Top Banner
1 LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) LAPORAN PELAKSANAAN PELATIHAN PEMAHAMAN PERSYARATAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) UNTUK INDUSTRI PENGOLAH KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN RAKYAT/LAHAN MASYARAKAT WAKTU PELAKSANAAN SEMARANG, 28 NOVEMBER 2 DESEMBER 2011 ITTO Project TFL-PD 010/09 REV.1 (M) JAKARTA, DESEMBER 2011
27

LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

Mar 08, 2019

Download

Documents

hoangquynh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

1

LAPORAN KEGIATAN

(TRAINING REPORT)

LAPORAN PELAKSANAAN PELATIHAN PEMAHAMAN PERSYARATAN SISTEM VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU (SVLK) UNTUK INDUSTRI PENGOLAH KAYU

YANG BERASAL DARI HUTAN RAKYAT/LAHAN MASYARAKAT

WAKTU PELAKSANAAN

SEMARANG, 28 NOVEMBER – 2 DESEMBER 2011

ITTO Project TFL-PD 010/09 REV.1 (M)

JAKARTA, DESEMBER 2011

Page 2: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

2

Tim ITTO TFL-PD 010/09 Rev.1 (M)

Lasmini

Irebella Siswondo Ditha Astriani Dwi Kirana

Alamat-alamat :

ITTO TFL-PD 010/09 Rev.1 (m) Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 7

Ruang 715 Wing B Jl. Gatot Subroto – Senayan Jakarta 10270

T. +62 21 574 7056 F. +62 21 574 7056

E-mail :itto [email protected] Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Kementerian Kehutanan Gedung Manggala Wanabakti Blik I Lantai 5

Jl. Gatot Subroto – Senayan Jakarta 10270 T. +62 21 5730381

F. +62 21 5730381 Website : www.dephut.go.id

The International Tropical Timber Organizatition (ITTO) 5th floor, International Organization Center

Pacifico Yokohama, 1-1-1 Minato-Mirai, Nishi-ku Yokohama 220 – 0012, Japan

T.81 45 223 1110 F.81 45 229 1111

E-mail :[email protected] Website : www.itto.or.jp

Cover Depan : Dokumentasi foto koleksi ITTO TFL-PD 010/09 Rev.1 (M)

Page 3: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

3

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang 3

2. Maksud dan tujuan 5

3. Keluaran yang diharapkan 5

II. ORGANISASI DAN PELAKSANAAN

1. Dasar Hukum Pelaksanaan 5

2. Waktu dan tempat pelaksanaan 5

3. Panitia Pelaksana 5

4. Instruktur dan Fasilitator 5

III. PESERTA PELATIHAN

1. Syarat peserta 6

2. Peserta 6

IV. METODOLOGI PELATIHAN

1. Teori 6

2. Diskusi 6

3. Praktek 6

4. Materi Diklat 6

V. MATERI PELATIHAN

1. Bina Suasana dan Kecerdasan Spiritual 6

2. Kebijakan SVLK 6

3. Pengenalan Sistem dan Standard VLK 9

4. Peraturan Bidang Penatausahaan Hasil Hutan 10

5. Aspek Hukum/Legalitas Kayu Hutan Hak di Industri 11

6. Prosedur dan Protokol Dalam Pelaksanaan Penilaian VLK 12

7. Prinsip-prinsip Ketelusuran Pergerakan Bahan Baku 15

8. Konsep Pembinaan Industri Pengolah Kayu Rakyat 19

VI. PELAKSANAAN PELATIHAN

1. Kemampuan pemateri 21

2. Pemahaman peserta 21

3. Diskusi 22

4. Evaluasi 23

VII. PRAKTEK LAPANGAN 24

VIII. KESIMPULAN dan SARAN 1. Kesimpulan

2. Saran

Lampiran-lampiran

Page 4: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

4

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999,

dinyatakan bahwa hutan rakyat merupakan jenis hutan yang dikelompokkan ke

dalam hutan hak. Ini berarti bahwa hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas

tanah yang telah dibebani hak milik, yang konsekuensi logisnya adalah hutan rakyat

diusahakan tidak pada hutan Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, pada Pasal

103 dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, wajib mengembangkan hutan hak/rakyat

melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha. Hal ini tentunya

memperkuat kebijakan Kementerian Kehutanan yang tertuang dalam Keputusan

Menteri Kehutanan No. SK 421/Menhut-II/2006 tentang Fokus-fokus kegiatan

pembangunan kehutanan, bahwa pengembangan hutan rakyat telah menjadi

bagian dalam kegiatan pembangunan kehutanan.

Peranan hutan rakyat dalam pemenuhan kebutuhan kayu lokal, kebutuhan industri

perkayuan dan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan sosial ekonomi

masyarakat semakin dibutuhkan seiring dengan semakin terbatasnya pemenuhan

kayu dari hutan alam.

Tingginya laju deforestasi dikarenakan maraknya aktivitas pembalakan liar,

perdagangan kayu illegal, alih fungsi kawasan tidak sesuai prosedur, perambahan

kawasan, kebakaran hutan dan tindak kejahatan hutan lainnya. Kondisi tersebut

mengakibatkan potensi hutan alam semakin menurun dan tidak mampu lagi untuk

memenuhi kebutuhan kayu nasional setiap tahunnya.

Akibat defisit bahan baku kayu yang bersumber dari hutan alam, maka telah

terjadi perubahan orientasi sumber bahan baku dari hutan alam ke bahan baku

alternatif “Kayu Rakyat”. Pergeseran orientasi mendongkrak nilai ekonomis kayu

rakyat dan mengeliatkan perdagangan kayu rakyat di pasar lokal maupun tujuan

ekspor.

Sebagian besar industri pengolah kayu terutama di Pulau Jawa, saat ini

menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu rakyat (hutan hak atau Hutan

Rakyat). Oleh karena itu posisi keberadaan dan eksistensi hutan rakyat atau hutan

hak sebagai pemasok bahan baku kayu ke industri di Pulau Jawa sangat strategis.

Pertanyaan mendasar mengapa Hutan Rakyat perlu mendapat perhatian ? hal ini

patut dipertimbangkan mengingat 1). Hutan negara sudah tidak mampu secara

lestari mencukupi permintaan akan kayu, 2). Di beberapa daerah produksi kayu dari

Page 5: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

5

hutan rakyat sudah lebih banyak dari produksi kayu hutan negara, 3). Membuka

peluang pertumbuhan ekonomi dan kesempatan berusaha untuk daerah, 4).

Mengurangi tekanan terhadap pembalakan di hutan negara.

Setelah berkembangnya hutan rakyat, tentunya hutan rakyat harus dikelola secara

berkelanjutan, dengan pertimbangan 1). Di beberapa daerah hutan negara luasnya

tidak cukup untuk berperan dalam perlindungan lingkungan, 2). Menekan terjadinya

dampak negatif terhadap lingkungan dalam pemanfaatannya, 3). Menjamin

keberlanjutan hasil dari hutan rakyat, 4). Tuntutan pasar atas hasil hutan dari

sumber yang legal dan dikelola dengan pendekatan ramah lingkungan.

