Laporan Kegiatan Workshop Direktur Eksekutif KADIN ... · PDF fileKadin tidak bisa bergantung hanya pada pelimpahan wewenang Pemerintah walaupun kita terus memperjuangkannya dan kita

Laporan Kegiatan Workshop Direktur Eksekutif

KADIN PROVINSI Wilayah Timur INDONESIA Hotel Sahid Jaya Makassar, 13-15 Nopember 2007 Tema:

“Pengembangan kuantitas dan kualitas dalam rangka peningkatan jumlah anggota Kadin”.

Sub Tema:

”Peningkatan kualitas SDM sekretariat dalam rangka pelaksanaan program layanan Kadin”.

I. PENGANTAR Melalui Surat Kadin Indonesia nomor : 2147/SKI/X/2007 tanggal 23 Oktober 2003 ditetapkan jadwal akhir/final pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Wilayah Timur Indonesia kepada Ketua Umum dan Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Indonesia Bagian Timur.

Dalam gambar: Direktur Eksekutif Kadin dari wilayah Timur berpose sejenak setelah menerima Piagam Penghargaan sebagai tanda Telah mengikuti Workshop tahun 2007. Pada bagian tengah, terlihat Bp. Andreas Goshe dari Kadin Jerman / DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammertag), Bp. Budoyo Basuki (Kadin Indonesia), dan Bp Hariadi Saptadji (Dir.Eksekutif Kadin Indonesia) yang ikut mendukung kesuksesan terselenggaranya acara tersebut.

Halaman 1

Secara garis besar materi workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi wilayah barat dan timur sama, kecuali untuk materi ”Contoh Model Pengembangan Pelayanan Melalui Website”, untuk wilayah timur narasumber adalah Kadin Sulawesi Selatan dan Kadin Papua. Perubahan lainnya adalah menata ulang jadwal setiap pembicara, yang dikarenakan setiap pembicara harus menginap, untuk efisiensi semua pembicara di luar Kadin Indonesia diletakkan pada sessi I & II, sehingga pada sore harinya bisa kembali ke Jakarta. Kegiatan Workshop Direktur Eksekutif ini dibiayai oleh Kadin Indonesia dan DIHK, sedangkan kelebihan peserta dibiayai oleh masing-masing Kadin Provinsi.

Gambar: Segenap panitia pelaksana, para Direktur dari Kadin Indonesia, Direktur Eksekutif Kadin Indonesia serta para Direktur Eksekutif Kadin Provinsi yang mengikuti acara ini.

Pantai Makassar dengan kapal Pinisi

Keindahan pantai Makassar diwaktu malam

Halaman 2

II. PESERTA

Kegiatan workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Indonesia Bagian Timur diikuti oleh Kadin Provinsi meliputi : Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Sedangkan Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan berhalangan hadir. Sehingga peserta yang mengikuti workshop adalah 12 (dua belas) Kadin Provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 16 (enam belas) orang, dengan peserta lainnya dari Kadin Indonesia sebanyak 8 orang, Panitia Jakarta 4 orang dan Panitia Makassar 3 orang serta dari DIHK 3 orang dengan daftar sebagai berikut:

NO NAMA UNSUR 1 Drs. Komang Ardana, MM Kadin Bali 2 Soegeng, SH Kadin NTB 3 Johanis Alex Ninu, SH, MSi Kadin NTT 4 Hulda, SE Kadin Sulawesi Tengah 5 Maemuna Kadin Sulawesi Tengah 6 Yuliana Ningsih, SE Kadin Sulawesi Tengah 7 Rachmat Hasanudin Kadin Sulawesi Barat 8 Iskandar Kadin Sulawesi Barat 9 Yuni Karim Kadin Maluku Utara

10 Wismanov P. Kristinov Kadin Maluku 11 Bambang Abimanyu, SE Kadin Papua 12 Heru Mawardi Kadin Papua 13 Asri Arsyad, SE Kadin Papua Barat 14 Daru Pradaningrum Kadin Kalimantan Timur 15 Syahrir Nur Kadin Sulawesi Selatan 16 Gazali Kahar Kadin Sulawesi Selatan 17 Hariadi Saptadji Kadin Indonesia 18 Witjaksana Soegarda Kadin Indonesia 19 Suprayitno Kadin Indonesia 20 Trihono Sastrohartono Kadin Indonesia 21 Sutrisno Kadin Indonesia 22 Miftahul Hakim Kadin Indonesia 23 Harmon B. Thaib Kadin Indonesia 24 Arief Hermawan Kadin Indonesia 25 Tulus Sutiyoso Panitia Jakarta 26 Suwarno Panitia Jakarta 27 Hadi Widianto Panitia Jakarta 28 Mardiana F. Suralaga Panitia Jakarta

Halaman 3

29 Agustina R.F Panitia Makassar 30 Vera Wardina Panitia Makassar 31 Baharudin Panitia Makassar 32 Edward Aritonang Pembicara Kadin Bekasi 33 Andreas Gosche Pembicara DIHK 34 Kamaludin Pembicara DIHK 35 Alfa Reza Asisten Program DIHK 36 Budoyo Basuki Pembicara Kadin Indonesia 37 Hariadi Sukamdani Pembicara Kadin Indonesia 38 Usep Syamsudin Pembicara Perdagangan 39 Adriano Pembicara Perindustrian 40 Nugroho Pembicara Perindustrian 41 Manahan Simamora Pembicara Kadin DKI Jakarta

III. PEMBUKAAN

1. Laporan panitia penyelenggara oleh Direktur Eksekutif Kadin Indonesia pada intinya melaporkan workshop DE dihadiri para DE dan staf Kadin Wilayah Indonesia Timur, pimpinan sekretariat Kadin Indonesia dan undangan. Workshop ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2001 di Batam, 2002 di Bogor dan 2004 di Jakarta. Diharapkan peserta dari daerah bisa mengimplementasikan materi workshop dengan baik.

2. Koordinator Program DIHK, Bpk. Andreas Gosche mengucapkan terima kasih atas keseriusan dari Sekretariat Kadin Indonesia dalam menyelenggarakan workshop ini. Acara workshop sangat padat dan menuntut sesuatu dari peserta berupa implementasi di daerah. Acara ini juga menjadi sharing informasi antar peserta, dan pada sesi income generating diharapkan dapat mendorong Kadin Provinsi untuk meningkatkan prosentase pendapatan dari layanan Kadin.

3. Ketua Umum Kadin Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Bapak Rahman dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Kadin Indonesia yang menunjuk Kadin Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah Workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Indonesia Bagian Timur. Mengharapkan materi yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh peseta workshop dan memberikan peningkatan kemampuan dan pengetahuan Direktur Eksekutif sebagai ujung tombak Sekretariat Kadin.

4. Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia yang dibacakan oleh Bapak Budoyo Basuki Kadin Indonesia pada intinya menyampaikan bahwa salah satu revitalisasi Kadin adalah perkuatan sekretariat. Kadin tidak bisa bergantung hanya pada pelimpahan wewenang Pemerintah walaupun kita terus memperjuangkannya dan kita harus mengembangkan layanan-layanan jasa Kadin yang bermanfaat bagi dunia usaha, yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan jumlah anggota Kadin.

