laporan FM lingga.docx

1 Laporan Fasilitator Masyarakat (Andi Haryadi, & M.Thabrani) 2015

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan atau yang lebih

dikenal sebagai PPIP merupakan program pembangunan yang

dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan

sekaligus sasaran pembangunan itu sendiri (swakelola) dengan

sokongan dana dari pemerintah.

PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat, yang

komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat

sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan

dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan

melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar.


Program Pembangunan ini bertujuan menciptakan dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun

kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan

terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desanya. Program

ini telah dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan sekaran namun

untuk provinsi Kepulauan Riau sendiri program ini baru dimulai pada

tahun 2011.

Dalam pelaksanaannya, PPIP terus berupaya meningkatkan kapasitas

dan peran masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder)

dalam pelaksanaan program. Hal-hal tersebut dilakukan melalui :

a) Peningkatan kepedulian dan kesadaran mengenai pentingnya

ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur dasa di semua

tingkatan pelaku;

b) Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam

pelaksanaan program khususnya peran serta perempuan dan

masyarakat kelompok miskin, terutama dalam proses

pengambilan keputusan;

c) Peningkatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan yang

terintegrasi dalam sistem penyelenggaraan program;

d) Peningkatan kualitas kerja, melalui pemantauan kinerja yang

akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi,

kabupaten, sampai di tingkat desa;


e) Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan sistem, penghargaan, dan

sanksi bagi penyelenggara program, dari tingkat provinsi,

kabupaten, dan tingkat desa; dan

1.2 Uraian Kegiatan PPIP

Kegiatan PPIP untuk tahun anggaran 2015 ini tidak seperti tahun-tahun

sebelumnya, karena kegiatan pelaksanaan langsung kepada pekerjaan

fisik, namun berikut saya mengulas kembali rangkaian kegiatan PPIP di

Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun anggaran 2014, karena kegiatan

tahun anggaran 2014 dan 2015 pada dasarnya adalah satu kesatuan

kegiatan yang dibagi atas 2 tahun anggran, dengan nilai BLM 100 juta

pada tahun 2014 dan sisanya 150 juta pada tahun 2015 ini. Berikut

adalah rangkaian PPIP sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP,

sebagai berikut:

A. Sosialisasi Tingkat Provinsi.

Tujuan dari Sosialisasi Provinsi adalah untuk menjelaskan substansi

dari Progaram PPIP ini kepada Tingkat Provinsi. Dalam kegiatan ini

juga akan dijelaskan maksud dan tujuan dari program PPIP.

Diantaranya mengenai tupoksi dari Pemerintah Provinsi, dalam hal ini

Gubernur, sebagai penanggungjawab pelaksanaan program di wilayah

provinsi dimana kabupaten sasaran PPIP berada. Gubernur juga

bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan dan

pengendalian program.


Tanggung Jawab Gubernur antara lain :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan PPIP di wilayah kerjanya;

2. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan PPIP di wilayah

kerja;

3. Menunjuk dan mengajukan pejabat satuan kerja kepada Mentri PU;

Untuk Koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan PPIP di

tingkat provinsi dilakukan oleh Tim Koordinasi PPIP Tingkat

Provinsi , dibentuk dibawah koordinasi TKPK Provinsi melalui Surat

Keputusan ( SK ) Gubernur. Tim Koordinasi Provinsi diketuai oleh

Kepala Bappeda Provinsi, dengan anggota-anggota terdiri dari unsur

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi,

Dinas PU Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku

kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Tugas Tim Koordinasi PPIP Tingkat Provinsi, adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis oprasional PPIP

dengan program –program PNPM Mandiri lainnya di Provinsi;

2. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan bantuan teknis

berbagai kegiatan program sektoral di provinsi;

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PPIP di provinsi ;

4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPIP di provinsi;

5. Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;


6. Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan

yang timbul di dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil

tindakan /sanksi yang diperlukan;

7. Melaporkan perkembangan kegiatan , hasil audit, dan evaluasi

kepada Gubernur;

8. Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman PPIP.

Sedangkan untuk Pelaksana PPIP di tingkat provinsi dilakukan oleh

Tim Pelaksana PPIP Tingkat Provinsi. Tim Pelaksana Provinsi

terdiri dari Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi sebagai

ketua, dengan anggota-anggota terdiri dari unsur Dinas PU Provinsi.

Tim Pelaksana Provinsi dibentuk melalui Surat Keputusan ( SK )

Kepala Dinas PU. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana

Provinsi dibawah koordinasi Tim Koordinasi Provinsi .

Tugas Tim Pelaksana Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan program di tingkat provinsi;

2. Memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian

program ;

3. Memantau dan melakukan evaluasi di tingkat provinsi;

4. Melakukan pertemuan dengan Tim Koordinasi PPIP Provinsi , Tim

Koordinasi PPIP Kabupaten dan Tim Pelaksana Kabupaten

sekurang-kurangnya 2 ( dua ) kali dalam setahun;

5. Menyusun laporan penyelenggaraan dan melaporkan kepada Tim

Koordinasi PPIP Provinsi dan Tim Pelaksana Pusat.


Dan menerangkan juga Dana pendamping atau Biaya Oprasiaonal

(BOP) sebesar 1% untuk Tim Pelaksana Provinsi dalam

penyelenggaraan program yang terlokasi di DIPA SKPD di Tingkat

Provinsi.

B. Sosialisasi Tingkat Kabupaten.

Sosialisasi Tingkat Kabupaten ini penting untuk dilaksanakan.

Karena kegiatan ini akan menjelaskan tujuan dan maksud dari

Program PPIP ini, serta menerangkan Kabupaten tentang tupoksi

dari Kabupaten tersebut dalam program PPIP ini.

Sosialisasi kabupaten ini mengundang para Stake Holder, Bappeda

Kabupaten , Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Camat serta Kepala

Desa. Tujuan dari Sosialisasi ini untuk mengenalkan Program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014 pada

tingkat kabupaten, juga mengupas mengenai kebijakan PPIP 2014,

termasuk didalamnya menjelaskan mengenai pembentukan Tim

Koordinasi, Tim Pelaksa dan Satker Kabupaten, serta menjelaskan

tupoksi dari masing – masing Tim yang dibentuk.

Uraian dalam penjelasan sosialisasi pada tingkat kabupaten ini

adalah mengenai penjelasan akan Tupoksi dari Pemerintah

Kabupaten dalam hal ini Bupati, yang merupakan penanggung

jawab pelaksanaan program di tingkat kabupaten . Secara umum


tugas dari pemerintah kabupaten adalah mengkoordinasikan

penyelenggaraan program PPIP di wilayah kerjanya.

Tugas Pemerintah Kabupaten meliputi :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan PPIP di wilayah kerjanya;

2. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan PPIP di wilayah

kerja;

3. Menunjuk dan mengajukan pejabat Satuan Kerja kepada Mentri

PU;

4. Menyiapkan BOP ( Biaya Oprasional )pelaksanaan program sesuai

dengan kebijakan program.

Untuk Koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan PPIP

di tingkat kabupaten dilakukan oleh Tim Koordinasi PPIP

Tingkat Kabupaten , yang dibentuk dibawah koordinasi TKPK

Kabupaten melalui Surat Keputusan ( SK ) Bupati. Tim Koordinasi

Kabupaten terdiri dari Kepala Bappeda Kabupateni sebagai ketua,

dengan anggota-anggota terdiri dari unsur Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten, Dinas PU Kabupaten,

masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

dalam penanggulangan kemiskinan. Tugas Tim Koordinasi PPIP

Tingkat Kabupaten, adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis oprasional PPIP

dengan program – program PNPM Mandiri lainnya di

Kabupaten;


2. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan bantuan teknis

berbagai kegiatan program sektoral di Kabupaten;

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PPIP di Kabupaten ;

4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPIP di Kabupaten;

5. Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;

6. Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan

yang timbul di dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil

tindakan /sanksi yang diperlukan;

7. Melaporkan perkembangan kegiatan , hasil audit, dan evaluasi

kepada Bupati;

8. Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman

PPIP.

Sedangkan untuk Pelaksana PPIP di tingkat kabupaten dilakukan

oleh Tim Pelaksana PPIP Tingkat Kabupaten . Tim Pelaksana

Kabupaten terdiri dari Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU

Kabupaten sebagai ketua, dengan anggota-anggota terdiri dari

unsur Dinas PU Kabupaten . Tim Pelaksana Kabupateni dibentuk

melalui Surat Keputusan ( SK ) Kepala Dinas PU Kabupaten .

Dalam melaksanakan tugasnya , Tim Pelaksana Kabupaten

dibawah koordinasi Tim Koordinasi Kabupaten

Tugas Tim Pelaksana Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program di tingkat

kabupaten;


2. Memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian

program di wilayah kerjanya;

3. Memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan program di

tingkat kabupaten;

4. Mengadakan pertemuan dengan Tim Koordinasi PPIP Kabupaten

, Satker Kabupaten dan aparat Desa sekurang-kurangnya 2

( dua ) kali dalam setahun;

5. Menyusun laporan penyelenggaraan PPIP di wilayahnya dan

melaporkannya kepada Tim Koordinasi PPIP Kabupaten dan Tim

Pelaksana Provinsi .

Didalam Sosialisasi tingkat kabupaten dijelaskan juga dana BOP

(Biaya Oprasional) untuk kabupaten minimal sebesar 5% dari total

BLM yang diterima untuk membiayai oprasional Satker , Tim

Pelaksana Kabupaten dalam pengendalian dan pengawasan yang

teralokasi di DIPA SKPD di tingkat Kabupaten.

.


GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan

mencapai 211.772 km2. Namun, berdasarkan data eksisting luas

wilayah Kabupaten Lingga sebesar 45.667,56 Km2 yang terdiri dari

luas daratan sebesar 2.235,48 Km2 (4,91%) dan lautan sebesar

43.432,08 Km2 (95,09%). Secara administrasi, pemerintahan

Kabupaten Lingga terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu


Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep

Pesisir, Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Lingga, Kecamatan

Lingga Utara, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Timur, dan

Kecamatan Senayang. Jumlah pulau yang terdapat di Kabupaten

Lingga sebanyak 604 pulau dengan kondisi ± 571 belum

berpenghuni.

