Laporan Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal abk sekretariat... · Selanjutnya, kepada analisa pembentuk jabatan fungsional belum dapat dilaksanakan secara optimal. Namun demikian,

Laporan Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l

i

KATA PENGANTAR

Sekretariat Jenderal sebagai unit organisasi yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembina Sumber Daya Aparatur, sekaligus pemberian dukungan administrasi dan kepada unit eselon I serta sebagai pengarah, penggerak program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan diperlukan organisasi yang efektif, efisien, proporsional dan sesuai dengan perkembangan serta dibutuhkan sumber daya manusia yang tepat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu perlu selalu dilakukan monitoring dan evaluasi di bidang organisasi dan SDM yang berkelanjutan. Salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi, memonitor, mengevaluasi serta untuk mengetahui secara lebih objektif tingkat efektivitas dan efisiensi kerja unit, prestasi kerja unit/jabatan serta kebutuhan pegawai adalah Analisis Beban Kerja.

Pada tahun ini telah disusun laporan ABK untuk tahun kelima yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan salah satu program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat di bidang penataan dan penguatan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.01/2012, dan juga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan.

Dalam rangka untuk meningkatkan objektivitas, akurasi, efektivitas dan efisiensi unit/pejabat dan kebutuhan pegawai pada seluruh unit organisasi, kemudahan, kecepatan dalam pelaksanaan analisis beban kerja serta pelayanan, pada tahun ini dilakukan penerapan standar norma waktu dan sistem aplikasi analisis beban kerja di seluruh unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pelaksanaan ABK di tahun ini dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan data ABK yang akurat, objektif, transparan dan komprehensif tidak lepas dari partisipasi, koordinasi, konsolidasi, dan pembahasan bersama secara intensif di seluruh unit eselon II Sekretariat Jenderal. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah melancarkan pelaksanaan ABK serta memberikan masukan agar pelaksanaan ABK kedepan dapat berjalan lebih baik lagi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Desember 2012 Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Anies Said Basalamah 196010011981121001


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF


Pada tahun ini diterapkan sistem aplikasi ABK untuk pelaksanaan ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal. Tujuan mendasar dari diterapkannya sistem aplikasi ini adalah untuk meningkatkan objektivitas, akurasi, kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan ABK, serta agar dengan cepat dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi pejabat/pegawai/unit pada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Selain itu, tahun ini juga merupakan tahun pertama penerapan standar norma waktu di seluruh unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, dengan ditetapkannya keputusan Sekretaris Jenderal Nomor S-22/SJ/2012 tanggal 13 Februari 2012. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholders khususnya mengenai kepastian waktu dalam pelaksanaan ABK yang akan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Hasil pengolahan data pada 15 unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana pada tabel Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), dan prestasi kerja unit (PU), yang selanjutnya disebut FP4 sebagaimana tampak pada Tabel 1.

Tabel 1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),

Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal

No. Unit Organisasi Beban Kerja Selisih EU PU Keterangan

1 Biro Perencanaan dan Keuangan 215,489.60 144 orang 143 orang -1 1 B Baik2 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 103,028.23 71 orang 75 orang 4 0.91 B Baik3 Biro Hukum 154,714.72 101 orang 97 orang -4 1.06 A Sangat Baik4 Biro Bantuan Hukum 133,441.46 87 orang 75 orang -12 1.18 A Sangat Baik5 Biro Sumber Daya Manusia 270,399.87 177 orang 168 orang -9 1.07 A Sangat Baik6 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 214,553.97 142 orang 121 orang -21 1.18 A Sangat Baik7 Biro Perlengkapan 120,457.25 77 orang 76 orang -1 1.05 A Sangat Baik8 Biro Umum 437,367.90 287 orang 284 orang -3 1.02 A Sangat Baik9 Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan 348,139.18 229 orang 205 orang -24 1.13 A Sangat Baik

10 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 137,897.30 92 orang 93 orang 1 0.98 B Baik11 Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan 121,899.65 81 orang 73 orang -8 1.11 A Sangat Baik12 Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik 106,245.42 67 orang 61 orang -6 1.16 A Sangat Baik13 Pusat Investasi Pemerintah 78,405.88 49 orang 42 orang -7 1.24 A Sangat Baik14 Sekretariat Pengadilan Pajak 491,653.24 323 orang 289 orang -34 1.12 A Sangat Baik15 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan 31,855.53 20 orang 30 orang 10 0.7 C Cukup

2,965,549.20 1,947 orang 1,832 orang -115 1.07 A Sangat Baik

Jumlah Pejabat/Pegawai yang Ada

Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai

Jumlah


iii

Dari Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal pada tahun 2011 memiliki jumlah beban kerja sebesar 2.965.549,20 orang jam, dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 1.947 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 1.832 orang, sehingga Sekretariat Jenderal kekurangan pegawai sebanyak 115 orang pegawai dengan perincian sebagai berikut:

• Biro Perencanaan dan Keuangan kekurangan satu orang pegawai.

• Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan kelebihan empat orang pegawai.

• Biro Hukum kekurangan empat orang pegawai.

• Biro Bantuan Hukum kekurangan 12 orang pegawai.

• Biro Sumber Daya Manusia kekurangan sembilan orang pegawai.

• Biro Komunikasi dan Layanan Informasi kekurangan 21 orang pegawai.

• Biro Perlengkapan kekurangan satu orang pegawai.

• Biro Umum kekurangan tiga orang pegawai.

• Pusintek kekurangan 24 orang pegawai.

• PPAJP kelebihan satu orang pegawai.

• Pushaka kekurangan delapan orang pegawai.

• PIP kekurangan tujuh orang pegawai.

• Pusat LPSE kekurangan enam orang pegawai.

• Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan 34 orang pegawai.

• Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan kelebihan sepuluh orang pegawai.

Adapun kekurangan pegawai terbesar pada Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal diantaranya adalah Sekretariat Pengadilan Pajak (34 Orang), Pusintek (24 orang) dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (21 orang).

Sekretariat Pengadilan Pajak memiliki beban kerja sebesar 491.653,24 orang jam. Dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 289 orang, seharusnya Sekretariat pengadilan Pajak memiliki standar beban kerja secara efektif sebesar 435.523 orang jam (289 orang x 1.507 jam). Sehingga terjadi kelebihan beban kerja sebesar 56.130,24 orang jam. Kelebihan beban kerja tersebut dikarenakan di era reformasi dan dalam rangka pelayanan serta mewujudkan keadilan terhadap wajib pajak, terbukti pada tahun 2011 wajib pajak yang mengajukan banding sebanyak 5.951 berkas dan gugatan sebanyak 1.114 berkas, serta putusan pengadilan pajak yang dihasilkan mengalami kenaikan.

Pusintek memiliki beban kerja sebesar 348.139,18 orang jam dengan jumlah pegawai yang ada sebanyak 205 orang, sehingga terjadi kelebihan beban kerja dengan kekurangan pegawai sebanyak 24 orang. Tingginya beban kerja tersebut sebagai akibat pengintegrasian TIK Kementerian Keuangan dan membangun Data Center serta memberikan beberapa jasa konsultansi berupa Konsolidasi Infrastruktur TIK, Manajemen Konstruksi Pembangunan Pusat Data, Pembangunan Pusat Data, Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur TIK, Pengelolaan Infrastruktur TIK, Pengembangan Sistem Pengelolaan Layanan TIK, Peningkatan Maturitas ITSM, dan Pengelolaan Aplikasi dan Basis Data. Selain persiapan


iv

integrasi, Pusintek juga melakukan beberapa persiapan untuk SPAN berupa pembenahan konsep Service Desk, penyiapan infrastruktur dan Data Center SPAN.

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) memiliki beban kerja sebesar 214.553,97 orang jam yang memiliki kekurangan pegawai sebanyak 21 orang dikarenakan tugas dan fungsi Biro KLI yang mengakibatkan tingginya beban kerja, diantaranya mengoordinasikan aktivitas komunikasi masing-masing unit eselon I, memberikan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada para stakeholders, menyelenggarakan rapat pimpinan dan pembahasan RUU, melakukan penyusunan strategi komunikasi kehumasan, melakukan penyusunan program komunikasi publik, melakukan monitoring opini publik, mengoordinasikan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan melakukan pengelolaan pusat referensi Kementerian Keuangan. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan effort sangat besar dan kompleks sehingga membutuhkan adanya penambahan pegawai.

Kekurangan pegawai sebagaimana disebutkan di atas memerlukan spesifikasi atau kualifikasi pendidikan dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 2.

Tabel 2 Spesifikasi Atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan

Hukum Ekonomi Sosial Komputer/IT Lain-lain Ekonomi Lain-Lain

1 - - - - -1 Orang DIII Akuntansi

- -

2 - - - - - - - -

3 4 Orang - - - - - - -

4 9 Orang - - - -

3 Orang DIII Perbendaharaan/

Piutang Negara dan Lelang

- -

5 1 orang 2 Orang

Manajemen SDM

2 Orang Administrasi

Negara-

1 Orang Psikologi

- - 3 Orang

6 - - - - - - - 21 Orang

7 - - - - - - - 1 Orang

8 - - - - - - - 3 Orang

9 - - - 21 Orang -3 Orang DIII Akuntansi

- -

10 - - - - - - - -

11 3 Orang 1 Orang Ekonomi

Pembangunan- -

1 Orang Ilmu Statistiik

- 3 Orang -

12 - - - - - 7 Orang - -

13 - - - 4 Orang 2 Orang Ilmu Komunikasi

- - -

14 4 Orang1 Orang

Manajemen SDM

- 1 Orang 1 Orang Ilmu Perpustakaan

7 Orang DIII Perpajakan

- 20 Orang

15 - - - - - - - -

No. Unit Organisasi

Kualifikasi PendidikanSarjana Diploma III/ Diploma I

Biro Hukum

Biro Bantuan Hukum

Biro Sumber Daya Manusia

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Tanpa Kualifikasi

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

PIP

Pusat LPSE

Sekretariat Pengadilan Pajak

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Biro Perlengkapan

Biro Umum

Pusintek

PPAJP

Pushaka


v

Selain mengacu pada hasil ABK, pemenuhan kebutuhan pegawai pada Sekretariat Jenderal juga perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi adanya perubahan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Keuangan dan pegawai yang telah memasuki masa pensiun serta optimalisasi pelaksanan tugas pada masing-masing Biro/Pusat/Sekretariat Pengadilan Pajak/Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Sedangkan unit eselon II yang mengalami kelebihan pegawai diantaranya Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (4 orang) khususnya pada Bagian Jabatan Fungsional. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011 beban kerja yang dilaksanakan masih sebatas pada kegiatan penyempurnaan jabatan fungsional belum mencakup jabatan fungsional di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan sehingga volume beban kerja pada Bagian Jabatan Fungsional belum optimal. Beban kerja yang dilaksanakan masih sebatas kegiatan penyempurnaan Pemeriksa Pajak, Bea dan Cukai, monitoring dan evaluasi Pranata Komputer, serta pelaksanaan tugas Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Selain itu, unit Eselon I belum dapat mengevaluasi dan mengidentifikasi jabatan fungsional secara tepat dan optimal, hal ini disebabkan belum adanya pedoman mengenai pengelolaan jabatan fungsional. Selanjutnya, kepada analisa pembentuk jabatan fungsional belum dapat dilaksanakan secara optimal. Namun demikian, di masa depan tugas, fungsi dan peran pada jabatan fungsional beban kerjanya akan meningkat sesuai dengan arahan Menteri Keuangan dalam rangka pengembangan jabatan fungsional pada semua unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Gambaran beban kerja Sekretariat Jenderal sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 meningkat sebesar 48%, hal ini dikarenakan pada tahun 2007 objek analisis beban kerja hanya 13 unit eselon II, sedangkan untuk tahun 2011 dilakukan pada 15 unit eselon II akibat adanya penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang melakukan pembentukan Pusat LPSE pada tahun 2009 dan pembentukan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan pada tahun 2010. Selain itu peningkatan beban kerja tersebut karena adanya penambahan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Jenderal diantaranya manajemen risiko dan balanced scorecard. Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 tampak pada Grafik 1.

Grafik 1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal

2,001 1,972 2,384 2,434

2,965

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,500

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah Beban Kerja (dalam ribuan)


vi

Sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya beban kerja Sekretariat Jenderal maka kebutuhan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal juga mengalami peningkatan, namun demikian kebutuhan pegawai tersebut belum seluruhnya terpenuhi sehingga mengakibatkan kekurangan pegawai. Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dari tahun 2007 sampai dengan 2011 tampak pada Grafik 2.

Grafik 2

Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal

Peningkatan beban kerja pada beberapa unit eselon II di lingkungan Sekretariat

Jenderal yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai mengakibatkan nilai efektivitas dan efisiensi unit pada beberapa unit eselon II tersebut cenderung tinggi (EU > 1). Secara keseluruhan nilai Efektivitas Dan Efisiensi Unit (EU) di lingkungan Sekretariat Jenderal dalama lima tahun terakhir tampak pada Grafik 3.

Grafik 3

Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Grafik 3 terlihat bahwa Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) di

lingkungan Sekretariat Jenderal yang berada pada tingkat kualifikasi A (sangat baik) dan B (baik). Hal ini dikarenakan adanya penempatan komposisi pegawai pada masing-masing unit Eselon II Sekretariat Jenderal berdasarkan beban kerja yang ada, kecuali pada Pusat LPSE tahun 2009 mempunyai EU sebesar 0,26 dengan kualifikasi E (kurang) dikarenakan Pusat LPSE merupakan unit organisasi yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2007 2008 2009 2010 2011Jml Kebutuhan…Jml Pegawai Yg Ada

0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80

2007 2008 2009 2010 2011


vii

Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan tanggal 8 April 2010, sehingga efektivitas kegiatan pada Pusat LPSE baru dimulai pertengahan tahun 2009 yang tidak mencerminkan beban kerja selama satu tahun.

Selain itu dari form FP2, Sekretariat Jenderal mempunyai jumlah produk A sebanyak 4.006 produk dan produk B sebanyak 3.602. Adapun sepuluh produk yang mempunyai beban kerja terbesar di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah tampak pada Tabel 3.

