Top Banner
Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 Oleh: PT Multi Utama Indojasa MUC Consulting Group
372

Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Nov 29, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 Oleh: PT Multi Utama Indojasa MUC Consulting Group

Page 2: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Daftar Isi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

i

DAFTAR ISI ASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA TAHUN 2020

DAFTAR ISI i

DAFTAR LAMPIRAN ii

LAPORAN HASIL iii

RINGKASAN EKSEKUTIF 1

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 2-17

PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI 18-27

URAIAN HASIL PENILAIAN/EVALUASI

BAB I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

28-47

BAB II Pemegang Saham dan RUPS 48-86

BAB III Dewan Komisaris 87-164

BAB IV Direksi 165-282

BAB V Pengungkapan Informasi dan Transparansi 283-306

BAB VI Aspek Lainnya 307-309

LAMPIRAN

Page 3: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Daftar Lampiran

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ii

DAFTAR LAMPIRAN ASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA TAHUN 2020

Lampiran I Ringkasan Hasil Penilaian

Lampiran II Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator

Lampiran III Daftar Capaian Penerapan GCG Per Alat Uji

Lampiran IV Daftar Usulan Rekomendasi

Page 4: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...
Page 5: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...
Page 6: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Ringkasan Eksekutif

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

1

RINGKASAN EKSEKUTIF ASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA TAHUN 2020

Assessment implementasi Good Corporate Governance di PT Pengembang Pelabuhan Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan kriteria berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN, bertujuan untuk menilai implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan meliputi 6 (enam) aspek pokok yaitu:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan; 2. Pemegang Saham dan RUPS; 3. Dewan Komisaris; 4. Direksi; 5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; 6. Aspek Lain.

Pencapaian skor assessment GCG PT Pengembang Pelabuhan Indonesia untuk periode tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB Aspek Pengujian GCG Assessment Nilai

Maksimal Skor 2020

% Pencapaian

2020 Predikat

I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

7,000 7,000 100,000 Sangat Baik

II. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

9,000 8,009 88,985 Sangat Baik

III. Dewan Komisaris 35,000 33,311 95,175 Sangat Baik

IV. Direksi 35,000 34,413 98,323 Sangat Baik

V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

9,000 8,564 95,160 Sangat Baik

VI. Aspek Lainnya 5,000 3,125 62,500 -

Total 100,000 94,422 94,422 Sangat Baik

Pada tahun 2020 total skor yang diperoleh PT Pengembang Pelabuhan Indonesia adalah sebesar 94,422 dari total skor maksimal yaitu sebesar 100 yang setara dengan 94,422% sehingga secara overall hasil assessment implementasi GCG PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tahun 2020 mendapatkan Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”.

Page 7: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

2

Tidak Baik

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

ASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA

TAHUN 2020

Pelaksanaan Assessment GCG PT Pengembang Pelabuhan Indonesia periode tahun 2020

mendapatkan perolehan total skor sebesar 94,422 dari total skor maksimal yaitu sebesar

100 yang setara dengan 94,422%. Secara overall hasil assessment implementasi GCG

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia periode tahun 2020 mendapatkan Kualifikasi Kualitas

Penerapan GCG “Sangat Baik”, dengan total area of improvement adalah sebanyak 55

rekomendasi.

Skor capaian assessment implementasi GCG PT Pengembang Pelabuhan Indonesia periode

tahun 2020 untuk masing-masing aspek berikut praktik yang sejalan dan area of

improvement dijelaskan sebagai berikut:

I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Secara Berkelanjutan

Skor capaian sebesar 7,000 dari nilai maksimal sebesar 7,000 atau 100,00% yaitu

mendapat Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”

Praktik yang Sejalan

Kode

Praktik yang Sejalan Aspek Indikator

1 1 Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

1 2 Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

2 3 Direksi menunjuk seorang Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

4 Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.

3 5 Perusahaan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola

Sangat Baik Baik Kurang Baik Cukup Baik

100,00%

Page 8: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

3

Kode

Praktik yang Sejalan Aspek Indikator

Perusahaan yang Baik dan review secara berkala.

3 6 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.

7 Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

4 8 Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

9 Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara.

5 10 Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.

5 11 Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan Pengendalian Gratifikasi.

5 12 Perusahaan mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi.

6 13 Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (Whistle blowing system).

6 14 Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle blowing system).

6 15 Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (whistle blowing system).

Area of Improvement

-

Total area of improvement untuk Aspek I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan adalah sebanyak 0 rekomendasi.

Page 9: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

4

II. Pemegang Saham dan RUPS

Skor capaian sebesar 8,009 dari nilai maksimal sebesar 9,000 atau 88,985% yaitu

mendapat Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”

Praktik yang Sejalan

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

7 16 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi.

7 17 Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon Anggota Direksi.

7 21 Pemegang Saham/RUPS memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris.

8 22 Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.

8 26 Pemegang Saham/RUPS menghentikan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9 28

RUPS memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RKAP tepat waktu, yaitu dilaksanakan paling lambat akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

9 29 Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan/ keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS.

10 31 RUPS menetapkan gaji/ honorarium tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

10 33 Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris.

10 34 Pemegang Saham/RUPS menetapkan penggunaan laba bersih.

11 36 RUPS mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau sehingga menghasilkan keputusan yang sah.

11 37 RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.

12 39 Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

12 40 Pemegang Saham merespon terhadap informasi yang diterima dari

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik Cukup Baik

88,985%

Page 10: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

5

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian Perusahaan yang signifikan.

Area of Improvement

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

7 18 (1) Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan yang bersifat sementara waktu.

7 19 (2) Pemegang Saham menetapkan ketentuan mengenai pengaturan/ mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap atau jabatan anggota Direksi yang paling lambat 30 hari sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.

7 20 (3) Keputusan RUPS pemberhentian anggota Direksi memuat alasan pemberhentiannya.

8 23 (1) (2) (3)

Mendokumentasikan proses penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris terdiri dari: a. Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) perihal Usulan

Pejabat Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

b. Telaah Komite Nominasi Remunerasi (KNR) perihal Usulan Pejabat Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

8 24 (2) Pemegang Saham menetapkan secara formal dalam RUPS anggota Komisaris Independen sebanyak 20% dari anggota Dewan Komisaris eksplisit dengan memiliki kompetensi di bidang hukum dan administrasi.

8 25 (2) RUPS/Pemegang Saham menetapkan keputusan yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

9 27 (3) RUPS pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan tepat waktu. RUPS untuk pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP atau Revisi RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP atau Revisi RJPP berjalan.

10 30 (1) Penilaian Kinerja Direksi:

Pemegang Saham menetapkan Terdapat sistem/penilaian kinerja Direksi secara individu yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.

10 30 (1) Pemegang Saham memberikan penilaian Kinerja anggota Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi.

Page 11: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

6

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

10 30 (2) Penilaian Kinerja Dewan Komisaris:

Pemegang Saham menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris (kolegial) yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.

10 30 (2) RUPS/Pemegang Saham melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris.

10 30 (2) Risalah RUPS memuat penilaian kinerja Dewan Komisaris.

10 32 (1) Pemegang Saham memberikan persetujuan besaran nilai jasa auditor eksternal.

10 35 (1) Pemegang saham mengesahkan Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu. Berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 18 ayat 8 mengatur bahwa pengesahan Laporan Tahunan dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.

12 38 (3) Pemegang Saham melakukan upaya-upaya menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dengan peningkatan capaian skor GCG untuk aspek pemegang saham.

Total area of improvement untuk Aspek II Pemegang Saham dan RUPS adalah sebanyak

15 rekomendasi.

Page 12: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

7

III. Dewan Komisaris

Skor capaian sebesar 33,311 dari nilai maksimal sebesar 35,000 atau 95,175% yaitu

mendapat Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”

Praktik yang Sejalan

Kode Praktik yang Sejalan Aspek Indikator

13 41 Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh Perusahaan.

13 42 Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.

14 43 Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris.

14 44 Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

14 46 Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi Perusahaan sesuai kewenangannya.

14 47 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.

14 48 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.

16 49 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan secara tepat waktu dan relevan.

16 50 Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.

16 51 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern Perusahaan.

16 52 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko Perusahaan.

16 53 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan Perusahaan.

16 54 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik Cukup Baik

95,175%

Page 13: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

8

Kode Praktik yang Sejalan Aspek Indikator

pelaksanaan pengembangan karir.

16 55 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia SAK.

16 56 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

16 57 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

17 58 Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

17 60 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

17 61 Dewan Komisaris (berdasarkan usulan dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS.

17 63 Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi. (N/A)

19 66 Dewan Komisaris mengusulkan calon Anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan seleksi yang ditetapkan. (N/A)

20 69 Dewan Komisaris memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.

21 72 Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris yang memadai.

22 73 Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

22 74 Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

23 76 Sekretaris Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan Dokumen.

23 78 Sekretaris Dewan Komisaris menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.

24 80 Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris.

Page 14: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

9

Area of Improvement

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

14 45 (3) Melengkapi RKM Dewan Komisaris setiap tahun dengan KPI Dewan Komisaris.

17 59 (4)

Mendokumentasikan Laporan Manajemen Tahunan yang telah ditandangani oleh seluruh Dewan Komisaris.

17 62 (2) Melengkapi Program Kerja Dewan Komisaris dengan pengawasan efektivitas internal Audit dan pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris.

17 62 (3) Melakukan telaah atas (1) hasil audit eksternal (KAP) dan Kualitas rekomendasi audit eksternal (KAP); dan (2) monitoring tindaklanjut temuan (rekomendasi) hasil audit auditor eksternal (KAP).

17 62 (4) Memberikan arahan kepada Direksi terkait dengan peningkatan efektivitas eksternal Audit.

18 64 (2) Melengkapi Rencana kerja Dewan Komisaris dengan pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan.

18 65 (2) Melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan.

18 65 (3) Memberikan penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan.

19 67 (2) Melengkapi Rencana kerja Dewan Komisaris dengan rencana pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.

19 67 (3) Melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegial berdasarkan kriteria, target dan inidikator kinerja utama dalam kontak manajemen dengan dibantu oleh Komite Dewan Komisaris

19 67 (4) Melengkapi Laporan kerja pengawasan Dewan Komisaris dengan mencantumkan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial.

19 68 (2) Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap remunerasi Direksi terkait:

- Pengusulan honorarium Dewan Komisaris dan gaji Direksi

- Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan

- Proses telaah terkait honorarium Dewan Komisaris dan gaji Direksi melibatkan Komite Dewan Komisaris

Page 15: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

10

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

19 68 (4) Dewan Komisaris menyampaikan usulan honorarium Dewan Komisaris dan gaji Direksi kepada RUPS.

21 70 (3) Dewan Komisaris melakukan:

- Telaah terhadap pemutakhiran kebijakan perangkat GCG seperti Pedoman Perilaku Perusahaan;

- Telaah terhadap Laporan GCG yang dituangkan dalam Laporan Tahunan.

21 70 (4) Dewan Komisaris menyampaikan hasil telaahan assessment GCG secara keseluruhan kepada Direksi.

21 71 (3) KPI Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS.

Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris.

22 73 (3) Meningkatkan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat baik rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan bersama Direksi. (Skor Full)

23 75 (2) Melengkapi uraian Tugas sekretaris Dewan Komisaris dengan (1) monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris disetiap Risalah Rapat; (2) monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

23 77 (3) Melengkapai risalah rapat internal Dewan Komisaris dengan hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.

24 79 (2) Membentuk Komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendukung Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya.

24 81 (3) Menyusun Program kerja Komite Audit yang disetujui/ditetapkan Dewan Komisaris dengan muatan diantaranya:

- Memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya;

- Efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan SPI; - Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan

oleh Auditor Eksternal dan SPI; - Telaah terhadap prosedur review yang memuaskan terhadap

segala informasi yang dikeluarkan olehPerusahaan - Telaah untuk memastikan: Self-assessment kinerja Komite Audit.

24 82 (1) Melakukan pertemuan berkala sesuai dengan program kerja yang ditetapkan serta melakukan kegiatan yang ditugaskan sesuai dengan yang ditugaskan Dewan Komisaris

24 82 (2) Menyusun risalah rapat untuk setiap rapat yang dilaksanakan dengan muatan hasil analisis, telaah dan evaluasi atas acara yang diagendakan

Page 16: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

11

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

serta risalah asli dari setiap rapat diserahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan di Perusahaan.

24 83 (1) (2) Menyusun risalah rapat untuk setiap rapat yang dilaksanakan dengan muatan hasil analisis, telaah dan evaluasi atas acara yang diagendakan serta risalah asli dari setiap rapat diserahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan di Perusahaan.

Total area of improvement untuk Aspek III Dewan Komisaris adalah sebanyak 25

rekomendasi.

Page 17: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

12

IV. Direksi

Skor capaian sebesar 34,413 dari nilai maksimal sebesar 35,000 atau 98,323% yaitu

mendapat Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”

Praktik yang Sejalan

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

25 84 Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh Perusahaan.

25 85 Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Anggota Direksi sesuai kebutuhan.

26 86 Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

26 88 Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan Perusahaan (Corporate Action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.

27 91 Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam Perusahaan.

27 92 Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan, penghematan/efisiensi Perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.

27 93 Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.

28 94 Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.

28 95 Direksi memiliki sistem/ pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.

28 96 Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.

28 97 Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/ unit-unit di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan.

30 110 Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik Cukup Baik

98,232%

Page 18: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

13

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

30 111 Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.

30 112 Pelakasanaan hubungan dengan pemasok.

30 113 Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.

30 114 Pelaksanaan kewajiban kepada Negara.

30 115 Pelaksanaan hubungan dengan karyawan Perusahaan.

30 116 Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders.

32 119 Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan penjabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.

32 120 Direksi menetapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.

33 122 Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan Anggota Dewan Komisaris.

34 127 Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris.

36 133 Direksi mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.

Area of Improvement

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

27 89 (4) Menyampaikan rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 September sebelum tahun berjalan dan Pemegang Saham maksimal 31 Oktober sebelum tahun berjalan.

27 96 (2) Menyusun kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan tugas masing-masing.

27 97 Meningkatkan kinerja Perusahaan khususnya terhadap aspek-aspek yang belum tercapai dalam KPI Perusahaan. (Skor Full)

28 98 (3) Menyusun pencapaian kinerja individu Direksi (KPI Direktorat) berdasarkan target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi.

28 98 (4) Menyampaikan kepada Dewan Komisaris terkait tingkat pencapaian target kinerja individu Direksi (KPI Direktorat).

28 105 (1) Direksi melaksanakan ratifikasi kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

30 117 (1) Meningkatkan upaya pencapaian KPI terutama pada perspektif Keuangan dan Pasar (Pertumbuhan Pendapatan), Produk dan Proses

Page 19: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

14

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

(Presentasi Jumlah Proyek Dilaksanakan), serta Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan (Penyerapan Investasi).

30 117 (2) Meningkatkan pencapaian KPI sehingga pencapaian tahun berjalan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

33 121 (2) (4) Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan, yaitu paling lambat 5 bulan setelah tahun buku terakhir.

37 135 (1) Panggilan RUPS memuat informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan atau telah disampaikan kepada Pemegang Saham sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS.

Total area of improvement untuk Aspek IV Direksi adalah sebanyak 10 rekomendasi.

Page 20: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

15

V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Skor capaian sebesar 8,564 dari nilai maksimal sebesar 9,000 atau 95,160% yaitu

mendapat Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”

Praktik yang Sejalan

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

38 136 Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi Perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi Perusahaan yang penting.

38 137 Tingkat kepatuhan Perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi Perusahaan.

39 138

Terdapat media untuk penyediaan informasi publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

39 139 Website Perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting Perusahaan.

39 140 Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting Perusahaan.

39 141 Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan www.bumn.go.id dimutakhirkan secara berkala.

39 142 Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting Perusahaan yang disediakan dalam website Perusahaan.

40 143 Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.

40 144 Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

40 145 Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi.

40 146 Laporan Tahunan memuat profil Perusahaan secara lengkap.

40 147 Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.

40 149 Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik Cukup Baik

95,160 %

Page 21: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

16

Area of Improvement

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

40 147 (6) Mengungkapkan dalam Laporan Tahunan uraian bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi pada bab Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.

41 151 (1) Mendorong diraihnya penghargaan dengan kategori/predikat tertinggi di bidang CSR, antara lain dalam ajang ASSRAT dengan kategori silver dan/atau platinum.

41 151 (2) Mendorong diraihnya penghargaan dengan predikat tertinggi di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.

Total area of improvement untuk Aspek V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

adalah sebanyak 3 rekomendasi.

Page 22: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

17

VI. Aspek Lainnya

Skor capaian sebesar 3,125 dari nilai maksimal sebesar 5,000 atau 62,500% yaitu

mendapat Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “Cukup Baik”

Praktik yang Sejalan

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

43 153 Tidak terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Area of Improvement

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

42 152 (1) Meningkatkan kinerja bidang area produk, kinerja dan organisasi agar menjadi best practices atau tujuan benchmark bagi perusahaan lain.

42 152 (2) Perusahaan memperoleh pencapaian kinerja terbaik di sektor usaha atau industrinya.

Total area of improvement untuk Aspek VI Aspek Lainnya adalah sebanyak 2

rekomendasi.

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik Cukup Baik

62,500 %

Page 23: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

18

PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI ASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA TAHUN 2020

A. Riwayat Singkat dan Profil Perusahaan

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia selanjutnya disebut “Perusahaan” didirikan berdasarkan Akta No.9 tertanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh notaris N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., berkantor pusat di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-57925 A.H.01.01, 2012. Adapun kepemilikan saham Perusahaan, mayoritas saham dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia II, yaitu sebanyak 99,89% dan 0,11% saham dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia Investama. Salah satu tujuan pendirian Perusahaan adalah untuk melaksanakan aspek kontribusi dan pengoperasian perjanjian konsesi New Priok Terminal – Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana ditetapkan oleh Kantor Pusat Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pelabuhan Indonesia II No.01/1/1/OP.TPK-12 dan No.HK.566/15/11/PI.II-12 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Perjanjian Konsesi Pembangunan dan Operasi Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan kesepakatan konsesi tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II dapat membentuk Anak Perusahaan untuk melakukan setiap aspek konstruksi dan pengoperasian Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok. Di awal tahun pendiriannya, Perusahaan dipercaya untuk membangun New Priok Terminal yang dilakukan dalam 2 (dua) fase. Fase pembangunan pertama dimulai pada tahun 2012 sampai 2017 dengan panjang tempat berlabuh 4.000 meter, untuk area peti kemas seluas 104 Ha, untuk area minyak 72 Ha dan area pendukung seluas 36 Ha, kedalaman air 16 meter. Untuk tahap pertama, kapasitas terminal dapat melayani peti kemas melewati terminal 4,5 juta TEUs. Tahap kedua, pengembangan terminal dimulai pada tahun 2018 sampai 2023 dengan panjang dermaga total 4.230 meter, kedalaman air 20 meter, halaman kontainer 190 Ha dengan total kapasitas terminal 9 juta TEUs. Fokus bisnis Perusahaan di tahun 2013 sampai tahun 2016 adalah untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian New Priok Container Terminal 1 untuk pekerjaan pemasangan tiang pancang, break water dan dredging. Selain itu, juga dimulainya perencanaan konstruksi jalan akses dan finalisasi pembangunan New Priok Container Terminal 1 pada 2015 yang kemudian diresmikan oleh Presiden RI. Di tahun 2017, Perusahaan kembali dipercaya oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk bertindak sebagai Project Management dalam proyek terbarunya yaitu Pengembangan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat. Perikatan antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Perusahaan untuk proyek ini ditandai oleh

Page 24: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

19

penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat pada tanggal 24 Oktober 2017.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler tanggal 14 Agustus 2018, Perusahaan sepakat untuk meningkatkan modal dasar yang semula sebesar Rp100.000.000.000 menjadi Rp900.000.000.000 dan penambahan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp25.000.000.000 menjadi Rp225.000.000.000. Dengan adanya peningkatan modal dasar serta penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut, maka komposisi kepemilikan saham mengalami perubahan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi sebesar 99,89%, dan PT Pelabuhan Indonesia Investama menjadi 0,11% yang dicatat dalam Akta Nomor 11 tanggal 13 September 2018 dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019856.AH.01.02 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 25 September 2018. Pada tanggal 21 Desember 2018, Perusahaan sepakat untuk melakukan pengalihan saham dari PT Multi Terminal Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler dalam Akta Notaris Nomor 37 tanggal 28 Desember 2018 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0050687 Tahun 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan. Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka komposisi kepemilikan saham turut berubah di mana kepemilikan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi 99,89% dan PT Pelabuhan Indonesia Investama menjadi 0,11%. Dalam rangka ekspansi bisnis, Perusahaan bersama PT PP Properti Tbk pada tahun 2018 sepakat untuk mendirikan Perusahaan Patungan dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT Menara Maritim Indonesia yang bergerak di bidang properti dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0033122.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Menara Maritim Indonesia. Adapun persentase pemegang sahamnya ialah Perusahaan sebesar 70% (612.500.000 lembar saham) dan PT PP Properti Tbk sebesar 30% (262.500.000 lembar saham). Pendirian Perusahaan Patungan ini selain dalam rangka pengembangan usaha di bidang properti juga dimaksudkan untuk mengembangkan kawasan-kawasan lain yang dimiliki oleh IPC Group maupun lahan-lahan potensial lainnya.

B. Visi, Misi, dan Budaya dan Nilai Perusahaan

Page 25: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

20

Visi

“Menjadi Pengembang Ekosistem PelabuhanTerkemuka”

Pengembang Ekosistem Pelabuhan

PPI menyediakan layanan pengembangan proyek end-to-end pelabuhan hingga

hinterland untuk menjalani beberapa sector bisnis infrastruktur pelabuhan, akses, dan

juga properti.

Perusahaan Terkemuka

- Aspek keuangan yang baik dan pendanaan yang berkelanjutan;

- High competency & performance; dan

- Diversifikasi portofolio proyek secara nasional.

Misi

“Mengembangkan Infrastruktur Ekosistem Pelabuhan untuk Memaksimalkan Nilai Tambah yang Berkelanjutan

Bagi Pemangku Kepentingan”

Pemegang Saham

- Memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham;

- Mengoptimalisasi implementasi GCG untuk peningkatan performa tata kelola

manajemen.

Pegawai Perusahaan

- Memaksimalkan kepuasan dan loyalitas karyawan melalui peningkatan kapasitas

dan kapabilitas;

- Meningkatkan kesejahteraan karyawan yang berfokus pada motivasi, inovasi dan

dedikasi.

Pelanggan dan Mitra

- Menciptakan integrasi pelabuhan dan hinterland melalui pengembangan

ekosistem pelabuhan yang inovatif, unggul dan kompetitif;

- Menciptakan nilai tambah dalam setiap pengembangan proyek bagi seluruh

Stakeholder; dan

- Membangun sinergi bisnis secara jangka panjang dengan mitra internal dan

eksternal.

Pemerintah dan Nasional

- Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan inisiatif pengembangan proyek yang

berdampak pada efisiensi biaya logistik; dan

Page 26: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

21

- Membuka peluang investasi yang menguntungkan bagi perekonomian nasional.

Budaya dan Nilai Perusahaan

Amanah

o Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Kompeten

o Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Harmonis

o Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Loyal

o Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Adaptif

o Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi

perubahan.

Kolaboratif

o Membangun kerjasama yang sinergis.

C. Bidang Usaha Perusahaan

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 5 November 2012 yang merupakan

Anggaran Dasar Perusahaan, disebutkan bahwa kegiatan usaha Perusahaan adalah

sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1)

Maksud dan tujan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyediaan dan

pengembangan fasilitas pelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan

berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai

Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Pasal 3 ayat (2)

Menyatakan bahwa maksud dan tujuan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang

kegiatan pengusahaan di pelabuhan.

Pasal 3 ayat (3)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan

kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;

Page 27: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

22

b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;

c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;

d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar

muat barang dan peti kemas;

e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat

bongkar muat dan peralatan pelabuhan;

f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah air, curah kering dan

ro-ro;

g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;

h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan

i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal tunda.

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini dan produk/jasa Perusahaan dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1. Pengelolaan pelabuhan;

2. Pengelolaan proyek;

3. Pengembangan jalan tol; dan

4. Pengembangan properti.

D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai

berikut:

1. Komisaris Utama : Hambra Samal

2. Komisaris : Irsal Yunus

3. Komisaris : Dachamer Munthe

4. Komisaris : Amrin

Susunan Direksi Perusahaan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama : Muhamad Hadi Syafitri Noor

2. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Sumarno

3. Direktur Keuangan dan SDM : Herman Susilo

4. Direktur Teknik : Eko Afrilianto

E. Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesehatan

Ikhtisar Keuangan Perusahaan dari tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Page 28: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

23

Dalam Rupiah Jutaan

Uraian 2018 2019 2020

Laba Rugi Komprehensif

Pendapatan Operasi 857.045 772.360 799.738

Beban Umum dan Administrasi (751.376) (396.788) 259.285

Laba Sebelum Pajak 197.974 318.286 236. 587

Beban Pajak (1.124) (2.304) (3.225)

Laba Tahun Berjalan 114.460 241.423 233.362

Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain (26.346) - -

Laba Komprehensif Tahun Berjalan 88.114 241.423 233.500

Posisi Keuangan

Jumlah Aset 2.159.383 1.794.427 5.108.029

Aset Lancar 1.379.279 814.425 1.221.618

Aset Tidak Lancar 780.104 980.003 3.886.411

Jumlah Liabilitas 1.883.394 1.317.762 4.398.002

Liabilitas Jangka Pendek 983.122 449.427 486.618

Liabilitas Jangka Panjang 900.271 868.335 3.911.385

Jumlah Ekuitas 275.989 476.665 710.027

F. Metodologi Assessment GCG

Acuan Pelaksanaan Kegiatan

Dasar pelaksanaan pekerjaan Assessment GCG Perusahaan periode tahun 2020 ini adalah

Berita Acara Mulai Kerja Nomor: BAC-630-13012021- Tentang Perjanjian Jasa Konsultan

Penilai Independen Good Corporate Governance Tahun 2020 PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia.

Page 29: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

24

Tujuan Assessment GCG

Tujuan pelaksanaan Assessment penerapan GCG di Perusahaan adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan

kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di Perusahaan, melalui

pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG nya;

2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di Perusahaan, serta

mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria

GCG dengan penerapan GCG di Perusahaan yang bersangkutan;

3. Memonitor konsistensi penerapan GCG di Perusahaan dan memperoleh masukan

untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan Corporate Governance di

lingkungan Perusahaan;

4. Melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen, infrastructure

dan softstructure terkait GCG serta memberikan penilaian scoring berdasarkan

parameter alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012

terhadap praktik GCG di Perusahaan dan memberikan hasil evaluasi dan analisis;

5. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan

dalam implementasi GCG di Perusahaan sejalan dengan best practices.

Periode Assessment dan Implementasi GCG

Periode pelaksanaan Assessment GCG di Perusahaan yang dinilai adalah untuk periode

tahun buku 2020 atau akhir tahun 2020 sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar

pengambilan kesimpulan atau penilaian. Pelaksanaan assessment GCG ini dilakukan

selama 60 (enam puluh) hari kalender sampai dengan 13 Maret 2021.

Parameter Penilaian

Berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-

16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

Indikator/parameter tersebut dikelompokan dalam enam faktor/aspek penerapan GCG

yang terdiri dari:

Page 30: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

25

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara

Berkelanjutan;

2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;

3. Dewan Komisaris;

4. Direksi;

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;

6. Aspek Lainnya.

Pengumpulan & Penilaian Data

Data-data yang diperoleh selama proses pengumpulan data diolah dengan menggunakan

Kertas Kerja Assessment. Kertas kerja penilaian/evaluasi GCG dilakukan dengan tahapan

sebagai berikut:

1. Tahap pertama, Assessor mempelajari uraian yang termuat pada kolom Aspek

Penerapan GCG/Indikator/Parameter dan faktor-faktor yang diuji kesesuaian

penerapannya.

2. Tahap kedua, Assessor menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG, dengan

melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai setiap

faktor yang diuji kesesuaian penerapannya, yaitu meliputi:

Review Dokumen

Dokumen-dokumen Perusahaan yang relevan diperoleh assessor dari pihak

Perusahaan melalui tim counterpart Perusahaan. Dalam proses ini assessor

bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Dokumen yang

terkumpul dianalisis untuk menentukan apakah aktivitas organ Perusahaan

telah sesuai dengan parameter pengujian berdasarkan informasi dari

dokumen. Simpulan hasil analisis dokumen bersifat sementara dan akan

dilengkapi dengan kuesioner dan wawancara.

Wawancara dan/atau observasi

Materi wawancara disusun berdasarkan kesimpulan sementara dari review

dokumen dan kuesioner. Materi wawancara adalah praktik-praktik GCG

yang tidak dapat diperoleh dari metode review dokumen dan kuesioner.

Berikut daftar responden yang telah diwawancara pada proses assessment

GCG Perusahaan.

b. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan butir a, untuk

menilai pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam

setiap parameter/sub indikator.

Page 31: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

26

c. Membandingkan pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian

penerapannya pada setiap parameter/sub indikator dengan pelaksanaan GCG

sesuai data dan informasi yang diperoleh pada butir b, yang meliputi

penjelasana kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki Perusahaan yang

bersangkutan.

d. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan penerapan

GCG pada seluruh faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam

setiap parameter/sub indikator yang memberikan usulan rekomendasi yang

dituangkan pada kolom identifikasi masalah dan usulan rekomendasi.

e. Berdasarkan butir c, menyusun analisis pelaksanaan GCG Perusahaan dimaksud

dan dimuat pada kolom (Analisis Penerapan GCG).

3. Tahap ketiga, setelah melakukan Analisis Penerapan GCG per Parameter/Sub

indikator, Penilai/evaluator dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan tingkat

pemenuhan setiap parameter/sub indikator beserta penjelasannya, dengan

berpedoman pada faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.

Untuk tingkat pemenuhan penerapan GCG oleh Perusahaan untuk setiap faktor-faktor

yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/sub indikator ditetapkan

sebagai berikut:

1. Keberadaan SOP/kebijakan/peraturan yang melandasi proses yang dilaksanakan

oleh organ Perusahaan (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi),

termasuk kelengkapan muatan SOP/kebijakan/peraturan;

2. Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/peraturan;

3. Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses;

4. Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/peraturan;

5. Pelaksanaan proses di organ Perusahaan sesuai SOP/kebijakan/peraturan;

6. Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan organ Perusahaan;

7. Kualitas keluaran/output yang dihasilkan.

Tingkatan pemenuhan “Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya”

dikategorikan/diberikan nilai dalam lima tingkatan, yaitu 0; 0,25; 0,50; 0,75 dan 1.

Sebagai langkah akhir, evaluator menetapkan nilai/skor hasil penilaian/evaluasi

penerapan GCG Perusahaan, dengan menetapkan klasifikasi kualitas penerapan GCG

baik per indikator, aspek maupun keseluruhan, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tingkat Capaian Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG

1 Nilai diatas 85 Sangat Baik

2 75 <X ≤ 80 Baik

Page 32: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

27

3 60 < X ≤ 75 Cukup Baik

4 50 < X ≤ 60 Kurang Baik

5 Nilai < 50 Tidak Baik

Pelaporan

Hasil penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian

Laporan Tahunan. Yang dimaksud bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan

adalah Laporan Penilaian Penerapan GCG Perusahaan atau Laporan Evaluasi Penerapan

GCG Perusahaan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan

Good Corporate Governance Perusahaan yang dimuat dalam Laporan Tahunan

Perusahaan.

Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan akhir dari

kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG Perusahaan. Format laporan hasil

penilaian/evaluasi penerapan GCG, terdiri dari:

1. Halaman judul;

2. Daftar isi;

3. Daftar Lampiran;

4. Ringkasan eksekutif;

5. Simpulan dan Rekomendasi;

6. Profil Perusahaan dan Metodologi;

7. Uraian hasil penilaian/evaluasi;

8. Lampiran.

Untuk evaluasi penerapan GCG, laporan memuat realisasi pelaksanaan rencana tindak

(action plan) dari rekomendasi hasil penilaian periode sebelumnya, hambatan yang

terjadi (jika ada) dan rencana penyelesaiannya. Penyajian informasi pelaksanaan rencana

tindak lanjut merupakan sub bagian pada uraian hasil evaluasi. Informasi mengenai Profil

Perusahaan dan Metodologi menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan dan

tingkat kesehatan Perusahaan selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Lampiran laporan hasil penilaian/evaluasi terdiri dari:

1. Ringkasan nilai akhir faktor penerapan GCG dan klasifikasi penilaian/evaluasi beserta

kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG;

2. Daftar capaian nilai/skor per indikator/parameter;

3. Daftar usulan rekomendasi berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut.

Page 33: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

28 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

BAB I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

1. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

1,218 1,218

1.

Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) tahun 2017 dan terbaru tahun 2019 berupa Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.(1)

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) 2019 telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 25 Oktober 2019.(1)

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) 2019 telah mengacu pada Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) untuk BUMN atau Pedoman Sektoral.

Berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, penyempurnaan pedoman akan dilakukan setiap 2 tahun sekali, sehingga di tahun 2020 belum diberlakukan pembaruan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Referensi: 1) Kebijakan Tata

Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) disahkan tanggal 6 November 2017

2) Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) Nomor: PPI-630-25102019-021 disahkan tanggal 25 Oktober 2019

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,609 1,00 0,609

Page 34: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

29 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

Kelemahan: -

2. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki Standar Etika Perusahaan/Code of Conduct (COC) sebagai pedoman perilaku yang diterbitkan tahun 2019 dan tahun 2020.(1)(2)

COC tahun 2020 telah disahkan oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 23 Maret 2020.(2)

COC tahun 2020 telah memuat antara lain: (2) - Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan

Komisaris; (hal. 2-3) - Nilai-nilai perusahaan (values); (hal. 5-6) - Benturan kepentingan; (hal. 25-27) - Memberi dan menerima (suap, hadiah, dan

jamuan bisnis) (hal.28-30) - Kesehatan dan keselamatan kerja; (hal. 36-

38) - Kesempatan kerja yang adil; (hal. 31-32) - Pencatatan dan Penyusunan Data

Perusahaan serta Integritas; (hal. 40-41) - Kerahasiaan informasi; (hal.33-35) - Informasi orang dalam; (N/A) - Pemeliharaan, pengawasan, dan

penggunaan asset; (hal 35-36) - Kegiatan sosial dan politik; (hal. 28)

Referensi: 1) Pedoman Perilaku

Perusahaan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-630-25102019-022 disahkan tanggal 25 Oktober 2019

2) Pedoman Perilaku Perusahaan Code of Conduct PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-630 disahkan tanggal 23 Maret 2020

Hambatan: -

Rekomendasi: -

0,609 1,00 0,609

Page 35: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

30 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

- Etika usaha (komitmen Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan/Stakeholders); (hal. 11-14)

- Penegakan Pedoman Perilaku; (hal. 41-45) - Sanksi atas pelanggaran; (hal. 46)

Perusahaan telah meninjau dan memutakhirkan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) secara berkala. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) diterbitkan tahun 2019 dan sudah dimutakhirkan dengan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Tahun 2020.(2)

Kelemahan: -

2. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten 1,217 1,217 3. Direksi menunjuk seorang

Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kekuatan:

Telah terdapat seorang Anggota Direksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yaitu Finance & Human Capital Director sebagai pengarah dalam penerapan GCG.

Tugas Anggota Direksi yang ditunjuk sebagai Penaggung Jawab Penerapan dan Pemantuan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yaitu: - Memberikan arahan penyusunan rencana

kerja yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan memenuhi Pedoman

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-630-15102018-003 Tentang Tim Counterpart Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) Dan Penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report) Di Lingkungan PT

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,456 1,00 0,456

Page 36: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

31 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik /GCG;

- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.

• Perusahaan telah memberikan laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Assesment Good Corporate Governance tahun 2019) yang disampaikan kepada EVP Sekretariat Perusahaan selaku Pemegang Saham dan ditembuskan kepada Sekretaris Dewan Komisaris berupa Penyampaian Area of Improvement GCG Tahun 2019.

Kelemahan: -

Pengembang Pleabuhan Indonesia

2) Nomor: PPI-630-02112020-012 Perihal Penyampaian AOI GCG Tahun 2019 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 2 November 2020 kepada EVP Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

4. Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik yang terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code). Panduan tambahan tersebut antara lain Board Manual,

Referensi: 1) Pedoman Perilaku

Perusahaan (Code of Conduct) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-630-

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,761 1,00 0,761

Page 37: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

32 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

Code of Conduct, dan berbagai Kebijakan Manajemen lainnya.(1)(2) Kebijakan dan panduan tambahan tersebut, telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi, dan karyawan Perusahaan melalui portal I-GCG, rapat Dewan Komisaris, Laporan Tahunan, dan website Perusahaan.(3)(4)(5)(6)

Perusahaan telah memiliki kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai perkara yang terdapat dalam Pedoman Perilaku antara lain; Pedoman LHKPN, Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Kebijakan Whistleblowing System, dan Peraturan Disiplin Pekerja.(7)(8)(9)(10) Pedoman/kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris beserta organ pendukung Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan melalui forum rapat Dewan Komisaris, portal I-GCG, Laporan Tahunan, dan website Perusahaan.(3)(5)(6)(11)

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan penandatanganan pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku (CoC).(12)(13)

Seluruh Karyawan telah melakukan penandatanganan pernyataan kepatuhan

disahkan tanggal 23 Maret 2020

2) Board Manual PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019

3) http: http://ppiportal.portdevco.com/CSS/I GCG/_layouts/15/start.aspx#/Sosialisasi/Forms/AllItems.aspx

4) Materi Sosialisasi Code of Conduct (CoC) Tahun 2020

5) https://www.portdevco.com/

6) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019

7) Surat keputusan direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-630-005123 Tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Bagi Direksi di lingkungan

Page 38: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

33 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

terhadap Pedoman Perilaku (CoC) secara berkala. Dengan jumlah karyawan sebanyak 104 orang pada tanggal 16 April 2020. Dan 94 orang karyawan apad akhir pelaksanaan assessment.(4)(14)

Perusahaan telah melakukan survei pemahaman GCG tahun 2020 untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku di tingkatan Direksi, Dewan Komisaris beserta Organ Pendukungnya, dan karyawan Perusahaan.(15)

Hasil Survei Tingkat Pemahaman Terhadap Pedoman

GCG Tahun 2020

Jabatan Persentase Klasifikasi

Pegawai 87,00 Sangat Baik

Direksi 100,00 Sangat Baik

Dewan Komisaris dan Organ Pendukungnya

88,13 Sangat Baik

Hasil Survei Tingkat Pemahaman Terhadap Pedoman

Perilaku Tahun 2020

Jabatan Persentase Klasifikasi

Pegawai 84,61 Baik

Direksi 95,24 Sangat Baik

Dewan Komisaris dan Organ Pendukungnya

80,83 Baik

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

8) Surat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: -SKD-630-002881 tentang kebijakan pengendalian penerimaan dan pemberian hadiah/hiburan di lingkungan PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia tanggal 8 Desember 2016

9) Surat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-630-002882 Tentang Kebijakan Penerapan Whistleblowing System (WBS) Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 8 Desember 2016

Page 39: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

34 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

Pedoman Perilaku (CoC) Tahun 2020 telah dimuat dalam materi induksi bagi karyawan baru. (16)

Kelemahan: -

10) Surat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-610-24062019-011 Tentang Peraturan Disiplin Kerja Pekerja Perusahaan Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 24 Juni 2019

11) Materi Sosialisasi Whistleblowing System & Pengendalian Gratifikasi

12) Pernyataan Pakta Integritas Dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis

13) Komitmen untuk Mematuhi Pedoman Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

14) Pernyataan Kepatuhan CoC

Page 40: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

35 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

dalam Survei Pemahaman GCG

15) Survei Pemahaman GCG PPI 2020

16) Materi Induction Porgram Tahun 2020

3. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 0,608 0,608

5. Perusahaan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala

Kekuatan:

Perusahaan telah melakukan assessment untuk mengidentifikasi Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik pada tahun 2019 dan melaksanakan review (dalam bentuk assessment kembali) ditahun 2020. Assessment dan Review GCG berdasarkan pada alat uji keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.(1)(2)

Laporan Tahunan Tahun 2019 telah mengungkapkan hasil assessment dan evaluasi pelaksanaan GCG Perusahaan.(3) Hasil assessment skor GCG Perusahaan untuk tahun buku 2018 yang dilaksanakan pada 2019 menunjukkan peningkatan, dengan skor sebesar 92,199% dengan Predikat “Sangat Baik” jika dibandingkan dengan skor GCG tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebesar 90,30%. Penilaian atas penerapan GCG telah dilaksanakan tersebut telah menghasilkan temuan-temuan yang menjadi rekomendasi untuk penyempurnaan praktik GCG di

Referensi: 1) Laporan Final

Assessment GCG PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tahun 2019

2) Surat Memo Nomor: MMO-630-29122020-005 dari Corporate Secretary & Stakeholder Relation kepada President Director PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 29 Desember 2020

3) Laporan Tahunan Tahun 2019 hal 149, 172-176

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,304 1,00 0,304

Page 41: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

36 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

Perusahaan di masa yang akan datang. Rekomendasi tahun 2018 yang belum selesai ditindaklanjuti dan menjadi rekomendasi atas penilaian GCG di tahun 2019 akan ditindaklanjuti pada periode selanjutnya. Menurunnya angka rekomendasi pada setiap aspek pengujian menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam mewujudkan komitmennya akan penerapan GCG di Perusahaan.

Kelemahan: -

6. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen

Kekuatan:

Perusahaan telah memasukkan pelaksanaan GCG berupa skor dalam Key Performance Indicator (KPI) Korporat.(1)

Tingkat pencapaian atas Index GCG pada KPI Korporat Tahun 2020 telah memadai yaitu sebesar 94,331%, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tahun KPI Target (%) KPI Realisasi (%)

2019 91,00 (2) 93,803 (3)

2020 93,00 (1) 94,693 (4)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Key Performance

Indicators (KPI) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

2) Key Performance Indicators (KPI) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019

3) Laporan Final Assessment GCG PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019

Hambatan: -

Rekomendasi: -

0,304

1,00 0,304

Page 42: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

37 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

4) Laporan Assessment GCG PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

4. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

1,370 1,370

7. Perusahaan memiliki Kebijakan tentang Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia No: SKD-630-005123 yang ditandatangani Direktur Utama tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Bagi Direksi Perusahaan.(1)

Perusahaan telah menetapkan Jabatan dalam Organisasi Perusahaan yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Surat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia No: SKD-630-005123 menetapkan wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) di lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia adalah Direksi Perusahaan.(1)

Perusahaan telah memiliki kebijakan berupa Keputusan Direksi mengenai pejabat

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia No: SKD-630-005123 Tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Bagi Direksi Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ditetapkan tanggal 6 November 2017

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,609 1,00 0,609

Page 43: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

38 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

Perusahaan yang ditugaskan melaksanakan koordinasi dengan KPK berkaitan dengan pengelolaan LHKPN di lingkungan Perusahaan, sebagaimana diatur pada Pasal 5 dalam Surat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia No: SKD-630-005123 Tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Bagi Direksi Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ditetapkan tanggal 6 November 2017 menetapkan bahwa monitoring penyampaian LHKPN, berkas LHKPN disampaikan kepada KPK melalui Pengelola LHKPN Cq. Corporate Secretary & Stakeholder Relation Kemudian menetapkan VP Hubungan Pekerja dan Layanan SDM sebagai Koordinator Pengelola LHKPN di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Group.(1)

Telah terdapat kebijakan/peraturan mengenai pengenaan sanksi terhadap penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia No: SKD-630-005123 Pasal 4 yang berbunyi: “Apabila Direksi belum melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan akan dikenakan sanksi penundaan pembayaran bonus atau tantiem sampai yang bersangkutan

Page 44: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

39 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

memenuhi kewajibannya, yang dibuktikan dengan bukti Tanda Terima LHKPN.”(1)

Kelemahan: -

8. Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Kekuatan:

Telah terdapat pelaksanaan sosialisasi maupun himbauan tentang pelaporan LHKPN kepada wajib lapor LHKPN di lingkungan Perusahaan melalui pendistribusian dokumen.(1)(2)

Seluruh Pejabat wajib lapor LHKPN telah mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.(3)(4)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Surat Nomor.

SK.01.02/10/2/1/LAD/LAS/PC.II-2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Himbauan Penyampaia LHKPN Tahun Pelaporan 2019 kepada Para Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

2) Surat Nomor: SK.01.02/14/1/2/LAD/SDU/PI.II-21 tanggal 14 Januari 2021 perihal Himbauan Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2020 di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada Direksi Anak dan

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,304 1,00 0,304

Page 45: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

40 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

Cucu Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

3) Tanda Terima Dokumen Kelengkapan LHKPN dari KPK

4) Tanda Terima LHKPN Penyelenggara Negara dari KPK

9. Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara

Kekuatan:

Telah terdapat pelaporan LHKPN kepada KPK oleh seluruh Pejabat wajib lapor.(1)(2)

Telah terdapat pelaporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK yang disusun oleh penanggung jawab LHKPN di Perusahaan untuk penyampaian LHKPN ditahun 2020.(3)

Seluruh Pejabat wajib lapor telah menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak terdapat pemberian teguran/sanksi bagi Pejabat wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.(1)(2)(3)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Tanda Terima

Dokumen Kelengkapan LHKPN dari KPK tanggal 5 Maret 2020

2) Tanda Terima LHKPN Penyelenggara Negara dari KPK tanggal 4 dan 5 Februari 2021

3) Memo Nomor: MMO-630-29122020-021 kepada Yth. President Director dari Corporate Secretary & Stakeholder Relation Perihal Pelaksanaan Pelaporan

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,457 1,00 0,457

Page 46: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

41 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

Pemenuhan Kewajiban LHKPN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 29 Desember 2020

5. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 1,370 1,370

10. Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.

Kekuatan:

Telah Terdapat kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi berupa Surat Keputusan DireksiPT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-630-002881 tentang kebijakan pengendalian penerimaan dan pemberian hadiah/hiburan di lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ditetapkan tanggal 8 Desember 2016 dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

Kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi tahun 2016 telah mengatur aspek antara lain: (1)

- Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi. - Ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi,

antara lain: Prinsip Penerimaan dan Pemberian (Pasal 4), Penerimaan dan Pemberian yang Tidak Perlu Dilaporkan (Pasal 5), Ketentuan Penerimaan Hadiah/Hiburan (Pasal 6), Ketentuan Pemberian Hadiah/Hiburan (Pasal 7), Jamuan Makan atau Bisnis (Pasal 8), Batasan Penerimaan Hadiah atau Hiburan

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-630-002881 tentang kebijakan pengendalian penerimaan dan pemberian hadiah/hiburan di lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 8 Desember 2016

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,304 1,00 0,304

Page 47: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

42 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

(Pasal 9), Batasan Pemberian Hadiah/Hiburan (Pasal 10), Pemberian Gratifikasi/Hadiah/Hiburan (Pasal 11), Batasan Permintaan Dari Pihak Ketiga untuk Mendapatkan Hadiah/Hiburan (Pasal 12), Tata Cara Penerimaan Hadiah/Hiburan (Pasal 13), Tata Cara Pelaporan Pemberian Hadiah/Hibuan (Pasal 14).

- Fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi yaitu Tim GCG Perusahaan. (Pasal 15)

- Sistem dan Prosedur Pelaporan Penerimaan Hadiah/Hiburan. (Lampiran 5)

- Pemantauan atas pelaksanaan. (Pasal 15) - Sanksi atas penyimpangan ketentuan

gratifikasi. (Pasal 16) Kelemahan: -

11. Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan Pengendalian Gratifikasi

Kekuatan:

Telah Terdapat pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan melalui portal I-GCG, dan dalam forum Rapat Dewan Komisaris.(1)(2)

Telah terdapat kegiatan pendistribusian dari ketentuan Pengendalian Gratifikasi di

Referensi: 1) Portal I-GCG 2) Materi Sosialisasi

Whistleblowing System dan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020

3) Surat Keputusan Direksi PT Pengembang

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,609 1,00 0,609

Page 48: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

43 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

lingkungan Perusahaan melalui pendistribusian dokumen dan portal I-GCG.(3)(4)(5)

Pada tahun 2020 telah dilakukan survei untuk mengukur tingkat pemahaman Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan terhadap Kebijakan Pengendalian Gratifikasi.(7)

Hasil Survei Tingkat Pemahaman Terhadap Kebijakan

Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020

Jabatan Persentase Klasifikasi

Pegawai 87,93 Sangat Baik

Direksi 97,14 Sangat Baik

Dewan Komisaris dan Organ Pendukungnya

86,88 Sangat Baik

Telah terdapat kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada Stakeholders Perusahaan melalui website dan Laporan Tahunan.(5)(6)

Kelemahan: -

Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-630-002881 tentang Kebijakan Pengendalian Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Hiburan Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

4) Portal I-GCG 5) https://www.portd

evco.com/ 6) Laporan Tahunan

Tahun 2019 7) Survei Pemahaman

Gratifikasi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia 2020

12. Perusahaan mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi.

Kekuatan :

Telah terdapat kegiatan pengelolaan gratifikasi yang sesuai dengan perundang-undangan.(1)

Telah terdapat laporan terkait penerimaan gratifikasi dari Corporate Secretary & Stakeholder Relation kepada Direktur Utama.

Referensi: 1) Surat Memo

Nomor: MMO-630-29122020-005 dari Corporate Secretary & Stakeholder Relation kepada

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,457 1,00 0,457

Page 49: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

44 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

Laporan tersebut menjelaskan bahwa di tahun 2020 tidak terdapat penerimaan maupun pemberian hadiah/hiburan.(1)

Telah terdapat peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung Pengendalian Gratifikasi berupa pembaruan sosialisasi pemahaman Whistleblowing System dan Gratifikasi pada portal Perusahaan dan disampaikan dalam forum rapat Dewan Komisaris.(2)(3) Peninjauan kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang dilakukan di tahun 2020 berupa penyesuaian materi yang digunakan untuk Sosialisasi Gratifikasi Perusahaan. Materi Sosialisasi Gratifikasi Perusahaan mengacu pada Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan dan dilengkapi dengan ketentuan yang disampaikan oleh KPK pada saat sosialisasi gratifikasi di tahun 2020 awal. Pemutakhiran kebijakan akan dilaksanakan apabila ada perubahan ketentuan dari KPK.(4)

Kelemahan: -

President Director PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 29 Desember 2020

2) http://ppiportal.portdevco.com/CSS/I GCG/_layouts/15/start.aspx#/Sosialisasi/Forms/AllItems.aspx

3) Materi Sosialisasi Whistleblowing System dan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020

4) Konfirmasi

6. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan yang bersangkutan (Whistle blowing system)

1,217

1,217

13. Perusahaan memiliki kebijakan tentang

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT

Hambatan: -

0,304 1,00 0,304

Page 50: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

45 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

pelaporan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (Whistleblowing System).

(Whistleblowing System) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-630-002882 Tentang Kebijakan Penerapan Whistleblowing System (WBS) Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.(1)

Kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (Whistleblowing System) telah mencakup materi sebagai berikut: (1) - Perlindungan pelapor - Unit pengelola sistem pelaporan

pelanggaran - Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas

pelanggaran - Mekanisme penyampaian pelanggaran - Pelaksanaan investigasi - Pelaporan atas penyelenggaraan sistem

pelaporan pelanggaran Kelemahan: -

Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-630-002882 Tentang Kebijakan Penerapan Whistleblowing System (WBS) Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 8 Desember 2016

Rekomendasi: -

14. Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (Whistleblowing System).

