laporan bimtek 2011

DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAANGedung Karya Lantai X Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110

BIMBINGAN TEKNIS,

PENYULUHAN DAN

SOSIALISASI TRANPORTASI

PERKOTAAN

TAHUN ANGGARAN 2011

iii

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Lampiran iii

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ____________________________ I-1

1.2 Maksud dan Tujuan _________________________ I-4

1.3 Ruang Lingkup _____________________________ I-4

1.4 Hasil Keluaran _____________________________ I-4

Bab II METODELOGI

2.1 Dasar Pelaksanaan _________________________ II-1

2.2 Persiapan Kegiatan _________________________ II-3

Bab III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Provinsi Papua _____________________________ III.2

3.1 Resume Pemaparan ________________________ III.2

3.2 Hasil Diskusi _______________________________ III.20

3.3 Provinsi Kalimantan Selatan__________________ III.22



3.6 Provinsi Sulawesi Tengah ____________________ III.41



BAB IV KESIMPILAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan _______________________________ IV.1

4.2 Saran ____________________________________ IV.2

Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2011

i

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan

hidayah-Nya sehingga Buku Laporan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan

Sosialisasi Lalu Lintas Angkutan Perkotaan Tahun Anggaran 2011 dapat

terselesaikan. Kegiatan ini merupakan perwujudan salah satu tugas

pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktorat

Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) yaitu melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan

prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem

transportasi perkotaan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor : 60 Tahun 2010.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan

Sosialisasi Lalu Lintas Angkutan Perkotaan Tahun Anggaran 2011 ini

adalah Memberikan bimbingan teknis/penyuluhan pada Pemerintah Kota /

Kabupaten dalam melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan

pengendalian lalu lintas dan angkutan kota sesuai kebijkan transportasi

perkotaan, Meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan di

daerah kota / kabupaten, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi, Mendorong

terciptanya sistem transportasi perkotaan yang efektif dan efisien,

Memberikan pedoman kepada institusi Pemerintah / regulator, operator

maupun pengguna jasa dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan,

Memberikan pedoman kepada Pemerintah (Pusat maupun Daerah) dalam

menyusun kebijakan transportasi perkotaan di masing-masing kawasan

perkotaan, Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan

kepada masyarakat.

Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2011

ii

Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

membantu terselenggaranya acara ini yang tidak dapat disebutkan satu

persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan

usaha kita. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Nopember 2011

Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab 1 - 1 Tahun Anggaran 2011

1.1 Latar Belakang

Kota merupakan suatu pusat kegiatan yang berfungsi sebagai

pusat pelayanan jasa, produksi, distribusi barang serta menjadi

pintu masuk atau simpul transportasi bagi wilayah sekitarnya

(hinterland). Fungsi utama suatu kota sangat tergantung pada

potensi wilayah hinterland dan karakteristik masyarakatnya.

Dengan semakin berkembangnya suatu kota, dimana harga lahan

di pusat kota cenderung semakin mahal, maka mulai bermunculan

pusat-pusat permukiman dan pusat kegiatan di pinggiran kota (sub

urban). Tingginya ketergantungan masyarakat yang tinggal di sub

urban dengan aktivitas di pusat kota yang jaraknya relatif jauh

berdampak pada perubahan pola perjalanan masyarakat harian.

Jarak perjalanan yang jauh, waktu tempuh yang semakin panjang,

pelayanan angkutan umum yang terbatas, dan kemacetan pada

jam puncak menjadi hal yang selalu dihadapi masyarakat kota

sehari-hari.

Disisi lain, perkembangan kota yang cenderung tidak terencana

(urban sprawl) dan ketidakkonsistenan dalam melaksanakan

rencana induk pembangunan kota (RTRW) serta perubahan pola

pemanfaatan lahan yang begitu cepat belum mampu diantisipasi

dengan penataan sistem jaringan transportasi. Kondisi ini

berdampak pada ketidakseimbangan antara sediaan (prasarana)

dengan permintaan perjalanan akibat pengembangan kawasan

yang begitu cepat.


Disisi lain pemberlakuan otonomi daerah sejak tahun 1999

mempunyai dampak terhadap pengelolaan sektor transportasi di

daerah. Dengan persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda

tentang transportasi perkotaan, banyak daerah yang memandang

transportasi perkotaan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD) bukan sebagai tugas untuk melayani masyarakat. Hal yang

sama juga terjadi pada operator dan masyarakat umum yang

melihat transportasi perkotaan sebagai sumber kehidupan.

Penanganan transportasi perkotaan mempunyai perbedaan

dengan penanganan transportasi perkotaan, karena keduanya

mempunyai karakteristik yang spesifik. Adanya perbedaan antara

karakteristik transportasi antar kota dengan karakteristik

transportasi perkotaan merupakan pertimbangan utama perlunya

transportasi perkotaan dikelola secara khusus.

Untuk membenahi dan memperbaiki kondisi yang ada saat ini

diperlukan upaya-upaya yang serius dari pemerintah/regulator,

operator dan pengguna jasa baik pada tingkat nasional maupun

lokal. Untuk memadukan upaya-upaya yang akan dilakukan sudah

saatnya bila pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan tentang

penyelenggaraan transportasi perkotaan yang bersifat nasional

sebagai amanat dari konstitusi dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan,

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat c.q. Direktorat Bina Sistem

Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan

pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan. Sebagai salah


satu kebijaksanaan untuk mencapai sasaran tersebut pemerintah

memandang perlu untuk melakukan program yang secara nyata

dapat diwujudkan.

Sehubungan dengan penugasan tersebut, perlu disiapkan bahan

pembinaan untuk menunjang Bimbingan Teknis, Penyuluhan

dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2011.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan

dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2011 ini

adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan teknis/penyuluhan pada Pemerintah

Kota / Kabupaten dalam melaksanakan perencanaan,

pengawasan, dan pengendalian lalu lintas dan angkutan kota

sesuai kebijkan transportasi perkotaan;

2. Meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan di

daerah kota / kabupaten, terutama dalam pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang

transportasi;

3. Mendorong terciptanya sistem transportasi perkotaan yang

efektif dan efisien;

4. Memberikan pedoman kepada institusi Pemerintah / regulator,

operator maupun pengguna jasa dalam penyelenggaraan

transportasi perkotaan;

5. Memberikan pedoman kepada Pemerintah (Pusat maupun

Daerah) dalam menyusun kebijakan transportasi perkotaan di

masing-masing kawasan perkotaan;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan

kepada masyarakat.


1.3 Ruang Lingkup

Agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas, Bimbingan

Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun

Anggaran 2011, akan dilaksanakan dengan ruang lingkup sebagai

berikut:

1. Penyuluhan kepada Pemerintah Kota / Kabupaten tentang

kebijakan transportasi perkotaan;

2. Penyuluhan terhadap aparat penanggung jawab pengelolaan

manajemen lalu lintas dan angkutan di wilayah perkotaan;

3. Penyuluhan melalui kegiatan sosialisasi kebijakan transpotasi

perkotaan secara menerus dan berkelanjutan, dengan

melaksanakan workshop dan pemberian buku-buku pedoman

terkait dengan kebijakan penyelenggaraan transportasi

perkoraan.

Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi

Transportasi Perkotaan Tahun 2011 rencananya akan

diselenggarakan di 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Papua (lokasi di

Kota Jayapura), Provinsi Kalimantan Selatan (lokasi di Kota

Banjarmasin) dan Provinsi Sulawesi Tengah (lokasi di Kabupaten

Sigi).

1.4 Hasil Keluaran

Keluaran yang diharapkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis,

Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun

Anggaran 2011, meliputi :

1. Adanya pemahaman bagi penentu kebijakan penyelenggaraan

transportasi perkotaan untuk mewujudkan transportasi

perkotaan yang dapat melayani semua lapisan masyarakat,

semua kepentingan masyarakat serta melayani seluruh pelosok

kawasan perkotaan;


2. Terwujudnya suatu pemikiran untuk mewujudkan sistem

transportasi perkotaan yang lebih efektif dan efisien;

3. Mendorong pemahaman peserta sosialisasi tentang landasan

hukum yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan

transportasi perkotaan.

