LAPORAN KINERJA - djpbn.kemenkeu.go.id fileIndeks efektivitas edukasi dan komunikasi, tercapai realisasi 86.24 dari target 85. ... Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN KINERJATAHUN 2018

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTAGedung Keuangan Negara Yogyakarta Blok D, Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta 55166

Telepon 0274-542011, 554633 Faksimile 0274-554634www.djpbn. kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta

“Visi : Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yangprofesional, modern, transparan dan akuntabel”











Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2018, KPPN Yogyakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan baikinternal ataupun yang melibatkan pihan eksternal. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan telahmendorong pencapaian kinerja serta prestasi yang membanggakan. Pencapaian kinerja danprestasi yang di raih selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana seluruh IKU telah mencapaitarget sebagai berikut:

1. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L, tercapai realisasi sebesar92.99% dari target 80%.

2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas, tercapai realisasi sebesar 99.70dari target 93.

3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN, tercapai realisasi 4.58 daritarget 4,52.

4. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal, tercapairealisasi 99.58% dari target 98%.

5. Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah, tercapairealisasi 5 dari target 4,25.

6. Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D, tercapai realisasi 99.99 %dari target 99%.

7. Persentase akurasi rencana penarikan dana satker, tercapai realisasi 99.95%dari target 87%

8. Persentase akurasi penyaluran dana SP2D, tercapai realisasi 99.96% dari target98,5 %.

9. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi, tercapai realisasi 86.24 dari target85.

10. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI, tercapai realisasi 90%daritarget 90%.

11. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dantepat waktu, tercapai realisasi 99.41% dari target 97%

12. Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, tercapai realisasi 90.65 daritarget 70.

13. Nilai rata –rata hard competency pegawai, tercapai realisasi 90.42 dari target 7714. Persentase kualitas pelaksanaan Coaching and Counseling, tercapai realisasi

83.04% dari target 60%.15. Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan, tercapai realisasi 87.5 dari

target 70.16. Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern, tercapai

realisasi 110 dari target 96.

Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 iii

17. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization,tercapai realisasi 95.82 dari target 81.

18. Persentase pemenuhan BMN sesuai standar, tercapai realisasi 101.32 % daritarget 91%.

19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN, tercapai realisasi 99.98%dari target 95%

B. Prestasi-prestasi yang diraih selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:1. Memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2018, pada audit surveillance

yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 oleh PT. TUV RheinlandIndonesia.

2. Peringkat Pertama dalam penilaian laporan keuangan tingkat KantorWilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta tahun2018.

3. Peringkat pertama dalam penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk kategori KantorPelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Provinsi Tahun 2018.

Keberhasilan pencapaian kinerja serta berbagai prestasi yang diraih hendaknya tidakmembuat KPPN Yogyakarta berpuas diri, namun selalu berupaya untuk mempertahankandan meningkatkan pencapaian pada masa yang akan datang. Untuk target-target kinerjayang belum tercapai agar menjadi evaluasi untuk meningkatkan capaian kinerja sesuaidengan yang telah ditargetkan.

Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .............................................................................................................. i

Ikhtisar Eksekutif .............................................................................................................. ii

Daftar Isi .............................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

A. Latar Belakang ......................................................................... 1

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.................................... 2

C. Peran Strategis (Strategic Issued) ........................................... 6

D. Sistematika Laporan................................................................. 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 9

A. Rencana Strategis.................................................................... 9

B. Penetapan Kinerja.................................................................... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 21

A. Capaian Kinerja Organisasi ..................................................... 21

B. Realisasi Anggaran .................................................................. 77

C. Kinerja Lainnya......................................................................... 80

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 95

LAMPIRAN i. Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Tahun 2018

ii. Rencana Kerja Tahun 2018

iii. Formulir Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta merupakan

instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan KPPN Yogyakarta

sangat strategis peranannya dalam menyalurkan dana APBN, memberikan sebuah stigma

bahwa KPPN Yogyakarta adalah penjaga gawang dalam bidang penyaluran APBN.

Sebagai sebuah organisasi, KPPN Yogyakarta mempunyai berbagai elemen yang

mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Saat ini KPPN

Yogyakarta memiliki sumber daya manusia serta berbagai sarana dan prasarana yang

relatif memadai untuk menggerakkan roda organisasinya. Dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya KPPN Yogyakarta berpedoman pada berbagai peraturan dan Standar Operating

Procedures (SOP) yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja

(LAKIN) KPPN

Yogyakarta Tahun

2018 disusun sebagai

salah satu bentuk

pertanggungjawaban

KPPN Yogyakarta

dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi

selama tahun 2018 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPPN

Yogyakarta.LAKIN KPPN Yogyakarta Tahun 2018 disusun untuk memenuhi prinsip

akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

KPPN Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan diklasifikasikan sebagai KPPN Tipe

A1 yang terdiri dari:

1. Subbagian Umum;

2. Seksi Pencairan Dana;

3. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal;

4. Seksi Bank;

5. Seksi Verifikasi dan Akuntansi;

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

KPPN Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan

bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta

penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPN Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

2. Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);

3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;

4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;

5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban

bendahara;

7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP);

8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;

9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;

10. Pelaksanaan hubungan pengguna layanan (customer relationship managemenet);

11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan

(treasury management representative);

12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;

13. Pengelolaan rencana penarikan dana;

14. Pengelolaan rekening pemerintah;


15. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama ekonomi dan keuangan daerah;

16. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;

17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;

18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;

19. Pelaksanaan kehumasan dan layanan keterbukaan informasi publik (KIP);

20. Pelaksanaan administrasi KPPN.

Struktur Organisasi KPPN Yogyakarta

Jumlah pegawai pada KPPN Yogyakarta per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 53

orang, dengan statistik sebagai berikut:

Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

- Laki-laki 24 orang- Perempuan 29 orang

Statistik Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

- Pengatur Tingkat I II/d 3 orang- Penata Muda III/a 5 orang- Penata Muda Tingkat I III/b 17 orang- Penata III/c 12 orang

KEPALA KANTOR

KEPALASUBBAGIAN

UMUM

KEPALA SEKSIPENCAIRAN

DANA

KEPALA SEKSIMANAJEMEN

SATKER DAN KIKEPALA SEKSI

BANK

KEPALA SEKSIVERIFIKASI &AKUNTANSI















KEPALA KANTOR

KEPALASUBBAGIAN

UMUM


DANA



BANK
















KEPALA KANTOR

KEPALASUBBAGIAN

UMUM


DANA



BANK



- Penata Tingkat I III/d 11 orang- Pembina IV/a 4 orang- Pembina Tingkat I IV/b 1 orang

Statistik Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

- PNS 53 orang

Statistik Pegawai Berdasarkan Usia

- Usia 20 s.d. 29 (tahun) :1 1 orang- Usia 30 s.d. 39 (tahun) :5 :6 11 orang- Usia 40 s.d. 49 (tahun) :5 :11 16 orang- Usia 50 s.d. 59 (tahun) :14 :11 25 orang

Statistik Pegawai Berdasarkan Eselon

- Eselon III.A :1 ^ 1 orang- Eselon IV.A :5 ^ 5 orang

- Pelaksana :18 ^ :29 ^ 47 orang

Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- Sekolah Menengah Atas :8 :7 15 orang- Diploma III (Keu.) :2 :4 6 orang- Strata I / Sarjana :9 :16 25 orang- Strata II / Magister :5 :2 7 orang

Kompetensi dan kapasitas para pegawai telah memenuhi standar profesionalitas

dan melalui proses rekruitmen pegawai yang sangat ketat. Beberapa kegiatan internal

yang telah dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas para pegawai antara lain:

1. Gugus Kendali Mutu, yang dilaksanakan setiap minggu sekali untuk menyamakan

persepsi dan pemahaman seluruh pegawai terhadap ketentuan atau aturan baru yang

terkait dengan pelaksanaan tugas;

2. Semangat Pagi, dilaksanakan setiap pagi sebelum jam layanan dibuka dan bertujuan

untuk memelihara keharmonisan dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan;

3. Sharing knowledge, berupa transfer knowlegde dari pegawai yang telah

melaksanakan diklat atau bimbingan teknis kepada para pegawai;

4. Pelatihan Service Excellent, pelatihan ini diikuti oleh seluruh pegawai khususnya

petugas front office dan customer service serta petugas keamanan (satpam) yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam memberikan pelayanan

kepada mitra kerja;




- PNS 53 orang





















kepada mitra kerja;




- PNS 53 orang





















kepada mitra kerja;


5. Pemilihan Pegawai Teladan, kegiatan ini dilakukan setiap triwulan sebagai sarana

untuk memotivasi para pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja;

6. Kegiatan Olahraga, untuk menjaga kesehatan, kebugaran tubuh dan keakraban

pegawai diselenggarakan berbagai kegiatan olahraga setiap jum’at pagi, seperti

senam pagi, jalan santai dan voli;

7. Pembinaan Mental, kegiatan keagamaan dan sosial menjadi bagian kegiatan rutin

untuk membina mental dan spiritual pegawai.


C. Peran Strategis

KPPN Yogyakarta sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.

Yogyakarta. KPPN Yogyakarta mempunyai peran penting pelaksanaan dalam pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimana KPPN memperoleh Kuasa Bendahara

Umum Negara untuk menjalankan fungsi BUN di Daerah.

Peran strategis KPPN yang berkaitan dengan pelayanan publik antara lain:

1. Sebagai pengelola kas negara, KPPN memiliki peran untuk mewujudkan pengelolaan

kas yang efisien dan optimal.

2. KPPN juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan

anggaran untuk menjamin pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara tertib, efisien,

efektif dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Untuk menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas pemerintah dengan KPPN juga memiliki

peran yang signifikan dengan mewujudkan pelaporan keuangan dan kekayaan, utang

dan aset pemerintah yang akuntabel, akurat, transparan dan tepat waktu yang

tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

4. Menciptakan tata kelola organisasi yang bertujuan untuk peningkatan kualitas

pelayanan prima terhadap stakeholder dengan melakukan inovasi terhadap

manajemen pelayanan.

Pada tahun 2018 terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi KPPN Yogyakarta yang

berkaitan dengan pengelolaan APBN antara lain sebagai berikut:

1. Penyaluran DAK Fisik dan Dana DesaMulai tahun 2017 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa melalui Ditjen Perbendaharaan yaitu pada 171 Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia, salah satunya melalui KPPN

Yogyakarta. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN merupakan amanat

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dan terakhir diubah dengan PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tanggal 29 Desember

2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pada tahun 2018 KPPN Yogyakarta

melakukan penyaluran DAK Fisik terhadap wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kota


Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul. Sedangkan penyaluran Dana Desa

dilakukan terhadap wilayah di Kabupaten Sleman dan Bantul.

2. Piloting Pembiayaan Ultra MikroBerdasarkan peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-25/PB/2018 tentang

Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi

Vertikal Ditjen Perbendaharaan, dijelaskan bahwa pelaksanaan monitoring dan

evaluasi menjadi tugas KPPN yang dilaksanakan oleh Seksi Bank yang mulai

dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2018 ini KPPN telah

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerima KUR dan UMI namun

masih dalam tahap bantuan tugas terhadap Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

3. Piloting uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaanUang PersediaanSesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-

494/PB/2018 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam

Rangka Penggunaan Uang Persediaan sebagaimana diubah terakhir dengan KEP-

542/PB/2018, dinyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan

kartu kredit dilaksanakan dalam 6 (enam) tahapan yang dilaksanakan sampai dengan

bulan Desember 2018. Sebagai satker peserta uji coba, pada tahun 2018 ini KPPN

diminta untuk menginformasikan peraturan tersebut kepada Satker mitra kerja.

4. Piloting SAKTI pada satuan kerja di lingkup Kementerian KeuanganPiloting SAKTI telah dimulai pada tahun 2017 yaitu penerapan Aplikasi SAKTI pada

satuan kerja di lingkup Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Yogyakarta, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta dan GKN

Yogyakarta untuk pengajuan Gaji Induk bulan Januari 2018 pada bulan Desember

2017. Pada tahun 2018 ini pelaksanaan piloting SAKTI dilanjutkan dengan

pelaksanaan migrasi saldo awal, training modul penganggaran, end user training serta

monitoring kesiapan TIK untuk satker piloting tahap III C.


D. Sistematika LaporanSistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Yogyakarta Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang

dihadapi organisasi.

A. Latar belakang

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

C. Peran Strategis

D. Sistematika Laproan

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

A. Rencana Strategis

B. Penetapan / Perjanjian Kinerja

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

C. Kinerja Lain-Lain

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018 dan

2. Rencana Kinerja Tahunan 2018.

3. Formulir Pengukuran Kinerja


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. Rencana StrategisRencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

yang mungkin timbul. Dalam rencana stratejik termuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,

dan program yang diuraikan secara konseptual.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut arah dan tujuan instansi

agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi

menggambarkan tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Dengan mengacu pada visi Kementerian Keuangan, maka KPPN Yogyakarta telah

menetapkan visi untuk mencapai tujuan organisasi yaitu “Menjadi pengelolaperbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel”.

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi. Untuk mencapai visi tersebut, KPPN

Yogyakarta mempunyai visi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal (to achieve efficient and optimum

cash and fund invesment management)

Sebagai pengelola kas dan Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, KPPN Yogyakarta

memperkuat kinerja pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan kas

yang optimal melalui pengelolaan kas yang efisien dan optimal.

2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif dan akuntabel (to

support timely, effective, and accountable budget execution)

Misi ini akan diwujudkan dengan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan

anggaran secara tepat waktu dan jumlah untuk mewujudkan pola penyerapan anggaran

yang proporsional dan sesuai perencanaan sepanjang tahun anggaran melalui pelaksanaan

anggaran secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan taat pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan Keuangan Negara yang akuntabel, transparandan tepat waktu (to achieve accountable, transparent and timely state finance accounting

and reporting)

Akuntansi dan pelaporan keuangan diwujudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan keuangan negara sejak proses penganggaran, pelaksanaan hingga

pertanggungjawaban, untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan

keuangan serta mendukung pengambilan kebijakan strategis organisasi. Pengelolaan


keuangan dan kekayaan, utang dan aset pemerintah yang baik tercermin di dalam laporan

keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat menggunakan

standar akuntansi berbasis akrual, sehingga memiliki peran yang sangat signifikan dalam

menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat serta internasional.

Tujuan KPPN Yogyakarta difokuskan untuk mewujudkan fungsi perbendaharaan yang

memiliki kinerja tinggi dan sesuai dengan best practices, transparan dan akuntabel dalam

rangka meningkatkan kualitas kebijakan fiskal pemerintah.

Tujuan dari KPPN Yogyakarta adalah:

1. Terciptanya fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif;

2. Terwujudnya pengelolaan kas yang efektif, efisien, akurat, tepat sasaran dan akuntabel;

3. Terwujudnya akuntansi keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan

akurat;

4. Terwujudnya pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal,

efektif dan efisien;

5. Terwujudnya peningkatan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Sasaran merupakan suatu keadaan atau kondisi yang diharapkan dalam jangka pendek

serta lebih bersifat spesifik dan terukur yang merupakan hasil yang diinginkan dari penetapan

tujuan. Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang diharapkan ingin dicapai oleh

KPPN Yogyakarta adalah :

1. Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel;

2. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi.

3. Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi

4. Pemenuhan layanan unggulan yang prima

5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat

6. Manajemen Satker yang berkesinambungan

7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

8. SDM yang kompetitif

9. Organisasi sehat yang kondusif

10. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal

11. Pengelolaan anggaran yang optimal

Kebijakan pada prinsipnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh

yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan

program dan kegiatan agar visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Sebagaimana arah kebijakan dan strategi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.


Yogyakarta tahun 2015-2019 yang difokuskan pada perwujudan transformasi kelembagaan,

KPPN Yogyakarta perlu melakukan penguatan strategi terkait tugas dan fungsi

perbendaharaan sebagai berikut:

1. Fungsi Organisasi dan Sumber Daya ManusiaTerkait fungsi organisasi dan sumber daya manusia (SDM), kebijakan dan strategi KPPN

Yogyakarta diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang modern,

transparan,analitikal dan responsif terhadap perubahan dengan SDM yang berkinerja

tinggi. Sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ada di daerah,

peran dan fungsi KPPN Yogyakarta di masa yang akan datang sangat strategis sehingga

fungsi organisasi yang ada harus diperkuat dengan strategi sebagai berikut:

a. Penguatan fungsi kepatuhan internal untuk menjamin pelaksanaan tugas dan

pelayanan secara baik, benar dan profesional;

b. Penguatan fungsi analisa dan penelitian dalam menjalankan fungsi organisasi, yaitu

pembinaan, monitoring, dan evaluasi;

c. Peningkatan fungsi kehumasan dalam menjalankan peran sebagai komunikator dan

fasilitator kebijakan di bidang perbendaharaan;

d. Pemenuhan sarana dan prasana sesuai standardisasi kantor layanan yang ditetapkan

oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Di bidang pengelolaan sumber daya manusia, KPPN Yogyakarta merumuskan strategi

sebagai berikut:

a. Peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai

kebutuhan organisasi;

b. Pengembangan kompetensi dan kemampuan pegawai;

c. Peningkatan kinerja pegawai.

2. Fungsi Pembinaan Pelaksanaan AnggaranTerkait fungsi pelaksanaan anggaran, kebijakan dan strategi KPPN Yogyakarta diarahkan

untuk meningkatkan kualitas penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja

pemerintah pusat (APBN). Beberapa strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas bimbingan teknis dan sosialisasi.

KPPN Yogyakarta melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi secara periodik

untuk seluruh satker sehingga dapat dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan anggaran secara periodik pula. Hal tersebut bertujuan untuk

menyamakan pemahaman atas kerangka konseptual sistem perencanaan dan

penganggaran, meningkatkan pengetahuan satker terhadap kebijakan terkini, dan

hambatan-hambatan yang ditemukan dapat diselesaikan. Bimbingan teknis dan


sosialisasi telah menjadi tugas dari KPPN Yogyakarta yang sifatnya rutin, sehingga

diperlukan peningkatan kualitas bimbingan teknis dan sosialisasi agar dapat

memberikan kontribusi nyata pada pelaksanaan anggaran Satker. Untuk

mewujudkan hal tersebut, KPPN Yogyakarta akan mempersiapkan sumber daya

manusia yang handal dan alat dukung yang dibutuhkan.

b. Peningkatan kualitas bahan penyusunan kajian untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Review Pelaksanaan Anggaran (RPA) yang disusun oleh Kanwil Ditjen

Perbendaharaan merupakan salah satu laporan terkait pelaksanaan anggaran.

KPPN Yogyakarta ikut berperan serta dalam penyusunan laporan tersebut dengan

memberikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran masing-masing Satker

serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satker dalam pelaksanaan

anggaran. Hal-hal tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Kanwil Ditjen

Perbendaharaan dalam penyusunan RPA yang berkualitas dan handal.

3. Fungsi Pengelolaan Kas NegaraTerkait fungsi pengelolaan kas negara, kebijakan dan strategi KPPN Yogyakarta diarahkan

untuk mencapai pengelolaan kas negara yang optimal dan manajemen kas yang modern

dengan tata kelola yang lebih efektif dan efisien. Strategi yang dirumuskan adalah :

Optimalisasi peran KPPN dalam peningkatan akurasi perencanaan kas satker.Perencanaan kas bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana guna memenuhi

kewajiban negara dan mengambil tindakan yang efektif dan efisien dalam rangka

mengoptimalkan kelebihan kas atau menutup kekurangan kas. Data tersebut bersumber

dari perencanaan kas yang disampaikan oleh Satker sebelum mengajukan SPM ke KPPN.

Oleh sebab itu akurasi perencanaan satker sangatlah penting untuk mencapai pengelolaan

kas negara yang optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, KPPN Yogyakarta melakukan

monitoring, evaluasi dan sosialisasi secara periodik mengenai perencanaan kas. Satker

dengan tingkat akurasi rendah akan dievaluasi dan diadakan pendampingan untuk

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan untuk memperbaiki perencanaan kas.

4. Fungsi Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan KeuanganTerkait fungsi pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan, kebijakan dan strategi

KPPN Yogyakarta diarahkan pada peningkatan kualitas pertanggungjawaban dan

pelaporan pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik

dan akurat. Mulai tahun 2015, sistem akuntansi berbasis akrual sudah mulai diterapkan,

sehingga perlu dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas bimbingan teknis aplikasi SAIBA;


b. Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan

memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada Satker dalam penyusunan laporan

keuangan.