Tabel 3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar

No Nama Produk Unit Eselon II Unit Eselon III Form Jumlah Beban Kerja

% Beban Kerja Eselon III

Jabatan yang Terlibat Status

1 Pemulihan Permasalahan/Gangguan Layanan TIK

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi

A 59,991.50 50.18% Kepala Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi; Kepala Subbidang Dukungan Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksana

Non-SNW

2 Penanganan perkara gugatan terhadap Menteri Keuangan atau unit lainnya pada Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga atau Pengadilan Agama yang mengandung tuntutan ganti rugi

Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum I A 30,344.75 67.73% Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum I; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IA; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IB; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IC; Kepala Subbagian Bantuan Hukum ID; Pelaksana

SNW


Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum II A 27,860.25 48.75% Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum II; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIB; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIC;Pelaksana

SNW

4 Penatausahaan Dokumen Kepegawaian


Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia

A 22,145.83 36.01% Kepala Biro Sumber Daya Manusia; Kepala Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia;Kepala Subbagian Manajemen Naskah dan Dokumentasi;Pelaksana

Non-SNW

5 Pengusulan Kenaikan Pangkat Golongan I/b sampai dengan Golongan IV/b ke BKN


Bagian Mutasi dan Kepangkatan

A 19,462.12 32.50% Kepala Biro Sumber Daya Manusia; Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan; Kepala Subbagian Kepangkatan I; Kepala Subbagian Kepangkatan II; Pelaksana

Non-SNW

6 Penatausahaan Surat Masuk (Kelengkapan Berkas)


Bagian Umum A 18,059.62 28.37% Sekretaris Pengadilan Pajak;Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak;Kepala Subbagian Tata Usaha;Pelaksana

SNW

7 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Satker Sekretariat Jenderal

Biro Umum Bagian Perencanaan Dan Keuangan

A 17,947.58 25.80% Kepala Biro Umum;Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;Kepala Subbagian Perbendaharaan;Pelaksana

Non-SNW

8 Pengelolaan Permasalahan Jaringan (Gangguan)


Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

A 16,900.42 27.41% Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;Kepala Subbidang Pengelolaan Jaringan;Kelompok Jabatan Fungsional;Pelaksana

Non-SNW

9 Pelayanan Helpdesk Pada LPSE Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Bidang Layanan Teknis Pengguna

A 16,698.75 50.26% Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna;Kepala Subbidang Layanan Pengguna;Pelaksana

Non-SNW

10 Pengurusan Surat Keluar - SOP 2011


Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan

A 16,449.63 33.96% Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;Kepala Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan;Kepala Subbagian Perpustakaan;Kepala Subbagian Sistem Informasi Kehumasan;Kepala Subbagian Tata Usaha Biro;Pelaksana

Non-SNW


viii

Hasil pelaksanaan pengukuran beban kerja ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Sekretariat Jenderal maupun seluruh pihak yang terkait, mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja, prestasi kerja unit/jabatan yang lebih objektif, penataan organisasi dan proses bisnis sebagai masukan dalam menyusun pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan tuntutan para stakeholders. Di samping itu kedepannya Kementerian Keuangan dapat melaksanakan ABK dengan menggunakan Sistem Otomasi ABK agar hasilnya dapat lebih objektif dan akurat.


ix

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xii

DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................ xx

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG .............................................................................................. 1

B. TUGAS DAN FUNGSI ........................................................................................... 2

C. TUJUAN DAN MANFAAT .................................................................................. 2

D. OBJEK DAN PELAKSANAAN ............................................................................ 3

E. BAGAN PROSES KEGIATAN .............................................................................. 4

BAB II: TEKNIK DAN TOOLS ANALISIS BEBAN KERJA ...................................... 5

A. ALAT UKUR ........................................................................................................... 5

B. WAKTU PELAKSANAAN ................................................................................... 6

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA ...................................................................... 6

D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA ......................................................................... 6

E. STANDAR NORMA WAKTU .............................................................................. 7

BAB III HASIL ANALISIS BEBAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL ............... 9

A. Biro Perencanaan dan Keuangan ........................................................................ 14

1. Bagian Perencanaan ..................................................................................... 15 2. Bagian Penganggaran .................................................................................. 16 3. Bagian Perbendaharaan ............................................................................... 17 4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ............................................ 19

B. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan ................................................................ 20

1. Bagian Organisasi I ....................................................................................... 22 2. Bagian Organisasi II ..................................................................................... 23 3. Bagian Ketatalaksanaan I............................................................................. 24 4. Bagian Ketatalaksanaan II ........................................................................... 25 5. Bagian Jabatan Fungsional .......................................................................... 26

C. Biro Hukum ........................................................................................................... 27

1. Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan ..................................................... 29


x

2. Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP ........................................................................ 30

3. Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan dan Informasi Hukum ........................................................................................................... 31

4. Bagian Hukum Pengelolaan Utang ............................................................ 33 5. Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian ......................................... 34

D. Biro Bantuan Hukum ........................................................................................... 35

1. Bagian Bantuan Hukum I ............................................................................ 37 2. Bagian Bantuan Hukum II ........................................................................... 38 3. Bagian Bantuan Hukum III ......................................................................... 39

E. Biro Sumber Daya Manusia ................................................................................. 40

1. Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia ................ 42 2. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia ....................................... 43 3. Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia ............................ 45 4. Bagian Mutasi dan Kepangkatan ............................................................... 46 5. Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun ......................... 47

F. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi ......................................................... 49

1. Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan ............................ 52 2. Bagian Hubungan Kelembagaan Negara .................................................. 53 3. Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah .................. 56 4. Bagian Manajemen Opini Publik ................................................................ 58 5. Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan ......... 59

G. Biro Perlengkapan................................................................................................. 61

1. Bagian Perencanaan BMN ........................................................................... 62 2. Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan ............................................ 63 3. Bagian Pengelolaan BMN ............................................................................ 65 4. Bagian Penatausahaan BMN ....................................................................... 66

H. Biro Umum ............................................................................................................ 68

1. Bagian Tata Usaha Kementerian ................................................................ 69 2. Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan .............................. 71 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan ........................................................... 73 4. Bagian Perlengkapan.................................................................................... 74 5. Bagian Rumah Tangga ................................................................................. 75

I. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan ........................................... 77

1. Bagian Tata Usaha ........................................................................................ 79 2. Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan

Komunikasi.................................................................................................... 80 3. Bidang Pengembangan Sistem Informasi ................................................. 82 4. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ................... 84


xi

5. Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi ................... 86

J. Pusat Pembinaan Akuntan dan Penilai Publik ................................................. 87

1. Bagian Tata Usaha ........................................................................................ 89 2. Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik ....................................... 90 3. Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik .......................................... 92 4. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik .................................... 94 5. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik ....................................... 95

K. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan ...................................................... 96

1. Bagian Tata Usaha ........................................................................................ 97 2. Bidang Program dan Kegiatan I ................................................................. 98 3. Bidang Program dan Kegiatan II .............................................................. 100 4. Bidang Program dan Kegiatan III ............................................................ 101 5. Bidang Program dan Kegiatan IV ............................................................ 102

L. Pusat Investasi Pemerintah ............................................................................... 103

1. Divisi Portofolio Investasi I ....................................................................... 105 2. Divisi Portofolio Investasi II ..................................................................... 106 3. Divisi Keuangan dan Umum .................................................................... 108

M. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik ................................................. 109

1. Bagian Tata Usaha ...................................................................................... 111 2. Bidang Registrasi dan Verifikasi .............................................................. 112 3. Bidang Layanan Teknis Pengguna ........................................................... 114 4. Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem ............................................. 115

N. Sekretariat Pengadilan Pajak ............................................................................. 117

1. Bagian Umum ............................................................................................. 121 2. Bagian Administrasi Sengketa Pajak I ..................................................... 122 3. Bagian Administrasi Sengketa Pajak II .................................................... 123 4. Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data .......................................... 124 5. Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi .............. 125 6. Sekretaris Pengganti ................................................................................... 126

O. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan ....................................................... 147

1. Bagian Umum ............................................................................................. 149 2. Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi .................................................. 150 3. Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring ........................................ 152 4. Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi ............................................. 153

BAB IV: PENUTUP ..................................................................................................... 157

Glosarium ...........................................................................................................................


xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal ................. ii

Tabel 2 Spesifikasi Atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan ................................... iv Tabel 3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar................... vii Tabel 3.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan

Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal .................. 9 Tabel 3.2 Spesifikasi atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan .................................... 10 Tabel 3.3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar.................... 13 Tabel 3.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan

Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perencanaan dan Keuangan ....................................................................................................................... 14

Tabel 3.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan ............... 16

Tabel 3.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penganggaran ............ 17

Tabel 3.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perbendaharaan ......... 18

Tabel 3.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan .................................................................................................... 19

Tabel 3.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan ............................................................................................................ 21

Tabel 3.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Organisasi I ................. 22

Tabel 3.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Organisasi II ............... 23

Tabel 3.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Ketatalaksanaan I .......................................................................................................... 24

Tabel 3.13 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Ketatalaksanaan II ......................................................................................................... 25

Tabel 3.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Jabatan Fungsional ...................................................................................................................... 26

Tabel 3.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Hukum ............................. 28


xiii

Tabel 3.16 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan ............................................................................................................ 29

Tabel 3.17 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP ........................ 31

Tabel 3.18 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan dan Informasi Hukum........................................... 32

Tabel 3.19 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Pengelolaan Utang ........................................................................................................ 33

Tabel 3.20 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian ............................................................................................. 34

Tabel 3.21 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Bantuan Hukum ............. 36

Tabel 3.22 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan Hukum I ......................................................................................................................... 37

Tabel 3.23 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan Hukum II ........................................................................................................................ 38

Tabel 3.24 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan Hukum III ...................................................................................................................... 39

Tabel 3.25 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Sumber Daya Manusia .......................................................................................................................... 41

Tabel 3.26 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia ............................................................................ 43

Tabel 3.27 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia ................................................................................................. 44

Tabel 3.28 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia ............................................................................... 45

Tabel 3.29 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Mutasi dan Kepangkatan .................................................................................................................. 47

Tabel 3.30 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun ................................................................................ 48


xiv

Tabel 3.31 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi ........................................................................................................ 50

Tabel 3.32 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan ............................................................................... 53

Tabel 3.33 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hubungan Kelembagaan Negara ................................................................................................... 55

Tabel 3.34 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah ............................................................................ 57

Tabel 3.35 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen Opini Publik ................................................................................................................... 58

Tabel 3.36 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan ............................................................... 60

Tabel 3.37 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perlengkapan .................. 61

Tabel 3.38 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan Barang Milik Negara .................................................................................................... 63

Tabel 3.39 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan ..................................................................................................... 64

Tabel 3.40 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara .................................................................................................... 66

Tabel 3.41 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara .................................................................................................... 67

Tabel 3.42 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Umum .............................. 68

Tabel 3.43 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Kementerian................................................................................................................... 70

Tabel 3.44 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan ............................................................................... 71

Tabel 3.45 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan dan Keuangan ....................................................................................................................... 74


xv

Tabel 3.46 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perlengkapan ............. 75

Tabel 3.47 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Rumah Tangga ........... 76

Tabel 3.48 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusintek .................................... 77

Tabel 3.49 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Pusintek .......................................................................................................................... 79

Tabel 3.50 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi ..................................................... 81

Tabel 3.51 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pengembangan Sistem Informasi ............................................................................................................ 83

Tabel 3.52 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ....................................................................... 85

Tabel 3.53 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi ....................................................................... 86

Tabel 3.54 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) PPAJP ....................................... 88

Tabel 3.55 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha PPAJP .............................................................................................................................. 89

Tabel 3.56 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik ......................................................................................... 91

Tabel 3.57 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik ............................................................................................. 93

Tabel 3.58 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik ......................................................................................... 94

Tabel 3.59 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik ............................................................................................. 95

Tabel 3.60 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan ................................................................................................ 96

Tabel 3.61 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Pushaka .......................................................................................................................... 98


xvi

Tabel 3.62 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan I ....................................................................................................................... 99

Tabel 3.63 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan II .................................................................................................................... 100

Tabel 3.64 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan III................................................................................................................... 101

Tabel 3.65 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan IV .................................................................................................................. 102

Tabel 3.66 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Investasi Pemerintah ................................................................................................................... 103

Tabel 3.67 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Portofolio I.................. 106

Tabel 3.68 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Portofolio II ................ 107

Tabel 3.69 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Keuangan dan Umum ........................................................................................................................... 108

Tabel 3.70 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik .................................................................................... 110

Tabel 3.71 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Pusat LPSE .............................................................................................................................. 112

Tabel 3.72 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Registrasi dan Verifikasi ...................................................................................................................... 113

Tabel 3.73 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Layanan Teknis Pengguna ...................................................................................................................... 114

Tabel 3.74 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem ..................................................................................................... 116

Tabel 3.75 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Pengadilan Pajak .............................................................................................................................. 118

Tabel 3.76 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Umum Set-PP ........... 121


xvii

Tabel 3.77 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi Sengketa Pajak I........................................................................................................... 122

Tabel 3.78 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi Sengketa Pajak II ......................................................................................................... 123

Tabel 3.79 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data ................................................................................................. 124

Tabel 3.80 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi ................................................................... 125

Tabel 3.81 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti I .......... 126

Tabel 3.82 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti II ......... 127

Tabel 3.83 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti III ........ 127

Tabel 3.84 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti IV........ 128

Tabel 3.85 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti V ......... 128

Tabel 3.86 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VI........ 129

Tabel 3.87 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VII ...... 130

Tabel 3.88 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VIII .............................................................................................................. 130

Tabel 3.89 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti IX ........ 131

Tabel 3.90 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti X ......... 132

Tabel 3.91 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XI ........ 132

Tabel 3.92 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XII ...... 133

Tabel 3.93 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XIII ..... 133

Tabel 3.94 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XIV .............................................................................................................. 134

Tabel 3.95 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XV ...... 135


xviii

Tabel 3.96 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XVI .............................................................................................................. 135

Tabel 3.97 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XVII ............................................................................................................ 136

Tabel 3.98 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XVIII ........................................................................................................... 137

Tabel 3.99 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XIX .............................................................................................................. 137

Tabel 3.100 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XX ............................................................................................................... 138

Tabel 3.101 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXI .............................................................................................................. 138

Tabel 3.102 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXII............................................................................................................. 139

Tabel 3.103 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXIII ........................................................................................................... 140

Tabel 3.104 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXIV ........................................................................................................... 140

Tabel 3.105 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXV ............................................................................................................ 141

Tabel 3.106 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXVI ........................................................................................................... 142

Tabel 3.107 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXVII .......................................................................................................... 142

Tabel 3.108 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXVIII ........................................................................................................ 143

Tabel 3.109 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXIX ........................................................................................................... 143


xix

Tabel 3.110 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXX............................................................................................................. 144

Tabel 3.111 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXI ........................................................................................................... 145

Tabel 3.112 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXII .......................................................................................................... 145

Tabel 3.113 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXIII......................................................................................................... 146

Tabel 3.114 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXIV ........................................................................................................ 147

Tabel 3.115 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan ................................................................................................. 148

Tabel 3.116 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Umum Setkomwasjak .............................................................................................................. 150

Tabel 3.117 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultansi .......................................................................................................... 151

Tabel 3.118 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring ..................................................................................... 152

Tabel 3.119 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi.......................................................................................... 154


xx

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal .................................................................... v Grafik 2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal .................................................... vi Grafik 3 Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan

Sekretariat Jenderal ....................................................................................................... vi Grafik 3.1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal ................................................................... 11 Grafik 3.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal .................................................... 11 Grafik 3.3 Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan

Sekretariat Jenderal ....................................................................................................... 12


1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan performance Kementerian Keuangan dan sejalan dengan tujuan nasional untuk menciptakan good governance, Menteri Keuangan menetapkan KMK Nomor 55/KMK.01/2012 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Birokrasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012.

Dalam diktum pertama KMK Nomor 55/KMK.01/2012 tersebut program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Birokrasi Kelembagaan Kementerian Keuangan dilaksanakan mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi.