4. Mendorong Pemerintah Kota/Kabupaten untuk mengatasi

kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi akibat kendaraan

bermotor dan mengurangi jumlah kejadian kecelakaan;

5. Mendorong pemahaman pemerintah kota/kabupaten untuk

mewujudkan pelayanan angkutan umum yang handal dan

memadai bagi masyarakat;

6. Mendorong pemahaman pemerintah kota/kabupaten untuk

menciptanya suatu kota yang maju dan baik dari sektor

transportasi (terutama transportasi darat) sehingga dapat

mempengaruhi sektor yang lainnya.

Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab II - 1 Tahun Anggaran 2011

2.1. Dasar Pelaksanaan


Transportasi Perkotaan merupakan salah satu kegiatan rutin

Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.

Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2007 dan dilaksanakan di 3 (tiga)

Kota yaitu Kota Bandung, Kota Sukabumi dan Kota Cirebon

(Provinsi Jawa Barat). Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan

dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun 2008 dilaksanakan

di 4 (empat) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat (lokasi di Kota

Padang), Provinsi Sulawesi Utara (lokasi di Kota Manado), Provinsi

Maluku dan Provinsi Maluku Utara (lokasi di Kota Ambon).


Transportasi Perkotaan Tahun 2009 dilaksanakan di 3 (tiga)

Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur (lokasi di Kota

Samarinda), Provinsi Maluku (lokasi di Kota Ambon) dan Provinsi

Kalimantan Tengah (lokasi di Kota Palangkaraya) Kegiatan

Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi

Perkotaan Tahun 2010 dilaksanakan dilaksanakan di 3 (tiga)

Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat (lokasi di Kota Pontianak),

Provinsi Sumatera Selatan (lokasi di Kota Palembang) dan Provinsi

Sulawesi Tengah (lokasi di Kota Palu) dan Kegiatan Bimbingan

Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun

2011 akan dilaksanakan dilaksanakan di 3 (tiga) Provinsi yaitu

Provinsi Papua (lokasi di Kota Jayapura), Provinsi Kalimantan

Selatan (lokasi di Kota Banjarmasin) dan Provinsi Sulawesi Tengah

(lokasi di Kabupaten Sigi) .


Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi

Transportasi Perkotaan ini diselenggarakan berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 60 Tahun 2010,

yang merupakan perwujudan salahsatu tugas pokok dan fungsi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktorat Bina

Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) yaitu melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan

pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan;

2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :

SK.1092/KP.801/DJPD/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang

Pembentukan Tim Pelaksana Program/Kegiatan Pada

Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2011;

Maksud dan tujuan dari kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan

dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan teknis/penyuluhan pada Pemerintah

Kota/Kabupaten dalam melaksanakan perencanaan,

pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan kota

sesuai kebijakan transportasi perkotaan;


daerah kota/kabupaten, terutama dalam pelaksanaan


Transportasi Perkotaan;



4. Memberikan Pedoman kepada institusi Pemerintah/regulator,






masing-masing kawasan perkotaan;


kepada masyarakat.

2.2. Persiapan Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan

Darat Nomor : SK.1092/KP.801/DJPD/2011 tanggal 21 Maret 2011

tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bimbingan Teknis,


Anggaran 2011 yang terdiri dari :

I. Pengarah : 1. DR. Elly Adriani Sinaga, MSc

2. RH. Christiono, MSc

3. Ir. Karlo Manik, MSc

4. Ir. Djamal Subastian, MSc

5. Ir. J. E Wahyuningrum, MSTr

II. Ketua Pelaksana : Drs. Firdaus Rasyad, MM

III. Bidang Materi

Ketua

Anggota

:

:

Rudi Irawan, S.SiT, MT

1. Torang Hutabarat, ATD, MM

2. Iman Sukandar, S.SiT, MT

3. Joko Pitoyo, ST

4. Heri Wijayanto, ST

5. Mario Palamai, A.Md. LLAJ

6. Enih Sumiati

7. Tuti Haryanti

8. Yudha Kurniawan, Amd TI

9. Biworo Putika, Amd LLAJ


IV. Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan

Ketua

Anggota

:

:

Ir. Sih Utami, MM

1. Felix Iryantomo, ATD

2. Tonny Agus Setiono, MT

3. Khairani, SE

4. Sano Mikael, S.SiT

5. Ario Budi Wibowo, ST

6. Iswandi Fahmi Prasojo, A.Md.LLAJ

7. Herdiana Efendi, A.Md. LLAJ

8. Rd. Yusranarendra, Amd LLAJ

9. Januar Herdiansyah, Amd LLAJ

Adapun tugas dari masing – masing panitia di atas adalah sebagai

berikut :

1. Pengarah Mempunyai tugas :

Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pelaksana


Perkotaan Tahun Anggaran 2011.

2. Ketua Pelaksana Mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan persiapan kegiatan Pelaksanaan


Perkotaan Tahun Anggaran 2011;

b. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan Pelaksanaan



c. Melaporkan hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis,


Anggaran 2011 Kepada Pengarah dan Direktur Jenderal

Perhubungan Darat.


3. Bidang Materi Dan Pelaksanaan Mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan paparan Direktur Jenderal Perhubungan

Darat/Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan;

b. Menyusun rencana kegiatan Pelaksanaan Bimbingan

Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan

Tahun Anggaran 2011;

c. Mempersiapkan undangan dan surat permintaan sebagai

pembicara kepada instansi terkait, asosiasi dan lembaga

yang ditunjuk;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua

Pelaksana.

4. Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Mempunyai tugas :

a. Melakukan evaluasi terhadap keseluruhan Pelaksanaan



b. Menyusun usulan dan rekomendasi perbaikan materi dan

acara Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan

Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2011;

c. Menyusun laporan terhadap keseluruhan Pelaksanaan



d. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Ketua

Pelaksana.

5. Bidang Sekretariat Mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan Bimbingan

Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan

Tahun Anggaran 2011;

b. Menyiapkan dukungan bahan, peralatan dan administrasi

umum (termasuk surat menyurat) untuk keperluan

persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan




c. Menyiapkan pengurusan dukungan anggaran untuk

keperluan pelaksanaan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan

Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2011;

d. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Ketua

Pelaksana.

Adapun Pembicara pada Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan

dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2011

terdiri dari :

1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat (pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi

masing-masing Provinsi);

2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota;

3. Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Bina Sistem

Transportasi Perkotaan dan Setdijen Perhubungan Darat.

Adapun bahan yang akan disampaikan oleh Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Umum Transportasi Perkotaan;

b. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan dan

Penghargaan Wahana Tata Nugraha;

d. Kebijakan Angkutan Umum Perkotaan;

e. Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Ramah Lingkungan;

f. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Perkotaan;

g. Integrasi Moda Transportasi Perkotaan;

h. CD yang berisi materi kegiatan tersebut di atas.

Adapun peserta yang diundang pada kegiatan Bimbingan Teknis,

Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan adalah;

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi;


3. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota;

4. Ketua DPP/DPC Organda;

5. Perwakilan Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resort;

6. Kepala Stasiun Damri Setempat;

7. Perwakilan Akademisi.

Jadwal Tentatif Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas


Transportasi Perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Provinsi Papua pada tanggal 21 s/d 24 Juni 2011;

2. Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 10 s/d 12 Oktober

2011;

3. Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 30 Oktober s/d 2

November 2011.

Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 1 Tahun Anggaran 2011

Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Lalu Lintas

Angkutan Perkotaan Tahun 2011 diselenggarakan di 3 (tiga) Provinsi yaitu

Provinsi Papua (lokasi di Kota Jayapura), Provinsi Kalimantan Selatan

(lokasi di Kota Banjarmasin) dan Provinsi Sulawesi Tengah (lokasi di Kota

Sigi). dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Registrasi;

2. Pembukaan oleh MC;

3. Sambutan Pembukaan Bimtek, Penyuluhan dan Sosialisasi Lalu Lintas

Angkutan Perkotaan;

4. Penyerahan Cinderamata;

5. Do’a;

6. Coffe Break

7. Pemaparan Sesi I :

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Transportasi

Perkotaan;

Kebijakan Umum Transportasi Perkotaan;

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

8. Hasil Diskusi/ Kesimpulan

9. Pemaparan Sesi II :

Penysunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan dan Wahana

Tata Nugraha;

Penyelenggaraan Angkutan di Kawasan Perkotaan;

Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Ramah Lingkungan;

Penyelenggaran Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan

Perkotaan;

Integrasi Moda Transportasi Perkotaan.