Pertanyaan berikutnya, mengapa hutan rakyatpun perlu disertifikasi ? tentunya ini

sudah menjadi persyaratan atau piranti untuk mengatur transaksi dalam sistem

perdagangan dunia, selain itu juga tumbuh kesadaran masyarakat dunia akan

pentingnya penyelamatan hutan, melalui penerapan sistem pengelolaan hutan

berkelanjutan maupun adanya permintaan pasar, lembaga donor atau investor atas

sertifikasi hutan atau hasil hutan.

Dalam rangka menjamin legalitas hak dan kepastian hukum atas kayu yang berasal

dari pengelolaan hutan hak atau lahan masyarakat, maka Pemerintah menetapkan

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 51/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri

Kehutanan No. P. 62/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.

33/menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SAKU) Untuk

Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak.

Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tersebut di atas, belum sepenuhnya

dilaksanakan oleh para pelaku usaha akibat minimnya sosialisasi (keterbatasan

anggaran) oleh jajaran instansi kehutanan pusat maupun daerah untuk

menjangkau ke pelosok-pelosok desa. Sedangkan salah satu persyaratan untuk

mendapatkan sertifikat legalitas hasil hutan adalah menjalankan atau mematuhi

setiap segmen dalam penatausahaan hasil hutan yang berlaku.

Untuk keberhasilan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu diperlukan pelatihan

kepada para pelaku usaha khususnya industri pengolah kayu dengan membekali

pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menerapkan sistem verifikasi legalitas

kayu sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutananan No.

38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengolahan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada

Hutan hak dan Peraturan Direktur Jenderal No. P.06/VI-Set/2009 tentang Standard

dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Kayu dan

Peraturan Direktur Jenderal BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010.

Page 6: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

6

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyelenggaran diklat pemahaman Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

ini dimaksudkan agar industri yang menggunakan kayu dari sumber hutan rakyat

dapat mengetahui dan memahami prosedur dan protokol dalam pelaksanaan

verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin.

Tujuan diberikan pembekalan kepada para pelaku industri pengolahan kayu

berbasis kayu rakyat adalah agar pelaku usaha dapat memahami kerangka logika

dan memahami tentang konsep SVLK dan peraturan perundangan yang terkait

lainnya untuk meningkatkan kemampuan individu peserta menuju penerapan

sistem verifikasi legalitas kayu.

3. Keluaran Yang Diharapkan

Dari hasil pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat :

a. Memahami kebijakan pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas

kayu yang berasal dari hutan rakyat/lahan masyarakat.

b. Mampu menggambarkan situasi penerapan sistem verifikasi legalitas kayu pada

hutan rakyat/pemilik lahan

c. Memahami prosedur & persyaratan penilaian SVLK pada Hutan Rakyat/ lahan

masyarakat.

d. Memahami kelembagaan untuk SVLK pada Hutan Rakyat/lahan masyarakat.

e. Memahami sistem dokumentasi/arsip dokumen unit manajemen hutan

rakyat/lahan masyarakat.

4. Materi Diklat

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan No. SK

114/Dik-22011 tanggal 8 September 2011 untuk diklat pelatihan pemahaman

persyaratan SVLK untuk industri kayu, telah ditetapkan jumlah mata diklat sebanyak

36 jam, terdiri dari teori 20 jam dan praktek 16 jam, sebagaimana tabel 1 berikut :

Tabel 1 : Daftar materi pelatihan pemahaman persyaratan SVLK untuk industri

pengolahan kayu yang berasal dari hutan hak :

NO. MATA DIKLAT JPL

I. TEORI 20

1. Bina Suasana Diklat (Dinamika Kelompok) 1 2. Kebijakan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan (PUHH

hutan rakyat)

3

3. Pengenalan Sistem dan standard VLK pada Industri Pengolah dan Pengguna Kayu Rakyat

3

Page 7: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

7

NO. MATA DIKLAT JPL

4. Peraturan bidang penatausahaan hasil hutan di Industri Pengolah dan pengguna kayu rakyat

3

5. Aspek hukum/legalitas dalam industri pengolah dan pengguna kayu rakyat

2

6. Prosedur dan Protokol dalam Pelaksanaan Penilaian VLK pada unit

pemegang izin

4

7. Prinsip-prinsip ketelusuran perjalanan/pergerakan bahan baku pada Industri pengguna kayu rakyat

2

8. Konsep pembinaan Industri pengolah dan pengguna kayu rakyat terhadap pemasok, dan petani pemilik hutan rakyat/lahan

masyarakat.

2

II.

1.

PRAKTEK

Simulasi dan praktek penerapan VLK di Industri Pengolah dan

pengguna kayu rakyat

16

16

JUMLAH 36

II. ORGANISASI DAN PELAKSANAAN

1. Dasar Hukum Pelaksanaan

Pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan SVLK untuk industri pengolah kayu

yang berasal dari hutan hak/rakyat, didasarkan pada :

a. Project document, Project agreement, dan dokumen 2th Yearly Plan of

Operation ITTO TFL-PD 010/09 Rev.1 (M).

b. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 132/Set-

2/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

c. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor

SK.114/Dik-2/2011 tanggal 8 September 2011.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan SVLK untuk industri pengolah kayu

yang berasal dari hutan hak/rakyat, dimulai tanggal 28 November – 2 Desember

2011, bertempat di Plaza Hotel, Jl. Setiabudi 201 Semarang.

3. Panitia Pelaksana

Panitia pelaksana kegiatan pelatihan, terdiri dari :

a. Ketua Panitia : Ir. Lasmini

b. Sekretaris : Ditha Astriani Dwi Karina, S.Hum, M.Psi

c. Bendahara : Irebella Siswondo, SE

Page 8: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

8

4. Instruktur dan Fasilitator

Instruktur dan fasilitator pada pelatihan ini berasal dari unsur Birokrasi Kementerian

Kehutanan yang memahami kebijakan SVLK, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,

Penatausahaan Hasil Hutan Hak dan kebijakan industri kehutanan, yaitu :

a. Drs. Djoni Gunawan, B.Sc.F, M.M (Instruktur)

b. Ir. Teguh Widodo, M.Si (Fasilitator)

c. Nurcahyo, S.Hut, MAP, MA(Fasilitator)

III. PESERTA PELATIHAN

1. Syarat peserta

a. Peserta adalah personil yang bertugas dalam pengadaan dan pengolahan bahan

baku terutama bersumber dari kayu rakyat.

b. Peserta mengerti tentang Penatausahaan hasil hutan rakyat dan dokumen

legalitas kayu.

c. Peserta mempunyai kemampuan pembuatan laporan penggunaan bahan baku

kayu rakyat (RPBBI, LMKB/O)

d. Syarat pendidikan minimal SMA/Sederajat

2. Peserta

Peserta pelatihan diikuti oleh 20 peserta terdiri dari perusahaan- perusahaan

industri perkayuan dengan bahan baku utama berasal dari hutan rakyat/lahan

masyarakat serta unsur Asosiasi Mebel Rotan Indonesia (ASMINDO), yang berasal

dari wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Utusan perusahaan yang

diikutsertakan dalam pelatihan ini pada umumnya terkait langsung dengan proses

produksi, dengan tingkat jabatan administrasi sampai tingkat Direktur.