4. Penataan Tata Laksana.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

6. Penguatan Pengawasan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan

9. Monitoring dan Evaluasi.

Pelaksanaan ABK di lingkungan Kementerian Keuangan sudah dilakukan sejak tahun 1992, yang kemudian ditetapkan pedomannya di dalam KMK Nomor 26/KMK.01/1995. Seiring dengan berjalannya program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dilakukan penyempurnaan pedoman ABK melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang mengamanatkan agar setiap unit di lingkungan Departemen Keuangan melaksanakan ABK.

ABK merupakan suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dan organisasi berdasarkan volume kerja. Pelaksanaan ABK juga dimaksudkan untuk dapat meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia serta menciptakan organisasi yang right-sizing, efektif, dan efisien pada setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya dalam rangka menentukan standar produk dan norma waktu, perlu dilakukan ABK minimal tiga tahun secara berturut-turut untuk memperoleh data series. Pelaksanaan ABK pada tahun 2008 merupakan ABK tahun pertama yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat, dan ABK tahun 2009 dan 2010 merupakan ABK tahun kedua dan ketiga yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit eselon I dan ABK tahun 2011 merupakan perhitungan ABK tahun keempat.


2

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan.

b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan.

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan.

d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan pengukuran/analisis beban kerja adalah untuk memperoleh informasi tentang efisiensi dan prestasi kerja unit/satuan organisasi/pemangku jabatan serta pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara. Ruang lingkup pengukuran beban kerja meliputi beban kerja seluruh produk yang dihasilkan oleh unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam laporan ini, data beban kerja yang dipakai adalah data tahun 2011 (sejak awal hingga akhir tahun 2011).

Hasil ABK diharapkan dapat memberikan manfaat untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi.

2. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit.

3. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.

4. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan.

5. Penyusunan standar beban kerja jabatan/unit, penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP) atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural.

6. Menyusun rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi.

7. Program mutasi pegawai dari unit yang kelebihan ke unit yang kekurangan.

8. Program promosi pegawai.

9. Bahan penyempurnaan program diklat.


3

D. OBJEK DAN PELAKSANAAN

Objek Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2011 adalah seluruh unit organisasi yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal (unit eselon II) yang meliputi unit-unit sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan.

2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

3. Biro Hukum.

4. Biro Bantuan Hukum.

5. Biro Sumber Daya Manusia.

6. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

7. Biro Perlengkapan.

8. Biro Umum.

9. Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan.

10. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.

11. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

12. Pusat Investasi Pemerintah.

13. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

14. Sekretariat Pengadilan Pajak, dan

15. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Tahapan pelaksanaan Analisis Beban Kerja meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis kepada para peserta wakil dari unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal masing-masing sebagai calon analis.

2. Persiapan Pelaksanaan ABK, meliputi menyiapkan statute, SOP, urjab, kuesioner, dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data ABK, meliputi: Form A, Form B, dan Form C.

4. Pengolahan data ABK, meliputi: Form FP1A, Form FP1B, Form FP2, Form FP3, dan Form FP4.

5. Presentasi hasil pengolahan ABK dari seluruh Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal di depan TRBTKP.

6. Pelaporan hasil ABK.


4

E. BAGAN PROSES KEGIATAN

Gambar 1 – Proses Pelaksanaan Analisis Beban Kerja

Bigan Teknis ABK

Persiapan Pelaksanaan ABK

Pengumpulan Data ABK

Pengolahan Data Beban Kerja

Presentasi Hasil Pengolahan ABK

Bimbingan Teknis

Dokumen Laporan ABK

Pelaporan Hasil ABK kepada Sekretaris Jenderal dan

Menteri Keuangan


5

BAB II TEKNIK DAN TOOLS ANALISIS BEBAN KERJA

A. ALAT UKUR

Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan benar, terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dan Objektif. Alat ukur yang dimaksud adalah jam kerja efektif, yaitu jam kerja yang harus diisi dengan kerjauntuk menghasilkan suatu produk baik bersifat konkrit atau abstrak (benda atau jasa).

Dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam kerja Kantor Pemerintah jis. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 dan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah sebanyak 37 jam per minggu. Sementara itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 71/KMK.01/1996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Departemen Keuangan adalah 42 jam 45 menit per minggu.

Atas ketentuan tersebut, perhitungan jam kerja efektif yang digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja adalah:

Jam kerja formal per minggu :

Senin s.d Kamis 07.30 – 12.15 4 jam 45 menit X 4 = 19 jam

13.00 – 17.00 4 jam X 4 = 16 jam

Jum’at 07.30 – 11.30 4 jam = 4 jam

13.15 – 17.00 3 jam 45 menit = 3 jam 45 menit

Total = 42 jam 45 menit

= 2.565 menit

Jam kerja efektif per minggu dengan allowance (waktu luang) 25%:

75/100 x 2.565 menit = 1.923,75 menit = 32 jam

Jam kerja efektif per hari: 5 hari kerja = 1923,75 menit: 5 = 384,75 menit = 6 jam 25 menit/hari Jumlah hari kerja per tahun:

Jumlah hari per tahun 365 hari

Libur Sabtu-Minggu 104 hari

Libur resmi 14 hari

Hak cuti 12 hari

130 hari

235 hari

Jam kerja efektif per tahun:

5 hr kerja = 235 x 384,75 menit = 90.416,25 menit = 1507 jam


6

B. WAKTU PELAKSANAAN

Pengukuran beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan setiap tahun sekali. Apabila dipandang perlu, pengukuran beban kerja pada unit/satuan kerja dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, misalnya karena terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan sistem dan prosedur, penyempurnaan organisasi atau lain-lain alasan sesuai dengan kebijakan pimpinan.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Penyampaian/penyebaran kuesioner beban kerja dan petunjuk pengisiannya kepada responden sebagai data primer.

2. Melakukan wawancara dan observasi untuk memperoleh gambaran lengkap data primer di lapangan dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan disertai penjelasan kepada para responden.

3. Menggunakan Formulir yang disebut Form A, Form B, dan Form C.

D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Setelah pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Form A, Form B, dan Form C, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung beban kerja setiap jabatan yang berada pada satu unit organisasi sesuai dengan produk-produk/hasil kerjanya pada form A, form B, dan form C dengan menggunakan rumus:

Beban Kerja = Volume x Norma Waktu

2. Membuat rekapitulasi beban kerja jabatan (menggunakan form FP2) untuk menghitung jumlah beban kerja per jabatan dengan menjumlahkan beban kerja seluruh produk pada masing-masing jabatan.

3. Menghitung kebutuhan pegawai dan efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dengan formulir FP3 dengan menggunakan rumus:

Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat = Jumlah beban kerja jabatan

Jam kerja efektif per tahun

EJ = Jumlah beban kerja jabatan

Jumlah pemangku jabatan × jam kerja efektif per tahun


7

PJ (Prestasi Kerja Jabatan)

a. EJ di atas 1,00 = A (Sangat Baik)

b. EJ antara 0,90 – 1,00 = B (Baik)

c. EJ antara 0,70 – 0,89 = C (Cukup)

d. EJ antara 0,50 – 0,69 = D (Sedang)

e. EJ di bawah 0,50 = E (Kurang)

4. Membuat rekapitulasi kebutuhan pegawai unit dengan cara menjumlahkan kebutuhan pegawai/pejabat dalam satu unit organisasi serta efektivitas/efisiensi unit dengan menggunakan rumus:

EU (Efektivitas dan Efisiensi Unit)

EU = Jumlah beban kerja unit

Jumlah pegawai unit × jam kerja efektif per tahun

PU (Prestasi Kerja Unit)

a. EU di atas 1,00 = A (Sangat Baik)

b. EU antara 0,90 – 1,00 = B (Baik)

c. EU antara 0,70 – 0,89 = C (Cukup)

d. EU antara 0,50 – 0,69 = D (Sedang)

e. EU di bawah 0,50 = E (Kurang)

5. Menghitung jumlah kelebihan/kekurangan pegawai dengan menggunakan rumus:

Jumlah kelebihan/ kekurangan

pegawai

= Jumlah Pegawai yang ada – Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat

E. STANDAR NORMA WAKTU

Norma waktu merupakan waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu tahapan proses penyelesaian pekerjaan. Dalam melakukan pengukuran dan perumusan norma waktu tersebut, dilakukan secara cermat dan seksama dengan memperhatikan tingkat kewajaran penggunaan waktu kerja bagi pegawai/pemangku jabatan terkait, dan terhadap kebenaran uraian proses/tahapan kerja untuk menghasilkan produk, yang melalui uji coba selama tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya norma waktu yang telah teruji harus distandarkan agar menjadi faktor tetap.


8

Dalam menyusun rancangan standar norma waktu dilakukan melalui pembahasan dengan narasumber agar diperoleh hasil yang wajar. Selanjutnya, rancangan standar norma waktu tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan sebelum ditetapkan oleh pimpinan unit Eselon I. Di masa yang akan datang, standar norma waktu yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisis beban kerja, sehingga unit organisasi yang memiliki volume kerja yang tinggi akan menghasilkan beban kerja yang tinggi pula. Manfaat standar norma waktu adalah:

1. Mempercepat dan mempermudah pelaksanaan analisis beban kerja pada masa yang akan datang.

2. Meningkatkan objektivitas pelaksanaan ABK.

3. Meningkatkan pelayanan kepada stakeholders khususnya kepastian waktu.

Norma waktu yang telah ditetapkan wajib dievaluasi, apabila:

1. Terjadi penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.

2. Terjadi penyempurnaan organisasi.

3. Adanya perubahan peralatan yang sangat mempengaruhi pencapaian hasil kerja. 4. Adanya perubahan kebijakan pemerintah.


9

BAB III HASIL PENGUKURAN ANALISIS BEBAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL


Pada tahun ini diterapkan sistem aplikasi ABK untuk pelaksanaan ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal. Tujuan mendasar dari diterapkannya sistem aplikasi ini adalah untuk meningkatkan objektivitas, akurasi, kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan ABK, serta agar dengan cepat dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi pejabat/pegawai/unit pada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Selain itu, tahun ini juga merupakan tahun pertama penerapan standar norma waktu di seluruh unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, dengan ditetapkannya keputusan Sekretaris Jenderal Nomor S-22/SJ/2012 tanggal 13 Februari 2012. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholders khususnya mengenai kepastian waktu dalam pelaksanaan ABK yang akan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Hasil pengolahan data pada 15 unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana pada tabel Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), dan Prestasi Kerja Unit (PU), yang selanjutnya disebut FP4 sebagaimana tampak pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),

Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal


1 Biro Perencanaan dan Keuangan 215,489.60 144 orang 143 orang -1 1 B Baik2 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 103,028.23 71 orang 75 orang 4 0.91 B Baik3 Biro Hukum 154,714.72 101 orang 97 orang -4 1.06 A Sangat Baik4 Biro Bantuan Hukum 133,441.46 87 orang 75 orang -12 1.18 A Sangat Baik5 Biro Sumber Daya Manusia 270,399.87 177 orang 168 orang -9 1.07 A Sangat Baik6 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 214,553.97 142 orang 121 orang -21 1.18 A Sangat Baik7 Biro Perlengkapan 120,457.25 77 orang 76 orang -1 1.05 A Sangat Baik8 Biro Umum 437,367.90 287 orang 284 orang -3 1.02 A Sangat Baik9 Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan 348,139.18 229 orang 205 orang -24 1.13 A Sangat Baik

10 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 137,897.30 92 orang 93 orang 1 0.98 B Baik11 Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan 121,899.65 81 orang 73 orang -8 1.11 A Sangat Baik12 Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik 106,245.42 67 orang 61 orang -6 1.16 A Sangat Baik13 Pusat Investasi Pemerintah 78,405.88 49 orang 42 orang -7 1.24 A Sangat Baik14 Sekretariat Pengadilan Pajak 491,653.24 323 orang 289 orang -34 1.12 A Sangat Baik15 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan 31,855.53 20 orang 30 orang 10 0.7 C Cukup

2,965,549.20 1,947 orang 1,832 orang -115 1.07 A Sangat Baik



Jumlah


10

Dari Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal pada tahun 2011 memiliki jumlah beban kerja sebesar 2.965.549,20 orang jam (OJ), dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 1.947 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 1.832 orang, sehingga Sekretariat Jenderal kekurangan pegawai sebanyak 115 orang pegawai dengan perincian sebagai berikut:

A. Biro Perencanaan dan Keuangan kekurangan satu orang pegawai. B. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan kelebihan empat orang pegawai. C. Biro Hukum kekurangan empat orang pegawai. D. Biro Bantuan Hukum kekurangan 12 orang pegawai. E. Biro Sumber Daya Manusia kekurangan sembilan orang pegawai. F. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi kekurangan 21 orang pegawai. G. Biro Perlengkapan kekurangan satu orang pegawai. H. Biro Umum kekurangan tiga orang pegawai. I. Pusintek kekurangan 24 orang pegawai. J. PPAJP kelebihan satu orang pegawai. K. Pushaka kekurangan delapan orang pegawai. L. PIP kekurangan tujuh orang pegawai. M. Pusat LPSE kekurangan enam orang pegawai. N. Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan 34 orang pegawai. O. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan kelebihan sepuluh orang pegawai.

Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Biro/Pusat/Sekretariat Pengadilan Pajak yang mengalami kekurangan pegawai tersebut adalah sebagaimana tampak pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Spesifikasi atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan

Hukum Ekonomi Sosial Komputer/IT Lain-lain Ekonomi Lain-Lain

1 - - - - -1 Orang DIII Akuntansi

- -

2 - - - - - - - -

3 4 Orang - - - - - - -

4 9 Orang - - - -

3 Orang DIII Perbendaharaan/

Piutang Negara dan Lelang

- -

5 1 orang 2 Orang

Manajemen SDM

2 Orang Administrasi

Negara-

1 Orang Psikologi

- - 3 Orang

6 - - - - - - - 21 Orang

7 - - - - - - - 1 Orang

8 - - - - - - - 3 Orang

9 - - - 21 Orang -3 Orang DIII Akuntansi

- -

10 - - - - - - - -

11 3 Orang 1 Orang Ekonomi

Pembangunan- -

1 Orang Ilmu Statistiik

- 3 Orang -

12 - - - - - 7 Orang - -

13 - - - 4 Orang 2 Orang Ilmu Komunikasi

- - -

14 4 Orang1 Orang

Manajemen SDM

- 1 Orang 1 Orang Ilmu Perpustakaan

7 Orang DIII Perpajakan

- 20 Orang

15 - - - - - - - -

No. Unit Organisasi

Kualifikasi PendidikanSarjana Diploma III/ Diploma I

Biro Hukum

Biro Bantuan Hukum



Tanpa Kualifikasi

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

PIP

Pusat LPSE


Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Biro Perlengkapan

Biro Umum

Pusintek

PPAJP

Pushaka


11

Selain mengacu pada hasil ABK, pemenuhan kebutuhan pegawai pada Sekretariat Jenderal juga perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi adanya perubahan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Keuangan dan pegawai yang telah memasuki masa pensiun serta optimalisasi pelaksanan tugas pada masing-masing Biro/Pusat/Sekretariat Pengadilan Pajak/Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Gambaran beban kerja Sekretariat Jenderal sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 meningkat sebesar 48%, hal ini dikarenakan pada tahun 2007 objek analisis beban kerja hanya 13 unit eselon II, sedangkan untuk tahun 2011 dilakukan pada 15 unit eselon II akibat adanya penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang melakukan pembentukan Pusat LPSE pada tahun 2009 dan pembentukan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan pada tahun 2010. Selain itu peningkatan beban kerja tersebut karena adanya penambahan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Jenderal diantaranya manajemen risiko dan balanced scorecard. Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 tampak pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal

Sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya beban kerja Sekretariat Jenderal maka

kebutuhan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal juga mengalami peningkatan, namun demikian kebutuhan pegawai tersebut belum seluruhnya terpenuhi sehingga mengakibatkan kekurangan pegawai. Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dari tahun 2007 sampai dengan 2011 tampak pada Grafik 3.2.