10. Diskusi/Tanya Jawab;

11. Pembacaan Kesimpulan / Kesepakatan / Rekomendasi dan Sambutan

Penutupan

12. Ishoma (Istirahat, Solat, dan Makan).

Semua bahan acara tersebut di atas dan semua data data dukung

pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi

Lalu Lintas Angkutan Perkotaan Tahun 2011 di Provinsi Papua (lokasi di

Kota Jayapura), Provinsi Kalimantan Selatan (lokasi di Kota Banjarmasin)

dan Provinsi Sulawesi Tengah (lokasi di Kota Sigi) ada dilampiran laporan

kegiatan ini.

Di bawah ini sekilas kegiatan inti pelaksanaan Bimbingan Teknis,

Penyuluhan dan Sosialisasi Lalu Lintas Angkutan Perkotaan Tahun 2011

yaitu Provinsi Papua (lokasi di Kota Jayapura), Provinsi Kalimantan

Selatan (lokasi di Kota Banjarmasin) dan Provinsi Sulawesi Tengah (lokasi

di Kota Sigi) dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

3.1. Provinsi Papua

3.1.1 Resume Pemaparan

A. Kebijakan Umum Transportasi Perkotaan

Isi dari pemaparan Kebijakan Umum Transportasi

Perkotaan meliputi :

1. Permasalahan dan Tantangan

Rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan

sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan &

jembatan, serta sarana transportasi;

Kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda

menjadi permasalahan utama, khususnya

ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan

udara yang belum memadai;

Minimnya infrastruktur yang dibangun juga

mengakibatkan keterisolasian wilayah antarpulau

dan dalam pulau;


Jaringan jalan di pulau-pulau terpencil belum

sepenuhnya berfungsi untuk mendukung

transportasi lintas pulau dan melayani mobilitas

masyarakat dalam mengembangkan potensi

wilayah serta mengurangi kemiskinan;

Adapun jalan desa yang dapat dilalui kendaraan

roda empat sepanjang tahun masih belum

memadai;

Armada angkutan jalan raya sangat terbatas

karena armada yang tersedia tidak sebanding

dengan luas daratan pada setiap kabupaten;

2. Akar Masalah

Infrastruktur transportasi dibangun dengan

orientasi pergerakan kendaraan bermotor, bukan

pergerakan manusia;

Insentif untuk Public Transport kurang, disinsentif

untuk Private Transport kurang;

Investasi untuk angkutan massal tidak tepat dari

segi waktu dan jenis moda;

Perencanaan transportasi tidak bersinergi dengan

perencanaan tata guna lahan;

Disiplin dan Law Enforcement tidak maksimal.

3. Review UU LLAJ No.22/2009 berkaitan dengan

transportasi perkotaan

Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum (pasal

139)

Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya

memenuhi kebutuhan angkutan umum yang

selamat, aman, nyaman dan efisien;


Pemerintah wajib menjamin tersedianya

angkutan umum sebagaimana pada ayat

diatas.

Standar Pelayanan Angkutan Orang (Pasal

141/198);

Untuk mewujudkan standar pelayanan jasa

angkutan umum pemerintah menetapkan suatu

Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Subsidi Angkutan Umum (Pasal 185);

Tarif penumpang kelas ekonomi ditetapkan

Pemerintah/Daerah;

Tarif kelas ekonomi dapat diberi Subsidi oleh

Pemerintah/Daerah.

Angkutan Massal (pasal 158 ayat (1))

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan

angkutan massal berbasis jalan untuk

memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan

kendaraan bermotor umum dikawasan

perkotaan (kawasan megapolitan, metropolitan

dan perkotaan besar)


Angkutan massal harus didukung dengan :

Bus berkapasitas angkut massal;

Lajur khusus;

Trayek angkutan umum missal yang tidak

berhimpitan;

Angkutan pengumpan.

Izin Angkutan Umum (pasal 174)

Dilaksanakan melalui seleksi / pelelangan

Penyediaan jasa angkutan umum

dilaksanakan oleh BUMN/D atau Badan

Hukum lain (Pasal 139) & wajib asuransi


kecelakaan penumpang dan awak(Pasal

237)/pelanggaran 6 bln/Rp1,5 jt (Pasal 313)

Izin satu trayek atau berupa KAWASAN

Perpanjangan izin harus melalui seleksi/lelang

Wajib mengoperasikan sesuai SPM (Pasal

177)

Pemerintah wajib menjaga keseimbangan

supply /demand (Pasal 197)

Rencana Umum Jaringan Trayek (pasal 145)

Penyusunan dilakukan berkordinasi dengan

instansi terkait

Jaringan trayek perkotaan disusun

berdasarkan kawasan perkotaan (otonom; bgn

kabupaten dengan ciri kota; kawasan bgn dari

>= 2 daerah yang memiliki ciri kota)

Penetapan jaringan trayek oleh

Pemerintah/daerah sesuai wilayah (dlm

wilayah kota/kabupaten perlu mendapatkan

persetujuan dari Menteri (Pasal 148)

Berhenti ditempat yang ditentukan ( tidak perlu

harus terminal/ (Pasal 143), kecuali

AKAP/AKDP)

Manajemen Kebutuhan Lalin (pasal 133)

Penyelenggaraan manajemen kebutuhan lalu

lintas untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan

mengendalikan pergerakan lalu lintas, yang

salah satunya dilakukan dengan cara

pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas

atau dikenal dengan road pricing

Analisis Dampak Lalu Lintas (pasal 109 – 101)


Analisis dampak lalu lintas diwajibkan untuk

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan,

permukiman dan infrastruktur yang akan

menimbulkan gangguan Keamanan,

Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Andalalin dilakukan

oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga

ahli bersertifikat.

4. Arah Kebijakan

Pengembangan Transportasi Perkotaan yang

didasarkan kepada Master Plan Pengembangan


Pembangunan angkutan perkotaan diarahkan

pada penyesuaian bentuk angkutan penyusutan

paratransit angkutan massal, dengan pelayanan

sesuai SPM;

Pengembangan transportasi perkotaan kepada

bentuk Jaringan dan wilayah Aglomerasi;

Pengembangan konsep pembatasan penggunaan

kendaraan, Traffic Demand Management (TDM);

Pemanfaatan teknologi modern untuk penataan

lalu lintas untuk kota raya dan besar, Intelligent

Transport System (ITS);

Pengembangan transportasi pemadu moda untuk

menjalin keterhubungan pusat kota dengan outlet

seperti bandar udara dan pelabuhan laut serta

pembenahan fasilitas intermoda;

Pengembangan transportasi perkotaan yang

ramah lingkungan, konservasi dan diversifikasi

energi.

5. Kebijakan, Strategi & Program


a. Regulasi , Institusi Dan Perencanaan

Kebijakan meliputi : Pembenahan Regulasi ,

Pemantapan Capacity Building dan

penyelesaian /Set Up Master Plan/Grand

Design;

Strategi meliputi : Menyempurnakan peraturan

perundang-undangan yang mengatur

Transportasi Perkotaan, Memberdayakan

peran pemerintah daerah maupun pusat dalam

memprioritaskan angkutan umum Perkotaan

(perintis), Pengembangan Public Private

Partnership (PPP) dalam pembangunan

transportasi perkotaan, Pemanfaatan Dana

Alokasi Khusus (DAK);

Program meliputi : Peraturan Pemerintah dari

UU No 22 Tahun 2009 ,Penyusunan Norma

dan Standar lainnya, Penyusunan

Roadmap/Master Plan Transportasi Perkotaan,

Kegiatan konsolidasi transportasi perkotaan,

Master Plan Kota, Pembentukan Urban

Transport Information Centre (UTIC).

b. Prasarana

Kebijakan meliputi : Pembangunan prasarana

transportasi dengan Pengembangan konsep

integrasi tata guna lahan dan transportasi;

Strategi meliputi : Pengembangan konsep

Transport Oriented Development (TOD)

dengan memadukan perencanaan transportasi

dengan tata guna lahan (UU Tata Ruang),

Pengembangan fasilitas pejalan kaki dan

Pesepeda;


Program meliputi : Pengembangan kota-kota

percontohan transportasi perkotaan (Kota

Raya, Besar, Sedang dan Kecil, Kawasan

Timur dan Barat).

c. Lalu Lintas

Kebijakan meliputi : Peningkatan kelancaran

lalu lintas;

Strategi meliputi : Penataan penggunaan

Sepeda motor, Pengembangan Intelligent

Transport System, Penerapan Traffic Demand

Management (TDM);