B. Penetapan Kinerja

Arah kebijakan dan strategi Ditjen Perbendaharaan untuk tahun 2015-2019 difokuskan pada

perwujudan transformasi kelembagaan untuk mewujudkan visi menjadi pengelola

perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. Sebagai upaya perwujudan transformasi

kelembagaan serta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, KPPN Yogyakarta

telah menyusun 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam

Rencana Strategis (Renstra) KPPN Yogyakarta Periode 2015-2019 sebagai berikut:

Target Kinerja 2015 – 2019

No Sasaran Strategis IKUTarget

2015 2016 2017 2018 2019 UIC

1 Pengelolaanperbendaharaan negarayang profesional, transparandan akuntabel

Persentase Kinerja pelaksanaananggaran K/L

70% 70% 70% 70% 70% Seksi PDSeksi MSKI

Nilai LK Kuasa BUN KPPN yangberkualitas

92 92 92 92 92 Seksi Vera

2 Kepuasan penggunalayanan yang tinggi

Indeks kepuasan satker terhadaplayanan KPPN

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 SemuaSeksi

3 Kepatuhan penggunalayanan yang tinggi

Indeks kepatuhan pengguna layanan 3 3 3 3 3 Seksi Vera

4 Pelayanan Prima Persentase SPM Satker yangdiproses menjadi SP2D

98% 98% 98% 98% 98% Seksi PD

5 Penatausahaan penerimaandan pengeluaran negarayang andal dan akurat

Persentase Tingkat akurasidan ketepatan waktu Laporan KasPosisi

98% 98% 98% 98% 98% Seksi Bank

Persentase retur SP2D 2% 2% 2% 2% 2% Seksi PD

6 Manajemen Satker yangberkesinambungan

Tingkat efektivitas edukasi dankomunikasi

75 75 75 75 75 Seksi MSKI

7 Optimalisasi monitoring danevaluasi

Persentase penyampaian LPJBendahara mitra kerja KPPN melaluiaplikasi pembukuan bendaharasecara andal dan tepat waktu

95% 95% 95% 95% 95% Seksi Vera

Deviasi antara rencana danpenarikan dana satker yang akurat

15% 15% 15% 15% 15% Seksi PD

8 SDM yang profesional danBerintegritas

Persentase pegawai KPPN yangmendapatkan nilai hard competencybaik

90% 90% 90% 90% 90% SemuaSeksi

Persentase kepatuhan pegawaiterhadap kode etik dan disiplinpegawai

95% 95% 95% 95% 95% Seksi MSKISubbagUmum

9 Organisasi yang sehat danberkinerja tinggi

Nilai hasil evaluasi penerapanpemantauan pengendalian intern

90 90 90 90 90 Seksi MSKI

Nilai kualitas pengelolaan kinerja 75 75 75 75 75 SubbagUmum

10 Pengelolaan Sarana danPrasarana

Persentase Barang Milik Negaradengan kondisi baik

95% 95% 95% 95% 95% SubbagUmum

11 Pengelolaan anggaran yangoptimal

Persentase penyerapan anggarandan pencapaian output belanjaKPPN

95% 95% 95% 95% 95% SubbagUmum


Penetapan Kinerja Tahun 2018 pada KPPN Yogyakarta ditandai dengan pelaksanaan

penandatangan Kontrak Kinerja Tahun 2018 antara Kepala KPPN Yogyakarta dengan

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Kontrak Kinerja Kepala

KPPN Yogyakarta Tahun 2018 meliputi 11 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja

Utama yang terangkum dalam peta strategi sebagai berikut:

Stak

ehol

der

Persp

ectiv

eCu

stom

erPe

rspec

tive

Inte

rnal

Proc

ess

Persp

ectiv

e 4Pemenuhan

layananunggulan

yang prima

5Penatausahaan

penerimaan danpengeluaran negara

yang andal danakurat

Pelayanan

Lear

ning

&G

rowt

hPe

rspec

tive

8SDM yangkompetitif

9Organisasi yang

kondusif

10Pengelolaan

sarana dan TIKyang optimal

11Pengelolaan

anggaranyang optimal

•K/L (satker)2

Kepuasan penggunalayanan yang tinggi

Visi: Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern,transparan dan akuntabel

1Pengelola

Perbendaharaan Negarayang profesional,transparan, dan

akuntabel

6Manajemen satker

yangberkesinambungan

3Kepatuhan atas

pengelolaanperbendaharaan negara

yang tinggi

Pengelolaan Perbendaharaan dan Manajemen Satker

7Akuntansi dan

pelaporankeuangan negarayang akuntabel,transparan, dan

tepat waktu

•Menteri Keuangan•Dirjen PBN•Kanwil DJPBN•K/L

Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif,

yang mencakup Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Stakeholders PerspectivePerspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk

memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder

(pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara

langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu

organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

Stakeholders Perspective terdiri atas 1 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja utama

sebagai berikut:

a. Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel.

Pengelolaan perbendaharaan negara artinya KPPN mempunyai tugas untuk

mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Profesional, transparan dan akuntabel berarti KPPN harus memiliki kemampuan


dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut, dilaksanakan

secara terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan

akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap 2 (dua) indikator

sebagai berikut:

Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas

2. Customer PerspectivePerspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk

memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi

terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan

pelayanan suatu organisasi. Customer Perspective terdiri atas 2 sasaran strategis dan 3

indikator kinerja utama sebagai berikut:

a. Pelayanan publik yang prima.

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan telah

dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah

satunya diukur dengan tingkat kepuasan mitra kerja KPPN terhadap layanan yang

diberikan oleh KPPN. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi didefinisikan

sebagai persepsi satuan kerja terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi

atau melebihi dari harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan

meningkatkan citra KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap indikator

sebagai berikut:

Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

b. Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi.

Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, KPPN memiliki ekspektasi

terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan

yang telah ditetapkan. Kepatuhan pengguna layanan KPPN diukur dari tingkat

kepatuhan Satuan Kerja dalam melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat

UAKPA serta pengelolaan rekening pemerintah. Pencapaian sasaran strategis ini

diukur melalui penilaian terhadap 2 (dua) indikator sebagai berikut:

Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah


3. Internal Process PerspectivePerspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian

proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi

stakeholder dan customer (value chain). Internal Process Perspective terdiri atas 4

sasaran strategis dan 7 indikator kinerja utama sebagai berikut:

a. Pemenuhan layanan unggulan yang prima.

Pemenuhan layanan unggulan yang prima merupakan kegiatan atau rangkaian

kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan/standar baku yang telah

ditetapkan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya

atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Ditjen

Perbendaharaan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian

terhadap indikator sebagai berikut:

Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D

b. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat.

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang andal dan akurat

adalah proses pencatatan transaksi keuangan secara lengkap dan valid,

penyimpanan dokumen sumber transaksi keuangan secara rapi dan tertib, serta

penyelesaian laporan penatausahaan transaksi keuangan secara tepat waktu.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap 2 (dua) indikator

sebagai berikut:

Persentase akurasi rencana penarikan dana satker

Persentase akurasi penyaluran dana SP2D

c. Manajemen Satker yang berkesinambungan.

Dalam rangka menjamin kondisi pelayanan prima kepada satuan kerja pada tahap

Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), diperlukan suatu strategi manajemen

satker secara berkesinambungan. Manajemen satker adalah suatu strategi

pengelolaan Satker lingkup KPPN, yang meliputi: Penyusunan profil satuan kerja,

membangun database satuan kerja yang kuat, serta interaksi dengan satuan kerja

melalui fungsi Customer service maupun kegiatan bimbingan dan sosialisasi

terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan. Manajemen

satker dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga satuan kerja memiliki

informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang pelaksanaan tugas

pengelolaan perbendaharaan di masing-masing unit. Pencapaian sasaran strategis

ini diukur melalui penilaian terhadap indikator sebagai berikut:

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi


Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

d. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat

waktu.

Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat

waktu adalah serangkaian kegiatan untuk melaksanakan penyusunan pelaporan

pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan KPPN dengan melakukan rekonsiliasi

baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan laporan pemerintah pusat tingkat

KPPN secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu sesuai ketentuan.Pencapaian

sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap 2 (dua) indikator sebagai

berikut:

Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan

tepat waktu

Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

4. Learning and Growth PerspectivePerspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya

internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi

untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi

yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder. Learning and Growth

Perspective terdiri atas 4 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja utama sebagai

berikut:

a. SDM yang kompetitif.

SDM yang Kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat,

mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan

kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Pencapaian sasaran

strategis ini diukur melalui penilaian terhadap indikator sebagai berikut:

Nilai rata –rata hard competency pegawai

Persentase kualitas pelaksanaan Coaching and Counseling

Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan

b. Organisasi yang fit for purpose.

Organisasi yang fit for purpose tercermin dengan adanya perilaku anggota

organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang

harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang

tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan

dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi

antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM

dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi


dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan

tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan

kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif,

pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik. Pencapaian sasaran

strategis ini diukur melalui penilaian terhadap 2 (dua) indikator sebagai berikut:

Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern

Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

c. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal.

Pengelolaan sarana dan prasarana adalah proses manajemen yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak

dan tidak bergerak yang dimiliki oleh suatu unit. Tujuan pengelolaan sarana dan

prasarana adalah untuk menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai

tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Pencapaian

sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap indikator sebagai berikut:

Persentase pemenuhan BMN sesuai standar

d. Pengelolaan anggaran yang optimal.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola

sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah

dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap indikator

sebagai berikut:

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Penetapan target kinerja tahun 2018 KPPN Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Nama IKU Target

1 Pengelolaan perbendaharaannegara yang profesional,transparan dan akuntabel

1a-CP Persentase kinerja pelaksanaananggaran K/L 80%

1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yangberkualitas 93

2 Pelayanan publik yang prima 2a-N Indeks kepuasan satker terhadaplayanan KPPN

4,52(skala 5)

3 Kepatuhan atas pengelolaanperbendaharaan yang tinggi

3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkatUAKPA secara tepat waktu danandal

98%

3b-N Indeks kepatuhan satker terhadappengelolaan rekening pemerintah

4,25

4 Pemenuhan layanan unggulanyang prima

4a-N Persentase SPM Satker yangdiproses menjadi SP2D

99%


Sasaran Strategis Nama IKU Target

5 Penatausahaan penerimaan danpengeluaran negara yang andaldan akurat

5a-CP Persentase akurasi rencanapenarikan dana satker

87%

5b-N Persentase akurasi penyaluran danaSP2D

98.5%

6 Manajemen satker yangberkesinambungan

6a-N Indeks efektivitas edukasi dankomunikasi

85

6b-CP Persentase tingkat implementasiAplikasi SAKTI

90%

7 Akuntansi dan pelaporankeuangan negara yangakuntabel, transparan, dan tepatwaktu

7a-N Persentase penyampaian LPJBendahara mitra kerja KPPN secaraandal dan tepat waktu

97%

7b-N Nilai kinerja penyaluran DAK Fisikdan Dana Desa

70

8 SDM yang kompetitif 8a-N Nilai rata –rata hard competencypegawai

77

8b-N Persentase kualitas pelaksanaanCoaching and Counseling

60%

8c-N Indeks kualitas pelaksanaan literasiperbendaharaan

70

9 Organisasi yang fit for purpose 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapanpemantauan pengendalian intern

96

9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerjaberbasis Strategy FocusedOrganization

81

10 Pengelolaan sarana dan TIKyang optimal

10a-N Persentase pemenuhan BMN sesuaistandar

91%

11 Pengelolaan anggaran yangoptimal

11a-CP Persentase kualitas pelaksanaananggaran KPPN

95%

Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis yang dijabarkan melalui indikator

kinerja di atas, pada tahun 2018 KPPN Yogyakarta menyusun inisiatif strategis sebagai

berikut:

No Indikator Kinerja Utama Inisiatif Strategis1 Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis

Strategy Focused OrganizationProgram intensive care Peningkatankapasitas pengelolaan kinerja

2 Persentase tingkat implementasi AplikasiSAKTI

Program pendampingan implementasiSAKTI

3 Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik danDana Desa

Program pengelolaan penyaluran DAKFisik dan Dana Desa pada PemerintahDaerah Provinsi/Kabupaten/ Kota


Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut di atas, KPPN

Yogyakarta didukung dengan pendanaan yang terbagi pada kegiatan sebagai berikut:

No Kode Output Anggaran

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Kegiatan Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

1 1705.002 Dokumen Pencairan/Penarikan Dana 284.892.000

2 1705.003 Laporan Pertanggungjawaban Tingkat Kuasa

BUN

54.600.000

3 1705.951 Layanan Internal (Overhead) 663.688.000

3 1705.994 Layanan Perkantoran 1.671.517.000

Jumlah 2.674.697.000


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilakukan KPPN Yogyakarta menghasilkan

berbagai data olahan yang memberikan diskripsi akan tingkat pencapaian kinerja yang telah

dihasilkan selama tahun 2018. Dari pencapaian yang diperoleh tersebut dapat dilakukan

suatu evaluasi dan analisis yang sangat berharga bagi pihak-pihak yang berkompeten

tentang tingkat keberhasilan KPPN Yogyakarta dalam melaksanakan program/kegiatan.

Adapun Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama KPPN Yogyakarta yang

telah dicapai pada tahun 2018 antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

No KodeIKU IKU Target Realisasi

IndeksCapaian

%

I Stakeholder Perspektif (25%) 28.10%

1 Pengelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel 112.41%

1 1a-CP Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L 80% 92,99% 116.24%

2 1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 93 99,70 107.20%

II Customer Perspektif (15%) 15.82%

2 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 101.33%

3 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,52 4,58 101.33%

3 Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang Tinggi 109.63%

4 3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepatwaktu dan andal

98% 99,58%101.61%

5 3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaanrekening pemerintah

4,25 5,00117.65%

III Internal Process (30%) 31.66%

4 Pemenuhan layanan unggulan yang prima 101.00%

6 4a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 99% 99,99% 101.00%

5 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat 109.20%

7 5a-CP Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 87% 99,95% 114.89%

8 5b-N Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,50% 99,96% 101.48%

6 Manajemen Satker yang Berkesinambungan 100.73%

9 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 85 86,24 101.46%10 6b-CP Presentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI 90% 90,00% 100.00%

7 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu 111.24%

11 7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerjaKPPN secara andal dan tepat waktu

97% 99,41% 102.48%

12 7b-N Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 70 90,65 120.00%IV Learning and Growth Perspektif (30%) 33.91%

8 SDM yang Kompetitif 119.14%


No KodeIKU IKU Target Realisasi

IndeksCapaian

%

13 8a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai 77 90,42 117.43%

14 8b-N Persentase kualitas pelaksanaan coaching dancounseling

60% 83,04% 120.00%

15 8c-N Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan 70 87,5 120.00%

9 Organisasi yang Kondusif 116.44%

16 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauanpengendalian intern

96 110,00114.58%

17 9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategyfocused organization

81 95,82118.30%

10 Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal 111.34%

18 10a-N Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 91,00% 101,32% 111.34%

11 Pengelolaan Anggaran yang Optimal 105.24%

19 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 95,00% 99,98% 105.24%

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 109.66 %

Penjelasan capaian IKU tahun 2018 dan perbandingannya dengan realisasi kinerja

pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/LDalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan

anggaran K/L, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat

berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker/K/L dalam

pelaksanaan anggaran. Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran tingkat KPPN

mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili

oleh aspek kualitas kinerja antara lain sebagai berikut :

a. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Variabel: Revisi DIPA (REV), Deviasi

Halaman III DIPA (HAL3), Pagu Minus (MIN)

b. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Variabel: Retur SP2D

(RTR),Penyerapan Anggaran (REAL), Penyelesaian Tagihan (TAG)

c. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, Variabel: Pengembalian/Kesalahan SPM

(SPM), Renkas (RPD)

d. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi, Variabel: Data Kontrak (KTR), Pengelolaan

UP (PUP), Rekon LPJ Bendahara (LPJ), Dispensasi Penyampaian SPM (DSPM).

Penjelasan Capaian:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2018 dihitung dengan formula

sebagai berikut:

IKPA = [ 5% (REV) + 5% (HAL3) + 5% (RTR) + 20% (REAL) + 20% (TAG) + 5% (SPM)

5% (RPD) + 10% (KTR) + 10% (PUP) + 5% (LPJ) + 5% (DSPM) + 5% (MIN) ] x 100


Penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Revisi DIPA adalah indeks kinerja terkait revisi DIPA yang dihitung dengan

menggunakan formula = (100/Rasio Revisi DIPA), dengan ketentuan:

i. Rasio Revisi DIPA merupakan Total Revisi DIPA/Jumlah DIPA;

ii. Total Revisi DIPA merupakan jumlah frekuensi revisi DIPA secara kumulatif s/d

periode triwulan bersangkutan dan

iii. Jumlah DIPA merupakan jumlah DIPA Petikan satker dikali dengan batasan

maksimal frekuensi revisi DIPA yang diperkenankan s/d periode triwulan

bersangkutan yaitu 1x untuk Triwulan I, 2x untuk Triwulan 2, 3x untuk Triwulan

III, serta 4x untuk Triwulan IV. Revisi yang diperhitungkan dalam pengukuran

capaian IKU adalah seluruh revisi pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap

(kode jenis revisi 2XX) yang dilaksanakan oleh Kanwil, Direktorat Pelaksanaan

Anggaran, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Dengan ketentuan, apabila hasil

perhitungan menunjukkan nilai lebih dari 100, maka nilainya dikonversi menjadi

100.

b. Halaman III DIPA : indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana

sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, dihitung dengan formula = 1- rata2

per bulan [(jreal-Jrenc)/Jrenc], dengan ketentuan:

i. Jreal merupakan nilai total realisasi anggaran,

ii. Jrenc merupakan jumlah rencana penarikan dana sebagaimana tertuang

dalam halaman III DIPA,

iii. hasil [(jreal-Jrenc)/Jrenc] maksimal bernilai 1, serta

iv. dalam kondisi hasil [(jreal-Jrenc)/Jrenc] menunjukkan #DIV/0, maka nilainya

dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada

nilai realisasi.

v. hasil [(jreal-Jrenc)/Jrenc] bernilai absolut (mengabaikan tanda plus atau

minus).

c. Retur SP2D : indeks kinerja terkait level retur SP2D yang dihitung dengan formula =

1-(∑retur SP2D/∑SP2D terbit)

d. Realisasi Anggaran :indeks penyerapan anggaran DIPA K/L, yang dihitung dengan

formula = %Real/%Target, dengan ketentuan:

i. %Real merupakan Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L

(kumulatif) adalah perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran DIPA

K/L dengan total pagu, dan

ii. %Target merupakan nilai target % penyerapan DIPA K/L (kumulatif), dengan

besaran Q1=15%, Q2=40%, Q3=60%, Q4=90%. Apabila hasil %Real/%Target


lebih besar dari 1 karena %Real > %Target, maka nilai capaian dikonversi

menjadi 1.

e. Penyelesaian Tagihan : indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian

tagihan, yang dihitung dengan formula = ∑Tagihan LS non BP Kontraktual yang

disampaikan tepat waktu/∑Total Tagihan LS non BP Kontraktual. Dengan

ketentuan: Tagihan dianggap tepat waktu apabila diselesaikan pembayarannya

paling lama 17 HK setelah muncul hak (BAST/BAP/BAPP).

f. Kesalahan SPM : indeks kinerja terkait pengembalian SPM yang diajukan satker,

yang dihitung dengan formula = JSPM Benar/JSPM, dengan ketentuan:

i. JSPM Benar merupakan Jumlah SPM benar yang diproses menjadi SP2D s/d

Triwulan tertentu (kumulatif), dan

ii. JSPM merupakan Jumlah total SPM yang diajukan Satker ke KPPN dan telah

diterima oleh Middle Office s/d Triwulan tertentu (kumulatif).

g. Renkas Harian :indeks kinerja terkait akurasi penyampaian RPD harian satker K/L,

yang dihitung dengan formula = ∑Renkas Akurat/∑Renkas, dengan ketentuan:

i. ∑Renkas Akurat merupakan jumlah total data RPD harian yang disampaikan

tepat waktu, dan

ii. ∑Renkas merupakan total data RPD yang disampaikan kepada KPPN.

h. Data Kontrak : indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak,

yang dihitung dengan formula = ∑Kontrak yang disampaikan tepat waktu/∑Total

Kontrak. Dengan ketentuan, data kontrak dinyatakan disampaikan tepat waktu

apabila disampaikan maksimal 5 HK setelah kontrak ditandatangani.

i. Pengelolaan UP : indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu

pertanggungjawaban UP, yang dihitung dengan formula = ∑SPM GUP yang

disampaikan tepat waktu/∑Total SPM GUP. Dengan ketentuan,

Pertanggungjawaban UP dinyatakan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu

apabila disampaikan tidak lebih dari 1 bulan sejak tanggal SPM UP atau tanggal

SPM GUP terakhir.

j. LPJ Bendahara : indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LPJ

Bendahara, yang dihitung dengan formula = ∑LPJ yang disampaikan tepat

waktu/∑Total LPJ yang harus disampaikan. Dengan ketentuan, Penyampaian LPJ

Bendahara dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 10

setelah bulan pelaporan.

k. Dispensasi : indeks kinerja terkait dispensasi penyampaian SPM, yang dihitung

dengan formula =1- ∑Dispensasi SPM/∑SPM yang disampaikan ke KPPN.

l. Pagu Minus : indeks kinerja terkait pagu minus, yang dihitung dengan formula = 1-

∑Pagu minus/∑Pagu.


Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18

Target 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Realisasi 90,36% 91,74% 91,05% 93,05% 91,72% 96,82% 92,99%

IndeksCapaian

112,95% 114,68% 113,81% 116,31% 114,65% 120% 116,24%

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU Realisasi2018 2017 2016

1a Persentase kinerja pelaksanaan

anggaran K/L

92.99 97.86 % 98.23%

Hasil perhitungan capaian tahun

2018 mengalami penurunan dari

tahun sebelumnya, namun tidak bisa

diperbandingkan karena ada

perubahan formula perhitungan

capaian Kinerja Pelaksanaan

Anggaran, dimana pada tahun 2017

dan 2016 perhitungan KPA diukur

dengan menggunakan 2 (dua) aspek

yaitu Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dan Aspek Efisiensi Pelaksanaan

Kegiatan, sedangkan pada tahun 2018 diukur menggunakan 4 (empat) aspek yaitu

Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran,

Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, dan Aspek Kepatuhan terhadap regulasi.

Isu utama yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

Adanya kebijakan dari kantor pusat sesuai ND nomor 8635/PB/2018 hal langkah-

langkah strategis dalam menghadapi akhir tahun 2018 berupa larangan pemberian

persetujuan besaran UP/TUP kecuali uang makan dan uang lembur;

Masih adanya satuan kerja yang masih rendah kesadaran dalam penyampaian

pendaftaran data kontrak ke KPPN (lebih dari 5 hari kerja sejak ditandatangani

kontrak);

Masih adanya satuan kerja terlambat menyampaikan GUP/TUP (lebih dari 30 hari

setelah diterbitkan SP2D);

2016 2017 2018

98,23% 97,86%





Target 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Realisasi 90,36% 91,74% 91,05% 93,05% 91,72% 96,82% 92,99%

IndeksCapaian

112,95% 114,68% 113,81% 116,31% 114,65% 120% 116,24%




anggaran K/L

92.99 97.86 % 98.23%




















kontrak);



2018

92,99%





Target 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Realisasi 90,36% 91,74% 91,05% 93,05% 91,72% 96,82% 92,99%

IndeksCapaian

112,95% 114,68% 113,81% 116,31% 114,65% 120% 116,24%




anggaran K/L

92.99 97.86 % 98.23%




















kontrak);




Masih adanya satuan kerja menyampaikan SPM yang jumlah nettonya berbeda

dengan pengajuan RPD;

Terbitnya DIPA baru pada pertengahan atau akhir TA yang berpengaruh terhadap

penyerapan, ketertiban penyampaian LPJ dan rekonsiliasi

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa tindakan yang telah dilaksanakan pada KPPN

Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Memberikan pemahaman terkait pelaksanaan penilaian melalui IKPA kepada

satuan kerja dengan melalui tatap muka/sosialisasi, penyampaian surat;

Melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada satuan kerja melalui

kegiatan Mobile Service Area (MSA);

Menyampaikan peringatan/pemberitahuan kepada satker yang belum melakukan

mengajukan SPM revolving UP sebelum batas akhir;

Melakukan monitoring karwas kontrak;

Menyusun profil satuan kerja sebagai bahan penentuan langkah-langkah

pembinaan/pendampingan kepada satuan kerja yang mempunyai kinerja kurang

baik;

Menyampaikan ketentuan terkait pelaksanaan anggaran kepada satker melalui

surat dan melakukan update informasi pada website, serta WAG KPPN

Yogyakarta.