Halaman 4

IV. MATERI WORKSHOP

SESSI I : INFORMASI DUNIA USAHA

I. Pengetahuan Industri dan Perdagangan oleh Bapak DR. Ir Usep Syamsudin, MBA, PhD

1. Ada beberapa Gap yang mengakibatkan pelayanan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, antara lain: A. Gap antara Management Perception dengan Customer Expectation B. Gap Service Design dengan Management Perception. C. dan lain-lain

2. Indonesia banyak mengalami ketinggalan customer service dengan Malaysia dikarenakan sistem pendidikan di Indonesia masih mengandalkan kepada IT otak kiri. Otak kiri yang dimaksud adalah analisis, data dan lain-lain. Sementara untuk motivasi, imajinasi dan kecerdasan emosional lainnya belum dioptimalkan. Jika keduanya diseimbangkan maka akan berkembang pengetahuan yang bertanggung jawab.

3. Perdagangan adalah proses tukar menukar didasarkan atas kehendak sukarela dan masing-masing pihak menilai untung rugi dan manfaatnya. Jika ada untung dan manfaat maka akan tercipta pertukaran.

4. Dalam sessi dijelaskan mengenai : A. Layanan, gap yang ada dalam layanan; B. Arti dan manfaat perdagangan, termasuk di dalamnya Prinsip-prinsip Perdagangan

Global; C. Environmental Forces yang meliputi Demographic, Economic, Socio-Cultural,

Natural, Technological, Political-Legal; D. Tahapan dalam perkembangan perdagangan; E. Motivasi masuk ke pasar global; F. Faktor yang mendorong persaingan dalam lingkungan global yang mempengaruhi

industri; G. Perubahan lingkungan 4C; H. Tantangan yang dihadapi Indonesia meliputi pembahasan trend Globalisasi dan Trend

Desentralisasi; I. Indonesia Menuju Globalisasi; J. Prinsip WTO: Free Trade, No Barrier, National Treatment, Tarif Protection,

Partnership, Non Discrimnination, Reciproxcity; K. Kebijakan Perdagangan; L. Bidang-bidang Negosiasi WTO; M. Pengecualian MFN; N. Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional; O. Peningkatan Daya Saing Indonesia; P. Sistem Produksi, Sistem Manufaktur dan Sistem Perusahaan; Q. Klaster industri dan Lingkungannya; R. Kesimpulan permasalahan dalam negeri yang harus dihadapi dalam membangun

industri, antara lain: 1) tingginya tingkat kemiskinan; 2) tingginya tingkat pengangguran; 3) perekonomian (termasuk industri) tumbuh rendah; 4) terakumulasinya sumber ekonomi pada industri rendah dan beberapa kelompok;

S. Pengembangan Sektor Industri Nasional

Halaman 5

Tanya - Jawab : 1. Syahril (Sulsel) : Ada kesan bahwa lebih baik membeli dari pada membuatnya, produk

Sulsel adalah coklat, tetapi tidak ada pabrik coklat di Sulsel. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini.

2. Komang Ardana (Bali) : UKM dihadapkan pada tuntutan global yang salah satunya mensyaratkan ecolabeling, ini jelas sudah menjadikan posisi UKM di Indonesia tidak akan berkembang. Telah terjadi high cost economy disemua aspek di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan oleh Sekretariat Kadin untuk berkontribusi dalam hal ini?.

3. Johanis Alex Ninu (NTT) : Perlu pengembangan daya saing baik mikro maupun makro. Yg ingin saya tanyakan, dibeberapa kabupaten di NTT tidak ada investasi, tetapi Pemerintah Daerah mengatakan terjadi pertumbuhan XX, apakah betul jika tidak ada investasi tetap akan ada pertumbuhan?.

Jawaban : 1. Bagaimana customer attitude sangat mempengaruhi suatu barang. Jepang adalah contoh

negara yang consumer attitude utk mencintai produk dalam negeri sangat baik. 2. High Cost Economy terjadi karena terlalu banyak pungutan yang tidak perlu dengan

alasan OTDA. Semangat Pemerintah Daerah adalah terlalu berorientasi pada PAD. 3. Jika sebuah negara memiliki daya saing yang baik, maka akan menarik dari sisi investor.

Perhitungannya adalah Capital Output Ration (COR), semakin tinggi maka semakin menarik investor. COR Indonesia 4, Malaysia 7,5 dan Korsel 11.

II. Pengetahuan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Bapak Adriano dan Bapak Sukma Wijaya dari Departemen Perindustrian RI. Merupakan pengetahuan dalam rangka menjabarkan ketentuan Keppres 80/2003 yang salah satunya mengatur penggunaan produk dalam negeri. Melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor: 11/M-IND/PER/3/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produk Dalam Negeri, maka nara sumber dari Perindustrian menjabarkan mengenai Permen ini, yang antara lain meliputi :

1. Tata Cara Penilaian Sendiri Capaian bertujan: A. untuk menstandardisasikan cara penilaian capaian tingkat komponen dalam negeri

barang dan jasa yang dihasilkan oleh penyedia barang dan jasa; B. Sebagai informasi capaian nilai tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk

barang/ jasa yang di produksi di dalam negeri bagi pemerintah serta pengguna barang dan jasa.

C. Sebagai dasar acuan untuk mengevaluasi harga penawaran dari penyedia barang dan jasa pada pelelangan/tender suatu job order/ lelang / kontrak.

D. Untuk meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. 2. Lingkup penilaian meliputi:

A. Perhitungan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) terhadap lingkungan perusahaan maupun perekonomian nasional.

B. Perhitungan TKDN Produk barang yang dihasilkan oleh penyedia barang (manufakturing) dalam negeri.

C. Perhitungan TKDN Layanan jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa dalam negeri. D. Perhitungan TKDN Layanan pengadaan gabungan barang dan jasa yang dihasilkan

oleh penyedia barang dan jasa dalam negeri. 3. Sessi ini juga membahas mengenai:

A. Perhitungan Bobot Manfaat Perusahaan; B. Kriteria dan Persyaratan BMP; C. Format Isian BMP;

Halaman 6

D. Perhitungan TKDN Barang; E. Penilaian Terhadap Bahan Baku / Komponen; F. Penilaian Terhadap Tenaga Kerja; G. Penilaian Terhadap Alat Kerja; H. Dasar Penilaian TKDN; I. Struktur Harga Barang; J. Format Isian Capaian; K. Perhitungan TKDN Jasa; L. Penilaian terhadap Tenaga Kerja dan Alat Kerja; M. Persyaratan Penilaian Capaian TKDN Jasa Produsen Tingkat Ke-3 ; N. Perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa dan Formatnya; O. Dokumen Pendukung; P. Masa Berlaku Penilaian.

Pertanyaan : 1. Ghazali (Sulsel) : TKDN & kontradiktif dengan penghematan anggaran, apa sebaiknya

diberikan saja insentif pajak bagi konsumen supaya lebih tertarik beli produk dalam negeri.

