Top Banner
Menara Kuningan Lantai 1 Suite A, M & N Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-7 Kav. 5 Jakarta Selatan 12940 www.apbi-icma.org Laporan Kegiatan APBI – ICMA 2017
39

Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Jun 16, 2019

Download

Documents

duonghanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Menara Kuningan Lantai 1 Suite A, M & N

Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-7 Kav. 5

Jakarta Selatan 12940

www.apbi-icma.org

Laporan Kegiatan APBI – ICMA 2017

Page 2: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Pengurus APBI-ICMA periode 2015 – 2018 dibawah pimpinan Bpk. Pandu

Sjahrir sebagai ketua umum dengan dibantu oleh Bpk. Harry Asmar (Ketua I),

Bpk. Priyadi (Ketua II), Bpk. Dharma Djojonegoro (Ketua III) dan Bpk. Sudirdjo

Widjaja sebagai bendahara merumuskan arahan dan agenda prioritas APBI-

ICMA di tahun 2017. Agenda dibahas oleh Pengurus Pembahasan rencana

kerja dan agenda dilaksanakan di akhir tahun 2016 yang disosialisasikan ke

anggota melalui forum CEO Gathering. Acara CEO Gathering 2016 diadakan 24

Nopember 2016 di Dubai Room, Raffles Hotel Jakarta. Acara diikuti oleh sekitar

50 orang peserta pimpinan dan utusan dari beberapa perusahaan anggota dan

juga dihadiri oleh beberapa anggota dewan penasehat. Pengurus juga

melalukan rapat bulanan membahas berbagai isu prioritas serta agenda kerja.

Konten Isi

ISU PRIORITAS

SINERGITAS DENGAN STAKEHOLDERS

ADVOKASI

EVENTS

KEGIATAN & AGENDA PRIORITAS KOMITE

KESEKRETARIATAN

Page 3: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

“THE VOICE OF INDONESIA

COAL INDUSTRY AT HOME AND

ABROAD”

REPORT

2017

Page 4: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Courtesy call ke

Menteri ESDM

Pengurus APBI-ICMA telah melakukan courtesy call ke

Menteri ESDM Bpk. Ignasius Jonanpada tanggal 2 Desember

2016.Mengingat pada saat itu terjadi penumpukan massa di

sekitar Tugu Monas sehingga pihak Kementerian ESDM

mengusulkan agar pertemuan APBI-ICMA dengan Menteri

ESDM dipindahkan ke klub Bimasena. Menteri ESDM didampingi

oleh Dirjen Minerba dalam pertemuan tersebut. Sedang dari

APBI-ICMA, hadir para pengurus yaitu: Bpk. Pandu Sjahrir, Bpk.

Dharma Djojonegoro, Bpk. Priyadi, Bpk. Harry Asmar serta

beberapa wakil pemilik (owner) perusahaan anggota.

Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam membahas beberapa hal

termasuk soal harga jual batubara untuk keperluan domestik.

Dalam pertemuan tersebut pihak APBI-ICMA menyampaikan

hasil kajian APBI-ICMA dengan PwC dimana hasil kajian

merekomendasikan agar penyusunan kebijakan harga jual

batubara mempertimbangkan aspek konservasi dan kepastian

hukum untuk jaminan pasokan jangka panjang.

1

Page 5: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

ISU

PRIORITAS

Page 6: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Harga Jual Batubara

Domestik

Permasalahan terkait penetapan harga jual batubara untuk

keperluan domestik khususnya ke PT PLN (Persero) menjadi

salah satu prioritas utama Pengurus di tahun 2017. Isu tersebut

juga disampaikan oleh Ketua Umum APBI-ICMA Bpk. Pandu

Sjahrir yang diterima secara resmi oleh Menteri ESDM Bpk.

Ignasius Jonan dalam pertemuan yang diadakan tanggal 2

Desember 2016 di Bimasena. Dalam pertemuan tersebut Bapak

Menteri mengupayakan untuk mencari solusi terbaik. Adapun

usulan mengenai penerapan metode “cost plus margin” menteri

ESDM menyatakan bahwa metode tersebut hanya diberlakukan

di PLTU mulut tambang saja. Adapun untuk non-mulut tambang

menteri akan menggodok berbagai opsi yang diharapkan dapat

diterima baik oleh produsen batubara dan pihak PT PLN

(Persero).

Menguatnya harga komoditas sejak kuartal keempat 2016 yang

berlanjut disepanjang 2017 mengakibatkan PT PLN (Persero)

mengalami defisit yang besar. Pihak PT PLN (Persero)

menginformasikan akibat kenaikan harga yang drastis tersebut,

3

Page 7: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

perusahaan BUMN tersebut di tahun 2016 mengalami defisit

sekitar Rp. 14 triliun rupiah. Sementara disisi lain pemerintah

bersama DPR sepakat untuk mengurangi subsidi ke PT PLN

(Persero). Kerugian tersebut membuat debt service ratio (DSR)

PT PLN (Persero) semakin mengkhawatirkan yang memicu

terbitnya surat dari Menteri Keuangan ke pimpinan PT PLN

(Persero). Hal itu yang mendorong pihak PT PLN (Persero) untuk

berupaya mendapatkan pola penetapan harga yang dapat

mengurangi defisit keuangan PT PLN (Persero) yang semakin

membesar. Di sisi lain, pemerintah

dalam hal ini Menteri ESDM

menyerukan agar PT PLN (Persero)

melakukan efisiensi secara

menyeluruh untuk memperkecil

defisit.

