LAPORAN HASIL EVALUASI - ekon

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN

INDUSTRI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

PEREKONOMIAN TAHUN 2017

LHE-13/INS.M.EKON/10/2018

Inspektorat

H a l a m a n |1

DAFTAR ISI

Daftar Isi......................................................................................1 Ringkasan Eksekutif.......................................................................2

Bab I Pendahuluan

A. Dasar Hukum Evaluasi...........................................................4

B. Latar Belakang..................................................................4

C. Tujuan Evaluasi..................................................................5

D. Ruang Lingkup Evaluasi.........................................................5

E. Metodologi Evaluasi.............................................................6

F. Gambaran Umum Evaluatan...................................................7

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.......................................8

Bab II Hasil Evaluasi

A. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja.........................................10

B. Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja...........................................12

C. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja.............................................13

D. Evaluasi Atas Evaluasi Internal...............................................14

E. Evaluasi Atas Pencapaian Kinerja...........................................15

Bab II Penutup

A. Rekomendasi....................................................................16

B. Apresiasi.........................................................................17

H a l a m a n |2

Ringkasan Eksekutif

Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah

melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko

Perekonomian) Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 4 Tahun 2018 dan Surat Tugas Inspektur Nomor ST-

81/INS.M.EKON/7/2018 tanggal 13 Juli 2018. Definisi SAKIP menurut Peraturan

Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematik dari berbagai

aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan evaluasi SAKIP adalah aktivitas

analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan

permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam

implementasi SAKIP tersebut. Evaluasi SAKIP merupakan bagian tidak terpisahkan

dari SAKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP

diimplementasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP ini berisi informasi tentang implementasi SAKIP di

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2017, hasil penilaian atas

implementasi SAKIP Tahun 2017 beserta catatan hasil evaluasinya, dan rekomendasi

untuk perbaikan implementasi SAKIP. Selain itu, dalam laporan ini dijelaskan pula

ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi

SAKIP sehingga evaluatan dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas

implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP, nilai akhir implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2017 adalah 74,33 dengan kategori “BB” atau Sangat Baik dengan rincian nilai per komponen sebagai berikut:

No. Komponen Bobot Nilai

1 Perencanaan Kinerja 30% 20,68

2 Pengukuran Kinerja 25% 21,56

3 Pelaporan Kinerja 15% 13,08

4 Evaluasi Internal 10% 4,63

5 Capaian Kinerja 20% 14,38

Total Nilai 74,33

Nilai tersebut menandakan bahwa implementasi SAKIP di Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri Tahun 2017 sudah akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki

sistem kinerja yang handal. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan

hasil evaluasi untuk dapat diperbaiki di periode mendatang terutama terkait sasaran

agar lebih berorientasi pada hasil dan indikator kinerja agar lebih spesifik dan

terukur, perbaikan sistem pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja, serta

H a l a m a n |4

Bab I Pendahuluan

A. Dasar Hukum Evaluasi Berikut ini merupakan dasar hukum evaluasi SAKIP di Kemenko Ekon:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan ini mengatur tentang SAKIP dan penyelenggaraanya Instansi Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian PAN dan RB.

2. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan ini mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerinth (APIP).

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Peraturan ini mengatur teknis, metode, kriteria penilaian, sampai pelaporan evaluasi atas implementasi SAKIP. Peraturan ini yang dijadikan panduan bagi evaluator dalam melaksanakan evaluasi dan diharapkan evaluatan juga dapat memahami kriteria – kriteria apa saja yang harus dipenuhi terkait implementasi SAKIP.

4. Surat Tugas Inspektur No ST-81/INS.M.EKON/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 Tentang Tim Evaluasi SAKIP Eselon I Tahun 2017

B. Latar Belakang Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,

dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban

dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan

untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja yang ditunjuk secara berjenjang, mulai

dari tingkat unit kerja sampai dengan tingkat Kementerian.

Penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP merupakan salah satu

program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi (RB) dan merupakan

bobot yang tinggi dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB. Penguatan akuntabilitas

kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari

KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi. Oleh karena itu, impelementasi SAKIP sangat penting

untuk dilaksanakan.

Sesuai Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2015, disebutkan bahwa setiap pimpinan

instansi Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya

setiap tahun dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara

H a l a m a n |5

berkelanjutan. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh APIP, yaitu Inspektorat di

Kemenko Perekonomian. Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan bagian tidak

terpisahkan dari SAKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana

SAKIP telah diimplementasikan dan memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk

memperbaiki dan meningkatkan implementasi SAKIP.

