LAPORAN KINERJA BNP2TKI

LAPORAN KINERJA

BNP2TKITAHUN 2016

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIAJL. MT. HARYONO KAV. 52 JAKARTA SELATAN

LAPORAN KINERJA

BNP2TKITAHUN 2016

iLAKIP BNP2TKI TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat danKarunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tahun 2016 dapattersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsiyang dipercayakan kepada BNP2TKI atas target kinerja dan penggunaananggaran tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja BNP2TKI Tahun 2016merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja BNP2TKI diukur atas dasar penilaianIndikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dansasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BNP2TKI Tahun 2016.

Laporan Kinerja BNP2TKI Tahun 2016 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapaidibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 beserta analisisnya.Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh sebagai langkah guna mewujudkan kehadiran Negaradalam Tata Kelola Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sehinggamanfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas khususnya para CTKI/TKI/TKI Purna dankeluarganya serta stakeholder pendukung lainnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akanmenjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia Tahun 2016 ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat dan umpan balik bagi perbaikan danpeningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan BNP2TKI.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap gerak dan langkah kita dalam mewujudkan pelayananyang terbaik kepada segenap masyarakat Indonesia.

KepalaBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia

NUSRON WAHID

iiLAKIP BNP2TKI TAHUN 2016

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansiinformasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat,andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalammeyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

InspekturBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

Firdaus ZazaliNIP. 196802241988031001

Jakarta, Februari 2017

iiiLAKIP BNP2TKI TAHUN 2016

D A F T A R I S I

Kata Pengantar i

Pernyataan Telah Direviu ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel v

Daftar Gambar vi

Ringkasan Eksekutif vii

BAB I. PENDAHULUAN 1.1

1.1. Latar Belakang 1.1

1.2. Isu Strategis 1.4

1.3. Peluang dan Manfaat 1.6

1.4. Permasalahan 1.7

1.5. Maksud dan Tujuan 1.8

1.6. Tugas dan fungsi BNP2TKI 1.9

1.7. Keragaan SDM BNP2TKI 1.11

1.8. Sistematika Penyajian LAKIP 1.13

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.14

2.1. Rencana Strategis BNP2TKI 2015-2019 2.14

2.1.1. Visi dan Misi 2.14

2.1.2. Tujuan dan Sasaran 2.16

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.17

2.2. Perjanjian Kinerja BNP2TKI Tahun 2016 2.17

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 3.21

3.1. Pengelolaan Kinerja BNP2TKI 3.21

3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja 3.23

3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 3.23

3.4. Analisis Capaian IKU Tahun 2016 3.25

ivLAKIP BNP2TKI TAHUN 2016

3.4.1.1. Sasaran 1 Meningkatnya pemanfaatan jobinfo BNP2TKI dalamalur proses Penempatan TKI 3.25

3.4.1.2. Sasaran 2 Meningkatnya penempatan tenaga kerja luar negeri

memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem

Penempatan dan Perlindungan TKI 3.29

3.4.1.3. Sasaran 3 Meningkatnya Perlindungan sejak Pra, Selama,

sampai dengan Pemulangan. 3.40

3.4.1.4. Sasaran 4 Meningkatnya CTKI/TKI Purna yang Berwirausaha 3.46

3.4.1.5. Sasaran 5 Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab,

serta pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan

akuntabel. 3.53

3.4.1.6. Sasaran 6 Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI 3.57

3.4.1.7. Sasaran 7 Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP dan

Penyelenggaraan SPIP. 3.61

3.5. Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola TKI 3.63

3.6. Kinerja Keuangan 3.69

3.7. Hambatan/Permasalahan 3.70

BAB IV. PENUTUP 4.72

4.1. Capaian Kinerja IKU 4.72

4.2. Langkah-langkah Perbaikan 4.73

Lampiran: 1. Penetapan Rencana Strategis;

2. Penetapan Kinerja BNP2TKI Tahun 2016

vLAKIP BNP2TKI TAHUN 2016

DAFTAR TABEL

No. hal

Tabel 1.Tabel 2.Tabel 3.Tabel 4.Tabel 5.Tabel 6.Tabel 7.Tabel 8.Tabel 9.Tabel 10.Tabel 11.Tabel 12.Tabel 13.Tabel 14.Tabel 15.Tabel 16.Tabel 17.Tabel 18.Tabel 19.Tabel 20.Tabel 21.Tabel 22.Tabel 23.Tabel 24.Tabel 25.Tabel 26.Tabel 27.Tabel 28.Tabel 29.Tabel 30.Tabel 31.Tabel 32.Tabel 33.Tabel 34.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BNP2TKI Tahun 2016Penetapan Kinerja BNP2TKI 2016Target Sasaran Kegiatan BNP2TKI Tahun 2016Capaian IKU BNP2TKI Tahun 2016Capaian Sasaran Kegiatan BNP2TKI Tahun 2016Capaian indikator kinerja Sasaran 1Data Supply 2016Data Demand 2016Capaian indikator kinerja Sasaran 2Perbandingan capaian sasaran 2015-2016Penempatan Formal vs InformalPenempatan TKI berdasarkan Jenis KelaminPenempatan TKI berdasarkan ProvinsiPenempatan TKI 25 Kab/Kota TerbesarJumlah TKI dalam pembayaran Asuransi dengan Transaksi Non TunaiTunda Layan Lembaga Penempatan dan Lembaga Pendukung PenempatanKepatuhan Lembaga Penempatan dan Lembaga Pendukung PenempatanPenempatan TKI berdasarkan berdasarkan Status PerkawinanPenempatan TKI berdasarkan tingkat pendidikanPenempatan TKI berdasarkan 25 Besar Negara PenempatanPenempatan TKI berdasarkan 25 Jabatan TerbesarPenempatan TKI berdasarkan KLUIPenempatan G to G dan G to PJumlah Pendaftar Program G to G JepangCapaian indikator kinerja Sasaran 3Pengaduan yang diselesaikanPengaduan berdasarkan media pengaduanPengaduan berdasarkan status pengaduanPengaduan berdasarkan ProvinsiPengaduan berdasarkan negara penempatanPengaduan berdasarkan jenis masalahCapaian Sasaran Kegiatan 9 menurunya Permasalahan TKIKedatangan TKI berdasarkan DebarkasiKedatangan TKI bermasalah berdasarkan Debarkasi

2.162.182.193.233.243.253.283.283.293.303.323.323.333.333.343.353.363.363.373.373.383.383.393.393.403.413.413.413.423.423.433.443.453.45

viLAKIP BNP2TKI TAHUN 2016

Tabel 35.Tabel 36.Tabel 37.Tabel 38.Tabel 39.Tabel 40.Tabel 41.Tabel 42.Tabel 43.Tabel 44.Tabel 45.Tabel 46.Tabel 47.Tabel 48.Tabel 49.Tabel 50.Tabel 51Tabel 52.Tabel 53.Tabel 54.Tabel 55.Tabel 56.

Kedatangan TKI berdasarkan NegaraKedatangan TKI berdasarkan ProvinsiKedatangan TKI berdasarkan TPICapaian Sasaran 4Pemberdayaan TKI PurnaTKI Purna yang berwirausahaPelayanan Kedatangan TKIPelayanan TKI BermasalahTKI Meninggal Kawasan Timur TengahTKI Meninggal Kawasan Asia PasificPenerimaan RemitansiPenerimaan Remitansi Berdasarkan KawasanCapaian Sasaran 5Penilaian PMPRB BNP2TKIPenilaian LAKIP BNP2TKIOpini PublikCapaian kegiatan Sasaran 17Stakeholder yang terintegrasi dengan SISKOTKLNCapaian Sasaran 7Penilaian Tingkat Maturitas SPIPRealisasi AnggaranRealisasi Anggaran per Jenis Belanja

3.453.463.463.473.473.483.493.493.503.503.503.513.533.553.573.573.593.603.613.623.693.69

viiLAKIP BNP2TKI TAHUN 2016

DAFTAR GAMBAR

No. hal

Gambar 1.Gambar 2.Gambar 3.Gambar 4.Gambar 5.Gambar 6.Gambar 7.Gambar 8.Gambar 9.Gambar 10.Gambar 11.Gambar 12.Gambar 13.Gambar 14.

Struktur Organisasi BNP2TKIGrafik Pegawai menurut Status KepegawaianGrafik Pegawai menurut Unit KerjaGrafik Pegawai menurut GolonganGrafik Pegawai menurut JabatanGrafik Pegawai menurut Tingkat PendidikanGrafik Perkembangan Jumlah Negara yang bekerjasamaSistem Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKIIntegrasi SISKOTKLNGrafik Tunda LayanGrafik Penempatan TKI berdasarkan Status PerkawinanGrafik Penempatan TKI berdasarkan Tingkat PendidikanGrafik Trend KasusGrafik Pemberdayaan TKI Purna

1.111.111.121.121.121.133.273.313.313.353.363.373.413.48

viiiLAKIP BNP2TKI TAHUN 2016

IKHTISAR E KSEKUTIF

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu solusi dalammengurangi masalah pengangguran di Indonesia. Bekerja di luar negeri akan menjadi salah satu alternatif untukmemperoleh kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri menjadiagenda penting bagi Indonesia, selama masih belum tersedia kesempatan kerja yang cukup di dalam negeri.Proyeksi Bank Dunia bahwa Indonesia membutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi untukmengakomodasi lebih dari 15 juta tenaga kerja baru pada lima tahun kedepan. Untuk itu agenda pembangunannasional menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman padaseluruh warga negara dalam konteks tenaga kerja luar negeri perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua Kabinet Kerja dan masa perjalanan RPJMN 2015–2019, dantahun kedua pula pelaksanaan Rencana Strategis BNP2TKI 2015-2019, dimana telah ditetapkan arah dan tujuanpembangunan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis utamaberdasarkan pada tujuan yang akan dicapai yaitu :1. Meningkatnya pemanfaatan jobsinfo BNP2TKI dalam alur proses penempatan TKI;2. Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI;3. Meningkatnya Perlindungan sejak Pra, Selama, sampai dengan Pemulangan;4. Meningkatnya CTKI/TKI Purna yang berwirausaha;5. Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab, serta pengelolaan keuangan yang efisien, efektif,

transparan dan akuntabel;6. Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI;7. Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP dan Penyelengaraan SPIP.

Berdasarkan 7 (tujuh) sasaran strategis utama ditetapkan 11 (sebelas) indikator kinerja utamadengan 18 (delapan belas) sasaran strategis kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja kegiatan gunamencapai tujuan yang akan dicapai. Secara umum capaian penyelenggaraan tata kelola pelayanan penempatandan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang mudah, murah, cepat dan aman, sebagaimana diamanatkandalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra BNP2TKI 2015-2019 mengambarkan perkembangan yang baik,meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari BNP2TKI, namunjuga komitmen dan keterlibatan K/L terkait dan seluruh Stakeholder dalam pelayanan penempatan danperlindungan TKI. Adapun tingkat capaian kinerja sasaran BNP2TKI sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun2016 rata-rata diatas 95% yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Dari 18 kinerjasasaran ditetapkan, sebanyak “15” sasaran dinyatakan berhasil, dan “3” sasaran belum berhasil mencapaitarget. Sasaran yang dinyatakan “berhasil” jika capaiannya > 75% dari target yang telah ditetapkan.

Terobosan yang telah dilakukan BNP2TKI dalam meningkatkan tata kelola pelayanan penempatan danperlindungan TKI adalah 1) melalui Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan di Daerah Perbatasandengan layanan terintegrasi, telah diresmikan oleh Ibu Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

ixLAKIP BNP2TKI TAHUN 2016

Manusia dan Kebudayaan di Nunukan Kalimantan Utara dan dilanjutkan di Entikong, Kalimantan Barat sertaBatam, Tanjung Pinang. 2) mendorong Akses Permodalan untuk Pemberangkatan TKI ke Luar Negeri melaluiSkema Baru KUR bagi TKI, dengan plafon kredit sebesar Rp 4 Trilliun dan Bank pelaksana adalah, BRI, Mandiri,BNI, Sinarmas dan Maybank Indonesia. 3) Penguatan Fungsi Monitoring dan Pengawasan dalam rangkameningkatkan perlindungan TKI di luar negeri dengan mengembangkan Sistem Deteksi Dini (early warning

system) dengan uji coba pada negara tujuan penempatan Hongkong.Guna mengoptimalkan segenap sumber daya dan meningkatkan kinerja BNP2TKI, telah dilakukan

upaya-upaya serta komitmen yang besar dari segenap jajaran BNP2TKI untuk mewujudkan kinerja yang baikdan memuaskan segenap stakeholder khususnya masyarakat pekerja migran. Untuk itu dilakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut: a). Pencegahan TKI Non Prosedural, dalam rangka pencegahan TKI NonProsedural telah dilakukan kerjasama dengan Bareskrim POLRI, integrasi rekomendasi paspor sebagai tindaklanjut Perjanjian Kerjasama dengan Ditjen Imigrasi Kemkumham yang memungkinkan tersaringnya setiap TKIyang berangkat dan melewati pemeriksaan imigrasi. Kerjasama perlindungan dengan otoritas perbatasan danpenjagaan yang ketat akan mengurangi penempatan TKI non procedural; b). Konsep Exit Strategy menuju ZeroInformal, Penerapan moratorium diikuti dengan langkah-langkah perbaikan dan antisipasi baik di dalam dan luarnegeri, hal ini untuk menghindari meningkatnya TKI yang berangkat secara non procedural Dalam kaitantersebut perlu disusun konsep exit strategy penyelesaian permasalahan TKI pasca kebijakan pemerintah tentangmoratorium penempatan ke Timur Tengah; c). Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan CTKI/TKI,untuk meningkatkan kemampuan CTKI/TKI dalam pengelolaan keuangan, dilakukan pemberian materi tentangliterasi keuangan di PAP dan BLKLN; d). TKI Pelaut Perikanan, penghentian penempatan TKI Pelaut Perikanandilakukan dalam rangka pembenahan untuk perlindungan TKI Pelaut Perikanan; e). Penerapan e-KTKLN,sebagai tindak lanjut dari Permenaker 7 tahun 2015 tentang e-KTKLN, pada tahun 2017 akandilaksanakan kembali penerbitan KTKLN; f). Pengembangan KUR TKI, sebagai bentuk kepedulian pemerintahterhadap TKI, Pemerintah telah memfasilitasi para CTKI/TKI dengan beberapa perbankan guna mendapatkankredit lunak. Kebijakan ini sudah dijalankan dengan realisasi 12.151 TKI dengan jumlah kredit sebanyak Rp177.329.283.641,00; g). Pemberdayaan TKI di Perbatasan, guna mengurangi dan mencegah penempatan TKInon prosedural khususnya di daerah perbatasan, telah dikembangkan pemberdayaan TKI di daerah perbatasandalam bentuk pelatihan dan penyelesaian dokumen penempatan guna bekerja di luar negeri; h). PembentukanEarly Warning System, sebagai bentuk peningkatan pelayanan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luarnegeri, dikembangkan suatu bentuk deteksi dini terhadap permasalahan TKI; i). Pembayaran Non Tunai, sejalandengan fasilitasi KUR TKI dengan melibatkan Perbankan, juga dikembangkan Pembayaran Non Tunaimenggunakan mekanisme perbankan; j). Membangun sistim akuntabilitas yang dapat memberikan informasi-informasi kinerja di lingkungan BNP2TKI, dengan menggunakan teknologi informasi; k). Merumuskan danmenetapkan Kinerja Utama yang SMART dengan indikator outcome yang jelas dan mudah untuk diukur tingkatkeberhasilannya; l). Mengembangkan sistim informasi kinerja yang dapat memberikan data kinerja dari semuaunit layanan yang ada dilingkungan BNP2TKI; m). Pembenahan insfratruktur pemerintah dalam mendoronglayanan dan perlindungan kepada TKI yang lebih baik; n). Memperbaiki bisnis proses penempatan danperlindungan TKI; dan o). Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

xLAKIP BNP2TKI TAHUN 2016

Untuk mencapai visi BNP2TKI Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera,kedepan sangat diperlukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan seluruh instansi pemerintah pusatdan daerah serta seluruh stakeholder terkait dalam penyelenggaraan tata kelola pelayanan penempatan danperlindungan tenaga kerja Indonesia.

Mendukung capaian kinerja tahun 2016 telah dikeluarkan dana sebesar Rp 305.595.453.125,00 atau81,77% dari pagu sebesar Rp 373.739.846.000,00.

Capaian IKU BNP2TKI Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetKinerja

RealisasiCapaianKinerja %

1Meningkatnyapemanfaatan jobsinfoBNP2TKI dalam alurproses penempatan TKI

Prosentase CTKI pendaftarjobsinfo yang berhasilditempatkan. 40% 17% 43

2

MeningkatnyaPenempatan TKLNmemenuhi syarat kerjadan prosedur berbasisSistem P2TKI

Persentase pemanfatan layananSISKOTKLN yang terintegrasioleh pihak terkait dalam prosespra pemberangkatan yangmudah, cepat, transparan.

70% 60% 85,71

3MeningkatnyaPerlindungan sejak Pra,Selama, sampai denganPemulangan.

Persentase CTKI/TKI Bermasalahyang Tertangani 92% 95% 103,26

4 Meningkatnya CTKI/TKIPurna yang berwirausaha.

Persentase TKI Purna yangMenjadi Wirausaha 34% 63% 185,29

5

Pelayanan Terpadu,Profesional danBertanggungjawab, sertapengelolaan Keuanganyang efisien, efektif,transparan dan akuntabel

Persentase Unit Layanan Publik(UPP) dan Layanan Terpadu SatuPintu (LTSP) diBP3TKI/LP3TKI/P4TKI yangmudah, murah dan cepat

50% 54% 108

Persentase lembaga yangterintegrasi Sistem PelayananP2TKI dalam tata kelola TKI,termasuk transaksi non tunai

80% 100% 125

Nilai Capaian Reformasi BirokrasiBNP2TKI 85% 84,70% 99,65

Opini BPK atas laporan keuangan WTP WTP 100

6 Citra terbaik untuklembaga BNP2TKI

Opini Publik terhadap lembagaBNP2TKI

Baik(80)

Cukup(55) 68,75

7MeningkatnyaKompetensi, IntegritasAPIP dan PenyelengaraanSPIP.

Tingkat Kapabilitas APIP Skor 1 2 200Tingkat KematanganImplementasi SPIP Skor 1 3 300

Tujuh Sasaran Strategis BNP2TKI yang sudah ditetapkan dalam tahun 2016, rata-ratacapaiannya diatas 95%. Pencapaian kinerja sasaran strategis seperti dalam tabel di ataskeberhasilan capaian kinerjanya didukung oleh kinerja dari 18 sasaran kegiatan dengan 31 indikatorkinerja, dengan capaian kinerja seperti dalam tabel dibawah ini:

xiLAKIP BNP2TKI TAHUN 2016

Capaian Sasaran Kegiatan BP2TKI Tahun 2016

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 Meningkatnya kerjasama ketenagakerjaan dan Perlindungan PekerjaMigran dg negara tujuan penempatan

Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan PerlindunganPekerja Migran antara Negara RI dengan Negara TujuanPenempatan yang berkontribusi dengan proses penempatan

10DokumenKerjasama

4Dokumen

Kerjasama40

2 Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/kompetensi CTKI potensi denganpermintaan

Jumlah negara tujuan penempatan dengan peluang kerja jabatanformal yang sesuai potensi persediaan 10

Negara 2 Negara 20

3 Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/kompetensi CTKI potensi denganpeluang kerja yang tersedia

Persentase Padupadan peta Jumlah Kualifikasi/ Kompetensi CTKIPotensi dengan Permintaan 60% 14,95% 24,92

Persentase CTKI ppeennddaaffttaarr jjoobb iinnffoo tteellaahh bbeerrhhaassiill ddiitteemmppaattkkaann 40% 17% 434 Meningkatnya Penempatan TKLN

memenuhi syarat kerja dan prosedurberbasis Sistem P2TKI

Persentase TTKKII yyaanngg ddiitteemmppaattkkaann mmeemmiilliikkii ddookkuummeenn ddaannmmeemmeennuuhhii ssttaannddaarr yyaanngg ddiitteettaappkkaann..

100(300.000)

78%(234.451) 78

Prosentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi SyaratKerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem

70%(210.000)

60%(125.176) 86

5 Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengankepulangan

Cost structure dengan beban tanggungjawab wajar antara TKI,PPTKIS dan Majikan (Indonesia+Negara Penempatan) 30% 71% 236

Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatansampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara nontunai.

30% 40% 133

6 Meningkatnya kepatuhan lembagapenempatan dan pendukungpenempatan terhadap standar danketentuan yang berlaku

Persentase tingkat kepatuhan lembaga penempatan danpendukung penempatan dalam standar dan ketentuan yangberlaku. 85% 88% 103

7 Meningkatnya pelayanan penempatanpemerintah (G to G dan G to P )

Persentase penempatan yang menggunakan skema G to G danG to P berbasis pendaftaran online 100% 100% 100

8 Pengaduan masalah TKI dilayani,diproses, dan diselesaikan

Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senterberbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L/Perwakilan RI 25% 34,48%% 180

Persentase TKI telah memiliki akses terhadap fasilitas EarlyWarning System memanfatkan beragam tools 30% 20% 75

9 Penguatan Advokasi dan Mediasi dalammemenuhi hak-hak TKI sejak Pra,selama dan purna TKI

Persentase menurunnya permasalahan CTKI/ TKI 25% 6,25% 25Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampinganhukum 100% 70% 84

10 Meningkatnya kemampuan TKI purnapenempatan untuk mengelolakeuangan, termasuk mengembangkanusaha mikro

Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasipengelolaan keuangan dan wirausaha

1.475TKI Purna 1.475 TKI 100

Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha 34% 63% 185Persentase terpasilitasi pemulangan dan pemberdayaanWNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses reintegrasi usaha di desa asalnya.

30% 20,5% 68,33

11 Meningkatnya layanan pendampinganusaha dan akses permodalan

Persentase kerjasama dengan lembaga keuangan dan donordalam rangka menunjang pelaksanaan pembekalan danpenyediaan bantuan modal.

30% 100% 333

12 Penguatan fungsi pembinaan danpengawasan pelaksanaan penempatandan perlindungan TKI

Persentase sistim monitoring perlindungan berbasis informasi unitintelijen. 30% 37% 123

Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara proceduraldi Kantong TKI non procedural. 92% 99% 108

13 Tersusunnya Perencanaan yangaplikatif dan meningkatnya kualitasAkuntabilitas Kinerja BNP2TKI;

Prosentase perencanaan anggaran terhadap realisasipelaksanaan anggaran 92% 84,15% 93,5

Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB BB BB* 10014 Pelayanan Terpadu, Profesional dan

Bertanggungjawab dalam pelaksanaanreformasi birokrasi

Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) diBP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat

2 UPP/4 LTSP

2 UPP/3 LTSP

200(25)

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI 85 84,70% 99,6515 Terselenggaranya Pengelolaan

keuangan dan pengelolaan Barang milikNegara yang tertib dan akuntabel;

Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP WTP 100

16 Diterbitkannya kebijakan yangkomprehensif dan aplikatif sesuaikebutuhan / dinamika organisasi danmeningkatnya opini publik terhadaplembaga BNP2TKI;

Persentase peraturan perundang-undangan dan tingkatkekosongan hukum 100% 100% 100

Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI Baik(80)

Cukup(55) 68,75

17 Terselenggaranya layanan systeminformasi P2TKI secara terpadu dankajian Litbang sebagai masukankebijakan

Persentase terintegrasi Sistem Non Tunai pada lembagapenempatan dalam Tata Kelola TKI 80% 100% 125

Prosentase rekomendasi hasil kajian yang menjadi kebijakan 9 4 44

18 Meningkatnya Kompetensi, IntegritasAPIP dan Penyelengaraan SPIP

Tingkat Kapabilitas APIP Skor 1 2 200Tingkat Kematangan Imple mentasi SPIP Skor 1 3 300

1.1LAKIP BNP2TKI TAHUN 2016

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat pengangguran yang tinggi dan keterbatasan lapangan kerja diperkirakan masih akanterjadi, hal itu akan menjadi faktor penyebab kondisi kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan yang bersumberdari pengangguran akan mendorong orang mencari pekerjaan di manapun untuk memenuhi kebutuhanhidupnya. Selama angka pengangguran masih tinggi, maka selama itu juga akan banyak Tenaga KerjaIndonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri akan tetap menjadi salah satu alternatifuntuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri akan tetap menjadi agenda penting bagi Indonesia, selama masih belum tersedia kesempatankerja yang cukup di dalam negeri. Pengiriman TKI ke luar negeri akan tetap menjadi salah satu saranauntuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Bahkan, Bank Dunia telah memproyeksi bahwa Indonesiamembutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mengakomodasi 15 juta tenaga kerja barupada 2020 mendatang.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, visipemerintah yang dijalankan Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla adalah "TerwujudnyaIndonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dalam Misidan Sembilan Agenda Prioritas yang terkait dengan program ketenagakerjaan luar negeri adalah Misi ke 5yaitu Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing dan agenda prioritas ke 1 yaitu Menghadirkan kembalinegara untuk melindungi segenap dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, disampingitu agenda prioritas lain yang dijalankan adalah membuat Pemerintah selalu hadir dengan membanguntata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, memperkuat kehadiran negaradalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat danterpercaya.

Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah meningkatkan pertumbuhanekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan merupakan landasanutama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengahmenjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari sisi ketenagakerjaan ditandaidengan terjadinya tranformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan,berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek danberkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor nonmigas, terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecildan menengah (UMKM) dan koperasi serta meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja yangberkualitas.


Agenda pembangunan nasional menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa danmemberikan rasa aman pada seluruh warga negara dalam konteks tenaga kerja luar negeri dengan subagenda :1. Meningkatkan kuailtas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar

negeri dan melindungai hak dan keselamatan pekerja migran;2. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data serta informasi kependudukan.

Sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kuailtas perlindungan warganegara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri dengan strategi :1. Peningkatan keberpihakan dilpomasi Indonesia pada WNI/BHI;2. Pelayanan dan perlidungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan

keberpihakan;3. Pelaksanaan perjanjian bilateral untuk memberikan perlidungan bagi WNI/BHI di luar negeri; dan4. Penguatan konsolidasi penanganan WNI/BHI diantara seluruh pemangku kepentingan terkait melalui

koordinasi dan pembagian tugas yang jelas.

Sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai terkait agenda melindungi Hak dan KeselamatanTKI adalah menurunnya jumlah Pekerja Migran/TKI yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luarnegeri. Sasaran lainnya adalah :1. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melidungi pekerja migran/TKI;2. Meningkatnya pekerja migran/TKI yang memiliki ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja luar negeri;3. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon

pekerja migran/calon TKI;4. Tersedianya regulasi yang memberikan perlindungan bagi pekerja migran/TKI.

Sejalan dan selaras dengan Visi dan Misi agenda prioritas serta arah kebijakan umumpembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi dalam upaya untuk melindungi hak dankeselamatan pekerja migran/TKI adalah :1. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan, yaitu melakukan pembenahan,

meningkatkan koordinasi mulai dari penyusunan informasi peluang pasar, diseminasi, penyiapanprogram rekruitmen, penerapan kriteria dalam menentukan persyaratan baik dokumen jati diri maupunpendidikan dan keterampilan untuk mengisi kebutuhan pasar kerja dan pelaksanaan kerjasama hinggapromosi dan mekanisme/proses perlindungannya. Penguatan kelembagaan tata kelola penempatanpekerja migran harus segera dilakukan sehingga tidak terdapat tumpang tindih wewenang antarakementerian/lembaga. Selain itu, informasi pekerja migran diluar negeri harus menjadi suatu bagianyang utuh dalam sistem informasi tenaga kerja. Informasi ini memudahkan perwakilan Pemerintahdiluar negeri melakukan pemantauan;


2. Memperluas kerjasama dalam rangka meningkatkan perlindungan, yaitu meninjau notakesepakatan dengan negara-negara dengan jumlah permasalahan pekerja migran paling banyaksebagai awal, kemudian memperluas nota kesepakatan dengan negara tujuan lainnya. Sehinggaterdapat kerangka umum, yang dapat melindungi secara kuat pekerja migran. Selain itu,perlindungan pekerja migran dapat ditingkatkan dengan memperkuat kerangka kerjasama dalam foruminternasional yang terkait migrasi;

3. Membekali Pekerja Migran dengan Pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian terutama denganmeningkatkan efektivitas penggunaan dan kualitas Balai Latihan Kerja (revitalisasi BLK) danlembaga pelatihan milik swasta terstandar, sehingga lulusannya dapat memenuhi keahlian yangdiperlukan oleh negara pengguna, serta pembekalan pengetahuan tentang pengarusutamaan prinsipHAM dalam Penyusunan Kebijakan dan Pendidikan terhadap Pekerja melalui instrumen hukumberspektif HAM terutama Konvensi ILO serta mekanisme internasional lainnya;

4. Memperbesar Pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja, melalui pengenalan jasa keuangan untukmenyimpan tabungan dan pengiriman uang kepada keluarga di tanah air, peningkatan akses kredit,serta penyusunan skema asuransi yang efektif.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi diatas, maka Pengarustamaan Pengelolaan TKI dalamkurun waktu lima tahun kedepan, BNP2TKI harus mampu mewujudkan keselamatan dan keberpihakanpenempatan dan perlindungan pekerja migran/TKI yang mampu mewujudkan Calon TKI/TKI terlindungi didalam negeri, tidak bermasalah di luar negeri dan sejahtera saat kembali ke dalam negeri, untukmelaksanakan hal tersebut ada 6 tahapan yang harus dilakukan BNP2TKI yaitu :1. Stop pengiriman PLRT, karena kita punya harga diri dan martabat, dengan menetapkan pada tahun

2019 kita sudah Zero TKI Informal, Seluruh TKI yang dikirimkan ke LN berstatus tercatat sebagai TKIdan dipekerjakan pada sektor formal. Target juga mencakup beralihnya seluruh TKI ilegal yangdipersiapkan kembali menjadi TKI legal pada sektor formal;

2. Tersedianya layanan yang cepat dan mudah sejak pengurusan administrasi, pembekalan TKI,persiapan keberangkatan hingga keberangkatan TKI menuju negara penempatan, sehinggadiharapkan pra keberangkatan TKI rata-rata 1 bulan;

3. Meminimalkan biaya persiapan dan pemberangkatan yang menjadi beban TKI sehingga menjadisebesar-besarnya 2 bulan gaji TKI bersangkutan;

4. Meningkatkan nilai pengiriman uang TKI dari negara penempatan menjadi 3 x lipat dari nilai saat inisebesar Rp 70 Triliun/Tahun;

5. TKI mendapatkan jaminan dan akses perlindungan sejak tahap pra-keberangkatan, masa bekerja,kepulangan hingga tahap pemberdayaan (Perlindungan di 4 Tahapan);

6. TKI Purna jalani 5 solusi mandiri yaitu TKI yang kembali ke tanah air mendapatkan beragam fasilitasdan layanan berupa (i) pelatihan, (ii) dukungan finansial, (iii) pendampingan usaha, untukmenjadikannya sebagai wirausaha mandiri serta (iv) pelatihan dan (v) lapangan pekerjaan bagi yangakan bekerja di perusahaan dalam negeri.