2. Harmon (Kadin Indonesia) : Apakah TKDN berlaku juga untuk penghitungan CO. Jawaban : 1. TKDN sebagai bentuk subsidi/keberpihakan kepada produk dalam negeri dengan tujuan :

membuka lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, mendorong ”added value” sehingga Indonesia tidak hanya menjual komoditas. Anggaran Pemerintah sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi.

2. Belum bisa digunakan sebagai referensi SKA. Pertanyaan tersebut akan menjadi masukan, supaya TKDN nanti juga bisa dikembangkan kearah yang lainnya.

SESSI II : INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BARU BERKAITAN DENGAN DUNIA USAHA

III. Pengetahuan Mengenai Peraturan Perundang-undangan yang Baru oleh Bapak Hariyadi Sukamdani 1. Dalam sesi ini membahas mengenai hal-hal yang telah dilakukan Dewan Pengurus

Kadin Indonesia. 2. Tugas Sekretariat Kadin di seluruh Provinsi adalah mensosialisasikan hal-hal yang

telah dilakukan Kadin. II. Perpajakan

3. UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan merupakan salah satu contoh perjuangan Kadin Indonesia dalam mengupayakan pensejajaran antara pelaku usaha sebagai Pembayar Pajak (Wajib Pajak) dengan negara sebagai Pemungut Pajak.

4. Contoh bentuk kesetaraan adalah adanya sanksi bagi Pembayar Pajak dan Pemungut Pajak jika tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

5. Saat ini Kadin Indonesia sedang mengawali finalisasi RUU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.

6. Daftar masalah RUU Pajak Penghasilan sudah disampaikan kepada DPR. Draft RUU Pajak Penghasilan pada dasarnya sudah hampir tidak ada masalah, hanya saja mengenai tarif Pajak Badan dengan Pajak Perseorangan yang sedang dibahas. Pihak Kadin Indonesia mengusulkan Pajak Badan 30% dan Pajak Perseorangan 25%.

7 RUU Pajak Penghasilan termasuk kontroversial karena Pajak Penghasilan di

Halaman 7

Indonesia adalah 10%. Sementara negara-negara lain sudah menggunakan pajak Progresif.

8. Perhitungan di RUU Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai merugikan karena SPT Pajak sudah dipatok dengan membagi rata 12 sehingga perusahaan dalam kondisi baik atau buruk tetap sama perhitungan pembagiannya. Sehingga jika disimulasikan, di pembukuan untung namun di kas bon mengalami kerugian.

III. Ketenagakerjaan 9. Rendahnya tingkat partisipasi pengusaha dalam menanggapi wacana-wacana

berkaitan dengan dunia usaha, misalnya upah tenaga kerja. Pemicu yang 3 (tiga) kali naik pada tahun 2000.

10. Paling pokok permasalahan adalah mengenai pesangon yang kategorinya ada 14 jenis. Salah satu jenisnya adalah pesangon karena pensiun.

11. UU No. 13 tahun 2003 yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dapat merugikan pengusaha karena banyaknya komponen pesangon yang harus dipenuhi, yaitu sebanyak 14 jenis. Sementara di negara-negara lain tidak secara penuh ditanggung perusahaan namun juga ditanggung oleh pihak tenaga kerja.

IV. Penanaman Modal 12. Pasal yang diperjuangkan oleh Kadin Indonesia, yaitu : Pasal 14 (Pasal 22,

seharusnya) UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur tentang pelayanan hak atas tanah, yaitu: Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk jangka waktu 95 tahun, Hak Guna Bangunan dapat diberikan untuk jangka waktu 80 tahun dan Hak Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu 70 tahun.

13. Saat ini sedang diperjuangkan di bidang properti adalah agar kepemilikan asing atas apartemen diperbolehkan. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih maju.

Pertanyaan : 1. Syahrir Nur (Sulsel) : Perpajakan dan kaitannya dengan otonomi daerah, karena barang

dari Pare-Pare sd Makassar banyak dikenai pungutan. 2. Trihono (Kadin Indonesia) : CSR dalam UU PT, bagaimana posisi Kadin dan yang lebih

penting adalah bagaimana mengawal PP & Perda. Jawaban : 1. Masalah Perda -> Rekomendasi KPPOD saat ini digunakan sebagai referensi oleh

Depdagri dalam melakukan penilaian atas Perda yang diterbitkan setiap daerah. 2. Banyak Perda yang mengambil dasar hukum yang kurang tepat, sebagai contoh di

Jakarta, kebijakan UMP yang akan dipatok tinggi akan kontradiktif dengan pekerjaan OB & Cleaning Service.

3. Kadin pada posisi menentang CSR, strateginya : Team akan menetralisir dalam PP serta melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi

SESSI III : LAYANAN/KEGIATAN KADIN

IV. Income Generating dan layanan yang menghasilkan Pendapatan oleh Andreas Gosche (Koordinator Program DIHK)

1. Kadin tidak berkembang karena : Minimnya anggota Kurangnya sumber pendapatan Representasi Kadin kurang

(Solusinya adalah layanan jasa yang menghasilkan pendapatan) 2. Makna Income Generating Services:

Sebagai sumber pendapatan

Halaman 8

Motivasi karyawan sendiri Kemandirian Mendukung perwakilan kepentingan Subsidi silang

3. Pelayanan jasa Kadin : Pelayanan jasa perkantoran Pelayanan jasa informasi/publikasi Pelayanan jasa konsultasi Pelayanan jasa kewirausahaan baru Pelayanan jasa pelatihan Pelayanan jasa misi dagang Pelayanan jasa arbitrase/mediasi Pelayanan jasa temu usaha/kerjasama

V. Income Generating dan layanan yang menghasilkan Pendapatan oleh Manahan

Simamora (Direktur Program dan Kerjasama Kadin DKI Jakarta). 1. Kategori kebutuhan layanan : Promosi Usaha Penyediaan Sumber Informasi Konsultasi Usaha Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkuatan manajemen perusahaan Networking Peraturan dan Perijinan Legalisasi/Surat Keterangan KADIN Advokasi

2. Bentuk-bentuk layanan : Event (Seminar/Pameran/Diklat) Iklan (Cetakan/Elektronik) Jasa Informasi Usaha (offline) Keanggotaan Akses informasi Online (internet) Jasa Kartu Kredit (Visa/Master) Keanggotaan Kartu Diskon

3. Lembaga pendidikan dan pelatihan Kadin Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 15 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan Bab X. Ketentuan Peralihan Pasal 19. Sebelum terbentuknya Asosiasi Tally KADIN Provinsi berperan untuk memberikan rekomendasi sebagai persyaratan ijin usaha perusahaan Tally. Salah satu persyaratan adalah Perusahaan Tally harus memiliki tenaga yang telah mengikuti diklat LPPK (konsep 3 in 1). Pada tanggal 14 November 2007 direncanakan melatih sebanyak 600 tenaga Tally.

