Home >Documents >Laporan Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal abk sekretariat...‚ ‚...

Laporan Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal abk sekretariat...‚ ‚...

Date post:03-Feb-2018
Category:
View:228 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • Laporan Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal

  • L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l

    i

    KATA PENGANTAR

    Sekretariat Jenderal sebagai unit organisasi yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembina Sumber Daya Aparatur, sekaligus pemberian dukungan administrasi dan kepada unit eselon I serta sebagai pengarah, penggerak program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan diperlukan organisasi yang efektif, efisien, proporsional dan sesuai dengan perkembangan serta dibutuhkan sumber daya manusia yang tepat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu perlu selalu dilakukan monitoring dan evaluasi di bidang organisasi dan SDM yang berkelanjutan. Salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi, memonitor, mengevaluasi serta untuk mengetahui secara lebih objektif tingkat efektivitas dan efisiensi kerja unit, prestasi kerja unit/jabatan serta kebutuhan pegawai adalah Analisis Beban Kerja.

    Pada tahun ini telah disusun laporan ABK untuk tahun kelima yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan salah satu program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat di bidang penataan dan penguatan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.01/2012, dan juga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan.

    Dalam rangka untuk meningkatkan objektivitas, akurasi, efektivitas dan efisiensi unit/pejabat dan kebutuhan pegawai pada seluruh unit organisasi, kemudahan, kecepatan dalam pelaksanaan analisis beban kerja serta pelayanan, pada tahun ini dilakukan penerapan standar norma waktu dan sistem aplikasi analisis beban kerja di seluruh unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

    Pelaksanaan ABK di tahun ini dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan data ABK yang akurat, objektif, transparan dan komprehensif tidak lepas dari partisipasi, koordinasi, konsolidasi, dan pembahasan bersama secara intensif di seluruh unit eselon II Sekretariat Jenderal. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah melancarkan pelaksanaan ABK serta memberikan masukan agar pelaksanaan ABK kedepan dapat berjalan lebih baik lagi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

    Jakarta, Desember 2012 Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Anies Said Basalamah 196010011981121001

  • L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l

    ii

    RINGKASAN EKSEKUTIF

    Sekretariat Jenderal sebagai unit organisasi yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembina Sumber Daya Aparatur, sekaligus pemberian dukungan administrasi dan kepada unit eselon I serta sebagai pengarah, penggerak program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan diperlukan organisasi yang efektif, efisien, proporsional dan sesuai dengan perkembangan serta dibutuhkan sumber daya manusia yang tepat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu perlu selalu dilakukan monitoring dan evaluasi di bidang organisasi dan SDM yang berkelanjutan. Salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi, memonitor, mengevaluasi serta untuk mengetahui secara lebih objektif tingkat efektivitas dan efisiensi kerja unit, prestasi kerja unit/jabatan serta kebutuhan pegawai adalah Analisis Beban Kerja.

    Pada tahun ini diterapkan sistem aplikasi ABK untuk pelaksanaan ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal. Tujuan mendasar dari diterapkannya sistem aplikasi ini adalah untuk meningkatkan objektivitas, akurasi, kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan ABK, serta agar dengan cepat dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi pejabat/pegawai/unit pada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Selain itu, tahun ini juga merupakan tahun pertama penerapan standar norma waktu di seluruh unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, dengan ditetapkannya keputusan Sekretaris Jenderal Nomor S-22/SJ/2012 tanggal 13 Februari 2012. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholders khususnya mengenai kepastian waktu dalam pelaksanaan ABK yang akan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

    Hasil pengolahan data pada 15 unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana pada tabel Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), dan prestasi kerja unit (PU), yang selanjutnya disebut FP4 sebagaimana tampak pada Tabel 1.

    Tabel 1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),

    Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal

    No. Unit Organisasi Beban Kerja Selisih EU PU Keterangan

    1 Biro Perencanaan dan Keuangan 215,489.60 144 orang 143 orang -1 1 B Baik2 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 103,028.23 71 orang 75 orang 4 0.91 B Baik3 Biro Hukum 154,714.72 101 orang 97 orang -4 1.06 A Sangat Baik4 Biro Bantuan Hukum 133,441.46 87 orang 75 orang -12 1.18 A Sangat Baik5 Biro Sumber Daya Manusia 270,399.87 177 orang 168 orang -9 1.07 A Sangat Baik6 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 214,553.97 142 orang 121 orang -21 1.18 A Sangat Baik7 Biro Perlengkapan 120,457.25 77 orang 76 orang -1 1.05 A Sangat Baik8 Biro Umum 437,367.90 287 orang 284 orang -3 1.02 A Sangat Baik9 Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan 348,139.18 229 orang 205 orang -24 1.13 A Sangat Baik