Kekuatan:

Telah terdapat kegiatan sosialisasi Kebijakan Whistleblowing System kepada karyawan melalui : - portal I-GCG,(1) - Laporan Tahunan,(2) - forum rapat Dewan Komisaris.(3)

Referensi: 1) portal I-GCG 2) Laporan Tahunan

Tahun 2019 3) Materi Sosialisasi

Whistleblowing System dan Pengendalian

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,304 1,00 0,304

Page 51: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

46 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

Telah terdapat kegiatan sosialisasi Kebijakan Whistleblowing System kepada Stakeholder (pihak eksternal) melalui - Laporan Tahunan, (2) - website Perusahaan, (4) - banner tentang WBS di seluruh ruang

publik,(5) - email dan situs WBS.(6)(7)

Kelemahan: -

Gratifikasi Tahun 2020

4) https://www.portdevco.com/

5) Banner tentang Whistle Blowing System

6) [email protected]

7) http//www.tipoffs.asia/ipcbersih/report/asp

15. Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (whistle blowing system).

Kekuatan:

Telah terdapat sarana/media Perusahaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Whistleblowing System, antara lain: - Telepon: 021 1500 969 - Faksimili: 0211500 979 - SMS & WA: 0812 9006 0606 - Email: [email protected] - Website: https://www.tipoffs.asia/ipcbersih/ - Surat: IPC Bersih PO BOX 3325 JKP 10033 Tim terkait pengelola Whistle Blowing System masih terpusat dengan tim yang ada di induk Perusahaan, sehingga tidak terdapat tim tersendiri yang ada dibentuk oleh Perusahaan untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Whistleblowing System.(1)(2)

Tidak terdapat penanganan atau tindak lanjut atas pengaduan yang diterima Perusahaan.

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-630-002882 Tentang Kebijakan Penerapan Whistleblowing System (WBS) Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 8 Desember 2016

2) Materi Sosialisasi Whistleblowing System dan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,609 1,00 0,609

Page 52: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

47 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT –

PEMENUHAN

SKOR

Mengingat di tahun 2020 tidak terdapat laporan terkait Whistleblowing System.(3)

Telah terdapat pelaporan atas pelaksanaan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (Whistleblowing System). Berdasarkan laporan Corporate Secretary di tahun 2020 tidak terdapat laporan terkait Whistleblowing System.(3)

Telah terdapat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Kebijakan Whistleblowing System secara berkala.(3) Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Whistleblowing System berupa peninjauan ketentuan-ketentuan terkait kebijakan Whistleblowing System berdasarkan Pedoman Whistleblowing System PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019 yang dimuat dalam materi sosialisasi Whistleblowing System dan Pengendalian Gratifiksasi dalam forum rapat Dewan Komisaris yang disampaikan di tahun 2020.(4)

Kelemahan: -

3) Memo Nomor: MMO-630-29122020-005 dari Corporate Secretary & Stakeholder Relation kepada President Director PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 29 Desember 2020

4) Konfirmasi

TOTAL SKOR 7,000 100,00 7,000

Page 53: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

48 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

BAB II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL

7. RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi 2,423 2,279

16. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi.

Kekuatan:

Pemegang Saham telah menetapkan pedoman dan ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku pemegang saham dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, mengingat Perusahaan adalah anak perusahaan BUMN.

(1)(2)(3)(4)(5)

Dalam seluruh ketentuan tersebut di atas telah mengatur materi antara lain: (1)(4)(2)(4) a. Mekanisme penjaringan atau nominasi calon

anggota Direksi; b. Penilaian/pengujian atas kepatutan dan

kelayakan (fit and proper test) bagi anggota Direksi.

Kelemahan: -

Referensi: 1) Akta Pendirian

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, Akta Nomor 9 Tanggal 5 November 2012, Pasal 10

2) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 11 tanggal 13 September 2018 (Perubahan Modal Dasar dan Disetor)

3) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 3 Tanggal 7 Agustus 2019 (Perubahan Domisili)

4) Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/06/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

Page 54: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

49 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 26 Juni 2020

5) Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.01/29/10/I/MTA/UT/PI.II-18 Tentang Perubahan Atas Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 29 Oktober 2018

6) Surat Edaran Nomor: SE/01/ MBU/03/2017 Tentang Kelengkapan Dokumen Usulan Pengangkatan Anggota Direksi dan

Page 55: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

50 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN tanggal 8 Maret 2017

17. Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon Anggota Direksi.

Kekuatan:

Telah terdapat Daftar Bakal Calon yang disetujui oleh Pemegang Saham dan berisikan nama-nama yang diperoleh melalui proses penjaringan dalam rangka memperoleh calon Direksi Perusahaan. (1)

Seluruh bakal calon yang disetujui oleh Pemegang Saham telah diundang oleh Tim dan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) sesuai ketentuan yang berlaku.(2)

a. Pada tahun 2020 telah dilakukan UKK oleh Tim terhadap bakal calon anggota Direksi untuk diangkat menjadi anggota Direksi pada Perusahaan.(2)

b. Assessment dilakukan oleh lembaga independen dan dievaluasi oleh Tim terhadap Bakal Calon Direksi.(3)(4)

Telah terdapat penetapan hasil akhir UKK dan evaluasi oleh Tim dan disampaikan kepada Pemegang Saham. (5)(6)

Terkait pelaksanaan UKK:(2)(3)(4)

Referensi: 1) Surat PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) ke Kementerian BUMN tentang Usulan Nama Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020

2) Daftar Nama Bakal Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020

3) Rekapitulasi Hasil Assessment Calon Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020

4) Hasil Review Kelayakan Calon Direksi Anak Perusahaan

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,692 1,00 0,692

Page 56: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

51 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

a. Telah terdapat Tim yang dibentuk untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Bakal Calon Direksi.

b. Pelaksanaan UKK telah menilai semua kriteria penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Telah terdapat nama-nama calon anggota Direksi dalam dokumen penetapan hasil UKK dan evaluasi yang disampaikan oleh Tim kepada Pemegang Saham.(5)(6)

Kelemahan: -

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020

5) Surat Menteri BUMN ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor SR-406/MBU/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 Perihal Persetujuan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

6) Konfirmasi

18. Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengangkatan Anggota dan Komposisi Direksi.

Kekuatan:

Pengangkatan Direksi:

1. Telah terdapat penetapan anggota Direksi oleh RUPS dan tidak melewati batas 30 hari sejak masa jabatan berakhir. Adapun perubahan komposisi Direksi Perusahaan di tahun 2020 sebagai berikut: (1)(2) a. Pada tanggal 15 Juli 2020, Keputusan

RUPS Sirkuler memberhentikan Sdr. Prastyo Wasis sebagai Direktur Utama sementara waktu dan Sdr. Kiki M. Hikmat sebagai Direktur Komersial dan

Referensi: 1) Keputusan Para

Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: KP.03/15/7/3/MTA/UT/PI.II-2020 dan Nomor: SK-008/PII-SK.01/VII/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Hambatan: - Rekomendasi:

Pemegang Saham melakukan pengangkatan anggota Direksi secara definitif tidak melebihi 30 hari sejak masa jabatan berakhir atau sejak pengangkatan yang

0,520 0,92 0,477

Page 57: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

52 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Pengembangan Usaha, dan mengangkat sebagai anggota Direksi sebagai berikut: (1)

Nama Direksi Jabatan

Mulyadi Direktur Utama Sementara Waktu

Sumarno Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha

Sementara Waktu

Herman Susilo Direktur Keuangan dan SDM Sementara Waktu

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemagang Saham di luar RUPS Nomor 2 tanggal 19 November 2020 memberhentikan Sdr. Mulyadi sebagai Direktur Utama sementara waktu, sehingga terjadi perubahan komposisi anggota Direksi sampai dengan akhir Desember 2020 dan mengangkat Direksi secara definitif sebagai berikut: (2)

Nama Direksi Jabatan

Muhamad Hadi Syafitri Noor

Direktur Utama

Eko Afrilianto Direktur Teknik

Sumarno Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha

Herman Susilo Direktur Keuangan dan SDM Sementara Waktu

b. Pengangkatan Direksi telah dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler

Anggota Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 15 Juli 2020

2) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemagang Saham di luar RUPS Nomor 2 tanggal 19 November 2020 Akta Pendirian PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, Akta Nomor 9 Tanggal 5 November 2012, Pasal 10

3) CV M Hadi Syafitri Noor

4) CV Sumarno 5) CV Herman Susilo

bersifat ‘sementara waktu’.

Page 58: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

53 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

yang ditandatangani oleh para pemegang saham.

c. Penetapan Direksi telah dengan Berita Acara RUPS. (1)(2)

2. Pembidangan tugas Direksi telah ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui Keputusan RUPS Sirkuler PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, sebagai berikut:(2)

Nama Direksi Jabatan

Muhamad Hadi Syafitri Noor

Direktur Utama

Eko Afrilianto Direktur Teknik

Sumarno Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha

Herman Susilo Direktur Keuangan dan SDM Sementara Waktu

Komposisi Direksi a. Jumlah Direksi telah sesuai dengan

kebutuhan Perusahaan, saat ini jumlah Direksi adalah 4 (empat) orang dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 10 yang menyebutkan bahwa Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. (1)(2)

b. Seluruh Anggota Direksi yang diangkat telah memiliki latar belakang pendidikan/ pengetahuan dan/atau pengalaman yang

Page 59: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

54 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

sesuai dengan jenis usaha Perusahaan. Berikut Profil Direksi Perusahaan: (9)

Direksi Profil Ringkas

Muhamad Hadi Syafitri Noor

Direktur Utama

Bergabung dengan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia sejak tahun 1996. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Tanjungpura, kemudian S2 Water Science and Engineering/Coastal Engineering & Port Development di UNISCO IHE. Riwayat jabatan antara lain sebagai: VP Manajemen Aset Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019), Direktur Utama PT Pengerukan Indonesia (2017-2018) dan Direktur Komersial dan Teknik PT Pengerukan Indonesia (2014-2017).

Eko Afrilianto Direktur Teknik

Bergabung dengan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia sejak tahun 2019. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil di ITB, kemudian S2 Magister Teknik di ITB, S2 Master of Philosophy di Yokohama National University of Japan dan S2 Master of Business Administration di Kuhne Logistic University of Hamburg. Riwayat jabatan antara lain sebagai: VP Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero), SVP Konstruksi Sipil PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan SM Perencanaan Teknik PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Sumarno Direktur

Komersial dan

Bergabung dengan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia sejak tahun 2020. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di STIE Indonesia, kemudian

Page 60: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

55 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Pengembangan Usaha

S2 Logistik di Erasmus Universitet. Riwayat jabatan antara lain sebagai: Direktur Administrasi & Keuangan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (2020), Direktur Keuangan dan SDM PT Energi Pelabuhan Indonesia (2017-2019) dan Manager Pengembangan Bisnis dan Pemasaran PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015-2017).

Herman Susilo Direktur

Keuangan dan SDM Sementara

Waktu

Bergabung dengan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia sejak tahun 1996. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi di Universitas Gadjah Mada kemudian S2 Maritime Economic & Logistics di Erasmus University Rotterdam. Riwayat jabatan antara lain sebagai: Direktur Operasi dan Komersial PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Direktur Keuangan dan SDM PT Jasa Armada Indonesia Tbk dan Corporate Secretary PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

c. Berdasarkan riwayat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, maka seluruh anggota Direksi Perusahaan telah memiliki pengalaman yang sesuai dengan pembidangan tugas anggota Direksi.(10)

Kelemahan:

Pemegang Saham melakukan pengangkatan anggota Direksi secara definitif melebihi jangka waktu 30 hari sejak pengangkatan yang terakhir,

Page 61: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

56 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

dimana pengangkatan pada tanggal 15 Juli 2020 masih berstatus ‘sementara waktu’ dan pengangkatan definitif baru dilakukan pada tanggal 19 November 2020.

19. Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi Anggota Direksi.

Kekuatan:

Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan rangkap anggota Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan terkait larangan rangkap jabatan anggota Direksi, yaitu sebagai: (1) a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan

Badan Usaha Milik Swasta; b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

pada BUMN; c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya

pada Instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan/atau Daerah;

d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus dan/atau calon/ anggota legislatif dan/atau;

e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Kelemahan:

Referensi: 1) Anggaran Dasar

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Pasal 10 ayat 34

Hambatan: - Rekomendasi:

Pemegang Saham menetapkan mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap tersebut paling lambat 30 hari.

0,346 0,75 0,260

Page 62: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

57 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Belum terdapat ketentuan mengenai pengaturan/ mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap tersebut paling lambat 30 hari.

20. Pemegang Saham/RUPS memberhentikan Anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kekuatan:

Pemberhentian anggota Direksi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS. (1) Pada tanggal 15 Juli 2020, RUPS telah memberhentikan dengan hormat Sdr. Prastyo Wasis dari jabatan Direktur Utama sementara waktu dan Kiki M. Hikmat dari jabatan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, serta mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr.Henri Panggabean sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia sehubungan dengan surat pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Perusahaan. (1)(2)

Tahapan pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu: (1)(2)(3)

a. Rencana pemberhentian anggota Direksi telah diberitahukan kepada yang bersangkutan melalui surat undangan oleh Pemegang Saham. (1)

b. Alasan pemberhentian Direksi dapat disebabkan oleh alasan: (a) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; (b)

Referensi: 1) Keputusan Para

Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: KP.03/15/7/3/MTA/UT/PI.II-2020 dan Nomor: SK-008/PII-SK.01/VII/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 15 Juli 2020

2) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar RUPS Nomor 19 tanggal 28 Juli 2020

3) Anggaran Dasar pasal 10 Ayat 13 dan 15

Hambatan: - Rekomendasi:

Keputusan RUPS pemberhentian anggota Direksi memuat alasan pemberhentiannya.

0,173 0,92 0,159

Page 63: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

58 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (c) tidak melaksanakan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; (d) terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara; (e) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN; (f) dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; (g) mengundurkan diri.

Dalam Keputusan RUPS pemberhentian anggota Direksi belum memuat alasan pemberhentian Sdr. Prastyo Wasis dari jabatan Direktur Utama sementara waktu dan Kiki M. Hikmat dari jabatan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha.(1)(2)

Keputusan RUPS Pemberhentian anggota Direksi belum memuat alasan pemberhentian Sdr. Prastyo Wasis dari jabatan Direktur Utama sementara waktu dan Kiki M. Hikmat dari jabatan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, pada bagian ‘Konsideran’ keputusan maupun bagian ‘Memutuskan’.

Page 64: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

59 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Kelemahan:

Keputusan RUPS Pemberhentian anggota Direksi belum memuat alasan pemberhentian Sdr. Prastyo Wasis dari jabatan Direktur Utama sementara waktu dan Kiki M. Hikmat dari jabatan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha.

21. Pemegang Saham/RUPS memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris.

Kekuatan :

Pada tahun 2020, tidak terdapat pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris. (1) (N/A) Apabila terdapat pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris, telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan pasal 10 ayat 33 bahwa pemberhentian sementara Direksi diatur dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris. Pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris diberitahukan secara tertulis disertai alasan pemberhentian dengan tembusan kepada Direksi. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.(1)

Jangka waktu penyelenggaran RUPS dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana

Referensi: 1) Anggaran Dasar

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Pasal 10 Ayat 33

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

Page 65: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

60 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. (N/A)

(1)

Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.(1) (N/A)

RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Dalam hal jangka waktu 30 (sembilan puluh) hari telah lewat, RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.(1) (N/A)

Kelemahan: -

8. RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris 1,731 1,645 22 Pemegang Saham/RUPS

menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Pemegang Saham telah memiliki ketentuan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri Negara BUMN.(1)(2)(3)

Pedoman pengangkatan dan pemberhentian tersebut telah mengatur mengenai:(3)

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 14 2) Peraturan Menteri

Negara BUMN No. PER-04/MBU/06/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2012

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

Page 66: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

61 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

a. Penjaringan atau nominasi calon anggota Dewan Komisaris (Bab VI bagian kedua proses penjaringan).

b. Penilaian/pengujian bagi calon anggota Dewan Komisaris (Bab VII Formulasi Penilaian).

Kelemahan: -

tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 26 Juni 2020

3) Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.01/29/10/I/MTA/UT/PI.II-18 Tentang Perubahan Atas Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 29 Oktober 2018

23. Pemegang Saham/RUPS

melaksanakan penilaian terhadap calon Anggota Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Pada tahun 2020, Pemegang Saham telah mencari usulan calon anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan konfirmasi, Pemegang Saham telah melakukan penilaian/ evaluasi terhadap calon anggota Dewan Komisaris. (1)(2)

Referensi: 1) Surat Menteri BUMN

selaku RUPS PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: SR-406/MBU/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 Perihal Persetujuan

Hambatan: - Rekomendasi:

Mendokumentasikan terkait dengan penilaian

0,519 0,63 0,324

Page 67: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

62 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Berdasarkan konfirmasi, penilaian yang dilakukan telah mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris.(2)(3)

Penetapan Dewan Komisaris terpilih telah berdasarkan hasil akhir penilaian yang dilakukan oleh Tim UKK yang dibentuk.(3)

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumentasi terkait dengan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris:

a. Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) perihal Usulan Pejabat Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

b. Telaah Komite NR perihal Usulan Pejabat Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

2) Konfirmasi

terhadap calon anggota Dewan Komisaris: a. Surat Direksi

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) perihal Usulan Pejabat Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

b. Telaah Komite NR perihal Usulan Pejabat Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

24. Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengangkatan Dewan Komisaris dan komposisinya.

Kekuatan:

Pengangkatan Dewan Komisaris a. Telah terdapat penetapan anggota Dewan

Komisaris oleh RUPS tidak melebihi 30 hari sejak masa jabatan berakhir. (1)(2) Selama tahun 2020, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris sebagai berikut: (1)(2)

Referensi: 1) Keputusan Para

Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: KP.03/14/7/1/MTA/UT/PI.II-2020 dan

Hambatan: - Rekomendasi: Komposisi Dewan Komisaris a. Penetapan Komisaris

Independen oleh RUPS

0,347 0,88 0,304

Page 68: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

63 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Mengangkat secara definitif Sdr. Hambra sebagai Komisaris Utama dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana pengangkatan sebelumnya dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar RUPS Nomor: KP.03/13/5/2/MTA/UT/PI.II-20 dan Nomor: SK-001/PII/DI/V/2000 tanggal 13 Mei 2020.

Mengangkat Sdr. Amrin sebagai Komisaris Perusahaan.

b. Pengangkatan Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (1)

c. Terdapat berita acara pada saat

penyerahan SK Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dalam hal pengangkatan ditetapkan melalui RUPS.(3)

Komposisi Dewan Komisaris: (1)(2)(3) a. Susunan anggota Dewan Komisaris

Perusahaan sampai dengan akhir Desember 2020 yaitu sebanyak 4 (empat) orang, adalah sama jika dibandingkan jumlah anggota Direksi.

Nomor: SK-004/PII-SK.D1/VII/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 14 Juli 2020

2) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar RUPS Nomor: KP.03/13/5/2/MTA/UT/PI.II-20 dan Nomor: SK-001/PII/DI/V/2000 tanggal 13 Mei 2020

3) Akta Pernyataan Keputuan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar RUPS Nomor: 18 tanggal 28 Juli 2020

4) Konfirmasi

mencapai 20% dari total komposisi Dewan Komisaris.

Page 69: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

64 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Dewan Komisaris Jabatan

Hambra Komisaris Utama

Dachamer Munthe Komisaris Irsal Yunus Komisaris

Amrin Komisaris

b. Berdasarkan riwayat hidup Dewan Komisaris, komposisi Dewan Komisaris saat ini, tidak terdapat mantan anggota Direksi Perusahaan sehingga tidak berlaku masa cooling off sekurang-kurangnya satu tahun.(4)

Kelemahan: Komposisi Dewan Komisaris:

a. Penetapan Komisaris Independen oleh RUPS belum mencapai 20% dari total komposisi Dewan Komisaris.

25. Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Telah terdapat Keputusan Pemegang Saham/ RUPS mengatur dan menetapkan jabatan Dewan Komisaris yang menimbulkan benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan terkait larangan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris, yaitu sebagai: (1) a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan

BUMS;

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 14 ayat 32

Hambatan: - Rekomendasi:

Terdapat keputusan RUPS atau peraturan lainnya yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang

0,346 0,50 0,173

Page 70: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

65 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengurus partai politik dan atau calon/ anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Kelemahan:

Belum terdapat keputusan RUPS atau peraturan lainnya yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

dapat dipegang oleh seorang Anggota Dewan Komisaris.

26. Pemegang Saham/RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kekuatan:

Pada tahun 2020 telah terdapat pemberhentian anggota Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS sebagai berikut: (1)

a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Apep Fajar Kurniawan selaku Komisaris Independen.

Sesuai peraturan dan Anggaran Dasar menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya melalui tahapan sebagai berikut: (2)(3)(4)

Referensi: 1) Keputusan Para

Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: KP.03/14/7/1/MTA/UT/PI.II-2020 dan Nomor: SK-004/PII-SK.D1/VII/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,173 1,00 0,173

Page 71: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

66 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

1. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan dan juga melalui surat oleh Pejabat yang ditunjuknya.

2. Keputusan pemberhentian karena alasan-alasan yang diatur dalam Anggaran Dasar yaitu: (a) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (b) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar, (c) terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara, (d) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN, (e) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, (f) mengundurkan diri. Keputusan tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Kelemahan: -

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 14 Juli 2020

2) Surat Pemberitahuan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Sdr. Apep Fajar Kurniawan

3) Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 14 -19

4) Konfirmasi

Page 72: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

67 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

9. RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

1,385 1,255

27 Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP) atau Revisi RJPP.

Kekuatan:

Telah terdapat pedoman dari Pemegang Saham terkait penyusunan RJPP yaitu:(1)(2)(6) a. Pedoman Penyusunan Rencana Jangka

Panjang Perusahaan (RJPP) Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

b. Aspirasi Pemegang Saham untuk penyusunan RJPP Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2020-2024

c. Hasil Review RJPP Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020-2024

Pemegang Saham telah melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap rancangan RJPP dan revisi RJPP:

a. Pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP oleh RUPS telah didahului pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS melalui surat Direksi, yang dilakukan pertama kali pada 13 Desember 2019 serta mengalami beberapa kali review dan revisi dari Pemegang Saham.(3)(4)(5)(6)(7)

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: PR.03/30/11/1/STR/UT/PI.II-17 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 30 November 2017

2) Surat Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: PR. 03/25/11/1/PI.II-19 tanggal 25 November 2019 tentang Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham Untuk Penyusunan RJPP Anak Perusahaan Tahun 2020-2024

Hambatan: - Rekomendasi:

Pemegang Saham mengesahkan rancangan RJPP dilaksanakan tepat waktu, di tahun sebelum periode RJPP berjalan dan tidak lebih dari 60 hari setelah rancangan RJPP diterima.

0,519 0,75 0,389

Page 73: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

68 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

b. Dewan Komisaris telah menyampaikan tanggapan atas rancangan RJPP tahun 2020-2024 yang diusulkan oleh Direksi. (8)

Pemegang Saham telah memberikan pengesahan terhadap rancangan RJPP Tahun 2020-2024 melalui keputusan para Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) yang ditetapkan dalam Akta Notaris tanggal 28 Januari 2021.(9)(10)

Kelemahan:

Pemegang Saham belum melakukan pengesahan terhadap rancangan RJPP Tahun 2020-2024 secara tepat waktu atau melebihi 60 hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap sebelum periode RJPP berjalan.

3) Executive Summary RJPP PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020-2024

4) Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020-2024

5) Surat Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-400-13122019-010 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penyampaian Rancangan RJPP 2020-2024 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

6) Surat Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: PR. 03/14/1/1/STR/UT/PI.II-2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penyampaian Hasil Review RJPP Anak Perusahaan

Page 74: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

69 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020-2024

7) Surat Plt. Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ke Komisaris Utama Nomor: PPI-400-28012020-012 tanggal 28 Januari 2020 perihal Permohonan Tanggapan dan Persetujuan Atas Rancangan RJPP 2020-2024

8) Surat Dewan Komisaris ke Plt. Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: DK/31/1/1/PPI-2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal Tanggapan atas Rancangan RJPP 2020-2024

9) Surat Direktur Utama Kepada Pemegang Saham Nomor: PPI-400-31012020-002

Page 75: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

70 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

tanggal 31 Januari 2020 perihal Penyampaian Rancangan RJPP Tahun 2020-2024 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

10) Surat Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: PD. 03/14/5/1/STR/UT/PI.II-20 tanggal 14 Mei 2020 tentang Penyampaian Hasil Review Tahap 2 RJPP Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020-2024

11) Surat Plt. Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-400-01072020-012 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penyampaian Rancangan RJPP Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020-2024

Page 76: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

71 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Revisi Review Tahap 2

12) Draft Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 135 tanggal 28 Januari 2021

28. Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Kekuatan:

Pemegang Saham telah menetapkan pedoman penyusunan RKAP yaitu:(1)(2)(3) a. Prosedur Penyusunan dan Pengelolaan

Anggaran PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);

b. Petunjuk Teknis Penyusunan Usulan RKAP Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);

c. Petunjuk Teknis Penyusunan Usulan Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2020.

Pemegang Saham telah melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap rancangan RKAP 2020, antara lain: (4)(5)(6)(7)(8)(9)

a. Pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RKAP oleh RUPS, diawali dengan pemaparan oleh Direksi kepada Pemegang Saham dan dilakukan beberapa kali rapat pembahasan. (4)(5)(6)(7)(8)

b. Dewan Komisaris memberikan tanggapan terhadap usulan RKAP dan atas hal-hal yang

Referensi: 1) Prosedur

Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

2) Petunjuk Teknis Penyusunan Usulan RKAP 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

3) Petunjuk Teknis Penyusunan Usulan Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

4) Surat Plt. Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-520-23082019-013 tanggal 23 Agustus

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,520 1,00 0,520

Page 77: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

72 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan dalam RUPS. (9)

Pemegang Saham telah memberikan pengesahan terhadap RKAP 2020 melalui Akta Berita Acara RUPS Tahunan tanggal 23 Januari 2020. (10)(11)

Pengesahan RUPS RKAP 2020 telah dilakukan tepat waktu, yaitu tanggal 23 Januari 2020 adalah telah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang mengatur bahwa rancangan RKAP disetujui oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.(10)(12)

Kelemahan: -

2019 Perihal Tanggapan Tertulis Usulan RKAP Tahun 2020 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Konsolidasi)

5) Surat Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-520-02122019-014 tanggal 2 Desember 2019 Perihal Permohonan Persetujuan Tertulis dan Penyampaian Usulan RKAP Tahun 2020 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Konsolidasi)

6) Surat Plt. Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-520-19122019-022 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Permohonan

Page 78: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

73 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Tanggapan/ Persetujuan Tertulis Usulan RKAP Tahun 2020 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Konsolidasi)

7) Surat Tanggapan Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: DK/20/12/1/PPI-2019 tanggal 20 Desember 2019 Perihal Tanggapan Atas Usulan RKAP 2020 Tahun 2020

8) Surat Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada Direksi Anak Perusahaan & Manajemen KSO di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: SK.03/8/1/1/PAP/WDU/PI.II-2020 perihal Pemberitahuan Rencana RUPS/RUP RKAP Tahun 2020

Page 79: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

74 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

tanggal 8 Januari 2020

9) Undangan RUPS RKAP PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ke Pemegang Saham Nomor: PPI-630-08012020-016 tanggal 8 Januari 2020

10) Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 Nomor 7 tanggal 23 Januari 2020

11) Daftar Hadir RUPS RKAP 2020 Anak Perusahaan dan KSO PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, tanggal 23 Januari 2020

12) Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 17 Ayat 4

29. Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan/

Kekuatan: Referensi: Hambatan: -

0,346 1,00 0,346

Page 80: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

75 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/ keputusan RUPS.

Pemegang Saham/RUPS telah melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap usulan Direksi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemegang Saham.(1)(2) a. Pengambilan keputusan RUPS/Pemegang

Saham secara sirkuler didahului dengan pemaparan oleh Direksi atau permintaan penjelasan atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemegang Saham. (2)

b. Pengambilan keputusan telah mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi. (2)

Pemegang Saham/RUPS telah memberikan persetujuan/keputusan terhadap usulan Direksi melalui surat keputusan Pemegang Saham.(2)

Proses pemberian persetujuan/keputusan RUPS untuk KSO/BOT paling lambat 30 hari dan untuk pelepasan asset maksimal 7 hari.(1)

Kelemahan: -

1) Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 ayat 9

2) Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 Nomor 7 tanggal 23 Januari 2020

3) Risalah RUPS PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Nomor: PPI-623-13072020-016 tanggal 13 Juli 2020

Rekomendasi: -

10. RUPS memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar

2,077 1,875

Page 81: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

76 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

30. RUPS memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Penilaian Kinerja Direksi a. Telah terdapat sistem/pedoman penilaian

kinerja Direksi secara kolegial dalam Kontrak Manajemen dan KPI RKAP Perusahaan, memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. (1)(2)

b. Telah terdapat Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja kolegial yang disahkan/disetujui oleh Pemegang Saham. (1)(2)

c. Pemegang Saham telah memberikan penilaian kinerja anggota Direksi secara kolegial berdasarkan laporan kinerja Direksi dengan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi sebagaimana tercantum dalam Risalah RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019.(3)

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris a. Telah terdapat kontrak kinerja dalam bentuk

KPI Dewan Komisaris yang memuat target kinerja Dewan Komisaris yang disahkan/disetujui Pemegang Saham.(1)(4)

Kelemahan:

Penilaian Kinerja Direksi:

Referensi: 1) Kontrak Manajemen

Tahun 2020 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Antara Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 23 Januari 2020

2) Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 Nomor 7 tanggal 23 Januari 2020

3) Risalah RUPS PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Nomor: PPI-623-13072020-016 tanggal 13 Juli 2020

4) Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators/KPI)

Hambatan: - Rekomendasi:

Penilaian Kinerja Direksi a. Terdapat sistem/

penilaian kinerja Direksi secara individu yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.

b. Terdapat Kontrak Manajemen yang memuat target individu yang disahkan oleh Pemegang Saham

c. Pemegang Saham menyampaikan penilaian kinerja Direksi secara individu dalam Risalah RUPS.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris a. Terdapat

sistem/pedoman

0,346 0,50 0,173

Page 82: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

77 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

a. Belum terdapat sistem/penilaian kinerja Direksi secara individu yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.

b. Pemegang Saham belum menyampaikan penilaian kinerja Direksi secara individual dalam Risalah RUPS.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris: a. Belum terdapat sistem/pedoman penilaian

kinerja Dewan Komisaris (kolegial) yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.

b. RUPS/Pemegang Saham belum melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris.

c. Risalah RUPS belum memuat penilaian kinerja Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Tahun 2020

penilaian kinerja Dewan Komisaris yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.

b. RUPS/Pemegang Saham melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris.

c. Risalah RUPS memuat penilaian kinerja Dewan Komisaris.

31. RUPS menetapkan gaji/ honorarium tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Dalam penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas: - Telah terdapat pedoman gaji/honorarium,

tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman Penetapan Gaji dan Tantiem /Insentif Kinerja Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan komisaris Anak Perusahaan

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 10 ayat 25

2) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER 01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

Page 83: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

78 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

diantaranya memuat tentang: (1) formula perhitungan gaji/honorarium; (2) formula perhitungan tunjangan dan fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, serta mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, dan kelengkapan sumber daya manusia.(1)(2)

- Pemegang Saham telah menetapkan gaji/honorarium tahun 2020, berikut tantiem tahun buku 2019 bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang diputuskan secara tersendiri.(4)(5)

Dalam penetapan tantiem/insentif kinerja: - Telah terdapat pedoman tantiem/insentif

kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesian II (Persero) Nomor: SK.03/10/10/3/PBI/TUT/PI.II-17 diantaranya memuat: (1) formula perhitungan tantiem/insentif kinerja; (2) formula perhitungan tantiem/insentif kinerja memperhatikan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan faktor lain yang relevan (merit system).(2)(3)

tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN

3) Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesian II (Persero) Nomor: SK.03/10/10/3/PBI/TUT/PI.II-17 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pedoman Penetapan Tantiem /Insentif Kinerja Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan komisaris Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

4) Risalah RUPS PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Nomor: PPI-623-13072020-016 tanggal 13 Juli 2020

5) Keputusan Para Pemegang Saham Di

Page 84: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

79 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

- Telah terdapat penetapan tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2019 oleh Pemegang Saham sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.(5)

Kelemahan: -

Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SK.03/28/8/5/PBP/UT/PI.II-2020 dan Nomor: SK-040/PII-SK.D1/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Penetapan Tantiem Untuk Direksi dan Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Atas Kinerja Tahun Buku 2019

32. Pemegang Saham/RUPS menetapkan Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan.

Kekuatan:

Pemegang Saham telah menetapkan pedoman penunjukkan Auditor Eksternal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.(1)

Pemegang Saham telah melakukan pembahasan/ pengkajian/penelaahan terhadap calon-calon Auditor Eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Proses pembahasan didahului dengan adanya evaluasi kinerja KAP oleh Komite Audit untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk pengusulan Auditor Eksternal

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 11 ayat 2.b; Pasal 15 ayat 2.b dan Pasal 18 ayat 3-4

2) Surat Komite Audit kepada Dewan Komisaris Nomor: 003/KomAudit/4/2020 Perihal Evaluasi Kinerja KAP atas pelaksanaan Audit

Hambatan: - Rekomendasi:

Pemegang Saham menetapkan usulan besarnya honorarium auditor eksternal (audit fee).

0,346 0,92 0,317

Page 85: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

80 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2020, termasuk alasan pengusulan dan proses pencalonannya, namun tidak termasuk usulan penetapan besarnya honorarium.(2)

Pemegang Saham telah memutuskan penunjukkan Auditor Eksternal termasuk honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal (tidak disebutkan audit fee-nya) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2020.(3)

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumentasi terkait dengan usulan penetapan besarnya honorarium auditor eksternal (audit fee).

Tahun 2019 tangga; 12 April 2020

3) Risalah RUPS PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Nomor: PPI-623-13072020-016 tanggal 13 Juli 2020

33. Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Telah terdapat pedoman penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report) dan kewajiban penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. (1)(2)

Telah terdapat telaahan terhadap Laporan Tahunan (termasuk laporan keuangan) dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh Pemegang Saham. (3)

Telah terdapat RUPS persetujuan Laporan Tahunan 2019 termasuk Pengesahan Laporan

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 18 2) Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 15 ayat 2.b

3) Risalah RUPS PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Nomor: PPI-623-

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,520 1,00 0,520

Page 86: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

81 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2019 yang dituangkan dalam Risalah RUPS tanggal 13 Juli 2020. (3)

Telah terdapat keputusan RUPS tentang memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.(3)

Kelemahan: -

13072020-016 tanggal 13 Juli 2020

34. Pemegang Saham/RUPS menetapkan penggunaan laba bersih.

Kekuatan:

Telah terdapat pedoman pembagian dividen Perusahaan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perusahaan.(1)

Penetapan penggunaan laba bersih untuk dividen telah mempertimbangkan pengembangan usaha/investasi perusahaan, dimana dalam RUPS Tahunan 2019, dalam Agenda Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019 diputuskan bahwa 100% digunakan sebagai laba ditahan (cadangan) atau tidak terdapat pembagian dividen. (2)

Dalam penetapan penggunaan laba bersih tidak melanggar ketentuan perjanjian pinjaman atau penerbitan obligasi.(2)

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 26 2) Risalah RUPS

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Nomor: PPI-623-13072020-016 tanggal 13 Juli 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

Page 87: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

82 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Kelemahan: -

35. Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.

Kekuatan:

RUPS pengesahan terhadap Laporan Tahunan tahun buku 2019 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2019 telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020. (1)

Kelemahan:

RUPS pengesahan terhadap Laporan Tahunan tahun buku 2019 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2019 belum dilaksanakan tepat waktu, dimana sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pasal 18 ayat 8 mengatur bahwa pengesahan Laporan Tahunan dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.

Referensi: 1) Risalah RUPS

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Nomor: PPI-623-13072020-016 tanggal 13 Juli 2020

Hambatan: - Rekomendasi:

RUPS mengesahkan Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.

0,173 0 0

11. RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan 0,519 0,519 36 RUPS mengambil

keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas dan/atau

Kekuatan:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar, penyelenggaraan RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.(1) Dalam pelaksanaan RUPS sepanjang tahun 2020: (2)(3)

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Pasal 24 Rapat Umum Pemegang Saham

2) Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Pengembang

Hambatan: - Rekomendasi -

0,173 1,00 0,173

Page 88: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

83 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

sehingga menghasilkan keputusan yang sah.

Dalam RUPS Pengesahan RKAP tahun 2020 dipimpin oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku kuasa Pemegang Saham mayoritas Perusahaan, dan

Dalam RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 dipimpin oleh Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku kuasa Pemegang Saham mayoritas Perusahaan.

Peserta rapat telah memenuhi kuorum kehadiran dan keputusan yang dipersyaratkan oleh perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.(4)

Kelemahan: -

Pelabuhan Indonesia Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 Nomor 7 tanggal 23 Januari 2020

3) Risalah RUPS PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Nomor: PPI-623-13072020-016 tanggal 13 Juli 2020

4) Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 25. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan

37. RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.

Kekuatan:

Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. (1)(2)

Dalam hal Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha Perusahaan, keputusan yang

Referensi: 1) Akta Berita Acara

RUPS Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 Nomor 7 tanggal 23 Januari 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

Page 89: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

84 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

diambil telah memperhatikan kepentingan yang wajar para pemangku kepentingan. (1)(2)(3)

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara tambahan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.(1)(2)(3)

Kelemahan: -

2) Risalah RUPS PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Nomor: PPI-623-13072020-016 tanggal 13 Juli 2020

3) Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 25. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan

12. Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya 0,865 0,836 38. Pemegang Saham

memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Pemegang Saham telah memberikan arahan dalam RUPS maupun dalam keputusan Pemegang Saham tentang persetujuan transaksional.(1)(2)

Telah terdapat pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan, yang dilakukan dalam RUPS Persetujuan RKAP 2020 dan Kontrak Manajemen 2020 antara lain terkait dengan peningkatan penerapan prinsip-prinsip GCG dan sistem pengendalian internal serta analisa risiko setiap proyek agar lebih efektif dan konsisten. (1)

Referensi: 1) Akta Berita Acara

RUPS Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 Nomor 7 tanggal 23 Januari 2020

2) Risalah RUPS PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Nomor: PPI-623-

Hambatan: - Rekomendasi:

Pemegang Saham melakukan upaya-upaya menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan peningkatan capaian skor GCG untuk aspek pemegang saham.

0,346 0,92 0,317

Page 90: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

85 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Kelemahan:

Pemegang Saham belum sepenuhnya menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, mengingat pencapaian skor GCG untuk aspek pemegang saham mengalami penurunan dan rekomendasi meningkat dari 12 rekomendasi tahun sebelumnya menjadi 16 rekomendasi di tahun ini.

13072020-016 tanggal 13 Juli 2020

39. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Kekuatan:

Tidak terdapat instruksi secara tertulis/surat/ keputusan dari Pemegang Saham yang bersifat transaksional/operasional yang tidak berdasarkan usulan dari Direksi.(1)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Konfirmasi

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,173 1,00 0,173

40. Pemegang Saham merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian Perusahaan yang signifikan.

Kekuatan:

Sistem penerimaan pelaporan mengenai gejala penurunan kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris menggunakan Laporan ManajemenTriwulanan dan Laporan Tahunan mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar. (1)(2)(3)(4)(5)

Pemegang Saham telah memberikan respon/tanggapan apabila ada informasi

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Pasal 19 ayat 2 dan 3 2) Anggaran Dasar

Pasal 15 ayat 2.b.5 3) Laporan Manajemen

Triwulan I tahun 2020

4) Laporan Manajemen Semester I tahun 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

Page 91: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

86 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR ASSESSMENT ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

mengenai penurunan kinerja Perusahaan yang signifikan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Namun, tidak ada penurunan kinerja dan/atau kerugian perusahaan yang signifikan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi. (6)(7)

Kelemahan: -

5) Laporan Tahunan 2019

6) Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 Nomor 7 tanggal 23 Januari 2020

7) Risalah RUPS PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Nomor: PPI-623-13072020-016 tanggal 13 Juli 2020

TOTAL SKOR 9,000 88,985 8,009

Page 92: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 87

BAB III. DEWAN KOMISARIS

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

III. DEWAN KOMISARIS 13. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan 1,348 1,348

41. Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh Perusahaan.

Kekuatan:

Berdasarkan Board Manual Perusahaan, program pengenalan untuk anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat merupakan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Dewan Komisaris. telah menyampaikan kepada Direksi untuk mengikuti program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru.(1)

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat yaitu Sdr. Hambra Samal dan Sdr. Amrin telah mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh Perusahaan. Bentuk program pengenalan dilakukan melalui rapat internal Dewan Komisaris dan rapat bersama dengan Direksi. (2)(3)(4)

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat dan seluruh anggota Dewan Komisaris telah menghadiri program pengenalan.(5)(6)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Board Manual

PT Pengembang Pelabuhan Tanggal 25 Oktober 2019 hal.51

2) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 28 Mei 2020

3) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris Tanggal 29 Juli 2019

4) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 29 Juli 2020

5) Dokumentasi pengenalan Dewan Komisaris tanggal 28 Mei 2020, 29 Juli 2020

6) Daftar hadir pengenalan

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,674 1,00 0,674

Page 93: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 88

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

42. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.

Kekuatan:

Telah terdapat Kebijakan Dewan Komisaris tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Board Manual Bab III bagian C poin 2 Program Peningkatan Kapabilitas.(1)

Telah terdapat rencana dan anggaran untuk kegiatan pelatihan anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris yang juga telah dimuat dalam RKAP 2020. Pelatihan direncanakan sebanyak empat kali dengan anggaran sebesar Rp300 juta. Selain itu, organ Dewan Komisaris juga telah mengikuti pelatihan.(2)

Terkait Pelaksanaan Program pelatihan Dewan Komisaris: - Selama tahun 2020, anggota Dewan Komisaris

telah mengikuti pelatihan sebagai berikut:(3)

Nama Kegiatan Pelatihan Keterangan

Hambra (Komisaris Utama)

In House Training Center for Economics and Development Studies (CEDS) berjudul “Business Outlook Transportasi Laut dan Logistik”

In House Training Center for Economics and Development Studies (CEDS) berjudul “Peran

14 Desember 2020 di Bogor dengan penyelanggara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran

Referensi: 1) Board Manual PT

Pengembang Pelabuhan Tanggal 25 Oktober 2019 hal.52

2) Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Sertifikat Pelatihan Dewan Komisaris 2020

4) Laporan Pelaksanaan Pelatihan Dewan Komisaris dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,674 1,00 0,674

Page 94: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 89

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Angkutan Laut dalam Logistik Nasional”

Dachamer Munthe (Komisaris)

In House Training Center for Economics and Development Studies (CEDS) berjudul “Business Outlook Transportasi Laut dan Logistik”

In House Training Center for Economics and Development Studies (CEDS) berjudul “Peran Angkutan Laut dalam Logistik Nasional”

14 Desember 2020 di Bogor dengan penyelanggara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran

Irsal Yunus (Komisaris)

In House Training Center for Economics and Development Studies (CEDS) berjudul “Business Outlook Transportasi Laut dan Logistik”

In House Training Center for Economics and Development Studies (CEDS) berjudul “Peran Angkutan Laut dalam Logistik Nasional”

14 Desember 2020 di Bogor dengan penyelanggara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran

Amrin (Komisaris)

In House Training Center for Economics and Development Studies (CEDS) berjudul “Business Outlook Transportasi Laut dan Logistik”

14 Desember 2020 di Bogor dengan penyelanggara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran

Page 95: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 90

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

In House Training Center for Economics and Development Studies (CEDS) berjudul “Peran Angkutan Laut dalam Logistik Nasional”

Telah terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang dijalani anggota Dewan Komisaris yang disusun oleh Sekretaris Dewan Komisaris.(4)

Kelemahan: -

14. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

2,127 2,102

43. Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Telah terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Board Manual Bab III Sub bab E Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris, Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris, dan Berita Acara Kesepakatan Dewan Komisaris.(1)(2)(3)

Telah terdapat penetapan pembagian tugas Dewan Komisaris yang mencakup bidang tugas Direksi, sebagaimana ditetapkan dalam berita

Referensi: 1) Board Manual

PT Pengembang Pelabuhan Tanggal 25 Oktober 2019 hal.55-61

2) Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.4-5

3) Risalah rapat internal Dewan Komisaris tanggal 20 Januari 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,648 1,00 0,648

Page 96: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 91

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

acara tentang pembagian tugas Dewan Komisaris tahun 2020.(3)(4)(5)(6)(7)(8)

Nama Tugas

Hambra (Komisaris Utama)

Koordinator pembinaan dan Pengawasan serta pengawasan bidang investasi dan pengembangan bisnis

Dachamer Munthe (Komisaris)

Pembinaan dan pengawasan bidang sumberdaya manusia, hukum dan GCG merangkap Ketua Komite Audit

Irsal Yunus (Komisaris)

Pembinaan dan pengawasan bidang Komersial dan teknik

Amrin (Komisaris)

Pembinaan dan pengawasan bidang keuangan dan manajemen risiko meranglap Ketua Pemantau Manajemen Risiko.

Telah terdapat penugasan anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua Komite Dewan Komisaris, yaitu Sdr. Dachamer Munthe menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan Sdr. Amrin sebagai Ketua Pemantau Manajemen Risiko. (8)

Kelemahan: -

4) Materi rapat Dewan Komisaris – Direksi 20 Januari 2020

5) Risalah rapat Dewan Komisaris – Direksi tanggal 21 Februari 2020

6) Materi rapat Dewan Komisaris – Direksi 21 Februari 2020

7) Risalah rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2020

8) Berita Acara Kesepakatan Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia No.DK/29/7/1/PPI-2020 tentang Pembagian Tugas/Kerja Anggota Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 29 Juli 2020

44. Dewan Komisaris menetapkan mekanisme

Kekuatan: Referensi: Hambatan: -

0,493 1,00 0,493

Page 97: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 92

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

Telah terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara formal yang terdiri dari (1) mekanisme pengambilan keputusan di dalam rapat dan (2) mekanisme pengambilan keputusan di luar rapat, sebagaimana diatur dalam Board Manual Bab III Sub bab H Rapat Dewan Komisaris.(1)(2)

Telah terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Dewan Komisaris sejak usulan tindakan disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris dan atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler maksimal 14 (empat belas) hari kalender.(2)

Telah terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi/pihak terkait maksimal 7 (tujuh) hari kelender sejak disahkan. (2)

Kelemahan: -

1) Board Manual PT Pengembang Pelabuhan Tanggal 25 Oktober 2019 hal.65-70

2) Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.6-10

Rekomendasi: -

45. Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap tahun yang membuat sasaran/target

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan mengenai Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Board

Referensi: 1) Board Manual PT

Pengembang Pelabuhan Tanggal

Hambatan: - Rekomendasi:

0,493 0,95 0,468

Page 98: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 93

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS.

Manual Bab III Sub Bab E Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris, bahwa Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan . Mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dimuat dalam Kebijakan Pengawasan Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris poin 5.(1)(2)

Telah terdapat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris. Selanjutnya Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris disampaikan ke Direksi untuk menjadi bagian dari RKAP.(3)(4)

Telah terdapat Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Dewan Komisaris yang dihasilkan dari pembahasan Dewan Komisaris sebagai berikut:(3)(5) - Adanya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

untuk tahun 2020 yang memuat rencana kerja dan anggaran untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, serta telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 21 Agustus 2019.

- Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2020 menggunakan perangkat Dewan Komisaris

25 Oktober 2019 hal.56

2) Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.10-12

3) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

4) Surat Dewan Komisaris Utama kepada Direktur Utama Nomor: DK/21/8/1/PPI-2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Rencana Kerja Tahun 2020 Dewan Komisaris PT PPI

5) Risalah rapat internal Dewan Komisaris tanggal 21 Agustus 2019 Rapat Internal

6) Berita Acara RUPS PT PPI tentang RKAP Tahun 2020 No. 7 tanggal 23 Januari 2020

Melengkapi Rencana Kerja dan anggaran Dewan Komisaris dengan indikator kinerja utama dan target yang mencerminkan ukuran keberhasilan pengawasan.

Page 99: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 94

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

yaitu Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit (KA), sebagaimana dimuat dalam rapat Dewan Komisaris.

Rencana Kerja Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Direksi dan dilampirkan pada RKAP 2019.(4)

Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2019 telah disampaikan kepada Pemegang Saham bersamaan dengan RKAP untuk mendapatkan pengesahan pada RUPS RKAP tanggal 23 Januari 2020.(6)

Kelemahan:

Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris belum memuat indikator kinerja utama dan target yang mencerminkan ukuran keberhasilan pengawasan Dewan Komisaris.

46. Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi Perusahaan sesuai kewenangannya.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut disampaikan kepada Direksi, sebagaimana diatur dalam Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 6.(1)

Substansi kebijakan/pedoman telah memuat bentuk informasi yang disampaikan Direksi

Referensi: 1) Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.12-16

2) Bahan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,493 1,00 0,493

Page 100: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 95

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

terdiri atas informasi yang bersifat rutin rutin-berkala dan informasi yang bersifat insidentil. - Informasi yang bersifat rutin-berkala:(1)

a. Laporan manajemen bulanan, disampaikan ke Dewan Komisaris paling lambat tanggal 20 bulan selanjutnya

b. Laporan manajemen triwulanan, disampaikan ke Dewan Komisaris paling lambat tanggal 20 bulan selanjutnya

c. Laporan manajemen Perusahaan tahunan, disampaikan ke Dewan Komisaris paling lambat 6 (enam) minggu setelah berakhirnya tahun buku.

d. Laporan Tahunan atau annual report, disampaikan ke Dewan Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan setelah perhitungan tahunan disampaikan oleh auditor.

- Informasi yang bersifat insidentil: Dewan Komisaris dapat meminta informasi kepada Direksi yang bersifat insindentil dengan bentuk, materi, dan batasan waktu sesuai dengan kebutuhan baik melalui surat maupun dalam rapat. Dewan Komisaris juga dapat meminta informasi secara lisan, namun setelahnya dilengkapi dokumen tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Informasi yang dimintakan kepada Direksi paling lambat diterima Dewan Komisaris selama 1 minggu.

Page 101: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 96

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Telah terdapat upaya komunikasi dengan Direksi untuk meminta informasi yang dibutuhkan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, baik melalui rapat gabungan maupun melalui surat tertulis yang disampaikan kepada Direksi.(2)

Kelemahan: -

15. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. 2,904 2,904

47. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan mengenai mekanisme pemberian persetujuan/ tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi, sebagaimana diatur dalam Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 7.(1)

Telah terdapat rencana kerja Dewan Komisaris terkait proses persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi yaitu pembahasan RJPP yang dimuat dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020. RJPP yang berlaku saat ini yaitu RJPP Periode 2020-2024. Dimana pada tahun 2019, telah dilakukan alignment RJPP 2019 – 2020. (2)

Referensi: 1) Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.17-18

2) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 19 Desember 2019

4) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 21 Februari 2020

5) Risalah Rapat Dewan Komisaris

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,296 1,00 1,296

Page 102: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 97

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap rancangan RJPP yang disampaikan Direksi:(3)(4)(5) - Terdapat pembahasan rancangan RJPP

2020-2024 oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam rapat internal serta pembahasan bersama Direksi. Dimana sebelumnya terdapat alignment RJPP 2019-2020.

- Hasil telaah Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP 2020-2024 telah dimuat secara tertulis dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris bersama Komite dan rapat bersama Direksi.