Mencermati kondisi dan permasalahan serta dalam upaya mejalankan visi, misi dan arah pembangunansebagaimana diamanatkan dalam RPJM Nasional Tahun 2015- 2019, sebagai dokumen kebijakan yangmendasari pelaksanaan program-program tahunan dalam lima tahun kedepan maka dituangkan dalamRencana Stratregis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun2015 - 2019, dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia Nomor PER-10/KA/IV/2015.Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, BNP2TKI sebagai unit kerja pemerintahsemakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yangmenuntut azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggara negara dituntut untuk dapatmempertangungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program/kegiatan kepada masyarakat ataspenggunaan dana dan kewenangan yang diberikan. Sebagai contoh pada performance keuangan yangtidak hanya sebatas mengukur seberapa besar realisasinya, tetapi bisa mengukur besarnya dana bisamendorong seberapa besar peningkatan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, sebagai hakekatdari anggaran berbasis kinerja.Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, BNP2TKI diwajibkan untuk:1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi

pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi;

2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun kepada

Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.Atas dasar hal-hal di atas tersebut, BNP2TKI sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negaratelah menetapkan target kinerja tahun 2016 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukurankinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan LAKIP BNP2TKI Tahun 2016 sebagaiwujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

1.2. Isu Strategis

Perekonomian dan Ketenagakerjaan. Indonesia saat ini masih dikategorikan sebagai negara yangmemiliki kinerja perekonomian yang baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhirrata-rata di atas 6 persen, sehingga masuk dalam kelompok negara dengan pertumbuhan ekonomi yangtinggi. Kinerja perekonomian nasional tidak bisa dilepaskan dengan kondisi dan dinamika lingkunganstrategis internal dan eksternal, seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam negeri; KomunitasASEAN (Asean Community) 2015, perkembangan ekonomi politik global, era perdagangan bebas, danAPEC. Komunitas ASEAN 2015 dalam waktu dekat akan mengintegrasi negara-negara di ASEAN agartercipta kekompakan, kesamaan visi satu tujuan, kesejahteraan bersama, dan saling peduli di antaranegara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Komunitas ASEAN 2015 yang ditopang tiga pilar yaituKomunitas politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial dan Budaya


ASEAN tersebut, mengharuskan masyarakat Indonesia siap menghadapinya antara lain dari sisi dayasaing ketenagakerjaan.Kependudukan dan Sumber Daya Manusia. Indonesia sudah mencapai bonus demografi mulai 2010,dan akan mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2020 hingga tahun 2030. Secara konseptual, bonusdemografi adalah proporsi penduduk usia produktif yang sangat besar atau sekitar 69% dari jumlahpenduduk, sedangkan rasio angka ketergantungan (dependency ratio) mencapai titik terendah. Artinya,pada saat itu jumlah angkatan kerja sangat besar, namun menanggung beban kelompok usia anak danlansia yang sangat kecil. Sebagian besar penduduk usia produktif yang ada pada satu hingga tiga dekademendatang itu adalah para remaja dan generasi muda saat ini.Angkatan kerja Indonesia pada Februari 2016 sebanyak 127,7 juta orang, yang bekerja 120,7 juta orangdan 7,0 juta orang yang menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2016 sebesar 5,50persen menurun dibanding TPT Februari 2015 (5,81 persen) dan TPT Agustus 2014 (5,94 persen).Angkatan kerja yang bekerja paling banyak tingkat pendidikan SMP kebawah yaitu 61,26 persen, menurundibandingkan dengan Februari 2015 sebesar 62,92 persen. Sementara yang berpendidikan menengah dantinggi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,25 persen poin dan 0,45 persen poin.Selama setahun terakhir (Agustus 2014–Agustus 2015) kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi terutamadi Sektor Konstruksi sebanyak 930 ribu orang (12,77 persen), Sektor Perdagangan sebanyak 850 ribuorang (3,42 persen), dan Sektor Keuangan sebanyak 240 ribu orang (7,92 persen).Penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu (pekerja penuh) pada Agustus 2015 sebanyak 80,5 jutaorang (70,12 persen), sedangkan penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu sebanyak 6,5 jutaorang (5,63 persen). Pada Agustus 2015, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yangberpendidikan SD ke bawah sebesar 44,27 persen, sementara penduduk bekerja dengan pendidikanSarjana ke atas hanya sebesar 8,33 persen.Pada 2020-2030, diperkirakan 100 penduduk usia produktif akan menanggung 44 orang tak produktif.Setelah itu, angka ketergantungan penduduk akan naik kembali. Berkaitan dengan hal ini, Chris Manningmengingatkan bahwa bonus demografi ini kemungkinan besar tidak akan dapat dimanfaatkan olehIndonesia melihat rendahnya kualitas penduduk Indonesia baik dari aspek pendidikan maupunketerampilan. Jika tidak dilakukan aksi sejak sekarang, maka yang akan terjadi bukanlah windows ofopportunity, melainkan door to disaster. Pengangguran akan didominasi oleh penduduk muda dan terdidikyang dapat mendorong timbulnya sosial unrest dan peningkatan jumlah penduduk miskin. Fenomenakependudukan yang akan terjadi tiga dekade kedepan ini memerlukan kebijakan pemerintah yangmempertimbangkan aspek kependudukan.Problematik Pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi, dan keterbatasan lapangan kerja,kedepan diperkirakan masih akan terjadi, dan hal itu akan menjadi faktor penyebab kondisi kemiskinan diIndonesia. kemiskinan yang bersumber dari pengangguran, akan mendorong orang mencari pekerjaandi manapun, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini berarti bahwa selama angka pengangguranmasih tinggi, maka selama itu juga akan banyak tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.Dan bekerja di luar negeri akan tetap menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh kehidupan yang lebih


baik. Oleh karena itu, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri akan tetap menjadi agenda pentingbagi Indonesia, selama masih belum tersedia kesempatan kerja yang cukup di dalam negeri. PengirimanTKI ke luar negeri akan tetap menjadi salah satu sarana untuk mengurangi pengangguran di Indonesia.Bahkan, Proyeksi Bank Dunia telah memproyeksi bahwa Indonesia membutuhkan tingkat pertumbuhanekonomi yang tinggi, untuk mengakomodasi 15 juta tenaga kerja baru, pada 2020 mendatang.Globalisasi dan Trend Mobilitas Internasional. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu,antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mepengaruhi satu sama lainyang melintasi batas negara. Seperti diketahui, salah satu bentuk globalisasi adalah globalisasiperekonomian, yang merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negaradi seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batasteritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatanterhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akanmenjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakinerat.Tuntutan Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan. Dalam kenyataan, hak untuk memperoleh pekekerjaansecara layak belum dapat terpenuhi secara maksimal, karena kesempatan kerja di dalam negeri masihsangat terbatas. Pembangunan dan industrialisasi belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja.Keadaan inilah yang kemudian menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan diluar negeri.

1.3. Peluang dan Manfaat

Trend Globalisasi Sebagai Peluang. Globalisasi adalah proses menyatunya negara-negara di seanterodunia. Dalam globalisasi, perdagangan barang dan jasa, perpindahan modal, jaringan transportasi, sertapertukaran informasi dan kebudayaan bergerak secara bebas ke seluruh dunia seiring dengan meleburnyabatas-batas negara. Disamping itu Globalisasi juga mendorong perpindahan tenaga kerja dari negara yangsatu kenegara lainnya. Seluruh penduduk dunia bebas bergerak meninggalkan tanah airnya menujunegara lain.Dampak Positif SebagaI Manfaat. Penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri diketahui telahmemberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara, di antaranya adalah:1. Pengurangan pengangguran. Terjadinya pengangguran disebabkan oleh adanya ketimpangan antara

pertumbuhan perekonomian tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga belummampu menampung angkatan kerja yang setiap tahunnya terus meningkat. Menyadari hal tersebut,Pemerintah RI telah menetapkan pasar kerja luar negeri sebagai alternatif strategis pilihan untukmengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;

2. Peningkatan pendidikan masyarakat. Penempatan dan perlindungan TKI juga dapat merangsangpeningkatan pendidikan masyarakat, khususnya bagi keluarga TKI, karena TKI mendapatkanpenghasilan untuk membiayai anak-anak atau keluarganya kejenjang pendidikan yang diinginkan. Halini sangat menguntungkan Negara dan Pemerintah sebab investasi pendidikan merupakan investasi


jangka panjang yang akan memberikan hasil yang memuaskan kedepannya sehingga pembangunannasional dapat berjalan lebih cepat dan lebih terarah;

3. Penambahan pengalaman dan meningkatkan wawasan. Penempatan dan perlindungan TKI di luarnegeri, juga secara langsung dapat menambah pengalaman langsung melalui pelaksanaan pendidikandan pelatihan (DIKLAT), bahasa, keterampilan dll. Pengalaman yang didapatkan melalui diklat akandiperdalam dan dipratekan di negara penempatan, sehingga TKI sehabis masa kontraknya lebihmemiliki pengalaman dan wawasannya lebih luas bila dibandingkan sebelum mereka-mereka menjadiTKI dan bekerja di negara-negara penempatan;

4. Perolehan ketrampilan baru dan Brain Gain. Penempatan dan perlindungan TKI juga membawaketerampilan baru bagi TKI yang bekerja di luar negeri, karena negera-negara penerima TKI selama inimerupakan negara-negara yang lebih maju perekonomiannya, sehingga penduduknya akan lebihmampu membeli produk-produk yang lebih canggih dan modern sehingga TKI dituntut harus mampumempergunakan tehnologi moderen yang disediakan oleh majikannya didalam bekerja. Dengan seringTKI menggunakan alat-alat kerja modern tersebut maka secara otomatis TKI akan menguasaipenggunaan teknologi tersebut;

5. Perolehan valuta asing dan remitansi. Perolehan valuta asing, baik yang dibawa langsung ataudikirimkan TKI melalui jasa lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan, memberikantambahan pemasukkan devisa negara yang memberikan kontribusi terhadap keseimbangan NeracaPembayaran Indonesia (NPI). Tercatat valuta asing yang di kirim melalui lembaga keuangan adalahberturut-turut pada, tahun 2012 sebesar US$ 6,99 miliar, tahun 2013 sebesar US$. 7,40 miliar, tahun2014 sebesar US$ 8.43, tahun 2015 sebesar US$ 9.42 dan tahun 2016 sebesar US$ 7.47. Besarnyaremitansi yang dibawa TKI memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi didaerah domisili TKI maupun perekonomian secara regional maupun nasional. Juga menjadi bentuktabungan masyarakat. Pengiriman remitansi baik melalui jasa lembaga keuangan ataupun disimpandalam rekening Bank TKI memberikan kontribusi terhadap peningkatan tabungan masyarakatmengingat jumlahnya cukup signifikan dan menerus;

6. Menjadi duta kebudayaan. Keberadaan TKI di 208 negara dengan jumlah yang besar 3 s/d 6 jutaorang potensial menjadi modal untuk memperkenalkan khasanah budaya Indonesia di Luar Negeri.

1.4. Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalampenempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, antara lain :1. Penguatan PPTKIS

Pengawasan dan monitoring kinerja PPTKIS lemah dan pemberdayaan PPTKIS belum berjalan secarautuh;

2. Lembaga BNP2TKIa. Tata kelola organisasi BNP2TKI di Pusat dan Daerah dari masing-masing unit perlu disesuaikan

dengan dinamika perkembangan organisasi serta menyelaraskan dengan beban tugas organisasi;


b. Bisnis proses penempatan TKI terlalu panjang, perlu dilakukan reformasi Bisnis Model Penempatandengan jalan memangkas business process Pengiriman TKI dari 14 tahapan kepada 8 tahapan;

c. Agar pelayanan dapat lebih cepat, mudah, murah dan aman maka perlu dbentuk Layanan TerpaduSatu Pintu (LTSP);

d. SDM BNP2TKI dirasakan masih kurang, perlu ditingkatkan dan dikembangkan;e. Isu Image BNP2TKI secara kelembagaan belum baik;f. Isu koordinasi BP3TKI di Propinsi dan Kab/Kota belum sepadan.

3. Produk layanan TKIa. Beban biaya ditanggung TKI mahal, negara belum hadir untuk membantu secara maksimal;b. Sumber pembiayaan TKI sangat terbatas belum ada Bank Umum Nasional yang membiayai TKI,

karena tidak adanya agency collection di Negara penempatan;c. Kualitas layanan TKI masih bermasalah;d. Biaya komuinikasi dan tranfer mahal;e. TKI kembali ke indonesia, miskin layanan dan tidak aman;f. Klaim asuransi sulit dan mengelabui;g. Layanan selama di luar negeri tidak jelas;h. Layanan perlindungan baru tersedia bila sudah ada kasus;i. Transparansi dan partisipasi publik perlu ditingkatkan;j. Pemerintah cenderung responsif bukan atisipasif.

4. Kebijakan dan Regulasia. Keselarasan regulasi dengan Kemenaker;b. Pemerintah cenderung dominan;c. Arah kebijakan tidak jelas.

5. Kondisi TKIa. Pungutan liar dan intimidasi kepada TKI;b. TKI tidak memenuhi syarat tetap berangkat;c. Masih banyak TKI Ilegal;d. Keberadaaan TKI tidak terdeteksi.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP BNP2TKI tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban KepalaBNP2TKI kepada Presiden atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangkamencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilaidan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BNP2TKI.Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapatmenjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapatmeningkatkan kinerja pembangunan penempatan dan perlindungan TKI.


1.6. Tugas dan Fungsi BNP2TKI

Berdasarkan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.10/KA/IV/2012 tentang Organisasi dan Tata KerjaBNP2TKI, tugas BNP2TKI adalah membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan sebagian urusanpemerintahan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secaraterkoordinasi dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut BNP2TKI menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri atas dasar perjanjian secara tertulisantara Pemerintah dengan Pemerintah Negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau Pengunaberbadan hukum di negara tujuan penempatan;

2) Pemberian pelayanan, pengkoordinasian, pelaksanaan pengawasan mengenai;a. Dokumen;b. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);c. Penyelesaian masalah;d. Sumber-sumber pembiayaan;e. Pemberangkatan sampai pemulangan;f. Peningkatan kualitas Calon Tenga Kerja Indonesuiaia;g. Informasi;h. Kulalitas pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Inonesia, dani. Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNP2TKI dibantu oleh unit eselon I sebagai berikut:

1) Sekretariat Utama (Settama) yaitu unsur pembantu yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama

dan bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukunganadministrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNP2TKI. Susunan organisasi Settamaterdiri dari:a. Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama;b. Biro Organisasi dan Kepegawaian;c. Biro Keuangan dan Umum;d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

2) Inspektorat, yaitu unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaBNP2TKI dan secara adminsitrasi dikoordinir oleh Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin olehseorang Inspektur. Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:a. Subbagian Tata Usaha;b. Kelompok Jabatan Fungsioanal Auditor.


3) Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (Puslitfo), yaitu unsur pemdukung pelaksanaan tugasBNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2KI melalui SekretarisUtama. Puslitfo dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Penelitian dan Pengmbangan. Susunanorganisasi Puslitfo BNP2TKI terdiri dari:a. Bidang Penelitian dan Pengembangan;b. Bidang Sistem Informasi;c. Bidang Pengolahan dan Penyiapan Data;d. Subbagian Tata Usaha.

4) Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi (Deputi I) yaitu unsur pelaksana dalammerumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang penempatan danperlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk kerjasa sama billateral, regional dan multilateral di tingkatpertemuan pejabat tinggi, menteri dan kepala negara/pemerintah dan organisasi internasioanal,pemetaan dan harmonisasi kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri serta Promosi. Deputi I dipimpin olehseorang Deputi.Susunan organisasi Deputi I terdiri dari:a. Direktorat Kerjasama Luar Negeri;b. Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN I;c. Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN II;d. Direktorat Kerjasama Promosi.

5) Deputi Bidang Penempatan (Deputi II) yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakankebijakan dan standardisasi teknis kerjasama dan verifikasi penyiapan dokumen, sosialisasi dankelembagaan penempatan, penyiapan dan pembekalan serta pelayan penempatan pemerintah.Deputi II dipimpin oleh seorang Deputi. Susunan organisasi Deputi II terdiri dari:a. Direktorat Kerjasama Verifikasi Pelayanan Dokumen;b. Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan;c. Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan;d. Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah.

6) Deputi Bidang Perlindungan (Depuit III), yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakankebijakan dan standardisasi teknis pelayanan pengaduan, mediasi dan advokasi, pemberdayaan sertapengamanan dan pengawasan untuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Deputi III dipimpin olehseorang Deputi. Susunan organisasi Deputi III terdiri dari:a. Direktorat Pelayanan Pengaduan;b. Direktorat Mediasi dan Advokasi;c. Direktorat Pemberdayaan;d. Direktorat Pengamanan dan Pengawasan.


Struktur organisasi BNP2TKI seperti pada gambar berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi BNP2TKI

1.7. Keragaan SDM BNP2TKI

Jumlah pegawai di BNP2TKI (Pusat dan UPT) s. d tanggal 31 Desember 2016 mencapai 1.696orang, terdiri dari PNS sebanyak 929 orang dan Honorer sebanyak 767 orang.

PNS

NON PNS

Gambar 2. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer BNP2TKI Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:1) Jumlah pegawai menurut unit kerja Eselon I (Pusat) : Sekretariat Utama 196 orang (PNS

138 orang dan Honorer 58 orang), Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi 67 orang,


Deputi Bidang Penempatan 110 orang (PNS 94 orang dan Honorer 16 orang), Deputi BidangPerlindungan 87 orang (PNS 83 orang dan Honorer 4 orang), Inspektorat 27 orang (PNS 24 orangdan Honorer 3 orang), dan UPT Daerah 1.208 orang (PNS 522 orang dan Honorer 686 orang);

Gambar 3. Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja

2) Jumlah PNS BNP2TKI sebanyak 929 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 513 orang dan perempuansebanyak 416 orang;

3) Dirinci menurut golongan: Golongan IV sebanyak 116 orang, Golongan III sebanyak 7 3 7 orang,

Golongan I I sebanyak 7 2 orang, dan Golongan I sebanyak 4 orang.

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Gol. IV

Gambar 4. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

4) Dirinci menurut jabatan, jabatan Eselon I sebanyak 5 orang, jabatan Eselon II sebanyak 17 orang,jabatan Eselon III sebanyak 72 orang, jabatan Eselon IV sebanyak 197 orang, jabatan Eselon Vsebanyak 4 orang, jabatan fungsional 42 orang, dan pelaksana/staf sebanyak 592 orang.

Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Eselon V

Fungsional

Staf

Gambar 5. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Settama

Deputi I

Deputi II

Deputi III

Inspektorat

UPT Daerah


5) Dirinci menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 2 orang atau 0,22 %, S-2 sebanyak 119 orang

atau 12,81 %, S-1 sebanyak 638 orang atau 68,68 %, D-3 sebanyak 46 orang atau 4,95 %, SLTAsebanyak 115 orang atau 12,38 %, SLTP sebanyak 5 orang atau 0,56 %, SD sebanyak 4 orang atau0,43 %.

S-3

S-2

S-1

D-3

SLTA

SLTP

SD

Gambar 6. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

1.8. Sistematika Penyajian LAKIP

Laporan Akuntabiltas Kinerja BNP2TKI Tahun 2016 mengacu kepada Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Laporan Akuntabiltas Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja BNP2TKI selama Tahun2016. Capaian Kinerja (Performance Results) 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja(Performance Plan) BNP2TKI Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1) Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LAKIP BNP2TKI;2) Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP,

tugas dan fungsi organisasi dan keragaan SDM BNP2TKI;

3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bab ini berisi perencanaan strategis

BNP2TKI 2015-2019 dan penetapan kinerja tahun 2016;4) Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis

capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan BNP2TKI tahun 2016;5) Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari LAKIP BNP2TKI dan

rekomendasi perbaikan kinerja ke depan;6) Lampiran.


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN 2015-2019), visi pemerintah yang dijalankan Kabinet Kerja Presiden Jokowi danJusuf Kalla adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskanGotong Royong" dalam Misi ke 5 yaitu; “Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing” dan agenda prioritas ke 1yaitu; “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap dan memberikan rasa aman kepada seluruhwarga negara”. Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,demokratis dan terpercaya, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakanhukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, yang salah satu tahapan sasarannya; memantapkanpenataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuanIPTEK dan memperkuat daya saing perekonomian.

Sejalan dengan itu dibidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langkah-langkahyang harus dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah dengan meningkatkan kompetensi CTKI/TKIagar mampu bersaing di pasar kerja global guna meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan masyarakatsekitarnya. Meningkatkan nilai tawar tenaga kerja Indonesia dengan merumuskan MoU antara PemerintahIndonesia dengan negara penerima TKI. Menetapkan jabatan-jabatan prioritas dan sektor-sektor lapangan usahayang boleh dan yang tidak boleh diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Meningkatkan perlindungan TKI dalam upayameningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, sasaran strategis pembangunan penempatandan perlindungan TKI tahun 2015-2019 dan penetapan kinerja 2016 ditetapkan sebagai berikut:

2.1. Rencana Strategis BNP2TKI 2015 – 2019Sesuai dengan Peraturan Ka. BNP2TKI Nomor PER.10/KA/IV/2015 tentang Rencana Strategis BNP2TKITahun 2015-2019.

2.1.1. Visi dan Misi

A. VISIPada Rencana Strategis BNP2TKI tahun 2015-2019 adalah melaksanakan Visi Presiden pada padaKabinet Kerja Tahun 2015-2019 Yaitu : "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, danBerkepribadian berlandaskan Gotong Royong".Selaras dengan Visi Presiden tersebut, dalam Rencana Stratgis BNP2TKI terkandung maksud bahwa Visiyang diemban BNP2TKI adalah :1. CTKI/TKI terlindungi di dalam negeri;2. TKI Tidak terlantar di luar Negeri;3. TKI tidak miskin sengsara saat kembali dari Luar Negeri.


Maka Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bertekad untuk :““Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera”.Dalam hal ini yang dimaksud dengan :“Profesional”, adalah bahwa TKI yang bekerja ke luar negeri memiliki kompetensi dan melaksanakanpekerjaan /job dengan disiplin ilmu yang tinggi.Bermartabat, berarti bahwa TKI yang memiliki kompetensi, daya saing, gaji, memahami dan mendapatperlindungan hukum, dan menjadikan dirinya bermartabat sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri.Sejahtera, bahwa TKI dan keluarganya tidak hanya memperoleh gaji atau pendapatan yang layak sesuaikeahliannya, namun juga dapat mensejahterakan dirinya, keluarganya dan bangsa.Dalam visi tersebut juga terkandung makna bahwa profil TKI ideal yang ingin diwujudkan kedepan adalah:TKI yang secara ideologis memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, TKI yang secara sosial, politikdan budaya, memiliki karakter pendukung bagi pembangunan nasional untuk meningkatkankesejahteraan dan menjaga martabat bangsa melalui TKI sebagai warga negara Indonesia (WNI) atau“duta” WNI di luar negeri, yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku baik dan kinerja tinggi, serta mampumenjaga hubungan politik dengan negara tempat TKI bekerja. Dengan kata lain, bahwa terwujudnya TKIyang profesional, bermartabat dan sejahtera, maka mereka akan memberikan kontribusi yang besar bagipembentukan karakter bangsa Indonesia (national character building).

B. MISIUntuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi pada Kabinet Kerja Tahun 2015-2019 yangterkait dengan pelaksanaan kegiatan BNP2TKI yaitu :1. “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Tinggi, Maju Dan Sejahtera”2. “Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing”

Selaras dengan misi Presiden tersebut, dalam Rencana Stratgis BNP2TKI terkandung maksud bahwaMisi yang diemban BNP2TKI :1. Zero TKI Informal, Seluruh TKI yang dikirimkan ke LN berstatus tercatat sebagai TKI dan

dipekerjakan pada sektor formal. Target juga mencakup beralihnya seluruh TKI ilegal yangdipersiapkan kembali menjadi TKI legal pada sektor formal;

2. Pra Keberangkatan TKI rata-rata 1 Bulan, Tersedianya layanan yang cepat dan mudah sejakpengurusan administrasi, pembekalan TKI, persiapan keberangkatan hingga keberangkatan TKImenuju negara penempatan;

3. Dua bulan gaji biaya maksimal TKI, Meminimalkan biaya persiapan dan pemberangkatan yangmenjadi beban TKI sehingga menjadi sebesar-besarnya 2 bulan gaji TKI bersangkutan;

4. Remitansi TKI Meningkat 3 kali lipat, Meningkatkan nilai pengiriman uang TKI dari negarapenempatan menjadi 3 x lipat dari nilai saat ini sebesar Rp. 70 Triliun/Tahun;

5. Perlindungan utuh di 4 (empat) Tahapan, TKI mendapatkan jaminan dan akses perlindungan sejakdi tahap pra-keberangkatan, masa bekerja, kepulangan hingga tahap pemberdayaan;


6. TKI Purna jalani 5 solusi mandiri, TKI yang kembali ke tanah air mendapatkan beragam fasilitas danlayanan berupa (i) pelatihan, (ii) dukungan finansial, dan (iii) pendampingan usaha, untukmenjadikannya sebagai wirausaha mandiri serta (iv) pelatihan dan (v) lapangan pekerjaan bagi yangakan bekerja di perusahaan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Adapun Tujuan dalam Rencana Startegis BNP2TKI tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :1. Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera;2. Mengarustamaan tata kelola pemerintahan yang baik.Sasaran Strategis BNP2TKI adalah suatu Outcome yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata olehBNP2TKI dalam jangka waktu lima tahun Rencana Strategis. Adapun Sasaran Strategis yang tertuangdalam Rencana Strategis BNP2TKI tahun 2015-2019 terdiri dari :a. Meningkatnya pemanfaatan jobsinfo BNP2TKI dalam alur proses penempatan TKI;b. Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI;c. Meningkatnya Perlindungan sejak Pra, Selama, sampai dengan Pemulangan;d. Meningkatnya CTKI/TKI Purna yang berwirausaha;e. Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab, serta pengelolaan Keuangan yang efisien,

efektif, transparan dan akuntabel;f. Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI;g. Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP dan Penyelengaraan SPIP.

Tabel 1. Sasaran Srategis dan Indikator Kinerja Utama BNP2TKI tahun 2015-2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya pemanfaatan jobsinfo BNP2TKI dalamalur proses penempatan TKI.

Persentase CTKI pendaftar jobsinfo yang berhasilditempatkan.

Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syaratkerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI.

Persentase pemanfatan layanan Siskotkln yangterintegrasi oleh pihak terkait dalam proses prapemberangkatan yang mudah, cepat, transparan.

Meningkatnya Perlindungan sejak Pra, Selama,sampai dengan Pemulangan. Persentase CTKI/TKI Bermasalah yang Tertangani.

Meningkatnya CTKI/TKI Purna yang berwirausaha Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha.

Pelayanan Terpadu, Profesional danBertanggungjawab, serta pengelolaan Keuanganyang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) diBP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat.Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem PelayananP2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi nontunai.Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI.Opini BPK atas laporan keuangan.

Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI. Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI.

Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP danPenyelengaraan SPIP..

Tingkat Kapabilitas APIP.

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP.


2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016Terdapat 11 ( sebelas) IKU BNP2TKI sebagai ukuran keberhasilannya yang terbagi antara berbagaibidang kedeputian (Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 03 Tahun 2016), adalah:

1. Prosentase CTKI pendaftar jobsinfo yang berhasil ditempatkan;

2. Persentase pemanfaatan layanan SISKOTKLN yang terintegrasi oleh pihak terkait dalam proses prapemberangkatan yang mudah, cepat, transparan;

3. Persentase CTKI/TKI Bermasalah yang Tertangani;

4. Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha;

5. Prosentase Unit Layanan Publik (UPP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) diBP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat;

6. Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuktransaksi non tunai;

7. Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI;8. Opini BPK atas laporan keuangan

9. Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI;

10. Tingkat Kapabilitas APIP;

11. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP.

2.2. Perjanjian Kinerja BNP2TKI Tahun 2016Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan pelayanan penempatan danperlindungan TKI telah ditetapkan target-target sasaran IKU yang tertuang didalam Penetapan Kinerja(TAPKIN) tahun 2016 yang telah disepakati (Perka BNP2TKI Nomor 03 Tahun 2016), yaitu:

1. Persentase CTKI pendaftar jobsinfo yang berhasil ditempatkan, sebesar 40%;

2. Persentase pemanfaatan layanan SISKOTKLN yang terintegrasi oleh pihak terkait dalam proses prapemberangkatan yang mudah, cepat, transparan, sebesar 70%;

3. Persentase CTKI/TKI Bermasalah yang Tertangani, sebesar 92%;

4. Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha, sebesar 34%;

5. Persentase Unit Layanan Publik (UPP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) diBP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat, sebesar 50%;

6. Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuktransaksi non tunai, sebesar 80%;

7. Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI, sebesar 85%;

8. Opini BPK atas laporan keuangan dengan predikat WTP;

9. Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI, dengan kategori Baik;;

10. Tingkat Kapabilitas APIP, dengan Skor 1;

11. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP, dengan Skor 1.


Tabel 2. Penetapan Kinerja BNP2TKI tahun 2016

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

Meningkatnya pemanfaatan jobsinfo BNP2TKIdalam alur proses penempatan TKI

Prosentase CTKI pendaftar jobsinfo yang berhasilditempatkan. 40%

Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhisyarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI

Persentase pemanfatan layanan SISKOTKLNyang terintegrasi oleh pihak terkait dalam prosespra pemberangkatan yang mudah, cepat,transparan.

70%

Meningkatnya Perlindungan sejak Pra, Selama,sampai dengan Pemulangan..

Persentase CTKI/TKI Bermasalah yangTertangani 92%

Meningkatnya CTKI/TKI Purna yangberwirausaha. Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha 34%

Pelayanan Terpadu, Profesional danBertanggungjawab, serta pengelolaan Keuanganyang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

Prosentase Unit Layanan Publik (UPP) danLayanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) diBP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dancepat

50%

Persentase lembaga yang terintegrasi SistemPelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuktransaksi non tunai

80%

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI 85%

Opini BPK atas laporan keuangan WTP

Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI Baik

Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP danPenyelengaraan SPIP

Tingkat Kapabilitas APIP Skor 1

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Skor 1

Perjanjian Kinerja BNP2TKI tahun 2016 diimplementasikan dalam satu Program Peningkatan FasilitasiPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan 18 (delapan belas) Sasaran Kegiatan yaitu:1) Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI Bidang KLN dan Promosi.

Tujuan : meningkatnya penempatan dan perlindungan TKI untuk kerjasama bilateral, regional danmultilateral di tingkat pertemuan pejabat tinggi, Menteri dan Kepala Negara/Pemerintah sertaorganisasi internasional, pemetaan dan harmonisasi kualitas tenaga kerja luar negeri sertapromosi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:a) Peningkatan Kerjasasama Luar negeri;b) Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I;c) Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II;d) Peningkatan Promosi TKI ke negara penempatan.

2) Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI Bidang Penempatan.Tujuan : meningkatnya kerjasama dan verifikasi penyiapan dokumen, sosialisasi dan kelembagaan

penempatan, penyiapan pembekalan pemberangkatan serta pelayanan penempatanpemerintah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan:


a) Peningkatan Kerjasama dan Verifikasi Pelayanan Dokumen;b) Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah;c) Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan;d) Peningkatan Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan.

3) Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI Bidang Perlindungan.Tujuan : meningkatnya pelayanan pengaduan, mediasi dan advokasi, pemberdayaan serta

pengamanan dan pengawasan untuk perlindungan TKI. Untuk mencapai tujuan tersebutdengan kegiatan :a) Peningkatan Pemberdayaan TKI;b) Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan TKI;c) Peningkatan Pelayanan Pengaduan;d) Peningkatan Mediasi dan Advokasi.

4) Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI Bidang Kelembagaan.Tujuan : mewujudkan tertatanya pembinaan dukungan administrasi, perencanaan, administrasi

kerjasama, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, anggaran, umum, hukum, hubunganmasyarakat, penelitaian, pengembangan dan informasi dengan kegiatan :a) Perumusan/penyusunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan humas;b) Administrasi Keuangan, Kerumah Tanggaan serta Dukungan Sarpras Kerja;c) Penguatan Kelembagaan Organisasi dan Kepegawaian;d) Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran, Adminsitrasi Kerjasama serta Evalap;e) Penelitian dan pengembangan Sistem Informasi;f) Penyelengaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Delapan belas sasaran kegitan tersebut diatas dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3. Target Sasaran Kegiatan BP2TKI Tahun 2016

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya kerjasama ketenaga kerjaan dan

Perlindungan Pekerja Migran dengan negaratujuan penempatan


10 DokumenKerjasama

2 Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensiCTKI potensi dengan permintaan

Jumlah negara tujuan penempatan dengan peluang kerja jabatanformal yang sesuai potensi persediaan

10Negara

3 Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensiCTKI potensi dengan peluang kerja yang tersedia

Persentase Padupadan peta Jumlah Kualifikasi/ Kompetensi CTKIPotensi dengan Permintaan 60%Persentase CTKI ppeennddaaffttaarr jjoobb iinnffoo tteellaahh bbeerrhhaassiill ddiitteemmppaattkkaann 40%

4 Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhisyarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI

Persentase TTKKII yyaanngg ddiitteemmppaattkkaann mmeemmiilliikkii sseerrttiiffiikkaassii ddaann mmeemmeennuuhhiissttaannddaarr yyaanngg ddiitteettaappkkaann.. 100%

Prosentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerjadan Prosedural yang Berbasis Sistem 70%

5 Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan

Prosentase lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan TKIterintegrasi Sistem SISKOTKLN dengan transaksi Non Tunai 30%

Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampaidengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai. 30%

6 Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatandan pendukung penempatan terhadap standardan ketentuan yang berlaku

Persentase tingkat kepatuhan lembaga penempatan dan pendukungpenempatan dalam standar dan ketentuan yang berlaku. 85%


NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET7 Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah

(G to G dan G to P )Persentase penempatan yang menggunakan skema G to G dan Gto P berbasis online. 100%

8 Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dandiselesaikan

Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senterberbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI 25%

Persentase TKI telah memiliki akses terhadap fasilitas Early WarningSystem memanfatkan beragam tools. 30%

9 Penguatan Advokasi dan Mediasi dalammemenuhi hak-hak TKI sejak Pra, selama danpurna TKI

Persentase menurunnya permasalahan CTKI/ TKI 25%Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampinganhukum 100%

10 Meningkatnya kemampuan TKI purnapenempatan untuk mengelola keuangan,termasuk mengembangkan usaha mikro

Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaankeuangan dan wirausaha

1.475TKI Purna

Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha 34%Persentase terpasilitasi pemulangan dan pemberdayaanWNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasiusaha di desa asalnya.

