LAPORAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PERHUBUNGAN JL. LINGKAR TIMUR MANDING, TRIRENGGO, BANTUL TELP. (0274) 367321 / FAX. (0274) 367321
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN KEUANGANDINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANTULDINAS PERHUBUNGAN
JL. LINGKAR TIMUR MANDING, TRIRENGGO, BANTULTELP. (0274) 367321 / FAX. (0274) 367321
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat
serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2018 ini dengan lancar
tanpa hambatan apa pun.
Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2018 terdiri dari (a)
Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK ). Laporan
Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyediakan informasi mengenai
pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul selama 1 (satu) tahun anggaran.
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah untuk menyediakan
informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi
yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama tahun 2018, di
samping menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam
menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial
maupun politik.
Dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan
ini. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, untuk
itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan
Keuangan di tahun – tahun berikutnya.
Demikian Laporan Keuangan ini kami susun semoga dapat dimanfaatkan dengan
sebaik – baiknya oleh semua pihak serta dapat mendukung berbagai unsur dalam
rangka pengambilan keputusan.
Bantul, 31 Desember 2018
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM
NIP. 19640617 198703 1 009
i
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR ................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii
HALAMAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ................................. iii
Bab I Pendahuluan……………………………………………………......... 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan
Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul .....................1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan
Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul .....................3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas
Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ...... 5
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan
Pencapaian Target Kinerja APBD ..................................................... 6
2.1 Ekonomi Makro ......................................................................... 6
2.2 Kebijakan Keuangan ................................................................. 14
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja ........................................ 14
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan ............................................. 27
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ........... 27
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian
Target yang telah Ditetapkan ......................................................43
Bab IV Kebijakan Akuntansi ............................................................................ 44
Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan ……………………………. 49
Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan ....................... 62
Bab VII Penutup ................................................................................................ 65
NERACA
LRA
LO
LPE
LAMPIRAN
ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Laporan Operasional
d. Laporan Perubahan Ekuitas
e. Catatan Atas Laporan Keuangan
tahun anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi
keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Bantul, 31 Desember 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL
ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM
NIP. 19640617 198703 1 009
iii
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGANJl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul (367321
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah,
Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, telah mendelegasikan sebagian
kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
( SKPD ) yang ada di Kabupaten Bantul, salah satunya Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul. Untuk itu di akhir tahun anggaran
Bupati meminta Kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas
kewenangan yang telah dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban
tersebut bukanlah SPJ (Surat Pertanggung Jawaban ) tetapi berupa
Laporan Keuangan.
Selama 1 (satu) tahun anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul sebagai entitas akuntansi telah menyelenggarakan sistem
akuntansi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menjadi kewenangannya
dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah. Sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul menyusun Laporan Keuangan, meliputi Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pertanggungjawaban Kepala SKPD
selaku Pengguna Anggaran, Neraca selaku Pengguna Barang, Laporan
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK) yang disusun dan disajikan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.
Adapun maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul ini adalah :
1. Menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul selama satu periode laporan.
1
2. Untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai
efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mempunyai kewajiban untuk
melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang
dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan :
a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul dalam periode laporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana
untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka
dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang – undangan.
d. Keseimbangan Antar Generasi
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah
penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada
periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang
2
diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran
tersebut.
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :
1. Untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna
laporan dalam hal ini adalah :
- pihak – pihak kepada siapa pemerintah bertanggung jawab
- wakil rakyat dan lembaga pengawas
- manajemen dan aparat pemerintah
- pihak yang memberi/berperan dalam proses pemberian bantuan
- pihak lain yang berkepentingan
dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan
ekonomi, sosial maupun politik dengan :
2. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode
berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber
daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang
ditetapkan dan peraturan perundang – undangan.
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi
yang digunakan dalam kegiatan serta hasil – hasil yang telah
dicapai.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul berkaitan dengan sumber – sumber
penerimaannya.
6. Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat
kegiatan yang dilakukan selama periode laporan.
8. Untuk memenuhi tujuan – tujuan tersebut Laporan Keuangan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul menyediakan informasi mengenai
pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul selama 1 (satu) tahun anggaran.
3
1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul
Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disusun
dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan
Keuangan ini adalah :
a. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
b. Undang- undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang- undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang- undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
e. Undang- undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
j. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloalaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 tahun 2007 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah kabupaten
Bantul;
m. Peraturan Bupati Bantul nomor 119 tahun 2016 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
4
n. Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Bantul;
o. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Dinas Perhubungan TA 2017
1.3.Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK )
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target
Kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian
Target yang telah Ditetapkan.
Bab IV Kebijakan Akuntansi
Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan
Bab VII Penutup
5
BAB II
EKONOMI MAKRO
2.1. Ekonomi Makro
Dari tahun ke tahun secara umum kondisi ekonomi masyarakat
Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta khususnya semakin
meningkat, hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator, yaitu
meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Kondisi ini
tentunya membawa konsekuensi terhadap kebutuhan fasilitas
pendukung seperti prasarana jalan beserta kelengkapan keselamatan
lalu lintasnya.
Kondisi jalan – jalan di Kabupaten Bantul secara bertahap
mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari kondisi jalan
yang ada mayoritas sudah dalam kondisi mantap, namun fasilitas
pendukung keselamatan lalu lintas yang tersedia kiranya masih perlu
mendapat perhatian. Hal ini terlihat dari jumlah kasus kecelakaan yang
terjadi di wilayah Bantul menurut informasi dari Polres Bantul masih
cukup tinggi, meskipun mayoritas kasus terjadi karena faktor manusia.
Secara ideal peningkatan jalan seyogyanya diikuti dengan fasilitas
lalu lintas yang memadai untuk mendukung keselamatan, keamanan
dan kenyamanan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL,
flashing lamp, pagar pengaman jalan, halte dan sebagainya.
Pemenuhan terhadap kebutuhan fasilitas tersebut setiap tahun masih
terbatas sehingga dari sisi kuantitas dan kualitas prasarana belum
memadai.
Sehubungan dengan hal tersebut untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul serta
mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul,
disusunlah perencanaan pembangunan secara bertahap dan
berkesinambungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang
dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ( Renstra – SKPD Dinas
6
Perhubungan Kabupaten Bantul ) tahun 2016 - 2021 sebagai pedoman
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantul sejak tahun 2016
berpedoman pada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021.
Sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul,
tujuan dan sasaran pembangunan bidang perhubungan yang hendak
dicapai dalam 5 ( lima ) tahun adalah :
1. Tujuan dan sasaran dari Misi 1
Tujuan :
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
Sasaran :
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas
2. Tujuan dan sasaran dari misi 2 :
Tujuan :
Mewujudkan keselamatan lalu lintas dgn pemenuhan sarana dan
prasarana yang memadai
Sasaran :
Meningkatnya keselamatan lalu lintas
3. Tujuan dan sasaran dari misi 3 :
Tujuan :
Mewujudkan pelayanan prima sektor perhubungan
Sasaran :
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan yang cepat,
tepat, ramah dan sopan.
7
4. Tujuan dan sasaran dari misi 4 :
Tujuan :
Meningkatkan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan
Sasaran :
Meningkatnya PAD sektor perhubungan
Skala prioritas pembangunan sektor perhubungan untuk tahun
2018 sesuai dalam Renstra adalah :
NoRencana Strategik Instansi : Dinas Perhubungan Tahun 2018
KetSasaran
Cara Mencapai TujuanKebijakan Program Kegiatan
1 2 3 4 5 61 Terwujudnya
penyelenggaraan dinas perhubungan yang berkualitas
Meningkatkan kualitas SDM Dinas Perhubungan
Meningkatkan pelayanan prima urusan perhubungan
Meningkatkan kualitas Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Dinas Perhubungan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Pelayanan angkutan
Peningkatan Pelayanan angkutan
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Sosialisasi/penyuluhanketertiban lalu lintas danangkutan
Pelayanan perijinan di bidang perhubungan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Meningkatnya keselamatan berlalu lintas dengan terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas dan kualitas sumber daya manusia dalam berlalu lintas
Meningkatkan jumlah prasarana lalulintas serta melaksanakan pemeliharaanprasarana lalu lintas agar dapatberfungsi dengan peruntukannya
Rehabilitasi/ danPemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Pengembangan
1. Rehab/pemel APILL, rambu lalu lintas, dan marka jalan
2. Rehabilitasi/ pemeliharaan LPJU
1.Pengadaan pagar pengaman jalan
2.Pengadaan Flashing Lamp
3.Pengadaan Lampu penerangan jalan
Pengembangan Fasilitas
8
Meningkatkan intensitas sosialisasiketertiban lalu lintas kepada masyarakat
Meningkatkan pelaksanaan manajemenrekayasa lalu lintas untuk memperlancarlalu lintas
Meningkatkan intensitas penegakan hukumterhadap operasional angkutan
Meningkatkan keselamatan dari faktor sarana dengan peningkatan jumlah kendaraan wajib uji pengujiankendaraan bermotor pelaksanaan pengujian kendaraan
Meningkatkan fungsi alat pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar
Meningkatkan pelayanan angkutan umum dengan adanya sosialisasi terhadap operator angkutan umum
Meningkatkan pelayanan angkutan barang
Kelalu-lintasan
Pengembangan Kelalu-lintasan
Pengembangan Kelalu-lintasan
Pengembangan Kelalu-lintasan
Peningkatan pelayanan angkutan
Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Peningkatan pelayanan angkutan
Peningkatan pelayanan angkutan
Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
perekayasaan lalu lintas
Peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu-lintas
Pengembangan perencanaan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu-lintas
Peningkatan disiplinmasyarakat dalamberlalu lintas
Pengumpulan dananalisis databasepelayanan angkutan
1 . Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
2 . Pengadaan prasarana pendukung PKB
Sosialisasi/ penyuluhanketertiban lalu lintas danangkutan
Pelayanan perijinan di bidang perhubungan
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
9
Kebijakan prioritas program pembangunan bidang perhubungan untuk
tahun 2018 sesuai Renja 2018 adalah :
No Program Kegiatan
1 Pelayanan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan
perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2
3
4
5
6
7
8
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Pemerintah
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Program pembangunan
sarana dan prasarana
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkalan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan
kantor
4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
1. Pengadaan pakaian kerja lapangan
1. Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-
undangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja, dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor
3. Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan
Marka Jalan
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU
1. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan
Penumpang di Lingkungan Terminal
2. Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
3. Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan
4. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
1. Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
1. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
10
9
10
11
perhubungan
Program pengendalian
dan pengamanan lalu
lintas
Program peningkatan
kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
Program Pengembangan
Kelalu-lintasan
2. Pengadaan Flashing Lamp
3. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
1. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Pengadaan Prasarana Pendukung PKB
1. Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas
2. Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen
Rekayasa Lalu-lintas
3. Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas
Bila dibandingkan dengan rencana program kegiatan yang
tertuang dalam Renja tahun 2017, Rencana program kegiatan yang
tertuang dalam Renja tahun 2018 hanya ada beberapa perubahan yaitu:
1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah pada
tahun 2017 ada sedang di tahun 2018 tidak ada.
2. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/Pelabuhan pada
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ pada tahun 2017 ada sedang di tahun 2018 tidak ada.3. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang pada Program Peningkatan Pelayanan Angkutan di
tahun 2017 ada, sedang di tahun 2018 tidak ada.4. Kegiatan Pembinaan Operasional LLAJ pada Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan di tahun 2017 ada, sedang di tahun 2018 tidak
ada.5. Adanya simplifikasi untuk kegiatan dalam Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu Lintas di tahun 2018.6. Adanya penambahan kegiatan dalam Program peningkatan
kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor di tahun 2018.7. Adanya penambahan Program Pengembangan Kelalu-lintasan di
tahun2018.Apabila dilihat dari sisi anggaran, di tahun 2018 mengalami
penurunan anggaran. Berikut program kegiatan beserta alokasi
anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
11
Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2018.
Program Kegiatan Murni Perubahan Tambah/Kurang
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pemerintah
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
1. Penyediaan jasa, peralatan, dan
perlengkapan perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
3. Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran
1. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkalan
Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan dan perlengkapan
kantor
4. Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1. Pengadaan pakaian kerja
lapangan
1. Bimbingan teknis Implementasi
peraturan perundang-undangan
1. Penyusunan laporan capaian
kinerja, dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan
Sarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan
Prasarana Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor
3. Rehabilitasi/pemeliharaan
APILL, Rambu Lalu Lintas dan
249.923.900
337.920.000
1.166.860.000
150.000.000
400.000.000
120.574.610
259.850.000
226.650.000
286.170.000
25.000.000
190.475.000
50.375.000
313.500.000
244.973.900
374.920.000
1.051.360.000
48.825.000
400.000.000
140.574.610
259.850.000
226.650.000
268.316.000
25.000.000
190.475.000
26.175.000
631.000.000
(4.950.000)
37.000.000
(115.500.000)
(101.175.000)
0
20.000.000
0
0
(17.854.000)
0
0
(24.200.000)
317.500.000
12
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Program
pembangunan
sarana dan
prasarana
perhubungan
Program
pengendalian
dan
pengamanan
lalu lintas
Program
peningkatan
kelaikan
pengoperasian
kendaraan
bermotor
Program
Pengembangan
Kelalu-lintasan
Marka Jalan
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU
1. Kegiatan Penciptaan Keamanan
dan Kenyamanan Penumpang
di Lingkungan Terminal
2. Pengumpulan dan Analisis Data
Base Pelayanan Angkutan
3. Pelayanan Perijinan di Bidang
Perhubungan
4. Sosialisasi/Penyuluhan
Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan
1. Pembangunan Halte bus, taxi
gedung terminal
1. Pengadaan Pagar Pengaman
Jalan
2. Pengadaan Flashing Lamp
3. Pengadaan Lampu Penerangan
Jalan
1. Pengadaan Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
2. Pengadaan Prasarana
Pendukung PKB
1. Peningkatan Disiplin
Masyarakat dalam Berlalu-lintas
2. Pengembangan Perencanaan
Penyelenggaraan Manajemen
Rekayasa Lalu-lintas
3. Pengembangan Fasilitas
Perekayasaan Lalu-lintas
710.000.000
250.000.000
96.950.000
10.000.000
131.510.000
172.675.000
282.200.000
319.050.000
14.228.050.000
143.300.000
747.625.000
878.525.000
63.750.000
1.991.200.000
868.083.500
426.000.000
203.150.000
10.000.000
140.610.000
162.675.000
386.575.000
340.875.000
14.382.350.000
123.300.000
747.625.000
878.525.000
52.000.000
2.577.825.000
158.083.500
176.000.000
106.200.000
0
9.100.000
(10.000.000)
103.775.000
21.825.000
154.300.000
(20.000.000)
0
0
(11.750.000)
586.625.000
JUMLAH 23.802.733.510 25.187.713.510 1.384.980.000
Perbandingan program kegiatan dan anggaran antara tahun 2017
dan tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :
Uraian Tahun 2017 Tahun 2018
13
Program 11 11
Kegiatan 29 27
Anggaran Murni 29.472.008.000 23.802.733.510
Anggaran Perubahan 29.687.100.500 25.187.713.510
2.2. Kebijakan KeuanganDinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan bagian dari
Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan fungsi pemerintahan
dan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak. Sebagai
dukungan, Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan dana
( anggaran ) dan barang/aset sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi
kewenangannya. Untuk dapat melaksanakan tupoksi tersebut secara lancar
dibutuhkan kebijakan pengelolaan dana (anggaran) yang telah
dialokasikan sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.
Kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul pada dasarnya sama dengan kebijakan keuangan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, antara lain :1. Pengelolaan keuangan yang mengacu pada asas umum
pengelolaan keuangan, antara lain :a. Tertib, efektif, efisien, ekonomisb. Taat pada peraturan perundangan yang berlakuc. Transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
asas keadilan dan kepatuhan2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi
untuk setiap jenis belanja3. Semua transaksi keuangan baik penerimaan daerah maupun
pengeluaran dicatat, dibukukan, dilaporkan serta dilaksanakan
melalui kas daerah.Untuk tahun 2018 kebijakan keuangan yang ditetapkan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul dapat dilihat dari alokasi anggaran per
program kegiatan yang telah disesuaikan dengan prioritas kebutuhan
masyarakat.
14
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Perhubungan
Kabupaten BantulIndikator pencapaian target kinerja APBD Dinas telah ditetapkan pada
saat penyusunan awal program, sehingga dapat digunakan sebagai
panduan dalam pelaksanaannya. Penetapan indikator kinerja ini
merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam rangka
pengukuran kinerja. Terdapat beberapa indikator kinerja yang digunakan
yaitu indikator masukan ( inputs ), indikator keluaran
( outputs ), indikator hasil ( outcomes ), indikator manfaat
( benefits ), indikator dampak ( impacts ).Penetapan indikator kinerja ini didasarkan pada perkiraan yang realistis
dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator
kinerja ini bersifat :1. Spesifik dan jelas2. Dapat diukur secara obyektif, baik kuantitatif maupun kualitatif3. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan
pencapaian keluaran, hasil, manfaat dan dampak.4. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan5. Dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara efisien
dan efektif.Di samping itu ada beberapa karakteristik indikator kinerja yang
baik antara lain :1. Terikat pada tujuan program dan menggambarkan pencapaian hasil2. Terbatas pada hal – hal yang vital dan penting bagi pengambilan
keputusan3. Terpusat pada hal – hal yang perlu mendapat prioritas4. Terkait dengan sistem pertanggungjawaban yang memperhatikan
hasil.Selain penetapan indikator kinerja, pada awal program ditetapkan
pula pengukuran kinerja untuk mengetahui efektifitas kinerja yang
dihasilkan. Pengukuran kinerja ini digunakan untuk penilaian atas
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan
kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul. Pengukuran kinerja mencakup
penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.