- Dewan Komisaris telah memastikan hasil telaahaan rancangan RJPP 2020-2024 ditindaklanjuti oleh Direksi.

- Proses telaah rancangan RJPP 2016-2020 dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan perangkat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS.(5)(6)(7) - Dewan Komisaris telah memberikan

tanggapan tertulis atas Rancangan RJPP 2020-2024, antara lain: menyetujui Rancangan RJPP 2020-2024 yang disusun

dan Direksi tanggal 21 Februari 2020

6) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor: DK/31/1/1/PPI-2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal Tanggapan atas Rancangan RJPP 2020 – 2024 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

7) Buku Rancangan RJPP 2020-2024 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris

8) Surat Direktur Utama kepada Pemegang saham cc Dewan Kmoisaris Nomor: PPI-400-31012020-002 perihal Penyampaian Rancangan RJPP 2020 – 2024 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

Page 103: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 98

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

telah sesuai dengan RJPP Pelindo II selaku Pemegang Saham, rancangan RJPP yang disususn telah memperhatikan kondisi terkini dari analisa posisi perusahaan, target sampai dengan tahun 2024, strategi pencapaian, program strategis dan investasi, proyeksi keuangan, sumber daya yang dimiliki serta indikator eksternal yang mempengaruhi bisnis Perusahaan. Selanjutnya Dewan Komisaris juga meminta agar Direksi menjadikan Rancangan RJPP 2020-2024 sebagai pedoman dan landasan dalam penyusunan RKAP setiap tahunnya serta menyusun program kerja yang berkesinambungan.

- Penyampaian tanggapan rancangan RJPP 2020-2024 telah sesuai dengan kebijakan internal yaitu Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.17 memuat bahwa Dewan Komisaris menerima rancangan RJPP yang disampaikan Direksi selambat-lambatnya 4 bulan sebelum periode RJPP sebelumnya berakhir. Penyampaian rancangan RJPP sebagai berikut:

Page 104: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 99

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Penyerahan Draft RJPP

oleh Direksi

Tanggapan RJPP oleh Dewan Komisaris

Penyerahan Draft RJPP ke

Pemegang Saham

28 Januari 2020

31 Januari 2020 31 Januari 2020

Tingkat kualitas tanggapan Dewan Komisaris atas rancangan RJPP 2020-2024 telah memadai sebagaimana disampaikan kepada RUPS.(6)(7)

Kelemahan: -

48. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan mengenai persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi, sebagaimana di atur dalam Board Manual dan Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris poin 8.(1)(2)

Telah terdapat rencana kerja Dewan Komisaris mengenai pembahasan persetujuan RKAP yang disampaikan Direksi yaitu pembahasan RKAP yang dimuat dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020.(3)

Referensi: 1) Board Manual PT

Pengembang Pelabuhan Tanggal 25 Oktober 2019 hal.58

2) Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.19-20

3) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

4) Risalah Rapat Internal Dewan

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,608 1,00 1,608

Page 105: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 100

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap rancangan RKAP:(4)(5)(6)(7)(8) - Telah terdapat proses telaah sesuai rencana

kerja yang ditetapkan melalui rapat internal Dewan Komisaris tanggal 25 Oktober 2019 dan 19 November 2019.

- Hasil telaahan rancangan RKAP 2020 telah dimuat secara tertulis dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris dan Surat Dewan Komisaris.

- Dewan Komisaris telah memastikan hasil telaah ditindaklanjuti oleh Direksi.

- Telaah atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris telah melibatkan Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit mengikuti rapat Dewan Komisaris baik dalam rapat internal maupun bersama Direksi.

Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP 2020 dan disampaikan kepada RUPS:(9) - Tanggapan tertulis Dewan Komisaris berupa

pendapat dan saran dalam Surat Tanggapan No.DK/20/12/1/PPI-2019.

- Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Board Manual hal.37 yaitu 30 hari. Tanggapan diberikan oleh Dewan

Komisaris Tanggal 21 Agustus 2019

5) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris Tanggal 25 Oktober 2019

6) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris Tanggal 19 November 2019

7) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tanggal 25 Oktober 2019

8) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tanggal 19 November 2020

9) Surat Dewan Komisaris No.DK/20/12/1/PPI-2019 Tanggal 20 Desember 2019 Tentang Tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2020

Page 106: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 101

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Komisaris sebagai tindak lanjut atas penyerahan Draft RKAP 2020 oleh Direksi tanggal 23 Agustus 2019, 2 Desember 2019 dan 19 Desember 2019. Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas usulan RKAP 2020 yang disampaikan Direksi pada tanggal 20 Desember 2019.

- Telah terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP 2020 telah selaras dengan RJPP 2020-2024.

Tingkat kualitas atas tanggapan Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP 2020 telah memadai diantaranya:(9) Usulan RKAP tahun 2020 sejalan dengan

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024.

Menjadikan RKAP 2020 sebagai pedoman dan landasan untuk menyusun program kerja manajemen di tahun 2020 untuk mencapai target perusahaan.

Melakukan percepatan penyelesaian proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan dan Anak Perusahaan, termasuk pending matters, potensi yang mempengaruhi kinerja perusahaan, dan lainnya.

Menjalankan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG (Good

Page 107: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 102

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Corporate Governance) dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Menerapkan analisa risiko dalam setiap proyek perusahaan dan melaksanakannya secara efektif dan konsisten.

Memaksimalkan penerapan Sistem Teknologi Informasi yang telah ada guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perusahaan.

Melakukan improvement kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui program pelatihan, talent management, dan lainnya.

Meningkatkan mutu pelayanan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Mutu yang baik, benar dan berkelanjutan.

Membangun sinergi dengan IPC Group, BUMN dan perusahaan lainnya untuk meningkatkan pangsa pasar sehingga terjadi peningkatan pendapatan perusahaan.

Kelemahan: -

Page 108: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 103

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

16. Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kewajiban Perusahaan . 9,593 9,593

49 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan secara tepat waktu dan relevan.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Board Manual dan Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 9.(1)(2)

Telah terdapat penyediaan bahan bacaan/ referensi yang memudahkan Dewan Komisaris memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan dan/atau permintaan arahan dari Direksi tentang permasalahan yang dihadapi Perusahaan.(3)(4)

Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan internal mengenai isu-isu terkini terkait perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan :(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) - Telah terdapat telaahan mengenai isu-isu

terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan diantaranya rencana pengembangan PT MMI.

- Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan

Referensi: 1) Board Manual PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia Tanggal 25 Oktober 2019 hal.58

2) Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.21-22

3) Materi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

4) Laporan Manjemen Triwulanan

5) Risalah Rapat internal Dewan Komisaris tanggal 21 Februari 2020

6) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 21 Februari 2020

7) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 23 Maret 2020

8) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 16 April 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,100 1,00 1,100

Page 109: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 104

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan, diantaranya peluang bisnis utility yaitu water treatment, waste management, bunkering, rencana pengembangan PT MMI, pembebasan lahan proyek JTCC dan perkembangan proyek terkait adanya pandemi. Diantara arahan Dewan Komisaris agar Direksi berkoordinasi dengan Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang IPC terkait rencana pengambilalihan saham PP Pro di MMI untuk dimasukan dalam usulan revisi investasi RKAP 2020, selain itu Direksi perlu menyiapkan kajian secara komprehensif terkait rencana pengambilalihan saham PP Pro, dan mempersiapkan timeline pengambilalihan saham dan mengecek kembali shareholder agreement-nya sebagai bahan negosiasi.

- Telah terdapat keterlibatan anggota Komite Audit dalam proses telaah dan pembahasan permasalahan tersebut.

Dewan Komisaris telah memberikan respon terhadap perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak pada usaha Perusahaan.(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

Tidak terdapat permasalahan/ tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja

9) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 28 Mei 2020

10) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 29 Juli 2020

11) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 24 Agustus 2020

12) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 22 Desember 2020

Page 110: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 105

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Perusahaan, yang tidak direspon oleh Dewan Komisaris.(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

Kelemahan: -

50. Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.

Kekuatan:

Telah terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikannya kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan, sebagaimana diatur dalam Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 10.(1)

Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders, telah dibahas secara intensif dalam rapat Dewan Komisaris diantaranya pengadaan lahan proyek Terminal Kijing, penyelesaian pembayaran Refund Asuransi JLT.(2)(3)

Saran dari hasil kesimpulan pembahasan Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Direksi melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi diantaranya Direksi dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses pengadaan lahan proyek Terminal Kijing, agar terus mengusahakan pengembalian hingga 100%, melengkapi

Referensi: 1) Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.22-23

2) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 23 September 2020

3) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 25 Oktober 2020

4) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 20 Januari 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,789 1,00 0,789

Page 111: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 106

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

kronologis dokumen dan menyiapkan buku putih.(2)(4)

Proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan stakeholders yang dilakukan oleh Dewan Komisaris melibatkan Komite Audit baik dalam rapat internal Dewan Komisaris maupun dalam rapat bersama Direksi.(2)(3)(4)

Pada tahun 2020 permasalahan dengan stakeholders yang berdampak pada kinerja Perusahaan telah dibahas oleh Dewan Komisaris melalui rapat internal dan rapat Dewan Komisaris dan Direksi.(2)(3)(4)

Kelemahan: -

51. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem Pengendalian Intern Perusahaan .

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap kebijakan/rancangan Sistem Pengendalian Intern dan pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 11.(1)

Telah terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian internal dan pelaksanaanya.(2)

Referensi: 1) Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.24-25

2) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 21 Februari 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,100 1,00 1,100

Page 112: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 107

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan pengendalian intern dan pelaksanaannya:(3)(5)(7)(9)(11) - Adanya telaah atas: (1) kebijakan/rancangan

dan pelaksanaan sistem pengendalian intern; (2) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas; (3) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas; (4) Internal control report.

- Hasil telaah Dewan Komisaris atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian internal telah dimuat dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris bersama Komite.

- Telaah Dewan Komisaris terhadap sistem pengendalian internal telah melibatkan Komite Audit.

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan tentang peningkatan efektivitas pengendalian intern kepada Direksi, diantaranya Direksi segera menindaklanjuti sepuluh temuan audit perfomansi SPI PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020.(4)(6)(8)(10)(12)(14)(16)

Tingkat kualitas arahan Dewan Komisaris tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern Perusahaan telah memadai. (3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13(14)(15)(16)

4) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 21 Februari 2020

5) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 23 Maret 2020

6) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 23 Maret 2020

7) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 16 April 2020

8) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 16 April 2020

9) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 28 Mei 2020

10) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 28 Mei 2020

11) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 15 Juni 2020

12) Risalah Rapat Dewan Komisaris

Page 113: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 108

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Kelemahan: -

dan Direksi tanggal 15 Juni 2020

13) Penyampaian Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris No: 007/KomAudit/5/202020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Evaluasi Laporan Internal Audit Triwulan I

14) Penyampaian Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris No: 016/KomAudit/10/202020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Evaluasi Laporan Internal Audit Triwulan III

15) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No: DK/9/6/1/PPI-2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Tanggapan Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan I Tahun 2020

Page 114: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 109

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

16) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No: DK/2/1/PPI-2020 tanggal 2 November 2020 tentang Tanggapan Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan III Tahun 2020

52. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko Perusahaan.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan pelaksanaannya, sebagaimana diatur Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 12.(1)

Telah terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pernberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan .(2)

Terkait pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan:(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) - Dewan Komisaris telah melakukan telaah atas

kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan, (termasuk rencana kerja unit manajemen risiko), hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya,

Referensi: 1) Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.25-27

2) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Penyampaian Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris No: 007/KomAudit/5/202020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Evaluasi Laporan Internal Audit Triwulan I

4) Penyampaian Laporan Komite

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,100 1,00 1,100

Page 115: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 110

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

dan laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh Direksi, diantaranya penyelesaian asuransi JLT, dll.

- Telah terdapat hasil telaahan Dewan Komisaris atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.

- Proses telaah Dewan komisaris telah melibatkan Komite Audit sebagai perangkat di bawah Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan diantaranya Direksi membuat mitigasi risiko secara komprehensif dan dipertimbangkan manfaat ke depan bagi Perusahaan terkait rencana proyek yang akan dikerjakan oleh PPI, rencana akuisisi saham WTR dll.(4)(6)(8)(10)

Tingkat kualitas arahan Dewan Komisaris tentang manajemen risiko Perusahaan telah memadai.

(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) Kelemahan: -

Audit kepada Dewan Komisaris No: 016/KomAudit/10/202020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Evaluasi Laporan Internal Audit Triwulan III

5) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 20 Januari 2020

6) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Januari 2020

7) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 16 April 2020

8) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 16 April 2020

9) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 28 Mei 2020

10) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Page 116: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 111

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

tanggal 28 Mei 2020

53. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan Perusahaan.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan Sistem Teknologi Informasi Perusahaan dan pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 13.(1)

Telah terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.(2)

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi:(3)(4) - Telaahan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

terkait kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

- Telah terdapat hasil telaah Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem teknologi informasi Perusahaan dan pelaksanaannya diantaranya penerapan dan pengembangan IT dalam pengolahan data dan informasi proyek/kegiatan pembangunan NPCT1, pelabuhan Kijing, JTCC, Menara Maritim

Referensi: 1) Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.27-28

2) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Penyampaian Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris No: 007/KomAudit/5/202020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Evaluasi Laporan Internal Audit Triwulan I

4) Penyampaian Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris No: 016/KomAudit/10/202020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Evaluasi Laporan Internal Audit Triwulan III

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,100 1,00 1,100

Page 117: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 112

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

sehingga dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi dan memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

- Proses telaah telah menggunakan seluruh perangkat di bawah Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi diantaranya komitmen Direksi untuk sungguh-sungguh mengimplementasikan dan mengoptimalkan penerapan sistem Teknologi Informasi di dalam pengolahan data dan informasi Perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dan memberikan nilai tambah dalam pengelolaan Perusahaan .(5)(7)

Tingkat kualitas arahan Dewan Komisaris tentang sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya telah memadai.(3)(4)(5)(6)(7)

Kelemahan:

-

5) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama No:DK/23/1/2/PPI-2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Tanggapan atas Laporan Pelaksanaan Kinerja IT Tahun 2019

6) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 15 Juni 2020

7) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 15 Juni 2020

54. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir sebagaimana diatur dalam

Referensi: 1) Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan

Hambatan: - Rekomendasi:

1,101 1,00 1,101

Page 118: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 113

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 14.(1)

Telah terdapat rencana kerja Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir yaitu pembahasan pengelolaan SDM.(2)

Terkait pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya: - Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap:

(1) kebijakan pengembangan karir serta pelaksanaannya, yang meliputi penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan, promosi dan demosi, serta mutasi; (2) Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi.

- Dewan Komisaris memberikan arahan berdasarkan hasil penelaahan atas rencana suksesi dan pelaksanaannya.

- Proses telaah menggunakan seluruh perangkat di baawah Dewan Komisaris.

(Not Aplicable (N/A)

Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya. (Not Aplicable (N/A)

Komisaris hal.29-31

2) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

-

Page 119: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 114

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Tingkat kualitas arahan Dewan Komisaris tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya dipandang memadai. Not Aplicable berdasarkan Secondment Agreement (Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tentang Penugasan dan Pembinaan Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang Ditugaskan pada PT Pengembang Pelabuhan Indonesia No. OT.01.03/ 15/11/6/PSO/UT/PI.II-19 dan No. PJK-610-15112019-024 Tanggal 15 November 2019) Pasal 5 terkait status pekerja bahwa pekerja yang ditugaskan tetap berstatus sebagai pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sehingga ketentuan dan sistem manajemen sumber daya manusia berlaku terhadap pegawai tersebut. Selanjutnya pada pasal 8 terkait pembinaan sumber daya manusia, disebutkan bahwa pergerakan karir pekerja mencakup pelaksanaan mutasi (promosi, rotasi, dan demosi), kenaikan dan penurunan kelas jabatan, serta pengukuhan predikat jabatan dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan mendapatkan data-data pendukung dari PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.

Kelemahan: -

Page 120: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 115

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

55. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia SAK.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK), sebagaimana diatur dalam Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 15.(1)

Telah terdapat rencana kerja Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia SAK.(2)

Terkait pembahasan yang dilakukan Dewan Komisaris mengenai kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya: (3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) - Dewan Komisaris telah melakukan telaah

kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan melalui pembahasan diantaranya laporan keuangan.

- Dewan Komisaris telah memberikan saran/arahan kepada Direksi berdasarkan hasil telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Referensi: 1) Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.31-32

2) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Penyampaian Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris No: 007/KomAudit/5/202020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Evaluasi Laporan Internal Audit Triwulan I

4) Penyampaian Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris No: 016/KomAudit/10/202020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Evaluasi Laporan Internal Audit Triwulan III

5) Risalah Rapat Internal Dewan

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,101 1,00 1,101

Page 121: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 116

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

- Proses telaah Dewan Komisaris terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan telah melibatkan Komite Audit.

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya yang disampaikan melalui rapat bersama Direksi. (4)(6)(8)(10)(12)(14)(16)

Tingkat kualitas arahan Dewan Komisaris tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya telah memadai.(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)

Kelemahan: -

Komisaris tanggal 21 Februari 2020

6) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 21 Februari 2020

7) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 23 Maret 2020

8) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 23 Maret 2020

9) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 16 April 2020

10) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 16 April 2020

11) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 28 Mei 2020

12) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 28 Mei 2020

13) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 15 Juni 2020

Page 122: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 117

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

14) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 15 Juni 2020

15) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2020

16) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 29 Juli 2020

56. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 16.(1)

Telah terdapat rencana kerja Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan Barang dan Jasa beserta pelaksanaannya.(2)

Terkait pembahasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya: (3)(4)(5)(6) - Dewan Komisaris telah melakukan telaah

terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Referensi: 1) Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.32-34

2) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Penyampaian Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris No: 007/KomAudit/5/202020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Evaluasi Laporan Internal Audit Triwulan I

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,101 1,00 1,101

Page 123: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 118

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

- Dewan Komisaris telah memberikan saran berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya, miisalnya terkait proyek MOA, agar penggunaan konsultan perlu dijaga proses governance-nya dengan administrasi yang baik dan terlihat dari mana sumber beban umum konsultan ini.

- Dalam proses telaah, Dewan Komisaris telah melibatkan Komite Audit sebagai perangkat di bawah Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. (6)

Tingkat kualitas arahan Dewan Komisaris tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya dipandang telah memadai.(3)(4)(5)(6)

Kelemahan: -

4) Penyampaian Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris No: 016/KomAudit/10/202020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Evaluasi Laporan Internal Audit Triwulan III

5) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 15 Juni 2020

6) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 15 Juni 2020

57. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan sebagaimana diatur dalam Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 17.(1)

Referensi: 1) Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.34-35

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,101 1,00 1,101

Page 124: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 119

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Telah terdapat rencana kerja Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu pelayanan serta pelaksanaannya.(2)

Terkait pembahasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya:(3)(4) - Dewan Komisaris telah melakukan telaah

terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.

- Dewan Komisaris telah memberikan arahan berdasarkan hasil telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya, diantaranya terkait proyek JTCC yang

mengalami kenaikan biaya proyek maka

disarankan agar perlu dicarikan konsultan yang

memahami due diligence konstruksi jalan tol,

selain itu penggunaan material import untuk

pembangunan Menara Maritim. - Dalam proses telaah, Dewan Komisaris telah

melibatkan Komite Audit sebagai perangkat di bawah Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan pelaksanaannya.(4)

Tingkat kualitas arahan saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya telah memadai.(3)(4)

2) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 16 April 2020

4) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 16 April 2020

Page 125: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 120

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Kelemahan: -

17. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan. 6,479 6,190 58. Dewan Komisaris

mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 18.(1)

Telah terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan.(2)

Terkait pembahasan kepatuhan Direksi yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga: (3)(4)(5)6)(7)(8)(9)(10) - Dewan Komisaris telah melakukan telaah atas

kepatuhan Direksi terhadap Anggaran Dasar, peraturan perundang-udangan yang mengatur bisnis Perusahaan (regulasi sektoral), dan

Referensi: 1) Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.35-37

2) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 21 Februari 2020

4) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 21 Februari 2020

5) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 23 Maret 2020

6) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 23 Maret 2020

7) Risalah Rapat Internal Dewan

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,417 1,00 1,417

Page 126: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 121

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga.

- Telah terdapat hasil telaah atas kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta kepatuhan Perusahaan terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.

- Dalam proses telaah, Dewan Komisaris telah melibatkan Komite Audit sebagai perangkat di bawah Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil telaahan, diantaranya Direksi segera melakukan kajian hukum dan kajian bisnis yang memadai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan rencana pengembangan rest area & logistics park di JTCC, akuisisi saham Waskita Toll Road (WTR) di PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) dll. Direksi sebaiknya menunjuk konsultan bersama sehingga aspirasi masing-masing pihak dapat terakomodir semua untuk selanjutnya menentukan skema bisnis yang akan diimplementasikan dalam rencana kerjasama dengan Hutama Karya dan PTPN VII terkait pengembangan Bandar Lampung Integrated Industrial Park (BIIP).(4)(6)(8)(10)

Komisaris tanggal 16 April 2020

8) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 16 April 2020

9) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2020

10) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 29 Juli 2020

11) Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Semester I tanggal 3 Agustus 2020

12) Draft Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris

Page 127: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 122

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Dewan Komisaris telah melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.(11)(12)

Tingkat kualitas evaluasi Dewan Komisaris terhadap kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perusahaan dan kesesuaian dengan RKAP dan/atau RJPP telah memadai. (3)(4)(5)6)(7)(8)(9)(10)

Dalam proses evaluasi, Dewan Komisaris telah Dewan Komisaris telah melibatkan Komite Audit sebagai perangkat di bawah Dewan Komisaris.(3)(4)(5)6)(7)(8)(9)(10)

Tingkat kualitas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan pihak ketiga telah memadai. (3)(4)(5)6)(7)(8)(9)(10)

Jika terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada Pemegang Saham. (3)(4)(5)6)(7)(8)(9)(10)

Tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran, yang tidak dibahas oleh Dewan Komisaris karena selalu dilakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas keputusan rapat Dewan Komisaris dan atau rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi sebagai bagian dari pengawasan Dewan Komisaris. (3)(4)(5)6)(7)(8)(9)(10)

Page 128: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 123

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Kelemahan: -

59. Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris dalam memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP sebagaimana diatur dalam Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 19.(1)

Telah terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP.(2)

Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif Perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP antara lain kinerja keuangan.(3)(4)

Seluruh Dewan Komisaris telah menandatangani Laporan Manajemen Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris dan Direksi.(5)

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumen Laporan Manajemen Tahunan yang telah ditandatangi oleh seluruh

Referensi: 1) Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.38-39

2) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2020

4) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

5) Laporan Manajemen Triwulan I, II, III 2020

Hambatan: - Rekomendasi:

Mendokumentasikan Laporan Manajemen Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris

1,106 0,75 1,037

Page 129: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 124

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Dewan Komisaris (masih dalam proses penyusunan)

60. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

Kekuatan:

Telah terdapat mekanisme Dewan Komisaris mengenai pemberian persetujuan/otorisasi/ rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/ persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 20.(1) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi persetujuan/ otorisasi/ rekomendasi terhadap tindakan Direksi diantaranya:(2)

1. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lainnya yang nilainya tidak melebihi Nilai Material.

2. Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan yang nilainya tidak melebihi Nilai Material.

3. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran Anak Perusahaan yang nilainya tidak melebihi Nilai Material.

4. Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerja sama

Referensi: 1) Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.40-41

2) Board Manual PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tanggal 25 Oktober 2019 hal.37-38

3) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

4) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 21 Februari 2020

5) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 21 Februari 2020

6) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 23 Maret 2020

7) Risalah Rapat Dewan Komisaris

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,966 1,00 0,966

Page 130: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 125

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

operasi dan perjanjian kerjasama lainnya yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

5. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

6. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang yang nilainya tldak melebihi Nilai Material, kecuali pinjaman yang timbul karena pelaksanaan kegiatan usaha.

7. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak yang nilainya tidak melebihi Nilai Material.

8. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan .

9. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai dengan 2 (dua) tingkat di bawah Direksi.

10. Pengelolaan dana cadangan oleh Direksi agar dana tersebut memperoleh laba.

Pemberian otorisasi atau rekomendasi paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris.(1)

Telah terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk membahas transaksi atau tindakan dalam

dan Direksi tanggal 23 Maret 2020

8) Surat Direksi No.PPI-550-22112019-009 tanggal 16 Maret 2020 perihal Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Penambahan Modal Disetor kepada PT Menara Maritim Indonesia

9) Surat Tanggapan Dewan Komisaris No.DK/23/3/1/PPI-2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Surat Tanggapan Tertulis atas Permohonan Penambahan Modal Disetor kepada PT Menara Maririm Indonesia

10) Surat Permohonan Direktur Utama PT PPI kepada Pemegang Saham Nomor: PPI-400-26032020-013 tanggal 26 Maret 2020 perihal

Page 131: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 126

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.(3)

Terkait pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS:(4)(5)(6)(7) - Dewan Komisaris telah melakukan telaah

terhadap transaksi atau tindakan Direksi melalui pembahasan internal Dewan Komisaris dan rapat bersama Direksi, yang keduanya dituangkan dalam Risalah rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diantaranya rencana penyertaan modal kepada PT Menara Maritim Indonesia.

- Dalam proses otorisasi, Dewan Komisaris telah memastikan tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris telah didukung dengan analisis yang memadai.

- Dalam proses telaah, Dewan Komisaris telah melibatkan Komite Audit sebagai perangkat di bawah Dewan Komisaris

Pemberian otorisasi atau rekomendasi: Dalam Board Manual halaman 39, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan permohonan dalam jangka waktu 30 hari

Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT Menara Maritim Indonesia

11) Keputusan Para Pemegang Saham Sirkuler (KPPS Sirkuler) tentang Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal Disetor PT Pengembang Pelabuhan Indonesia kepada PT Menara Maritim Indonesia tanggal 7 April 2020.

12) Keputusan Pemegang Saham Sirkuler (KPPS Sirkuler) tentang Persetujuan Penambahan Modal PT Menara Maritim Indonesia tanggal 9 April 2020

13) Pemegang Saham Sirkuler (KPPS Sirkuler) tentang Penegasan Kembali Persetujuan Penambahan

Page 132: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 127

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen lengkap dari Direksi. Berdasarkan review dokumen, Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan tertulis atas permohonan Direksi, sebagaimana tercermin pada tabel dibawah ini: (8)(9)

Permohonan Direksi Direksi

Tanggapan Dewan Komisaris

Keterangan

Surat Direksi No.PPI-550-22112019-009 tanggal 16 Maret 2020 perihal Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Penambahan Modal Disetor kepada PT Menara Maritim Indonesia

Dewan Komisaris No.DK/23/3/1/PPI-2020 Tanggal 23 Maret 2020 perihal Surat Tanggapan Tertulis atas Permohonan Penambahan Modal Disetor kepada PT Menara Maririm Indonesia.

< 30 hari

Selanjutnya berdasarkan tanggapan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris tersebut, Direksi menyampaikan permohonan persetujuan kepada Pemegang Saham. Pemegang Saham telah menyetujui adanya Penambahan Penyertaan Modal Disetor PT Pengembang Pelabuhan Indonesia kepada PT Menara Maritim Indonesia yang tertuang dalam Keputusan

Setoran Modal PT Menara Maritim Indonesia tanggal 2 Juni 2020

14) Pemegang Saham Sirkuler (KPPS Sirkuler) tentang Penegasan Kembali Persetujuan Penambahan Setoran Modal dan Penyesuaian Komposisi Saham pada PT Menara Maritim tanggal 3 Agustus 2020

Page 133: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 128

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (KPPS Sirkuler). (10)(11)(12)(13)(14)

Kelemahan: -

61. Dewan Komisaris (berdasarkan usulan dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS sebagaimana diatur dalam Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris poin 21.(1)

Telah terdapat rencana kerja Dewan Komisaris mengenai evaluasi kinerja KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan.(2)

Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing Perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.(3)(4) Pada tahun 2020 Perusahaan melakukan penunjukkan kembali KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, dimana sebelumnya Komite Audit telah melakukan evaluasi kinerja KAP yang

Referensi: 1) Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.41-43

2) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Surat Komite Audit kepada Dewan Komisaris No.003/KomAudit/4/2020 /tanggal 12 April 2019 Tentang Evaluasi Kinerja KAP atas Pelaksanaan Audit untuk 2019

4) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 16 April 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,778 1,00 0,778

Page 134: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 129

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

sama berdasarkan berdasarkan kriteria yang jelas.

Dewan Komisaris menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut. Not Aplicable (N/A) karena bagian dari arahan Pemegang Saham.

Dewan Komisaris telah mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Proses evaluasi dilaksanakan dalam proses penunjukan maupun monitoring pelaksanaan audit laporan keuangan oleh KAP yang ditunjuk yang menjadi agenda pembahasan dalam rapat.(3)(4)

Kelemahan: -

Page 135: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

130 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

BAB III. DEWAN KOMISARIS

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

62. Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris. (1)

Telah terdapat Rencana Kerja Dewan Komisaris tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal. (2)

Telah terdapat Pelaksanaan Kegiatan Dewan Komisaris atas pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal sebagai berikut: (3)(4)(5)(6)(7)(8)

a. Penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progress audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit pelaksanaan audit dengan standar akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal yang dilakukan melalui Komite Audit sebagaimana Surat Komite Audit kepada Dewan Komisaris No.003/KomAudit/4/2020 tanggal 12 April 2020:

Referensi: 1) Board Manual PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia hal 60

2) Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Risalah Rapat BOC tanggal 14 Februari, 18 Mei 2020

4) Surat Komite Audit kepada Dewan Komisaris tanggal 12 April 2020 Perihal Evaluasi Kinerja KAP atas Pelaksanaan audi tahun 2019

5) Surat Komisaris Utama kepada Direktur Utama tanggal 9 Juni 2020 perihal Tanggapan Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan I Tahun 2020

6) Memo Sekretaris Perusahaan kepada Direktur Utama

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Melengkapi Program Kerja Dewan Komisaris dengan pengawasan efektivitas internal Audit dan pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris.

Melakukan telaah atas (1) hasil audit eksternal (KAP) dan Kualitas rekomendasi audit eksternal (KAP); dan (2) monitoring tindaklanjut temuan (rekomendasi) hasil audit auditor eksternal (KAP).

Memberikan arahan kepada Direksi terkait dengan peningkatan

1,106 0,63 0,691

Page 136: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

131 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

- Pelaksanaan audit PT PPI dimulai pada tanggal 3 Oktober 2019 dan telah disampaikan interim report pada 11 Desember 2019, dan final report pada tanggal 31 Januari 2020 dan selanjutnya akan diterbitkan draft laporan konsolidasi IPC Group pada tanggal 28 Februari 2020, namun sampai dengan akhir maret 2020 laporan audit final belum diserahkan

- kualitas audit telah sesuai dengan standar umum audit

- hasil audit terkait isu akuntansi dan audit signifikan penerimaan sewa dari NPCT1, perjanjian sewa kalibaru antara PPI dan IPC, Investasi CTP Tollways, Beban Akrual, PT MMI.

b. Penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui (1) telaah atas efektifitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaanya; (5) manajemen fungsi SPI sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2020 yang memuat:

No.MM0-630-29122020-005 tentang Laporan Pelaksanaan WBS serta Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Hiburan tanggal 29 Dsember 2020

7) Konfirmasi

8) Surat Komite Audit tanggal 12 April kepada Dewan Komisaris perihal evaluasi kinerja KAP atas pelaksanaan audit tahun 2019

efektivitas eksternal Audit.

Page 137: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

132 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

- pencapaian PKPT Internal Audit tahun 2020 dan pelaksanaanya. Realisasi PKPT 2020 sampai dengan triwulan III tersisa 1 (satu) program audit yang belum dilaksanakan yakni pemeriksaan di lingkungan satuan kerja SPI.

- manajemen fungsi SPI, Dewan Komisaris juga memberikan telaahan atas jumlah 3 orang personalia, fungsi pengawasan internal Perusahaan belum optimal. Disamping itu minimnya tingkat kecakapan dan pengalaman dari auditornya, sehingga peranan internal audit atas kegiatan lainnya belum berjalan sebagaimana mestinya

- monitoring tindaklanjut dari hasil audit sebelumnya untuk Proyek Manajemen Term Kijing, PT API dan PT MMI.

- Temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti

c. pelaksanaan terkait: (1) pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris serta (2) penyampaian saran berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan konfirmasi selama tahun buku 2020 tidak terdapat keluhan dari stakeholder yang masuk kepada Dewan Komisaris dan berdasarkan laporan WBS tidak terdapat pengaduan yang masuk kepada

Page 138: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

133 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

Perusahaan sehingga tidak ada bahasan terkait. (N/A)

d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.(4)(5)

Telah terdapat penyampaian arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal sebagaimana yang disampaikan melalui Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan I & Triwulan II Tahun 2020 sebagai berikut: (3)(4)

- Untuk mengintruksikan kepada kepala Internal audit, agar dalam pemeriksaan selanjutnya, hendak lebih seksama, cermat, serta realistis dalam menyampaikan rekomendasi hasil auditnya

- Mengefektikan peran Internal Audit dalam menyelenggarakan quality assurance di bagian keuangan, manajemen risiko, pengadaan barang & jasa, serta pengembangan informasi dan teknologi

- Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga auditor, dengan yang memiliki kualifikasi auditor serta berpengalaman memadai pada bidangnya sesuai dengan visi, misi, perkembangan serta kebutuhan perusahaan.

Kelemahan:

Page 139: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

134 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

Program Kerja Dewan Komisaris belum memuat pengawasan efektivitas internal Audit dan pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris.

Belum terdapat telaah atas (1) hasil audit eksternal dan Kualitas rekomendasi audit eksternal (KAP); dan (2) monitoring tindaklanjut temuan (rekomendasi) hasil audit auditor eksternal (KAP).

Belum terdapat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi terkait peningkatan efektivitas eksternal Audit.

63. Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.

Kekuatan:

Telah terdapat ketentuan mengenai (1) pelaporan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; dan (2) mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja Perusahaan. (1)

Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja Perusahaan secara tepat waktu: (2)(3)(4)

a. Telah terdapat telaahan Dewan Komisaris tentang menurunnya kinerja Perusahaan, antara lain terkait dengan pendapatan Perusahaan dan strategi bisnis Perusahaan

Referensi: 1) Board Manual PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia hal 57

2) Risalah Rapat Dewan Komisaris-Direksi Tahun 2020

3) Risalah rapat Dewan Komisaris 23 Oktober 2020

4) Risalah rapat Dewan Komisaris-Direksi tanggal 23 Oktober 2020

5) Surat Direksi kepada Pemegang

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

1,106 1,00 1,106

Page 140: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

135 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

sebagaimana yang tertuang pada risalah rapat Dewan Komisaris-Direksi.

b. Telah terdapat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi terkait menurunnya kinerja perusahaan.

c. Proses telaah Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit.

d. Dewan Komisaris telah membahas dengan segera apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan melalui Rapat Gabungan.

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat penurunan kinerja secara signifikasn, sehingga tidak terdapat Laporan Dewan Komisaris terkait dengan gejala menurunnya kinerja Perusahaan yang signifikan. Namun untuk kinerja keuangan telah disampaikan kepada Pemegang Saham oleh Direksi.(5)(6)(7)

Kualitas yang memadai atas arahan langkah-langkah perbaikan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi.(2)(3)(4)

Kelemahan:

-

Saham Perihal Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan I tahun 2020 tanggal 15 April 2020

6) Surat Direksi kepada Pemegang Saham Perihal Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan II tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020

7) Surat Direksi kepada Pemegang Saham Perihal Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020

Page 141: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

136 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

18. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

1,504 0,912

64. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan.

Kekuatan:

Telah terdapat Kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan dan pelaksanaannya: (3)(4) - Telah terdapat proses evaluasi terhadap arah

pengelolaan Anak Perusahaan dan kinerja Anak Perusahaan melalui proses pembahasan internal maupun bersama Direksi salah satunya tertuang pada risalah rapat Dewan Komisaris salah satunya terkait dengan akuisisi saham PT WTR di CTP oleh PT API, penambahan modal disetor di PT MMI dan temuan audit PT API.

- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi kesesuaian mengenai arah pengelolaan anak perusahaan dan kinerja anak Perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan sebagaimana yang tertuang pada risalah rapat BOC 21 februari dimana Dewan Komisaris meminta kepada Direksi agar

Referensi: 1) Board Manual PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia hal 58

2) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2021

3) Risalah rapat BOC tanggal 21 Februari, 23 Maret, 28 Mei & 28 Juli 2020

4) Risalah rapat BOC-BOD tanggal 23 September& 23 Oktober 2020

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Melengkapi Rencana kerja Dewan Komisaris dengan pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan.

0,985 0,75 0,739

Page 142: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

137 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

mengkaji risiko-risiko yang muncul apabila saham PT API menjadi mayoritas di PT CTP.

- Proses evaluasi telah menggunakan perangkat Dewan Komisaris sebagaimana yang tertuang pada risalah rapat BOC tanggal 28 Mei dimana Komite Audit memberikan dua rekomendasi yaitu agar 1). Melakukan verifikasi dan audit oleh pihak konsultan independent sebelum dilakukan proses akusisi saham; 2). Melakukan analisis terkait pemilihan opsi dalam proses akuisisi.

Kualitas atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pengelolaan Anak Perusahaan telah memadai. (3)(4)

Kelemahan:

Rencana kerja Dewan Komisaris belum memuat rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan.

65. Peranan Dewan Komisaris dalam pemilihan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.(1)(2)

Kelemahan:

Sepanjang tahun 2020, terdapat pengangkatan Anggota Direksi PT API yaitu Sdr. Cucu Kuswoyo

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi Nomor SKD-400-19092019-006 tentang Pedoman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 19 September 2019

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak

0,519 0,33 0,173

Page 143: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

138 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis tanggal 14 Juli tahun 2020 dan pengangkatan Komisaris Utama PT MMI yaitu Sdr. Mulyadi tanggal 31 Agustus 2010, namun Dewan Komisaris belum melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Komisaris Utama PT MMI serta belum memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SKD-400-19092019-006 tentang Pedoman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 19 September 2019 dan Surat Keputusan Direksi Nomir SKD-400-16032020-002 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor SKD-400-19092019-006 tentang Pedoman anggota Direksi dan angora Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 16 Maret 2020.

belum terdapat penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SKD-400-19092019-006 tentang Pedoman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan

2) Surat Keputusan Direksi Nomir SKD-400-16032020-002 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor SKD-400-19092019-006 tentang Pedoman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 16 Maret 2020.

Perusahaan serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan.

Memberikan penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan.

Page 144: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

139 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

tanggal 19 September 2019 dalam Bab VI dan Bab VII .

19. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan Anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi

2,438 1,773

66. Dewan Komisaris mengusulkan calon Anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan seleksi yang ditetapkan.

Kekuatan:

Kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.

Dewan Komisaris melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.

Usulan Komisaris atas calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS/Pemilik Modal.

Catatan: Indikator 66 Not Applicable (NA) dikarenakan terkait kebijakan mengenai evaluasi calon Direksi, telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi merupakan kewenangan dan dilakukan oleh Pemegang Saham yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Referensi:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,502 1,00 0,502

Page 145: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

140 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

67. Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham. (1)

Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi: (3)4)

- Telah terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam kontrak manajemen Direksi secara kolegial dan realisasi pencapaiannya sebagaimana yang dituangkan dalam draft Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Semester II tahun 2020.

- Telah terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indicator kinerja utama yang tercakup dalam kontrak manajemen Direksi secara individu dan realisasi pencapaiannya sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Semester I

Dewan Komisaris telah menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara individual kepada RUPS melalui penyampai Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris semester I tahun 2020.(3)(4)

Referensi: 1) Board Manual

Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 hal. 46 & 59

2) Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2021

3) Surat Dewan Komisais kepada Pemegang Saham (Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) & Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Investama tanggal 3 Agustus 2020

4) Laporan Kerja Pengawasan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2020

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Melengkapi Rencana kerja Dewan Komisaris dengan rencana pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.

Melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegial berdasarkan kriteria, target dan inidikator kinerja utama dalam kontak manajemen dengan dibantu oleh Komite Dewan Komisaris

Melengkapi Laporan kerja pengawasan Dewan Komisaris dengan mencantumkan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial.

0,968 0,56 0,545

Page 146: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

141 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

Kelemahan:

Rencana kerja Dewan Komisaris belum memuat rencana pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.

Dewan Komisaris dan perangkat Dewan Komisaris (Komite) belum melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegial berdasarkan kriteria, target dan inidikator kinerja utama dalam kontak manajemen.

Laporan kerja pengawasan Dewan Komisaris semester I belum mencantumkan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial.

68. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan remunerasi Direksi. (1)

Telah terdapat rencana Dewan Komisaris menelaah pengusulan remunerasi Direksi. (2)

Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap remunerasi Direksi.(3)

- Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap pengusulan tantiem/insentif Direksi salah satunya yang tertuang pada rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 16 April 2020 terkait item-item yang perlu mendapatkan persetujuan dalam RUPS pertanggungjawaban 2019 terkait

Referensi: 1) Board Manual PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia hal 59

2) Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2020

3) Risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 16 April 2020

4) Risalah RUPS Tentang Pengesahan Laporan Tahunan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap remunerasi Direksi terkait: - Pengusulan

honorarium Dewan Komisaris dan gaji Direksi

- Pengusulan tantiem/insentif

0,968 0,75 0,726

Page 147: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

142 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

penetapan tantiem/insentif kinerja Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019 sebesar Rpxxx dan telah dianggarkan dalam laporan keuangan tahun 2019.

Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan tantiem/insentif kinerja Direksi kepada RUPS pada saat RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2019, dimana Dewan Komisaris memohon persetujuan penetapan tantiem/insentif bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebesar RpXXX, dan telah dianggarkan dalam Laporan keuangan tahun 2019 kepada Pemegang Saham (Direktur UTama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Investama) sebagaimana surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Nomor DK/15/6/I/PPI-2020 Perihal Penyampaian Tanggapan Dewan Komisaris dalam RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 serta Laporan Kerja Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 Tanggal 15 Juni 2020. (4)(5)

Kelemahan:

Dewan Komisaris belum melakukan telaah terhadap remunerasi Direksi terkait:

Tahun Buku 2019 tanggal 13 Juli 2019

5) Surat Dewan komisaris kepada Pemegang Saham (PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) & PT Pelabuhan Indonesia Investama tanggal 15 Juni 2020

kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan

- Proses telaah terkait honorarium Dewan Komisaris dan gaji Direksi melibatkan Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyampaikan usulan honorarium Dewan Komisaris dan gaji Direksi kepada RUPS.

Page 148: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

143 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

- Pengusulan honorarium Dewan Komisaris dan gaji Direksi

- Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan

- Proses telaah terkait honorarium Dewan Komisaris dan gaji Direksi melibatkan Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris belum menyampaikan usulan honorarium Dewan Komisaris dan gaji Direksi kepada RUPS.

20. Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. 0,571 0,571

69. Dewan Komisaris memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.

Kekuatan:

Telah terdapat ketentuan mengenai (potensi) benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris.(1)

Dewan Komisaris menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya serta telah menandatangani Pakta Integritas pada awal pengangkatan dan disampaikan kepada RUPS dengan adanya: (2)(3)(4)(5)(6)

- Surat pernyataan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan pada awal

Referensi: 1) Board Manual PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia hal 53

2) Surat Dewan Komisaris nomor: DK/3/4/1/PPI-2020 perihal Penyampaian Pakta Integritas, Pernyataan Benturan Kepentingan, Komitmen untuk Mematuhi

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,571 1,00 0,571

Page 149: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

144 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun sebagaimana yang tercermin pada table dibawah ini:

Nama Dewan Komisaris

Tanggal Tanda Tangan

Ogi Rulino/Hambra* 21 Februari 2020/26 Mei 2020

Irsal Yunus 21 Februari 2020

Apep Fajar Kurniawan/Amrin**

21 Februari 2020/14 Juli 2020

Dachamer Munthe 21 Februari 2020 *diangkat 13 Mei 2020

**diangkat 14 Juli 2020

- Pakta Integritas yang di Tandatangani pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun sebagaimana yang tercermin pada table dibawah ini:

Nama Dewan Komisaris

Tanggal Tanda Tangan

Ogi Rulino/Hambra* 21 Februari 2020/26 Mei 2020

Irsal Yunus 21 Februari 2020

Apep Fajar Kurniawan/Amrin**

21 Februari 2020/14 Juli 2020

Dachamer Munthe 21 Februari 2020

Dewan Komisaris telah melaporkan kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) terkait

Pedoman Perilaku Perusahaan dan Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris PT PPI tahun 2020 tanggal 3 April 2020

3) Pernyataan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris tahun 2020

4) Pakta Integritas Dewan Komisaris tahun 2020

5) Keputusan Sirkuler RUPS diluar RUPS No.KP.03/13/5/2/MTU/UT/PI.II-20 Nomor: SK-001/PII/D1/V/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama tanggal 13 Mei 2020

6) Keputusan Sirkuler RUPS diluar RUPS No.KP.03/14/712/MTA/UT/PI.II-2020 Nomor: SK-004/PII-SK.D1/VII/2020 tentang

Page 150: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

145 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

dengan Daftar Khusus, yang memuat kepemilikan saham Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perusahaan atau Perusahaan lain. Berdasarkan kajian dokumen, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham di perusahaan lain.(2)(7)

Kelemahan:

-

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris tanggal 14 Juli 2020

7) Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Tahun 2020

21. Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

1,659 1,222

70. Dewan Komisaris memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta

Kekuatan:

Secara umum, telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. (1)

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. (2)

Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, diantaranya: (3)(4)

- Terdapat telaah terhadap: (1) Laporan hasil assessment/review atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memantau tindaklanjut area of improvement hasil

Referensi: 1) Board Manual

Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 hal. 56

2) Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Risalah Rapat BoC-BoD tanggal 23 Maret dan 16 Aoril 2020

4) Laporan hasil assessment GCG tahun buku 2020

Hambatan:

-

Rekomendasi :

Dewan Komisaris melakukan:

- (1) telaah terhadap pemutakhiran kebijakan perangkat GCG seperti Pedoman Perilaku Perusahaan; (2) telaah terhadap Laporan GCG yang dituangkan dalam Laporan Tahunan.

0,985 0,81 0,800

Page 151: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

146 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

assessment GCG oleh Direksi salah satunya tertuang secara umum pada pada risalah rapat tanggal 23 Maret dan 16 April 2020;

- Terdapat penyampaian kepada Direksi mengenasi hasil telaah Dewan Komisaris terkait skor aspek Dewan Komisaris, Dewan Komisaris meminta kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit dapat melengkapi kekurangan dokumen Dewan Komisaris sehingga skor pada aspek Dewan Komisaris dapat meningkat sebagaimana yang tertuang pada risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 16 April 2020.

- Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terkait assessment GCG telah menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris) sebagaimana salah satunya tertuang pada risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 16 April 2020

Dewan Komisaris menindaklanjuti Area Of Improvement melalui pembahasan pra assessment Tahun 2020 di risalah rapat BoC-BoD tanggal 23 Maret dan 16 April 2020. Scoring Aspek Dewan Komisaris Tahun 2020 mengalami peningkatan (3)(4)

Tahun Penilaian

Skor (%) Predikat

- Menyampaikan hasil telaahan assessment GCG secara keseluruhan kepada Direksi.

Menindaklanjuti area of improvement assessment/review GCG yang menjadi kewenangannya.

Page 152: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

147 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

2018 95,753 Sangat Baik

2019 93,880 Sangat Baik

2020 95,731 Sangat Baik

Kelemahan:

Dewan Komisaris belum melaksanakan

pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang baik terkait:

- (1) Dewan Komisaris melakukan telaah

terhadap pemutakhiran kebijakan

perangkat GCG tahun 2020 seperti

Pedoman Perilaku Perusahaan; (2) Dewan

Komisaris melakukan telaah terhadap

Laporan GCG yang dituangkan dalam

Laporan Tahunan.

- Penyampaian hasil telaahan assessment

GCG secara keseluruhan kepada Direksi

Dewan Komisaris belum menindaklanjuti area of

improvement assessment/review GCG yang

menjadi kewenangannya.

71. Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris. (1)

Referensi : 1) Board Manual Direksi

dan Dewan Komisaris Tahun 2019 hal. 70

Hambatan:

-

0,674 0,63 0,421

Page 153: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

148 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

kinerja Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah menetapkan indikator pencapaian kinerja beserta target-targetnya.(2)(3)(5)

Penilaian kinerja Dewan Komisaris semester I tahun 2020 telah dilaporkan dalam Laporan Kerja Pengawasan Dewan Komisaris Semseter I tahun 2020 sebagaimana surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia Investama Nomor DK/3/8/I/PPI-2020 Perihal Penyampaian Laporan Kerja Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020. (2)(3)(4)

Kelemahan:

KPI Dewan Komisaris belum disetujui oleh Pemeganga Saham

Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris belum mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.

2) Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Laporan Kerja Pengawasan Dewan Komisaris Semester I tahun 2020

4) Surat Dewan Komisais kepada Pemegang Saham (Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) & Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Investama tanggal 3 Agustus 2020

5) Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris 27 Desember 2020

Rekomendasi :

KPI Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS.

Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris.

22. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1,349 1,349

72. Dewan Komisaris memiliki pedoman/ tata tertib Rapat

Kekuatan:

Pedoman/tata tertib pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah memuat diantaranya.(1)(2)

Referensi: 1) Board Manual PT

Pengembang

Hambatan:

-

0,346 1,00 0,346

Page 154: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

149 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

Dewan Komisaris yang memadai.

- Etika Rapat yang tercermin dalam prosedur rapat poin e, f, g dan h; (Hal.67-68)

- Tata Penyusunan Risalah Rapat (No.5 hal.65-66)

- Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut rapat sebelumnya tercermin dalam Penyusunan Risalah Rapat Poin m hal.70

- Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan Arahan/Keputusan RUPS terkait dengan Usulan Direksi

Kelemahan:

-

Pelabuhan Indonesia hal 65-70

Rekomendasi:

-

73. Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Kekuatan:

Dewan Komisaris telah memiliki rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi (Rapat Gabungan), dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang berlaku: (1)(2)(3)

- Dalam Board Manual, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

- Dalam Program Kerja Dewan Komisaris disebutkan bahwa Dewan Komisaris melakukan:

Referensi : 1) Board Manual PT

Pengembang pelabuhan Indonesia tahun 2019, hal. 65

2) Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

3) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Gabungan tahun buku 2020

4) Daftar Hadir Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dan

Hambatan :

-

Rekomendasi :

Meningkatkan tingkat kehadiran Dewan Komisaris baik rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan bersama Direksi

0,657 1,00 0,657

Page 155: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

150 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

1. Rapat rutin internal Dewan Komisaris bersama komite-komite minimal 1 bulan sekali;

2. Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi minimal 1 bulan sekali;

3. Rapat dengan Pemegang Saham.

Anggota Dewan Komisaris telah menghadiri rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan bersama Direksi. (4) (5)

Berikut kehadirat Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan bersama Direksi:

Jenis Rapat Rencana Realisasi

Rapat Internal Dewan Komisaris

12 12

Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi

12 12

Rapat dengan Pemegang Saham

1 1

Tabel tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Internal Tahun 2020

Nama Komisaris Jumlah Rapat

Hadir %

Kehadiran Ogi Rulino*/Hambra**

4/8 4/8 100

Irsal Yunus 12 11 91 Dachamer Munthe 12 11 91

Gabungan tahun buku 2020

5) Surat Kuasa Dewan Komisaris

Page 156: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

151 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

Apep Fajar***/Amrin***

6/6 5/6 91

Rata-Rata 93,25

*Diberhentikan Bulan Mei ** Diangkat Bulan Mei *** Diberhentikan bulan Juli **** Diangkat Bulan Juli

Tabel tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat bersama Direksi Tahun 2020

Nama Komisaris Jumlah Rapat

Hadir %

Kehadiran Ogi Rulino/Hambra 4/9 4/8 100

Irsal Yunus 13 12 92

Dachamer Munthe 13 12 92 Apep Fajar/Amrin 6/7 6/7 92

Rata-Rata 94 *Diberhentikan Bulan Mei ** Diangkat Bulan Mei *** Diberhentikan bulan Juli **** Diangkat Bulan Juli

Kelemahan:

Masih ada Anggota Dewan Komisaris yang tidak menghadiri rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan bersama Direksi.