4. Rencana pengembangan tahun 2008 Analisa Kebutuhan Anggota : - Menyusun daftar pertanyaan kebutuhan anggota - Distribusi angket - Pengumpulan, pengelompokan dan analisa - Menentukan jenis-jenis layanan baru Skala prioritas layanan baru : - KADIN TV Peluang

Halaman 9

- SMS Center - Electronic Newsletter

VI. Biro Konsulen Pajak oleh Bapak Aritonang (Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten

Bekasi) 1. Latar belakang penyelenggaraan Biro Konsulen Pajak:

A. Pasal 6 UU Kadin dan AD ART Kadin. B. Kurangnya pemahaman para pelaku usaha (Wajib Pajak) tentang peraturan serta

kebijkan yang berkaitan dengan perpajakan. C. Memasyarakatkan gemar membayar pajak. D. Banyaknya Anggta Kadin yang terdiri dari kelas menengah bawah.

2. Masalah yang dihadapi: A. Belum siapnya pelaku usaha membuat laporan keuangan usahanya yang sesuai

dengan standar perpajakan. B. Kemampuan pelaku usaha (Wajib Pajak/WP) belum memadai dalam

mengartikulasikan hitungan-hitungan perpajakan yang berlaku. C. Kurangnya waktu dari pelaku usaha (WP) dalam menyelesaikan urusan-urusan

perpajakan. D. Akibat dari masalah-masalah tersebut adalah penerimaan Negara dari pajak

belum optimal. 3. Rencana startegis:

A. Membedayakan lembaga Kadin se-Indonesia sebagai konsulen pajak bagi anggotanya.

B. Mensosialisasikan manfaat pajak bagi dunia usaha dan masyarakat Indonesia. C. Memberikan reward bagi WP yang taat dan benar. D. Menyejajarkan system informasi BKP sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak No.

Kep-27/PJ/2003. 4. Langkah konkrit:

A. Pembentukan Biro Konsulen Pajak dengan SK Kadin. B. Membuat standar operasional yang baku dan lengkap dengan flow chart

pelayanan. C. Mempersiapkan qualifikasi personil untuk menjalankan program sesuai standar

yang berlaku. D. Membuat jadwal kerja BKP yang jelas dan terukur serta tarif layanan yang

transparan. E. Menentukan anggaran biaya pelaksanaan program ini.

5. Cakupan layanan BKP: A. Konsultasi dan bantuan dalam hal Ketentuan Umum Perpajakan. B. Fasilitas bantuan pembuatan dan pelaporan pajak. C. Fasilitas bantuan dan pendampingan pada saat mendapatkan kelebihan

pembayaran pajak. D. Informasi terbaru tentang Peraturan Pajak dan manajemen Pajak. E. Layanan penyelesaian surat tagihan pajak. F. Penyelesaian hak-hak WP.

6. Hasil yang diharapkan: A. Meningkatnya perolehan negara dari sektor pajak. B. Sumber pendapatan bagi Kadin secara berkesinambungan. C. Meningkatnya pranata Kadin se-Indonesia.

7. Kesimpulan: a. BKP Kadin dapat memberi layanan yang benilai tambah bagi anggta. b. Di masa mendatang, memberikan akibat multiplayer efek positif.

Halaman 10

c. Perlunya pengawasan baik dan benar serta diperlukannya perhatian serius dan professional dari seluruh komponen Kadin yang ada.

Pertanyaan:

1. Bambang Abimanyu (Papua) : Mohon informasi contoh program yang praktis. Minta softcopy dokumen untuk dikaji di Papua.

2. Iskandar (Sulbar) : Bagaimana membuka kerjasama dengan DIHK. 3. Syahrir Nur (Sulsel) : Setiap dinas memiliki diklat, sehingga layanan diklat di Kadin

Sulsel tidak berjalan. Di Sulsel, klinik pajak dilakukan oleh Asosiasi Fiskal Indonesia. 4. Komang Ardhana (Bali) : Pernah melakukan pelatihan untuk karyawan untuk kalangan

manajer, tetapi yang dikirim perusahaan hanyalah staff atau bahkan satpam. Minta penjelasan kriteria staff ahli dalam Biro Konsulen Pajak dan mekanisme pertanggungjawaban ke DP.

5. Ghazali (Sulsel) : Bagaimana teknik menjual layanan Kadin, agar tidak dicap profit oriented. Perlukah ada pelatihan pajak karena dikhawatirkan membuat BKP tidak laku.

6. Sugeng (NTB) : Sudah pernah mendirikan Biro Konsulen Pajak, tetapi kurang laku karena biayanya 3X lebih mahal dari petugas pajak. Ada kesewenang-wenangan petugas pajak dalam menentukan tarif.

Jawaban : 1. Sosialisasi ke Pemerintah dengan menyampaikan dan menjelaskan UU No. 1/1987. 2. Kadin tidak eksis & mati, sebaiknya jangan cari alasan, tetapi cari apa yang mungkin. 3. Layanan jasa adalah salah satu cara untuk menghidari ketergantungan kepada Pengurus. 4. Memastikan ada saldo dari setiap layanan. 5. Menghitung BEP & mekanisme pengeluarannya. 6. Ada GAP antara DP dan Sekretariat, tetapi Ketua rata-rata punya dana karena dalam

pemilihan terlihat mampu mensubsidi Kadin, pada kenyataannya setelah terpilih tidak ada kegiatan.

7. Sebaiknya mempelajari layanan dengan melakukan pertukaran staff atas biaya dari DIHK.

8. Melakukan strategi pricing supaya biaya BKP di Kadin lebih murah daripada petugas pajak.

9. Minta Pak Hariadi Sukamdani untuk melobi Dirjen Pajak perihal pembentukan BKP. VII. Layanan Advokasi dan Layanan Hukum Kadin Indonesia oleh Miftahul Hakim

(Direkur Hukum) 1. Advokasi Bisnis Efektif bertujuan untuk mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau

seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik. 2. Advokasi penting bagi Asosiasi Bisnis dalam hal : menciptakan lingkungan bisnis

yang kondusif, mewujudkan stabilitas kebijakan dan memastikan regulasi yang tepat dan nyata.

3. Advokasi penting bagi pembuat kebijakan dalam hal: memastikan informasi masalah tertentu di masyarakat, membutuhkan opini publik dan pendapat pemilih, bahan masukan untuk pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

4. Sasaran advokasi adalah Orang Dalam (Pembuat kebijakan) dan Orang Luar (Media Massa).

5. Advokasi membutuhkan Evaluasi untuk memantau keberhasilan/kegagalan dari setiap strategi. Penyelenggaraan Advokasi juga membutuhkan Anggaran untuk menyewa ahli hukum, meminta pendapat hukum dan lain-lain.

6. Layanan Hukum Kadin Indonesia bertugas memberikan layanan dan konsultasi hukum di bidang perdagangan, perindustrian dan jasa dengan pengelolaan yang cepat, mudah, kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Halaman 11

7. Dasar hukum Layanan hukum adalah pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 UU No. 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

8. Jenis Layanan : o Aternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase, Konsiliasi dan Mediasi. o Litigasi o Seminar, Pelatihan dan Workshop. o Penerbitan brosur, manual/buku pedoman.

9. Bidang Layanan dan Konsultasi Hukum meliputi: Perbankan dan Keuangan, Praktek Bisnis Perusahaan, Pasar Modal, Hak atas Kekayaan Intelektual, Perdagangan, Bisnisdan Persaingan Usaha, Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, Infrastruktur dan Konstruksi, Ketenagakerjaan, Pertambangan dan Energi, Pelayaran dan Transportasi, Penerbangan, Properti serta Media dan Entertainment.

