Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 1 GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2013 bank bjb I. Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang selanjutnya disebut bank bjb sebagai bank umum yang mengemban misi sebagai penggerak dan pendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah, sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha Bank demi kepentingan stakeholders seperti para nasabah, investor, para pemegang saham serta masyarakat umum, termasuk pegawai serta pihak lainnya. 1.1 Prinsip-Prinsip Utama Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut : 1) Transparansi (transparancy) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan; 2) Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif; 3) Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat; 4) Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan 5) Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak- hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pencantuman prinsip utama Good Corporate Governance (GCG) dalam KUDT bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan dan kesatuan gerak langkah operasional serta memastikan bahwa seluruh jajaran bank bjb akan selalu berpedoman pada Good Corporate
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 1
GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2013
bank bjb
I. Good Corporate Governance (GCG)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang selanjutnya
disebut bank bjb sebagai bank umum yang mengemban misi sebagai penggerak
dan pendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah, sangat menjunjung
tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam
setiap langkah usaha Bank demi kepentingan stakeholders seperti para nasabah,
investor, para pemegang saham serta masyarakat umum, termasuk pegawai serta
pihak lainnya.
1.1 Prinsip-Prinsip Utama
Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus
senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :
1) Transparansi (transparancy) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan
informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2) Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara
efektif;
3) Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip
pengelolaan Bank yang sehat;
4) Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional
tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5) Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-
hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pencantuman prinsip utama Good Corporate Governance (GCG) dalam KUDT
bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan
pandangan dan kesatuan gerak langkah operasional serta memastikan bahwa
seluruh jajaran bank bjb akan selalu berpedoman pada Good Corporate
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 2
Governance (GCG) dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Dalam rangka
meningkatkan penerapan praktik Good Corporate Governance (GCG) secara
menyeluruh di bank bjb seperti yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia, bank
bjb telah merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan
implementasi Good Corporate Governance (GCG) sesuai ketentuan Bank
Indonesia yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran
Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan
Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum yang telah diubah
menjadi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April
2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum.
1.2 Penerapan Good Corporate Governance
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) harus melakukan penilaian
sendiri (self assessment) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian
pelaksanaan GCG, yaitu :
1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4) Penerapan benturan kepentingan;
5) Penerapan fungsi kepatuhan;
6) Penerapan fungsi audit intern;
7) Penerapan fungsi audit ekstern;
8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana
besar (large exposures);
10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank laporan
pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11) Rencana strategis Bank.
Penilaian terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang
dikelompokkan dalam suatu governance system yaitu :
1) Governance structure;
2) Governance process; dan
3) Governance outcome.
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 3
1.3 Visi, Misi dan Corporate Values bank bjb
Visi
Menjadi 10 Bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia.
Misi
a. Penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah ;
b. Melaksanakan penyimpanan uang daerah ;
c. Salah satu sumber pendapatan asli daerah.
Nilai-nilai Budaya Perusahaan bank bjb
Nilai-nilai Budaya Perusahaan bank bjb merupakan penjabaran atas slogan
bank bjb sebagai acuan pokok bagaimana perilaku bank bjb dengan
segenap jajarannya dalam mengelola bisnisnya. Dari slogan tersebut lebih
lanjut dapat dijabarkan nilai-nilai perusahaan bank bjb sebagai berikut :
1) Service Excellence;
2) Professionalism;
3) Integrity;
4) Respect;
5) Intelligence;
6) Trust.