30%

11 Meningkatnya layanan pendampingan usaha danakses permodalan

Persentase kerjasama dengan lembaga keuangan dan donor dalamrangka menunjang pelaksanaan pembekalan dan penyediaanbantuan modal.

30%

12 Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasanpelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI

Persentase sistim monitoring perlindungan berbasis informasi unitintelijen. 30%Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara procedural diKantong TKI non procedural. 92%

13 Tersusunnya Perencanaan yang aplikatif danmeningkatnya kualitas Akuntabilitas KinerjaBNP2TKI;

Prosentase perencanaan anggaran terhadap realisasi pelaksanaananggaran 92%

Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB BB14 Pelayanan Terpadu, Profesional dan

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan reformasibirokrasi


2 UPP/4 LTSP

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI 85%15 Terselenggaranya Pengelolaan keuangan dan

pengelolaan Barang milik Negara yang tertib danakuntabel;


16 Diterbitkannya kebijakan yang komprehensif danaplikatif sesuai kebutuhan / dinamika organisasidan meningkatnya opini publik terhadap lembagaBNP2TKI;

Persentase peraturan perundang-undangan dan tingkat kekosonganhukum 100%


17 Terselenggaranya layanan system informasiP2TKI secara terpadu dan kajian Litbang sebagaimasukan kebijakan

Persentase terintegrasi Sistem Non Tunai pada lembagapenempatan dalam Tata Kelola TKI 80%

Prosentase rekomendasi hasil kajian yang menjadi kebijakan 918 Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP dan

Penyelengaraan SPIPTingkat Kapabilitas APIP Skor 1Tingkat Kematangan Imple mentasi SPIP Skor 1


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengelolaan Kinerja BNP2TKI

Pengelolaan capaian kinerja BNP2TKI tahun 2016 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaiansasaran strategis. BNP2TKI telah meningkatkan efektifitas organisasi, antara lain sudah ada sistem yangberkelanjutan, inovasi baru dan penggunaan teknologi informasi (IT) untuk pengelolaan organisasi danpeningkatan pelayanan kepada masyarakat dan segenap stakeholder.

Pengelolaan kinerja BNP2TKI secara umum dengan menggunakan Sistim Pelaporan Berbasis Web;www.spbw.bnp2tki.go.id, sedangkan informasi kinerja pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerjaIndonesia melalui www.infokerja-bnp2tki.org, http://siskotkln.bnp2tki.go.id, http://sipendaki.bnp2tki.go.id,http://halotki.bnp2tki.go.id dan http://dw.bnp2tki.org. Dengan dikembangnkannya peningkatan kualitaspelayanan melalui “online system” ini, maka perkembangan informasi data kinerja akan dapat dilihat olehpimpinan atau seluruh stakeholder secara real time dan update setiap saat.

Keberhasilan pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungantenaga kerja Indonesia yang baik, tidak terlepas dari sistem online yang sudah dilaksanakan dan terusdikembangkan dengan mengintegrasikan dengan seluruh instansi pusat dan daerah, perwkilan RI di luar negeriserta seluruh stakeholder yang terkait dengan tata kelola penyelenggaraan pelayanan penempatan danperlindungan TKI. Disisi lain perlu didukung dengan regulasi yang jelas guna menjembatani tugas dan fungsidari masing-masing pihak, baik pemerintah maupun swasta, dengan kewenangan yang jelas serta komitmenyang kuat dari semua pihak, guna mewujudkan tata kelola penyelenggaran pelayanan penempatan danperlindungan tenaga kerja Indonesia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman, demi terwujudnyatenaga kerja Indonesia yang berkualitas, bermartabat dan sejahtera.

Terobosan yang telah dilakukan BNP2TKI dalam meningkatkan tata kelola pelayanan penempatandan perlindungan TKI adalah sebagai berikut:a. Peresmian Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan di Daerah Perbatasan dengan layanan

terintegrasi, telah diresmikan oleh Ibu Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan di Nunukan Kalimantan Utara dan dilanjutkan di Entikong, Kalimantan Barat serta Batam,Tanjung Pinang;

b. Mendorong Akses Permodalan untuk Pemberangkatan TKI ke Luar Negeri melalui Skema Baru KURbagi TKI, dengan plafon kredit sebesar Rp 4 Trilliun dan Bank pelaksana adalah, BRI, Mandiri, BNI,Sinarmas dan Maybank Indonesia;

c. Penguatan Fungsi Monitoring dan Pengawasan dalam rangka meningkatkan perlindungan TKI di luarnegeri dengan mengembangkan Sistem Deteksi Dini (early warning system) dengan uji coba pada negaratujuan penempatan Hongkong.


Guna mengoptimalkan segenap sumber daya dan meningkatkan kinerja BNP2TKI, telah dilakukanupaya-upaya serta komitmen yang besar dari segenap jajaran BNP2TKI untuk mewujudkan kinerja yang baikdan memuaskan segenap stakeholder, khususnya masyarakat pekerja migran. Dengan beberapa langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:a. Pencegahan TKI Non Prosedural, dalam rangka pencegahan TKI ilegal telah dilakukan kerjasama dengan

Bareskrim POLRI; integrasi rekomendasi paspor sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama dengan DitjenImigrasi Kemkumham, yang memungkinkan tersaringnya setiap TKI yang berangkat dan melewatipemeriksaan imigrasi, kerjasama perlindungan dengan otoritas perbatasan dan penjagaan yang ketatakan mengurangi penempatan TKI ilegal;

b. Konsep Exit Strategy menuju Zero Informal, Penerapan moratorium diikuti dengan langkah-langkahperbaikan dan antisipasi baik di dalam dan luar negeri, hal ini untuk menghindari meningkatnya TKIberangkat secara non prosedural. Dalam kaitan tersebut perlu disusun konsep exit strategy penyelesaianpermasalahan TKI pasca kebijakan pemerintah melakukan moratorium penempatan ke Timur Tengah;

c. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan CTKI/TKI, untuk meningkatkan kemampuan CTKI/TKIdalam pengelolaan keuangan dilakukan pemberian materi tentang literasi keuangan di PAP dan BLKLN;

d. TKI Pelaut Perikanan, penghentian penempatan TKI Pelaut Perikanan dilakukan dalam rangkapembenahan untuk perlindungan TKI Pelaut Perikanan di luar negeri;

e. Penerapan e-KTKLN, sebagai tindak lanjut dari Permenaker 7 tahun 2015 tentang e-KTKLN, BNP2TKItelah menyiapkan petunjuk pelaksanaannya dan telah mensosialisasikan dan pembekalan teknispenghapusan KTKLN di jajaran pelayanan dan operator teknis di lapangan yang dilaksanakan saat PAP;

f. Pengembangan KUR TKI, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap TKI, Pemerintah telahmemfasilitasi para CTKI/TKI dengan beberapa perbankan guna mendapatkan kredit lunak. Kebijakan inisudah dijalankan dengan realisasi 12.151 TKI dengan jumlah kredit sebanyak Rp 177.329.283.641,00;

g. Pemberdayaan TKI di Perbatasan, guna mengurangi dan mencegah penempatan TKI non proseduralkhususnya di daerah perbatasan, maka dikembangkan pemberdayaan TKI di daerah perbatasan dalambentuk pelatihan dan penyelesaian dokumen penempatan guna bekerja di luar negeri;

h. Pembentukan Early Warning System, sebagai bentuk peningkatan pelayanan perlindungan bagi tenagakerja Indonesia di luar negeri, dikembangkan suatu bentuk deteksi dini terhadap permasalahan TKI;

i. Pembayaran Non Tunai, sejalan dengan fasilitasi KUR TKI dengan melibatkan Perbankan, jugadikembangkan Pembayaran Non Tunai menggunakan mekanisme perbankan;

j. Membangun sistim akuntabilitas yang dapat memberikan informasi-informasi kinerja di lingkunganBNP2TKI, dengan menggunakan teknologi informasi;

k. Merumuskan dan menetapkan Kinerja Utama yang SMART dengan indikator outcome yang jelas danmudah untuk diukur tingkat keberhasilannya; l). Mengembangkan sistim informasi kinerja yang dapatmemberikan data kinerja dari semua unit layanan yang ada di lingkungan BNP2TKI;

l. Pembenahan infrastruktur pemerintah dalam mendorong layanan dan perlindungan kepada TKI yang lebihbaik;


m. Memperbaiki bisnis proses penempatan dan perlindungan TKI;n. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

3.2. Metodologi Pengukuran Capaian KinerjaPengukuran kinerja dilaksanakan dengan metode sederhana yang membandingkan antara capaian

kinerja dengan target kinerja yang sudah ditetapkan untuk setiap Indikator Utama dan Indikator Sasaran dandigunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran kinerja.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan kategorisasi kinerja (penentuanposisi) yang dibuat berdasarkan rentang nilai kinerja sebagai berikut :

Kategori Kinerja BNP2TKI Tahun 2016

No. Kategori Rentang Nilai Kode

1. Sangat Baik > 100 Biru2. Baik 80 – 100 Hijau

3. Cukup 50 – 79 Kuning

4. Kurang < 49 Merah

Proses penghitungan kinerja menggunakan Informasi Indikator Kinerja (IIK) yang telah ditetapkansebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerjaprogram. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategissesuai dengan tanggung jawabnya.

3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016Capaian kinerja utama BNP2TKI selama tahun 2016 berdasarkan tujuh IKU adalah seperti pada tabelberikut:

Tabel 4. Capaian IKU BNP2TKI Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama TargetKinerja


1Meningkatnya pemanfaatanjobsinfo BNP2TKI dalam alurproses penempatan TKI

Prosentase CTKI pendaftar jobsinfoyang berhasil ditempatkan. 40% 17% 43

2

Meningkatnya PenempatanTKLN memenuhi syarat kerjadan prosedur berbasisSistem P2TKI

Persentase pemanfatan layananSISKOTKLN yang terintegrasi olehpihak terkait dalam proses prapemberangkatan yang mudah, cepat,transparan.

70% 60% 85,71

3Meningkatnya Perlindungansejak Pra, Selama, sampaidengan Pemulangan.



No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama TargetKinerja



Persentase TKI Purna yang MenjadiWirausaha 34% 63% 185,29

5

Pelayanan Terpadu,Profesional danBertanggungjawab, sertapengelolaan Keuangan yangefisien, efektif, transparandan akuntabel

- Persentase Unit Layanan Publik(UPP)

- Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yangmudah, murah dan cepat

50%4 LTSP

100%3 LTSP

20075

Persentase lembaga yang terintegrasiSistem Pelayanan P2TKI dalam tatakelola TKI, termasuk transaksi nontunai

80% 100% 125



6 Citra terbaik untuk lembagaBNP2TKI


Baik(80)

Cukup(55) 68,75

7Meningkatnya Kompetensi,Integritas APIP danPenyelengaraan SPIP.

Tingkat Kapabilitas APIP Skor 1 2 200Tingkat Kematangan ImplementasiSPIP Skor 1 3 300

Sedangkan capaian 18 (delapan belas) sasaran kegiatan dengan 31 (tiga puluh satu) indikator dalammendukung capaian IKU BNP2TKI Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan BP2TKI Tahun 2016

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %

1 Meningkatnya kerjasama ketenagakerjaan dan Perlindungan PekerjaMigran dg negara tujuan penempatan


10DokumenKerjasama

4Dokumen

Kerjasama40

2 Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/kompetensi CTKI potensi denganpermintaan

Jumlah negara tujuan penempatan dengan peluang kerja jabatanformal yang sesuai potensi persediaan 10

Negara 2 Negara 20

3 Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/kompetensi CTKI potensi denganpeluang kerja yang tersedia

Persentase Padupadan peta Jumlah Kualifikasi/ Kompetensi CTKIPotensi dengan Permintaan 60% 14,95% 24,92

Persentase CTKI ppeennddaaffttaarr jjoobb iinnffoo tteellaahh bbeerrhhaassiill ddiitteemmppaattkkaann 40% 17% 434 Meningkatnya Penempatan TKLN

memenuhi syarat kerja dan prosedurberbasis Sistem P2TKI

Persentase TTKKII yyaanngg ddiitteemmppaattkkaann mmeemmiilliikkii ddookkuummeenn ddaannmmeemmeennuuhhii ssttaannddaarr yyaanngg ddiitteettaappkkaann..

100(300.000)

78%(234.451) 78

Prosentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerjadan Prosedural yang Berbasis Sistem

70%(210.000)

60%(125.176) 86

5 Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengankepulangan

Prosentase lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaanTKI terintegrasi Sistem SISKOTKLN dengan transaksi Non Tunai 30% 71% 236

Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatansampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara nontunai.

30% 40% 133

6 Meningkatnya kepatuhan lembagapenempatan dan pendukungpenempatan terhadap standar danketentuan yang berlaku

Persentase tingkat kepatuhan lembaga penempatan danpendukung penempatan dalam standar dan ketentuan yangberlaku. 85% 88% 103

7 Meningkatnya pelayanan penempatanpemerintah (G to G dan G to P )

Persentase penempatan yang menggunakan skema G to G danG to P berbasis pendaftaran online 100% 100% 100

8 Pengaduan masalah TKI dilayani,diproses, dan diselesaikan

Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senterberbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/PerwakilanRI

25% 34,48% 180

Persentase TKI telah memiliki akses terhadap fasilitas EarlyWarning System memanfatkan beragam tools 30% 20% 75

9 Penguatan Advokasi dan Mediasi dalammemenuhi hak-hak TKI sejak Pra,selama dan purna TKI

Persentase menurunnya permasalahan CTKI/ TKI 25% 6,25% 25Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampinganhukum 100% 70% 84

10 Meningkatnya kemampuan TKI purnapenempatan untuk mengelola


1.475TKI Purna 1.475 TKI 100


NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %

keuangan, termasuk mengembangkanusaha mikro

Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha 34% 63% 185Persentase terpasilitasi pemulangan dan pemberdayaanWNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses reintegrasi usaha di desa asalnya.

30% 20,5% 68,33

11 Meningkatnya layanan pendampinganusaha dan akses permodalan

Persentase kerjasama dengan lembaga keuangan dan donordalam rangka menunjang pelaksanaan pembekalan danpenyediaan bantuan modal.

30% 100% 333

12 Penguatan fungsi pembinaan danpengawasan pelaksanaan penempatandan perlindungan TKI

Persentase sistim monitoring perlindungan berbasis informasi unitintelijen. 30% 37% 123

Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara proseduraldi Kantong TKI non prosedural. 92% 99% 108

13 Tersusunnya Perencanaan yangaplikatif dan meningkatnya kualitasAkuntabilitas Kinerja BNP2TKI;

Prosentase perencanaan anggaran terhadap realisasipelaksanaan anggaran 92% 84,15% 93,5

Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB BB BB* 10014 Pelayanan Terpadu, Profesional dan

Bertanggungjawab dalam pelaksanaanreformasi birokrasi


2 UPP/4 LTSP

2 UPP/3 LTSP

200(25)

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI 85 84,70% 99,6515 Terselenggaranya Pengelolaan

keuangan dan pengelolaan Barang milikNegara yang tertib dan akuntabel;

Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP WTP 100

16 Diterbitkannya kebijakan yangkomprehensif dan aplikatif sesuaikebutuhan / dinamika organisasi danmeningkatnya opini publik terhadaplembaga BNP2TKI;

Persentase peraturan perundang-undangan dan tingkatkekosongan hukum 100% 100% 100


Cukup(55) 68,75

17 Terselenggaranya layanan systeminformasi P2TKI secara terpadu dankajian Litbang sebagai masukankebijakan

Persentase terintegrasi Sistem Non Tunai pada lembagapenempatan dalam Tata Kelola TKI 80% 100% 125

Prosentase rekomendasi hasil kajian yang menjadi kebijakan 9 4 4418 Meningkatnya Kompetensi, Integritas

APIP dan Penyelengaraan SPIPTingkat Kapabilitas APIP Skor 1 2 200Tingkat Kematangan Imple mentasi SPIP Skor 1 3 300

3.4. Analisis Capaian Kinerja BNP2TKI Tahun 2016

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Renstra BN2TKI tahun 2015-2019 yang di dalamnya memuattujuh sasaran dengan sebelas indikator keberhasilannya, telah dijadikan panduan dalam penyusunan rencanakinerja dan penetapan kinerja tahunan BNP2TKI. Penjelasan prestasi kinerja BNP2TKI sepanjang tahun 2016sebagaimana pada uraian berikut:

3.4.1.1. Sasaran 1: Meningkatnya Pemanfaatan Jobsinfo BNP2TKI dalam alur proses penempatan TKI.

Prestasi capaian sasaran ini dinilai dari indikator Prosentase CTKI pendaftar jobsinfo yang berhasilditempatkan/bekerja di luar negeri sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatnya pemanfaatan jobsinfo BNP2TKI.

No Indikator Kinerja UtamaTahun 2015 Tahun 2016

Naik/Turun(%)Target

(%)Realisasi

(%) (%) Target(%)

Realisasi(%) (%)

1 Persentase CTKI pendaftarjobsinfo yang berhasilditempatkan.

30 24,35 81,17 40 17 43 (47)


Persentase CTKI pendaftar jobsinfo yang berhasil ditempatkan bekerja di luar negeri dijadikan sebagaiindikator keberhasilan pada sasaran ini yang dihitung rata-rata dalam satu tahun. Jumlah TKI yang berhasilditempatkan di luar negeri yang mendaftar melalui jobsinfo digunakan untuk mempertimbangkan seluruhtarget penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Selain itu, juga digunakan untuk mengukur tingkatkeberhasilan Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi dalam menjalin kerjasama dengan segenapstakeholder penempatan dan perlindungan TKI. Target 40% dari Penempatan TKI Formal tahun 2016 dari210.000 TKI adalah sebanyak 84.000 TKI dan jumlah CTKI yang terdaftar di jobsinsfo sampai dengan tahun2016 sebanyak 36.145 CTKI, sedangkan penempatan sebanyak 74.111 TKI.

Jobsinfo (jobsinfo.bnp2tki.go.id) merupakan tools online yang digunakan untuk memfasilitasi demander

dan supplier agar dapat lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat dalam melakukan posting peluang kerja danpendaftaran bagi calon pencari kerja luar negeri. Portal job ini ditargetkan dapat memberikan kontribusisetidaknya sebesar 40% dari target penempatan nasional sebesar 210.000 (70% dari target total penempatan).Kontribusi ini ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama BNP2TKI. Adapun pencapaian IKU hinggaakhir tahun 2016 mencapai 17% didapat dari jumlah yang terdaftar di jobsinfo (36.145 CTKI) dibandingkandengan target penempatan tahun 2016 (210.000 TKI), tapi apabila dibandingkan dengan target IKU 2016, 40%(84.000 TKI), maka capaiannya sebesar 43%.

Penurunan persentase CTKI pendaftar jobsinfo yang berhasil ditempatkan sebesar 47% biladibandingkan dengan tahun 2015, hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi Jobs Info kepada paraPencaker dan User baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Analisis Kinerja serta Alternatif SolusiPada dasarnya jobsinfo sudah semakin dikenal publik, khususnya pencari kerja luar negeri. Dari proporsi pencarikerja terlihat bahwa pada portal job ini pencari kerja pada level SMU lebih mendominasi dibandingkan levelpendidikan lainnya.Hal ini, merupakan konsekuensi logis dari hasil sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan unit terkait di BNP2TKIyang memusatkan kegiatannya di SMK. Pada level pendidikan inilah jumlah pencari kerja terkonsentrasi. Hal inijuga menunjukkan bahwa pencari kerja di level SMU pada umumnya lebih membutuhkan layanan pengantarkerja karena status yang relatif belum mandiri baik terhadap akses informasi maupun kemampuan finansial.

Layanan yang tersedia dalam Jobsinfo relatif mampu mengakomodasi kebutuhan pencari kerjaterhadap informasi peluang kerja luar negeri, hal ini tercermin dari capaian sebesar 43% dari target IKU yangsudah ditetapkan. Namun demikian, masih banyak ruang untuk perbaikan guna meningkatkan kontribusiJobsinfo terhadap penempatan TKI, seperti peningkatan frekuensi sosialisasi dan diseminasi Jobsinfo, baik yangdilakukan secara langsung maupun melalui media cetak/elektronik; peningkatan kinerja program Jobsinfokhususnya menyangkut kemudahan melakukan pendaftaran; penambahan data dukung yang sesuai dengankebutuhan pencari kerja, menambah informasi peluang kerja dari berbagai skema yang tersedia; peningkatanlayanan pengantar kerja; dan integrasi Jobsinfo dengan SISKOTKLN sebagai sistem yang mengatur prosespenempatan.


Indikator Sasaran Kegiatan 1 yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 adalah JumlahDokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan NegaraTujuan Penempatan yang berkontribusi dengan proses penempatan, yang dalam tahun 2016 dengan target 10dokumen kerjasama terealisir 4 dokumen kerjasama atau capaianya 40%.Dokumen kerjasama yang sudah dihasilkan dalam tahun 2016 sebagai berikut :

1. BNP2TKI dengan Shin Yang Group of CompaniesMemorandum Of Understanding Between The National Board For Placement And Protection Of Indonesian

Overseas Workers And Shin Yang Group of Companies on The Placement And Protection Of Indonesian

Overseas Workers In Sarawak, sektor: konstruksi, perkebunan, galangan kapal dan industri perkayuan;

2. BNP2TKI dengan Association Of Employment Agencies (Singapore)Memorandum Of Understanding Between The National Board For Placement And Protection Of Indonesian

Overseas Workers And Association Of Employment Agencies (Singapore) On The Placement And Protection

Of Indonesian Overseas Workers In Singapore, sektor: pekerja rumah tangga;

3. BNP2TKI dengan Aims Indonesia Macau Administracao Limitada (Aims Indonesia MacauManagement Limited)Memorandum Of Understanding Between The National Board For Placement And Protection Of IndonesianOverseas Workers And Aims Indonesia Macau Administracao Limitada (Aims Indonesia Macau ManagementLimited) On The Facilitation And Protection Of Indonesian Overseas Workers In Macau SpecialAdministrative Region Of The People’s Republic Of China, fasilitasi dan perlindungan TKI;

4. BNP2TKI dengan City Group Co- KuwaitService Agreement Between BNP2TKI dengan City Group Co- Kuwait tentang kerjasama penempatan

pengemudi bus di CGC Kuwait, Sektor: Transportasi.

Jika dilihat perbandingan dari tahun 2010 dengan 15 negara, 9 draft Kesepakatan/MoU, Tahun 2011dengan 13 negara, 13 draft kesepakatan/MoU, tahun 2012 dengan 16 negara, 5 MoU, tahun 2013 dengan 15negara, 8 dokumen kerjasama dan Tahun 2014 dengan 15 negara 8 dokumen kerjasama, maka tahun 2015capaian 6 negara dengan 11 dokumen kerjasama, sedangkan tahun 2016 terealisasi sebanyak 4 dokumenkerjasama. Sebagai gambaran dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

0

5

10

15

20

2012 2013 2014 2015 2016

Target Negara

Realisasi

Target Dokumen Kerjasama

Realisasi

Gambar 7. Grafik Perkembangan Jumlah Negara yang bekerjasama Tahun 2012 s/d 2016


Indikator Sasaran Kegiatan 2 yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 adalah Jumlahnegara tujuan penempatan dengan peluang kerja jabatan formal yang sesuai potensi persediaan, yang dalamtahun 2015 dengan target 10 negara terealisir sebanyak 2 negara. Target sasaran kegiatan ini tidak tercapaidikarenakan adanya efisiensi dan kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam tahun2016, yang berdampak pada pemotongan anggaran pada pelaksanaannya.

Adapun potensi peluang kerja dalam tahun 2016 sebanyak 77.589 peluang kerja bagi TKI Profesionalyang didapatkan sebagai hasil dari kegiatan Pengembangan Kerjasama Regional dan Lembaga Internasional;Penjajakan Kerjasama Luar Negeri bidang Ketenagakerjaan; Promosi TKI ke Pengguna Akhir melalui Pameran,EXPO dan Job Fair . Data persediaan tenaga kerja tahun 2016 sebanyak 181.559 orang.

Tabel 7. Data Supply 2015 -2016

NO SEKTOR 2015 20161 KONSTRUKSI 13.563 1.2912 PERTAMBANGAN, OIL & GAS 855 283 INFORMATIKA TEKNOLOGI 85.960 12.0184 INDUSTRI/MANUFACTUR 139.212 20.1875 PERTANIAN, PERKEBUNAN & PERIKANAN 17.788 2.054

JUMLAH 257.378 35.5786 HOSPITALITY 31.526 19.1457 KESEHATAN 27.016 12.4108 PERHUBUNGAN & KOMUNIKASI 2.877 2.1659 KEUANGAN 38.976 92.086

10 PERDAGANGAN 20.154 7.43611 Jasa Lain 48.672 12.73912 Butcher 0 0

JUMLAH 169.221 145.981JUMLAH SELURUH 426.599 181.559

Tabel 8. Data Demand 2015 -2016

NO SEKTOR 2015 20161 KONSTRUKSI 26.649 1.0702 PERTAMBANGAN, OIL & GAS 24 40.3003 INFORMATIKA TEKNOLOGI 24 34 INDUSTRI/MANUFACTUR 14.411 4005 PERTANIAN, PERKEBUNAN & PERIKANAN 64.299 614

JUMLAH 105.407 42.3876 HOSPITALITY 103 27.3247 KESEHATAN 85 3.4318 PERHUBUNGAN & KOMUNIKASI 99 2.9009 KEUANGAN 6 70

10 SERVICES 70 1.27511 LAIN-LAIN 4 202

JUMLAH 367 35.202JUMLAH SELURUH 105.774 77.589


Indikator Sasaran Kegiatan 3 yang menjadi Sasaran Strategis 1 dengan uraian di bawah ini:

3.1 Persentase Padupadan Peta Jumlah Kualifikasi/Kompetensi CTKI Potensi dengan Permintaan.

Pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 60% dari target pemetaan hanya tercapai 14,95%.Presentasi kesesuaian/padupadan sesuai dengan peta jumlah kualifikasi/kompetensi CTKI potensi denganpermintaan hanya tercapai sebanyak 2.941 sedangkan total demand yang masuk sebanyak 19.669lowongan kerja luar negeri. Data tersebut berasal dari angka padu padan yang dihimpun berasal dariaktivitas guna meningkatkan padu padan supply dan demand (online/offline) melalui kegiatan job fair

(partisipasi), penyuluhan jabatan, fasilitasi pendaftaran pencari kerja mandiri selama satu tahun. Sasaran

ini tidak tercapai menandakan masih adanya gap kompetensi yang dimiliki CTKI dengan persyaratankompetensi yang diminta untuk mengisi peluang kerja yang ada dinegara penempatan. Untukmenjembatani kesenjangan ini pemerintah melaksanakan kebijakan upgradingskill bagi CTKI yang akanbekerja ke luar negeri, dalam tahun 2016 sudah dilaksanakan sebagai role model di Mataram dan Malang.Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2017 dengan target sebanyak 5.000 TKI sebagai perwujudankehadiran negara dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

3.2 Persentase CTKI pendaftar jobinfo telah berhasil ditempatkan dengan target 40%. Pada tahun 2016realisasinya sebesar 17% sehingga capaiannya sebesar 43% sebagaimana uraian tabel 6.

3.4.1.2. Sasaran 2: Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis SistemP2TKI.

Prestasi capaian sasaran ini dinilai dari indikator Persentase pemanfatan layanan SISKOTKLN yangterintegrasi oleh pihak terkait dalam proses pra pemberangkatan yang mudah, cepat, transparan. Capaianpada sasaran ini juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Deputi Bidang Penempatan dalammemfasilitasi penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri.

Tabel 9. Persentase Pemanfaatan SISKOTKLN yang Terintegrasi.

No Indikator Kinerja UtamaTahun 2015 Tahun 2016

Naik/Turun(%)Target

(%)Realisasi

(%) (%) Target(%)

Realisasi(%) (%)

1 Persentase pemanfaatanlayanan SISKOTKLN yangterintegrasi oleh pihak terkaitdalam proses prapemberangkatan yangmudah, cepat, transparan.

180.000(60%)

152.394(85%) 84,66

210.000(70%)

125.176(60%) 59,61 (29,59)

Keterangan: Indikator berdasarkan Renstra 2015-2019

Yang dimaksud dengan persentase dari indikator ini adalah persentase TKI formal yang berhasil ditempatkan.Tahun 2015 sebanyak 300.000 TKI, formal 60% atau 180.000 TKI dengan realisasi 152.394 TKI atau (84,66%)dan tahun 2016 target penempatan sebayak 300.000 TKI, formal 70% atau 210.000 TKI dengan realisasisebanyak 125.176 TKI atau (59,61%). Realisasi penempatan TKI sudah terdata dalam SISKOTKLN BNP2TKI.


Tabel 10. Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2015-2016.

No Indikator Kinerja UtamaTahun 2015 Tahun 2016 Naik/Turun

(%)Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)1 Persentase TKI yang

ditempatkan memilikidokumen dan memenuhistandar yang ditetapkan

300.000 275.736 92 300.000 234.451 78 (14,97)

2 Persentase PenempatanTKI Formal yangMemenuhi Syarat Kerjadan Prosedural yangBerbasis Sistem

180.000(60%) 152.394 85

210.000(70%) 125.176 60 (17,86)

Guna memudahkan memvalidasi data diri TKI di semua Embarkasi, Debarkasi maupun PerwakilanRI, maka dikembangkan e-KTKLN pengganti Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Dengan demikiandalam tahun 2016 integrasi data SISKOTKLN dengan e-KTKLN secara keseluruhan sebanyak sebanyak234.451 TKI, dengan rincian formal 125.176 TKI dan informal 109.275 TKI. Atas dasar ini maka capaiankinerja sasaran ini mencapai 78% dari target tahun 2016 sebesar 100%, dengan alasan semua penempatansudah terdata dan terintegrasi dalam SISKOTKLN sebanyak 234.451 TKI dari target penempatan tahun 2016sebanyak 300.000 TKI.

Persentase pemanfaatan layanan SISKOTKLN yang terintegrasi oleh pihak terkait mengalamipenurunan sebesar 29,59% dari perbandingan realisasi tahun 2016 dengan tahun 2015 dikarenakan targetpada tahun 2016 mengalami kenaikan 16,67% dari tahun 2015.Target penempatan secara keseluruhan sebesar 300.000 TKI untuk tahun 2016 tidak tercapai dikarenakanterus dilakukannya perbaikan terhadap sistem penempatan dan kualitas TKI yang akan ditempatkan, sehinggahanya TKI yang benar-benar siap untuk bekerja di luar negeri yang akan diberangkatkan, dan yang lebihmempengaruhi adalah disebabkan moratorium terhadap negara-negara penempatan TKI khususnya negara-negara kawasan Timur Tengah.

Integrasi Data yang sudah berjalan saat ini dengan K/L, Perwakilan RI dan Disnaker Prop/Kab/Kotaserta Lembaga Penempatan, seperti:a) Integrasi data dengan SIAK Ditjen Dukcapil-Kemendagri untuk Pemanfaatan NIK sebagai basis data

Penempatan dan Perlindungan TKI;b) Integrasi data dengan SIMKIM Ditjen Imigrasi-Kemenhumham untuk pemanfaatan data Paspor,

Keberangkatan dan Kepulangan TKI;c) Integrasi pelayanan dengan 25 Disnaker Propinsi dan 265 Disnaker Kab/Kota dalam proses SPR,

Registrasi Calon TKI dan Rekomendasi Paspor TKI;d) Integrasi data dengan 11 Perwakilan RI yaitu KDEI Taiwan, KJRI Hongkong, KBRI Singapura, KBRI

Kuala Lumpur, KBRI Kuwait, KBRI Brunei DS, KJRI Penang, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Johor Bahru,KJRI Kuching, KRI Tawau, untuk pemanfaatan data Job Order (JO) , endors Perjanjian Kerja (PK) danperpanjangan PK TKI;


e) Lembaga Penempatan TKI : 450 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), 89Sarana Kesehatan, 451 Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN), 6 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), 3Konsorsium Asuransi TKI, Perbankan (7).

Gambar 8. Sistem Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI.

Gambar 9. Integrasi Sistem Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI.