Melakukan monitoring secara berkala terkait penyelesaian data retur,

keterlambatan penyampaian GUP/TUP, data kontrak, teguran penyampaian LPj,

rekonsiliasi dan ketidaksesuaian RPD;

Melakukan Sosialisasi LLAT;

Pemberian penghargaan kepada satuan kerja yang memperoleh nilai IKPA terbaik;

Pelaksanaan dialog kinerja organisasi secara bulanan

Rencana tindakan yang akan dilakukan untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan update profil satker

2. Berdasarkan analisa dari profil satker yang disusun, akan dilaksanakan kegiatan

Forum Group Discussion (FGD) melalui kegiatan Mobile Service Area (MSA)

3. Mengoptimalkan peran TMR dalam kegiatan Bimtek dan Sosialisasi serta

pendampingan terhadap satker

4. Menyampaikan surat penegasan kepada Satker mengenai batas waktu

pendaftaran kontrak, penyampaian RPD, dan batas akhir pengajuan SPM ke

KPPN

5. Menyampaikan surat penegasan kepada satker mengenai informasi Supplier yang

sesuai dengan SPM dan kontrak yang diajukan ke KPPN

6. Melaksanakan Sosialisasi PP No 50 tahun 2018 dan PMK 178/PMK.05/2018

7. Melaksanakan Sosialisasi Langkah-langkah Menghadapi Akhir TA 2019


8. Pembuatan video tutorial aplikasi

9. Melaksanakan Bimtek Aplikasi SAS 2019 dan SAKTI

2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitasBerdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-

262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan

Kuasa BUN KPPN berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi

Anggaran dan Neraca SAU di wilayah kerjanya. Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN

tersebut secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan

kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan (Dit. APK) Ditjen Perbendaharaan. Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN

D KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian

terhadap Kualitas LK Kuasa BUN dimaksud. Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN

tingkat KPPN adalah sebagai berikut :

Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 80-94 (Baik)

Level 2 = 65-79 (Cukup)

Level 1 = 0-64 (Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan

yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2018, merupakan hasil

penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN tahun 2017.

Data capaian tahun 2018 adalah sebagai berikut:


Target - - - - - 93 93

Realisasi - - - - - 99,70 99,70

IndeksCapaian - - - - - 107,20 107,20



1b Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang

berkualitas

99.70 99.00 95.83


Penjelasan Capaian:

Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang

berkualitas diperoleh dari penilaian

yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Prov. D.I.Yogyakarta

melalui surat nomor S-

1731/WPB.15/BD.0301/2018 hal Hasil

Analisis Laporan Keuangan Kuasa

BUN-Daerah Tahun 2017 Audited

dengan nilai untuk KPPN Yogyakarta adalah 99.70 dengan rincian sebagai berikut

Isu utama yang dikhawatirkan terjadi adalah rendahnya akurasi data Laporan Keuangan

K/L yang menyebabkan turunnya nilai Laporan Keuangan BUN. Beberapa hal yang

menjadi penyebab antara lain masih adanya DIPA yang baru terbit pada pertengahan

atau akhir TA yang berpengaruh terhadap penyerapan, ketertiban penyampaian LPJ

dan rekonsiliasi, disamping itu masih kurangnya pemahaman satker serta pegawai

KPPN dalam penyusunan Laporan Keuangan, khususnya untuk satker-satker baru.

Untuk mencegah hal tersebut, KPPN telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai

berikut:

1. Melakukan rekonsiliasi internal setiap hari antara Seksi Vera , Seksi Bank dan Seksi

Pencairan Dana untuk mencocokan data transaksi keuangan;

2. Membuat surat teguran bagi satuan kerja yang terlambat melakukan penyampaian

LPj dan rekonsiliasi;

3. Pemberitahuan kepada satuan kerja untuk melakukan revisi DIPA apabila terdapat

pagu minus, TDK, dan data suspen;

4. Menganalisa data transaksi keuangan setiap bulan melalui Aplikasi E-Rekon & LK;

5. Koordinasi secara formal dan informal (surat/WAG/telepon) dengan satuan kerja

apabila terdapat permasalahan, terbitnya peraturan baru, terbitnya DIPA baru dan

pelaksanaan konsultasi;

6. Pendampingan atau bimbingan melalui program MSA (mobile service area);

7. Penyediaan sarana konsultasi melalui CSO atau call center

95,83

99 99,7

2016 2017 2018

Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas


Rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas

Laporan Keuangan adalah dengan melaksanakan kegiatan pendampingan dan Bimtek

selama tahun 2018 diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan KL TA 2018

2. Meningkatkan pelayanan rekonsiliasi dan konsultasi melalui grup WhatsApp

3. Menambah jumlah petugas front office pada tanggal-tanggal penerimaan hardcopy

Laporan Keuangan dan pelayanan konsultasi terkait penyusunan LK

4. Melaksanakan pembinaan kepada satuan kerja dalam hal rekonsiliasi, penyusunan

Laporan Keuangan dan Penyusunan LPJ Bendahara berdasarkan profil satker yang

terus di update setiap triwulannya

5. Melaksanakan pendampingan penyusunan LK melalui kegiatan Forum Group

Discussion (FGD) pada kegiatan Mobile Service Area (MSA)

6. Menyampaikan surat penegasan kepada satker terkait penyelesaian pagu minus

dan Akun tidak normal

3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPNIndeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker

terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan

dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi,

konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan

sarana prasarana. Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing

KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang

dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :

5 = Sangat Puas

4 = Puas

3 = Cukup Puas

2 = Kurang Puas

1 = Tidak Puas



Target - 4.52 4.52 - 4.52 - 4.52

Realisasi - 4.58 4.58 - 4.58 - 4.58

IndeksCapaian

- 101.33% 101.33% - 101.33% - 101.33%


4,27 4,22

4,58

2016 2017 2018

Indeks kepuasan satker terhadaplayanan KPPN

Penjelasan Capaian:

Sebagaimana disampaikan melalui surat Kepala KPPN Yogyakarta S-

1525/WPB.15/KP.01/2018 tanggal 8 Mei 2018 hal Laporan Hasil Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat Periode Semester I Tahun Anggaran 2018, hasil survey adalah

sebagai berikut:

Jenis Layanan Nilai

Kinerja Layanan Pencairan Dana 4.53Kinerja Layanan Bimbingan dan Konsultasi 4.57Kinerja Layanan Konfirmasi Surat Setoran 4.55Kinerja Layanan Rekonsiliasi 4.61Kinerja Layanan Sarana dan Prasarana 4.65

Rata-rata 4.58



Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4.58 4.22 4.27

Indeks kepuasan satker terhadap layanan

adalah rata-rata tingkat kepuasan satker

terhadap seluruh produk layanan

perbendaharaan dari KPPN yang mereka

gunakan dan manfaatkan, meliputi proses

Pencairan Dana, layanan bimbingan dan

konsultasi, konfirmasi surat setoran,

penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran,

dan penyediaan sarana prasarana.

Dengan meningkatnya tuntutan dan ekspektasi atas kualitas pelayanan yang selalu

meningkat dari mitra kerja KPPN, berbagai upaya peningkatan kualitas layanan telah

dilakukan baik dari sisi SDM, sarana dan prasarana maupun inovasi-inovasi layanan.

Hal ini dilaksanakan selain untuk memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh

mitra kerja KPPN, juga dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan SMM

ISO 9001:2015, serta dalam rangka pencanangan pembentukan Zona Integritas

menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

(WBBM).

Semakin meningkatnya tuntutan dan ekspektasi dari mitra kerja terhadap kualitas

pelayanan yang diberikan oleh KPPN akan sangat berpengaruh terhadap penilaian

kinerja dan kepuasan mitra kerja KPPN. Ketidakmampuan KPPN untuk memenuhi

tuntutan dan ekspektasi dari mitra kerja akan berdampak pada kredibilitas dan indeks


kepuasan mitra kerja KPPN. Hal ini dapat berdampak juga pada keberhasilan KPPN

dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan SMM ISO 9001:2015, serta dalam rangka

pencanangan pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain terdapat pada

beberapa layanan sebagai berikut:

Layanan Konsultasi dan Pencairan Dana: Antrian yang relatif lama terutama pada

puncak pembayaran THR dan akhir tahun anggaran

Layanan Konfirmasi: Perubahan proses konfirmasi dengan Aplikasi dasboard MPN

G2 menjadi aplikasi OM SPAN , konfirmasi tidak dapat segera dilakukan pada H+0

karena data memerlukan waktu H+1 atau lebih masuk ke data SPAN/OMSPAN

Layanan Sarpras: Keterbatasan KPPN untuk sarana mushola dan tempat parkir

yang masih sering dikeluhkan oleh satker. Hal tersebut terjadi mengingat letak

KPPN berada di Gedung Keuangan Negara sehingga tidak bisa optimal dalam

melaksanakan pengadaan sarana karena hanya sebagai pengguna gedung.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepuasan satker

selama tahun 2018 adalah diantaranya sebagai berikut:

Melaksanakan pelatihan service excellent secara mandiri kepada seluruh pegawai

pada KPPN Yogyakarta, khususnya pegawai yang bertugas pada FO dan CSO;

Melaksanakan GKM terkait peraturan dan aplikasi yang diikuti oleh pegawai secara

berkala;

Menyediakan/membuka loket layanan khusus untuk: wanita hamil, difabel;

rekonsiliasi gaji awal bulan; pengajuan SPM PPNPN pada setiap awal bulan

Mengoptimalkan pelayanan konfirmasi melalui email;

Menawarkan pendampingan melalui one on one metting kepada satuan kerja

dalam melakukan penyusunan laporan keuangan;

Menugaskan pegawai/TMR memenuhi permintaan pendampingan oleh satuan

kerja dalam penyusunan laporan keuangan;

Mengikutsertakan pegawai untuk peningkatan kompetensi dalam kegiatan

diklat/bimtek;

Pemberian penghargaan kepada satuan kerja yang berkinerja baik;

Melaksanakan evaluasi kinerja layanan dengan melibatkan mitra kerja KPPN;

Meningkatkan sinergi dengan mitra kerja melalui kegiatan olah raga bersama

dengan mitra kerja;

Menyediakan konsultasi secara on line melaui WAG, mengoptimalkan call center,

SMS pengaduan, dan penyediaan aplikasi ANGLO;

Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendopo dan Anglo;


Melaksanakan pendampingan kepada satker melalui Forum Group Discussion

(FGD) pada kegiatan Mobile Service Area (MSA);

Menyusun petugas piket untuk FO dan CSO pada jam-jam istirahat;

Pelaksanaan GKM dan semangat pagi untuk pejabat dan pegawai secara berkala;

Pelaksanaan dialog kinerja organisasi;

Menyediakan inovasi sarana dan prasarana, antara lain sebagai berikut: Kopi pojok

dan infuse water bagi mitra kerja; Penyediaan P3K dan obat ringan di ruang

layanan; Payung teduh; Penyediaan kotak lost and found; Ruang Laktasi;

Perpustakaan; Klinik dokter.

Untuk meningkatkan kepuasan satuan kerja, rencana tindakan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2018 diantaranya sebagai berikut:

1. Menambah loket pelayanan penerimaan SPM

2. Mengembangkan inovasi untuk antrian online

3. Melaksanakan pendampingan kepada satker melalui Forum Group Discussion

(FGD) pada kegiatan Mobile Service Area (MSA)

4. Membuka Loket layanan rekonsiliasi data potongan PPNPN bekerja sama dengan

BPJS

5. Melaksanakan mutasi internal pegawai untuk penyegaran

6. Melaksanakan sosialisasi apabila terdapat perubahan peraturan maupun update

aplikasi

7. Melaksanakan Bimtek terkait Penyusunan Laporan Keuangan

8. Melaksanakan Bimtek Aplikasi SAS dan SAKTI

9. Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi Layanan KPPN

10. Membuka Klinik Integritas guna menampung konsultasi mengenai pengaduan,

keterbukaan informasi publik dan Zona Integritas

11. Memberikan asistensi/pemahaman mengenai WBK kepada satuan kerja yang akan

melaksanakan WBK

4. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andalSesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang

Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Kerja

selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya

setiap bulan dengan menggunakan aplikasi E-Rekon. Realisasi IKU dihitung

berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan

keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi

laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan

rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib


melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%). Ketepatan waktu rekonsiliasi

yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-

Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan. Keandalan data hasil rekonsiliasi yang

dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas

suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir

diterbitkan.


yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan 1 2018 = Desember 2017 - Februari 2018

Triwulan 2 2018 = Maret - Mei 2018

Triwulan 3 2108 = Juni - Agustus 2018

Triwulan 4 2108 = September - November 2018

Penjelasan Capaian:

Data capaian dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Keterangan :

a. Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu

b. Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang

batas suspen

c. Jumlah satker aktif pada periode berkenaan

Monitoring pelaksanaan rekonsiliasi satker selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

LaporanKeuangan

Bulan PelaksanaanRekonsiliasi

Jumlah SatkerRekon Tepat

Waktu

JumlahSatker Wajib

Rekon

Jumlah satker yang memilikinilai suspen (selisih) belanjatidak melebihi ambang batas

suspen

%

Desember 2017 Januari 2018 307 307 307 100Januari 2018 Juni 2018 301 302 293 98.34Februari 2018Maret 2018April 2018Mei 2018 *)Juni 2018 Juli 2018 304 304 304 100Juli 2018 Agustus 2018 304 304 305 100Agustus 2018 September 2018 305 305 305 100September 2018 Oktober 2018 307 307 307 100Oktober 2018 November 2018 307 307 307 100November 2018 Desember 2018 307 307 307 100



Target 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 %

Realisasi 100 % 98.34% 99.17% 100% 99.45% 100% 99.58%

IndeksCapaian

102.04% 100.35% 101.19% 102.14% 101.48% 102.04% 101.61%







diterbitkan.







Penjelasan Capaian:


Keterangan :



batas suspen



LaporanKeuangan



Waktu

JumlahSatker Wajib

Rekon


suspen

%




Target 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 %

Realisasi 100 % 98.34% 99.17% 100% 99.45% 100% 99.58%

IndeksCapaian

102.04% 100.35% 101.19% 102.14% 101.48% 102.04% 101.61%







diterbitkan.







Penjelasan Capaian:


Keterangan :



batas suspen



LaporanKeuangan



Waktu

JumlahSatker Wajib

Rekon


suspen

%




Target 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 %

Realisasi 100 % 98.34% 99.17% 100% 99.45% 100% 99.58%

IndeksCapaian

102.04% 100.35% 101.19% 102.14% 101.48% 102.04% 101.61%




Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan

tingkat UAKPA secara tepat waktu

99.58 99.71% 100%

Penurunan realisasi dari tahun sebelumnya adalah disebabkan adanya beberapa

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonsiliasi antara lain:

1. Kesadaran dan kepatuhan satuan kerja yang masih kurang;

2. Adanya perubahan/update terhadap aplikasi;

3. Gangguan jaringan;

4. Terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada pertengahan atau akhir

tahun;

5. Masih banyaknya revisi DIPA satker

6. Adanya perubahan kode akun dan nomenklatur satker

7. Ketidaksiapan SDM/petugas/operator pengelola keuangan pada satuan kerja

penerima DIPA baru termasuk dalam pelaksanaan rekonsiliasi.

Berbagai macam permasalahan dan

kendala dalam pelaksanaan rekonsiliasi

tersebut diatas, memungkinkan adanya

keterlambatan satker dalam

melaksanakan rekonsiliasi, sehingga

agar tercapai seluruh satker

melaksanakan rekonsiliasi secara tepat

waktu memerlukan extra effort. Keakuratan data rekonsiliasi dan ketercapaian target

pelaksanaan rekonsiliasi akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

yang disusun oleh KPPN dan akan mempengaruhi penilaian terhadap kredibilitas dan

kinerja KPPN

Beberapa tindakan yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas

adalah sebagi berikut:

Secara aktif menghubungi satker yang mempunyai TDK pendapatan untuk segera

menyelesaikan TDK.

Berdasarkan profil satuan kerja yang disusun oleh seksi pencairan dana, tingkat

kepatuhan dan keakuratan laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja

dievaluasi dan akan dilakukan pendampingan/bimbingan kepada satuan kerja

melalui kegiatan Mobile Service Area (MSA);

2016 2017

100%99,71%

Persentase rekonsiliasi LaporanKeuangan tingkat UAKPA secara tepat

waktu






99.58 99.71% 100%







tahun;















kinerja KPPN




menyelesaikan TDK.





2018

99,71%

99,58%

Persentase rekonsiliasi LaporanKeuangan tingkat UAKPA secara tepat

waktu






99.58 99.71% 100%







tahun;















kinerja KPPN




menyelesaikan TDK.






Melaksanakan Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017

pada Januari 2018;

Menawarkan pendampingan melalui one on one metting kepada satuan kerja dalam

melakukan penyusunan laporan keuangan;

Menugaskan pegawai/TMR memenuhi permintaan pendampingan oleh satuan kerja

dalam penyusunan laporan keuangan;

Membuat teguran/sanksi terhadap satuan kerja yang tidak patuh dalam

melaksanakan rekonsiliasi;

Membuat surat pemberitahuan untuk melakukan koreksi apabila ada transaksi

pengeluaran atau penerimaan yang tidak sesuai;

Mengikutsertakan pegawai untuk peningkatan kompetensi dalam penyusunan

laporan keuangan dalam kegiatan diklat/bimtek;

Pelaksanaan GKM dan semangat pagi secara berkala;

Membuat surat pemberitahuan apabila terdapat pagu minus pada satuan kerja;

Melakukan monitoring dan penyelesaian terkait exception report;

Pemberian penghargaan kepada satuan kerja yang mempunyai kualitas terbaik

dalam penyusunan laporan keuangan;

Menyediakan konsultasi secara on line melaui WAG seksi verifikasi dan akuntansi

dan aplikasi ANGLO;

Pelaksanaan dialog kinerja organisasi.

Rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menjaga agar satuan kerja dapat terus

melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan secara tepat waktu untuk tahun 2018

adalah dengan melaksanakan kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan rekonsiliasi dan konsultasi melalui grup WhatsApp dan

aplikasi Anglo;

2. Melaksanakan pembinaan kepada satuan kerja dalam hal rekonsiliasi,

penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan LPJ Bendahara berdasarkan

profil satker yang terus di update setiap triwulannya melalui kegiatan Mobile

Service Area (MSA);

3. Melaksanakan kegiatan one on one metting dalam rangka penelaahan dan

penyusunan laporan keuangan;

4. Melaksanakan Bimtek Aplikasi SAS, LPJ dan e-rekon serta Pendampingan

Penyusunan Laporan Keuangan K/L Tahun 2018

5. Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintahRekening pemerintah adalah rekening milik K/L/satuan kerja yang dibuka pada bank

umum/kantor pos dalam rangka pengelolaan keuangan K/L/satuan kerja.


Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014

tentang Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja, pengelolaan rekening milik

K/L/Satuan kerja terdiri dari:

1. Pembukaan rekening pada bank umum/Kantor pos

2. Pengoperasian rekening

3. Penutupan rekening

4. Pengendalian rekening

Sehubungan kewenangan pengelolaan rekening tersebut, K/L/satuan kerja

berkewajiban kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah (KPPN) sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan, rekening

pengeluaran dan/atau rekening lainnya

2. Menyampaikan laporan pembukaan rekening

3. Melaporkan seluruh saldo rekening setiap bulan

4. Menyampaikan laporan penutupan rekening

Sebagai Kuasa BUN Daerah, KPPN berwenang melakukan pengendalian atas

pengelolaan seluruh rekening milik K/L/Satuan Kerja di lingkungan wilayah kerjanya.

Penjelasan Capaian:

Indeks kepatuhan satker atas kewajiban pengelolaan rekening pemerintah adalah

sebagai berikut:

Indeks 5: Jika lebih dari 95% satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya

Indeks 4: Jika 91 s.d. 95 % satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya



Indeks 1: Jika kurang dari 60% satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan

rekeningnya



Target 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25

Realisasi 5 5 5 5 5 5 5

IndeksCapaian

117.65% 117.65% 117.65% 117.65% 117.65% 117.65% 117.65%



Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan

rekening pemerintah 5 5 5


Diterapkannya PMK No. 182/PMK.05/2017 tanggal 29 November 2017 tentang

Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja dan sistem aplikasi Sprint

pengelolaan rekening pemerintah sesuai surat Dirjen Perbendaharaan No S-

11689/PB/2017 tgl 28 Desember 2017. Walaupun Indeks Kepatuhan Satker Terhadap

Pengelolaan Rekening Pemerintah sudah baik, akan tetapi kekurang pahaman dan

ketidaktertiban satuan kerja dalam pengelolaan dan penggunaan rekening masih

menjadi permasalahan dengan terbitnya peraturan baru dan aplikasi baru dalam rangka

pengelolaan rekening ini.

Dengan munculnya aplikasi Sprint yang belum memadai kapasitasnya menghambat

pelaporan rekening oleh satker dan adanya perubahan peraturan, disamping

kedisiplinan dan ketaatan satker yang belum optimal KPPN dalam mewujudkan

kepatuhan atas pengelolaan rekening memerlukan extra effort, hal ini juga berpengaruh

terhadap kredibilitas dan kinerja KPPN dalam rangka penilaian kepatuhan pengelolaan

rekening pemerintah.

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan rekening

pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran dan kepatuhan satuan kerja untuk menyampaikan BAR Saldo setiap

bulannya;

2. Rekonsiliasi Data Rekening antara KPPN dengan Bank belum dapat dilaksanakan

karena belum ada juknis yang mengatur pelaksanaannya;

3. Kekurangtaatan satker dalam melakukan pelaporan sehingga sampai dengan

Desember 2018, ada 13 satker belum melakukan penutupan rekening pasif.

Tindakan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kewajiban pengelolaan rekening

satker pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan pengelolaan rekening pemerintah kepada

satuan kerja tgl 19 Juli 2018 dan 18 September 2018;

2. Menyampaikan surat penegasan kepada satker dengan nomor S-

2935/WPB.15/KP.0104/2018;

3. Menyampaikan permasalahan pengelolaan rekening dan aplikasi SPRINT melalui

HAI DJPb;

4. Memberikan layanan pendampingan penggunaan Aplikasi SPRINT kepada satuan

kerja yang membutuhkan;

5. Melakukan koordinasi dengan seksi verifikasi dan akuntansi dalam

pemenuhan/penyampaian rekening koran dari satuan kerja;

6. Pelaksanaan GKM dan semangat pagi untuk pejabat dan pegawai secara berkala;

7. Pelaksanaan dialog kinerja organisasi secara bulanan.


Rencana tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kewajiban pengelolaan

rekening satker pada tahun 2019 dengan melaksanakan kegiatan diantaranya sebagai

berikut:

1. Melakukan monitoring untuk satuan kerja yang berkewajiban menyampaikan

laporan saldo rekening bulanan dan menyurati satker yang belum menyampaikan

2. Pembuatan leaflat terkait tata cara pengelolaan rekening pemerintah

3. Membuat surat kepada para KPA satuan kerja dalam wilayah kerja KPPN

Yogyakarta secara triwulanan untuk mengingatkan tentang prosedur pembukaan

dan pelaporan pengelolaan rekening

4. Melaksanakan rekonsiliasi data rekening dengan bank

5. Menyampaikan surat penegasan untuk penutupan rekening pasif

6. Untuk memudahkan satker melakukan rekonsiliasi BAR rekening maka KPPN

Yogyakarta mengupload BAR rekening pada alamat

http://bit.ly/BAR_RK_.030_2018

6. Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2DSPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN

yang bersifat substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh

Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. SPM satker yang diproses menjadi SP2D

diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diterima oleh Middle Office

Seksi Pencairan Dana (total SP2D yang diterbitkan ditambah SPM yang ditolak secara

substantif) sampai dengan penerbitan SP2D oleh Seksi Bank.