Kabupaten Lingga terletak di antara 0° 00’ - 1° 00’ Lintang Selatan

dan 103° 30’ - 105°00’ Bujur Timur. Adapun batas wilayah

Kabupaten Lingga antara lain : Sebelah Utara : Berbatasan dengan

Kecamatan Galang Kota Batam dan Kabupaten Bintan

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Natuna

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat

Berhala.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Indragiri (Provinsi

Riau)

a. Kondisi Fisik

Kondisi fisik dasar wilayah Kabupaten Lingga antara lain meliputi :

1. Kondisi Iklim dan Curah Hujan

Iklim di Kabupaten Lingga mempunyai sifat-sifat yaitu suhu rata-

rata 26,8⁰ C; kelembaban relatif rata-rata 84%; Kecepatan angin

rata-rata 5 Knot; tekanan udara rata-rata 1009,4 millibar; jumlah

curah hujan rata-rata 13,5mm/hari; Penyinaran matahari rata-rata

52 %. Kabupaten Lingga dialiri oleh sungai-sungai yang menjadi

potensi sumber air bagi pemenuhan kebutuhan air baik bagi


pertanian ataupun kegiatan yang lainnnya. Di Kabupaten Lingga

mempunyai potensi air yang surplus sepanjang tahun, dengan

jumlah curah hujan yang berkisar antara 2000-3500 mm/thn

dengan kondisi air surplus maka potensi sumber daya air cukup

besar yang dapat dimanfaatkan, berikut merupakan uraian potensi

ketersediaan air lahan:

TABEL 2.1 POTENSI KETERSEDIAAN AIR LAHAN DI

KABUPATEN LINGGA

Nama

Daera

h

Curah

Hujan

(mm/th)

Air

Tersedia

(mm)

Kondisi Air (mm/th)

Defi

sitSurplus

Lingga 2600,7 64 0 968

Singkep 2600,7 82,2 0 968

Senaya

ng2600,7 62,7 0 968

Sumber : Hasil Analisis, 2009

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Lingga tergolong tinggi,

yaitu 2.024,2 mm/tahun (< 2.000 mm/tahun) dengan hari hujan

rata-rata sebanyak 194 hari/tahun. Berdasarkan Klasifikasi Iklim

Schmidt dan Ferguson (1951), terdapat 9 bulan basah (curah hujan

>100 mm/bln), 1 bulan kering (curah hujan < 60 mm/bln), dan 2

bulan lembab (curah hujan 60 - 100 mm/bulan). Sedangkan


berdasarkan Zona Agroklimat Oldeman et.al (1980), bulan basah

(curah hujan >200 mm/bulan) dijumpai selama 4 bulan kering

sebanyak 3 bulan (curah hujan <100 mm/bulan) dan bulan lembab

sebanyak 5 bulan (curah hujan 100 - 200 mm/bulan). Curah hujan

bulanan minimum terjadi bulan Januari sebesar 13,9 mm/bulan,

sedangkan curah hujan bulanan maksimum terjadi bulan Nopember

sebesar 289,1 mm/bulan. Suhu udara rata-rata daerah kajian adalah

berkisar antara 26,3 – 27,7 ºC, dimana suhu udara rata-rata

tertinggi terjadi pada bulan September, sedangkan suhu udara rata-

rata terendah terjadi pada bulan Maret. Suhu udara maksimum

berkisar antara 32,0 (Januari dan Maret) s/d 34,0 (Oktober), dengan

rata-rata suhu maksimum sebesar 33,0. Sedangkan suhu minimum

berkisar 18,4 (Oktober) s/d 20,8 (Pebruari), dengan rata-rata suhu

minimum sebesar 20,0. Kelembaban udara relatif rata-rata adalah

83,6 %, dimana kelembaban udara relatif terendah terjadi pada

bulan Januari sebesar 80,0 %, sedangkan kelembaban udara relatif

tertinggi dijumpai pada bulan Desember sebesar 86,9 %.

2. Kondisi Topografi

Ketinggian di Kabupaten Lingga berkisar antara 0 – 1.272 m dpl,

sebagian besar daerah di Kabupaten Lingga adalah berbukit-bukit.

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat

73.947 Ha yang berupa daerah berbukit-bukit, sementara daerah

datarnya hanya sekitar 11.015 Ha. Pada dasarnya wilayah

Kabupaten Lingga memiliki kemiringan yang ideal untuk


dikembangkan sebagai kawasan perkotaan, karena hampir

mencapai 65 %, wilayah Kabupaten Lingga berada dalam

kemiringan 0 – 2 %, disusul oleh wilayah dengan kemiringan di atas

40 % yaitu mencapai hampir 17 %.

3. Kondisi Geomorfologi

Berdasarkan bentuk bentang alam dan sudut lerengnya, daerah

penyelidikan dapat dibagi menjadi 6 (enam) satuan morfologi,

yaitu:

Dataran

Merupakan daerah dataran aluvial sungai dengan kemiringan

lereng medan antara 0-5% (0-30), ketinggian wilayah antara 18 -

45 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk

dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi sangat

rendah. Penyebaran satuan ini adalah di bagian timur daerah

pemetaan, yaitu sekitar Kecamatan Senayang, Kecamatan

Lingga Utara, dan sebagian di Kecamatan Singkep Barat.

Perbukitan berelief halus

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan

bergelombang halus dengan kemiringan lereng medan 5-15%

(3-80), ketinggian wilayah antara 45 - 144 meter di atas

permukaan laut. Pada daerah yang termasuk ke dalam satuan

morfologi ini mempunyai tingkat erosi rendah. Penyebaran

satuan ini antara lain menempati daerah sebagian di

Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep.


Perbukitan berelief sedang


bergelombang sedang dengan kemiringan lereng medan 15 -

30% (8 - 170) dengan ketinggian wilayah 150 - 400 meter di

atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan

morfologi ini mempunyai tingkat erosi rendah sampai

menengah. Penyebaran satuan ini antara lain di daerah sekitar

sebagian di Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep

serta sebagian di Kecamatan Lingga.

Perbukitan berelief agak kasar


bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 30 - 50%

(17 - 270),dengan ketinggian wilayah 200 - 550 meter di atas

permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan

morfologi ini mempunyai tingkat erosi menengah. Penyebaran

satuan ini antara lain di daerah sekitar Kecamatan Singkep,

sebagian kecil di Kecamatan Singkep Barat, sebagian kecil di

Kecamatan Lingga dan Kecamatan Lingga Utara.

Perbukitan berelief kasar


bergelombang kasar dengan kemiringan lereng 50 - 70% (27 -

360),dengan ketinggian wilayah 225 - 644 meter di atas

permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan

morfologi ini mempunyai tingkat erosi tinggi. Penyebaran


satuan ini antara lain sebagian besar di Kecamatan Lingga dan

sebagian kecil di Kecamatan Lingga Utara serta sebagian kecil

di sekitar Kecamatan singkep.

Perbukitan berelief sangat kasar sampai hampir tegak

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang

sangat kasar dengan kemiringan lereng lebih besar dari 70% (>360),

dengan ketinggian wilayah 262 - 815 meter di atas permukaan laut.

Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai

tingkat erosi sangat tinggi, terutama erosi vertikalnya. Penyebaran

satuan ini antara lain terdapat di sekitar di Kecamatan Lingga dan

sebagian kecil di Kecamatan Lingga Utara serta sebagian kecil di

sekitar Kecamatan Singkep.

Tabel 2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten

Lingga

N

oNAMA DAS AREA

PERIMET

ERHA

1 Bakung

73363135,21

123726,50

28

7.336,

31

2 Cikasim 111924542,8 64150,892 11.192,


32 45

3 Daik

92916742,26

70399,905

42

9.291,

67

4 Jelutung

32658062,87

27704,461

33

3.265,

81

5 Kelumu

71950250,28

71950250,

28

7.195,

03

6 Keton

70214656,85

50723,183

51

7.021,

47

7 Langkap

81348311,37

54951,394

49

8.134,

83

8 Limas

146221490,1

107717,34

61

14.622,

15

9 Marok Tua

54897668,53

87721,369

51

5.489,

77

10 Mengkudung

59664261,19

48495,450

43

5.966,

43

11 Mentunda

43136342,12

35607,374

06

4.313,

63

12 Nerekeh 29281574,63 29801,354 2.928,


41 16

13 Pancur

37343629,86

31873,107

28

3.734,

36

14 Panggak Darat

19864149,01

25306,829

96

1.986,

41

15 Petengah

24814291,94

25058,377

43

2.481,

43

16 Resun

54372550,9

39338,569

05

5.437,

26

17 Selayar

103877730,6

63432,565

59

10.387,

77

18 Senayang

40289778,76

47651,076

66

4.028,

98

19 Serak

82283607,45

74073,710

66

8.228,

36

20 Sergang

293817791,2

105552,92

38

29.381,

78

21 Sungai Besar

78536805,83

45747,239

06

7.853,

68

22 Sungai Pinang 65630224,27 40943,347 6.563,


28 02

23 Tanda

185547016,2

115668,99

84

18.554,

70

24 Temiang

41936846,26

34680,410

69

4.193,

68

25 Pulau Pulau

Kecil 41712180,21

72658,064

66

4.171,

22

4. Kondisi Administratif

Berdasarkan Undang Undang No. 31 Tahun 2003, Kabupaten

Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai

211.772 km2. Namun, berdasarkan data eksisting luas wilayah

Kabupaten Lingga sebesar 45.667,56 Km2 yang terdiri dari luas

daratan sebesar 2.235,48 Km2 (4,91%) dan lautan sebesar

43.432,08 Km2 (95,09%). Secara administrasi, pemerintahan

Kabupaten Lingga terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu

Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep

Pesisir, Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Lingga, Kecamatan

Lingga Utara, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Timur, dan

Kecamatan Senayang. Jumlah pulau yang terdapat di Kabupaten

Lingga sebanyak 604 pulau dengan kondisi ± 571 belum

berpenghuni. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah

Kecamatan Senayang dengan luas wilayah 48730 Ha . Sedangkan


yang terkecil adalah Kecamatan Selayar dengan luas wilayah 4198

Ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah

Kelurahan/Desa

NONAMA

KECAMATAN

JUMLAH

KELURAHAN/DE

SA

LUAS WILAYAH

(HA)

1 LINGGA 1 Kelurahan /

10 Desa

44.101

2 LINGGA TIMUR 6 Desa 13.871

3 LINGGA UTARA 1 Kelurahan /

11 Desa

30.182

4 SINGKEP 3 Kelurahan / 3

Desa

13.453

5 SINGKEP PESISIR 6 Desa 9.562

6 SINGKEP SELATAN 3 Desa 15.096

7 SINGKEP BARAT 1 Kelurahan /

14 Desa

45.202

8 SENAYANG 1 Kelurahan /

18 Desa

48.730

9 SELAYAR 4 Desa 4.198

Total 82 Desa / Kel. 224.395


Sumber : RTRW Kabupaten Lingga

Gambaran umum kondisi penggunaan lahan Kabupaten Lingga

meliputi distribusi penggunaan lahan, kondisi penggunaan lahan

menurut jenisnya, kondisi penggunaan lahan kawasan terbangun,

penggunaan lahan kawasan non terbangun, dan penggunaan lahan

menurut fungsinya.