VIII. Layanan Hubungan Internasional oleh Bapak Witjaksana Soegarda (Direktur

Hubungan Internasional) Layanan Hubungan Internasional ada 4, yaitu:

B. Peningkatan kapasitas bidang luar negeri, yang meliputi: 1. Koordinasi bidang luar negeri dengan Kadin Daerah; 2. Database; 3. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perdagangan dan investasi; 4. Menyampaikan berita-berita luar negeri kepada Anggota Kadin dan

menyusun draft Memorandum of Understanding. C. Pemantapan/peningkatan hubungan dengan perwakilan Negara sahabat. D. Membantu pengurusan permohonan visa bagi Anggota/Pengurus

Kadin/Pengusaha. E. Layanan keprotokolan.

IX. Pedoman Kuliah Umum Kewirausahaan dan Penyelenggaraan Seminar Franchise oleh Bapak Trihono Sastrohartono (Direktur Peningkatan Kapasitas Industri dan Perdagangan)

1. Latar belakang diselenggarakannya Kuliah Umum Kewirausahaan adalah: A. Terdapat 40 juta UMKM; B. 30 juta pengangguran dan 10 juta pengangguran terdidik dari berbagai lulusan

sekolah dan perguruan tinggi. C. Survey tahun 2004: 80% professional dan eksekutif terancam bangkrut dan

miskin di hari tuanya karena ketidakmampuan mengkapitalisasian pendapatan sehingga menjadi asset yang bias memberikan jaminan di hari tua.

D. Perlu tumbuhnya kegiatan-kegiatan usaha untuk menampung angkatan kerja dan untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi.

2. Tujuan dari Kuliah Umum tersebut adalah: A. Memotivasi mahasiswa menjadi wirausaha. B. Menanamkan sikap dan perilaku entrepreneur. C. Berbagi pengalaman sukses menjadi entrepreneur dari pengusaha sukses. D. Memberikan informasi mengenai potensipotensi bidang bisnis di masa

mendatang secara umum. E. Sarana pendekatan komunikasi dan kerjasama antara dunia usaha dan perguruan

tinggi. 3. Tenis Pelaksanaan:

A. Penyelenggara: Kadin Indonesia bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi.

Halaman 12

B. Pembicara : Wirausahawan sukses C. Peserta: mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.

4. Kegiatan tahun 2005-2006: KU Kewirausahaan di ITB, UGM, IPB, Undip, UI dan ITS.

5. Kegiatan tahun 2007-2009: KU Kewirausahaan di USU, UNSRI, UNHAS, Udayana. 6. Franchise bisnis yang sedang diminati masyarakat secara luas. Hal tersebut dapat

dilihat dari pertumbuhan waralaba di Indonesia tahun 1997-2002 adalah 13,2%. Franchise merupakan pilihan investasi paling sesuai memenuhi kebutuhan para professional menjelang masa pensiun adalah membangun bisnis melalui franchising.

7. Atas dasar hal-hal tersebut maka Kadin Indonesia perlu menyelenggarakan Seminar Franchise dan Buku Panduan Penyelenggaraan Seminar/Pelatihan Franchise.

8. Buku Panduan Penyelenggaraan Seminar/Pelatihan Franchise tersebut bertujuan untuk mendorong Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan, meningkatkan jumlah layanan.

9. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan praktis penyelenggaraan seminar dan pelatihan franchise di daerah.

X. Proses Ekspor dan Proses Penerbitan SKA oleh Bapak Harmon Bermawi Thaib

(Direktur Layanan Bisnis dan UKM) 1. Dasar Surat Keterangan Asal (SKA) adalah pasal 8 huruf a UU Kadin dan pasal 10 h

AD. 2. Persyaratan (minimal) Kadin sebagai penerbit SKA adalah : kantor lengkap permanent,

adanya Direktur Eksekutif dan staf, terdaftar di Kadin Indonesia. 3. Persyaratan Eksportir yang diberi SKA adalah Eksportir mengajukan permintaan

pendaftaran dengan dilampiri: Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Letter of Indemnity), Fotokopi akta Perusahaan, Pengesahan Akta di Dephumham, SIUP, TDP, IUI/Izin Khusus lainnya, NPWP, Keterangan Domisili.

4. Persyaratan Penerbitan SKA: PE dari Bea Cukai, B/L, invoice. 5. Penetapan Tarif Penerbitan CO terdiri dari 2, yaitu Tarif Anggota dan Non Anggota. Pertanyaan : 1. Johanis Alex Ninu (NTT) : Membuat standar penerbitan SKA. Metoda entrepreneurship

hendaknya dimulai sejak SMA. 2. Ghazali (Sulsel) : Pelaksanaan layanan entrerepenurship saat ini Kadin Sulsel belum

menyelengarakan tetapi sering diminta menjadi pembicara. Mohon dijelaskan aturan-atuaran SKA. Bagaimana mendapatkan keuntungan dari layanan delegasi asing. Bagaimana mengatur expert pada layanan hukum

3. Bambang A (Papua) : Kadin Papua pernah menyelenggarakan seminar wirausaha yang dibiayai oleh Dispora Papua. Mengapa selama ini SKA hasil alam dari Papua SKAnya selalu dari Denpasar maupun Surabaya.

Jawaban : 1. Layanan delegasi asing dapat berupa seminar terhadap isue terikini seperti CSR

dalam UU PT dengan bekerjasama dengan konsultan yang kompeten. 2. Untuk layanan hukum , yang paling mudah adalah bekerjasama dengan Law Firm. 3. Kunci kuliah umum kewirausahaan adalah komunikasi Kadin dengan Birokrat

Kampus dan Mahasiswa. Yang pentung setelah itu adalah tindak lanjut pasca kegiatan apa?.

4. SKA ada yang diterbitkan oleh institusi khusus seperti pusat tembakau di Jember dan AEKI untuk kopi.

Halaman 13

5. CO ada 17 jenis, tetapi yang umum digunakan di Indonesia adalah Form A, Form B. 6. Di Sulsel untuk produk damar batu bisa langsung diterbitkan CO, tetapi untuk

industri perlu hati-hati dan penelitian, karena kadang-kadang barang tersebut dari China. Prinsip penerbitan CO adalah kemudahan dan biaya yang murah sehingga tidak bisa dibatasi oleh area geografis

SESSI IV : KESEKRETARIATAN

XI. Peraturan Kekaryawanan Sekretariat Kadin oleh Sutrisno (Direktur Keuangan dan SDM)

1. Peraturan Kekaryawanan adalah suatu pedoman dalam menentukan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan hubungan industrial.

2. Tujuan: A. meningatkan kinerja dan produktifitas. B. Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban karyawan. C. Menciptakan dan mengokohkan hubungan industrial yang harmonis. D. Menetapkan syarat-syarat kerja dan/atau hubungan ketenagakerjaan yang belum

diatur dalam peraturan perundang-undangan. E. Mengatur tata cara penyelesaian keluh kesah dan perbedaan pendapat antara

karyawan dan pimpinan. 3. Lingkup peraturan berlaku bagi seluruh Karyawan Sekretariat Kadin Indonesia. 4. Hak Sekretariat Kadin Indonesia, antara lain memberikan perintah tugas, lembur, dan

lain-lain. 5. Kewajiban Sekretariat Kadin Indonesia, antara lain memberikan kompensasi yang

layak dan seimbang. 6. Jenis hubungan kerja :

A. hubungan kerja untuk jangka waktu tidak tertentu bagi karyawan tetap. B. Hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu.

7. Penerimaan, Pengangkatan dan Penempatan Karyawan, meliputi: A. berdasarkan formasi dan kebutuhan sekretariat Kadin Indonesia. B. Syarat Umum penerimaan Calon Karyawan: WNI, minimal 18 tahun maksimal

45 tahun dan lain-lain. C. Adanya masa percobaan 3 bulan yang pada prakteknya ada yang langsung

dikontrak setahun. D. Pengaturan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Eksekutif.

8. Batas usia pensiun per tanggal 30 April 2007 adalah usia karyawan 55-60, sedang usia pension ditetapkan 56 tahun

9. Penilaian Kinerja Karyawan meliputi Kedisiplinan, Kumulatif Angka Kredit Kepangkatan Fungsional, Produktifitas Kerja, Orientasi Kerja dan Dedikasi Kerja.

10. Kompensasi terdiri dari Kompensasi Dasar (Gaji, tunjangan keluarga, kehadiran, kesehatan dan jabatan) dan Kompensasi Berbasis Insentif (Lembur, Insentif Produktifitas, Insentif Kedisiplinan).

11. Waktu Kerja, Istirahat dan Kerja Lembur sama secara umum dengan instansi lain, yaitu jam 08.00 – 17.00. Hari Sabtu dan Minggu libur.

12. Kerja Lembur ada persyaratan tertentu di Sekretariat Kadin Indonesia. 13. Macam-macam Cuti: Cuti Tahunan, Cuti Melahirkan, Cuti Istimewa, Cuti Khusus,

Cuti di Luar Tanggungan. 14. Tata Tertib dan Disiliplin meliputi penetapan jam kerja, pelaporan kerja dan lain-lain.

Halaman 14

15. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin memiliki tingkatan tertentu tergantung jenis pelanggaran Tata Tertibnya.

16. Forum Komunikasi Karyawan untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang perlu diketahui seluruh karyawan, untuk menyalurkan pendapat/saran dari karyawan untuk perbaikan Sekretariat Kadin Indonesia di masa mendatang.

17. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Larangan PHK dan Penyebab PHK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PHK akan berkaitan erat dengan pemberian kompensasi bagi karyawan yang bersangkutan tergantung pada jenis PHK.

XII Software Keuangan Kadin Indonesia oleh Kamaludin (Asisten Program

Kerjasama DIHK) 1. Software merupakan alat bantu bagi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk

mengontrol keuangan. Software dibuat secara sederhana agar mudah digunakan dan software dibuat dengan aplikasi Microsoft Excel serta berdasarkan Pedoman Organisasi Kadin Indonesia.

2. Software ini meliputi penggunaan Microsoft Excel, fasilitas grafik dan lain-lain. 3. Simulasi Laporan Keuangan

Pertanyaan/masukan : 1. Syahrir (Sulsel) : Bagaimanakah sistim penggajian dan Upah di SKI, serta usia pensiun.

Saat ini di Sulsel gaji sekretariat di tanggung Pak Aksa Mahmud, jika ada PHK tidak ada dana cadangan untuk pesangon.

2. Bambang A (Papua) : Semenjak tahun 2001 sudah memiliki draft peraturan karyawan, tetapi sampai sekarang belum di ACC.

3. J. Alex Nino (NTT) : Peraturan karyawan belum bisa diterapkan jika kondisi keuangan Kadin belum ada.

Jawaban/Tanggapan: 1. Sistim upah di SKI minimal diatas UMR, tingkatan penggajian diatur berdasarkan :

jabatan dan rank gaji. Sistim pengupahan menggunakan sistim PNS tahun 2006. 2. Tantangan di Kadin adalah tidak adanya dana yang cukup, melalui workshop ini

diharapkan layanan nanti bisa menjadi salah satu alternatif sumber dana. 3. Sebaiknya lobi ke Ketum dengan melibatkan pengurus yang Pro-Sekretariat. 4. Biaya karyawan harus diutamakan. 5. Software keuangan ini sudah melayani kebutuhan minimal dan diharapkan dapat dikelola

dengan baik. Tambahan dari Pak Andreas Gosche : Sistim penggajian bisa berbeda, Jateng gaji paling rendah dibawah 1 juta, tetapi ada pintu lain melalui pemasukan dari pelatihan sebesar 20% untuk karyawan yang terlibat dalam pelatihan tersebut, sehingga take home pay selalu diatas 1 jt/bln. SESSI V SISTIM INFORMASI XIII Model pengembangan sistim pelayanan pelaporan informasi website Kadin

Provinsi Wilayah Timur : Kadin Sulsel : 1. Website dapat dilihat di www.kadin-sulsel.or.id. 2. Biaya pembuatan website Rp 0, karena dikerjakan sendiri oleh sekretariat. 3. Ada keinginan memasukkan menu Tender, tetapi tidak bisa langsung diposting karena

butuh verifikasi.

Halaman 15

Kadin Papua : 1. Website Kadin Papua dimulai dengan membuat proposal yang diajukan ke pihak-pihak

terkait untuk memperoleh bantuan pembiayaan. 2. Tema yang diangkat dalam proposal : Meningkatkan pelayanan kepada anggota melalui

website. 3. Awal pengembangan disupport oleh BPDE Papua. 4. Pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha Papua. 5. Tahun 2007 akan didukung dengan Direktori Bisnis Papua. Masukan : 1. Suprayitno (Kadin Indonesia ) : memasukkan info peraturan daerah, link dengan website

lain. 2. Huda (Sulteng) : Sudah merancang website tetapi tidak ada biaya dan DP kurang

mendukung. 3. Aritonang (Kadin Bekasi) : Ditambahkan informasi tentang perijinan disetiap daerah.

Person in charge diinformasikan diwebsite. 4. Andreas Gosche (DIHK) : Apa ada informasi tentang jumlah pengunjung dan di website

Papua keberadaan Metro TV sebagai apa? XIV Template Website Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota oleh Bapak Tata Wahyudin

(BODI) 1. Keadaan riel mengenai website Kadin Indonesia (www.kadin-indonesia.or.id):

A. Update website Kadin Indonesia memperoleh ranking 5 pada 2 bulan lalu. B. Pengguna internet banyak yang menggunakan website Kadin Indonesia untuk

memperoleh informasi dunia usaha. 2. Latar belakang : Penyediaan Layanan Informasi Kadin berupa pemanfaatan teknologi

internet sebagai media komunikasi, sarana media promosi, kebutuhan terhadap informasi dunia usaha.