Page 157: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

152 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

74. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

Kekuatan :

Telah terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya pada risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam setiap Risalah Rapat Dewan Komisaris terdapat agenda tindak lanjut rapat sebelumnya, Kesimpulan dan Kesepakatan serta arahan yang perlu di tindaklanjuti (1) (2)

Hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya telah ditindaklanjuti seluruhnya. Jika pada pelakasanaan rapat terdapat pending matters maka akan ditindaklanjuti pada rapat berikutnya, sampai dengan agenda atau permasalahan yang pending tersebut selesai. (1 (2)

Kelemahan:

-

Referensi : 1) Risalah rapat internal

Dewan Komisaris

2) Risalah Rapat Dewan Komisaris-Direksi tahun 2020

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,346 1,00 0,346

Page 158: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

153 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

23. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. 2,593 2,413

75. Sekretaris Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.

Kekuatan:

Telah terdapat uraian tugas Sekretaris Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama.(1) (2). Sekretaris Dewan Komisaris PT PPI dijabat oleh Sdr. Chandra Irawan Sejak tahun 2019.(1)

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dewan Komisaris adalah membantu Dewan Komisaris dalam bidang kegiatan kesekretariatan mencakup hal-hal sebagai berikut: - Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat

Dewan Komisaris; - Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai

ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;

Referensi: 1) SK Dewan Komisaris

PT PPI Nomor: DK/1/6/1/PPI-2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT PPI tanggal 1 Juni 2019

2) Board Manual hal. 71

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Melengkapi uraian Tugas sekretaris Dewan Komisaris dengan (1) monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris disetiap Risalah Rapat; (2) monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan

0,804 0,88 0,704

Page 159: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

154 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

- Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;

- Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;

- Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;

- Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris; - Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan

Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa: Memastikan bahwa Dewan Komisaris

mematuhi peraturan perundang-undangan serta menetapkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance);

Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;

Sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain.

- Kelemahan:

Tugas sekretaris Dewan Komisaris belum mencakup: (a) monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris disetiap Risalah Rapat; (b) monitoring

Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Page 160: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

155 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

76. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan Dokumen.

Kekuatan:

Sekretaris Dewan Komisaris telah mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Dewan Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.(1)

Sekretaris Dewan Komisaris telah mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib seperti Risalah Rapat Dewan Komisaris (internal & gabungan), pernyataan pakta integritas, benturan kepentingan, daftar khusus, laporan kerja pengawasan Dewan Komisaris.(2) (3) (4)

Kelemahan:

Referensi: 1) Kantor Pusat PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia

2) Agenda Surat Keluar Dewan komisaris PT Pengembangan Pelabuha Indonesia Tahun 2019-2020

3) Agenda Surat Masuk Dewan komisaris PT Pengembangan Pelabuha Indonesia Tahun 2019-2020

4) Risalah Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

5) Risalah Rapat Gabungan Dewan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,337 1,00 0,337

Page 161: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

156 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

- Komisaris dan Direksi tahun 2020

77. Sekretaris Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Kekuatan:

Terdapat undangan Rapat Dewan Komisaris, yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang diundang. (1)

Bahan-bahan rapat telah disediakan dan disampaikan kepada peserta tidak lebih 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat sebagai contoh materi rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi tanggal 20 Agustus untuk pelaksanaan rapat tanggal 24 Agustus dan materi rapat tanggal 12 juni untuk pelaksanaan rapat tanggal 15 Juni.(3)

Pendokumentasian secara memadai hasil Rapat Dewan Komisaris meliputi: (4)(5)(6) - Risalah Rapat Dewan Komisaris telah dibuat

untuk setiap Rapat Dewan Komisaris. - Dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris telah

mencantumkan: (a) Pendapat yang berbeda (dissenting

comment) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada). Selama tahun 2020 tidak terdapat dissenting comment dalam rapat Dewan Komisaris dibuktikan dengan semua Dewan Komisaris melakuakan

Referensi: 1) Undangan Rapat

Internal Dewan Komisaris Tahun 2020

2) Undangan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

3) Bahan-bahan rapat Dewan KomisarisTahun 2020

4) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tahun 2020

5) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris bersama Direksi tahun 2020

6) Konfirmasi

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Melengkapai risalah rapat internal Dewan Komisaris dengan hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

0,959 0,92 0,879

Page 162: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

157 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

tandatangan dalam setiap risalah rapat Dewan Komisaris.

(b) Jalannya rapat (dinamika rapat) (c) Evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat

sebelumnya dalam risalah rapat Dewan Komisaris-Direksi

(d) kesimpulan atau keputusan rapat. - Setiap Anggota Dewan Komisaris telah

menerima salinan Risalah Rapat, walaupun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut dalam bentuk file softcopy salah satunya yang dishare melalui wa grup.

- Validasi beberapa Risalah Rapat telah sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan. Validasi dilakukan setelah Rapat selesai dilaksanakan sehingga tidak melebihi 7 hari. Sebagai contoh finalisasi risalah rapat tanggal 24 agustus disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris melalui wa grup tanggal 30 agustus untuk di finalisasi, kemudian draft risalah rapat tanggal 28 Mei difinalisasi tanggal 2 Juni, serta risalah rapat tanggal 23 maret difinalasisi 23 maret(3)(4)

- Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris telah disimpan di kantor Perusahaan.

- Risalah asli Rapat Dewan Komisaris telah dapat diakses oleh setiap anggota Dewan Komisaris apabila dibutuhkan terutama dalam bentuk softcopy.

Page 163: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

158 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

Kelemahan:

Risalah rapat internal Dewan Komisaris belum memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.

78. Sekretaris Dewan Komisaris menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Telah terdapat data/informasi berkaitan dengan monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris antara lain dalam surat-surat keluar Dewan Komisaris dan juga secara parsial tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris-Direksi terkait pembahasan aspek tertentu.(1)(2)(3)

Telah terdapat bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai Laporan Direksi dalam mengelola Perusahaan yang tercantum pada Laporan Manajemen, Laporan Tahunan, Laporan bahan lainnya.(4)(5)(6)

Telah terdapat data/informasi yang berkaitan dengan dukungan administrasi dan monitoring yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, yaitu dengan melakukan monitoring pada setiap progres tindak lanjut Direksi. (3)(4)(5)(6)

Referensi: 1) Risalah Rapat

Dewan Komisaris-Direksi Tahun 2020

2) Agenda Surat Keluar Dewan komisaris PT Pengembangan Pelabuha Indonesia Tahun 2019-2020

3) Agenda Surat Masuk Dewan komisaris PT Pengembangan Pelabuha Indonesia Tahun 2019-2020

4) Laporan Manajemen Triwulanan I, II, III dan Tahunan Tahun 2020

5) Materi Rapat Direksi

6) Laporan Hasil Telaah Komite

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,493 1,00 0,493

Page 164: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

159 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

Kelemahan:

-

24. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif. 2,438 1,482

79. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Telah terdapat Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Terkait Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komite Audit telah ada dalam Piagam Komite Audit.(1)(2)

Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit telah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Setiap Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Komite, salinannya disampaikan kepada Pemegang Saham. (1) Komposisi Komite Audit: Ketua : Dachamer Munthe Anggota : Eddy Kuswaedi Husein

Ketua Komite Audit telah diangkat dari anggota Dewan Komisaris yaitu Sdr. Dachamer Munthe.

(1)

Kelemahan:

Referensi: 1) Surat Keputusan

Dewan Komisaris Nomor: HK.56/9/31/KOMPPI-17 tentang Pengangkatan Komite Audit PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 30 September 2017

2) Pedoman & Tata Tertib Komite Audit (Audit Committee Charter) DK/30/6/1/PPI-2020 tanggal 30 Juni 2020

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Membentuk Komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendukung Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya.

0,643 0,75 0,482

Page 165: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

160 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

Belum terdapat Komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendukung Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya.

80. Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Komite Audit

Salah seorang anggota Komite Audit telah memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup dibidang tugas Komite, yang tercermin pada tabel berikut: (1)(2)

No.

Nama Kompetensi

1. Dachamer Munthe Hukum

2. Eddy Kuswaedi Husein

Akuntansi, Manajemen

Anggota Komite Audit telah ada yang berasal dari pihak diluar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kepemilikan saham dan dengan kegiatan usaha Perusahaan. (1) (2)

Jumlah keanggotaan Komite Audit yang berasal dari luar Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (1) (2)

Kelemahan:

-

Referensi: 1) Profil Ringkas Sdr.

Dachamer Munthe dalam Annual Report 2019 hal.67

2) Profil Ringkas Sdr. Eddy Kewaedy.H dalam Annual Report 2019 hal.203

3) Peraturan Menteri BUMN No.PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN pasal 2 ayat 3

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,488 1,00 0,488

81. Komite Dewan Komisaris memiliki piagam/charter dan

Kekuatan:

Telah terdapat Piagam Komite Audit yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2020 sebagai

Referensi: 1) Pedoman & Tata

Tertib Komite Audit

Hambatan:

-

0,643 0,67 0,429

Page 166: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

161 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

program kerja tahunan.

pembaharuan dari Piagam Komite Audit tanggal 8 November 2017. (1)

Muatan Piagam Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris. Muatan Piagam Komite Audit secara singkat antara lain mengatur aspek: (1) - Pendahuluan - Pembentukan dan Keanggotaan - Kedudukan - Keanggotaan - Kriteria Anggota Komite Audit - Hak dan Keweangan - Tugas & Tanggung Jawab - Hubungan dengan pihak yang terkait - Rapat - Laporan - Penutup

Kelemahan:

Belum terdapat program kerja Komite Audit tahun 2020 sebagaimana yang diatur dalam Pedoman & Tata Tertib Komite Audit DK/30/6/1/PPI-2020 tanggal 30 Juni 2020.

(Audit Committee Charter) DK/30/6/1/PPI-2020 tanggal 30 Juni 2020

2) Piagam Komite Audit tanggal 8 November 2017

3) Drfat Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisari Tahun 2021 pada bagian Lampiran Rencana Kerja Komite Audit

Rekomendasi:

Menyusun Program kerja Komite Audit yang disetujui/ditetapkan Dewan Komisaris dengan muatan diantaranya: - memastikan

efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya;

- efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan SPI;

- menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Auditor Eksternal dan SPI;

Page 167: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

162 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

- Telaah terhadap prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan olehPerusahaan

- telaah untuk memastikan: Self-assessment kinerja Komite Audit.

82. Komite Dewan Komisaris melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

-

Kelemahan:

Belum diperoleh program kerja Komite Audit tahun 2020 sehingga terkait dengan kesesuai antara jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas dengan Program Kerja serta Jumlah kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris tidak dapat dianalisis lebih lanjut

Belum terdapat risalah rapat Komite Audit untuk setiap rapat Komite Audit, sehingga terkait dengan muatan risalah rapat Komite Audit serta penyampai risalah asli rapat Komite Audit kepada Sekretaris Dewan Komisaris tidak dapat dianalisis lebih lanjut

Referensi: -

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Melakukan pertemuan berkala sesuai dengan program kerja yang ditetapkan serta melakukan kegiatan yang ditugaskan sesuai dengan yang ditugaskan Dewan Komisaris

Menyusun risalah rapat untuk setiap rapat yang dilaksanakan dengan muatan hasil analisis,

0,332 0 0

Page 168: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

163 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

telaah dan evaluasi atas acara yang diagendakan serta risalah asli dari setiap rapat diserahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan di Perusahaan.

83. Komite Dewan Komisaris melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Telah terdapat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi salah satunya terkait dengan: (1)(2)(3)

- Evaluasi Laporan Internal Audit TW I 3 Mei 2020

- Evaluasi Laporan Internal Audit TW III tahun 2020

- Evaluasi Kinerja KAP atas pelaksanaan audit tahun 2019

Kelemahan:

Belum terdapat Laporan Triwulanan dan Tahunan Komite kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.

Referensi: 1) Surat Komite Audit

kepada Dewan Komisaris Nomor 007/KomAudit/5/2020 tanggal 31 Mei 2020

2) Surat Komite Audit kepada Dewan Komisaris Nomor 016/KomAudit/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020

3) Surat Komite Audit kepada Dewan Komisaris Nomor 003/KomAudit/4/2020 tanggal 12 April 2020

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Menyusun Laporan Triwulanan dan Tahunan minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya, yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

0,332 0,25 0,083

Page 169: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab III Dewan Komisaris

164 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN

SKOR

TOTAL SKOR 35,000

95,731

33,506

Page 170: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 165

BAB IV. DIREKSI

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

IV. DIREKSI

25. Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. 1,089 1,089

84. Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh Perusahaan.

Kekuatan:

Direksi telah menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mengadakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru pertama kali diangkat sebagaimana diatur dalam Board Manual. (1)

Sepanjang tahun 2020 telah terdapat program pengenalan yang dilakukan oleh Corporate Secretary & Stakeholder Relation kepada anggota Direksi baru. Program pengenalan dilakukan dalam forum rapat Direksi tanggal 17 Juli 2020 kepada Sdr. Herman Susilo selaku Finance & Human Capital Director dan Sdr. Sumarno selaku Commercial & Business Development Director, tanggal 24 Juli 2020 kepada Sdr. Mulyadi selaku Ad Interim President Director serta tanggal 5 November 2020 kepada Sdr. M. Hadi Syafitri Noor selaku President Director. (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

Seluruh anggota Direksi yang baru diangkat telah menghadiri kegiatan program

Referensi: 1) Board Manual

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019, Bab III Bab II Direksi Sub Bab C poin 1 Program Pengenalan, hal.16

2) Risalah Rapat Nomor: PPI-632-17072020-013 Tanggal 17 Juli 2020, Agenda: Pengenalan Profil Perusahaan kepada Direksi Baru (Herman Susilo & Sumarno)

3) Daftar Hadir Rapat Tanggal 17 Juli 2020, Agenda: Pengenalan Profil Perusahaan

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,467 1,00 0,467

Page 171: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 166

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

pengenalan Perusahaan yang dilakukan melalui forum rapat Direksi dengan agenda pengenalan Direksi baru tanggal 5 November 2020.

Kelemahan: -

kepada Direksi Baru

4) Materi Rapat Direksi Tanggal 17 Juli 2020: Agenda Pengenalan Direksi Baru

5) Risalah Rapat Direksi Tanggal 24 Juli 2020

6) Daftar Hadir Rapat Direksi Tanggal 24 Juli 2020

7) Materi Induction Program President Director Tanggal 24 Juli 2020

8) Risalah Rapat Nomor: PPI-632-05112020-014 Tanggal 5 November 2020, Agenda: Pengenalan Direksi Baru

9) Daftar Hadir Rapat Tanggal 5 November 2020, Agenda: Pengenalan Direksi Baru

10) Materi Rapat Direksi Tanggal 5

Page 172: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 167

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

November 2020: Agenda Pengenalan Direksi Baru

85. Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Anggota Direksi sesuai kebutuhan.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan mengenai pelatihan bagi anggota Direksi sebagaimana diatur dalam dalam Board Manual. (1)

Telah terdapat rencana dan anggaran kegiatan pelatihan bagi setiap anggota Direksi sebagaimana tertuang dalam Rencana dan Anggaran Pelatihan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020.(2)

Pelaksanaan program pelatihan anggota Direksi: - Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Direksi

tahun 2020 telah sesuai dengan rencana pelatihan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pelatihan kepada masing-masing anggota Direksi. Seluruh anggota Direksi telah mengikuti pelatihan berjudul Business Outlook Transportasi Laut dan Logistik dalam In House Training yang diselenggarakan oleh Center for Economics

Referensi: 1) Board Manual PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019, Program Peningkatan Kapabilitas hal.17

2) Rencana dan Anggaran Pelatihan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

3) Sertifikat Pelatihan Direksi dalam In House Training yang diselenggarakan oleh Center for Economics and Development Studies (CEDS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,622 1,00 0,622

Page 173: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 168

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

and Development Studies (CEDS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran.(3)

- Telah terdapat laporan hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi tahun 2020. (4)

Kelemahan: -

Padjajaran tanggal 14 Desember 2020

4) Laporan Pelaksanaan Pelatihan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-630-2912020-020

26. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. 1,867 1,867

86. Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Kekuatan:

Telah terdapat struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.(1)

Direksi telah menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi dalam Surat Keputusan Direksi Tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. (2)

Direksi telah menetapkan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi meliputi tugas, kewajiban, tanggung jawab untuk setiap jabatan; spesifikasi pekerjaan terkait pengetahuan, keterampilan, dan

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-610-004706 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor: SKD-610-003841 Tentang Organisasi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

2) Surat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,622 1,00 0,622

Page 174: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 169

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

kemampuan yang dibutuhkan untuk setiap jabatan.(3)

Telah terdapat permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas struktur organisasi Perusahaan berdasarkan Surat Direktur Utama Nomor PPI-610-003428 tanggal 18 April 2017 tentang Usulan Struktur Organisasi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. (4)

Kelemahan: -

Indonesia Nomor: SKD-620-005830 Tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 13 Agustus 2018

3) Surat Keputusan Direksi Nomor: SKD-610-004096 Tentang Uraian Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

4) Surat Dewan Komisaris Nomor: UM.330/12/14/KOMPPI-17 tanggal 6 Juni 2017 tentang Persetujuan Usulan Struktur Organisasi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

87. Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standar operasional baku (SOP)

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP yang ditetapkan melalui Surat

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi Nomor: SKD-640-005735

Hambatan: - Rekomendasi:

0,778 1,00 0,778

Page 175: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 170

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

untuk proses inti (core business) Perusahaan.

Keputusan Direksi sebagai standarisasi standar operasional kerja di Perusahaan. (1)(2)

Telah terdapat standard operasional baku (SOP) untuk seluruh proses bisnis inti di Perusahaan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan, antara lain prosedur sistem manajemen risiko, prosedur kerja sama usaha, serta prosedur engineering. (2)(3)(4)(5)(6)

Seluruh kebijakan dan prosedur terkait proses bisni inti Perusahaan telah disosialiasikan dan dimuat dalam Portal Internal Perusahaan (PMIS) yang dapat diakses oleh seluruh karyawan.(7)

SOP untuk proses bisnis inti telah dilakukan secara konsisten. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya temuan audit yang berkaitan dengan penyimpangan SOP Perusahaan. (8)

Pada tahun 2020 telah dilakukan review dan penyempurnaan terhadap beberapa SOP proses bisnis, antara lain: Review SOP Proses Bisnis Inti dan Supporting Per Direktorat yang serta perbaikan SOP Legal. (9)(10)(11)(12)

Kelemahan: -

Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor: SKD-640-004267 Tanggal 9 Oktober 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

2) Prosedur Penyusunan dan Pengembangan Sistem Manajemen Risiko

3) Prosedur Asesmen Risiko Usulan Investasi

4) Prosedur Inisiasi Awal Kerja Sama Usaha Dengan Badan Usaha Atau Pihak Lain

5) Prosedur Kerja Sama Usaha Dengan Badan Usaha atau Pihak Lain

-

Page 176: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 171

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

6) Prosedur Engineering

7) Portal Internal Perusahaan: Ppiportal.portdevco.com/PMIS

8) Assessment Report PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, Standard ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

9) Review Matriks Business Process vs SOP PT PPI

10) Perbaikan Prosedur Pengadaan Notaris oleh Divisi Legal Tanggal 20 Mei 2020

11) Review SOP Pemberian Pendapat Hukum

12) Review SOP Pengelolaan Dokumen Legal

88. Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan

Kekuatan:

Direksi telah menetapkan pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan

Referensi: 1) Board Manual PT

Pengembang Pelabuhan

Hambatan: -

0,467 1,00 0,467

Page 177: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 172

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Perusahaan (Corporate Action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.

secara formal baik melalui mekanisme rapat Direksi dan pengambilan keputusan di luar rapat (sirkuler dll) sebagaimana diatur dalam Board Manual dan Charter Direksi terkait pengambilan keputusan oleh Direksi.(1)(2)

Telah terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi atas tindakan Perusahaan. Standar waktu tersebut ditetapkan sejak usulan tindakan beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya yang lengkap disampaikan dalam Rapat Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler yang diatur dalam Board Manual. (1)

Telah terdapat ketentuan standar waktu tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatanganinya Risalah Rapat sebagaimana dimuat dalam Board Manual.(1)

Kelemahan: -

Indonesia Tahun 2019, hal.42-45

2) Charter Direksi : Proses Pengambilan Keputusan

Rekomendasi: -

27. Direksi menyusun perencanaan Perusahaan. 4,044 3,966 89. Direksi memiliki Rencana

Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT

Hambatan: -

0,778

0,90 0,700

Page 178: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 173

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Perusahaan (RJPP) yang memadai dengan mengacu pada pedoman penyusunan RJPP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas.(1)(2)

Rancangan RJPP Periode Tahun 2020-2024 telah disusun berdasarkan pedoman dan aspirasi yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Telah terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RJPP yang disusun oleh Tim dan konsultan Penyusun RJPP dan menindaklanjuti hasil telaahan serta arahan Dewan Komisaris atas rancangan RJPP tersebut yang dilakukan dalam rapat. (3)(4)

Rancangan RJPP Periode 2020-2024 telah disampaikan kepada Dewan Komisaris pada tanggal 12 Desember 2019 dan kepada Pemegang Saham pada tanggal 13 Desember 2019, namun batas waktu penyampaiannya belum sesuai dengan ketentuan dalam SK-16. (5)(6)

RJPP telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan Perusahaan serta kepada Anak Perusahaan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan rencana dan program kerja Anak Peusahaan. (7)

Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor: PR.03/30/11/1/STR/UT/PI.II-17 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

2) Surat Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: P.03/25/11/1/STR/UT/PI.II-19 Tanggal 25 November 2019 Tentang Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan RJPP Anak Perusahaan Tahun 2020-2024

3) Risalah Rapat Direksi Tanggal 10 Desember 2019; Tanggal 22 Januari

Rekomendasi:

Direksi menyampaikan rancangan RJPP secara tepat waktu, yaitu kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 September sebelum tahun berjalan dan kepada Pemegang Saham paling lambat 31 Oktober sebelum tahun berjalan.

Page 179: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 174

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Kelemahan:

Penyampaian Rancangan RJPP Periode Tahun 2020-2024 kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham belum tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Standar Penyampaian

Tanggal Penyampaian

Keterangan

Dewan Komisaris

Sebelum 30 September

12 Desember 2019

Terlambat

Pemegang Saham

Paling lambat 31 Oktober

13 Desember 2019

Terlambat

2020 dan Tanggal 28 Januari 2020, Agenda : Pembahasan RJPP Periode Tahun 2020-2024

4) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tanggal 19 Desember 2019, Agenda: Pembahasan RJPP 2020-2024

5) Surat Direksi kepada Dewan Komisaris Nomor: PPI-400-12122019-005 Tanggal 12 Desember 2019 Perihal Permohonan Tanggapan dan Persetujuan Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2020-2024 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

6) Surat Direksi kepada Pemegang

Page 180: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 175

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Saham Nomor: PPI-400-13122019-010 Tanggal 13 Desember 2019 Perihal Penyampaian Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2020-2024

7) Materi Sosialisasi Shareholders Penyusunan RJPP Periode Tahun 2020-2024

90. Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memadai sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Telah terdapat rancangan RKAP Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan pedoman RKAP yang telah ditetapkan serta penjabaran program kerja tahunan yang tercantum dalam RJPP.(2)

Rancangan RKAP telah ditelaah oleh Direksi melalui pembahasan dalam Rapat Direksi

Referensi: 1) Petunjuk Teknis

Penyusunan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

2) Buku RKAP Tahun 2020

3) Materi Rapat Usulan RKAP Tahun 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,778 1,00 0,778

Page 181: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 176

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

bersama dengan Tim Penyusun RKAP serta Rapat bersama Dewan Komisaris cq Komite Audit sebagai tindak lanjut atas tanggapan/arahan Dewan Komisaris atas rancangan RKAP. (3)(4)

Rancangan RKAP telah disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu kepada Dewan Komisaris maupun kepada Pemegang Saham sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut: (5)(6)

Standar Penyampaian

Tanggal Penyampaian

Keterangan

Dewan Komisaris

Sebelum 15 September Tahun Berjalan

23 Agustus 2019

Tepat Waktu

Pemegang Saham

Paling Lambat 31 Oktober Tahun Berjalan

27 Agustus 2019

Tepat Waktu

RKAP Tahun 2020 telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan Perusahaan pada tanggal 3 Maret 2020. (7)(8)

Kelemahan: -

4) Daftar Hadir Pembahasan Kinerja SMT I 2019, Taksasi 2019 dan RKAP 2020 Tanggal 6 Agustus 2019

5) Surat Plt. Direktur Utama Nomor: PPI-520-23082019-013 Tanggal 23 Agustus 2019 Perihal Permohonan Tanggapan Tertulis Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020

6) Surat Direktur Utama Nomor: PPI-520-27082019-009 Perihal Penyampaian Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 Tanggal 27 Agustus 2019

7) Undangan Sosialisasi RKAP 2020 Tanggal 26 Februari 2020 kepada seluruh Divisi Perusahaan

Page 182: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 177

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

8) Daftar Hadir Sosialisasi RKAP 2020 Tanggal 3 Maret 2020

91. Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam Perusahaan.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki kebijakan dan pedoman mengenai manajemen karir; sistem dan prosedur promosi, demosi dan mutasi di Perusahaan sesuai dengan jabatan dan kompetensi pekerja yang tertuang dalam SK Direksi terkait Pola Kenaikan Kelas Jabatan di Perusahaan.(1)

Perusahaan telah menempatkan pekerja pada setiap level dalam organisasi Perseroan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan dilakukan secara objektif dan transparan. Dalam praktiknya, pengadaan pekerja dilakukan dalam dua pola yaitu pekerja organik (managerial) yang merupakan pekerja organik IPC yang ditugaskan di Perusahaan dan pengadaan pekerja non organik. (1)(2) - Perusahaan telah menempatkan pekerja

pada setiap level jabatan dalam organisasi Perusahaan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan dilakukan secara objektif dan transparan yaitu melalui proses rekrutmen dan seluruh kotak dalam struktur

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor PPI.622/001364 tentang Pola Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

2) Perjanjian Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Dengan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tentang Penugasan dan Pembinaan Pekerja PT Pelabhan Indonesia II (Persero) Yang Ditugaskan Pada PT Pengembang Pelabuhan

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,088 1,00 1,088

Page 183: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 178

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

organisasi telah terisi sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditetapkan.

- Penempatan pekerja pada setiap level jabatan telah sesuai dengan spesifikasi jabatan yang telah ditetapkan.

Terkait rencana suksesi untuk setiap level jabatan dalam struktur organisasi: Berdasarkan Perjanjian Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tentang Penugasan dan Pembinaan Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), bahwa penempatan jabatan satu level di bawah Direksi merupakan pekerja PT Pelindo II (Persero) yang ditugaskan di Perusahaan namun Perusahaan juga dapat mengusulkan pergerakan karir (mutasi) kepada pekerja yang ditugaskan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada PT Pelindo II (Persero) disertai dengan kualifikasi pekerja dan posisi yang dibutuhkan. (4)(5)(6)(7) - Rencana suksesi untuk setiap level dalam

organisasi di Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IPC. Pejabat satu level yang ditempatkan di Perusahaan

- Suksesi untuk pejabat satu level di bawah Direksi telah sesuai dengan ketentuan,

Indonesia Nomor: OT.01.03/15/11/6/PSO/UT/PI.II-19 ; Nomor: PJK-610-15112019-024 tanggal 15 November 2019

3) Surat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-610-19122018-003 Tentang Pola Pengadaan Pekerja Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

4) Surat Direksi kepada Direktur SDM & Umum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: PPI-610-02072020-014 Perihal Permohonan Penyesuaian Kelas Jabatan Rentang Tanggal 1 Juli 2020

5) Surat Direksi kepada SVP

Page 184: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 179

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

yaitu melalui proses assessment yang dilakukan oleh IPC. Pada tahun 2020, Perusahaan juga telah mengajukan permohonan penyesuaian kelas jabatan rentang terhadap beberapa pekerja dengan mempertimbangkan performansi, sikap dan disiplin kerja.

Telah terdapat telaah oleh Direksi terkait rencana promosi untuk posisi pejabat satu level di bawah Direksi untuk selanjutnya disampaikan kepada IPC perihal rekomendasi promosi kelas jabatan fungsional. Pada tahun 2020 Direksi telah melaporkan kepada Dewan Komisaris melalui surat tertulis perihal pergantian Corporate Secretary & Stakeholder Relation dan Head of Internal Audit berdasarkan penetapan oleh IPC, untuk selanjutnya mendapat arahan Dewan Komisaris. (4)(5)(6)(7)

Tingkat obyektivitas dan transparansi dalam penempatan pekerja pada setiap level jabatan dipandang telah memadai, yaitu dilakukan melalui seleksi pekerja dan pelaksanaan serangkaian assessment terhadap pejabat yang akan dipromosikan. (4)(5)(6)(7)

Kelemahan:

Strategi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: PPI-610-13082020-009 Perihal Rekomendasi Pengukuhan Predikat Jabatan Tanggal 13 Agustus 2020

6) Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: KP.10.02/14/8/1/ MTA/SDM/PI.II-2020 tentang Alih Tugas/Jabatan Bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

7) Surat Direksi kepada Dewan Komisaris Nomor: PPI-610-29092020-016 Tanggal 29 September 2020 Perihal Laporan Jabatan Corporate

Page 185: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 180

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

- Secretary & Internal Relation dan Head of Internal Audit PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

92. Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan, penghematan/efisiensi Perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.

Kekuatan:

Telah terdapat mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris yaitu melalui pembahasan dalam rapat internal Direksi maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris untuk selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan Direksi. (1)(2)

Usulan peluang bisnis tersebut telah dibahas oleh Direksi melalui rapat untuk mengidentifikasi peluang bisnis serta mengambil keputusan atas usulan tersebut. Pada tahun 2020 terdapat pembahasan terkait usulan pengembangan bisnis diantaranya pengembangan rest area dan logistic park, pengembangan bisnis property yaitu pemanfaatan lahan Idle IPC, serta kerjasama

Referensi: 1) Board Manual PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019, hal.42-45

2) Charter Direksi : Proses Pengambilan Keputusan

3) Risalah Rapat Tinjauan Manajemen Semester I Tanggal 31 Agustus 2020

4) Rapat Internal Direksi Tanggal 14 Januari 2020; 21 Januari 2020; 18 Februari 2020; 17 Maret 2020; 19 Mei 2020; 10 Juni 2020; 24 Juli 2020; 22 September 2020;

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,778 1,00 0,778

Page 186: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 181

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

pemeliharaan infrastruktur Cabang Pelabuhan.

(3)(4)(5)

Usulan peluang bisnis yang disetujui dan termasuk dalam kewenangan Dewan Komisaris dan/atau RUPS, telah disampaikan Direksi disertai dengan studi kelayakan atas usulan tersebut. Untuk selanjutnya dibahas oleh Direksi bersama Dewan Komisaris dalam rapat gabungan. (3)(4)(5)

Usulan peluang bisnis yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris merupakan peluang bisnis baru dan perlu tindak lanjut. (3)(4)(5)

Realisasi peluang bisnis telah mampu memberikan manfaat bagi Perusahaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. (3)(4)(5)

Kelemahan: -

20 Oktober 2020; 24 November 2020

5) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tanggal 20 Januari 2020; 21 Februari 2020; 23 Maret 2020; 28 Mei 2020; 15 Juni 2020; 23 September 2020; 23 Oktober 2020; 26 November 2020

93. Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.

Kekuatan:

Telah terdapat mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu melakukan pembahasan atas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan yang dilakukan melalui pembahasan dalam rapat internal Direksi dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.(1)(2)

Referensi: 1) Board Manual

Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019, hal.42-45

2) Charter Direksi : Proses Pengambilan Keputusan

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,622 1,00 0,622

Page 187: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 182

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Pada tahun 2020 telah terdapat pembahasan oleh Direksi mengenai isu-isu terkini perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan, diantaranya terkait (1) Rencana pembentukan anak perusahaan (PPI Property) pada tahun 2020, dimana terdapat arahan dari Kementerian BUMN untuk memberhentikan pembentukan anak perusahaan sementara waktu; serta (2) Keterlambatan penyelesaian proyek/pengembangan bisnis yang dilakukan ditahun 2020 dikarenakan adanya pandemic Covid-19. (3)(4)

Direksi telah menyampaikan isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak pada usaha dan kinerja Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk meminta arahan untuk merespon isu tersebut. (3)(4)

Isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha dan kinerja Perusahaan seluruhnya telah direspon dan dibahas oleh Direksi, baik melalui rapat internal mapun rapat gabungan bersama Dewan Komisaris. (3)(4)

Kelemahan: -

3) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tanggal 20 Januari 2020; 21 Februari 2020; 23 Maret 2020; 23 Maret 2020; 16 April 2020; 28 Mei 2020; 29 Juli 2020; 24 Agustus 2020; 23 September 2020

4) Risalah Rapat Internal Direksi Tanggal 14 Januari 2020; 21 Januari 2020; 10 Juni 2020; 1 Juli 2020; 25 Februari 2020; 26 Maret 2020; 23 April 2020; 6 Mei 2020; 3 Juni 2020; 17 Juli 2020; 24 Agustus 2020

Page 188: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 183

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

28. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan. 8,089 7,973

94. Direksi melaksanakan program/ kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.

Kekuatan:

Setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris, telah melalui mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (1)(2)

Setiap program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah signifikan telah diputuskan melalui analisis yang memadai berdasarkan informasi yang cukup, studi/kajian kelayakan serta analisis risiko terhadap program/kegiatan tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko tersebut diantaranya yaitu terkait pendanaan proyek Maritim Tower dan akuisisi saham WTR di CTP. (3)(4)

Pengambilan keputusan oleh Direksi telah dilaksanakan tepat waktu sesuai pedoman/mekanisme tentang pengambilan keputusan, yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan. (3)(4)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 11 Ayat 8

2) Board Manual Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019: Usulan Direksi yang membutuhkan Persetujuan Dewan Komisaris

3) Risalah Rapat Internal Direksi Tanggal 14 Januari 2020; 21 Januari 2020; 10 Juni 2020; 1 Juli 2020; 25 Februari 2020; 26 Maret 2020; 23 April 2020; 6 Mei 2020; 3 Juni 2020; 17 Juli 2020; 24 Agustus 2020

4) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tanggal 20 Januari 2020; 21 Februari 2020; 23 Maret 2020; 23

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,467 1,00 0,467

Page 189: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 184

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Maret 2020; 16 April 2020; 28 Mei 2020; 29 Juli 2020; 24 Agustus 2020; 23 September 2020

95. Direksi memiliki sistem/ pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.

Kekuatan:

Telah terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja yang memuat: (1)(2) - Prosedur operasional standar atas

pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan (struktural) dalam Perusahaan.

- Penjelasan mengenai indikator kinerja yang terdiri dari formula, rumus, cara-cara penilaian, informasi sumber data, saat pelaporan, dsb.

Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi telah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan peran unit dan jabatan (structural) dalam organisasi yang dimuat dalam Penilaian Performansi Bulanan Individu.(1)(2)

Sistem pengukuran kinerja telah didukung dengan aplikasi secara online berupa e-office yang dapat diakses pekerja di alamat yang sama dengan karyawan di IPC Pusat. (3)

Kelemahan:

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor PPI-06-1-000526 tentang Penilaian Performansi Bulanan di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

2) Form Penilaian Performansi Bulanan

3) Aplikasi P2B Online: http://ivo.indonesiaport.co.id/P2B/index.php/pages/login

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,311 1,00 0,311

Page 190: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 185

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

-

96. Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.

Kekuatan:

Telah terdapat target kinerja untuk jabatan dalam struktur organisasi yang terdiri dari 5 (lima) aspek yaitu (1) keuangan dan pasar, (2) fokus pelanggan, (3) fokus tenaga kerja (4) efektivitas, produktivitas, dan proses dan (5) kepemimpinan, tata kelola serta tanggung jawab kemasyarakatan. Sedangkan target kinerja untuk fungsi di bawah Direksi dituangkan dalam Rencana Kerja Manajemen (RKM) masing-masing Fungsi. (1)(2)

Telah terdapat kontrak kinerja untuk jabatan dalam struktur organisasi yaitu Kontrak Manajemen Korporat, antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Sepanjang tahun 2020 terdapat arahan kepada Manajer untuk menurunkan KPI Perusahaan ke dalam P2B.(1)(2)

Kelemahan:

Belum terdapat kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan, yaitu Kontrak Manajemen (KPI) antara Direksi dengan tingkatan jabatan di bawahnya. Sampai dengan saat ini, baru terdapat RKM yang disusun

Referensi: 1) KPI Korporat Tahun

2020 2) Rencana Kerja

Manajemen (RKM) Tahun 2020 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

3) Penilaian Performansi Bulanan

4) Arahan dari Divisi Human Resources dan GA kepada Manajer Terkait Penilaian Performansi Bulanan (P2B)

Hambatan: - Rekomendasi:

Menyusun kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan tugas masing-masing.

0,155 0,75 0,116

Page 191: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 186

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

berdasarkan penjabaran dalam Kontrak Manajemen (KPI) Perusahaan.

Page 192: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 187

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

97. Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/ unit-unit di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan.

Kekuatan:

Direksi telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi: - Telah tersedia laporan berkala pengukuran

dan informasi kinerja dari jabatan/unit-unit di bawah Direksi secara berkala dan tepat waktu, yaitu realisasi atas Rencana Kerja Manajemen (RKM) dalam RKAP 2020 yang dimuat dalam Laporan Manajemen Triwulan I, Laporan Manajemen Semester I, Laporan Manajemen Triwulan III dan Laporan Manajemen Tahun 2020 (Unaudited). (1)(2)(3)(4)

- Telah dilakukan pembahasan/evaluasi bulanan atas kinerja dari jabatan/unit-unit di bawah Direksi secara berjenjang melalui rapat Direksi bersama Manajemen. (5)(6)

- Direksi telah menindaklanjuti hasil pembahasan bulanan atas kinerja jabatan/unit di bawah Direksi yang tidak/ belum mencapai target yang ditetapkan, salah satunya terkait proyek pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) dan proyek-proyek lainnya.(5)(6)(7)(8)

Direksi telah melakukan analisis dan evaluasi yang memadai terhadap perkembangan kinerja

Referensi: 1) Laporan

Manajemen Triwulan I 2020

2) Laporan Manajemen Semester I 2020

3) Laporan Manajemen Triwulan III 2020

4) Laporan Manajemen Tahun 2020 (Unaudited)

5) Risalah Rapat Tinjauan Manajemen Semester II tahun 2019 tanggal 18 Maret 2020

6) Risalah Rapat Tinjauan Manajemen Semester I tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020

7) Risalah Rapat Direksi tanggal 14 Januari 2020, 28 Januari 2020, 4 Februari 2020, 11 Maret 2020, 26

Hambatan: - Rekomendasi:

Meningkatkan kinerja Perusahaan khususnya terhadap aspek-aspek yang belum tercapai dalam KPI Perusahaan.

0,311 1,00 0,311

Page 193: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 188

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

jabatan/ unit-unit di bawah Direksi, mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP 2020 maupun Rencana jangka Panjang Perusahaan. Sampai dengan triwulan IV, realisasi KPI 2020 sebesar 91,56%. Dari kelima perspektif dalam KPI terdapat dua persepektif yang telah memenuhi target yaitu aspek Fokus Pelanggan dan Fokus Tenaga Kerja. Fokus Pelanggan mencakup indikator Indeks Kepuasan Pelanggan dan Sinergi BUMN, sedangkan Fokus Tenaga Kerja mencakup indicator produktivitas pegawai dan indeks kepuasan pegawai. Sementara itu tiga perspektif lainnya belum memenuhi target.(4)

Kelemahan:

Masih terdapat tiga perspektif yang belum tercapai yaitu pada Aspek Keuangan dan Pasar: Pertumbuhan Pendapatan; pada aspek Produk dan Proses: Persentase Jumlah Proyek Yang Dilaksanakan; dan Aspek Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan terkait penyerapan investasi.

Maret 2020, 8 April 2020, 15 April 2020, 23 April 2020, 29 April 2020, 6 Mei 2020, 12 Mei 2020, 24 Juni 2020, 17 Juli 2020, 18 Agustus 2020, 15 September 2020, 13 Oktober 2020, 5 November 2020, 1 Desember 2020

8) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Januari 2020, 21 Februari 2020, 23 Maret 2020, 16 April 2020, 28 Mei 2020, 15 Juni 2020, 29 Juli 2020, 24 Agustus 2020, 23 September 2020, 23 Oktober 2020, 26 November 2020, 13 Desember 2020, 22 Desember 2020

Page 194: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 189

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

98. Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Direksi telah menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja Perusahaan berdasarkan target-target kolegial Direksi dalam Kontrak Manajemen 2020, yang merupakan kesepakatan kinerja antara Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.(1)(2) Pencapaian kinerja Perusahaan tercantum dalam Laporan Manajemen Triwulanan, Semesteran dan Tahunan maupun pembahasan dalam rapat.(3)(4)(5)(6)(9)

Direksi telah melaporkan tingkat pencapaian target kinerja Direksi dalam Kontrak Manajemen 2020, yang merupakan sasaran utama RKAP 2020 ke dalam Laporan Manajemen Triwulan, Semester dan Tahunan. Adapun tingkat pencapaian target dalam Kontrak Manajemen 2020 sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 91,56% lebih rendah dibandingkan target RKAP 2020.(3)(4)(5)(6)(7)

Telah terdapat pencapaian kinerja Direktorat sampai dengan semester I tahun 2020 yang dimuat dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komsiaris Semester I tahun 2020, namun belum secara khusus mencerminkan kinerja masing-masing Direksi. Direksi telah menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris

Referensi: 1) Kontrak

Manajemen 2020 2) Key Performance

Indicator (KPI) Tahun 2020

3) Laporan Manajemen Triwulan I 2020

4) Laporan Manajemen Semester I 2020

5) Laporan Manajemen Triwulan III 2020

6) Laporan Manajemen Tahun 2020 (Unaudited)

7) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 28 Mei 2020, 15 Juni 2020, 24 Agustus 2020, 23 September 2020,

8) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2020

Hambatan: - Rekomendasi:

Menyusun pencapaian kinerja individu Direksi (KPI Direktorat) berdasarkan target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi.

Menyampaikan kepada Dewan Komisaris terkait tingkat pencapaian target kinerja individu Direksi (KPI Direktorat).

0,311 0,75 0,233

Page 195: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 190

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan kinerja masing-masing Direksi.(8)

Berdasarkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Semester I, tingkat pencapaian kinerja Direktorat sampai dengan Semester I 2020 sebagai berikut:(8)

No. Direktorat Realisasi

Semester I Tahun 2020

1. Direktur Utama 74%

2. Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis

42%

3. Direktur Keuangan & SDM

16%

4. Direktur Teknik 51%

Rata-Rata 46%

Kelemahan:

Belum terdapat pencapaian kinerja masing-masing Direktorat (KPI Direktorat) berdasarkan target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi.

Belum terdapat penyampaian capaian kinerja masing-masing Direktorat (KPI Direktorat) berdasarkan target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi kepada Dewan Komisaris.

Page 196: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 191

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

99. Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.

Kekuatan:

Telah terdapat usulan insentif kinerja Direksi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris yang akan diputuskan dalam RUPS dalam salah satu agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yaitu persetujuan penetapan insentif kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan ditetapkan secara tersendiri.(1)(2)

Penentuan usulan penyesuaian remunerasi termasuk insentif kinerja Direksi telah cukup mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai Perusahaan (KPI). Berdasarkan Pedoman Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bahwa Pemegang Saham dapat memberikan tantiem kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris apabila Perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.(3)(4)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Surat Direksi kepada

Dewan Komisaris No.PPI-510-09052020-010 Tanggal 4 Mei 2020 Tentang Usulan Hal-Hal yang Perlu Diputuskan dalam RUPS Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2019

2) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 No,PPI-623-13072020-016

3) Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No.SK.03/10/10/3/PBI/TUT/PI.II-17 tentang Pedoman Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris Anak

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,156 1,00 0,156

Page 197: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 192

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

4) Keputusan Rapat Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia No. SK.03/28/8/5/ PBP/UT/PI.II-2020 dan No.SK-004/PII-D1/ VIII/2020 Tentang Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Atas Kinerja Tahun Buku 2019

100. Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kekuatan:

Kebijakan TI - Perusahaan telah menyusun Information

Technology Master Plan (ITMP) dalam Master Plan Teknologi Informasi 2017-2021 sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi. Untuk selanjutnya dijabarkan

Referensi: 1) IT Master Plan

2017 – 2021 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

2) Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,778 1,00 0,778

Page 198: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 193

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

dalam Information Technology Detail Plan (ITDP) yang diprogramkan setiap tahun baik dalam RKAP maupun Rencana Kerja Manajemen (RKM).(1)(2)

- Arsitektur sistem informasi saat ini telah didesain sampai dengan level data dan sistem keamanan antara lain mencakup infrastruktur hardware, jaringan, dan aplikasi termasuk Disaster Recovery Center, Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP).(1)

- Arah penggunaan dan penerapan teknologi informasi telah disertai dengan perencanaan TI yang cukup matang dengan mempertimbangkan trend dan perkembangan teknologi antara lain terkait dengan system topologi network IT dan sistem data center untuk kegiatan proyek strategis dan administrasi Perusahaan. (2)

- Telah terdapat kebijakan atau prosedur TI diantaranya prosedur untuk pemeliharaan server dan perangkat user dan sistem reporting bulanan dan tahunan. (3)(4)(5)(6)(7)

Penerapan TI telah dilakukan sesuai dengan Program kerja TI tahun 2020 yang dilakukan oleh Divisi Planning. Pada tahun 2020 terdapat beberapa program kerja IT untuk menjaga

3) Prosedur Data Center Maintenance Tanggal 4 Februari 2020

4) Prosedur ICT Disaster Recovery Tanggal 4 Februari 2020

5) Prosedur ICT Maintenance Tanggal 4 Februari 2020

6) Prosedur Add New User Tanggal 4 Februari 2020

7) Prosedur Remove User Tanggal 4 Februari 2020

8) Laporan Pelaksanaan Kinerja IT Periode Tahun 2020 PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia

9) Assessment Report PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ISO 9001:2015

10) Surat kepada Dewan Komisaris

Page 199: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 194

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

sistem agar tidak terjadi downtime aplikasi yang menyebabkan operasional Perusahaan terganggu. (2)(8)

Telah terdapat audit TI diantaranya dalam audit ISO 9001:2015 oleh pihak eksternal, terhadap kesesuaian dan standar IT yang diterapkan Perusahaan.(9)

Tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini telah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, seperti implementasi DRC (Disaster Recovery Center) sebagai backup apabila server utama mengalami bencana sehingga mengakibatkan downtime. Disamping itu penawasan sejumlah aplikasi terus dilaksanakan antara lain Asset Management System dan Vendor Management System.(8)

Direksi telah melaporkan penerapan sistem teknologi informasi kepada Dewan Komisaris dalam Laporan Pelaksanaan Kinerja IT 2020. Sedangkan terkait audit IT telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui laporan kegiatan Internal Audit secara triwulanan. (3)(6)

Kelemahan: -

Nomor PPI-310-26022021-021 tanggal 26 Februari 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan Kinerja IT Tahun 2020

Page 200: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 195

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

101. Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.

Kekuatan:

Terkait Pelaksanaan Pelayanan: - Perusahaan telah memiliki kebijakan

mengenai standar pelayanan minimal dalam Kebijakan Hak-hak konsumen, QHSE Policy dan Perjanjian Kerjasama.(1)(2)(3)

- Perusahaan telah memiliki SOP Layanan Pelanggan yang dimuat dalam sejumlah prosedur terkait dengan core business Perusahaan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dituangkan dalam Construction and operation Agreement (COA) antara Perusahaan dengan IPC dan NPCT1 selaku pelanggan Perusahaan.(4)(5)(6)(7)(8)

- SOP layanan dan SPM telah diinformasikan secara terbuka kepada semua unit kerja melalui portal internal Perusahaan. SOP tersebut telah diinformasikan kepada pelanggan Perusahaan yaitu IPC dan NPCT1 melalui kebijakan mutu dan sejumlah perjanjian antara kedua belah pihak.(3)(8)(9)

- Tingkat kualitas yang memadai mengenai kemudahan layanan dan fairness yang tertuang dalam Indikator SPM telah tercapai. Hal ini ditunjukan dengan indeks KPI terkait Fokus Pelanggan yaitu Indeks Kepuasan Pelanggan mencapai skor 3,99

Referensi: 1) Kebijakan Hak-hak

Konsumen (Consumer Rights Policy) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor PPI-400-17032020-021 Pernyataan Bersama Direksi Tentang Kebijakan Hak-Hak Konsumen

2) Qualitiy, Health, Safety, Environtment (QHSE) Policy PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 5 Agustus 2019

3) Surat Perjanijan Nomor PD.05.01/18/12/MPS/TEK/PI.II-20 Nomor PJK-621-18122020-006 Tanggal 18 Desember 2020 Tentang Kerjasama Khusus Manajemen Proyek Pembangunan

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,778 1,00 0,778

Page 201: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 196

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

dari target 3,90 serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai skor 3,96.(10)

Terkait Peningkatan Mutu (Sistem Pengendalian Mutu Produk):

Perusahaan telah memiliki kebijakan mutu kepada pelanggan mengacu pada QHSE Policy terkait kebijakan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015 dan sistem manajemen K3 OHS 45001:2018. (2)(11)(12)(13)

Perusahaan telah memiliki sertifikasi atas sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015 dan sistem manajemen K3 OHS 45001:2018. (11)(12)(13)

Sistem pengendalian mutu telah diterapkan secara konsisten, ditandai dengan peningkatan skor indeks kepuasan pelanggan dan setiap keluhan pelanggan dimonitor tindak lanjutnya setiap bulan kemudian dilaporkan kepada Direksi.(10)(14)(15)

Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian mutu dalam proses produksi. (12)(13)(14)(15)(16)(17)

Terminal Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok Antara PT Pelabuhan Indoneisa (II) Persero dengan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

4) Prosedur Perjanjian Kerjasama dengan Mitra

5) Prosedur Kerjasama Inisial dengan Mitra

6) Prosedur Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan DLKr-DLKp Pelabuhan

7) Prosedur Pemeliharaan Infrastruktur Sipil/Arsitek

8) Construction and Operation Agreement (COA) Tanggal 9 Juni 2014 dan 24 Desember 2014

Page 202: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 197

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Sistem mutu telah dievaluasi dan diaudit secara berkala, yang ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikasi di bidang sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan dan K3. Audit kesesuaian mutu juga telah dilakukan oleh SPI Perusahaan terhadap fungsi RQHSE dan Fungsi Compliance dengan scope audit Integrated Audit (ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001). (11)(12)(13)

Dalam perjanjian Kerjasama telah terdapat pemberian kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi yaitu dalam bentuk denda dan penangguhan pembayaran. Pada praktiknya, standar SPM dan mutu terhadap pelanggan telah terpenuhi yang tercermin pada aspek Fokus Pelanggan pada KPI telah mencapai target seluruhnya.(3)(8)(10)

Kelemahan: -

9) http://ppiportal.portdevco.com/PMIS

10) Realisasi KPI Triwulan IV 2020

11) Certificate Quality Management System- ISO 9001:2015

12) Certificate Environmental Management System – ISO 14001:2015

13) Certificate Occupational Helath & Safety Management System – ISO 45001:2018

14) Risalah Rapat Tinjauan Manajemen Semester I Tahun 2020

15) Laporan Keluhan Pelanggan Bulan Januari-Desember 2020

16) Laporan Audit Mutu (Audit Report) Internal

Page 203: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 198

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

17) Laporan Audit Mutu (Audit Report) Eksternal

102. Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi Perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Pengadaan barang dan jasa yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel; dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (1)

Pedoman/ kebijakan pengadaan telah dipublikasikan dalam website e-procurement Perusahaan yang dapat diakses pada http://www.portdevco.com, menu Announcement/E-Procurement/procurement policy & prosedur.(2)

Perusahaan telah merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan Perusahaan, antara lain terkait dengan pengadaan untuk pengeluaran operasional dan pengadaan untuk belanja modal yang tercantum dalam RKAP 2020 dan RKM Divisi Procurement. (3)4)

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi Nomor: SKD-450-01122020-006 Tanggal 1 Desember 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

2) http://www.portdevco.com

3) RKAP 2020 4) Rencana Kerja

Management (RKM) Divisi Procurement Tahun 2020

5) HPS Pemilihan Langsung Pekerjaan Perluasan Area Survey Alur

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,933 1,00 0,933

Page 204: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 199

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Pengadaan barang dan jasa di Perusahaan telah dilakukan secara terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan melalui persaingan yang sehat sesuai dengan metode pemilihan penyedia barang dan jasa yang digunakan. Untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik melalui website e-procurement maupun secara manual dengan rapat penjelasan.(1)(2)

Perusahaan telah memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jenis pengadaan yang dilakukan serta didukung adanya kerangka acuan kerja (KAK) yang jelas. (5)

Perusahaan telah memastikan SOP pengadaan barang dan jasa dan kebijakan Perusahaan dijalankan dengan benar. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya temuan audit terkait penyimpangan terhadap SOP Pengadaan.(6)(7)

Tidak terdapat temuan-temuan audit mengenai pengadaan yang merugikan Perusahaan dan tidak terdapat sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa Perusahaan. (6)(7)

Tingkat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan tidak adanya keluhan dari pemasok terkait

Pelayaran di Sisi Utara dan Selatan Serta Pekerjaan Grab Sampling Pada Area Labuh, Area Alur Pelayaran, dan Area Darurat Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak

6) Risalah Rapat Tinjauan Manajemen Semester I Tahun 2020

7) Laporan Hasil Audit SPI 2020

8) Laporan Hasil Survei Kepuasan Pemasok Tahun 2020

Page 205: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 200

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

proses pengadaan barang dan jasa di Perusahaan. (2)(8)

Kelemahan: -

103. Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perusahaan.