Formula perhitungan capaian IKU adalah sebagai berikut :SP2D yang diterbitkan KPPN

x 100%∑ SPM - ∑ Penolakan SPM secara Formal

Data penerbitan SP2D dan penolakan SPM secara substantif pada tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

No. Bulan SPM Penolakan formalSP2D yang

diterbitkan KPPN1 Januari 1.313 61 1.2522 Februari 3.963 174 3.7883 Maret 5.573 182 5.3914 April 6.355 210 6.1445 Mei 7.004 169 6.8346 Juni 5.445 186 5.2587 Juli 6.728 140 6.5888 Agustus 6.174 172 6.0029 September 5.877 169 5.70810 Oktober 6.899 135 6.76411 November 7.706 127 7.57912 Desember 12.675 257 12.418




Target 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Realisasi 99.99 % 99.98% 99.98% 100% 99.99% 100% 99.99%

IndeksCapaian

101 % 100.99% 100.99% 101.01% 101% 101.01% 101%



Persentase SPM Satker yang diproses

menjadi SP2D

99.99% 99.99% 99.97%

Beberapa permasalahan yang dihadapi

selama tahun 2018 diantaranya adalah:

Dengan adanya surat penegasan

norma waktu penyelesaian SP2D

melalui surat Direktur Jenderal

Perbendaharaan nomor S-

7283/PB/2018 dapat memberikan

kepastian penyelesaian SP2D

sebagaimana janji layanan atas

penerbitan SP2D memerlukan

ketelitian dan koordinasi yang baik

antara seksi pencairan dana dan seksi bank , dengan adanya penegasan norma

waktu penyelesaian SP2D tersebut, upaya pemenuhan target penyelesaian SP2D

memerlukan extra effort dari seluruh pegawai pada Seksi Pencairan Dana dan

Seksi Bank;

Masih banyaknya penolakan secara formal terhadap pengajuan SPM oleh satuan

kerja;

Menurunnya kredibilitas dan nilai kinerja KPPN dalam IKPA;

Terhambatnya penyerapan anggaran;

Pengajuan SPM yang tidak sesuai dengan RPD baik jumlah maupun waktu

penyampaian SPM;

Pendaftaran kontrak yang tidak sesuai dengan batas pengajuan, sehingga

memerlukan dispensasi;

Menurunnya tingkat kepuasan satuan kerja terhadap pelayanan KPPN.


2016 2017

99,97%

99,99%

Persentase SPM Satker yangdiproses menjadi SP2D



Target 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Realisasi 99.99 % 99.98% 99.98% 100% 99.99% 100% 99.99%

IndeksCapaian

101 % 100.99% 100.99% 101.01% 101% 101.01% 101%




menjadi SP2D

99.99% 99.99% 99.97%















Seksi Bank;


kerja;




penyampaian SPM;





2018

99,99% 99,99%

Persentase SPM Satker yangdiproses menjadi SP2D



Target 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Realisasi 99.99 % 99.98% 99.98% 100% 99.99% 100% 99.99%

IndeksCapaian

101 % 100.99% 100.99% 101.01% 101% 101.01% 101%




menjadi SP2D

99.99% 99.99% 99.97%















Seksi Bank;


kerja;




penyampaian SPM;





Perubahan peraturan, aplikasi, pemahaman terhadap peraturan yang kurang dan

ketelitian petugas/pengelola keuangan pada satuan kerja dalam

pembuatan/penerbitan SPM menjadi permasalahan dalam kelancaran penerbitan

SP2D oleh KPPN;

Berdasarkan hasil analisa atas penolakan SPM selama tahun 2018, penolakan

formal yang terjadi disebabkan karena ketidaksesuaian data supplier yang diajukan

oleh satker, dimana data supplier yang diajukan berbeda dengan data supplier

yang terdaftar pada SPAN;

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut di atas adalah

sebagai berikut:

Segera memproses daftar tagihan dan meminimalisir SP2D Void/pembatalan SP2D

Menyelesaikan seluruh transaksi sebelum pergantian user;

Memastikan kesesuaian/kebenaran kelompok bayar sesuai bank penerima pada

permintaan proses pembayaran;

Memastikan proses permintaan pembayaran tepat waktu;

Memastikan daftar jatuh tempo per bank per tanggal telah diproses semua

menjelang batas akhir waktu diperbolehkan pembuatan PPR;

Melaksanakan reviu dan persetujuan resume tagihan pada PPR berdasarkan data

dan informasi pada laporan Daftar Tagihan di Setujui per tanggal jatuh tempo dan

laporan daftar tagihan disetujui per tanggal jatuh tempo per bank untuk disetujui

pembayarannya

Rencana tindakan yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang untuk

meminimalisir jumlah Penolakan SPM, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun profil satker dengan salah satu data adalah Penolakan SPM;


Forum Group Discussion (FGD) melalui kegiatan Mobile Service Area (MSA);

3. Memastikan kembali bahwa data supplier pada SPM yang diajukan oleh Satker

sudah sesuai dengan SPAN. Hal tersebut dilakukan dengan cara petugas konversi

melakukan pengecekan bahwa data supplier yang diunduh pada Aplikasi OM SPAN

telah terlampir pada SPM yang diajukan oleh Satker;

4. Memastikan seluruh transaksi sudah diselesaikan sebelum melakukan penggantian

user SPAN untuk menghindari SP2D Void;

5. Segera memproses daftar tagihan dan menimalisir SP2D Void/ pembatalan SP2D

6. Memastikan kesesuaian/kebenaran kelompok bayar sesuai bank penerima pada

permintaan proses pembayaran;


7. Memastikan proses permintaan pembayaran tepat waktu;

8. Memastikan daftar jatuh tempo per bank per tanggal telah diproses semua

menjelang batas akhir waktu diperbolehkan pembuatan PPR;

9. Melaksanakan reviu dan persetujuan resume tagihan pada PPR berdasarkan data

dan informasi pada laporan Daftar Tagihan di Setujui per tanggal jatuh tempo dan

laporan daftar tagihan disetujui per tanggal jatuh tempo per bank untuk disetujui

pembayarannya;

10. Mengoptimalkan peran TMR dalam kegiatan pembinaan/pendampingan, bimtek dan

sosialisasi, serta mengoptimalkan peran CSO ataupun pada Joglo Kawruh untuk

memberikan pemahaman petugas pengelola keuangan pada satker;

11. Menyusun buku panduan pengelolaan keuangan;


13. Surat Penegasan kepada satker mengenai informasi Supplier yang sesuai dengan

SPM dan kontrak yang diajukan ke KPPN.

14. Surat Penegasan kepada Satker mengenai batas waktu pendaftaran kontrak,

penyampaian RPD, dan batas akhir pengajuan SPM ke KPPN

7. Persentase akurasi rencana penarikan dana satker

KPA menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan

bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta

pemutakhirannya kepada Kepala KPPN. Penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD)

pada KPPN Tipe A1 adalah untuk pengajuan SPM yang nilai bersihnya lebih dari 1

Milyar. Sedangkan untuk ketentuan pengajuannya sebagai berikut:

- RPD untuk SPM dengan nilai bersih antara 1 s.d. 500 Milyar diajukan 5 hari

sebelum pengajuan SPM

- RPD untuk SPM dengan nilai bersih lebih dari 500 Milyar s.d. 1 Trilyun diajukan 10

hari sebelum pengajuan SPM

- RPD untuk SPM dengan nilai bersih lebih dari 1 Trilyun diajukan 15 hari sebelum

pengajuan SPM

Rencana penarikan dana satker dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana

penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%.

Penjelasan Capaian:

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara

akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode

tertentu.Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan

dalam formulasi akurasi RPD satker.


Data rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No. Bulan Rata-Rata Deviasi RPD Satker per periode1 Januari 0 %2 Februari 0 %3 Maret 0.14 %4 April 0,07 %5 Mei 0,05 %6 Juni 0,05 %7 Juli 0,05 %8 Agustus 0,02 %9 September 0,02 %10 Oktober 0.01 %11 November 0.12 %12 Desember 0.05 %



Target 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%

Realisasi 99.95% 99.94% 99.95% 99.97% 99.95% 99.94% 99.95%

IndeksCapaian

114.89% 114.87% 114.88% 114.91% 114.89% 114.87% 114,88%



5a Persentase akurasi rencana penarikan

dana satker

99.95% 99.58% 96.64%

Masalah yang masih dihadapi pada tahun 2018 adalah masih terdapat satker dengan

tingkat deviasi 15% karena satuan kerja dalam menyampaikan RPD masih ada yang

berupa jumlah perkiraan SPM dan bukan berdasarkan dokumen tagihan yang telah

benar dan lengkap. Hal tersebut terjadi karena kekurangcermatan dan ketelitian satuan

kerja dalam menyusun perencanaan penarikan

dana dan pelaksanaan kegiatannya sehingga

mengakibatkan terjadinya deviasi. Hal tersebut

mengakibatkan terhambatnya penyerapan

anggaran, mengganggu ketersediaan dana yang

dilakukan oleh Dit. PKN, serta adanya deviasi

perencanaan kas ini menyebabkan penurunan

kredibilitas dan nilai kinerja KPPN, yang akhirnya

akan berpengaruh pada turunnya nilai IKPA

KPPN

96,64%

99,58%99,95%

2016 2017 2018

Persentase akurasi rencana penarikandana satker


Langkah pencegahan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk SPM yang tidak disertai dengan RPD, KPPN menolak SPM tersebut dan

satker harus tetap menyampaikan RPD terlebih dahulu;

2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendopo dan Anglo;

3. Melaksanakan pendampingan kepada satker melalui Forum Group Discussion (FGD)

pada kegiatan Mobile Service Area (MSA);


5. Pelaksanaan dialog kinerja organisasi;

6. Menyediakan konsultasi secara on line melaui WAG, mengoptimalkan call center,

SMS pengaduan, dan penyediaan aplikasi ANGLO;



8. Penyampaian ADK RPD secara langsung maupun melalui email;

9. Membuat surat teguran kepada satuan kerja yang tidak menyampaikan RPD atau

terdapat perbedaan antara RPD dan relisasinya.

Untuk meminimalisir deviasi antara rencana dan penarikan dana satker, rencana

tindakan yang akan diambil pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat penegasan terkait penyampaian RPD ke KPPN

2. Secara rutin melakukan monitoring RPD satker pada Aplikasi, dan menghubungi

satker via telepon 1 hari sebelum waktu pengajuan SPM;

3. Menyampaikan hasil evaluasi penyampaian RPD kepada Satker yang masih terdapat

deviasi di atas 15%;

4. Berdasarkan analisa dari profil satker yang disusun, akan dilaksanakan bimbingan

terkait penyusunan RPD melalui kegiatan Mobile Service Area (MSA);

5. Mengoptimalkan peran TMR dalam kegiatan pembinaan/pendampingan, bimtek dan

sosialisasi, serta mengoptimalkan peran CSO ataupun pada Joglo Kawruh untuk

memberikan pemahaman petugas pengelola keuangan pada satker;


7. Membuat leaflat terkait tata cara penyampaian RPD;

8. Membuat surat teguran kepada satuan kerja yang tidak menyampaikan RPD atau

terdapat perbedaan antara RPD dan relisasinya.

8. Persentase akurasi penyaluran dana SP2DPenyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para

penerima yang tidak di-retur oleh Bank/Pos Operasional.


Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan

dana APBN dari Bank/Pos penerima kepada Bank Operasional/BI/Pos karena nama,

alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data

rekening Bank/Pos penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan jumlah penerima

pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah

penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D

Perbaikan retur)

Penjelasan Capaian:

Persentase akurasi penyaluran dana SP2D diperoleh dengan formula sebagai berikut:∑ penerima pada SP2D yang diterbitkan - ∑ penerima pada SP2D yang diretur oleh Bank/Pos Operasional x 100%

∑ penerima pada SP2D yang diterbitkan

Data SP2D yang diretur selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No Bulan ∑ penerima pada SP2Dyang diterbitkan

∑ penerima pada SP2Dyang diretur

1 Januari 99.393 222 Februari 101.114 493 Maret 151.233 1044 April 106.461 495 Mei 104.779 326 Juni 147.582 467 Juli 157.662 328 Agustus 96.317 549 September 99.636 3010 Oktober 99.393 2211 November 101.114 4912 Desember 151.233 104

Data penyelesaian retur Tahun 2018 adalah sebagai berikut

No Bulan ∑ Data Retur ∑ Data Retur Selesai1 Januari 7 72 Februari 63 633 Maret 28 284 April 49 495 Mei 32 326 Juni 46 467 Juli 32 328 Agustus 54 549 September 30 3010 Oktober 22 2211 November 49 4912 Desember 104 51

Jumlah Total 516 463

X 100%


Sampai dengan akhir tahun 2018, terdapat 53 retur bulan Desember yang belum

diproses menunggu permintaan retur dari satker dimana batas akhirnya pada bulan

Januari 2019



Target 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5%

Realisasi 99.96% 99.96% 99.96% 99.97% 99.96% 99.95% 99.96%

IndeksCapaian

101.48% 101.48% 101.48% 101.49% 101.48% 101.47% 101.48%



Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 99.96% 99.93% 99.85%

Masih adanya potensi retur

SP2D yang menghambat

proses penyaluran dana

kepada penerima atau tidak

sampainya dana kepada pihak

yang dituju secara tepat waktu

menyebabkan penurunan

kredibilitas dan nilai KPPN yang akhirnya berpengaruh pada turunnya nilai IKPA

Beberapa penyebab yang menjadi akar masalah masih terdapatnya retur antara lain:

1. Kekurangpahaman petugas satker tentang mekanisme pendaftaran supplier;

2. Kurangnya kecermatan PPK terhadap data supplier yang disampaikan pihak ketiga

pada saat mengajukan tagihan;

3. ketidaktelitian satuan kerja dalam mencantumkan nomor rekening, nama penerima

atau karena penggunaan rekening pasif oleh pihak penerima

Tindakan-tindakan yang telah diambil untuk meminimalisir retur selama tahun 2018

adalah sebagai berikut:

Melakukan monitoring dan menyampaikan surat pemberitahuan retur kepada

satker, serta melakukan koordinasi via telepon terhadap retur yang belum

ditindaklanjuti oleh satker

Menyampaikan sosialisasi terkait perubahan ketentuan penyelesaian retur;

99,85%

99,93% 99,96%

2016 2017 2018

Persentase akurasi penyaluran dana SP2D


Berdasarkan analisa dari profil satker yang disusun, akan dilaksanakan bimbingan

terkait penyusunan RPD melalui kegiatan Mobile Service Area;

Mengoptimalkan peran TMR dalam kegiatan pembinaan/pendampingan, bimtek

dan sosialisasi, serta mengoptimalkan peran CSO ataupun pada Joglo Kawruh

untuk memberikan pemahaman petugas pengelola keuangan pada satker;

Pelaksanaan GKM dan semangat pagi untuk pejabat dan pegawai secara berkala;

Pelaksanaan dialog kinerja organisasi secara bulanan

Untuk meminimalisir retur SP2D, rencana tindakan yang akan diambil pada Tahun 2019


1. Menyusun update profil satker dengan salah satu indikatornya adalah data retur

SP2D.



3. Melakukan monitoring dan menyampaikan surat pemberitahuan retur kepada

satker,

4. Melakukan koordinasi via telepon terhadap retur yang belum ditindaklanjuti oleh

satker;

5. Menyampaikan sosialisasi terkait perubahan ketentuan penyelesaian retur;

6. Mengingatkan kembali terkait keakuratan data suplier untuk mengurangi retur

pada setiap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPPN atau melalui surat.

7. Mengoptimalkan peran TMR dalam kegiatan pembinaan/pendampingan, bimtek

dan sosialisasi, serta mengoptimalkan peran CSO ataupun pada Joglo Kawruh

untuk memberikan pemahaman petugas pengelola keuangan pada satker;

8. Pembentukan tim task force yang melibatkan semua seksi/subbag umum untuk

mengantisipasi lonjakan pada akhir tahun anggaran;


10. Membuat leaflat terkait tata cara penyampaian RPD;

11. Pelaksanaan GKM dan semangat pagi untuk pejabat dan pegawai secara

berkala;

12. Pelaksanaan dialog kinerja organisasi secara bulanan

9. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasiTingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta

(stakehoklders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek

atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada

peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk


satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang

diselenggarakan oleh KPPN.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan

kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek

dan kegiatan sosialiasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada

triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner

40%.



Target - 85 85 - 85 85 85

Realisasi - 86.40 86.40 - 86.40 86,07 86,24

Indeks Capaian - 101.65% 101.65% - 101.65% 101,26% 101,46%

Penjelasan Capaian:

Bimtek dan Sosialisasi yang dilaksanakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik, Gratifikasi Antikorupsi, Perencanaan

Kas, Jaminan Uang Muka, dan Perpajakan serta Penandatanganan Pakta

Integrutas Pihak Ketiga Mitra kerja KPPN dengan hasil kuesioner sebesar = 85,11

2. Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L TA 2017 dengan hasil

post test sebesar = 87.27

3. Laporan Sosialisasi Antigratifikasi dan Antikorupsi, Penyampaian Penghargaan

Satker Terbaik IKPA s.d. bulan Agustus, Retur SP2D, Pedoman Pelaksanaan

Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggatan 2018 serta evaluasi

layanan KPPN dengan hasil kuesioner sebesar = 86, 07



Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 86.24 86.07 84.69

Masalah yang masih dihadapi pada tahun 2018

ini antara lain :

Ketidaktepatan sasaran edukasi yang

dilaksanakan yang disebabkan karena

penugasan peserta perwakilan satuan kerja

bukan orang yang berkompetensi di

84,69

86,07 86,24

2016 2017 2018

Tingkat efektivitas edukasi dankomunikasi


bidangnya sehingga materi yang disampaikan baik pada kegiatan sosialisasi

maupun Bimtek tidak tersampaikan secara optimal.

Metode penyampaian dan pelaksanaan sosialisasi/bimtek yang dilaksanakan;

Perubahan petugas atau pengelola keuangan/pejabat perbandaharaan pada

satuan kerja.

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penegasan kepada satuan kerja pada setiap undangan

sosialisasi/bimtek, dengan ditentukannya kriteria peserta sosialisasi/bimtek;

2. Mengotimalkan fungsi TMR sebagai nara sumber untuk kegiatan sosialisasi/bimtek;

3. Mengoptimalkan fungsi CSO KPPN untuk memberikan edukasi dan pemahaman

kepada satuan kerja;

4. Menyusun leaflat terkait peraturan dan prosedur dalam pengelolaan keuangan;

5. Mengoptimalkan peran petuga call center untuk membantu memberikan edukasi

dan pemahaman kepada satuan kerja;

6. Melaksanakan GKM/sharing session pegawai dan pejabat untuk menyamakan

persepsi dan meningkatkan kompetensi;

7. Mengoptimalkan fungsi edukasi dan komunikasi melalui WAG yang ada;

8. Mengoptimalkan fungsi Joglo Kawruh dan aplikasi ANGLO;

9. Melaksanakan one on one metting dengan satuan kerja;

10. Mengoptimalkan pelaksanaan dan peran Mobile Service Area dalam memberikan

edukasi dan pemahaman kepada satuan kerja.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan

sosialisasi dan bimtek dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan sosialisasi dan bimtek, akan mengundang narasumber

yang kompeten sesuai bidangnya.

2. Memberikan penegasan kepada satuan kerja pada setiap undangan

sosialisasi/bimtek, dengan ditentukannya kriteria peserta sosialisasi/bimtek;

3. Mengotimalkan fungsi TMR sebagai nara sumber untuk kegiatan sosialisasi/bimtek;

4. Mengoptimalkan fungsi CSO KPPN untuk memberikan edukasi dan pemahaman

kepada satuan kerja;

5. Menyusun leaflat terkait peraturan dan prosedur dalam pengelolaan keuangan;

6. Mengoptimalkan peran petuga call center untuk membantu memberikan edukasi


7. Melaksanakan GKM/sharing session pegawai dan pejabat untuk menyamakan

persepsi dan meningkatkan kompetensi;




10. Melaksanakan one on one metting dengan satuan kerja;

11. Mengoptimalkan pelaksanaan dan peran Mobile Service Area dalam memberikan

edukasi dan pemahaman kepada satuan kerja.

12. Mengingat banyaknya jumlah satker pada wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta,

dalam penyelenggaraaan sosialisasi dan bimtek akan dibagi ke dalam beberapa

kelas agar lebih efektif dalam penyampaiannya.

10. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI adalah tingkat pemenuhan implementasi SAKTI

tahun 2018 pada seluruh satuan kerja Lingkup Kementerian Keuangan dengan

menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI

untuk memastikan SAKTI dapat diterapkan/dioperasikan secara menyeluruh pada

satker yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.