Indikator Sasaran Kegiatan 4 yang juga mendukung Sasaran Strategis 2 dengan penjelasan

sebagai berikut :

4.1 Persentase TKI yang memiliki dokumen dan memenuhi standar yang ditetapkan dengan target 300.000

TKI dengan realisasi penempatan sebanyak 234.451 TKI atau 78 %;

4.2 Persentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem

dengan target 210.000 TKI atau 70% dari jumlah target penempatan, sedangkan realisasi jumlah

penempatan tahun 2016 TKI formal sebanyak 125.176 TKI atau 60% dari jumlah penempatan atau 42%

dari target penempatan tahun 2016 sebanyak 300.000 TKI, dan informal sebanyak 109,275 orang (48%).

Perbandingan realisasi tahun 2016 dan 2015 mengalami penurunan sebesar 18%. Penurunan ini

disebabkan oleh pemahaman masyarakat terkait dengan dokumen TKI terabaikan sehingga banyak calon

TKI yang menempuh jalur unprosedural. Sampai saat ini masih menjadi perhatian serius oleh seluruh

stakeholder dalam tata kelola pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia sehingga

perlu upaya-upaya yang harus dilakukan BNP2TKI antara lain melalui sosialisasi, koordinasi, perbaikan

sistem penempatan, peningkatan kualitas CTKI melalui peningkatan kompetensi, dan lain-lain.

Sebagai data tambahan dibawah ini disampaikan data-data penempatan TKI tahun 2011 s/d

2016 berdasarkan data yang tercatat pada SISKOTKLN sebagai berikut :

Tabel 11. Penempatan TKI Formal vs Informal 2011 - 2016

Tabel 12. Penempatan TKI berdsarkan Jenis Kelamin 2011 – 2016


Tabel 13. Penempatan TKI berdasarkan Provinsi Tahun 2011 s/d 2016

Tabel 14. Penempatan TKI berdasarkan 25 Kab/Kota Terbesar Tahun 2011 s/d 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat Provinsi yang memberikan kontribusi penempatan TKI terbesar adalahProvinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Lampung. Berdasarkan Kab.Kotayang terbanyak mengirimkan tenaga kerjanya adalah Lombok Timur, Indramayu, Lombok Tengah, Cirebon danCilacap.


Indikator Sasaran Kegiatan 5 yang juga mendukung Sasaran Strategis 2 yaitu :

5.1 Persentase Lembaga Keuangan yang terlibat dalam pembiayaan TKI Terintegrasi SISKOTKLN denganTransaksi Non Tunai sesuai data dari Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)terdapat 3 lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan TKI terintegrasi SISKOTKLN denganTransaksi Non Tunai dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI. Lembaga keuangan tersebutyaitu Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri. Sehingga persentase lembaga keuangan yang terlibatdalam pembiayaan TKI telah mencapai 100% dari target persentase Tahun 2016 sebesar 30%.

Tabel 15. Jumlah TKI dalam pembayaran Asuransi dengan Transaksi Non Tunai

No PerbankanJumlah Transaksi Jumlah TKI Jumlah Pembayaran (Rp.)

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 BANK MANDIRI 10,856 47.927 70,550 290.110 14,134,180,000 60.981.450.000

2 BANK NEGARAINDONESIA 1,698 7.470 10,078 41.430 1,858,310,000 8.632.440.000

3 BANK RAKYATINDONESIA 3,412 12.664 18,101 58.536 3,813,130,000 12.890.340.000

Total 15,966 68.061 98,729 390.076 19,805,620,000 82.504.230.000

Pelaksanaan transaksi non tunai pada tahun 2016 meliputi pembayaran asuransi TKI, pemeriksaankesehatan CTKI di Sarana Kesehatan, pendidikan dan pelatihan CTKI di BLKLN dan Uji Kompetensi, halini dilakukan guna mencegah pungutan-pungutan yang tidak semestinya. Pelaksanaan pembayaran nontunai dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI merupakan program terobosan dalam Renstratahun 2015 – 2019, guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayananpenempatan TKI.

5.2 Persentase proses pelayanan TKI sejak pra - keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakantransaksi secara non tunai. Kebijakan pelayanan keuangan berupa transaksi non tunai akan diberlakukandalam proses penempatan TKI. Pelayanan yang menggunakan transaksi non tunai yaitu pembayaranasuransi, pemeriksaan kesehatan, pelatihan, uji kompetensi, pembuatan paspor. Transaksi non tunai saatini yang sudah berjalan yaitu pembayaran asuransi dan biaya pemeriksaan kesehatan. Sehinggapersentase capaian kinerja sebesar 40%. Hal ini berarti proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatansampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai berhasil.

Berdasarkan Data SISKOTKLN Lembaga Penempatan; PPTKIS dari total jumlah 496 PPTKIS yangsudah terintegrasi dengan SISKOTKLN, yang melakukan proses transaksi non tunai sebanyak 450PPTKIS atau 90,73%. Terjadi selisih sebanyak 46 PPTKIS tidak melakukan transaski non tunai hal inidisebabkan karena tidak melakukan proses penempatan. Seluruh lembaga penempatan (PPTKIS) telahmenggunakan Sistem Non Tunai yang terkoneksi dengan SISKOTKLN.


Indikator Sasaran Kegiatan 6 yang juga mendukung capaian Sasaran Strategis 2 adalahPersentase tingkat kepatuhan Lembaga Penempatan dan Lembaga Pendukung Penempatan yang mematuhistandar pelayanan, dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut;Sesuai data Tunda Layan BNP2TKI Tahun 2016, Lembaga penempatan (PPTKIS) yang mendapatkan CabutTunda Layan sebanyak 28 PPTKIS dan yang mendapatkan Tunda Layan sebanyak 34 PPTKIS dengan Total64 PPTKIS dari jumlah lembaga penempatan 496 PPTKIS. Lembaga Pendukung Penempatan (BLKLN,SARKES, dan LSP) yang mendapatkan Cabut Tunda Layan dan Tunda Layan sebagai berikut : BLKLN 25BLKLN dari jumlah 449 BLKLN; Sarana Kesehatan (SARKES) 22 Sarkes dari jumlah 92 Sarkes. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi di bawah ini :

Tabel 16. Rekapitulasi tunda layan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan

No Lembaga

2015 2016CabutTundaLayan

TundaLayan Total Jumlah

LembagaCabutTundaLayan

TundaLayan Total Jumlah

Lembaga

1 PPTKIS 182 13 195 496 28 34 64 4962 BLKLN 96 25 121 418 9 16 25 4493 SARKES 4 10 10 157 14 8 22 924 LSP 3 0 3 7 0 0 0 8

Gambar 10. Grafik. Rekap Tunda Layan Lembaga Penempatan & Lembaga Pendukung

Untuk menjawab Sasaran 2 yaitu meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan lembagapendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku dengan presentasi lembagapenempatan dan lembaga pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan dengan target 85 %.Berdasarkan data dari hasil Tunda Layan BNP2TKI, Tahun 2016 terdapat 64 lembaga penempatan (PPTKIS)yang mendapatkan tunda layan dari total 496 PPTKIS. Berarti terdapat 432 PPTKIS atau 87,10 % yang tidakmendapatkan tunda layan. Sehingga tingkat kepatuhan lembaga penempatan terhadap standar dan ketentuanyang berlaku Tahun 2016 sebesar 87,10%, Sedangkan lembaga pendukung penempatan mendapatkan tundalayan pada Tahun 2016 yaitu terdapat 25 BLKLN dari total 449 BLKLN, 22 Sarkes dari total 92 Sarkes, dan 0LSP dari total 8 LSP. Dari jumlah tersebut jumlah lembaga pendukung penempatan (BLKLN, SARKES, LSP)yang mematuhi standar dan ketentuan yang berlaku tahun 2016 sebesar 90,17%.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

PPTKIS BLKLN SARKES LSP

TAHUN 2015

TAHUN 2016


Tabel 17KEPATUHAN LEMBAGA PENEMPATAN DAN PENDUKUNG PENEMPATAN

TERHADAP STANDAR DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

No Lembaga

2015 2016Total

TundaLayan

JumlahLembaga

% TidakPatuh

%Kepatuhan

TotalTundaLayan

JumlahLembaga

% TidakPatuh

%Kepatuhan

1 Lembaga Penempatan 39,31 60,69 12,90 87,10

PPTKIS 195 496 39,31 60,69 64 496 12,90 87,10

2 Lembaga Pendukung Penempatan 26,06 73,94 9,83 90,17

BLKLN 121 418 28,95 71,05 25 449 5,57 94,43

SARKES 10 157 6,37 93,63 22 92 23,91 76,09

LSP 3 7 42,86 57,14 0 8 0 100

Pembinaan Lembaga Penempatan Tahun 2016 telah dilaksanakan di 3 (tiga) wilayah yaituSemarang, Malang, dan Jakarta dengan sebanyak 496 PPTKIS seluruh Indonesia. Kegiatan pengendalianPPTKIS merupakan tindaklanjut dari penilaian kinerja/rating PPTKIS. Penilaian kinerja/Rating PPTKIS danBLKLN telah dilaksanakan pada 2012 sd 2016 dengan hasil, sebanyak 387 PPTKIS mendapatkan nilai baik.Pembinaan Lembaga Pendukung Penempatan Tahun 2016 telah dilaksanakan kepada 243 BLKLN dari 449BLKLN seluruh Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tidak bisa maksimal karena lembaga penempatan (PPTKIS)dan lembaga pendukung penempatan (BLKLN) vakum/tidak ada aktivitas terkendala dengan kebijakanMoratorium penempatan TKI kawasan Timur Tengah, perubahan kebijakan secara cepat, tidak tersampaikaninformasi kepada stakeholder, revisi anggaran, sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan yangterbatas sehingga tidak bisa menjangkau seluruh stakeholder terkait.

Penempatan TKI dilihat dari status perkawinan, dari penempatan tahun 2016 yang sudah menikahsebanyak 120.510 orang atau 51%, Cerai sebanyak 18.682 orang atau 8% dan yang belum menikah sebanyak95.259 orang atau 41%.

Tabel 18. Penempatan TKI berdasarkan Status Perkawinan 2011 s/d 2016


Sedangkan penempatan tahun 2016 kalau dirinci menurut tingkat pendidikan masih dinominasi SLTAke bawah, dimana yang berpendidikan SD sebanyak 64.395 orang atau 27%, SMP sebanyak 95.945 orang atau41%, SMU sebanyak 69.931 orang atau 30%, Diploma sebanyak 2.976 orang atau 1%, Sarjana sebanyak 1.187orang dan Pasca Sarjana sebanyak 17 orang.

Tabel 19. Penempatan TKI berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011 s/d 2016

Penempatan tenaga kerja Indonesia tahun 2016 terdapat di 145 negara penempatan kawasan AsiaPacifik, Timur Tengah dan Afrika, Eropa dan Amerika, sedangkan tenaga kerja Indonesia bekerja pada 600jabatan. Adapun dua puluh lima Negara terbesar penempatan tenaga kerja Indonesia dan 25 jabatan terbesaryang diduduki oleh tenaga kerja Indonesia sebagai berikut :

Tabel 20. Penempatan TKI berdasarkan 25 Negara Penempatan Terbesar


Penempatan tenaga kerja Indonesia di 145 negara di dunia dengan menduduki 600 jabatan. Jabatanterbesar masih didominasi oleh jabatan Caregiver, yaitu sebanyak 54.160 orang atau 23%, Domestic Workersebanyak 45.309 orang atau 19%, Operator sebanyak 32.411 orang atau 14%, Plantation Worker sebanyak30.834 orang atau 13%, dan Worker sebanyak 27.917 orang atau 12%.Di bawah ini dapat dilihat 20 jabatan terbesar yang diduduki TKI tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 21. Penempatan TKI berdasarkan 25 JabatanTerbesar Tahun 2011 s/d 2016

Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha Indonesia(KLUI), kelompok lapangan usaha yang paling banyak diisi oleh TKI adalah 1) Jasa Kemasyarakatan, Sosial danPerorangan sebanyak 126.846 orang atau 54%, 2) Industri Pengolahan/Manufacture sebanyak 53.641 orangatau 23%, 3) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan sebanyak 35.351 orang atau 15%, 4)Bangunan/Konstruksi sebanyak 9.439 orang atau 4%, dan 5) Perdagangan, Restoran dan Hotel sebanyak 6.823orang atau 3%. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 22. Penempatan TKI berdasarkan KLUI Tahun 2011 s/d 2016


Inikator Sasaran Kegiatan 7 merupakan indikator terakhir dalam mendukung pencapaaian SasaranStrategi 2 yaitu, Persentase penempatan yang menggunakan skema G to G dan G to P berbasis pendaftaranonline, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 23. Penempatan G to G dan G to P Tahun 2014-2016

No Indikator Kinerja UtamaTahun 2015 Tahun 2016 Naik/Turun

(%)Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)1 Prosentase Penempatan

yang menggunakan skemaG to G dan G to P berbasisonline.

10.000 5.784 57,84 10.000 5.941 59,41 2,71

Kalau dilihat dari target indikator sasaran kegiatan ini yaitu sebesar 10.000, realisasi sebanyak 5.941 TKI ataudengan capaian kinerjanya 59,41% dari jumlah target yang ditetapkan. Realisasi ini baik dari penempatan keJepang 279 orang dan ke Korea Selatan sebanyak 5.662 orang.

Penempatan G to G ke Korea pada tahun 2016 dilakukan secara online dengan jumlah pendaftar4.554 orang. Dari jumlah tersebut yang mengikuti ujian EPS-TOPIK sebanyak 4.479 orang dan yang lulussebanyak 3.748 orang.Dari sisi pelayanan, sistem online ini telah mencapai pelayanan 100%. Pada tahun 2015 sebanyak 5.505orang, hal ini disebabkan karena terjadi pengurangan Kuota yang diberikan oleh Pemerintah Korea Selatankarena BNP2TKI telah melakukan moratorium untuk penempatan TKI Fishing ke Korea (sebesar 1600 orang).Tahun 2016 penempatan TKI ke Korea sebanyak 5.662 orang dari Kuota 4.400 orang sehingga realisasipenempatan TKI ke Korea mencapai 128,68% dari jumlah kuota.

Penempatan TKI ke Jepang program G to G menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2014 telahditempatkan sebanyak 187 orang TKI menjadi pada tahun 2015 sebanyak 282 orang TKI (reguler 278 orangTKI dan reentry 4 orang TKI), mengalami peningkatan sebesar 95 orang TKI (kenaikan 50,80%) dan untuktahun 2016 sebanyak 279 TKI yang diberangkatkan dari kuota 348.

Pada tahun 2016, Program G to G ke Jepang memasuki tahun ke-10 penempatan bagi kandidatNurse dan kandidat Careworker Program G to G ke Jepang untuk ditempatkan pada tahun 2017. Untukpenempatan tahun 2017, Indonesia mendapat jumlah kuota penempatan sebanyak 342 (tiga ratus empat puluhdua) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24. Jumlah Pendaftar Program G to G ke Jepang Tahun 2016

Jabatan Permintaan PendaftarNurse 42 120

Careworker 300 696Jumlah 342 816

Pembukaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan menampilkan pengumuman diwebsite BNP2TKI, www.bnp2tki.go.id. Tahapan proses pendaftaran antara lain:


a) Para CTKI dapat mendaftar di BP3TKI/LP3TKI/UPT P3TKI seluruh Indonesia sesuai dengan domisili asaldan melakukan registrasi via online pada awal pendaftaran;

b) Selanjutnya para CTKI datang langsung ke BP3TKI/LP3TKI/UPT P3TKI untuk melakukan pendaftaranlangsung dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sampai batas waktu yang telahditentukan.

3.4.1.3. Sasaran 3 : Meningkatnya Perlindungan sejak Pra, Selama, sampai dengan Pemulangan.

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada penilaian indikator utama, Persentase CTKI/TKI Bermasalah yang

Tertangani, juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Deputi Bidang Perlindungan dalammemfasilitasi pelayanan perlindungan TKI sejak pra penempatan, selama penempatan dan pemulangan.

Tabel 25. Persentase CTKI/TKI Bermasalah yang tertangani.

No Indikator KinerjaTahun 2015 Tahun 2016 Naik/Turun

(%)Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)1 Persentase CTKI/TKI

Bermasalah yangTertangani

90% 98% 108,89 92% 95% 103,26 (3,06)


Prestasi pada sasaran ini bertumpu pada penilaian indikator ukuran keberhasilan dari pelaksanaanpelayanan perlindungan kepada CTKI/TKI sejak pra, selama dan purna penempatan serta pemberdayaanCTKI/TKI.

Perlindungan TKI tidak dapat dipisahkan dari penempatan TKI, ibarat 2 sisi mata uang. Berbicaraperlindungan TKI dimulai sejak pra penempatan sampai dengan kembali ke daerah asal, dimana mencakuppula masa persiapan sebelum siap berangkat dan bekerja di negara penempatan. Pada prinsipnya secaraumum perlindungan TKI terlaksana dengan baik dalam artian semua pengaduan permasalahan TKIdiupayakan penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya dan secepat mungkin. Dengan kata lain sebanyak4.756 pengaduan yang masuk tahun 2016 semuanya sudah difasilitasi penyelesaiannya, sedangkan targetpengaduan tahun 2016 sebanyak 5.000 pengaduan. Target CTKI/TKI Bermasalah Yang Tertanganisebanyak 92% dalam tahun 2016 telah terealisasi sebesar 95% atau mencapai 103% dari target pengaduansebanyak 5.000 pengaduan.

Persentase realisasi CTKI /TKI bermasalah yang ditangani mengalami penurunan sebesar 3,06%dari perbandingan realisasi tahun 2016 dengan tahun 2015 dikarenakan target pada tahun 2016 mengalamikenaikan 2% dari tahun 2015 sementara realisasi mengalami penurunan.

Uraian capaian indikator ini dapat diterangkan melalui penanganan TKI bermasalah, baik TKIbermasalah yang pulang melalui Debarkasi, juga TKI bermasalah yang mengadu melalui Crisis CenterBNP2TKI Tahun 2016 yang terintegrasi dengan K/L terkait dan Perwakilan RI, uraian capaiannya sebagaiberikut :


Tabel 26. Capaian pengaduan yang diselesaikan tahun 2015-2016

No Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Tahun 2016 Naik/Turun(%)Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)

1 Persentase pengaduan yangdiproses di layanan crisiscenter berbasis sistem yangterintegrasi dengan K/Lterkait/Perwakilan RI

100%(5.000)

98%(4.894) 98 100%

(5.000)95%

(4.756) 95 (3,06)

2 Persentase TKI yangmelakukan pengaduanmelalui fasilitas EarlyWarning Sistem

10% 10% 100 30% 30% 100 100

Pada tahun 2016 pengaduan yang diproses melalui Crisis Center sebanyak 4.756 pengaduan, menurundibandingkan pada tahun 2015 sebanyak 4.894. Dari jumlah kasus tersebut dapat dilayani dan diproseskeseluruhannya, walaupun masih ada yang menunggu hasil penyelesaiannya oleh pihak eksternal BNP2TKI.

Tabel 27. Pengaduan berdasarkan Media pengaduan 2011 s/d 2016

MEDIAPENGADUAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Langsung 0 0 0 0 0 29 29Surat 11 42 49 163 261 237 763Email 28 304 198 311 314 142 1.297SMS 162 643 625 545 858 422 3.255

Telepon 43 116 269 317 605 226 1.576Lain-lain 4.376 4.318 3.291 2.606 2.856 3.700 21.147

Total 4.620 5.423 4.432 3.942 4.894 4.756 28.067

0100020003000400050006000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Pengaduan

Gambar 13. Grafik Trend Kasus dari tahun 2011 s/d 2016

STATUS PENGADUAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Pengaduan Baru 0 0 0 0 0 0 0Proses Validasi 0 0 0 0 0 0 0Proses Distribusi 0 0 0 0 0 0 0Penentuan Unit Kerja 0 0 0 0 0 138 138Internal BNP2TKI 0 0 0 0 64 319 383External BNP2TKI 0 0 0 0 6 214 220Pengaduan Selesai 4.620 5.423 4.432 3.942 4.824 4.085 27.326Total pengaduan 4.620 5.423 4.432 3.942 4.894 4.756 28.067

Tabel 28. Pengaduan berdasarkan Status pengaduan 2011 s/d 2016

Jumlah pengaduan dari tahun 2011 – 2016 sebanyak 28.067 pengaduan, pengaduan yang sudahdiselesaikan sebanyak 27.326 pengaduan. Terdapat pengaduan yang masih dalam proses sebesar 741pengaduan.


Tabel 29. Pengaduan TKI berdasarkan Provinsi 2011 s/d 2016

NO PROVINSI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total1 ACEH 4 0 23 25 72 53 1772 SUMATERA UTARA 9 40 46 73 137 147 4523 SUMATERA BARAT 3 3 1 4 6 15 324 KEPULAUAN RIAU 2 7 7 8 11 38 735 RIAU 3 1 5 3 15 15 426 JAMBI 3 1 5 20 17 51 977 SUMATERA SELATAN 12 51 34 22 41 50 2108 BENGKULU 1 11 3 3 4 7 299 LAMPUNG 66 111 80 103 199 207 766

10 BANGKA BELITUNG 1 0 0 0 1 0 211 BANTEN 195 269 195 178 130 166 1.13312 DKI JAKARTA 77 152 79 38 38 53 43713 JAWA BARAT 1.493 2.497 1.848 1.343 1.334 1.441 9.95614 JAWA TENGAH 250 378 340 424 445 641 2.47815 DI YOGYAKARTA 6 33 27 30 38 30 16416 JAWA TIMUR 155 246 272 279 597 363 1.91217 BALI 0 21 15 27 22 26 11118 NUSA TENGGARA BARAT 228 709 549 423 481 483 2.87319 NUSA TENGGARA TIMUR 32 73 98 181 460 267 1.11120 KALIMANTAN BARAT 12 18 42 18 30 27 14721 KALIMANTAN TENGAH 0 1 3 1 0 0 522 KALIMANTAN SELATAN 15 18 11 9 19 10 8223 KALIMANTAN TIMUR 3 1 1 8 14 2 2924 SULAWESI SELATAN 11 31 41 62 112 35 29225 SULAWESI TENGGARA 0 4 8 5 12 8 3726 SULAWESI TENGAH 13 21 16 31 36 20 13727 SULAWESI UTARA 2 18 24 21 29 25 11928 SULAWESI BARAT 1 2 2 6 12 16 3929 GORONTALO 1 1 0 4 2 1 930 MALUKU 2 13 8 1 1 4 2931 MALUKU UTARA 0 0 1 5 3 0 932 PAPUA 0 0 0 0 1 1 233 PAPUA BARAT 0 0 0 1 2 0 334 Lainnya 2.020 692 648 586 573 554 5.073

Total 4.620 5.423 4.432 3.942 4.894 4.756 28.067

Tabel 30. Pengaduan TKI berdasarkan Negara Penempatan 2011 s/d 2016

NO NEGARA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total1 SAUDI ARABIA 2.884 2.766 1.863 1.294 1.103 1.145 11.0552 MALAYSIA 387 613 723 886 1.994 1.535 6.1383 TAIWAN 161 204 345 277 274 442 1.7034 UNITED ARAB EMIRATES 170 305 262 280 264 314 1.5955 SYRIA 137 345 166 129 99 97 9736 JORDAN 253 282 188 132 70 47 9727 SINGAPORE 102 149 110 152 154 204 8718 OMAN 66 109 147 155 158 122 7579 QATAR 59 94 189 126 93 75 636

10 HONG KONG 42 76 86 89 102 195 59011 KUWAIT 172 138 86 55 56 52 55912 BAHRAIN 29 64 64 86 107 102 45213 BRUNEI DARUSSALAM 17 40 25 63 79 92 31614 KOREA SELATAN 42 63 35 51 55 65 31115 EGYPT 11 17 10 9 33 13 9316 ALGERIA 2 11 3 2 10 37 6517 TURKEY 1 6 3 15 15 21 6118 CHINA 1 1 3 7 25 16 5319 CANADA 1 12 3 10 22 4 5220 JAPAN 6 3 3 7 11 12 4221 LAINNYA 77 125 118 117 170 166 773

TOTAL 4.620 5.423 4.432 3.942 4.894 4.756 28.067


Tabel.31. Pengaduan TKI berdasarkan Jenis Masalah 2011 s/d 2016

NO JENIS MASALAH 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total1 Sakit 253 298 293 258 314 312 1.7282 Gaji tidak dibayar 1.119 898 666 514 488 472 4.1573 TKI Ingin Dipulangkan 307 1.029 1.055 817 524 357 4.0894 Putus Hubungan Komunikasi 1.155 634 527 357 287 246 3.2065 Pekerjaan tidak sesuai PK 450 622 329 234 171 182 1.988

6 Pemutusan hubungan kerja sebelum masaperjanjian kerja berakhir 75 147 147 90 167 705 1.331

7 TKI gagal berangkat 85 84 96 134 658 143 1.2008 Tindak kekerasan dari majikan 290 206 120 105 104 79 9049 Overstay 0 0 0 53 279 213 545

10 TKI mengalami kecelakaan 47 97 89 94 95 77 49911 TKI tidak berdokumen 35 30 120 73 81 133 47212 TKI dalam tahanan/proses tahanan 88 97 60 63 46 57 411

13 Tidak dipulangkan meski kontrak kerjaselesai 0 0 0 41 177 121 339

14 Potongan gaji melebihi ketentuan 59 60 38 33 34 109 333

15 Penahanan paspor atau dokumen lainnyaoleh PPTKIS 42 88 56 50 39 55 330

16 Ilegal Rekrut calon TKI 11 31 37 103 37 100 31917 Lari dari majikan (Saudi) 67 60 44 41 27 24 26318 TKI tidak punya ongkos pulang 13 24 30 19 132 31 24919 TKI tidak harmonis dengan pengguna 57 40 45 47 20 23 23220 Pelecehan seksual 71 68 40 22 11 10 22221 Lainnya 396 910 640 794 1.203 1.307 5.250

TOTAL 4.620 5.423 4.432 3.942 4.894 4.756 28.067

Pelayanan pengaduan dilaksanakan dengan melakukan :1) Validasi dokumen pengaduan, untuk dapat ditindak lanjuti diperlukan dukungan dokumen antara lain:

fotokopi paspor, perjanjian kerja, perjanjian penempatan, KTKLN, Kartu keluarga, ID Majikan dan suratkuasa (bagi yang diwakilkan). Dari total pengaduan masuk selama periode tahun 2016 sebanyak 54.288pengaduan, setelah dilakukan validasi dokumen pengaduan terdapat jumlah pengaduan valid yangditerima oleh Pusat Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center) sebanyak 4.756 kasus;

2) Analisis pengaduan, meliputi pengelompokkan jenis pengaduan (kasus ketenagakerjaan atau non-ketenagakerjaan), mengelompokkan sifat pengaduan (urgent atau non-urgent). PengaduanKetenagakerjaan sebanyak 1.711 pengaduan dan jenis pengaduan Non-ketenagakerjaan sebanyak 3.045pengaduan;

3) Verifikasi dokumen pengaduan, dari jumlah pengaduan yang masuk selama tahun 2016 sebesar 4.756pengaduan, setelah diverifikasi, pengaduan yang dapat diproses/ditangani sejumlah 2.490 Pengaduan(52,35%) di Crisis Center BNP2TKI, 2.266 ( 47,65 %) Pengaduan di Crisis Center BP3TKI;

4) Monitoring dan evaluasi kasus, selama tahun 2016 dapat direkomendasikan ke unit eksternal sejumlah227 kasus dan di unit internal sejumlah 3.939 kasus. Rekomendasi ke unit eksternal ini dilakukan karenapenanganan kasus tersebut berada di luar kewenangan BNP2TKI, dan perkembangannya tetap dimonitoroleh BNP2TKI.


Indikator Sasaran kegiatan 8 yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 adalahPersentase TKI yang melakukan pengaduan melalui fasilitas Early Warning System. Early Warning System(EWS) merupakan salah satu langkah deteksi dini dan langkah cepat tanggap (immediate response) dalamrangka menghadirkan pelayanan langsung perlindungan TKI di Luar Negeri dengan penyediakan beberapafitur.

1. Fitur Layanan Pengaduan berupa pengaduan kasus, Klaim asuransi;2. Fitur Layanan Darurat berupa emergency call, emergency SMS, Panic Button;3. Fitur Keberadaan TKI berupa Pencarian lokasi berdasarkan poisisi HP;4. Fitur Layanan Informasi berupa Pencarian alamat perwakilan, prosedur pengaduan, profil Negara

penempatan, dllDalam rangka pelaksanaan kegiatan EWS telah dilakukan beberapa kali rapat dengan penyedia provider(telkom).1. Rapat pertama dalam rangka pembangunan sistem EWS;2. Rapat kedua dalam rangka penentuan fitur layanan EWS;3. Rapat ketiga dalam rangka penentuan Provider EWS;4. Rapat keempat dalam rangka pembebanan biaya (belum ada kesepakatan);5. Rapat kelima Uji coba penggunaan fitur EWS (demo sistem);6. Rapat keenam dalam rangka tempat operasional EWS;7. Rapat ketujuh dalam rangka pembuatan draft SOP EWS;8. Rapat kedelapan dalam rangka persiapan lounching.

Terkait rapat tersebut diatas, kami menyimpulkan bahwa terhadapat indikator persentase TKI yang melakukanpengaduan melalui fasilitas Early Warning System target 10% telah tercapai.

Indikator Sasaran kegiatan 9 yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 denganindikator persentase menurunya permasalahan CTKI/TKI dan persentase CTKI/TKI bermasalah yangmendapatkan pendampingan hukum.

Tabel. 32. Perbandingan capaian Sasaran kegiatan 9 Tahun 2015-2016


(%)Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)1 Persentase menurunnya

permasalahan CTKI/ TKI30%

(62.796)30%

(19.029) 10025%

(43.957)34,48%(15.157) 180 80

2 Persentase CTKI/TKIbermasalah yangmendapatkanpendampingan hukum

100%(4.775)

70%(3.348) 70

100%(4.756)

70%(4.000) 84 20

Berdasarkan data kedatangan tahun 2015 sejumlah 114.796 orang dan data kepulangan TKI bermasalahsejumlah 19.029 orang, dan tahun 2016 data kepulangan TKI sebanyak 80.223 orang dengan TKI bermasalahsebanyak 15.157 orang.


Tabel. 33. Kedatangan TKI berdasarkan 8 Debarkasi 2011 s/d 2016 (SIPENDAKI)

Tabel. 34 Kedatangan TKI Bermasalah berdasarkan Debarkasi 2011 s/d 2016 (SIPENDAKI)

Sedangkan berdasarkan data dari Imigrasi mengenai data kepulangan TKI pada tahun 2015 sebanyak332.335 orang dan tahun 2016 sebanyak 329.632 orang. Perbedaan data imigrasi ini dengan dataSIPENDAKI BNP2TKI karena tidak semua TKI terdata di SIPENDAKI yang disebabkan tidak ada kewajibanuntuk melaporkan kepulangannya. Pada umumnya yang terdata pada sistem SIPENDAKI BNP2TKI adalahTKI bermasalah dan yang ingin difasilitasi kepulangannya ke daerah masing-masing, sedangkanpendataan Imigrasi merupakan pintu masuk yang harus dilalui oleh semua atau setiap individu yang barupulang dari luar negeri. Berdasarkan data yang ditarik dari sistim imigrasi didapatkan data kepulanganberdasarkan negara dan tempat pemeriksaan imigrasi sebagai mana tabel dibawah ini:

Tabel. 35 Kedatangan TKI berdasarkan Negara Tahun 2015 – 2016 (Data Imigrasi)


Tabel. 36 Kedatangan TKI berdasarkan Provinsi Tahun 2015 – 2016 (Data Imigrasi)

Tabel. 37 Kedatangan TKI berdasarkan TPI Tahun 2015 – 2016 (Data Imigrasi)

Dilihat dari perbedaan data kepulangan TKI antara SIPENDAKI BNP2TKI dan data Imigrasi dapat ditarikkesimpulan bahwa lebih dari 70% TKI yang pulang secara mandiri, serta berhasil dalam menjalani masakerjanya di luar negeri dan membawa dampak kesejahteraan untuk keluarganya.

3.4.1.4. Sasaran 4: Meningkatnya CTKI/TKI Purna yang Berwirausaha.

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada penilaian satu indikator utama, yaitu Persentase TKI Purnayang Menjadi Wirausaha. Indikator ini sekaligus digunakan guna mengukur kinerja Deputi BidangPerlindungan dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan perlindungan terhadap CTKI/TKI tahun2016.