    10 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 137,897.30 92 orang 93 orang 1 0.98 B Baik11 Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan 121,899.65 81 orang 73 orang -8 1.11 A Sangat Baik12 Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik 106,245.42 67 orang 61 orang -6 1.16 A Sangat Baik13 Pusat Investasi Pemerintah 78,405.88 49 orang 42 orang -7 1.24 A Sangat Baik14 Sekretariat Pengadilan Pajak 491,653.24 323 orang 289 orang -34 1.12 A Sangat Baik15 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan 31,855.53 20 orang 30 orang 10 0.7 C Cukup

    2,965,549.20 1,947 orang 1,832 orang -115 1.07 A Sangat Baik

    Jumlah Pejabat/Pegawai yang Ada

    Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai

    Jumlah

  • L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l

    iii

    Dari Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal pada tahun 2011 memiliki jumlah beban kerja sebesar 2.965.549,20 orang jam, dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 1.947 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 1.832 orang, sehingga Sekretariat Jenderal kekurangan pegawai sebanyak 115 orang pegawai dengan perincian sebagai berikut:

    Biro Perencanaan dan Keuangan kekurangan satu orang pegawai.

    Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan kelebihan empat orang pegawai.

    Biro Hukum kekurangan empat orang pegawai.

    Biro Bantuan Hukum kekurangan 12 orang pegawai.

    Biro Sumber Daya Manusia kekurangan sembilan orang pegawai.

    Biro Komunikasi dan Layanan Informasi kekurangan 21 orang pegawai.

    Biro Perlengkapan kekurangan satu orang pegawai.

    Biro Umum kekurangan tiga orang pegawai.

    Pusintek kekurangan 24 orang pegawai.

    PPAJP kelebihan satu orang pegawai.

    Pushaka kekurangan delapan orang pegawai.

    PIP kekurangan tujuh orang pegawai.

    Pusat LPSE kekurangan enam orang pegawai.

    Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan 34 orang pegawai.

    Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan kelebihan sepuluh orang pegawai.

    Adapun kekurangan pegawai terbesar pada Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal diantaranya adalah Sekretariat Pengadilan Pajak (34 Orang), Pusintek (24 orang) dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (21 orang).

    Sekretariat Pengadilan Pajak memiliki beban kerja sebesar 491.653,24 orang jam. Dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 289 orang, seharusnya Sekretariat pengadilan Pajak memiliki standar beban kerja secara efektif sebesar 435.523 orang jam (289 orang x 1.507 jam). Sehingga terjadi kelebihan beban kerja sebesar 56.130,24 orang jam. Kelebihan beban kerja tersebut dikarenakan di era reformasi dan dalam rangka pelayanan serta mewujudkan keadilan terhadap wajib pajak, terbukti pada tahun 2011 wajib pajak yang mengajukan banding sebanyak 5.951 berkas dan gugatan sebanyak 1.114 berkas, serta putusan pengadilan pajak yang dihasilkan mengalami kenaikan.

    Pusintek memiliki beban kerja sebesar 348.139,18 orang jam dengan jumlah pegawai yang ada sebanyak 205 orang, sehingga terjadi kelebihan beban kerja dengan kekurangan pegawai sebanyak 24 orang. Tingginya beban kerja tersebut sebagai akibat pengintegrasian TIK Kementerian Keuangan dan membangun Data Center serta memberikan beberapa jasa konsultansi berupa Konsolidasi Infrastruktur TIK, Manajemen Konstruksi Pembangunan Pusat Data, Pembangunan Pusat Data, Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur TIK, Pengelolaan Infrastruktur TIK, Pengembangan Sistem Pengelolaan Layanan TIK, Peningkatan Maturitas ITSM, dan Pengelolaan Aplikasi dan Basis Data. Selain persiapan

  • L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l

    iv

    integrasi, Pusintek juga melakukan beberapa persiapan untuk SPAN berupa pembenahan konsep Service Desk, penyiapan infrastruktur dan Data Center SPAN.

    Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) memiliki beban kerja sebesar 214.553,97 orang jam yang memiliki kekurangan pegawai sebanyak 21 orang dikarenakan tugas dan fungsi Biro KLI yang mengakibatkan tingginya beban kerja, diantaranya mengoordinasikan aktivitas komuni

of 181

Embed Size (px)
Recommended