962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat

Instansi Tahap III, sesuai dengan tahapan implementasi yang telah dilaksanakan pada

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan

Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap III, satker Piloting SAKTI di

wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta adalah sebagai berikut:

• Satker Piloting Tahap III B :1. GKN Yogyakarta;

2. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta; dan

3. KPKNL Yogyakarta.

• Satker Piloting Tahap III C :Pairing Kanwil DJPb Prov. DIY

1. Kanwil DJP DIY;

2. KPP Sleman;

Pairing KPPN Yogyakarta1. KPP Yogyakarta;

2. KPP Bantul; dan

3. KPPBC Yogyakarta

Formula perhitungan adalah sebagai berikut:Ʃ satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahap III x 100% x Proporsi Tahapan

Total Ʃ satker yang harus mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahap III


Tahapan dan Jumlah satker yang telah mengimplementasikan SAKTI pada KPPN

Yogyakarta sebagai berikut:

Tahapan Keterangan TahapanWaktu

Pelaksanaan Porsi

Jumlah Satker yangharus mengikuti

tahapan implementasiSAKTI

Jumlah Satkeryang telah

mengikuti tahapanimplementasi

SAKTI

Tahap 1 Pendampingan PilotingSAKTI Tahap III B (UP,TUP, Gaji Februari 2018)

Januari-Februari

10% 2 satker 2 satker

Tahap 2 Pendampingan migrasisaldo awal 2018 (TahapIII B) (Unaudited danAudited)

Maret danJuni

10% 2 satker -

Tahap 3 Pendampingan PilotingSAKTI Tahap III C

Juli –Desember


Tahap 4 Training modulpenganggaran

Maret 20% 3 satker 3 satker

Tahap 5 End User Traning DJPdan DJBC

Juli – Oktober 20% 3 satker 3 satker

Tahap 6 FGD sosialisasi SatkerDJP dan DJBC

Agustus -Oktober


Tahap 7 Publikasi dan komunikasiSAKTI

April, Juni,Oktober




Target 25% 40% 40% 70% 70% 90% 90%

Realisasi 40% 50% 50% 80% 80% 90% 90%

IndeksCapaian

120% 120% 120% 114.29% 114.29% 100% 100%

Implementasi SAKTI menjadi indikator kinerja utama baru di tahun 2018 ini sehingga

belum dapat dibandingkan progres capaian dengan tahun-tahun sebelumnya.

Adanya perubahan platform aplikasi dari yang sebelumnya berbasis standalone/offline

menjadi berbasis website/online, tentu akan menjadi tantangan sendiri, baik dari sisi

infrastruktur jaringan dan perangkat komputer, proses bisnis maupun dari sisi

pengguna/sumber daya manusia yang akan terlibat dalam aplikasi ini. Perubahan

tersebut perlu dikomunikasikan secara intensif dan terstruktur, mulai dari level pimpinan

atas di kantor pusat, wilayah sampai dengan level operator aplikasi, baik dari Ditjen

Perbendaharaan maupun Unit Eselon I/satuan kerja tersebut. Sehingga dengan adanya

komunikasi yang baik dari berbagai pihak tentu akan sangat membantu dalam

mengurangi dan menghilangkan resistensi dari satuan kerja, yang sudah terlanjur

‘nyaman’ dan menguasai aplikasi sebelumnya.


Pelaksanaan piloting SAKTI jilid IIIc telah berjalan, namun masih ditemukan beberapa

kendala misalnya terkait dengan SDM, sarana dan prasarana pada satker yang menjadi

penyebab terhambatnya implementasi SAKTI pada satker piloting, begitu pula dengan

SDM pada KPPN yang terbatas

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendorong pencapaian kinerja

selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Pendampingan proses pembuatan SPM UP pada satker GKN Yogyakarta dan

KPKNL Yogyakarta 10 Januari 2018 sesuai surat tugas nomor ST-

043/WPB.15/KP.01/2018

Pendampingan penyusunan LPJ Bendahara pada satker KPKNL Yogyakarta pada

tanggal 1 Februari 2018

Pelaksanaan Survei Kesiapan Perubahan pada Satker Piloting Tahap III C Tahun

2018 sesuai S-1458/WPB.15/KP.01/2018

Penyampaian Modul SAKTI dan Flyer SAKTI Volume 1 Tahun 2018 sesuai SP-

319/WPB.15/KP.0101/2018

Pelaksanaan EUT SAKTI Piloting Tahap IIIc tanggal 12-14 September 2018 dengan

mengundang seluruh satker Piloting Tahap III

Pendampingan kesiapan infrastruktur dan familiarisasi SAKTI pada satker Piloting

Tahap IIIc dengan surat tugas nomor ST-107/WPB.15/KP.01/2018

Pemetaan Kesiapan Infrastruktur Tahap II dan Familiarisasi SAKTI kepada Satker

Piloting Tahap III pada tanggal 17-19 Oktober 2019 sesuai dengan surat tugas

nomor ST-122/WPB.15/KP.01/2018

Melaksanakan FGD SAKTI pada tanggal 16 Oktober 2018 sesuai dengan surat

undangan nomor UND-031/WPB.15/KP.01/2018

Rencana tindakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 untuk meningkatkan

pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring handling aplikasi satker

2. Membuat video tutorial SAKTI

3. Melaksanakan ToT lanjutan untuk modul SAKTI bagi satker piloting tahap III.C;

4. Pendampingan lanjutan kesiapan infrastruktur dan familiarisasi SAKTI pada satker

piloting;

5. Mengikutsertakan/menugaskan pagawai untuk mengikuti bimtek SAKTI;

6. Mengoptimalkan peran petuga call center untuk membantu memberikan edukasi dan

pemahaman kepada satuan kerja piloting;

7. Melaksanakan GKM/sharing session pegawai dan pejabat untuk meningkatkan

kompetensi;




10. Melaksanakan one on one metting dengan satuan kerja piloting.

11. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN melalui aplikasipembukuan bendahara secara andal dan tepat waktuLPJ Bendahara melalui aplikasi pembukuan bendahara adalah Laporan yang disusun

oleh Bendahara melalui Modul SILABI atas uang yang dikelolanya sebagai bentuk

pertanggungjawaban pengelolaan uang negara.Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan

Nomor 03/PB/2014 tentang Juknis Penatausahaan, pembukuan dan Pertanggung-

jawaban Bendahara K/L/Kantor/Satker. LPJ Bendahara disampaikan kepada KPPN

selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan

benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ

Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I

tahun 2018 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember 2017,

bulan Januari dan Februari tahun 2018. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2018

merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun

2018. dst.

Penjelasan Capaian:

Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuan

bendahara secara andal dan tepat waktu dihitung dengan Formula perhitungan sebagai

berikut:

∑ Bendahara yang menyampaikan LPJ bendahara secara andal dan tepat waktu x 100%∑ Bendahara Satker yang wajib menyampaikan LPJ

Monitoring penyampaian LPJ selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No BulanJumlah Bendahara yang

menyampaikan LPJ TepatWaktu

Jumlah Bendahara yangwajib menyampaikan LPJ

1 Desember 2017 364 364

2 Januari 2018 352 358

3 Februari 2018 355 358

4 Maret 2018 352 359

5 April 2018 358 359

6 Mei 2018 359 359

7 Juni 2018 357 359

8 Juli 2018 350 356

9 Agustus 2018 354 357


10 September 2018 360 361

11 Oktober 2018 361 362

12 November 2018 362 362



Target 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%

Realisasi 99.16% 99.26% 99.21% N/A 99.21% 99.81% 99.41%Indeks

Capaian 102.23% 102.33% 102.28% N/A 102.28% 102.90% 102.48%

Sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Triwulan III Tahun 2018

sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7470/PB/2018, IKU

Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat

waktu periode triwulan III 2018 diisi dengan N/A (Not Available) karena performa dari

Aplikasi SPRINT kurang memadai



Persentase penyampaian LPJ Bendaharamitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuanbendahara secara andal dan tepat waktu

99.41% 99.52% 96.98%

Permasalahan utama yang masih dihadapi

dalam penyampaian LPJ bendahara

satker adalah Satker yang terlambat

menyampaikan LPj Bendahara akan

dikenakan sanksi administratif berupa

penundaan penerbitan SP2D

UP/GUP/TUP maupun SPM-LS

Bendahara, kesadaran dan kepatuhan

satuan kerja dalam menyampaikan LPj

dan belum memadainya kapasitas Aplikasi SPRINT menghambat pelaksanaan

penyampaian LPJ sehingga diperlukan extra effort untuk mencapai target yang

ditentukan. Keterlambatan dan ketertiban satuan kerja dalam penyampaian LPj akan

berdampak pada kredibilitas dan nilai kinerja KPPN yang akan menurunkan nilai IKPA

KPPN

2016 2017

96,98%

99,52%

Persentase penyampaian LPJ


10 September 2018 360 361

11 Oktober 2018 361 362

12 November 2018 362 362



Target 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%


Capaian 102.23% 102.33% 102.28% N/A 102.28% 102.90% 102.48%









99.41% 99.52% 96.98%














KPPN

2018

99,41%

Persentase penyampaian LPJ


10 September 2018 360 361

11 Oktober 2018 361 362

12 November 2018 362 362



Target 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%


Capaian 102.23% 102.33% 102.28% N/A 102.28% 102.90% 102.48%









99.41% 99.52% 96.98%














KPPN


Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja selama tahun 2018 antara

lain sebagai berikut:

1. Mengingatkan satker agar menyampaikan LPJ tepat waktu melalui WAG KPPN;

2. Membuat surat teguran kepada satuan kerja yang terlambat/tidak menyampaikan

LPJ;

3. Meningkatkan layanan konsultasi melalui WAG;



6. Menawarkan/melaksanakan one on one metting dengan satuan kerja;

7. Mengoptimalkan pelaksanaan dan peran Mobile Service Area (MSA) dalam

memberikan edukasi dan pemahaman kepada satuan kerja;

8. Mengoptimalkan peran petugas call center untuk membantu memberikan edukasi


9. Mengotimalkan fungsi TMR, fungsi CSO KPPN untuk memberikan edukasi dan

pemahaman kepada satuan kerja.

Rencana tindakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mempertahankan

kepatuhan satuan kerja dalam menyampaikan LPJ Bendahara secara andal dan tepat

waktu diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan kepada satuan kerja dalam hal rekonsiliasi, penyusunan

Laporan Keuangan dan Penyusunan LPJ Bendahara berdasarkan profil satker yang

terus di update setiap triwulannya melalu kegiatan Mobile Service Area (MSA);

2. Melakukan monitoring pengiriman LPJ Bendahara sebelum tanggal 10 setiap

bulannya;

3. Melakukan pembinaan untuk satker yang mengalami kendala dalam penyusunan

LPJ;

4. Membuat surat teguran kepada satuan kerja yang terlambat/tidak menyampaikan

LPJ;

5. Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan satuan kerja baik melalui telepon

atau penggunaan WAG KPPN;

6. Mengoptimalkan pelayanan konsultasi satker secara langsung dan melalui fasilitas

WhatsApps Grup Rekon LPJ KPPN 030

12. Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa

berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja

seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.


Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa mengukur kualitas kinerja

pelaksanaan anggaran secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa variabel

sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)

2. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik

dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)

3. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa. (MONEV)

4. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa.

(LK-UAKPA)

Formula perhitungan sebagai berikut :NKP DFDD = [ 0,10 (SYARAT) + 0,30 (SSPSPM) + 0,30 (MONEV) + 0,30 (LK-UAKPA) ] x 100

Data capaian IKU tahun 2018:


Target 70 70 70 70 70 70 70

Realisasi 76 93.4 84.7 95 88.13 98,18 90.65

IndeksCapaian

108,57% 120% 120% 120% 120% 120% 120%

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terhitung mulai tahun 2017 Penyaluran DAK Fisik

dan Dana Desa dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan melalui KPPN. Seluruh

proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan

Aplikasi SAKTI. Meskipun telah dilaksanakan mulai tahun 2017 Nilai Kinerja penyaluran

DAK fisik dan Dana Desa baru ditetapkan menjadi indikator kinerja utama pada tahun

2018 ini. Penyaluran DAK Fisik pada KPPN Yogyakarta meliputi pembayaran DAK Fisik

pada wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul dan Kota Yogyakarta.

Sedangkan Dana Desa meliputi pembayaran pada wilayah Kab. Sleman dan Kab.

Bantul.

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian DIPA Realisasi %Pengelolaan Transfer DAK Fisik 340,693,536,000 313,061,278,016 91,89Transfer DAK Reguler Bidang Pendidikan 31,001,423,000 28,815,133,680 92,95Transfer DAK Reguler Bidang Kesehatan 97,142,661,000 93,621,025,261 96,37Transfer DAK Reguler Bidang Air Minum 2,929,805,000 2,714,484,000 92,65Transfer DAK Reguler Bidang Sanitasi 2,155,769,000 2,155,769,000 100Transfer DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman 12,282,683,000 11,884,482,000 96,76Transfer DAK Reguler Bidang Pasar 5,236,517,000 4,424,188,800 84,49Transfer DAK Reguler Bidang Pertanian 6,204,953,000 5,761,697,847 92,86Transfer DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan 2,941,671,000 2,842,867,623 96,64Transfer DAK Reguler Bidang Pariwisata 3,710,791,000 3,462,782,688 93,32Transfer DAK Reguler Bidang Jalan 33,974,917,000 30,430,023,000 89,57


Uraian DIPA Realisasi %Transfer DAK Penugasan Bidang Pendidikan 12,425,824,000 11,734,721,550 94,44Transfer DAK Penugasan Bidang Kesehatan 46,142,963,000 35,057,518,412 75,98Transfer DAK Penugasan Bidang Air Minum 13,524,073,000 13,025,328,000 96,31Transfer DAK Penugasan Bidang Sanitasi 7,039,079,000 6,871,800,000 97,62Transfer DAK Penugasan Bidang Jalan 33,550,151,000 33,381,732,700 99,5Transfer DAK Penugasan Bidang Irigasi 16,966,973,000 14,652,472,000 86,36Transfer DAK Penugasan Bidang Pasar 5,735,449,000 5,587,005,800 97,41Transfer DAK Penugasan Bidang Energi Skala Kecil 3,218,601,000 2,848,135,275 88,49Transfer DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4,509,233,000 3,790,110,380 84,05Pengelolaan Dana Desa 160,263,803,000 160,263,803,000 100Persentase Penyaluran Dana Desa Sesuai Ketentuan Yang Berlaku 160,263,803,000 160,263,803,000 100

Total 500,957,339,000 473,325,081,016 94.48

Tercapaianya target kinerja pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2018 tidak

terlepas dari sinergi antara KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Pemda.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian kinerja :

1. Menugaskan Pejabat/Pegawai untuk mengikuti kegiatan Evaluasi Pelaksanaan

Penyaluran DFDD Tahun 2017 dan Persiapan Pelaksanan Penyaluran DFDD

Tahun 2018 dengan surat tugas nomor ST-006/WPB.15/KP.01/2018 pada tanggal

25 Januari 2018

2. Menugaskan Pejabat/Pegawai untuk melakukan koordinasi penyaluran DAK Fisik

TA 2018 ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemda DIY

pada tanggal 7 Maret 2018 dengan surat tugas nomor ST-024/WPB.15/KP.01/2018

3. Bersurat kepada Pemda terkait Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD melalui

surat nomor S-1912/WPB.15/KP.0140/2018 tanggal 8 Juni 2018

4. Menyampaikan langkah-langkah percepatan penyaluran DAK Fisik Tahap I dan

DAK Fisik Sekaligus TA 2018 melalui surat nomor S-2566/WPB.15/KP0104/2018

5. Menyampaikan penjelasan tentang penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2018

melalui surat nomor S-2813/WPB.15/KP.0140/2018

6. Melaksanakan koordinasi penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018

dengan Pemda Sleman dan Bantul dengan surat tugas nomor ST-

090/WPB.15/KP.01/2018

7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran

2018 ke Desa Terong (Bantul) dan Desa Selomartani (Sleman) dengan surat tugas

nomor ST-094/WPB.15/KP.01/2018

8. Menyampaikan kembali ketentuan pesyaratan yang harus disampaikan dalam

penyaluran DAK Fisik Tahap II dan III melalui surat nomor S-

3393/WPB.15/KP0140/2018

9. Menugaskan Pejabat/Pegawai untuk mengkikuti rapat koordinasi penyaluran DAK

Fisik TA 2018 ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemda

DIY pada tanggal 8 Oktober 2018 dengan surat tugas nomor ST-

116/WPB.15/KP.01/2018


10. Melaksanakan Kegiatan FGD Penyaluran DAK Fisik Tahap III pada tanggal 6

November 2018 sesuai dengan surat Undangan nomor UND-

043/WPB.15/KP.01/2018

11. Menugaskan pegawai untuk mengikuti kegiatan FGD Evaluasi dan Monitoring

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2018 pada tanggal 13 November

2018 sesuai dengan ST-141/WPB.15/KP.01/2018

12. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik Tahap III pada

tanggal 13-14 Desember 2018 sesuai dengan ST-176/WPB.15/KP.01/2018

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sehingga memerlukan

ekstra effort, antara lain:

1. Terlambatnya penyaluran dari rekening kas daerah kepada desa-desa penerima

karena belum terpenuhinya persyataran;

2. Kegagalan proses lelang dan penyelesaian pekerjaan;

3. Terkendalanya pemenuhan persayaratan administrasi dari pemda;

4. Jaringan dan maintenance Aplikasi OM SPAN.

5. Tanda tangan Kepala Daerah pada dokumen sebagai syarat penyaluran DAK Fisik

membutuhkan waktu yang relatif lama;

6. Ketentuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang kadang berubah sehingga

dapat menimbulkan multi tafsir;

7. Aplikasi OM SPAN belum sepenuhnya mengakomodir dalam pengiputan Rencana

Kegiatan dan Daftar Kontrak, sehingga Pemda kadang kesulitan dalam

penginputan Rencana Kegiatan dan Daftar Kontrak

Guna mendorong peningkatan kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada

tahun 2019, telah disusun rencana tindakan sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Pemda untuk menyusun rencana realisasi

pengajuan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019 pada awal tahun anggatan

2. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi , Evaluasi dan Monitoring penyaluran DAK

Fisi k dan Dana Desa dengan Pemda

3. Mengoptimalkan Group WA yang terdiri dari PEMDA wilayah kerja KPPN

Yogyakarta untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan

4. Mengoptimalkan Group WA Ditjen Perbendaharaan untuk memudahkan koordinasi

dan konsultasi terkait penyaluran DAKF dan DD

5. Menanyakan permasalahan terkait penyaluran dana DAK dan Dana Desa melalui

Hai.DJPb utuk mendapatkan solusi cepat dan akurat

6. Membuat laporan penyaluran dana DAK dan Dana Desa segera setelah proses

pencairan dana tersebut dilakukan


13. Nilai rata-rata hard competency pegawai KPPN

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap

tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai

pemetaan hard competency pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes

secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan. Untuk Kemenkeu-

Three KPPN, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai

oleh seluruh pegawai KPPN. Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung

agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-

masing. Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun

berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan

dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan

adalah N/A (Not Available).Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian

IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol). Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak

dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.



Target - - - - - 77 77

Realisasi - - - - - 90.42 90.42

IndeksCapaian

- - - - - 117,43% 117,43%

Penjelasan Capaian:Penilaian hard competency dilaksanakan melalui ujian pada aplikasi training

perbendaharaan pada tanggal 12 – 14 November 2018 dengan hasil capaian sebagai

berikut:

No Seksi/Subbag Jumlah Pegawai Jumlah Nilai Rata-Rata

1 Subbag Umum 9 783,32 87,04

2 Seksi Pencairan Dana 15 1334,31 88,95

3 Seksi Bank 5 432,33 86,47

4 Seksi MSKI 10 943,99 94,40

5 Seksi Verifikasi dan Akuntansi 8 755,66 94,46

Capaian Total 47 4249,61 90,42




Nilai rata –rata hard competency pegawai 90.42 93.15 93.5

Tidak meratanya ketrampilan, kompetensi dari para

pegawai tentunya akan berdampak kepada kinerja

KPPN, baik dalam pelaksanaan tusinya dan juga

tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh

KPPN kepada mitra kerja. Belum meratanya

pemahaman pegawai terhadap peraturan yang

berlaku selain mengakibatkan nilai HC tidak

tercapai maksimal nantinya akan berdampak pada kepuasan mitra kerja, menurunnya

kredibilitas dan nilai kinerja KPPN. Berdasarkan hasil test Hard Competency tahun 2018

terdapat 1 (satu) pegawai yang tidak memenuhi target

Masalah yang dihadapi dalam meningkatkan hard competency pegawai adalah masih

rendahnya tingkat kesadaran pegawai terhadap update peraturan terbaru dan belum

meratanya pemahaman pegawai terhadap peraturan yang berlaku.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hal tersebut adalah:

Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari

melalui forum GKM secara rutin;

Sharing session pada kegiatan semangat pagi;

Meningkatkan pelaksanaan konsolidasi internal seksi maupun antar seksi;

Melakukan internalisasi nilai-nilai dan budaya organisasi Kementerian Keuangan,

Ditjen perbendaharaan, serta kode etik pegawai melalui kegiatan yang

dilaksanakan oleh Duta Kode Etik;

Melakukan update literasi peraturan-peraturan terbaru yang dikumpulkan dalam

satu data base;

Melaksanakan coaching oleh atasan langsung;

Mendukung program/rencana pegawai untuk melanjutkan pendidikan secara

mandiri;

Menugaskan atau mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan bimtek/diklat

Untuk meningkatkan nilai hard competency pegawai pada tahun 2019 akan

dilaksanakan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Dialog Kinerja Individu antara

pelaksana dengan atasan langsung, sebagai sarana untuk mengetahui dan

mendapatkan solusi atas kendala yang dihadapi oleh pegawai dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan pencapaian kinerja pegawai yang

berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

93,5 93,15

90,42

2016 2017 2018

Nilai rata –rata hard competencypegawai


14. Persentase kualitas pelaksanaan Coaching and Counseling

IKU ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai

berupa kompetensi-kompetensi teknis dan non teknis melalui pendekatan-pendekatan

kemitraan, melibatkan proses kreatif guna memaksimalkan potensi pegawai. Coaching

dilakukan dengan metode/teknik mendengarkan, bertanya dan menggali agar

individu/pegawai menemukan potensi dalam dirinya untuk mencapai tujuan tertentu.

Counseling diperlukan dalam konteks untuk memelihara/menjaga hubungan yang

serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan yang berorientasi pada

masalah-masalah psikologis (bersifat pribadi) yang mengganggu kinerja pegawai,

dengan teknik-teknik mendengarkan, bertanya, menggali masa lalu, dan memberikan

solusi untuk peningkatan kinerja pegawai.

Pembobotan Pengukuran pelaksanaan Coaching & Counseling sebagai berikut:

Persentase Ketepatan Waktu Pencapaian Target Jam Coaching & Counseling (Bobot

60%)

Kepala KPPN Tipe A1 mempunyai target minimal 40 jam coaching yang dibagi menjadi

10 jam tiap triwulannya.

100% = Target diselesaikan ≥ 6 hari kerja, sebelum triwulan berakhir

80% = Target diselesaikan 5 hari kerja ≥ x ≥ 1 hari kerja, sebelum triwulan berakhir

60% = Target diselesaikan = di hari kerja terakhir triwulan

40% = Target diselesaikan ≥ 1 bulan setelah akhir triwulan

20% = Target diselesaikan ≥ 2 bulan setelah akhir triwulan

Persentase Hasil Evaluasi/feedback Coachee & Counselee (Bobot 40 %)

Penilaian pelaksanaan Coaching & Counseling dilakukan dengan cara evaluasi dari

Coachee/Counsellee kepada Coach/Counselor atas pelaksanaan Coaching &

Counseling. Penilaian dilakukan melalui online pada aplikasi training dalam bentuk isian

kuesioner dengan skala 1-10 (1= Sangat kurang kompeten s/d 10 = Sangat Kompeten).

