Home >Documents >Laporan GCG 2014

Laporan GCG 2014

Date post:08-Feb-2017
Category:
View:215 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • LAPORAN PELAKSANAAN

    Good Corporate Governance 2014

    PT. Bank Victoria International, Tbk

  • DAFTAR ISI

    A

    PENDAHULUAN

    1

    B PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 5

    I Dewan Komisaris 5

    II Direksi 10

    III Komite - Komite

    Komite Audit 14

    Komite Pemantau Risiko 17

    Komite Nominasi dan Remunerasi 19

    Komite Manajemen Risiko (KMR) 21

    Komite Kebijakan Perkreditan 23

    Asset Liability Commitee (ALCO) 24

    Komite Teknologi Informasi 26

    Komite Kredit 27

    Komite Transaksi Product Asset dan Liabilities 27

    Komite Personalia 28

    Komite Pengadaan Barang dan Jasa

    Komite Pemantau Pelaksanaan Good Corporate Governance (KPP-GCG)

    29

    Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 30

    IV Penanganan Benturan Kepentingan 31

    V Penerapan Fungsi Kepatuhan 34

    VI Audit Internal 38

    VII Audit Eksternal 41

    VIII Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern 42

    i

  • IX Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)

    50

    X Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

    50

    XI Rencana Strategis Bank 54

    C KESIMPULAN 55

  • Good Corporate Governance 2014

    1

    A. PENDAHULUAN

    Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melindungi kepentingan stakeholder, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip-prinsip Pelaksanaan GCG Dalam pelaksanaannya Bank harus menerapkan prinsip-prinsip GCG yakni Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness yang biasa disebut dengan TARIF. Adapun penjabaran dari prinsip tersebut yaitu: 1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan

    serta keterbukaan dalam pelaksanakan proses pengambilan keputusan dimana Bank harus memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses stakeholders sesuai dengan haknya.

    2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dimana Bank harus menetapkan fungsi tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi dan misi, sasaran usaha, dan strategi Bank. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta harus dapat memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Selain itu, Bank harus memastikan ada tidaknya check and balance dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaaan (corporate values), sasaran usaha, dan strategi Bank, serta memiliki reward and punishment system.

    3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Dalam hal ini Bank harus memegang prinsip prudential banking practices. Prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank juga harus mampu bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik).

    4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Pengelola Bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest)

    5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). Namun, Bank juga perlu memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan

    masukan bagi kepentingan Bank, serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

    Struktur dan Mekanisme GCG Organ Perseroan (Bank) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (two tier system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Dalam melaksanakan kepengurusan Bank Victoria, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kepenasehatan, Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko.

  • Good Corporate Governance 2014

    2

    Dalam pelaksanaannya, Bank Victoria memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan soft structure GCG. Tujuan membangun GCG Soft Structure antara lain sebagai berikut:

    Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG.

    Menjadi pedoman bagi Bank dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya (corporate culture) yang diharapkan.

    Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Bank dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

    Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Pada tahun 2014, Bank telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 24 April 2014 dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

    Agenda RUPS Laporan Tahunan Bank termasuk laporan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan

    Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

    Penetapan penggunaan laba bersih Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

    Pemberian kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham untuk menetapkan besarnya honorarium

    anggota Dewan Komisaris, pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan

    pembagian tugas dan wewenang Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.

    Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku bank untuk tahun buku 2014 dan pemberian kuasa

    kepada Direksi untuk penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

    Keputusan RUPS Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

    Desember 2013 termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Bank.

    Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Obligasi

    Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap setelah dikurangi dengan seluruh biaya

    terkait, yakni sebesar Rp.495.995.000.000,- telah digunakan seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan

    dana masing-masing, dimana Obligasi Bank Victoria IV tahun 2013 telah digunakan seluruhnya untuk modal

    kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.Sementara itu, dana hasil

    Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 telah digunakan seluruhnya untuk Modal

    Pelengkap Level Bawah (Lower Tier 2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia

    No.14/18/PBI/2012 yang digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan guna

    mendukung pengembangan pembiayaan Perseroan. Dana yang diperoleh dari hasil konversi Waran Seri VI

    senilai Rp. 3.644.600,- telah direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan rencana penggunaan, yakni untuk

    menambah atau meningkatkan modal kerja Perseroan. Demikian pula dengan dana yang diperoleh dari hasil

    konversi Waran Seri V senilai Rp.2.588.738.500,- telah direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan rencana

    penggunaan, yakni untuk menambah atau meningkatkan modal kerja Perseroan untuk penyaluran

    pemberian kredit.

    Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuan

Embed Size (px)
Recommended