Tabel 38. Capaian persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha Tahun 2016


(%)Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)

1 Persentase TKI Purna YangMenjadi Wirausaha

32% 40% 125 34% 63% 185,29 57,50


Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha dengan Target 34%, dapat direalisasikan sebesar63% atau capaian kinerjanya sebesar 185,29%. Capaian kinerja Pemberdayaan TKI Purna dilakukanmelalui kegiatan Edukasi Keuangan/Perbankan dan Edukasi Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh UPTdi Daerah. Pemberdayaan TKI Purna juga melibatkan Lembaga dan Instansi terkait lainnya atau LembagaInternasional/LSM/Lembaga Swasta lainnya.

Tahun 2016 dilaksanakan Pemberdayaan TKI Purna Terintegrasi melalui edukasi pengelolaankeuangan dan wirausaha sebanyak 2.180 TKI, dengan adanya efisiensi anggaran target berkurang menjadi1.475 TKI. Target TKI yang menjadi wirausaha yaitu sebesar 34% atau 501 TKI. Capaian kinerja tahun 2016TKI Purna yang menjadi wirausaha sebanyak 930 TKI atau 63%.

Pada tahun 2015, dari 15.000 orang yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan danwirausaha, ditargetkan sebanyak 32% TKI Purna yang menjadi wirausaha yaitu 4.800 orang. Berdasarkandata yang ada jumlah TKI Purna yang menjadi wirausaha pada tahun 2015 sebanyak 6.047 orang (40,3%).Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa target pelaksanaan pemberdayaan TKI Purna agardapat berwirausaha dan mandiri mengalami kenaikan sebesar 57% dari tahun 2015. Hal ini disebabkanpara TKI purna telah membuat usaha mandiri dan membuka industri rumah tangga di daerahnya sehinggadapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya keluarga TKI.

Tabel 39. Pemberdayaan TKI Purna Tahun 2011 s/d 2016

No RPJMNTarget RKP CAPAIAN

TotalTahun Jml (org) EdukasiKeuangan

EdukasiKewirausahaan

1. PemberdayaanTKI Purna

2011 3.000 1810 1.190 3.0002012 3.500 1.800 1.700 3.5002013 4.000 2.150 2.300 4.4502014 4.500 2.300 2.200 4.500

Sedangkan mulai tahun 2015 dan 2016 dilaksanakan Pemberdayaan Terintegrasi dengan target danrealisasi sebagai berikut:

No RPJMN Target RKP RealisasiTahun Jml (org)1. Pemberdayaan TKI Purna

Terintegrasi2015 15.000 14.4982016 1.475 1.475


Gambar 14. Grafik Pemberdayaan TKI Purna Tahun 2011 s/d 2016

0

1000

2000

3000

4000

5000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

3000

3500

4000

4500

15000

1475

3000

3500

4450 4550

14498

1475

TargetRealisasi

Tabel 40. Rekapitulasi Data TKI yang berwirausaha tahun 2016

NO BP3TKI TARGETAWAL

TARGET SETELAHPENGHEMATAN REALISASI

OUTCOMES(JLH TKI

BERWIRAUSAHA)%

1 BP3TKI BANDA ACEH 50 25 25 8 32%

2 BP3TKI MEDAN 100 100 100 35 35%

3 BP3TKI PEKANBARU 50 - - - -

4 BP3TKI PALEMBANG 50 50 50 40 80%

5 BP3TKI TANJUNG PINANG - - - - -

6 BP3TKI CIRACAS 100 75 75 32 43%

7 BP3TKI PONTIANAK 100 100 100 69 69%

8 BP3TKI BANDUNG 200 200 200 128 64%

9 BP3TKI SEMARANG 200 250 225 225 100%

10 BP3TKI YOGYAKARTA 100 50 50 17 34%

11 LP3TKI SURABAYA 130 50 50 38 76%

12 BP3TKI SERANG 100 50 50 34 68%

13 BP3TKI BANJARBARU 100 - 50 40 80%

14 BP3TKI NUNUKAN 125 75

15 BP3TKI MAKASSAR 100 50 75 26 35%

16 BP3TKI MATARAM 100 50 50 7 14%

17 BP3TKI KUPANG 100 50 75 75 100%

18 BP3TKI DENPASAR 50 50 50 9 18%

19 BP3TKI MANADO 50 50 50 27 54%

20 BP3TKI PADANG 100 100 50 17 34%

21 BP3TKI LAMPUNG 175 50 100 84 84%

22 LP3TKI KENDARI 50 25 25 13 52%

23 LP3TKI PALU 50 25 25 6 24%

TOTAL 2.180 1.475 1475 930 63%


Indikator sasaran kegiatan 10 yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 4 sebagai berikut:10.1 Jumlah WNIO/TKIB/TKI Purna dan Keluarganya yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan

wirausaha dengan uraian sebagai berikut;Tahun 2016 alokasi kegiatan pemberdayaan TKI purna sejumlah 2.180 orang, dengan adanya efisiensianggaran maka target berkurang menjadi 1.475 orang. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalui APBNPyang dilaksanakan dari target 1.475 orang terealisasi sejumlah 1.475 orang atau 100%.

10.2 Persentase TKI purna yang berusaha/berwirausaha sebanyak 930 orang atau 63%.10.3 Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/ Pekerja migran bermasalah dalam

proses re-integrasi usaha di desa asalnya.Jumlah kedatangan TKI sebanyak 80.223 orang dan yang terfasilitasi sebanyak 15.157 orang. Persentaseterfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/ Pekerja migran bermasalah dalam proses reintegrasi usaha di desa asalnya mempunyai target sebesar 30% dari jumlah TKI yang terfasilitasi sebanyak15.157 orang atau 4.547 orang. Jumlah TKI yang menjadi TKI Berusaha sebanyak 930 orang sehinggarealisasi dari persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/ Pekerja migranbermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya adalah 20,5% dengan perhitungan sebagaiberikut : Jumlah TKI purna berusaha x 100%

30% jumlah TKI terfasilitasi pemulangannya

Tabel 41. Pelayanan Kedatangan TKI Tahun 2011 s/d 2016

Tabel 42. Pelayanan TKI Bermasalah 2011 S/D 2016


Selain itu juga dilaksanakan pelayanan TKI meninggal yang dipulangkan ke tanah air. Dalam tahun 2016terdapat sebanyak 244 TKI meninggal yang sudah dipulangkan ke daerah asal, seperti tabel di bawah ini:

<

Selain itu data Remitansi yang dapat dihimpun dari BI dalam tahun 2013 sebesar Rp 88.676.977.377.833,00atau US $ 7.40, tahun 2014 sebesar US $ 8.43 atau lebih kurang Rp 92,756 Triliyun, tahun 2015 sebesarUS$ 9,429,858,927 atau lebih kurang Rp 119,.564 Triliyun dan tahun 2016 sebesar US $ 7.47. Rincian lebihlanjut dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 45. Penerimaan Remitansi Tahun 2012 s.d 2016

NO TAHUN REMITANSI (dalam US$ milyar )

1 2011 6,73

2 2012 6,99

3 2013 7,40

4 2014 8,34

5 2015 9,42

6 2016 8,85

Tabel 43 Data TKI yang meninggal Kawasan Timur Tengah Tahun 2012 s/d 2016

Tabel 44. Data TKI yang meninggal Kawasan Asia Pasifik Tahun 2012 s/d 2016


Tabel 46. Penerimaan Remitansi berdasarkan Kawasan Tahun 2011 s.d 2016

NO NEGARADalam USD

TAHUN2011 2012 2013 2014 2015 2016

I. ASIA1. MALAYSIA 2.306.257.260,02 2.321.142.954,24 2.560.396.190 2.540.742.074 2.193.764.664 2.299.662.9772. SINGAPORE 261.004.803,63 307.940.241,76 324.382.931 302.516.893 300.646.876 289.346.4103. BRUNEI D. 58.664.716,01 75.181.509,38 85.909.168 82.933.630 92.377.289 70.979.1664. HONGKONG 485.867.677,39 554.011.457,28 587.585.369 572.492.198 733.182.299 683.207.6505. TAIWAN 492.044.579,57 577.753.172,63 639.362.288 668.971.854 896.531.276 885.724.2756. KOREA SELATAN 94.210.451,25 123.482.657,41 150.069.708 178.237.455 269.250.754 199.607.4547. JEPANG 159.936.881,90 174.784.309,80 156.599.286 153.549.183 162.907.565 163.491.1228. MACAO 42.289.878,06 39.560.695,96 35.201.985 35.927.105 41.079.803 42.340.5159. AUSTRALIA 3.380.954,43 5.893.591,43 11.123.350 39.851.260 48.124.448 25.752.52510 SELANDIA BARU 0 0 3.304.795 6.665.718 10.023.126 8.176.47611 LAIN-LAIN 3.160.000,00 11.090.772,42 20.025.752 21.081.490 22.629.546 13.914.474

TOTAL 3.906.817.202,26 4.190.841.362,30 4.573.960.822 4.602.968.860 4.770.517.647 4.682.203.043II. TIMTENG & AFRIKA1. ARAB SAUDI 2.212.643.923,69 1.938.007.478,09 1.719.950.917 2.266.079.972 2.762.871.034 2.775.547.8062. UEA 204.148.579,85 205.507.145,13 214.780.389 279.351.716 332.888.998 268.203.2103. KUWAIT 32.083.424,86 23.261.370,86 27.108.665 37.150.210 41.792.810 37.682.8104. BAHRAIN 14.203.748,00 17.355.162,00 19.064.102 24.500.755 33.462.909 24.019.6795. QATAR 49.963.700,58 61.760.360,58 69.376.265 80.885.405 102.422.826 74.749.8316. OMAN 29.563.627,24 27.791.161,24 29.774.793 54.687.906 102.270.376 71.980.1307. YORDANIA/SIRIA 90.006.506,95 77.473.950,95 75.052.503 101.716.663 116.518.155 120.947.2448. MESIR/YAMAN 168.542,00 982.124,00 1.919.746 1.714.855 814.994 438.4969. CYPRUS 13.808.604,00 13.278.092,00 4.109.550 1.971.558 1.884.252 1.427.945

10. SUDAN 335.738,00 302.766,00 721.880 1.037.112 1.058.778 498.01511. AFRIKA 5.601.842,00 14.150.840,00 29.631.670 43.495.656 48.582.207 26.148.66112. LAIN-LAIN 4.648.726,00 13.940.570,00 19.208.142 23.394.106 28.658.198 20.595.112

TOTAL 2.657.176.963,18 2.393.811.020,86 2.210.698.622 2.915.985.916 3.573.225.538 3.422.238.938III. AMERIKA1. USA 149.864.656,49 373.515.076,09 531.192.167 690.896.788 922.651.700 651.811.878

TOTAL 149.864.656,49 373.515.076,09 531.192.167 690.896.788 922.651.700 651.811.878IV EROPA & AUSTRALIA1. BELANDA 2.337.378,09 6.700.319,09 12.335.639 24.501.361 28.738.498 15.138.4902. ITALY 4.810.162,99 18.808.790,39 28.843.537 32.430.168 36.761.909 28.821.4903. GERMAN 4.254.423,28 6.219.881,88 10.418.086 18.262.521 19.676.592 13.546.6814. INGGRIS 2.991.409,43 4.726.397,03 5.963.680 9.279.064 10.888.138 7.880.5865. PERANCIS 957.104,23 1.574.876,63 2.778.628 3.783.657 3.102.114 2.172.7916. SPANYOL 5.429.586,98 11.427.262,73 16.037.427 16.732.492 19.331.626 14.504.0887. LAIN-LAIN 1.233.997,50 10.736.447,50 21.083.395 30.230.018 32.658.530 18.491.519

TOTAL 22.014.062,49 60.193.975,24 97.460.392 135.219.280 151.157.408 100.555.646TOTAL ALL 6.735.872.884,42 7.018.361.434,50 7.413.312.003 8.345.070.844 9.417.552.292 8.856.809.505Sumber : Bank Indonesia

Dalam Rupiah Rp60.766.730.458.730,30 Rp61.390.745.468.574,70 Rp67.867.555.071.574,10 Rp97.845.955.649.457,30 Rp98.015.890.972.813,60 Rp119.000.092.504.121

Indikator sasaran kegiatan 11 yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 4 Persentasekerjasama dengan lembaga keuangan dan donor dalam rangka menunjang pelaksanaan pembekalan danpenyediaan bantuan modal. Dalam rangka menunjang suksesnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan TKITahun 2016 dijalin kerjasama antara mitra lokal, lembaga keuangan dan paguyuban yang telah terbentuk.Persentase kerjasama dengan lembaga keuangan dan donor dalam rangka menunjang pelaksanaanpembekalan dan penyediaan bantuan modal ditargetkan sebesar 30% terealisasi sebesar 100% yaitusebanyak 59 MoU/Perjanjian kerjasama telah terbentuk dari target 59 MoU/Perjanjian Kerjasama.

Indikator sasaran kegiatan 12 yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 4 adalahPersentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelijen dengan target 30% danPersentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural, dengantarget 92%.


Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelijen. Sebagai bentukperlindungan terhadap CTKI yang akan berangkat ke Luar negeri yang disinyalir banyak CTKI NonProsedural, maka dilakukan langkah-langkah pembinaan, pengawasan dan penindakan kepada paralembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan.

Salah satu bentuk pengawasan terhadap lembaga penempatan dan lembaga pendukungpenempatan dibentuk jejaring Informasi dari masyarakat (informan) yang memberikan informasi terhadapkegiatan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan. Bila terdapat kegiatan yangdianggap diduga non prosedural dan informasi itu valid (A-1), maka diambil tindakan dengan datanglansung ke tempat kejadian perkara (TKP).

Dari pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2016 telah dilakukan sebanyak 62 kegiatanpengamanan dan pengawasan di beberapa daerah. Dari jumlah tersebut sebanyak 23 kegiatanmerupakan hasil dari Jejaring Informasi Masyarakat (Informan), sehingga realisasi sebanyak 37%sehingga capaian kinerja mencapai 123,33% (37 : 30 x 100%).

Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural.Dalam rangka pencegahan TKI Nonprosedural dan TPPO dilakukan kegiatan antara lain:1. Swepping sebanyak 627 CTKI dari 17 PPTKIS dan 3 Perorangan yang telah diproses dan diusulkan

penjatuhan sanksi. Dari 627 CTKI, dipulangkan sebanyak 230 CTKI dan 352 CTKI dipulangkan kedaerah asal oleh PPTKIS dan 45 CTKI masih di PPTKIS;

2. Melimpahkan perkara TPPO (UU No. 21 Tahun 2007) dan Pelanggaran UU No. 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri ke Kepolisian NegaraRepublik Indonesia sebanyak 7 (tujuh) Laporan Polisi diberbagai daerah antara lain : Polda JawaBarat, Polda Metro Jaya, Polda NTB, Polda NTT;

3. Melakukan pengawasan terhadap 58 PPTKIS dan 11 SARKES/BLK-LN dengan hasil sebanyak 17PPTKIS, 2 SARKES, 4 BLK-LN di usulkan Tunda Layan.

Dari kegiatan tersebut di atas terhadap indikator kinerja Persentase meningkatnya TKI yang berangkatsecara prosedural di kantong TKI non prosedural dengan target 92% terealisir sebesar 99,74% haltersebut dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah hasil sweeping sebesar 627 CTKI dibandingdengan jumlah penempatan secara prosedural sejumlah 234.451 TKI dikalikan 100% maka didapat hasil0,26%, maka persentase TKI yang ditempatkan secara prosedural sebesar 100%-0,26% = 99,74%,sehingga capaian kinerja pada indikator kinerja presentase meningkatnya TKI yang berangkat secaraprosedural di kantong TKI non prosedural adalah 108%.


3.4.1.5. Sasaran 5 : Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab, serta pengelolaanKeuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada penilaian 4 indikator prosentase penyelenggaraanpelayanan terpadu dan professional. Indikator ini sekaligus digunakan guna mengukur kinerja SekretariatUtama dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan dan dukungan administrasi dalam pelayananpenempatan dan perlindungan TKI tahun 2016.

Tabel 47. Persentase penyelenggaraan pelayanan terpadu dan professional Tahun 2016


(%)Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)1 Prosentase Unit Layanan

Publik (UPP) 30% 48% 160 50% 100% 200 199Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP) diBP3TKI/LP3TKI/P4TKI yangmudah, murah dan cepat.

7LTSP 7 LTSP 100 4

LTSP 3 LTSP 75 (25)

2 Persentase lembaga yangterintegrasiSistem Pelayanan P2TKIdalam tata kelolaTKI, termasuk transaksi nontunai.

70% 71% 101,43 80% 100% 125 40,85

3 Nilai Capaian ReformasiBirokrasi BNP2TKI 80 80 100 85 84,70 99,61 (0,39)

4 Opini BPK atas laporankeuangan WTP WTP 100 WTP WTP 100 100


Prestasi capaian sasaran ini dinilai dari indikator kinerja kegiatan yaitu :5.1 Persentase Unit Layanan Publik (UPP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di

BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat.Dalam rangka pemberian pelayanan Prima kepada TKI yang Mudah, Murah, Cepat dan

Aman, BNP2TKI mencanangkan pengembangan UPP dan LTSP pada 48 BP3TKI/LP3TKI/P4TKIdengan standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaiankualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangkapelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Untuk tahun 2015 target sasaran ini sebesar 50% atau sebanyak 24 unit dari 48BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang ada. Pembentukan UPP tahun 2015 sebanyak 18 UPP yaitu BP3TKI(Aceh, Medan, Riau, Padang, Palembang, Lampung, Serang, Bali, Kupang, Banjarbaru, Pontianak,Nunukan, Manado, Gorontalo, Makasar, Tj. Pinang) dan 2 LP3TKI Kendari dan Palu, sedangkanLTSP sebanyak 8 LTSP yaitu BP3TKI (Bandung, Semarang, Surabaya, Mataram, Lampung, Bali,Nunukan, Yokyakarta).


Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 09 tahun 2016 tentang Pedoman PenyelenggaraanUnit Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Nasional Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiayang menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Publik adalah Unit Kerja non struktural yang berada diBNP2TKI dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BNP2TKI (BP3TKI dan LP3TKI) yangmempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum lainnya ataspermintaan informasi, konsultasi, pengaduan dan pelaksanaan pelayanan publik yang merupakanlingkup tugas dan kewenangan BNP2TKI dan UPT di lingkungan BNP2TKI dan saat ini BNP2TKImemiliki 48 Satker UPP yang terdiri dari 21 Satker BP3TKI, 3 Satker LP3TKI, 23 Satker P4TKI dan1 Unit Kerja Non Struktural di Kantor Pusat.

Dengan demikian capaian kinerja indikator ini yaitu sebanyak 48 unit UPP/LTSP atau100%, apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2016 yang sebesar 50% maka capaiankinerja Persentase Unit Layanan Publik (UPP) 100% dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) diBP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat mencapai 75%. Namun demikian walaupunsudah terbentuk masih banyak pembenahan yang harus dilakukan, khususnya dari sisi sinergitaspelayanan baik secara internal maupun eksternal.

5.2 Persentase lembaga yang terintegrasi sistem pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuktransaksi non tunai. Semua instansi yang terlibat dalam pemberian pelayanan fasilitasi penempatandan perlindungan TKI di luar negeri sudah terintegrasi dengan SISKOTKLN demikian juga denganLembaga Penempatan dan Lembaga Pendukung Penempatan lainnya, sehingga target tahun 2016sebesar 80% terlampaui dengan tingkat capaian keberhasilannya 100%. Sampai dengan posisiakhir tahun anggaran 2016 lembaga yang terintegrasi dengan sistem pelayanan P2TKI berjumlah 6Kemeterian/Lembaga dan 11 Perwakilan RI di luar negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri; DitjenImigrasi Kemkumham; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Tenaga Kerja; KementerianKeuangan, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi; KBRI Singapura; KDEI Taiwan, KJRI Hongkong,KBRI Banda Seri Begawan Brunei Darusallam, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Kuwait, KJRI Penang,KJRI Johor Bahru, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kucing, dan KRI Tawau). Sedangkan Sistempembayaran Non Tunai merupakan amanah yang dituangkan dalam MoU antara Bank Indonesia,Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Tenaga Kerja RI dan BNP2TKI pada tahun 2015.Dalam MoU tersebut disepakati bahwa proses pembayaran terkait pelayanan Calon TKI/TKI akanmenggunakan sistem pembayaran Non Tunai melibatkan Perbankan Nasional (BRI, Mandiri danBNI) dan stakeholder terkait (sarkes, Asuransi, PPTKIS, Calon – TKI), meliputi : PembayaranAsuransi Pra, masa dan purna penempatan, Pembayaran ujian G to G EPS Topik Korea Selatanuntuk Paper Base Test dan Computer Base Test, dan Pembayaran Biaya medical untuk NegaraBrunei Darusallam.


5.3 Nilai Capaian Reformasi BNP2TKI, telah dilakukan penilaian mandiri di tingkat assessor (eselon I)dengan model penilaian sesuai Permenpan nomor 14 tahun 2014 dengan melakukan penilaianPMPRB terhadap delapan area perubahan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 48. HASIL PENILAIAN PMPRB DI BNP2TKI TAHUN 2016

Tabel di atas menunjukan peningkatan nilai PMPRB BNP2TKI tahun 2016 sebesar 84,70 lebih besarapabila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 70,81 dan tahun 2015 sebesar 78,60. Inimengambarkan pelaksanaan reformasi di BNP2TKI mengalami kemajuan dan terus meningkatsesuai target reformasi nasional. Capaian kinerja reformasi birokrasi BNP2TKI tahun 2016 dengantarget nilai 85, dengan realisasi nilai 84,70, maka persentase capaian kinerjanya mencapai 99,65%.

5.4 Opini BPK atas laporan keuangan. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaankeuangan yang baik dilingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia. Dalam bidang pertanggungjawaban keuangan telah mendapatkan predikat Wajar TanpaPengecualian (WTP) dari BPK RI selama 5 tahun berturut-turut (tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan2012).

Untuk Tahun 2013 BNP2TKI mendapat opini WDP dan pada tahun 2014 dan 2015 BNP2TKIkembali mendapat predikat WTP oleh BPK. Sebagai upaya untuk mempertahankan opini tersebut,Biro Keuangan dan umum melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan persediaan;b. Pembinaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan BMN di tingkat Satker;c. Penyusunan laporan keuangan secara berjenjang di lingkup BNP2TKI;d. Pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala;e. Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan BMN dan penyelesaian

kerugian Negara;

NO PENILAIAN PROSES NILAITAHUN 2014

NILAITAHUN 2015

NILAITAHUN 2016

1. Manajemen Perubahan 4,17 4,65 52. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3,34 5,00 4,383 Penataan dan Pengauatan Organisasi 3,84 4,83 54 Penata Tatalaksana 4,59 4,75 55 Penataan Sistem Manajemen SDM 11,66 12,87 14,396 Penguatan Akuntabilitas 6,00 12,81 5,477 Penguatan Pengawasan 8,57 5,50 11,108 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3,92 7,20 5,12

Total Proses 46,09 57,81 55,46

No Penilain Hasil Nilai Nilai Nilai1 Kapasitas dan Akuntabilitas organisasi 12,08 5,78 13,812 Pemerintah bersih dan bebas KKN 5,50 9,11 7,633 Kualitas Pelayanan Publik 7,20 5,90 7,80

Total Hasil 24,78 20,79 29,24Indeks RB (Total) 70,81 78,60 84,70


f. Pembangunan aplikasi Sistem Informasi pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara untuk diimplementasikan pada tahun 2017 dan seterusnya.

Laporan Keuangan BNP2TKI tahun anggaran 2016 sedang dilakukan pemeriksaan dan penilaianoleh Tim Pemeriksa BPK RI sehingga BNP2TKI belum mendapatkan opini dari BPK RI untukLaporan Keuangan TA.2016.

Indikator sasaran kegiatan 13, 14 dan 15 yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 5yaitu :

1) Prosentase perencanaan anggaran terhadap realisasi pelaksanaan anggaran,Realisasi penyerapan anggaran BNP2TKI tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun2015 terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 4%.

Tahun Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Sisa

2014 411.868.115.000 346.581.413.231 84,15 65.286.701.769

2015 458.848.890.000 358.152.158.145 78,05 100.696.731.855

2016 373.739.846.000 305.595.453.125 81,77 68.144.392.875

Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 68.144.392.875,00 yang terdiri : Belanja Pegawai sebesarRp 2.397.852.842,00, Belanja Barang sebesar Rp 60.565.628.546,00, Belanja Modal sebesarRp 5.180.911.487,00. Capaian penyerapan anggaran tahun anggaran 2016 hanya sebesarRp305.595.453.125,00 atau sebesar 81,77% dari target sebesar Rp373.739.846.000,00 yangdikarenakan adanya kebijakan pemerintah terhadap penghematan anggaran (self blocking) sebesarRp 52,537 Miliar atau 14,06%.

2) Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan evaluasi terhadap Laporan Kinerja BNP2TKI Tahun 2015oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nopmor 12 Tahun 2015 tentang PedomanEvaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil evaluasiyang menunjukan bahwa BNP2TKI memperoleh Nilai 60,96 atau predikat “B”. Penilaian tersebutmenunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaiankinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yangberorientasi pada hasil di BNP2TKI sudah menunjukkan hasil yang baik namun masih perlu perbaikan.Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :


Tabel 49. HASIL PENILAIAN LAKIP BNP2TKI TAHUN 2013, 2014 DAN 2015

NO KOMPONEN YANG DILNILAI BOBOT NILAI 2013 BOBOT NILAI2014 BOBOT NILAI

2015a Perencanaan Kinerja 35 19,95 30 21,03 30 21,03

b Pengukuran Kinerja 20 11,21 25 13,88 25 13,88c Pelaporan Kinerja 15 10,61 15 9,77 15 9,77d Evaluasi Kinerja 10 5,56 10 6,49 10 6,49e Capaian KInerja 20 12,95 20 9,79 20 9,79

Nilai Hasil evalausi 100 60,28 100 60,96 100 60,96Tingkat akuntabilitas KInerja CC B B

Laporan Kinerja BNP2TKI tahun anggaran 2016 akan segera diajukan untuk dilakukan penilaian olehTim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan &RB) sehingga BNP2TKI belum mendapatkan penilaian dari Kemenpan & RB untuk Laporan KinerjaTA.2016.

3) Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dancepat.Dalam rangka pemberian pelayanan Prima kepada TKI pada BP3TKI/LP3TKI/P4TKI diperlukanadanya Standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaiankualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangkapelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Untuk memenuhi standarpelayanan yang ada pada BP3TKI/LP3TKI/P4TKI, maka dibentuk Unit Pelayanan Publik (UPP)dengan target pada tahun 2016 sebesar 50% dari 48 BP3TKI/LP3TKI/P4TKI, terealisir sebanyak 48Satker UPP yang terdiri dari 21 Satker BP3TKI, 3 Satker LP3TKI, 23 Satker P4TKI dan 1 Unit KerjaNon Struktural di Kantor Pusat. Dalam rangka pelayanan terhadap TKI yang Mudah, Murah, Cepatdan Aman, BNP2TKI mencanangkan pembentukan LTSP (Layanan Terpadu satu Pintu) denganTarget sebanyak 8 LTSP (Bandung, Semarang, Surabaya, Mataram, Lampung, Bali, Nunukan,Yokyakarta), namun belum semuanya dapat berjalan dengan baik karena ada beberapa kendalamenyangkut unit teknis terkait.

3.4.1.6. Sasaran 6 : Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada penilaian indikator Opini Publik terhadaplembaga BNP2TKI. Indikator ini sekaligus digunakan guna mengukur kinerja Sekretariat Utama dalammelaksanakan dan memberikan pelayanan dan dukungan administrasi dalam pelayanan penempatandan perlindungan TKI tahun 2016.

Tabel 50. Opini Publik Terhadap BNP2TKI


(%)Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)1 Opini Publik terhadap

lembaga BNP2TKI.Baik(80)

Cukup(50) 40

Baik(80)

Cukup(55) 68,75 10



Untuk menunjang pemberitaan dan penyebarluasan informasi tentang kinerja BNP2TKI ke masyarakatluas melalui framing publikasi media online dan media cetak, antara lain Jawa Pos sebagai mediapenyebarluasan pemberitaan media cetak. Sementara itu, antara news, tempo.co, okezone.com,detik.com, cnn Indonesia, bisnis.com, beritasatu.com, kompas.com dan republika online menjadi mediayang menyebarluaskan melalui online atau digital. Melalui framing publikasi dan dipilihnya media-mediatersebut diharapkan penyebarluasan berita atau event tentang BNP2TKI dapat berlangsung dengan baikdan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media-media tersebut dapat membantu peranHumas BNP2TKI untuk menyebarluaskan pemberitaan kepada masyarakat. Tak hanya berita atau eventyang berlangsung di Jakarta saja yang diliput atau diberitakan, tetapi BP3TKI dan P4TKI di daerah jugadapat dibantu penyebaran informasi atau event yang diadakan disana dengan penulis atau kontributoryang berasal dari BP3TKI atau P4TKI setempat. Upaya publikasi yang dilakukan melalui media cetakdan online dari bulan Januari hingga Desember 2016 menunjukkan statement positif dari publik. Naiknyaekspos pemberitaan dikarenakan giatnya humas mengekspos berita baik yang sedang berkembang danjuga mengekspos event atau kegiatan di unit kerja BNP2TKI.

Pada tahun 2016, pemberitaan yang berkaitan dengan BNP2TKI dan TKI berjumlah 8.765 berita dari 16media online dengan presentase 55% pemberitaan positif, 24% pemberitaan netral dan 21%pemberitaan negatif. Apabila dianalisis berdasarkan presentase tersebut pada tahun 2016, pemberitaan-pemberitaan yang muncul di media online lebih cenderung ke arah yang lebih positif seiring denganupaya perubahan layanan tata kelola penempatan dan perlindungan yang dilakukan oleh BNP2TKI.

Analisa Image Building BNP2TKI

PEMBERITAAN JUMLAH TANGGAPAN JUMLAHNews 4.935 Statements 26.528

Media 451 Positives 14.590Person 3.050 Neutrals 6.367Influencers 1.396 Negatives 5.571

No Media News1 Tribun News 1652 Detik 1613 Republika 1384 Kompas 1245 Vivanews 1236 Metro Tv 1187 Suara Merdeka 1168 Okezone 1149 Liputan 6 11310 Bisnis Indonesia 10511 Berita Satu 9812 Merdeka 9113 Inilah 8614 Rakyat Merdeka 8515 Jawa Post National

Network76

16 Kabarna 7317 Seputar Indonesia 7118 Suara News 6119 Antara 5520 Tempo Interaktif 54


Dalam statistik diatas terlihat ada pemberitaan positif sebesar 55%, pemberitaan netral sebesar 24%dan pemberitaan negatif sebesar 21%. Dengan analisis ini, diharapkan BNP2TKI dapat memantau, isuatau event mana yang sedang berkembang di masyarakat mengenai TKI dan untuk kedepannya isutersebut dapat direspon atau dikembangkan menjadi suatu pemberitaan yang lebih baik.

BNP2TKI mendapatkan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI sesuai SuratNomor 1541/ORI-SRP/XI/2016 tanggal 24 November 2016 dengan perolehan nilai rata-rata 102,79(Zona Kepatuhan Hijau).

Indikator sasaran kegiatan 16 yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 6 adalahPersentase peraturan perundang-undangan dan tingkat kekosongan hukum, dengan uraian capaiansebagai berikut; Dalam tahun 2016 ditargetkan penyusunan peraturan sebanyak 9 peraturan, terealisirsebanyak 11 peraturan, dengan tingkat capaian 112%.

Indikator sasaran kegiatan 17 yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 6 adalahPersentase terintegrasi sistem non tunai pada lembaga penempatan dan tata kelola TKI, dengan uraiancapaian sebagai berikut; Semua instansi yang terlibat dalam pemberian pelayanan fasilitasi penempatandan perlindungan TKI di luar negeri semua sudah terintegrasi dengan SISKOTKLN demikian juga denganLembaga Penempatan dan Lembaga Pendukung Penempatan lainnya, sehingga target tahun 2016sebesar 80% terlampaui dengan tingkat capaian keberhasilannya 100%.