C. Tujuan Evaluasi Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum, adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP 4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya, jika

ada

Berdasarkan pemahaman dan informasi yang diperoleh tentang implementasi SAKIP

dan sejauh mana hal ini diterapkan dalam unit kerja, evaluator diharapkan dapat

memberikan penilaian yang obyektif dan memberikan rekomendasi yang solutif.

D. Ruang Lingkup Evaluasi Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP, meliputi kegiatan evaluasi terhadap:

Perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan Pengukuran kinerja = sistem pengukuran kinerja Pelaporan kinerja = penyajian dan pengungkapan informasi kinerja Evaluasi Internal = kebijakan unit kerja terkait monitoring kinerja Pencapaian kinerja

Evaluasi atas hal – hal tersebut di atas dibatasi pada implementasi SAKIP yang dilaksanakan di masing – masing unit kerja selama Tahun 2017. Perbaikan SAKIP yang telah dan sedang dilaksanakan selama masa evaluasi tetap kami apresiasi sebagai bentuk peningkatan implementasi SAKIP dan agar dapat dipertahankankan di periode mendatang. Dalam melaksanakan evaluasi, Laporan Kinerja bukan satu-satunya informasi yang dianalisis oleh evaluator. Berbagai data, informasi dari berbagai hal dapat menjadi pendukung justifikasi evaluator dalam melakukan penilaian. Oleh karena itu, data kinerja yang berasal dari pengelolaan data kinerja dari masing – masing unit kerja menjadi penting untuk diperoleh. Komponen dan bobot penilaian atas implementasi SAKIP dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

H a l a m a n |6

E. Metodologi Evaluasi Metodologi analisis sederhana dipakai oleh evaluator untuk melakukan penilaian terhadap kriteria – kriteria dalam setiap komponen dan sub komponen evaluasi atas implementasi SAKIP. Setiap komponen dan sub komponen memiliki bobot penilaian seperti yang digambarkan dalam tabel sebelumnya. Setiap sub komponen memiliki kriteria-kriteria tertentu yang dikuantifikasikan sehingga menghasilkan nilai yang obyektif. Jumlah nilai dari pemenuhan kriteria – kriteria tersebut kemudian dibobot dan dijumlah sehingga menghasilkan total nilai evaluasi atas implementasi SAKIP. Rincian kriteria-kriteria tersebut dapat dilihat dalam lampiran Permenko Nomor 4 Tahun 2018. Meskipun demikian, proses evaluasi atas implementasi SAKIP tidak dapat lepas dari justifikasi profesional evaluator.Oleh karena itu, perlu berbagai data dan informasi di luar Laporan Kinerja yang diperlukan untuk mendukung justifikasi tersebut.

H a l a m a n |7

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai implementasi SAKIP, diantaranya adalah:

Analisis sederhana (desk study) atas semua data kinerja Metode ini dilakukan dengan menganalisis keselarasan antara dokumen satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh kronologis informasi dan mengidentifikasi adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan data kinerja

Wawancara Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara terbuka dengan beberapa pejabat yang berkepentingan terhadap data kinerja dan pengimplementasian SAKIP di unit kerjanya, termasuk kepada Kepala Sub Bidang Program dan Tata Kelola. Metode ini digunakan sebagai alat konfirmasi atas data dan informasi yang telah diperoleh sebelumnya serta untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplemetasikan di masing – masing unit kerja.

Kuisioner Metode ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada semua pejabat di unit kerja masing – masing secara online untuk menggali data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan penilaian atas implementasi SAKIP. Hasil kuisioner dapat dijadikan dasar justifikasi evaluator untuk menilai suatu kriteria.

Semua data dan informasi tersebut kemudian dituangkan dalam kertas kerja evaluasi SAKIP yang telah disediakan sesuai kriteria – kriteria yang telah ditentukan dalam Permenko Nomor 4 Tahun 2018.

F. Gambaran Umum Evaluatan Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Perniagaan dan Industri. Fungsi yang dijalankan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah: 1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;

2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;

3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional;

4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional;

5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan konektivitas nasional;

6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan konektivitas nasional;

7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar tradisional;

H a l a m a n |8

8. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;

9. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan industri; dan

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. Struktur Organisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi

Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri memiliki struktur organisasi sebagai

berikut.