Program meliputi : Kajian penataan sepeda

motor, Percontohan lajur khusus; Usulan

produksi sepeda motor ber cc kecil dan

bertenaga listrik dan hybrid, Pengembangan

ATCS (Area Traffic Control System), Variable

Message Sign (VMS), System Navigasi pada

Kota Besar dan Metropolitan, Pembatasan lalu

lintas, Electronic Road Pricing (ERP).

d. Angkutan Umum

Kebijakan meliputi : Keberpihakan pada

penggunaan dan pengembangan angkutan

umum;

Strategi meliputi : Mengembangkan angkutan

umum yang mampu menjangkau seluruh

kawasan perkotaan dan mampu melayani

seluruh lapisan masyarakat yang handal dan

berkelanjutan, Menjamin kepastian dan

keberlangsungan pelayanan angkutan umum

dengan penetapan Standar Pelayanan

Minimal;


Program meliputi : Pengembangan angkutan

massal BRT (Bus Rapid Transit/ busway) pada

Kota Besar dan Metropolitan, Pengembangan

angkutan bus sedang untuk Kota Sedang

melalui DAMRI, Pengembangan angkutan

pelajar/perintis, Integrasi angkutan perkotaan,

Pengembangan sistem pembayaran yang lebih

akuntabel dan terintegrasi (Smart Card),

Penerapan sistem tender untuk perizinan.

e. Lingkungan

Kebijakan meliputi : Pengembangan

Transportasi Perkotaan Yang Berkelanjutan

(Sustainable Transport) dan Pengembangan

sistem transportasi nasional yang rendah emisi

(Low Emission Transport);

Strategi meliputi : Mendayagunakan

penggunaan bahan bakar alternatif (Perpres

5/2006), Meningkatkan kelaikan sarana

kendaraan bermotor, Pencegahan dampak

negatif pembangunan terhadap lalu lintas;

Program meliputi : Sosialisasi Tata Cara

Mengemudi (Smart Driving), Land Use Control

(Analisis Dampak Lalu Lintas), Diversifikasi

Bahan Bakar, Peningkatan Teknologi

Kendaraaan.

6. Pelaksanaan Bantuan Teknis

a. Bantuan Teknis Pemerintah Pusat Kepada

Pemerintah Daerah (Bidang Transportasi

Perkotaan) Berpedoman Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 2007 Tentang


Pedoman Penyelenggaraan Percontohan

Transportasi Darat;

b. Persyaratan Untuk Daerah/Lokasi/Wilayah/Kota

Percontohan/Kegiatan (Permenhub Nomor KM. 51

Tahun 2007) :

Adanya komitmen/kesanggupan daerah dalam

penyelenggaraan & pembiayaan;

Kesiapan administratif Pemda di bid.

transportasi meliputi regulasi, kelembagaan &

memiliki master plan transportasi;

Kondisi prasarana, sarana, dan lalu lintas

transportasi darat yang memadai;

Pernah mengikuti kegiatan dan/atau lomba di

bidang transportasi seperti Penghargaan

Wahana Tata Nugraha, AKUT, bimbingan

teknis, penguji teladan dll;

Memperhatikan aspek pemerataan &

keseimbangan wilayah.

c. Bentuk – bentuk Bantuan Teknis Bidang

Transportasi Perkotaan :

Penyusunan Rencana Induk Transportasi

Perkotaan

Bantuan teknis sebagai kota/kawasan

percontohan;

Pengembangan Sistem Angkutan Umum

Massal (SAUM)

Bantuan teknis ATCS dan Intelligent Transport

System (I.T.S.);

Bantuan teknis untuk studi/perencanaan dan

penerapannya;

Pengembangan sarana angkutan pelajar


Bantuan teknis perlengkapan jalan

diperkotaan;

Pengembangan Gasifikasi/Converter Kit dan

S.P.B.G..

Bantuan teknis prasarana ramah lingkungan

(daerah pejalan kaki, jalur sepeda)

d. Kriteria Pemberian Bantuan Teknis sebagai Kota

Percontohan :

Untuk kota-kota Kecil dan Sedang

diprioritaskan yang pernah mengikuti


Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah

untuk mengembangkan sistem transportasi

perkotaan sesuai dengan kaidah-kaidah

transportasi;

Adanya Kepmenhub tentang penetapan

sebagai kota percontohan;

Adanya kerjasama Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, dituangkan dalam

Kesepakatan Bersama (MOU);

Proyek-proyek percontohan (pilot project) yang

meliputi : Penyusunan Rencana Umum

Transportasi Perkotaan, Pengembangan

angkutan umum, Penerapan manajemen dan

rekayasa lalu lintas, Pembangunan fasilitas-

fasilitas pendukung, Penegakan hukum;

Skema pengembangan transportasi didasarkan

pada hasil proyek-proyek percontohan, untuk

diterapkan secara komprehensif oleh

Pemerintah Kota ke seluruh kawasan

perkotaan, sehingga memiliki suatu sistem


transportasi yang dapat menjadi acuan bagi

kawasan-kawasan perkotaan sejenis lainnya.

e. Kriteria Pemberian Bantuan Teknis sebagai

Kawasan Percontohan :

Untuk suatu kawasan (jasa, pemukiman,

pariwisata, dll) di wilayah perkotaan bagi kota-

kota metropolitan, besar, sedang dan kecil,





perkotaan pada kawasan percontohan, sesuai

dengan kaidah-kaidah transportasi;





pada tujuan untuk peningkatan kualitas

lingkungan atau keterpaduan moda;

Proyek-proyek kawasan percontohan (pilot

project) dapat meliputi : Pengembangan



fasilitas pendukung.

f. Kriteria Pemberian Bantuan Teknis untuk

Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal

(S.A.U.M.) & Intelligent Transport System (I.T.S.) :

Untuk kawasan perkotaan metropolitan dan

besar (penduduk > 500.000 jiwa);


untuk mengembangkan S.A.U.M. berbasis

jalan dan I.T.S. di wilayahnya;





Adanya “sharing” pendanaan antara

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

g. Bantuan Teknis untuk Studi/Perencanaan dan

penerapannya :

Untuk kota-kota metropolitan, besar, sedang

dan kecil;

Bantuan teknis dalam kaitan : Perencanaan

rencana umum transportasi perkotaan,

Perencanaan dan penerapan angkutan umum,

Perencanaan dan penerapan Manajemen Lalu

Lintas, Dll.

h. Bantuan Teknis sarana Angkutan Pelajar dan

Perlengkapan Jalan :

Untuk kota-kota Metropolitan, Besar, Sedang

dan Kecil;

Bantuan teknis dalam kaitan : Sarana angkutan

pelajar, Perlengkapan jalan, Dll.

i. Bantuan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan :

Penyusunan Pola Pengembangan jaringan

Transportasi untuk Wilayah Aglomerasi;

Pembangunan ATCS & APILL Tenaga Surya di

Wilayah Perkotaan;

Implementasi Program Pengadaan Converter

Kit di DKI Jakarta telah selesai dilaksanakan

terhadap 1755 unit taksi;

Peningkatan pelayanan angkutan umum

dibeberapa kota melalui pembangunan bus

Perum Damri;


Peningkatan pelayanan angkutan umum bagi

pelajar melalui pembangunan bus sekolah

dibeberapa kota.

B. Kebijakan dan Implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Definisi DAK

Bersumber dari Pendapatan APBN;

Dialokasikan kepada daerah tertentu;

Membantu mendanai kegiatan khusus;

Merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional

2. Tujuan

Membantu daerah tertentu;

Mendanai kebutuhan sarana dan prasarana

pelayanan dasar masyarakat; dan

Untuk mendorong percepatan pembangunan

daerah dan pencapaian sasaran prioritas

nasional.

3. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Kriteria DAK yang meliputi Kriteria Umum, Kriteria

Khusus, & Kriteria Teknis.

Kriteria Umum ditetapkan dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan

dalam APBD.

Kriteria Khusus ditetapkan dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan

dan karakteristik daerah.

Kriteria Teknis ditetapkan oleh Kementerian

Negara/Departemen Teknis

4. Isue – Isue Kelembagaan DAK Pusat & Daerah

Pusat


Koordinasi dalam pengalokasian dan

pemantauan pelaksanaan DAK

Keseragaman sistem pelaporan

Sinergitas Pusat-Daerah

Sistem e-monev

Daerah

Pembentukan Lembaga di tingkat provinsi dan

kab/kota.