2.3 Distribusi Pengunaan Lahan Kabupaten Lingga

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana

pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan

berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia.

Penggunaan lahan di suatu wilayah dapat dibagi menurut fungsi dan

jenisnya. Penggunaan lahan menurut fungsinya dapat dibagi

menjadi 2 kawasan, yaitu: kawasan terbangun (perumahan dan

perkampungan, jasa perdagangan, jalan, dan industri) dan kawasan

non terbangun (sawah teknis dan sawah non teknis, tegalan atau

ladang, kebun, hutan, penggunaan tanah khusus dan lainnya seperti

sungai, jalan).

1. Kondisi Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya

Salah satu aspek yang dikaji dalam melihat potensi fisik dasar

adalah penggunaan lahan eksisting pada suatu wilayah. Hal

tersebut dikarenakan penggunaan lahan merupakan gambaran

dari pemanfaatan lahan yang terdapat di wilayah Kabupaten

Lingga. Pengertian dari masing‐masing jenis penggunaan lahan

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:


a. Pesawahan/sawah merupakan lahan pematang dengan

ditunjang atau tidak ditunjang oleh saluran irigasi, sering

digenangi, ditanami padi atau tanaman semusim lainnya.

b. Perkampungan merupakan lahan pemukiman (rumah

tinggal, dan penggunaan fasilitas lainnya, seperti pendidikan,

pemerintahan dan lainnya) yang berkelompok tetapi tersebar

pada pusat‐pusat kota/desa maupun sepanjang jalur jalan.

c. Tegalan/perkebunan merupakan lahan yang diusahakan

untuk pengembangan pertanian lahan kering yang

diusahakan menetap dengan tanaman semusim dengan

tanaman keras sebagai batas persil dan tidak memiliki

saluran irigasi.

d. Padang rumput merupakan lahan yang tanamannya

merupakan padang rumput dan kadang‐kadang hanya

digunakan bagi kepentingan ternak, tetapi kadang pula

dimanfaatkan penduduk untuk menanam tanaman sebagai

tanaman sambilan.

e. Empang/kolam merupakan areal lahan yang tidak dapat

dimanfaatkan dikarenakan lahannya rusak.

f. Hutan merupakan lahan hutan yang berdasarkan ciri

vegetasi dan status, serta fungsinya dapat dibedakan dalam:

Hutan lebat mempunyai ciri‐ciri tumbuhan dengan

berbagai jenis pohon, tingkat pertumbuhan maksimum,

tajug rapat, semak belukar jarang didapati.


Hutan belukar banyak ditumbuhi dengan tumbuhan

berbatang kecil, umumnya merupakan bekas daerah

penebangan hutan, perladangan.

Hutan sejenis dicirikan oleh dominasi satu jenis pohon

dengan kriteria dominasi 75% atau lebih.

Perkebunan merupakan lahan yang ditanami dengan

berbagai jenis tanaman dan berumur panjang baik

diusahakan oleh perkebunan besar maupun perkebunan

rakyat/kecil. Umumnya tanaman yang diusahakan

hanya satu jenis.

Penggunaan lainnya, dimana penggunaan ini termasuk

penggunaan untuk jalan, irigasi, riool, sungai, tanah yang

tidak diusahakan, penggalian, industri, dan peternakan

serta pariwisata.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pola

penggunaan tersebut mengalami pergeseran luasan jenis

penggunaan sejalan dengan tuntutan perubahan kegiatan,

guna meningkatkan nilai tambah dari setiap jenis

penggunaan lahan bersangkutan. Kecenderungan

perubahan penggunaan lahan yaitu dengan tumbuhnya

beberapa kawasan perumahan baru, kawasan/zona industri,

persawahan, dan lainnya yang akan menggeser jenis

penggunaan kegiatan pertanian lahan basah dan pertanian

lahan kering


Tabel 2.1 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Lingga Berdasarkan

Jenisnya

2. Kondisi Penggunaan Lahan Kawasan Terbangun

Berdasarkan data penggunaan tanah di Kabupaten Lingga, luas

pemanfaatan ruang sebagai kawasan terbangun sudah

mencapai 240,1 Km2. Pada penggunaan lahan keseluruhan di

Lingga, kawasan terbangun terbagi menjadi beberapa bagian.

Permukiman di Kabupaten Lingga memiliki luas 21,03 Km2 dari

luas keseluruhan wilayah Kabupaten Lingga. Perumahan ini

dibedakan atas 2 macam utama, yaitu permukiman

(perumahan) yang dibangun oleh pengembang (developer) dan

permukiman (kampung) yang dibangun secara individu oleh

masyarakat.


a. Penggunaan Lahan Menurut Fungsinya

Wilayah Kabupaten Lingga dapat juga dibagi menjadi 2

kawasan, yaitu: kawasan lindung, yang berfungsi untuk

melindungi kawasan Kabupaten Lingga; dan kawasan

budidaya, yang berfungsi untuk tempat pembudidayaan

sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Lingga.

b. Penggunaan Lahan Kawasan Lindung

Kawasan lindung atau kawasan yang berfungsi lindung yang

direncanakan atau ditetapkan dalam wilayah Kabupaten

Lingga meliputi :

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan

bawahannya.

Kawasan perlindungan kawasan sempadan pantai,

kawasan sempadan sungai dan sempadan mata air.

Kawasan resapan air.

c. Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Pertanian

Pada penggunaan lahan kawasan budidaya pertanian,

kawasan ini terbagi menjadi beberapa bagian‐bagian, antara

lain: sawah, sawah tadah hujan, tegalan/ladang, kebun

campur, dan perkebunan/kebun.

Sawah Total penggunaan lahan persawahan di

Kabupaten Lingga seluas 140,22 Km2 atau sekitar

27,26% dari luas penggunaan lahan di Kabupaten

Lingga. Sawah terluas ada di Kecamatan Senayang.


Tanah Ladang dan Perkebunan

Termasuk dalam kelompok penggunaan lahan ini adalah

Tanah ladang dan Perkebunan, yang merupakan bagian

dari pertanian lahan kering. Total luas pertanian lahan

kering tersebut adalah 816.01 Ha dari luas wilayah

Kabupaten Lingga, yang terdiri atas: Perkebunan sebesar

462.96 Ha dan Tanah Ladang sebesar 353.05 Ha.

3. Penggunaan Lahan Kawasan Terbangun

Rencana kawasan budidaya ini terdiri atas 2 kelompok utama,

yaitu kawasan budidaya perkotaan dan kawasan budidaya

pertanian (perdesaan). Dalam kawasan budidaya perkotaan ini

tercakup baik kawasan budidaya perkotaan yang telah ada

dewasa ini maupun kawasan budidaya transisi perkotaan,

dalam arti transisi dari karakter perdesaan menjadi karakter

perkotaan. Prinsip penetapan kawasan tersebut adalah

berdasarkan dominasi fungsi atau kegiatan utama yang ada

dan yang akan dikembangkan pada kawasan tersebut.

a. Kawasan Pusat Kota (Central Bussiness District/CBD)

Kawasan Pusat Kota ini merupakan pusat utama bagi

Kabupaten Lingga. Kawasan Pusat Kota ini terletak di

wilayah ibukota kecamatan yang telah maju seperti Daik

dan Dabo. Dalam kawasan pusat kota ini terdapat fungsi

atau kegiatan:

Taman/ruang terbuka pusat kota;


Perniagaan/perbelanjaan;

Jasa‐jasa;

Fasilitas sosial/fasilitas umum;

Perumahan pusat kota (rumah‐toko/ruko).

Institusi/fasum

b. Kegiatan‐kegiatan khusus

Kegiatan‐kegiatan khusus dalam hal ini adalah yang dapat

diidentifikasi luas pemanfaatan ruang/lahannya, yang

meliputi:

Komplek Batalyon Infantri/kawasan militer di

Kecamatan Singkep.

Lapangan terbang di Kecamatan Singkep.Komplek

perkantoran di Kecamatan Lingga.

Peta 2.1. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten

Lingga


2.3 Kondisi Demografis Kabupaten Lingga

Pembahasan kondisi kependudukan akan berhubungan langsung

dengan masyarakat/penduduk. Peran serta penduduk dalam

pembangunan wilayah mempunyai ikatan yang cukup kuat sesuai

dengan tempat tinggalnya. Karakteristik sosial yang dimaksud

disini adalah karakter dari masing-masing penduduk.

Pada tahun 2014 jumlah Penduduk Kabupaten Lingga yaitu

90.651 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan

Singkep Barat yaitu 26.760 jiwa dan yang terkecil terdapat pada

Kecamatan Selayar yaitu 3.506 jiwa. Gambaran tentang jumlah

dan kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Lingga dalam

kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.3.


Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk dimasa

yang akan datang berdasarkan trend perkembangan penduduk

tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi penduduk dalam penyusunan

laporan ini direncanakan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan

yaitu tahun 2015-2019. Pada tahun 2014 jumlah penduduk

Kabupaten Lingga sebesar 90.651 jiwa. Berikut adalah proyeksi

jumlah penduduk Kabupaten Lingga antara tahun 2014– 2019,

sebagai berikut :

Rencana Struktur Ruang Kabupaten Lingga

Dasar perumusan struktur ruang di Kabupaten Lingga dilakukan

dengan memperhatikan arahan rencana struktur ruangnasional

dan rencana struktur ruang provinsi serta kebutuhan

pengembangan wilayah dan pelayanan infrastruktur sesuai

dengan persoalan yang harus diatasi dan potensi yang dapat

dikembangkan serta peluang pengembangan yang dapat

diusahakan untuk menopang pengembangan perekonomian

wilayah sampai dengan akhir tahun perencanaan.