15
Setelah dilakukan pengukuran kinerja, tahapan selanjutnya
adalah melaksanakan evaluasi kinerja. Tahapan ini dimulai dengan
menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, kemudian
dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan
program dan kebijaksanaan didasarkan nilai capaian kinerja kegiatan
tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilihat dari penyerapan
anggaran terhadap kegiatan yang diselesaikan oleh Dinas
Perhubungan pada tahun 2018, maka diperoleh hasil sebesar
94,93%. Untuk jumlah nilai capaian kebijaksanaan, yang dalam skala
pengukuran kinerja termasuk dalam kelompok sangat berhasil.Secara umum pada tahun 2018 program kegiatan yang telah
ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun
demikian dari sisi anggaran secara keseluruhan masih terdapat saldo
sebesar Rp. 1.276.713.361,- ( Satu milyar dua ratus tujuh puluh
enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh satu
rupiah). Adapun target pencapaian kinerja data laporan
penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
tahun 2018 adalah sebagai berikut:
16
Target Pencapaian Kinerja Data Laporan Penyelenggaraan Program Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Tahun 2018
No KegiatanAnggaran
Realisasi Kegiatan ( Out Put ) Capaian Hasil (Out Come ) Ket
Anggaran Realisasi
1 Penyediaan Jasa, Peralatandan Perlengkapan Perkantoran
244.973.900 177.029.040 Terlaksananya pengadaan barang pakaihabis, jasa, peralatan dan perlengkapankantor :Belanja asuransi : 36 kaliBelanja Telepon : 12 bulanBelanja STNK : 29 kendBarang Cetakan : 13 macamLembar penggandaan : 90000 lembarAlat Tulis Kantor : 20 jenisSurat Kabar : 1440 eksemplarBelanja KIR : 18 kendAlat Kebersihan : 15 jenisPembayaran Listrik : 12 bulanAlat listrik dan elektronik : 10 jenisBenda Pos : 100 lembarHonor Petugas Jasa : 168 obAdministrasi Keuangan
Tercapainya Nilai AkuntabilitasKinerja Instansi Daerah
72,26%
2 Penyediaan Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi
374.920.000 355.340.725 Makanan dan minuman : 800 omJumlah Perjalanan Dinas : 551 kali
Tercapainya Nilai AkuntabilitasKinerja Instansi Daerah
94,78%
17
3 Penyediaan Jasa PengelolaPelayanan Perkantoran
1.051.360.000 1.024.971.900 Terlaksananya pembayaran honor tenagateknis pendukung sejumlah 572 ob
Tersedianya jasa teknispendukung/ tenagaperkantoran
97,49%
4 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
48.825.000 44.014.500 Terlaksanaya Jumlah pemeliharaan gedungkantor 12 bulan
Terpeliharanya gedung kantor 90,15%
5 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
400.000.000 308.466.281 Jumlah kendaraan yang dipelihara 29kendaraan
Terpeliharanya kendaraandinas/ operasional
77,12%
6 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan dan perlengkapankantor
140.574.610 83.166.650 Terpeliharanya jumlah peralatan danperlengkapan kantor 10 unit
Terpeliharanya perlengkapangedung kantor
59,16%
7 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
259.850.000 232.206.500 Tersedianya jumlah peralatan danperlengkapan kantor 13 unit
Terpenuhinya perlengkapangedung kantor
89,36%
8 Pengadaan pakaian kerja lapangan
226.650.000 151.760.926 Terlaksananya pengadaan pakaian kerjalapangan 1062 buah
Tersedianya pakaian kerjalapangan
66,96%
18
9 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
268.316.000 156.750.000 Terpenuhinya jumlah peserta diklat, bimtek,sosialisasi 205 orang
Terlaksanyanya bimtek danrakornis bidang perhubungan
58,42%
10 Penyusunan laporan capaiankinerja, dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
25.000.000 22.266.500 Tersusunnya dokumen laporan kegiatansebanyak 10 dokumen
Tersusunnya laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
89,07%
11 Rehabilitasi/PemeliharaanSarana Alat PengujianKendaraan Bermotor
190.475.000 177.230.000 Terpeliharanya alat PKB sejimlah 10 alat Terpeliharanya sarana alatpengujian kendaraan
93,05%
12 Rehabilitasi/PemeliharaanPrasarana Balai PengujianKendaraan Bermotor
26.175.000 24.989.000 Terlaksananya sewa gedung PKB sejumlah1 lokasi
Terpeliharanya biaya saranabalai pengujian kendaraan
95,47%
13 Rehabilitasi/pemeliharaanAPILL, Rambu Lalu Lintas danMarka Jalan
631.000.000 560.978.500 Terlaksananya pemeliharaan APILL,Rambu LL dan Marka Jalan:Kerb Jalan : 150 meterRambu : 100 unitAPILL : 18 unitFlashing : 5 unit
Terpeliharanya APILL, (16titik), rambu lalu lintas (200titik) dan marka
88,90%
19
14 Rehabilitasi/pemeliharaanLPJU
868.083.500 863.957.400 Terpeliharanya LPJU sejumlah 720 unit Terpeliharanya LPJU 99,52%
15 Kegiatan PenciptaanKeamanan dan KenyamananPenumpang di LingkunganTerminal
426.000.000 414.690.900 Terpeliharanya terminal dan TPR sejumlah5 lokasi
Terpeliharanya terminalsesuai dengan kebutuhan
97,35%
16 Pengumpulan dan AnalisisDatabase Pelayanan angkutan
203.150.000 198.221.500 Terlaksananya survey dan studi/ kajianbidang transportasi :Survey : 1 dokumenPerbup : 1 dokumen
Tersedianya data dan analisispelayanan angkutan
97,57%
17 Pelayanan Perijinan di BidangPerhubungan
10.000.000 8.495.000 Terlaksananya koordinasi internalpenanganan perijinan perhubungan : 4 kali
Terlaksananya koordinasiperijinan
84,95%
18 Sosialisasi/PenyuluhanKetertiban Lalu Lintas danangkutan
140.610.000 119.295.000 Terlaksananya sosialisasi angkutan 500orang
Terselenggaranya kegiatansosialisasi tiblantas
84,84%
19 Pembangunan Halte Bus, taxigedung terminal
162.675.000 148.114.000 Terlaksananya pembangunan halte 5 unit Terbangunnya halte bus, taxigedung kantor
91,05%
20 Pengadaan Pagar Pengaman 386.575.000 384.988.500 Terlaksananya pengadaan pagar Tersedianya pagar pengaman 99,59%
20
Jalan pengaman jalanDelinator : 150 terpasangPaku Jalan : 527 unit
jalan
21 Pengadaan Flashing Lamp 340.875.000 338.028.800 Terlaksananya pengadaan danpemasangan rambu lalu lintas : Cermin Tikungan : 19 unit Flashing Lamp : 3 unit Pelican Crossing : 1 unit
Tersedianya flashing lamp 99,16%
22 Pengadaan LampuPenerangan Jalan
14.382.350.000 13.870.763.227 Terlaksananya pengadaan LPJU Jalandesa sebanyak 377 unit, dan lampupenerangan jalan umum sebanyak 560 unit.
Tersedianya LPJU 96,44%
23 Pengadaan Alat PengujianKendaraan Bermotor
123.300.000 122.385.000 Terlaksananya pengadaan alat pengujiankendaraan bermotor sebanyak 3 unit
Tersedianya alat pengujiankedaraan bermotor
99,26%
24 Pengadaan PrasaranaPendukung PKB
747.625.000 733.247.050 Terlaksananya pengadaan prasaranapendukung pelaksanaan uji kendaraan :Pengujian kendaraan : 300 kaliKartu Pemeriksaan : 5000 lembarUpgrade Software : 1 unitStiker tanda uji : 35.000 setBlanko uji : 30.000 lbrKuitansi : 600 buku
Persentase peningkatanfasilitas keselamatan lalulintas
98,08%
21
Kartu pemeriksaan : 5.000 lbrBuku Uji : 15.000 bukuPlat uji : 35.000 setLogo daerah : 15.000 buku
25 Peningkatan DisiplinMasyarakat dalam Berlalu-lintas
878.525.000 790.325.000 Terlaksananya sosialisasi keselamatan lalulintas 900 orangBantuan transport petugas sebanyak 6100oh
Terlaksananya sosialisasipeningkatan masyarakatdalam berlalu lintas
89,96%
26 Pengembangan PerencanaanPenyelengaraan ManajemenRekayasa Lalu-lintas
52.000.000 50.980.000 Tersusunnya dokumen studi dan surveymanajemen rekayasa lalu lintas : 3dokumen
Terlaksananya perencanaanpenyelenggaraan manajemenrekayasa lalu lintas
98,04%
27 Pengembangan FasilitasPerekayasaan Lalu-lintas
2.577.825.000 2.548.338.250 Terlaksananya pengadaan Fasilitasperekayasaan lalu lintas:Pita penggaduh : 250 m2APILL yang terpasang : 1 setRoad Barrier : 20 unitRPPJ : 22 unitMarka dalam kota : 870 m2Rambu petujuk himbauan: 20 unitkeselamatan pada titik rawan kecelakaan
Tersedianya FasilitasPerekayasaan Lalu-lintas
98,86%
22
Cevron LED solar panel : 5 lokasiTali pembatas : 2000 mMarka luar kota : 1000 m2Rambu lalu lintas : 494 unitMarka parkir : 500 m2
JUMLAH 25.187.713.510 23,911.000.149 94,93%
MengetahuiPengguna Anggaran
ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MMNIP. 19640617 198703 1 009
Bantul, 31 Desember 2018Pejabat Penatausahaan Keuangan
KUSMARDIONO, S.Sos., M.Acc.NIP. 19700903 199803 1 010
23
BAB IIIIKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan DinasSecara umum ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul dapat disampaikan sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.Program ini meliputi 3 (tiga) kegiatan antara lain Penyediaan Jasa,
Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran, Penyediaan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Perkantoran
Kebijakan program kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung
terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul dalam mencapai visi dan misi dinas. Anggaran yang
dialokasikan atau dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar
Rp. 1.671.253.900,- ( Satu milyar enam ratus tujuh puluh satu ribu dua
ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah ) dan dapat terealisasi
sebesar Rp. 1.557.341.665,- ( Satu milyar tiga ratus satu juta tujuh
ratus tiga belas rupiah ) atau sebesar 93,18%.
Sampai dengan akhir tahun semua kegiatan dalam program ini dapat
dilaksanakan dengan baik dan lancar sehingga capaian kinerja atau
target output – out come dapat tercapai. Pada akhir tahun terdapat sisa anggaran sebesar Rp.113.912.235,-
( Seratus tiga belas juta sembilan ratus dua belas dua ratus tiga puluh
lima rupiah ) atau 6,82%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Pemeliharaan
rutin/ berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan
Dinas/Operasional, Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor dan
Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor. Kegiatan ini ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka
mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dinas. 24
Kegiatan Pemeliharaan gedung kantor digunakan untuk pemeliharan
gedung tempat kerja. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional meliputi, service, belanja sparepart, dan bahan bakar.
Adapun jumlah kendaraan yang harus dipenuhi adalah 7 unit roda
empat, 4 unit bus, 1 unit truk, dan 16 unit sepeda motor. Kegiatan
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ditujukan untuk
pemeliharaan komputer, printer, AC, genset, repeater, dan mebeler.
Sedangkan Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
ditujukan untuk pengadaan UPS, mesin fotocopy, mesin antrian
kendaraan, sekat ruang, AC, backdrop papan nama, penutup jendela,
TV, pembuatan ruang rapat, kursi Ka. Dinas, kursi struktural, Billboard
sipentol,interior ruang PKB, dispenser, pemotong rumput, CCTV, meja
kursi, papan pengumuman, laptop, komputer, printer, software
persediaan barang, upgrade sim persuratan.Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 849.249.610,- ( Delapan ratus
empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu enam
ratus sepuluh rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp. 667.853.931,-
( Enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu
sembilan ratus tiga puluh satu rupiah ) atau sekitar 78,64%.
Program Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan yang ada pada program ini adalah Kegiatan Pengadaan
Pakaian Kerja Lapangan di mana pelaksanaan kegiatan ini bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan pakaian kerja serta perlengkapan
pendukung bagi petugas lapangan di lingkungan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul, berupa warepack, topi jukir, rompi parkir, atribut
(bordir, pangkat, nama), PDH aparatur, sepatu safety, dan senter.
Adapun anggaran yang tersedia sebesar Rp. 226.650.000,- ( Dua ratus
dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ). Anggaran
terealisasi Rp. 151.760.926,- ( Seratus lima puluh satu juta tujuh ratus
enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah ) atau 66,96%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25
Kegiatan yang ada pada program ini adalah Kegiatan Bimbinganteknis
implementasi peraturan perundang-undangan,dimana pelaksanaan
kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja bidang perhubungan
kaitannya dengan kewenangan teknis skala nasional yaitu peran serta
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mengikuti Rapat
Koordinasi Teknis (RAKORNIS) skala nasional yang diadakan oleh
Kementrian Perhubungan serta rapat koordinasi teknis yang bersifat
nasional, dan bimbingan teknik membangun kerja sama tim, serta
pengiriman siswa diklat. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.
268.316.000,- ( Dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam
belas ribu rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp.156.750.000,- (
seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) atau
58,42%.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan KeuanganKegiatan yang ada pada program ini adalah Kegiatan Penyusunan
laporan capaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD..
Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
anggaran dalam rangka penyusunan dokumen laporan kegiatan dinas
antara lain : RKT, PPS, PKK, Laporan Triwulan, Laporan Keuangan,
LPPD, LKPJ dan LAKIP, Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan.
Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, semua laporan tersusun
sesuai rencana. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar
Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ). Adapun realisasi
anggaran sebesar Rp. 22.266.500,- (dua puluh dua juta dua ratus
enam puluh enam ribu lima ratus rupiah ) atau sebesar 89,07%.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJBeberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain
Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor,
Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan, Pemeliharaan
Terminal/Pelabuhan, Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas, dan
26
Marka Jalan, serta Rehabilitasi/ Pemeliharaan LPJU. Alokasi anggaran
untuk program ini adalah sebesar Rp. 1.715.733.500,- (Satu milyar tujuh
ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus rupiah)
dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.627.154.900,- ( Satu milyar enam
ratus dua puluh tujuh juta searatus lima puluh empat ribu Sembilan
ratus rupiah ).
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
dimaksudkan agar alat uji kendaraan bermotor dapat berfungsi sesuai
stándar yang berlaku dengan melaksanakan service, tera dan kalibrasi
alat uji kendaraan bermotor. Anggaran yang dialokasikan untuk
pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 190.475.000,- ( seratus
sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan dapat
terealisasi sebesar Rp. 177.230.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta
dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau 93,05%
Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
ditujukan untuk belanja pemeliharaan gedung kantor PKB. Dengan
adanya kegiatan ini, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di
Kabupaten Bantul dapat tetap berjalan dengan lancar. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 26.175.000,- ( Dua puluh enam
juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan dapat terealisir sebesar
Rp. 24.989.000,- (Dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh
Sembilan ribu rupiah) atau sebesar 95,47%.
Kegiatan Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas, dan Marka Jalan
bertujuan untuk pemeliharaan fasilitas LLAJ berupa APILL, rambu lalu
lintas, marka jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul agar dapat
berfungsi secara maksimal sehingga keamanan, ketertiban, kelancaran
dan keselamatan lalu lintas dapat terwujud.
Kegiatan ini meliputi pengadaan suku cadang APILL untuk
pemeliharaan 18 unit APILL yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Bantul dan rambu lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten
Bantul. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 631.000.000,- (enam
ratus tiga puluh satu juta rupiah ) . Sampai dengan akhir tahun kegiatan
27
dapat dilaksanakan dengan baik sehingga APILL dan rambu yang ada
dapat berfungsi optimal. Anggaran yang terserap sebesar Rp.
560.978.500,- (lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh
delapan ribu lima ratus rupiah ) atau sebesar 88,90 %.
Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU ) yang
ada di wilayah Kabupaten Bantul. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini
adalah untuk memelihara lampu penerangan jalan umum agar dapat
berfungsi secara optimal sehingga keamanan dan kenyamanan lalu
lintas terutama pada malam hari dapat terwujud. Pemeliharaan yang
dilaksanakan berupa perbaikan instalasi, penggantian suku cadang
Lampu Penerangan Jalan Umum maupun Pengecatan Tiang,
penggantian armature LED, dan penggeseran LPJU. Pada tahun 2018
telah dilaksanakan pemeliharaan lampu penerangan jalan sebanyak
720 unit yang berlokasi di beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 868.083.500,- (delapan ratus
enam puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) dan
dapat terealisasi sebesar Rp. 863.957.400,- ( delapan ratus enam
puluh tiga juta Sembilan ratus lima pulih tujuh juta empat ratus rupiah )
atau 99,52%.
Program Peningkatan Pelayanan AngkutanKegiatan yang dilaksanakan antara lain Kegiatan Penciptaan Keamanan
dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal , Pengumpulan
dan Analisis Database Pelayanan Transportasi, Pelayanan Perijinan di
Bidang Perhubungan, dan Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan.Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di
Lingkungan Terminal dimaksudkan untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat dengan meningkatnya keamanan dan kenyamanan
penumpang melalui pemeliharaan halte dan terminal. Sampai dengan akhir tahun kegiatan dapat dilaksanakan dengan
lancar. Anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini
sebesar Rp. 426.000.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta rupiah).
Sampai akhir tahun dapat terealisasi sebesar Rp. 414.690.900,- ( Empat
28
ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus
rupiah ) atau 97,35%.Kegiatan Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Transportasi
dimaksudkan untuk melengkapi data base Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul terkait dengan :1. Data kinerja lalu lintas di Kabupaten Bantul, dan merupakan
kegiatan lanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan
sebelumnya. Pada pelaksanaan kegiatan tahun ini survey yang
dilakukan adalah mengamati permasalahan yang terjadi pada ruas
jalan yang berkaitan dengan volume, kapasitas, kecepatan di
beberapa ruas jalan arteri yang ada di Kabupaten Bantul yaitu:a. Jalan Bantulb. Jalan Parangtritisc. Jalan SrandakanAdapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :1. Mengamati karakteristik lalu lintas dan mengevaluasi unjuk
kerja ruas jalan di Kabupaten Bantul2. Mengamati dan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan
dengan bidang rekayasa lalu lintas3. Melakukan kajian terhadap masalah masalah tiap ruas jalan
ditinjau dari segi V/C ratio, kecepatan, kepadatan lalu lintas2. Data load faktor angkutan umum untuk mengetahui seberapa jauh
tingkat pelayanan angkutan umum di Kabupaten Bantul.3. Data Inventarisasi Angkutan Umum yang beroperasi di wilayah
Kabupaten Bantul4. Data lalu lintas pada arus mudik lebaran dan natal tahun baru5. Database mengenai kondisi eksisting keberadaan lampu
penerangan jalan umum yang ada di 17 Kecamatan di Kab Bantul 6. Kajian mengenai potensi parkir di Kabupaten Bantul. Kajian ini
dimaksudkan untuk menghasilkan suatu produk dokumen kajian
yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan titik
lokasi parkir dan peningkatan retribusi parkir yang akan dilakukan.7. Kajian mengenai jaringan lalu lintas di Kabupaten Bantul.
Adapun anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 203.150.000,- (dua ratus tiga
juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp.
198.221.500,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh
satu ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 97,57%.
29
Kegiatan Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan bertujuan untuk
melakukan akselerasi dalam rangka peningkatan penerimaan
pendapatan dari retribusi sektor perhubungan khususnya Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir baik
intensifikasi maupun ekstensifikasi.
Kegiatan ini meliputi pemberian ijin penyelenggaraan parkir, pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan menejemen penyelenggaraan kegiatan
khususnya parkir di tepi jalan umum yang langsung bersinggungan
dengan aktivitas lalu lintas.
Adapun anggaran yang disediakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 8.495.000,- (delapan juta
empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 84,95%. Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban LLAJ dilaksanakan dengan
latar belakang adanya fenomena yang berkembang saat ini bahwa
kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas cenderung
menurun, tenggang rasa di jalan raya semakin menipis. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas
karena faktor manusia. Untuk itu melalui sosialisasi / penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan angkutan ini diharapkan tahapan proses untuk
mengubah perilaku pengguna jalan dari mengabaikan keselamatan
menjadi mengutamakan keselamatan dapat dilalui dengan baik.
Adapun sasaran kegiatan ini adalah masyarakat pengguna kendaraan
bermotor baik umum maupun khusus / pribadi terutama para pelajar di
Kabupaten Bantul dan para penyelenggara angkutan umum di
Kabupaten Bantul. Sosialisasi dilaksanakan melalui 2 (dua) metode.
Pertama, sosialisasi langsung dengan masyarakat ( pelajar dan awak
angkutan umum ) dan kedua melalui media elektronik dalam hal ini
melalui siaran radio.Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Adapun anggaran yang
disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 140.610.000,-
seratus empat puluh juta enam ratus sepuluh juta rupiah) dan dapat
30
terealisasi sebesar Rp. 119.295.000,- (Seratus sembilan belas juta dua
ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 84,84%.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana PerhubunganProgram ini bertujuan untuk menyediakan halte yang nyaman dan aman
bagi penumpang kendaraan umum. Kegiatan dalam program ini adalah
pembangunan halte bus, taksi, gedung terminal. Anggaran untuk
kegiatan ini adalah Rp. 162.675.000,00 (seratus enam puluh dua juta
enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan dapat terealisasi sebesar
Rp. 148.114.000,00 (seratus empatpuluh delapan juta seratus empat
belas ribu rupiah), atau sebesar 91,05%.
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu LintasProgram ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas
keselamatan lalu lintas berupa rambu lalu lintas, marka jalan, flashing
lamp dan APILL serta fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas
berupa Lampu Penerangan Jalan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan, Pengadaan Flashing Lamp, dan
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan.
Dengan terpenuhinya kebutuhan akan fasilitas keselamatan lalu lintas
ini diharapkan ketertiban, kelancaran, keamanan, kenyamanan dan
keselamatan lalu lintas semakin hari semakin meningkat sehingga
kecelakaan lalu lintas di jalan dapat diminimalisasi.
Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan, pekerjaan yang
dilaksanakan adalah pengadaan paku jalan sebanyak 527 unit, delinator
sebanyak 170 terpasang, dan delinator LED sebanyak 6 unit
Lokasi pemasangan paku jalan adalah sebagai berikut:1. S3 Cangkring – S3 Pijenan (Pandak)2. Jl. Prof Dr. Supomo (Kec Bantul)3. Jl. Urip Sumoharjo (Kec Bantul)4. Jl. Wahid Hasyim
Lokasi pemasangan delinator adalah sebagai berikut:1. Wilayah Desa Kalakijo (Tikungan Ingkung Deso)2. Wilayah Guwosari (Tikungan Desa Kalangan)3. Wilayah Kebun Buah Mangunan (Selatan SMK Dlingo Mangunan)
31
4. Jl. Jenderal Sudirman
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 386.575.000,- ( tiga ratus
delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan
terealisasi sebesar Rp. 384.988.500,- (tiga ratus delapan puluh empat
juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau
99,59%.
Kegiatan Pengadaan Flashing Lamp, pekerjaan yang dilaksanakan
adalah pengadaan flashing lamp sebanyak 3 unit, cermin tikung
sebanyak 19 unit. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp.