Di tahun 2017 ada beberapa

pertemuan yang diinisasi oleh pihak

Ditjen Minerba membahas beberapa opsi harga batubara

domestik.Pertemuan di Minerba juga melibatkan pihak PT PLN

(Persero) untuk mendapatkan kesepakatan di tahap awal

sebelum diajukan ke tingkat pimpinan (pengambil keputusan).

Beberapa opsi yang ditawarkan oleh PT PLN (Persero) adalah

antara lain opsi “progressive discount” dimana diskon akan

diterapkan jika harga mencapai level tertentu yang mana opsi

tersebut tidak diterima oleh produsen batubara. Rencana

penerapan “cost plus margin” seperti yang diberlakukan di PLTU

mulut tambang kembali diwacanakan oleh PT PLN (Persero) di

tahun 2017 ketika perusahaan tersebut menderita kerugian

besar akibat melonjaknya harga batubara. Seperti yang

diinformasikan di awal opsi “cost plus margin” tersebut tidak

mendapat sambutan positif dari Menteri ESDM yang tetap

mempertahankan metode “cost plus margin” hanya diterapkan

di PLTU mulut tambang. Selain itu, metode “floor” dan “ceiling”

juga sempat dibahas sebagai salah satu opsi alternatif yang

ditawarkan.Di dalam opsi tersebut pemerintah menetapkan

batas bawah (floor) dan batas atas (ceiling) harga jual batubara

domestik. Penerapan opsi tersebut juga dikhawatirkan akan

merugikan perusahaan dan negara juga dirugikan karena

potensi penerimaan negara menjadi berkurang.

4

Page 8: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

PERPAJAKAN/

PENERIMAAN

NEGARA

Isu perpajakan masih menjadi salah satu isu terpenting industri

pertambangan batubara yang perkembangan regulasi/kebijakan

perlu senantiasa dipantau.Secara umum kebijakan perpajakan

masih kondusif meski ada beberapa regulasi sektoral yang

menimbulkan beban usaha tinggi. Di tahun 2017 pemerintah

menggenjot upaya tax amnesty untuk memperluas basis

pengenaan pajak dan penerimaan negara dimana beberapa

pemilik dan eksekutif perusahaan anggota turut mendukung

kebijakan tersebut. Di tahun 2017 ada beberapa isu penting

yang ditindaklanjuti oleh APBI-ICMA, yaitu formula biaya

penyesuaian untuk perhitungan royalty, perlakuan pajak atas

jasa transshipment, revisi PP No. 9/2012, paket RUU perpajakan.

Biaya penyesuaian perhitungan royalty

pemerintah mempertimbangkan perubahan formula biaya

penyesuaian royalti agar penerimaan negara dari sektor

pertambangan minerba bisa meningkat. Dalam formula

5

Page 9: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

perhitungan royalty FOB vessel yang berlaku hingga saat ini,

biaya-biaya yang dapat dikurangkan (deductible costs) antara

lain: biaya barging, transshipment, asuransi, dan surveyor.

Formula yang diusulkan pemerintah yang sudah dibahas oleh

kementerian ESDM dan Badan Kebijakan Fiskal adalah biaya-

biaya tersebut diatas dihilangkan. APBI-ICMA mengajukan

keberatan dan akhirnya dalam suatu pertemuan yang dipimpin

oleh Dirjen Minerba usulan deductible costs direvisi dimana

biaya-biaya barging dan transshipment yang komponennya

lebih besar masih dapat diakui sedangkan biaya surveyor dan

asuransi tidak diakui. Namun, hingga saat ini revisi formula

deductible costs tersebut belum difinalisasi sehingga formula

existing masih tetap berlaku.

Revisi PP No. 9/2012 tentang PNBP yang berlaku di

sektor ESDM: salah satu regulasi yang penting untuk terus

dipantau adalah revisi PP No. 9/2012 yang memberikan

kewenangan kepada pemerintah dalam menetapkan jenis dan

tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku di

Kementerian ESDM. Di tahun 2013 dan 2015 yang lalu,

pemerintah mewacanakan peningkatan tarif royalti batubara

bagi pemegang IUP. APBI-ICMA sebagai mitra pemerintah

melakukan inisiatif sebagai mitra pemerintah untuk

memberikan masukan mengenai dampak negatif yang akan

ditimbulkan jika kebijakan tersebut dilaksanakan. Pemerintah

akhirnya mempertimbangkan usulan dari APBI-ICMA tersebut

sehingga tarif royalti batubara tidak berubah. Di dalam wacana

revisi PP 9/2012 yang dibahas dalam rapat di kantor

Kementerian Koordinator Perekonomian pada November 2017,

APBI-ICMA mengajukan keberatan jika windfall profit tax

diterapkan atas harga komoditas batubara yang terus menguat

sejak kuartal keempat 2016. APBI-ICMA juga mengusulkan agar

insentif bagi pengembangan investasi nilai tambah batubara

melalui coal upgrading, coal gasification, coal liquefaction, dan

lain-lain agar diatur juga di dalam PP No. 9/2012 sama seperti

insentif fiskal yang ditawarkan bagi investasi peningkatan nilai

tambah (PNT) mineral. Hingga akhir 2017 revisi PP tersebut

belum diundangkan dan APBI-ICMA terus memantau

perkembangannya.