Dari keenam nilai perusahaan tersebut diatas, dapat dijabarkan dalam 14
(empat belas) perilaku utama yang meliputi :
GO SPIRIT
Corporate Values Perilaku Utama
1. Service Excellence 1. Ramah, tulus, kekeluargaan
2. Selalu memberikan pelayanan prima
2. Professionalism
3. Cepat, Tepat, Akurat
4. Kompeten dan bertanggung jawab
5. Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan
3. Integrity
6. Konsisten, disiplin, dan penuh semangat
7. Menjaga citra bank melalui perilaku terpuji dan
menjunjung tinggi etika
4. Respect 8. Fokus pada nasabah
9. Peduli pada lingkungan
5. Intelligence
10. Selalu memberikan solusi yang baik
11. Berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri
12. Menyukai perubahan yang positif
6. Trust
13. Menumbuhkan Transparansi, Kebersamaan, dan
Kerjasama yang sehat
14. Menjaga rahasia bank dan perusahaan
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 4
1.4 Struktur Good Corporate Governance
Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di bank bjb berlandaskan
pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan
untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang
berlaku. Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan bank bjb yang
dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang independen dan
profesional. Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Komisaris
dan Direksi. Komisaris mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan
pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan Bank,
sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan
sehari-hari.
Struktur Organisasi bank bjb sesuai dengan Surat Keputusan Direksi
Nomor 667/SK/DIR-PS/2013 tanggal 29 Oktober 2013 sebagai berikut :
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 5
II. Pelaksanaan Good Corporate Governance bank bjb
2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
2.1.1 Dewan Komisaris
a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris
Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Akta Notaris
Nomor 130 tanggal 27 September 2012.
Susunan Dewan Komisaris bank bjb tahun 2013, sebagai berikut :
1) Komisaris Utama : Agus Ruswendi*
2) Komisaris : Muhadi
3) Komisaris Independen : Achmad Baraba
4) Komisaris Independen : Yayat Sutaryat
5) Komisaris Independen : Klemi Subiyantoro
6) Komisaris Independen : Rudhyanto Mooduto
*
Semenjak diterimanya surat keputusan Fit and Proper Test Bank Indonesia nomor
15/10/APBU/Bd/Rahasia pada tanggal 6 Februari 2013, tidak lagi efektif menjadi
anggota.
b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06/DK/2007
menjelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
sebagai berikut :
a) Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan,
memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh
Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan
Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank,
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Peraturan Bank
Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
b) Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan
Bank dalam mencapai visi Bank ;
c) Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan
Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal-hal lain yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
d) Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari
tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan
tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank.
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 6
Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya
pengawasan dini yang perlu dilaksanakan ;
e) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan
Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan/atau
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
f) Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
g) Mengevaluasi Iaporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta
menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan
dilakukan sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) ;
h) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah
menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja
Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank
Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya ;
i) Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia
paling Iambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya :
1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
dan perbankan; dan
2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan
kelangsungan usaha Bank.
Yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari komite-
komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan
operasional Bank. Hal-hal yang wajib dilaporkan di atas yang
belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau Direktur
Kepatuhan dan Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia ;
j) Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas
praktik pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance) dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana
perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh
tingkatan/jenjang ;
k) Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh
Direksi ;
l) Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan-
kebijakan yang telah disetujui ;
m) Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Penyertaan Modal dan
Penyertaan Modal Sementara ;
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 7
n) Mengkaji pelaksanaan Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan
Modal Sementara ;
o) Melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja
Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank ;
p) Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Komisaris;
q) Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite
Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk
mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
r) Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi,
remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan
hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya
diajukan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi,
evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai
anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan
konsisten;
s) Tiga bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan
Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat
strategis.
c. Pada tahun 2013 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan yaitu :
1) Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2013
melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi ;
2) Pemantauan kerja Keuangan bank bjb ;
3) Pemantauan kerja Non Keuangan bank bjb.
4) Pemantauan perkembangan Good Corporate Governance bank bjb.
2.1.2 Direksi
a. Jumlah dan Komposisi Direksi
Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Akta Notaris
Nomor 130 tanggal 27 September 2012.
Susunan Direksi tahun 2013, sebagai berikut :
1) Direktur Utama : Bien Subiantoro
2) Direktur Trisuri dan Internasional : Entis Kushendar*
3) Direktur Konsumer : Arie Yulianto
4) Direktur Kepatuhan dan Manajemen
Risiko
: Zaenal Aripin
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 8
5) Direktur Komersial : Acu Kusnandar**
6) Direktur Operasi : Djamal Muslim***
* Semenjak diterimanya surat keputusan Fit and Proper Test Bank Indonesia nomor
15/10/APBU/Bd/Rahasia pada tanggal 6 Februari 2013, tidak lagi efektif menjadi
anggota.
