Home >Documents >Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester djpbn. ... Realisasi Anggaran Realisasi triwulan...

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester djpbn. ... Realisasi Anggaran Realisasi triwulan...

Date post:09-Feb-2020
Category:
View:5 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

    Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester II 2015

    Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

  • 1 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015

    Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

    Laporan

    Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV 2015

    Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

  • i | daftar EPA

    Executive Summary

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Evaluasi pelaksanaan anggaran berkaitan tentang penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam pelaksanaanya, evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA). Dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan IV-2015, Kantor

    Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan

    kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan APBN dalam rangka menjamin kelancaran dan

    akuntabilitas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

    Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan IV tahun 2015 dapat

    digambarkan perkembangan pelaksanaan anggaran lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan

    Provinsi Kepulauan Riau adalah:

    Kategori Pelaksanaan Anggaran

    Gambaran Pelaksanaan Anggaran

    Pagu Anggaran Pagu triwulan IV-2015 mengalami kenaikan 27.04% menjadi Rp.6.350,55 milyar daripada awal tahun anggaran sebesar Rp.4.998,95 milyar.

    Realisasi Anggaran Realisasi triwulan IV-2015 lebih rendah dibanding realisasi nasional. Realisasi nasional sebesar 39,33%, sedang lingkup Kanwil Provinsi Kepulauan Riau sebesar 37,68% lebih rendah 1,65%. Realisasi terbesar pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Arsip Nasional RI. Realisasi pada Kementerian tersebut di atas 93%.

    Rencana Penarikan Halaman III DIPA

    Tingkat ketepatan rencana penarikan dana pada triwulan IV-2015 adalah 73,30%. Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 32,55% dan sebaliknya tingkat deviasi paling rendah pada bulan Juli sebesar 23,44%.

    Revisi Anggaran Revisi DIPA selama triwulan IV-2015 sebanyak 307 revisi. Revisi yang disahkan oleh DJA sebanyak 143 revisi dan yang disahkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 164 revisi.

    Pengelolaan UP TUP Jumlah UP selama triwulan IV-2015 terus mengalami penurunan. Jumlah SP2D-TUP mengalami peningkatan namun jumlah uang TUP mengalami penurunan. Pertanggungjawaban UP melalui SPM-GUP mengalami peningkatan selama triwulan IV-2015.

    Kontrak dan Penyelesaian Tagihan

    Kontrak yang terdaftar sampai dengan triwulan IV-2015 sebanyak 2.265 kontrak dengan nilai Rp.490.189.501.785. Penyampaian kontrak ke KPPN yang mengalami keterlambatan adalah 84,70%. Keterlambatan tersebut terjadi pada 32 K/L.

    Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan IV tahun 2015, dapat ditarik kesimpulan bahwa rendahnya penyerapan anggaran karena terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan anggaran pada bidang infrastruktur, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berbagai permasalahan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  • ii | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV-2015

    a. Infrastruktur 1) Keterlambatan pelaksanaan proses lelang. 2) Adanya restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga. 3) Keterlambatan persetujuan kontrak tahun jamak. 4) Dana output cadangan yang belum bisa direalisasikan dan blokir

    b. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 1) Penghematan belanja perjalanan dinas; 2) Keterlambatan penerimaan DIPA, keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan,

    dan keterlambatan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan; 3) Kegiatan masih dalam proses lelang. 4) Kegiatan masih dalam proses e-purchasing; 5) Perencanaan pengadaan barang/jasa yang kurang baik

    Berdasarkan kesimpulan dalam hasil EPA triwulan IV-2015, dapat diusulkan

    rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

    a. Infrastruktur 1) Satker agar mempercepat proses lelang dan berkoordinasi dengan unit layanaan

    pengadaan barang/jasa. 2) Satuan kerja yang mengalami restrukturisasi agar segera melakukan revisi terhadap

    perubahan nomenklatur, dan mengikuti ketentuan sehubungan restrukturisasi; 3) Satker segera mengajukan ijin kontrak multy years ke Kementerian Keuangan 4) Terkait pemanfaatan dana output cadangan, satuan kerja bersangkutan harus

    berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

    b. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 1) Satker agar mempercepat proses lelang dan berkoordinasi dengan unit layanaan

    pengadaan barang/jasa. 2) Kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana agar dijadwalkan dengan tepat waktu

    pelaksanaan kegiatan dan pencairannya. 3) Adanya pengawasan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada SKPD yang

    mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

    4) SKPD dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus lebih aktif berkoodinasi dan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga.