6

Page 10: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

PPh final atas jasa transshipment: Pada tanggal 6

November 2017 diadakan pertemuan antara pihak APBI – ICMA

dengan pihak BKF yang diwakili oleh Pak Rofyanto Kurniawan

selaku Kepala PKPN (Pusat Kebijakan Pendapatan Negara)

dengan agenda pembahasan isu PPh Transhipment, dimana

adanya perlakuan pajak transhipment yang masih tidak stabil

dan ada beberapa perusahaan yang bahkan tidak membayar

pajak transhipment .Saat ini pelaku pasar pada industry

pengangkutan pindah kapal (transhipment)Indoneisa secara

historis diklasifikasikan sebagai perusahaan pelayaran dan telah

menerapkan rezim pajak penghasilan final. Namun ada 3 hal

yang perlu diperhatikan pengenai penetapan pajak

transhipment ini :

- Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mulai menerapkan defenisi

yang lebih sempit atas “Peredaran Bruto” yang diterima

perusahaan pelayaran

- Definisi untuk Peredaran Bruto telah diterapkan secara sangat

sempit sehingga hanya mencakup pendapatan yang diperoleh

secara eksklusif dari transportasi orang dan/atau barang dari

"pelabuhan ke pelabuhan

- Definisi yang sempit ini tidak mengakui bahwa perusahaan

pengangkutan pindah kapal (transhipment) berpartisipasi dalam

bagian rantai "pelabuhan ke pelabuhan", dan oleh karena itu

terdapat keraguan untuk menerapkan Pajak Final atas

penghasilan dari jasa pengangkutan pindah kapal

(transhipment)

7

Page 11: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Renegosiasi PKP2B

APBI-ICMA turut memfasilitasi aspirasi dari para anggota untuk

mencari solusi terbaik penyelesaian permasalahan yang

dihadapi terkait dengan renegosiasi PKP2B.Pertemuan anggota

diadakan beberapa kali di sekretariat APBI-ICMA yang bertujuan

untuk saling bertukar informasi (sharing) serta usulan langkah-

langkah yang perlu diambil oleh APBI-ICMA ke pemerintah.

Sebagai organisasi yang menjadi wadah perusahaan

pertambangan batubara, APBI-ICMA telah mengirim surat ke

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk pertemuan membahas

pandangan para anggota pemegang PKP2B generasi III atas

usulan poin-poin penerimaan negara di dalam draft

amandemen PKP2B.

Logistik/Pengangkutan

Kelancaran pengangkutan & pengiriman batubara merupakan

aspek penting dalam rangkaian aktifitas pertambangan

batubara.Aspek logistik yang ditangani oleh APBI-ICMA meliputi

kepelabuhanan, dan perkeretaapian.Meskipun komite logistik

belum dibentuk secara khusus namun sekretariat APBI-ICMA

mengambil inisiatif untuk memantau berbagai isu yang

berpotensi menghambat aktifitas pengapalan/logistik

perusahaan anggota.Maraknya pencurian batubara di atas

tongkang sejak meningkatnya harga batubara juga menjadi

kendala yang dihadapi oleh perusahaan di lapangan.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/2017

Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No.

82/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang salinan peraturannya

baru dikirim ke APBI-ICMA tanggal 18 Desember 2017.

8

Page 12: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Peraturan yang mewajibkan ekspotir batubara untuk

menggunakan kapal dan asuransi nasional tersebut akan efektif

berlaku 26 April 2018 (enam bulan sejak diundangkan). APBI-

ICMA ikut dalam 3 rapat yang diadakan di Kementerian

Perdagangan di periode April – Mei 2017 dan telah

menyampaikan keberatan baik secara verbal maupun melalui

surat tertulis. Setelah Permendag diterbitkan APBI-ICMA di akhir

bulan Desember 2017 telah menyampaikan keluhan kepada

Dirjen Minerba dan APBI-ICMA bersama-sama dengan IMA ikut

dalam pertemuan dengan pihak GAPKI (Gabungan Pengusaha

Kelapa Sawit Indonesia) yang juga terkena dampak dari aturan

tersebut. Selanjutnya, APBI-ICMA akan bertemu dengan Dirjen

Perdagangan Luar Negeri untuk meminta klarifikasi dan

menyampaikan keberatan ke pemerintah terkait potensi

dampak Permendag 82/2017 terhadap aktifitas ekspor batubara

yang selama beberapa tahun ini menjadi andalan penghasil

devisa.

Rencana Induk Pelabuhan Ekspor Batubara Terpadu

(RIPT)

Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut (DItjen Hubla) menginisiasi suatu kajian