** Semenjak diterimanya surat keputusan Fit and Proper Test Bank Indonesia nomor
15/13/GBI/DPIP/Rahasia pada tanggal 3 Juni 2013, tidak lagi efektif menjadi anggota.
*** Menunggu Fit and Proper Test Bank Indonesia.
b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 519/SK/DIR-CS/2011
tanggal 20 September 2011 menjelaskan mengenai tugas dan tanggung
jawab Direksi sebagai berikut :
Tugas Direksi
1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan
Bank;
2) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan
tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3) Direksi mengurus kekayaan Bank sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
4) Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan yang
harus disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam
puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
5) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana
dimaksud, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan. Rencana
kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Bank yang rencana kerjanya
belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam
Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan;
6) Direksi wajib menyerahkan laporan tahunan Bank kepada akuntan
publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk
diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut
disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) Tahunan. Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya :
‐ Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca
akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan
tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 9
bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas,
secara catatan atas laporan keuangan tersebut ;
‐ Laporan mengenai kegiatan Bank ;
‐ Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
‐ Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan usaha Bank ;
‐ Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh
Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau ;
‐ Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ;
‐ Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Bank untuk tahun
baru lampau.
7) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka pelaksanaan
Good Corporate Governance (GCG), Direksi harus membentuk sekurang-
kurangnya :
‐ Satuan kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk
membantu Direksi dalam pengawasan operasional Bank pada
seluruh organisasi Bank. Satuan Kerja Audit Internal ini wajib
independen terhadap satuan kerja operasional ;
‐ Satuan kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan Komite
Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan
manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia ;
‐ Satuan Kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan, untuk membantu
Direksi dalam melakukan kepatuhan hukum, perundang-undangan
serta Peraturan Bank Indonesia atas operasional yang memiliki
terkait dengan hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank
Indonesia;
8) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
satuan kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan
Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ;
9) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris
dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 10
10) Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
11) Pada penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam
hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau memiliki
benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi ;
12) Direksi melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan
menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh Pegawai,
wajib mengungkapkan kepada Pegawai kebijakan Bank yang bersifat
strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji,
tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi,
termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui
pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang
kepegawaian lainnya ;
13) Tiga bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang
mengambil/menetapkan kebijakan yang bersifat strategis ;
14) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan
tepat waktu pada Dewan Komisaris ;
15) Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu
yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris ;
16) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Bank dengan
stakeholders melalui pemberdayaan fungsi Corporate Secretary ;
17) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya ;
18) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
wajib mentaati Standar Etika Bank dan Standar Etika yang tercantum
pada Pedoman Kerja ini.
Tanggung Jawab Direksi
1) Direksi bertanggung jawab atas Laporan Keuangan ;
2) Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk
kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara
kolegial. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam
menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat
strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan
wewenangnya ;
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 11
3) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
4) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi
harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank
(Corporate Social Responsibility) yaitu dengan adanya perencanaan
tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab
sosial bank ;
5) Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Pedoman dan
Tata Tertib Kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh
Direksi;
6) Direksi bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan tata
perilaku (Code of Conduct) di lingkungan perusahaan.
c. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006
tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran
Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan
Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum, bank bjb telah sejak
lama menerapkan pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan
Dewan Komisaris. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik
horizontal maupun vertikal, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai
derajat ketiga, antara sesama anggota Direksi, atau antar anggota Direksi
dengan anggota Dewan Komisaris, atau sesama anggota Dewan Komisaris.