Visi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri:

“Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

bidang Perniagaan dan Industri yang efektif dan berkelanjutan”

Misi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri:

“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta

pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Perniagaan dan Industri”

Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri:

“Terwujudnya pertumbuhan bidang perniagaan dan industi yang inklusif dan

berkelanjutan”

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Implementasi SAKIP dimulai dari proses perencanaan, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja di Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dan berlaku secara umum di masing – masing unit

kerja dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

- 31 -

DEPUTI BIDANG KOORDINASI

PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

Asisten Deputi

Pengembangan Investasi

Asisten Deputi

Peningkatan Ekspor

dan Fasilitasi

Perdagangan

Internasional

Asisten Deputi

Pengembangan Logistik

Nasional

Asisten Deputi

Penguatan Pasar

Dalam Negeri dan

Tertib Usaha

Asisten Deputi

Pengembangan

Industri

Bidang

Kemudahan dan

Insentif Investasi

Bidang

Peningkatan Ekspor

Bidang

Kelembagaan Logistik

Nasional

Bidang

Pengembangan

Pasar Dalam Negeri

Bidang

Pengembangan

Industri Padat Karya

Bidang

Perluasan dan

Promosi Investasi

Bidang

Fasiltiasi

Perdagangan

Internasional

Bidang Peningkatan Daya Saing

Pelaku Logistik

Bidang

Persaingan Usaha

dan Perlindungan

Konsumen

Bidang

Pengembangan

Teknologi Industri

Bidang

Program dan

Tata Kelola

Kelompok Jabatan

Fungsional

H a l a m a n |9

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang berisi rencana strategis selama lima (5)

tahun disusun oleh masing – masing unit kerja tingkat Eselon I sedangkan dokumen

Perjanjian Kinerja (PK) yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU),

Target Kinerja, Rencana Aksi, dan Kebutuhan Dana per tahun disusun pada awal

tahun untuk Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II. Pengumpulan data kinerja dan

penyusunan laporan kinerja dilakukan oleh Key Performance Indikator’s (KPIs)

Manager di masing – masing unit kerja. Kemenko Perekonomian memiliki Manual IKU

yang merupakan panduan dan rumus bagaimana IKU diukur dan sejauh mana IKU

tersebut diukur sehingga dapat ditentukan dokumen pendukung pencapaian kinerja.

Pengumpulan data kinerja secara umum diatur dalam Permenko Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Kinerja disusun oleh

masing – masing unit kerja Eselon I sesuai Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

H a l a m a n |10

Bab II Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2017, diperoleh nilai total 74,33 dengan rincian per komponen sebagai berikut:

No. Komponen Bobot Nilai

1 Perencanaan Kinerja 30% 20,68

2 Pengukuran Kinerja 25% 21,56

3 Pelaporan Kinerja 15% 13,08

4 Evaluasi Internal 10% 4,63

5 Capaian Kinerja 20% 14,38

Total Nilai 74,33

Nilai 74,33 masuk dalam kategori “BB” atau Sangat Baik yang menandakan bahwa

implementasi SAKIP di Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2017

sudah akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem kinerja yang handal.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan hasil evaluasi untuk dapat

diperbaiki di periode mendatang.

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara menyeluruh dan mendalam atas mekanisme

dan sistem kinerja yang menghasilkan Laporan Kinerja adalah pertama kali

dilaksanakan tahun ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas

Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tahun – tahun sebelumnya, evaluator melaksanakan evaluasi sebatas pada Laporan

Kinerja saja. Keselarasan Laporan Kinerja dengan dokumen Renstra dan PK, apakah

cara pengukuran telah disajikan dalam Laporan Kinerja, Apakah semua informasi

kinerja, termasuk capaian outcome telah disajikan dalam Laporan Kinerja, dan

apakah telah ada penyajian informasi hambatan – hambatan yang dihadapi dalam

Laporan Kinerja. Hal tersebut menyebabkan nilai evaluasi Tahun 2017 tidak dapat

dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya.

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja Sesuai dengan PK Tahun 2017, sasaran strategis, IKU, dan Target Kinerja Deputi

Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah sebagai berikut:

H a l a m a n |11

Evaluasi atas perencanaan kinerja dilakukan terhadap sistem perencanaan kinerja

yang terdiri dari pemenuhan dokumen perencanaan berupa Renstra, PK, dan

Rencana Aksi, kemudian apakah kualitas dokumen tersebut memenuhi kriteria,

sampai implementasi atau pemanfaatan dokumen – dokumen tersebut.

Rincian nilai hasil evaluasi atas perencanaan kinerja Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri Tahun 2017 per sub komponen, adalah sebagai berikut:

Sub Komponen Bobot Nilai

Perencanaan Kinerja 10% 6,88

Pemenuhan Renstra 2% 2,00

Kualitas Renstra 5% 3,13

Implementasi Renstra 3% 1,75

Perencanaan Kinerja Tahunan 20% 13,80

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan 4% 4,00

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan 10% 6,50

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan 6% 3,30

Total Nilai Perencanaan Kinerja 20,68

Tabel di atas menunjukkan bahwa sub komponen pemenuhan Renstra dan

pemenuhan perencanaan kinerja tahunan memperoleh nilai penuh yang berarti

bahwa penyusunan dokumen Renstra, PK, dan Rencana Aksi telah sesuai dengan

kriteria sedangkan sub komponen lainnya masih belum memenuhi semua kriteria.

Khusus untuk Rencana Aksi, penilaian pada tahap perencanaan kinerja hanya

sebatas ada tidaknya dokumen tersebut dan komponennya sudah memenuhi.

Kualitas dan pemanfaatan Rencana Aksi akan dinilai lebih detil di tahap evaluasi

internal.

Beberapa catatan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP terkait perencanaan kinerja, antara lain:

1. Sasaran kinerja belum berorientasi hasil Belum tergambar isu strategis dalam sasaran strategis Eselon I sehingga belum tampak relevansinya dengan RPJMN dan peran unit kerja untuk mendukung tujuan strategis Kementerian. Redaksional sasaran kinerja Eselon

H a l a m a n |12

I menggunakan nomenklatur kedeputian sehingga memiliki makna yang terlalu luas dan tidak tampak apa yang ingin dicapai tahun 2017.

2. Indikator kinerja untuk masing – masing sasaran strategis belum spesifik (specific) dan mudah diukur (measurable)

a. Indikator kinerja memberikan makna yang beragam mengenai apa yang diukur, siapa yang diukur, dan sejauh mana pengukurannya serta tidak spesifik menyebut isu tertentu atau output tertentu yang ingin dicapai.

b. Ukuran hasil rekomendasi berupa presentase tidak mudah diukur karena tidak ada batasan populasinya. Sasaran strategis pertama dan kedua lebih tepat jika menggunakan jumlah agar lebih tegas target yang ingin dicapai saat perencanaan.

Sasaran dan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria Specific, Measurable,

Achievable, Relevant, Timebound dan Cukup (SMART & C) menyebabkan sistem

pengukuran kinerja menjadi kurang efektif sehingga mekanisme pengelolaan dan

pendokumentasian data kinerjapun menjadi sulit untuk dilakukan secara periodik

dan berjenjang. Pada akhirnya, sistem evaluasi dan monitoring sulit untuk

dilaksanakan, terutama evaluasi atas Rencana Aksi.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja Evaluasi atas pengukuran kinerja dilakukan atas pemenuhan terhadap IKU, kualitas

IKU apakah efektif untuk mengukur kinerja, dan apakah IKU telah dimanfaatkan

sebagai penilaian dan pemantauan kinerja secara periodik dan berjenjang. Oleh

karena itu, pemenuhan kriteria SMART & C untuk indikator kinerja sangat

mempengaruhi evaluasi atas pengukuran kinerja.

Rincian nilai hasil evaluasi atas pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi



Pemenuhan Pengukuran 5% 4,38

Kualitas Pengukuran 12,5% 12,50

Implementasi Pengukuran 7,5% 4,69

Total Nilai Pengukuran Kinerja 21,58

Tabel di atas menunjukkan bahwa sub komponen kualitas pengukuran memperoleh

nilai penuh dan pemenuhan pengukuran memperoleh nilai mendekati penuh yang

berarti bahwa IKU yang telah ada dinilai dapat digunakan untuk mengukur kinerja

sedangkan pemenuhan IKU terkait dengan belum terpenuhinya kriteria SMART & C.

Beberapa catatan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP terkait pengukuran kinerja sebagai berikut:

Kemenko Perekonomian memiliki alat bantu berupa Manual IKU yang berisi cara

perhitungan/ rumus untuk mengukur IKU. KPI’s Manager selama ini sangat

bergantung pada Manual IKU dalam melaksanakan pengumpulan data kinerja.

Namun Manual IKU hanya disusun dalam rangka pembuatan laporan kinerja belum

dimanfaatkan sebagai alat bantu pengumpulan data dan pemantauan kinerja secara

periodik dan berjenjang.

