Laporan Hasil Kunjungan Kerja Ke Langkat Dan Jakarta Utara

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KE KABUPATEN LANGKAT SUMATRA UTARA DAN PEMERINTAH KOTA JAKARTA UTARABab I A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang cukup pesat. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki banyak potensi yang perlu di maksimalkan sehingga dapat menyejahterakan penduduknya. Oleh karena itu perlu adanya kajian serta tukar pikiran dari daerah yang dianggap berhasil dalam menyelesaikan beberapa permasalahan terutama di sektor Perkebunan dan sektor Perikanan.

Sebagaimana visi misi Kabupaten Kotawaringin Barat " Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkeadilan, sejahtera dan jaya " maka pembangunan daerah tidak lepas dari peran serta serta buah pikir yang diperoleh dari pembelajaran kepada daerah yang lebih maju, yang semuanya tak lain adalah untuk kemajuan Kabupaten Kotawaringin Barat.Sektor perkebunan dan Perikanan merupakan Potensi utama yang ada di daerah kita, dan dalam pengelolaan nya harus benar benar optimal sehingga dapat menjadi sumber kekuatan perekonomian bagi masyarakat Kotawaringin Barat. Oleh karena itu berdasarkan niat diatas, maka DPRD Kotawaringin Barat melalui melalui Kelompok III melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Langkat Sumatra Utara untuk kajian permasalahan Kelapa sawit dan dan Ke Jakarta Utara tepatnya di Pelelangan Ikan Muara Angke untuk mengetahui sistem Retribusi serta pengelolaan di tempat Tersebut. Sehingga dari hasil ini dapat disusun rencana strategis untuk kemajuan kabupaten Kotawaringin Barat.B. PESERTA1. Jamaludin, S.Ikom Anggota DPRD Kab Ktw Barat Komisi A2. Rahmad Hidayat,SH Anggota DPRD Kab Ktw Barat Komisi B3. Dine Transetyo Anggota DPRD Kab Ktw Barat Komisi B4. Mulyadin ,SH Anggota DPRD Kab Ktw Barat Komisi C5. H.Zulkifli.HIB Anggota DPRD Kab Ktw Barat Komisi C6. Kartika Sari,SH Anggota DPRD Kab Ktw Barat Komisi C7. Rusmalena Anggota DPRD Kab Ktw Barat Komisi B8. Sarefah Rofekah Anggota DPRD Kab Ktw Barat Komisi B

9. Seniman SIP , Pendamping / staff Sekretariat DPRD Kab.Ktw Barat

10. Wira Agung Dinata,S.Kom staf pendamping Sekretariat DPRD Kab.Ktw Barat

C. TUJUAN dan WAKTU PELAKSANAAN1.Kabupaten langkat Provinsi Sumatera tanggal 11 s/d 12 Desember 2012 terkait dengan kebijakan daerah dalam penanganan perkebunan kelapa sawit2.Pemerintah Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta tanggal 13 s/d 14 Desember 2012 terkait dengan kebijakan pengelolaan tempat pelelangan ikan di Muara angkeD. DASAR HUKUM1.Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 05 tahun 2012 tentang kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Masa Sidang III Tahun Sidang 2012.2.Hasil Musyawarah dalam rapat gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 tanggal 28 november 2012

BAB II

ISI HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. KABUPATEN LANGKAT

a. Gambaran Umum Kabupaten Langkat terletak antara : 3o 14` 00" - 4o 13` 00"Lintang Utara

97o 52` 00" - 98o 45` 00" Bujur Timur . Luas areal : 6.263,29 Km2 (626.326 Ha) Letak di atas permukaan laut :1. Kec. Babalan : 4 meter2. Kec. Tanjung Pura : 4 meter

3. Kec. Binjai : 28 meter

4. Kec. Selesai : 30 meter 5. Kec. Salapian : 100 meter 6. Kec. Bahorok : 105 meter Batas-batas :1. Utara : Kabupaten Aceh Tamiang dan Sela Malaka