untuk pembangunan pelabuhan induk terpadu ekspor batubara

(RIPT). Konsep RIPT tersebut berbeda dengan wacana

pembangunan pelabuhan ekspor batubara (14 pelabuhan

ekspor) yang sebelumnya diinisiasi oleh Kementerian

ESDM.RIPT yang digagas oleh Kementerian Perhubungan masih

dalam tahap awal yaitu studi kelayakan dimana Kementerian

Perhubungan menunjuk pihak konsultan untuk melaksakan

studi awal. APBI-ICMA dilibatkan dalam rapat-rapat

pembahasan RIPT dan memfasilitasi koordinasi kunjungan tim

konsultan ke beberapa tempat yang menjadi fokus RIPT seperti

di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

9

Page 13: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

APBI-ICMA juga menyampaikan isu RIPT tersebut kepada

anggota dengan memfasilitasi rapat anggota membahas posisi

dan masukan ke pihak Kementerian Perhubungan.Selain itu,

APBI-ICMA juga ikut aktif berpartisipasi dalam rapat-rapat yang

dilakukan di Kementerian Perhubungan dimana dalam rapat-

rapat tersebut APBI-ICMA tetap menyampaikan posisi agar

kebijakan pemerintah tersebut tidak menambah beban biaya

produsen batubara.Selain itu, pemerintah perlu

mempertimbangkan lagi RIPT dan sebaiknya fokus untuk

mengembangkan kapasitas pelabuhan ekspor batubara yang

saat ini beroperasi (existing ports) secara baik seperti misalnya

di Taboneo, Samarinda, Balikpapan, dll. APBI-ICMA juga

menyampaikan ke pemerintah untuk mempetimbangkan lagi

RIPT mengingat untuk jangka panjang trend ekspor batubara

akan menurun karena perubahan kebijakan pemanfaatan

batubara yang difokuskan ke dalam negeri seperti yang tertuang

di dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), RPJM, dan

RUPTL PLN. Dalam rapat terakhir paparan hasil kajian konsultan,

belum ada rencana lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan

mengenai RIPT.

Tarif OPP/OPT di KSOP Samarinda

Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos

Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang

banyak menyita perhatian mengingat dampak dari penetapan

tarif secara sepihak oleh TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat)

memberikan dampak keuangan yang tidak sedikit bagi

perusahaan. Isu tersebut mencuat setelah kepolisian

menertibkan dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Komura

(Koperasi Samudera Usaha) Langkah hukum tersebut dinilai

efektif untuk mengajak pihak TKBM agar mendiskusikan usulan

tarif dengan pihak DPC (Dewan Perwakilan Cabang)APBMI

(Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia) Samarinda dan

juga APBI-ICMA.

Page 14: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Untuk mendukung upaya anggota dalam membahas usulan

tarif, APBI-ICMA memfasilitasi rapat anggota di sekretariat dan

pertemuan informal dengan pejabat terkait di pihak

Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan pandangan

APBI terkait dengan isu OPP/OPT guna menjadi perhatian

pemerintah.

Pencurian Batubara di Tongkang

Sepanjang tahun 2017 kami banyak menerima keluhan dari

perusahaan anggota yang dirugikan oleh maraknya aktifitas

pencurian batubara di atas tongkang.Aksi pencurian batubara

intensitasnya cukup tinggi dan kerugian diderita dalam jumlah

yang tidak kecil. Oleh karena itu, APBI-ICMA berinisiatif

mengirim surat resmi kepada Kapolri, Dirjen Minerba, dan

Kapolda Kalimantan Timur. Sebagai tindak lanjut dari surat

APBI-ICMA ke Kapolda Kaltim. Pihak Polda Kaltim secara resmi

mengundang APBI-ICMA untuk melakukan penyidikan dan

meminta keterangan Ketua Umum APBI-ICMA. Namun,

berhubung tugas di luar kota maka Ketua Umum menugaskan

Direktur Eksekutif untuk memenuhi panggilan pihak reskrim

Polda.

Page 15: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Kehutanan & Lingkungan Hidup

Permasalahan tarif PNBP pemegang IPPKH dan kewajiban

penanaman kembali dalam rangka reklamasi daerah aliran

sungai (DAS) hingga tahun 2017 masih menjadi kendala utama.

Di akhir tahun 2016 APBI-ICMA mengajak IMA untuk bersama-

sama mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) atas

dua regulasi kehutanan setelah upaya lobby secara formal dan

informal tidak membuahkan hasil. Untuk isu lingkungan di tahun

2017 tidak banyak inisiasi dari pemerintah meskipun regulasi

yang mengatur tentang limbah tambang (dalam hal ini fly-ash,

bottom ash) belum direvisi oleh pemerintah.Dari segi

pengelolaan lingkungan hidup, beberapa anggota APBI-ICMA

memperoleh penghargaan pengelolaan lingkungan baik

penghargaan PROPER (yang diberikan oleh KLHK) maupun

penghargaan di sektor Kementerian ESDM.

Judicial Review ke Mahkamah Agung

Pihak konsultan yang ditunjuk oleh IMA dan APBI-ICMA terkait

dengan uji materi ke Mahkamah Agung (MMS Consulting)

memberikan

informasi bahwa

permohonan uji

materi ditolak oleh

Mahkamah Agung.

Adapun copy/salinan

putusan hingga saat

ini belum diperoleh.Namun, yang menjadi pertanyaan adalah

mengenai dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam

mengeluarkan putusan tersebut. Di sisi lain ada indikasi

terdapat kelalain di pihak Mahkamah Agung karena beberapa

bulan lalu, setelah putusan Mahkamah Agung dimuat di situs

Mahkamah Agung, ada beberapa staf di MA yang meminta

bahan/file uji materi yang IMA & APBI-ICMA ajukan. Hal ini

menimbulkan keanehan sehingga ada dugaan terjadi kelalaian

dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Oleh karena itu,

APBI-ICMA dan IMA meminta pihak MMS Consulting untuk

mencari tahu lebih lanjut dan mengirim surat resmi kepada

Mahkamah Agung.

12

Page 16: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

SINERGITAS

DENGAN

STAKEHOLDERS

Page 17: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

EITI (Extractive Industries Transparency

Initiative)

APBI berperan aktif sebagai anggota dari Tim Pelaksana EITI

yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Perpres No.