Grafik 3.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal


12

Peningkatan beban kerja pada beberapa unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai mengakibatkan nilai efektivitas dan efisiensi unit pada beberapa unit eselon II tersebut cenderung tinggi (EU > 1). Secara keseluruhan nilai efektivitas dan efisiensi unit di lingkungan Sekretariat Jenderal dalama lima tahun terakhir tampak pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3 Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Grafik 3.3 terlihat bahwa Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) di

lingkungan Sekretariat Jenderal yang berada pada tingkat kualifikasi A (sangat baik) dan B (baik).

Selain itu dari Form FP2, dapat diketahui Sekretariat Jenderal mempunyai jumlah produk A sebanyak 4.006 produk dan produk B sebanyak 3.602 produk. Adapun 10 produk yang mempunyai beban kerja terbesar di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah tampak pada Tabel 3.3.

Hasil pelaksanaan pengukuran beban kerja ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Sekretariat Jenderal maupun seluruh pihak yang terkait, mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja, prestasi kerja unit/jabatan yang lebih objektif, penataan organisasi dan proses bisnis sebagai masukan dalam menyusun pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan tuntutan para stakeholders.

Pengukuran ABK pada tahun 2012 di lingkungan Sekretariat Jenderal telah menggunakan Sistem Aplikasi Analisis Beban Kerja berbasis web dengan alamat http://www.bebankerja.depkeu.go.id. Dengan penggunaan sistem aplikasi tersebut diharapkan pengukuran ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat lebih objektif dan akurat. Namun demikian, sistem aplikasi ABK yang saat ini digunakan masih perlu dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut. Di masa yang akan datang diharapkan sistem aplikasi dapat digunakan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan secara terintegrasi agar hasil pengukuran ABK Kementerian Keuangan dapat lebih objektif dan akurat.

http://www.bebankerja.depkeu.go.id/


13

Tabel 3.3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar

No Nama Produk Unit Eselon II Unit Eselon III Form Jumlah Beban Kerja

% Beban Kerja Eselon III

Jabatan yang Terlibat Status

1 Pemulihan Permasalahan/Gangguan Layanan TIK


Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi

A 59,991.50 50.18% Kepala Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi; Kepala Subbidang Dukungan Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksana

Non-SNW


Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum I A 30,344.75 67.73% Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum I; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IA; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IB; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IC; Kepala Subbagian Bantuan Hukum ID; Pelaksana

SNW


Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum II A 27,860.25 48.75% Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum II; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIB; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIC;Pelaksana

SNW

4 Penatausahaan Dokumen Kepegawaian


Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia

A 22,145.83 36.01% Kepala Biro Sumber Daya Manusia; Kepala Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia;Kepala Subbagian Manajemen Naskah dan Dokumentasi;Pelaksana

Non-SNW

5 Pengusulan Kenaikan Pangkat Golongan I/b sampai dengan Golongan IV/b ke BKN


Bagian Mutasi dan Kepangkatan

A 19,462.12 32.50% Kepala Biro Sumber Daya Manusia; Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan; Kepala Subbagian Kepangkatan I; Kepala Subbagian Kepangkatan II; Pelaksana

Non-SNW

6 Penatausahaan Surat Masuk (Kelengkapan Berkas)


Bagian Umum A 18,059.62 28.37% Sekretaris Pengadilan Pajak;Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak;Kepala Subbagian Tata Usaha;Pelaksana

SNW

7 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Satker Sekretariat Jenderal

Biro Umum Bagian Perencanaan Dan Keuangan

A 17,947.58 25.80% Kepala Biro Umum;Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;Kepala Subbagian Perbendaharaan;Pelaksana

Non-SNW

8 Pengelolaan Permasalahan Jaringan (Gangguan)


Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

A 16,900.42 27.41% Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;Kepala Subbidang Pengelolaan Jaringan;Kelompok Jabatan Fungsional;Pelaksana

Non-SNW

9 Pelayanan Helpdesk Pada LPSE Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Bidang Layanan Teknis Pengguna

A 16,698.75 50.26% Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna;Kepala Subbidang Layanan Pengguna;Pelaksana

Non-SNW

10 Pengurusan Surat Keluar - SOP 2011


Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan

A 16,449.63 33.96% Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;Kepala Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan;Kepala Subbagian Perpustakaan;Kepala Subbagian Sistem Informasi Kehumasan;Kepala Subbagian Tata Usaha Biro;Pelaksana

Non-SNW


14

Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai pengukuran ABK pada masing-masing unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, berikut akan dijelaskan pengukuran ABK masing-masing unit eselon II tersebut.

A. Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, strategis, dan rencana kerja tahunan, mengolah, menelaah, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, penyusunan anggaran Kementerian, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian, dan melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

2. Penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian.

3. Pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian.

4. Pelaksanaan akuntansi anggaran Kementerian serta pelaporan keuangan Kementerian.

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Perencaaan dan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.4.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perencanaan dan Keuangan


1 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 1,781.54 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik2 Bagian Perencanaan 42,452.24 29 orang 29 orang 0 0.97 B Baik3 Bagian Penganggaran 65,064.37 43 orang 42 orang -1 1.03 A Sangat Baik4 Bagian Perbendaharaan 56,149.56 37 orang 37 orang 0 1.01 A Sangat Baik5 Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 50,041.90 34 orang 34 orang 0 0.98 B Baik

215,489.61 144 orang 143 orang -1 1 B Baik



Jumlah Dari Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Biro Perencanaan dan

Keuangan memiliki beban kerja unit sebesar 215.489,61 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,00. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Diploma III spesialisasi Akuntansi atau Kebendaharaan Negara. Selain itu, dari form FP2 diketahui bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan menghasilkan output sebanyak 271 produk, dengan sepuluh produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan.

2. Laporan Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di lingkungan Kementerian Keuangan.


15

3. Pemrosesan DIPA Kantor Pusat di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan Pagu APBN-P Tahun 200x.

4. Pemrosesan DIPA Kantor Pusat di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan Pagu Definitif Tahun 200x+1.

5. Perhitungan Rampung Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN).

6. Verifikasi LPP TKPKN lingkup Kementerian Keuangan.

7. Penyelesaian Kerugian Negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab.

8. Laporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015 Tahunan UAPA Kementerian Keuangan.

9. Laporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015 Semester I UAPA Kementerian Keuangan.

10. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan.

Sementara itu delapan produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Usulan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

2. Laporan Monitoring Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

3. Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Keuangan.

4. Penyusunan Himpunan Peraturan terkait dengan Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban TKPKN.

5. Penelaahan Atas Usulan Tarif PNBP yang Diajukan oleh Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan.

6. Pembahasan Tri Partit.

7. Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan (dalam Kota).

8. Rapat Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Perencanaan dan Keuangan, berikut akan dijelaskan empat bagian yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan.

1. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. Penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana jangka menengah, jangka pendek

dan strategis di lingkungan Kementerian.

b. Penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas Kementerian dan pemantauan, evaluasi, dan penyiapan laporan ketenagakerjaan sektor keuangan.

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Perencanaan dapat dilihat pada Tabel 3.5.


16


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan

No. Unit OrganisasiBeban Kerja

Selisih EU PU Keterangan

1 Kepala Bagian Perencanaan 1,463.83 1 orang 1 orang 0 0.97 B Baik2 Kepala Subbagian Perencanaan I 1,372.63 1 orang 1 orang 0 0.91 B Baik3 Kepala Subbagian Perencanaan II 1,381.47 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik4 Kepala Subbagian Perencanaan III 1,415.40 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik5 Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 1,391.19 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik6 Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Perencanaan 1,411.67 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik7 Pelaksana Bagian Perencanaan 34,016.05 23 orang 23 orang 0 0.98 B Baik

42,452.24 29 orang 29 orang 0 0.97 B Baik



Jumlah Dari Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Perencanaan

memiliki beban kerja unit sebesar 42.452,24 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,97. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Perencanaan. Selain itu, dari form FP2 diketahui bahwa Bagian Perencanaan menghasilkan output sebanyak 98 produk. Adapun produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan memiliki beban kerja tinggi karena dalam tahapan/prosesnya melibatkan semua unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan dan di luar Kementerian Keuangan c.q. Bappenas dalam bentuk pertemuan-pertemuan secara intensif.

b. Laporan Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki beban kerja tinggi karena pada proses pelaksanaannya melibatkan seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan hampir di semua satker di seluruh Indonesia dalam bentuk monitoring dan evaluasi serta survei secara sampling.

c. Penyusunan Laporan Pengarusutamaan Gender memiliki beban kerja tinggi karena melibatkan semua unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam bentuk pertemuan secara intensif.

Sementara itu produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Usulan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

b. Laporan Monitoring Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

c. Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Keuangan.

2. Bagian Penganggaran

Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan penyediaan data anggaran pendapatan dan belanja Kementerian.

b. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian, dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 (Bendahara Umum Negara) Kementerian.

c. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.


17

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Penganggaran dapat dilihat pada Tabel 3.6.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penganggaran



1 Kepala Bagian Penganggaran 1,767.29 1 orang 1 orang 0 1.17 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Penganggaran I 1,448.32 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik3 Kepala Subbagian Penganggaran II 1,623.12 1 orang 1 orang 0 1.08 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Penganggaran III 1,533.73 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1,349.23 1 orang 1 orang 0 0.9 B Baik6 Pelaksana Bagian Penganggaran 57,342.68 38 orang 37 orang -1 1.03 A Sangat Baik

65,064.37 43 orang 42 orang -1 1.03 A Sangat Baik



Jumlah Dari Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Penganggaran

memiliki beban kerja unit sebesar 65.064,37 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,03. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa kebutuhan pegawai pada Bagian Penganggaran secara keseluruhan berjumlah 43 orang, dan pegawai yang ada berjumlah 42 orang sehingga terdapat kekurangan satu orang pegawai. Kekurangan pegawai tersebut dikarenakan terdapat satu orang pegawai (pelaksana) yang sedang mengikuti tugas belajar dan direncanakan akan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2012. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah Diploma III spesialisasi Akuntansi atau Kebendaharaan Negara.

Berdasarkan form FP2 diketahui bahwa Bagian Penganggaran menghasilkan output sebanyak 66 produk. Adapun produk yang memiliki beban kerja terkecil diantaranya sebagai berikut:

a. Penyusunan daftar urut kepangkatan.

b. Laporan lulus sekolah/kuliah serta Laporan perkawinan/pertambahan anak pegawai.

Sementara itu produk yang memiliki beban kerja terbesar antara lain sebagai berikut:

a. Pemrosesan DIPA kantor pusat di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan pagu APBN-P tahun 200x.

b. Pemrosesan DIPA kantor pusat di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan pagu definitif tahun 200x+1.

c. Surat Keluar.

3. Bagian Perbendaharaan

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan perbendaharaan dan penyiapan bahan serta penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran Kementerian.

b. Penyiapan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan.

c. Penyiapan bahan dan pengelolaan tunjangan khusus.


18

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Perbendaharaan dapat dilihat pada Tabel 3.7.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perbendaharaan



1 Kepala Bagian Perbendaharaan 1,801.03 1 orang 1 orang 0 1.2 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Bimbingan Perbendaharaan I 1,244.25 1 orang 1 orang 0 0.83 C Cukup3 Kepala Subbagian Bimbingan Perbendaharaan II 1,177.75 1 orang 1 orang 0 0.78 C Cukup4 Kepala Subbagian Tuntutan Ganti Rugi dan Penagihan 1,602.50 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Pengelolaan Tunjangan Khusus 1,595.28 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Perbendaharaan 48,728.75 32 orang 32 orang 0 1.01 A Sangat Baik

56,149.56 37 orang 37 orang 0 1.01 A Sangat Baik



Jumlah Dari Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Perbendaharaan

memiliki beban kerja unit sebesar 56.149,56 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,01. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Perbendaharaan.

Untuk Subbagian Bimbingan Perbendaharaan I dan II mulai efektif sejak tanggal 2 Mei 2011, hal ini dikarenakan sebelum tanggal dimaksud Bagian Perbendaharaan masih menjalankan tugas dan fungsi Verifikasi Perbendaharaan (PPSPM), sehingga mempengaruhi capaian beban kerja Subbagian Bimbingan Perbendaharaan I dan II. Berdasarkan form FP2 diketahui bahwa Bagian Perbendaharaan menghasilkan output sebanyak 69 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan Rampung Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) memiliki beban kerja tinggi disebabkan jumlah satker yang ditangani dalam perhitungan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan (LPP) TKPKN sangat banyak, yaitu sejumlah 834 Satker di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk pemberian TKPKN ke-13.

b. Verifikasi LPP TKPKN lingkup Kementerian Keuangan memiliki beban kerja tinggi dikarenakan pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban TKPKN Tahun Anggaran 2011 masih memberlakukan SR-315 tahun 2007 sebagai Standard Operasional Procedures (SOP), dimana setiap Satker langsung mempertanggungjawabkan pembayaran TKPKN berupa LPP TKPKN kepada KP unit eselon I masing-masing dan dengan pengantar dari Kantor Pusat Unit Eselon (KP UE) I masing-masing kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Sehingga dalam hal ini Subbagian TKPKN memverifikasi berkas LPP TKPKN dari seluruh Satker sejumlah 384 Satker yang menerima droping TKPKN lingkup Kementerian Keuangan setiap bulannya termasuk TKPKN bulan ke-13.

c. Penyelesaian Kerugian Negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab memiliki beban kerja tinggi dikarenakan pada prinsipnya pemulihan kerugian negara itu adalah ”secepat-cepatnya dipulihkan”. Sementara itu yang menjadi berat adalah meyakinkan pihak yang bermasalah untuk segera menerima putusan membayar secara langsung melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) supaya ada kepastian hukum. Pada tahun 2011 terdapat 33 kasus kerugian negara yang statusnya dalam tahap penyelesaian melalui SKTJM.


19


a. Capacity Building dan Pelatihan di Kantor Sendiri terkait dengan Materi TKPKN memiliki beban kerja rendah karena hanya dilaksanakan 2 kali dalam kegiatan PKS yang dilaksanakan di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

b. Penyusunan himpunan peraturan terkait dengan pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban TKPKN memiliki beban kerja rendah karena himpunan peraturan terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban TKPKN selesai disusun cukup dengan 3 kali kegiatan.

c. Penelaahan atas usulan tarif PNBP yang diajukan oleh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki beban kerja rendah karena pada tahun 2011 volume usulan tarif PNBP yang dilaksanakan pada Bulan Oktober s.d. Desember relatif sedikit.