Secara umum hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris sesuai Anggaran
Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Bank
Indonesia yang berlaku, adalah :
1) Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani
dokumen Perusahaan, yaitu Rencana Korporasi, Rencana Bisnis dan
Laporan Keuangan Tahunan Bank ;
2) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang Direksi bertanggung jawab
untuk memastikan agar semua informasi mengenai Bank secara tepat
waktu dan lengkap disampaikan kepada Dewan Komisaris ;
3) Direksi wajib memberikan akses atas informasi Bank secara tepat waktu
dan lengkap kepada Dewan Komisaris ;
4) Direksi wajib membebaskan para anggota Dewan Komisaris untuk
secara bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 12
Bank, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh bank dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang,
memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas (untuk keperluan
verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui
segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi ;
5) Direksi dan tiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan
tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris ;
6) Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi memberikan
keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit
Internal ;
7) Menyampaikan laporan keuangan bulanan sesuai permintaan Dewan
Komisaris ;
8) Menyampaikan surat permohonan persetujuan tambahan modal di
setor untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris ;
9) Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan
pelaksanaan tugas bidang kepatuhan kepada Dewan Komisaris ;
10) Menyampaikan materi RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan
bersama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan Direksi ;
11) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung
informasi dari fungsi - fungsi manajemen terkait operasional bank
untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan sepengetahuan
Direksi ;
12) Direksi dan atau pejabat bank lainnya wajib menghadiri undangan
rapat Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi ;
13) Direksi wajib memberikan akses atas informasi bank kepada komite-
komite yang membantu Dewan Komisaris dengan sebelumnya
mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu melalui Dewan Komisaris
kepada Direksi ;
14) Direksi dapat mengundang anggota Dewan Komisaris jika diperlukan
pendapatnya dalam Rapat Direksi ;
15) Risalah Rapat Direksi harus tersedia apabila diminta oleh anggota
Dewan Komisaris;
16) Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan
kebijaksanaan Bank berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam
menjamin kepengurusan Bank, kecuali ditetapkan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan ;
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 13
17) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Bank dengan
persetujuan Dewan Komisaris ;
18) Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dengan
berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat
melakukan hal-hal sebagai berikut :
Mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (Built, Operate, and
Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Built, Operate and Own/BOO) dan
perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama ;
Mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan/badan-badan
lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam
rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku ;
Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam
perusahaan atau badan-badan lain ;
Menggunakan cadangan untuk penghapusan kredit kepada pihak
terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) Umum atau peraturan perundangan yang
berlaku ;
Melakukan hapus tagih terhadap pokok kredit yang diberikan
kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
19) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain,
yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu
yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan
dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan
Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal ;
20) Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan
diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini bank diwakili oleh Dewan
Komisaris ;
21) Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, (baik mengenai
Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada
Direksi) dijalankan dibawah pengawasan Dewan Komisaris.
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 14
2.2 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite
Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite
Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka
mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2.2.1 Komite Audit
Dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006
tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum,
maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit. Komite Audit
merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk
melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern,
proses internal audit dan pelaporan keuangan, sehingga Bank dapat
dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
Pembentukan Komite Audit bank bjb juga berpedoman pada
ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik
Negara Nomor KEP-117/M-PBUMN/2002 tanggal 1 Agustus 2002
tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan
Usaha Milik Negara ;
b. Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/2003 tanggal
22 Desember 2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit ;
c. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Jabar Nomor
04A/SK/DK/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan Komite
Dan Pedoman Kerja Komite PT Bank Jabar ;
d. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor 001/SK/DK/2013 tanggal 23
Januari 2013 Tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal
Kegiatan Dewan Komisaris serta Komite-Komite.
Susunan Komite Audit bank bjb tahun 2013 sebagai berikut:
1) Ketua : Klemi Subiyantoro
2) Anggota : Achmad Baraba
3) Anggota : Rudhyanto Mooduto
4) Anggota : Ramson Sinaga
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 15
5) Anggota : Memed Sueb
6) Anggota : Suwarta
Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman
dalam bidang akuntansi, keuangan, dan perbankan. Semua anggota Komite
bertindak secara Independen terhadap Direksi dan Auditor Ekstern, serta
melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam hal :
1. Memastikan laporan keuangan bank bjb dapat dimengerti, transparan,
dan dapat diandalkan ;
2. Menilai pelaksanaan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Audit
Internal maupun eksternal sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan
pelaporan yang tidak memenuhi standar ;
3. Melakukan evaluasi kebijakan bank bjb yang berhubungan dengan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika,
benturan kepentingan, dan investigasi kesalahan maupun kecurangan
dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem
pengendalian intern Bank serta pelaksanaannya melalui Dewan
Komisaris;
4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan, dan
temuan yang signifikan ;
5. Berkomunikasi dengan Direksi dan Satuan Kerja terkait tentang status,
kemajuan, dan perkembangan baru pada permasalahan operasional yang
dijumpai serta temuan Divisi Audit Internal ;
6. Memastikan bahwa Divisi Audit Internal dapat memiliki akses langsung
kepada Komite Audit dan dapat berkomunikasi di luar rapat komite yang
telah dijadwalkan ;
7. Menciptakan jalur komunikasi langsung dengan Auditor
Eksternal/Pengawas Bank untuk membahas rencana audit, temuan audit
maupun laporan audit.