Secara lengkap nama dan asal peserta sebagaimana terlampir.

IV. METODOLOGI PELATIHAN

1. Teori

Pelatihan pemahaman SVLK lebih mengenalkan teori atau peraturan perundangan

terkait agar peserta dapat menguasai dasar-dasar kebijakan pengelolaan hutan

lestari.

2. Diskusi

Untuk lebih memahami teori atau peraturan perundangan, maka kepada para

peserta diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dengan para nara sumber

terkait dengan praktek-praktek pelaksanaan peraturan yang selama ini dihadapi

para peserta selaku pelaku usaha. Diskusi ini juga sekaligus memberikan peluang

Page 9: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

9

kepada para peserta untuk memberikan masukan atau saran perbaikan dalam upaya

penyempurnaan peraturan perundangan.

3. Praktek

Para peserta akan mengunjungi salah satu industri pengolahan kayu yang berbasis

kayu rakyat, yaitu PT. Kayu Lapis Indonesia yang berlokasi di Kendal, Jawa Tengah

untuk melaksanakan praktek simulasi bagaimana melaksanakan penilaian/verifikasi

legalitas kayu.

V. MATERI PELATIHAN

1. Pembukaan pelatihan

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Pengembangan Diklat mewakili

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan pada tanggal 28 November 2011,

dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas

Perindustrian Provinsi Jawa Tengah. Acara pembukaan dimulai pada pukul 19.30

dan berakhir pada pukul 21.00, diawali dengan sambutan Ketua Pelaksana Diklat

(Ir. Lasmini) dan sambutan Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah (Ir.

Ramadhan).

Kepala Bagian Pengembangan Diklat (Ir. Udy, M.Sc) pada sambutan pembukaan

pelatihan menyatakan bahwa pelatihan pemahaman semacam SVLK ini merupakan

kebutuhan untuk menjawab tantangan pasar yang terus berkembang sesuai dengan

dinamika pasar hasil hutan kayu di pasar internasional yang diperlukan menekankan

akan pentingnya SVLK pada perdagangan hasil hutan kayu pada masa mendatang,

karena pada akhirnya nanti semua produk kayu dari Indonesia harus berasal dari

sumber yang legal bersertifikat, tidak hanya terbatas pada pasar ekspor, akan tetapi

juga akan mengarah pada perdagangan kayu di dalam negeri yang bersertifikat.

Secara langsung maupun tidak langsung, kebutuhan kayu bersertifikat legal akan

semakin diminati masyarakat dan pada akhirnya produsen kayu olahan akan

terdorong oleh kebutuhan pasar yang mengharuskan setiap produk kayu olahan

berasal dari sumber yang sah dan bersertifikat. Keuntungan lain dari kayu

bersertifikat legal akan mudah untuk menembus pasar ekspor di berbagai negara,

dengan harapan juga diikuti dengan perolehan harga premium.

Adanya kebijakan SVLK secara mandatory mengharuskan setiap industri perkayuan

berorientasi ekspor terutama untuk pasar ekspor Eropa, tentunya sudah menjadi

keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap eksportir. Dengan pelatihan pemahaman

ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi para peserta yang beruntung diundang

dan hadir pada acara ini.

Page 10: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

10

Gambar 1 : Kepala Bagian Pengembangan Diklat Ir. Udy, M.Sc. Pada Acara

Pembukaan Tanggal 28 November 2011

Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya yang disampaikan

oleh Ir. Ramadhan, menyampaikan bahwa jumlah industri di Provinsi Jawa Tengah

jumlahnya mencapai sekitar 15.000 an unit, yang perlu mendapatkan perhatian

pemerintah. Melalui Kementerian Kehutanan yang difasilitasi oleh ITTO, pembinaan

industri perkayuan di Jawa Tengah dalam rangka menyosong pemberlakuan SVLK,

walaupun tidak terhadap seluruh industri perkayuan, namun cukup memberikan

dukungan terhadap keberadaan industri di Jawa Tengah. Dinas Perindustrian

mengharapkan adanya peningkatan pembekalan kepada perusahaan perkayuan

lainnya, tidak berhenti pada 20 industri perkayuan yang mengikuti pembekalan saat

ini.

Gambar 2 : Sambutan Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah : Ir. Ramadhan

Page 11: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

11

2. Bina Suasana dan Kecerdasan Spiritual

Fasilitator : Nurcahyo, S.Hut, M.AP, M.A

Waktu : Jam 08.00 – 09.30

Bina suasana diberikan pada saat akan dimulainya kegiatan materi pelatihan, yang

dimaksudkan untuk memberikan nuansa pembelajaran yang lebih akrab menuju

kebersamaan dalam menjalin kerjasama tim. Hal ini sangat menggugah peserta

dalam mengemukakan pendapat yang terbentuk dalam 3 tim yang dinakam tim

Pisang, Jambu, dan Mangga.

Permainan dalam tim cukup efektif untuk saling mengenal sesama peserta, disertai

dengan olah badan untuk menyegarkan pikiran dan fisik.

Gambar 3 : Fasilitator tengah menjelaskan jenis permainan yang akan dikuti oleh

seluruh peserta

Tujuan pembelajaran Bina Suasana Pelatihan dimaksudkan agar setiap peserta yang

mengikuti pelatihan diharapkan mampu saling mengenal dan mengembangkan rasa

kebersamaan, sehingga mempunyai semangat yang tinggi dalam mengikuti

pelatihan.

Dalam pembentukan kelompok, dimaksudkan agar terbentuk suatu kelompok yang

teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara

jelas antara anggota satu dengan lainnya, dan berlangsung dalam situasi alami

secara bersama-sama. Pembentukan kelompok ini juga nantinya akan bermanfaat

dalam mewujudkan target tertentu melalui suatu kerjasama dan menanamkan

diantara mereka rasa ketaatan dan tanggung jawa bersama.

Page 12: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

12

Gambar 4 : Fasilitator sedang berdiskusi dengan peserta

3. Kebijakan SVLK

Fasilitator : Ir. Teguh Widodo, M.Si (Ditjen Bina Usaha Kehutanan)

Waktu : jam 09.30 – 11.45

Tempat : Ruang Rapat Alamanda

Bahan ajar : Lampiran 3

Pemateri Ir. Teguh Widodo, M.Si mengalami keterlambatan dalam penerbangan,

sehingga pada sesi I diisi oleh Ir. Lasmini terkait dengan kebijakan SVLK. Materi

pelatihan ini diberikan agar peserta mampu memahami latar belakang mengapa

pemerintah Indonesia membuat kebijakan SVLK dalam konteks perdagangan hasil

hutan, yaitu dengan pertimbangan bahwa :

a. Secara ekonomi dan perdagangan, bahwa hutan Indonesia menghasilkan

pendapatan bagi jutaan masyarakat yang bergantung pada sumberdaya hutan

dan ekspor produk perkayuan yang berkontribusi pada pendapatan negara.

b. Secara politis adanya isu illegal logging, karbon hutan, dan perubahan iklim yang

sudah menjadi isu global yang harus disikapi Pemerintah Indonesia untuk

ditangani dengan langkah-langkah konkrit.

c. Dari sisi lingkungan, hutan Indonesia memiliki keunikan dan kekayaan

keanekaragaman hayati (biodiversitas) yang tinggi, terancam oleh pembalakan

liar dan penyelundupan kayu ilegal.