4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan sistem akuntansi tingkat Sekretariat Jenderal.

b. Penyelenggaraan sistem akuntansi tingkat Kementerian Keuangan.

c. Penyusunan laporan keuangan Kementerian meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Pelaksanaan analisis laporan keuangan satuan kerja dan unit organisasi.

e. Penyiapan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi lingkup Kementerian.

f. Penyiapan tanggapan atas hasil pemeriksaan serta melaksanakan dan/atau monitoring tindak lanjut atas temuan pemeriksa.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.8.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



1 Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1,549.89 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I 1,366.11 1 orang 1 orang 0 0.91 B Baik3 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II 1,366.11 1 orang 1 orang 0 0.91 B Baik4 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III 1,366.11 1 orang 1 orang 0 0.91 B Baik5 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV 1,433.73 1 orang 1 orang 0 0.95 B Baik6 Pelaksana Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 42,959.95 29 orang 29 orang 0 0.99 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan memiliki beban kerja unit sebesar 50.041,90 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Selain itu, form FP2 diketahui bahwa Bagian


20

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menghasilkan output sebanyak 42 produk. Adapun produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015 Tahunan UAPA Kementerian Keuangan memiliki beban kerja tinggi dikarenakan Laporan Keuangan BA 015 Tahunan mendapatkan opini langsung dari BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kementerian Keuangan selama 1 (satu) tahun anggaran serta berdampak material dalam mempengaruhi opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

b. Laporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015 Semester I UAPA Kementerian Keuangan memiliki beban kerja tinggi dikarenakan waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan BA 015 Semesteran sangat singkat dibandingkan dengan Tahunan, padahal proses dan jumlah data yang diolah hampir sama besarnya dengan LK BA 015 Semesteran.

c. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan memiliki beban kerja tinggi dikarenakan asistensi yang dilakukan bersifat menyeluruh mulai tingkat Satker sampai tingkat eselon I meliputi pengecekan validitas data, pencegahan dan penyelesaian masalah, dan sebagainya sehingga diperlukan sumber daya yang tidak sedikit.


a. Pembahasan Tri Partit memiliki beban kerja rendah karena pembahasan tripartit (antara Unit Eselon I, Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan) sifatnya final, artinya pembahasan temuan dan tindak lanjut antara auditor dan auditee telah dilakukan secara berkesinambungan sebelum dilaksanakannya pembahasan tersebut.

b. Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan (dalam Kota) memiliki beban kerja rendah karena monitoring dan evaluasi yang dilakukan hanya sebatas DKI Jakarta dan sifatnya sampling, sehingga tidak terlalu membutuhkan sumber daya yang banyak.

c. Rapat peraturan perundang-undangan memiliki beban kerja rendah karena kegiatan rapat dilakukan secara intern dengan mengundang beberapa narasumber untuk berbagi pengetahuan dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkini.

B. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

2. Pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

3. Pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional.



21

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan


1 Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 1,778.67 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik2 Bagian Organisasi I 20,383.04 14 orang 14 orang 0 0.97 B Baik3 Bagian Organisasi II 19,645.42 14 orang 14 orang 0 0.93 B Baik4 Bagian Ketatalaksanaan I 28,680.86 20 orang 20 orang 0 0.95 B Baik5 Bagian Ketatalaksanaan II 18,328.25 13 orang 13 orang 0 0.94 B Baik6 Bagian Jabatan Fungsional 14,212.00 9 orang 13 orang 4 0.73 C Cukup




Jumlah Dari Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 Biro Organisasi dan

Ketatalaksanaan memiliki beban kerja unit sebesar 103.028,23 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,91. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa kebutuhan pegawai pada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan secara keseluruhan berjumlah 71 orang, sementara pegawai yang ada berjumlah 75 orang, dengan demikian terdapat kelebihan empat orang pegawai. Kelebihan pegawai ini terdapat pada Bagian Jabatan Fugsional. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011 beban kerja yang dilaksanakan masih sebatas pada kegiatan penyempurnaan jabatan fungsional belum mencakup jabatan fungsional di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan sehingga volume beban kerja pada Bagian Jabatan Fungsional belum optimal. Beban kerja yang dilaksanakan masih sebatas kegiatan penyempurnaan Pemeriksa Pajak, Bea dan Cukai, monitoring dan evaluasi Pranata Komputer, serta pelaksanaan tugas Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, di masa depan tugas, fungsi dan peran pada jabatan fungsional beban kerjanya akan meningkat sesuai dengan arahan Menteri Keuangan dalam rangka pengembangan jabatan fungsional pada semua unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menghasilkan output sebanyak 328 produk yang terdiri dari 100 Form A dan 228 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja terbesar diantaranya sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi Standard Operating Procedures (SOP).

2. Laporan Sementara Tim Evaluasi PMPM.

3. Verifikasi Uraian Jabatan.

4. Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP.

5. Penyusunan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pelimpahan Wewenang.


1. Pembahasan IKU.

2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

3. Penyampaian Ceramah Dalam Pelaksanaan Diklat Yang Diselenggarakan Oleh BPPK.


22

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, berikut akan dijelaskan lima bagian yang ada di Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

1. Bagian Organisasi I

Bagian Organisasi I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Organisasi I menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Organisasi I dapat dilihat pada Tabel 3.10.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Organisasi I


1 Kepala Bagian Organisasi I 1,689.17 1 orang 1 orang 0 1.12 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Organisasi IA 1,425.42 1 orang 1 orang 0 0.95 B Baik3 Kepala Subbagian Organisasi IB 1,471.67 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik4 Kepala Subbagian Organisasi IC 1,448.83 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik5 Pelaksana Bagian Organisasi I 14,347.96 10 orang 10 orang 0 0.95 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Organisasi I memiliki Beban Kerja unit sebesar 20.383,04 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,97. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Organisasi I. Selain itu, form FP2 diketahui bahwa Bagian Organisasi I menghasilkan output sebanyak 70 produk. Dari 70 produk tersebut terdapat beberapa produk yang memiliki beban kerja terbesar diantaranya sebagai berikut:

a. Verifikasi Uraian Jabatan.

b. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penataan Organisasi.

c. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Analisis Beban Kerja, dan

d. Penyusunan Standar Norma Waktu Analisis Beban Kerja.

Keempat produk tersebut melibatkan seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam bentuk pertemuan secara intensif.


23


a. Penyusunan IKU.

b. Mengajar Diklat ABK dan Analisis Jabatan, dan

c. Rapat Pembahasan IKU.

2. Bagian Organisasi II

Bagian Organisasi II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai, dan Sekretariat Pengadilan Pajak. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Organisasi II menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Organisasi II dapat dilihat pada Tabel 3.11.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Organisasi II



1 Kepala Bagian Organisasi II 1,568.92 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Organisasi IIA 1,156.08 1 orang 1 orang 0 0.77 C Cukup3 Kepala Subbagian Organisasi IIB 1,470.00 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik4 Kepala Subbagian Organisasi IIC 1,059.50 1 orang 1 orang 0 0.7 C Cukup5 Pelaksana Bagian Organisasi II 14,390.92 10 orang 10 orang 0 0.95 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.11 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Organisasi II memiliki beban kerja unit sebesar 19.645,42 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,93. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Organisasi II. Selain itu, form FP2 dapat diketahui bahwa Bagian Organisasi II menghasilkan produk sebanyak 79, dengan produk yang memiliki beban terbesar adalah sebagai berikut:

a. Verifikasi Uraian Jabatan.

b. Verifikasi SNW Sekretariat Jenderal, dan

c. Tugas Kesekretariatan Bagian.


a. Rapat dinas Sekretaris Jenderal.

b. Laporan capaian Indikator Kinerja Utama.


24

c. Penyiapan bahan masukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat.

3. Bagian Ketatalaksanaan I

Bagian Ketatalaksanaan I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Ketatalaksanaan I menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan laporan akuntabilitas kinerja.

b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

c. Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.

d. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Ketatalaksanaan I dapat dilihat pada Tabel 3.12.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Ketatalaksanaan I No. Unit Organisasi Beban Kerja Selisih EU PU Keterangan

1 Kepala Bagian Ketatalaksanaan I 1,073.21 1 orang 1 orang 0 0.71 C Cukup2 Kepala Subbagian Ketatalaksanaan IA 1,399.71 1 orang 1 orang 0 0.93 B Baik3 Kepala Subbagian Ketatalaksanaan IB 1,176.71 1 orang 1 orang 0 0.78 C Cukup4 Kepala Subbagian Ketatalaksanaan IC 1,056.71 1 orang 1 orang 0 0.7 C Cukup5 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 1,283.86 1 orang 1 orang 0 0.85 C Cukup6 Pelaksana Bagian Ketatalaksanaan I 22,690.67 15 orang 15 orang 0 1 B Baik


Jumlah Kebutuhan Jumlah Pejabat/Pegawai

Jumlah Dari Tabel 3.12 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Ketatalaksanaan I

memiliki Beban Kerja unit sebesar 28.680,86 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,95. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Ketatalaksanaan I. Berdasarkan Form FP2 diketahui bahwa Bagian Ketatalaksanaan I menghasilkan 87produk. Dari 87 produk terdapat produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Surat Rekomendasi Standard Operating Procedures (SOP).

b. Laporan Sementara Tim Evaluasi PMPM.

c. KMK Pelimpahan Wewenang.


25


a. penyampaian ceramah dalam pelaksanaan diklat yang diselenggarakan oleh BPPK, dan

b. Penyusunan RKT Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dan Usulan Formasi Pegawai.

4. Bagian Ketatalaksanaan II

Bagian Ketatalaksanaan II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai, dan Sekretariat Pengadilan Pajak. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Ketatalaksanaan II menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan laporan akuntabilitas kinerja.

b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

c. Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Ketatalaksanaan II dapat dilihat pada Tabel 3.13.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Ketatalaksanaan II


1 Kepala Bagian Ketatalaksanaan II 1,124.29 1 orang 1 orang 0 0.75 C Cukup2 Kepala Subbagian Ketatalaksanaan IIA 1,125.79 1 orang 1 orang 0 0.75 C Cukup3 Kepala Subbagian Ketatalaksanaan IIB 992.00 1 orang 1 orang 0 0.66 D Sedang4 Kepala Subbagian Ketatalaksanaan IIC 1,062.88 1 orang 1 orang 0 0.71 C Cukup5 Pelaksana Bagian Ketatalaksanaan II 14,023.29 9 orang 9 orang 0 1.03 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.13 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Ketatalaksanaan II

memiliki beban kerja unit sebesar 18.328,25 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,94. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Ketatalaksanaan II. Berdasarkan Form FP2 diketahui bahwa Bagian Ketatalaksanaan II menghasilkan produk sebanyak 49 produk. Adapun produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Surat Rekomendasi Standard Operating Procedures (SOP).


26

b. Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pelimpahan Wewenang.

Sementara produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah sebagai berikut:

a. Rapat Koordinasi Biro.

b. Rapat Dinas Tingkat Sekretariat Jenderal dan Rapat Persiapan PMPM.

5. Bagian Jabatan Fungsional

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis jabatan fungsional.

b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Jabatan Fungsional dapat dilihat pada Tabel 3.14.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Jabatan Fungsional


1 Kepala Bagian Jabatan Fungsional 1,603.59 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Jabatan Fungsional I 751.54 0 orang 0 orang 0 0.5 D Sedang3 Kepala Subbagian Jabatan Fungsional II 1,039.28 1 orang 1 orang 0 0.69 D Sedang4 Kepala Subbagian Jabatan Fungsional III 1,577.23 1 orang 1 orang 0 1.05 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Jabatan Fungsional 9,240.35 6 orang 10 orang 4 0.61 D Sedang

14,212.00 9 orang 13 orang 4 0.73 C Cukup



Jumlah Dari tabel 3.14 diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Jabatan Fungsional

memiliki Beban Kerja unit sebesar 14.212,00 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,73. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan berjumlah sembilan orang, sementara jumlah pegawai yang ada pada Bagian Jabatan Fungsional berjumlah 13 orang, dengan demikian terdapat kelebihan empat orang pegawai. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2011 beban kerja yang dilaksanakan masih sebatas sebagian kegiatan penyempurnaan jabatan fungsional, belum mencakup jabatan fungsional di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan sehingga volume beban kerja pada Bagian Jabatan Fungsional belum optimal. Beban kerja yang dilaksanakan masih sebatas kegiatan penyempurnaan Pemeriksa Pajak, Bea dan Cukai, monitoring dan evaluasi Pranata Komputer, serta pelaksanaan tugas Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Selain itu, unit Eselon I belum dapat mengevaluasi dan mengidentifikasi jabatan fungsional secara tepat dan optimal, hal ini disebabkan belum adanya pedoman mengenai pengelolaan jabatan fungsional. Selanjutnya, kepada analisa pembentuk jabatan fungsional belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dari kegiatan pengembangan jabatan fungsional pada tahun 2012 oleh Bagian ini diproyeksikan setelah


27

tahun 2012 pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bagian Jabatan Fungsional akan mencakup jabatan fungsional di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan. Beberapa jabatan yang dapat diterapkan di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain Dosen, Arsiparis, Pustakawan, dan sebagainya serta yang terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan seperti Juru Sita Pajak, Juru Sita Lelang, dan sebagainya.

Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Bagian Jabatan Fungsional menghasilkan produk sebanyak 25, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Kormonev Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004.

b. Persiapan Sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Evaluasi/Penyempurnaan Jabatan Fungsional.

Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah sebagai berikut:

c. Administrasi Surat Masuk.

d. Pengelolaan keuangan Bagian.

C. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.

2. Perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.

3. Perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara, perusahaan, lelang, dan penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan hukum.

4. Perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang.

5. Perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang jasa keuangan dan perjanjian.



28

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Hukum dapat dilihat pada Tabel 3.15.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Hukum


1 Kepala Biro Hukum 2,124.25 1 orang 1 orang 0 1.41 A Sangat Baik2 Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan 29,058.00 19 orang 19 orang 0 1.01 A Sangat Baik3 Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan,

Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak31,112.21 20 orang 20 orang 0 1.03 A Sangat Baik

4 Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum


5 Bagian Hukum Pengelolaan Utang 28,318.96 19 orang 19 orang 0 0.99 B Baik6 Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian 31,154.45 20 orang 16 orang -4 1.29 A Sangat Baik




Jumlah Dari tabel 3.15 diketahui bahwa pada tahun 2011 Biro Hukum memiliki beban kerja

unit sebesar 154.714,72 orang jam (OJ), dengan tingkat Efisiensi unit sebesar 1,06. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa jumlah kebutuhan pegawai pada Biro Hukum sebanyak 101 orang, sementara pegawai yang ada sebanyak 97 orang, sehingga Biro Hukum mengalami kekurangan pegawai sebanyak empat orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah empat orang Sarjana Hukum.

Berdasarkan form FP2, Biro Hukum menghasilkan output sebanyak 289 produk. Adapun produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah:

1. Penelahaan peraturan hukum pajak I.

2. Penelahaan masalah hukum kepabeanan I.

3. Perumusan peraturan mengenai kebijakan Menteri Keuangan Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4. Harmonisasi rancangan peraturan Perundang-undangan Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Penelahaan masalah hukum kekayaan negara dipisahkan dan perusahaan.