26/2010 yang diketuai oleh Kemenko Perekonomian.Rapat-

rapat dan kegiatan yang dilakukan oleh EITI cukup intens

sehingga memerlukan perhatian serius untuk bisa berpatisipasi

secara aktif. Sebagaimana diketahui APBI-ICMA menjadi bagian

dari tim multi stakeholders group (MSG) yang terdiri dari unsur

asosiasi industri (IMA, APBI-ICMA, dan IPA untuk migas),

pemerintah (ESDM, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu,

Pemprov), dan civil society organization(CSO). Cakupan atau

fokus dari EITI yang selama ini memprioritaskan aspek

transparansi dan berkembang menjadi reformasi tata kelola

pertambangan mensyaratkan partisipasi aktif APBI-ICMA dalam

tim pelaksana. Di tahun 2017, EITI memfokuskan pembahasan

terkait dengan laporan EITI Indonesia untuk tahun 2015 yang

akan diajukan ke EITI Global paling lambat akhir tahun 2017.

Laporan tersebut merupakan syarat bagi kepesertaan suatu

negara dalam sistem EITI dimana status Indonesia saat ini masih

sebagai “applicant”.Oleh karena itu, rapat-rapat terkait

penyusunan Laporan EITI yang intens wajib untuk diikuti agar

APBI-ICMA dapat memberikan konstribusi positif. Terkait

dengan hal tersebut, sekretariat APBI-ICMA juga mendukung

tim konsultan yang ditunjuk oleh EITI Nasional untuk

mendapatkan data-data ke beberapa perusahaan

pertambangan batubara.

Adapan terkait dengan pembahasan reformasi tata kelola

pertambangan melalui upaya sosialisasi beneficial ownership

(BO). Beberapa aktifitas penting dari EITI di tahun 2017:

Diskusi Road Map Beneficial Ownership: diskusi internal lingkup

MSG yang diadakan beberapa kali untuk membahas isu

Beneficial Ownership terutama pembahasan mengenai Road

Map BO yang oleh pemerintah akan diusulkan diperkuat melalui

penerbitan peraturan presiden (Perpres).

14

Page 18: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Konferensi Internasional tentang Beneficial Ownership:

Konferensi internasional tersebut merupakan yang pertama

diadakan oleh EITI yang dihadiri oleh Chairman EITI Frederick

Reitzfeld (mantan perdana menteri Swedia) dan oleh lebih dari

300 orang peserta dari lebih 40 negara. Beberapa menteri

seperti Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Kepala Bappenas

hadir di acara tersebut.

Regional Training di Manila: APBI-ICMA diundang untuk

berpartisipasi dalam regional training yang diikuti oleh beberapa

wakil dari MSG dari negara-negara seperti Filipina, Myanmar,

Papua New Guinea, Timor Leste, Solomon Islands, dll. Acara

training tersebut juga dilaksanakan bersamaan dengan

penyelenggaraan pertemuan tahunan Board EITI yang diketuai

oleh Freidrich Renzfeld mantan perdana menteri Swedia.

Penyusunan Rencana Kerja EITI: APBI-ICMA ikut partisipasi

memberikan masukan dalam penyusunan program kerja EITI

Indonesia 2018 yang fokus pada validasi laporan EITI tahun 2015

yang telah diajukan ke EITI Global. Pembahasan program kerja

diadakan di kota Yogyakarta dengan melibatkan wakil-wakil dari

berbagai instansi pemeirntah pusat dan daerah.

Page 19: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

LINTAS ASOSIASI & STAKEHOLDERS

Komunikasi dengan stakeholders terkait sangat penting bagi

APBI-ICMA dalam menjalankan misi memperjuangkan

kepentingan anggota dan industri pertambangan batubara.

KADIN Indonesia: APBI-ICMA berpartisipasi

dalam beberapa agenda kegiatan KADIN

termasuk pelaksanaan Rapat Pimpinan

Nasional (Rapimnas) di Batam, dan juga

beberapa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di

sektor ESDM, Perdagangan, dan Perindustrian.

APINDO: Direktur Eksekutif APBI-

ICMA dan Bpk. Muliawan Margadana

ikut aktif dalam anggota Komite

ESDM APINDO yang secara aktif

berkontribusi memberikan masukan

ke pemerintah. Komite ESDM

APINDO secara resmi telah diterima oleh Menteri ESDM dalam

audiensi di bulan Agustus 2017 yang lalu.

IMA: APBI-ICMA senantiasa melakukan

koordinasi yang erat dengan asosiasi industri di

sektor pertambangan termasuk dengan API-IMA

untuk membahas dampak dari kebijakan yang perlu dihadapi

secara bersama-sama. Pengajuan uji materi ke Mahkamah

Agung atas 2 (dua) peraturan kehutanan, yaitu PP 33/2014 dan

PP 105/2015 merupakan salah satu bentuk koordinasi kedua

asosiasi di sektor pertambangan tersebut.

ASPINDO: APBI-ICMA berkoordinasi secara intens ASPINDO

dengan membentuk sekretariat bersama yang beranggotakan

asosiasi industri pengguna alat-alat berat yang terdampak

dengan penerapan pajak kendaraan bermotor atas alat berat

sejak penerbitan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah. APBI turut berkontribusi

mendukung sekretariat bersama yang aktif

untuk mengawal proses pengajuan uji materi ke

Mahkamah Konstitusi serta melakukan diskusi

yang intens dengan pemerintah di bawah

koordinasi Kementerian Koordinator bidangPerekonomian.