Penilaian evaluasi dilaksanakan setiap sesi coaching & counseling berakhir.


Target 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Realisasi 80,96% 88% 84.48% 91,6% 85,85% 71.6% 83.04%

IndeksCapaian

120% 120% 120% 120% 120% 119.% 120%

• Capaian Triwulan I

Berdasarkan data terverifikasi pada Aplikasi Training diperoleh Realisasi Capaian

sebagai berikut:

Capaian Jam Coaching = 80%


Capaian Feedback = 82,4%

Capaian Total = 60 % Nilai Ketepatan Waktu Pelaksanaan CnC + 40 % Nilai Evaluasi/

Feedback dari Coachee

Capaian Total = (60 % x 80%) + (40% x 82,4%)

Capaian Total = 80,96%

• Capaian Triwulan II


sebagai berikut:


Capaian Feedback = 100%



Capaian Total = (60 % x 80%) + (40% x 100%)

Capaian Total = 88%

• Capaian Triwulan III


sebagai berikut:





Capaian Total = (60 % x 96%) + (40% x 85%)


• Capaian Triwulan IV


sebagai berikut:





Capaian Total = (60 % x 60%) + (40% x 89%)


Dengan pelaksanaan coaching and counselling diharapkan akan mengurangi

gap/kesenjangan kompetensi dari pegawai sehingga akan terbentuk pegawai yang

berkompetensi tinggi, mempunyai kinerja tinggi yang dapat berdampak pula kepada


peningkatan kinerja KPPN. Adanya kesenjangan/gap kompetensi pegawai maka

diperlukan metode untuk mengurangi permasalahan tersebut melalui program coaching

and counselling, adapun kendala dalam pelaksanaan program ini agar optimal adalah

keterbatasan waktu pegawai karena pekerjaan rutin yang menyita waktu, keterbatasan

penguasaan teknis coach untuk melaksanakan coaching and counselling.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2018 untuk meningkatkan

kualitas pelaksanaan coaching and counselling antara lain:

1. Melakukan internalisasi nilai-nilai dan budaya organisasi Kementerian Keuangan,

Ditjen perbendaharaan, serta kode etik pegawai melalui kegiatan: Semangat pagi;

GKM/sharing session; Kegiatan yang dilaksanakan oleh Duta Kode Etik dan Duta

Anti Gratifikasi.

2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan coaching and counselling;

3. Melaksanakan kegiatan coaching and counselling;

4. Pelaksanaan dialog kinerja organisasi secara bulanan;

5. Megikuti kegiatan Change Agent Submit yang diselenggarakan oleh kantor pusat;

6. Belajar secara mandiri terkait teknik pelaksanaan coaching and counselling

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan coaching and counselling pada tahun 2019

telah disusun rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal pelaksanaan coaching and counceling Tahun 2019 melalui

Aplikasi Training;

2. Melaksanakan kegiatan coaching and counceling kepada pegawai;

3. Melakukan update pengetahuan dan teknik coaching and counceling secara

mandiri;

4. Melaksanakan GKM mengenai coaching and counseling

15. Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan

IKU ini diwujudkan untuk mendukung implementasi Program Perbendaharaan Menulis.

Program Perbendaharaan Menulis merupakan program untuk meningkatkan kapasitas

literasi para pejabat/pegawai DJPb serta upaya meningkatkan branding image DJPb.

Implementasi Program Perbendaharaan Menulis mempedomani Surat Edaran Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-4/PB/2018 tentang Program Perbendaharaan

Menulis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta surat Sekretaris

DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018 tanggal 12 Februari 2018 hal Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan Penyusunan Artikel dan Buku Kanwil pada Program Perbendaharaan Menulis.

Implementasi IKU ini berfokus terhadap penyusunan karya tulis/artikel oleh pejabat

eselon III dan IV, minimal 1 (satu) output karya tulis/artikel dalam periode triwulanan.


Pengukuran capaian IKU ini dirumuskan berdasarkan hasil penilaian terhadap karya

tulis/artikel oleh Tim Redaksi yang dibentuk di tingkat Kantor Wilayah DJPb maupun

tingkat Kantor Pusat DJPb, dengan kriteria penilaian sebagaimana surat Sekretaris

DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018. Penilaian dilakukan oleh Tim Redaksi secara

berjenjang sebagai berikut:

• Karya tulis pejabat eselon III Kantor Vertikal DJPb dinilai oleh Tim Redaksi Kantor

Pusat DJPb.

• Karya tulis pejabat eselon IV Kantor Vertikal DJPb dinilai oleh Tim Redaksi Kanwil

DJPb.

Sebagaimana surat Sekretaris DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018, kewajiban penyusunan

karya tulis/artikel oleh pejabat eselon III dan IV Kantor Vertikal DJPb dilaksanakan

mulai Triwulan III tahun 2018, sehingga capaian IKU Triwulan I dan II tahun 2018

berstatus N/A. Sedangkan capaian Triwulan IV di ukur berdasarkan penilaian Literasi

Triwulan III, dan seterusnya

Capaian tahun 2018 adalah sebagai berikut:


Target 70 70 70 70 70 70 70

Realisasi N/A N/A N/A 91 91 84 87.5

IndeksCapaian

N/A N/A N/A 120 120 120 120

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan literasi adalah kurangnya pengetahuan,

ketrampilan dalam teknik menyusun tulisan dan masih minimnya minat

pejabat/pegawai dalam menulis.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas literasi yang

disusun antara lain dengan :

1. Menugaskan/mengikutsertakan pejabat eselon III/IV untuk mengikuti kegiatan

writing skill di Kanwil DJPb Prov. DIY;

2. Menyampaikan karya literasi periode triwulan II dan III untuk pejabat eselon III dan

IV pada bulan Juni dan September 2018;

3. Mengumpulkan bahan untuk persiapan penyusunan karya tulis periode

selanjutnya;

4. Melakukan penilaian terhadap hasil literasi pejabat eselon IV pada KPPN;

5. Melakukan monitoring pengiriman hasil literasi pejabat eselon IV

Guna meningkatkan kemampuan penyusunan literasi bagi para pejabat serta pegawai

pada KPPN Yogayakarta, pada tahun 2019 akan dilaksanakan pelatihan menulis bagi


pejabat/pegawai dengan mengundang narasumber dari Balai Diklat Keuangan atau

pihak lain yang berkompeten dalam penyusunan literasi

16. Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pengendalian intern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit

Kepatuhan Internal (UKI) untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang

waktu. Pemantauan pengendalian intern pada KPPN dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan

Internal KPPN (UKI-P), yang melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada UKI Kantor

Wilayah Ditjen Perbendaharaan (UKI-W).

Untuk memastikan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern

oleh KPPN, UKI-W melaksanakan evaluasi atas kegiatan pemantauan pengendalian

intern yang telah dilaporkan oleh UKI-P, dengan menggunakan parameter berikut:

1. ketepatan waktu (20%),

2. ketepatan format laporan (10%),

3. kualitas isi laporan (40%),

4. tingkat kepatuhan (30%),

5. tindak lanjut hasil pemantauan (20%)



Target 96 96 96 96 96 96 96

Realisasi 110 110 110 110 110 110 110

Indeks Capaian 114,58% 114,58% 114,58% 114,58 % 114,58% 114,58% 114,58%

Hasil evaluasi pelaporan pemantauan pengendalian intern untuk Triwulan IV Tahun

2017 dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta melalui S-

025/WPB.15/2018 tanggal 4 Januari 2018 adalah 110 dengan rincian sebagai berikut:

• Ketepatan waktu penyampaian laporan = 20

• Ketepatan format laporan = 10

• Kualitas isi laporan = 40

• Tingkat kepatuhan = 30

• Tindak lanjut hasil pemantauan = 10

Hasil evaluasi pelaporan pemantauan pengendalian intern untuk Triwulan I Tahun 2018

dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta melalui S-

956/WPB.15/2018 tanggal 9 April 2018 adalah 110 dengan rincian sebagai berikut:







Hasil evaluasi pelaporan pemantauan pengendalian intern untuk Triwulan II Tahun


2005/WPB.15/2018 tanggal 6 Juli 2018 adalah 110 dengan rincian sebagai berikut:






Hasil evaluasi pelaporan pemantauan pengendalian intern untuk Triwulan III Tahun


3039/WPB.15/2018 tanggal 10 Oktober 2018 adalah 110 dengan rincian sebagai

berikut:








Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan

pemantauan pengendalian intern

110 109.98 100

Manfaat dari penerapan pengendalian intern tersebut, antara lain: meningkatnya

efektivitas dan efisiensi operasi, meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem

pelaporan, terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,

meningkatnya pengamanan terhadap aset negara, serta meningkatnya reputasi

organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Tuntutan dan ekspetasi dari

mitra kerja yang selalu meningkat, perubahan terhadap peraturan, SOP, dan aplikasi,

masih kurangnya komitmen dari pejabat/pegawai tentang pentingnya dilaksanakannya

pengendalian intern dan diterapkannya manajemen risiko

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian kinerja :

• Menyusun jadwal pelaksanaan pemantauan;

• Melaksanakan kegiatan pemantauan sesuai jadwal;


• Menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil pembinaan Kanwil;

• Mengoptimalkan peran Duta Kode Etik dan Duta Antigratifikasi dalam bentuk

kegiatan, misalnya: pekan budaya kode etik; pekan anti gratifikasi dan anti

korupsi; lomba membuat stiker dan meme terkait kode etik dan anti gratifikasi;

pelaksanaan kuiz vaganza anti gratifikasi dan anti korupsi di lobby pelayanan

KPPN; penyebaran stiker dan leaflat anti gratifikasi dan anti korupsi kepada

masyarakat; pemberian penghargaan kepada pegawai berkinerja baik; pemilihan

pegawai berkinerja baik;

• Beberapa unsur pengendalian intern yang digunakan sebagai tools adalah

manajemen risiko, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan tindak lanjut

hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pemantauan penerapan kode

etik dan disiplin pegawai, serta pengelolaan pengaduan;

• Melaksanakan kegiatan evaluasi layanan KPPN;

• Melaksanakan GKM/sharing session dan semangat pagi secara rutin;

• Melaksanakan reviu SOP dan membuat usulan perbaikannya;

• Menyusun SOP untuk pelaksanaan tugas yang belum diatur;

• Melaksanakan kegiatan capacity building dan servise exelent:

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mempertahankan nilai hasil evaluasi

penerapan pemantauan pengendalian intern pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan penyusunan laporan secara akurat dan mengirimkan sebelum

batas akhir penyampaian laporan

2. Membuat rekomendasi terkait temuan dan memantau tindak lanjut temuan

3. Melaksanakan kegiatan evaluasi layanan KPPN;

4. Melaksanakan GKM/sharing session dan semangat pagi secara rutin;

5. Melaksanakan kegiatan pemantauan sesuai jadwal;

6. Melaksanakan kegiatan evaluasi layanan KPPN;

7. Melaksanakan GKM/sharing session dan semangat pagi secara rutin;

17. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap

pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan,

telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan

panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan

yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).


Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan

kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-

masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja

periode sampai dengan Triwulan III 2018 (60%).

b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2017 (40%).



Target - - - - - 81 81

Realisasi - - - - - 95.82 95.82

IndeksCapaian

- - - - - 118.30% 118.30%

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-668/PB/2018

tanggal 27 Desember 2018 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan

Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018,

diperoleh capaian sebagai berikut:

Pemenuhan Langkah-Langkah PeningkatanKualitas Pengelolaan Kinerja (Bobot 60%)

NKO(Bobot 40%) Total

Awal Konversi

98,60 109,88 91,66 95,82



Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis

Strategy Focused Organization95.82 92.89 91.48


Dinamisnya proses bisnis dalam pelaksanaan

kinerja mengakibatkan seringkali terjadi

perubahan peraturan yang mendasari

pelaksanaan tugas pokok sehari-hari di

KPPN. Hal tersebut mengakibatkan perlu

dilakukan penyesuaian terhadap komponen-

komponen perhitungan capaian kinerja yang

tertuang pada manual IKU, serta penyesuaian

terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana kegiatan. Meskipun

demikian, KPPN Yogyakarta selalu berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas

pengelolaan kinerja dengan melaksanakan beberapa tindakan yang antara lain:

Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi secara rutin setiap bulan.

Melaksanakan internalisasi IKU oleh masing-masing pegawai pada kegiatan

semangat pagi yang terjadwal setiap hari Rabu.

Menugaskan Pengelola Kinerja untuk mengikuti kegiatan Rakornas Pengelolaan

Kinerja Tahun 2018 pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2018 sesuai dengan surat tugas

nomor ST-069/WPB.15/BG.0101/2018

Pelaksanaan Capacity Building I yang telah dilaporkan melalui surat nomor S-

1197/WPB.15/KP.0101/2018 tgl 6 April 2018

Pelaksanaan Capacity Building II yang telah dilaporkan melalui surat nomor S-

1533/WPB.15/KP.0101/2018 tgl 8 Mei 2018

Pelaksanaan FGD dan Internalisasi Pengelolaan Kinerja yang dilaksanakan pada

tanggal 6 September 2018 yang melibatkan seluruh pegawai dengan mengundang

narasumber dari Kantor Pusat.

Menugaskan pegawai untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan

Kinerja pada tanggal 11 Oktober 2018 sesuai dengan ST-119/WPB.15/KP.01/2018

Untuk mencapai hasil penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja secara

maksimal, akan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan reviu atas perhitungan kinerja

2. Meningkatkan koordinasi dengan pengelola kinerja pada Kanwil ataupun Kantor

Pusat

3. Menyampaikan informasi terbaru mengenai kebijakan dan perkembangan

organisasi melalui berbagai kegiatan antara lain GKM dan semangat pagi

4. Melaksanakan Kegiatan capacity building bagi pengelola kinerja dan pegawai

KPPN Yogyakarta

91,4892,89

95,82

2016 2017 2018

Nilai kualitas pengelolaan kinerjaberbasis Strategy Focused

Organization


5. Melaksanakan penatausahaan dokumen kinerja organisasi dan pegawai dengan

baik

6. Mengoptimalkan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja Individu

7. Melakukan pemetaan dan monitoring pencapaian kinerja organisasi untuk

memastikan seluruh indikator dapat terealisasi sesuai dengan target yang

ditentukan

8. Melaksanakan mutasi internal pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai

18. Persentase pemenuhan BMN sesuai standar

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-

32/PB/2016 tentang Standarisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Ditjen

Perbendaharaan, standarisasi peralatan dan mesin pada Kanwil dan/atau KPPN terdiri

dari standar jumlah dan spesifikasi, khususnya untuk peralatan dan mesin strategis

yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Jenis BMN peralatan dan mesin pada

KPPN sebagai acuan standardisasi adalah sebanyak 12 (dua belas), yaitu (1) PC, (2)

Laptop/Notebook, (3) LCD Projector, (4) Scanner, (5) UPS, (6) Printer, (7) Komputer

Server, (8) CCTV, (9) Mesin Absensi, (10) Facsimile, (11) Televisi, (12) Mesin antrian

Satker. Sedangkan, spesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN

mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016. Dalam

rangka pemetaan BMN lingkup unit vertikal Ditjen Perbendahaan, Setditjen

Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN menyampaikan data BMN peralatan dan

mesin pada masing-masing unit secara periodik. Atas penyampaian data BMN

peralatan dan mesin dimaksud, Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Umum

melakukan evaluasi atas pemenuhan standar BMN dengan menggunakan formula

sebagai berikut :

Penjelasan Capaian:

Berdasarkan penilaian dari kantor pusat sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Ditjen

Perbendaharaan Nomor ND-10120/PB.1/2018 tanggal 31 Desember 2018 hal

Penyampaian Capaian IKU Pemenuhan BMN Sesuai Standar pada Kantor Vertikal

DJPb, hasil penilaian atas pemenuhan BMN sesuai standar pada KPPN Yogyakarta

adalah 101,32 %.




baik




ditentukan


















sebagai berikut :

Penjelasan Capaian:





adalah 101,32 %.




baik




ditentukan


















sebagai berikut :

Penjelasan Capaian:





adalah 101,32 %.




Target - 70% 70% - 70% 91% 91%

Realisasi - 98,72% 98,72% - 98,72% 101,32% 101,32%

IndeksCapaian - 120% 120% - 120% 111,34% 111,34%

IKU Persentase pemenuhan BMN sesuai standar ini baru ditetapkan pada tahun 2017

ini sehingga dapat dibandingkan capaiannya sebgai berikut:

Nama IKU Realisasi2018 2017

Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 101.32% 98.10%

Ada beberapa permasalahan dalam pemenuhan stadarisasi sarana dan TIK, antara

lain:

1. Sarana dan TIK yang ada sudah tidak memenuhi syarat;

2. Adanya ancaman serangan virus/hacker/malware;

3. Keterbatasan jumlah sarana dan TIK;

4. Adanya sarana dan TIK yang sudah tidak dapat difungsikan/dipergunakan;

5. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana dan TIK dan pemeliharaannya.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai pemenuhan BMN sesuai

standar pada tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan upgrade sarana TIK yang ada dengan mengoptimalkan anggaran yang

ada;

2. Membuat usulan kebutuhan sarana BMN/TIK ke kantor pusat;

3. Melakukan inventarisasi terhadap BMN yang ada;

4. Melakukan pemeliharaan rutin sesuai dengan ketersediaan dana;

5. Melakukan usulan perubahan status BMN;

6. Mengusulkan penghapusan dan melakukan penghapusan BMN dengan dilelang;

7. Melakukan sewa untuk memenuhi kebutuhan TIK

Untuk meningkatkan pemenuhan BMN agar sesuai dengan standarakan, rencana yang

akan dilaksanakan untuk tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemeliharaan terhadap BMN sesuai dengan ketersediaan dana;

2. Melakukan upgrade sarana TIK yang ada dengan mengoptimalkan anggaran yang

ada;

3. Membuat usulan kebutuhan sarana BMN/TIK ke kantor pusat;


4. Melakukan inventarisasi terhadap BMN yang ada;

5. Melakukan pemeliharaan rutin sesuai dengan ketersediaan dana;

6. Melakukan usulan perubahan status BMN;

7. Mengusulkan penghapusan dan melakukan penghapusan BMN dengan dilelang;

8. Melakukan sewa untuk memenuhi kebutuhan TIK

19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Berdasarkan SE Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2017, unsur yang diukur terdiri

dari penyerapan anggaran, efisiensi, pencapaian keluaran rill, dan konsistensi dengan

penjelasan sebagai berikut:

– Penyerapan anggaran atas pagu netto adalah realisasi anggaran atas belanja

barang dan belanja modal, tidak termasuk belanja pegawai, yang mengacu pada

Sistem Akuntansi Umum.

– Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan

dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya

telah dicapai (pencapaian Output-nya lebih besar atau sama dengan 100%).

Apabila pencapaian Output tidak mencapai 100% maka unsur efisiensi tidak

diukur. Hasil lebih atau sisa dana adalah selisih lebih pagu kontrak dengan

realisasi kontrak.

– Pencapaian keluaran riil adalah pencapaian atas barang/jasa yang dihasilkan dari

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran serta

tujuan program dan kebijakan.

– Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan dengan

rencana penarikan dana bulanan

Perhitungan pada KPPN Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan penyerapan anggaran atas pagu netto

Pagu Realisasi sd Qn % Realisasiterhadap Pagu

1 2 3 4=3/2*100%

Pagu Bruto 2.674.697.000 2.662.079.539 99,53%Faktor Pengurang

a. Belanja Pegawai 788.018.000 778.151.000 98,75%

b. Self Bloking* -

c. Hasil Efisiensi (Pagu Objek Efisiensi - Realisasi

Objek Efisiensi) 2.750.461

d. Dana Khusus** -

Penyerapan Anggaran Neto 1.883.928.539 1.883.928.539 100,00%


2. Menghitung pencapaian keluaran riil

No Keluaran Riil Volume Pagu BobotTertimbang

% NilaiCapaian

Keluaran Riilsd Qn

% CapaianKeluaran Riil

Tertimbang sdQn

1 2 3 4 5 6 7=5*6

1Layanan Pelaksanaan Kuasa BUN diDaerah 339 Satker 284.892.000 28,40% 100,00% 28,40%

2 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN 12 Laporan 54.600.000 5,44% 100,00% 5,44%

3 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 663.688.000 66,16% 100,00% 66,16%

4 Layanan Perkantoran*) 1 Layanan - 0,00% 0,00% 0,00%

Jumlah 1.003.180.000 100,00% 100,00%

3. Menghitung hasil efisiensi dan persentase efisiensi

Keluaran Layanan

Pelaksanaan Kuasa BUN di

Daerah

Keluaran Laporan

Keuangan Tingkat Kuasa

BUN

Keluaran Layanan Internal

(Overhead)

Keluaran Layanan

Perkantoran

Pagu RealisasiHasil

Efisiensi Pagu RealisasiHasil



Efisiensi1 2 3 4=2-3 5 6 7=5-6 8 9 10=8-9 11 12 13=11-12

Objek Efisiensi: ribuan Ribuan Ribuan Ribuan ribuan ribuan ribuan ribuan ribuan ribuan ribuan ribuan

a. Perjalanan Dinas 38.190 38.144 46 3.000 3.000 - 150 150 - 34.950 34.712 237

b. Rapat DalamKantor - - - - - - - - - - - -

c. Konsinyering/Paket Meeting - - - - - - - - - - - -

d. Kudapan danMakan Siang Rapat - - - - - - - - - - - -

e. Langganan Dayadan Jasa - - - - - - - - - 15.888 15.887 1

f. Honorarium Tim,Narasumber, danKegiatan lainnya - - - - - - 1.800 1.800 - 162.310 162.310. -

g. PengadaanBarang/Jasa 239.502 239.336 166 51.600 51.577. 23 600.214. 598.864 1.349 - - -

h. BelanjaOperasional - - - - - - 61.524 61.446 77 554.960. 554.295 664.

i. Belanja NonOperasional - - - - - - - - - - - -

j. Belanja Jasa 7.200 7.150 50 - - - - - - - - -

k. BelanjaPemeliharaan - - - - - - - - - 115.391 115.254 136

Total per Keluaran 284.892 284.630 262 54.600 54.577 23 663.688. 662.261 1.426 883.499 882.460. 1.038

Total Pagu Objek Efisiensi 1.886.679.000Total Realisasi Objek Efisiensi 1.883.928.539

Total Hasl Efisiensi 2.750.461% Hasil Efisiensi 0,15%


4. Menghitung konsistensi

Bulan RPD Realisasi I RPD-Realisasi I KonsistensiBulanan

KonsistensiTriwulanan

Januari 45.708.000 45.707.945 55 100,00%

99,95%

Februari 47.962.000 47.962.028 28 100,00%Maret 65.705.000 65.704.539 461 100,00%April 110.880.000 110.880.283 283 100,00%Mei 116.745.000 116.744.531 469 100,00%Juni 76.308.000 76.307.880 120 100,00%Juli 111.976.000 111.976.032 32 100,00%Agustus 157.658.000 157.657.533 467 100,00%September 451.778.000 451.777.462 538 100,00%Oktober 104.703.000 104.702.925 75 100,00%November 106.054.000 106.053.625 375 100,00%Desember 491.205.000 488.453.756 2.751.244 99,44%

5. Menghitung capaian IKU

% Penyerapan anggaran atas pagu neto 100,00%

% Capaian keluaran riil 100,00%

% Efisiensi 100,13%

% Konsistensi 99,95%

REALISASI IKU KPA = 100,05% x 90% = 90,04%

CAPAIAN IKPA = 99,37% x 10% = 9,94%

CAPAIAN IKU KPA (KOMBINASI) = 90,04% + 9,94% = 99,98%


Target 12% 29% 29% 60% 60% 95% 95%

Realisasi 31.54% 53.03% 53.03% 89.32% 89.32% 99.98% 99.98%

IndeksCapaian

120% 120% 120% 120% 120% 105,24% 105,24%



Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

KPPN

99,98% 96.39% 97.05%

Perhitungan capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN pada tahun

ini mengalami peningkatan disebabkan adanya penambahan formulasi dengan

memperhitungkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KPPN (IKPA). Namun

demikian masih terdapat beberapa kendala antara lain:





Januari 45.708.000 45.707.945 55 100,00%

99,95%





% Efisiensi 100,13%



CAPAIAN IKPA = 99,37% x 10% = 9,94%



Target 12% 29% 29% 60% 60% 95% 95%

Realisasi 31.54% 53.03% 53.03% 89.32% 89.32% 99.98% 99.98%

IndeksCapaian

120% 120% 120% 120% 120% 105,24% 105,24%




KPPN

99,98% 96.39% 97.05%









Januari 45.708.000 45.707.945 55 100,00%

99,95%





% Efisiensi 100,13%



CAPAIAN IKPA = 99,37% x 10% = 9,94%



Target 12% 29% 29% 60% 60% 95% 95%

Realisasi 31.54% 53.03% 53.03% 89.32% 89.32% 99.98% 99.98%

IndeksCapaian

120% 120% 120% 120% 120% 105,24% 105,24%




KPPN

99,98% 96.39% 97.05%






Dalam pelaksanaan pengadaan

barang, terutama belanja modal

dimana pengadaan

dilaksanakan melalui e-

purchasing / e-katalog,

terkendala oleh ketersediaan

barang yang sesuai dengan

spesifikasi. Yang terjadi pada

KPPN Yogyakarta adalah

ketersediaan barang berupa mobil pada e-katalog yang baru muncul pada

semester II, sehingga pengadaan mundur dari jadwal semula yaitu bulan April

2018 menjadi bulan September 2018. Hal tersebut berakibat pada turunnya

deviasi RPD yang mengakibatkan rendahnya nilai konsistensi.