Kekuatan:

Terkait Pendidikan dan Pelatihan: - Direksi telah memiliki kebijakan/program

pendidikan dan pelatihan untuk memberikan peningkatan knowledge, skill dan ability yang dapat digunakan meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan.(1)(2)

- Perusahaan telah melaksanakan kebijakan/ program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam RKAP 2020 bagian List Program RKM aspek Fokus Tenaga Kerja dan rencana training tahun 2020 yang disahkan oleh Finance & Human Capital Director. (3)(4)

- Telah terdapat evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan dalam bentuk form evaluasi training mencakup aspek peserta pelatihan dan materi program yang disampaikan,

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-NPP-06-1-000555 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pekerja Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

2) Prosedur Pelatihan & Pengembangan No.HRM FC 109 Tanggal 2 Agustus 2016

3) RKAP 2020 4) Rencana Training

Tahun 2020 PT Pengembang Pelabuhan

Hambatan: - Rekomendasi: -

3,267 1,00 3,267

Page 206: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 201

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

trainer, pendapat mengenai keseluruhan pelatihan serta pendapat mengenai rencana penerapan hasil training.(5)

- Perusahaan telah memperhatikan tingkat keadilan yang memadai atas kesempatan pendidikan dan pelatihan untuk setiap pekerja, yang tercermin dari rencana training yang disahkan oleh Finance & Human Capital Director meliputi kebutuhan training untuk karyawan dengan berbagai level jabatan di seluruh Direktorat.(4)

Terkait Program Pengembangan SDM: - Perusahaan telah memiliki program

pengembangan SDM yang dilaksanakan untuk setiap pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.(1)(2)

- Program pengembangan SDM telah dilaksanakan sesuai pedoman/sistem yang ditetapkan. (3)(4)

- Pelaksanaan program pengembangan tahun 2020 telah berhasil dicapai, dibuktikan dengan pencapaian KPI terkait produktivitas pegawai yang mencapai target.(6)

Terkait Program K3:

Indonesia Tanggal 28 Februari 2020

5) Form Evaluasi Training tanggal 30 Desember 2020

6) Realisasi KPI Triwulan IV Tahun 2020

7) Quality, Health, Safety and Environmental (QHSE) Policy

8) Surat Keputusan Direksi Nomor: SKD-610-27042020 Tentang Pemeliharaan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pekerja Beserta Keluarga Pekerja Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

9) Laporan Health, Safety and Environment (HSE) Tahun 2020

10) Certificate Environmental Management

Page 207: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 202

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

- Perusahaan telah memiliki kebijakan umum tentang perlindungan keselamatan pegawai antara lain mengacu pada QHSE Policy dan Kebijakan Pemeliharaan dan Pelayanan Kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarganya.(7)(8)

- Perusahaan telah melaksanakan program K3 antara lain safety induction bagi karyawan baru; pelaksanaan HSE Talk; Safety and Environmental Patrol Office dan Project; monitoring pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); pencegahan penyebaran Covid-19, dan lain-lain.(9)

- Perusahaan telah melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi K3 berdasarkan temuan audit yang perlu untuk ditindaklanjuti, antara lain pengukuran kualitas lingkungan kerja yang telah dilakukan oleh PT Sucofindo pada 16-18 September 2020 dan Melakukan monitoring kepatuhan Peraturan Perundangan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan.(9) Evaluasi juga dilakukan melalui audit sertifikasi Manajemen Lingkungan dan sertifikasi Sistem

System – ISO 14001:2015

11) Certificate Occupational Helath & Safety Management System – ISO 45001:2018

12) Surat Keputusan Direksi Nomor: PPI-06-1-000526 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penilaian Performansi Bulanan Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

13) Formulir Penilaian Performansi Bulanan

14) Formulir Penilaian Performansi Bulanan Human Capital Junior Officer

15) Surat Direktur Keuangan & SDM PT Pengembang Pelabuhan Indonesia kepada

Page 208: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 203

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Manajemen K3 ISO 14001:2015 serta ISO 45001:2018. (10)(11)

Kebijakan Sistem Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) bagi Karyawan: - Perusahaan telah memiliki kebijakan kinerja

individu dan kompetensi pegawai mengacu pada Kebijakan Penilaian Performansi Bulanan (P2B). (12)

- Telah terdapat indikator kinerja individu dan target yang merupakan cascading pimpinan unit terkecil atau atasan langsung yang menjadi sasaran performansi pekerja bulanan mencakup hasil kerja, proses kerja dan ide/inisiatif. (13)

- Sistem penilaian kinerja bagi karyawan telah dilaksanakan secara konsisten yang dilakukan setiap bulan.(12)(13)(14)

- Hasil penilaian kinerja telah digunakan untuk pengembangan karyawan diantaranya memperoleh rekomendasi promosi kelas jabatan fungsional.(15)

Perusahaan telah memiliki kebijakan Pola Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana di Perusahaan yang mengatur mengenai kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi tertentu sesuai dengan kompetensi

SVP Pembelajaran SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor PPI-610-29012021-013 Tanggal 29 Januari 2021 Tentang Rekomendasi Promosi Kelas Jabatan Fungsional 2020 PT PPI

16) Perjanjian Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Dengan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tentang Penugasan dan Pembinaan Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang Ditugaskan pada PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: OT.01.03/15/11/6/PSO/UT/PI.II-19, Nomor: PJK-610-15112019-024

Page 209: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 204

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

pegawai. Sedangkan terkait dengan Karyawan Tingkat Manajerial Perusahaan sepenuhnya menjadi kewenangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Pemegang Saham mengacu pada Secondment Agreement. (15)(16)(17)

Penerapan Remunerasi dan Kesejahteraan: - Perusahaan telah memiliki kebijakan

mengenai skema remunerasi bagi pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.(18)(19)(20)(21)(22)(23)

- Kebijakan remunerasi ditinjau secara komprehensif dan disempumakan secara berkala berdasarkan indikator evaluasi yang jelas. (17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)

- Kebijakan remunerasi telah disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan.

- Tingkat keadilan dan tingkat kompetitif skema remunerasi telah cukup memadai diperhatikan oleh Perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. (17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)

Penerapan Reward and Punishment : - Perusahaan telah memiliki kebijakan/

program reward and punishment, antara

tanggal 15 November 2019

17) Surat Keputusan Direksi Nomor: PPI-622-001364 Tentang Pola Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

18) Surat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor : SKD-610-23092019-007 tentang Penghasilan Bagi Pekerja tanggal 23 September 2019

19) Surat Keputusan Direksi Nomor: SKD-610-26012021-004 Tentang Fasilitas dan Tunjangan Bagi Pekerja Yang Ditempatkan Pada Lokasi Proyek Di Lingkungan PT

Page 210: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 205

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

lain melalui pemberian insentif performansi, bonus dan lainya. (17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)

- Telah terdapat program reward untuk prestasi, baik untuk unit dan individu diantaranya pemilihan karyawan terbaik.(17)(26)

- Kebijakan reward and punishment telah disosialisasikan untuk dipahami oleh seluruh pegawai melalui PPI Portal Human Resource.(30)

- Penerapan reward and punishment kepada karyawan telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan konsisten.(26)(27)

Keterbukaan Informasi mengenai perencanaan Perusahaan ke Depan yang berpengaruh kepada pekerja. - Perusahaan telah memiliki kebijakan

mengenai keterbukaan informasi yang berkaitan dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi pegawai sebagaimana yang tertuang dalam RJPP Perusahaan.(28)(29)

- Telah terdapat media komunikasi atau sistem informasi yang menyediakan kebijakan Perusahaan serta dapat diakses

Pengembang Pelabuhan Indonesia

20) Surat Keputusan Direksi Nomor: SKD-610-003359 Tentang Penghasilan Non Bulanan Bagi Pekerja Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

21) Surat Keputusan Direksi Nomor: SKD-610-24062019-009 Tentang Pemberian Tunjangan Representatif Bagi Pejabat Tertentu

22) Surat Keputusan Direksi Nomor: SKD-610-02012019-010 Tentang Kompensasi dan Benefit Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja

Page 211: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 206

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

oleh seluruh karyawan salah satunya melalui PPI Portal Human Resource. (30)

- Perusahaan telah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi secara konsisten, antara lain mengacu pada Pedoman Perilaku Perusahaan yang ditetapkan dan PKB yang telah disepakati. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ditemukan adanya permintaan informasi yang tidak diberikan oleh Perusahaan. Aspek keterbukaan informasi yang perlu disampaikan kepada karyawan mengacu pada PKB PT Pelindo II (Persero).(31)(32)

Kelemahan: -

Waktu Tertentu (PKWT)

23) Surat Keputusan Direksi Nomor: PPI-622-5047 Tentang Tunjangan Proyek Bagi Pekerja

24) Surat Keputusan Direksi Pelindo II No.HK.56/4/8/1/ PI.II-14 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 4 Agustus 2014

25) Surat Keputusan Direksi No.SKD-610-24062019-011 Tentang Peraturan Disiplin Kerja Pekerja Perusahaan Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

26) Dokumentasi Kandidat Karyawan Terbaik Perwakilan PT Pengembang

Page 212: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 207

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Pelabuhan Indonesia

27) Surat Peringatan dari Human Capital Assistant Manager kepada Karyawan tanggal 1 September 2020, Berita Acara Nomor BAC-635-21122020-015 Tentang Pembinaan Kedisiplinan Pekerja

28) Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

29) Rencana Kerja Manajemen Divisi Human Capital

30) PPI Portal_Human Resource

31) Pedoman Perilaku Perusahaan Code of Conduct PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-630-25102019-022

Page 213: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 208

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

32) PKB PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

104.

Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak Perusahaan (subsidiary governance) dan/atau Perusahaan patungan.

Kekuatan:

Direksi telah menetapkan kebijakan pengaturan untuk Anak Perusahaan (subsidiary governance) dan Perusahaan Patungan dalam Pedoman Tata Kelola Anak Perusahaan, yang mencakup pembinaan Anak Perusahaan, Evaluasi Anak Perusahaan termasuk insentif Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan serta pola komunikasi dengan Anak Perusahaan.(1) Sedangkan terkait pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan telah diatur secara khusus dalam kebijakan tersendiri yang mencakup persyaratan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan; prosedur pengangkatan, formulasi penilaian serta pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan. (2)

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah dilakukan melalui proses penjaringan, proses penilaian, dan proses penetapan yang dituangkan dalam Keputusan RUPS. Selain itu dalam proses pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-620-20082019-004 Tentang Pedoman Tata Kelola Anak Perusahaan

2) Surat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-400-16032020-002 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor: SKD-400-19092019-006 Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,622 1,00 0,622

Page 214: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 209

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

juga dilaksanakan dengan adanya persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. (3)(4)(5)(6)(7)(8)

Penetapan target kinerja dan realisasi kinerja Anak Perusahaan telah mendukung kinerja Perusahaan, yang tercermin dari Rencana Kerja Management Tahun 2020 dan Key Performance Indicator (KPI) PT Akses Pelabuhan Indonesia Tahun 2020. Sedangkan target kinerja PT MMI ditunjukan melalui 9 Program Prioritas Tahun 2020 serta KPI PT Menara Maritim Indonesia Tahun 2020. Realisasi KPI PT API Tahun 2020 yaitu sebesar 90.53%.(9)(10)

Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan formula yang ditetapkan. (11)(12)(13)

Kelemahan: -

Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

3) Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor KP.03/7/7/6/MTA/UT/PI.II-2020 Tanggal 7 Juli 2020 Tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Akses Pelabuhan Indonesia

4) Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar RUPS (RUPS Sirkuler) PT Akses Pelabuhan Indonesia Nomor PPI-623-14072020-019 dan Nomor HK.55/14/7/2/PTP-20 Tentang Persetujuan Pemberhentian

Page 215: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 210

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Akses Pelabuhan Indonesia

5) Berita Acara Kesepakatan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor BAC-400-25082020-002 Tanggal 25 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Menara Maritim Indonesia

6) Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar RUPS (RUPS Sirkuler) PT Menara Maritim Indonesia Nomor PPI-623-31082020-001 dan Nomor 868/EXP/ PP-PROP/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Page 216: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 211

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Komisaris Utama PT Menara Maritim Indonesia

7) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Di Luar RUPS (RUPS Sirkuler) PT Utama PT Menara Maritim Indonesia Nomor 01 Tanggal 1 September 2020

8) Surat Plt. Direktur Utama Pt Pengembang Pelabuhan Indonesia kepada Pemegang Saham Nomor PPI-400-07092020-003 Tanggal 7 September 2020 Tentang Laporan Perubahan Pengurusan PT Menara Maritim Indonesia

9) Kontrak Manajemen Tahun 2020 PT API : Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2020

Page 217: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 212

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

10) Kontrak Manajemen Tahun 2020 PT MMI: Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2020

11) Surat Keputusan Direksi Nomor: SKD-610-002866 tanggal 1 November 2016 tentang Pedoman Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi, Dewan komisaris, dan Sekretaris Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

12) Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Akses Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-623-12092019-010; Nomor: HK.55/16/9/I/PTP-20 Tentang

Page 218: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 213

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Penetapan Insentif Kinerja Atas Kinerja Tahun Buku 2019 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

13) Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Menara Maritim Indonesia Nomor: PPI-623-30092020-025; Nomor: 987/EXT/PP-PROP/ 2020 Tentang Penetapan Insentif Kinerja Atas Kinerja Tahun Buku 2019 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

29 . Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan. 3,266 3,227

105. Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada Kebijakan Akuntansi Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi.(1)(2)

Referensi: 1) Kebijakan

Akuntansi Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No.PTPI/PM/KEU/KAK-00 tanggal 1 Januari 2011

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Direksi menyusun/ meratifikasi kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan

0,622 0,94 0,583

Page 219: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 214

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan telah diterapkan secara konsisten. Jurnal koreksi audit yang dilakukan terkait dengan adanya proses kurang atau lebih pencatatan biaya.(3)

Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan diterbitkan secara tepat waktu yaitu paling lambat 30/31 hari setelah periode pembukuan.

Hal tersebut ditunjukkan dengan telah dipenuhinya target waktu penyampaian laporan keuangan triwulanan dan tahunan kepada Pemegang Saham. (3)(4)(5)(6)(7)

No Jenis Laporan Waktu

Penyampaian Laporan

1. Laporan Keuangan Triwulan I

15 April 2020

2. Laporan Keuangan Triwulan II

14 Juli 2020

3. Laporan Keuangan Triwulan III

15 Oktober 2020

4. Laporan Keuangan Konsolidasi Unaudited 2020

11 Januari 2020

Telah terdapat hasil opini auditor independen atas penyajian laporan keuangan tahun buku 2019 yang menyatakan bahwa Laporan

2) Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi No.FIN PR1101 Tanggal 28 Desember 2020

3) Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan pada Laporan Audit Tahun 2019

4) Surat kepada Pemegang Saham Nomor: PPI-510-15042020-010 tanggal 15 April 2020 Perihal Penyampaian Laporan Keuangan (Konsolidasi) Triwulan I Tahun 2020

5) Surat kepada Pemegang Saham Nomor: PPI-510-14072020-026 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Penyampaian Laporan Keuangan (Konsolidasi) Triwulan II Tahun 2020

Kebijakan Akuntansi Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Page 220: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 215

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Keuangan Perusahaan disajikan secara Wajar Dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan konsolidasian PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.(8)

Kelemahan:

Belum terdapat ratifikasi kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan.

6) Surat kepada Pemegang Saham Nomor: PPI-510-15102020-013 tanggal 15 Oktober 2020 Perihal Penyampaian Laporan Keuangan (Konsolidasi) Triwulan III Tahun 2020

7) Surat kepada Pemegang Saham Nomor: PPI-510-11012021-015 tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen Tahun 2020 (Unaudited)

8) Laporan Keuangan Tahunan 2019 Audited, Opini KAP atas Audit Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019

106. Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai

Kekuatan: Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT

Hambatan: -

1,244 1,00

1,244

Page 221: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 216

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Perusahaan telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang memuat kerangka tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan dan penanganannya dalam Kebijakan Manajemen Risiko. (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

Direksi telah memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko yaitu dikoordinasikan oleh Commercial & Business Development Director yang dijalankan oleh Risk Management Quality Assurance & HSE Manager. (8)(9)

Sosialisasi manajemen risiko telah dilakukan di melalui portal Perusahaan, http://ppiportal.portdevco.com/PMIS, risk management workshop dan internal meeting yang dihadiri oleh seluruh pekerja. (10)

Perusahaan telah memiliki rencana kerja untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko yang dimuat dalam Rencana Kerja Manajemen (RKM) QHSE antara lain penyusunan SK dan SOP Manajemen Risiko, pembentukan Komite Manajemen Risiko di tingkat Dewan Komisaris, serta pelaksanaan Risk Maturity Level.(11)

Direksi telah melaksanakan program manajemen risiko (antara lain mencakup identifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan yang

Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor SKD-640-006026 tanggal 17 September 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

2) Surat Keputusan Direksi Nomor: SKD-64002072019-011 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor: SKD-640-006026 Tanggal 17 September 2018 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko

3) Prosedur Penyusunan dan Pengembangan Sistem Manajemen Risiko No.QRM PR 115 Tanggal 13 Agustus 2019

Rekomendasi: -

Page 222: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 217

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS). Kajian risiko dilakukan antara lain terkait penambahan setoran modal kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia dan Kajian Risiko Penyetoran Modal PT Menara Maritim Indonesia.(12)(13)

Direksi telah melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko melalui pembahasan dalam rapat Direksi serta melalui pelaporan profil risiko kepada PT Pelindo II (Persero) selaku Pemegang Saham.(14)

Tingkat kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko sangat tinggi (risk awareness) dibuktikan dengan dilaksanakannya proses manajemen risiko PPI dan dilaporkan kepada IPC dan Dewan Komisaris setiap triwulan; monitoring realisasi rencana mitigasi risiko menggunakan kertas kerja RCSA; pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko untuk Risk Champion dan Risk Officer bekerjasama lembaga independen; penghargaan Top GRC Awards 2020; berpartisipasi IPC Risk Awards serta pelaksanaan Risk Maturity Assessment.(14)(15)(16)

Direksi telah melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, meliputi:(15)(17)

4) Prosedur Asessmen Risiko Corporate & Project No.QRM PR 116 Tanggal 13 Agustus 2019

5) Prosedur Asessmen Risiko Usulan Investasi No.QRM PR 117 Tanggal 13 Agustus 2019

6) Prosedur Asessmen Risiko Investasi No. QRM PR 118 Tanggal 13 Agustus 2019

7) Prosedur Monitoring Risiko No.QRM PR 119 Tanggal 13 Agustus 2019

8) Surat Keputusan Direksi No.SKD-610-003841 tentang Organisasi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 28 Juli 2017

9) Surat Keputusan Direksi No. SKD-640-16092020-013 Tentang Penetapan Susunan

Page 223: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 218

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

- Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tentang profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko yang disampaikan dalam Laporan Analisa Risiko serta dalam rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

- Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tentang analisis risiko atas Rancangan RKAP dan strategi penanganannya.

- Direksi telah menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris.

Kelemahan: -

Keanggotaan Risk Champion dan Risk Officer PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

10) http://ppiportal.po rtdevco.com/PMIS

11) Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2020

12) Memo Nomor : MMO-640-07092020-017 Perihal Kajian Risiko atas Rencana Melakukan Penambahan Setoran Modal kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia

13) Memo No: MMO-640-23032020-008 Perihal Kajian Risiko Penyetoran Modal PT Menara Maritim Indonesia

14) Surat kepada Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT

Page 224: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 219

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Pelabuhan Indonesia II (Persero) Perihal Laporan Monitoring Risiko PT PPI Triwulan I, II, III, IV Tahun 2020

15) Laporan Manajemen Triwulan IV Tahun 2020

16) Kertas Kerja Risk & Control Self Assessment (RCSA) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

17) Surat kepada Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Perihal Laporan Implementasi Manajemen Risiko Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2020

107. Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi

Kekuatan:

Perusahaan telah menetapkan sistem pengendalian internal yang mengatur kerangka (framework) pengendalian intern antara lain

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi Pedoman Pengendalian Internal nomor :

Hambatan: -

0,778 1,00 0,778

Page 225: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 220

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

dengan pendekatan unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporannya. (1)

Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan) telah memberi sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan untuk tahun buku 2018. Dalam sertifikasi tersebut ditegaskan terkait tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ada pada Direksi; penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar, yaitu tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi material; dan Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan.(2)

Telah terdapat cascading atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan keuangannya yang akan dikonsolidasikan, yang ditunjukkan dengan: (3)(4)

SKD-650-006012 tanggal 17 September 2018 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

2) Surat Pernyataan Direksi atas Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2019

3) Surat Keputusan Direksi No.SKD-610-003841 tentang Organisasi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 28 Juli 2017

4) Surat keputusan Direksi Nomor: PPI- 610-00-001734 tentang Uraian Tugas/Jabatan, Jabatan Kepala

Rekomendasi: -

Page 226: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 221

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

a. Telah terdapat Kepala Divisi Akuntansi Keuangan yang memastikan pengelolaan keuangan dan fungsi internal control berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Telah dilakukan audit oleh Internal Audit dalam rangka memastikan penerapan pengendalian internal dalam proses penyusunan pelaporan keuangan.

Perusahaan telah melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas melalui audit yang dilakukan oleh KAP (Auditor Eksternal) dan ditingkat operasional/aktivitas yang dilakukan oleh SPI.(5)(6)

Perusahaan telah menerbitkan Internal Control Report yang mencakup: (2)(5)(7) - Pernyataan bahwa manajemen bertanggung

jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai tercantum dalam surat pernyataan Direksi dan komisaris atas kebenaran laporan keuangan konsolidasi.

- Penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku Perusahaan

Divisi Akuntansi Keuangan

5) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2019; Laporan Audit Kinerja dan Audit Kepatuhan

6) Laporan Hasil Audit SPI Tahun 2020

7) Laporan Auditor Independen atas Pengendalian Internal tahun 2019

Page 227: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 222

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

tercantum dalam Laporan Auditor Independen atas Pengendalian Internal tahun 2019 (PSA 62).

Kelemahan: -

108. Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan internal audit dan auditor eksternal (KAP dan BPK).

Kekuatan:

Telah dilakukan monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan Internal dan Auditor Eksternal (SPI IPC) pada kertas kerja monitoring, berdasarkan Prosedur Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit.(1)(2)(3)(4)(5)

Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit telah dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala baik yang dibahas dalam rapat gabungan maupun dalam laporan tersendiri. (2)(3)(4)(5)

Tindak lanjut dari rekomendasi dan persentase tingkat penyelesaian Hasil Audit Internal telah disampaikan dalam bentuk Correction Action Request. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, rekomendasi audit rutin oleh Auditor Internal PT PPI sebanyak 9 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh auditee dengan batas waktu sampai dengan Desember 2021. Sementara untuk audit rutin tahun 2019 Project

Referensi: 1) Kertas Kerja

Monitoring & Tindak Lanjut Audit Eksternal Atas Laporan Hasil Audit (LHA) Performansi 2020

2) Surat kepada Komisaris Utama Nomor: PPI-650-13042020-007 tanggal 13 April 2020 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan I Tahun 2020

3) Surat kepada Komisaris Utama Nomor: PPI-650-15072020-010 tanggal 15 Juli 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,622 1,00 0,622

Page 228: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 223

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Kijing 12 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dan 1 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.(5)

Tingkat komitmen dari Direksi dalam menindaklanjuti rekomendasi/temuan Auditor Internal maupun Eksternal telah memadai, dibuktikan dengan tinglat pencapaian KPI tahun 2020 terkait tindak lanjut hasil audit mencapai 100%.(6)

Kelemahan: -

perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan II Tahun 2020

4) Surat kepada Komisaris Utama Nomor: PPI-650-09102020-011 tanggal 9 Oktober 2020 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan III Tahun 2020

5) Surat kepada Komisaris Utama Nomor: PPI-650-14012021-008 tanggal 14 Januari 2021 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan IV Tahun 2020

6) Laporan Manajemen Konsolidasi Tahun 2020 (Unaudited) :

Page 229: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 224

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Realisasi KPI Tahun 2020

30 . Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. 0,778 0,778

109 Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Kekuatan:

Telah terdapat fungsi yang mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan Perusahaan, dan seluruh kegiatan Perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga yaitu, dilaksanakan oleh Legal Manager dan Legal Review & Documentation Assistant Manager. (1)(2)

Fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh Legal Manager dan Legal Review & Documentation Assistant Manager telah mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan akan berlaku bagi Perusahaan. Perusahaan telah bekerjasama dengan penyedia jasa pemutakhiran peraturan perundang-undangan untuk memastikan setiap perubahan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Perusahaan. Selanjutnya Divisi Legal melakukan inventarisasi peraturan

Referensi: 1) Surat Keputusan

Bersama Direksi No.SKD-610-003841 tentang Organisasi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 28 Juli 2017

2) Uraian Tugas/Jabatan, Divisi Legal

3) Form Penunjukan Hukum online Sebagai Penyedia Jasa Pemutakhiran Peraturan Perundang-Undangan

4) Risalah Rapat Tinjauan Manajeen Semester I Tahun 2020

5) Kajian Hukum Posisi Hukum PT Pengembang Pelabuhan

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,156 1,00 0,156

Page 230: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 225

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan dan melakukan update portal “Laws and Regulations Library” yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Perusahaan. Disamping itu, Divisi Legal melakukan kajian hokum terhadap peraturan baru yang terbit dan berkaitan dengan Perusahaan, diantaranya tahun 2020 Divisi Legal melakukan kajian hukum terkait Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19. Sementara untuk peraturan yang akan berlaku, pada tahun 2020 Perusahaan tidak terdapat yang terkait langsung dengan Perusahaan.(3)(4)(5)(6)

Kelemahan: -

Indonesia Terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan COVID-19 Di Provinsi DKI Jakarta

6) Konfirmasi

Page 231: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 226

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

110. Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Kekuatan:

Telah terdapat kajian hukum (legal opinion) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2020 Divisi Legal telah melakukan kajian hukum atas moratorium pendirian anak perusahaan atau perusahaan patungan termasuk perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN. Hal ini berkaitan dengan rencana Perusahaan dalam pendirian anak di lingkungan grup dengan kesesuaian hukum yang berlaku yaitu Keputusan Menteri BUMN tentang Penataan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang terbit ditahun 2019.

Telah terdapat kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh Perusahaan. Divisi Legal dan Divisi RQHSE telah melakukan kajian hukum dan risiko atas rencana penambahan setoran modal kepada PT MMI serta legal review atas perjanjian shareholder agreement pendirian PT MMI yang dilakukan oleh Perusahaan bersama dengan PT PP Property Tbk.(2)(3)

Referensi 1) Memo Legal

Manager Nomor: MMO-620-15092020-001 kepada Commercial & Business Development Director Tanggal 15 September 2020 Perihal Moratorium Pendirian Anak Perusahaan Atau Perusahaan Patungan Termasuk Perusahaan Afiliasi yang Terkonsolidasi Ke BUMN

2) Memo Legal Manager Nomor: MMO-620-26102020-006 kepada Commercial & Business Development Director Tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Penyampaian

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,622 1,00 0,622

Page 232: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 227

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat permasalahan hukum, baik litigasi maupun litigasi yang terjadi pada Perusahaan.(7)

Terkait tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga: - Tidak terdapat teguran, tuntutan maupun

sanksi kepada Perusahaan oleh otoritas/instansi yang berwenang dibidang usaha Perusahaan. (7)

- Berdasarkan laporan hasil audit kepatuhan oleh auditor eksternal memperoleh opini bahwa Perusahaan telah mematuhi dalam semua hal yang material, pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan bantuan. (5)

- Tidak terdapat Unit-unit operasi Perusahaan yang memperoleh kinerja merah, merah minus, atau hitam dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam praktiknya, Perusahaan senantiasa melakukan kajian berkala terkait peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain terkait K3L. (4)

- Seluruh nota kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan Perusahaan dan pihak ketiga telah menggunakan Bahasa

Kajian Hukum tentang Pendanaan dari Pemegang Saham kepada PT Menara Maritim Indonesia

3) Memo Risk Management, Quality Assurance & HSE Manager Nomor: MMO-640-12082019-010 kepada Commercial & Business Development Director Perihal Kajian Risiko atas Rencana PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Melakukan Penambahan Setoran Modal kepada PT Menara Maritim Indonesia

4) Formulir Daftar Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain K3L

Page 233: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 228

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Indonesia (UU Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara). Adapun perjanjian dengan pihak asing telah menggunakan dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (bilingual). (6)

- Selama tahun 2020 tidak terdapat sengketa/permasalahan yang berkaitan dengan transaksi bisnis dengan pihak lain. (7)

- Perusahaan tidak sedang menjadi pembicaraan/sorotan publik/pers terkait permasalahan tertentu. (8)

Kelemahan: -

5) Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

6) Surat Perjanjian Nomor: PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/PI.II-20 Nomor: PJK-621-18122020-006 Tetang Kerjasama Khusus Manajemen Proyek Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok

7) Konfirmasi Divisi Legal

8) Pemberitaan Media Massa

31. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan stakeholders. 6,689 6,611

111. Pelaksanaan hubungan dengan Pelanggan.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai hak-hak Pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan Pelanggan sesuai

Referensi: 1) PPI QHSE (Quality,

Health, Safety, and Environmental

Hambatan: -

1,244 1,00 1,244

Page 234: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 229

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PPI QHSE (Quality, Health, Safety, and Environmental Management Policy) dan Kebijakan Hak-hak Konsumen Perusahaan. Selain itu, seluruh ketentuan mengenai kewajiban Perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak pelanggan telah tertuang dalam kontrak perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. (1)(2)(3)

Telah terdapat kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah melalui media berupa saluran yang dapat diakses dengan mudah oleh Pelanggan dalam menyampaikan keluhan sesuai dengan mekanisme penanganan keluhan Pelanggan. (3)(4)(5)(6)

Telah terdapat program untuk mengkomunikasikan informasi produk/layanan kepada Pelanggan yang dipublikasikan melalui website, majalah/bulletin/brosur, serta media sosial yang menampilkan jenis layanan (service) di Perusahaan. Pada tahun 2020 Perusahaan juga mengadakan Customer Gathering sebagai salah satu program sosialisasi informasi produk dan layanan informasi Perusahaan. (4)(6)

Management Policy)

2) Kebijakan Hak-Hak Konsumen (Consumer Rights Policy) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-400-17032020-021 Pernyataan Bersama Direksi Tentang Kebijakan Hak-Hak Konsumen Tanggal 17 Maret 2020

3) Prosedur Pelayanan Keluhan Pelanggan yang disahkan Tanggal 17 Desember 2019

4) Contact Perusahaan: http://www.portdevco.com

5) Email: [email protected]

6) Customer Gathering tahun 2020

7) Rekapitulasi Keluhan Pelanggan

Rekomendasi: -

Page 235: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 230

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Penanganan dan keluhan Pelanggan telah dilakukan secara tanggap dan efektif. - Telah terdapat prosedur/mekanisme

penanganan keluhan Pelanggan sebagai pedoman dalam menangani dan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan oleh pengguna jasa. (3)

- Seluruh keluhan pelanggan yang masuk telah diteruskan oleh Divisi Komersial kepada pihak yang berwenang (user) untuk menindaklanjuti. (7)(8)(9)(10)

- Masing-masing User telah mendefinisikan masalah keluhan Pelanggan secara tertulis dan pencarian penyebab permasalahan, serta menyusun dan mengimplemtasikan rencana tindakan untuk mengatasi penyebab permasalahan dari keluhan Pelanggan yang masuk. (7)(8)(9)(10)

Perusahaan telah menangani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan yang masuk sepanjang tahun 2020. Setiap keluhan yang masuk telah dicatat dan di monitor tindaklanjutnya dalam Form Rekapitulasi keluhan pelanggan setiap bulannya. (7)(8)(9)(10)

Perusahaan telah melaksanakan survei kepuasan Pelanggan secara berkala setiap tahunnya untuk mengukur persepsi pelanggan

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia dan Tindak Lanjutnya Periode Januari-Desember 2020

8) Memo Nomor: MMO-400-02042020-001 kepada Para Direktur dan Manager PPI Terkait Laporan Keluhan Pelanggan Periode Januari-Maret 2020

9) Memo Nomor: MMO-400-02052020-005 kepada Para Direktur dan Manager PPI Terkait Laporan Keluhan Pelanggan Periode April 2020

10) Memo Nomor: MMO-400-10062020-004 kepada Para Direktur dan Manager PPI Terkait Laporan

Page 236: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 231

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

secara objektif terhadap kinerja dan pelayanan Perusahaan. Pada tahun 2020, pelaksanaan survey dilakukan oleh Pihak Independen kepada dua pelanggan Perusahaan yaitu PT Pelindo II (Persero) dan PT NPCT 1. (12)

Telah terdapat tindaklanjut rekomendasi hasil survey kepuasan pelanggan terkait port management maupun project management. (11)

Indeks kepuasan pelanggan tahun 2020 telah menunjukan tingkat kepuasan yang baik yaitu sebesar 3,99 dengan kategori “Puas”. Hasil ini mengalami peningatan sebesar 0,03 dibandingkan tahun 2019. (12)

Kelemahan: -

Keluhan Pelanggan Periode Mei 2020

11) Form Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Pelanggan

12) Laporan Akhir Survei Kepuasan Pelanggan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia 2020

112. Pelakasanaan hubungan dengan Pemasok.

Kekuatan:

Aspek Fairness: - Seleksi untuk menjadi Pemasok Perusahaan

telah dilakukan berdasarkan persyaratan yang terukur dan jelas sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pengadaan

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi Nomor SKD-450-01122020-006 Tanggal 1 Desember 2020 Tentang Pedoman pengadaan Barang

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,933 1,00 0,933

Page 237: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 232

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Barang dan Jasa yang berlaku di Perusahaan. (1)(2)

- Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas yang dipublikasikan dalam website Perusahaan. (1)(2)(3)

- Perusahaan telah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun. Pemilihan calon pemasok dilakukan berdasarkan proses yang tercantum dalam petunjuk teknis dan persyaratan dokumen pengadaan yang harus dipenuhi oleh Pemasok tanpa terkecuali.(1)(2)(4)

Perusahaan telah melakukan assessment pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (Quality, Cost, Delivery, Service) melalui evaluasi kinerja vendor yang dilakukan Perusahaan

dan Jasa di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

2) Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

3) Website Perusahaan

4) Dokumen Pengadaan Langsung Pekerjaan Perluasan Area Survey Alur Pelayaran di Sisi Utara dan Selatan serta Pekerjaan Grab Sampling pada Area Labuh, Area Alur Pelayaran, dan Area Darurat Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak

5) Daftar Penilaian Kinerja Rekanan/ Pemborong/ Penyedia Barang

Page 238: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 233

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

secara triwulanan. Berikut hasil evaluasi kinerja vendor pada tahun 2020: (5)(6)(7)(8)

Triwulan Nilai

Evaluasi Nilai

Rata-rata Kualifikasi

TW I 32,25 2,48 Baik

TW II 23,75 2,16 Baik

TW III 12,75 2,55 Baik

TW IV 24,88 2,76 Baik

Berdasarkan konfirmasi, pembayaran kepada Pemasok telah dilakukan sesuai dengan persyaratan dan perjanjian/kontrak. Berdasarkan hasil survey kepuasan pemasok tidak ditemukan keluhan pemasok terkait adanya keterlambatan pembayaran, sehingga sepanjang tahun 2020 tidak terdapat klaim/denda atas keterlambatan tersebut. (10)(11)

Pengukuran Kepuasaan Pemasok: - Perusahaan telah melakukan survei

kepuasan pemasok yang dilakukan secara berkala setiap tahunnya kepada seluruh perusahaan yang pernah bekerjasama dengan Perusahaan. (9)

- Hasil survei tingkat kepuasan pemasok pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,44 dengan kualifikasi “Baik”. (10)

dan Jasa Periode: Triwulan I 2020 (Januari-Maret)

6) Daftar Penilaian Kinerja Rekanan/ Pemborong/ Penyedia Barang dan Jasa Periode: Triwulan II 2020 (April-Juni)

7) Daftar Penilaian Kinerja Rekanan/ Pemborong/ Penyedia Barang dan Jasa Periode: Triwulan III 2020 (Juli-September)

8) Daftar Penilaian Kinerja Rekanan/ Pemborong/ Penyedia Barang dan Jasa Periode: Triwulan IV 2020 (Oktober-Desember)

9) Surat Nomor: PPI-450-21122020-008 Tanggal 21 Desember 2020 kepada Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Perihal

Page 239: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 234

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Kelemahan: -

Survey Kepuasan Pemasok/Penyedia Barang & Jasa

10) Rekapitulasi Survei Kepuasan Pemasok PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Periode Tahun 2020

11) Konfirmasi

113. Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Perusahaan yang memuat pemenuhan hak-hak dan kewajiban Perusahaan kepada kreditur yang tertuang dalam perjanjian fasilitas kredit. Selain itu Perusahaan juga telah menyusun prosedur pendanaan eksternal dalam bentuk pinjaman korporasi (corporate loan) dari perbankan atau lembaga keuangan non perbankan. (1)(2)

Sampai dengan akhir tahun 2020, terkait dengan pinjaman kepada kreditur baru terbit perikatan/ perjanjian sindikasi dengan kreditur (belum terdapat pencairan dana) sehingga informasi terkait penggunaan dana dan pembayaran bunga pinjaman; serta penyediaan informasi kepada kreditur dalam kaitannya dengan pinjaman bersifat Not Applicable (N/A).

Referensi: 1) Perjanjian Fasilitas

Antara PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (Debitur) dan Institusi-Institusi Keuangan (Kreditur) dan PT Bank DBS Indonesia Tanggal 6 Januari 2020

2) Prosedur Pendanaan Eksternal (Corporate Loan) Tanggal 1 Agustus 2019

3) Konfirmasi Divisi Finance

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,778 1,00 0,778

Page 240: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 235

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Kelemahan -

114. Pelaksanaan kewajiban kepada Negara.

Kekuatan:

Selama tahun 2020 tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan). Penyampaian dokumen perpajakan telah sesuai dengan standar waktu pembayaran dan pelaporan pajak yang tercantum pada ketentuan oleh Dirjen Pajak. (1)(2)(3)(4)(5)(6)

Selama tahun 2020 tidak terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban pajak (PPh karyawan, PPh Badan, PPN masa dan rampung, dan PBB). Pembayaran pajak telah sesuai dengan standar waktu pembayaran dan pelaporan pajak yang tercantum pada ketentuan oleh Dirjen Pajak. (1)(2)(3)(4)(5)(6)

Tidak terdapat keterlambatan waktu penyampaian Laporan Project Bulanan ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pemegang saham untuk kemudian disampaikan ke Otoritas Kepelabuhanan. (7)(8)

Kelemahan: -

Referensi: 1) https://www.pajak.

go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak

2) Bukti Pembayaran & Pelaporan PPh Pasal 21 Tahun 2020

3) Bukti Pembayaran & Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 Tahun 2020

4) Bukti Pembayaran & Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2020

5) Bukti Pembayaran PBB Tahun 2020

6) Bukti Pembayaran & Pelaporan PPN Tahun 2020

7) Surat Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia kepada Direktur Teknik PT Pelabuhan

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,467 1,00 0,467

Page 241: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 236

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Indonesia II (Persero) Perihal Laporan Manajemen Proyek Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing

8) Konfirmasi

115. Pelaksanaan hubungan dengan karyawan Perusahaan.

Kekuatan:

Terkait Partisipasi Karyawan - Perusahaan telah memiliki kebijakan yang

mendorong partisipasi karyawan salah satunya melalui pencalonan kandidat karyawan terbaik dari Perusahaan untuk mengikuti ajang penghargaan karyawan terbaik yang diadakan oleh PT Pelindo II (Persero). (1)

- Perusahaan telah menyediakan sarana partisipasi melalui sarana diskusi antara manajemen dengan perwakilan karyawan yang mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama dan Serikat Pekerja PT Pelindo II (Persero). (2)(7)

- Setiap penetapan kebijakan Perusahaan yang berkaitan dengan karyawan telah dikomunikasikan kepada karyawan dan

Referensi: 1) Surat SVP Strategi

SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: KP.03/2/12/1/MTA/SRA/PI.II-19 Tanggal 2 Desember 2019

2) Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PPI Nomor OT.01.03/15/11/6/PSO/UT/PI.II-19 dan PJK-610-15112019-024 tanggal 15 November 2019 tentang Penugasan dan pembinaan

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,089 1,00 1,089

Page 242: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 237

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

dalam perumusannya telah melibatkan wakil karyawan. Seluruh kebijakan telah dipublikasikan dalam portal internal yang dapat diakses oleh seluruh karyawan Perusahaan. (4)

Terkait Pengukuran Kepuasan Karyawan : - Perusahaan telah memiliki kebijakan

mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan sebagaimana ditetapkan dalam KPI Korporat 2020. (4)

- Pengukuran kepuasan karyawan telah dilakukan secara berkala. Pada tahun 2020 survey dilakukan oleh Pihak Eksternal melalui Pengukuran Indeks Kepuasan dan Engagement Pekerja. (5)

- Indeks survei kepuasan pekerja tahun 2020 telah menunjukan hasil sebesar 4,39 dengan kategori “Puas” dan mengalami peningkatan sebesar 0,01 dibandingkan tahun 2019.(5)

- Perusahaan telah menyusun program tindaklanjut hasil survey kepuasan pekerja melalui presentasi employee engagement survey. Pada tahun 2020 Perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil survey sebelumnya, diantaranya terkait pelayanan kesehatan, pelatihan dan sertifikasi,

Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditugaskan pada PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

3) Aplikasi PMIS 4) Kamus KPI Tahun

2020 Indikator KPI Fokus Tenaga Kerja: Indeks Kepuasan Pekerja

5) Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan dan Engagement Pekerja Tahun 2020

6) Materi Presentasi Pembukaan Employee Engagement Survey 2020 : Tindak Lanjut Hasil Survey 2019

7) Konfirmasi

Page 243: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 238

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

pengembangan karir, kesejahteraan serta terkait indisiplin pekerja. (6)

Kelemahan: -

116. Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders.

Kekuatan:

Telah terdapat mekanisme penanganan keluhan stakeholders. Mekanisme penanganan keluhan pelanggan telah diatur dalam prosedur penanganan keuhan, sedangkan untuk pemasok dan karyawan dilakukan melalui pelaksanaan survey kepuasan dimana didalamnya termasuk pada penyampaian keluhan. (1)(2)(3)

Penanganan keluhan stakeholders telah dilaksanakan secara konsisten dan efektif sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan Perusahaan. Setiap keluhan yang masuk telah disebarluaskan kepada masing-masing user untuk selanjutnya dibuat rencana dan implementasi tindaklanjut penanganan keluhan yang masuk. (4)(5)(6)

Setiap keluhan yang masuk telah ditindaklanjuti oleh setiap user. Setiap tindaklanjut di monitoring dalam form rekapitulasi tindak lanjut keluhan. (4)(5)(6)

Referensi: 1) Prosedur

Pelayanan Keluhan Pelanggan yang Disahkan Tahun 2019

2) Survei Kepuasan Pemasok Tahun 2020

3) Survei Kepuasan dan Engagement Pekerja Tahun 2020

4) Form Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Pelanggan

5) Materi Presentasi Pembukaan Employee Engagement Survey 2020 : Tindak Lanjut Hasil Survey 2019

6) Rekapitulasi Survei Kepuasan Pemasok PT Pengembang

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,311 1,00 0,311

Page 244: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 239

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Kelemahan: -

Pelabuhan Indonesia

Periode Tahun 2020

117. Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.

Kekuatan:

Perusahaan telah mampu memenuhi beberapa harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target-target yang disepakati dalam Key Performance Indicator tahun 2020. (1)(2)

Perusahaan telah mampu meningkatkan kinerja perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) melalui pencapaian beberapa perspektif/target dalam indikator KPI. Namun secara skor keseluruhan KPI tahun 2020 sebesar 91,56 masih mengalami penurunan sebesar 2,61 poin dibandingkan KPI tahun 2019. (1)(2)

Kelemahan:

Masih terdapat indikator KPI tahun 2020 yang belum tercapai, yaitu pada perspektif Keuangan dan Pasar (Pertumbuhan Pendapatan), Produk dan Proses (Presentaasi Jumlah Proyek Dilaksanakan), serta Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan (Penyerapan Investasi).

Kinerja Perusahaan yang tercermin dalam KPI Perusahaan tahun 2020 belum meningkat dibandingkan pencapaian periode tahun

Referensi: 1) Laporan

Manajemen Tahun 2020 Unaudited

2) Pencapaian KPI Tahun 2020

Hambatan: - Rekomendasi:

Meningkatkan upaya pencapaian KPI terutama pada perspektif Keuangan dan Pasar (Pertumbuhan Pendapatan), Produk dan Proses (Presentaasi Jumlah Proyek Dilaksanakan), serta Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan (Penyerapan Investasi).

Meningkatkan pencapaian KPI sehingga pencapaian tahun berjalan meningkat

0,311 0,75 0,233

Page 245: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 240

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

sebelumnya. Pencapaian KPI Perusahaan tahun 2020 sebesar 91,56% menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu 94,17%.

dibandingkan tahun sebelumnya.

118. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi Perusahaan.

Kekuatan:

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: - Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait

tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, sebagai penjabaran Pasal 74 UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan Strategis Pengelolaan Dana CSR/TJSL Perusahaan. (1)

- Direksi telah membentuk unit/bagian yang bertugas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan yaitu Divisi Corporate Secretary & Stakeholder Relation.(1)(2)

- Mengingat Perusahaan sebagai anak BUMN maka Perusahaan tidak memiliki kewajiban pelaksanaan pembinaan usaha kecil. (N/A)

- Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan CSR telah dituangkan dalam penilaian kinerja. (3)

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi Nomor SKD-630-002522 tanggal 5 September 2016 tentang Kebijakan Strategis Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)/ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

2) Uraian Tugas/Jabatan Corporate Secretary & Stakeholder Relation

3) Rencana Kerja Manajemen Corporate Secretary &

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,556 1,00 1,556

Page 246: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 241

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Antisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan dari produk, pelayanan dan proses operasional dari Perusahaan. - Perusahaan telah memiliki SOP yang

memuat kewajiban Perusahaan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya, memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. (4)

- Telah terdapat program penanganan keadaan darurat yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. (5)

- Telah terdapat infrastruktur, baik sebagai early warning system maupun pelaksanaan program keadaan darurat, diantaranya melalui pembentukan Tim Tanggap Darurat, Penyediaan Jalur Evakuasi, Penyediaan Fasilitas dan Prosedur Tanggap Darurat. (5)

Perusahaan mendukung dan memperkuat pengembangan masyarakat melalui program bina lingkungan dan program lainnya sesuai Perundang-Undangan yang berlaku. - Perusahaan telah memiliki rencana kerja

untuk mengimplementasikan tanggung

Stakeholder Relation

4) PPI QHSE (Quality, Health, Safety, and Environmental) Management Policy.

5) Laporan HSE Triwulan I, II dan III Tahun 2020

6) Memo Corporate Secretary & Stakeholder Relation perihal Program Kerja CSR PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

7) Program Kerja dan Alokasi Anggaran CSR Tahun 2020

8) Realisasi Program Kerja CSR & Anggaran PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

9) Realisasi RKM Divisi Corporate

Page 247: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 242

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

jawab sosial Perusahaan ke dalam Rencana Kerja Manajemen Divisi Corporate Secretary & Stakeholder Relation.

- Rencana kerja implementasi tanggung jawab sosial Perusahaan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

- Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam realisasi RKM Divisi Corporate Secretary & Stakeholder Relation tahun 2020.

Tidak terdapat kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan program kemitraan mengingat sampai dengan tahun 2020, Perusahaan masih merupakan anak usaha BUMN. (Not Applicable)

Perusahaan memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang berkaitan dengan CSR. - Perusahaan telah memiliki ukuran-ukuran

atau indikator kinerja kunci yang berkaitan dengan CSR. (6)(7)(8)

- Perusahaan telah melakukan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan dengan target-targetnya. (8)(9)

Secretary dan Stakeholder Relation Triwulan IV Tahun 2020

Page 248: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 243

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Kelemahan: -

32. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan Anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi. 1,089 1,089

119. Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan penjabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.