Koordinasi dan functioning lembaga di provinsi

dan kab/kota.

5. Arah Kebijakan DAK Dalam RKP Tahun 2012

Mendukung Prioritas Nasional RPJMN 2010-

2014.

Prioritas untuk daerah-daerah kemampuan

keuangan rendah dalam membiayai pelayanan

publik (sesuai SPM).

Prioritas untuk mendanai kegiatan2 cross cutting

sektor yang prioritas nasional & bersifat

kewilayahan.

Meningkatkan bertahap pagu nasional DAK

untuk meningkatkan efektivitasnya dalam

mendukung pencapaian sasaran prioritas

nasional, yang disertai dengan:

a. Upaya mempertajam perencanaan dan

penghitungan alokasi DAK berdasarkan

kerangka pengeluaran jangka menengah

dan penganggaran berbasis kinerja,

b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK

secara utuh dan terpadu di pusat dan

daerah,


c. Meningkatkan sinkronisasi kegiatan DAK

dengan kegiatan lain yang didanai APBN

dan APBD,

d. Meningkatkan pengawasan terhadap

pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

6. Harapan ke Depan

Melalui forum koordinasi semacam ini dapat

memperkuat sinergi kelembagaan tingkat Pusat

terhadap pengelolaan DAK di Daerah.

C. Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan

1. Permasalahan Utama

Kinerja sistem jaringan jalan kurang mendukung

sistem pergerakan;

(Perbandingan antara panjang jalan dan total area

tidak seimbang)

Kurangnya jaringan transportasi perkotaan untuk

mendukung operasional kendaraan angkutan

umum; (Contoh: Sistem jaringan angkutan umum

yang belum terkoordinasi dengan baik dengan

sistem jaringan jalan penghubung )

Pola jaringan transportasi perkotaan yang kurang

terintegrasi dalam mendukung pergerakan antar

moda;

Perencanaan Transportasi tidak terintegrasi

dengan perencanaan tata ruang (land used)

Kurangnya data base pada setiap daerah

2. Anatomi Penetapan Sasaran dan Arah Kebijakan

Pengembangan LLAJ

Tujuan


Sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem

LLAJ Jalan nasional


LLAJ Jalan Provinsi


LLAJ Jalan Kabupaten/Kota

3. Rencana Induk Jaringan LLAJ (Pasal 15)

a. Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berpedoman

pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

c. Perkiraan perpindahan orang dan/atau barang

menurut asal tujuan perjalanan (O/D) lingkup

Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

d. Arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/

Kota dalam keseluruhan moda transportasi;

e. Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Nasional/

Provinsi/ Kabupaten/ Kota; dan

f. Rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Nasional/

Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

4. Dokumen Perencanaan yang Wajib Diperhatikan

a. Untuk Rencana Induk LLAJ Nasional Untuk Antar

Kota Yang Melebihi Wilayah Provinsi

b. Rencana Induk LLAJ Nasional Untuk Perkotaan

Yang Melebihi Wilayah Provinsi

5. Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk /

Masterplan Transportasi Perkotaan


Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi

Perkotaan pada Kawasan Aglomerasi

Maminasata (2008)


Perkotaan Pada Kawasan Aglomerasi

Lubuksangkarpaya (Lubuk Basung, Bukit Tinggi,

Batu Sangkar, Padang Panjang, Payakumbuh)

(2008)


Perkotaan pada Kawasan Aglomerasi Bandung

Raya (2008)

Penyusunan Master Plan Pola Transportasi Makro

(PTM) di Jabodetabek Tahap 1 (2009)


Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi

Bandar Lampung dan sekitarnya (2009)



PALAPA(Padang, Lubuk Alung, Pariaman) (2009)


Perkotaan pada Kawasan Kota AMBON dan

Sekitarnya (Tahun 2010)


Perkotaan pada Kawasan Kota MATARAM dan



Perkotaan pada Kawasan Kota SAMARINDA dan



Perkotaan pada Kawasan Kota PALEMBANG dan




Perkotaan pada Kawasan Kota MEBIDANG dan



Perkotaan pada Kawasan Kota TEGAL dan


D. Penghargaan Wahana Tata Nugraha;

1. Dasar Kegiatan :

a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5

Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian


b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan

Darat Nomor: SK.2496/AJ.406/DRJD/2007,

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian

Penghargaan Wahana Tata Nugraha, Tanggal 19

Juni 2007;

c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 259

2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana

Tingkat Nasional Penghargaan Wahana Tata

Nugraha Tahun 2011.

2. Visi : Terciptanya penyelenggaraan transportasi

perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal

dan berkelanjutan;

3. Misi : Mendorong Pemda (Prov/Kab/Kota) untuk

mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkotaan

yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan

berkelanjutan.

4. Maksud Dan Tujuan

a. Mendorong dan membina pemerintah daerah

provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota


dalam meningkatkan tertib lalu lintas dan angkutan

kota;

b. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya

meningkatkan disiplin berlalu lintas;

c. Memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam

meningkatkan tertib lalu lintas dan angkutan kota

dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan

umum sebagai pelayanan publik dan sistem

transportasi perkotaan yang handal dan

berkelanjutan;

d. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya

meningkatkan disiplin berlalu lintas di jalan;

e. Mendorong terwujudnya sistem transportasi kota

yang efektif, berkualitas, tertib, lancar, aman,

cepat, teratur, selamat, nyaman dan efisien.

5. Tahapan Penilaian :

a. Tahap I (Administrasi Oleh Panitia Tingkat

Propinsi)

b. Tahap II (Survey Oleh Panitia Tingkat Provinsi

dan Akademisi di damping oleh Panitia Tingkat

Nasional sebagai Suvervisi)

c. Tahap III (Paparan Hasil Tinjauan Lapangan Oleh

Panitia Tingkat Nasional)

6. Kriteria Peserta WTN

Dengan Rumus : P = N + M + 3

Keterangan : P = Peserta

N = Jumlah kota yang mendapat

Penghargaan

pada tahun sebelumnya

M = Jumlah kota yang


mendapat Plakat atau sertifikat


3 = Jumlah peserta/kota baru

7. Penghargaan Yang Diberikan :

a. Penghargaan Penghargaan Wahana Tata

Nugraha :

Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota

Bobot Nilai Rata-rata hasil penilaian lapangan

oleh Panitia Tingkat Nasional adalah masuk

dalam kisaran antara 65 dan 75 (65≤X≤75).

Penghargaan Wahana Tata Nugraha


oleh Panitia Tingkat Nasional adalah lebih

besar dari 75 (X >75).

Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kencana

Mendapat penghargaan WTN sebanyak 5

(lima) kali berturut – turut dengan nilai semakin

meningkat.


Wirakarya

Diberikan kepada Pemerintah Daerah yang

mempunyai prakarsa dan implementasi yang

sangat menonjol dan luar biasa dalam

mewujudkan penyelenggaraan transportasi

perkotaan.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama


mengikutsertakan peserta kota/kabupaten :

Provinsi yang memiliki kab./kota sejumlah

<10, peserta 75% dari jumlah kota/kab.



10 - 20, peserta 65% dari jumlah kota/kab.




>31, peserta 45% dari jumlah kota/kab. Dan

25% kota/kab. Tersebut yang mendapat

Penghargaan Wahana Tata Nugraha.


Kencana


telah mendapat Penghargaan Wahana Tata

Nugraha Wiratama sebnayak 5 (lima) kali

berturut-turut.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori

Lalu Lintas

Diberikan kepada kota/kabupaten yang

mendapatkan jumlah nilai tertinggi untuk

seluruh penilaian pada indikator yang terkait

dengan kinerja penyelenggaraan Lalu Lintas

dan Kinerja pelaksanaan Sistem Lalu Lintas

jalan.


Angkutan




dengan kinerja penyelenggaraan Angkutan


8. Keuntungan Pemerintah Kota/Kabupaten Mengikuti

Penghargaan Wahana Tata Nugraha : Untuk Kota-


kota yang aktif mengikuti Penghargaan Wahana

Tata Nugraha, rekomendasi yang telah diberikan oleh

Tim penilai sangat bermanfaat terhadap

pembangunan kota-kota, hal ini terlihat dengan

banyaknya kota-kota yang telah membangun dan

memperbaiki system Transpostasi perkotaannya,

baik Prasarana, sarana, disiplin,

kelembagaan/organisasi dan koordinasi antar

instansi, dilain fihak pemerintah pusat telah

memberikan bantuan konsultasi maupun fisik

terhadap kota-kota penerima Penghargaan

Penghargaan Wahana Tata Nugraha dan akan terus

melakukan pembinaan teknis.