Kebijakan optimalilasi penyerapan anggaran yang akan berdampak pada nilai

efisiensi

Adanya perbedaan penerapan cara perhitungan antara aplikasi pada OM Span

dan manual IKU

Penggantian pejabat perbendaharaan karena adanya mutasi pejabat/pegawai

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai kualitas pelaksanaan

anggaran KPPN selama tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana;

2. Secara aktif mengingatkan ke seksi-seksi untuk segera merealisasikan

kegiatan sesuai rencana;

3. Melakukan pengajuan tagihan secara tepat waktu;

4. Mengajukan pertanggungjawaban UP secara tepat waktu;

5. Melaksanakan pengadaan barang dan belanja modal;

6. Melakukan pengusulan revisi DIPA;

7. Melakukan reviu, monitoring dan penyesuaian rencana kerja dan angarannya

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran KPPN pada tahun-tahun mendatang

akan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan jadwal yang telah

direncanakan;

2. Melaksanakan koordinasi antar seksi untuk pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan jadwal;

3. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana;

97,05% 96,39%

99,98%

2016 2017 2018

Persentase kualitas pelaksanaananggaran KPPN


4. Secara aktif mengingatkan ke seksi-seksi untuk segera merealisasikan

kegiatan sesuai rencana;

5. Melakukan pengajuan tagihan secara tepat waktu;

6. Mengajukan pertanggungjawaban UP secara tepat waktu;

7. Melaksanakan pengadaan barang dan belanja modal;

8. Melakukan pengusulan revisi DIPA;

9. Melakukan reviu, monitoring dan penyesuaian rencana kerja dan angarannya;

10. Melaksanakan program perbendaharaan go green secara optimal terutama

untuk efisiensi barang persediaan (penggunaan kertas).

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Dari hasil pencapaian kinerja tersebut diperoleh Nilai Kinerja Organisasi pada KPPN

Yogyakarta selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No. Uraian NKO

2018 2017 2016

1 Nilai Kinerja Organisasi 109.66% 109.99% 108.59%

Apabila kita mencermati

penilaian kinerja kegiatan seperti

yang nampak pada data tersebut di

atas maka dapat diketahui bahwa

nilai kinerja organisasi KPPN

Yogyakarta mengalami penurunan

sebesar 0,33% dari tahun

sebelumnya. Namun apabila dilihat

capaian kinerja per komponen, maka

akan diketahui bahwa nilai tersebut

tidak dapat dibandingkan mengingat

adanya penambahan beberapa

komponen IKU dibandingkan dengan

tahun sebelumnya.

108,59%

109,99%109,66%

2016 2017 2018

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)


Perbandingan Nilai dan Komponen Kinerja Tahun 2016-2018

No. Uraian NKO

2018 2017 2016

1 Nilai Stakeholder Perspektif 28.10% 28.56% 28.20%

Jumlah SS 1 1 1

Jumlah IKU 2 2 2

2 Nilai Customer Perspektif 15.82% 16.04% 15.56%

Jumlah SS 2 2 2

Jumlah IKU 3 3 2

3 Nilai Internal Process 31.66% 31.85% 31.09%

Jumlah SS 4 4 4

Jumlah IKU 7 6 6

4 Nilai Learning and Growth

Perspektif

33.91% 33.54% 33.73%

Jumlah SS 4 4 4

Jumlah IKU 7 5 7

Total Jumlah SS 11 11 11

Total Jumlah IKU 19 16 17

Nilai Kinerja Organisasi 109.66% 109.99% 108.59%


B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

negara adalah dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN KPPN Yogyakarta disampaikan berupa

Laporan Keuangan yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;

2. Neraca;

3. Laporan Realisasi Pendapatan;

4. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja;

5. Laporan Perubahan Ekuitas;

6. Laporan Operasional.

Sedangkan realisasi anggaran yang digunakan dan telah dilaksanakan untuk

mewujudkan pelaksanaan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2018


No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Belanja Pegawai 788.018.000,- 778.110.000,- 98.74

2 Belanja Barang 1.286.465.000,- 1.185.064.039,- 99.89

3 Belanja Modal 600.214.000,- 598.864.500,- 99.78

Jumlah 2.674.697.000,- 2.662.038.539,- 99.53%

Perbandingan realisasi anggaran per jenis belanja selama 3 tahun terakhir adalah sebagai

berikut:

No JenisBelanja

2017 2016 2015

Pagu (Rp) Realisasi(Rp) % Pagu (Rp) Realisasi

(Rp) % Pagu (Rp) Realisasi(Rp) %

1Belanja

Pegawai788.018.000 778.110.000 98.74 3.327.297.000 3.277.469.800 98.50 3.738.737.000 3.610.751.893 96.57

2Belanja

Barang1.286.465.000 1.185.064.039 99.89 1.277.023.000 1.224.614.861 95.89 1.069.327.000 914.839.076 85.55

3Belanja

Modal600.214.000 598.864.500 99.78 396.430.000 395.096.300 99,66 - - -

Jumlah 2.674.697.000 2.662.038.539 99.53 5.000.750.000 4.897.180.961 97.92 4.808.064.000 4.525.590.969 94.12


Perbandingan realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2016 - 2018

Matriks capaian Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja untuk KPPN

Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No KodeOutput

Penyerapan Anggaran Pencapaian Keluaran

Pagu Realisasi%

PenyerapanAnggaran

TargetOutput

RealisasiOutput

%Pencapaian

Output1 1705.002 284.892.000 284.630.000 99.90 339 339 100

2 1705.003 54.600.000 54.577.050 97.74 12 12 100

3 1705.951 663.688.000 662.261.200 99.78 1 1 100

4 1705.994 1.671.517.000 1.660.611.289 97.86

Jumlah 2.674.697.000 2.662.079.539 99.52 100

Capaian keluaran riil layanan perkantoran tidak dihitung, karena pada dasarnya layanan

perkantoran tidak mempunyai keluaran riil. Layanan perkantoran mendukung tercapainya

keluaran riil lainnya.

KPPN Yogyakarta dalam tahun anggaran 2018 memperoleh pagu DIPA sebesar Rp

2.674.697.000,- yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang. Total

realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 2.662.079.539,- atau sebesar

99.52%. Effisiensi penggunaan sumber daya keuangan dihitung dari total pagu yang

tersedia dengan faktor pengurang belanja pegawai sebesar Rp 788.018.000,- sehingga

diperoleh objek effisiensi sebesar Rp 1.886.679.000,- dengan realisasi sebesar Rp

2016

96,57% 98,50%

85,55%

0,00%





No KodeOutput


Pagu Realisasi%

PenyerapanAnggaran

TargetOutput

RealisasiOutput

%Pencapaian

Output1 1705.002 284.892.000 284.630.000 99.90 339 339 100

2 1705.003 54.600.000 54.577.050 97.74 12 12 100

3 1705.951 663.688.000 662.261.200 99.78 1 1 100

4 1705.994 1.671.517.000 1.660.611.289 97.86

Jumlah 2.674.697.000 2.662.079.539 99.52 100










20172018

98,50%98,74%95,89%

99,89%

0,00%

99,66%99,78%





No KodeOutput


Pagu Realisasi%

PenyerapanAnggaran

TargetOutput

RealisasiOutput

%Pencapaian

Output1 1705.002 284.892.000 284.630.000 99.90 339 339 100

2 1705.003 54.600.000 54.577.050 97.74 12 12 100

3 1705.951 663.688.000 662.261.200 99.78 1 1 100

4 1705.994 1.671.517.000 1.660.611.289 97.86

Jumlah 2.674.697.000 2.662.079.539 99.52 100










Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal


1.883.928.539,- sehingga dalam tahun anggaran 2018 terdapat effisiensi sebesar Rp

2.750.461,- atau sebesar 0.15%. Dengan faktor pengurang belanja pegawai dan data

efisiensi tersebut diperoleh penyerapan atas pagu neto adalah sebesar 100%.

Dengan hasil capaian tersebut di atas sesuai dengan Surat Edaran Menteri

Keuangan Nomor 35 Tahun 2017, dapat dilakukan perhitungan kualitas pelaksanaan

anggaran KPPN Yogyakarta pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Komponen Perhitungan % Bobotperhitungan Capaian

1 2 3 4 (2x3)%Penyerapan anggaran atas pagu neto 100 10% 10%%Pencapaian keluaran riil 100 32% 32%%Efisiensi 100.13% 42% 42.05%%Konsistensi 99.95% 17% 16.99%

Kualitas pelaksanaan anggaran 100.05%

IKPA 99.37%

Target kualitas pelaksanaan anggaran 95%

Capaian kualitas pelaksanaan anggaran(Kualitas pelaksanaan anggaran x 90%) + (IKPA x 10%) 99.98%


C. Kinerja Lainnya Inovasi Manajemen

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Terhitung mulai tahun 2018, KPPN Yogyakarta telah menerapkan pelaksanaan

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO

9001:2015 pada KPPN Yogyakarta mencakup seluruh proses layanan kepada

pelanggan dan stakeholder yang dilaksanakan oleh KPPN Yogyakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan SMM ISO 9001:2015 selama

tahun 2018 pada KPPN Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Penunjukan Tim Penerapan SMM ISO 9001:2015

Pelaksanaan Implementasi ISO 9001:2015

Pelaksanaan Audit Surveillence oleh auditor eksternal

1. Penunjukan Tim Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

a. Tim Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Tim Penerapan

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada KPPN Yogyakarta Tahun

2017 ditetapkan dengan surat keputusan Kepala KPPN Yogyakarta nomor

KEP-039/WPB.15/KP.01/2018 tanggal 2 April 2018.

b. Penandatanganan Komitmen Bersama Penerapan Sistem Manajemen

Mutu USO 9001:2015 oleh seluruh pegawai KPPN Yogyakarta pada

tanggal 25 April 2018.

2. Pelaksanaan Implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN Yogyakarta

selama tahun 2018.

Pelaksanaan Implementasi SMM ISO 9001:2015 pada tahun 2018 meliputi

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Pedoman Mutu, Konteks Organisasi dan Kebijakan Mutu

i. Pedoman Mutu, Konteks Organisasi dan Kebijakan Mutu ditetapkan

oleh Kepala Kantor pada tanggal 9 April 2018 yang terdiri atas:

1) Kebijakan Mutu:

a) KPPN Yogyakarta berkomitmen memberikan pelayanan yang

terbaik untuk mitra kerja dengan menetapkan motto

“Kepuasan Mitra Komitmen Kami”.

b) KPPN Yogyakarta menetapkan janji layanan yaitu “Memberi

layanan sepenuh hati, Akurat, Transparan, Akuntabel dan

Tanpa Biaya”.

c) KPPN Yogyakarta menyatakan sanggup menyelenggarakan

pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah


ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

d) KPPN Yogyakarta menyatakan sanggup melaksanakan

pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang

disyaratkan oleh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015

dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap efektifitas

Sistem Manajemen Mutu pada KPPN Yogyakarta.

e) KPPN Yogyakarta menyatakan sanggup melaksanakan

reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi

dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan

melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani (WBBM).

2) Konteks Organisasi, yang terdiri atas:

a) Ringkasan Organisasi

b) Visi dan Misi

c) Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

d) Pengaruh Eksternal dan Internal

e) Pemangku Kepentingan

f) Analisa SWOT

g) Sasaran Strategis

h) Sasaran Mutu/IKU Tahun 2018

3) Pedoman Mutu

a) Ruang Lingkup

b) Rujukan Normatif

c) Istilah dan Definisi

d) Konteks Organisasi

e) Kepemimpinan

f) Perencanaan

g) Supporting / Pendukung

h) Operasional

i) Evaluasi Kinerja

j) Perbaikan

ii. Internalisasi kepada seluruh pegawai dilaksanakan pada tanggal 11

April 2018


b. Pengendalian Dokumen, meliputi:

i. Perubahan Dokumen dan Distribusinya

Perubahan dokumen yang diajukan oleh Subbag/Seksi terkait

selama tahun 2018 adalah sebanyak 2 dokumen. Perubahan

dokumen telah digandakan dan di stempel “Copy Terkendali” dan

didistribusikan ke subbag/seksi terkait sesuai yang tercantum dalam

daftar distribusi dokumen.

ii. Pengendalian Dokumen Eksternal

Kepala Seksi/Subbagian terkait telah mereviu dokumen eksternal

secara berkala untuk memastikan dokumen eksternal tersebut

masih berlaku. Dokumen eksternal berupa peraturan-peraturan yang

dijadikan dasar pelaksanaan pekerjaan telah termuat dalam Daftar

Induk Dokumen Eksternal yang disusun oleh masing-masing

Seksi/Subbag.

c. Pengendalian Catatan Mutu (arsip)

Masing-masing Subbag/Seksi telah melakukan penataan dokumen catatan

mutu sesuai dengan kondisi tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam

Daftar Induk Catatan Mutu.

d. Pelaksanaan Pengujian Kepatuhan

Pengujian Kepatuhan adalah seluruh proses pengujian terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang

antara lain dapat berupa kegiatan reviu, evaluasi dan pemantauan atau

kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang

memadai (asurans) bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi telah sesuai

dengan prosedur dan peraturan perundang0undangan dan/atau petunjuk

teknis yang berlaku. Pengujian kepatuhan pada KPPN Yogyakarta

dilaksanakan berdasarkan surat tugas Kepala KPPN Yogyakarta nomor ST-

01/WPB.15/KP.01/TPKI/2018 pada tanggal 21 s.d. 25 Mei 2018

e. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen merupakan mekanisme untuk meninjau ulang sistem

manajemen mutu organisasi. Tinjauan manajemen dilaksanakan pada

tanggal 4 Juni 2018 dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

- Status tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya

- Perubahan pengaruh eksternal dan internal yang relevan yang tertera

di Konteks Organisasi

- Informasi tentang kinerja dan efektivitas system manajemen mutu

- Kebutuhan sumber daya (SDM, Sarana, dan Prasarana)


- Efektfitas tindakan yang diambil untuk mengendalikan risiko dan

peluang (laporan pemantauan penanganan risiko)

- Usulan rekomendasi untuk perbaikan

3. Pelaksanaan Audit Surveillance oleh auditor eksternal

Audit eksternal dilaksanakan oleh TUV Rheinland melalui 2 stage.

a. Audit Stage 1

Dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2018 dengan auditor Bapak Ch. Heru

Subroto dengan objek audit adalah Top Manajemen dan Pengendalian

Dokumen dengan hasil audit sebagai berikut:

1) Temuan Positif :

Komitmen yang tinggi dari pimpinan beserta seluruh pegawai

KPPN Yogyakarta dalam penerapan SMM ISO 9001:2015.

Terdapat prestasi dari KPPN Yogyakarta dengan

penganugerahan penghargaan WBK (Wilayan Bebas dari

Korupsi) dari Menpan-RB.

2) Ada saran untuk pengendali dokumen dimana Auditor Eksternal

(Bapak Ch Heru Subroto) memberikan saran terkait penambahan

kolom upaya yang akan dilakukan oleh KPPN Yogyakarta untuk

pemenuhan harapan Stakeholder pada dokumen Konteks Organisasi

(Pemangku Kepentingan).

3) Setelah dilaksanakan audit eksternal stage 1 pada KPPN Yogyakarta

tidak ada temuan baik minor maupun mayor.

Berdasarkan hasil audit eksternal dan temuan yang ada maka Auditor

Eksternal (Bapak Ch Heru Subroto) memberikan rekomendasi kepada

KPPN Yogyakarta untuk bisa melaksanakan Audit Eksternal Stage 2.

b. Audit Stage 2

Dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan auditor Bapak Ch.

Heru Subroto dan Bapak Novi Arif Budiman dengan objek audit adalah

seluruh Seksi/Subbag pada KPPN Yogyakarta dengan hasil audit sebagai

berikut:

1) Berdasarkan hasil audit eksternal stage 2 terkait SMM ISO 9001:2015

pada KPPN Yogyakarta, Bapak Ch. Heru Subroto menyampaikan

bahwasanya tidak ada temuan yang bersifat mayor maupun minor.

Bapak Ch. Heru Subroto menyampaikan berdasarkan PDCA (Plan, Do,

Chenk, dan Act) persyaratan yang diminta oleh ISO 9001:2015 telah

terpenuhi semua oleh KPPN Yogyakarta.

2) 3 Temuan Positif :


a) Organisasi memiliki beberapa personel muda yang cukup tanggung

dan kompeten dalam melayani pelanggan yang memiliki harapan

tinggi pada produk/service pelanggan.

b) KPPN Yogyakarta meraih pencapaian IKM melebihi target yaitu

4,58 (target 4,52).

c) Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan service of excellence

ditunjukkan oleh seluruh staff.

3) Rekomendasi dari Tim Auditor Eksternal :

a) Direkomendasikan dengan sangat untuk melakukan pemeliharaan

terhadap informasi terdokumentasi terhadap treatment baik itu yang

dilakukan oleh instansi atau atasan langsung dan individu

berdasarkan hasil assesment yang dilakukan.

b) Pastikan jika SP2D telah terbit maka lembar ke-2 SPM berikut satu

rankap dokumen pendukungnya telah dikirim ke Satker jika 3 hari

tidak diambil oleh Satker.

4) Kesimpulan :

a) Tim Auditor Ekstenal merekomendasikan KPPN Yogyakarta untuk

dapat diterbitkan sertifikat tanpa syarat (tidak perlu memperbaiki

apa-apa karena tidak ada temuan).

b) KPPN Yogyakarta tidak perlu melakukan follow up karena tidak ada

yang harus ditindaklanjuti.

c) KPPN Yogyakarta agar selalu mempersiapakan untuk aduit ke

depan supaya tetap punya komitmen yang tinggi.

Hasil Yang Dicapai dengan

penerapan Sistem Manajemen Mutu

ISO 9001:2015 pada KPPN

Yogyakarta memberikan dampak

yang positif terhadap peningkatan

kualitas pekerjaan dan pelayanan

terhadap mitra kerja KPPN. Selama

tahun 2018 hasil yang dicapai adalah

sebagai berikut:

1. Realisasi seluruh sasaran mutu pada tahun 2018 telah mencapai target yang di

tentukan.

2. Dalam Audit Surveilence yang dilakukan oleh auditor eksternal tidak ditemukan

ketidaksesuaian dan memberikan hanya saran sehingga KPPN Yogyakarta

berhak mendapatkan Sertifikat SMM ISO 9001:2015 tahun 2018.


Inovasi Pelayanan

1. Mobil Service Area

Untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi, jajaran pimpinan KPPN

Yogyakarta menginisiasi inovasi layanan yang diberi nama Mobile Service Area

(MSA). MSA adalah jenis layanan SSO berupa penyediaan layanan perbendaharaan

yang bersifat mobile kepada mitra kerja dan dilakukan di luar meja layanan. MSA

diharapkan mampu menjadi media untuk interaksi dengan satuan kerja yang lebih

efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja. Kegiatan MSA

bertujuan untuk mendekatkan layanan SSO ke lokasi satuan kerja sesuai dengan

permasalahan yang terjadi pada satuan kerja. Kegiatan MSA

dilaksanakanberdasarkan hasil evaluasi dan pemetan profil satuan kerja dan

evaluasi dokumentasi permintaan konsultasi satuan kerja yang dilakukan di loket

CSO KPPN.