1. Rencana Struktur Ruang Dalam Sistem Nasional Dan

Provinsi

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka

tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-

pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain dihubungkan oleh

sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan

transportasi.


Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan

sosial ekonomi masyarakat di wilayah kabupaten, yang dapat terdiri

atas:

a) PKN yang berada di wilayah kabupaten;

b) PKW yang berada di wilayah kabupaten;

c) PKL yang berada di wilayah kabupaten;

d) PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan

e) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang

penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang memiliki skala

pelayanan kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;

dan

- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)merupakan pusat

permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

antar desa.

- Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi

sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan

sumber daya air yang mengintegrasikannya dan

memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di

wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah

kabupaten berfungsi :

a) Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah

kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan


dan kawasan perdesaan disekitarnya yang berada dalam

wilayah kabupaten; dan

b) Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang yang

menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi

fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama

pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada. Rencana

struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruangwilayah kabupaten,

kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah

kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial

ekonomi;

2. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten; dan

3. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan

dengan kriteria:

1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional,rencana

struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan

rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang

berbatasan;

2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka

waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;

3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut :


- Terdiri atas Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat

Pelayanan Lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain

yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah

kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;

- Memuat penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan

- Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di

dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan

sistem wilayah kabupaten.

4. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana

dimaksud pada angka 3 huruf a dengan ketentuan sebagai

berikut:

- Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari

ditetapkan sebagai PKL promosi (dengan notasi PKLp);

- Pusat kegiatan yang dapat dipromosikan menjadi PKLp

hanya Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan

- Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten

dan mengindikasikan program pembangunannya

didalam arahan pemanfataan ruangnya, agar

pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi

kriteria PKL.


Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh

sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan

prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem

jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Lingga

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lingga meliputi rencana

sistem pusat kegiatan, dan rencana sistem jaringan prasarana

wilayah.Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan

sistem perdesaan. Sedangkan sistem jaringan prasarana wilayah

terdiri dari (i) Sistem prasarana utama yang meliputi jaringan

transportasi darat, laut dan udara; (ii) Sistem prasarana lainnya

yang meliputi rencana sistem jaringan energi, rencana sistem

jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air,

dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana Sistem Perkotaan

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah di Kabupaten Lingga

dilakukan dengan merujuk pada rencana sistem perkotaan

nasional yang tertuang didalam RTRWN.Dalam sistem

perkotaan nasional Daik Lingga dan Dabo Pulau Singkep

ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) tahap

pengembangan ke II dengan mendorong pengembangan kota-

kota sentra produksi. Berkaitan dengan hal tersebut maka


peran kedua kawasan perkotaan tersebut diharapkan dapat

berperan:

1. Sebagai simpul kedua kegiatan ekspor–impor yang

mendukung PKN di Batam;

2. Sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta pusat

pengolahan/pengumpulan barang di wilayah kabupaten

dan sekitarnya dan/atau melayani skala

ProvinsiKepulauan Riau;

3. Sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi

atau beberapa kabupaten di sekitarnya.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal merujuk pada sistem

perkotaan yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kepulauan

Riau.Dalam sistem perkotaan wilayah Provinsi Kepulauan

Riau, Senayang dan Pancur (Lingga Utara)ditetapkan

sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dengan demikian

diharapkan kedua kawasan perkotaan tersebut dapat

berperan sebagai:

1. Pusat pelayanan keuangan beberapa kecamatan di

wilayah Kabupaten Lingga.

2. Pusat pengolahan/pengumpulan barang beberapa

kecamatan di wilayah Kabupaten Lingga.

3. Simpul transportasi beberapa kecamatan di wilayah

Kabupaten Lingga.


4. Jasa pemerintahan beberapa kecamatan di wilayah

Kabupaten Lingga.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Untuk menetapkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di

Kabupaten Lingga, hal-hal yang mendasari antara lain :

1. Mempertimbangkan arahan PKW dan PKL sebagaimana tersebut

diatas, sehingga penetapan PPK dapat mendukung

pengembangan PKL maupun PKW yang sudah ditetapkan dalam

rencana sistem perkotaan Nasional maupun sistem perkotaan di

tingkat Provinsi. Dengan memperhatikan arahan PKW dan PKL

sebagaimana tertuang didalam RTRWN dan RTRW Provinsi

Kepulauan Riau, maka pengembangan Pusat Pelayanan

Kawasan diharapkan dapat mendukung pengembangan PKL di

Senayang dan Pancur.Selain itu, pengembangan PPK

khususnya di Pulau Singkep dan Pulau Lingga, diharapkan dapat

menjadi pendukung pengembangan PKW di Dabo dan Daik.

2. Potensi dan permasalahan pengembangan di setiap wilayah

kecamatan di Kabupaten Lingga.

3. Potensi pengembangan di setiap wilayah di Kabupaten Lingga

adalah sebagai berikut:

a. Daik (Kecamatan Lingga), merupakan pusat

pengembangan dengan orientasi kegiatan berupa pusat

pemerintahan kabupaten, perdagangan, industri,


perumahan dan permukiman, pariwisata, pertanian,

perkebunan, pendidikan, dan kawasan lindung;

b. Dabo (Kecamatan Singkep), merupakan pusat di bagian

selatan dengan industri, perdagangan, pertanian,

kehutanan, pertambangan, simpul transportasi laut skala

nasional, pusat pelayanan transportasi udara skala

regional, pariwisata, perumahan dan permukiman sebagai

orientasi pengembangan wilayahnya;

c. Senayang, merupakan pusat di bagian utara dengan

fokus pengembangan sektor pariwisata, perumahan dan

pemukiman, pertanian, perkebunan, perikanan dan

sebagai simpul pelayanan transportasi laut lokal;

d. Lingga Utara, merupakan pusat dibagian tengah dengan

fokus pengembangan sektor pertanian, perikanan dan

kelautan, Permukiman/perumahan,dan Simpul pelayanan

transportasi laut lokal sebagai orientasi pengembangan

wilayahnya;

e. Singkep Barat, merupakan pusat di bagian selatan

dengan fokus pengembangan sektor pariwisata,

perkebunan, pertanian, perikanan, perumahan dan

pemukiman sebagai sektor andalannya.

3. Isu Strategis Kabupaten Lingga

Issu strategis yang terkait dengan kesenjangan pengembangan

wilayah di utara dan wilayah selatan Kabupaten Lingga.


Kesenjangan pengembangan wilayah dan pelayanan sosial ekonomi

dan budaya di wilayah utara dan selatan Kabupaten Lingga

(khususnya pada pulau-pulau kecil) menjadi pertimbangan utama

untuk mendorong pemerataan pelayanan pengembangan wilayah.

Namun, kondisi geografis berupa perairan yang memisahkan antara

pulau-pulau kecil di Kabupaten Lingga memerlukan penanganan

yang terpadu dalam sistem aksesibilitas yang menghubungkan

antar Pusat Pelayanan Kawasan maupun Pusat Pelayanan

Lingkungan.

Berkaitan dengan beberapa hal tersebut diatas, maka Pusat

Pelayanan Kawasanmerupakan kawasan perkotaan yang berfungsi

untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa dan

juga mendukung pengembangan Pusat Kegiatan Lokal

direncanakan sebagai berikut:

1. PPK Pulau Rejai (Kecamatan Senayang)

Pengembangan Pulau Rejai diharapkan dapat menjadi pusat

pertumbuhan di bagian utara wilayah Kabupaten Lingga

khususnya pada pusat pengembangan pulau-pulau kecil yang

berbasis pada kelautan (wisata bahari, perikanan, pertanian).

2. PPK Sungai Tenam (Kecamatan Lingga)

Keberadaan pelabuhanSungai Tenam diharapkan

dapat menjadi simpul transportasi yang

menghubungkan pulau-pulau kecil di bagian utara

wilayah Kabupaten Lingga dengan Pulau Lingga


maupun Pulau Singkep. Dengan demikian,

diharapkan pada simpul transportasi tersebut

tumbuh perkotaan yang dapat menjadi Pusat

Pelayanan Kawasan di wilayah sekitarnya yang

berbasis pada pengembangan perdagangan jasa,

pergudangan industri maritim, dan pemukiman baru.

3. PPK Marok Tua (Kecamatan Singkep Barat)

PengembanganMarok Tua sebagai Pusat Pelayanan

Kawasan diharapkan dapat memperkecil

kesenjangan pengembangan wilayah barat dan

wilayah timur Pulau Singkep. Pengembangan Marok

Tua diharapkan dapat mendorong tumbuhnya

kawasan dengan basis pengembangan sektor

perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Selain

itu, pengembangan Marok Tua juga dipersiapkan

untuk mendorong pengembangan transportasi ke

Provinsi Jambi.

4. PPK Sungai Pinang (Kecamatan Lingga Timur)

Pengembangan Sungai Pinang sebagai

Pusat Pelayanan Kawasan diharapkan dapat

memperkecil kesenjangan pengembangan

wilayah timur Pulau Lingga. Pengembangan

SungaiPinang diharapkan dapat mendorong

tumbuhnya kawasan dengan basis


pengembangan sektor perkebunan dan

perikanan.

Rencana Sistem Perdesaan

Rencana sistem perdesaan di wilayah Kabupaten Lingga

merupakan penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.Pusat

Pelayanan Lingkungan (PPL) dikembangkan untuk mendukung

pengembangan PPK yang ada di Kabupaten Lingga.

1. Pusat Pelayanan Lingkungan yang mendukung

pengembangan PPK Pulau Rejai adalah sebagai berikut:

a. PPL Cempa terletak di Kecamatan Senayang.

b. PPL Tajur Biru (Pulau Temiang)terletak di Kecamatan

Senayang.

c. PPL Pulau Benan (pendukung pelayanan wisata) terletak

di Kecamatan Senayang.

2. Pusat Pelayanan Lingkungan yang akan dikembangkan untuk

mendukung pengembangan PPK Sungai Tenam adalah:

a. PPL Penarik terletak di Kecamatan Lingga.

b. PPL Centeng (pelayanan wisata, agropolitan) terletak di

Kecamatan Lingga Utara.

c. PPL Penuba (pelayanan perikanan)terletak di Kecamatan

Selayar.