H a l a m a n |13

Permenko Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengatur pengumpulan data kinerja dan pihak yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan data kinerja, yaitu KPI’s Manager. Namun dalam pelaksanaannya belum ada mekanisme yang memadai dan terstruktur bagaimana mengumpulkan, mencatat, membuat ikhtisar, dan mendokumentasikan serta siapa yang bertanggungjawab terhadap kevaliditasan data kinerja secara berjenjang sehingga menyebabkan:

1. Sulit untuk menelusuri dan mengakses data bagi pihak yg berkepentingan sampai ke sumbernya secara periodik

2. Data kinerja dan rencana aksi tidak termonitor dengan baik dan kurang dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi kinerja

Pada tahun 2018 telah ditunjuk Entitas Akuntabilitas Kinerja melalui Keputusan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 208 Tahun 2018 yang melakukan

kegiatan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja.

Diharapkan implementasinya dapat segera diterapkan untuk memperbaiki

mekanisme pengelolaan data kinerja.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja Evaluasi atas pengukuran kinerja dilakukan terhadap pemenuhan terhadap Laporan

Kinerja Tahunan, penyajian informasi dalam Laporan Kinerja apakah telah

memenuhi kriteria, dan apakah Laporan Kinerja dimanfaatkan sebagai sarana

informasi untuk penilaian dan evaluasi kinerja.

Rincian nilai hasil evaluasi atas pelaporan kinerja Deputi Bidang Koordinasi



Pemenuhan Pelaporan 3% 2,25

Penyajian Informasi Kinerja 7,5% 7,23

Pemanfaatan Informasi Kinerja 4,5% 3,60


Tabel di atas menunjukkan sub komponen pemanfaatan informasi kinerja

memperoleh nilai penuh. Penilaian atas sub komponen ini murni berdasarkan hasil

kuisioner yang disebarkan ke para pejabat di unit kerja yang menyatakan bahwa

Laporan Kinerja telah dimanfaatkan sebagai sarana informasi untuk penilaian dan

evaluasi kinerja. Evaluator menilai bahwa pemanfaatan informasi kinerja

seharusnya dirasakan oleh para pejabat di unit kerja tersebut karena mereka yang

memperoleh dampaknya. Secara keseluruhan, tim evaluator menilai bahwa

komponen pelaporan kinerja merupakan komponen dalam evaluasi atas

implementasi SAKIP yang memperoleh nilai paling tinggi dibandingkan komponen –

komponen lainnya.

Beberapa catatan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP terkait pelaporanran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Permenko Nomor 9 Tahun 2015 belum mengatur kapan Laporan Kinerja Eselon I disampaikan dan kepada siapa laporan tersebut diserahkan. Dalam pelaksanaannya, Laporan Kinerja Eselon I baru diserahkan saat ada surat permintaan dari Biro Perencanaan untuk mengumpulkan Laporan Kinerja

H a l a m a n |14

Tahunan dan laporan tersebut tidak diserahkan kepada Menteri sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja. Hal tersebut terjadi karena memang belum ada mekanisme yang mengatur secara spesifik hal tersebut.

2. Belum berjalan efektifnya sistem pengelolaan data kinerja secara periodik dan berjenjang sehingga data untuk menyajikan informasi yang lengkap mengenai analisis efisiensi penggunaan sumber daya tidak tersedia.

D. Evaluasi atas Evaluasi Internal Evaluasi atas evaluasi internal dilakukan untuk menilai apakah terdapat mekanisme

monitoring dan evaluasi atas kinerja secara menyeluruh, baik sisi anggaran maupun

pencapaian target IKU melalui Rencana Aksi yang telah disusun, apakah evaluasi

atas Rencana Aksi tersebut berjalan efektif, dan apakah hasil evaluasi atas Rencana

Aksi telah dimanfaatkan atau ditindaklanjuti berupa kesimpulan dan rekomendasi

untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Rincian nilai hasil evaluasi atas evaluasi internal Deputi Bidang Koordinasi



Pemenuhan Evaluasi 2% 2,00

Kualitas Evaluasi 5% 1,88

Pemanfaatan Evaluasi 3% 0,75


Tabel di atas menunjukkan bahwa sub komponen pemenuhan evaluasi memperoleh

nilai penuh yang berarti bahwa Evaluasi atas Rencana Aksi telah dilaksanakan namun

sejauh mana implementasinya dan pemanfaatannya masih belum memenuhi

kriteria.