Komite Audit memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam Pedoman
Kerja Komite yang telah disetujui oleh Komisaris. Sesuai dengan pedoman
kerja, Komite Audit mereview laporan keuangan dan informasi keuangan
lainnya untuk kepentingan para stakeholders, menelaah hasil pencapaian,
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 16
efektivitas, dan objektifitas dari seluruh proses audit internal dan eksternal,
mengevaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan
terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan
memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal
Bank.
Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Komite
Audit memiliki wewenang sebagai berikut :
1. Mendapatkan informasi, melalui Dewan Komisaris, mengenai operasional
Bank, data karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya ;
2. Bekerja sama dengan Divisi Audit Internal ;
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai
penyempurnaan proses audit internal, eksternal, dan laporan keuangan
Bank ;
4. Melakukan evaluasi deskripsi mengenai pengendalian internal/audit yang
akan dipublikasikan dalam laporan keuangan dan laporan pelaksanaan
penerapan GCG ;
5. Melakukan kajian atas independensi dan objektivitas auditor eksternal
serta merekomendasikan auditor eksternal yang akan dipilih oleh Bank
untuk mengaudit laporan keuangan Bank, unit bisnis maupun anak
perusahaan.
Secara garis besar, Komite Audit memberikan pendapat profesional yang
independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi dan semua
risiko yang penting dipertimbangkan, identifikasi hal-hal yang memerlukan
perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi dan auditor
eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan
pelaksanaan manajemen risiko.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit
Komite Audit melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris, sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit. Komite Audit
telah melakukan tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang non-rutin.
Komite Audit selama tahun 2013, telah melaksanakan tugas sesuai Piagam
Komite Audit sebagai berikut :
1. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Bank
seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 17
Komite Audit melakukan penelaahan dan memberikan saran-saran
penyempurnaan atas draft final laporan keuangan publikasi triwulanan.
Komite Audit juga telah secara aktif melakukan diskusi dengan akuntan
publik dan manajemen mengenai masalah-masalah yang perlu
didiskusikan sesuai Standar Audit Seksi 380 (PSA No. 48) perihal
komunikasi dengan Komite Audit ;
2. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal termasuk
penelaahan independensi dan objektivitas auditor eksternal serta
penelaahan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan
semua risiko yang penting telah dipertimbangkan ;
3. Penelaahan atas ketaatan Bank terhadap perundang-undangan
perbankan. Pengujian dan pemantauan kepatuhan yang dilakukan oleh
Bank telah diupayakan secara optimal ;
4. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai
kecukupan proses pelaporan keuangan. Selama tahun 2013, Komite
Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
a. Pelaksanaan tugas Divisi Audit internal (DAI). Dari hasil evaluasi dapat
disimpulkan bahwa perencanaan DAI telah dilaksanakan sesuai
dengan perencanaan audit berbasis risiko, pelaksanaan audit dan
pelaporan telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi
Audit Intern Bank (SPFAIB) ;
b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan
standar yang berlaku. Dari hasil pemantauan dan evaluasi Komite
Audit, kantor akuntan publik telah melaksanakan sesuai dengan
Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia ;
c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku termasuk
tentang penerapan PSAK Nomor 50 dan Nomor 55 ;
d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan DAI, akuntan
publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Selama tahun 2013
Komite Audit melakukan pertemuan-pertemuan dengan DAI dalam
rangka membahas temuan dan tindak lanjut temuan DAI. Komite
Audit juga menjaga jalur komunikasi langsung dengan DAI, baik yang
terjadwal dalam rapat rutin maupun di luar jadwal rapat ;
e. Pemberian rekomendasi mengenai penunjukan kantor akuntan publik
kepada Dewan Komisaris. Untuk tahun buku 2013, Tim Pemilihan
Kantor Akuntan Publik yang terdiri dari Komite Audit dan unsur
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 18
manajemen telah melakukan proses pemilihan Kantor akuntan publik
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi bank bjb.