9. Manfaat Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Diserahkan Di Istana Negara Oleh Presiden R.I :

Untuk memberikan semangat dan motivasi yang tinggi

kepada para Gubernur, Walikota dan Bupati agar

terus meningkatkan dan membangun sektor

Transportasi khususnya transportasi perkotaan di

daerah masing-masing, dan keberhasilan dari

Penghargaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota,

bukan sekedar perolehan Penghargaan WTN, namun

dari pencapaian Kinerja Transportasi Perkotaan yang

berkelanjutan.

E. Kesimpulan/Hal-Hal Yang Perlu Didiskusikan

a. Untuk melakukan pembangunan dan pengembangan

transportasi perkotaan secara terintegrasi perlu

segera disusun Master Plan / Rencana Induk

Transportasi Perkotaan oleh provinsi/kabupaten/kota

sehingga pelaksanaannya akan lebih terarah. Sebagai

awal perlu segera menyusun Master Plan / Rencana


Induk Transportasi Perkotaan wilayah Jayapura dan

Sekitarnya (Aglomerasi);

b. Perlu segera membenahi sistem transportasi

perkotaan di Kota/Kab. di Provinsi Papua, seperti :

Sarana;

Prasarana.

c. Kabupaten/Kota di Provinsi Papua diharapkan dapat

mengikuti kegiatan “Penghargaan Wahana Tata

Nugraha” pada tahun 2012 sebagai upaya melakukan

pembinaan dan meningkatkan komunikasi antara

Pusat dan Daerah;

d. Perlu segera dibangun dan dikembangkan Angkutan

Pemadu Moda yang melayani trayek antara Bandara

Sentani atau Bandara Lainnya ke Wilayah Sekitarnya;

e. Untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan,

perlu peningatan pemasangan fasilitas keselamatan

jalan terutama Rambu, Marka dan Pagar Pengaman

Jalan (Guardril);

f. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sehingga dapat

meningkatkan kapasitas jalan dan meningkatkan

pergerakan pengguna jalan, seperti Penertiban Parkir

di badan jalan, pengaturan penggunaan kendaraan

pribadi, pemberian prioritas bagi pejalan kaki;

g. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan angkutan

umum perlu dilakukan pembaharuan sistem Angkutan

yang ada dengan mempertimbangkan kebutuhan dan

penyediaan sarana angkutan yang memenuhi standar

pelayanan minimal, jika dimungkinkan dengan


pengembangan dan pembagunan angkutan umum

massal berbasis jalan;

h. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

melakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas

dan angkutan jalan seperti pembangunan Area Traffic

Control System (ATCS);

i. Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

terhadap pembangunan dan pengembangan pusat-

pusat kegiatan untuk mengetahui sejauh mana efek-

efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang

dibangkitkan/ditarik dan menjadikan Andalalin

merupakan persyaratan untuk memperoleh Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB) dan dituangkan dalam

regulasi Pemerintah Daerah setempat;

j. Untuk perencanaan dan pelaksanaan program /

kegiatan perlu didukung dengan ketersediaan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan

kompetensi yang sesuai serta jumlah pendanaan yang

memadai;

k. Tindaklanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis,

Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan ini

akan dilaksanakan dan dikoordinir oleh Dinas

Perhubungan Provinsi Papua.

3. 2. Provinsi Kalimantan Selatan








sistem pergerakan;


tidak seimbang)








moda;


dengan perencanaan tata ruang (land used);

Kurangnya data base pada setiap daerah.

2. Akar Masalah



pergerakan manusia;











139)







diatas.


141/198);






Pemerintah/Daerah;


Pemerintah/Daerah.











Lajur khusus;


berhimpitan;

Angkutan pengumpan.












177)





instansi terkait











AKAP/AKDP)


















ahli bersertifikat.

4. Arah Kebijakan







sesuai SPM;















energi.






Design;










Program meliputi : Peraturan Pemerintah dari

UU No 22 Tahun 2009 ,Penyusunan Norma

dan Standar lainnya, Penyusunan





b. Prasarana










Pesepeda;

Program meliputi : Pengembangan kota-kota

percontohan transportasi perkotaan (Kota


Timur dan Barat).

c. Lalu Lintas


lalu lintas;




Management (TDM);









d. Angkutan Umum



umum;









Minimal;










e. Lingkungan















Kendaraaan.








Transportasi Darat;



Tahun 2007) :

















Perkotaan


percontohan;


Massal (SAUM)



System (I.T.S.);


penerapannya;



diperkotaan;


S.P.B.G..




Percontohan :







transportasi;

























































penerapannya :


dan kecil;





Lintas, Dll.




dan Kecil;







Wilayah Perkotaan;







Perum Damri;



dibeberapa kota.


1. Definisi DAK





2. Tujuan






nasional.






dalam APBD.








Pusat





Sistem e-monev

Daerah


kab/kota.


dan kab/kota.



2014.






kewilayahan.












daerah,



dan APBD,



6. Harapan ke Depan







sistem pergerakan;


tidak seimbang)









moda;





Pengembangan LLAJ

Tujuan


LLAJ Jalan nasional


LLAJ Jalan Provinsi








Angkutan Jalan.























Maminasata (2008)





(2008)



Raya (2008)





























1. Dasar Kegiatan :








Juni 2007;




Nugraha Tahun 2011.




dan berkelanjutan;




berkelanjutan.





kota;









berkelanjutan;








Propinsi)











Penghargaan







a. Penghargaan Penghargaan Wahana Tata

Nugraha :












meningkat.



Wirakarya





perkotaan.















Kencana




berturut-turut.


Lalu Lintas







jalan.


Angkutan
































berkelanjutan.


a. Untuk melakukan pembangunan dan

pengembangan transportasi perkotaan secara

terintegrasi perlu segera disusun Master Plan /

Rencana Induk Transportasi Perkotaan oleh

provinsi/kabupaten/kota sehingga pelaksanaannya

akan lebih terarah. Sebagai awal perlu segera

menyusun Master Plan / Rencana Induk

Transportasi Perkotaan wilayah Banjarmasin dan

Sekitarnya (Kawasan Aglomerasi). seperti

Banjarbakula;

b. Perlu segera membenahi sistem transportasi

perkotaan di Kota/Kab. di Provinsi Kalimantan

Selatan untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, seperti :

Sarana;

Prasarana.

c. Kabupaten/Kota di Provinsi Papua diharapkan

dapat mengikuti kegiatan “Penghargaan Wahana

Tata Nugraha” pada tahun 2012 sebagai upaya

melakukan pembinaan dan meningkatkan

komunikasi antara Pusat dan Daerah;

d. Perlu segera dibangun dan dikembangkan

Angkutan Pemadu Moda yang melayani trayek


antara Bandara Syamsoedin Nooor ke Wilayah

Sekitarnya;

e. Untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan,

hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain;

a) Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen

Keselamatan Jalan (Road Safety Management)

b) Peningkatan Infrastruktur termasuk

peningkatan pemasangan fasilitas keselamatan

jalan terutama rambu, marka dan Pagar

Pengaman Jalan (Guardril);

c) Menjaga kondisi kendaraan yang lebih

menjamin keselamatan (Safer Vehicle);

d) Peningkatan perilaku pengguna jalan (Road

User Behaviour);

e) Peningkatan Penanganan Pasca Kecelakaan

(Post Crash Care).

f. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sehingga

dapat meningkatkan kapasitas jalan dan

meningkatkan pergerakan pengguna jalan, seperti

Penertiban Parkir di badan jalan, pengaturan

penggunaan kendaraan pribadi, pemberian

prioritas bagi pejalan kaki;

g. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan

angkutan umum perlu dilakukan pembaharuan

sistem Angkutan yang ada dengan

mempertimbangkan kebutuhan dan penyediaan

sarana angkutan yang memenuhi standar

pelayanan minimal, jika dimungkinkan dengan

pengembangan dan pembagunan angkutan umum

massal berbasis jalan;


h. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

melakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas

dan angkutan jalan seperti pembangunan Area

Traffic Control System (ATCS);

i. Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas

(Andalalin) terhadap pembangunan dan

pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk

mengetahui sejauh mana efek-efek yang

ditimbulkan oleh lalu lintas yang

dibangkitkan/ditarik dan menjadikan Andalalin

merupakan persyaratan untuk memperoleh Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB) dan dituangkan

dalam regulasi Pemerintah Daerah setempat;

j. Untuk perencanaan dan pelaksanaan program /

kegiatan perlu didukung dengan ketersediaan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki

kapasitas dan kompetensi yang sesuai serta

jumlah pendanaan yang memadai;

k. Tindaklanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis,

Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi

Perkotaan ini akan dilaksanakan dan dikoordinir

oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan

Selatan.