340.875.500,- terealisasi Rp. 338.028.800,- (99,16%)Adapun lokasi pemasangan flashing lamp adalah sebagai berikut :1. Depan SD Unggulan (Jl. Hasyim Ashari Bantul)2. S4 Pedak (Jl. Sugiyo Pranoto)3. S4 Keyongan
Pemasangan cermin tikungan adalah sebagai berikut:
1. Gumuk, Rt 3/8 Ringinharjo Bantul
2. Bantul Karang RT 04/17, Ringinharjo, Bantul
3. Kersen RT 01/16 Ds. Bantul, Bantul
4. Gandekan, depan Mushola Arrofah
5. Depok, Gandekan, Bantul (depan secretariat Depok)
6. Balai dusun 2 Waring, Jl Jend A Yani No. 29 Bantul
7. Ngrukem RT 17/18, Bantul (Ponpes Annur)
8. Pasar Jodog, Pandak, Bantul
9. Bajang, RT.01/09, Daleman, Gilangharjo
10.Siyangan, RT. 03/02, Triharjo, Bantul
11. Potorono, Jl tembus lingkar selatan ke Wonosari
12.Padokan Kidul, dekat Polsek Kasihan
13.Perumahan Bukit Gunung Sempu RT. 06, Jl Rakai Layan
14.13. Perumahan Bukit Gunung Sempu RT. 06, Jl Kamboja
15.Paleman RT. 04, Rukeman (depan Masjid/TPA Khusnul Khotimah)
16.Nulis RT. 3 Tamantirto, Kasihan, Bantul ( Jl Raya Lingkar)
17.Nulis RT. 3 Tamantirto, Kasihan, Bantul (gang Margo Rukun)
18.Nulis RT. 3 Tamantirto, Kasihan, Bantul (gang pecel Lele)
32
19.Nulis RT. ¾ Tegal Wangi, Taman Tirto, Bantul
20.Nulis RT. 03,Tamantirto, Kasihan Bantul, (gang Margo Jaya)
21.Kalirandu RT. 10 Bangunjiwo
Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas
berupa LPJU. Pekerjaan yang dilaksanakan adalah pemasangan 1039
unit meliputi LPJU konvensional sebanyak 86 unit, LPJU LED sebanyak
566 unit, LPJU Tenaga Surya sebanyak 10 unit, LPJU Jalan Desa
sebanyak 377 unit. Adapun lokasi pemasangan tersebar di Jalan Desa
dan Jalan Kabupaten di 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Adapun lokasi pemasangannya adalah sebagai berikut:1. Salatan/ Trukan, Segoroyoso, Pleret2. Srumbung, Segoroyoso, Pleret3. Barat Masjid At - Taqwa Pandes II4. Tegalrejo, Bawuran, Pleret5. Kedung Pring, Bawuran, Pleret6. Kampung Sanan RT 04, Bawuran, Pleret7. Selatan Masjid Nurul Islam Ploso wonolelo Pleret8. Purworejo, Wonolelo, pleret9. Plemburan, Kerto, Pleret, Pleret10. Tambalan/ Gerjen, Pleret, Pleret11. Kedaton, Pleret, Pleret12. Kerto Tengah dan Kanggotan Kidul, Pleret, Pleret13. Kanggotan Lor dan Bedukan, Pleret, Pleret14. Ngentak Ngambah, Mulyodadi, Bambanglipuro15. Sribit, Mulyodadi, Bambanglipuro16. Warung Pring, Mulyodadi, dan Cangkring Sidomulyo
Bambanglipuro17. Panggang Sirat dan Palihan RT.05, Sidomulyo, Bambanglipuro18. Ngajaran, Sidomulyo, Bambanglipuro19. Sawungan Kintelan, Sumbermulyo, Bambanglipuro20. Maguwo, Banguntapan, Banguntapan21. Jomblangan, Banguntapan22. Modalan, RT.04, Banguntapan23. Brajan Lor, Potorono, Banguntapan24. Kepuh Kulon, Wirokerten, Banguntapan25. Kepanjen RT.02, Jampidan, Banguntapan26. Pamotan Kidul, Jampidan, Banguntapan27. Manggisan, Jampidan, Banguntapan28. Jampidan Lor dan Kidul, Jampidan, Banguntapan29. Ponogaran, Jampidan, Banguntapan30. Krobogan, Tamanan, Banguntapan31. Grojogan, Tamanan, Banguntapan
33
32. Serut, Palbapang, Bantul33. Sabrangkali Serayu, Palbapang, Bantul34. Melikan Lor, Gandekan, Bantul35. Priyan, Trirenggo, Bantul36. Jetak, Bantul karang, Ringinharjo Bantul37. Bangeran, Sabdodadi, Bantul38. Code, Trirenggo, Bantul39. Selatan Masjid Al Amin Lemahrubuh Selopamioro40. Barat Masjid Nurul Umah Numpukan Karang Tengah41. Nogosari II, Wukirsari, Imogiri42. Karangtalun, Wukirsari, Imogiri43. Kwaron, Ngestiharjo, Kasihan44. Onggobayan, Ngestiharjo, Kasihan45. Sonopakis Kidul dan Lor, Ngestiharjo, Kasihan46. Soboman, Ngestiharjo Kasihan47. Nitiprayan, Tamantirto, Kasihan48. Kersan dan jeblok, Tamantirto, Kasihan49. Mrisi Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan50. Buruwan, Tirtosari, Kretek51. Baros, Tirtoargo, Kretek52. Colo/ Bedog, Donotirto, Kretek53. Mersan, Donotirto, Kretek54. Mersan, Donotirto, Kretek55. Krebet RT01, 02 dan 05, Guwosari, Pajangan56. Sabrang Kidul, Guwosari, Pajangan57. Sabrang Lor dan Guwo, Guwosari, Pajangan58. Watugadug, Guwosari, Pajangan59. Kembangputihan, Guwosari, Pajangan60. Kembang Gede, Guwosari, Pajangan61. Kadisono, Guwosari, Pajangan62. Gunting, Gilangharjo, Pandak63. Jodog Utara Lapangan, Gilangharjo, Pandak64. Jodog Utara Lampu Traffik, Gilangharjo, Pandak65. Sayangan, Gilangharjo, Pandak66. Makam Nyi Brintik, Gilangharjo, Pandak67. Kadekrowo RT.05, Gilangharjo, Pandak68. Pandak RT 06, Wijirejo, Pandak69. Karang Ploso, Sitimulyo, Piyungan70. Monggang, Sitimulyo, Piyungan71. Pager Gunung, Sitimulyo, Piyungan72. Gentingsari, Sitimulyo, Piyungan73. Banyakan I, Sitimulyo, Piyungan74. Banyakan III, Sitimulyo, Piyungan75. Mojosari, Sitimulyo, piyungan76. Jolosutro, Srimulyo, Piyungan77. Krapyak Kulon, Panjangrejo, Pundong78. Ngentak, Seloharjo, Pundong79. Surobayan, Argodadi, Sedayu80. Ngoto, Bangunhaarjo, Sewon
34
81. Gatak Mreto, Bangunharjo, Dobalan dan Jokerten, Timbulharjo,
Sewon82. Wojo, Panggungharjo, Sewon83. Geneng, Panggungharjo, Sewon84. Garon RT.03, Panggungharjo, Sewon85. Kepek RT 02, Timbulharjo, Sewon86. Kaliputih, Pendowoharjo, Sewon87. Ngentak RT.02 Sumberagung, Jetis88. Sawahan 89. Pacar Brajan + Kerto Lor90. Salatan/Trukan + Kanggotan Kidul91. Palihan + Ngentak Dadapan Sidomulyo92. Kiringan Glondong Sidomulyo93. Cungkup Sidomulyo94. Sirat, Sidomulyo95. Pasar Grogol + Plematung96. Jipangan97. Kedun RT. 0498. Sampangan RT. 03 + Botokenceng99. Banjardadap, Balong Kidul Potorono100. Krobokan Tanaman101. Bintaran + Kretek Jambidan102. Modalan Banguntapan103. Modalan Banguntapan104. Jomblangan + Baturetno Banguntapan105. Serayu + Bejen106. Gendriyan Bantul + badegan Bantul107. Bantul Warung108. Jograhan + Babadan + Depok109. Kersen RT. 05 Bantul 110. Ngeblak, Tegaldowo Ngentak RT. 04111. Gumuk RT. 01 Ringinharjo + Jetak112. Gumuk Ringinharjo113. Deresan Ringinharjo114. Gemahan RT. 02 Ringinharjo115. Krakitan RT. 07 Ringinharjo116. Pasutan Trirenggo117. Bogoran dan Pepe118. Tanubayan 119. Karanggayam + Karangmojo120. Sumberbatikan121. Mandingdawang Sabdodadi122. Neco123. Keyongan + Depan Balai Desa Sabdodadi 124. Jogroho125. Serut RT. 05 Palbapang126. Sumuran Palbapang127. Depan PU128. Lenteng Agung Selopamioro
35
129. Karangtalun Imogiri130. Kauman + Kradenan Girirejo131. Manggung Wukirsari132. Nogosari I dan II Wukirsari133. Karangasem RT. 05 Wukirsari134. Dengkeng RT. 01135. Karangtalun Wukirsari136. Jatirejo Wukirsari137. Onggobayan (Masjid Ainun Jariyah keselatan)138. Sidorejo (Masjid Baitul Makmur keselatan)139. Onggobayan + Pertigaan Jujur140. Sonopakis Lor (Depan UPY)141. Sonopakis Kidul Ngestiharjo142. Jln Nitipuran143. Jln Krawitan II (Soboman+Bekelan)144. Soragan145. Padokan Tirtonirmolo146. Peleman DK II Gatak + Tegal Wangi147. Kalirandu148. Colo + Kalipakel149. Gadinglumbung + Tegalsari150. Kalangan RT. 04 + Baros151. Mulekan 2 Rt, 02, 04, 06152. Thokolan Tirtomulyo153. Thokolan Tirtomulyo154. Karen Tirtomulyo155. Genting Tirtomulyo156. Benyo I Sendangsari157. Kembangputihan 158. Watugedug159. Krebet Sendangsari Pajangan160. Perempatan Pringgading161. Tegallayang Caturharjo162. Gesikan 3 RT. 01 Wijirejo163. Ngeblak RT. 04164. Kadisoro, Gilangharjo165. Jombor Srimulyo166. Kaligatuk167. Pandeyan RT. 03168. Sandeyan RT. 02 Srimulyo169. Gampingan Monggang Sitimulyo170. Banyakan 171. Semampir + Ngentak 172. Bandut Kidul173. Metes174. Metes175. SD Kaliberot176. Kaliurang + Surobayan177. Pedes / Karangasem178. Samben + Kemusuk Lor
36
179. Watu Rt. 01, 08 + Sengonkarang180. Karanglo + Plawonan Argomulyo181. Gubug + Sedayu + Gayam182. Sungapan183. Dingkikan 184. Diro185. Kaliputih186. Cabean187. Alam Citra188. Dadapan189. Tembi, Ngentak, Dadapan190. Ngrendeng191. Ngetak192. Kepek193. Mriyan + Kowen 194. Glondong Bibis195. Widoro + Sudimoro196. Mredo + Gatak197. Druwo + Semail + Dagaran198. Ngoto199. Saman200. Tanjung RW. 13201. Saman Blok I + Bopongan202. Pandeyan RT. 04, 05203. Bakung204. Sorogenen205. Gerselo + Patalan Jetis206. Ketandan RT. 78207. Gaten + Serayu Beran Canden208. Bulusan, Canden209. Bulu210. Kembangsongo211. Wonorejo 2 Gadingsari212. Patihan + Wonorejo 1 + Bongos I213. Pucanganom214. Blantikan 215. Sangrahan + Trisigan II 216. Gokerten (Masjid Al- Taqwa)217. Patihan + Depan Polsek 218. Karanganyar Gadingharjo219. Gerso Klurahan + Polosio220. Karang + S3 Ngentak221. Jragan II222. Gunungsaren Lor + Kidul223. Samparan + Puluhan 224. Srandakan225. Seropan 1 RT. 01, 05, 06 Dlingo226. Jalan Wirokerten , Wirokerten227. Depan Kelurahan Wirokerten228. Glondong RT. 03, Wirokerten
37
229. Modalan, Banguntapan230. Tanubayan , Trirenggo231. Manding Dawang , Sabdodadi 232. Kembaran Gunungsempu, Tamantirto233. Padokan Kidul, Tamantirto234. Ngebel Tamantirto235. JJLS - Jalan Samas, Tirtohargo236. TPR Ke Timur, Tirtohargo237. Karang Kauman , Gilangharjo238. Pedak Makam Sewu239. Klanen, Gilangharjo240. Brongkol, Argodadi241. Sengon Madinan, Argomulyo242. Depan PAUD , Argomulyo243. Sabrang + Plawonan , Argomulyo244. Ngimbang Pendowoharjo245. Perempatan Jetis Ke barat, Sabdodadi246. Jembatan Merah ke Timur247. Jembatan Merah ke Timur248. TPR Ke Timur249. Bendo, Trimurti250. Jl. Cinomati
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 14.382.350.000,- (empat belas
milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
dan dapat terealisasi sebesar Rp. 13.870.763.227,- (tiga belas milyar
delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus
dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 96,44%.