2. Timur : Kabupaten Deli Serdang

3. Selatan : Kabupaten Karo

4. Barat : Kabupaten Aceh Tenggara / Tanah Alas

No.KecamatanLuas (Km2)Rasio terhadap Total (%)

1Bahorok884,7914,13

2Serapit96,271,54

3Salapian280,784.48

4Kutambaru182,022,91

5Sei. Bingei331,755,30

6Kuala188,233,01

7Selesai148,602,37

8Binjai48,600,78

9Stabat85,251,36

10Wampu203,213,24

11Batang Serangan993,0415,85

12Sawit Seberang264,064,22

13Padang Tualang281,384,49

14Hinai112,981,80

15Secanggang243,783,89

16Tanjung Pura165.782,65

17Gebang186,742,98

18Babalan110,991,77

19Sei. Lepan440,547,03

20Brandan Barat71,531,14

21Besitang557,678,90

22Pangkalan Susu188,163,00

23Pematang Jaya197,153,15

Jumlah6263,29100,00

Luas Daerah Menurut Kecamatan

Wilayah kabupaten Langkat meliputi:

Kawasan hutan lindung seluas +- 266.232 Ha (42,51 %) dan kawasan lahan budidaya seluas +- 360.097 Ha (57,49 %).

Kawasan hutan lindung terdiri dari kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas +- 213.985 Ha.

Kawasan Timur Laut seluas +- 9.520 Ha.

Kawasan Penyangga seluas +- 7.600 Ha.

Kawasan Hutan Bakau seluas +- 20.200 Ha dan kawasan lainnya +- 14.927 Ha.

Sumber : BPS Kab. Langkat 2009B. HASIL KUNJUNGAN KERJA.a. Latar BelakangDPRD Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat Sumatra Utara berkaitan dengan permasalahan pengelolaan dan pengolahan Sawit serta turunan produk dari hasil sawit di kabupaten Kotawaringin Barat yang dirasa merugikan petani sawit. Hal ini disebabkan pabrik menerima buah dari petani dengan harga murah, sehingga sangat merugikan petani. Pabrik Kelapa saawit sendiri beralasan bahwa harga CPO di pasar Dunia anjlok, sehingga lebih mengutamakan buah dari kebun milik perusahaan daripada para petani. Dan imbasnya banyak buah sawit hasil kebun petani tidak dipanen dikarenakan ongkos panen lebih besar daripada keuntungan penjualan.

b. Hasil Konsultasi Rombongan DPRD diterima oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Langkat ABDUL KARIM, di ruangan Rapat Sekretariat Daerah Pemkab Langkat dan didampingi Instansi Tekhnis,yaitu dari Dinas Perkebunan Kehutanan , Badan Lingkungan Hidup,Dinas Pertanian, dan Dinas Perindustrian. Adapun hasil dari pertemuan adalah 1. Pemkab Langkat juga mengalami permasalahan serupa terkait perkebunan sawit .dan banyak buah dari petani tidak dipanen dikarenakan merugi apabila dipanen. dan disarankan untuk membendung laju animo masyarakat terhadap alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit agar daerah membuat Perda tentang larangan alih Fungsi Lahan menjadi perkebunan sawit, dan di tingkat Desa agar membuat Perdes ( Peraturan Desa ) karena lahan yang tersisa sebagian besar ada di wilayah Pedesaan.

2. Saran berikutnya adalah untuk menampung hasil dari buah sawit dari masyarakat yang tidak tertampung oleh Pabrik Besar Swasta ( PBS ) agar Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat membuat semacam PERUSDA ( Perusahaan Daerah ) untuk mengolah Buah Sawit Menjadi CPO, dan turunan dari limbah hasil pengolahan sawit pun dapat dijual. Karena Sawit berprinsip pada Zero waste, tidak ada bagian yang dibuang, semua bisa dijual dan dibutuhkan oleh industri lain.3. Agar pemerintah Daerah membuka celah untuk Investor pabrik pengolahan CPO, karena seiring bertambahnya kebun rakyat, dan makin luasnya kebun milik PBS, sehingga hasil dari kebun tidak tertampung oleh Pabrik pengolahan . dengan logika, semakin banyak pabrik pengolah CPO, semakin besar pula buah sawit yang dibutuhkan .4. Pemkab Langkat berhasil mengembangkan ternak Sapi dengan Pakan dari Pelepah sawit, sehingga tidak perlu membuang pelepah sawit yang selama ini tidak dipakai. Hal ini dapat diaplikasikan di Kabupaten Kotawaringin barat tetapi perlu sinergi antara instansi tekhnis terkait yaitu Dinas Peternakan dan Dinas Perkebunan. c. Dokumentasi.