Sampai dengan posisi akhir tahun anggaran 2016 lembaga yang terintegrasi dengan systempelayanan P2TKI berjumlah 6 Kemeterian / Lembaga dan 11 Perwakilan RI di luar negeri. Yaitu: DitjenDukcapil Kemendagri; Ditjen Imigrasi Kemkumham; Kementerian Luar Negeri; Kementerian TenagaKerja; Kementerian Keuangan, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); KBRI Singapura; KDEITaiwan, KJRI Hongkong, KBRI Banda Seri Begawan Brunei Darusallam, KBRI Kuala Lumpur, KBRIKuwait, KJRI Penang, KJRI Johor Bahru, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kucing, dan KRI Tawau. SedangkanSistem pembayaran Non Tunai merupakan amanah yang dituangkan dalam MoU antara Bank Indonesia,Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Tenaga Kerja RI dan BNP2TKI pada tahun 2015. DalamMoU tersebut disepakati bahwa proses pembayaran terkait pelayanan Calon TKI / TKI akanmenggunakan system pemayaran Non Tunai yang melibatkan Perbankan Nasional (BRI, Mandiri danBNI) dan stakeholder terkait (sarkes, Asuransi, PPTKIS, Calon – TKI), meliputi : Pembayaran AsuransiPra, masa dan purna penempatan, Pembayaran ujian G to G EPS Topik Korea Selatan untuk Paper Base

Test dan Computer Base Test, dan Pembayaran Biaya medical untuk Negara Brunei Darusallam.Tabel 51. Capaian Sasaran kegiatan 17 BNP2TKI Tahun 2015


(%)Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)1 Persentase lembaga yang

terintegrasi Sistem PelayananP2TKI dalam tata kelola TKI,termasuk transaksi non tunai

50%TNT 50% TNT 100 100%

TNT 100% TNT 100 0

2 Rekomendasi hasil kajianLitbang sebagai bahanmasukan kebijakan

2 Kajian 2 Kajian 100 9 Kajian 4 Kajian 44 (56)


Tabel 52. Jumlah Stakeholder yang terintegrasi dengan Online System P2TKI Tahun 2016

No Stakeholders Target Realisasi %

1 Kementerian/Lembaga 6 6 1002 Disnaker Propinsi 25 25 1003 Perwakilan 11 11 1004 Dinas Kab/Kota 438 265 605 PPTKIS 450 450 1006 SARKES 92 89 977 BLKLN 451 451 1008 LSP 6 6 1009 Lembaga Keuangan 7 7 100

10 Asuransi 3 3

Indikator sasaran kegiatan 17 yang juga mendukung pencapaian Sasaran Strategis 6adalah Persentase rekomendasi hasil kajian yang menjadi kebijakan, dengan uraian capaian sebagaiberikut :

1) Survey Potensi Simpanan Tenaga Kerja Indonesia.Suvrey ini dilaksanakan dengan tujuan tersedianya informasi mengenai potensi investasi atausimpanan Tenaga Kerja Indonesia yang didapat dikelola oleh negara melalui suatu lembaga investasikhusus. Bagaimana peluang kebijakan pendirian lembaga investasi khusus termasuk tantangan danhambatanya serta rekomendasi yang harus dilakukan;

2) Analisis Kesenjangan antara Kebutuhan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan TKI denganKapasitas Kelembagaan BNP2TKI.Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui secara jelas dan komprehensif berbagaikesenjangan (gap) antara kebutuhan tata kelola penempatan dan perlindungan TKI terutama dalammenghadapi MEA yang dihubungkan dengan kapasitas kelembagaan BNP2TKI saat ini, kedua,memberikan masukan bagi perencanaan program untuk peningkatan kapasitas kelembagaanBNP2TKI, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola penempatan dan perlindungan TKI dalammenghadapi MEA dan ketiga, menyajikan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pengambilkeputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut terhadap kebutuhan perubahan yang perlu dilakukanoleh BNP2TKI;

3) Kajian Implementasi Peraturan dan Perundangan Dalam Proses Rekruitment C-TKI melalui Skema Pto P. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan melakukan evaluasi regulasi yang mengatur prosesrekruitmen Calon – TKI yang melalui skema P to P dengan kenyataan yang ada dilapangan.Selain kegiatan yang menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada stakeholder terkait, jugaterdapat beberapa kegiatan yang menghasilkan publikasi berupa buku dalam rangka memberikaninformasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan termasuk publik. Publikasitersebut merupakan output dari kegiatan Analisis komparatif Data Penempatan dan Kepulangan TKI di3 (tiga) Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi kantong TKI sebagai berikut : Profil Tenaga KerjaIndonesia Provinsi NTB; Profil Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur; ProfilTenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.


3.4.1.7. Sasaran 7 : Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP dan Penyelengaraan SPIP.

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada penilaian Sasaran Kegiatan 18 dengan 2 (dua) IndikatorKinerja Utama Tingkat Kapasitas APIP dan Tingkat Kematangan Implementasi SPIP. Indikator inisekaligus digunakan mengukur kinerja pengawasan internal di lingkungan BNP2TKI dalam mewujudkanpengendalian intern yang memadai.

Tabel 53. Capaian Kapabilitas APIP dan Kematangan Implementasi SPIP Tahun 2015


(%)Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)1 Tingkat Kapabilitas APIP 1 2 200 1 2 200 1002 Tingkat Kematangan

Implementasi SPIP 1 3 300 1 3 300 100


Uraian capaiannya sebagai berikut, dalam rangka mewujudkan peran dan fungsipengawasan intern yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penyelenggaraantata kelola pelayanan penempatan dan perlindungan TKI oleh BNP2TKI, BPKP telah melakukan prosespenjaminan kualitas terhadap hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat BNP2TKI.

Proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat dilakukan dengan melakukanpenilaian mandiri yang diinput ke dalam aplikasi Intern Audit Capability Model (IACM) yang diikuti olehpara pengendali teknis, ketua tim, anggota tim yang kemudian divalidasi oleh tim BPKP. Dari hasilpenilaian mandiri tersebut diperoleh hasil bahwa kapabilitas Inspektorat BNP2TKI “secara keseluruhanberada pada level 2 dengan perbaikan” dengan tingkat masing-masing elemen sebagai berikut:

NO. ELEMEN LEVEL1. Peran dan Layanan 32. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 23. Praktik Profesional 24. Akuntabilita dan Manajemen Kinerja 25. Budaya dan Hubungan Organisasi 36. Struktur Tata Kelola 3

Dari hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri atas kapabilitas Inspektorat BNP2TKI tahun 2015,diperoleh simpulan bahwa kapabilitas Inspektorat BNP2TKI berada pada level 2 dengan hasil validasipenjaminan kualitas atas tingkat kapabilitas pada msing-masing elemen sebagai berikut:

NO. ELEMEN LEVEL1. Elemen Peran dan Layanan 32. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia 23. Elemen Praktik Profesional 24. Elemen Akuntabilita dan Manajemen Kinerja 25. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi 26. Elemen Struktur Tata Kelola 3


Indikator kinerja tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dengan uraian sebagai berikut,berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Pengendalian Interndan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan KesejahteraanRakyat, BPKP telah melakukan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) BNP2TKI Tahun 2016 menunjukan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIPberada pada level 3 (terdefinisi). Pengukuran dilakukan terhadap 25 fokus penilaian maturitas danmenghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar “3,42”.

Tabel 54 Penilaian Tingkat Maturitas SPIP BNP2TKI Tahun 2016

NO. FOKUS PENILAIANTINGKAT

MATURITAS(0 s/d 5)

BOBOT(%) SKOR

1 Penegakan Integritas dan Penegakan Etika 4 3,75 0,152 Komitmen Terhadap Kompetensi 4 3,75 0,153 Kepemimpinan yang Kondusif 5 3,75 0,194 Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan 3 3,75 0,115 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab 4 3,75 0,156 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentangtang

Pembinaan SDM4 3,75 0,15

7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 4 3,75 0,158 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait. 4 3,75 0,159 Identifikasi Resiko 4 10,00 0,40

10 Analisis Resiko 4 10,00 0,4011 Reviu Kinerja 5 2,27 0,1112 Pembinaan SDM 5 2,27 0,1113 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 3 2,27 0,0714 Pengendalian Fisik atas Aset 3 2,27 0,0715 Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja 5 2,27 0,1116 Pemisahan Fungsi 3 2,27 0,0717 Otorisasi Transaksi 3 2,27 0,0718 Pencatatan yang akurat dan tepat waktu 3 2,27 0,0719 Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan 3 2,27 0,0720 Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya 3 2,27 0,0721 Dokumentasi yang baik atas SPIP serta transaksi penting 0 2,27 0,0022 Informasi yang Relevan 3 5,00 0,1523 Komunikasi yang Efektif 3 5,00 0,1524 Pemantauan Berkelanjutan 3 7,50 0,2325 Evaluasi Terpisah 1 7,50 0,08

JUMLAH SKORTingkat Maturitas

3,42Terdefinisi

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP BNP2TKI ke tingkat berikutnya (terkelola danterukur) perlu dilakukan evaluasi atas hal-hal sebagai berikut: SOP yang ada disesuaikan dengan kondisi yang ada, dan dibuat pemantauan atas kegiatan utama

secara online; Pengendalian aplikasi sistem informasi yang digunakan organisasi/unit organisasi/unit kerja; Pengamanan fisik asset; Penerapan pemisahan tanggungjawab dan tugas organisasi; SOP atas otorisasi transaksi dan kejadian penting; Kebijakan/pedoman tentang tanggungjawab sumber daya keuangan, informasi kepegawaian, dsb; Akuntabilitas pencatatan dan sumber daya; Kebijakan/pedoman tentang informasi dan komunikasi kehumasan.Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP BNP2TKI Tahun 2016, disimpulkan bahwa secara

umum penyelenggaraan SPIP BNP2TKI telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefenisi” denganskor sebesar 3,42.


3.5. Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola TKI

Selain indikator kinerja utama yang telah dijelaskan di atas, program lainnya di BNP2TKI yang mendukungcapaian IKU terdapat program Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola TKI, dengan uraian sebagaiberikut:

3.5.1. Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak bagi setiap warga negara. Olehkarena itu BNP2TKI berkewajiban memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatsecara luas. Kebijakan yang ditempuh oleh BNP2TKI difokuskan padapenyempurnaan kebijakan dibidang pelayanan penempatan dan perlindungan TKIdan peningkatan kualitas penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI yangcepat, murah, aman dan berkualitas.

Selain itu, upaya BNP2TKI juga difokuskan pada implementasi kebijakan dan pengembangan manajemenpelayanan melalui pengembangan manajemen dan sistem pelayanan publik di setiap Kabupten/Kota, penerapanstandar pelayanan pada seluruh penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengembangan sistem pengawasandan evaluasi kinerja pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik menghadapi berbagai tantangan,antara lain meningkatkan kompetensi dan merubah mindset pelayanan bagi SDM, meningkatkan penerapan TIKdalam manajemen pelayanan, menghilangkan praktek pungli dalam penyelenggaraan pelayanan, memperluasprogram quickwins pelayanan publik pada seluruh unit, meningkatkan efektifitas penanganan pengaduanmasyarakat, dan meningkatkan implementasi standar pelayanan minimal (SPM) di daerah dalam perencanaandan penganggaran yang terintegrasi.Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan seluruhpemangku kepentingan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dan secara akan menerapkanpelayanan berbasis elektronik dan online (e-government) yaitu menjadi salah satu program layanan unggulandalam rangka peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI. Program percepatan di bidangpelayanan penempatan dan perlindungan TKI berbasis TI yang telah dilakukan oleh BNP2TKI merupakan quick

wins BNP2TKI yang sedang dan akan terus dikembangkan adalah :a). Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui “online system“ yang mencakup:

1) Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (www.infokerja-bnp2tki.org), sistem ini untuk dimanfaatkanmasyarakat pencari kerja keluar negeri, dapat mendaftar baik secara online maupun melalui BP3TKI,Disnaker Provinsi, Kabupaten/Kota dan lembaga pendidikan yang telah bekerjasama dengan BNP2TKIserta dalam sistem ini Pencaker dapat mengakses informasi peluang kerja keluar negeri yang sudahtersedia;

2) Sistem Pelayanan Penempatan TKI SISKOTKLN (http://siskotkln.bnp2tki.go.id), sistem ini dirancanguntuk entri data secara online diawali dari Disnaker Kabupatan/Kota. Entri data ini oleh lembagapenempatan lainnya seperti sarana kesehatan, BLK-LN, LUK asuransi dll.


Sistem ini dapat mengurangi pemalsuan identitas TKI serta dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkanharus dimiliki TKI sebelum ditempatkan bekerja di luar negeri dan memudahkan mencari data daninformasi TKI;

3) Sistem Pendataan dan Pelayanan Kepulangan TKI (http.//sipendaki.bnp2tki.go.id), sistem ini dioperasikan dibeberapa embarkasi seperti Balai Pelayanan Kepulangan TKI Selapajang, BandaraSoekarno Hatta, Bandara Adi Sumarmo-Solo, Bandara Separang-Mataram, Bandara HuseinSastranegara-Bandung; Pintu Perbatasan-Entikong, Pelabuhan Laut Tunon Taka-Nunukan, PelabuhanLaut Sri Bintang Pura-Tanjung Pinang, manfaatnya data TKI yang pulang dapat diakses secara online

oleh pihak pihak yang berkepentingan yang telah mendapat user id dan password dari BNP2TKI;4) Sistem Pelayanan Pengaduan Permasalahan TKI atau Crisis Center (http.//halotki.bnp2tki.go.id), sistem

ini dioperasikan di kantor BNP2TKI Jln, MT Haryono Kav.51 Jakarta Selatan;5) Data Center BNP2TKI

Untuk mendukung kelancaran pelayanan sistem Pelayanan Penempatan dan Perlindungan diseluruhlintas sektor dan stakeholder, BNP2TKI telah membangun Data Center yang sudah memenuhi standarinternasional yang dipersyaratkan yaitu TIA-942 tier 1 (Telecommunications Industry Association);

6) Integrasi Penempatan & Perlindungan TKI dengan K/L, Perwakilan RI dan Disnaker Prop/Kab/Kota;7) Untuk mewujudkan kesepahaman, semangat dan komitmen bersama dalam pelaksanaan kebijakan

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri Kegiatan integrasi tersebut meliputi :a) Mapping Data Agensi dan Data PPTKIS dengan data SISKOTKLN;b) Web Service sudah siap untuk dipergunakan dan sudah terkoneksi dengan database;c) Integrasi data yang ditampilkan, antara lain : Integrasi data Job Order

Integrasi data Employment Contract Integrasi data Blacklist Agency

Penambahan Fitur Pencarian Data TKI di Sistem Informasi KJRI Penambahan Fitur Kedatangan TKI di Sistem Informasi KJRI Memprovide data untuk Entry data Employment Contract di KJRI berdasarkan Nomor Paspor dari

SISKOTKLNd) Akses data dari hasil integrasi sistem tersebut dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak (Konsulat

Hong Kong SAR, KDEI Taipei dan BNP2TKI) dalam memberikan pelayanan penempatan danperlindungan TKI.

8) Mengintegrasikan System BNP2TKI layanan LPSE;a. Dukungan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berlupa Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE);b. Terbentukan Data Warehouse HYPERLINK "http://dw.bnp2tki.org" http://dw.bnp2tki.org.

9) Memperkuat Sumberdaya tenaga IT.Sumber Daya IT di BNP2TKI menjadi sumber keunggulan kompetitif karena bersifat langka, khusus,bernilai, berharga, langka, dan sulit untuk meniru atau mengganti.


BNP2TKI mengembangkan sumber daya IT yang spesifik, dan kemudian memperbarui ini untukmenanggapi perubahan lingkungan, mengembangkan kemampuan dinamis untuk beradaptasi denganperubahan lingkungan. Strategi yang sukses tergantung pada organisasi yang memiliki kemampuanstrategis untuk tampil di tingkat yang diperlukan untuk sukses. Jika sumber daya dikendalikan dengantidak baik, sumber daya ini tidak akan memungkinkan untuk memilih dan menerapkan strategi denganmengeksploitasi kemungkinan ancaman dari luar atau menetralisirnya. Maka dari itu tipologi sumber dayaIT yang bisa diterapkan di BNP2TKI dibagi menjadi 3 bagian yaitu :a) Infrastruktur : komponen infrastruktur IT (seperti perangkat keras komputer dan perangkat lunak);b) Keterampilan teknis : keterampilan teknis IT adalah keterampilan teknologi tepat guna diperbarui,

yang berkaitan dengan sistem baik hardware dan software yang dipegang oleh pegawai BNP2TKI;c) Pengembangan IT : Mengacu pada kemampuan untuk mengembangkan atau bereksperimen dengan

teknologi baru.

b). Keterbukaan informasi PublikDengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secarahistoris dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasiyang sudah berumur satu dasawarsa telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara.Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yangmensyaratkan adanya akuntabilitas, transparasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinyakebijakan publik. Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008 pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untukmengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan aksesdengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dandokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.Transparansi di lingkungan BNP2TKI saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhanseluruh pegawai. Dengan adanya transparansi, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas danprofesionalisme serta integritas pegawai BNP2TKI. Tersirat maksud tersebut di atas bahwa ketersediaaninstrumen pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan kebutuhan yang mutlak menjadiperhatian penting bagi setiap Badan Publik dan perlu dipersiapkan dalam kegiatan pra-implementasiUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pengelolaan informasi berpedoman pada :1) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BNP2TKI dilaksanakan berdasarkan Keputusan

Kepala BNP2TKI Nomor: KEP.56/KA/VIII/2011 tentang Pembentukan Organisasi dan PenunjukanPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

2) Dalam pengelolaan Informasi dan dokumentasi diperlukan adanya pedoman kerja sebagaimanandiamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia Nomor: PER.16/KA/XII/2011 Tentang Pedoman Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasidi Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.


3) Sejak dicanangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikyang mulai berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, mendorong BNP2TKIuntuk terus meningkatkan transparansi dan membentuk perangkat pelayanan informasi publik. BNP2TKImenunjuk Biro Humas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Melalui pelayananinformasi publik ini masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai penempatan dan perlindunganTKI, proses mencari kerja di luar negeri, laporan keuangan, tanggung jawab sosial BNP2TKI, daninformasi terkait lainnya.Pelayanan Informasi Publik BNP2TKIKantornya di BNP2TKI Jl. MT. Haryono Kav. 52, Jakarta SelatanTelp : 021 7994031Facs : 021 7994031Website : ppid.bnp2tki.go.idEmail: humas@bnp2tki .go.id

4) Dalam rangka penguatan akan pencapaiain Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (KIP) dalam kaitannya dengan pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 10 tahun 2016tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kurupsi, maka BNP2TKI telah menjalankan Rencana AksiPPK tersebut dengan melaksanakan setiap aktivitas yang diperjanjikan dalam rencana aksi yang dipantauoleh KSP dan Menteri PPN/Kepala Bapenas, berupa pencegahan dan Pengamanan TKI Non Proseduraldan Rencana Aksi Pencgahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan Renaksi Pengadaan barang danjasa serta pengelolaan BMN.

c). Mempercepat pembangunan Zona Integritas dalam Pelaksanaan RB di BNP2TKIDalam kaitan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka tema BNP2TKI Bersih dan Melayani telahmenjadi tekat seluruh jajaran pelayanan dan penempatan TKI di seluruh unit kerja di lingkungan BNP2TKI.Mempercepat pembangunan Zona Integritas dalam Pelaksanaan RB di BNP2TKI juga telah dicanangkandiseluruh BP3TKI dan P4TKI dalam rangka peningkatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.


d). Pembenahan infrastruktur pemerintah dalam mendorong peningkatan pelayanan publikPembenahan yang dilakukan dengan melakukan:1) Pembentukan Whistle Blower System (WBS) di BNP2TKI.

Perlu penyediaan infrastruktur layanan dan pengaduan TKI secara online berupa penyediaan saranainformasi dan saluran pengaduan masyarakat dalam bentuk Whistle Blower System (WBS) di BNP2TKI.Dalam hal ini sudah terbentuk Tim Penyusun Pengelola WBS dengan SK Kepala BNP2TKI dan sudahtersusun desain WBS untuk implementasi di BNP2TKI.

2) Pembentukan Helpdesk layanan informasi TKI.Dari hasil rekomendasi KPK dan UKP4 pembubaran pelayanan TKI yang ada di BPKTKI Selapajangmaka diperlukan optimalisasi keberadaan helpdesk layanan informasi TKI yang terintegrasi menyangkutlayanan CTKI di dalam negeri (diembarkasi/debarkasi) dan layanan TKI di luar negeri (di KBRI). Layananini sudah tersedia di delapan debarkasi.

3) Publikasi informasi menyangkut prosedur proses kepulangan yang perlu dijalani TKI.Pembenahan infrastruktur Bandara Soetta untuk menunjang perlindungan terhadap TKI yang dilakukanoleh BNP2TKI berupa publikasi informasi menyangkut prosedur proses kepulangan yang perlu dijalaniTKI baik saat keberangkatan dari Luar Negeri maupun saat tiba di bandara dan transportasi menujudaerah asal secara aman dan murah melalui website BNP2TKI.

e). Penguatan Kualitas SDM Aparatur.

Upaya penguatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur di lingkungan BNP2TKI merupakan bagian daripembenahan manajemen SDM Aparatur dalam proses reformasi birokrasi yang dilaksanakan di BNP2TKI.Upaya penguatan tersebut mencakup analisis jabatan dan beban kerja, pembenahan sistem rekrutmenpegawai, seleksi dan promosi dalam jabatan struktural, penyusunan standard kompetensi jabatan, pemetaankompetensi pegawai melalui assessment center, peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan danpelatihan, maupun upaya peningkatan kesejahteraan pegawai melalui remunerasi. BNP2TKI berupaya untukmelakukan penataan jumlah pegawai di unit kerja pusat maupun daerah berdasarkan hasil analisis jabatandan beban kerja.

Untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi yang ada, BNP2TKI berupayamelaksanakan rekrutmen pegawai yang berdasarkan prinsip obyektif, transparan, akuntabel, dan bebasKKN dengan menggunakan sistem Computer Assissted Test (CAT). Dalam hal pengembangan karierpegawai khususnya dalam proses seleksi dan promosi dalam jabatan struktural, BNP2TKI berusahamenerapkan sistem merit. Dalam rangka memperoleh pejabat tinggi yang kompeten berdasarkan sistemmerit, BNP2TKI melaksanakan rekrutmen terbuka bagi calon pejabat eselon I dan eselon II.Demikian pula untuk mendapatkan pejabat struktural eselon II, III dan IV yang kompeten sesuai denganpersyaratan jabatan, BNP2TKI melakukan seleksi dengan menggunakan assessment center.


Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BNP2TKI diarahkan untuk mengisi kesenjangan antarakompetesi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi pegawai yang ada, baik melalui program diklatfungsional maupun diklat yang bersifat teknis.

f). Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja.Penerapan sistem manajemen kinerja pada instansi pemerintah dimaksudkan untuk memastikan prosesperencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kinerja dilaksanakansecara konsisten, sejalan dengan tugas dan fungsi BNP2TKI, berbasis pada kinerja dan diorientasikan padapeningkatkan kinerja secara optimal, upaya diarahkan untuk membangun sistem dan kelembagaanmanajemen kinerja. Selain itu juga diarahkan pada peningkatan kapasitas implementasinya melalui fasilitasidan asistensi, penyempurnaan evaluasi akuntabilitas kinerja birokrasi baik substansi maupun cakupanpenilaian pada seluruh unit di BNP2TKI baik pusat dan daerah. Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisidimana BNP2TKI telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) ataukegiatan (output) semata, menjadi berorientasi kepada hasil (outcome).

g). Tata Kelola TKI.Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah melakukanperbaikan tatakelola pelayanan penempatan dan perlindungan TKI terkait pembenahan sektor pelayananpublik yang harus diimplementasikan 13 Kementerian atau Lembaga. BNP2TKI bertanggungjawab langsungdalam tiga hal. Pertama, penyediaan sarana informasi dan saluran pengaduan bagi masyarakat dalambentuk Whistle Blower System (WBS) di BNP2TKI. Kedua, optimalisasi keberadaan helpdesk layananinformasi TKI yang terintegrasi menyangkut layanan calon TKI di dalam negeri (di embarkasi/debarkasi) danlayanan TKI di luar negeri (di KBRI). Ketiga, pengaturan mekanisme pendataan TKI mandiri terintegrasidengan sistem keimigrasian. Mengenai penyediaan sarana informasi dan saluran pengaduan bagimasyarakat dalam bentuk Whistle Blower System (WBS) di BNP2TKI. WBS adalah sistem pelaporanpelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaranhukum dan etika. WBS ini dimaksudkan untuk menjadi sarana kontrol karyawan guna meningkatkan kerjadan kinerjanya supaya menjadi lebih baik. Untuk obyektivitas pelaporan dan sekaligus perlindungan pelapor,identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. Untuk optimalisasi keberadaan helpdesk layanan informasi TKIyang terintegrasi menyangkut layanan calon TKI di dalam negeri (di embarkasi/debarkasi) dan layanan TKI diluar negeri (di KBRI), BNP2TKI telah membentuk Helpdesk dan Crisis Center BNP2TKI di 11 debarkasi.Sedangkan optimalisasi keberadaan helpdesk layanan informasi TKI yang terintegrasi di luar negeri (diKBRI), menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Terkait pengaturan mekanisme pendataanTKI mandiri terintegrasi dengan sistem keimigrasian, Kepala BNP2TKI dan Menteri Hukum dan HAM telahmelakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang “Kerjasama Integrasi Sistem InformasiManajemen Keimigrasian dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri dan Layanan TerpaduSatu Pintu Dalam Rangka Penempatan dan Perlindungan TKI.”


Nota kesepahaman ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antaraDeputi Bidang Penempatan BNP2TKI dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAMtentang “Pertukaran Data TKI Melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dengan SistemKomputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri dan Layanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka Penempatan danPerlinduangan TKI.

3.6. Realisasi KeuanganPada tahun 2016 anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan penempatan dan perlindungan TKI di luar

negeri Pagu awal sebesar Rp 415.046.706.000,00. Setelah adanya pemotongan pagu setelah direvisi menjadi Rp373.739.846.000,00. Realisasi keuangan BNP2TKI tahun 2016 sebesar Rp 305.595.453.125,00 atau 81,86% lebihtinggi jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2015 sebesar Rp 358.152.158.000,00 atau mencapai 78,05%,akan tetapi masih dibawah realisasi tahun 2014 sebesar 85,41%.

Tabel 55. Realisasi Selama Lima Tahun Terakhir (Tahun 2012 – 2016)

NO. TAHUN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % SISA %

1 2012 266.430.203.000 248.215.534.254 93,16 18.214.668.746 6,84

2 2013 409.120.556.000 379.188.481.576 92,68 29.932.074.424 7,32

3 2014 411.868.115.000 351.793.731.042 85,41 60.074.383.958 14,59

4 2015 458.848.890.000 358.152.158.000 78,05 100.696.732.000 21,95

5 2016 373.739.846.000 305.595.453.125 81,77 68.144.392.875 18,23

Jika dilihat pagu anggarannya selama lima tahun terakhir dari tahun 2012 sampai 2016, BNP2TKItiga kali mendapat anggaran tambahan, yaitu tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015. Sedangkan capaian rata-ratapertahun sebesar 87,63%. Rrealisasi penyerapan anggaran BNP2TKI tahun 2014 terealisir sebesar Rp351.793.731.042,00 atau sebesar 85,41%, tahun 2015 terealisir sebesar Rp 358.152.158.000,00 atau sebesar78,05%. Penyerapan anggaran tahun 2014 - 2015 terjadi penurunan penyerapan anggaran sebesar 7%, sedangkanpenyerapan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 305.595.453.125,00 atau 81,77% lebih tinggi dibandingka realisasitahun 2015 sebesar 3,81%.

Tabel 56. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI SISA

BELANJA PEGAWAI 106.881.781.000 104.483.928.158 2.397.852.842

BELANJA BARANG 242.957.828.000 182.392.199.454 60.565.628.546

BELANJA MODAL 23.900.237.000 18.719.325.513 5.180.911.487

JUMLAH 373.739.846.000 305.595.453.125 68.144.392.875


3.7. Hambatan/Permasalahan

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tata kelola pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang perlumenjadi perhatian, antara lain:1. Banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri sehingga memerlukan lapangan kerja

di luar negeri bagi TKI, kondisi yang seperti ini menyebabkan minat bekerja ke luar negeri yang sangat besar dansulit dibendung;

2. Peran pemerintah dalam memberikan informasi kepada Calon TKI masih sangat rendah, data menunjukanprosentase TKI yang berangkat ke Luar Negeri karena sumber informasi dari pemerintah baru 5%, sisanyasumber informasinya Calo, Keluarga dan PPTKIS;

3. Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan lemahnya koordinasi kelembagaan serta pelayanandokumen dalam penyiapan TKI sehingga memerlukan perbaikan dalam sosialisasi, koordinasi kelembagaan danpenyiapan keberangkatan;

4. Belum optimalnya perlindungan dan banyaknya TKI bermasalah yang memerlukan penanganan khusus danintensif terutama dari sisi pemenuhan hak-hak TKI;

5. Terbatasnya kapasitas kelembagaan dalam pelayanan TKI terutama dari sisi kelembagaan BP3TKI, SDM,sarana dan prasarana serta terbatasnya anggaran dalam mendukung operasional perwakilan RI dalamperlindungan TKI;

6. Revisi UU No. 39 Tahun 2004 yang belum terwujud, menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum dalampenempatan dan perlindungan TKI;

7. Sarana kerja berupa gedung kantor BNP2TKI yang belum memadai, begitu juga dengan sebagian besar kantorpelayanan di daerah;

8. Berbagai peraturan pemerintah yang menjadi dasar regulasi penempatan dan perlindungan TKI belu tersedia;9. Tidak tersedianya tempat pelatihan bahasa Jepang dengan kapasitas 500 orang yang dapat digunakan,

sehingga tidak dapat meningkatkan jumlah pepnempatan TKI ke Jepang;10. Kurangnya minat dan percaya diri Calon TKI untuk menjadi perawat dan careworker di Jepang;11. Terbatasnya jumlah lembaga pelatihan Bahasa Jepang di daerah;12. Integrasi sistem penempatan TKI Korea antara SISKOTKLN dengan HRD Korea belum optimal;13. Pekerja Nelayan (Fishing) penyumbang TKI illegal terbesar perlu ditetapkan standar kompetensi dan persyaratan

di Korea;14. Belum adanya sinkronisasi antara instansi terkait tentang pembentukan dan manfaat LTSP;15. KUR tidak berjalan lancar karena Perbankan belum siap beroperasi secara optimal hanya melayani PPTKIS

yang dinilai baik;16. PAP tidak optimal disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana, media dan modul pembelajaran serta

kualitas instruktur;17. Sebanyak 16% lembaga penempatan tidak mentaati peraturan yang berlaku;


18. Penyesuaian terhadap agenda kebijakan pemerintahan baru yang mengakibatkan terjadinya Revisi Program,Kegiatan dan Anggaran yang pada gilirannya mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan.

3.8. Pemecahan Masalah

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang ada antara lain:

1. Mengembalikan peran BNP2TKI sesuai UU dan Keputusan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kebijakan(operator) dalam penempatan dan perlindungan TKI;

2. Membuat berbagai peraturan pelaksanaan untuk meningkatkan peran dan regulasi BNP2TKI dan mempercepathasil revisi UU No. 39 Tahun 2004;

3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan para pemangku kebijakan terkait;4. Diperlukan promosi dan peningkatan jaringan kerjasama luar negeri untuk memperluas lapangan kerja bagi TKI

khususnya Sektor formal. Jumlah TKI Sektor informal berangsur-angsur dikurangi jumlahnya dan ditingkatkankualitasnya;

5. Diperlukan peningkatan pelayanan penempatan melalui sosialisasi yang mencerdaskan masyarakat, peningkatankoordinasi kelembagaan, penyiapan keberangkatan calon TKI dan perbaikan penempatan TKI oleh pemerintah;

6. Diperlukan optimalisasi perlindungan dan pelayanan cepat dan tuntas melalui crisis center untuk menyelesaikanpermasalahan TKI khususnya yang menyangkut aspek pemenuhan hak, pengamanan dan pemberdayaan TKI,pencegahan TKI ilegal serta penegakan hukum;

7. Diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat dengan pembentukan BP3TKI yang baru, peningkatan kualitas dankuantitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana kantor di Pusat dan Daerah serta bantuan program untukpelayanan perlindungan TKI di perwakilan RI;

8. Harmonisasi peraturan pemerintah yang menjadi dasar regulasi penempatan dan perlindungan tenaga kerjaIndonesia;

9. Mengupayakan tempat pelatihan bahasa Jepang bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan, sehingga tidakdapat meningkatkan jumlah penempatan TKI ke Jepang;

10. Melakukan pembinaan kepada Calon TKI untuk menjadi perawat dan careworker di Jepang guna meningkatkanketerampilan untuk mampu dan percaya diri dalam bekerja;

11. Mengoptimalkan Integrasi sistem penempatan TKI Korea antara SISKOTKLN dengan HRD Korea;12. Menetapkan standar kompetensi dan persyaratan Pekerja Nelayan (Fishing) untuk bekerja di Korea;13. Sinkronisasi dan harmonisasi instansi terkait tentang pembentukan dan manfaat LTSP;14. Mengoptimalkan peran Perbankan dalam pemberian KUR bagi CTKI/TKI;15. Meningkatkan sarana dan prasarana, media dan modul pembelajaran serta kualitas instruktur PAP dan;16. Meningkatkan pembinaan kepada lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan, agar memberikan

pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


BAB IVP E N U T U P

4.1. Capaian Kinerja IKU

Penilaian hasil akhir capaian indikator kinerja utama (IKU) BNP2TKI tahun 2016 merupakan rangkaian dariakumulasi penilaian yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan, selama tahun 2016 dengan mengacu pada

RENSTRA BNP2TKI tahun 2015- 2 0 1 9 dan Penetapan Kinerja BNP2TKI tahun 2016 yang telah disepakati.