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
BermotorKegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor dan Pengadaan Prasarana Pendukung PKB.
Kegiatan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor ini bertujuan
untuk menyediakan sarana (alat) untuk pengujian bermotor, yaitu
Breake Tester.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas adalah sebesar Rp.
123.300.000,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan
dapat direalisasikan sebesar Rp. 122.385.000,00 (seratus dua puluh
dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99,26%
38
Kegiatan Pengadaan Prasarana Pendukung PKB bertujuan untuk
menyediakan prasarana pendukung pengujian kendaraan bermotor.
Pekerjaan dalam kegiatan ini meliputi pengadaan buku uji 19.000 buku,
plat uji 38.000 set, cetak logo daerah 19.000 lembar, stiker tanda uji
38.000 lembar, blangko permohonan uji 38.000 lembar, kuitansi 600 buku, upgrade software 1 unit, kartu pemeriksaan 15.833
lembar, dan surat keterangan tidak lulus uji 100 buku.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas adalah sebesar Rp.
747.625.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh
lima ribu rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 733.247.050,00
(tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima
puluh rupiah) atau sebesar 98,08%
Program Pengembangan Kelalau-lintasanKegiatan pada program ini meliputi Kegiatan Peningkatan Disiplin
Masyarakat Dalam Berlalu Lintas, Kegiatan Perencanaan
Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas, dan Kegiatan
Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas.Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 3.508.350.000,-
(Tiga milyar lima ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan
dapat terealisasi sebesar Rp. 3.389.643.250,- ( tiga milyar tiga ratus
delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus
lima puluh rupiah ).
Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Dalam Berlalu Lintas
dilaksanakan dengan latar belakang adanya fenomena yang
berkembang saat ini bahwa kesadaran masyarakat untuk mentaati
peraturan lalu lintas cenderung menurun, tenggang rasa di jalan raya
semakin menipis. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas
karena faktor manusia. Untuk itu melalui sosialisasi / penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan angkutan ini diharapkan tahapan proses untuk
mengubah perilaku pengguna jalan dari mengabaikan keselamatan
menjadi mengutamakan keselamatan dapat dilalui dengan baik.
39
Adapun sasaran kegiatan ini adalah masyarakat pengguna kendaraan
bermotor baik umum maupun khusus / pribadi terutama para pelajar di
Kabupaten Bantul dan para penyelenggara angkutan umum di
Kabupaten Bantul. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp. 878.525.000,- ( delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus
dua puluh lima ribu rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp.
790.325.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh lima
ribu rupiah) atau 89,96%
Kegiatan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-
lintas.Pekerjaan yang ada dalam kegiatan ini meliputi Survey Lalu Lintas dan
survey Natal dan Tahun Baru yang bertujuan untuk mengetahui jumlah
arus Lalu Lintas setiap tahun.Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp. 52.000.000,- ( Lima puluh dua juta rupiah ) dan dapat terealisasi
sebesar Rp. 50.980.000,- (lima puluh juta Sembilan ratus delapan puluh
ribu rupiah) atau 98,04%
Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu LintasKegiatan ini dimaksudkan untuk belanja pengadaan fasilitas
perekayasaan lalu lintas yang meliputi pengadaan APILL, Rambu lalu
lintas, tali pembatas arus,cevron LED Solar Panel, Road Barrier, RPPJ,
marka parkir, marka dalam kota, marka luar kota.Lokasi pemasangan RPPJ sebagai berikut:1. Simpang empat Kweden2. Simpang empat Bejen3. Simpang empat Paker4. Simpang empat Duwur Potorono5. Simpang empat Perum Taman Sedayu6. Simpang empat Gadingharjo7. Simpang tiga Sanden8. Simpang tiga Pundung Imogiri9. Simpang tiga Segoroyoso10.Simpang tiga Botokenceng11. Simpang tiga Glondong12.Simpang tiga Tugu Metes13.Simpang tiga Tugu Gentong14.Simpang tiga Dawetan15.Simpang tiga Gandu16.Simpang tiga Bwuran
40
17.Simpang tiga WonoleloAnggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.577.825.000,- ( Dua milyar
lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah
) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 2.548.338.250,- ( dua milyar lima
ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua
ratus lima puluh rupiah ) atau 98,86%.
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pagu anggaran
yang telah ditetapkan untuk Dinas Perhubungan, sesuai Dokumen
DPPA – SKPD tahun 2018 sebesar Rp. 25.187.713.510,- (Dua puluh
lima milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu
lima ratus sepuluh rupiah), secara keseluruhan dapat terealisasi
sebesar Rp. 23,911.000.149 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus
sebelas juta seratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat
sisa anggaran sebesar Rp. 1.276.713.361,- (Satu milyar dua ratus
tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh
satu rupiah).
3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang
Telah DitetapkanBeberapa hambatan dan kendala yang masih sering dihadapi dalam
pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain :1. Terbatasnya kemampuan SDM. Kualitas SDM di semua bidang
masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas yang semakin
kompleks teratasi dan selesai tepat pada waktunya, sedangkan
dalam hal kuantitas masih sangat diperlukan mengingat volume
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul semakin banyak. Guna mendukung pelaksanaan
kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul masih diperlukan
tenaga / personil dengan spesifikasi pendidikan SMA IPA, STM
Mesin / Listrik, Akademi Lalu Lintas ( D3 ), Sekolah Tinggi
Transportasi Darat ( D4 ), D2 Pengujian Kendaraan Bermotor,
PPNS Bidang Perhubungan.2. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas
sehingga masih sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan.
41
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional seperti
mobil patroli tertutup, sepeda motor, sarana komunikasi, dan
perlengkapan keselamatan, menyebabkan kurangnya optimalisasi
kinerja dinas
BAB IVKEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan salah satu SKPD di
Kabupaten Bantul yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan kewenangan wajib di bidang perhubungan.
Sedangkan tugas pokok dan uraian tugas secara dirinci diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul. Sementara landasan operasional lain yang digunakan dalam
pelaksanaan tugas tugas teknis antara lain Peraturan Pemerintah yang
berkaitan dengan urusan Perhubungan, Peraturan Menteri
Perhubungan, SK Dirjen dan sebagainya.
Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun42
2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan entitas akuntansi
adalah SKPD sedangkan yang disebut entitas pelaporan adalah
SKPKD. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi ( accounting
entity ) pada dasarnya menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan
proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan
disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang mencakup
anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola.
Sementara itu dalam UU nomor 1 tahun 2004 dijelaskan bahwa SKPD
merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan yang nantinya akan digabungkan
dengan entitas pelaporan.Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selaku entitas
akuntansi mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan yang telah disusun oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul adalah :1. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )Merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul yang terdiri dari pendapatan dan
belanja serta realisasinya. Informasi ini dapat dianalisis dengan
melihat selisih antara anggaran dan realisasinya atau melihat rasio
– rasio antar rekening, misalnya rasio total belanja terhadap total
pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak langsung,
belanja langsung terhadap total pendapatan dsb. 2. Laporan Operasional (LO)
Merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.4. Neraca
43
Merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai kondisi atau
posisi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada akhir
tahun anggaran mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana.5. CALK ( Catatan Atas Laporan Keuangan )Laporan ini memberikan informasi mengenai berbagai hal yang tidak
terbaca dari LRA, LO, LPE, dan Neraca. Laporan ini berisi
penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos
yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Laporan ini juga menjelaskan berbagai kebijakan, pendekatan,
metode dan dasar penentuan dan penyajian angka – angka LRA
dan Neraca di samping juga menjelaskan berbagai faktor, asumsi
dan kondisi yang mempengaruhi angka – angka dalam Laporan
Keuangan.
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul adalah : basis akrual.