Kekuatan:

Direksi telah menetapkan mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan penjabat struktural Perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam berbagai perangkat dan pengaturan terkait Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) yang mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. (1)(2)(3)(4)(5)

Telah dilakukan sosialisasi kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan Pejabat Struktural Perusahaan, yaitu melalui penandatanganan Pakta Integritas, Pedoman Perilaku Perusahaan, dan sosialisasi GCG terkait Benturan Kepentingan, Gratifikasi, serta penyebarluasan hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan terkait perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan/ rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris maupun persetujuan RUPS. (1)(2)(3)(4)(5)(6)

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan 2) Pernyataan

Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor PPI-630-25102019-021 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy)

3) Pernyataan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Board Manual tanggal 25 oktober 2019

4) Pedoman Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) Nomor PPI-630-25102019-022 tanggal 25 Oktober 2019

5) Kebijakan Pengendalian

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,467 1,00 0,467

Page 249: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 244

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Seluruh Direksi telah menandatangani surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun. (6)

Surat Pernyataan Benturan Kepentingan

Direksi Tahun 2020

Nama Jabatan Tanggal Tanda

Tangan

M. Hadi Syafitri Noor

President Director 3 November 2020

Eko Afrilianto

Engineering Director

26 Maret 2020

Herman Susilo

Finance & Human Capital Director

15 Juli 2020

Sumarno Commercial & Business Development Director

15 Juli 2020

Kelemahan: -

Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Hiburan di Lingkungan PPI

6) Surat Pernyataan Benturan Kepentingan Direksi Tahun 2020

120. Direksi menetapkan kebijakan untuk

Kekuatan:

Seluruh Direksi telah menyampaikan laporan kepemilikan saham di Perusahaan dan Perusahaan lainnya kepada Perusahaan

Referensi: 1) Daftar Khusus

Kepemilikan Saham Direksi Tahun 2020

Hambatan:

-

0,622 1,00 0,622

Page 250: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 245

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

mencegah benturan kepentingan.

(Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus. (1)

Daftar Khusus Kepemilikan Saham Direksi dan

Keluarganya Tahun 2020

Nama Jabatan Kepemilikan

Saham di

M. Hadi Syafitri Noor

Nihil

Eko Afrilianto IPCC

Herman Susilo Nihil

Sumarno Nihil

Direksi telah menandatangani Pakta Integritas agar dalam pengambilan keputusan tidak terdapat potensi benturan kepentingan. Selain itu, dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. (2)

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan, dibuktikan dengan: (3)(4) - Tidak terdapat pelanggaran sehubungan

dengan Transaksi kesempatan Perusahaan (corporate opportunity).

2) Pernyataan Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis Direksi Tahun 2020

3) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

4) Rekapitulasi Surat Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Direksi Tahun 2020

Rekomendasi:

-

Page 251: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 246

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

- Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi dengan Perusahaan yang bersangkutan, baik yang di laksanakan oleh Direksi pribadi atau secara tidak langsung oleh Direksi melalui anggota keluarganya atau keluarga dekatnya (self dealing).

- Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest).

- Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang dibantu oleh orang dalam (insider information).

Direksi telah menunjukan kesungguhan dalam setiap pengambilan keputusan bebas dari kepentingan pribadi Direksi dan pihak-pihak lainnya. (1)(2)(3)(4)

Kelemahan: -

33. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.

1,089 1,027

121. Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Direksi telah menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan & Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian triwulanan & tahunan serta Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris. (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)

Referensi: 1) Anggaran Dasar

pasal 18 dan 19 2) Board Manual

halaman 29 3) Laporan

Manajemen

Hambatan: - Rekomendasi:

Menyampaikan Laporan Tahunan

0,622 0,90 0,560

Page 252: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 247

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Penyampaian Laporan (Triwulanan dan Tahunan) kepada Dewan Komisaris telah tepat waktu. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, penyampaian kepada Pemegang saham untuk Laporan Manajemen Triwulanan paling lambat 1 bulan setelah triwulan tersebut dan Laporan Manajemen Tahunan paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya tahun buku tersebut; dan penyampaian Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun berakhir. (1)(2)

(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)

Tabel Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan Kepada Dewan Komisaris

Tahun 2020

Laporan Manajemen

Standar Waktu

Tanggal Penyampaian

Status Ketepatan

Waktu

Laporan Manajemen Triwulan I

1 bulan setelah berakhirnya triwulan I

15 April 2020 Tepat Waktu

Laporan Manajemen Semester I

1 bulan setelah berakhirnya triwulan II

14 Juli 2020 Tepat Waktu

(Konsolidasi) Triwulan I, II, III dan IV Unaudited Tahun 2020

4) Surat Nomor : PPI-510-15042020-009 kepada Dewan Komisaris Tanggal 15 April 2020 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan I Tahun 2020

5) Surat Nomor : PPI-510-15042020-010 kepada Pemegang Saham Tanggal 15 April 2020 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan I Tahun 2020

6) Surat Nomor : PPI-510-14072020-027 kepada Dewan Komisaris Tanggal 14 Juli 2020 Perihal Penyampaian

kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu yaitu paling lambat 5 bulan setelah tahun buku terakhir.

Page 253: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 248

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Laporan Manajemen Triwulan III

1 bulan setelah berakhirnya triwulan III

9 Oktober 2020

Tepat Waktu

Laporan Manajemen Tahunan 2020 Unaudited

1 Bulan setelah berakhirnya tahun buku

24 Januari 2020

Tepat Waktu

Laporan Tahunan (Annual Report)

5 Bulan setelah tahun buku berakhir

16 Juni 2020 Terlambat

Direksi telah menyampaikan Laporan Manajemen triwulanan dan Laporan Manajemen tahunan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi serta Laporan Tahunan yang ditandatangani seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. (3)(14)

Penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan telah dilakukan tepat waktu (Laporan Manajemen Triwulanan 1 bulan setelah triwulanan yang bersangkutan dan Laporan Manajemen Tahunan 1 bulan setelah berakhirnya tahun buku) kepada Pemegang Saham.(1)(2)(3) (9)(10)(11)(12)(13)

Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan II Tahun 2020

7) Surat Nomor : PPI-510-14072020-026 kepada Pemegang Saham Tanggal 14 Juli 2020 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan II Tahun 2020

8) Surat Nomor : PPI-510-09102020-015 kepada Dewan Komisaris Tanggal 9 Oktober 2020 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan III Tahun 2020

9) Surat Nomor : PPI-510-15102020-013 kepada Pemegang Saham Tanggal 15 Oktober 2020

Page 254: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 249

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Tabel Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Pemegang Saham

Tahun 2020

Laporan Manajemen

Standar Waktu

Tanggal Penyampaian

Status Ketepatan

Waktu

Laporan Manajemen Triwulan I

1 bulan setelah berakhirnya triwulan I

15 April 2020 Tepat Waktu

Laporan Manajemen Semester I

1 bulan setelah berakhirnya triwulan II

14 Juli 2020 Tepat Waktu

Laporan Manajemen Triwulan III

1 bulan setelah berakhirnya triwulan III

9 Oktober 2020

Tepat Waktu

Laporan Manajemen Tahunan 2020 Unaudited

1 Bulan setelah berakhirnya tahun buku

24 Januari 2020

Tepat Waktu

Laporan Tahunan (Annual Report)

5 Bulan setelah tahun buku berakhir

16 Juni 2020 Terlambat

Muatan (content) Laporan Kinerja tahunan telah lengkap (untuk muatan Laporan Tahunan

Perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan III Tahun 2020

10) Surat Nomor : PPI-510-11012021-016 kepada Dewan Komisaris Tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen Tahun 2020

11) Surat Nomor : PPI-510-11012021-015 kepada Pemegang Saham Tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen Tahun 2020

12) Surat Nomor : PPI-630-16062020-019 kepada Pemegang Saham Tanggal 16 Juni 2020 Perihal Penyampaian

Page 255: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 250

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

parameter tersendiri) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3)(14)

Kelemahan:

Penyampaian Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham belum tepat waktu yaitu pada 16 Juni 2020. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Board Manual, penyampaian Laporan Tahunan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir.

Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2019

13) Surat Nomor : PPI-630-16062020-018 kepada Dewan Komisaris Tanggal 16 Juni 2020 Perihal Penyampaian Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2019

14) Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2019

122. Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan Anggota Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Perusahaan telah memberikan informasi yang sama terkait laporan manajemen kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama selaku Pemegang Saham Minoritas dengan informasi yang disampaikan kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2)(3)(5)(7)(9)(10)

Referensi: 1) Laporan

Manajemen (Konsolidasi) Triwulan I, II, III dan IV Unaudited Tahun 2020

2) Surat Nomor : PPI-510-15042020-009

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,467 1,00 0,467

Page 256: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 251

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Perusahaan telah memberikan informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. (2)(3)(4)(6)(8)(9)(11)

Telah dilakukan prinsip perlakuan yang sama dalam pemberian informasi oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham yaitu perlakuan yang sama dalam hal penyampaian informasi terkait Laporan Manajemen Perusahaan dan pelaksanaan RUPS.

Kelemahan: -

kepada Dewan Komisaris Tanggal 15 April 2020 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan I Tahun 2020

3) Surat Nomor : PPI-510-15042020-010 kepada Pemegang Saham Tanggal 15 April 2020 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan I Tahun 2020

4) Surat Nomor : PPI-510-14072020-027 kepada Dewan Komisaris Tanggal 14 Juli 2020 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan II Tahun 2020

Page 257: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 252

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

5) Surat Nomor : PPI-510-14072020-026 kepada Pemegang Saham Tanggal 14 Juli 2020 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan II Tahun 2020

6) Surat Nomor : PPI-510-09102020-015 kepada Dewan Komisaris Tanggal 9 Oktober 2020 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan III Tahun 2020

7) Surat Nomor : PPI-510-15102020-013 kepada Pemegang Saham Tanggal 15 Oktober 2020 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi)

Page 258: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 253

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Triwulan III Tahun 2020

8) Surat Nomor : PPI-510-11012021-016 kepada Dewan Komisaris Tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen Tahun 2020

9) Surat Nomor : PPI-510-11012021-015 kepada Pemegang Saham Tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyampaian Laporan Manajemen Tahun 2020

10) Surat Nomor : PPI-630-16062020-019 kepada Pemegang Saham Tanggal 16 Juni 2020 Perihal Penyampaian Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability

Page 259: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 254

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Report) Tahun 2019

11) Surat Nomor : PPI-630-16062020-018 kepada Dewan Komisaris Tanggal 16 Juni 2020 Perihal Penyampaian Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2019

12) Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2019

Page 260: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 255

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

34. Direksi menyelengggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 1,556 1,556

123. Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Direksi telah memiliki pedoman pelaksanaan rapat Direksi sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar dan Pedoman Dewan Direksi yang mengatur antara lain aspek sebagai berikut: (1) a. Etika Rapat; b. Tata penyusunan risalah rapat; c. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil

rapat sebelumnya. d. Pembahasan/telaah atas arahan/usulan

dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dangan usulan Direksi.

Kelemahan: -

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Pasal 12 Rapat Direksi

2) Board Manual PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019 hal. 40-46

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,156 1,00 0,156

124 Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.

Kekuatan:

Telah terdapat rencana Rapat Direksi dan agenda yang dibahas. Rapat Direksi dijadwalkan satu minggu sekali setiap hari Selasa, namun tidak menutup kemungkinan perubahan menyesuaikan kesediaan waktu Direksi maupun Dewan Komisaris yang rencana tersebut

Referensi: 1) Rencana Rapat

Direksi 2020 tanggal 10 Januari 2020

2) Board Manual PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019 hal.40

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,467 1,00 0,467

Page 261: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 256

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

disusun oleh Corporate Secretary & Stakeholder Relation.(1)

Rapat Direksi telah sesuai dengan kebutuhan yaitu minimum sekali dalam setiap bulan sebagaimana diatur dalam Board Manual. (2)

Rapat Direksi telah dilakukan sesuai rencana. Pelaksanaan rapat Direksi selama tahun 2020 adalah sebanyak 44 kali.(3)

Kelemahan: -

3) Rekapitulasi Rapat Direksi Tahun 2020

125. Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

Kekuatan:

Tingkat kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Internal Direksi adalah sebagai berikut: (1)

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi Tahun 2020

Nama Jumlah Rapat

Hadir Rapat

Persentase (%)

Prastyo Wasis Prabowo* 25 25 100

Kiki M Hikmat* 23 25 92

Eko Afrilianto 44 44 100

Henri Panggabean* 23 21 91

Mulyadi*** 15 14 93

Sumarno** 20 20 100

Herman Susilo** 20 18 90

Referensi: 1) Rekapitulasi Rapat

Direksi Tahun 2020 2) Rekapitulasi Rapat

Direksi bersama Dewan Komisaris Tahun 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,311 1,00 0,311

Page 262: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 257

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Hadi Syafitri Noor**** 5 5 100

Rata-rata Tingkat Kehadiran 95,83

*Diberhentikan tanggal 15 Juli 2020 **Diangkat Sementara tanggal 15 Juli 2020 *** Diangkat Sementara tanggal 15 Juli dan Diberhentikan tanggal 3 November **** Diangkat tanggal 3 November sekaligus penetapan Eko Afrilianto, Sumarno, dan Herman Susilo

Rata-rata tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi telah mencapai 95,83%.

Tingkat kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat dengan Dewan Komisaris adalah sebagaimana berikut:(2)

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Tahun 2020

Nama Jumlah Rapat

Hadir Rapat

Persentase (%)

Prastyo Wasis Prabowo* 6 6 100

Kiki M Hikmat* 6 6 100

Eko Afrilianto 12 13 92

Henri Panggabean* 6 6 100

Mulyadi*** 4 4 100

Sumarno** 7 7 100

Herman Susilo** 5 7 71

Hadi Syafitri Noor**** 3 3 100

Rata-rata Tingkat Kehadiran 95,47

Page 263: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 258

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Rata-rata tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris telah mencapai 95,47%.

Kelemahan: -

126. Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

Kekuatan:

Di dalam setiap Rapat Direksi telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.(1)(2)

Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang sedang dalam proses telah dilakukan pembahasan untuk tidak lanjutnya.(1)(2)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Risalah Rapat

Direksi Tahun 2020 2) Risalah Rapat

Dewan Komisaris bersama Direksi Tahun 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,311 1,00 0,311

127 Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Direksi telah menindaklanjuti arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.(1)(2)

Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direksi sebagian telah sesuai dengan arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.(1)(2)

Kelemahan:

Referensi: 1) Risalah Rapat

Direksi Tahun 2020 2) Risalah Rapat

Dewan Komisaris bersama Direksi Tahun 2020

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,311 1,00 0,311

Page 264: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 259

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

-

35. Direksi wajib menyelenggarakan Pengawasan Intern yang berkualitas dan efektif 1,711 1,711

128. Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.

Kekuatan:

Telah terdapat Internal Audit Charter yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta telah mempertimbangkan masukan Dewan Komisaris atau Komite Audit. (1)(2)(3)

Piagam Satuan Pengawasan Internal telah memuat antara lain: (1)(2)(3)(4) a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu

Undang-undang RI nomor 19 tahun 2003 dan SK Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011.

b. Mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh FK-Internal Audit Perusahaan dan/atau Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern atau International Professional Practices Framework of Internal Auditing.

c. Paling sedikit menjelaskan: posisi fungsi Audit Internal dalam organisasi; kewenangan fungsi Audit Internal untuk mendapatkan akses terhadap semua dokumen pencatatan, personil dan sumber daya/dana fisik kekayaan Perusahaan di

Referensi: 1) Piagam Internal

Audit PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019

2) Memo Nomor MMO-650-10012019-005 tanggal 10 Januari 2019 perihal Persetujuan Revisi Piagam Internal Audit

3) Surat Nomor PPI-650-14022019-011 tanggal 14 Februari 2019 tentang Revisi Piagam Internal Audit

4) Checklist Review Piagam Internal Audit tanggal 5 November 2018

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,156 1,00 0,156

Page 265: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 260

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

seluruh unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan menjelaskan ruang lingkup fungsi Audit Internal.

Piagam Internal Audit telah ditinjau dan disempurnakan secara periodik sesuai dengan perkembangan Perusahaan serta kebutuhan organisasi. Piagam Internal Audit yang sebelumnya diterbitkan tahun 2017 telah direvisi, sehingga ditetapkan kembali pada tanggal 18 Januari 2019.(1)(2)(3)(4)

Kelemahan: -

129. Internal Audit/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Kekuatan:

Posisi Internal Audit dalam struktur organisasi telah berada langsung di bawah Direktur Utama, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.(1)(2)

Pimpinan fungsi Internal Audit telah mempunyai akses langsung melapor hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit sebagaimana diatur dalam Internal Audit Charter.(3)

Referensi: 1) Surat Keputusan

Nomor: SKD-610-003841 tentang Organisasi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia 28 Juli 2017

2) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama No. DK/7/10/1/PPI-2020 tanggal 7

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,466 1,00 0,466

Page 266: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 261

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Jumlah personil yang ditugaskan di Internal Audit sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas Internal Audit. a. SPI/fungsi Audit Internal telah memiliki

rencana kebutuhan tenaga auditor/SDM berdasarkan Analisis Man-days Audit Internal.(4)

b. Jumlah tenaga auditor adalah berjumlah 3 orang. Rincian formasi Audit Internal yaitu: 1 orang kepala Audit Internal, 2orang Pemeriksa.

Kualitas auditor SPI yang ditugaskan telah sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya: a. Pimpinan Fungsi Audit Internal memiliki

keahlian yang diakui dalam profesi Auditor Internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat.(5)

b. Staf Auditor Internal telah memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dan sebagian auditor telah mendapatkan program sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Internal Audit ditunjukan dengan sertifikat terkait jenjang pelatihan dalam rangka memperoleh sertifikasi tersebut

Oktober 2020 perihal Jabatan Corporate Secretary & Stakeholder Realtion dan Head of Internal Audit PT PPI

3) Piagam Internal Audit PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tahun 2019

4) Program Kerja Pengawasan Tahunan 2020 bagian Lampiran-Analisa Mandays

5) Sertifikasi Internal Audit

6) Prosedur Review Piagam Internal Audit No.AUD PR 101

7) Prosedur Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit No.AUD PR 104

8) Prosedur Audit Rutin No.AUD PR 105

Page 267: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 262

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

diantaranya Audit Intern Tingkat Tingkat Lanjutan.(5)

c. Telah Terdapat program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf Auditor Internal, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun mengikutsertakan staf auditor SPI dalam pendidikan yang mendukung usaha-usaha memperoleh sertifikasi profesi, di tahun 2020 antara lain Audit Intern Tingkat Dasar (1 Orang). (5)

d. Staf Auditor Internal dipandang telah memiliki kualitas yang memadai atas profesionalitas personil Internal Audit di Perusahaan. (5)

Internal Audit telah memiliki Pedoman Audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi Internal Audit. a. Kepala Internal Audit menetapkan kebijakan

dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Fungsi Pengawasan Intern. Bentuk dan isi prosedur disesuaikan dengan struktur organisasi SPI dan ukuran SPI serta kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan. (7)(8)(9)

b. Kepala Internal Audit/Fungsi Internal Audit melaksanakan program jaminan kualitas

9) Prosedur Konsultansi No.AUD PR 107

10) Laporan SPI Triwulan I,II,III, IV Tahun 2020

Page 268: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 263

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

dan peningkatan fungsi Internal Audit yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern diantaranya kecukupan Sumber Daya Manusia SPI, Realisasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan tahun 2020, Monitoring dan Tindak Lanjut temuan dan pelatihan secara berkala.(4)(5)(10)

c. SPI/Fungsi Internal Audit melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan. Review (assessment) berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap Charter Audit Internal, standar dan kode etik, efisiensi serta efektivitas dari Internal Audit memenuhi kebutuhan dari berbagai stakeholders-nya, assessment yang dilakukan oleh assessor independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Sesuai konfirmasi, akan dilaksanakan pada tahun ke-5. (N/A karena Internal Audit PPI belum efektif 5 tahun)

Kelemahan: -

Page 269: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 264

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

130. Internal Audit melaksanakan fungsi Pengawasan Intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan.

Kekuatan:

Internal Audit merencanakan Program Kerja Tahunan pengawasan intern dan melaksanakan pengawasan sesuai yang sudah ditetapkan, antara lain: a. SPI telah menyusun Program Kerja

Pengawasan Tahunan /PKPT (Rencana Audit Tahunan) dengan pendekatan risiko (risk based auditing).(1)

b. Rencana Penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan /PKPT) telah disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran. (2)

c. Rencana penugasan (PKPT) telah disetujui oleh Direktur Utama dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris cq Komite Audit. (2)(3)

d. Internal Audit telah melaksanakan audit berdasarkan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan, diantaranya melaksanakan Audit Rutin pada Perusahaan dan audit Performansi pada PT MMI. (4)(5)

e. Tingkat pencapaian (kinerja) target-target dalam PKPT (Jumlah Audit dan Pelaporan Audit). Target pelaksanaan audit dijadwalkan di Internal PT Pengembang

Referensi: 1) Program Kerja

Pengawasan Tahunan PKPT Tahun 2020

2) Memo Head Of Internal Audit kepada President Director No.MMO-650-14012020-008 tanggal perihal Persetujuan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020

3) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah disetujui dan disampaikan kepada President Director pada tanggal 20 Januari 2020

4) Surat Perintah President Director No.PPI-650-26062020-002 Tanggal 26 Juni 2020 Tentang Pelaksanaan Audit Performansi pada

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,089 1,00 1,089

Page 270: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 265

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Pelabuhan Indonesia pada sekitaran bulan Juli s.d. Agustus dan realisasi pelaksanaan pada bulan Oktober 2020 karena berbenturan dengan pelaksanaan audit performansi Perusahaan tahun 2020 oleh SPI IPC yan dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2020 s.d. 4 September 2020 akibat kondisi pandemi sehingga jadwal pelaksanaan audit dari IPC mengalami perubahan dan Audit Anak Perusahaan sekitaran bulan Maret s.d. November dan realisasi pelaksanaan audit di bulan Juni. (1)(4)(5)(6)(8)

Internal Audit melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit baik dalam bentuk hardcopy maupun pemaparan langsung dalam rapat.

a. Penanggung jawab Internal Audit telah melaporkan hasil kerjanya (penugasan pengawasan intern) kepada Direktur Utama.(6)(7)(8)

b. Laporan hasil penugasan pengawasan intern telah disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit termasuk hasil assessment atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi pengawasan intern

PT Menara Maritim Indonesia

5) Surat Perintah President Director No.PPI-650-27102020-009 Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pelaksanaan Audit Rutin PT Pengembang Pelabuhan Indonesa Tahun 2020

6) Memo Nomor MMO-650-29122020-017 tanggal 29 Desember 2020 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Audit Rutin Tahun 2020

7) Risalah Rapat Direksi Tanggal 15 September 2020

8) Risalah Rapat Tinjauan Manajemen Semester I Tahun 2020 Tanggal 31 Agustus 2020

Page 271: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 266

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

harus disampaikan juga kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit. (9)(10)(11)(12)

Internal Audit memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses Tata Kelola (governace), manajemen risiko, dan pengendalian intern. a. Internal Audit telah memberikan kontribusi

terhadap perbaikan/ peningkatan proses Tata kelola (governance), manajemen risiko, dan pengendalian intern. Perbaikan dan peningkatan proses tata kelola dilakukan dengan memberikan konsultansi atau rekomendasi atas aktivitas-aktvitas pada divisi-divisi di lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.(9)(10)(11)(12)(13)

b. Internal Audit memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan pengendalian intern kepada Perusahaan. (9)(10)(11)(12)(13)

Internal Audit telah memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis Perusahaan, yang mencakup: (9)(10)(11)(12)(13) a. Internal Audit mengevaluasi sejauh mana

sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi.

9) Surat kepada Komisaris Utama Nomor PPI-650-13042020-007 tanggal 13 April 2020 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan I Tahun 2020

10) Surat kepada Komisaris Utama Nomor PPI-650-15072020-010 tanggal 15 Juli 2020 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan II Tahun 2020

11) Surat kepada Komisaris Utama Nomor PPI-650-09102020-011 tanggal 9 Oktober 2020 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan III Tahun 2020

Page 272: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 267

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

b. Internal Audit memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen.

Internal Audit memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal. a. Penanggung jawab Fungsi Audit Internal

telah memiliki pedoman untuk memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern.(14)

b. Internal Audit secara efisien dan efektif telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern dan mendokumentasikan hasil pemantauan.

(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15) c. Kepala Internal Audit melaporkan hasil

pemantauan tindak lanjut kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris cq Komite Audit. (9)(10)(11)(12)

Tingkat penerapan rekomendasi yang disampaikan oleh Internal Audit telah dapat diterapkan/dijalankan dan rekomendasi Internal Audit memperbaiki kegiatan

12) Surat kepada Komisaris Utama Nomor PPI-650-14012021-008 tanggal 14 Januari 2021 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan IV Tahun 2020

13) Laporan Hasil Audit 2020

14) Prosedur Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit No.AUD-PR-104.

15) Monitoring Tindaklanjut Rekomendasi Audit Performansi Tahun 2020 (Auditor Eksternal) dan Audit Rutin 2020 (Auditor Internal)

16) Kertas Kerja Monitoring Tindak Lanjut

Page 273: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 268

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

operasional unit. Rekomendasi atas temuan audit telah disampaikan melalui Laporan Hasil Audit (LHA) yang mencakup pengendalian internal, risiko, dan tata kelola. Selanjutnya, ditindaklanjuti oleh auditee pada kertas kerja monitoring. (16)

Kelemahan: -

36. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif. 1,711 1,711 131. Sekretaris Perusahaan di

lengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Kekuatan:

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh Corporate Secretary & Stakeholder Relation. Sekretaris Perusahaan telah memiliki kualifikasi yang memadai dibuktikan dengan: a. Sekretaris Perusahaan telah memenuhi

kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Perusahaan dengan terpenuhinya persyaratan menjadi Sekretaris Perusahaan.(1)(2)

b. Sekretaris Perusahaan telah memiliki pengalaman profesional dan kompetensi yang dimiliki mencakup bidang hukum, pasar modal dalam hal ini investor relation management, manajemen keuangan dalam hal ini studi kelayakan investasi,

Referensi: 1) Lampiran I Surat

Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor SKD-610-004096 Tanggal 1 September 2017 Uraian Tugas/Jabatan Corporate Secretary & Stakeholder Relation

2) CV Corporate Secretary & Stakeholder Relation

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,466 1,00 0,466

Page 274: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 269

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

komunikasi Perusahaan baik yang didapatkan melalui pendidikan formal, pelatihan maupun pengalaman kerja. (2)(3)

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya. Posisi Sekretaris Perusahaan di bawah Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan mekanisme internal Perusahaan persetujuan Dewan Komisaris.(1)(4)

Uraian tugas Sekretaris Perusahaan telah mencakup hal-hal subtantive, sebagai berikut: (1) a. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi

peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;

b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

c. Sebagai penghubung (liaison officer); d. Menatausahakan serta menyimpan

dokumen (termasuk kebijakan) Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham Daftar Khusus, Risalah

Sdri.Pramestie Wulandary

3) Sertifikat Pelatihan Sdri.Pramestie Wulandary

4) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama No. DK/7/10/1/PPI-2020 tanggal 7 Oktober 2020 perihal Jabatan Corporate Secretary & Stakeholder Realtion dan Head of Internal Audit PT PPI

Page 275: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 270

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Kelemahan: -

132. Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya.

Kekuatan:

Sekretaris Perusahaan telah memberikan informasi yang materil dan relevan kepada stakeholders dibuktikan dengan: a. Sekretaris Perusahaan telah bertindak

sebagai pendukung dalam penyusunan Laporan Triwulanan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan. Adapun dalam penyusunannya berkoordinasi dengan Divisi Keuangan. (1)(2)

b. Laporan Triwulanan dan Tahunan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

Penyampaian Laporan (Triwulanan dan Tahunan) kepada Dewan Komisaris telah tepat waktu. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, penyampaian kepada Pemegang saham untuk Laporan Manajemen Triwulanan paling lambat 1 bulan setelah triwulan tersebut dan Laporan

Referensi: 1) Laporan

Manajemen Triwulan I, II, III dan IV Unaudited tahun 2020

2) Laporan Tahunan Tahun 2019

3) Anggaran Dasar pasal 18 dan 19

4) Board Manual PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019 hal.29,16,49

5) Surat Plt Direktur Utama kepada Dewan Komisaris Nomor PPI-510-15042020-009 tanggal 15 April 2020 perihal Penyampaian Laporan Manajemen

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,089 1,00 1,089

Page 276: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 271

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Manajemen Tahunan paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya tahun buku tersebut; dan penyampaian Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun berakhir. (3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

Tabel Waktu Penyampaian Laporan Manajemen

Triwulanan dan Tahunan Kepada Dewan Komisaris Tahun 2020

Laporan Manajemen

Standar Waktu Tanggal

Penyampaian

Status Ketepatan

Waktu

Laporan Manajemen Triwulan I

1 bulan setelah berakhirnya triwulan I

15 April 2020 Tepat Waktu

Laporan Manajemen Semester I

1 bulan setelah berakhirnya triwulan II

14 Juli 2020 Tepat Waktu

Laporan Manajemen Triwulan III

1 bulan setelah berakhirya triwulan III

15 Oktober 2020

Tepat Waktu

Laporan Manajemen Tahunan 2020 Unaudited

1 Bulan setelah berakhirnya tahun buku

11 Januari 2020

Tepat Waktu

Laporan Tahunan 2019

5 Bulan setelah tahun buku berakhir

16 Juni 2020 Tidak Tepat Waktu

c. Sekretaris Perusahaan telah memutakhirkan materi informasi yang

(Konsolidasi) Triwulan I Tahun 2020

6) Surat Plt Direktur Utama kepada Dewan Komisaris Nomor PPI-510-14072020-027 tanggal 14 Juli 2020 perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Semester I Tahun 2020

7) Surat Direktur Utama kepada Dewan Komisaris Nomor PPI-510-09102020-015 tanggal 9 Oktober 2020 perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan III Tahun 2020

8) Surat Direktur Utama kepada Dewan Komisaris Nomor PPI-510-

Page 277: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 272

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

disajikan dalam website Perusahaan on line secara berkala. (10)

d. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk "Press Release" atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi. (11)

e. Sekretaris Perusahaan telah melakukan pelayanan pemberian informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai dan atau performance dari Perusahaan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan Perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya yang kepada stakeholders lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan. (1)(2)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)

f. Penyampaian laporan dan informasi relevan lainnya seperti Annual Report, Laporan Triwulanan, serta penyediaan informasi bagi stakeholders telah dilakukan secara tepat waktu.(1)(2)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung, dimana: a. Sekretaris Perusahaan mengorganisasikan

Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, RUPS dan Kegiatan lainnya dengan stakeholders. (12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)

11012021-016 tanggal 11 Januari 2021 perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Tahun 2020 (Unaudited)

9) Surat Direktur Utama kepada Dewan Komisaris Nomor PPI-630-16062020-018 tanggal 16 Juni 2020 perihal Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2019

10) Website Perusahaan: https://www.portdevco.com/

11) Bahan-bahan Press Release

12) Undangan Rapat Direksi Tahun 2020

13) Risalah Rapat Direksi Tahun 2020

Page 278: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 273

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

b. Sekretaris Perusahaan telah menyusun jadwal dan tahapan kegiatan menjelang RUPS/RUPSLB dan Rapat Direksi. (12)(15)(16)(17)

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan Rapat Direksi, dimana: a. Sekretaris Perusahaan telah membuat,

memelihara, dan menyimpan Daftar Pemegang Saham yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan. (19)

b. Sekretaris Perusahaan telah membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Khusus. (20)

c. Sekretaris Perusahaan telah membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah RUPS, antara lain: RUPS tahunan, RUPS Luar Biasa maupun RUPS sirkuler: (21)(22) - Risalah RUPS telah memuat waktu,

agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS dan keputusan RUPS.

- Risalah RUPS telah ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit satu orang yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

14) Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020

15) Surat No.PPI-630-08012020-017 Tanggal 8 Januari 2020 Undangan RUPS RKAP PT PPI Tahun 2020

16) Surat No.PPI-630-27032020-005 Tanggal 27 Maret 2020 Undangan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019

17) Surat No.PPI-630-06072020-007 Tanggal 6 Juli 2020 Undangan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019

18) Bahan-bahan Rapat Direksi

19) Daftar Pemegang Saham Perusahaan

Page 279: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 274

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

d. Sekretaris Perusahaan telah membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah Rapat Direksi. (13)(14) - Risalah Rapat Direksi telah dibuat untuk

setiap Rapat Direksi. - Apabila terdapat perbedaan pendapat

(dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi telah dicantumkan dalam Risalah Rapat.

- Risalah Rapat Direksi telah mencantumkan jalannya rapat/dinamika rapat.

- Risalah Rapat Direksi telah memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.

- Risalah Rapat telah memuat keputusan rapat sebelumnya.

- Direksi telah menerima salinan Risalah Rapat Direksi, terlepas apakah Anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

- Telah terdapat validasi Risalah Rapat sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan. Risalah Rapat harus sudah selesai dan diedarkan ke seluruh Direksi maksimal

20) Daftar Khusus Direksi dan Dewan Komisaris

21) Berita Acara RUPS RKAP Tanggal 23 Januari 2020

22) Risalah RUPS Penegsahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Tanggal 13 Juli 2020

23) Materi Pengenalan Direksi dan Dewan Komisaris Baru Tahun 2020

24) Bahan Rapat Tinjauan Manajemen Corporate Secretary & Stakeholder Relation

25) Risalah Rapat Tinjauan Manajemen Semester I Tahun 2020

26) Kajian Hukum Posisi Hukum PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Terkait

Page 280: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 275

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat selesai dilaksanakan.

- Risalah asli dari setiap Rapat Direksi telah disimpan di Perusahaan.

- Risalah asli dari setiap Rapat Direksi dapat diakses oleh setiap Anggota Komisaris dan Direksi.

Sekretaris Perusahaan telah menyelenggarakan program pengenalan bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat: (20) a. Telah terdapat kebijakan tentang program

pengenalan Perusahaan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat sebagaimana diatur dalam Board Manual .(4)

b. Program pengenalan Perusahaan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat dilakukan secara tentative setiap tahun apabila terdapat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris baru, sehingga rencana program tersebut mengacu pada Board Manual.(4)

c. Program pengenalan telah meliputi: (1) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG; (2) gambaran mengenai Perusahaan berkaitan

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan COVID-19 Di Provinsi DKI Jakarta dari Divisi Legal Tanggal 20 April 2020

27) Laporan Auditor Independen KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 Nomor 00131/2.1032/JL.0/06/0240-1/IV/2020

Page 281: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 276

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; (3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal (4) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan yang dimuat dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Pedoman Dewan Direksi.(23)

Terkait pelaporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan kepada Direktur Utama: a. Sekretaris Perusahaan telah memberikan

Laporan yang berkaitan dengan tugasnya secara berkala, dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris. (24)(25)

b. Sekretaris Perusahaan telah memberikan Laporan hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Secara eksplisit, terkait telaah terhadap Perundang-Undangan yang baru dilakukan oleh Divisi Legal diantaranya telaah terhadap Peraturan GUbernur DKI Jakarta

Page 282: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 277

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

No.33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, kemudian hasil telaah tersebut dilaporkan oleh Sekretaris Perusahaan kepada Direktur Utama. (25)(26)

c. Sekretaris Perusahaan dibantu oleh pihak independen dalam hal ini KAP telah membuat laporan hasil telaah tingkat kepatuhan Perusahaan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.(27)

Kelemahan: -

133. Direksi mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.

Kekuatan:

Telah terdapat evaluasi atas pelaksanaan tugas Corporate Secretary & Stakeholder Relation yang dilaksanakan melalui Rapat Tinjauan Manajemen dimana Divisi Corporate Secretary & Stakeholder Relation memaparkan tindak lanjut arahan Direksi pada rapat tinjauan manajemen sebelumnya, performansi/ pencapaian kinerja divisi, profil risiko, dan rencana kerja divisi ke depan. (1)

Referensi: 1) Risalah Rapat

Tinjauan Manajemen Semester I Tahun 2020

2) Form Realisasi RKM Divisi Corporate Secretary & Stakeholder

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,156 1,00 0,156

Page 283: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 278

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Realisasi Rencana Kerja Manajemen (RKM) Corporate Secretary & Stakeholder Relation Triwulan IV tahun 2020 telah mencapai 100%.

Kelemahan: -

Relation Triwulan 4 Tahun 2020

37. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan. 2,022 1,808

134. Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang di tetapkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Kekuatan:

Prosedur Pemanggilan:

a. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan. Pada praktiknya, waktu penyelenggaraan RUPS Perusahaan ditetapkan oleh IPC selaku Pemegang Saham Mayoritas sesuai jadwal yang ditentukan dan selanjutnya diedarkan kepada Anak Perusahaan dan KSO melalui surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No.SK.03/6/7/1/PBP/WDU/Pi.II-20 Tanggal 6 Juli 2020 Tentang Pelaksanaan RUPS/RUP Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019. Berdasarkan jadwal dari Pemegang Saham

Referensi: 1) Surat Direksi PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada Direktur Utama Anak Perusahaan dan GM KSO TPK Koja Nomor SK.03/6/7/1/PBP/WDU/PI.II-20 tanggal 6 Juli 2020 perihal Pelaksanaan RUPS/RUP Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019

2) Surat Undangan Plt. Direktur Utama kepada Direktur

Hambatan: - Rekomendasi:

RUPS/Keputusan Pemegang Saham mengesahkan/ menyetujui RJPP 2020-2024 sesuai dengan ketentuan yaitu 60 hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan.

1,089 0,88 0,953

Page 284: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 279

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

RUPS Perusahaan dilaksanakan tanggal 13 Juli 2020 dan Perusahaan telah menyiapkan undangan RUPS tanggal 6 Juli 2020.

b. Pemanggilan telah dilakukan dengan surat tercatat. (1)(2)

c. Dalam surat undangan RUPS telah dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat. (2)

Ketepatan waktu Pelaksanaan RUPS: a. Mengacu pada Anggaran Dasar

Perusahaan pasal 17 ayat 4, RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk Pengesahan RKAP telah dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berjalan. RUPS pengesahan RKAP tahun 2020 dilaksanakan tanggal 23 Januari 2020.(3)

b. RUPS pengesahan Laporan Tahunan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Pada tahun 2020, pelaksanaan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 mengalami perubahan jadwal yang semula tanggal 6 April 2020 menjadi tanggal 13 Juli 2020. Hal ini disebabkan kondisi pandemi yang melanda sehingga

Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Investama Nomor PPI-630-06072020-007 tanggal 6 Juli 2020

3) Berita Acara RUPS Tentang RKAP Tahun 2020 No.7 Tanggal 23 Januari 2020

4) Surat No.PPI-630-27032020-005 Tanggal 27 Maret 2020 Undangan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019

5) Risalah RUPS Nomor PPI-623-13072020-016 Tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

Page 285: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 280

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

tidak memungkinkan untuk dilakukan rapat secara fisik, maka penyelenggaran dilakukan melalui video conference sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. (1)(2)(4)(5)

Kelemahan:

RUPS/Keputusan Pemegang Saham belum mengesahkan/menyetujui RJPP 2020-2024 sesuai dengan ketentuan yaitu 60 hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan.

135. Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Kekuatan: Direksi telah menyediakan akses serta penjelasan lengkap informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS meliputi:

Telah terdapat metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan. (1)

Referensi: 1) Risalah RUPS

Nomor PPI-623-13072020-016 Tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

2) Draft Berita Acara RUPS No.135 Tanggal 28 Januari 2021 Tentang Persetujuan RKAP 2021 dan RJPP 2020-2024

3) Berita Acara RUPS Tentang RKAP

Hambatan: - Rekomendasi:

Panggilan RUPS memuat informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Peusahaan atau telah

0,933 0,92 0,855

Page 286: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 281

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Telah terdapat informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran Perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perusahaan, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). (2)(3)

Telah terdapat Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. (4)(5)(6)

Penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS telah diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung. (7)(8)

Telah terdapat Penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan Perusahaan dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

Kelemahan:

Panggilan RUPS belum mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan atau telah disampaikan

Tahun 2020 No.7 Tanggal 23 Januari 2020

4) Laporan Manajemen Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2020

5) Laporan Hasil Audit KAP terhadap Laporan Keuangan

6) Laporan Tahunan 7) Surat Direksi PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada Direktur Utama Anak Perusahaan dan GM KSO TPK Koja Nomor SK.03/6/7/1/PBP/WDU/PI.II-20 tanggal 6 Juli 2020 perihal Pelaksanaan RUPS/RUP Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019

8) Surat Undangan Plt. Direktur

disampaikan kepada Pemegang Saham sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS.

Page 287: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab IV Direksi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020 282

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

kepada Pemegang Saham sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS.

Utama kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Investama Nomor PPI-630-06072020-007 tanggal 6 Juli 2020

TOTAL SKOR 35,000 98,323 34,413

Page 288: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

283 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

BAB V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

38. Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan kepada stakeholders 0,435 0,435 136. Perusahaan menetapkan

sistem dan prosedur pengendalian informasi Perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi Perusahaan yang penting.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki kebijakan pengendalian informasi Perusahaan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi. (1)

Dalam SK DIreksi tersebut telah mengatur hal-hal sebagai berikut: (1) a. Pengelola Informasi dan Dokumentasi b. Pengklasifikasian Informasi c. Pengguna Informasi Publik d. Prosedur pengungkapan informasi

perusahaan kepada Stakeholders.

Kelemahan: -

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-622-000364 Tentang Standar Pelayanan Informasi/Data dan Dokumentasi kepada Pengguna Informasi di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ditetapkan tanggal 2 Maret 2015

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,290 1,00 0,290

137. Tingkat kepatuhan Perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi Perusahaan.

Kekuatan:

Tingkat kepatuhan Perusahaan telah memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi Perusahaan. Dibuktikan dengan adanya

Kelemahan: -

Referensi: 1) Perjanjian Nomor:

PJK-621-1610202017 Nomor: 181/RITZ/SPK/X/2020 Tentang Perjanjian Jasa Konsultasi dan Jasa Pendampingan Pengambilalihan Saham PT PP

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,145 1,00 0,145

Page 289: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

284 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

Properti Di PT Menara Maritim Indonesia dibuat tanggal 16 Oktober 2020

39. Perusahaan menyediakan bagi stakeholders akses atas informasi Perusahaan yang relevan, memadai, dan tepat waktu dan berkala.

2,320 2,320

138. Terdapat media untuk penyediaan informasi publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Kekuatan:

Telah terdapat website yang dikelola Perusahaan. (1)

Telah terdapat kebijakan pemutakhiran website Perusahaan dalam bentuk Prosedur Update Media Sosial.(2)

Pengelolaan website telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara konsisten.(1)(2)

Kelemahan: -

Referensi: 1) https://www.portdev

co.com/ 2) Prosedur Update

Media Sosial dan Website

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,322 1,00 0,322

139. Website Perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting Perusahaan.

Kekuatan:

Website Perusahaan telah mempublikasikan beberapa kebijakan antara lain: (1) - Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

(GCG Code) Tahun 2019, - Board Manual Tahun 2019, - Pedoman Perilaku (Kode Etik/Code of

Conduct) Tahun 2019, 2020

Referensi: 1) https://www.portdev

co.com/tata-kelola-perusahaan/

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,572 1,00 0,572

Page 290: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

285 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

- Kebijakan Gratifikasi Tahun 2019, - Kebijakan Penerapan Whistleblowing

System Tahun 2019 - Kebijakan Hak-hak Konsumen Tahun 2020

Website Perusahaan telah mempublikasikan informasi penting Perusahaan selain Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan diantaranya: (1) - Sustainability Report Tahun 2018, dan

2019 - Laporan Final Assessment Penerapan GCG

PT PPI 2017, 2018, dan 2019 - Audited Financials tahun 2016, 2017, dan

2018 - Dokumen AMDAL - Dokumen RKL-RPL - Dokumen QHSE Policy

Kelemahan: -

140. Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting Perusahaan

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki media komunikasi lain selain website untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting Perusahaan seperti: - Media Komunikasi Eksternal melalui media

sosial, yaitu: instagram, youtube, dan Twitter.(1)(2)(3)

Referensi: 1) ipcportdevco 2) IPC port developer 3) IPCportdevco 4) Bukti Tayang Media

Cetak dan Elektronik PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,427 1,00 0,427

Page 291: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

286 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

- Media Cetak Elektronik dalam Majalah Top Bussines, Majalah It Works, Antara News, dan Rakyat Merdeka News.(4)

- Media Cetak dalam IPC News.(4)

Perusahaan telah mengadakan pertemuan/ gathering dengan Stakeholders, antara lain: - Employee gathering: Virtual Launching New

Core Value AKHLAK melalui zoom meeting tanggal 15 Desember 2020

- Customer gathering: bersamaan dengan kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan melalui zoom meeting tanggal 3 Desember 2020

Kelemahan: -

5) Screenshoot Dokumentasi Peserta Virtual Launching New Core Value AKHLAK

6) Record zoom meeting Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2020

141. Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan www.bumn.go.id dimutakhirkan secara berkala

Kekuatan:

Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan pada alamat https://portdevco.co.id/ telah dimutakhirkan secara berkala. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui berita yang dipublikasi terakhir tanggal 27 Oktober 2020.(1)

Kelemahan: -

Referensi: 1) https://www.portdev

co.com/rayakan-hut-ke-8-ppi-berikan-kado-istimewa-kepada-8-pekerja-terdampak-pandemi/

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,427 1,00 0,427

Page 292: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

287 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

142. Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting Perusahaan yang disediakan dalam website Perusahaan

Kekuatan:

Informasi yang dimuat dalam website Perusahaan telah mudah diakses dan diunduh (download). Tingkat kemudahan akses dan unduh telah diuji oleh asessor.(1)

Perusahaan tidak menerima permintaan/ permohonan akses informasi publik yang tidak dipenuhi oleh Perusahaan. Perusahaan telah memiliki layanan sistem pelayanan informasi yang memuat formulir permohonan informasi untuk memperoleh layanan informasi yang dibutuhkan dari Perusahaan.(2)

Kelemahan: -

Referensi: 1) https://www.portdev

co.com/wp-content/uploads/2020/07/Laporan-Final-Assessment-PT-Pengembang-Pelabuhan-Indonesia-Tahun-2019.pdf

2) https://www.portdevco.com/sistem-pelayanan-informasi/

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,572 1,00 0,572

40. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3,341 3,268

143. Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan

Kekuatan:

Penyajian laporan tahunan telah memenuhi ketentuan umum antara lain: (1) - Laporan Tahunan tahun 2019 telah disajikan

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan.

- Laporan Tahunan tahun 2019 telah dicetak pada kertas yang berwarna terang sehingga mudah dibaca dan jelas.

Referensi: 1) Laporan Tahunan

Tahun 2019 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

2) https://www.portdevco.com/wp-content/uploads/2020/07/Annual-Report-2019-PT-Pengembang-Pelabuhan-Indonesia-.pdf

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,291 1,00 0,291

Page 293: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

288 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

- Laporan tahunan telah mencantumkan identitas Perusahaan berupa Nama Perusahaan serta tahun Laporan Tahunan dengan jelas dan mudah terbaca ditampilkan pada: 1. Sampul muka, 2. Samping, 3. Sampul belakang, dan 4. Setiap halaman.

Laporan Tahunan tahun 2019 telah disajikan di website Perusahaan sendiri yaitu pada alamat situs Perusahaan dan dapat diunduh melalui sub Profil perusahaan=>Tata Kelola Perusahaan. Pada website Perusahaan juga disajikan Laporan Tahunan pada tahun-tahun sebelumnya.(2)

Kelemahan: -

144. Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting

Kekuatan: Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 telah memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting antara lain memuat: (1)

Informasi keuangan meliputi: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan relevan selama 5 (lima) tahun buku terakhir (tahun

Referensi: 1) Laporan Tahunan PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019 hal 9-12

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,073 1,00 0,073

Page 294: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

289 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

2015-2019). Data keuangan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.(1)

Informasi harga Saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah Saham yang diperdagangkan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Harga Saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan Saham, dividen Saham, dan Saham bonus dalam bentuk grafik dan tabel. (Not Applicable karena perusahaan merupakan non listed company)

Informasi jumlah obligasi atau obligasi konvertibel yang diterbitkan yang masih beredar, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, mencakup informasi mengenai (1) jumlah obligasi/obligasi konversi yang beredar, (2) tingkat bunga; (3) Tanggal jatuh tempo; (4) Peringkat obligasi. (Not Applicable karena perusahaan merupakan non listed company)

Kelemahan: -

Page 295: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

290 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

145. Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi

Kekuatan:

Laporan Tahunan perusahaan tahun 2019, telah memuat Laporan Dewan Komisaris antara lain: (1) - Penilaian terhadap kinerja Direksi

mengenai pengelolaan Perusahaan. (hal. 34-37)

- Pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi. (hal.37)

- Komite-komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris. (hal.38)

- Perubahan komposisi Dewan Komisaris (hal.39)

Laporan Tahunan tahun 2019, telah memuat Laporan Direksi antara lain memuat: (2) - Kinerja Perusahaan yang mencakup antara

lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi Perusahaaan. (hal. 45)

- Analisis Prospek usaha. (hal. 45-46) - Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang

Baik yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan. (hal.46-47)

- Perubahan komposisi Direksi. (hal. 48)

Laporan Tahunan tahun 2019, telah memuat tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan ketentuan: (3)

Referensi: 1) Laporan Tahunan PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019 hal. 34-39

2) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019 hal. 45-48

3) Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2019 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal.298

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,291 1,00 0,291

Page 296: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

291 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

- Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri. (hal. 298)

- Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan.

- Ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya.

- Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. (Not Applicable karena seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah menandatangani pernyataan Laporan Tahunan 2019).

Laporan Tahunan tahun 2019 telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh Pemegang Saham.(3)

Kelemahan:

Page 297: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

292 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

-

146. Laporan Tahunan memuat profil Perusahaan secara lengkap

Kekuatan: Laporan Tahunan tahun 2019, telah memuat Profil Perusahaan yang memuat:

Nama dan alamat Perusahaan mencakup informasi tentang nama dan alamat, kode pos, nomor telepon dan/atau nomor faksimili, email, dan website.(1)

Riwayat singkat Perusahaan mencakup tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama Perusahaan.(2)

Bidang usaha meliputi jenis produk dan jasa yang dihasilkan.(3)

Visi dan Misi Perusahaan yang mencakup:(4) (a) penjelasan tentang visi Perusahaan, (b) penjelasan tentang misi Perusahaan.

Struktur organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan.(5)

Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris (umur, pendidikan, dan pengalaman kerja).(6)

Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Direksi (umur, pendidikan, dan pengalaman kerja).(7)

Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya

Referensi: 1) Laporan Tahunan PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia hal.52

2) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal.54-56

3) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal.59

4) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 60-61

5) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal.64

6) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 65-70

7) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 71-74

8) Laporan Tahunan PT Pengembang

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,145 1,00 0,145

Page 298: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

293 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

(misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan). Informasi memuat antara lain:(8) - Jumlah karyawan berdasarkan level

Organisasi - Jumlah karyawan berdasarkan tingkat

pendidikan - Pelatihan karyawan yang telah dan akan

dilaksanakan dan - Biaya yang telah dikeluarkan - Persamaan kesempatan kepada seluruh

karyawan.

Komposisi Pemegang Saham: (9) - Nama Pemegang Saham yang memiliki 5%

atau lebih Saham. - Direksi dan Komisaris yang memiliki Saham

(Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan yang bersangkutan dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya). Uraian lebih lengkap di dalam Bab Tata Kelola Perusahaan (GCG)

- Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan Saham masing-masing kurang dari 5%.