16

Page 20: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

A D V O K A S I

Page 21: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Kegiatan advokasi merupakan salah satu bagian terpenting

APBI-ICMA dalam mewujudkan visi dan misi yang telah

digariskan.Advokasi difokuskan pada penyampaian pesan-pesan

utama (key messages) mengenai peranan dan kontribusi

penting sektor industri pertambangan batubara terhadap

perekonomian nasional, regional serta ketahanan energi.Key

messages disusun berdasarkan arahan dari pengurus yang

terfleksi dalam kajian studi yang dilaksanakan bersama oleh

APBI-ICMA dan Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang dirilisi di

awal Maret 2016.Cakupan kegiatan advokasi dilakukan melalui

ajang-ajang seminar/konferensi/FGD baik di dalam maupun luar

negeri yang diinisiasi oleh berbagai pihak termasuk oleh

pemerintah. Selain itu, advokasi juga dilakukan di media arus

utama (mainstream) seperti media cetak dan televisi serta

media online.

Page 22: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

SEMINAR & KONFERENSI DI DALAM DAN LUAR

NEGERI

Sumatera Coal: Bpk. Hendra Sinadia mewakili APBI-ICMA

sebagai narasumber kegiatan konferensi yang dilaksanakan di

Palembang Sumatera Selatan. APBI-ICMA berpartisipasi

mendukung kegiatan tersebut sejak pertama kali

diadakan.Paparan yang disampaikan oleh APBI-ICMA terkait

dengan peluang investasi di sektor penambangan batubara di

provinsi Sumatera Selatan.Selain itu dipaparkan juga tantangan

yang dihadapi khususnya terkait dengan masalah kewenangan

antara pemerintah provinsi dan kabupaten pasca

diundangkannya UU Pemerintah Daerah yang baru yang

mendelegasikan kewenangan penerbitan izin pertambangan

minerba ke pemerintah provinsi.

Coaltrans Filipina: Bpk. Supriatna Suhala hadir mewakili APBI

sebagai narasumber di acara konferensi yang dilaksanakan oleh

Coaltrans Conference sebagai rangkaian dari konferensi yang

digelar di beberapa negara. Pada konferensi di Manila, APBI-

ICMA menyampaikan peran dan kontribusi penting batubara

Indonesia untuk perekonomian nasional dan dukungan

terhadap pembangunan energi di wilayah Asia

tenggara.Indonesia selama ini masih menjadi negara importir

batubara terbesar di Filipina. Keikutsertaan APBI-ICMA di ajang

tersebut cukup bermanfaat untuk memberikan gambaran

mengenai kelangsungan pasokan batubara dari Indonesia yang

sempat terhambat oleh kejadian penyanderaan atas anak buah

kapal tongkang dari Indonesia oleh gerilyawan di Mindanao

Selatan yang sempat memicu seruan dari pemerintah Indonesia

untuk menghentikan sementara (moratorium) ekspor batubara

ke Filipina demi prioritas keamanan bagi anak buah kapal dari

Indonesia.

Asia Mining Investment 2017: Bpk. Hendra Sinadia mewakili

APBI-ICMA sebagai narasumber di kegiatan yang dilaksanakan di

Marina Bay Sands, Singapura yang diikuti oleh lebih dari 150

orang peserta dari berbagai negara. Paparan APBI-ICMA menitik

beratkan akan pada outlook sektor pertambangan Indonesia

serta tantangan yang dihadapi kedepannya. Banyak pertanyaan

dari audiens yang menanyakan prospek pasokan batubara

19

Page 23: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

jangka panjang dari Indonesia ditengah upaya pemerintah

dalam membatasi produksi batubara seperti yang tercantum di

dalam RPJM dan RUEN.

MEDIA MAINSTREAM

APBI-ICMA juga sering diundang untuk menyampaikan

gambaran prospek dan peluang di sektor usaha pertambangan

batubara di beberapa televisi swasta.Di kanal IDX, sebuah

saluran televisi kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan MNC

grup yang fokus pada pengembangan bursa efek, APBI-ICMA

sering diundang sebagai narasumber. Partisipasi APBI-ICMA

cukup penting mengingat beberapa anggota asosiasi juga listing

di bursa efek Indonesia dan saham-saham emiten batubara

mengalami penguatan di tahun 2017 seiiring dengan

meningkatnya harga komoditas batubara.

20

Page 24: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Di media cetak, APBI juga turut aktif dalam membangun opini

(opinion building) terkait peran penting sektor pertambangan

batubara.Di tahun ini beberapa artikel opini dimuat di harian

Bisnis Indonesia serta majalah Tambang dan Porto News.Secara

regular hampir setiap bulan majalah Coal Asia memberikan

ruang tulisan tentang kebijakan dan regulasi pertambangan

yang dalam hal ini diisi oleh Bpk. Hendra Sinadia.Kompilasi

tulisan di majalah Coal Asia dalam format e-book tersebut sudah

di publikasikan oleh majalah Coal Asia.Di majalah Listrik

Indonesia dan Porto News pandangan APBI secara

komprehensif juga dimuat dalam beberapa edisi.