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos –
pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Basis
pengukuran atas penyusunan pos – pos laporan keuangan adalah :1. KasKas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas. Kas di
bendahara pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung
jawab / dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP / TU
yang per tanggal neraca belum disetor ke kas daerah. Kas di
bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang
bersumber dari pelaksanaan tugas bendahara tersebut ( saldo44
pungutan yang diterima ) yang per tanggal neraca belum disetor ke
kas daerah.
2. PersediaanPersediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan
masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal
pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntasi
dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical
inventary taking). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak
kepemilikan dan / atau pengurangannya berpindah dan dinilai
dalam neraca dengan cara :a. biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan
pembelianb. harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila
diperoleh dengan cara lainnya.
3. Aset TetapAset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap berwujud
harus memenuhi kriteria : mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakanKlasifikasi aset tetap yang digunakan dalam laporan keuangan ini
adalah Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi
dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya. Aset tetap diakui pada saat
diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca
dengan harga perolehan atau harga perolehan yang diestimasikan.
4.Ekuitas DanaEkuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset
dengan kewajiban yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan
Ekuitas Dana Investasi (EDI).
45
EDL : selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai
kewajiban jangka pendek
EDI : kekayaan yang tertanam dalam investasi jangka panjang dan
aset lainnya dikurangi jumlah kewajiban jangka panjang.
5. PendapatanPendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum
daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan
tidak perlu dibayar kembali6. BelanjaBelanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah
yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi beban daerah.
Pengakuan biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur
sebesar kas yang dikeluarkan.
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang
ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi telah
menyelenggarakan sistem akuntansi mulai dari proses pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menjadi
kewenangannya dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah.
Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul menyusun Laporan Keuangan, meliputi
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pertanggungjawaban Kepala
SKPD selaku Pengguna Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca selaku Pengguna Barang serta
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun dan disajikan
dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Bantul.
Namun demikian penerapan kebijakan akuntansi yang dilaksanakan
belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
46
terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya
didasarkan pada biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan
serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.
BAB VPENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
5.1 Rincian dan Penjelasan Masing – Masing Pos Pelaporan Keuangan
1. PendapatanDi samping mengelola belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
juga melaksanakan tugas sebagai dinas penghasil PAD. Beberapa
retribusi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha,
Retribusi Perijinan Tertentu dan Lain lain pendapatan yang sah.
Adapun realisasi yang diperoleh dari masing – masing jenis retribusi
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.1 Retribusi Jasa UmumRetribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
47
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan. Retribusi ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor.
Retribusi Parkir di Tepi Jalan UmumPerkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan
kendaraan bersamaan dengan kegiatan masyarakat yang
semakin kompleks akan menimbulkan permasalahan tersendiri
bagi lalu lintas yang ada di sekitarnya.
Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pertama – tama
dimaksudkan sebagai fasilitas pendukung untuk menjamin
tercapainya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,
selain itu juga telah membuka peluang bagi warga masyarakat
untuk bergerak dalam perekonomian usaha jasa.
Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi regulasi bagi
penyelenggaraan tempat parkir sebagai kegiatan pelayanan
umum akan menimbulkan beban biaya penyediaan jasa
penyelenggaraan parkir yang semakin meningkat sehingga perlu
diupayakan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai
pengguna jasa parkir.
Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya peraturan yang
mengatur tentang penyelenggaraan parkir beserta retribusinya,
dalam hal ini retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir di
tepi jalan umum adalah retribusi yang dipungut kepada wajib
retribusi yang menyelenggarakan parkir dengan menggunakan
badan jalan. Pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi
jalan umum ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar pemungutan retribusi ini adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum. Adapun target pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan
umum untuk tahun 2018 sebesar Rp. 188.384.000,-
( seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh
48
empat ribu rupiah). Sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi
sebesar Rp. 256.058.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima
puluh delapan ribu) atau sebesar 135,92%.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian pelayanan
pengujian kendaraan bermotor.
Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan
secara bertahap untuk setiap kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus dengan
maksud untuk lebih menjamin terpenuhinya persayaratan teknis
dan laik jalan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan lalu
lintas dan menjamin keselamatan para pengguna jalan.
Di Kabupaten Bantul, teknis penyelenggaraan pengujian
kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 57 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan
Bermotor, sedangkan retribusi pengujian kendaraan bermotor
diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi 1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang
Sedan. Target retribusi ini pada tahun 2018 adalah sebesar
Rp. 8.050.000,- ( delapan juta lima puluh ribu rupiah).
Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 8.510.000,- ( delapan
juta lima ratus sepuluh ribu rupiah ) atau sebesar 105,71%. 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-
Minibus. Target retribusi ini pada tahun 2018 adalah sebesar
Rp. 862.500,- (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus
rupiah). Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 345.000,- (tiga
ratus empat puluh lima ribu rupiah ) atau sebesar 40%. 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-
Bus. Target retribusi ini pada tahun 2018 adalah sebesar
Rp. 55.770.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh
49
tujuh ribu rupiah). Sedangkan realisasinya sebesar Rp.
71.985.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan
puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 129,07%. 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Mobil Barang-Pick
Up. Target retribusi ini pada tahun 2018 adalah sebesar
Rp. 569.250.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan realisasinya sebesar
Rp. 634.742.500,- ( enam ratus tiga puluh empat juta tujuh
ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah rupiah ) atau
sebesar 111,51%.5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Mobil Barang-Truk.
Target retribusi ini pada tahun 2017 adalah sebesar
Rp. 338.060.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam
puluh ribu rupiah). Sedangkan realisasinya sebesar Rp.
351.740.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus
empat puluh ribu rupiah ) atau sebesar 104,05%.6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Buku Uji. Target
retribusi ini pada tahun 2017 adalah sebesar
Rp. 142.200.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus
ribu rupiah). Sedangkan realisasinya sebesar Rp.
246.580.000,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus
delapan puluh ribu rupiah ) atau sebesar 173,40%.
1.2 Retribusi Jasa UsahaRetribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Retribusi ini terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu Retribusi Terminal,
Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir dan Retribusi
Pemakaian Bus.
Retribusi TerminalUntuk menjamin keamanan, kelancaran, ketertiban,
pengendalian, pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan
terminal diperlukan partisipasi masyarakat pengguna jasa
50
terminal. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan
peraturan daerah tentang retribusi terminal.
Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis
umum, tempat kegiatan usaha fasilitas lainnya di lingkungan
terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,
tidak termasuk pelayanan peron.
Pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Bantul diatur
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sedangkan petunjuk
pelaksanaannya diatur dengan Perbup Nomor 31 tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal.
Adapun target pendapatan retribusi terminal pada tahun 2018
adalah sebesar Rp. 17.695.250,- ( tujuh belas juta enam ratus
sembilan lima ribu dfua ratus lima puluh rupiah ).Sampai dengan akhir Desember 2018 dapat terealisasi sebesar
Rp. 15.597.350,- ( lima belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh
ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) atau sebesar 88,32%.
Retribusi Tempat Khusus Parkir Perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan
kendaraan bersamaan dengan kegiatan masyarakat yang
semakin kompleks akan menimbulkan permasalahan. Salah
satunya adalah terpenuhinya ruang parkir yang berada di tempat
diselenggarakannya kegiatan pelayanan publik.
Penyediaan tempat khusus parkir merupakan pelayanan yang
menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah berupa
tanah atau bangunan. Dengan adanya keterbatasan Pemerintah
Daerah dalam menyediakan pelayanan ini maka pihak swasta
dapat dilibatkan dalam pengelolaannya dengan menganut prinsip
– prinsip komersial.
Dalam rangka menjalankan fungsi regulasi dan optimalisasi
pemanfaatan kekayaan daerah yang dipakai tempat khusus
51
parkir sebagai kegiatan pelayanan umum, ditempuh dengan
meningkatkan peran partisipasi masyarakat pengguna jasa parkir.
Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya peraturan yang
mengatur tentang penyelenggaraan parkir beserta retribusinya,
dalam hal ini retribusi tempat khusus parkir.
Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas
pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan,
dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk
yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak
swasta.
Target retribusi tempat khusus parkir tahun 2018 sebesar
Rp. 174.466.000,- ( Seratus tujuh puluh empat juta empat ratus
enam puluh enam ribu rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp.
236.621.000,- ( Dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua
puluh satu ribu rupiah ) atau sebesar 135,63%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian BusTarget Retribusi ini pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah), dan dapat terealisasi sebesar Rp.
6.800.000,- ( enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar
113,33%.
1.3. Lain – Lain Pendapatan Yang SahYang termasuk dalam jenis pendapatan ini adalah pendapatan
dari denda retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pendapatan
yang dimaksud disini adalah denda keterlambatan uji kendaraan
bermotor. Dasar pemungutannya adalah Perda Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum, BAB XV, Pasal 82 yaitu
sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pada tahun 2018 tidak ditargetkan untuk
denda retribusi, sampai dengan akhir tahun 2018 masuk denda
sebesar Rp. 22.419.525,00 ( dua puluh dua juta empat ratus
sembilan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah ).
52
Berikut disajikan secara ringkas mengenai target dan realisasi
pendapatan dari masing – masing jenis retribusi di atas.
Jenis Retribusi Target Realisasi %Parkir Tepi Jalan Umum
Pengujian Kendaraan B:
Mobil Penumpang-Sedan
Mobil Penumpang-Minibus
Mobil Penumpang-Bus
Mobil Barang-Pick Up
Mobil Barang-Truk
Buku Uji
Tempat Khusus Parkir
Terminal
Fasilitas Terminal Lainnya
Pemakaian Bus
Ijin Trayek
Denda Keterlambatan
Pemakaian Kios
188.384.000
8.050.000
862.500
55.770.000
569.250.000
338.060.000
142.200.000
174.466.000
17.695.250
-
6.000.000
-
-
28.080.000
256.058.000
8.510.000
345.000
71.985.000
634.742.500
351.740.000
246.580.000
236.621.000
15.597.350
2.365.000
6.800.000
100.000
22.419.525
44.710.000
135,92
105,71
40
129,07
111,51
104,05
173,40
135,63
88,32
113,33
159,22
Jumlah 1.528.781.750 1.898.573.375 124,19
2. Belanja
Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul memperoleh
alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 25.187.713.510,- ( Dua puluh lima
milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima
ratus sepuluh rupiah ).
Secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar Rp. 23,911.000.149 (
Dua puluh tiga juta sembilan ratus sebelas juta seratus empat puluh
sembilan rupiah ), dengan rincian sebagai berikut :
2.1 Belanja Pegawai
Pada tahun 2018 alokasi anggaran untuk belanja pegawai
sebesar Rp. 1.066.860.000,- ( Satu milyar enam puluh enam juta
delapan ratus enam puluh ribu rupiah ) dan dapat terealisasi
53
sebesar Rp. 1.036.025.000,- ( Satu milyar tiga puluh enam juta
dua puluh lima ribu rupiah ).
No Jenis Belanja Anggaran Realisasi
1
2
3
Honor ASN
Honor Non ASN
Uang Lembur ASN
48.950.000
1.017.910.000
-
27.775.000
1.008.250.000
-
Jumlah 1.066.860.000 1.036.025.000
2.2 Belanja Barang/Jasa
Pada tahun 2018 alokasi anggaran untuk belanja barang/jasa
sebesar Rp. 6.028.328.010,- ( enam milyar dua puluh delapan
juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sepuluh rupiah ).
Sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebesar
Rp. 5.362.426.872,- (lima milyar tiga ratus enam puluh dua juta
empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua
rupiah).
No Jenis Belanja Anggaran Realisasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Belanja Jasa Kantor
Belanja Pakai Habis
Belanja Cetak Penggan
daan
Belanja Makan Minum
Belanja Perawatan Ken
daraan Bermotor
Belanja Sewa Gedung
Belanja Bahan/Material
Belanja Pakaian Kerja
Lap
Belanja Pemeliharaan
1.107.074.000
1.428.788.400
35.075.000
399.330.000
105.725.000
11.000.000
161.500.000
226.650.000
1.809.649.610
1.020.553.354
1.310.378.896
24.183.300
319.722.500
69.210.871
10.950.000
160.930.000
151.760.926
1.676.644.80054
10
11
12
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Bimbingan
Teknis
Belanja Jasa Konsultasi
372.670.000
206.916.000
163.950.000
356.195.725
99.330.000
162.566.500
Jumlah 6.028.328.010 5.362.426.872
2.3 Belanja Modal
Pada tahun 2018 alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar
Rp. 18.092.525.500,- (delapan belas milyar sembilan puluh dua
juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah ).
Sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar
Rp. 17.512.548.277,- ( tujuh belas milyar lima ratus dua belas
juta lima ratus empat puluh delapan dua ratus tujuh puluh tujuh
rupiah ).
No Jenis Belanja Anggaran Realisasi
1 Belanja modal jaringan
transportasi
17.718.125.500 17.160.057.777
2 Belanja modal perleng
kapan kantor
374.400.000 352.490.500
Jumlah 18.092.525.500 17.512.548.277
Dari keseluruhan belanja modal tersebut menghasilkan aset
tetap sebesar Rp. 16,269,842,277,- (Enam Belas Milyar Dua
Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh
Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah ) dengan rincian
sebagai berikut :
a. Peralatan dan Mesin : Rp. 2,250,965,050,-
b. Gedung dan Bangunan : Rp. 148.114.000,-
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 13,870,763,227 -
55
Sedangkan belanja modal yang tidak dimasukkan dalam aset
tetap adalah belanja modal pengadaan marka jalan, pita
penggaduh, road barrier, traffic cone, jaket keselamatan pada
belanja modal pengadaan jaringan transportasi sebesar
Rp. 1,192,231,000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua
Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah ).
Namun demikian tetap dicatat dalam buku tersendiri sehingga
data pengadaan serta lokasi pemasangannya tetap ada. Alasan
tidak dimasukkannya belanja modal ini ke dalam aset tetap
karena masa manfaatnya kurang dari 12 bulan dan merupakan
barang dengan resiko hilang cukup tinggi.
3. Aset
Jumlah keseluruhan aset baik aset lancar maupun aset tetap per
31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
a. Aset Lancar
Aset lancar terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di
Bendahara Penerimaan dan Persediaan. Sampai dengan akhir
tahun anggaran 2018 baik Kas di Bendahara Pengeluaran
maupun Kas di Bendahara Penerimaan tidak ada sisa kas.
Sedangkan untuk persediaan terdapat sisa persediaan sebesar
Rp. 816.012.975,- (delapan ratus enam belas juta dua belas ribu
sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
b. Aset Tetap
Sampai dengan akhir tahun 2018 terdapat tambahan aset tetap
dari hasil pengadaan maupun hibah / pemberian dari Pemerintah
kabupaten Bantul. Aset tetap yang berasal dari hibah dari
Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 2.660.496.099,- (Dua
miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus Sembilan puluh
enam ribu Sembilan puluh sembilan rupiah) yaitul terdiri dari :
1. Penerangan Jalan Tiang Rp 1,048,956,650,-
56
Oktagonal 2 Armature
2. Penerangan Taman 2
Lengan
3. Rambu Jalan dilarang
Parkir Area Pregola
4. Rambu U Turn
5. Rambu Un U Turn
6. Kendaraan Roda 2
7. Kendaraan Roda 2
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,275,186,990,-
5,431,800,-
4,345,440
4,345,440
35,420,000
17,523,000
Aset dari hasil pengadaan ( belanja modal ) tahun 2018 sebesar
Rp. 16,382,765,777,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Delapan
Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus
Tujuh Puluh Enam Koma Enam Rupiah ) terdiri dari :
1. Peralatan dan Mesin Rp. 2,250,965,050,-
2. Gedung dan Bangunan Rp. 148,114,000,-
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 13,870,763,227,-
4. Aset Tetap lainnya Rp. 112,923,500,-
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Angkutan
4. Bidang Lalu Lintas
57
5. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Sarana dan Pendukung Kegiatan Administrasi dan Operasional
Pendukung Kegiatan Administrasi
Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sampai dengan tanggal
31 Desember 2018 berjumlah 57 ( lima puluh tujuh ) orang
Menurut kualifikasi pendidikan :
SD : 1
SMU/STM : 31
D2 : 6
D3 : 1
S1/D4 : 14
S2 : 4
Sedangkan menurut golongan adalah :
Golongan I : 1
Golongan II : 22
Golongan III : 30
Golongan IV : 3
6.3 Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan operasional Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul
Untuk melaksanakan kegiatan dinas utamanya kegiatan operasional dan
untuk mencapai target kinerja yang optimal dibutuhkan dukungan sarana
dan prasarana. Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pendukung
kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul per 31
Desember 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Mobil operasional tertutup : 5
Mobil operasional terbuka : 3
Sepeda motor operasional : 14
Sepeda motor patwal : 2
Bus : 4
58
Truk LPJU : 1
Kamera : 9
LCD : 1
Laptop : 16
Komputer : 23
HT : 25
Sepeda : 4
6.4 Pencapaian Kinerja Non Keuangan
Beberapa pencapaian kinerja non keuangan yang dicapai Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul di tahun 2018 antara lain :
a. Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian
Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang yang dilaksanakan rutin
setiap tahun. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada
kendala yang berarti. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
1. Penyusunan daftar nominatif pegawai
2. Penyusunan DUK ( Daftar Urut Kepangkatan )
3. Pengusulan kenaikan pangkat pegawai
4. Pembuatan kenaikan gaji berkala pegawai
5. Pengusulan pensiun pegawai
6. Pembuatan cuti pegawai
7. Penyusunan Anjab, ABK, SKP
b. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan pengiriman diklat.
Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas yang
sangat penting karena bagaimana pun beratnya apabila didukung oleh
sumber daya manusia yang memadai dan profesional akan menjadi
terasa lebih ringan. Diklat yang diikuti tidak hanya diklat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya APBD tetapi
juga diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini
Kementrian Perhubungan dengan biaya APBN.
c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.
Kegiatan ini berjalan dengan baik dengan adanya pelaksanaan
administrasi persuratan dan pelaporan secara tertib dan tepat waktu.
d. Penyusunan rencana program kegiatan untuk tahun 2019.59
Kegiatan ini berjalan lancar. Rencana dapat disusun tepat waktu baik
untuk anggaran rutin maupun pendapatan. Rencana telah disetujui
DPR untuk dilaksanakan tahun 2019.
e. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD tahun 2019.
Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD
tahun 2019 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKA tahun
2019.
f. Wasdal penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Bantul.
Kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai akhir tahun 2018. Telah
diadakan pertemuan / sambung rasa dengan petugas parkir di seluruh
Kabupaten Bantul baik parkir tepi jalan umum maupun parkir di tempat
khusus parkir, dan telah dibentuk paguyuban petugas parkir. Sampai
dengan akhir tahun telah dilaksanakan kegiatan wasdal sebanyak 155
(seratus lima puluh lima) kegiatan.
g. Pelayanan perijinan bidang perhubungan.
Kegiatan ini berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti sampai
dengan akhir tahun. Perijinan yang dilayani antara lain perijinan
penyelenggaraan perparkiran yang sampai dengan akhir tahun telah
dikeluarkan sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) ijin parkir
terdiri dari 127 (seratus dua puluh tujuh) ijin parkir tepi jalan umum
dan 54 (lima puluh empat) ijin parkir khusus.
60
BAB VII
PENUTUP
Demikian secara keseluruhan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul yang dapat kami sajikan. Tentunya dalam
penyusunannya tidak lepas dari kekurangan, untuk itu saran dan masukan
sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun - tahun berikutnya. Secara ringkas
berikut kami sajikan perbandingan kondisi tahun 2017 dan 2018 sbb:
2017 2018
Pagu anggaran Murni : 29.472.008.000
Pengurangan : 215.092.500
Jumlah : 29.687.100.500
Murni : 23.802.733.510
Penambahan : 1.348.980.000
Jumlah : 25.187.713.510
Rincian belanja Modal : 23.283.510.000
Barang : 4.946.140.500
Modal : 18.092.525.500
Barang : 6.028.328.010
61
Pegawai : 1.457.450.000 Pegawai : 1.066.860.000
Komposisi program
kegiatan dan peng
gunaan anggaran
Program : 11 program
Kegiatan : 29 kegiatan
Pelaksana : Sekretariat, Bidang
Lalu Lintas, Bidang
KTSP, Bidang
Angkutan
Program : 11 program
Kegiatan : 27 kegiatan
Pelaksana : Sekretariat, Bidang
Lalu Lintas, Bidang
KTSP, Bidang
Angkutan
Personil PNS : 66 orang
PHL : 52 orang
PNS : 57 orang
PHL : 52 orang
Bantul, 31 Desember 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
ARIS SUHARYANTA S .SOS., MM
NIP. 19640617 198703 1 009
62
63
64
65
66
67
68
Related Documents