Daftar Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan asosiasi yang berisi: (10)

Pelabuhan Indonesia hal.89-93

9) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 75, 162, 198

10) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 76-77

11) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 77

12) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 77

13) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 78

14) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 224-225

15) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 13-16

16) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 79

Page 299: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

294 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

- Nama Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi

- Persentase (%) Kepemilikan Saham - Keterangan tentang bidang usaha anak

perusahaan atau perusahaan asosiasi - Keterangan status operasi perusahaan anak

atau perusahaan asosiasi.

Not Applicable (NA) karena Perusahaan merupakan Non Listed Company sehingga tidak terdapat informasi terkait Kronologis pencatatan Saham, Jenis tindakan Perusahaan (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah Saham, Perubahan jumlah Saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, Nama bursa dimana Saham Perusahaan dicatatkan.(11)

Not Applicable (NA) karena Perusahaan merupakan Non Listed Company sehingga tidak terdapat informasi terkait Kronologis pencatatan efek lainnya, Jenis tindakan Perusahaan (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya, Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, Nama bursa dimana efek lainnya Perusahaan dicatatkan.(12)

Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal memuat antara lain:(13)

Page 300: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

295 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

- Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik (KAP),

- Nama dan alamat Konsultan Hukum dan Notaris

- Untuk Nama dan alamat Wali Amanat dan Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek Not Applicable (NA) karena Perusahaan tidak menerbitkan saham ataupun obligasi.

Akuntan Perseroan, antara lain: (14) - Berapa periode audit akuntan publik telah

mengaudit laporan keuangan Perusahaan. - Berapa periode audit kantor akuntan publik

telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan: (3) Besarnya fee audit; (4) Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit yang dijelaskan pada BAB GCG

Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perseoran baik yang berskala nasional maupun internasional telah memuat antara lain: (15) - Masa berlaku, - Nama penghargaan/sertifikasi (berskala

nasional dan internasional), - Tahun perolehan, - Badan pemberi penghargaan/sertifikasi.

Nama dan alamat anak perusahaan dan/atau kantor cabang.(16)

Kelemahan:

Page 301: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

296 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

-

147. Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.

Kekuatan: Laporan Tahunan tahun 2019, telah memuat informasi Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan yang memuat:

Tinjauan operasi per segmen usaha, antara lain: (1) - Produksi; - Penjualan/pendapatan usaha; - Proftabilitas per Segmen Bisnis; - Peningkatan/penurunan kapasitas program

untuk masing-masing segmen usaha

Uraian atas kinerja keuangan perusahaan yakni analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:(2) - Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, dan Jumlah

Aset, - Liabilitas Lancar, Liabilitas Tidak Lancar, dan

Jumlah Liabilitas, - Pendapatan Usaha, - Beban Usaha, - Laba/Rugi Bersih.

Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar Liabilitas dan Tingkat Kolektibilitas

Referensi: 1) Laporan Tahunan PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 106-112

2) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 112-120

3) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal 120-122

4) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 123, 120

5) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 124

6) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 140

7) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 126-128

8) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 130-134

Hambatan: - Rekomendasi:

Laporan Tahunan bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan memuat Informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

1,234 0,94 1,161

Page 302: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

297 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

Piutang Perusahaan antara lain memuat penjelasan tentang: (3) - Kemampuan Membayar Hutang - Tingkat Kolektibilitas Piutang

Bahasan tentang Struktur Modal (capital structure), dan tingkat likuiditas Perusahaan (liquidity) antara lain penjelasan atas: (4) - Struktur modal - Kebijakan manajemen atas struktur modal - Tingkat likuiditas perusahaan.

Pada Tahun 2019 Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk memenuhi investasi barang modal sehingga tidak terdapat informasi terkait Tujuan dari ikatan tersebut, Mata uang yang menjadi denominasi, Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan, Langkah yang direncanakan Perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.(5)

Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha Perusahaan.(1)(2)

Laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dan penjualan atau pendapatan bersih, disertai dengan bahasan tentang penyebab dari perubahan tersebut.(1)(2)

9) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 134-135

10) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 140

11) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 135-139

12) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 140

Page 303: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

298 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih Perusahaan serta laba operasi Perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak Perusahaan memulai usahanya, jika baru mulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun.(1)(2)

Not Applicable (N/A) karena Perusahaan tidak memiliki Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal Laporan Akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.(6)

Uraian tentang prospek usaha Perusahaan.(7)

Uraian tentang aspek pemasaran atas Produk dan Jasa Perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.(8)

Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terkahir yang memuat uraian tentang: (9) - Besarnya dividen untuk masing-masing

tahun, - Besarnya payout ratio.

Not Applicable (NA) karena Perusahan merupakan Non Listed Company sehingga tidak terdapat informasi terkait Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum mengenai: (1) Total Perolehan Dana, (2) Rencana Penggunaan Dana; (3) Rincian

Page 304: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

299 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

penggunaan Dana; (4) Saldo; (5) Perubahan Penggunaan Dana. (10)

Informasi material, antara lain mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Restrukturisasi Hutang/Modal dan Transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak Afiliasi. (11)

Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan. (12)

Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan.(13)

Kelemahan:

Laporan Tahunan tahun 2019 bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan belum memuat Informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

148. Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kekuatan: Laporan Tahunan tahun 2019 telah mengungkapkan informasi praktik Tata Kelola Perusahaan yang memuat:

Uraian Dewan Komisaris telah memuat antara lain: (1)

Referensi: 1) Laporan Tahunan PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 157, 177-180, 182-185, 193-196

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,944 1,00 0,944

Page 305: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

300 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

- Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris,

- Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi Anggota Dewan Komisaris,

- Frekuensi pertemuan, - Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam

pertemuan.

Uraian Direksi telah memuat antara lain: (2) - Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung

jawab masing-masing anggota Direksi, - Pengungkapan prosedur penetapan dan

besarnya remunerasi anggota Direksi, yang meliputi gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang bersangkutan,

- Frekuensi Pertemuan, - Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam

pertemuan, - Program pelatihan dalam rangka

meningkatkan kompetensi Direksi

Komite Audit telah memuat antara lain: (3) - Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat

anggota Komite Audit, - Uraian tugas dan tanggung jawab, - Frekuensi pertemuan dan tingkat

kehadiran Komite Audit, - Laporan singkat pelaksanaan kegiatan

Komite Audit,

2) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 166-168, 180-181,185-196, 82-83

3) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 201-210

4) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 210

5) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 211

6) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 212, 214-216

7) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 241-245

8) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 217-223

9) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 225-241

10) Laporan Tahunan PT Pengembang

Page 306: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

301 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

- Independensi anggota Komite Audit.

Hingga tahun 2019 Perusahaan belum secara khusus membentuk Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi. (4)

Hingga tahun 2019 Perusahaan belum secara khusus membentuk Fungsi Komite Manajemen Risiko. (5)

Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan telah memuat antara lain: (6) - Nama dan riwayat jabatan singkat

Sekretaris Perusahaan, - Uraian pelaksanaan tugas Sekretaris

Perusahaan.

Uraian mengenai Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Intern (Internal Audit and Control).(7)

Uraian tentang Unit Audit Internal telah memuat antara lain: (8) - Informasi tentang keberadaan Satuan

Pengawasan Intern, - Penjelasan tentang Piagam Internal Audit - Penjelasan mengenai tugas dan tanggung

jawab Unit Internal Audit, - Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Internal

Audit, - Nama dan riwayat hidup singkat Kepala

Unit Internal Audit.

Uraian mengenai manajemen risiko Perusahaan telah memuat antara lain: (9)

Pelabuhan Indonesia hal. 294-296

11) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal 282-287

12) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 276-279

13) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 245

14) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 246-249

15) Laporan Tahunan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia hal. 250-253

Page 307: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

302 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

- Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan

- Upaya untuk mengelola risiko tersebut.

Uraian mengenai aktivitas berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai komitmen Perusahaan terhadap perlindungan Produk dan Konsumen/Nasabah telah memuat antara lain informasi tentang: (10) - Pembentukan Pusat Pengaduan

Konsumen/Nasabah, - Program peningkatan layanan kepada

Konsumen/Nasabah, - Biaya yang telah dikeluarkan.

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai “Community Development Program” yang telah dilakukan, telah memuat antara lain informasi tentang: (11) - Mitra Usaha Binaan - Program Pengembangan Pendidikan - Program Perbaikan Kesehatan - Program pengembangan seni budaya. - Biaya yang telah dikeluarkan

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama aktivitas

Page 308: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

303 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

lingkungan, telah memuat antara lain informasi tentang: (12) - Aktivitas pelestarian lingkungan, - Aktivitas pengelolaan lingkungan, - Sertifikasi atas pengolaan lingkungan - Biaya yang telah dikeluarkan.

Pada tahun 2019 tidak terdapat Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan sehingga tidak terdapat informasi terkait Pokok perkara/gugatan, Kasus posisi, Status penyelesaian perkara/gugatan, Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan Perusahaan.(13)

Akses informasi dan data Perusahaan, yaitu uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data Perusahaan kepada publik, misalnya melalui website Perusahaan, e-mail, media sosial, press release, dsb.(14)

Etika Perusahaan telah memuat antara lain: (15) - Keberadaan Pedoman Perilaku; - Isi Pedoman Perilaku; - Penyebaran Pedoman Perilaku kepada

karyawan dan upaya penegakannya; - Pernyataan mengenai budaya Perusahaan

(corporate culture) yang dimiliki Perusahaan.

Page 309: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

304 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

Kelemahan: -

149. Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.

Kekuatan: Laporan Tahunan tahun 2019 telah mengungkapkan informasi Laporan Keuangan yang memuat:

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Bapepam.(1)

Opini akuntan atas Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(2)

Deskiripsi Auditor Independen di Opini telah memuat antara lain: (2) - Nama dan tanda tangan, - Tanggal Laporan Audit, - Nomor Izin Kantor Akuntan Publik (KAP).

Laporan Keuangan yang lengkap, yaitu: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.(3)

Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Republik Indonesia.(3)

Referensi: 1) Surat Pernyataan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan 2019 PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

2) Laporan Auditor Independen PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019

3) Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2019

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,363 1,00 0,363

Page 310: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

305 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

Kelemahan: -

41. Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainya. 2,904 2,541

150. Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).

Kekuatan:

Perusahaan berpartisipasi dalam Annual Report Award (ARA) Tahun 2020 untuk tahun buku 2019. (Not Appplicable (N/A) karena pada tahun 2020 tidak diselenggarakan Annual Report Award).

Perusahaan memperoleh juara dalam Annual Report Award (ARA) Tahun buku 2019. (Not Appplicable (N/A) karena pada tahun 2020 tidak diselenggarakan Annual Report Award sehingga tidak dapat dianalisis peroleh juara Perusahaan dalam ajang tersebut).

Kelemahan: -

Referensi: -

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,452 1,00 1,452

151. Penghargaan atau award lainnya.

Kekuatan:

Perusahaan Telah berpartisipasi dan memperoleh penghargaan CSR (Sustainability Reporting Award) yaitu ASSRAT 2020 dengan kategori Bronze rank.

Perusahaan telah memperoleh penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi antara lain: (2)(3)

Referensi: 1) Asia Sustainability

Reporting Rating (ASRRAT) 2020 by National Center for Sustainability Reporting (NCSR) 16 Desember 2020

2) Penghargaan dan Sertifikasi di bidang

Hambatan: - Rekomendasi:

Mendorong diraihnya penghargaan dengan predikat tertinggi di bidang CSR antara lain dalam ajang ASSRAT

1,452 0,75 1,089

Page 311: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

306 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT-

PEMENUHAN

SKOR

- Penghargaan Bronze Winner kategori Sosial Media dalam acara Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2020

- Penghargaan PR Indonesia Most Popular Leader in Social Media 2020 kategori :CEO Anak Usaha BUMN” yang diselenggarakan oleh PR Indonesia tanggal 10 September 2020

- Penghargaan TOP Digital Awards 2020 dalam kategori TOP Digital Awards 2020 #Stars 3 yang diselenggarakan oleh Majalah TOP Business tanggal 23 Desember 2020.

Kelemahan:

Belum memperoleh penghargaan CSR tertinggi, antara lain dalam ASRRAT mendapatkan kategori/predikat silver dan platinum.

Belum memperoleh penghargaan tertinggi di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.

Publikasi dan Keterbukaan Informasi

dengan kategori silver dan/atau platinum.

Mendorong diraihnya penghargaan dengan predikat tertinggi di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.

TOTAL SKOR 9,000 95,160 8,564

Page 312: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab VI Aspek Lainnya

307 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

BAB VI. ASPEK LAINNYA

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

VI. ASPEK LAINNYA

42. Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi Perusahaan lainnya di Indonesia. 5,000 3,125

152. Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi best practices di industrinya atau menjadi tujuan benchmark bagi Perusahaan lain). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki bidang area yang menjadi best practices atau menjadi tujuan benchmark bagi perusahaan lain. (1)(2)(3)(4)(5)

- Bidang Proses dan Fungsi Pendukung, dalam aspek manajemen risiko menjadi topik dalam Studi Banding Manajemen Risiko oleh PT IPC Terminal Peti Kemas, tanggal 5 Desember 2019

Perusahaan telah memperoleh penghargaan di berbagai bidang sebagai berikut:(6)

- Bidang Proses: Penghargaan PR Indonesia Most Popular Leader in Social Media Kategori CEO Anak Perusahaan BUMN.

- Bidang Fungsi Pendukung dan Bidang Strategi: 1) Public Relation Indonesia Awards 2020

(PRIA) dengan meraih penghargaan Bronze Winner Kategori Media Sosial;

2) Top Digital Award 2020 dalam kategori Kategori Top Digital Award 2020 #Stars 3 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business

Referensi: 1) https://www.portde

vco.com/penghargaan-dan-prestasi/

2) Surat Studi Banding Manajemen Risiko PT IPC Terminal Peti Kemas, tanggal 18 Feb 2020

3) Materi Enterprise Risk Management - Studi Banding Manajemen Risiko oleh IPC TPK

4) Daftar Hadir Studi Banding Manajemen Risiko IPC TPK, tanggal 27 februari 2020

5) Dokumentasi Foto Studi Banding PT IPC Terminal Peti Kemas

6) Dokumentai Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Publikasi dan Keterbukaan Informasi

Hambatan: - Rekomendasi:

Meningkatkan kinerja bidang area produk, kinerja dan organisasi agar menjadi best practices atau tujuan benchmark bagi perusahaan lain.

Perusahaan memperoleh pencapaian kinerja terbaik di sektor usaha atau industrinya.

5,000 0,63 3,125

Page 313: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab VI Aspek Lainnya

308 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Pencapaian kinerja Perusahaan telah menjadi yang terbaik di lingkungan grup usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dari sisi perolehan dan kontribusi profit. (7)

Kelemahan:

Bidang area produk, kinerja dan organisasi belum menjadi best practices atau tujuan benchmark bagi perusahaan lain.

Belum mendapatkan pencapaian kinerja terbaik di sektor usaha atau industrinya.

7) Materi Presentasi Kinerja Laba Rugi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

43. Praktik Tata Kelola menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

(5,000) 0,000

153. Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kekuatan:

Tidak terdapat perkara penting berindikasi tindak pidana korupsi yang dihadapi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.(1)

Tidak terdapat pembekuan produk utama perusahaan atau mengalami kondisi yang berpotensi mengakibatkan pembekuan produk utama perusahaan.(1)

Tidak terdapat pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang menyebabkan kematian, menimbulkan kerusakan yang sangat serius pada lingkungan sekitar dan masyarakat, dan kerugian finansial yang sangat besar.(1)

Referensi: 1) konfirmasi

Hambatan: - Rekomendasi: -

(5,000) 0,00 0,000

Page 314: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Bab VI Aspek Lainnya

309 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN BOBOT

(%) TKT -

PEMENUHAN

SKOR

Tidak terdapat permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Baik yang dilakukan oleh BUMN tersebut maupun oleh kreditur atau oleh instansi yang berwenang.(1)

Tidak terdapat penyimpangan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan lainnya.(1)

Kelemahan: -

TOTAL SKOR 5,000 62,500 3,125

Page 315: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran Evaluasi Penerapan GCG Parameter Kementerian Negara BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 316: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran I

SKOR % CAPAIAN

I Komitmen terhadap Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik secara

Berkelanjutan

7,000 7,000 100,000 Sangat Baik

II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik

Modal

9,000 8,009 88,985 Sangat Baik

III Dewan Komisaris 35,000 33,311 95,175 Sangat Baik

IV Direksi 35,000 34,413 98,323 Sangat Baik

V Pengungkapan Informasi dan

Transparansi

9,000 8,564 95,160 Sangat Baik

VI Aspek Lainnya 5,000 3,125 62,500 -

SKOR KESELURUHAN 100,000 94,422 94,422 Sangat BaikSangat Baik

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR PARAMETER BOBOT

CAPAIAN TAHUN 2020

PENJELASAN

RINGKASAN HASIL PENILAIANASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA

TAHUN 2020

KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG

Mengetahui:

Direktur Utama Komisaris Utama

(Muhamad Hadi Syafitri Noor) (Hambra)

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 317: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran II

Skor Capaian (%)

(2) (3) (4) (4)/(3)

1 Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (GCG Code ) dan Pedoman

Perilaku (Code of Conduct ).

2 1,218 1,218 100,000

2 Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara

konsisten.

2 1,217 1,217 100,000

3 Perusahaan melakukan pengukuran terhadap 2 0,608 0,608 100,000

4 Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan

administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN).

3 1,370 1,370 100,000

5 Perusahaan melaksanakan program pengendalian

gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

3 1,370 1,370 100,000

6 Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem

pelaporan atas dugaan penyimpangan pada

Perusahaan yang bersangkutan.

3 1,217 1,217 100,000

15 7,000 7,000 100,000

7 RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian

Direksi.

6 2,423 2,279 94,047

8 RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian

Dewan Komisaris.

5 1,731 1,417 81,878

9 RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk

menjaga kepentingan dalam jangka panjang dan

jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan/atau Anggaran Dasar.

3 1,385 1,255 90,632

10 RUPS memberikan persetujuan Laporan Tahunan

termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas

pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan

perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

6 2,077 1,702 81,953

11 RUPS mengambil keputusan melalui proses yang

terbuka dan adil serta dapat

dipertanggungjawabkan.

2 0,519 0,519 100,000

12 Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawabnya.

3 0,865 0,836 96,667

25 9,000 8,009 88,985

INDIKATORJumlah

ParamBobot

Capaian Tahun 2019

(1)

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA

PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN

DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER INDIKATORASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA

TAHUN 2020

Jumlah Skor Aspek I

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL

Jumlah Skor Aspek II

III. DEWAN KOMISARIS

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Multi Terminal Indonesia Tahun 2020

Page 318: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran II

13 Dewan Komisaris melaksanakan program

pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.

2 1,348 1,348 100,000

14 Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas,

wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta

menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk

mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

4 2,127 2,102 98,841

15 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas

rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh

Direksi.

2 2,904 2,904 100,000

16 Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap

Direksi atas implementasi rencana dan kewajiban

Perusahaan.

9 9,593 11,245 117,216

17 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan

terhadap Direksi atas implementasi rencana dan

kebijakan Perusahaan.

6 6,479 5,995 92,532

18 Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak

perusahaan/perusahaan patungan.

2 1,504 0,912 60,622

19 Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan

Anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan

kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja

sesuai ketentuan yang berlaku dan

mempertimbangkan kinerja Direksi.

3 2,438 1,773 72,703

20 Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap

potensi benturan kepentingan yang menyangkut

dirinya.

1 0,571 0,571 100,000

21 Dewan Komisaris memantau dan memastikan

bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik

telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2 1,659 1,222 73,632

22 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan

Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan

Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

3 1,349 1,349 100,000

23 Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan

Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan

Dewan Komisaris.

4 2,593 2,413 93,042

24 Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris

yang efektif.

5 2,438 1,482 60,784

43 35,000 33,311 95,175

25 Direksi melaksanakan program pelatihan/

pembelajaran secara berkelanjutan.

2 1,089 1,089 100,000

26 Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi,

wewenang dan tanggung jawab secara jelas.

3 1,867 1,867 100,000

27 Direksi menyusun perencanaan Perusahaan. 5 4,044 3,966 98,076

IV. DIREKSI

Jumlah Skor Aspek III

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Multi Terminal Indonesia Tahun 2020

Page 319: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran II

28 Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja

Perusahaan.

11 8,089 7,973 98,560

29 Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan

keuangan terhadap implementasi rencana dan

kebijakan Perusahaan.

4 3,266 3,227 98,810

30 Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan Anggaran Dasar.

2 0,778 0,778 100,000

31 Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah

bagi Perusahaan dan stakeholders.

8 6,689 6,611 98,838

32 Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan

kepentingan Anggota Direksi dan manajemen di

bawah Direksi.

2 1,089 1,089 100,000

33 Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan

keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris

dan Pemegang Saham tepat waktu.

2 1,089 1,027 94,288

34 Direksi menyelengggarakan rapat Direksi dan

menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

5 1,556 1,556 100,000

35 Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern

yang berkualitas oleh Direksi.

3 1,711 1,711 100,000

36 Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris

Perusahaan yang berkualitas dan efektif.

3 1,711 1,711 100,000

37 Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS

lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan.

2 2,022 1,808 89,423

52 35,000 34,413 98,323

38 Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan

kepada stakeholders.

2 0,435 0,435 100,000

39 Perusahaan menyediakan bagi stakeholders akses

atas informasi Perusahaan yang relevan, memadai,

dan tepat waktu dan berkala.

5 2,320 2,320 100,000

40 Perusahaan mengungkapkan informasi penting

dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7 3,341 3,268 97,827

41 Perusahaan memperoleh penghargaan atau award

dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.

2 2,904 2,541 87,500

16 9,000 8,564 95,160

95,000 91,297 96,102

Jumlah Skor Aspek IV

V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

Jumlah Skor Aspek V

Jumlah Skor ( I + II + III + IV + V)

VI. ASPEK LAINNYA

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Multi Terminal Indonesia Tahun 2020

Page 320: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran II

42 Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau

benchmark bagi Perusahaan lainnya di Indonesia.

1 5,000 3,125 62,50

43 Praktik Tata Kelola menyimpang dari prinsip-prinsip

Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

Corporate Governace ) pada Badan Usaha Milik

Negara, Pedoman Umum Good Corporate

Governance Indonesia, dan standar-standar praktik

dan ketentuan lainnya.

1 5,000 0,00 0,00

2 5,000 3,125 62,500

153 100,000 94,422 94,422 JUMLAH SKOR KESELURUHAN ( I + II + III + IV + V + VI )

Jumlah Skor Aspek VI

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Multi Terminal Indonesia Tahun 2020

Page 321: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

Bobot Tingkat

Pemenuhan Skor

(2) (3) (4)

1.1,218 1,218

10,609

1,00 0,609

Terdapat Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG

Code ).

1,00

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

ditandatangani oleh organ BUMN atau dikukuhkan RUPS.

1,00

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) paling

sedikit mengacu kepada Pedoman Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance ) bagi

Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Sektoral (jika ada)

dan/atau peraturan sektoral.

1,00

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code )

ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

1,00

20,609

1,00 0,609

Terdapat Pedoman Perilaku (Code of Conduct ). 1,00

Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ditandatangani oleh

Direksi dan Dewan Komisaris.

1,00

Muatan Pedoman Perilaku. 1,00

Pedoman Perilaku ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. 1,00

2. 1,217 1,217

30,456

1,00 0,456

Terdapat seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat

Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan

pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

1,00

Tugas anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi sebagai

penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik.

1,00

(4)

(1)

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG

BAIK SECARA BERKELANJUTAN

Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG

Code ) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct).

Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

(GCG Code ) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

(2)

(3)

(4)

Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

dan Pedoman Perilaku secara konsisten.

Direksi menunjuk seorang Direksi sebagai penanggung jawab dalam

penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

(1)

(2)

Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER ALAT UJIASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA

TAHUN 2020

Kesimpulan/Penilaian

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETER

(1)

Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan

dimutakhirkan secara berkala.

(1)

(2)

(3)

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 322: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

Terdapat laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS dan

Dewan Komisaris minimal sekali dalam setahun.

1,00

40,761

1,00 0,761

Terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat

memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik

yang terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang

Baik (GCG Code ). Kebijakan dan panduan tambahan tersebut

dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris

dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di

bawah Direksi.

1,00

Terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat

memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai perkara

yang terdapat dalam Pedoman Perilaku. Kebijakan dan

panduan tersebut dikomunikasikan dan disosialisasikan

kepada organ pendukung Dewan Komisaris dan karyawan

perusahaan.

1,00

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

menandatangani komitmen untuk mematuhi Pedoman

Perilaku.

1,00

Karyawan menandatangani secara berkala Pernyataan

kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku.

1,00

Tingkat pemahaman yang baik terhadap Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan

Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan karyawan

perusahaan.

1,00

Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman

pelaksanaannya termasuk menjadi materi dalam proses

induction (pengenalan) bagi karyawan baru.

1,00

3. 0,608 0,608

50,304

1,00 0,304

Perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap

pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

1,00

Hasil assessment /penilaian dan evaluasi dilaporkan dalam

Laporan Tahunan.

1,00

6

0,304

1,00

0,304

Terdapat KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.

1,00

Tingkat pencapaian yang memadai atas KPI mengenai

pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut.

1,00

4. 1,370 1,370

(1)

(2)

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu

Key Performance Indicator (KPI) yang dituangkan dalam kontrak

manajemen.

(1)

(2)

Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

(5)

(6)

Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik.

Perusahaan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala.

(3)

(2)

(3)

Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code ) dan

Pedoman Perilaku. (1)

(4)

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 323: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

7

0,609

1,00

0,609

Terdapat kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap

kepatuhan dan penyampaian LHKPN.

1,00

Terdapat keputusan Direksi tentang Jabatan dalam organisasi

BUMN yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Negara yang

wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.

1,00

Terdapat keputusan Direksi tentang pejabat Perusahaan yang

ditugaskan melaksanakan koordinasi dengan KPK berkaitan

dengan pengelolaan LHKPN di lingkungan Perusahaan.

1,00

Terdapat kebijakan/peraturan mengenai pemberian sanksi

terhadap Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan

LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1,00

8

0,304

1,00

0,304

Terdapat pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang

LHKPN kepada pegawai terkait.

1,00

Penyelenggara Negara mampu menyusun LHKPN secara tepat

waktu sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

1,00

90,457

1,00 0,457

Tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara di perusahaan

dalam menyampaikan LHKPN.

1,00

Terdapat pelaporan berkala tentang perkembangan

pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK.

1,00

Terdapat pemberian teguran/sanksi bagi penyelenggara

negara yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai

peraturan perundang-undangan.

1,00

5.1,370 1,370

100,304

1,00 0,304

Terdapat kebijakan/ketentuan tentang pengendalian

gratifikasi.

1,00

Kebijakan/ketentuan tentang pengendalian gratifikasi yang

meliputi komitmen Dewan Komisaris dan Direksi, ketentuan-

ketentuan tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan

mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi,

pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan

ketentuan gratifikasi.

1,00

(1)

(2)

(3)

(4)

Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP

tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara

negara.

(1)

(2)

(1)

(2)

Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan

pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara.

Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta

kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

(1)

(2)

(3)

Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai

ketentuan yang berlaku.

Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian

Gratifikasi.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 324: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

11

0,609

1,00

0,609

Terdapat pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi tentang

Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan

karyawan perusahaan.

1,00

Terdapat kegiatan pendistribusian ketentuan dan perangkat

Pengendalian di lingkungan perusahaan.

1,00

Tingkat pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan

yang memadai terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi.

1,00

Terdapat kegiatan diseminasi tentang pengendalian gratifikasi

kepada stakeholders perusahaan.

1,00

120,457

1,00 0,457

Terdapat kegiatan pengelolaan gratifikasi yang sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku.

1,00

Terdapat pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di

lingkungan perusahaan.

1,00

Terdapat peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap

perangkat pendukung.

1,00

6.1,217 1,217

130,304

1,00 0,304

Terdapat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan

penyimpangan pada Perusahaan (whistle blowing system ).

1,00

Materi pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran

(whistle blowing system ).

1,00

14

0,304

1,00

0,304

Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan whistle blowing system

kepada karyawan Perusahaan

1,00

Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan whistle blowing system

kepada stakeholder Perusahaan.

1,00

15

0,609

1,00

0,609

Terdapat sarana/media Perusahaan yang memadai untuk

mendukung pelaksanaan kebijakan whistle blowing system.

1,00

Terdapat penanganan/tindak lanjut sesuai dengan kebijakan

atas pengaduan yang diterima Perusahaan.

1,00

Terdapat pelaporan atas pelaksanaan kebijakan tentang

pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan

(whistle blowing system ).

1,00

(2)

(3)

(4)

Perusahaan mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi.

Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman

terhadap kebijakan/ketentuan Pengendalian Gratifikasi.

(1)

Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas

dugaan penyimpangan pada Perusahaan (w histle blowing system ).

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Perusahaan melaksankan kegiatan untuk memberikan pemahaman

atas kebijakan sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan

(whistle blowing system ).

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas

dugaan penyimpangan pada Perusahaan yang bersangkutan.

Perusahaan memiliki kebijakan tentang sistem pelaporan atas

dugaan penyimpangan pada Perusahaan (whistle blowing system ).

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 325: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

Terdapat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan kebijakan whistle blowing system secara berkala.

1,00

7,000 100,000 7,000Jumlah Skor

(4)

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 326: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

Bobot Tingkat

PemenuhanSkor

(2) (3) (4)

7. 2,423 2,279

160,346 1,00 0,346

(1) 1,00

(2) 1,00

170,692 1,00 0,692

(1)

1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

(5) 1,00

180,520 0,92 0,477

(1) 0,75

(2)

1,00

(3) 1,00

190,346 0,75 0,260

(1)

1,00

(2)

0,50

200,173 0,92 0,159

Aspek Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemilik Modal

Kesimpulan/Penilaian

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETER

Pemegang Saham/RUPS menetapkan ketentuan mengenai

jenis-jenis jabatan rangkap Anggota Direksi yang menimbulkan

benturan kepentingan.

Ketentuan perangkapan jabatan yang menimbulkan benturan

kepentingan tersebut termasuk jenis-jenis perangkapan

jabatan dan pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari

jabatan rangkap tersebut atau jabatan Anggota Direksi, yang

paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan

tersebut.

Pemegang Saham/RUPS memberhentikan Anggota Direksi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota Direksi tercantum dalam penetapan hasil UKK dan

Evaluasi yang disampaikan oleh Tim.Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengangkatan Anggota dan

Komposisi Direksi.

Pengangkatan Direksi.

Pembidangan tugas Direksi ditetapkan dalam Surat Keputusan

tentang penunjukan Direksi dan/atau Berita Acara

RUPS/Pelantikan Direksi.

Komposisi Direksi.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengaturan mengenai rangkap

jabatan bagi Anggota Direksi.

Materi pedoman pengangkatan dan pemberhentian.

Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon

Anggota Direksi.

Terdapat Daftar Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri

Negara BUMN dan berisikan nama-nama yang diperoleh

melalui proses penjaringan dalam rangka memperoleh calon

Direksi.

Seluruh Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN

diundang secara tertulis oleh Tim dan mengikuti Uji Kelayakan

dan Kepatuhan (UKK) sesuai ketentuan yang berlaku.

Terdapat penetapan hasil akhir UKK dan Evaluasi oleh Tim dan

disampaikan kepada Menteri Negara BUMN.

Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan.

(1)

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman pengangkatan dan

pemberhentian Direksi.

Terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 327: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(1)

1,00

(2) 1,00

(3) 0,75

21

0,346 1,00 0,346

(1)

1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

(4)

1,00

8. 1,731 1,417

220,346 1,00 0,346

(1) 1,00

(2)

1,00

230,519 0,81 0,422

(1) 0,75

(2) 0,75

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman pengangkatan dan

pemberhentian Dewan Komisaris.

Terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan

Komisaris.

Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya

mengatur mengenai: (a) penjaringan atau nominasi calon

Anggota Dewan Komisaris; (b) penilaian bagi calon Anggota

Dewan Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon

Anggota Dewan Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS mencari usulan calon Anggota Dewan

Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap

Calon Dewan Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS memberikan respon terhadap lowongan

jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan

Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS memberikan respon/tanggapan atas

pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris;

diantaranya dapat berupa pemanggilan untuk penjelasan

mengenai pemberhentian sementara Anggota Direksi

tersebut.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan

RUPS.

Dalam RUPS tersebut, Anggota Direksi yang bersangkutan

diberi kesempatan untuk membela diri.

RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian

sementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan

pemberhentian sementara, Anggota Direksi yang

bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Dalam hal

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS tidak

diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,

pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.

Penetapan pemberhentian Anggota Direksi dilakukan dengan

keputusan Menteri, Penetapan pemberhentian Anggota

Direksi Persero dapat dilakukan dengan keputusan RUPS

secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan

seluruh Pemegang Saham di luar RUPS.

Tahapan pemberhentian Anggota Direksi.

Keputusan RUPS/Pemegang Saham memuat alasan

pemberhentian.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 328: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(3)

0,75

(4) 1,00

240,347 0,88 0,304

(1) 1,00

(2) 0,75

250,346 0,50 0,173

(1)

-

(2)

1,00

260,173 1,00 0,173

(1)

1,00

(2)

1,00

9.

1,385 1,255

270,519 0,75 0,389

Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan Rencana Jangka

Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.

Terdapat keputusan RUPS Perusahaan (untuk perum)/

Anggaran Dasar (AD) /Peraturan lainnya yang mengatur dan

menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang

boleh dipegang oleh seorang Anggota Dewan Komisaris.

Terdapat keputusan RUPS menetapkan jabatan-jabatan yang

menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Saham/RUPS menghentikan Dewan Komisaris sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

dilakukan dengan keputusan Menteri; Penetapan

pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan

dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku

RUPS, dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu

berdasarkan keputusan RUPS dan/atau keputusan Menteri

dengan menyebutkan alasannya, dengan melalui tahapan: (1)

Rencana pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau

tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.; (2)

Keputusan pemberhentian karena alasan-alasan: (a) tidak

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (b) tidak

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan/atau ketentuan Anggaran Dasar, (c) terlibat dalam

tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara, diambil

setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga

kepentingan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

Penilaian mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris

yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di

bidang BUMN (penilaian terhadap persyaratan integritas,

dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen dan

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha

Perusahaan). Proses penilaian calon Dewan Komisaris

didukung dengan Berita Acara Penilaian.

Penetapan Dewan Komisaris terpilih berdasarkan hasil akhir

penilaian.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman pengangkatan

Dewan Komisaris dan komposisinya.

Pengangkatan Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengaturan mengenai rangkap

jabatan bagi Dewan Komisaris.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 329: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

(4) -

280,520 1,00 0,520

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

29

0,346 1,00 0,346

(1)

1,00

(2) 1,00

(3)

1,00

10.

2,077 1,702

300,346 0,50 0,173

(1) 0,50

(2) 0,50

310,346 1,00 0,346

(1) 1,00

(2) 1,00

320,346 0,92 0,317

(1) 1,00

RUPS menetapkan gaji/honorarium tunjangan, fasilitas dan

tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas.

Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan auditor eksternal yang

mengaudit Laporang Keuangan Perusahaan.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman penunjukan

audit eksternal.

Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan/keputusan

terhadap usulan Direksi.

Persetujuan/keputusan oleh Pemegang Saham/RUPS

dilaksanakan tepat waktu, paling lambat 30 hari untuk

KSO/BOT dan maksimal 7 hari untuk pelepasan aset setelah

dokumen usulan dan penjelasan diterima secara lengkap

sesuai dengan yang diperlukan oleh RUPS/Pemegang Saham

dalam mengambil keputusan.

RUPS memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan

laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai

peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

RUPS memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja

Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Direksi.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman penyusunan

RKAP.

Pemegang Saham/RUPS melakukan pembahasan/

pengkajian/penalaahan terhadap rancangan RKAP.

Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan/

persetujuan terhadap rancangan RKAP.

RUPS memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RKAP

tepat waktu.

Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan/keputusan atas

usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan

RUPS.

Pemegang Saham/RUPS melakukan pembahasan/

pengkajian/penelaahan terhadap usulan Direksi yang perlu

mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemegang Saham.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman penyusunan

RJPP.

Pemegang Saham/RUPS melakukan pembahasan/ pengkajian

terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.

Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan/

persetujuan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.

Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP

dilaksanakan tepat waktu.

Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan Rencana Kerja

dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 330: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(2)

1,00

(3)

0,75

33

0,520 1,00 0,520

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

(4)

1,00

34 0,346 1,00 0,346

(1) 1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

350,173 - 0,000

(1)

-

11.0,519 0,519

36

0,173 1,00 0,173

(1)

1,00

RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta

dapat dipertanggungjawabkan.

RUPS mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan di bidang Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas

dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan

keputusan yang sah.

Ketua RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di

bidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar

Perusahaan.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan penggunaan laba bersih.

Terdapat pedoman/kebijakan dividen.

Penetapan penggunaan laba bersih untuk dividen

mempertimbangkan pengembangan usaha/investasi

Perusahaan.

Penetapan penggunaan laba bersih untuk dividen tidak

melanggar ketentuan perjanjian pinjaman atau ketentuan

penerbitan obligasi.

Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap

Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.

RUPS/Keputusan Pemegang Saham untuk pengesahan laporan

tahunan dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yang

paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku

yang lampau.

Pemegang Saham/RUPS memutuskan penunjukan Auditor

Eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan Perusahaan,

penetapan besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor

eksternal tersebut (Risalah RUPS jika dilakukan RUPS fisik,

Surat Keputusan jika dilakukan RUPS bukan fisik).

Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan

termasuk pengesahan laporan keuangan Perusahaan, penetapan

besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut

(Risalah RUPS jika dilakukan RUPS fisik, Surat Keputusan jika

dilakukan RUPS bukan fisik).

Terdapat pedoman penyusunan laporan tahunan (annual

report ) dan laporan tentang tugas pengawasan Dewan

Komisaris yang ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS.

Terdapat telaahan terhadap laporan tahunan (termasuk

laporan keuangan) dan laporan tugas pengawasan Dewan

Komisaris yang dilakukan oleh Pemegang Saham/RUPS.

Terdapat pemberian persetujuan Laporan Tahunan termasuk

pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan

Komisaris, yang dituangkan dalam risalah RUPS.

Terdapat keputusan RUPS tentang memberikan/tidak

memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap

pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan pengawasan

yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

RUPS/Pemegang Saham melakukan pembahasan/pengkajian/

penelaahan terhadap calon-calon Auditor Eksternal yang

diajukan oleh Dewan Komisaris.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 331: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(2)

1,00

37 0,346 1,00 0,346

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

12.0,865 0,836

38

0,346 0,92 0,317

(1)

1,00

(2) 1,00

(3)

0,75

390,173 1,00 0,173

(1)

1,00

40

0,346 1,00 0,346

(1)

1,00

(2)

1,00

Pemegang Saham melakukan upaya-upaya menindaklanjuti

area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas

pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada

Perusahaan yang bersangkutan.

Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional

Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Tidak terdapat instruksi secara tertulis/surat/keputusan dari

Pemegang Saham yang bersifat transaksional/operasional yang

tidak berdasarkan usulan dari Direksi. Apabila ada

instruksi/surat/keputusan Pemegang Saham terkait dengan

operasional Perusahaan tanpa ada usulan Direksi, maka hal

tersebut merupakan intervensi Pemegang Saham.

Pemegang Saham merespon terhadap informasi yang diterima dari

Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan

kinerja dan kerugian Perusahaan yang signifikan.

RUPS/Pemegang Saham menetapkan sistem penerimaan

laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi

dan/atau Dewan Komisaris.

Pemegang Saham memberikan respon/tanggapan atas

informasi mengenai penurunan kinerja dan/atau kerugian

Perusahaan yang signifikan yang disampaikan oleh Dewan

Komisaris dan/atau Direksi.

Dalam hal Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-

undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-

hal yang berkaitan dengan usaha Perusahaan, keputusan yang

diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para

pemangku kepentingan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil

keputusan kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau

diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara

RUPS. Keputusan atas mata acara tambahan tersebut harus

disetujui dengan suara bulat.

Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pemegang Saham memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Terdapat arahan Pemegang Saham dalam RUPS maupun dalam

keputusan Pemegang Saham tentang persetujuan

transaksional.

Terdapat pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan.

Peserta rapat memenuhi kuorum sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau

Anggaran Dasar Perusahaan.

RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.

Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan

usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 332: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

9,000 88,985 8,009Jumlah Skor

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 333: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

Bobot Tingkat

PemenuhanSkor

(2) (3) (4)

13.1,348 1,348

41 0,674 1,00 0,674

(1)

1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

42

0,674 1,00 0,674

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

14.

2,127 2,102

43 0,648 1,00 0,648

(1)

1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

44 0,493 1,00 0,493

Aspek Dewan Komisaris

Kesimpulan/Penilaian

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETER

Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan

Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan

tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang

dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian

tugas diantara Anggota Dewan Komisaris.

Terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan

Komisaris untuk melakukan pembagian tugas diantara Anggota

Dewan Komisaris.

Terdapat penetapan Dewan Komisaris tentang pembagian

tugas diantara Anggota Dewan Komisaris.

Pembagian tugas mencakup seluruh bidang tugas Direksi.

Terdapat penguasaan Anggota Dewan Komisaris sebagai

ketua/wakil/Anggota Komite Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti

program pengenalan Perusahaan.

Tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Dewan Komisaris dalam

mengikuti program pengenalan Perusahaan.

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka

meningkatkan kompetensi Anggota Dewan Komisaris sesuai

kebutuhan.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pelatihan bagi

Dewan Komisaris.

Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan

bagi Anggota Dewan Komisaris.

Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran.

(1)

III. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran

secara berkelanjutan.

Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan

yang diselenggarakan oleh Perusahaan.

Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk

diadakan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris

yang baru diangkat.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 334: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(1)

1,00

(2) 1,00

(3)

1,00

45

0,493 0,95 0,468

(1) 1,00

(2) 1,00

(3)

0,75

(4)

1,00

(5)

1,00

46 0,493 1,00 0,493

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

15.2,904 2,904

47 1,296 1,00 1,296

(1)

1,00

Substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat: bentuk

informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun

insidentil, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme

penyampaian informasi tersebut oleh Direksi.

Jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi

kepada Dewan Komisaris, terdapat upaya komunikasi dengan

Direksi untuk meminta informasi yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan tugasnya.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan

RKAP yang disampaikan oleh Direksi.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP

yang disampaikan oleh Direksi.

Terdapat kebijakan mengenai mekanisme pemberian

persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap

rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.

Terdapat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Dewan Komisaris.

Terdapat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan

Komisaris yang dihasilkan dari pembahasan Dewan Komisaris.

Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan

Komisaris kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari

RKAP.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris

disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham untuk

mendapatkan pengesahan. (Not Applicable)

Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi Perusahaan sesuai

kewenangannya.

Terdapat kebijakan/pedoman Dewan Komisaris tentang

informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan Kebijakan

tersebut disampaikan kepada Direksi.

Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan

keputusan Dewan Komisaris secara formal, terdiri dari (1)

pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris; (2)

pengambilan keputusan di luar rapat (melalui sirkuler dan lain-

lain).

Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan

keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi.

Terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk

mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada

Direksi, maksimal 7 hari sejak disahkan/ ditandatangani.

Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap tahun yang

membuat sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara

tertulis kepada RUPS.

Terdapat kebijakan mengenai penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang memadai.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 335: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(2)

1,00

(3) 1,00

(4)

1,00

(5) 1,00

48 1,608 1,00 1,608

(1)

1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

(4)

1,00

(5) 1,00

16.9,593 11,245

49

1,100 1,00 1,100

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

Terdapat penyediaan bahan bacaan/referensi yang

memudahkan Dewan Komisaris memperbaharui pengetahuan

tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang

dihadapi Perusahaan dan/atau permintaan arahan dari Direksi

tentang permasalahan yang dihadapi Perusahaan.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan internal mengenai

isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan

permasalahan yang dihadapi Perusahaan.

Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rancangan RKAP

yang disampaikan oleh Direksi.

Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap

rancangan RKAP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan

pertimbangan keputusan RUPS.

Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris

terhadap rancangan RKAP.

Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas

implementasi rencana dan kewajiban Perusahaan.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting

mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan

berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan secara tepat

waktu dan relevan.

Terdapat kebijakan/kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris

mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya

yang diperkirakan berdampak pada usaha Perusahaan dan

kinerja Perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan

Komisaris.

Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rancangan RJPP

yang disampaikan oleh Direksi.

Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap

rancangan RJPP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan

pertimbangan keputusan RUPS.

Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris

terhadap rancangan RJPP.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rancangan RKAP

yang disampaikan oleh Direksi.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan

pemberian persetujuan/tanggapan/ pendapat Dewan

Komisaris terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh

Direksi.

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang berkaitan

dengan proses persetujuan rancangan RKAP yang disampaikan

Direksi.

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang berkaitan

dengan proses persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 336: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(4)

1,00

(5)

1,00

50

0,789 1,00 0,789

(1)

1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

(4)

1,00

(5)

1,00

51 1,100 1,00 1,100

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

(4)

1,00

(5) 1,00

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan

pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem

pengendalian intern dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian

nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian

intern dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris menyampaikan arahan tentang peningkatan

efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi.

Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang

peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern.

Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari

stakeholder dibahas secara intensif oleh Dewan Komisaris dan

pembahasan menghasilkan simpulan berupa saran

penyelesaian kepada Direksi.

Penyampaian saran penyelesaian atas saran, harapan,

permasalahan dan keluhan kepada Direksi.

Proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan

stakeholder yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite

Dewan Komisaris).

Tidak terdapat permasalahan hubungan dengan stakholder

yang berdampak pada kinerja Perusahaan, yang tidak dibahas

dalam rapat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem

pengendalian intern Perusahaan.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem

pengendalian intern dan pelaksanaannya.

Jika isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya

yang mempengaruhi usaha Perusahaan, terdapat respon

Dewan Komisaris melakukan telaah kesesuaian visi dan misi

Perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis tersebut.

Tidak terdapat permasalahan/tantangan (ancaman dan

peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap

kinerja Perusahaan, yang tidak direspon oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran,

harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders (pelanggan,

pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung

kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.

Terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk

merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan

dari stakeholder dan menyampaikannya kepada Direksi

tentang saran penyelesaian yang diperlukan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 337: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

52 1,100 1,00 1,100

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

(4)

1,00

(5) 1,00

53 1,100 1,00 1,100

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

(4)

1,00

(5) 1,00

54 1,101 2,50 2,753

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan

pemberian nasihat mengenai kebijakan sumber daya manusia

dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian

nasihat terhadap kebijakan suksesi manajemen dan

pelaksanaannya.

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan

pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi

informasi Perusahaan dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian

nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi

informasi.

Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi

tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.

Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang

sistem teknologi informasi Perusahaan dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan

pelaksanaan pengembangan karir.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan

sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di

Perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi

di Perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan

pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan

manajemen risiko Perusahaan.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian

nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko

Perusahaan.

Dewan Komisaris menyampaikan arahan tentang peningkatan

kualitas kebijakan dan pelaksanaan menajemen risiko

Perusahaan.

Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang

manajemen risiko Perusahaan.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi

informasi yang digunakan Perusahaan.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi

informasi Perusahaan dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko

Perusahaan.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko

Perusahaan dan pelaksanaannya.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 338: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(4) 1,00

(5) 1,00

55

1,101 1,00 1,101

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

(4)

1,00

(5)

1,00

56 1,101 1,00 1,101

(1)

1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

(5) 1,00

57 1,101 1,00 1,101

(1)

1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai tugas

pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu

dan pelayanan beserta pelaksanaannya.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap kebijakan

mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan

pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan

pelaksanaannya.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap kebijakan

pengadaan dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi

tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

Kualitas yang memadai atas saran Dewan Komisaris mengenai

kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan

pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan

pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

Terdapat rencana Dewan Komisaris melakukan pengawasan

terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan serta penerapan kebijakan tersebut.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta

penerapannya.

Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi

tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan beserta penerapannya.

Kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris atas kebijakan

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta

penerapannya.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan

dan pelaksanaannya.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang

dan jasa beserta pelaksanannya.

Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi tentang

kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.

Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang

kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi

dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia SAK.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan

penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 339: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(4)

1,00

(5) 1,00

17. 6,479 5,995

58

1,417 1,00 1,417

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

(4) 1,00

(5)

1,00

(6)

1,00

(7)

1,00

(8)

1,00

(9)

1,00

(10) 1,00

59 1,106 0,94 1,037

(1)

1,00

Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite

Dewan Komisaris).

Kualitas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta

perjanjian dengan pihak ketiga.

Jika terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris

melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan

melaporkan kepada Pemegang Saham/RUPS.

Tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran, yang

tidak dibahas oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi

dalam menjalankan Perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris memantau kepatuhan

Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan terhadap

RKAP dan/atau RJPP.

Terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian

nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan Perusahaan dalam

menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Anggaran Dasar serta kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh

perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan

pihak ketiga.

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas

kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan

dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Dewan Komisaris membahas kepatuhan Direksi terhadap

peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak

ketiga.

Terdapat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan

hasil telaahan.

Dewan Komisaris melaporkan hasil evaluasi/pembahasan

tersebut kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris semesteran dan tahunan.

Tingkat kualitas yang memadai atas evaluasi Dewan Komisaris

atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perusahaan dan

kesesuaian dengan RKAP dan/atau RJPP.

Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi

tentang kebijakan mutu dan pelayanan beserta

pelaksanaannya.

Kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris mengenai

kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.

Dewan Komisaris pelaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas

implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.

Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi

dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan

perjanjian dengan pihak ketiga.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 340: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(2) 1,00

(3)

1,00

(4)

0,75

60 0,966 1,00 0,966

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

(4)

1,00

61 0,778 1,00 0,778

(1)

1,00

(2) 1,00

(3)

1,00

(4)

1,00

(5) 1,00

Dewan Komisaris menyampaikan kepada RUPS alasan

pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang

diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.

Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai

dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Terdapat pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan

Komisaris atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup

kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

Pemberian otoriasasi atau rekomendasi paling lambat 14 hari

sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh

Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris (berdasarkan usulan dari Komite Audit)

mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS.

Terdapat kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris mengenai

proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau

penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan

calon auditor eksternal kepada RUPS.

Terdapat rencana kerja penunjukan calon auditor dan anggaran

biaya audit eksternal dalam RKAT Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris melalui komite audit melakukan proses

penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan

pengadaan barang dan jasa masing-masing Perusahaan, dan

apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam

proses penunjukannya. Jika penunjukan kembali, harus

berdasarkan evaluasi atas kinerja auditor eksternal

berdasarkan kriteria yang jelas.

Terdapat Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan RKAP.

Terdapat evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup

kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif Perusahaan)

dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP.

Komisaris Utama menandatangani Laporan Manajemen

Triwulan I sampai dengan Triwulan III, serta seluruh Anggota

Dewan Komisaris menandatangani Laporan Manajemen

Tahunan, setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris dan

Direksi.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau

tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

Terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris mengenai

pemberian persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan

Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan

rekomendasi/ persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan

yang berlaku dan/ atau Anggaran Dasar.