6. Pengumpulan peraturan perundang-undangan secara non formal.

7. Perumusan pertimbangan hukum pengelolaan utang III.

8. Perumusan pertimbangan hukum pengelolaan utang I.

9. Penelahaan masalah hukum jasa keuangan I.

10. Penelahaan rancangan peraturan perundang-undangan hukum jasa keuangan I.

Sedangkan produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah:

1. Perumusan pertimbangan Hukum Kepabeanan I.

2. Penelahaan peraturan hukum perbendaharaan.

3. Penyusunan langkah-langkah dalam rangka kerjasama dengan unit terkait untuk menyelesaikan masalah atau kasus hukum perbendaharaan.

4. Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan hukum kekayaan negara dipisahkan dan perusahaan.


29

5. Pemberian pendampingan pimpinan dalam rangka pembahasan RUU di DPR hukum piutang negara dan lelang.

6. Permohonan pensiun pegawai.

7. Pemberian pendampingan pimpinan dalam rangka pembahasan RUU di DPR hukum jasa keuangan II.

8. Sosialisasi.

9. Rapat Pembinaan.

10. Perjalanan dinas.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Hukum, berikut akan dijelaskan lima bagian yang ada di Biro Hukum.

1. Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak.

b. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan dapat dilihat pada Tabel 3.16.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan


1 Kepala Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan 1,563.08 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Hukum Pajak I 1,566.21 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Hukum Pajak II 1,556.29 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Hukum Kepabeanan I 1,542.96 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Hukum Kepabeanan II 1,520.88 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan 21,308.58 14 orang 14 orang 0 1.01 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan Tabel 3.16 diketahui bahwa pada tahun 2011 Bagian Hukum Pajak dan

Kepabeanan memiliki beban kerja unit sebesar 29.058 orang jam (OJ) dengan Efisiensi Unit sebesar 1,01. Berdasarkan besaran beban kerja tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara jumlah kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan.


30

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan menghasilkan produk sebanyak 52 produk. Dari 52 produk tersebut terdapat produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Rapat Koordinasi.

b. Penelaahan Peraturan Hukum Pajak I

c. Penelaahan Masalah Hukum Kepabeanan I

d. Penelaahan Masalah Hukum Pajak I

e. Penelaahan Peraturan Hukum Pajak II.


a. Rapat Pembinaan.

b. Perjalanan Dinas.

c. Pelatihan.

d. Sosialisasi. e. Perumusan Pertimbangan Hukum Kepabeanan I.

2. Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan, perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum anggaran.

b. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum perimbangan keuangan termasuk otonomi antara pusat dan daerah.

c. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum perbendaharaan termasuk pengelolaan dana investasi dan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

d. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum pendapatan negara bukan pajak.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Hukum Anggaran, PK, Perbendaharaan, dan PNBP dapat dilihat pada Tabel 3.17.


31


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Anggaran, PK, Perbendaharaan, dan PNBP


1 Kepala Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak


2 Kepala Subbagian Hukum Anggaran 1,385.08 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik3 Kepala Subbagian Hukum Perimbangan Keuangan 1,478.83 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik4 Kepala Subbagian Hukum Perbendaharaan 1,373.17 1 orang 1 orang 0 0.91 B Baik5 Kepala Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak 2,237.50 1 orang 1 orang 0 1.48 A Sangat Baik

6 Pelaksana Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak





Jumlah Berdasarkan Tabel 3.17 dapat diketahui bahwa pada Tahun 2011 Bagian Hukum

Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan dan PNBP memiliki beban kerja unit sebesar 31.112,21 orang jam (OJ) dengan efisiensi unit sebesar 1,03. Berdasarkan data beban kerja tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan dan PNBP.

Berdasarkan form FP2, produk yang dihasilkan oleh Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan dan PNBP sebanyak 51 produk. Adapun produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Perumusan Peraturan Mengenai Kebijakan Menteri Keuangan Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

b. Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

c. Penelaahan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

d. Perumusan Peraturan Mengenai Kebijakan Menteri Keuangan Hukum Perimbangan Keuangan.

Sedangkan produk beban kerja terkecil adalah berikut:

a. Penelaahan Peraturan Hukum Perbendaharaan.

b. Penyusunan langkah-langkah dalam rangka kerjasama dengan unit terkait untuk menyelesaikan masalah/kasus hukum perbendaharaan.

c. sosialisasi.

3. Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan dan Informasi Hukum

Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lainnya, piutang negara, lelang, dan perusahaan, serta menyelenggarakan dokumentasi, informasi, dan diseminasi hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:


32

a. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang barang milik negara.

b. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara dipisahkan dan perusahaan.

c. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang piutang negara dan lelang.

d. Penyusunan dokumentasi dan kompilasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Kementerian.

e. Penelitian dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pustaka hukum, pengelolaan perpustakaan hukum serta penyiapan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di lingkungan Kementerian.

f. Komputerisasi pengelolaan peraturan perundang-undangan, pelayanan informasi peraturan perundang-undangan, diseminasi hukum, penerbitan dan publikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas Kementerian.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum


1 Kepala Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum


2 Kepala Subbagian Hukum Barang Milik Negara 1,544.73 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan

Perusahaan1,611.75 1 orang 1 orang 0 1.07 A Sangat Baik

4 Kepala Subbagian Hukum Piutang Negara dan Lelang 1,389.92 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik5 Kepala Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum 1,476.91 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik6 Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Hukum Kekayaan

Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum0.00 0 orang 0 orang 0 0 E Kurang

7 Pelaksana Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum





Jumlah Berdasarkan Tabel 3.18 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 Bagian Hukum

Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum memiliki beban kerja unit sebesar 32.946,85 orang jam (OJ) dengan Efisiensi unit sebesar 0,99. Berdasarkan data beban kerja tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum.

Berdasarkan form FP2, Produk yang dihasilkan berjumlah 63 produk. Produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

a. penelaahan masalah hukum kekayaan Negara dipisahkan dan perusahaan.

b. pengumpulan peraturan perundang-undangan secara non formal dan rapat koordinasi.


33

Sedangkan produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi.

b. Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan hukum kekayaan Negara dipisahkan dan perusahaan.

c. Pemberian pendampingan pimpinan dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang di DPR Hukum Piutang Negara dan Lelang.

4. Bagian Hukum Pengelolaan Utang

Bagian Hukum Pengelolaan Utang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang negara yang meliputi surat berharga negara, pinjaman dan hibah luar negeri, dan pembiayaan syariah.

b. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Hukum Pengelolaan Utang dapat dilihat pada Tabel 3.19.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Pengelolaan Utang


1 Kepala Bagian Hukum Pengelolaan Utang 1,565.01 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Hukum Pengelolaan Utang I 1,598.42 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Hukum Pengelolaan Utang II 1,596.17 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Hukum Pengelolaan Utang III 1,646.50 1 orang 1 orang 0 1.09 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1,562.45 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Hukum Pengelolaan Utang 20,350.42 14 orang 14 orang 0 0.96 B Baik




Jumlah Berdasarkan tabel 3.19 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 Bagian Hukum

Pengelolaan Utang memiliki beban kerja unit sebesar 28.318,96 orang jam (OJ) dengan Efisiensi unit sebesar 0.99. Berdasarkan data beban kerja tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Hukum Pengelolaan Utang.

Berdasarkan form FP2, Produk yang dihasilkan berjumlah 67 produk. Adapun produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. pengurusan surat masuk dan surat keluar.

b. perumusan pertimbangan hukum pengelolaan utang III.

c. perumusan pertimbangan hukum pengelolaan utang I.


34


a. permohonan pensiun pegawai.

b. penyelesaian LP2P.

c. penyelesaian DP3 dan KP4.

5. Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian

Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum jasa keuangan serta pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan rancangan perjanjian atau naskah kerjasama nasional dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perbankan, lembaga keuangan bukan bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, jasa pembiayaan, lembaga penjaminan, dan lembaga penyedia jasa keuangan lainnya.

b. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum non litigasi eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks program penjaminan Pemerintah.

c. Penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan perjanjian nasional, perjanjian internasional, dan kerjasama internasional dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah perjanjian nasional, perjanjian internasional, dan kerjasama internasional di bidang ekonomi dan keuangan serta jaminan pemerintah dan kewajiban kontinjensi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian


1 Kepala Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian 1,780.96 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Hukum Jasa Keuangan I 1,532.50 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Hukum Jasa Keuangan II 1,553.63 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Hukum Jasa Keuangan III 1,515.03 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Hukum Perjanjian 1,514.92 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian 23,257.42 15 orang 11 orang -4 1.4 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan Tabel 3.20 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 Bagian Hukum Jasa

Keuangan dan Perjanjian memiliki beban kerja unit sebesar 31.154,45 jam dengan efisiensi unit sebesar 1,29. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 20 orang, sementara jumlah pegawai yang ada


35

sebanyak 16 orang, sehingga mengalami kekurangan pegawai (pelaksana) sebanyak empat orang pegawai (pelaksana). Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah empat orang Sarjana Hukum.

Berdasarkan form FP2, Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian menghasilkan produk sejumlah 56 produk. Adapun produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Rapat koordinasi.

b. Penelahaan masalah hukum jasa keuangan I.

c. Penelahaan rancangan peraturan perundang-undangan hukum jasa keuangan I.


a. Rapat pembinaan.

b. Sosialisasi.

c. Pemberian pendampingan pimpinan dalam rangka pembahasan RUU di DPR hukum jasa keuangan II.

D. Biro Bantuan Hukum

Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penelaahaan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank Dalam Likuidasi (BDL), Hak Uji Materiil dan Sengketa Kepegawaian, serta Sengketa Internasional, Arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian.

2. Penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

3. Penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, arbitrase, dan kepegawaian.

4. Penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD, penanganan perkara di lingkup pengadilan niaga dan peradilan pajak serta menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan.



36

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Bantuan Hukum dapat dilihat pada Tabel 3.21.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Bantuan Hukum


1 Kepala Biro Bantuan Hukum 1,938.17 1 orang 1 orang 0 1.29 A Sangat Baik2 Bagian Bantuan Hukum I 44,016.17 29 orang 25 orang -4 1.17 A Sangat Baik3 Bagian Bantuan Hukum II 56,726.04 37 orang 31 orang -6 1.21 A Sangat Baik4 Bagian Bantuan Hukum III 30,761.08 20 orang 18 orang -2 1.13 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.21 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Biro Bantuan Hukum

memiliki beban kerja sebesar 133.441,46 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1.18. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh Biro Bantuan Hukum sebanyak 87 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada sebanyak 75 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 12 orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah tiga orang pegawai Diploma III spesialisasi Perbendaharaan dan Piutang dan Lelang Negara dan sembilan orang pegawai Sarjana Hukum.

Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Biro Bantuan Hukum menghasilkan produk sebanyak 91, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1. Penanganan perkara gugatan terhadap Menteri Keuangan atau unit lainnya pada pengadilan umum, pengadilan niaga, atau pengadilan agama yang mengandung tuntutan ganti rugi.

2. Penanganan perkara gugatan terhadap Menteri Keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Penyelesaian telaahan kasus hukum.

Adapun hal-hal yang menyebabkan besarnya beban kerja tersebut dikarenakan pada tahun 2011 jumlah gugatan perkara terhadap Menteri Keuangan yang ditangani oleh Biro Bantuan Hukum, baik perkara gugatan di Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara cukup banyak. Selain itu, penyelesaian telaahan kasus hukum yang dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum juga mengalami peningkatan dikarenakan banyaknya usulan permintaan telaahan hukum dari unit-unit terkait. Sementara itu, produk kegiatan pada Biro Bantuan Hukum yang memiliki beban kerja terkecil adalah sebagai berikut:

1. Standar kebijakan perdamaian sehubungan dengan penanganan Aset Negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/Tim Pemberesan BPPN sampai dengan nilai 10 Milyar.

2. Penanganan perkara permohonan pra peradilan terhadap seluruh unit Kementerian Keuangan pada Pengadilan Umum.

3. Penanganan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.


37

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Bantuan Hukum, berikut akan dijelaskan tiga bagian yang ada di Biro Bantuan Hukum.

1. Bagian Bantuan Hukum I

Bagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Bantuan Hukum I menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penelaahan kasus hukum.

b. Pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian dalam penanganan perkara, pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

c. Pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai Kementerian yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Bantuan Hukum I dapat dilihat pada Tabel 3.22.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan Hukum I


1 Kepala Bagian Bantuan Hukum I 1,851.50 1 orang 1 orang 0 1.23 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IA 1,655.92 1 orang 1 orang 0 1.1 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IB 1,653.33 1 orang 1 orang 0 1.1 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IC 1,656.33 1 orang 1 orang 0 1.1 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Bantuan Hukum ID 1,669.92 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Bantuan Hukum I 35,529.17 24 orang 20 orang -4 1.18 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.22 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Bantuan Hukum I

memiliki beban kerja unit sebesar 44.016,17 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,17. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 29 orang, sementara pegawai yang ada pada Bagian Bantuan Hukum I sebanyak 25 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak empat orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai adalah empat orang Sarjana Hukum.

Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Bagian Bantuan Hukum I menghasilkan produk sebanyak 20, dengan produk kegiatan yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Penanganan perkara gugatan terhadap Menteri Keuangan atau unit lainnya pada Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga, Pengadilan Agama yang mengandung tuntutan ganti rugi.


38

b. Penyelesaian telaahan kasus hukum.

Sementara itu, produk kegiatan pada Bagian Bantuan Hukum I yang memiliki beban kerja terkecil adalah penanganan perkara permohonan pra peradilan terhadap seluruh unit Kementerian Keuangan pada Pengadilan Umum.

2. Bagian Bantuan Hukum II

Bagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum yang menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Bantuan Hukum II menyelenggarakan fungsi:


b. Pendampingan kepada para mantan pejabat, dan pegawai Badan Penyehatan Perbankan Nasional, pejabat, mantan pejabat, pegawai dan mantan pegawai Kementerian yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan.

c. Pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

d. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Bantuan Hukum II dapat dilihat pada Tabel 3.23.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan Hukum II


1 Kepala Bagian Bantuan Hukum II 1,840.83 1 orang 1 orang 0 1.22 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA 1,905.83 1 orang 1 orang 0 1.26 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIB 1,904.79 1 orang 1 orang 0 1.26 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIC 1,906.13 1 orang 1 orang 0 1.26 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1,595.71 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Bantuan Hukum II 47,572.75 32 orang 26 orang -6 1.21 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.23 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Bantuan Hukum II

memiliki beban kerja unit sebesar 56.726,04 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,21. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada yang dibutuhkan pada Bagian Bantuan Hukum II sebanyak 37 orang, sedang pegawai yang ada sebanyak 31 orang, dengan demikian Bagian Bantuan Hukum II mengalami kekurangan enam orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah tiga orang pegawai Sarjana Hukum dan tiga orang Diploma III.


39

Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Bagian Bantuan Hukum II menghasilkan produk sebanyak 45, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Penanganan perkara gugatan terhadap Menteri Keuangan atau unit lainnya pada Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga, atau Pengadilan Agama yang mengandung tuntutan ganti rugi.

b. Penyelesaian telaahan kasus hukum.