Page 13: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

13

Gambar 5 : fasilitator sedang memperagakan gerakan untuk menyegarkan pikiran

Fasilitator memberikan penjelasan dari sisi tata Kepemerintahan dalam penanganan

illegal logging, masih terkendala dengan lemahnya kapasitas pemerintah untuk

menyiapkan paket kebijakan yang tepat dan penegakan hukum yang adil, kurangnya

konsultasi publik menyebabkan peraturan tidak transparan, kurangnya pendanaan

bagi kegiatan politik, kurangnya pendanaan untuk penegakan hukum yang adil,

lembaga peradilan yang korup, kompetensi pejabat yang tidak jelas dan standar, dan

kurangnya penghargaan terhadap hak-hak masyarakat.

Dampak terjadinya kegiatan illegal logging berdampak terhadap rusaknya fungsi

ekologi hutan, berpengaruh terhadap daerah resapan air, terganggunya areal hutan

lindung dan taman nasional yang berakibat hilangnya keanekaragaman hayati, dan

hilangnya pendapatan pemerintah. Selain itu penegakan hukum terabaikan,

memburuknya tata laksana kehutanan, meningkatnya kemiskinan dan konflik sosial,

merusak kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia yang berdampak

menurunnya daya saing perdagangan komoditi lainnya di pasar global yang sangat

merugikan.

Terkait dengan kegiatan illegal logging yang sangat berpengaruh terhadap

perubahan iklim global, maka sejumlah negara menerapkan standar sertifikat bagi

produk kayu di pasar dunia. Regulasi yang diterapkan oleh beberaa negara,

sebenarnya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari negara-negara

konsumen, seperti Jepang memberlakukan Goho Wood/Green Konjuho 2006,

Amerika menerapkan Lacey Act 2008, dan Uni Eropa dengan EU Timber Regulation

Page 14: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

14

2010. Regulasi ini diikuti oleh negara lain seperti New Zealand, Australia dan lainl-

lain melalui illegal logging Prohibition Bill.

Japan’s Guideline for Verification of Legality and Sustainability of Wood and Wood

Products, menerapkan prinsip legalitas, yaitu kayu harus dipanen secara sah sesuai

ketentuan perundangan yang berlaku di negara produsen kayu, aspek kelestarian

dalam arti bahwa kayu harus dipanen dari hutan yang dikelola dengan menerapkan

prinsip kelestarian, dan metoda verifikasi dilakukan oleh lembaga verifikasi di bawah

asosiasi resmi industri.

Di Amerika, melalui Lacey Act, telah melarang perdagangan tumbuhan dan produk

dari tumbuhan yang berasal dari sumber illegal, dan mensyaratkan para importir

untuk menyediakan berkas pernyataan/deklarasi infomasi untuk menyertai setiap

pengiriman tumbuhan ataupun produk dari tumbuhan. Dalam berkas

penyataan/deklarasi tersebut harus memuat antara lain nama ilmiah dari setiap

species yang digunakan, negara asal/tempat pemanenan, kuantitas/jumlah dan

ukuran, dan nilainya.

Negara-negara Uni Eropa melakukan kerjasama bilateral yang mengatur

perdagangan kayu ke Uni Eropa dengan FLEGT VPA melalui Timber Legality

Assurance System (TLAS), yaitu dengan mengidentifikasi dan memberi izin kayu legal

dan untuk memastikan hanya kayu legal yang dapat diekspor ke Uni Eropa. Kegiatan

yang dilakukan meliputi pengecekan mulai dari areal pemanenan/penebangan

sampai ke pelabuhan ekspor termasuk proses pengolahan di industri kayu.

Para peserta diberikan pemahaman apa itu yang dinamakan VPA atau Voluntary

Partnership Agreement, yaitu Perjanjian kemitraan sukarela antara negara

penghasil kayu dengan Uni Eropa dalam memberantas pembalakan liar dan

perdagangan hasil hutan ilegal. Dengan tujuan untuk menekan masuknya kayu

ilegal ke pasar Uni Eropa, berbagi peran dan tanggungjawab antara negara

pengekspor (Indonesia) dengan negara pengimpor (UE). Prinsip kerja VPA adalah

tidak diskriminatif, mengikuti hukum di Indonesia, kKewajiban timbal balik (reciprocal

obligation), Zero laundring.

Melalui SVLK, diharapkan Indonesia dapat mempromosikan kayu legal melalui

implementasi standar legalitas pada konsumen, pemasok dan negara produsen,

dalam rangka enegakan hukum dan tata kelola kehutanan, mendorong sektor swasta

untuk menerapkan kebijakan pasokan kayu legal, merupakan trend dalam

perdagangan internasional kayu yang memerlukan bukti legalitas serta sekaligus

merupakan komitmen untuk memberantas illegal logging dan perdagangannya

melalui pengelolaan hutan lestari dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

rakyat.

Page 15: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

15

Pada bulan Oktober 2010, Uni Eropa mengadopsi Timber Regulation untuk

menghambat beredarnya kayu ilegal di pasar Eropa, sehingga SVLK akan mulai

efektif berlaku sejak 3 Maret 2013. Kayu yang masuk ke Uni Eropa yang berasal dari

negara yang ditengarai terjadi illegal logging akan dilakukan due diligence (DD). DD

dan Timber Regulation tidak berlaku ketika suatu negara eksportir kayu seperti

Indonesia menandatangani VPA dengan Uni Eropa.

Dengan kesepakatan VPA, akan diperoleh keuntungan, yaitu pasar akan terbukaluas

karena terhindar dari isu illegal logging, dan bagi pasar Eropa, kayu Indonesia

dengan sertifikat V- Legal akan melalui “Green lone” sehingga tidak sulit memperoleh

pengakuan legalitasnya.

4. Peraturan Bidang Penatausahaan Hasil Hutan

a. Fasilitator : Drs. Djoni Gunawan, B.Sc.F, MM (Ditjen Bina Usaha Kehutanan)

b. Waktu : jam 08.45 – 10.45

c. Tempat : Ruang Rapat III

d. Bahan ajar : Lampiran 5

Untuk lebih memahami persiapan pelaksanaan SVLK, maka para peserta diberikan

pemahaman tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang merupakan salah satu

instrumen yang penting dalam proses SVLK.