Penilaian ini dilakukan dengan mengukur, mengevaluasi dan menganalisa data kinerja yang hasilnya akanmemberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran BNP2TKI.

Hasil penilaian terhadap 11 (sebelas) IKU BNP2TKI untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran strategis BNP2TKI,adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetKinerja


1Meningkatnyapemanfaatan jobsinfoBNP2TKI dalam alurproses penempatan TKI

Prosentase CTKI pendaftarjobsinfo yang berhasilditempatkan. 40% 17% 43

2

MeningkatnyaPenempatan TKLNmemenuhi syarat kerjadan prosedur berbasisSistem P2TKI

Persentase pemanfatan layananSISKOTKLN yang terintegrasioleh pihak terkait dalam prosespra pemberangkatan yangmudah, cepat, transparan.

70% 60% 85,71

3MeningkatnyaPerlindungan sejak Pra,Selama, sampai denganPemulangan.



Persentase TKI Purna yangMenjadi Wirausaha 34% 63% 185,29

5

Pelayanan Terpadu,Profesional danBertanggungjawab, sertapengelolaan Keuanganyang efisien, efektif,transparan dan akuntabel

Persentase Unit Layanan Publik(UPP) dan Layanan Terpadu SatuPintu (LTSP) diBP3TKI/LP3TKI/P4TKI yangmudah, murah dan cepat

50% 54% 108

Persentase lembaga yangterintegrasi Sistem PelayananP2TKI dalam tata kelola TKI,termasuk transaksi non tunai

80% 100% 125



6 Citra terbaik untuklembaga BNP2TKI


Baik(80)

Cukup(55) 68,75

7MeningkatnyaKompetensi, IntegritasAPIP dan PenyelengaraanSPIP.

Tingkat Kapabilitas APIP Skor 1 2 200Tingkat KematanganImplementasi SPIP Skor 1 3 300


Dari hasil penilaian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa secara umum kinerja BNP2TKI cukup baik,dengan angka capaian kinerjanya sebagai berikut:1. Sasaran Strategis yang berhasil merealisasikan capaiannya lebih dari 100% dengan predikat sangat baik yaitu 5

Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam tahun 2016 sebagai berikut:1) Sasaran Strategis 3) Meningkatnya Perlindungan sejak Pra, Selama, sampai dengan Pemulangan persentase

capaian kinerjanya 103,26%;2) Sasaran Strategis 4) Meningkatnya TKI Purna yang Berwirausaha, persentase capaian kinerjanya 185,29%;3) Sasaran Strategis 5) Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab, serta pengelolaan Keuangan

yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, persentase capaian kinerjanya 108%. Angka ini didapat dari 4indikator keberhasilan yang ditetapkan;

4) Sasaran Strategis 7) Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP dan Penyelengaraan SPIP, dengan duaindikator keberhasilan dengan persentase capaian kinerjanya 250%.

2. Sasaran Strategis yang capaian realisasinya dibawah 100% yaitu:1) Sasaran Strategis 1) Meningkatnya pemanfaatan jobsinfo BNP2TKI dalam alur proses penempatan TKI

persentase capaian kinerjanya 43%;2) Sasaran Strategis 2) Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem

P2TKI persentase capaian kinerjanya 85,71%;3) Sasaran Strategis 6) Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI dengan persentase hasil capaian kinerjanya 69%.

Realisasi anggaran BNP2TKI tahun 2016 sebesar 81,77% dari anggaran Rp 373.739.846.000,00 lebih tinggi jikadibandingkan dengan realisasi keuangan di tahun 2015 sebesar 78,05%.

4.2. Langkah-langkah Perbaikan

Guna mengoptimalkan segenap sumber daya dan meningkatkan kinerja BNP2TKI, perlu dilakukan upaya-upaya serta komitmen yang besar dari segenap jajaran BNP2TKI untuk mewujudkan kinerja yang baik danmemuaskan segenap stakeholder khususnya masyarakat pekerja migran. Untuk itu perlu dilakukan beberapalangkah-langkah perbaikan sebagai berikut:1. Pencegahan TKI Non Prosedural

Dalam rangka pencegahan TKI Non Prosedural telah dilakukan kerjasama dengan Bareskrim POLRI, integrasirekomendasi paspor sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama dengan Ditjen Imigrasi Kemkumham yangmemungkinkan tersaringnya setiap TKI yang berangkat dan melewati pemeriksaan imigrasi, kerjasamaperlindungan dengan otoritas perbatasan dan penjagaan yang ketat akan mengurangi penempatan TKI nonprosedural.

2. Konsep Exit Strategy menuju Zero Informal. Penerapan moratorium selama ini belum dikuti dengan langkah-langkah perbaikan dan antisipasi baik di dalam negeri dan luar negeri, hal ini untuk menghindari meningkatnyaTKI berangkat secara non prosedural, dalam kaitan tersebut perlu disusun konsep exit strategy penyelesaianpermasalahan TKI pasca kebijakan pemerintah melakukan moratorium penempatan ke Timur Tengah.


3. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan CTKI/TKI. Dalam rangka peningkatan kemampuan CTKI/TKIdalam pengelolaan keuangan telah dilakukan pemberian materi tentang literasi keuangan di PAP dan BLKLN.

4. TKI Pelaut Perikanan. Penghentian penempatan TKI Pelaut Perikanan dilakukan dalam rangka pembenahanuntuk perlindungan TKI Pelaut Perikanan di luar negeri.

5. Penerapan e-KTKLN. Sebagai tindak lanjut dari Permenaker 7 tahun 2015 tentang e-KTKLN, BNP2TKI telahmenyiapkan petunjuk pelaksanaannya dan telah mensosialisasikan dan pembekalan teknis penghapusanKTKLN di jajaran pelayanan dan operator teknis di lapangan yang dilaksanakan saat PAP. Dalam tahun 2017 inipenerbitan KTKLN ini akan diberlakukan kembali, karena merupakan amanat undang-undang;

6. Pengembangan KUR TKI. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap TKI, Pemerintah telah memfasilitasipara CTKI dengan beberapa perbankan guna mendapatkan kredit lunak. Kebijakan ini sudah dijalankan padatahun 2015 sampai sekarang.

7. Pemberdayaan TKI di Perbatasan. Guna mengurangi dan mencegah penempatan TKI non proceduralkhususnya di daerah perbatasan, maka dikembangkan pemberdayaan TKI di daerah perbatasan dalam bentukpelatihan dan penyelesaian dokumen penempatan untuk bekerja di luar negeri.

8. Pembentukan Early Warning System. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan perlindungan bagi tenaga kerjaIndonesia di luar negeri, dikembangkan suatu bentuk deteksi dini terhadap permasalahan TKI ;

9. Pembayaran Non Tunai. Sejalan dengan fasilitasi KUR TKI dengan melibatkan Perbankan, sehinggadikembangkan Pembayaran Non Tunai menggunakan mekanisme perbankan.

10. Membangun sistim akuntabilitas yang dapat memberikan informasi-informasi kinerja di lingkungan BNP2TKI;11. Merumuskan dan menetapkan Kinerja Utama yang SMART dengan indikator outcome yang jelas dan mudah

untuk diukur tingkat keberhasilannya;12. Mengembangkan sistim informasi kinerja yang dapat memberikan data kinerja dari semua unit layanan yang ada

di lingkungan BNP2TKI;13. Pembenahan insfratruktur pemerintah dalam mendorong layanan dan perlindungan kepada TKI yang lebih baik;14. Memperbaiki bisnis proses penempatan dan perlindungan TKI;15. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.


LAMPIRAN – LAMPIRAN


KEPALABADAN NASIONAL PENEMPATAN

DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PERATURANKEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN


NOMOR : PER.10/KA/IV/2015

TENTANGRENCANA STRATEGIS

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIATAHUN 2015 - 2019

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 yang selanjutnya disebut RPJMN sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasionalKementeria/Lembaga untuk periode 2015 - 2019, dipandang perlu menetapkan RencanaStrategis Badan Nasional Penempatan dan Perlidungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015 -2019.

Mengingat : 1. Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;( LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286 );

2. Undang-undang R.I. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104 , TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

3. Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700 );

4. Undang-undang R.I. Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia di luar negeri;

5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tanaga Kerja Indonesia;

6. Peraturan Presiden R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana PembangunanNasional Tahun 2015 - 2019;


- 2 -

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia Nomor 01/KA/-BNP2TKI/III/2007 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatandan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2012 tanggal 20April 2012.

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangan Nasional/Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan danPenelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADANNASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIATAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, yangselanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunannasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengantahun 2019;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian /Lembaga Tahun 2015 -2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian /Lembaga, adalahdokumen perencanaan Kementerian /Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunterhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;

3. Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis BNP2TKI,adalah dokumen perencanaan BNP2TKI untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejaktahun 2015 sampai dengan tahun 2019;

4. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana KerjaPemerintah/RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu)tahun;

5. Rencana Kerja Pemerintah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia adalah dokumen perencanaan nasional yang ditetapkan untukBNP2TKI untuk periode 1 (satu) tahun.


Pasal 2

1. Rencana Strategis BNP2TKI merupakan penjabaran dari visi, misi dansembilanagenda prioritas Presiden, arah kebijakan dan strategi pembangunannasional tahun 2015 - 2019 di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di luar negeri;

2. Rencana Strategis BNP2TKI memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan,strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja tahun 2015 - 2019dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

3. Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :a. Pedoman bagi unit kerja eselon 1 dalam menyusun Rencana Strategis

Sekretariat Utama dan Kedeputian;b. Bahan penyusunan dan penyesuaian rencana kerja unit eselon 2 dan Unit

Pelayanan Teknis di daerah dalam mencapai sasaran yang termuat dalamRencana Strategis BNP2TKI;

c. Pedoman bagi unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah untukperiode 1 (satu) tahunan;

d. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMN BadanNasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015-2019;

e. Rencana Strategis dapat menjadi acuan bagi masyarakat perpartisipasi dalampembangunan nasional di bidang penempatan dan perlidungan tenaga kerjaindonesia.

Pasal 3

1. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiamelakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis olehunit eselon 1 dan unit pelaksana teknis di daerah;

2. Pejabat Eselon 1 dan Kepala unit pelaksana teknis di daerah sebagaimanadimaksud ayat (1) melaporkan evaluasi capain kinerja yang menjadi tanggungjawabnya, dilaksanakan secara berkala pada paruh waktu dan tahun terakhirpelaksanaan RPJM Nasional dan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 - 2019.

Pasal 4

Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) yang tercantumdalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNP2TKI ini.


Pasal 5

1. Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis ini,merupakan angka yang tertuang dalam RPJMN yang bersifat indikatif;

2. Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) yangterjadi setiap tahun pelaksanaan RPJMN dan Rencana Strategis disampaikankepada Sekretariat Utama sebagai bahan usulan kepada Menteri PerencanaanPembangunan/Kepala Bappenas untuk mendapatkan keputusan;

3. Perubahan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana kerjatahunan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Peraturan Kepala BNP2TKI ini denganpenempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 April 2015

KEPALABADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA

NUSRON WAHID

RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS TTAAHHUUNN 22001166 –– 22001199BBAADDAANN NNAASSIIOONNAALL PPEENNEEMMPPAATTAANN DDAANN PPEERRLLIINNDDUUNNGGAANN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA IINNDDOONNEESSIIAA

AA VVIISSII PPRREESSIIDDEENN :: Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong RoyongCC MMIISSII PPRRSSIIDDEENN :: 1. Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Tinggi, Maju Dan Sejahtera;

2. Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing.DD TTUUJJUUAANN :: 3. Melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya Pekerja Migran;

4. Mengarusutamaan tata kelola pemerintah yang baik;

NN00 TTUUJJUUAANN SSAASSAARRAANN SSTTRRAATTEEGGIISS AARRAAHH KKEEBBIIJJAAKKAANN SSTTRRAATTEEGGIIUURRAAIIAANN IIKKUU

11 Terwujudnya TKI yangProfesional, Bermartabatdan Sejahtera;

Meningkatnya pemanfaatanjobsinfo BNP2TKI dalamalur proses penempatanTKI

Prosentase CTKI pendaftarjobsinfo yang berhasilditempatkan

Meningkatkan pemanfaatan jobsinfosebagai tools terpercaya dalampendaftaran CTKI dan pengguna/employerdalam proses penempatan

1. Tersedianya roodmap pemanfaatan jobsinfo sebagai tools terpercayadalam proses penempatan

2. Tersedia aplikasi jobsinfo online yang menjadi central databaselowongan pekerjaan TKI dan terhubung dengan seluruh PPTKIS danlembaga pendidikan dan pelatihan;

Meningkatkan kompetensi melalui up-grade/up-skill untuk mencapai kesetaraandengan peluang kerja.

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan K/L lainnya dalamrangka Up-grade/up-skill CTKI ;

2. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangkapenyediaan CTKI berbasis permintaan luar negeri.

Meningkatkan peran Perwakilan RI sebagaiMarket Intelligent dalam penyediaanpeluang kerja di luar negeri yangterintegrasi dengan Jobsinfo

11.. Tersedianya peluang kerja yang terakses ke Jobsinfo dari perwakilan RI;22.. Tersedianya permintaan dalam bentuk job indikasi/job order yang

terintegrasi dalam sistem online jobsinfo

Meningkatkan kerja sama bilateral daninternasional khususnya di bidangpenempatan dan perlindungan TKI, danpenanganan tindak pidana lintas batas

1. Peningkatan kerjasama Luar Negeri dan perumusan perjanjiankerjasama bilateral dan multirateral dalam rangka permintaan tenagakerja profesional dan skilled

22.. Mempercepat pelaksanaan saling pengakuan sertifikasi kompetensiMutual Rocognition Arragement (MRA)

NN00 TTUUJJUUAANNSSAASSAARRAANN SSTTRRAATTEEGGIISS

AARRAAHH KKEEBBIIJJAAKKAANN SSTTRRAATTEEGGIIUURRAAIIAANN IIKKUU

22 Terwujudnya TKI yangProfesional, Bermartabatdan Sejahtera;

Meningkatnya PenempatanTKLN memenuhi syaratkerja dan prosedur berbasisSistem P2TKI

Persentase pemanfaatanlayanan SISKOTKLN yangterintegrasi dengan pihak terkaitdalam proses pra pemberangkatan yang mudah, cepat,transparan

Meningkatkan tata kelola rekrutmen danverifikasi dokumen CTKI berbasisSISKOTKLN

1. Penguatan pelaksanaan registrasi pendaftaran CTKI secara online diDinas ketenagakerjaan Kab/kota

2. Mengintegrasikan rekomendasi paspor oleh Dinas ketenagakerjaanKab/Kota dengan sistim penerbitan paspor di Imigrasi secara onlinedalam Siskotkln

33.. Roadmap implementasi sertifikasi ESO dalam business model processlayanan TKI di Pusat dan Daerah

1. Menyediakan Layanan TerpaduSatu Pintu (LTSP) diBP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang didukungpenuh Pemerintah Daerah Prop/Kab/Kota2.

1. Tersedianya roadmap implementasi pengembangan LTSP TKI diseluruh daerah asal TKI

2. Kesepakatan prinsip bersama K/L dan Kepala Daerah terkaitmenyangkut integrasi layanan TKI dalam LTSP Daerah berbasisSISKOTKLN

3. Menyediakan seluruh standarpelayanan menyangkut pra-keberangkatansecara online dalam website dan ataumedia lainnya

1. Mempublikasikan standar pelayanan Pra Pemberangkatan dalamwebsite dan atau media lainnya

2. Penyempurnaan website BNP2TKI menyangkut infrastruktur dan containlayanan yang dimuat didalamnya

3. Pemutakhiran teknologi/telekomunikasi dalam rangka peningkatankualitas dan kecepatan penyediaan layanan TKI

Reformasi Bisnis Model Proses lPenempatan dan cost structure dalampelayanan penempatan TKI

1. Menyederhanakan Bisnis Model Proses Penempatan TKI dari 14 Tahapmenjadi 8 Tahap

2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan infrastruktur BLKLN, LSP, RSUDsebagai sarana kesehatan dan LSP di Kab/Kota di kantong-kantong TKI

3. Sistem monitoring implementasi cost structure dan pelaksanaanenforcementnya

44.. Menekan biaya yang dikeluarkan TKI dengan cara mendapat bantuandari pemerintah

Peningkatan sosialisasi dan diseminasiinformasi bekerja di luar negeri secarabenar dan aman yang menjangkau wilayahdan masyarakat/lembaga secara luas

1. Melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negerisecara benar dan aman yang menjangkau wilayah danmasyarakat/lembaga secara luas

2. Melakukan pembinaan dan pemberian sanksi dan rating lembagapenempatan dan lembaga pendukung penempatan yang diumumkan kepublik secara periodik;

33.. SSiisstteemm mmoonniittoorriinngg ddaann eevvaalluuaassii kkuuaalliittaass iinnffrraassttrruukkttuurr ddaann kkiinneerrjjaa PPPPTTKKIISS44.. TTeerrsseeddiiaannyyaa mmoodduull ddaann llaayyaannaann ssoossiiaalliissaassii ppeemmaahhaammaann CCTTKKII

mmeennyyaannggkkuutt ddookkuummeenn ppeerrjjaannjjiiaann hhaakk ddaann kkeewwaajjiibbaann bbaaiikk sseebbaaggaaii CCTTKKIImmaauuppuunn TTKKII

55.. TTeerrsseeddiiaannyyaa iinnffrraassttrruukkttuurr ppeellaakkssaannaa ppeennyyeeddiiaaaann llaayyaannaann ssoossiiaalliissaassii ddaannppeennddaammppiinnggaann hhuukkuumm mmeennyyaannggkkuutt ddookkuummeenn ppeerrjjaannjjiiaann hhaakk ddaannkkeewwaajjiibbaann bbaaiikk sseebbaaggaaii CCTTKKII mmaauuppuunn TTKKII

Pembenahan Sumber Pembiayaan TKI 1. Mendorong kerjasama dengan negara penempatan menyangkutpenyediaan lembaga keuangan setempat untuk fungsi colection bagiTKI.

2. Melakukan Kerjasama dan pengembangan lembaga keuangan untukpenyediaan modal/dana awal TKI

3. Menyediakan skema kredit murah untuk membiayai pemberangkatanTKI

Mewujudkan Transaksi Non Tunai110000%% pprroosseess ppeellaayyaannaann TTKKII sseejjaakk pprraa--kkeebbeerraannggkkaattaann ssaammppaaii ddeennggaann kkeeppuullaannggaannmmeenngggguunnaakkaann ttrraannssaakkssii sseeccaarraa nnoonn ttuunnaaii

1. Roadmap implementasi pembayaran transaksi non tunai dalampelayanan TKI

2. Mewujudkan transaksi Non Tunai terintegrasi secara online sistem untuksemua layanan TKI

3. Mendortong BI untuk meminta otoritas Bank Sentral Negarapenempatan implelemntasikan non tunai

44.. Program terintegrasi antar K/L dan Pemerintah Daerah menyangkutimplementasi pembayaran transaksi secara non tunai dalam pelayananTKI

110000%% NNeeggaarraa PPeenneemmppaattaann mmeennyyeelleennggggaarraakkaann wweellccoommiinngg pprrooggrraamm

TTeerrsseeddiiaannyyaa iinnffrraassttrruukkttuurr uunnttuukk kkeeggiiaattaann rruuttiinn ssoossiiaalliissaassii ddaann ppeemmbbeellaajjaarraannbbaaggii TTKKII bbaarruu ddaattaanngg sseebbeelluumm ddiisseerraahhkkaann kkeeppaaddaa mmaajjiikkaann

PPeenniinnggkkaattaann ppeellaayyaannaann CCTTKKII ddii wwiillaayyaahhppeerrbbaattaassaann

11.. PPeemmbbuuaattaann rrooaaddmmaapp ppeennyyeeddiiaaaann ppeellaayyaannaann CCTTKKII ddii wwiillaayyaahhppeerrbbaattaassaann

22.. KKeesseeppaakkaattaann pprriinnssiipp bbeerrssaammaa KK//LL ddaann KKeeppaallaa DDaaeerraahh tteerrkkaaiittmmeennyyaannggkkuutt ppeennggeemmbbaannggaann cceennttrraa ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeemmbbeerrddaayyaaaann TTKKIIddii wwiillaayyaahh ppeerrbbaattaassaann..

33.. TTeerrbbaanngggguunnnnyyaa PPrrooggrraamm tteerriinntteeggrraassii lliinnttaass lleemmbbaaggaa mmeennyyaannggkkuuttppeennggeemmbbaannggaann cceennttrraa ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeemmbbeerrddaayyaaaann TTKKII ddii wwiillaayyaahhppeerrbbaattaassaann

NN00 TTUUJJUUAANN SSAASSAARRAANN SSTTRRAATTEEGGIISS AARRAAHH KKEEBBIIJJAAKKAANN SSTTRRAATTEEGGIIUURRAAIIAANN IIKKUU33 Terwujudnya TKI yang

Profesional, Bermartabatdan Sejahtera;

Meningkatnya Perlindungansejak Pra, Selama, sampaidengan Pemulangan

Persentase CTKI/TKIBermasalah yang Tertangani

Fasilitasi pengaduan yg mudah diakses/terjangkau oleh TKI, Responsif dan Solutif

1. TTeerrsseeddiiaannyyaa ccrriissiiss cceenntteerr yyaanngg mmaammppuu mmeellaayyaannii ppeennggaadduuaann sseeccaarraaoonnlliinnee ddeennggaann bbeerraaggaamm ttoooollss..

2. Fasilitasi pengaduan yang diproses berbasis sistem integrasi denganK/L terkait/Perwakilan RI

3. Mewujudkan Kinerja Penyelesaian Masalah Pengaduan TKI sesuaidengan Service Level Aggrement (SOP) yang dipublikasikan dalamwebsite

Langkah Deteksi Dini (early WarningSistem)) dan langkah cepat tanggap(immediate response). Menegakkan hukumsecara optimal tehadap pelanggarperaturan nasional terkait TKI110000%% TTKKII tteellaahh mmeemmiilliikkii aakksseess tteerrhhaaddaappffaassiilliittaass EEaarrllyy WWaarrnniinngg SSyysstteemmmmeemmaannffaattkkaann bbeerraaggaamm ttoooollss

1. Menghadirkan layanan langsung ke TKI di luar negeri denganPenyediaan Simcard yang terinstal dengan beragam fitur layanan yaitua. Fitur Layanan Pengaduan berupa pengaduan kasus, Klaim

asuransib. Fitur Layanan Darurat berupa emergency call, emergency SMS,

Panic Button,c. Fitur Keberadaan TKI berupa Pencarian lokasi berdasarkan poisisi

HPdd.. fitur Layanan Informasi berupa Pencarian alamat perwakilan,

prosedur pengaduan, frofil Negara penempatan, dll kesemuanyatanpa biaya

22.. TTeerrsseeddiiaannyyaa aapplliikkaassii EEWWSS yyaanngg bbiissaa ddiiaakksseess sseeccaarraa mmuuddaahh oolleehhCCTTKKII//TTKKII ddii sseelluurruuhh nneeggaarraa ppeenneemmppaattaann..

33.. KKeerrjjaassaammaa ddeennggaann nneeggaarraa ppeenneemmppaattaann mmeennyyaannggkkuutt hhaakk ddaann kkeewwaajjiibbaannppeenngggguunnaaaann llaayyaannaann ssiimm ccaarrdd EEWWSS

44.. KKeerrjjaassaammaa ddeennggaann nneeggaarraa ppeenneemmppaattaann mmeennyyaannggkkuutt ppeellaakkssaannaaaannsseelleekkssii ddaann mmoonniittoorriinngg kkuuaalliittaass mmaajjiikkaann//ppeenngggguunnaa ..

55.. TTeerrbbaanngguunnnnyyaa iinnffrraassttrruukkttuurr uunniitt llaayyaannaann kkoommuunniittaass ddii nneeggaarraappeenneemmppaattaann yyaanngg mmuuddaahh ddiiaakksseess TTKKII..

66.. Teerrsseeddiiaannyyaa ddaann bbeerrooppeerraassiinnyyaa ssiisstteemm mmoonniittoorriinngg TTKKII di nneeggaarraappeenneemmppaattaann

Penguatan Advokasi dan Mediasi terhadapTKI

1. Fasilitasi Advokasi dan Mediasi CTKI/TKI dan TKI purna bermasalah22.. TTeerrsseeddiiaannyyaa iinnffrraassttrruukkttuurr ddaann ffaassiilliittaass ppeennyyeeddiiaaaann llaawwyyeerr uunnttuukk TTKKII

bbeerrmmaassaallaahh hhuukkuumm ddii ddaallaamm nneeggeerrii33.. MMeemmbbaannttuu ppeennyyeelleessaaiiaann kkaassuuss TTKKII bbeerrmmaassaallaahh ddii lluuaarr nneeggeerrii

bbeekkeerrjjaassaammaa ddeennggaann KKeemmlluu44.. TTeerrsseeddiiaannyyaa ssiisstteemm mmoonniittoorriinngg ppeellaakkssaannaaaann llaayyaannaann ppeerrlliinndduunnggaann

hhuukkuumm..5. TTeerrsseeddiiaannyyaa CCrriissiiss MMaannaaggeemmeenntt PPrroottooccooll mmeennyyaannggkkuutt ppeennyyeellaammaattaann

ddaann ppeennggeemmbbaalliiaann TTKKII yyaanngg tteerriinntteeggrraassii ddeennggaann ppeemmbbeerrddaayyaaaann ddii ddaallaamm

nneeggeerrii

Penguatan fungsi intelegen dalampengawasan lembaga penempatan danlembaga pendukung penempatan

11.. Melaksanakan fungsi Intelijen dalam melaksanakan pembinaan danpengawasan lembaga penempatan dan lembaga pendukungpenempatan

22.. Fungsi intelegen dalam pengaman pemberangkan dan kepulangan TKI;33.. melakukan langkah-langkah prepentif/Pencegahan dan Penindakan

Penempatan TKI non Prosedural

Meningkatnya TKI Purna yangberwirausaha

Persentase TKI Purna yangMenjadi Wirausaha

Meningkatnya pemberdayaan TKI Purnadan keluarganya

1. Tersedianya roadmap dan strategi pemulangan hingga pemberdayaanTKI Purna yang terintegrasi

2. Melaksanakan pemberdayaan CTKI/TKI dan keluarganya demiterwujudnya kesejahteraan’

33.. MMeennddoorroonngg TTeerrsseeddiiaannyyaa BBLLKK//SSMMKK ddaann aattaauu iinnffrraassttrruukkttuurr ffiissiikk sseerrttaappeenndduukkuunngg ((tteerrmmaassuukk ppeennggaajjaarr)) uunnttuukk ppeellaakkssaannaaaann ppeellaattiihhaann ddii sseelluurruuhhddaaeerraahh aassaall TTKKII..

4. TTeerrsseeddiiaannyyaa mmoodduull ddaann ppeennggaajjaarr ppeellaattiihhaann sseeccaarraa bbeerrkkuuaalliittaass ddaallaammrraannggkkaa ppeemmbbeekkaallaann TTKKII PPuurrnnaa mmeennjjaaddii ppeekkeerrjjaa ddaann wwiirraauussaahhaa

5. TTeerrsseeddiiaannyyaa ssiisstteemm mmoonniittoorriinngg ddaann llaayyaannaann kkoonnssuullttaassii bbaaggii TTKKII yyaannggtteellaahh sseelleessaaii mmeennjjaallaannii ppeemmbbeekkaallaann

Meningkatnya remintansi hingga 3 kali lipat 11.. TTeerrsseeddiiaannyyaa rreekkeenniinngg bbaannkk ddaann ppeellaattiihhaann llaayyaannaann bbaannkk ((mmoodduull)) bbaaggiiCCTTKKII yyaanngg aakkaann ddiibbeerraannggkkaattkkaann..

22.. TTeerrsseeddiiaannyyaa sseerrttiiffiikkaassii ppeemmaannffaaaattaann llaayyaannaann bbaannkk bbaaggii CCTTKKII yyaanngg aakkaannddiibbeerraannggkkaattkkaann

33.. KKeerrjjaassaammaa ddeennggaann nneeggaarraa ppeenneemmppaattaann mmeennyyaannggkkuutt kkeewwaajjiibbaannppeemmbbaayyaarraann ggaajjii mmeellaalluuii bbaannkk ddaann ppeennyyeeddiiaaaann uunniitt llaayyaannaann kkeeuuaannggaannsseeccaarraa mmuurraahh bbaaggii TTKKII

44.. TTeerrsseeddiiaannyyaa rreekkeenniinngg bbaannkk,, kkaannttoorr ppooss ddaann aattaauu LLeemmbbaaggaa KKeeuuaannggaannMMiikkrroo ((LLKKMM)) uunnttuukk kkeeuuaarrggaa TTKKII ddaann ppeemmaahhaammaann ppeemmaannffaaaattaannnnyyaa

55.. TTeerrsseeddiiaa aapplliikkaassii llaayyaannaann kkeeuuaannggaann ddaann ppeemmbbaayyaarraann yyaanngg mmuuddaahhddiiaakksseess TTKKII ddii lluuaarr nneeggeerrii

6. TTaarriiff ppeennggiirriimmaann uuaanngg TTKKII ddaarrii lluuaarr nneeggeerrii ddeennggaann nniillaaii kkuurrss yyaannggkkoommppeettiittiiff

110000%% mmeennddaappaattkkaann llaayyaannaannppeennddaammppiinnggaann uussaahhaa ddaann aakksseessppeerrmmooddaallaann

TTeerrsseeddiiaannyyaa kkeerrjjaassaammaa ddeennggaann lleemmbbaaggaa kkeeuuaannggaann ddaann ddoonnoorr ddaallaammrraannggkkaa mmeennuunnjjaanngg ppeellaakkssaannaaaann ppeemmbbeekkaallaann ddaann ppeennyyeeddiiaaaann bbaannttuuaannmmooddaall..