Beberapa catatan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP terkait evaluasi internal

adalah sebagai berikut:

1. Monitoring atas Rencana Aksi masih sebatas realisasi anggaran. Telah ada alat monitoring kinerja baik realisasi anggaran maupun pencapaian IKU berupa aplikasi e-monev yang dikembangkan oleh Bappenas namun dalam pelaksanaannya, hanya data realisasi anggaran yang dapat diverifikasi sedangkan data atas pencapaian IKU sulit diverifikasi. Data dalam e-monev tersebut berupa monitoring dalam angka saja. bukan data evaluasi ataupun hasil evaluasi karena tidak terdapat.

2. Rencana Aksi yang telah disusun belum menunjukkan relevansi dengan pencapaian sasaran dan IKU Eselon I. Rencana Aksi hanya disusun pada tingkat Eselon II dan tidak ada Rencana Aksi atas PK Eselon I. Hal ini menyebabkan tidak ada monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja Eselon I sesuai dengan PK.

3. Rencana Aksi yang telah disusun belum dimanfaatkan secara efektif sebagai alat pemantauan dan pengendalian kinerja. Belum ada dokumen pemantauan Rencana Aksi yang berisi simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan atas program/ kegiatan yang dievaluasi, rekomendasi perbaikan perencanaan (jika ada), serta tindak lanjut atas hasil evaluasi. Hanya ada dokumen Rencana Aksi yang dibuat saat perencanaan dan Laporan Kinerja Tahunan.

H a l a m a n |15

Pada Tahun 2018 telah disusun Peraturan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di

Lingkungan Kemenko Perekonomian yang berisi mekanisme teknis pengelolaan

SAKIP, termasuk di dalamnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang

mengharuskan unit kerja membuat dokumen Laporan Monitoring Kinerja setiap

Triwulan. Peraturan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk perbaikan

SAKIP di tahun berjalan.

E. Evaluasi atas Capaian Kinerja Evaluasi atas capaian kinerja dilakukan dengan menilai pencapaian target,

perbandingan capaian kinerja dengan tahun lalu, dan perolehan dokumen

pendukung capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja, baik untuk

Outcome (Eselon I) maupun Output (Eselon II).

Rincian nilai hasil evaluasi atas capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan

dan Industri Tahun 2017 per sub komponen, adalah sebagai berikut:


Kinerja Yang Dilaporkan untuk Output 5% 3,13

Kinerja Yang Dilaporkan untuk Outcome 15% 11,25


Nilai pada tabel berasal dari perhitungan rata - rata realisasi kinerja terhadap

target IKU tahun berjalan dan rata – rata capaian kinerja tahun berjalan

dibandingkan dengan tahun lalu untuk masing – masing, Outcome (Eselon I) maupun

Output (Eselon II). Selain itu, evaluator juga menilai pemenuhan dan kualitas dari

dokumen pendukung sebagai bukti atas capaian kinerja tahun berjalan untuk tingkat

Outcome (Eselon I) maupun Output (Eselon II).

Beberapa catatan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP terkait capaian kinerja

adalah sebagai berikut:

Berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh semua pejabat di unit kerja masing –

masing dapat diketahui bahwa masih bervariasinya persepsi pejabat Eselon 2 sampai

dengan Eselon 4 di Kemenko Perekonomian dalam menerjemahkan bukti dokumen

pencapaian indikator dalam bentuk rekomendasi dan peraturan/kebijakan yang

telah diselesaikan maupun telah ditindaklanjuti sehingga penilaian terhadap kinerja

tersebut sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan Manual IKU tidak disosialisasikan

kepada semua pejabat di unit kerja masing – masing sehingga para pejabat yang

melaksanakan kinerja kurang paham bagaimana mengukur kinerjanya dan sampai

sejauh mana kinerja dikatakan telah tercapai.

H a l a m a n |16

Bab III Penutup

A. Rekomendasi Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri Tahun 2017, berikut ini kami sampaikan saran dan

rekomendasi untuk perbaikan SAKIP di periode mendatang:

1. Menyusun sasaran strategis Eselon I yang berorientasi hasil dan indikator

kinerja yang lebih spesifik dengan satuan yang mudah diukur.

Sasaran strategis tidak lagi hanya menggunakan nomenklatur

kedeputian atas keasdepan masing – masing namun lebih

menggambarkan isu strategis dan berorientasi pada terwujudnya

RPJMN di tingkat Eselon I dan menurunkan ke level output di tingkat

Eselon II. Penyusunan ini harus dilaksanakan saat penyusunan rencana

anggaran unit kerja karena dokumen perencanaan kinerja bersumber

dari dokumen perencanaan anggaran.