Variasi bentuk layanan MSA berupa

Focus Group Discussion (FGD),

Bimbingan Teknis, Pendampingan,

Monev, dan pembukaan loket CSO di

lokasi satuan kerja tertentu. Bentuk

layanan MSA ditentukan berdasarkan

pertimbangan jenis permasalahan yang

muncul, identifikasi satuan kerja yang mengalami permasalahan, dan lokasi satuan

kerja yang mengalami permasalahan. Kegiatan ini berlangsung sejak tahun 20014

hingga sekarang, bahwa kegiatan ini sudah mendapat pengakuan oleh Menteri

Pendayagunaan dan Aparatur Negara pada tahun 2017.

2. Konsultasi memalui Telepon (Call Center)

Call Center adalah layanan konsultasi costumer service officer melalui telepon di

0274-542010. Satuan kerja dapat melakukan konsultasi mengenai peraturan terkait

pelaksanaan anggaran maupun aplikasi yang

digunakan oleh pengelola perbendaharaan

tingkat satuan kerja. Keunggulan layanan Call

Center bagi satker adalah satker tidak perlu

konsultasi langsung ke costumer service officer

di KPPN, sehingga lebih hemat waktu dan biaya

transportasi.


Inovasi Pelayanan












CSO KPPN.





















transportasi.


Inovasi Pelayanan












CSO KPPN.





















transportasi.


Pada tingkat operasional, call center disampaikan dalam bentuk jawaban atas

pertanyaan konsultasi lewat telepon yang disampaikan oleh pejabat dan petugas

satker mengenai peraturan-peraturan dan aplikasi perbendaharaan yang

dilaksanakan oleh Seksi MSKI yang berkoordinasi dengan Seksi-Seksi terkait.

a. Strategi ini dilakukan untuk memudahkan pejabat dan petugas perbendaharaan

satker untuk berkonsultasi ke KPPN

b. Inovasi call center memungkinkan petugas satker berkonsultasi tanpa perlu

datang ke KPPN, sehingga lebih hemat dari segi waktu, tenaga, dan biaya.

3. Aplikasi PENDOPO JOGJA

Aplikasi PENDOPO JOGJA (Pengaduan dan Monitoring Persuratan Online KPPN

Yogyakarta) adalah aplikasi yang disediakan untuk Satker untuk mempermudah dan

mempercepat Satker berkaitan dengan permohonan surat-surat yang memerlukan

jawaban secepatnya dari KPPN. Aplikasi ini berbasis web sehingga bisa diakses di

tempat yang ada jaringan internet. Surat-surat tersebut antara lain Permintaan

Tambahan Uang Persediaan (TUP), Permintaan Pengesahan Surat Keterangan

Penghentian Pembayaran (SKPP), Permohonan Dispensasi Keterlambatan

Pendaftaran Kontrak, Permohonan Dispensasi Pembayaran Uang Makan dan

Belanja Pegawai Lainnya melalui LS Bendahara Pengeluaran, Permohonan

Pembukaan Rekening, Permintaan Perubahan/ Penonaktifan/ Pengaktifan kembali

Suppier, Permintaan Koreksi atas Realiasai Anggaran Belanja Negara (Penyesuaian

Sisa Pagu DIPA), dan Pengaduan.

Sebelum asli surat disampaikan ke

KPPN, Satker bisa melakukan upload

ADK surat melalui aplikasi untuk

memastikan apakah surat tersebut

sudah benar dan memenuhi

persyaratan. Setelah menerima

notifikasi benar, maka petugas Satker

bisa menyampaikan ke KPPN dan Satker dapat monitoring apakah surat jawaban/

balasan sudah diterbitkan oleh KPPN.

4. Kartu Prioritas Utama

KPPN Yogyakarta sebagai unjuk tombak Ditjen Perbendaharaan dalam

mengelola APBN telah melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran


terhadap 302 satuan kerja (satker)

dalam wilayah pembayaran KPPN

Yogyakarta. Dalam rangka melakukan

evaluasi tersebut KPPN Yogyakarta

memberikan apresiasi terhadap satker

yang memiliki kinerja terbaik tahun 2017

Adapun indikator yang digunakan dalam

melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan

anggaran satker adalah sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran

2. Pengelolaan Uang Persediaan

3. Penyelesaian tagihan terhadap Negara

4. Kesesuaian realisasi dengan rencana pada halaman III DIPA

5. Revisi DIPA

6. Kepatuhan atas penyampaian data kontrak

7. Kepatuhan atas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Bendahara

8. Pengembalian SPM

9. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

10. Dispensasi SPM

11. Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian

12. Pagu minus

Atas 12 indikator tersebut diperoleh 2 kategori kinerja pelaksanaan anggaran

terbaik:

a. Satker besar yang mengelola pagu DIPA lebih dari 7,5 Milyar rupiah

b. Satker kecil yang mengelola pagu DIPA sampai dengan 7,5 Milyar rupiah.

Satker yang memperoleh piagam penghargaan dan Kartu Prioritas Utama,

dimana pemegang kartu mendapatkan fasilitas bebas antrian. Kartu Prioritas

Utama peringkat 1 berlaku selama 6 bulan, Kartu Prioritas Utama peringkat 2

berlaku selama 5 bulan, sedangkan peringkat 3 berlaku selama 4 bulan.

5. Kotak Lost and Found

Lost and Found merupakan salah satu inovasi KPPN

Yogyakarta sebagai salah satu upaya untuk

meningkatkan kepuasan layanan kepada para

stakeholder. Inovasi ini berjalan dengan menempatkan

serta mengumpulkan barang-barang para pengguna

layanan KPPN Yogyakarta yang tertinggal dalam















5. Revisi DIPA



Bendahara

8. Pengembalian SPM


10. Dispensasi SPM


12. Pagu minus


terbaik:




























5. Revisi DIPA



Bendahara

8. Pengembalian SPM


10. Dispensasi SPM


12. Pagu minus


terbaik:















lingkungan KPPN Yogyakarta. Barang-barang milik pengguna layanan yang

tertinggal ataupun terlupakan di lingkungan KPPN Yogyakarta, yang ditemukan

baik oleh pegawai KPPN Yogyakarta maupun oleh pengguna layanan lain akan

dicatat dan disimpan pada Lost and Found

6. Buku Panduan Pengelola Keuangan

Sebagai institusi pelayanan publik, KPPN Yogyakarta berkomitmen untuk

membangun negeri dan mewujudkan kesejahteraan bangsa. Untuk mencapai

tujuan tersebut, maka kita perlu berpedoman pada peraturang perundang-

undangan yang berlaku agar seluruh kegiatan terlaksana dengan baik, efektif

dan efisien. Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima, KPPN

Yogyakarta sebagai Kuasa BUN di daerah berusaha untuk meningkatkan

kompetensi mitra kerja. Salah satunya adalah dengan menyediakan informasi

mengenai perbendaharaan atau pengelolaan keuangan dalam sebuah buku.

Buku Panduan Pengelola Keuangan kami susun dengan harapan dapat

membantu mitra kerja dalam memahami peraturan-peraturan perbendaharaan

dan pengelolaan keuangan serta mudah dan praktis untuk dibawa.

7. Pemilihan pegwai teladan

Pemilihan pegawai teladan adalah program pemilihan enam pegawai dari seluruh

pegawai yang ada di KPPN Yogyakarta yang dinilai pantas menyandang predikat

terbaik dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada stakeholder. Periode

pemilihan pegawai teladan ini pada awalnya dilakukan setiap sebulan sekali,

tetapi mulai tahun 2016 dilakukan setiap satu triwulan sekali. Selain pemilihan

pegawai teladan bulanan dan triwulanan, dibuat pula pemilihan pegawai teladan

tahunan yang dikenal dengan nama Best Employee of The Year.

Manfaat utama yang dihasilkan inovasi ini

adalah

Memberikan motivasi bagi semua

pegawai KPPN Yogyakarta untuk lebih

meningkatkan kinerja dan memberikan

pelayanan yang lebih baik lagi kepada

mitra kerja KPPN Yogyakarta.

Sebagai bentuk apresiasi penghargaan bagi pegawai yang dinilai baik oleh

sesama pegawai di lingkungan KPPN Yogyakarta.

Memberikan kesempatan kepada Satuan Kerja di lingkungan KPPN

Yogyakarta untuk memberikan penilaian kepada pegawai KPPN yang telah

memberikan pelayanan terbaiknya.



























adalah





































adalah












8. Joglo Kawruh

JOGLO KAWRUH merupakan Treasury Learning Center-Mini (mini TLC) KPPN

Yogyakarta. JOGLO KAWRUH ditujukan untuk melayani konsultasi yang lebih

mendalam dan intensif mengenai pengeluaran dan penerimaan negara,

rekonsiliasi dan pelaporan keuangan serta aplikasi Satker yang membutuhkan

waktu lama atau layanan konsultasi secara kolektif. Di JOGLO KAWRUH juga

disediakan satu unit komputer yang terinstall aplikasi satker dan terkoneksi

dengan jaringan internet yang dapat dimanfaatkan oleh petugas satker dalam

memperbaiki ADK dan membantu satker yang kesulitan dalam perekaman billing

MPN G2.

9. Aplikasi Monitoring Layanan Online (Anglo)

Merupakan istilah yang diberikan atas inovasi KPPN

Yogyakarta dalam memberikan layanan kepada

satuan kerja berupa Aplikasi terintegrasi yang

menyajikan berbagai fitur aplikasi yang biasa

digunakan oleh satuan kerja. Fitur Aplikasi tersebut

ialah Aplikasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN),

Aplikasi Pendopo Jogja, Aplikasi HAI DJPb, Website

KPPN Yogyakarta, Info Layanan, Aplikasi e-Rekon,

Aplikasi Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi

(SPRINT), Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan

(SiPandu), Aplikasi Sistem Penerimaan Online (Simponi), Aplikasi eBilling Pajak,

Format Surat, dan Informasi Ketentuan SPM.

Inisiatif Pemberantasan korupsi

KPPN Yogyakarta sebagai salah satu instansi

pemerintah yang bertugas memberikan

pelayanan publik kepada masyarakat khususnya

satuan kerja Kementerian/Lembaga tentunya

mempunyai resiko yang tinggi terjebak dalam

praktik gratifikasi. Adanya kesempatan, rendahnya integritas serta pola

pikir/mindset bahwa gratifikasi adalah suatu budaya serta hal yang wajar dilakukan

merupakan faktor resiko yang sangat dominan.

Sejalan dengan hal tersebut, KPPN Yogyakarta telah melakukan langkah-langkah

preventif dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai mengenai batasan


8. Joglo Kawruh









MPN G2.



























8. Joglo Kawruh









MPN G2.



























gratifikasi dan kesadaran untuk melaporkan penerimaan gratifikasi secara

transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, sarana

internalisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan bebas gratifikasi

serta sarana pencegahan percobaan pemberian praktek suap oleh stakeholders.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Membentuk Duta anti gratifikasi;

b. Membentuk Duta Kode etik;

c. Penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala KPPN Yogyakarta dengan

para para pegawai dan para KPA lingkup pembayaran KPPN Yogyakarta

d. Menyelenggarakan pekan anti gratifikasi dan antikorupsi;

e. Menyelenggarakan kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang

diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2018 dengan nara sumber dari

Pukat UGM yang sekaligus dilakukan penandatangan Pakta Integritas.

Penghargaana. Sertifikat SMM ISO 9001:2015

Dalam rangka memberikan jaminan mutu layanan berstandar internasional

kepada stakeholders, KPPN Yogyakarta telah menerapkan SMM ISO sejak

tahun 2015. KPPN Yogyakarta telah memperoleh sertifikat ISO sejak tahun 2015

dan setiap tahuunya dilakukan surveillance audit yang dilakukan oleh Badan

Sertifikasi yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat. Adapun predikat yang

diperoleh KPPN Yogyakarta adalah dengan diterimanya sertifikat SMM ISO

9001:2018 pada bulan Desember 2018 dari PT. TUV Rheinland Indonesia

(TRID).

b. Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

Dalam kinerja laporan keuangan, KPPN Yogyakarta sebagai Kuasa BUN di

Daerah memperoleh peringkat Pertama dalam penilaian Laporan Keuangan

Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I

Yogyakarta tahun 2018.

c. Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Kinerja

Sebagai wujud pelaksanaan tugas pengelolaan kinerja Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Yogyakarta dari tahun ke tahun menunjukkan

peningkatan dan prestasinya. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil

penilaian implementasi penilaian kinerja yang difokuskan terhadap hasil capaian

kinerja yang telah direalisasikan serta pemenuhan unsur-unsur peningkatan

kualitas pengelolaan kinerja yang berlandaskan pada Strategy Focused

Organization (SFO). Perolehan peringkat dalam Penilaian pelaksanaan


pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk

kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Provinsi selama tiga

tahun terakhir :

a. Peringkat ke-7 untuk tahun 2016;

b. Peringkat ke-5 untuk tahun 2017 dan

c. Peringkat ke-1 untuk tahun 2018

Capaian tahun 2018 lainnya

Pelaksanaan Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018

Dalam rangka peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018, KPPN

Yogyakarta melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

a. Perbendaharaan peduli lingkungan

Pada hari Jum’at tanggal 19

Januari 2018 Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara

melaksanakan kegiatan kerja

bakti yang diikuti oleh seluruh

karyawan/karyawati. Kegiatan ini

dilaksanakan dilingkungan

Gedung Keuangan dengan

membersihkan sampah dan merapikan tanaman yang ada disekitar gedung

keuangan negara tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga kebersihan,

keindahan serta kenyamanan di lingkungan gedung keuangan negara. Kegiatan

ini dilaksanakan oleh para pegawai dengan penuh semangat. Kegiatan

semacam ini dilakukan para pegawai secara rutin setiap bulan sekali pada hari

jum’at minggu ketiga.

Kegiatan yang dimotori oleh Kepala Kantor ini

mendapat sambutan yang positif oleh Kepala

Rumah Tangga Sekretariat Gedung Keuangan

Negara Yogyakarta selaku pengelola gedung,

kerja bakti ini berjalan dengan suasana

gembira, semua senang lingkungan nyaman

b. Perbendaharaan Berbagi

i. Sebagai bentuk rasa kebersamaan dalam menjalankan tugas, segenap

pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Yogyakarta dengan penuh

keihklasan menyisihkan sebagian rejeki yang dimiliki untuk kemudian

dibagikan kepada seluruh PPNPN. Ujud rasa kebersamaan ini diberikan


dalam bentuk uang. Walaupun nilainya

tidak seberapa, namun bentuk

kebersamaan ini perlu ditingkatkan

dalam momen-momen tertentu. Jadi

bukan hanya pada kegiatan hari bakti

saja. Adapun kegiatan ini diadakan

bersamaan dengan kegiatan morning

briefing pada hari Kamis 18 Januari 2018 di ruang front office Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta

ii. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang sangat membutuhkan

pertolongan kesehatan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Yogyakarta kembali bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI)

Cabang Yogyakarta mengadakan kegiatan bakti sosial dengan

menyelenggarakan donor darah yang diikuti oleh 81 peserta yang terdiri

atas para pegawai di lingkungan

Gedung Keuangan Negara

Yogyakarta serta beberapa

pegawai dari satuan kerja mitra

kerja KPPN Yogyakarta seperti

Akademi Angkatan Udara

Yogyakarta, Pangkalan Udara

Adisucipto Yogyakarta, Korem 072 Pamungkas, Kodim pada tanggal 25

Januari 2018. Dari ke-81 pegawai yang mengikuti kegiatan ini terdapat 60

pegawai yang dinyatakan dapat diambil darahnya oleh pihak Palang

Merah Indonesia (PMI) Cabang Yogyakarta. Semoga dengan donor darah

ini dapat menolong kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan

c. Refleksi dan Tasyakuran

Puncak acara kegiatan hari bakti

Perbendaharaan berupa

tasyakuran dilaksanakan secara

serentak oleh insan

perbendaharaan pada hari Rabu

tanggal 24 Januari 2018 di AULA

KPPN Yogyakarta yang diikuti

oleh seluruh pegawai KPPN

Yogyakarta beserta dan beberapa perwakilan satuan kerja. Acara ini diawali

dengan sambutan kepala kantor. Dalam sambutannya, kepala kantor yang


dalam hal ini disampaikan oleh Plh. Kepala Kantor menyampaikan Visi misi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN Yogyakarta, sejarah dan

perkembangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari masa ke masa. Mulai

dibentuknya CKC (Kantoor Voor de Comtabiliteit) & thresauri Negara hingga

lahirnya UU No.17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara serta Inovasi

dan modernisasi pengelolaan keuangan negara. Acara dilanjutnya dengan

dengan pemutaran video sambutan/pesan dari Menteri Keuangan, video

sambutan/pesan dari Dirjen Perbendaharaan dan video capaian prestasi DJPB.

Tanya jawab, saran,kritik serta masukan-masukan untuk perbaikan juga

disampaikan oleh para hadirin. Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng hari

bakti perbendaharaan oleh pegawai yang akan memasuki purna tugas yang

kemudian diberikan kepada perwakilan hadirin.

d. Perbendaharaan Sehat

i. Senam bersama, bersama satuan

kerja di lingkungan Gedung

Keuangan Negara Yogyakarta

merupakan bagian dari rangkaian

peringatan hari bakti

perbendaharaan yang ke-14 tahun

2018. Kegiatan ini selain untuk

menjaga kebugaran tubuh juga sebagai upaya untuk menjalin rasa

kebersamaan yang berkesinambungan dalam upaya menjalankan tugas

negara. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jum’at pagi tanggal 26

Januari 2018 di halaman Gedung Keuangan Negara Yogyakarta ini diikuti

oleh seluruh karyawan/ karyawati dari kantor/satuan kerja yang berada di

lingkungan Gedung Keuangan Negara Yogyakarta

ii. Aktivitas kantor yang begitu padat, kadang para pegawai terlupakan akan

kondisi kesehatannya sendiri. Berangkat pagi pulang malam, sepertinya

tidak ada lagi waktu untuk merawat dirinya. Perlu kiranya kita senantiasa

menjaga kondisi tubuh agar tetap segar bugar dan terhindar dari segala

penyakit yang mungkin ada. Sehingga dalam menjalankan tugas yang

diembannya dapat berjalan lancar

tidak ada lagi keluhan-keluhan akan

kondisi tubuh yang kurang mendukung

untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.

Untuk itu KPPN Yogyakarta bekerja

sama dengan PT. Kimia Farma


Yogyakarta mengadakan kegiatan Check Up kesehatan kepada seluruh

pegawai secara gratis dengan tujuan untuk mendeteksi secara dini dan

untuk mengetahui terhadap kondisi kesehatannya. Kegiatan yang

diadakan pada hari Kamis, 8 Februari 2018 ini bertempat di ruang lobby

tengah dari pukul 09.00 WIB hingga 13.00 WIB

e. Perbendaharaan Menyapa

Sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, KPPN Yogyakarta melaksanakan

kegiatan Perbendaharaan menyapa. Kegiatan edukasi kepada masyarakat kali

ini KPPN Yogyakarta melakukan

kunjungan ke Madrasah Aliyah Negeri

(MAN) 3 Sleman Yogyakarta. Kegiatan

ini ditujukan untuk mengenalkan profil

Kementerian Keuangan, Direktorat

Jenderal Perbendaharaan dan KPPN

Yogyakarta khususnya, serta sebagai

sarana edukasi kepada masyakrakat terutama generasi muda untuk lebih

mengenal lebih dekat dengan keuangan negara, khususnya edukasi terkait

dengan peran serta dan kontribusinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan

KPPN Yogyakarta dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 125 siswa-siswi kelas XII MAN 3 Sleman

sebagai audiensi. Selain mengikuti paparan dari para nara sumber dari KPPN

Yogyakarta para siswa-siswi juga diberikan kesempatan untuk bertanya jawab

seputar keuangan negara. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22

Januari 2018 di Aula MAN 3 Sleman diikuti oleh sekitar 125 siswa-siswi kelas

XII beserta beberapa staf pengajar


BAB IVPENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Yogyakarta Tahun 2018 merupakan bentuk

pertanggungjawaban pencapaian visi misi KPPN Yogyakarta dalam tahun anggaran 2018

dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun

anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun

2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan

fungsi KPPN Yogyakarta telah mencapai target yang ditentukan. Nilai Kinerja Organisasi

yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard adalah sebesar

109.66 dimana seluruh indikator telah tercapai melebihi target yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga didukung dengan penerapan Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sejak tahun 2015, yang pada tahun 2018 ini telah

ditingkatkan menjadi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Seluruh pencapaian tersebut adalah hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh

pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan yang diamanahkan oleh

organisasi. Dengan adanya sertifikasi terhadap seluruh proses layanan dan pengakuan dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut,

diharapkan kepuasan masyarakat, dalam hal ini satuan kerja dan stakeholder, terhadap

layanan pada KPPN Yogyakarta dapat tercapai dan terus meningkat.

Meskipun telah meraih berbagai prestasi yang membanggakan, tidak membuat

jajaran KPPN Yogyakarta berpuas diri. KPPN Yogyakarta senantiasa melakukan upaya

berkelanjutan untuk menghadapi segala permasalahan yang muncul pada setiap

pencapaian kinerja dan terus berupaya meningkatkan kinerja secara optimal.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi

secara akurat dan transparan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

KPPN Yogyakarta dan diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan kinerja

pada masa yang akan datang.

Lampiran I

Kontrak Kinerja Kemenkeu

Three Tahun 2018

Lampiran II

Rencana Kinerja Tahun 2018

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT ORGANISASI ESELON III : KPPN YOGYAKARTATAHUN ANGGARAN : 2018

Sasaran Strategis Kode / Nama IKU Target

1 Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional,transparan dan akuntabel

1a-CP Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 80%

1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 93

2 Pelayanan publik yang prima 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,52(skala 5)

3 Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu

dan andal 98%

3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekeningpemerintah 4,25

4 Pemenuhan layanan unggulan yang prima 4a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 99%

5 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yangandal dan akurat

5a-CP Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 87%

5b-N Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98.5%

6 Manajemen satker yang berkesinambungan

6a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 85

6b-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI 90%

7 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel,transparan, dan tepat waktu 7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN

secara andal dan tepat waktu 97%

Sasaran Strategis Kode / Nama IKU Target

7b-N Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 70

8 SDM yang kompetitif

8a-N Nilai rata –rata hard competency pegawai 77

8b-N Persentase kualitas pelaksanaan Coaching and Counseling 60%

8c-N Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan 70

9 Organisasi yang fit for purpose

9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern 96

9b-NNilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy FocusedOrganization 81

10 Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal 10a-N Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 91%

11 Pengelolaan anggaran yang optimal 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 95%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 2.674.697.000,-

Kepala KPPN Yogyakarta,

Istu WahudiNIP 19730214 199903 1 001

Lampiran III

Formulir Pengukuran

Kinerja Tahun 2018

LAPORAN KINERJA - djpbn.kemenkeu.go.id fileIndeks efektivitas edukasi dan komunikasi, tercapai realisasi 86.24 dari target 85. ... Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja

Documents