21

Page 25: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

DUKUNGAN TERHADAP KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Meneruskan dukungan yang selama ini diupayakan oleh

pengurus APBI-ICMA periode-periode sebelumnya, Pengurus

APBI-ICMA di tahun 2017 tetap berkomitmen mendukung

kegiatan kemahasiswaan khususnya kegiatan yang dilakukan

oleh mahasiswa di lingkup program studi pertambangan. Bentuk

dukungan yang diberikan adalah sponsorship kegiatan dan

partisipasi sebagai narasumber. Di tahun 2017 beberapa

kegiatan kemahasiswaan yang didukung seperti antara lain:

Seminar Nasional "Masa Depan Industri Pertambangan" yang

diselenggarakan oleh HMTP Universitas Syiah Kuala, Kegiatan

Mining Fair 2017 diselenggarakan oleh HMTP Universitas Negeri

Padang, Seminar Nasional Minespace III diselenggarakan oleh

HMTP Universitas Hasanuddin Makasar, Seminar Pengemba-

angan Invenstasi bagi

Pembangunan Papua

diselenggarakan oleh

Universitas Cendrawasih

Papua. Selain itu, APBI-

ICMA juga ikut

mendukung kegiatan

Kuliah Umum HTP

Universitas Muslim

Indonesia Makassar

dengan topiK

khusus mengenai “Ketahanan Energi dan Tantangan

Menghadapi Energi Terbarukan untuk Membangun

Ketangguhan Energi Indonesia” .

22

Page 26: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

KEGIATAN &

AGENDA

PRIORITAS KOMITE

Page 27: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Komite-komite merupakan tulang punggung (backbone) dari

APBI-ICMA dalam mengkaji berbagai isu, permasalahan yang

memiliki potensi dampak terhadap kegiatan para anggota.

Beberapa aktifitas dari komite-komite di APBI-ICMA sepanjang

tahun 2017 adalah antara lain:

Komite LH & CSR: prioritas di tahun 2017 adalah mengawal

permohonan uji materi atas PP No. 105/2015 ke Mahkamah

Agung yang diajukan oleh APBI-ICMA bersama dengan IMA.

Proses penyiapan materi uji materi dilakukan oleh firma hukum

MMS Consulting yang ditunjuk oleh APBI dan IMA. Meskipun

proses penyusunan uji materi dilakukan secara intensif oleh

komite LH & CSR APBI-ICMA bekerjasama dengan IMA dengan

bantuan MMS Consulting namun hasilnya belum sesuai dengan

harapan karena MA di situsnya menginformasikan bahwa

permohonan uji materi APBI dan IMA ditolak. Namun, hingga

kini salinan putusan MA tersebut belum didapatkan.

Komite Perpajakan: proses negosiasi PKP2B khususnya

terkait dengan ketentuan penerimaan negara merupakan fokus

dari Komite Perpajakan di tahun 2017. Beberapa pertemuan

anggota PKP2B khususnya generasi I dan III di fasilitasi oleh APBI

untuk berbagi informasi terkait dengan proses renegosiasi

amandemen PKP2B. Selain itu Komite Perpajakan juga

mengadakan pertemuan untuk update perihal RUU Ketentuan

Umum Perpajakan (KUP) yang sedang dibahas di parlemen.

Komite Eksternal: komite yang beranggotakan public relation

officer perusahaan anggota melakukan pertemuan untuk

sharing mengenai isu/permasalahan yang perlu mendapat

perhatian APBI. Dalam pertemuan komite juga dibahas

mengenai strategi komunikasi dan langkah yang perlu dilakukan

untuk menghadapi beragam isu negatif terhadap sektor

batubara.Dalam rangka hari listrik nasional, Komite juga

membuat beberapa materi publikasi mengenai peran penting

batubara sebagai sumber energy primer untuk ketahanan

energy nasional.

Komite Hukum: mengadakan beberapa pertemuan

membahas isu penting seperti antara lain rancangan peraturan

menteri perdagangan yang mewajibkan eksportir batubara

menggunakan kapal dan asuransi nasional. Masukan dari

24

Page 28: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Komite Hukum dituangkan dalam surat yang disampaikan ke

Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Mei 2017.

Komite Kelistrikan: melakukan pertemuan membahas

masukan dan pandangan APBI terkait dengan berbagai

usulan/wacana terkait formula harga jual batubara dalam

negeri. Komite juga berpartisipasi dalam pertemuan yang

diinisiasi oleh pemerintah dalam hal ini DItjen Minerba.Komite

juga berpartisipasi dalam acara coffee morning yang

dilaksanakan oleh Ditjen Ketenagalistrikan.

25

Page 29: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

E V E N T S

Page 30: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Kegiatan Coaltrans Asia yang ke 23 diselenggarakan tanggal 14-

16 Mei 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center diikuti sekitar

lebih dari 600 orang peserta dari lebih 20 negara. Menguatnya

harga batubara sejak akhir tahun 2016 dan berlanjut di tahun

2017 turut berpengaruh terhadap jumlah peserta yang hadir di

gathering industri batubara terbesar di dunia tersebut. Hal

tersebut dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir di acara

Coaltrans Asia di 2017 terlihat sedikit lebih meningkat

dibandingkan di tahun 2016.

Rangkaian acara Coaltrans Asia 2017 diawali dengan resepsi

jamuan makan malam (Welcome Reception) dimana acara

dibuka dengan sambutan singkat oleh bpk. Pandu Sjahrir, Ketua

Umum APBI-ICMA dilanjutkan sambutan singkat dari Senior

Conference Producer Coaltrans Conference. Acara jamuan

makan malam terasa meriah dengan sajian musik yang

dibawakan oleh Wayan Balawan, gitaris ternama asal Bali yang

tampil membawakan nomor-nomor musik fusion jazz yang dikolaborasikan dengan instrument gamelan

tradisional Bali. Acara juga dimeriahkan dengan tari tradisional

Bali menyambut tamu-tamu di pulau dewata.