Mengkoordinasikan perubahan sasaran dan indikator kinerja tersebut

dengan Biro Perencanaan Bagian Program dan Anggaran sebelum

pengusulan Pagu Anggaran 2020 karena indikator kinerja dalam

dokumen anggaran harus sama dengan dokumen kinerja.

2. Mengimplementasikan Kepmenko No. 208 Tahun 2018 tentang Entitas

Akuntabilitas Kinerja dan menyusun mekanisme teknisnya secara berjenjang

dan periodik termasuk teknis pendokumentasian dan penyimpanan data

kinerja sehingga data kinerja dapat ditelusuri ke sumbernya dan mudah

diakses oleh pihak yang berpentingan.

Pengelolaan data kinerja secara berjenjang akan sangat membantu KPI’s

Manager dalam hal pelaporan kinerja secara periodik dan mendorong

pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi. Hasil akhir dari

mekanisme ini adalah Laporan Kinerja tepat waktu dan penyajian data dan

informasi yang valid.

3. Mengimplementasikan Persesmenko Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kemenko Perekonomian.

Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak –

pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan SAKIP, terutama

Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam melaksanakan tugasnya.

Peraturan ini mengharuskan adanya dokumentasi berupa Laporan

Monitoring Kinerja setiap Triwulan yang berisi pelakanaan monitoring

dan hasil monitoring dan evaluasi, termasuk kendala yang dihadapi,

penyimpangan terhadap target, dan kesimpulan sehingga mendorong

pelaksanaan evaluasi secara periodik.

Monitoring atas kinerja tersebut harus mendukung monitoring dan

evaluasi atas Rencana Aksi yang telah disusun saat perencanaan dan

dapat menunjukkan dinamisasi pelaksanaan kinerja terhadap target

H a l a m a n |17

yang ditetapkan dalam PK dan dilampiri data kinerja yang memadai

yang merupakan hasil mekanisme pengolahan data secara periodik.

Hal ini dapat menjadi dokumen pendukung bagi pihak eksternal untuk

melihat keunikan Kemenko Perekonomian dibandingkan dengan

Kementerian teknis lainnya.

4. Memanfaatkan Manual IKU secara efektif sebagai alat bantu pengukuran

kinerja.

Hal ini dilakukan dengan membuat kesepakatan antas semua Pejabat

di unit kerja masing – masing tentang identifikasi IKU dan bagaimana

IKU tersebut diukur, sejauh mana diukur di tiap tingkatan Eselon, dan

dokumen apa yang dijadikan bukti dukung capaian IKU tersebut.

Mengkoordinasikan manual IKU tersebut dengan Biro Perencanaan

Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja untuk dielaborasi dan dibahas

bersama agar tidak terjadi anomali pengukuran kinerja antar unit

kerja di Kemenko Perekonomian karena idealnya kinerja antar unit

kerja dapat dibandingkan, terutama untuk unit kerja teknis

(Kedeputian).

B. Apresiasi Selama melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2017, tim evaluator

telah melihat perbaikan – perbaikan dan praktik baik yang telah dilaksanakan

sampai dengan proses evaluasi berakhir, diantaranya adalah:

1. Penyusunan Renstra telah sesuai dengan Permen PPN/ Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2016

2. Penyusunan Laporan Kinerja telah mengikuti Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Sasaran kinerja tingkat Eselon II sudah spesifik dan terukur namun beberapa indikatornya kurang terukur karena dalam satuan presentase

4. Telah ada upaya perbaikan melalui pembahasan Penajaman Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019

5. Penyusunan Manual IKU sangat membantu dalam hal pengukuran sasaran dan indikator kinerja

6. Penyusunan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 208 Tahun 2018 tentang Entitas Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

7. Penyusunan Peraturan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kemenko Perekonomian

Diharapkan hal – hal tersebut dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan

pelaksanaannya di periode mendatang.