3. Pusat Pelayanan Lingkungan yang akan dikembangkan untuk


mendukung pengembangan PPK Marok Tua adalah:

a. PPL Kuala Raya terletak di Kecamatan Singkep Barat.

b. PPL Jagoh terletak di Kecamatan Singkep Barat.

c. PPL Resang terletak di Kecamatan Singkep Selatan.

d. PPL Pulau Mas terletak di Kecamatan Singkep Barat.

e. PPL Lanjut terletak di Kecamatan Singkep Pesisir. Pusat

Pelayanan Lingkungan yang akan dikembangkan untuk

mendukung pengembangan PPK Sungai Pinang adalah

PPL Centeng di Kecamatan Lingga Utara

4. Rencana Sistem Jaringan Prasana Wilayah

A. Rencana Sistem prasarana Lainnya

1) Rencana Sistem Jaringan Energi

Pengembangan sistem penyediaan energi di Kabupaten

Lingga meliputi jaringan minyak bumi dan gas; jaringan

transmisi tenaga listrik; dan pembangkit tenaga listrik.

Pengembangan sistem penyediaan energi di Kabupaten

Lingga bertujuan:

a. Menyediakan tenaga listrik yang terjamin keandalan

dan kesinambungan penyediaannya dalan rangka

penunjang kegiatan di seluruh wilayah kabupaten

Lingga.

b. Melaksanakan pemanfaatan energi gas maupun minyak

untuk kebutuhan rumah tangga, industri,dan

transportasi.


c. Rencana Jaringan Minyak Bumi dan Gas

d. Pengembangan penyediaan energi untuk transportasi,

rumah tangga, dan industri bertujuan untuk

menyediakan bahan bakar bagi keperluan transportasi,

rumah tangga, dan industri berupa bahan bakar gas

maupun minyak bumi. Pengembangan penyediaan

energi untuk transportasi, rumah tangga, dan industri

meliputi :

Penyediaan, pengamanan, dan pengembangan fasilitas depo

pengisian Bahan Bakar Minyak untuk keperluan rumah

tangga, transportasi maupun industri yang akan melayani

seluruh wilayah kabupaten Lingga. Lokasi pengembangan

depo pengisian bahan bakar direncanakan terpadu dengan

pengembangan Pelabuhan, hal ini disebabkan karena suplai

bahan bakar dilakukan dari laut dengan mempergunakan

kapal. Dalam hal kerawanan terhadap bencana maka perlu

dikembangkan unit depo pengisian bahan bakar yang terletak

pada lokasi yang aman terhadap ancaman sebagai alternatif

pengisian bahan bakar apabila dalam kondisi darurat.

Penyediaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk

keperluan transportasi dialokasikan tersebar di seluruh

wilayah Kabupaten Lingga baik untuk transportasi darat

maupun transportasi laut dengan tetap mempertimbangkan


faktor-faktor keamanan lingkungan dan aksesibilitas yang

akan diatur lebih lanjut didalam rencana yang lebih rinci.

Pengembangan stasiun pengisian bahan bakar gas untuk

keperluan rumah direncanakan tersebar di setiap pusat

pelayanan lingkungan.

Rencana fasilitas stasiun pengisian bahan bakar gas untuk

kebutuhan rumah tangga akan dikembangkan di Sungai

Tenam (Kecamatan Lingga) dan Dabo (Kecamatan Singkep).

Sedangkan Rencana pengisian bahan bakar untuk

transportasi akan dikembangkan di Dusun Penarik Desa

Kelumu (Kecamatan Lingga), Desa Sungai Buluh (Kecamatan

Singkep Barat), dan Pulau Sebangka (Kecamatan Senayang).

5. Rencana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan konsumen, maka usaha

perluasan jaringan perlu ditempuh.Perluasan jaringan distribusi (20

kV) dilakukan sesuai dengan penyebaran dan pemusatan beban di

wilayah Kabupaten Lingga.Untuk menjaga terjaminnya kontinuitas

pelayanan, maka lokasi tertentu perlu dibuat dengan sirkuit ganda.

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pemadaman total

bila terjadi gangguan pada jaringan antara pusat pembangkit

dengan gardu distribusi, atau penyaluran ke pusat-pusat beban

yang sifatnya penting yang mengalami kerugian secara ekonomis

yang sangat berarti bila terjadi pemadaman listrik. Parameter

jaringan yang perlu diperhatikanadalah:


a. Tegangan : mengikuti standar PLN (SPLN1), jatuh tegangan yang

dijinkan adalah + 5% dan –10% dari tegangan nominal.

b. Frekuensi : kestabilan frekuensi perlu dipertahankan,

mengingat ada beberapa peralatan konsumen yang peka

terhadap perubahan frekuensi. Untuk Indonesia, frekuensi

ditetapkan 50 Hz. Penyimpangan yang lazim diizinkan adalah 3%

selama 10 menit.

c. Faktor daya : Yang rendah dan ketidakseimbangan beban

konsumen akan mengakibatkan pengaruh balik pada jaringan,

seperti timbulnya kerugian besar. Diusahakan faktor daya

dipertahankan 0.8.

d. Beban : Keadaan beban dan pembebanan yang tidak seimbang

akan berakibat menurunnya fungsi jaringan serta usia

peralatannya.

e. Keandalan : Tingkat keandalan perlu dirumuskan sebelumnya.

Kemudian pada saat pengoperasian, dimonitor tingkat dan

banyaknya gangguan, dievaluasi berdasarkan tolok ukur tingkat

keandalan yang diinginkan, dan bila perlu dilakukan usaha

penyempurnaan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

f. Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di

wilayah Kabupaten Lingga dikembangkan pada setiap pulau yang

direncanakan untuk mengembangan permukiman. Adapun

rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik

meliputi:


g. Pengembangan jaringan saluran udara transmisi dan

distribusimeliputi:

1. Pulau Lingga meliputi:

a) Kecamatan Lingga;

b) Kecamatan Lingga Timur; dan

c) Kecamatan Lingga Utara.

2. Pulau Singkep meliputi:

a) Kecamatan Singkep;

b) Kecamatan Singkep Pesisir;

c) Kecamatan Singkep Selatan; dan

d) Kecamatan Singkep Barat.

3. Pulau Senayang Kecamatan Senayang.

4. Pulau Sebangka Kecamatan Senayang.

5. Pulau Benan Kecamatan Senayang.

6. Pulau Selayar Kecamatan Selayar.

7. Pulau Bakung Kecamatan Senayang.

8. Pulau Cempa Kecamatan Senayang.

Pengembangan jaringan saluran bawah laut yang

menghubungkan Pulau Lingga terletak di Penarik Desa

Kelumu Kecamatan Lingga dengan Pulau Singkep

terletak di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat; dan

Pengembangan gardu induk DesaJagoh Kecamatan

Singkep Barat.

6. Rencana Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik


Kebutuhanlistrik di Kabupaten Lingga diperhitungkan berdasarkan

kebutuhan listrik untuk rumah tangga, sarana pelayanan umum,

dan penerangan jalan. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan

listrik sampai dengan tahun perencanaan 2031 adalah 162.368 kw

yang meliputi listrik untuk rumah tanggasebesar 116,170 KW, listrik

untuk sarana pelayanan umum sebesar 29,043 KW dan listrik untuk

penerangan jalan sebesar 17,426 KW. Kondisi geografis Kabupaten

Lingga yang berupa kepulauan menuntut perencanaan sistem

pembangkit listrik yang efisien. Kebutuhan listrik di pulau-pulau

kecil untuk menunjang pengembangan kegiatan yang direncanakan

pada pulau tersebut akan dipenuhi dengan pola pengembangan

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Berdasarkan perhitungan kebutuhan listrik sebagaimanatersebut

diatas,maka untuk pembangkit listrik direncanakan sebagai

berikut:

1. Pulau Lingga akan menggunakan PLTD dengan kapasitas 10 MW

sejumlah 7 unit yang akan ditempatkan di Desa Sungai

Pinang,Kelurahan Daik, Desa Limbung, Sungai TenamDesa

Mentuda, Desa Penuba, Desa Kerandin, dan Kelurahan Pancur.

Di Pulau Lingga terdapat potensi sumber air yang dapat

dimanfaatkan untuk pengembangan sistem Pembangkit Tenaga

Listrik Min Hidro(PLMNH) di Sungai Jelutungdengan kapasitas 1,5

Mw.

2. Pulau Singkep diperlukan 10 unit PLTD dengan kapasitas


masing-masing pembangkit 10 MW. yang akan ditempatkan di

Kelurahan Dabo, Desa Marok tua, Desa Marok Kecil, dan Desa

Bakong. Selain itu, di Pulau Singkep (Desa Jagoh-Kecamatan

Singkep Barat) juga akan dikembangkan Pembangit Listrik

Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) dengan kapasitas 2 x 3

Mw.

3. Pulau Sebangka diperlukan 3 unit PLTD dengan kapasitas

masing-masing pembangkit 10 Mw yang akan ditempatkan di

Pulau Senayang.

4. Pada pulau-pulau kecil yang akan dikembangkan untuk

kawasan permukiman dan wisata yang meliputi Pulau Benan,

Pulau Bakung, dan Pulau Cempa masing-masing akan dilayani

oleh 2 unit PLTD dengan kapasitas 5 Mw. Selain itu juga akan

dikembangkan pembangkit listrik alternatif tenaga surya

dengan skala kecil untuk kebutuhan penerangan rumah

tangga, penerangan jalan, dan energi untuk menara

telekomunikasi serta kebutuhan kebutuhan skala kecil

lainnya.

7. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telepon adalah rangkaian perangkat/sekelompok alat

telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka

bertelekomunikasi. Sampai saat ini jaringan telepon sudah melayani

wilayah Kabupaten Lingga, namun kapasitas masih terbatas

jumlahnya. Umumnya jaringan telekomunikasi tersebut, terdapat


pada fasilitas perkantoran, perdagangan, dan jasa serta sebagian

lingkungan perumahan. Pengembangan sistem jaringan

telekomunikasi bertujuan:

1. Untuk memberikan arah penyelenggaraan telekomunikasi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di samping

kehandalan cakupan (coverage) frekuensi telekomunikasi dengan

tujuan meminimalkan jumlah menara telekomunikasi yang ada,

dengan prioritas mengarahkan pada penggunaan/dalam

penggunaan/pengelolaannya maupun penggunaan ruang, namun

tetap menjamin kehandalan cakupan pemancaran, pengiriman

dan atau penerimaan telekomunikasi;

2. Untuk menyediakan sarana telekomunikasi yang terjangkau

masyarakat dan merata seluruh wilayah kabupaten Lingga baik

daratan maupun lautan; dan

3. Mengembangkan sistem jaringan teknologi informasi yang

terjangkau dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Berkaitan tujuan pengembangan jaringan

telekomunikasi maka rencana pengembangan

jaringan telekomunikasi adalah sebagai

berikut:

8.Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Kabel

Pengembangan jaringan telepon kabel, harus dikembangkan secara

bertahap dan ekonomis sesuai dengan kebutuhan serta arah

pengembangan wilayah terutama kawasan yang di tetapkan


sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal

(PKL) serta pusat pelayanan kawasan (PPK). Pembangunan jaringan

prasarana telekomunikasi kabel direncanakan yang mengikuti

jaringan cakupan pelayanan ke seluruh pusat pelayanan dan

wilayah pengembangannya. Kebutuhan jaringan telekomunikasi

kabel direncanakan dengan acuan sebagai berikut:

Rumah tangga : 4 unit/100 penduduk

Fas. sosial dan umum : 3 % dari rumah tangga

Telepon umum/ wartel : 1 unit/3.000 jiwa

Warnet : 1 unit/12.000 jiwa

Rumah kabel : 1 unit/1.500 SST

STO : 1/20.000

Berdasarkan standar tersebut, maka pengembangan jaringan

telepon di Kabupaten Lingga direncanakan dengan

mengembangkan STO serta Rumah Kabel (RK) guna

meningkatkan kapasitas sambungan telepon. Rencana kebutuhan

telepon di Kabupaten Lingga tahun 2010 mencapai 3,808

sambungan dan 63 unit Rumah Kabel serta 5 Stasiun Otomat.

Pada tahun akhir perencanaan (tahun 2031) kebutuhan mencapai

6.936sambungan dengan kebutuhan 116 Rumah Kabel dan 9 unit

STO. Untuk memenuhi kebutuhan jaringan telepon di Kabupaten

Lingga, maka direncanakan pengembangan jaringan kabel yang

terdiri dari:


a. Pengembangan jaringan yang menghubungkan PKW Daik - PKL

Pancur - PPK Sungai Tenam - PPL Centeng - PPL Penarik - PPK

Sungai Pinang terletak di Pulau Lingga; dan

b. Pengembangan jaringan yang menghubungkan PKW Dabo - PPK

Marok Tua –PPL Resang - PPL Kuala Raya - PPL Jagoh terletak di

Pulau Singkep.

9.Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Nirkabel

Mengembangkan sistem telekomunikasi satelit atau telekomunikasi

nirkabel (selular) melalui pembangunan BTS dikembangkan untuk

dapat melayani seluruh wilayah kabupaten lingga baik daratan

maupun perairan dengan memperhatikan tingkat kepadatan

bangunan dan tingat kepadatan jasa telekomunikasi.

Pengembangan jaringan telekomunikasi di pulau-pulau kecil akan

dikembangkan dengan jaringan telepon nirkabel melalui

pengembangan menara BTS yang tersebar dan menjangkau

seluruh wilayah Kabupaten Lingga.Rencana pengembangan BTS di

Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan BTS di Kecamatan Lingga meliputi Daik

sebanyak 3 (tiga) BTS, Musai sebanyak 2 (dua) BTS, Panggak

Darat sebanyak 2 (dua) BTS, Mepar sebanyak 2 (dua) BTS,

Mentuda sebanyak 2 (dua) BTS), Pekajang, dan Kelumu.

2. Pengembangan BTS di Kecamatan Lingga Utara meliputi Bukit

Harapan sebanyak 2 (dua) BTS, Pancur sebanyak 3 (tiga) BTS,

Resun, Sungai Besar, Teluk, danLimbung.


3. Pengembangan BTS di Kecamatan Lingga Timur berada di

Sungai Pinang dan Kudung.

4. Pengembangan BTS di Kecamatan Selayar berada di Pulau

Selayar.

5. Pengembangan BTS di Kecamatan Singkep meliputi Dabo

sebanyak 4 (empat) BTS dan Batu Berdaun sebanyak 3 (tiga)

BTS.

6. Pengembangan BTS di Kecamatan Singkep Barat meliputi Jagoh

sebanyak 3 (tiga) BTS, Raya sebanyak 3 (tiga) BTS, Marok Tua

sebanyak 3 (tiga) BTS, Sungai Harapan sebanyak 2 (dua) BTS,

Sungai Buluh, Tinjul, dan Posek.

7. Pengembangan BTS di Kecamatan Singkep Pesisir meliputi

Persing sebanyak 2 (dua) BTS dan Kote.

8. Pengembangan BTS di Kecamatan Singkep Selatan berada di

Berhala dan Marok Kecil (Resang)

9. Pengembangan BTS di Kecamatan Senayang meliputi Pulau

Senayang sebanyak 2 (dua) BTS, Penaah sebanyak 2 (dua) BTS

berada di Pulau Buluh dan Pulau Kongki Besar, Cempa, Rejai,

Benan, Mensanak, Pulau Bukit, Tajur Biru, Pulau Kentar, Pasir

Panjang, Mamut, Batu Berlobang, Baran, Pulau Batang, dan

Temiang.

10. Pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi dibagi

dalam kawasan berdasarkan kepadatan bangunan serta

kepadatan jasa telekomunikasi yang lokasi persebarannya


ditetapkan dengan Peratuan bupati memperhatikan ketentuan

umum sebagai berikut:

1. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada

permukaan tanah direncanakan untuk pengembangan

menara bersama (beberapa operator) baik menara rangka

maupun menara tunggal.

2. Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas tanah dan di

atas bangunan dengan memperhatikan keamanan,

keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan.

3. Pada kawasan dengan perkotaan penempatan titik lokasi

menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat

dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal tinggi

maksimum 52 meter dari permukaan tanah dengan

memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika dan

keserasian lingkungan.

4. Menara Telekomunikasi dibangun sesuai dengan kaidah

penataan ruang ruang, keamanan dan ketertiban,

lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada

umumnya.

5. Pengaturan zona-zona pembangunan menara transmisi

selular (BTS), terutama yang berada di kawasan perkotaan

disesuaikan dengan kriteria teknis keindahan kota serta

mempertimbangkan faktor keamanan.


6. Dalam rangka pengaturan pembangunan menara

telekomunikasi di Kabupaten Lingga, perlu disusun

masterplan pengaturan menara telekomunikasi di

Kabupaten Lingga dengan memperhatikan rencana tata

ruang.

10. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem jaringan sumber daya air dikembangkan yang

terdiri atas: Daerah Aliran Sungai (DAS), Prasarana Air Baku untuk

Air Bersih, dan Sistem Pengendalian B.

A. Daerah Aliran Sungai(DAS)

Daerah aliran sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten

Lingga terdiri dari DAS Bakung, DAS Cikasim, DAS Daik, DAS

Jelutung, DAS Kelumu, DAS Keton, DAS Langkap, DAS Limas,

DAS Marok Tua, DAS Mengkuding, DAS Mentuda, DAS Nerekeh,

DAS Pancur, DAS Panggak Darat, DAS Petengah, DAS Resun,

DAS Selayar, DAS Senayang, DAS Serak, DAS Sergang, DAS

Sungai Besar, DAS Sungai Pinang, DAS Tanda, dan DAS

Temiang.

B. Prasarana Air Baku Untuk Air Bersih

Rencana penataan sumber daya air untuk air baku dalam

rangka pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi sangat

penting mengingat wilayah Kabupaten lingga terdiri dari banyak

pulau-pulau kecil yang tidak memiliki sumber air baku yang

cukup untuk memenuhi kebutuhan air minum. Pada saat ini


kebutuhan air minum dipenuhi dari air sumur. Mengingat

kondisi geografis serta luas pulau serta jumlah penduduk yang

semakin meningkat maka pengambilan air tanah akan

mengakibatkan intrusi air laut khususnya pada kawasan pesisir.

Dengan demikian maka kebutuhan air minum di Kabupaten

Lingga direncanakan dengan sistem perpipaan. Untuk menuju

pada sistem tersebut maka penataan sumber daya air untuk air

baku menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air

minum bagi penduduk samai akhir tahun perencanaan.

Pada saat ini pelayanan kebutuhan air minum perpipaan

didapat dari sumber mata air yang terdapat di Pulau Lingga dan

Pulau Singkep. Untuk memenuhi kebutuhan air minum yang

lebih besar sampai dengan akhir tahun perencanaan maka akan

di kembangkan sistem pengolahan air bersih dengan

memanfaatkan air sungai Daik dan sumber air baku dari kolong

yang banyak terdapat di Pulau Singkep.

Untuk menjaga kelestarian sumber air baku dari Sungai Daik

dan kualitas air kolong maka perlu dijaga kualitas air sungai

tersebut. Hal ini dilakukan dengan melakukan pembatasan

kegiatan kegiatan yang dapat menyebabkan penuruan kualitas

air sungai yang meliputi:

1. Menjaga kelestarian hutan agar tidak terjadi sedimentasi

pada sungai yang dapat menurunkan debit air maupun

kualitas air.


2. Melarang pembuangan limbah ke Sungai sungai atau kolong

yang akan dikembangkan sebagai air baku untuk air minum.

3. Menetapkan ruang sempadan kolong sebagai daerah

pengamanan air baku.

Berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan, sumber mata

air yang terdapat di Wilayah Kabupaten Lingga umumnya

dijumpai di sekitar kaki, lereng dan bagian atas perbukitan

dan mempunyai penyebaran tidak merata. Sumber mata air

di wilayah Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

a. Gunung Muncung Kecamatan Singkep;

b. Cenot Kecamatan Lingga;

c. Bukit Raja Kecamatan Lingga Utara;

d. Limbung Kecamatan Lingga Utara;

e. Sungai Kerandin Kecamatan Lingga Timur;

f. Kudung Kecamatan Lingga Timur;

g. Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur;

h. Tebing Kecamatan Lingga Utara;

i. Sumber Mata Air Gunung Lanjut Kecamatan Singkep

Pesisir;

j. Gunung Daik Kecamatan Lingga;

k. mata air terjun Ciklatip Kecamatan Singkep Barat;

l. mata air terjun Resun Kecamatan Lingga Utara;

m. Tanjung Keriting Kecamatan Lingga Timur;

n. Gunung Tunggal Kecamatan Singkep Barat;


o. Gemuruh Kecamatan Singkep;

p. Sungai Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir;

q. Sungai Ulu Medap Kecamatan Lingga Utara;

r. Sungai Tanjung Gantung Kecamatan Senayang;

s. Tanah Tinggi Kecamatan Selayar; dan

t. Bukit Selayar Kecamatan Selayar;

u. kolong Berindat di Kecamatan Singkep Pesisir;

v. kolong Pasir Kuning di Kecamatan Singkep;

w. kolong Serayak diKecamatan Singkep Selatan;

x. kolong Sungai Kerekel di Kecamatan Singkep Selatan;

y. kolong Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat; da

z. kolong Tanah Sejuk terletak di Kecamatan Singkep

Dalam kaitannya dengan kelestarian sumber air baku

dari mata air tersebut diatas, maka harus dijaga

kelestarian hutan yang menjadi daerah tangkapan air.

11. Rencana Sistem Pengendalian Banjir

Wilayah Kabupaten Lingga merupakan wilayah kepulauan yang

terdiri dari lautan, pulau-pulau kecil dengan daya dukung terbatas.

Pengembangan ruang untuk permukiman direncanakan pada

pulau-pulau besar dengan pendayagunaan ruang ruang pesisir

sehingga dapat dicapai optimasi pengembangan ruang darat dan

laut. Kondisi ini mengakibatkan wilayah pengembangan menjadi

relatif datar dengan perbedaan elevasi kecil terhadap permukaan

air laut yang memungkinkan sebagian wilayah dipengaruhi oleh


pasang surut air laut yang mengakibatkan aliran drainase tidak

lancar dan meluasnya daerah genangan. Kawasan yang rawan

terhadap banjir adalah kawasan di wilayah hilir. Hal ini disebabkan

semakin berkurangnya daerah resapan air dan belum optimalnya

sistem drainase.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi

terjadinya banjir adalah mengedalikan air sungai di daerah hulu.

Agar koefisien limpasan permukaan yang semakin besar dan

konsentrasi aliran di daerah hulu dapat di kendalikan maka perlu

mempertahankan daerah tutupan lahan yang menjadi daerah

tangkapan air serta mempertahankan kelestarian ruang yang

menjadi wilayah DAS setiap sungai.Perubahan fungsi pemanfaatan

lahan dari kawasan hutan menjadi kawasan terbangun, secara

langsung akan mempengaruhi besarnya koefisien limpasan

permukaan yang semakin besar dan konsentrasi aliran. Selain itu

perubahan fungsi tersebut akan merusak bagian hulu sungai (DAS),

seperti pada DAS Daik, DAS Nerekeh, DAS Panggak, DAS Tanda,

DAS Keton, DAS Sungai Pinang. DAS tersebut perlu dijaga

kelestariannya dalam upaya untuk mengedalikan banjir.

Penataan DAS direncanakan sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian hutan yang menjadi kawasan hulu sungai

sungai yang direncanakan sebagai kawasan permukiman di

kabupaten Lingga;

2. Membatasi dan mengedalikan perkembangan di sepanjang DAS;


3. Menjaga kelestasian daerah resapan air;

4. Pengembangan cek dam dan atau waduk waduk pengendali

banjir.

12. Rencana Sistem Jaringan Persampahan

Rencana sistem penanganan persampahan di Kabupaten Lingga

meliputi prediksi jumlah timbunan sampah dan kebutuhan

prasarana untuk penanganannya serta sistem penanganan pada

tempat pengelolaan sampah akhir.Tujuan pengelolaan sampah di

Kabupaten Lingga adalah:

1. Meminimalkan volume sampah dan pengembangan prasarana

pengolahan sampah dengan teknologi yang berwawasan

lingkungan.

2. Mencapai target penanganan 75 % dari jumlah total sampah

khususnya di permukiman perkotaan yang dilakukan baik pada

sumbernya, proses pengangkutan maupun pengelolaannya di

TPA.

3. Mendorong keterlibatan masyarakat didalam proses

pengelolaan sampah.

Perkiraan timbulan sampah di Kabupaten Lingga dilakukan

dengan proyeksi penduduk dan standar produksi sampah yang

dihasilkannya. Berdasarkan besaran-besaran tersebut, maka

dapat dihitung produksi sampah dan perkembangannya. Total

timbunan sampah pada akhir tahun perencanaan di kabupaten

Lingga adalah 921 m3 per hari.


Rencana penanganan persampahan di Kabupaten Lingga

dibedakan menjadi 2 yaitu:

Penanganan sampah pada lingkungan permukiman

perkotaan

Penanganan sampah di lingkungan perkotaan khususnya di

Pulau Lingga dan Pulau Singkep dikembangkan dengan sistem

penanganan sampah terpadu yang meliputi sistem

pengumpulan, sistem pengangkutan sementara, pengolahan

akhir dan pengolahan untuk sampah tertentu.

Rencana sistem penanganan sampah di permukiman perkotaan

di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan sampah permukiman perkotaan di Kabupaten

Lingga dilakukan melalui proses pewadahan, pemilahan,

pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan

pengolahan.

b. Sistem pengolahan sampah direncanakan sistem

pengolahan sampah secara terpadu.

c. Penggunaan teknologi tepat-guna untuk meningkatkan

efisiensi dan mengoptimalkan prasarana persampahan

d. Pengembangan prasarana sampah bahan berbahaya dan

beracun serta pengelolaannya dilakukan dengan teknologi

yang tepat serta berwawasan lingkungan

e. Pemanfaatan kembali sampah non-organik pada sumber

produksi sampah; Skenario ini diharapkan dapat mereduksi


sampah sebesar 20% pada TPS dan 10% di TPA sehingga

total reduksi sampah adalah 30%.

f. Komposter sampah organik pada sumber domestik; di

TPSdan TPA

g. Pengembangan sumber energi alternatif (gas metan) pada

Tempat Pengelolaan Sampah Akhir.

h. Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir dilakuan

dengan sistem sanitary landfill.

i. Peningkatan daerah pelayanan pengelolaan sampah.

Lokasi yang memungkinkan untuk dinominasikan

sebagai Lokasi.

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di

Kabupaten Lingga, adalah sebagai berikut:

Air Merah II Desa Sungai Raya, Kecamatan Singkep

Barat seluas ± 5 Ha. Desa Musai Kecamatan Lingga

seluas ± 5 Ha.

Penanganan sampah pada lingkungan permukiman

perdesaan

Penanganan sampah di pedesaan dan pulau-pulau kecil

direncanakan untuk dilakukan secara swadaya oleh masrakat

dengan sistem komposting.

Rencana sistem penanganan sampah di permukiman pedesaan

di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:


a. Pemanfaatan kembali sampah non-organik pada sumber

produksi sampah.

b. Komposter sampah organik pada secara on site oleh

masyarakat.

13. Rencana Sistem Penyediaan Air Minum

Berdasarkan hasil perhitungan rencana kebutuhan air bersih di

Kabupaten Lingga pada akhir tahun rencana (tahun 2031) adalah

sebesar 216.74 ltr/org/detik atau 18.725,944 ltr/org/hr. Kebutuhan

air bersih setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini seiring

dengan bertambahnya jumlah penduduk. Rencana kebutuhan air

bersih ini dihitung menggunakan standar yang dikeluarkan

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah yang menyusun

standar kebutuhan akan air bersih untuk masyarakat dengan

asumsi 150 Lt/org/hari dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk kabupaten Lingga pada akhir tahun

perencanaan adalah 173.388 jiwa.

2. Kebutuhan air minum penduduk kabupaten lingga

akan dipenuhi dengan sistem perpipaan yang di kelola

oleh PDAM Kabupaten Lingga.

3. Konsumsi domestik meliputi sambungan rumah (SR)

dan kran umum (KU), dengan asumsi 150 ltr/org/hr

pada akhir tahun perencanaan. Sementara tingkat

konsumsi untuk kran umum (KU) adalah tetap, yaitu 30

ltr/org/hr.


4. Sambungan rumah (SR) akan melayani 4 penduduk,

sementara 1 kran umum (KU) akan melayani 100

penduduk.

5. Kehilangan air pada akhir perencanaan (tahun 2031)

kehilangan air turun menjadi 15% dengan rata-rata

pengurangan 1% setiap tahunnya.

Pengembangan air minum dirumuskan berdasarkan

analisis terhadap permasalahan yang ada saat ini, baik

berkaitan dengan kinerja PDAM, ketersediaan air baku

yang memiliki kriteria layak minum, dan hasil proyeksi

tingkat kebutuhan air minum Kabupaten Lingga pada

masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan aspek

pengembangan wilayah, maka arahan rencana pelayanan

air minum direncanakan sejalan dengan arahan

pengembangan wilayah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka

pengembangan air minum di Kabupaten Lingga diarahkan

untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Berkurangnya pemakaian air tanah dan terpeliharanya

sumber daya air tanah dan air permukaan sebagai air

baku.

2. Terlaksananya distribusi air minum untuk seluruh

lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di


pedesaan serta pulau pulau kecil yang memiliki

keterbatasan sumberdaya air baku untuk air minum

3. Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan sumber

daya air yang dapat mendukung kebutuhan penduduk

serta aktivitas kawasan perencanaan dengan melihat

kecenderunagn dan kendala faktor ketersediaan

produksi air dan kecenderungan peningkatan aktivitas

dan penduduk dan penyediaan air bersih untuk

masyarakat dengan kualitas yang baik serta kuantitas

yang mencukupi secara berkesinambungan.

4. Terlaksananya konservasi air tanah untuk

pengendalian muka tanah, muka air tanah dan

kerusakan struktur tanah.

5. Tersedianya air minum yang memenuhi standar yang

ditetapkan, baik secara kualitas maupun kuantitas

kepada seluruh penduduk.

6. Tercapainya target pelayanan air minum sebesar 75%

pada akhir tahun perencanaan.