27

Page 31: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Dalam sesi konferensi, sambutan dari pemerintah dibawakan

oleh Bpk. Bambang Gatot Ariyono Direktur Jenderal Mineral dan

Batubara mewakili Menteri ESDM.Dalam sesi diskusi bpk.Agung

Pribadi selaku Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara

juga hadir mewakili pemerintah. Pada acara Coaltrans Asia

tahun 2017 hadir beberapa pimpinan puncak (CEO) perusahaan

pertambangan Indonesia seperti Bpk. Garibaldi Thohir (Adaro),

Bpk. M. Arsjad Rasjid (Indika Energy), Bpk. Ronald Sutarja

(BUMA), dll.

28

Page 32: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

APBI – ICMA Golf 2017

Di tahun 2017 APBI-ICMA kembali mengaktifkan kegiatan

turnamen golf APBI-ICMA setelah sekian lama vakum.Kegiatan

turnamen golf tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan

Coaltrans Asia yang dilaksanakan di Nusa Dua Golf Course di

tanggal 14 Mei 2017.Acara golf tersebut diikuti sekitar 140

orang peserta dan “shoot gun” oleh dirjen minerba yang beserta

beberapa jajarannya dari DItjen Minerba turut berpartisipasi

memeriahkan turnamen golf tersebut.Acara diakhiri dengan

acara ramah tamah dan hiburan dimeriahkan oleh pembawa

acara & penyanyi Andrea dari Jakarta. Antusiasme yang tinggi

dari peserta acara golf

Page 33: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

memberi dorongan bagi pengurus APBI-ICMA untuk

mempersiapkan acara serupa di tahun-tahun mendatang. Ketua

APBI-ICMA dalam sambutannya di acara ramah tamah

mengapresiasi dukungan pemerintah dan para sponsor yang

berpartisipasi seperti, antara lain:

Eagle Sponsor: PT Anugerah Bara Kaltim, PT Adaro Indonesia- PT

Adimitra Baratama Nusantara, PT Berau Coal, Dragon Energy

Corp., PT Indika Resources, PT Tanito Harum.

Birdie Sponsor: PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA)

Par Sponsor: PT Glencore Indonesia, PT Reswara Minergi

Hartama, PT Pelayarana Isna Agung Persada/Rocktree Logistic

Boogie Sponsor: PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT

Trakindo Utama, PT Hasil Bumi Kalimantan, PT Bukit Asam,

BANPU Group

Page 34: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

BUKA PUASA BERSAMA PENGURUS

Untuk mempererat tali silaturahim antara Pengurus, Penasehat

dan Pemerintah, APBI-ICMA mengadakan acara buka puasa

bersama yang diadakan di Hotel Ritz Carlton pada tanggal 20

Juni 2017. Sambutan singkat disampaikan oleh Bpk. Supriatna

Suhala selaku Direktur Eksekutif disusul oleh Ketua Umum Bpk.

Pandu Sjahrir. Dirjen Minerba Bpk. Bambang Gatot Ariyono juga

memberikan sambutan singkat dan mengapresiasi sumbangsih

pemikiran dari APBI-ICMA dalam perumusan kebijakan regulasi

pemerintah

31

Page 35: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

SEKRETARIAT

Page 36: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Di awal Oktober 2017 Bpk. Hendra Sinadia secara resmi

menggantikan Bpk. Supriatna Suhala sebagai Direktur Eksekutif

APBI-ICMA. Bpk Supriatna memutuskan untuk beristirahat

setelah menjabat selama 11 tahun sebagai direktur eksekutif,

dimasa kepengurusan 3 ketua umum yaitu sejak Bpk. Jeffrey

Mulyono, Bpk. Bob Kamandanu, dan terakhir dengan Bpk.

Pandu Sjahrir. Sebagai apresiasi terhadap kontribusi dan peran

Bpk. Supriatna Suhala terhadap APBI-ICMA, pengurus

mengadakan acara pisah sambut di restoran Aroma Sedap

Menteng yang dihadiri para pengurus, penasehat, dan anggota

komite serta beberapa senior pertambangan yang diundang.

Pada acara tersebut juga sekaligus acara penyambutan

terhadap Bpk. Hendra Sinadia sebagai direktur eksekutif yang

baru. Dalam proses pemilihan direktur eksekutif APBI-ICMA,

33

Page 37: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

pengurus menyeleksi beberapa kandidat melalui proses

wawancara.

Di akhir tahun 2017 sekretariat APBI-ICMA yang dikelola oleh

Bpk. Hendra Sinadia merekrut 2 staf baru yang juga merupakan

lulusan baru (new graduates) sarjana teknik pertambangan,

yaitu: Marvin Gilbert Juliano lulusan Universitas Trisaksi dan

Soma Herningtiyas lulusan dari Institut Teknologi Bandung.

Kehadiran 2 staf baru yang sebagai external relation officer

tersebut memperkuat tim sekretariat yang telah bekerja selama

beberapa tahun di APBI-ICMA yaitu: Rostina (Sekretaris Senior),

Suharsono (Office Manager), Elsie Ruliani (Keuangan), dan Linda

Nurmala (Sekretaris).

.

34

Page 38: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

www.apbi-icma.org

apbi.icma

@APBI_ICMA

Find Us

Page 39: Laporan Kegiatan APBI ICMA 2017 · Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang banyak menyita perhatian

Menara Kuningan Lantai 1 Suite A, M & N

Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-7 Kav. 5

Jakarta Selatan 12940

www.apbi-icma.org