Penatausahaan Hasil Hutan didasarkan pada status lahan, yaitu pada lahan

milik/hutan hak diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, Pasal 118, yang dinyatakan bahwa

semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dilakukan penetapan jenis,

pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat

keterangan asal usul hasil hutan hak. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan

jenis, pengukuran volume/berat serta surat keterangan asal usul hasil hutan hak

diatur dengan peraturan menteri.

Implementasi dari Peraturan Pemerintah tersebut di atas, diterbitkan Peraturan

Menteri Kehutanan No. P. 51/Menhut-II/2006 jis. P. 62/Menhut-II/2006 dan

P.33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Yang

Berasal Dari Hutan Hak. Pada intinya Peraturan Menteri dimaksudkan adalah untuk

memberikan kepastian hukum bagi hasil hutan yang berasal dari lahan masyarakat

atau lahan hak.

Legalitas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat pada

prinsipnya sangat sederhana, yaitu kayu dipanen atau dipungut dari lahan yang

mempunyai bukti legalitas atau status lahan yang dibuktikan dengan surat atau

dokumen yang diakui sebagai bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, serta kayu

Page 16: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

16

diangkut dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal usul (SKAU) atau Nota atau

SKSKB Cap KR, dimana penggunaannya tergantung dari jenis kayu yang diangkut.

Aspek penggunaan dokumen hasil hutan hak, mensyaratkan bahwa setiap

komoditas hasil hutan yang berbeda dan asal yang berbeda akan memerlukan surat

keterangan yang berbeda, sehingga pengendalian peredarannyapun akan mudah

dilakukan.

Dalam Penatausahaan Hasil Hutan Hak pada prinsipnya tidak mengatur perizinan,

sehingga pemanfaatan hasil hutan hak atau lahan masyarakat tidak diperlukan

adanya perizinan termasuk izin penebangan.

Kunci utama dalam Penatausahaan Hasil Hutan Hak adalah aspek kepemilikan

lahan, yang mensyaratkan status lahan-nya, apakah milik negara atau milik

masyarakat. Hal ini penting diketahui, agar tidak menyebabkan terjadinya kerugian

Negara.

Penggunaan SKAU, pada prinsipnya dimaksudkan untuk :

a. Melindungi hak-hak yang merupakan hak milik masyarakat.

b. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat.

c. Menghindari campur aduknya penatausahaan kayu yang berasal dari hutan

Negara.

d. Menghindari penerapan sanksi yang tidak proporsional.

5. Aspek Hukum/Legalitas Kayu Hutan Hak di Industri

a. Fasilitator : Drs. Djoni Gunawan, B.Sc.F, MM (Ditjen Bina Usaha Kehutanan)

b. Waktu : jam 08.45 – 10.45

c. Tempat : Ruang Rapat III

d. Bahan ajar : Lampiran 6

Untuk lebih memahami aspek legalitas kayu yang berasal dari hutan hak yang

diterima industri, maka para peserta diberikan pemahaman tentang aspek hukum

atas penerimaan kayu hutan hak. Hal ini penting untuk ketnetraman para pelaku

usaha industri dan sekaligus merangsang industri pengolahan kayu terus

meningkatkan pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan hak, yang mempunyai

dampak multiplier efek bagi peningkatan ekonomi rakyat.

Penerbitan dokumen legalitas harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan,

yang mengalir secara konsisten dengan dokumen-dokumen sebelumnya sejak dari

hutan sampai ke tempat tujuan. Artinya, bahwa hasil hutan harus dapat dilacak

kebenaran asal usulnya melalui penelusuran dokumen dan fisik kayu (VLO).

Page 17: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

17

Gambar 6 : Fasilitator sedang menjelaskan materi PUHH

Hanya industri primer yang sah dan tempat penampungan KO terdaftar yang diberi

kewenangan mencetak blanko FA-KO. Petugas Penerbit FAKO diangkat oleh Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi dengan pertimbangan teknis dari BP2HP, sekaligus

sebagai fungsi kendali.

Di setiap TPK, TPK Antara dan TPK Industri, perusahaan wajib membuat LMKB

sebagai alat monitoring. Untuk kayu olahan, perusahaan baik industri maupun

tempat penampungan terdaftar wajib membuat LMHHOK. Legalitas kayu olahan

dinilai dari legalitas izin industrinya, bahan bakunya dan proses pengolahannya. Hak

negara (PSDH/DR) diperhitungkan terhadap KB/bahan bakunya yang berasal dari

izin sah dan bukan terhadap kayu olahan (tidak ada hak negara yang melekat pada

kayu olahan).Verifikasi legalitas kayu olahan dilakukan dengan penelusuran ke

legalitas asal usulnya baik terhadap industri maupun bahan bakunya (KB).

Untuk dapat membuktikan legalitas kayu dari hutan hak/lahan masyarakat, maka

bukti pemilikan lahan harus dilengkapi dengan sertifikat Hak Milik, Letter C atau

Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh BPN sebagai dasar kepemilikan

lahan, atau Sertifikat Hak Pakai, atau surat atau dokumen lainnya yang diakui

sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan.

Sanksi dalam pelanggaran pengangkutan kayu olahan, apabila fisik kayu tidak

sesuai dengan dokumen angkutan (FAKO), hal ini merupakan indikasi adanya

pelanggaran, sehingga harus dibuktikan legalitas asal usul dan bahan bakunya

(KB). Apabila Bahan bakunya (KB) terbukti tidak sah atau industrinya ilegal, maka

kayu olahan tersebut tidak sah. Pelanggaran dalam pengangkutan kayu rakyat,

misalnya volume fisik lebih besar dari dokumen, maka sepanjang asal usul kayu

dapat dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sanksi administratif yang sifatnya

pembinaan.

Page 18: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

18

6. Pengenalan Sistem dan Standard VLK

a. Fasilitator : Ir. Teguh Widodo, M.Si (Ditjen Bina Usaha Kehutanan)

b. Waktu : jam 08.45 – 10.45

c. Tempat : Ruang Rapat III

d. Bahan ajar : Lampiran 4

Melalui pengenalan Sistem dan Standar VLK, diharapkan peserta mampu memahami

latar belakang dan konsep standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dalam

perdagangan kayu internasional dan memahami persyaratan pemenuhan standar

VLK.

Fasilitator pada intinya menekankan bahwa SVLK adalah untuk memenuhi

persyaratan legalitas kayu/ produk kayu yang dibuat berdasarkan kesepakatan para

pihak (stakeholder) kehutanan, yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier,

metode verifikasi, dan norma penilaian. Sertifikasi pada dasarnya adalah proses

pengabsahan (verifikasi) untuk menunjukkan bahwa suatu produk/proses telah

memenuhi persyaratan sesuai dengan standar produk/proses dimaksud, dengan

unsur terdiri dari standar, proses verifikasi pemenuhan standar, dan akreditasi.

Berdasarkan sifatnya, sertifikasi dibedakan 2, yaitu Voluntary dan Mandatory, yaitu

untuk :

1. Voluntary, dilaksanakan secara sukarela, merupakan instrumen

pasar/persyaratan perdagangan, dengan kriteria dan indikator disepakti oleh

stakeholder (LSM, Akademisi, produsen dan buyer), dan diakreditasi oleh

kembaga sertifikasi pengembang sistem seperti Lembaga Ekolabel Indonesia

(LEI) dan FSC, dengan biaya yang ditanggung oleh pemegang izin.