Gambar 1.1

Penyerahan Cinderamata Oleh ketua rombongan DPRD Kab Ktw Barat kepada asisten I Pemkab Langkat sumatera Utara

Gambar 1.2

Suasana Pertemuan

Gambar 1.3

Rombongan meninjau sentra kerajinan dari limbah kelapa sawit

Gambar 1.4Peninjauan tempat penggemukan sapi dengan pakan pelepah sawit. Serta mesin pengolah pelepah sawit menjadi pakan ternak.

Gambar 1.5Kandang serta Proses Pengolahan pakan ternak dari pelepah sawit

C. PEMERINTAH KOTA JAKARTA UTARAa. Gambaran Umum

Wilayah Jakarta Utara yg merupakan bagian dari pemerintah daerah Khusus Ibukota Jakarta, ternyata pada abad ke 5 justru merupakan pusat pertumbuhan pemerintah kota Jakarta yg tepatnya terletak dimuara sungai Ciliwung di daerah Angke. Saat itu muara Ciliwung merupakan Bandar Pelabuhan Kerajaan Tarumanegara dibawah pimpinan Raja Purnawarman. Betapa penting wilayah Jakarta Utara pada Saat itu dapat dilihat dari perebutan silih berganti antara berbagai pihak, yang peninggalannya sampai kini dapat ditemukan dibeberapa tempat di Jakarta Utara, seperti Kelurahan Tugu, Pasar Ikan dan lain sebagainya.

UU No. 11/1990 menetapkan wilayah DKI Jakarta terbagi menjadi Lima Wilayah Kotamadya yang tetap tanpa dilengkapi DPRD Tingkat II. Dengan demikian kedudukan Walikotamaya, Camat dan Lurah yang ada di DKI Jakarta semata-mata merupakan Pembantu dan alat Pelaksanaan Gubernur KDH. Dengan UU ini istilah Kota Administratif yang ada di DKI Jakarta berubah menjadi Kotamadya, dan salah satu kotamadya itu adalah Kotamadya Jakarta Utarab.Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ) Muara Angke.

Kawasan Muara Angke mempunyai kontur permukaan tanah datar, dengan ketinggian dari permukaan laut antara 0 sampai 1 meter. Geomorfologi kawasan pantainya lunak sehingga daya dukung tanah rendah dan proses intrusi air laut tinggi, sedimen dasar laut dominan oleh lumpur (lempung dan lanau). Pasang surut kawasan ini mempunyai sifat sehari tunggal dan kisaran antara surut tertinggi dan terendah adalah 1,2 meter dan gerakan periodic ini walaupun kecil tetap berpengaruh pada kondisi pantai kawasan ini. Arus laut pada musim barat berkecepatan 1,5 knot dengan ketinggian gelombang antara 0 1 meter, jika terjadi angin kuat gelombang dapat mencapai 1,5 sampai 2 meter.

Di kawasan tersebut pemerintah telah membangun Tempat Pelelangan Ikan, gedung pasar grosir ikan, gedung pengecar ikan, kios, gudang, kantor yang dimanfaatkan oleh para pengusaha perikanan, kios pujaseri, tempat pengepakan ikan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Fasilitas yang dibangun pemerintah pada umumnya dapat dimanfaatkan secara baik oleh para pengusaha dan memberikan manfaat luas terhadap masyarakat perikanan, baik berupa penyediaan lapangan kerja maupun keuntungan lainnya bagi masyarakat.