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk membahas

transaksi atau tindakan dalam lingkung kewenangan Dewan

Komisaris atau RUPS.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 341: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

62

1,106 0,63 0,691

(1)

1,00

(2)

0,25

(3) 0,75

(4) 0,50

63

1,106 1,00 1,106

(1)

1,00

(2) 1,00

(3)

1,00

(4)

1,00

18.1,504 0,912

640,985 0,75 0,739

(1)

1,00

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan

pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan anak

perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaan kebijakan

tersebut.

Penyampaian arahan kepada Direksi tentang peningkatan

efektivitas audit internal dan audit eksternal.

Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila

terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta saran-saran

yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki

permasalahan yang dihadapi. (N/A)

Terdapat kebijakan dan prosedur: (1) pelaporan kepada RUPS

jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; dan

(2) mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk

memperbaiki permasalahan yang berdampak pada

menurunnya kinerja Perusahaan tersebut; (3) mekanisme

untuk segera membahas gejala menurunnya kinerja

Perusahaan.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan tentang gejala

menurunnya kinerja Perusahaan secara tepat waktu.

Terdapat laporan Dewan Komisaris kepada RUPS tentang

gejala menurunnya kinerja Perusahaan yang signifikan dan

pemberian saran-saran perbaikan yang telah disampaikan

kepada Direksi untuk mengatasi permasalahan penyebab

gejala menurunnya kinerja tersebut.

Kualitas yang memadai atas arahan langkah-langkah perbaikan

Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi.

Dewan Komisaris memastika audit eksternal dan audit internal

dilaksanakan secara efektif serta melaksnakan telaah atas

pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan

Komisaris.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pengawasan

terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit

internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang

berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris tentang pengawasan

efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit intenal, serta

pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan

BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan kegiatan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 342: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(2)

-

(3)

1,00

(4) 1,00

650,519 0,33 0,173

(1)

1,00

(2)

-

(3)

-

19.

2,438 1,773

66 0,502 1,00 0,502

(1)

1,00

(2)

1,00 NA

(3) 1,00 NA

67 0,968 0,56 0,545

(1) 1,00

(2) -

(3) 0,75 Terdapat penilaian Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan kriteria seleksi bagi

calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang

Saham.

Dewan Komisaris melakukan telaah dan/atau

penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang

diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada Pemegang

Saham.

Adanya usulan Dewan Komisaris atas calon-calon Anggota

Direksi yang baru kepada RUPS.

Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian

tersebut kepada Pemegang Saham.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian

kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pemantauan

kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.

Peranan Dewan Komisaris dalam pemilihan calon Anggota Direksi

dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.

Terdapat kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris

dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan/perusahaan patungan.

Dewan Komisaris Perusahaan melakukan penilaian terhadap

proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan/perusahaan patungan, serta memberikan

penetapan tertulis (Setuju/Tidak setuju) terhadap proses

pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan/perusahaan patungan.

Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan

Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan

paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal

diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan/perusahaan patungan.

Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan Anggota Direksi, menilai

kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif

kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja

Direksi.

Dewan Komisaris mengusulkan calon Anggota Direksi kepada

Pemegang Saham sesuai kebijakan seleksi yang ditetapkan.

Terdapat rencana pembahasan mengenai kebijakan dan

pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan

patungan.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan

pengelolaan perusahaan anak perusahaan/perusahaan

patungan dan pelaksanaannya.

Kualitas yang memadai atas hasil evaluasi terhadap kebijakan

dan pengelolaan anak perusahaan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 343: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(4)

0,50

68 0,968 0,75 0,726

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 0,50

(4)

0,50

20. 0,571 0,571

69 0,571 1,00 0,571

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

21.

1,659 1,222

70

0,985 0,81 0,800

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 0,50

(4) 0,75

Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola

Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan

yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Terdapat kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk memantau

penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dewan Komisaris melaksanakan pemantauan penerapan

prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dewan Komisaris menindaklanjuti area of improvement

assessment/review GCG yang menjadi kewenangannya.

Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi (gaji,

tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi

kepada RUPS.

Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan

kepentingan yang menyangkut dirinya.

Dewan Komisaris memiliki kebijakan benturan kepentingan dan

melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai (potensi)

benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan

tugas Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menandatangani pernyataan tidak memiliki

benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal

yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap

dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS.

Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perusahaan

(Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus

mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada

Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.

Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi

secara kolegial dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas

pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.

Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan

yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan

remunerasi Direksi.

Terdapat rencana Dewan Komisaris menelaah pengusulan

remunerasi Direksi.

Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap remunerasi

Direksi.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 344: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

71 0,674 0,63 0,421

(1) 1,00

(2)

0,50

(3)

-

(4) 1,00

22.

1,349 1,349

72 0,346 1,00 0,346

(1) 1,00

73 0,657 1,00 0,657

(1)

1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

Rekom

endasi

(4)

1,00

74 0,346 1,00 0,346

(1) 1,00

(2) 1,00

23. 2,593 2,413

75 0,804 0,88 0,704

(1) 1,00

(2) 0,75

Adanya uraian tugas bagi Sekretaris Komisaris yang ditetapkan

oleh Komisaris Utama/Ketua Dewan Komisaris.

Tugas pokok dan fungsi adalah membantu Dewan Komisaris

dalam bidang kegiatan kesekretariatan.

Terdapat surat kuasa yang dibuat oleh Anggota Dewan

Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat Dewan

Komisaris serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat

tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

keputusan hasil rapat sebelumnya.

Terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut hasil

rapat sebelumnya.

Hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya telah ditindaklanjuti

seluruhnya.

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk

mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.

Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan

Komisaris yang memadai.

Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan

yang berlaku.

Dewan Komisaris memiliki rencana penyelenggaraan rapat

internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang

dihadiri Direksi (Rapat Gabungan), dengan jumlah dan waktu

penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang berlaku.

Jumlah rapat dan agenda yang dibahas sesuai dengan yang

direncanakan.

Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat-rapat Dewan

Komisaris.

Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap

kinerja Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai pengukuran

dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memiliki/menetapkan indikator pencapaian

kinerja beserta target-targetnya, dan disetujui oleh

RUPS/Menteri setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan

Komisaris yang bersangkutan.

Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi

pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris

dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang

efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 345: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

76 0,337 1,00 0,337

(1)

1,00

(2)

1,00

77

0,959 0,92 0,879

(1)

1,00

(2)

1,00

(3) 0,75

78

0,493 1,00 0,493

(1)

1,00

(2) 1,00

(3)

1,00

24. 2,438 1,482

79

0,643 0,75 0,482

(1)

1,00

(2)

-

(3) 1,00

Terdapat data/informasi berkaitan dengan dukungan

administrasi dan monitoring yang berkaitan dengan hal-hal

yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari

Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan

Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan

Dewan Komisaris.

Terdapat komite audit yang bekerja secara kolektif dan

berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan

tugasnya.

Terdapat komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris

berdasarkan analisis mengenai kebutuhan untuk mendukung

Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya.

Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan diberhentikan

oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Terdapat undangan Rapat Dewan Komisaris, yang disampaikan

kepada seluruh Anggita Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain

yang diundang.

Bahan-bahan rapat disediakan dan disampaikan kepada

peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan

rapat.

Pendokumentasian secara memadai atas hasil Rapat Dewan

Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris menyediakan data/informasi yang

diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-komite di lingkungan

Dewan Komisaris.

Terdapat data/informasi berkaitan dengan monitoring tindak

lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan

Komisaris.

Terdapat bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai

laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan.

Sekretaris Dewan Komisaris melakukan adminstrasi dan

penyimpanan Dokumen.

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fasilitas penyimpanan

dokumen Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan.

Sekretaris Dewan Komisaris mengadministrasikan surat keluar

dan surat masuk ke Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya

dengan tertib.

Sekretaris Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan

Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan

Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 346: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(4) 1,00

80

0,488 1,00 0,488

(1)

1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

81 0,643 0,67 0,429

(1)

1,00

(2)

1,00

(3) -

82

0,332 - 0,000

(1)

-

(2)

-

83 0,332 0,25 0,083

(1) 0,50

(2)

-

35,000 95,175 33,311

Komite Dewan Komisaris melaporkan kegiatan dan hasil penugasan

yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.

Terdapat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap

pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi.

Terdapat laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada

Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi

kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil

kegiatan dan rekomendasinya.

Jumlah Skor

Terdapat piagam untuk setiap Komite yang ditetapkan oleh

Dewan Komisaris, yang ditinjau dan dimutakhirkan secara

berkala.

Muatan Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang

berlaku; Muatan Piagam Komite lainnya sesuai kebutuhan

Dewan Komisaris.

Terdapat program kerja tahunan yang disetujui/ditetapkan

oleh Dewan Komisaris.

Komite Dewan Komisaris melaksankan pertemuan rutin sesuai

dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang

ditugaskan Dewan Komisaris.

Jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas sesuai

dengan program kerja tahunan serta jumlah kegiatan lain yang

ditugaskan sesuai yang ditugaskan Dewan Komisaris.

Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris harus dibuat untuk

setiap rapat,memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi

atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap Rapat

Komite Dewan Komisaris diserahkan kepada Sekretaris Dewan

Komisaris untuk disimpan Perusahaan.

Ketua Komite Dewan Komisaris adalah Anggota Dewan

Komisaris.

Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi komite

dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris.

Salah seorang Anggota Komite memiliki pengetahuan dan

pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing

komite.

Anggota Komite harus berasal dari pihak diluar Perusahaan dan

Tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan

kepemilikan dan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Jumlah keanggotaan masing-masing Komite yang berasal dari

luar Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Dewan Komisaris memiliki piagam/charter dan program

kerja tahunan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 347: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

Bobot Tingkat

PemenuhanSkor

(2) (3) (4)

25. 1,089 1,089

84 0,467 1,00 0,467

(1)

1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

85 0,622 1,00 0,622

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

26.1,867 1,867

860,622 1,00 0,622

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

87

0,778 1,00 0,778

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standar

operasional baku (SOP) untuk proses inti (core business )

Perusahaan.

Terdapat kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di

Perusahaan.

Terdapat SOP untuk seluruh proses bisnis inti Perusahaan

sebagai paduan melaksanakan kegiatan Perusahaan.

Terdapat sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan

kepada karyawan yang terkait.

Terdapat penetapan oleh Direksi tentang uraian tugas dan

tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi.

Terdapat Penetapan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta

uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di stuktur organisasi.

Permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas struktur

organisasi.

Anggota Direksi yang baru diangkat mengikuti program

pengenalan Perusahaan yang diselenggarakan oleh

Perusahaan.Tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Direksi dalam mengikuti

rangkaian program pengenalan Perusahaan.

Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka

meningkatkan kompetensi Anggota Direksi sesuai kebutuhan.

Terdapat kebijakan tentang pelatihan bagi Anggota Direksi

sesuai kebutuhan.

Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan

bagi Anggota Direksi.

Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran.

(1)

IV. DIREKSI

Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara

berkelanjutan.Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang

diselenggarakan oleh Perusahaan.

Direksi menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk

diadakan program pengenalan bagi Anggota Direksi yang baru

diangkat.

Aspek Direksi

Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung

jawab secara jelas.

Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai

dengan kebutuhan Perusahaan.

Terdapat struktur organisasi yang dirancang untuk

memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETER

Kesimpulan/Penilaian

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 348: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(4) 1,00

(5) 1,00

88

0,467 1,00 0,467

(1)

1,00

(2) 1,00

(3)

1,00

27. 4,044 3,966

890,778 0,90 0,700

(1) 1,00

(2) 1,00

(3)

1,00

(4)

0,50

(5) 1,00

900,778 1,00 0,778

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

(4)

1,00

Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang

memadai.

Terdapat Rancangan RKAP yang sesuai dengan pedoman

penyusunan RKAP yang ditetapkan dan rancangan RKAP

tersebut merupakan penjabaran tahunan RJPP.

Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RKAP yang

disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan

menindaklanjuti/membahas hasil telaahan

(tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris atas rancangan RKAP

tersebut.

Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS/Menteri

dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal

waktu ditentukan.

Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memadai.

Terdapat rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman

penyusunan RJPP yang ditetapkan.

Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan (RJPP) yang

disusun oleh Tim Penyusun RJPP dan

menindaklanjuti/membahas hasil telaahan

(tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris atas rancangan RJPP.

Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS/Menteri

dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal

waktu ditentukan.

Direksi mensosialisasikan dalam RJPP kepada seluruh

karyawan Perusahaan.

Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas

tindakan Perusahaan (corporate action ) sesuai ketentuan

perundang-undangan dan tepat waktu.

Terdapat Pengaturan mengenai mekanisme pengambilan

keputusan Direksi secara formal, terdiri dari (1) Pengambilan

keputusan melalui rapat Direksi; (2) pengambilan keputusan

diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).

Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan

keputusan Direksi.

Terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk

mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi dibawah

Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7

hari sejak disahkan/ditandatangani.

Direksi menyusun perencanaan Perusahaan.Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh

RUPS.

SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan dilaksanakan

konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur.

Direksi melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara

berkala.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 349: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(5) 1,00

91

1,088 1,00 1,088

(1)

1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

(4)

1,00

(5) 1,00

92

0,778 1,00 0,778

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

(4)

1,00

(5) 1,00

93

0,622 1,00 0,622

(1)

1,00

Terdapat mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera

membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan

bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha

Perusahaan dan kinerja Perusahaan.

Terdapat mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan

peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/Anggota

Direksi/Dewan Komisaris.

Atas usulan peluang bisnis tersebut, Direksi membahas secara

intensif untuk: (1) mengidentifikasi peluang bisnis;

(2) mengambil keputusan atas usulan tersebut; (setuju atau

tidak setuju).

Atas usulan peluang bisnis yang disetujui dan termasuk dalam

kewenangan Dewan Komiasaris dan/atau RUPS, Direksi

menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang usulan

peluang disertai dengan studi kelayakan dan membahas

dengan Dewan Komisaris.

Peluang bisnis Perusahaan yang dibahas dan disampaikan

kepada Dewan Komisaris merupakan peluang yang belum

terlambat untuk ditindaklanjuti.

Realisasi peluang bisnis mampu memberikan manfaat bagi

Perusahaan sesuai dengan rencana yang disampaikan/dibuat.

Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan

lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan

relevan.

Terdapat kebijakan/pedoman perusahaan mengenai

manajemen karir Perusahaan, dan sistem dan prosedur

promosi, demosi dan mutasi di Perusahaan.

Perusahaan menempatkan karyawan pada setiap level dalam

dalam organisasi Perusahaan sesuai dengan spesifikasi jabatan

dan dilakukan secara objektif dan transparan.

Perusahaan memilki rencana suksesi untuk setiap level dalam

organisasi Perusahaan.

Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah

Direksi dibahas secara intens dalam Rapat Direksi dan

disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kesempatan

pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi

tersebut.

Tingkat obyektivitas dan transparansi yang memadai dalam

penempatan karyawan pada setiap level jabatan.

Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang

berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan,

penghematan/efisiensi Perusahaan, pendayagunaan aset, dan

manfaat lainnya.

Direksi mensosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan

Perusahaan.

Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan

sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi

untuk seluruh jabatan dalam Perusahaan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 350: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(2)

1,00

(3)

1,00

(4)

1,00

28. 8,089 7,973

94

0,467 1,00 0,467

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

95

0,311 1,00 0,311

(1) 1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

96

0,155 0,75 0,116

(1)

1,00

(2) 0,50

970,311 1,00 0,311

Sistem pengukuran kinerja didukung dengan aplikasi

komputer.

Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan

diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di

dalam organisasi (struktural) di organisasi.

Terdapat target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur

organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas

unit dan jabatan (struktural) di dalam organisasi.

Terdapat kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur

organisasi.

Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja

untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan.

Setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan

persetujuan Dewan Komisaris, telah melalui mekanisme yang

sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau sesuai dengan

wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang

dalam jumlah signifikan telah diputuskan melalui analisis yang

memadai berdasarkan informasi yang cukup, studi/kajian

kelayakan serta analisis risiko terhadap program/kegiatan

tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah

terjadinya risiko tersebut.

Proses pengambilan keputusan atau kebijakan Direksi

dilaksanakan tepat waktu, sesuai pedoman/mekanisme

tentang pengambilan keputusan.

Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja

untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang

diterapkan secara obyektif dan transparan.

Terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja.

Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur

organisasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan peran unit

dan jabatan (struktural) dalam organisasi.

Terdapat pembahasan internal Direksi mengenai isu-isu terkini

mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan

yang berdampak besar pada usaha Perusahaan dan kinerja

Perusahaan.

Jika perubahan lingkungan bisnis berdampak besar pada usaha

Perusahaan dan kinerja Perusahaan, Direksi menyampaikan isu-

isu tersebut kepada Dewan Komisaris untuk meminta arahan

untuk merespon isu tersebut.

Tidak terdapat perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan

yang berdampak signifikan pada usaha Perusahaan dan kinerja

Perusahaan, yang tidak direspon oleh Direksi.

Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan.

Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan

mengambil keputusan yang diperlukan melalui analisis yang

memadai dan tepat waktu.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 351: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(1) 1,00

(2) 1,00

980,311 0,75 0,233

(1)

1,00

(2) 1,00

(3)

0,50

(4) 0,50

990,156 1,00 0,156

(1)

1,00

(2) 1,00

1000,778 1,00 0,778

(1) 1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

(5) 1,00

1010,778 1,00 0,778

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

102

0,933 1,00 0,933

(1)

1,00

Perusahaan memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu

tidak terpenuhi.

Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang

menguntungkan bagi Perusahaan, baik harga maupun kualitas

barang dan jasa tersebut.

Perusahaan memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa

Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif,

kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel; dan memuat

hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

Terdapat audit atas TI.

Tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini dengan kebutuhan

Perusahaan.

Direksi melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi

kepada Dewan Komisaris.

Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan

pelayanan.

Pelaksanaan Pelayanan.

Peningkatan Mutu (Sistem Pengendalian Mutu Produk).

Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS tentang usulan

insentif kinerja untuk Direksi.

Terdapat usulan kepada RUPS yang sudah disetujui Dewan

Komisaris tentang insentif kinerja Direksi, sesuai ketentuan

yang berlaku.

Penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan

kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (KPI).

Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai

dengan kebijkan yang telah ditetapkan.

Perusahaan memiliki kebijakan teknologi informasi.

Penerapan TI di Perusahaan sesuai dengan Master Plan dan

disertai dengan perencanaan TI yang matang mencakup

sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan

tingkat layanan yang diberikan TI.

Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap

perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi.

Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja Dewan

Komisaris/ Dewan Pengawas.

Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan

Komisaris mengenai pencapaian kinerja Perusahaan

berdasarkan target-target kolegial Direksi.

Tingkat pencapaian target kinerja Direksi (kontrak manajemen-

kolektif).

Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan

Komisaris mengenai pencapaian kinerja masing-masing

Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak

Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi.

Tingkat pencapaian target kinerja Anggota Direksi (individu).

Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap

perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 352: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(2) 1,00

(3) 1,00

(4)

1,00

(5)

1,00

(6) 1,00

(7)

1,00

(8) 1,00

103

3,267 1,00 3,267

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

(5) 1,00

(6) 1,00

(7) 1,00

(8) 1,00

104

0,622 1,00 0,622

(1)

1,00

(2)

1,00

Keterbukaan informasi mengenai perencanaan Perusahaan ke

depan yang dapat berakibat/berpengaruh pada pekerja.

Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak Perusahaan

(subsidiary governance ) dan/atau Perusahaan patungan.

Direksi menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak

perusahaan (subsidiary governance ) dan perusahaan

patungan antara lain mencakup: pengangkatan Dewan

Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian

kinerja serta intensif bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan/perusahaan patungan, melalui proses

penjaringan, proses penilaian, dan proses penetapan.

Program pengembangan SDM.

Program K3.

Perusahaan memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja

(performance appraisal ) bagi karyawan.

Perusahaan memberikan kesempatan yang memadai untuk

menduduki posisi tertentu yang sesuai dengan kompetensi.

Perusahaan menerapkan penerapan remunerasi dan

kesejahteraan.

Perusahaan menerapkan reward and punishment atas

penerapan Pedoman Perilaku dan disiplin.

Perusahaan memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang

dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang

dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS terbuka dan

tidak bersifat rahasia.

Perusahaan memastikan SOP pengadaan barang dan jasa dan

kebijakan Perusahaan telah dijalankan dengan benar.

Tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor

eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan yang

merugikan Perusahaan dan tidak terdapat sanggahan

pemilihan penyedia barang/jasa Perusahaan.

Tingkat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan

remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang

efektif mendukung pencapaian Perusahaan.

Pendidikan dan pelatihan.

Pedoman/kebijakan pengadaan dipublikasikan/dapat diakses

pemasok/calon pemasok.

Perusahaan merencanakan pengadaan barang dan jasa secara

optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan Perusahaan.

Pengadaan barang dan jasa Perusahaan terbuka bagi penyedia

barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan

melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa

yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan

transparan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 353: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(3)

1,00

(4)

1,00

29.3,266 3,227

105

0,622 0,94 0,583

(1)

0,75

(2)

1,00

(3)

1,00

(4) 1,00

1061,244 1,00 1,244

(1)

1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

(5)

1,00

(6) 1,00

(7) 1,00

(8) 1,00

1070,778 1,00 0,778

Direksi melaksanakan pemantauan terhadap program

manajemen risiko.

Tingkat kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko (risk

awareness ).

Direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada

Dewan Komisaris.

Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern

untuk melindungi mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan

yang telah ditetapkan.

Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang

memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko,

pelaporan risiko dan penanganannya.

Direksi memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program

manajemen risiko.

Kebijakan manajemen risiko disosialisasikan kepada seluruh

karyawan Perusahaan.

Terdapat rencana kerja Perusahaan untuk menerapkan

kebijakan manajemen risiko.

Direksi melaksanakan program manajemen risiko (program

manajemen risiko antara lain mencakup identifikasi dan

penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan

tindakan Perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan

Dewan Komisaris dan/atau RUPS).

Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan

terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.

Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku

umum di Indonesia (SAK).

Direksi menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan

laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

diterapkan secara konsisten, tidak ada penyesuaian dan

temuan auditor atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan

serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan

akuntansi.

Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia

dan diterbitkan tepat waktu.

Hasil opini auditor independen atas penyajian laporan

keuangan.

Penetapan target kinerja dan realisasi kinerja anak

perusahaan/perusahaan patungan mendukung kinerja

Perusahaan.

Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan dan perusahaan patungan berdasarkan

formulanya yang ditetapkan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 354: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(1)

1,00

(2) 1,00

(3)

1,00

(4) 1,00

(5) 1,00

1080,622 1,00 0,622

(1) 1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

(4)

1,00

30.0,778 0,778

109

0,156 1,00 0,156

(1)

1,00

(2)

1,00

1100,622 1,00 0,622

(1)

1,00

Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Terdapat kajian hukum (legal opinion ) atas rencana tindakan

dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian

hukum atau ketentuan yang berlaku.

Progress (tingkat penyelesaian) pelaksanaan tindak lanjut dari

rekomendasi SPI pada tahun yang bersangkutan dan auditor

eksternal.

Tingkat komitmen yang tinggi dan Direksi dalam

menindaklanjuti rekomendasi/temuan audit SPI dan eksternal

auditor.

Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan

pihak ketiga.

Terdapat fungsi yang mengendalikan dan memastikan

kebijakan, keputusan perusahaan, dan seluruh kegiatan

Perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta memantau dan

menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian

dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak

ketiga.

Fungsi kepatuhan mengikuti perkembangan peraturan

perundangan yang berlaku dan akan berlaku bagi Perusahaan.

Cascading atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada

tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan

pelaporan atas laporan keuangannya yan akan

dikonsolidasikan.

Perusahaan melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas

pengendalian intern.

Perusahaan menerbitkan internal control report.

Direksi menindaklanjuti hasil penerimaan SPI dan auditor eksternal

(KAP dan BPK).

Terdapat monitoring tindak lanjut hasil pemerikasaan SPI dan

auditor eksternal (KAP dan BPK).

Pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan Direksi kepada Dewan

Komisaris secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulanan.

Direksi menetapkan rancangan sistem pengendalian intern

yang mengatur kerangka (framework) pengendalian intern

antara lain dengan pendekatan unsur lingkungan

pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian,

sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan,

pelaksanaan dan pelapornya.

Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan) memberi

sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 355: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(2)

1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

31.6,689 6,611

111 1,244 1,00 1,244

(1)

1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

(5) 1,00

(6)

1,00

(7) 1,00

(8) 1,00

112 0,933 1,00 0,933

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

113 0,778 1,00 0,778

(1) 1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

(4)

1,00

Kreditur Perusahaan dibayar tepat waktu/sesuai perjanjian.

Tidak terdapat keterlambatan/penundaan pembayaran

pinjaman kepada bank dan kreditur.

Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kepada pemasok

sesuai dengan persyaratan dan perjanjian/kontrak.

Pengukuran kepuasan pemasok.

Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.

Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan

kewajiban Perusahaan kepada kreditur.

Tidak terjadi mismatch dalam penggunaan dan penyediaan

dana dari pendapatan operasional yang digunakan untuk

melakukan pembayaran bunga dan pokok hutang jangka

panjang.

Perusahaan memberikan informasi yang akurat pada kreditur

sesuai dengan perjanjian, secara lengkap dan tepat waktu.

Perusahaan melaksanakan survei secara sistematis dan

dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan

pelanggan/konsumen dan hasil indeks survei kepuasan:

dilaksanakan secara berkala.

Rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti/ditangani.

Hasil survei menunjukan tingkat kepuasan yang baik.

Pelaksanaan hubungan dengan pemasok.

Aspek fairness.

Secara berkala Perusahaan melakukan assessment pemasok

Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.

Terdapat kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan,

kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan

konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Terdapat kontak pelanggan untuk menerima umpan balik

secara mudah dan mekanisme penanganan keluhan

pelanggan.

Terdapat program untuk mengkomunikasikan informasi

produk/ layanan kepada pelanggan.

Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara tanggap dan

efektif.

Progress kinerja penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan

telah ditindaklanjuti/ditangani.

Terdapat kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal (risk and

legal review ) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan

rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Terdapat kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan

non litigasi.

Tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-

undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan

dan stakeholders.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 356: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

114 0,467 1,00 0,467

(1) 1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

115 1,089 1,00 1,089

(1) 1,00

(2) 1,00

1160,311 1,00 0,311

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

1170,311 0,75 0,233

(1) 1,00

(2) 0,50

1181,556 1,00 1,556

(1) 1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

(4) 1,00

(5) 1,00

32.1,089 1,089

119

0,467 1,00 0,467

Perusahaan mendukung dan memperkuat pengembangan

masyarakat melalui program bina lingkungan dan program

lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan melaksanakan program kemitraan dengan usaha

kecil.

Perusahaan memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja

kunci yang berkaitan dengan CSR.

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan

Anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.

Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan

penjabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan

pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.

Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten

dan berkelanjutan.

Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham

melalui pencapaian target-target yang telah disepakati.

Perusahaan mampu meningkatkan Kinerja Perusahaan (sesuai

KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya).

Perusahaan melaksankan tanggung jawab sosial Perusahaan untuk

mendukung keberlanjutan operasi Perusahaan.

Perusahaan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab

sosial dan lingkungan Perusahaan.

Perusahaan mengantisipasi dampak negatif terhadap

masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan, dan

proses operasional dari Perusahaan.

Partisipasi karyawan.

Pengukuran kepuasan karyawan.

Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti

keluhan-keluhan stakeholders.

Terdapat mekanisme penanganan keluhan stakeholders

(pemasok, karyawan, dan lain-lain).

Mekanisme keluhan stakeholders dilaksanakan secara

konsisten dan efektif.

Terdapat penyelesaian atas keluhan stakeholders secara

tuntas.

Pelaksanaan kewajiban kepada Negara.

Tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen

kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan).

Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban pajak

(PPh karyawan, PPh Badan, PPN masa dan rampung, dan PBB).

Tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen

kewajiban pada lembaga regulator (bila ada; misalnya

Bapepam, BI, dsb).

Pelaksanaan hubungan dengan karyawan Perusahaan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 357: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

1200,622 1,00 0,622

(1)

1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

33.

1,089 1,027

1210,622 0,90 0,560

(1)

1,00

(2)

0,75

(3)

1,00

(4)

0,75

Penyampaian Laporan Manajemen dilakukan tepat waktu

(Laporan Manajemen triwulanan 1 bulan setelah triwulanan

yang bersangkutan dan Laporan Manajemen tahunan 2 bulan

setelah berakhirnya tahun buku) kepada Pemegang Saham;

dan penyampaian Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham

paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun berakhir.

Tingkat kesungguhan Direksi dalam pengambilan keputusan

bebas kepentingan pribadi Direksi dan pihak-pihak lainnya.

Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi

dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang

Saham tepat waktu.

Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada

Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Direksi menyampaikan Laporan Manajemen triwulanan dan

tahunan serta Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris

sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

Penyampaian Laporan Manajemen (triwulanan dan tahunan)

dan Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris tepat waktu,

yakni sebelum batas waktu penyampaian kepada Pemegang

Saham.

Direksi menyampaikan Laporan Manajemen triwulanan yang

telah di tandatangani seluruh Anggota Direksi serta Laporan

Manajemen tahunan dan Laporan Tahunan yang

ditandatangani seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan

Komisaris, dan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham.

Sosialisasi kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah

pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan penjabat

struktural Perusahaan.

Adanya surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan

kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan

lain, atau golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal

pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.

Direksi menetapkan kebijakan untuk mencegah benturan

kepentingan.

Penyampaian laporan kepemilikan Saham pada Perusahaan

lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk

dicatat dalam daftar khusus.

Direksi menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan

dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan

persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari

Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.

Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang

mengandung benturan kepentingan.

Terdapat mekanisme untuk mencegah pengambilan

keuntungan pribadi Direksi dan penjabat struktural

Perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 358: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(5)

1,00

122

0,467 1,00 0,467

(1)

1,00

(2) 1,00

(3)

1,00

34.1,556 1,556

123

0,156 1,00 0,156

(1) 1,00

1240,467 1,00 0,467

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

125

0,311 1,00 0,311

(1) 1,00

(2) 1,00

1260,311 1,00 0,311

(1)

1,00

(2)

1,00

1270,311 1,00 0,311

(1) 1,00

Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang

belum selesai dilakukan pembahasan untuk tindaklanjutnya.

Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan

Komisaris.

Terdapat tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan

Komisaris.

Penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana yang

ditetapkan dalam RKAT.

Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat

Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus

menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

Tingkat kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Direksi.

Tingkat kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat dengan Dewan

Komisaris.

Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil

rapat sebelumnya.

Di dalam setiap rapat, Direksi dilakukan evaluasi (pemantauan

progress ) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat

sebelumnya.

Direksi menyelengggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan

Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal

mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat evaluasi tindak

lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas

arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.

Pedoman/tata tertib Rapat Direksi.

Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling

sedikit sekali dalam setiap bulan.

Terdapat rencana Rapat Direksi dan agenda yang dibahas.

Jumlah rapat yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan,

paling sedikit sekali dalam sebulan.

Muatan (content) Laporan Manajemen triwulanan dan

Laporan Manajemen tahunan lengkap (untuk muatan laporan

tahunan parameter tersendiri) minimal sudah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam

memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan Anggota

Dewan Komisaris.

Perusahaan memberikan informasi (Laporan Manajemen

triwulanan, tengan tahunan, dan tahunan) dengan muatan dan

waktu yang sama kepada Pemegang Saham minoritas.

Perusahaan memberikan informasi yang relevan kepada

Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Tingkat pemenuhan prinsip perlakuan yang sama dalam

pemberian informasi oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan

para Pemegang Saham.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 359: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(2) 1,00

351,711 1,711

1280,156 1,00 0,156

(1)

1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

1290,466 1,00 0,466

(1)

1,00

(2)

1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

(5)

1,00

1301,089 1,00 1,089

(1)

1,00

(2)

1,00

(3)

1,00

(4) 1,00

(5) 1,00

(6)

1,00

36.1,711 1,711

SPI memberikan kontribusi terhadap perbaikan/ peningkatan

proses Tata Kelola (governance ), manajemen risiko, dan

pengendalian intern.

SPI memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi

bisnis Perusahaan.

SPI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

internal dan eksternal.

Tingkat penerapan rekomendasi yang disampaikan oleh SPI

dapat diterapkan/dijalankan; dan rekomendasi SPI

memperbaiki kegiatan operasional diunitnya.

Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris Perusahaan yang

berkualitas dan efektif.

Jumlah personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan

kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.

Kualitas tenaga auditor personil yang ditugaskan di SPI sesuai

dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.

SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di

dalam organisasi SPI, dan penilaian program jaminan dan

peningkatan kualitas.

SPI melaksanakan fungsi pengawasan intern untuk memberikan

nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan.

SPI merencanakan program kerja tahunan pengawasan intern

dan melaksanakan pengawasan sesuai yang sudah ditetapkan.

SPI melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama

dengan tembusan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.

Terdapat Piagam Pengawasan (Internal Audit Charter ) yang

disepakati dan ditetapkan oleh Direksi, setelah

mempertimbangkan saran-saran Dewan Komisaris.

Muatan Piagam Pengawasan Intern.

Piagam audit ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan.

SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor

pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Posisi SPI/Fungsi Audit Internal di dalam struktur organisasi

berada langsung di bawah Direktur Utama, diangkat oleh

Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan

Komisaris.

Pimpinan Fungsi Audit Internal mempunyai akses langsung

melapor hasil kerjanya kepala Dewan Komisaris cq Komite

Audit.

Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan

arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.

Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas

oleh Direksi.

Perusahaan memiliki Piagam Pengawan Intern yang ditetapkan oleh

Direksi.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 360: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

1310,466 1,00 0,466

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

132 1,089 1,00 1,089

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

(4)

1,00

(5) 1,00

133 0,156 1,00 0,156

(1) 1,00

(2) 1,00

37.2,022 1,808

134

1,089 0,88 0,953

(1) 1,00

(2) 0,75

135

0,933 0,92 0,855

(1)

0,50

(2)

1,00

Sekretaris Perusahaan menjalankan pelaksanaan dan

pendokumentasian RUPS dan Rapat Direksi.Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan program

pengenalan bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan

Komisaris yang baru diangkat.

Sekretaris Perusahaan melaporkan pelaksanaan tugasnya

kepada Direktur Utama.

Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris Perusahaan.

Terdapat evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris

Perusahaan.

Capaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris

Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi yang memadai.

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan

kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris Perusahaan paling sedikit mencakup

hal-hal subtantive.

Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya.

Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang materil dan

relevan kepada stakeholders.

Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas sebagai pejabat

penghubung.

Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas

dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris

dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas,

dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh Anggota Dewan

Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam

RUPS mengenai Laporan Tahunan.

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai

peraturan Perundang-undangan.

Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan.

Prosedur pemanggilan.

Ketepatan waktu pelaksanaan RUPS.

Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap informasi

akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat

melaksanakan hak-haknya berdasarkan Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan.

Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai

setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang di

rencanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan

ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat

dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau

usul harus disediakan di kantor Persero sebelum RUPS

diselenggarakan.

Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung

keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 361: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(3)

1,00

(4)

1,00

(5)

1,00

(6)

1,00

35,000 98,323 34,413

Informasi mengenai rincian Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan hal-hal lai yang direncanakan untuk dilaksanakan

oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang

(RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut

Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan.

Penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda

RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS

berlangsung.

Penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan

Persero dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang

berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak

bertentangan dengan kepentingan Persero.

Jumlah Skor

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 362: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

Bobot Tingkat

PemenuhanSkor

(2) (3) (4)

38. 0,435 0,435

136

0,290

1,00

0,290

(1) 1,00

(2) 1,00

1370,145

1,00 0,145

39.2,320 2,320

138

0,322

1,00

0,322

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

1390,572

1,000,572

(1) 1,00

(2) 1,00

1400,427

1,00 0,427

(1) 1,00

(2) 1,00

1410,427

1,00 0,427

1420,572

1,000,572

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETER

Kesimpulan/Penilaian

(1)

Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan kepada stakeholders.

Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian

informasi Perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan

informasi Perusahaan yang penting.

Terdapat kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhirkan

website.Pengelolaan website sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan secara konsisten.

Website Perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi

penting Perusahaan.

Terdapat kebijakan yang dipublikasikan, antara lain Pedoman

Pnerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code ),

Board Manual , Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian

Gratifikasi Perusahaan.

Terdapat informasi penting (selain Laporan Tahunan dan

Laporan Keuangan) yang dipublikasikan.

Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan

kebijakan informasi penting Perusahaan.

Terdapat kebijakan tentang pengendalian informasi

Perusahaan.

Kebijakan mengatur diantaranya informasi yang dikategorikan

informasi publik dan informasi rahasia Perusahaan, pihak-

pihak yang dapat menyampaikan dan atau menyampaikan

informasi publik, dan prosedur pengungkapan informasi

Perusahaan kepada stakeholders .

Tingkat kepatuhan Perusahaan yang memadai terhadap kebijakan

pengendalian informasi Perusahaan.

Perusahaan menyediakan bagi stakeholders akses atas informasi

Perusahaan yang relevan, memadai, dan tepat waktu dan berkala.

Terdapat media untuk peyediaan Informasi Publik agar dapat di

peroleh dengan cepat dan tepak waktu, biaya ringan, dan cara

sederhana.

Terdapat website yang dikelola Perusahaan.

Terdapat majalah internal, bulletin, dan sebagainya.

Terdapat pertemuan/gathering dengan stakeholders dan

bentuk lainnya.

Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan

www.bumn.go.id dimutakhirkan secara berkala.

Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi

penting Perusahaan yang disediakan dalam website Perusahaan.

Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 363: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(1) 1,00

(2) 1,00

40.

3,341 3,268

1430,291

1,000,291

(1) 1,00

(2) 1,00

1440,073

1,000,073

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

1450,291

1,000,291

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

146 0,145 1,00 0,145

(1) 1,00

Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan

Tahunan dan Lapporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian

Laporan Tahunan.

Ketentuan umum.

Laporan Tahunan disajikan dalam website Perusahaan

dan dapat diunduh. Yang dimaksud dengan website

Perusahaan adalah website yang dimiliki sendiri atau oleh

induk, bukan website pihak lain (contoh: tercantum di

website Kementerian Negara Perusahaan atau website BEI).

Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan

Penting.

Perusahaan menyajikan informasi keuangan (laporan posisi

keuangan, laporan laba rugi kompherensif, rasio-rasio

keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri

Perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima)

tahun buku.

Informasi yang dimuat dalam website Perusahaan mudah

diakses dan diunduh (download ).

Tidak terdapat permintaan/permohonan untuk memperoleh

Informasi Publik yang tidak dipenuhi oleh Perusahaan yang

bersangkutan.

Laporan Tahunan memuat profil Perusahaan secara lengkap.

Nama dan alamat Perusahaan antara lain mencakup

informasi tentang nama dan alamat, kode pos, no. telp dan

atau no. fax, email , dan website .

Laporan Tahunan wajib memuat informasi harga Saham

tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah saham yang

di perdagangkan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulanan

dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Harga saham

sebelum perubahan permodalan terakhir wajib di sesuaikan

dalam hal terjadi antara lain kerena pemecahan saham,

dividen saham, dan saham bonus dalam bentuk grafik dan

tabel (NA jika listed company hanya menerbitkan obligasi

atau non listed company ).

Laporan Tahunan wajib memuat informasi jumlah obligasi

atau obligasi konvertibel yang diterbitkan yang masih

beredar, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo dalam 2

(dua) tahun buku terakhir: (1) jumlah obligasi/obligasi

konversi yang beredar, (2) tingkat bunga; (3) Tanggal jatuh

tempo; (4) Peringkat obligasi (NA jika tidak menerbitkan

obligasi/non listed company ).

Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas dan Laporan Direksi.

Laporan Dewan Komisaris .

Laporan Direksi.

Tanda tangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 364: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(2) 1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

(5) 1,00

(6) 1,00

(7) 1,00

(8) 1,00

(9) 1,00

(10) 1,00

(11) 1,00

(12) 1,00

(13) 1,00

(14) 1,00

(15) 1,00

(16) 1,00

1471,234

0,941,161

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

Riwayat singkat Perusahaan mencakup tanggal/tahun

pendirian, nama, dan perubahan nama Perusahaan jika ada.

Bidang usaha meliputi jenis produk dan atau jasa yang

dihasilkan.

Struktur organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama, dan

jabatan.

Visi dan Misi Perusahaan yang mencakup: (a) Penjelasan

tentang Visi Perusahaan; (b) Penjelasan tentang Misi

Perusahaan.

Kronologis pencatatan Efek lainnya.

Nama dan alamat lembaga dan atau prefesi penunjang

pasar modal.

Akuntan Perseroan.

Penghargaan dan sertifikasi yang diterima Perusahaan

baik yang berskala nasional maupun internasional.

Nama dan alamat anak Perusahaan dan atau kantor cabang

atau kantor perwakilan (jika ada).

Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan

Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.

Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat Anggota Dewan

Komisaris (umur, pendidikan, dan pengalaman kerja).

Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat Anggota Direksi

(umur, pendidikan, dan pengalaman kerja).

Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi

pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan, dan

pelatihan karyawan).

Komposisi Pemegang Saham.

Daftar Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Asosiasi.

Kronologis pencatatan saham.

Tinjauan operasi per segmen usaha, memuat uraian

mengenai: (1) produksi; (2) penjualan/pendapatan usaha; (3)

profitabilitas; (4) peningkatan/penurunan kapasitas produksi

untuk masing-masing segmen usaha (NA untuk Perusahaan

yang tidak mempunyai segmen).

Uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan yakni analisis

kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara knerja

keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun

sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain

mengenai: (1) aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah

aktiva; (2) kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan

jumlah kewajiban; (3) penjualan/pendapatan usaha; (4)

beban usaha; (5) laba/rugi bersih.

Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar

hutang dan tingkat kolektibitas piutang Perusahaan antara

lain memuat penjelasan tentang: (1) kemampuan membayar

hutang; (2) tingkat kolektibilitas piutang.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 365: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(4) 1,00

(5) 1,00

(6) -

(7) 1,00

(8) 1,00

(9) 1,00

(10) 1,00

(11) 1,00

(12) 1,00

(13) 1,00

Uraian tentang komponen-komponen subtansial dari

pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil

usaha Perusahaan.

Jika Laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau

penurunan yang material dan penjualan atau pendapatan

bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh

mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan

jumlah barang atau jasa yang di jual, dan atau adanya produk

atau jasa baru.

Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap

penjualan atau pendapatan bersih Perusahaan serta laba

operasi Perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak

perusahaan memulai usahanya, jika baru mulai usahanya

kurang dari 2 (dua) tahun.

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal

laporan akuntan, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan

risiko usaha di masa mendatang.

Uraian tentang prospek usaha Perusahaan sehubungan

dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar

internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif

jika ada sumber data yang layak di percaya.

Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa

Perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.

Bahasan tentang struktur modal (capital structure ), kebijakan

manajemen atas struktur modal (capital structur policies ),

dan tingkat likuiditas Perusahaan (liquidity ) antara lain

penjelasan atas; (1) struktur modal (capital structure ); (2)

kebijakan manajemen atas struktur modal (capital strcture

policies); (3) tingkat likuiditas Perusahaan (liquidity).

Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi

barang modal memuat antara lain penjelasan tentang : (1)

tujuan dari ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan

untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; (3) mata uang yang

menjadi mendominasi; (4) langkah-langkah yang

direncanakan Perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi

mata uang asing yang terkait.

Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah

dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar

biasa dan jarang terjadi.

Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta

jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun

yang diumumkan atau di bayar selama 2 (dua) tahun buku

terakhir, memuat uraian mengenai: (1) besarnya dividen

untuk masing-masing tahun; (2) besarnya payout ratio.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 366: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(14) 1,00

(15) 1,00

(16) 1,00

(17) 1,00

1480,944

1,000,944

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

Uraian Dewan Komisaris memuat antara lain: (1) uraian

pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; (2) pengungkapan

prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota

Dewan Komisaris; (3) frekuensi pertemuan; (4) tingkat

kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan.

Uraian Direksi memuat antara lain: (1) ruang lingkup

pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota

Direksi; (2) pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya

remunerasi Anggota Direksi, yang meliputi gaji, fasilitas,

dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang

bersangkutan dan Anak Perusahaan/Perusahaan patungan

Perusahaan yang bersangkutan; (3) frekuensi Pertemuan;

(4) tingkat kehadiran Anggota Direksi dalam pertemuan;

(5) program pelatihan dalam rangka meningkatkan

kompetensi Direksi.

Komite Audit mencakup antara lain: (1) nama, jabatan, dan

riwayat hidup singkat anggota komite audit; (2) uraian tugas

dan tanggung jawab; (3) frekuensi pertemuan dan tingkat

kehadiran Komite Audit; (4) laporan singkat pelaksanaan

kegiatan Komite Audit; (5) independensi Anggota Komite

Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup antara lain: (1)

nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat Anggota Komite

Nominasi dan Remunerasi; (2) independensi Anggota Komite

Nominasi dan Remunerasi; (3) uraian tugas dan tanggung

jawab; (4) uraian pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan

Remunerasi; (5) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran

Komite Nominasi dan Remunerasi.

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, memuat

uraian mengenai: (1) total perolehan dana, (2) rencana

penggunaan dana; (3) rincian penggunaan dana; (4) saldo; (5)

Perubahan penggunaan dana (jika ada)-(NA untuk non listed

company ).

Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi,

divestasi, akuisisi restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang

mengandung benturan kepentingan dan staf transaksi dengan

pihak afiliasi.

Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan

yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan

dampaknya terhadap laporan keuangan.

Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan

dampaknya terhadap laporan keuangan.

Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola

Perusahaan yang Baik.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 367: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(5) 1,00

(6) 1,00

(7) 1,00

(8) 1,00

(9) 1,00

(10) 1,00

(11) 1,00

(12) 1,00 Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan

berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan

terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain

informasi tentang (1) aktivitas pelestarian lingkungan;

(2) aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas

pengelolaan lingkungan; (4) biaya yang telah dikeluarkan.

Komite Manajemen Risiko mencakup antara lain: (1) nama,

jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite

pamantauan risiko; (2) independensi anggota komite

pemantauan risiko; (3) uraian tugas dan tanggung jawab;

(4) uraian Pelaksanaan kegiatan Komite Pemantauan Risiko;

(5) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite

Pemantauan Risiko.

Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup

antara lain: (1) nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris

Perusahaan; (2) uraian pelaksanaan tugas Sekretaris

Perusahaan.

Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

intern (internal audit and control) .

Uraian tentang Unit Audit Internal mencaku antara lain:

(1) informasi tentang keberadaan Unit Audit Internal;

(2) penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) penjelasan

mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal;

(4) uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal; (5) nama

dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal.

Uraian mengenai manajemen risiko Perusahaan mencakup

antara lain: (1) penjalasan mengenai risiko-risiko yang

dihadapi Perusahaan (misalnya risiko yang di sebabkan oleh

fluktuasi kurs atau suku bunga persaingan usaha, pasokan

bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan

internasional, dan kebijakan pemerintah; (2) upaya untuk

mengelola risiko tersebut.

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan

berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan

terutama mengenai komitmen Perusahaan terhadap

perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi

tentang: (1) pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2)

program peningkatan layanan kepada Konsumen; (3) biaya

yang telah dikeluarkan.

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan

berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan

terutama mengenai "community development program " yang

telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1)

mitra usaha bina Perusahaan; (2) program pengembangan

pendidikan; (3) program perbaikan kesehatan; (4) program

pengembangan seni budaya; (5) biaya yang

dikeluarkan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 368: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

(13) 1,00

(14) 1,00

(15) 1,00

1490,363

1,000,363

(1) 1,00

(2) 1,00

(3) 1,00

(4) 1,00

(5) 1,00

41.2,904 2,541

150 1,452 1,00 1,452

(1) 1,00

(2) 1,00

151 1,452 0,75 1,089

(1) 0,75

(2) 0,75

9,000 95,160 8,564

Perusahaan menang dalam Annual Report Award (ARA).

Penghargaan atau award lainnya.

Perusahaan berpartisipasi dan memperoleh penghargaan

dalam CSR (Sustainability Reporting Award) dan sejenisnya.

Penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan

informasi.

Jumlah Skor

Deskiripsi Auditor Independen di Opini antara lain: (1) nama

dan tanda tangan; (2) tanggal Laporan Audit; (3) no. izin KAP

(jika ada).

Laporan keuangan yang lengkap, yaitu: neraca, laporan laba

rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan

catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka

waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak usaha dimulai bagi

Perusahaan yang memulai usahanya kurang dari 2 (dua)

tahun buku.

Penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Pedoman

Penyajian Laporan Keuangan yang di tertibkan Bapepam & LK

dan/atau institusi yang berwenang.

Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG

dan bidang-bidang lainnya.

Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).

Keikutsertaan dalam ARA.

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan,

Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat

dan klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap

Perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau

badan arbitrrase yang melibatkan Perusahaan, mencakup

antara lain: (1) pokok perkara/gugatan; (2) kasus posisi; (3)

status penyelesaian perkara/gugatan; (4) pengaruhnya

terhadap kondisi keuangan Perusahaan.

Akses informasi dan data Perusahaan, yaitu uraian mengenai

tersedianya akses informasi dan data Perusahaan kepada

publik, misalnya melalu website, media massa, mailing list ,

buletin dan sebagainya.

Etika Perusahaan memuat uraian antara lain: (1) keberadaan

Pedoman Perilaku; (2) isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran

Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya

penegakannya; (4) pernyataan mengenai budaya Perusahaan

(corporate culture ) yang dimiliki Perusahaan.

Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan

Keuangan.

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas

laporan Keuangan sesuai dengan peraturan Bapepam.

Opini akuntan atas laporan keuangan adalah wajar tanpa

pengecualian ( WTP).

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 369: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

Bobot

Tingkat

Pemenu

han

Skor

(2) (3) (4)

42. 5,000 3,125

152 5,000 0,63 3,125

(1) Terdapat bidang/area di Perusahaan, antara lain produk, proses

fungsi pendukung kinerja organisasi atau strategi menjadi best

practices atau tujuan benchmark bagi perusahaan lain.

0,50

(2) Pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN

atau di industrinya.

0,75

43. 5,000 0,000

153 5,000 0,00 0,000

(1) Perkara penting berindikasi tindak pidana korupsi yang

dihadapi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

0,00

(2) Pembekuan produk utama perusahaan atau mengalami kondisi

yang berpotensi mengakibatkan pembekuan produk utama

perusahaan.

0,00

(3) Pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang menyebabkan

kematian, menimbulkan kerusakan yang sangat serius pada

lingkungan sekitar dan masyarakat, dan kerugian finansial yang

sangat besar.

0,00

(4) Adanya permohonan pailit atau permohonan penundaan

kewajiban pembayaran utang. Baik yang dilakukan oleh BUMN

tersebut maupun oleh kreditur atau oleh instansi yang

berwenang.

0,00

(5) Penyimpangan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan lainnya. 0,00

5,000 62,500 3,125

Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola

Jumlah Skor

Aspek Lainnya

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETER

Kesimpulan/Penilaian

(1)

VI. ASPEK LAINNYA

Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi

Perusahaan lainnya di Indonesia.

Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi best practices di

industrinya atau menjadi tujuan benchmark bagi Perusahaan lain

(baik bagi BUMN maupun Perusahaan swasta). Bidang/area tersebut

dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja

organisasi, dan strategi.

Praktik Tata Kelola menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 370: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

Lampiran III

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2020

Page 371: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...

289.956

Page 372: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG PT Pengembang ...