2. Mandatory, wajib dilaksanakan karena berdasarkan pada aturan Pemerintah,

sifatnya lebih pada pembinaan, dengan kriteria dan indikator ditetapkan oleh

Pemerintah, dengan Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi

Nasional (KAN), serta dengan sanksi berdasarkan peraturan perundangan,

dengan biaya untuk tahap I oleh Pemerintah dan selanjutnya oleh pemegang

izin.

Prinsip legalitas kayu atau kayu disebut legal jika kebenaran asal kayu, izin

penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi

angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindah-tanganannya dapat

dibuktikan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK), meliputi :

Page 19: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

19

1. Prinsip, Industri mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah, Unit

usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya, dan keabsahan perdagangan atau

pemindahtanganan kayu olahan.

2. Kriteria, unit usaha (industri pengolahan dan eksportir produk olahan) memiliki

izin yang sah.

3. Indikator, industri pengolahan memiliki izin yang sah eksportir produk hasil kayu

olahan adalah eksportir produsen yang memiliki izin yang sah,

4. Verifier, (akte pendirian perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, Amdal, IUI/TDI, dan

RPBBI),

7. Prosedur dan Protokol Dalam Pelaksanaan Penilaian VLK

a. Fasilitator : Ir. Teguh Widodo, M.Si (Ditjen Bina Usaha Kehutanan)

b. Waktu : jam 08.45 – 10.45

c. Tempat : Ruang Rapat III

d. Bahan ajar : Lampiran 7

Pemberian materi pelatihan tentang prosedur dan protokol dalam penilaian SVLK

dimaksudkan agar peserta dapat mengetahui dan memahami prosedur dan protokol

dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin.

Gambar 7 : Fasilitator sedang menjelaskan kepada peserta diskusi

Lembaga Verifikasi LK yang telah mendapat penetapan Komite Akreditasi Nasional

(KAN), ada 8 lembaga, yaitu 1). Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (LVLK-001-

IDN), PT. Sucofindo (LVLK-002-IDN), PT. Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN), PT.

Mutu Hijau Indonesia (LVLK-004-IDN), PT. TUV International Indonesia (LVLK-005-

Page 20: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

20

IDN), PT. Equality Indonesia (LVLK-006-IDN), PT. Sarbi Moehani Lestari (LVLK-007-

IDN), dan PT. SGS Indonesia (LVLK-008-IDN).

Permohonan verifikasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Permohonan kepada Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang telah

mendapat penetapan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

b. LVLK mengkaji permohonan untuk menjamin agar persyaratan verifikasi

dipahami dengan jelas dan didokumentasikan, tidak terdapat perbedaan

pengertian antara LVLK dan Pemegang Izin, LVLK mampu melaksanakan VLK

yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi Pemegang Izin.

c. Penyelesaian urusan kontrak kerja .

Dalam pelaksanaan verifikasi dilakukan melalui tahapan pertemuan pembukaan,

verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dan pertemuan penutupan.

8. Prinsip-prinsip Ketelusuran Pergerakan Bahan Baku

a. Fasilitator : Ir. Teguh Widodo, M.Si (Ditjen Bina Usaha Kehutanan)

b. Waktu : jam 08.45 – 10.45

c. Tempat : Ruang Rapat III

d. Bahan ajar : Lampiran 8

Materi prinsip-prinsip ketelusuran pergerakan bahan baku diberikan kepada para

peserta dapat mengetahui dan memahami prinsip-prinsip ketelusuran perjalanan

pergerakan bahan baku pada pengguna industri kayu (sistem lacak balak di

industri)

Sertifikasi lacak balak merupakan penilaian satu langkah ke belakang (one step

backward) untuk menilai apakah sumber bahan baku kayu yang digunakan oleh

industri kayu sudah bersertifikat hutan lestari. Pada prinsipnya sertifikasi lacak balak

dilakukan untuk mengetahui kejelasan sistem pergerakan hasil hutan dan kinerja

sistem pergerakan hasil hutan.

Manfaat sertifikasi lacak balak mempunyai efek ganda, yaitu terhadap konsumen

yang berguna untuk membedakan produk kayu dari hutan yang lestari dengan yang

tidak, dan terhadap produsen/industri, agar dapat meningkatkan efisiensi produksi

dan keteraturan administrasi kayu, dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap

produk kayu yang dihasilkan

Prinsip lacak balak adalah rangkaian penilaian kebertelusuran kayu dari industri

sampai ke sumber bahan baku melalui penilaian administrasi kayu, sehingga

didapatkan rantai tak terputus yang menggambarkan asal kayu berasal dari hutan

yang diproduksi secara lestari.

Page 21: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

21

9. Konsep Pembinaan Industri Pengolah Kayu Rakyat

a. Fasilitator : Drs. Djoni Gunawan, B,Sc.F, MM (Ditjen Bina Usaha Kehutanan)

b. Waktu : jam 08.45 – 10.45

c. Tempat : Ruang Rapat III

d. Bahan ajar : Lampiran 9

Fasilitator menekankan, bahwa pembinaan industri pengolah kayu rakyat lebih

diarahkan pada kegiatan yang bersifat hulu dan hilir dan kebijakan pendukung.

Perkembangan industri kehutanan berbasis kayu hutan rakyat yang tercatat sampai

dengan s/d tahun 2011, terdapat sebanyak 64 industri kehutanan yang berbasis

kayu tanaman rakyat, dengan jenis dan kapasitas. Berdasarkan hasil monitoring

bahan baku dari hutan alam cenderung menurun, yaitu pada tahun 2005 tercatat

20,50 juta meter kubik, sedangkan pada tahun 2010 hanya mencapai 6,12 juta

meter kubik. Pasokan bahan baku mulai tergantikan, dengan pasokan kayu yang

berasal dari hutan tanaman (HTI, HR, dan perkebunan) yang meningkat di Tahun

2005 sebesar 11,47 juta meter kubik mejadi 35,82 juta meter kubik di tahun 2010.

Hutan tanaman ke depan akan menjadi basis dan tulang punggung industri

perkayuan nasional. Untuk itu pola pembinaan yang dikembangkan melalui Sektor

Hulu Kehutanan, pembinaan sektor hilir kehutanan, dan kebijakan pendukung.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha industri, maka sejak

tahun 2009, Kementerian Kehutanan memberikan penghargaan “Prima Wana

Mitra” bagi industri dan Kelompok Tani yang giat melakukan inovasi dan kemitraan

dalam pengembangan Hutan Rakyat. Penghargaan Prima Wana Mitra pada Tahun

2009 diberikan kepada 14 industri dan Tahun 2010 diberikan kepada 11 industri

dan 15 Kelompok Tani.