3.3. Provinsi Sulawesi Tengah








sistem pergerakan;


tidak seimbang)








moda;


dengan perencanaan tata ruang (land used);

Kurangnya data base pada setiap daerah.

2. Akar Masalah



pergerakan manusia;











139)







diatas.


141/198);






Pemerintah/Daerah;


Pemerintah/Daerah.











Lajur khusus;


berhimpitan;

Angkutan pengumpan.












177)





instansi terkait











AKAP/AKDP)


















ahli bersertifikat.

4. Arah Kebijakan







sesuai SPM;















energi.






Design;










Program meliputi : Peraturan Pemerintah

dari UU No 22 Tahun 2009 ,Penyusunan

Norma dan Standar lainnya, Penyusunan





b. Prasarana










Pesepeda;

Program meliputi : Pengembangan kota-

kota percontohan transportasi perkotaan (Kota


Timur dan Barat).

c. Lalu Lintas


lalu lintas;




Management (TDM);









d. Angkutan Umum



umum;









Minimal;










e. Lingkungan















Kendaraaan.








Transportasi Darat;



Tahun 2007) :

















Perkotaan


percontohan;


Massal (SAUM)


System (I.T.S.);



penerapannya;



diperkotaan;


S.P.B.G..




Percontohan :







transportasi;

























































penerapannya :


dan kecil;





Lintas, Dll.




dan Kecil;







Wilayah Perkotaan;







Perum Damri;



dibeberapa kota.


1. Definisi DAK





2. Tujuan






nasional.






dalam APBD.








Pusat





Sistem e-monev

Daerah


kab/kota.


dan kab/kota.



2014.






kewilayahan.












daerah,



dan APBD,



6. Harapan ke Depan







sistem pergerakan;


tidak seimbang)








moda;






Pengembangan LLAJ

Tujuan


LLAJ Jalan nasional


LLAJ Jalan Provinsi








Angkutan Jalan.























Maminasata (2008)





(2008)



Raya (2008)





























1. Dasar Kegiatan :








Juni 2007;




Nugraha Tahun 2011.



dan berkelanjutan;





berkelanjutan.





kota;









berkelanjutan;








Propinsi)











Penghargaan







b. Penghargaan Penghargaan Wahana Tata

Nugraha :












meningkat.


Wirakarya






perkotaan.















Kencana




berturut-turut.


Lalu Lintas






jalan.


Angkutan
































berkelanjutan.



a. Memasukan Kabupaten Sigi kedalam kelompok

Kabupaten/Kota yang menjadi rencana

pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW) dalam

Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sulawesi;

b. Memasukan rencana pengembangan wilayah,

pengembangan transportasi dan jalan di Kabupaten

Sigi kedalam sistem jaringan Jalan Nasional/Pulau

Sulawesi dan Sistem Transportasi Nasional dengan

menjadikan Wilayah Sigi sebagai salah satu jalur

Transportasi darat Utama di Pulau Sulawesi

disamping Jalur Transportasi yang ada dengan

memperhatikan potensi pertumbuhan wilayah dan

efisiensi jarak tempuh, termasuk dalam perencanaan

Jalur Kereta Api Pulau Sulawesi Tahun 2030;

c. Perlu dukungan khusus darai Pemerintah Pusat dalam

memfasilitasi penyediaan Mater Plan Transportasi

daerah Kabupaten yang bersinergis dan berintegrasi

dalam Master Plan Transportasi Nasional, Tataran

Transportasi Nasional (Tatranas), Tataran

Transportasi Wilayah (Tatrawil), dan Tataran

Transportasi Lokal (Tatralok);

d. Perlu dukungan dan perhatian khusus dari Pemerintah

Pusat terhadapa pengembangan kawasan Cepat

Tumbuh yang berbasis kawasan konservasi melalui

pengembangan Jalur Sistem Transportasi Alternatif

yang ramah lingkungan, memiliki utilitas tinggi,

memiliki daya tarik wisata ekologi, budaya,

transportasi terpadu sekaligus berfungsi pelaksanaan

konservasi disekitar Kawasan Danau Lindu, termasuk

opsi Pengembangan Jalur Transportasi Cable Car


(Kereta Gantung) sebagai wujud dari konsep Green

Tourisme and Green Transportation untuk menjadi

pertimbangan dimasukan dalam Cetak Biru

Transportasi Antar Moda/Multimoda Tahun 2010 –

2030, yang menekankan pula bahwa fungsi

transportasi juga menjangkau dan mencakup kawasan

konservasi dan mendukung fungsi konservasi dan

pelestarian lingkungan khususnya model yang dapat

dikembangkan pada daerah-daerah yang memiliki

kawasan konservasi dan taman nasional yang da di

Indonesia;

e. Menjadikan Kabupaten Sigi menjadi salah satu Pilot

Project Nasional dalam penataan Sistem Transportasi

daerah/Perkotaan Terintegrasi dalam Sistem

Transportasi Perkotaan Regional Sulawesi serta untuk

memenuhi Standar Pelayanan Minimal sektor

Perhubungan;

f. Perlu mempertimbangkan Sistem Pembiayaan khusus

yang bersifat kompensasi dan insentif bagi daerah-

daerah yang memiliki Taman Nasional dan Kawasan

Konservasi dalam dana pertimbangan disamping

mendorong penambahan besaran melalui DAK

Lingkungan Hidup yang wajib diberikan pada daerah

Konservasi yang dimaksud termsuk Kabupaten Sigi.

Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab 1V - 1 Tahun Anggaran 2011

4.1. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan

dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun 2011 adalah

sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

: 60 Tahun 2010, yang merupakan perwujudan salah satu tugas

pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq.

Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) yaitu

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar,

norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis,

evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan;

2. Mendorong dan membina pemerintah daerah provinsi dan

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan tertib

lalin dan angkutan kota;

3. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan

disiplin berlalu lintas;



5. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan

disiplin berlalu lintas di jalan;

6. Mendorong terwujudnya sistem transportasi kota yang efektif,

berkualitas, tertib, lancar, aman, cepat, teratur, selamat,

nyaman dan efisien;


daerah kota / kabupaten, terutama dalam pelaksanaan



transportasi;

8. Pemerintah Pusat dapat memberikan bimbingan

teknis/penyuluhan pada Pemerintah Kota / Kabupaten dalam

melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian

lalu lintas dan angkutan kota sesuai kebijkan transportasi

perkotaan;

9. Memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan tertib lalu lintas

dan angkutan kota dalam rangka mewujudkan pelayanan

angkutan umum sebagai pelayanan publik dan sistem

transportasi perkotaan yang handal dan berkelanjutan;

10. Memberikan pedoman kepada institusi Pemerintah / regulator,




kepada masyarakat;



masing-masing kawasan perkotaan.

4.2. SARAN

Adapun beberapa saran yang direkomendasikan antara lain :

1. Kegiatan seperti ini harus dilaksanakan secara kontinyu (setiap

tahun), karena merupakan sarana untuk koordinasi antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah

Kota / Kabupaten);

2. Diharapkan semua Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota /

Kabupaten) dapat menata dan merencanakan sistem

transportasi perkotaan dengan berdasarkan acuan yang sudah

ada dan segera dapat membuat dan mengimplementasikan

master plan transportasi perkotaan di daerah masing – masing,


sehingga tercipnya pelayanan transportasi yang transportasi

kota yang efektif, berkualitas, tertib, lancar, aman, cepat,

teratur, selamat, nyaman dan efisien;

3. Perlunya ketersedian data primer maupun sekunder untuk

Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota / Kabupaten) yang dapat

di up date setiap saat, sehingga dapat mempermudah dalam

melaksanakan kegiatan dan pembangunan daerah tersebut,

serta dapat menjadi salah satu dasar pemerintah pusat dalam

mengambil keputusan atau kebijakan untuk kegiatan

transportasi di seluruh Indonesia;

4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota,

Kabupaten), agar melaksanakan tugas dan wewenang sesuai

dengan amanat PP 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

KESIMPULAN

BIMBINGAN TEKNIS, PENYULUHAN DAN SOSIALISASI

TRANSPORTASI PERKOTAAN

BANJARMASIN, 11 OKTOBER 2011

1. Untuk melakukan pembangunan dan pengembangan transportasi

perkotaan secara terintegrasi perlu segera disusun Master Plan /

Rencana Induk Transportasi Perkotaan oleh provinsi/kabupaten/kota

sehingga pelaksanaannya akan lebih terarah. Sebagai awal perlu

segera menyusun Master Plan / Rencana Induk Transportasi

Perkotaan wilayah Jayapura dan Sekitarnya (Aglomerasi);

2. Perlu segera membenahi sistem transportasi perkotaan di Kota/Kab.

di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti :

Sarana;

Prasarana.

3. Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat

mengikuti kegiatan “Penghargaan Wahana Tata Nugraha” pada tahun

2011 sebagai upaya melakukan pembinaan dan meningkatkan

komunikasi antara Pusat dan Daerah;

4. Perlu segera dibangun dan dikembangkan Angkutan Pemadu Moda

yang melayani trayek antara Bandara Sentani atau Bandara Lainnya

ke Wilayah Sekitarnya;

5. Untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, perlu peningatan

pemasangan fasilitas keselamatan jalan terutama Rambu, Marka dan

Pagar Pengaman Jalan (Guardril);

6. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan

kondisi dan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kapasitas jalan

dan meningkatkan pergerakan pengguna jalan, seperti Penertiban

Parkir di badan jalan, pengaturan penggunaan kendaraan pribadi,

pemberian prioritas bagi pejalan kaki;

7. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan angkutan umum perlu

dilakukan pembaharuan sistem Angkutan yang ada dengan

mempertimbangkan kebutuhan dan penyediaan sarana angkutan

yang memenuhi standar pelayanan minimal, jika dimungkinkan

dengan pengembangan dan pembagunan angkutan umum massal

berbasis jalan;

8. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam melakukan

pengaturan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan seperti

pembangunan Area Traffic Control System (ATCS);

9. Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) terhadap

pembangunan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk

mengetahui sejauh mana efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas

yang dibangkitkan/ditarik dan menjadikan Andalalin merupakan

persyaratan untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan

dituangkan dalam regulasi Pemerintah Daerah setempat;

10. Untuk perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan perlu

didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai serta jumlah

pendanaan yang memadai;

11. Tindaklanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan

Sosialisasi Transportasi Perkotaan ini akan dilaksanakan dan

dikoordinir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

BANJARMASIN, 11 OKTOBER 2011

KESIMPULAN



JAYAPURA, 23 JUNI 2011

1. Untuk melakukan pembangunan dan pengembangan transportasi

perkotaan secara terintegrasi perlu segera disusun Master Plan /

Rencana Induk Transportasi Perkotaan oleh provinsi/kabupaten/kota

sehingga pelaksanaannya akan lebih terarah. Sebagai awal perlu

segera menyusun Master Plan / Rencana Induk Transportasi

Perkotaan wilayah Jayapura dan Sekitarnya (Aglomerasi);

2. Perlu segera membenahi sistem transportasi perkotaan di Kota/Kab.

di Provinsi Papua, seperti :

Sarana;

Prasarana.

3. Kabupaten/Kota di Provinsi Papua diharapkan dapat mengikuti

kegiatan “Penghargaan Wahana Tata Nugraha” pada tahun 2011

sebagai upaya melakukan pembinaan dan meningkatkan komunikasi

antara Pusat dan Daerah;

4. Perlu segera dibangun dan dikembangkan Angkutan Pemadu Moda

yang melayani trayek antara Bandara Sentani atau Bandara Lainnya

ke Wilayah Sekitarnya;

5. Untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, perlu peningatan

pemasangan fasilitas keselamatan jalan terutama Rambu, Marka dan

Pagar Pengaman Jalan (Guardril);

6. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan

kondisi dan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kapasitas jalan

dan meningkatkan pergerakan pengguna jalan, seperti Penertiban

Parkir di badan jalan, pengaturan penggunaan kendaraan pribadi,

pemberian prioritas bagi pejalan kaki;

7. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan angkutan umum perlu

dilakukan pembaharuan sistem Angkutan yang ada dengan

mempertimbangkan kebutuhan dan penyediaan sarana angkutan

yang memenuhi standar pelayanan minimal, jika dimungkinkan

dengan pengembangan dan pembagunan angkutan umum massal

berbasis jalan;

8. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam melakukan

pengaturan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan seperti

pembangunan Area Traffic Control System (ATCS);

9. Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) terhadap

pembangunan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk

mengetahui sejauh mana efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas

yang dibangkitkan/ditarik dan menjadikan Andalalin merupakan

persyaratan untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan

dituangkan dalam regulasi Pemerintah Daerah setempat;

10. Untuk perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan perlu

didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai serta jumlah

pendanaan yang memadai;

11. Tindaklanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan

Sosialisasi Transportasi Perkotaan ini akan dilaksanakan dan

dikoordinir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua.

JAYAPURA, 23 JUNI 2011

KESIMPULAN



KABUPATEN SIGI, 1 NOVEMBER 2011

1. Memasukan Kabupaten Sigi kedalam kelompok Kabupaten/Kota yang

menjadi rencana pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW) dalam

Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sulawesi;

2. Memasukan rencana pengembangan wilayah, pengembangan

transportasi dan jalan di Kabupaten Sigi kedalam sistem jaringan

Jalan Nasional/Pulau Sulawesi dan Sistem Transportasi Nasional

dengan menjadikan Wilayah Sigi sebagai salah satu jalur Transportasi

darat Utama di Pulau Sulawesi disamping Jalur Transportasi yang ada

dengan memperhatikan potensi pertumbuhan wilayah dan efisiensi

jarak tempuh, termasuk dalam perencanaan Jalur Kereta Api Pulau

Sulawesi Tahun 2030;

3. Perlu dukungan khusus darai Pemerintah Pusat dalam memfasilitasi

penyediaan Mater Plan Transportasi daerah Kabupaten yang

bersinergis dan berintegrasi dalam Master Plan Transportasi

Nasional, Tataran Transportasi Nasional (Tatranas), Tataran

Transportasi Wilayah (Tatrawil), dan Tataran Transportasi Lokal

(Tatralok);

4. Perlu dukungan dan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat

terhadapa pengembangan kawasan Cepat Tumbuh yang berbasis

kawasan konservasi melalui pengembangan Jalur Sistem Transportasi

Alternatif yang ramah lingkungan, memiliki utilitas tinggi, memiliki

daya tarik wisata ekologi, budaya, transportasi terpadu sekaligus

berfungsi pelaksanaan konservasi disekitar Kawasan Danau Lindu,

termasuk opsi Pengembangan Jalur Transportasi Cable Car (Kereta

Gantung) sebagai wujud dari konsep Green Tourisme and Green

Transportation untuk menjadi pertimbangan dimasukan dalam Cetak

Biru Transportasi Antar Moda/Multimoda Tahun 2010 – 2030, yang

menekankan pula bahwa fungsi transportasi juga menjangkau dan

mencakup kawasan konservasi dan mendukung fungsi konservasi dan

pelestarian lingkungan khususnya model yang dapat dikembangkan

pada daerah-daerah yang memiliki kawasan konservasi dan taman

nasional yang da di Indonesai ;

5. Menjadikan Kabupaten Sigi menjadi salah satu Pilot Project Nasional

dalam penataan Sistem Transportasi daerah/Perkotaan Terintegrasi

dalam Sistem Transportasi Perkotaan Regional Sulawesi serta untuk

memenuhi Standar Pelayanan Minimal sektor Perhubungan;

6. Perlu mempertimbangkan Sistem Pembiayaan khusus yang bersifat

kompensasi dan insentif bagi daerah-daerah yang memiliki Taman

Nasional dan Kawasan Konservasi dalam dana pertimbangan

disamping mendorong penambahan besaran melalui DAK Lingkungan

Hidup yang wajib diberikan pada daerah Konservasi yang dimaksud

termsuk Kabupaten Sigi.

SIGI, 1 NOVEMBER 2011

laporan bimtek 2011

Documents