Sementara itu, produk kegiatan yang memiliki beban kerja terkecil adalah Standar kebijakan perdamaian sehubungan dengan penanganan asset Negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/Tim Pemberesan BPPN sampai dengan nilai 10 milyar.

3. Bagian Bantuan Hukum III

Bagian Bantuan Hukum III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum yang menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, Arbitrase, dan Kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Bantuan Hukum III menyelenggarakan fungsi:


b. Pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan mantan pegawai Kementerian yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan.

c. Pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, Arbitrase, dan Kepegawaian, serta dalam penanganan perkara, pra peradilan, perdata, niaga, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Bantuan Hukum III dapat dilihat pada Tabel 3.24.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan Hukum III


1 Kepala Bagian Bantuan Hukum III 1,524.17 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA 1,805.83 1 orang 1 orang 0 1.2 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB 1,668.17 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC 1,887.17 1 orang 1 orang 0 1.25 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID 1,595.83 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Bantuan Hukum III 22,279.92 15 orang 13 orang -2 1.14 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.24 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Bantuan Hukum III

memiliki beban kerja unit sebesar 30.761,08 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1.13. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 20 orang, sementara jumlah pegawai yang ada pada Bagian Bantuan


40

Hukum III sebanyak 18 orang, dengan demikian terdapat kekurangan dua orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah dua orang Sarjana Hukum.

Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Bagian Bantuan Hukum III menghasilkan produk sebanyak 26, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Penanganan perkara gugatan terhadap Menteri Keuangan atau unit lainnya pada Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga, atau Pengadilan Agama yang mengandung tuntutan ganti rugi.

b. Penanganan perkara gugatan terhadap Menteri Keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sementara itu, produk kegiatan pada Bagian Bantuan Hukum III yang memiliki beban kerja terkecil adalah penanganan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

E. Biro Sumber Daya Manusia

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan, penempatan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

2. Pengelolaan Assessment Center Kementerian Keuangan.

3. Pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan dan manajemen kinerja pegawai.

4. Pengelolaan sistem manajemen talenta.

5. Pengembangan, manajemen, dan pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya manusia Kementerian Keuangan serta manajemen naskah dan dokumen pegawai Kementerian Keuangan.

6. Penyelesaian mutasi jabatan, dan kepangkatan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

7. Pengelolaan kesejahteraan, perijinan, dan pengkoordinasian pemberian penghargaan pegawai.

8. Penerapan penegakan disiplin dan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan.

9. Penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai.

10. Penyusunan, diseminasi, penerapan, dan mengoordinasikan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian.

11. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.


41

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel 3.25.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Sumber Daya Manusia


1 Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2,219.57 1 orang 1 orang 0 1.47 A Sangat Baik2 Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia 47,758.46 32 orang 32 orang 0 0.99 B Baik3 Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia 52,945.30 34 orang 33 orang -1 1.06 A Sangat Baik4 Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia 61,328.43 41 orang 41 orang 0 0.99 B Baik5 Bagian Mutasi dan Kepangkatan 59,373.23 39 orang 36 orang -3 1.09 A Sangat Baik6 Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun 46,774.89 30 orang 25 orang -5 1.24 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.25 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Biro Sumber Daya Manusia

memiliki beban kerja unit sebesar 270.399,87 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,07. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Biro Sumber Daya Manusia sebanyak 177 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 168 orang, dengan demikian Biro Sumber Daya Manusia kekurangan pegawai sebanyak sembilan orang. Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah Bagian Pengembangan SDM sebanyak satu orang Sarjana Psikologi, Bagian Mutasi dan Kepangkatan sebanyak tiga orang Sarjana Manajemen SDM dan Administrasi Negara, Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun sebanyak lima orang Sarjana Hukum, Administrasi Negara dan Manajemen.

Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Biro SDM menghasilkan produk sebanyak 589, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian surat izin ke Luar Negeri bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan (kecuali pejabat eselon I).

2. Penyelesaian KMK tentang pengangkatan CPNS Golongan III.

3. Penyusunan Job Person Match (JPM).

4. Pelaksanaan pemeriksaaan psikologi.

5. Penatausahaan dokumen kepegawaian.

6. Pemutakhiran Data Kepegawaian berdasarkan data dari unit eselon I.

7. Pengusulan Kenaikan pangkat Golongan I/b sampai dengan Golongan IV/b ke BKN.

8. Penyusunan Kajian Manajemen Talenta Kementerian Keuangan.

9. Verifikasi berkas dan pengusulan calon penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden.

10. Agenda surat masuk Biro Sumber Daya Manusia.


1. Surat permintaan usul formasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal.

2. Surat permintaan usul formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan.

3. Jadwal penyelenggaraan Assessment Center Pejabat eselon IV, fungsional dan pelaksana.


42

4. Penyusunan konsep metode Assessment Center untuk eselon III.

5. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Biro SDM.

6. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Jenderal.

7. Penyelesaian Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pemindahan Pelaksana Golongan III/b s.d. IV/a antar unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

8. Penerbitan Surat Edaran Sekretariat Jenderal tentang pembentukan pengusulan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.

9. Pembentukan tim dalam rangka otomatisasi pemberian penghargaan pensiun.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Sumber Daya Manusia, berikut akan dijelaskan lima bagian yang ada di Biro Sumber Daya Manusia.

1. Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, formasi, pengadaan pegawai, dan penempatan pegawai serta tata usaha dan rumah tangga Biro. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perencanaan dan formasi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Pengkoordinasian penyiapan dan penyusunan analisa beban kerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran kementerian/lembaga, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan manajemen risiko di lingkungan Biro SDM.

c. Penyiapan penerimaan pegawai baru, perpindahan pegawai dari instansi lain ke Kementerian Keuangan, pegawai harian, pegawai magang, hakim pajak, dan staf khusus Menteri Keuangan.

d. Penyiapan penempatan pegawai baru, orientasi pegawai baru, pengangkatan CPNS/PNS, penyelesaian pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, serta pemrosesan Kartu Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

e. Penandatanganan pakta integritas, pengiriman peserta diklat prajabatan, dan penyelesaian sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal.

f. Penyiapan rumah tangga, pengelolaan uang muka, dan penyiapan sarana prasarana umum serta pendistribusian persuratan Biro Sumber Daya Manusia.

g. Pengkoordinasian penyusunan uraian jabatan, standar prosedur operasi, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Biro Sumber Daya Manusia.

h. Pembinaan sumber daya manusia Biro Sumber Daya Manusia.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel 3.26.

Dari Tabel 3.26 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia memiliki beban kerja unit sebesar 47.758,46 orang jam


43

(OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,99. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia


1 Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia


2 Kepala Subbagian Perencanaan dan Formasi Sumber Daya Manusia


3 Kepala Subbagian Rekruitmen Sumber Daya Manusia 1,471.63 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik

4 Kepala Subbagian Penempatan Sumber Daya Manusia 1,407.42 1 orang 1 orang 0 0.93 B Baik

5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1,158.46 1 orang 1 orang 0 0.77 C Cukup6 Pelaksana Bagian Perencanaan dan Pengadaan

Sumber Daya Manusia40,320.30 27 orang 27 orang 0 0.99 B Baik




Jumlah Berdasarkan form FP2 Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia

menghasilkan produk sejumlah 152 produk. Adapun produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Agenda Surat Masuk Biro SDM.

b. Penyelesaian KMK tentang pengangkatan CPNS Golongan III.

c. Penyelesaian KMK tentang pengangkatan CPNS Golongan I dan II.


a. Surat permintaan usul formasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal.

b. Surat permintaan usul formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan.

c. Permintaan nilai atas daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pejabat eselon III di lingkungan Biro SDM.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Formasi SDM memiliki beban kerja tertinggi, karena selain pekerjaan yang telah termuat pada SOP, seperti analisis kebutuhan SDM, survei perencanaan SDM, kompilasi dan verifikasi ABK, LAKIP, RKT & PK, Manajemen Risiko Biro SDM, Subbagian Perencanaan dan Formasi SDM juga melakukan persiapan kebutuhan data terkait permintaan pengecualian Moratorium CPNS dan juga koordinasi intensif kepada Kemenpan RB, BKN dan TRBP yang dimulai pada tahun 2011.

Karena adanya Kebijakan Moratorium CPNS tersebut pula maka pada tahun 2011 tidak ada pelaksanaan Rekrutmen pegawai baru yang akhirnya mempengaruhi jumlah beban kerja Subbagian Rekrutmen SDM dan Subbagian Penempatan SDM.

2. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan assessment center, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan serta melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:


44

a. Pelaksanaan assessment center dan psikotes.

b. Pengembangan dan evaluasi assessment center dan psikotes.

c. Pengkoordinasian penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan.

d. Pengembangan program Pendidikan dan Pelatihan.

e. Pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian Keuangan.

f. Pengelolaan kinerja pegawai.

g. Pengkoordinasian pelaksanaan penataan pegawai.

h. Pengkoordinasian pengelolaan dan penyusunan indikator kinerja utama Biro Sumber Daya Manusia.

i. Penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan sumber daya manusia, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel 3.27.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia


1 Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia 2,009.57 1 orang 1 orang 0 1.33 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Assesment Center 1,606.59 1 orang 1 orang 0 1.07 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Manusia1,627.08 1 orang 1 orang 0 1.08 A Sangat Baik

4 Kepala Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia 1,664.79 1 orang 1 orang 0 1.1 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretariat Jenderal1,583.30 1 orang 1 orang 0 1.05 A Sangat Baik

6 Pelaksana Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia 44,453.98 29 orang 28 orang -1 1.05 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.27 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Pengembangan

Sumber Daya Manusia memiliki beban kerja unit sebesar 52.945,30 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1.06. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 34 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 33 orang, dengan demikian Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mengalami kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Sarjana Psikologi.

Berdasarkan form FP2 Bagian Pengembangan SDM menghasilkan produk sejumlah 141, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Job Person Match (JPM).

b. Pelaksanaan pemeriksaaan psikologi.

c. Pelaksanaan Assessment Center.

d. Penyusunan alat ukur Assessment Center.

e. Pelaksanaan analisis kebutuhan diklat.


45

f. Keikutsertaan dalam kelompok kerja TRBTKP.

g. Kegiatan administrasi diklat terkait dengan permintaan peserta diklat dan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban diklat yang meliputi Diklatpim, Diklat Teknis maupun Diklat yang terkait dengan pihak ketiga serta Executive Training.

Selain itu, produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah sebagai berikut:

a. Jadwal penyelenggaraan Assessment Center Pejabat eselon IV, fungsional dan pelaksana.

b. Penyusunan konsep metode Assessment Center untuk eselon III.

c. Agendaris.

3. Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia

Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembangunan, pengelolaan, dan pelayanan sistem informasi manajemen kepegawaian Kementerian Keuangan, serta penyajian, analisis, dan pengintegrasian data sumber daya manusia, pengelolaan naskah dan dokumen pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. Analisis proses bisnis manajemen sumber daya manusia, disain aplikasi sumber daya manusia, penyiapan infrastruktur, manajemen basis data, dan dukungan teknis teknologi informasi, bimbingan teknis penerapan standarisasi basis data serta pemantauan prosedur pengiriman dan pertukaran data.

b. Pelaksanaan analisis, penyusunan, dan penyajian laporan atas data dan informasi sumber daya manusia.

c. Verifikasi, penyeragaman dan integrasi data sumber daya manusia.

d. Manajemen naskah dan dokumen kepegawaian.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel 3.28.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia


1 Kepala Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia 1,497.29 1 orang 1 orang 0 0.99 B Baik2 Kepala Subbagian Manajemen Basis Data 1,361.10 1 orang 1 orang 0 0.9 B Baik3 Kepala Subbagian Analisis Data dan Dukungan Informasi 1,366.60 1 orang 1 orang 0 0.91 B Baik4 Kepala Subbagian Pengintegrasian Data 1,241.17 1 orang 1 orang 0 0.82 C Cukup5 Kepala Subbagian Manajemen Naskah dan Dokumentasi 2,079.43 1 orang 1 orang 0 1.38 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia 53,782.83 36 orang 36 orang 0 0.99 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.28 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Manajemen

Informasi Sumber Daya Manusia memiliki beban kerja unit sebesar 61.328,43 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,99. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia.


46

Berdasarkan form FP2 Bagian Manajemen Informasi SDM menghasilkan produk sejumlah 34, dengan produk beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan tugas penatausahaan dokumen kepegawaian, yang disebabkan oleh banyaknya jumlah dosir pegawai Kementerian Keuangan yang dikelola (dengan estimasi ± 65.000 pegawai aktif dan ± 8.000 pegawai pensiun pada 3 (tiga) tahun terakhir dengan rata-rata setiap dosir mempunyai ± 30 dokumen kepegawaian).

b. Pemutakhiran Data Kepegawaian berdasarkan data dari unit eselon I.

c. Pemutakhiran Data Kepegawaian berdasarkan data dari Biro SDM.

d. Penyusunan Tabel Referensi.

Selain itu, produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Biro SDM.

b. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Jenderal.

c. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Kementerian Keuangan.

Hal tersebut dikarenakan telah tersedianya modul dalam rangka penyusunan DUK dan perubahan mekanisme untuk pengecekan DUK telah didelegasikan ke masing-masing unit eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal.

4. Bagian Mutasi dan Kepangkatan

Bagian Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan mutasi jabatan dan kepangkatan pegawai, pelaksanaan manajemen talenta, pengaturan status, pindah antar unit, dan pelaksanaan pengisian jabatan struktural melalui mekanisme non-reguler serta penugasan lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Mutasi dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan mutasi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan serta pemantauan pelaksanaan pola mutasi Sekretariat Jenderal.

b. Pelaksanaan pengisian jabatan struktural melalui mekanisme non-reguler serta penugasan lainnya.

c. Pelaksanaan manajemen talenta, pengaturan status kepegawaian, penyelesaian perpindahan pegawai antar unit, perpindahan pegawai ke intansi di luar Kementerian Keuangan, penyelesaian penugasan kepala perwakilan Kementerian Keuangan dan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara.

d. Penyiapan dan penyelesaian kenaikan pangkat reguler dan pilihan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Mutasi dan Kepangkatan dapat dilihat pada Tabel 3.29.

Dari Tabel 3.29 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Mutasi dan Kepangkatan memiliki beban kerja unit sebesar 59.373,23 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Mutasi dan Kepangkatan sebanyak 39 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 36 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak tiga orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi


47

pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Kepala Subbagian Kepangkatan II dan dua orang pelaksana Sarjana Manajemen SDM dan Sarjana Administrasi Negara.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Mutasi dan Kepangkatan


1 Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan 2,074.85 1 orang 1 orang 0 1.38 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Mutasi 1,573.83 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Manajemen Talenta 1,912.73 1 orang 1 orang 0 1.27 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Kepangkatan I 1,564.03 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Kepangkatan II 1,550.26 1 orang 0 orang -1 1.03 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Mutasi dan Kepangkatan 50,697.54 34 orang 32 orang -2 1.05 A Sangat Baik




Jumlah Untuk posisi Kepala Subbagian Kepangkatan II memiliki EJ 1,03 (“Sangat Baik”).

Sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan sekarang posisi Kepala Subbagian Kepangkatan II masih vacant dan sebagai Pelaksana Harian di tunjuk Kepala Subbagian Kepangkatan I.