Y/T NILAI

68.92% 20.68I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%) 68.75% 6.88

a. PEMENUHAN RENSTRA (2%) 100.00% 2.001 Renstra telah disusun y 1 0.222 Renstra telah memuat tujuan y 1 0.22

3 Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) a 1 0.22

4 Tujuan telah disertai target keberhasilannya a 1 0.225 Dokumen Renstra telah memuat sasaran y 1 0.226 Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran a 1 0.227 Dokumen Renstra telah memuat target tahunan a 1 0.228 Renstra telah menyajikan IKU a 1 0.229 Renstra telah dipublikasikan y 1 0.22

b. KUALITAS RENSTRA (5%) 62.50% 3.1310 Tujuan telah berorientasi hasil a 1 0.63

11 Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik c 0.5 0.31

12 Sasaran telah berorientasi hasil c 0.5 0.31

13 Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik c 0.5 0.31

14 Target kinerja ditetapkan dengan baik c 0.5 0.31

15 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/ hasil kegiatan c 0.5 0.31

16 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN c 0.5 0.31

17 Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan a 1 0.63

c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) 58.33% 1.75

18 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan a 1 1.00

19 Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan d 0.25 0.25

20 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala c 0.5 0.50

II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) 69.00% 13.80

a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4,5%) 100.00% 4.00

1 Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun y 1 1.002 Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun y 1 1.003 PK telah menyajikan IKU a 1 1.004 PK telah dipublikasikan y 1 1.00

b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (11.25%) 65.00% 6.50

5 Sasaran telah berorientasi hasil c 0.5 0.50

6 Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik c 0.5 0.50

7 Target kinerja ditetapkan dengan baik c 0.5 0.508 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran c 0.5 0.50

A. PERENCANAAN KINERJA (30%)

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN UNIT KERJA TOTAL

KERTAS KERJA REKAP PENILAIANDEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2017

9 Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran a 1 1.00

10 Dokumen PK telah selaras dengan RPJMN/Renstra c 0.5 0.50

11 Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) c 0.5 0.50

12 Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada y 1 1.00

13 Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja c 0.5 0.50

14Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja

y 1 1.00

c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6.75%) 55.00% 3.30

15 Dokumen Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran y 1 1.20

16 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan d 0.25 0.30

17 Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala c 0.5 0.60

18 Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan c 0.5 0.60

19 Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat Eselon III dan IV c 0.5 0.60

86.25% 21.56I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) 87.50% 4.38

1 Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal y 1 1.25

2 Telah terdapat ukuran kinerja tingkat Eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya y 1 1.25

3 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja c 0.5 0.634 Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan y 1 1.25

II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) 100.00% 12.505 IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik a 1 2.086 IKU telah cukup untuk mengukur kinerja a 1 2.087 IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP a 1 2.08

8 Ukuran (Indikator) kinerja Eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik a 1 2.08

9 Indikator kinerja Eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya a 1 2.08

10 Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya a 1 2.08

III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%) 62.50% 4.6911 Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang c 0.5 0.3812 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan c 0.5 0.38

13 Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulanan/semester) a 1 0.75

14 Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi t 0 0.00

15 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran a 1 0.75

16 IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja a 1 0.75

17 Target kinerja Eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya c 0.5 0.38

B. PENGUKURAN KINERJA (25%)

18Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment

a 1 0.75

19 IKU telah direviu secara berkala c 0.5 0.38

20 Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala d 0.25 0.19

87.21% 13.08I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) 75.00% 2.251 Laporan Kinerja telah disusun y 1 0.752 Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu t 0 0.003 Laporan Kinerja telah dipublikasikan y 1 0.75

4 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU a 1 0.75

II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%) 96.43% 7.23

5 Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome a 1 1.07

6 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan a 1 1.07

7 Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja a 1 1.07

8Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan

a 1 1.07

9 Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya b 0.75 0.80

10 Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi a 1 1.07

11 Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan a 1 1.07

III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) 80.00% 3.60

12 Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja a 1 0.90

13 Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan b 0.75 0.68

14 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi b 0.75 0.68

15 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja b 0.75 0.68

16 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja b 0.75 0.68

46.25% 4.63I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) 100.00% 2.00

1 Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya y 1 0.67

2 Evaluasi program telah dilakukan y 1 0.673 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan y 1 0.67

II. KUALITAS EVALUASI (5%) 37.50% 1.88

4 Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program b 0.75 0.63

5Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan

d 0.25 0.21

D. EVALUASI INTERNAL (10%)

C. PELAPORAN KINERJA (15%)

6 Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan d 0.25 0.21

7 Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja c 0.5 0.42

8 Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan d 0.25 0.21

9 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode d 0.25 0.21

III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%) 25.00% 0.75

10 Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang d 0.25 0.38

11 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata d 0.25 0.38

71.88% 14.38KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%) 62.50% 3.13

1 Target dapat dicapai b 0.75 1.882 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya c 0.5 1.253 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan N/A

KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (15%) 75.00% 11.254 Target dapat dicapai b 0.75 3.755 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya c 0.5 2.506 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan a 1 5.00

74.32% 74.32

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)

LAPORAN HASIL EVALUASI - ekon

Documents