BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia Aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yag mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara bermoral dan bermental baik, professional sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut diatas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah pada upaya peningkatan a. Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsadan Negara serta tanah air. 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia
Aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu
memainkan peran tersebut adalah PNS yag mempunyai kompetensi yang
diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan
ketaatan kepada negara bermoral dan bermental baik, professional
sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi
perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok PNS
seperti tersebut diatas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan
dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah pada upaya peningkatan
a. Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan
masyarakat, bangsadan Negara serta tanah air.
b. Kompetensi teknis, manajerial, dan atau kepemimpinannya.
c. Efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan
dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan
lingkungan kerja organisasinya.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan PNS, antara lain ditetapkan jenis-jenis Diklat PNS. Salah satu
jenis Diklat adalah Diklat Prajabatan Golongan II yang merupakan syarat
1
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi PNS
Golongan II. Diklat Prajabatan Golongn II dilaksanakan untuk memberikan
pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan,kepribadian
dan Etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sisten penyelenggaraan
Negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan
tugas dan peranannya sebagai pelayan masyarakat.
1.2Tujuan
Sesuai dengan ketentuan dalam PP 101 tahun 2000, Diklat Prajabatan
Golongan III bertujuan:
a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk
dapat melaksanakan tugas secara profesioanal dengan dilandasi
kepribadian etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi
b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan
perekat persatuan dan kesatuan bangsa
c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan, pegayoman dan pemberdayaan masyarakat
d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan
tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya
pemerintahan yang baik.
2
1.3Dasar Pelaksanaan
a. Nomor KEP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
c. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XII/10/6/2001
tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Platihan Pegawai Negeri Sipil.
d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan.
1.4Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Diklat Prajabatan Gol III Angkatan 284 sampai dengan 285 dilaksanakan
dalam waktu 21 (dua puluh satu ) hari dimulai tanggal 13 Juli 2010 s.d 2
Agustus 2010 dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 219 jam pelajaran. Diklat
Prajabatan Golongan II dilaksanakan di Villa Duta Bangsa, Trawas Prigen
Pasuruhan Jawa Timur.
1.5Kurikulum dan Metode Diklat
a. Kurikulum (Tentatif)
Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara Nomer:4 Tahun 2010 tentang
Pedoman dan Latihan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III :
KURIKULUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III
3
PEMERNTAH PROVINSI JAWA TIMUR
NO MATA DIKLAT SESIJAM
PEL.
1 Dinamika Kelompok 4 12
2 Pola Pikir (Mind Setting) PNS 8 24
3 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
4 12
4 Kepemrentahan Yang Baik 4 12
5 Manajemen Kepegawaian Negara 4 12
6 Etika Organisasi Pemerintah 4 12
7 Pelayanan Prima 4 12
8 Budaya Kerja Organisasi Pemerintah 4 12
9 Percepatan Pembrantasan Koropsi 4 12
10 Manajemen Perkantoran Modern 4 12
11 Membagun Kerjasama Tim (Team Building) 4 12
12 Komunikasi yang Efektif 4 12
13 Wawasan Kebagsaan Dalam Kerangka NKRI 4 12
14 Program Ko-Kurikuler 4 12
a. Latihan Kesegaran Jasmani 7 21
b. Baris Berbaris 2 6
c. Tata Upacara Sipil 2 6
d. Pegarahan Program 2 6
4
e. Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif
Lembaga
2 6
f. Ceramah Kesehatan Mental 1 3
g. Potensi Diri 1 3
JUMLAH 73 219
Catatan : 1. sesi = 3 jam Pelajaran (1 JP =45 Menit)
b. Metode Diklat
Metode yang digunakan dalam program Diklat Prajabatan Golongan II
adalah:
a. Ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab
b. Diskusi kelompok untuk mengembangkan kemampuan
berkomunikasi yang saling menghargai dan tukar menukar
informasi serta memperkaya gagasan
c. Simulasi/ Role Playing. Dalam simulasi ini para peserta melakukan
pembelajaran dalam memainkaN peran dalam situasi tertentu
seperti bermain peran (games)
5
BAB II.
MATERI DIKLAT
Sesuai dengan standart kompetensi yang di perlukan maka struktur
kurikulum mata pendidikan dan pelatihan dalam diklat Golongan III sudah
ditentukan oleh badan diklat provinsi Jawa Timur yang mengacu pada badan
diklat pusat. Berikut ini ringkasan bebrapa materi yang di sajikan dalam diklat
prajabatan golongan III sebagai berikut :
2.1 Dinamika Kelompok
Dinamika Kelompok (DK) pada prinsipnya merupakan kegiatan interaksi
timbal balik, saling pengaruh antar individu dan atau antara individu dengan
kelompok dan atau antar kelompok. DK pada diklat pra jabatan golongan II
digunakan sebagai instrument atau teknik untuk memproses dinamika interaksi
para peserta, sehingga kualitas pribadi mereka meningkat. Materi pembelajaran
DK mencakup disiplin, komitmen, integritas moral serta tanggung jawab profesi
sebagai PNS yang memiliki etos kerja yang tinggi. Disiplin diri sebagai PNS
pada dasarnya merupakan suatu sikap PNS yang taat aturan yang tercermin
dalam perilakunya yang taat, tertib, rajin, jujur dan bertanggung jawab, kompak
dan dapat dipercaya. Karena itu disiplin diri PNS dapat merupakan potensi,
SDM apqaratur yang mengarah pada pencapaian tujuan bersama secara efektif
dan efisien.
Untuk membangun disiplin diri diperlukan adanya kesadaran akan
perlunya disilin kemudian ditindaklanjuti dengan usaha berdisiplin atas dasar
kemauan dan tekad kuat serta dukungan dari pimpinan maupun lingkungan
6
kerjanya. Selain berdisiplin, PNS juga dituntut memilki integritas moral yang
tinggi. dengan kata lai PNS diharapkan akan selalu berperilaku yang apat
diterima baik oleh siapapun dan dimanapun agar dapat tenjadi pengayom dan
panutan. PNS yang bermoral adalah PNS yang dapat memenuhi prasetyanya
sebagai anggota KORPRI, yang memperoleh nilai sangat baik alam DP3nya
dan yang menerapkan etika pemerintahan secara terintegrasi.
2.2 SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA RI
Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara adalah penyelenggaraan
kekuasaan eksekutif yang menjadi tanggung jawab Presiden, yang didasarkan
atas 7 asas pokok. Kekuasaan dan tanggung jawab Presiden memang sangat
besar, tetapi tidak berarti bahwa UUD 1945 mengizinkan Presiden Indonesia
menjadi diktator.
a. PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KK
Pada administrasi negara modern abad XX pemerintah bukan hanya
sebagai regulator tetapi terutama sebagai produsen berbagai barang dan jasa
kebutuhan masyarakat, dinilai sebagai administrasi negara tradisional. Pada
teori baru disebut ¡¨governance¡¨ yang berarti penyelenggaraan pemerintahan
negara yang melibatkan negara dan sektor nonpemerintah dalam suatu usaha
kolektif untuk memenuhi kepentingan seluruh masyarakat. Prinsip-prinsip
governance yang baik adalah partisipasi, aturan hukum, transparansi,
ketanggapan, orientasi pada konsensus, kesetaraan serta efektivitas dan
efisiensi. Berdasarkan TAP MPR No. XI/MPR/1998, diterbitkan UU No. 28/1999
7
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN yang
menetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara, yaitu kepastian hukum,