Pembinaan kemitraan IPHH dan masyarakat dalam pengembangan Hutan Rakyat,

dilakukan melalui :

a. Penguatan kelembagaan (pembentukan Koperasi atau Kelompok Tani,

pembuatan tata hubungan kerja, dll) yang sudah terbentu misalnya: Koperasi

Alas Mandiri-KTI, KSU Sumber Graha Sejahtera Karya Mandiri.

b. Pembagian bibit.

c. Pembangunan kebun bibit rakyat, bibit yang dihasilkan dibeli oleh industri.

d. Bimbingan teknis: penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran, dan

penatausahaan hasil hutan.

e. Sertifikasi Hutan Rakyat Kemitraan. Sebagai contoh KAM-KTI telah memperoleh

sertifikasi skema FSC untuk HR Kemitraan di Probolinggo.

Page 22: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

22

VI. PRAKTEK LAPANGAN KE INDUSTRI

Untuk dapat implementasikan teori yang diperoleh dalam kelas, maka peserta

melaksanakan praktek simulasi pada industri primer hasil hutan kayu PT. Kayu Lapis

Indonesia, berlokasi di Kendal, Jawa Tengah.

PT. Kayu Lapis Indonesia merupakan salah satu industri kayu lapis yang telah

mendapatkan sertifikat SVLK, dengan dukungan bahan baku yang berasal dari

IUPHHK-HA milik sendiri yaitu PT. Sarpatim Parakantja yang juga telah mendapat

sertifikat PHPL serta bahan baku dari hutan rakyat.

Tahapan yang dilaksanakan dalam simulasi proses penilaian SVLK pada industri PT.

Kayu lapis Indonesia, sebagai berikut :

1. Paparan atau pengenalan kondisi industri disampaikan oleh General Manager,

terutama berkaitan dengan proses pengadaan bahan baku, proses pemilahan

bahan baku, proses produksi, dan proses barang jadi.

2. Peninjauan lapangan, mulai dari proses bahan baku kayu masuk ke logyard,

pemilahan bahan baku, bahan baku diproses mesin rotary, composer, pressing,

sizing, sampai dengan proses packing barang jadi di gudang disertai penjelasan

mengenai adminstrasi pendokumenan pada tiap tahapan atau proses.

3. Pihak manajemen mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan persiapan

penilaian SVLK, yaitu terkait dengan dokumen legalitas izin industri, yaitu berupa

akte pendirian perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, Amdal, IUI/TDI, RPBBI, EPTIK,

dokumen kontrak jual beli bahan baku kayu, dokumen angkutan kayu (SKSKB/FA-

KB/SKAU), LMKB/LMHHOK, dokumen PKAPT, ETPIK, PEB, packing list, invoice, B/L,

FAKO/Nota Perusahaan, dan dokumen kepabenanan.

4. Praktek simulasi dibagi dalam 3 kelompok, dengan mengambil kelompok yang

susag terbentuk pada saat bina suasana, yaitu kelompok mangga, pisang dan

jambu.

5. Kelompok Mangga mencermati legalitas usaha, seluruh dokumen legalitas usaha

dan kesesuaian dan keabsahan data-data pada setiap dokumen legalitas usaha.

6. Kelompok Pisang mencermati legalitas produksi, yaitu dengan mencermati seluruh

sistem produksi yang ada apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Cermati izin kapasitas terpasang dengan realisasi produksi dibandingkan bahan

baku yang diolah (rendemen), dengan laporan RPBBI. Mencermati kelengkapan dan

keabsahan seluruh dokumen yang terkait dengan produksi, seperti SKSKB/FA-

KB/SKAU, LMKB, dan laporan produksi (LMHHOK).

Page 23: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

23

Gambar 8 : Foto bersama di depan Kantor PT. Kayu Lapis Indonesia

7. Kelompok Jambu mencermati sistem pemasaran yang dijalankan selama ini apakah

telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, kemudian mencermati kelengkapan

dan keabsahan seluruh dokumen pemasaran, seperti FA-KO/Nota Perusahaan, PEB,

B/L, Invoice, endorsement.

8. Dari hasil pencermatan dari masing-masing kelompok, hasilnya dipresentasikan oleh

perwakilan kelompok, dimana hasil akhir yang diperoleh dari tiap kelompok

menunjukan bahwa industri PT. Kayu Lapis Indonesia memang telah memenuhi

semua kelengkapan data dan prosedur yang dipersyaratkan oleh SVLK.

9. Terdapat beberapa catatan yang diberikan oleh pihak manajemen terkait dengan

hasil perolehan sertifikat SVLK, yaitu :

a. Pada prinsipnya yang diperlukan adalah adanya kelengkapan dan ketertiban

dalam penyimpanan data adminstrasi.

b. Diperlukan sistem atau mekanisme dalam pelacakan dalam setiap simpul

pergerakan kayu, dimulai dari kayu bulat diolah, sampai pada tiap tahapan atau

simpul dalam pengolahan diperlukan pencatatan yang cermat dan mudah untuk

dimonitor.

VII. EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN

1. Kemampuan pemateri

Pemateri atau nara sumber cukup mumpuni dalam menyampaikan paparan

materinya, yang dilakukan secara sistematis dan mengalir, sehingga dapat segera

dipahami oleh peserta pelatihan.

Page 24: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

24

Keterbatasan waktu dan kesibukan nara sumber yang seharusnya memberikan

paparan sesuai dengan agenda yang telah disusun, tidak semua dapat dipenuhi,

sehingga ada beberapa nara sumber yang berhalangan hadir, namun dapat diatasi

oleh nara sumber lain yang tetap dapat memberikan kontribusi pemahaman materi

yang baik.

2. Pemahaman peserta

Secara umum kemampuan para peserta dalam menangkap materi pembelajaran

cukup baik, bahkan diantaranya sangat memahami prosedur dan mekanisme yang

menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari.

3. Diskusi

Pada setiap sesi teori diselingi diskusi untuk lebih memahami materi dan penerapan

serta kondisi nyata yang ada dalam pelaksanaan kegiatan industri dalam keseharian.

Adapun permasalahan yang muncul pada setiap diskusi, adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan SVLK Dalam Konteks Perdagangan Hasil Hutan.

Dipertanyakan oleh peserta pelatihan, apakah dengan SVLK akan mendapat

manfaat baik untuk industri maupun dari nilai tambah yang akan diperoleh dari

produk kayu yang bersertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat VLK, berapa biaya

yang harus dikeluarkan dan bagaimana dengan masa berlaku sertifikat, apakah

dilakukan valuasi setiap periode tertentu.

b. Pengenalan Sistem dan Standar VLK Pada Industri Pengolah dan Pengguna Kayu

Rakyat.

Selain SVLK, apakah dengan sertifikat yang sudah dimiliki oleh industri pengolah

kayu untuk persyaratan perdagangan seperti LEI atau FSC juga akan berlaku di

pasar internasional dan disetarakan dengan SVLK. Dalam penilaian legalitas

kayu, syaratnya adalah kayu yang dipanen legal, kayu diangkut legal, kayu yang

diproduksi dari proses legal, dan kayu yang dijual/dipasarkan secara legal,

bagaimana jika dalam salah satu dokumen angkutan hilang apakah dapat diganti

dengan surat pernyataan kebenaran penerimaan kayu.

c. Peraturan Bidang Penatausahaan Hasil Hutan di Industri Pengolah dan Pengguna

Kayu Rakyat.