Selain pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, kepada sector swasta juga diberikan kesempatan untuk bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan kawasan. Kesempatan yang ditawarkan pemerintah tersebut ditanggapi positif oleh para pengusaha. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdirinya fasilitas-fasilitas penting bagi usaha perikanan seperti cold storage, pabrik es, tempat-tempat penyimpanan ikan yang tidak saja berfungsi sebagai tempat menyimpan namun juga berfungsi sebagai stabilisator harga ikan.

Lokasi Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke terletak di daerah yang cukup strategis, aksesibilitas ke tempat ini sangat baik, kondisi jalan beraspal, dengan sarana transportasi yang menuju ke tempat ini adalah bis dan angkutan kota.

Dalam perkembangannya, secara fungsional Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke yang berstatus sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Daerah telah memiliki fasilitas sebagaimana dimiliki oleh pelabuhan perikanan nusantara. Hal ini dapat ditinjau dari jumlah produksi hasil perikanan dan kelautan yang didaratkan dan dipasarkan, maupun fasilitas yang dimiliki.c.UPT PPI MUARA ANGKEUnit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta di bidang pengelolahan kawasan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2002 UPT. Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

A.TUGAS

1.Mengatur, mengelola, dan memelihara fasilitas pelabuhan perikanan, pelelangan ikan dan pangkalan pendaratan ikan beserta sarana penunjangnya,2.Mengelola permukiman nelayan beserta fasilitas kelengkapannya,3.Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan.

B.FUNGSI

1.Menyusun program dan rencana kegiatan operasional,2.Perencanaan, pemeliharaan, pengembangan dan rehabilasi dermaga dan pelabuhan,3.Penertiban rekomendasi izin kapal perikanan yang masuk dan keluar Pelabuhan Perikanan dan Pangalan Pendaratan Ikan dari aspek kegiatan perikanan,4.Pelayanan tambat labuh dan bongkar muat kapal ikan,5.Penyediaan fasilitas penyelenggaraan pelelangan ikan dan penyewaan fasilitas penunjang lainnya,6.Pengelolaan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan usaha yang menunjang usaha perikanan,7.Pengelolaan sarana funsional, sarana penunjang dan pengusahaan barang dan atau pihak ketiga,8.Pelayanan fasilitas sandar kapal, pasar grosir, pasar pengecer, pengolahan ikan, pengepakan ikan gudang hasil perikanan dan usaha olahan ikan,9.Pengkoordinasikan kegiatan operasional instansi terkait yang melakukan aktivitas di Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan,10.Penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan di Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan,11.Pengelolahan permukiman nelayan beserta fasilitas kelengkapannya,12.Pengelolaan urusan ketatausahaan.

C.ORGANISASI UPT PKPP DAN PPI

Sesuai Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 105 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

a) Kepala Unitb) Subbagian Tata Usahac) Subbagian Kepelabuhan Perikanand) Seksi Pelelangan Ikan

e) Seksi Fasilitas Usahaf) Seksi Pemukiman Nelayan, Keamanan dan Ketertibang) Sub. Kelompok Jabatan Fungsional.Dalam upaya mengoftimalkan pelaksaan tugas dan funsinya di UPT PKPP dan PPI terdapat jabatan non structural, tetapi juga apa funsional yang keberadaannya ditetapkan oleh Dinas. Jabatan dimaksud yaitu :

a) Kepala TPI Muara Angkeb) Kepala TPI Muara Baruc) Kepala Pasar Grosir Muara Angked) Kepala Pasar Grosir Muara Barue) Kepala Pasar Grosir Pasar Ikanf) Kepala pengelolaan Hasil Perikanan Tradisional.D.HASIL KUNJUNGAN KERJA

a.Latar Belakang.

Terkait retribusi di Pangkalan pendaratan Ikan Di Kecamatan Kumai yang dirasa belum maksimal, oleh karena itu DPRD kabupaten Kotawaringin Barat bermaksud untuk mengkaji sistem pemungutan Retribusi di PPI Muara angke yang mana hasil dari kajian ini akan diterapkan di Kabupaten kotawaringin barat sebagai salah satu sektor untuk Menambah Pendapatan asli Daerah.

b.Hasil Konsultasi.