3. Adanya implementasi Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Nomor: Skep/045/DP/IV/2006 tentang Sistem Informasi Terpadu Kadin Indonesia (KIIS- )

4. Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan template website dinamis bagi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Tujuan membantu Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memiliki website yang interaktif.

6. Sasaran Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memiliki website. 7. Tampilan didesain dengan konsep utama media penyampaian informasi kegiatan dan

layanan yang ada di Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota. 8. Desain informasi meliputi bahasa, kesan dan gaya. 9. Desain website ---- Halaman Muka: profil Organisasi,Keanggotaan, Program Kerja,

Referensi organisasi Bisnis, Berita, Agenda Kegiatan, Informasi Peluang bisnis/investasi, Kontak, FAQ, Opini, Directory Industri/Produk, Links dll. ----- Fasilitas Tambahan : Pemasangan banner perusahaan, iklan produk dan lain-lain.

10. Kadin Indonesia membantu penyediaan template kepada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota secara gratis : Template, Hosting, Domain, Update Content.

11. Simulasi website Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.

SESSI VI : ORGANISASI

Halaman 16

XV Pelaksanaan Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Anggota AB/ALB dan Tercatat oleh Bapak Suprayitno (Direktur Organisasi)

1. Anggota Biasa : A. Definisi : perusahaan yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. B. Setiap kantor pusat, cabang, perwakilan dan unit produksi masing-masing

mendaftar di Kadin Kabupaten/kota tempat domisilinya masing-masing. C. Anggota Biasa memiliki hak dipilih.

2. Anggota Tercatat : Perusahaan perseorangan yang tidak berbadan hukum termasuk perusahaan informasi.

3. Anggota Luar Biasa memiliki persyaratan: memiliki AD ART, memiliki kode Etik Organisasi, tidak berdasarkan SARA dan politik, tidak memiliki kesamaan nama, merek, lambang atau logo dengan organisasi sejenis yang telah ada, telah berdiri dan telah melaksanakan paling sedikit satu kali Musyawarah Anggota-nya.

4. Persyaratan Khusus ALB: organisasi atau cabang organisasi tingkat Kabupaten/Kota berjumlah minimal 20 perusahaan/pengusaha; organisasi tingkat provinsi harus memiliki cabang minimal 30 persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan; organisasi tingkat nasioal harus ada minimal 30 persen jumlah provinsi yang tersebar di provinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara-Maluku-Papua dan dibuktikan dengan KTA LB di provinsi yang bersangkutan.

5. Uang pangkal dan iuran golongan menengah dan besar ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi sesuai koridor TPPUA.

6. Uang Iuran anggota adalah uang iuran bulanan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional rutin dan pengembangan Kadin.’

7. Leges adalah tanda bukti lunas dan memiliki logo tersendiri. 8. Daftar Anggota Kadin memuat identitas, data serta keterangan lainnya yang menjadi

sumber informasi resmi bagi semua pihak berkepentingan dalam rangka memberikan kepastian berusaha. Daftar anggota wajib dikirimkan kepada Kadin Indonesia.

9. Formulir-formulir dapat dilihat di Buku Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Kadin.

10. Data Permintaan KTAB (per Oktober 2007): - KTAB Golongan Besar 8855 - KTAB Golongan Menengah 7987 - KTAB Golongan Kecil 27955

Jumlah seluruhnya adalah 44.797. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2006 . XVI Promosi & Kampanye Keanggotaan oleh Bapak Arief Hermawan (Kabid Promosi

dan Registrasi Anggota) 1. Fungsi Kadin merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha

Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian dan jasa. Hal tersebut sesuai dengan UU Kadin serta AD ART Kadin.

2. Promosi Keanggotaan harus diakukan secara sinergi dari Kadin Indonesia sampai dengan Kadin Kabupaten/Kota.

3. Program yang pernah dilakukan Kadin Indonesia : A. Surat-surat himbauan kepada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk lebih aktif

merekrut Anggota. B. MoU antara Kadin Indonesia dengan Gapensi. C. Surat Edaran No. 426/DP/III/2005 yang mengatur akreditasi dan sertifikasi pasca

terbitnya Keppres 80/2003.

Halaman 17

4. Ketentuan Baru yang menetapkan Anggota Luar Biasa Tercatat yang ditetapkan dalam pasal 30 Keppres 16/2006. Surat Edaran No. 1033/DP/V/2007 tentang Program Promosi Anggota yang ditujukan kepada Pengurus Kadin Indonesia, Komite Bilateral/Multilateral.

5. Analisis: A. Perkembangan jumlah Anggota Biasa tahun 2003-2005 terus menurun, namun

pasca tahun 2006 sedikit mengalami kenaikan. B. Pemberlakuan Keppres 18/2000 berdampak pada naik turunnya jumlah Anggota

Kadin. C. dan lain-lain

6. Strategi dan Cara untuk promosi Anggota: A. Pemberian diskon bagi kegiatan AB-ALB. B. Kewajiban kartu Pengurus Kadin (Kadin Card). C. Pendaftaran jadi Anggota Kadin melalui ALB. D. Membuat alat promosi dan penyebarannya melalui website, leaflet, flyer, tempat

distribusi, pemantauan, evaluasi dan perbaikan. E. Sistem Pelaporan. F. Rekruitmen AB dan ALB.

7. Dalam monitoring perlu menetapkan criteria tolok ukur keberhasilan. XVII Program Layanan Bisnis oleh Budoyo Basuki (Wakil Komtap Asosiasi &

Himpunan Kadin Indonesia) 1. Pembahasan mengenai Program Layanan Bisnis sebagai salah satu cara untuk

penggalangan pendapatan. 2. Simulasi dengan menggunakan Formulir yang tersedia dimana para peserta diminta

untuk diisi dan dikumpulkan kepada narasumber,yaitu Bapak Budoyo Basuki. XVIII Pemeringkatan Kinerja Kadin (Konsepsi dan Rencana Program) oleh Bapak

Budoyo Basuki (Wakil Komtap Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia) 1. Program rating masih baru, oleh karena itu perlu masukan dari Kadin Provinsi

berkaitan dengan jadwal. 2. Sifatnya voluntary (sukarela), segmentatif, proporsional, meritokrasi didasarkan pada

pola peraturan, pedoman dan prosedur yang ada, progresif. 3. Pola :

A. penetapan kriteria dan persyaratan. B. Publikasi dan pendaftaran. C. Penetapan kuisioner dan diseminasinya. D. Penerimaan isian jawaban. E. Penilaian dan pengujian.

4. Kriteria : A. Elemen Penyelenggaraan Organisasi berunsur isi: Visi,Misi, Struktur, Jumlah &

Keaktifan Pengurus, Juru Bicara dan Pengambilan Keputusan, Rapat-rapat dll. B. Hubungan dengan pemerintah, legislative dan media massa berunsur: Hubungan

dengan Kepala Daerah dan Muspida, Bappeda dan Pejabat Sektoral dll. C. Keanggotaan dan Layanan berunsur: Pembinaan AB/ALB, pengembangan

AB/ALB, Sistem Informasi dan Komunikasi dl. D. Sumber Daya Manusia berunsur: Pemahaman visi misi, Tugas Kadin dll. E. Fasilitas dan Teknologi berunsur: Ruang Kerja, Ruang tamu dll. F. Keuangan berunsur: Komite Perbendaharaan/Keuangan, Dana Keanggotaan,

Fund Raising dll.