TTKKII PPuurrnnaa mmeennjjaaddii wwiirraauussaahhaa 11.. TTKKII PPuurrnnaa bbeerrwwiirraauussaahhaa yyaanngg bbeerrhhaassiill22.. TTKKII purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI33.. TTKKII ppuurrnnaa yyaanngg ttiiddaakk ddaappaatt bbeerrwwiirraauussaahhaa ddaappaatt ddiissaalluurrkkaann ppaaddaa

llaappaannggaann kkeerrjjaa ddii ddaallaamm nneeggeerrii

44.. TTeerrsseeddiiaannyyaa kkeerrjjaassaammaa ddeennggaann ppeerruussaahhaaaann ((aassiinngg ddaann llookkaall)) uunnttuukkmmeenneerriimmaa aallookkaassii TTKKII PPuurrnnaa sseeccaarraa rruuttiinn

NN00 TTUUJJUUAANNSSAASSAARRAANN SSTTRRAATTEEGGIISS

AARRAAKK KKEEBBIIJJAAKKAANN SSTTRRAATTEEGGIIUURRAAIIAANN IIKKUU

44 Mengarusutamaan tatakelola pemerintahan yangbaik

Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab,serta pengelolaan Keuanganyang efisien, efektif,transparan dan akuntabel

11.. Prosentase LayananTerpadu Satu Pintu (LTSP)di BP3TKI/LP3TKI/P4TKIyang mudah, murah dancepat;

22.. Persentase lembaga yangterintegrasi SistemPelayanan P2TKI dalam tatakelola TKI, termasuktransaksi non tunai;

33.. Nilai Capaian ReformasiBirokrasi BNP2TKI;

44.. Opini BPK atas laporankeuangan

Penyiapan perencanaan yang kreatif,inovatif, rasional dan menjawab persoalan

Peningkatan Kualitas Rencana Program dan Anggaran yang dfisesuaikandengan kebutuhan masayrakat yang nyata (felt need), dijadikan stimulasiterhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban(response)

Peningkatan keterbukaan informasi dankomunikasi Publik;

Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi Publik melaluli :a. Peningkatan pelayanan PPID;b. Publik awareness campaign;c. Publikasi proses perencanaan dan penganggaran;d. Publikasi Laporan keuangan dan Kinerja.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui :1. Penyusunan standa pelayanan;2. Penyusunan SOP Pelayanan;3. Pendirian LTSP;4. Unit pengaduan masyarakt berbasis IT;5. Sistem Pelayanan berbasis IT;

Peningkatan Partisipasi Masyarkat dalamperumusan kebijakan

Meningkatan Partisipasi Masyarkat dalam perumusan kebijakan melalui :1. Forum konsultasi publik;2. Publikasi informasi program dan kegiatan prioritas;3. Sistem publikasi yang accessible, interaktif dan mudah dipahami;

Perluasan agenda reformasi birokrasi Meningkatnya kasitas birokrasi melalui:1. Penyusunan grand design dan road map RB;2. Penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja;3. Penyempurnaan SOP Lembaga BNP2TKI;4. Penerapan SPIP;5. Akuntabilitas keuangan6. Penerapan CAT Sistem;7. Penerapan e-government8. Manajemen arsip;9. Penerapan Sakip berbasis IT

10. Penyusunan lakip yang berkualitas

Penyusunan, penyempurnaan perangkatperaturan dan berperan aktif dalam prosespenguatan kewenangan/otoritas kelembagaan serta pengelolaan informasi dankehumasan

Menyempurnakan perangkat peraturan dan berperan aktif dalam prosespenguatan kewenangan/otoritas kelembagaan serta pengelolaan informasidan kehumasan

110000%% PPeemmeerriinnttaahh DDaaeerraahh ((PPrroovviinnssii//KKaabb//KKoottaa mmeemmiilliikkii ppeerraattuurraann ((ppeerrddaa ddaann aattaauuppeerrbbuubb)) mmeennyyaannggkkuutt ppeenneemmppaattaann ddaannppeerrlliinndduunnggaann tteennaaggaa kkeerrjjaa

TTeerrsseeddiiaannyyaa kkeerrjjaassaammaa ddaann ppeennddaammppiinnggaann bbeerrssiiffaatt kkoollaabboorraattiiff bbeerrssaammaaKK//LL uunnttuukk PPeemmddaa ((PPrroovviinnssii..KKaabb//KKoottaa)) yyaanngg mmeemmiilliikkii kkoommiittmmeennmmeenniinnggkkaattkkaann kkuuaalliittaass ppeenneemmppaattaann ddaann ppeerrlliinndduunnggaann wwaarrggaannyyaa yyaannggmmeennjjaaddii TTKKII..

Penyediaan sarana dan prasaranapelayanan penempatan dan perlindunganserta penatausahaan keuangan yang tertibdan akuntabel

Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan penempatan danperlindungan serta penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel

Pengkajian, penelitian dan pengembanganserta menyediakan sistem informasi danpenyajian data yang akurat

1. Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan2. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan K/L terkait

dan stakeholder secara terpadu dan penyajian data yang akuratCitra terbaik untuk lembagaBNP2TKI

Opini Publik terhadaplembaga BNP2TKI

Pembangunan Image Building komunikasikelembagaan

Mewujudkan Image Building komunikasi kelembagaan melalui :1. Menjadi lead operator khusus TKI dengan mengkomunikasikan program

terkait TKI kepada kementerian yang bersangkutan;2. Bekerjasama untuk membuat research dan feasibility study yang terkait

dengan TKI hasil akan digunakan untuk pengembangan TKI;3. Mengkomunikasikan segala keputusan yang akan dibuat dengan

melakukan brainstorming dengan perwakilan TKI baik asosiasi maupunLSM/NGO;

4. Menjadi Self Regulatory Organisation bagi pelaku industri yangmelakukan bisnis terkait TKI agar tercipta win-win solution

Meningkatnya Kompetensi,Integritas APIP danPenyelengaraan SPIP.

Tingkat Kapabilitas APIP 1. APIP memberikan keyakinan yangmemadai atas ketaatan, kehematan,efisiensi, dan efektivitas pencapaiantujuan penyelenggaraan tugas danfungsi instansi pemerintah;

2. APIP memberikan peringatan dini danmeningkatkan efektivitas manajemenrisiko dalam penyelenggaraan tugas

1. Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan,didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakaninfrastruktur organisasi;

2. Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragamditerapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;

3. Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola danrisiko yang dihadapi;

4. APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional

dan fungsi instansi pemerintah; dan3. APIP memelihara dan meningkatkan

kualitas tata kelola penyelenggaraantugas dan fungsi instansi pemerintah

menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi danmemberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;

5. Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatanpengawasan intern, independesi serta objektivitas; serta

6. Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.Tingkat KematanganImplementasi SPIP

Tersusunnya SOP yang berbasis risikoyang selanjutnya disosialisasikan untukdapat diterapkan oleh pimpinan danpegawai yang terkait denganpelaksananaan kegiatan sehinggamencapai tingkat kematangan (maturitylevel) Integrated atau optimized

1. Memberikan pemahaman kepada pimpinan dan seluruh pegawaitentang strategi penerapan SPIP;

2. Menjadi acuan dalam mengintegrasikan SPIP dalam penyelenggaraankegiatan;

3. Menjadi basis dalam perencanaan dan penganggaran penyelenggaraanSPIP (Internal Control Plan);

4. Mendorong unit kerja di lingkungan BNP2TKI untuk melakukanpercepatan penyelenggaraan SPIP;

5. Mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BNP2TKI.




PERATURAN KEPALA BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR : PER. 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang PedomanPenyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perluditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;3. Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;8. Peraturan Presiden R.I. Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;


9. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

10. Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AkutansiKinerja Instansi Pemerintah;

11. Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Kepala Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/I/2014 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia;

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2015 tentang Penetapan RencanaStrategis BNP2TKI Tahun 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJAUTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGAKERJA INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama BNP2TKI sesuai dengan ketentuan sebagaimanatercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BNP2TKI ini dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuanbagi masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam Penetapan kinerja tahunan,penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja,penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuaidengan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015 – 2019.


Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerjadilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada KepalaBNP2TKI.

Pasal 4Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Kepala BNP2TKI ini,Inspektorat BNP2TKI diberikan tugas untuk :1. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka

meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitaskinerja;

2. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkankepada Kepala BNP2TKI.

Pasal 5Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanKepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.



TENAGA KERJA INDONESIA,

NUSRON WAHID


LAMPIRAN : Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang PenetapanIndikator Kinerja Utama Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015-2019

Nomor : PER. 13 TAHUN 2015Tanggal : 30 April 2015

PENETAPANINDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMAMeningkatnya pemanfaatan jobsinfo BNP2TKI dalam alurproses penempatan TKI

Prosentase CTKI pendaftar jobsinfo yang berhasilditempatkan

Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerjadan prosedur berbasis Sistem P2TKI

Persentase pemanfatan layanan Siskotkln yangterintegrasi oleh pihak terkait dalam proses prapemberangkatan yang mudah, cepat, transparan

Meningkatnya Perlindungan sejak Pra, Selama, sampaidengan Pemulangan Persentase CTKI/TKI Bermasalah yang Tertangani

Meningkatnya CTKI/TKI Purna yang berwirausaha Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha

Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab,serta pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif,transparan dan akuntabel


Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem PelayananP2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi non tunai

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI

Opini BPK atas laporan keuanganCitra terbaik untuk lembaga BNP2TKI Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI

Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP danPenyelengaraan SPIP.

Tingkat Kapabilitas APIP

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP




NUSRON WAHID


INDIKATOR KINERJA UTAMABADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2015-2019

A. PendahuluanIndikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuranatau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaranstrategis yang telah kita tetapkan.

Kinerja (performance) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutanmasyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidakterpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur,diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutupelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara padakualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian komitmen dan dukungan pimpinan puncak dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunciutama. Bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen tersebut dalam menentukan sasarandan tujuan, merupakan modal utama untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Menentukantingkat prestasi melalui indikator kinerjanya akan menyentuh langsung faktor-faktor yang menunjukkanindikasi-indikasi obyektif terhadap pelaksanaan fungsi/tugas seorang Aparatur, serta sejauh mana fungsidan tugas yang dilakukan memenuhi standar yang ditentukan.

B. Pengertian KinerjaKata kinerja (performance) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Para pakar banyakmemberikan definisi tentang kinerja secara umum, dan dibawah ini disajikan beberapa diantaranya:

1. Kinerja: adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatantertentu selama kurun waktu tertentu (Bernardin dan Russel, 1993);

2. Kinerja: Keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan (As'ad, 1991);3. Kinerja adalah pekerjaan yang merupakan gabungan dari karakteristik pribadi dan pengorganisasian

seseorang (Kurb, 1986);4. Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Gilbert, 1977).

Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu:1. Kompetensi: berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifi-kasikan tingkat

kinerjanya.2. Produktifitas: kompetensi tersebut diatas dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan-

kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja (outcome).


Dari berbagai pengertian tersebut diatas, pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan darifungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadidalam sebuah pekerjaan atan jabatan adalah suatu proses yang mengolah in-put menjadi out-put (hasilkerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsiyang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis.Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangattergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya.

Menurut Gibson (1987) ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang antara lain :1. Faktor individu: kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman tingkat sosial dan

demografi seseorang;2. Faktor psikologis: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja;3. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan

(reward system).

C. Tujuan1. Meningkatkan prestasi kerja staf, baik secara individu maupun dalam kelompok setinggi tingginya.

Peningkatan prestasi kerja perorangan pada gilirannya akan mendorong kinerja staf;2. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan meningkatkan hasil kerja melalui prestasi

pribadi;3. Memberikan kesempatan kepada staf untuk menyampaikan perasaannya tentang pekerjaan,

sehingga terbuka jalur komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf.

D. Pengembangan dan Manajemen KinerjaPengembangan dan manajemen kinerja pada dasarnya sebuah proses dalam managemen sumberdaya manusia. Implikasi dari kata "manajemen" berarti proses diawali dengan penetapan tujuan danberakhir dengan evaluasi. Secara garis besar ada lima kegiatan utama yaitu:4. Merumuskan tanggung jawab dan tugas yang harus dicapai dan disepakati oleh atasannya.

Rumusan ini mencakup kegiatan yang dituntut untuk memberikan kontribusi berupa hasil kerja(outcome).

5. Menyepakati sasaran kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu,termasuk penetapan standar prestasi dan tolak ukurnya.

6. Melakukan "monitoring", koreksi, memfasilitasi serta memberi kesempatan untuk perbaikan.7. Menilai prestasi dengan cara membandingkan prestasi aktual dengan standar yang telah ditetapkan.8. Memberikan umpan balik kepada yang dinilai berhubungan dengan seluruh hasil penilaian. Pada

kesempatan tersebut atasan dan staf mendiskusikan kelemahan dan cara perbaikannya untukmeningkatkan prestasi berikutnya.


E. Pengertian IndikatorIndikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuranatau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaranstrategis yang telah kita tetapkan. Dalam menyusun KPI kita harus sebaiknya menentapkan indikatorkinerja yang jelas, spesifik dan terukur (measurable). KPI juga sebaiknya harus dinyatakan secaraeksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Pada sisi lain, biaya untuk mengidentifikasidan memonitor KPI sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan diketahui dari pengukuran tersebut. Hindaripengukuran yang berlebihan yang tidak banyak memberi nilai tambah.Ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para pakar antara lain:1. Indikator adalah pengukuran tidak langsung suatu peristiwa atau kondisi. Contoh: berat badan bayi

dan umurnya adalah indikator status nutrisi dari bayi tersebut (Wilson & Sapanuchart, 1993).2. Indikator adalah variabel yang mengindikasikan atau menunjukkan satu kecenderungan situasi, yang

dapat dipergunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).3. Indikator adalah variable untuk mengukur suatu perubahan baik langsung maupun tidak langsung

(WHO, 1981)Ada dua kata kunci penting dalam pengertian tersebut diatas adalah pengukuran dan perubahan. Untukmengukur tingkat hasil suatu kegiatan digunakan "indikator" sebagai alat atau petunjuk untuk mengukurprestasi suatu pelaksanaan kegiatan. Indikator yang berfokus pada hasil asuhan kepada proses-proseskunci serta spesifik. Indikator pelayanan adalah ukuran kuantitas sebagai pedoman untuk mengukurdan mengevaluasi kualitas yang berdampak terhadap pelayanan. Indikator tidak dipergunakan secaralangsung untuk mengukur kualitas pelayanan, tetapi dapat dianalogikan sebagai "bendera" yangmenunjuk adanya suatu masalah spesifik dan memerlukan monitoring dan evaluasi.Dalam beberapa kegiatan, mungkin tidak relevan mengukurnya dengan ukuran kuantitatif untukmengambil suatu keputusan. Sebagai contoh dalam komunikasi: bagaimana kualitas komunikasiinterpersonal antara aparatur – masyarakat, maka pengukurannya adalah melalui observasi langsunguntuk mengetahui bagaimana kualitas interaksinya. Monitoring dilakukan terhadap indikator kunci gunadapat mengetahui penyimpangan atau prestasi yang dicapai. Dengan demikian setiap individu akandapat menilai tingkat prestasinya sendiri (self assesment).

F. Karakteristik IndikatorSelanjutnya, setelah kita merumuskan KPI untuk setiap sasaran kinerja yang ada, maka tahapanberikutnya adalah menentukan angka target untuk setiap KPI. Demikianlah, misalkan untuk KPIpertumbuhan sales revenue maka angka target yang dipasang misalnya adalah 15 %. Sementara untukskor atau tingkat kepuasan pelanggan misalkan angka targetnya adalah 8 dari skala 1 – 10.

Penetapan angka target ini sebaiknya mengikuti metode SMART atau singkatan dari :


1. Specific (S): target harus bersifat spesifik, detail dan terfokus;2. Measurable (M): dapat dikur.;3. Achievable (A): target yang telah ditetapkan merupakan hal yang realistis dan dapat dicapai

(achievable) ada nilai atau hasil peningkatan4. Relevant (R): target yang dipilih merupakan aspek-aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas

pokok5. Time (T): waktu untuk mencapai target tersebut/deadline.Di samping itu penetapan indikator-indikator kinerja hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut.1. Sahih (Valid) artinya indikator benar-benar dapat dipakai untuk mengukur aspek-aspek yang akan

dinilai.2. Dapat dipercaya (Reliable): mampu menunjukkan hasil yang sama pada saat yang berulang kali,

untuk waktu sekarang maupun yang akan datang.3. Peka (Sensitive): cukup peka untuk mengukur sehingga jumlahnya tidak perlu banyak.4. Spesifik (Specific) memberikan gambaran prubahan ukuran yang jelas dan tidak tumpang tindih.5. Relevan: sesuai dengan aspek kegiatan yang akan diukur dan kritikal contoh: pada unit bedah

indikator yang dibuat berhubungan dengan pre-operasi dan post-operasi.

G. Penetapan Indikator Kinerja Utama

1. Uraian Indikator Kinerja UtamaDalam Penetapan Indikator Kinerja Utama BNP2TKI Telah mengikuti Karakterisitik Indikator.Adapun Penentapan Indiokator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA BNP2TKISASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya pemanfaatan jobsinfo BNP2TKI dalamalur proses penempatan TKI


Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syaratkerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI


Meningkatnya Perlindungan sejak Pra, Selama,sampai dengan Pemulangan.. Persentase CTKI/TKI Bermasalah yang Tertangani

Meningkatnya CTKI/TKI Purna yang berwirausaha Persentase TKI Purna yang Menjadi WirausahaPelayanan Terpadu, Profesional danBertanggungjawab, serta pengelolaan Keuanganyang efisien, efektif, transparan dan akuntabel


Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem PelayananP2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi nontunaiNilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI

Opini BPK atas laporan keuangan

Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI

Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP danPenyelengaraan SPIP.

Tingkat Kapabilitas APIP

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP


2. Alat Ukur/SatuanAlat ukur yang digunakan pada Indikator Kinerja Utama ada bermacam macam tergantung dariIndikator Kinerjanya. Adapun alat ukmunya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA ALAT UKUR/SATUAN

Prosentase CTKI pendaftar jobsinfo yang berhasil ditempatkan Persentase Pendaftar di Jobsinfo

Persentase pemanfatan layanan Siskotkln yang terintegrasi olehpihak terkait dalam proses pra pemberangkatan yang mudah,cepat, transparan

Persentase TKI Formal yang ditempatkan

Persentase CTKI/TKI Bermasalah yang Tertangani Persentase masalah CTKI/TKI IPersentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha Persentase TKI Purna yang berwirausahaProsentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) diBP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat

Persentase Realisasi pembentukan LTSP

Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKIdalam tata kelola TKI, termasuk transaksi non tunai

Persentase lembaga yang terintegrasi SistemPelayanan P2TKI

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI Persentase nilai capaian RB oleh KemenpanRB

Opini BPK atas laporan keuangan Hasil Penilaian dari BPK atas pelaksanaananggaran BNP2TKI

Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI Hasil penilaian dari lembaga independen atasorganisasi BNP2TKI

Tingkat Kapabilitas APIP SkorTingkat Kematangan Implementasi SPIP Skor

3. Cara Mengukur Indikator Kinerja Utama

INDIKATORKINERJA UTAMA

CARA MENGUKURINDIKATOR KINERJA UTAMA


Dilakukan dengan menghitung Prosentase jumlah TKIyang mendaftar melalui Jobsinfo dan berhasil di salurkan


Dilakukan dengan menghitung Prosentase jumlah TKIFormal yang ditempatkan

Persentase CTKI/TKI Bermasalah yang Tertangani Dilakukan dengan menghitung Prosentase jumlah kasusTKI yang bermasalah dan berhasil diselesaikan

Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha Dilakukan dengan memonitoring jumlah TKI Purna danKeluarganya yang telah diberikan Bimtek pelatihanwirausaha dan edukasi perbankan dan berhasil menjadiwirausaha

Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) diBP3TKI/LP3TKI/P4TKI mudah, murah dan cepat

Dilakukan dengan menghitung Prosentase Realisasipembentukan LTSP

Persentase lembaga yang terintegrasi SistemPelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuktransaksi non tunai

Dilakukan dengan menghitung Persentase lembaga yangterintegrasi dengan SSIKO TKLN

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI Dilakukan dengan menghitung Prosentase nilai capaianRB oleh Kemenpan RB

Opini BPK atas laporan keuangan Hasil Penilaian dari BPK atas pelaksanaan anggaranBNP2TKI

Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI Hasil penilaian dari lembaga independen atas organisasiBNP2TKI

Tingkat Kapabilitas APIP Dilakukan dengan menghitung menggunakan SkorTingkat Kematangan Implementasi SPIP Dilakukan dengan menghitung menggunakan Skor


4. Sumber Data Indikator Kinerja UtamaSumber data dari hasil pengukuran kinerja ini didapat melalui :

INDIKATORKINERJA UTAMA

SUMBER DATAHASIL PENGUKURAN KINERJA

Prosentase CTKI pendaftar jobsinfo yangberhasil ditempatkan

1. Laporan Petugas Jobsinfo Direktorat PH ! Dan II2. Laporan Pelaksanaan Tugas B/T/S/T Deputi Bidang KLNP

Persentase pemanfatan layanan Siskotklnyang terintegrasi oleh pihak terkait dalamproses pra pemberangkatan yang mudah,cepat, transparan

1. Data SISKOTKLN;2. Laporan Pelaksnaan Tugas B/T/S/T Deputi Bidang

Penmepatan

Persentase CTKI/TKI Bermasalah yangTertangani

1. Data Sistem Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center);2. Data SISPENDAKI;3. Laporan Pelaksanaan Tugas B/T/S/T Deputi Bidanfg

PerlindunganPersentase TKI Purna yang MenjadiWirausaha

1. Data Bimtek Pemberdayaan TKI Purna;2. Data hasil monitoring pemberdayaan TKI Purna;3. Laporan Pelaksnaan Tugas B/T/S/T Depi Bidang Perlindungan

Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yangmudah, murah dan cepat.

1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Satker2. Laporan Pelaksanaan Tugas B/T/S/T Biro Org dan

Kepegawian satker;Persentase lembaga yang terintegrasiSistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelolaTKI, termasuk transaksi non tunai

1. Data SISKOTKLN2. Laporan Pelaksanaan Tugas B/T/S/T Puslitfo

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi laporan Kinerja setiap triwulan2. Laporan KInerja B/T/S/T satker;

Opini BPK atas laporan keuangan 1. Laporan Pelaksanaan Tugas B/T/S/T Biro Keuangan2. Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK

Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI 1. Laporan Pelaksanaan Tugas B/T/S/T Biro Hukum dan Humas2. Laporan Hasil Survey Lembaga Independen

Tingkat Kapabilitas APIP Laporan Pelaksanaan Tugas B/T/S/T Inspektorat BNP2TKITingkat Kematangan Implementasi SPIP Laporan Pelaksanaan Tugas B/T/S/T Inspektorat BNP2TKITingkat Penilaian LAKIP Laporan Hasil Revieu Inspektorat

Hasil Penilaian Kemenpan RB

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama BNP2TKI Tahun 2013 ini dibuat semoga menjadiacuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia.

Jakarta, 30 April 2015KEPALA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA

NUSRON WAHID




PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DANPERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DANPERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I Pasal 2 Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkanPeraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Badan Nasional Penempatandan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentangPenataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 339);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPenyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga


Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan TataKerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2015 tentang Penetapan RencanaStrategis BNP2TKI Tahun 2015 – 2019;

7. Peraturan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator KinerjaBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaTahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DANPERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PENETAPANPERJANJIAN KINERJA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DANPERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2016.

Pasal 1Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataanperjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerjatertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki;

Pasal 2Unit organisasi Eselon I menyusun penetapan perjanjian kinerja tingkat unitorganisasi setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran danditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia;

Pasal 3Satuan kerja dan unit kerja eselon II menyusun penetapan kinerja setelahmenerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinanunit organisasi dan pimpinan satuan kerja;

Pasal 4Dokumen Penetapan perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiranformulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utamaBNP2TKI, beserta target kinerja dan anggaran;


Pasal 5Dalam penyusunan Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja agarmemperhatikan :a. kontrak kinerja antara Kepala BNP2TKI dengan Presiden;b. dokumen perencanaan jangka menengah/Rencana Strategis BNP2TKI;c. dokumen perencanaan kinerja tahunan;d. dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.

Pasal 6Dokumen Penetapan perjanjian Kinerja digunakan untuk:a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerjaAparatur;

b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dansanksi;

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerimaamanah;

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pasal 7Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanKepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 Februari 2016



NUSRON WAHID


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGETMeningkatnya pemanfaatan jobsinfoBNP2TKI dalam alur prosespenempatan TKI

Prosentase CTKI pendaftar jobsinfo yangberhasil ditempatkan 40%

Meningkatnya Penempatan TKLNmemenuhi syarat kerja dan prosedurberbasis Sistem P2TKI


70%

Meningkatnya Perlindungan sejak Pra,Selama, sampai dengan Pemulangan.


Meningkatnya CTKI/TKI Purna yangberwirausaha Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha 34%

Pelayanan Terpadu, Profesional danBertanggungjawab, serta pengelolaanKeuangan yang efisien, efektif,transparan dan akuntabel

Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murahdan cepat

50%

Persentase lembaga yang terintegrasi SistemPelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI,termasuk transaksi non tunai

80%

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI 85%Opini BPK atas laporan keuangan WTP


Meningkatnya Kompetensi, IntegritasAPIP dan Penyelengaraan SPIP



JUMLAH PAGU ANGGARAN BNP2TKI Rp. 415.046.706.000,-

Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

KEPALABADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA INDONESIA

NUSRON WAHID

LAMPIRAN : Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia tentang Penetapan Kinerja Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016Nomor : PER. 03 Tahun 2016Tanggal : 29 Februari 2016

PENETAPAN KINERJABADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2015




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

INDONESIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel sertaberorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nusron WahidJabatan : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalamrangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumenperencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 29 Februari 2016

KEPALABADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NUSRON WAHID


KEPALABADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

INDONESIA

NUSRON WAHID

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGETMeningkatnya pemanfaatan jobsinfoBNP2TKI dalam alur prosespenempatan TKI

Prosentase CTKI pendaftar jobsinfo yangberhasil ditempatkan 40%



70%

Meningkatnya Perlindungan sejak Pra,Selama, sampai dengan Pemulangan.


Meningkatnya CTKI/TKI Purna yangberwirausaha Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha 34%

Pelayanan Terpadu, Profesional danBertanggungjawab, serta pengelolaanKeuangan yang efisien, efektif,transparan dan akuntabel


50%

Persentase lembaga yang terintegrasi SistemPelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI,termasuk transaksi non tunai

80%

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI 85%Opini BPK atas laporan keuangan WTP


Meningkatnya Kompetensi, IntegritasAPIP dan Penyelengaraan SPIP




JUMLAH PAGU ANGGARAN BNP2TKI Rp. 415.046.706.000,-


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, danakuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drg. Elia Rosalina S, MARS, MSJabatan : Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nusron WahidJabatan : Kepala BNP2TKI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telahditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerjatersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasiterhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Nusron Wahid


PIHAK PERTAMA

Drg. Elia Rosalina S, MARS, MS

BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSIJalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (021) 79197318, 79197321 Fax. (021) 79194827 Website : http//www.bnp2tki.go.id


SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya kerjasama ketenagakerjaan dan Perlindungan PekerjaMigran dengan negara tujuanpenempatan

Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaandan Perlindungan Pekerja Migran antara NegaraRI dengan Negara Tujuan Penempatan yangberkontribusi dengan proses penempatan

10 DokumenKerjasama

Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/kompetensi CTKI potensi denganpermintaan

Jumlah negara tujuan penempatan denganpeluang kerja jabatan formal yang sesuai potensipersediaan

10Negara

Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/kompetensi CTKI potensi denganpeluang kerja yang tersedia

Persentase CTKI pendaftar job info telahberhasil ditempatkan 40%


JUMALH PAGU ANGGARAN DEPUTI BIDANG KLNP Rp. 13,100.000.000,-

PIHAK KEDUA

Nusron Wahid


PIHAK PERTAMA

Drg. Elia Rosalina S, MARS, MS

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI BIDANG PENEMPATAN


Nama : Agusdin SubiantoroJabatan : Deputi Penempatan






PIHAK KEDUA

Nusron Wahid


PIHAK PERTAMA

Agusdin Subiantoro


DEPUTI BIDANG PENEMPATANJalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (021) 79197318, 79197321 Fax. (021) 79194827 Website : http//www.bnp2tki.go.id




Persentase TKI yang ditempatkan memilikidokumen dan memenuhi standar yang ditetapkan 100%

Prosentase Penempatan TKI Formal yangMemenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yangBerbasis Sistem

70%

Meningkatnya pelayanan TKI sejakpra-keberangkatan sampai dengankepulangan

Prosentase lembaga keuangan yang terlibatdalam pembiayaan TKI terintegrasi SistemSISKOTKLN dengan transaksi Non Tunai

30%

Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulanganmenggunakan transaksi secara non tunai

30%

Meningkatnya kepatuhan lembagapenempatan dan pendukungpenempatan terhadap standar danketentuan yang berlaku

Persentase tingkat kepatuhan lembagapenempatan dan pendukung penempatan dalamstandar dan ketentuan yang berlaku.

85%

Meningkatnya pelayanan penempatanpemerintah (G to G dan G to P )

Prosentase Penempatan yang menggunakanskema G to G dan G to P berbasis online. 100%


JUMLAH PAGU ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN Rp. 26.000.000.000,-

PIHAK KEDUA

Nusron Wahid


PIHAK PERTAMA

Agusdin Subiantoro

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI BIDANG PENEMPATAN


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN


Nama : Lisna Yoeliani PoeloenganJabatan : Deputi Perlindungan






PIHAK KEDUA

Nusron Wahid


PIHAK PERTAMA

Lisna Yoeliani Poeloengan


DEPUTI BIDANG PERLINDUNGANJalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (021) 79197318, 79197321 Fax. (021) 79194827 Website : http//www.bnp2tki.go.id


SASARANPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Pengaduan masalah TKI dilayani,diproses, dan diselesaikan

Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisissenter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/Lterkait/Perwakilan RI

100%

Persentase TKI telah memiliki akses terhadap fasilitasEarly Warning System memanfatkan beragam tools 30%

Penguatan Advokasi dan Mediasi dalammemenuhi hak-hak TKI sejak Pra, selamadan purna TKI

Persentase menurunnya permasalahan CTKI/ TKI 25%Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapatpendampingan hukum 100%

Meningkatnya kemampuan TKI purnapenempatan untuk mengelola keuangan,termasuk mengembang kan usaha mikro


5.200TKI Purna

Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha 34%Persentase terpasilitasi pemulangan danpemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalahdalam proses re integrasi usaha di desa asalnya.

30%

Meningkatnya layanan pendampinganusaha dan akses permodalan

Persentase kerjasama dengan lembaga keuangan dandonor dalam rangka menunjang pelaksanaanpembekalan dan penyediaan bantuan modal.

30%

Penguatan fungsi pembinaan danpengawasan pelaksanaan penempatandan perlindungan

Persentase sistem monitoring perlindungan berbasisinformasi unit intelejen 30%

Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secaraprosedural di kantong TKI non prosedural 92% TKI


JUMLAH PAGU ANGGARAN DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN Rp. 28.000.000.000,-

PIHAK KEDUA

Nusron Wahid


PIHAK PERTAMA

Lisna Yoeliani Poeloengan

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SEKRETARIAT UTAMA


Nama : Drs. Hermono, MAJabatan : Sekretaris Utama






PIHAK KEDUA

Nusron Wahid


PIHAK PERTAMA

Drs. Hermono, MA


SEKRETARIAT UTAMAJalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (021) 79197318, 79197321 Fax. (021) 79194827 Website : http//www.bnp2tki.go.id



Tersusunnya Perencanaan yang aplikatifdan meningkatnya kualitas AkuntabilitasKinerja BNP2TKI;

Prosentase perencanaan anggaran terhadaprealisasi pelaksanaan anggaran 92%

Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB BB

Pelayanan Terpadu, Profesional danBertanggungjawab dalam pelaksanaanreformasi birokrasi


2 UPP/4 LTSP

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI 85%

Terselenggaranya Pengelolaan keuangandan pengelolaan Barang milik Negara yangtertib dan akuntabel;


Diterbitkannya kebijakan yang komprehensifdan aplikatif sesuai kebutuhan / dinamikaorganisasi dan meningkatnya opini publikterhadap lembaga BNP2TKI;

Persentase peraturan perundang-undangan dantingkat kekosongan hukum 100%

Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI Baik

Terselenggaranya layanan system informasiP2TKI secara terpadu dan kajian Litbangsebagai masukan kebijakan

Persentase lembaga penempatan yangterintegrasi Sistem Non Tunai dalam TataKelola TKI

100%

Prosentase rekomendasi hasil kajian yangmenjadi kebijakan 75%


JUMLAH PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA Rp. 153.073.105.000,-

PIHAK KEDUA

Nusron Wahid


PIHAK PERTAMA

Drs. Hermono, MA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SEKRETARIAT UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel sertaberorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firdaus ZazaliJabatan : Inspektur BNP2TKI




Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjianini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalamdokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawabkami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadapcapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberianpenghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Nusron Wahid


PIHAK PERTAMA

Firdaus Zazali


SEKRETARIAT UTAMAJalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (021) 79197318, 79197321 Fax. (021) 79194827 Website : http//www.bnp2tki.go.id



Meningkatnya kualitas dukunganManajemen dan KapasitasPenyelenggaraan Pengawasan Intern,akuntabilitas keuangan danPenyelenggaraan SPIP

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 15 Laporan

Jumlah Laporan Hasil Reviu 68 Laporan

Jumlah Laporan Hasil Audit 42 Laporan

Jumlah Laporan Hasil Pemantauan 19 LaporanJumlah Laporan Hasil PelaksanaanKegiatan dan Pembinaan 11 Laporan

Meningkatnya Kompetensi, IntegritasAPIP

Jumlah Dokumen Perencanaan 6 DokumenJumlah Pedoman/Juknis Pengawasan 4 DokumenJumlah Laporan Hasil Peningkatan SDM 3 LaporanLaporan Kinerja 1 Laporan

Terpenuhinya kebutuhan Sarana danPrasarana; Jumlah sarana dan Prasarana 11 Unit


JUMLAH PAGU ANGGARAN INSPEKTORAT BNP2TKI Rp. 6.116.161.000,-

PIHAK KEDUA

Nusron Wahid


PIHAK PERTAMA

Firdaus Zazali

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016INSPEKTORAT BNP2TKI




LAPORAN KINERJA BNP2TKI

Documents