Tim telah mengusulkan dan Dewan Komisaris telah menetapkan
Kantor Akuntan Publik Ernst and Young sebagai Auditor Independen.
Komite Audit juga melakukan beberapa tugas lain yang diberikan oleh
Dewan Komisaris, diantaranya memberikan masukan terhadap pembahasan
Rencana Bisnis Bank.
Rapat dan Kehadiran Komite Audit
Selama tahun 2013, Komite Audit telah menyelenggarakan pertemuan
sebanyak 18 kali. Berikut informasi tingkat kehadiran Komite Audit dalam
Rapat di tahun 2013 :
Nama Jumlah
Kehadiran
Persentase
Kehadiran
Klemi Subiyantoro 18 100%
Achmad Baraba 13 72,2%
Rudhyanto Mooduto 16 88,9%
Ramson Sinaga 13 72,2%
Memed Sueb 12 66,7%
Suwarta 13 72,2%
Independensi Anggota Komite Audit
Nominasi untuk calon anggota Komite Audit harus di-review oleh Komite
Remunerasi dan Nominasi (KRN). Seperti telah ditetapkan oleh KRN, setiap
anggota komite harus bersifat independen. Kualifikasi penugasan dan
fungsi dari Komite Audit harus tunduk kepada aturan yang berlaku dari
Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia serta Bank Indonesia. Bahwa seluruh
anggota komite audit bank bjb periode 2013 memiliki kedudukan yang
independen terhadap bank bjb.
2.2.2 Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko (KPR) bank bjb merupakan salah satu komite yang
dibentuk Dewan Komisaris Bank dalam rangka mendukung efektivitas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum.
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 19
Komite Pemantau Risiko bank bjb untuk periode tahun 2013 dibentuk
berdasarkan :
‐ Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten,Tbk. Nomor 04A/SK/DK/2007 tanggal 28 Juni 2007 Tentang
Pembentukan Komite-komite dan Pedoman Kerja Komite ;
‐ Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten,Tbk. Nomor 01/SK/DK/2013 Tanggal 23 Januari 2013
Tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Dewan
Komisaris serta komite-komite.
Susunan Komite Pemantau Risiko bank bjb tahun 2013, sebagai berikut :
1) Ketua : Achmad Baraba
2) Anggota : Yayat Sutaryat
3) Anggota : Rudhyanto Mooduto
4) Anggota : Nury Effendi
5) Anggota : Poppy Sofia Koeswayo
Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat mingguan yang merupakan
rapat internal Komite Pemantau Risiko, rapat koordinasi dengan Divisi
Manajemen Risiko, Komite Audit, atau rapat gabungan dengan bagian lain
sesuai program kerja dan kebutuhan.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, Pasal 2 yang telah
diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, mewajibkan Bank
menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara
individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak,
yang paling kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu :
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi ;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit ;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko merekomendasikan
penyempurnaan infrastruktur dan metodologi pengukuran risiko. Secara
berkala, Komite Pemantau Risiko melakukan penyempurnaan kebijakan dan
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank bjb Tahun 2013 20
pedoman pengelolaan risiko agar dapat digunakan untuk dasar
pengambilan keputusan bisnis bank bjb.
Berkaitan dengan tugas pemantauan pelaksanaan tugas SKMR, Komite
Pemantau Risiko telah mengevaluasi laporan Profil Risiko Bank, meliputi