Halaman 18

XIX Pengalaman Training di Jepang oleh Arief Hermawan (Kabid Promosi dan Registrasi Anggota)

1. Pola keanggotaan dan pembagian keuangan 2. Layanan Anggota (Anggota diskon 60%) meliputi: Newspaper dll. 3. Layanan Ujian Keahlian oleh Kadin Jepang. 4. Aktivitas, Promosi dan Manajemen UKM. 5. Situasi keuangan JCCI. 6. Kerjasama Kadin Jepang dengan Kadin Indonesia: Aktifitas Promosi Bisnis, Ujian

Kompetensi dll.

V. REKOMENDASI WORKSHOP

Workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Indonesia Bagian Barat menghasilkan rekomendasi sebagai berikut : A. Rekomendasi kepada Kadin Indonesia

1. Biro Konsulen Pajak KADIN Indonesia diharapkan menyusun SOP penyelenggaraan layanan Konsulen Pajak KADIN serta menetapkan standar dan aturan biaya tarif konsultasi pajak untuk perusahaan anggota & non anggota bagi KADIN Prov dan Kab/Kota yang mempunyai Biro Konsulen Pajak ataupun yang menyediakan jasa konsultasi pajak

2. Surat Keterangan Asal (SKA) SKA (Surat Keterangan Asal) bisa diterbitkan oleh KADIN Provinsi ataupun Kab/Kota dimana pelaksanaan ekspor dilaksanakan (perusahaan pengekspor) Penerbitan SKA KADIN di seluruh tingkatan perlu keseragaman standar dan prosedur untuk itu perlu dilakukan akreditasi bagi penyelenggaraaan penerbitan CoO atau SKA

3. Pelatihan Direktur Eksekutif Karena pada RAPIMNAS Direktur Eksekutif hadir sebagai peserta, maka hendaknya KADIN Indonesia melaksanakan Raker DE sebelumnya agar dapat memberikan masukan dan rekomendasi sekretariat melalui forum RAPIMNAS Kesenjangan Pengurus Dan Sekretariat KADIN di daerah KADIN Indonesia diminta membantu menghilangkan kesenjangan antara Dewan Pengurus dan Sekretariat di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota yang menyebabkan tidak berkembangnya organisasi di daerah. Perlu kebijakan formal dari Dewan Pengurus KADIN Indonesia untuk mengatasi kesenjangan ini

4. Website KADIN KADIN Indonesia menyediakan domain dan hosting gratis, menyediakan template website KADIN serta membuka akses untuk memanfaatkan informasi yang ada untuk dimuat dalam web KADIN Provinsi. Kerjasama antara pengelola website KADIN provinsi akan ditingkatkan melalui link antara website, pertukaran informasi khususnya peluang usaha, investasi dan lainnya. Perlu mulai dibangun e-commerce untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan khususnya antara UKM wilayah Timur

5. Rating Kinerja KADIN KADIN Prov dan Kab/Kota melaksanakan program Rating KADIN Provinsi yang akan dilaksanakan pada thn 2008 mendatang untuk mendorong percepatan perubahan/perbaikan

Halaman 19

kinerja KADIN baik di jajaran Dewan Pengurus maupun Sekretariat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 tahun 1987 tentang KADIN

6. Leges dan Masa Berlaku KTA KADIN KADIN Prov dan Kab/Kota mengusulkan dilakukan peninjauan kembali pemberlakuan sistem perpanjangan KTA dengan Leges dan Ketentuan Masa Berlaku KTA 5 tahun

B. Rekomendasi kepada Kadin Provinsi

1. Masukan Kebijakan KADIN Prov dan Kab/Kota mohon merespons dan memberikan masukan mengenai kebijakan, issue maupun masalah tertentu serta aktif membuka Position Paper dari website KADIN Indonesia

2. Mereplikasi Program Layanan Hasil Workshop Direktur Eksekutif a. Advokasi dan Layanan Hukum b. Kuliah Umum Kewirausahaan c. Seminar/pelatihan/workshop d. Layanan Hubungan Internasional e. Layanan konsultasi pajak f. Penerbitan CO/SKA g. Layanan Bisnis dan Investasi (Business Support Desk)

3. Sekretariat KADIN Provinsi segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Kekaryawanan Sekretariat KADIN diseluruh Tingkatan

4. Menggunakan dan menyebarluaskan Software Sistem Keuangan baik untuk Sekretariat KADIN Provinsi maupun Kab/Kota

5. Studi Banding/magang Staf Sekretariat antar Kadin Provinsi 6. KADIN Provinsi dan Kab/Kota akan menerapkan/melaksanakan pendaftaran untuk

anggota tercatat sesuai pedoman dalam TPPUA dan anggota luar biasa tercatat setelah Pedoman Pelaksanaannya di terbitkan oleh KADIN Indonesia

7. KADIN Provinsi/Kab/Kota akan meningkatkan kampanye keanggotaan melalui website maupun brosur/leaflet yang disediakan di www.kadin-indonesia.or.id ataupun media lainnya

VI. REKAPITULASI PENILAIAN MATERI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN Untuk mengetahui minat peserta terhadap materi yang dipresentasikan dan pelaksanaan layanan/kegiatan yang akan diterapkan di setiap Kadin Provinsi, telah dibagian kuisioner dengan hasil sebagai berikut :

TABEL HASIL PENILAIAN MATERI WORKSHOP DIREKTUR EKSEKUTIF

KADIN PROVINSI WILAYAH INDONESIA TIMUR

SKALA LIEKERT RATA2 NO MATERI

1 2 3 4 5

1 Pengetahuan Industri dan Perdagangan 3 6 3.667

2 Pengetahuan Penggunaan Produk Dalam Negeri 1 2 6 3.556 3 Pengetahuan Mengenai Perundangan Baru 1 7 1 4

Halaman 20

4 Pedoman Advokasi dan Layanan Hukum 1 6 2 4.111

5 Pedoman Kuliah Umum Kewirausahaan dan Penyelenggaraan 1 5 3 4.222

Seminar Franchise

6 Layanan Hubungan Internasional 5 3 4.375 7 Layanan Konsultasi Pajak 1 8 4.889 8 Income Generating dan Layanan Yang Menghasilkan Pendapatan 4 5 4.556 9 Prosedur Ekspor Impor dan Certificate of Origin 4 3 4.429

10 Layanan Bisnis & Investasi (support desk) 1 5 2 4.125

11 Pelatihan pengelolaan website Kadin Provinsi 3 5 4.625

12 Peraturan Kekaryawanan 3 6 4.667 13 Sistim Pelaporan Keuangan 4 5 4.556 14 Pelaksanaan pendaftaran/pendaftaran ulang AB/ALB dan tercatat 3 4 4.571 15 Promosi dan Kampanye Keanggotaan 1 1 5 4.571

Jakarta, 6 Desember 2007

Kamar Dagang dan Industri Indonesia Direktur Eksekutif

Hariadi Saptadji

Halaman 21