1.Terkait retribusi.Penyelenggaran lelang di PPI Muara Angke dilakukan dengan berpedoman kepada surat keputusan Gubernur provinsi DKI Jakarta no.3 tahun 1999 Bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap ikan dan hasil ikutannya baik yang berasal dari produksi nelayan maupun dari luar wilayah DKI Jakarta yang dimasukan ke DKI Jakarta untuk dipasarkan harus di Lelang di Tempat Pelelangan Ikan.2.Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Di Muara Angke, dilakukan oleh Koperasi Perikanan Mina Jaya Berdasar surat keputusan Gubernur provinsi DKI Jakarta no.1681 Tahun 2011.3.Pembagian retribusi yang didapat dari penyelenggaraan pelelangan ikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 2074 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

a.Biaya Penyelenggaraan Lelang

a)Biaya lelang sebesar 42,5 %

b)Biaya Keamanan dan Ketertiban 5 %

c)Biaya Pembinaan sebesar 7,5 %

b.Dana Sosial

a)Asuransi Nelayan sebesar 7,5 %

b)Dana Paceklik sebesar 7,5 %

c)Tabungan Nelayan sebesar 10 %

c.Biaya Administrasi

a) Biaya kantor sebesar 7,5 %

b)Biaya TAL sebesar 2,5 %

c)Pemeliharaan sebesar 10 %

cDokumentasi

Gambar 2.1

Dermaga Muara Angke

Gambar 2.2

Suasana Pertemuan dan Tukar cinderamata

Gambar 2.3

Tempat pelelangan Ikan BAB III

PENUTUPDari hasil Kunjungan Kerja ke beberapa daerah tujuan , Tim dapat menyimpulkan dan menyarankan serta merumuskan hal hal sebagai berikut :

Terkait Permasalahan Perkebunan sawit

1. Untuk membendung laju animo masyarakat terhadap alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit agar daerah membuat Perda tentang larangan alih Fungsi Lahan menjadi perkebunan sawit, dan di tingkat Desa agar membuat Perdes ( Peraturan Desa ) karena lahan yang tersisa sebagian besar ada di wilayah Pedesaan.

2. Saran berikutnya adalah untuk menampung hasil dari buah sawit dari masyarakat yang tidak tertampung oleh Pabrik Besar Swasta ( PBS ) agar Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat membuat semacam PERUSDA ( Perusahaan Daerah ) untuk mengolah Buah Sawit Menjadi CPO, dan turunan dari limbah hasil pengolahan sawit pun dapat dijual. Karena Sawit berprinsip pada Zero waste, tidak ada bagian yang dibuang, semua bisa dijual dan dibutuhkan oleh industri lain.

3. Agar pemerintah Daerah membuka celah untuk Investor pabrik pengolahan CPO, karena seiring bertambahnya kebun rakyat, dan makin luasnya kebun milik PBS, sehingga hasil dari kebun tidak tertampung oleh Pabrik pengolahan . dengan logika, semakin banyak pabrik pengolah CPO, semakin besar pula buah sawit yang dibutuhkan .

Terkait retribusi Tempat pelelangan Ikan

1.Agar pengelolaan Pelelangan ikan di lakukan Oleh Koperasi yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah melalui SK Bupati untuk mengelola TPI serta bermanfaat memproteksi nelayan dari permainan harga oleh tengkulak sehingga kesejahteraan nelayan menjadi meningkat. Dan pemungutan retribusi dilakukan oleh Koperasi yang ditunjuk serta dibawah naungan instansi tekhnis terkait yaitu Dinas Perikanan dan kelautan dan Dinas Pendapatan daerah.Semoga Laporan hasil Kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan masukan bagi kita semua dalam membangun Kabupaten Kotawaringin barat yang tercinta ini. Akhir kata

" Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh "

Ketua Tim III

DPRD Kab KTW Barat

JAMALUDDIN,S.Ikom Mengetahui

Wakil Ketua DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

M.HASANUDDIN NOOR,SE,SH,M.Si1