Prosedur penatausahaan hasil hutan sudah dijalankan sepenuhnya, walaupun

masih terjadi kekurang-sempurnaan dalam pelalaksanaannya, yang menjadi

pokok permasalahan adalah adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan yang

menambah beban biaya produksi, seperti dalam pelayanan nomor seri dokumen

angkutan kayu olahan, penetapan penerbit dokumen angkutan, pelatihan Ganis,

penetapan lokasi gudang industri, dan sebagainya. Di beberapa industri

Page 25: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

25

pengolahan kayu lanjutan, terjadi permasalahan pada saat bahan baku berupa

kayu gergajian yang akan diangkut ke industri pengeringan kayu (kiln dry)

memerlukan dokumen angkutan FA-KO, sehingga IPKL ditetapkan sebagai

Perusahaan Penampung Terdaftar agar dapat memperoleh pelayanan penetapan

Nomor Seri FA-KO dari Dinas Kehutanan Provinsi.

d. Aspek Hukum/Legalitas Dalam Industri Pengolah dan Pengguna Kayu Rakyat.

Banyak kasus dijumpai pada pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak

atau lahan masyarakat, terutama pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh

aparat penegak hukum pada saat kayu diangkut menuju industri. Hal ini juga

berakibat pada penambahan biaya produksi yang pada akhirnya akan

mengurangi daya saing produk olahan di pasar ekspor. Secara yuridis, kayu dari

hutan hak atau lahan masyarakat tidak dapat dikenakan sanksi pidana sepanjang

kayu yang diperoleh berasal dari lahan yang memilki status kepemilikan yang

jelas. Pada hutan hak atau lahan masyarakat tdak terdapat hak-hak negara yang

melekat, seperti PSDH atau DR

e. Prosedur dan Protokol Dalam Pelaksanaan Penilaian VLK Pada Unit Pemegang

Izin.

Bagaimana jika industri yang telah mendapat sertifikat mendapat pengaduan dari

masyarakat pemantau independen, apakah akan dilakukan audir khusus dan

siapa yang berhak untuk melakukan penilaian atas kebenaran laporan tersebut.

Dari 8 Lembaga Penilai VK yang telah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi

Nasional (KAN), apakah pemohon dapat mengajukan permohonan VLK terhadap

semua lembaga, dengan pertimbangan untuk memperoleh harga penawaran

yang kompetitif.

f. Prinsip-prinsip ketelusuran perjalanan/pergerakan bahan baku Pada industri

pengguna kayu rakyat.

Sebagai industri pengguna kayu rakyat, bagaimana jika kayu yang diperoleh dari

hutan rakyat atau lahan masyarakat ditemukan kesulitan untuk pelacakan asal

kayu, mengingat jangka waktu penilaian diperlukan data-data lama. Kadangkala

bahan baku yang dibeli melalui pedagang perantara, yang harus dilengkapi

dokumen yang sah, bagaimana teknis pembuktiannya.

g. Konsep pembinaan industri pengolah dan pengguna kayu rakyat terhadap

pemasok, dan petani pemilik hutan rakyat/lahan masyarakat

Page 26: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

26

4. Evaluasi

Pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan SVLK untuk industri pengolah kayu

yang berasal dari hutan rakyat/lahan masyarakat dinilai berjalan cukup efektif,

selain karena telah diselengarakan untuk kedua kalinya, juga berkat dukungan dan

kerjasama yang baik diantara panitia, instruktur, fasilitator dan nara sumber.

Pemaparan materi yang diberikan pada saat jam-jam setelah makan siang diselingi

dengan pemulihan atau kesegaran fisik melalui energizing yang memang sangat

membantu peserta untuk kembali bersemangat dan memberikan nuansa tersendiri

dan penuh keakraban.

Kurikulum pelatihan 20 jam pelajaran teori dan 16 jam praktek untuk dapat

memahami persyaratan dalam SVLK memang belum cukup untuk menguasasi

semua materi, namun cukup menjadi bekal para pelaku usaha untuk mengenal dan

menuju pelaksanaan SVLK pada industri.

VIII. KESIMPULAN dan SARAN

1. Kesimpulan

Pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan SVLK bagi industri pengolah

kayu yang berasal dari hutan hak dapat berjalan sesuai dengan agenda, dan tata

waktu yang telah ditetapkan, yaitu dibuka pada tanggal 28 November 2011 dan

ditutup pada tanggal 1 Desember 2011 serta check out pada tanggal 2

Desember 2011. Berkat dukungan panitia dan fasilitator sebagai pihak yang

sangat bermanfaat dalam melakukan transfer pengetahuan, dan disertai

dengan dedikasi dan tanggung jawab peserta, sehingga pelatihan dapat berjalan

secara tertib dan lancar.

Secara umum semua peserta telah memahami prosedur dan persyaratan dalam

SVLK, sehingga antara teori dengan praktek dapat berjalan sebagaimana yang

diharapkan, sesuai dengan keluaran yang diharapkan, yaitu dapat memahami

kebijakan pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu yang

berasal dari hutan rakyat/lahan masyarakat, mampu menggambarkan situasi

penerapan sistem verifikasi legalitas kayu pada hutan rakyat/pemilik lahan,

mampu memahami prosedur & persyaratan penilaian SVLK pada Hutan Rakyat/

lahan masyarakat, dapat memahami kelembagaan untuk SVLK pada Hutan

Rakyat/lahan masyarakat, serta dapat memahami sistem dokumentasi/arsip

dokumen unit manajemen hutan rakyat/lahan masyarakat.

Dari hasil praktek penilaian persyaratan SVLK yang dilakukan terhadap PT. Kayu

Lapis Indonesia, para peserta secara langsung dapat memahami teknik dan

mekanisme dalam VLK, disamping ada beberapa perusahaan yang telah

Page 27: LAPORAN KEGIATAN (TRAINING REPORT) · laporan kegiatan (training report) laporan pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) untuk industri

27

mendapat VLO, sehingga dari sebagian peserta sudah lebih mudah untuk

memahami mekanisme SVLK. Dengan demikian diharapkan dapat diterapkan

dalam mempersiapkan diri menghadapi penilaian yang akan dilakukan oleh

Lembaga Penilai.

2. Saran

Pelatihan pemahaman persyaratan SVLK sangat membantu industri pengolah

kayu berorientasi ekspor, terutama karena pada pelaksanaan pelatihan kali ini

tidak terbatas terhadap industri yang mengolah bahan baku kayu yang berasal

dari hutan hak saja, akan tetapi juga terhadap industri yang mengolah bahan

baku kayu yang berasal dari hutan negara. Hal ini penting mengingat legalitas

kayu dari hutan alam lebih kompleks, dan saat ini bahan baku kayu dari hutan

alam termasuk hutan tanaman masih cukup besar dalam kontribusi pemenuhan

bahan baku industri di dalam negeri.