7. Terjaganya konservasi hutan dalam rangka menjaga

ketersediaan air baku dari sumber sumber air yang

ada di Kabupaten Lingga.

Kebijakan pengembangan penyediaan air minum

dilakukan melalui:


1. Prioritas pelayanan perlu diberikan kepada seluruh

kawasan terbangun khususnya di daerah perkotaan

dan daerah rawan air minum di pulau-pulau kecil serta

daerah dengan kondisi air tanah yang tidak dapatdi

konsumsi sebagai air minum.

2. Pengembangan IPA (Instalasi Pengolahan Air) untuk

pengolahan air baku di sungai-sungai yang memiliki

potensi dikembangkan sebagai penyediaan air baku

3. Pembangunan IPA baru untuk menambah kapasitas

produksi dan perluasan jaringan perpipaan distribusi

untuk meningkatkan dan memperluas cakupan

pelayanan.

Rencana pengembangan sistem penyediaan air

minum Kabupaten Lingga adalah:

1. Membagi wilayah pelayanan air minum di Kabupaten Lingga

meliputi :

a. Pelayanan air minum di wilayah perkotaan di Pulau Lingga akan

dilayani dengan sistem perpipaan dari mata air serta

pengolahan air baku dari Sungai Daik dan Sungai Tanda.

b. Pelayanan air minum di wilayah perkotaan di Pulau Singkep akan

dilayani dengan sistem perpipaan dari mata air serta

pengolahan air baku dari Sungai air Gemuruh.


c. Pelayanan air minum di wilayah perkotaan di Pulau Senayang

dilayani dengan sistem perpipaan dari mata air di Pulau

Sebangka dan di distribusikan ke Pulau Senayang.

d. Pelayanan air minum di wilayah perkotaan di Pancur dan

sekitarnya dilayani dengan sistem perpipaan dari mata air Ulu

Sungai Medap.

e. Pelayanan air minum di pulau-pulau kecil akan dilayani dengan

sistem perpipaan dari penampungan air dan kolam

penampungan air.

f. Penyediaan air minum pada masa yang akan datang dilakukan

oleh PDAM, dengan meningkatkan kinerja pelayanan melalui

optimasi pemanfaatan kapasitas produksi tersisa, serta

penambahan kapasitas produksi dan perluasan jaringan

distribusi.

g. Target tingkat pelayanan akan mencapai 75% di perkotaan di

seluruh wilayah Kabupaten Lingga.

h. Tingkat kehilangan akan menjadi 15% hingga akhir tahun

perencanaan.

i. Dalam rangka pengembangan air minum perpipaan di

Kabupaten Lingga perlu disusun masterplan penyediaan air

minum.

2.3 Sosial dan Budaya Kabupaten Lingga

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Lingga belum cukup

merata, terutama pada Sekolah setingkat SMU/sederajat,


dimana masih ada 2 Kecamatan yang belum memiliki

Sekolah setingkat SMU/sederajat, yaitu Kecamatan Singkep

Selatan dan Singkep Pesisir. Fasilitas pendidikan di

Kabupaten Lingga dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.11. Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia di Kabupaten

Lingga

No Nama Kecamatan

Jumlah Sarana Pendidikan

SD/

Sederajat

SMP/

Sederajat

SMU/

Sederajat

1 Kecamatan Lingga 19 10 3

2

Kecamatan Lingga

Utara 21 4 1

3

Kecamatan Lingga

Timur 9 2 2

4 Kecamatan Singkep 14 4 5

5

Kecamatan Singkep

Barat 22 6 1

6Kecamatan Singkep

Selatan 6 2 0

7

Kecamatan Singkep

Pesisir 5 1 0

8 Kecamatan 39 15 6


No Nama Kecamatan

Jumlah Sarana Pendidikan

SD/

Sederajat

SMP/

Sederajat

SMU/

Sederajat

Senayang

9 Kecamatan Selayar 7 1 1

TOTAL 142 45 19

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Lingga

Sedangkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Lingga pada tahun

2014 sejumlah 7.329 KK yang tersebar merata di seluruh

Kecamatan. Daerah yang memiliki jumlah KK miskin terbesar adalah

Kecamatan Senayang dengan jumlah 2651 KK dan yang terkecil di

Kecamatan Singkep Selatan dengan jumlah 81 KK. Secara lengkap

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Miskin

N

ONAMA KECAMATAN

JUMLAH

KELUARGA MISKIN

(KK)

1 Kecamatan Lingga 1.096

2 Kecamatan Lingga Utara `1.473

3 Kecamatan Lingga Timur 730

4 Kecamatan Singkep 672


N

ONAMA KECAMATAN

JUMLAH

KELUARGA MISKIN

(KK)

5

Kecamatan Singkep

Barat97

6Kecamatan Singkep

Selatan81

7

Kecamatan Singkep

Pesisir197

8 Kecamatan Senayang 2.651

9 Kecamatan Selayar 332

TOTAL 7.329

Sumber : Data Daftar Rekapitulasi PPLSD

Adapun jumlah rumah yang ada di Kabupaten Lingga adalah

sebanyak 22.206 Rumah, dengan Kecamatan yang memiliki rumah

terbanyak di Kecamatan Singkep, yakni 8.026 rumah dan yang

terkecil di Kecamatan Selayar yakni 840 rumah. Dengan kondisi

jumlah rumah di Kabupaten Lingga secara lengkap dapat dilihat

dalam tabel berikut.

Tabel 2.13. Jumlah Rumah per-Kecamatan


No Nama Kecamatan Jumlah Rumah

1 Kecamatan Lingga 2.784

2 Kecamatan Lingga Utara 2.830

3 Kecamatan Lingga Timur 994

4 Kecamatan Singkep 8.026

5 Kecamatan Singkep Barat 3.516

6 Kecamatan Singkep Selatan

7 Kecamatan Singkep Pesisir

8 Kecamatan Senayang 3.216

9 Kecamatan Selayar 840

Total 22.206

Sumber : Dinkes Kabupaten Lingga

2.3 Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga

Pada tahun 2006 telah dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda)

Kabupaten Lingga dimana Perangkat Daerah Kabupaten Lingga

terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) asisten dan 10

(sepuluh) Bagian

2. Staf Ahli

3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat


4. Dinas-Dinas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika

Dinas Perindustrian Perdagangan, dan Koperasi

Dinas Pertambangan dan Energi

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5. Lembaga Teknis Daerah

Inspektorat

Badan Kepegawaian dan Diklat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Lingkungan Hidup

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana

Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Kantor Perpustakaan dan Arsiip

Rumah Sakit Umum Daerah

PELAKSANAAN KEGIATAN PPIP

3.1 Pelaksanaan PPIP 2015

Laporan Bulan Juli ini merupakan salah satu pemenuhan

kewajiban oleh fasilitator masyarakat kepada Tenaga Ahli

Manajemen Kabupaten dalam pekerjaan Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Lingga, Provinsi


Kepulauan Riau Tahun anggraan 2015, sebagai bagian dari suatu

proses dan tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Laporan ini sendiri berisikan kegiatan PPIP di Kabupaten Lingga

Provinsi Kepulauan Riau untuk 2 Desa dampingan yakni Desa

Sungai Buluh, Desa Kulaa Raya dan Desa Sungai Harapan di

Kecamatan Singkep Barat. Pelaksanaan pekerjaan untuk tahun

2015 ini merupakan kegiatan lanjutan dari pekerjaan PPIP tahun

2014 dengan sisa dana BLM sebesar 150 juta rupiah. Kegiatan di

tingkat desa yang dilakukan oleh Fasilitator Masyarakat yang

termasuk dalam tahap perencanaan partisipatif adalah sebagai

berikut: (a) Fasilitasi Survey Kampung Sendiri (SKS); (b) Fasilitasi

Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan (Rembug

Pra Musdes II); (c) Musyawarah Desa II; (d) Penyusunan Usulan

Prioritas Desa (UPD); (e) Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan

Masyarakat (RKM); (f) Verifikasi RKM; (g) Finalisasi RKM; dan (h)

Penyusunan Rencana Teknis dan RAB. Semua Desa R-1 dan Desa

R-2 sudah selesai melakukan kegiatan yang termasuk dalam

kelompok kegiatan perencanaan partisipatif, yakni telah

menyelesaikan penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat

(RKM), serta menyusun Rencana Teknis dan Rencana Anggaran

Biaya (RAB). Secara keseluruhan rekapitulasi kegiatan yang

termasuk dalam kelompok tahapan perencanaan partisipatif

adalah sebagai berikut: Survey Kampung Sendiri (SKS)

dilaksanakan oleh OMS bersama dengan KD dan FM serta


relawan masyarakat dari masing-masing dusun/RW. Data dan

informasi yang digali melalui SKS adalah: 1) Kondisi Wilayah;

dilakukan dengan membuat petasederhana kawasan desa yang

berisi tata letak tapak, status tanah dan status penguasaan, peta

jaringan dan profil kondisi sarana dan prasarana lingkungan yang

ada, kondisi dan permasalahan sarana dan prasarana desa; 2)

Kondisi Demografi; dilakukan dengan pengumpulan data dan

pemutakhiran data kependudukan; pengumpulan data sosial

masyakarat seperti tingkat pendidikan, strata ekonomi, dan

sebagainya; pengumpulan data permasalahan kependudukan

yang mencakup permasalahan sosial seperti konflik antar

penduduk; 3) Kondisi Kemiskinan; dilakukan dengan identifikasi

kelompok miskin yang potensial menjadi sasaran program.

Kegiatan untuk Tahun 2015 ini sendiri langsung dimulai dengan

pelaksanaan fisik kegiatan, diawali dengan rembug kesepakatan

untuk memulai pekerjaan yang telah disepakati pada RKM pada

tahun 2014 lalu. Pekerjaan dimulai setelah melakukan pencairan

dana BLMN senilai 30% yakni sebesar 75 Juta pada akhir Juli dan

pelaksanaan Fisik dimulai pada bulan Agustus 2015.

Sehingga kegiatan pada Bulan Juli sendiri adalah rembug awal

warga dan persiapan untuk pencairan dan BLM tahap kedua

sebesar 30% yakni senilai 75 Juta rupiah.

1. Wilayah Pendampingan

Desa Sungai Buluh


Desa Sungai Harapan

Desa Kuala Raya


laporan FM lingga.docx

Documents