    5) Terkait pencairan dana APBN agar berkoordinasi dengan KPPN setempat dan terkait revisi anggaran agar berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

  • iii | daftar EPA

    Daftar Isi

    EXECUTIVE SUMMARY I

    DAFTAR ISI III

    DAFTAR GAMBAR DAN TABEL V

    BAB I. PENDAHULUAN 1

    1.1. LATAR BELAKANG 1

    1.2. TUJUAN 2

    1.3. PELAKSANAAN 3

    BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN IV 7

    2.1. PAGU ANGGARAN 7

    2.2. REALISASI ANGGARAN 9

    2.3. RENCANA PENARIKAN DANA HALAMAN III DIPA VS REALISASI ANGGARAN 10

    2.4. REVISI ANGGARAN 11

    2.5. PENGELOLAAN UP DAN GU 12

    2.6. DATA KONTRAK DAN PENYELESAIAN TAGIHAN 14

    BAB III. PENUTUP 17

    3.1. KESIMPULAN 17

    3.1.1. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BELANJA MODAL INFRASTRUKTUR 17

    3.1.2. EVALUASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 19

    3.2. REKOMENDASI 20

    3.2.1. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BELANJA MODAL INFRASTRUKTUR 20

    3.2.2. EVALUASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 21

    3.3. RENCANA TINDAK LANJUT 23

  • v | daftar EPA

    Daftar Gambar dan Tabel

    Gambar 1 Pergerakan Pagu DIPA Triwulan III 2015 di Provinsi Kepulauan Riau;

    halaman 7

    Gambar 2 Komposisi Pagu DIPA Triwulan III 2015 di Provinsi Kepulauan Riau;

    halaman 8

    Gambar 3 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan III 2015; halaman 10

    Gambar 4 Pengelolaan UP Selama Triwulan III 2015 di Provinsi Kepulauan Riau;

    halaman 12

    Tabel 1 Perubahan Pagu Anggaran Akibat Restrukturisasi Kementerian

    Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau 8

    Tabel 2 Pagu Realiasi Anggaran APBN 2015 di Provinsi Kepulauan Riau 9

    Tabel 3 Revisi DIPA selama Triwulan IV-2015 di Provinsi Kepulauan Riau 11

    Tabel 4 Permasalahan Uang Persediaan Selama Triwulan IV-2015 di Provinsi

    Kepulauan Riau 13

    Tabel 5 Permasalahan Tambahan Uang Persediaan Selama Triwulan IV-2015 di

    Provinsi Kepulauan Riau 13

    Tabel 6 Penyampaian Data Kontrak Selama Triwulan IV-2015 di Provinsi Kepulauan

    Riau 14

    Tabel 7 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN Selama Triwulan IV-2015

    di Provinsi Kepulauan Riau 14

    Tabel 8 Penyelesaian Tagihan Kontrak yang Berakhir pada Triwulan IV-2015 di

    Provinsi Kepulauan Riau 15

  • 1 | isi EPA

    Bab I. Pendahuluan

    1.1. Latar Belakang

    Salah satu keberhasilan dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

    Negara (APBN) dapat dinilai dari pelaksanaan anggaran yang berjalan dengan baik. Hal

    tersebut mendorong penyelesaian tingkat capaian kinerja yang dihasilkan dan realisasi

    anggaran berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

    Berbagai kebijakan reformasi dalam pengelolaan Keuangan Negara telah dilaksanakan.

    Kebijakan dengan tujuan agar pengelolaan Keuangan Negara dapat berjalan dengan

    sebaik-baiknya dan akuntabel. Sistem penganggaran berbasis kinerja, perencanaan kas

    yang lebih baik, pelaksanaan lelang secara elektronik, perbaikan sistem yang mendukung

    kelancaran pencairan merupakan berbagai reformasi pengelolaan Keuangan Negara yang

    dibangun untuk mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

    Dalam pelaksanaannya, masalah-masalah pelaksanaan anggaran yang terjadi saat

    ini masih relatif sama dengan periode-periode tahun anggaran sebelumnya. Berbagai

    masalah pelaksanaan anggaran yang masih sering te

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended