,-


150.000.000,00 149.925.000,-

Jumlah Rp. 12.513.515.312,- Rp. 9.898.332.888,-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKjIP)

Documents