Berdasarkan form FP2 Bagian Mutasi dan Kepangkatan menghasilkan produk sejumlah 95, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Pengusulan Kenaikan pangkat Golongan I/b sampai dengan Golongan IV/b ke BKN.

b. Penyusunan Kajian Manajemen Talenta Kementerian Keuangan.

Hal ini disebabkan pada tahun 2011 terdapat jumlah usulan kenaikan pangkat yang besar yaitu sebanyak 9.386 orang.

Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah Produk Penyelesaian Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pemindahan Pelaksana Golongan III/b s.d. IV/a antar unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu sebesar 35 menit. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011 hanya terdapat sejumlah dua buah usulan Pemindahan pelaksana Golongan III/b s.d. IV/a antar unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang disetujui dan diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal.

5. Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun

Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun mempunyai tugas mengelola kesejahteraan pegawai, menyelesaikan pemberian penghargaan dan tanda jasa, perijinan, menegakkan disiplin pegawai, penyiapan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan, usul pemberhentian dan pensiun serta melaksanakan penyusunan, diseminasi, penerapan, dan mengoordinasikan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Penegakan Disiplin dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan kesejahteraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa serta perijinan pegawai.

b. Pelaksanaan penegakan disiplin, penyiapan penyelesaian kasus kepegawaian serta penerapan kode etik pegawai.

c. Penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai.


48

d. Penyiapan, penyusunan, diseminasi, penerapan dan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun dapat dilihat pada Tabel 3.30.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun


1 Kepala Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun 1,905.39 1 orang 1 orang 0 1.26 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Kesejahteraan 1,769.33 1 orang 1 orang 0 1.17 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Penegakan Disiplin 1,552.95 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun 1,609.43 1 orang 1 orang 0 1.07 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Regulasi Sumber Daya Manusia 1,641.02 1 orang 1 orang 0 1.09 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun 38,296.78 25 orang 20 orang -5 1.27 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.30 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Penghargaan,

Penegakan Disiplin dan Pensiun memiliki beban kerja unit sebesar 46.774,89 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,24. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun sebanyak 30 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 25 orang, dengan demikian terdapat kekurangan lima orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah dua orang Diploma III dan tiga orang Sarjana Hukum, Sarjana Administrasi Negara dan Sarjana Manajemen.

Berdasarkan form FP2 Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun menghasilkan produk sejumlah 167, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Verifikasi berkas dan pengusulan calon penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden.

b. Penyelesaian surat izin ke Luar Negeri bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan (kecuali pejabat eselon I).

c. Penyampaian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara).


a. Penerbitan Surat Edaran Sekretariat Jenderal tentang pembentukan pengusulan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.

b. Pembentukan tim dalam rangka otomatisasi pemberian penghargaan pension, dan Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian Piagam Penghargaan Pensiun.


49

F. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada para stakeholders, penyelenggaraan rapat pimpinan dan pembahasan RUU, penyusunan strategi komunikasi kehumasan, penyusunan program komunikasi publik, monitoring opini publik, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan pengelolaan pusat referensi Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya.

2. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan secara terpadu dan berkelanjutan.

3. Edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

4. Pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik.

5. Evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya, dan peningkatan partisipasi publik.

6. Koordinasi dan pengelolaan PPID.

7. Pengelolaan data informasi kehumasan Kementerian.

8. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi.

9. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada media cetak dan media elektronik.

10. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada media asing dan media institusi internasional.

11. Koordinasi penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

12. Penyelenggaraan penerbitan, publikasi elektronik, desk informasi dan call center.

13. Perencanaan, pengembangan, pengelolaan serta layanan referensi dan perpustakaan.


Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dapat dilihat pada Tabel 3.31.


50


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi


1 Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 2,872.37 1 orang 1 orang 0 1.91 A Sangat Baik2 Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan 49,218.42 33 orang 30 orang -3 1.09 A Sangat Baik3 Bagian Hubungan Kelembagaan Negara 33,377.55 23 orang 18 orang -5 1.23 A Sangat Baik4 Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah 35,354.03 23 orang 21 orang -2 1.12 A Sangat Baik5 Bagian Manajemen Opini Publik 42,940.92 28 orang 22 orang -6 1.3 A Sangat Baik6 Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan 50,790.68 34 orang 29 orang -5 1.16 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.31 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Biro Komunikasi dan

Layanan Informasi memiliki beban kerja unit sebesar 214.553,97 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,18. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi sebanyak 142 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 121 orang, dengan demikian terdapat kekurangan 21 orang pegawai.

Hal ini dapat dipahami mengingat adanya perubahan nomenklatur yang disertai perubahan tugas dan fungsi organisasi dari semula Biro Hubungan Masyarakat (s.d. 2010) menjadi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (sejak 2011).

Berdasarkan form FP2 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menghasilkan produk sejumlah 357 yang terdiri dari 203 produk Form A dan 154 produk Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1. Pengurusan Surat Keluar - SOP 2011.

2. Pembangunan Sistem Informasi.

3. Matriks Isu Berita Pilihan.

4. Penulisan artikel dan berita untuk Media Keuangan.

5. Pengelolaan dan Pengembangan News Web Site.

6. Rapat Konsinyering Pembahasan RUU.

7. Klipping Media TV.

8. Pengurusan Surat Masuk - SOP 2011.

9. Pengadministrasian PPID.

10. Penyiapan Komponen Penyelenggaraan Event Edukasi Publik mengenai Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara serta Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Produk dengan beban kerja terbesar adalah produk “Pengurusan Surat Keluar – SOP 2011” (tipe produk A) dengan jumlah beban kerja sebesar 986,978. Hal ini disebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi khususnya dalam hal publikasi, penyampaian informasi, dan proses komunikasi dalam bentuk pengiriman surat keluar kepada stakeholder. Selain itu, secara administratif, segala output pekerjaan yang dilaksanakan dituangkan dan/atau disampaikan dalam bentuk tertulis dalam bentuk


51

laporan/surat baik kepada pimpinan maupun dalam rangka koordinasi dengan unit-unit terkait. Sementara itu, produk dengan beban kerja terkecil adalah sebagai berikut:

1. Usulan Formasi Pegawai.

2. Persiapan Penyelenggaraan kegiatan Bakohumas Pusat.

3. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan DUK.

4. Penyelesaian LP2P.

5. Penyusunan surat Menteri Keuangan kepada Presiden mengenai permohonan untuk menerbitkan surat Presiden pengantar RUU Tentang APBN kepada Pimpinan DPR.

6. Penyusunan Surat Fasilitasi Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN dengan DPR.

7. Penyelesaian Input, Up Date, dan Penyampaian Agenda Rapat Kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dalam rangka Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Bagian Hubungan Kelembagaan Negara, agenda rapat dan/atau kegiatan, serta laporan rapat/kegiatan.

8. Penyelesaian KP4.

9. Penyelesaian DP3.

10. Pemutakhiran data barang inventaris kantor (penatausahaan BMN) di Biro KLI.

Produk dengan beban kerja terkecil adalah “Pemutakhiran data barang inventaris kantor (penatausahaan BMN) di Biro KLI” (tipe produk B) dengan beban kerja sebesar 125. Beban kerja yang sedikit tersebut disebabkan dalam pelaksanaannya Biro KLI hanya berperan sebagai unit pengguna saja dan bukan sebagai unit yang bertugas khusus untuk mengelola Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, sehingga pelaksanaan pekerjaan dimaksud lebih bersifat pencatatan ulang yang berguna sebagai data pembanding dengan data yang sudah tersedia di Biro Umum sebagai unit pengelola barang di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Namun demikian, selain beban kerja tertinggi dan terkecil tersebut, terdapat pula beban kerja yang belum terbagi secara berimbang yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih. Beban kerja yang terlihat belum berimbang dimaksud terdapat pada Bagian Hubungan Kelembagaan Negara, di mana beban kerja di satu Subbagian terlampau besar (Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I) sementara di Subbagian yang lain terlalu rendah (Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II). Hal ini disebabkan pembagian tugas dan fungsi yang dirasa belum sempurna sehingga ke depan perlu dilakukan penataan organisasi agar pembagian beban kerja menjadi lebih seimbang.

Berdasarkan hasil pengolahan analisis beban kerja, diketahui pula bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi sebanyak 142 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada sebanyak 121 orang (meningkat dari jumlah tahun sebelumnya yakni 88 orang), sehingga terdapat gap (kekurangan) pegawai sebanyak 21 orang. Meskipun demikian hasil analisis keseluruhan tersebut perlu disesuaikan kembali dengan kondisi di lapangan (dengan melihat FP3) di mana terdapat 3 posisi jabatan yang kelebihan beban kerja sehingga membuat seolah-olah Biro Komunikasi dan Layanan Informasi membutuhkan tambahan tiga orang. Jabatan-jabatan yang kelebihan beban kerja dimaksud adalah:


52

1. Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Negara dengan beban kerja 2.657,64, jumlah kebutuhan pegawai dua orang, jumlah pegawai yang ada satu orang, sehingga terdapat selisih satu orang.

2. Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I dengan beban kerja 2.640,36, jumlah kebutuhan pegawai dua orang, jumlah pegawai yang ada satu orang, sehingga terdapat selisih satu orang.

3. Kepala Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah I dengan beban kerja 2.376,02, jumlah kebutuhan pegawai dua orang, jumlah pegawai yang ada satu orang, sehingga terdapat selisih satu orang.

Dari uraian di atas, secara riil sebenarnya hanya terdapat kebutuhan 18 orang pegawai saja (bukan 21 orang seperti yang terlihat di tabel FP4). Adapun 18 pegawai dimaksud terdiri dari 4 posisi jabatan eselon IV yang belum terisi (kosong) dan 14 orang pegawai tingkat pelaksana. Dimana hal ini masih tergolong wajar dan dapat diatasi dengan adanya jam kerja lembur. Selain itu tidak bisa pula serta-merta diartikan bahwa di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terdapat kekurangan pegawai seperti yang tertera dalam perhitungan di atas. Hal ini disebabkan jumlah beban kerja tersebut adalah akumulasi jumlah jam kerja semua pegawai yang dibagi dengan jumlah jam kerja efektif seluruh pegawai, dan bukan setiap pegawai.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, berikut akan dijelaskan lima bagian yang ada di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

1. Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan

Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan aktivitas manajemen dan analisis strategi komunikasi kehumasan, layanan informasi dan langkah-langkah kegiatan produksi pemberitaan/kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui media nirmassa, baik media cetak, elektronik, dalam dan luar ruang, maupun pengadministrasian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan aktivitas manajemen dan analisis strategi komunikasi kehumasan.

b. Pengadministrasian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

c. Penyiapan, penerbitan, dan publikasi media luar ruang.

d. Penyiapan dan pengelolaan website kementerian serta pemutakhiran informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaanya.

e. Penyiapan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multi media dan publikasi elektronik lainnya.

f. Penghimpunan dan pengelolaan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya.


53

g. Edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penerbitan dan publikasi elektronik.

h. Pengelolaan aktivitas cyber secara tepat waktu.

i. Peliputan kegiatan Kementerian dan pimpinan.

j. Pelayanan desk informasi dan call center Kementerian.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan dapat dilihat pada Tabel 3.32.

Dari Tabel 3.32 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan memiliki beban kerja unit sebesar 49.218,43 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan sebanyak 33 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 30 orang, dengan demikian terdapat kekurangan tiga orang pegawai dengan rincian 1 orang untuk mengisi jabatan Kepala Subbagian Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi yang hingga saat ini masih kosong serta kekurangan 2 pegawai setingkat pelaksana, akan tetapi masih dapat diatasi dengan adanya penentuan prioritas pekerjaan dan jam kerja lembur (overtime).


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan



1 Kepala Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan 1,473.13 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik2 Kepala Subbagian Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi 1,477.50 1 orang 0 orang -1 0.98 B Baik3 Kepala Subbagian Publikasi I 1,435.73 1 orang 1 orang 0 0.95 B Baik4 Kepala Subbagian Publikasi II 1,756.88 1 orang 1 orang 0 1.17 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan 43,075.19 29 orang 27 orang -2 1.06 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan form FP2 Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan

menghasilkan produk sejumlah 85, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Penulisan artikel dan berita untuk media keuangan.

b. Pengelolaan dan pengembangan news website.

c. Pengadministrasian PPID.


a. Penerbitan agenda Kementerian Keuangan.

b. Distribusi media cetak.

c. Pelayanan hasil dokumentasi kegiatan pimpinan.

2. Bagian Hubungan Kelembagaan Negara

Bagian Hubungan Kelembagaan Negara mempunyai tugas melaksanakan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dengan lembaga negara/pemerintah


54

(pusat dan daerah), dan penyiapan fasilitasi penyelenggaraan rapat pimpinan dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah) dan rapat pembahasan RUU/peraturan/ketentuan lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Hubungan Kelembagaan Negara menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

b. Penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

c. Pemberian layanan informasi dan data mengenai kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

d. Pengkomunikasian kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

e. Penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pembahasan rancangan undang-undang di bidang keuangan dan kekayaan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

f. Penyiapan dan pendampingan pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke instansi vertikal Kementerian di daerah pada masa reses persidangan.

g. Penyiapan dan pendampingan pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang di bidang keuangan dan kekayaan Negara.

h. Pengelolaan database stakeholders Bagian.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja Bagian Hubungan Kelembagaan Negara dapat dilihat pada Tabel 3.33.


55


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hubungan Kelembagaan Negara



1 Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Negara 2,657.64 2 orang 1 orang -1 1.76 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I 2,640.36 2 orang 1 orang -1 1.75 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II 893.59 1 orang 0 orang -1 0.59 D Sedang4 Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III 1,517.88 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Hubungan Kelembagaan Negara 25,668.08 17 orang 15 orang -2 1.14 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.33 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Hubungan

Kelembagaan Negara memiliki beban kerja unit sebesar 33.377,55 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,23. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Hubungan Kelembagaan Negara sebanyak 23 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 18 orang, dengan demikian terdapat kekurangan lima orang pegawai.

Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Negara dan Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I mencapai beban kerja yang cukup tinggi, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya jumlah volume kerja dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I dengan ditetapkannya PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan DPR menjadi tupoksi Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I, dimana pada tahun-tahun sebelumnya DPR merupakan stakeholder Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I dan Hubungan Kelembagaan Negara II yang artinya seluruh kegiatan yang berhubungan dengan DPR ditangani oleh Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I dan Hubungan Kelembagaan Negara II.

Berdasarkan form FP2 Bagian Hubungan Kelembagaan Negara menghasilkan produk sejumlah 93, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Rapat konsinyering pembahasan RUU.

b. Pembinaan hubungan dengan Humas Pemerintah Pusat.

c. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah.

Dengan meningkatnya agenda rapat pada tahun 2011, membuat beban kerja Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I menjadi sangat tinggi. Sedangkan untuk beban kerja Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II memiliki jumlah beban kerja yang rendah, hal ini disebabkan karena berpindahnya seluruh tusi yang terkait dengan DPR ke Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I dan dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan fasilitasi pertemuan antara pimpinan Kementerian Keuangan dengan stakeholder Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II, seringkali pelaksanaannya tanpa melalui/mengikutsertakan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi c.q Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II, mengingat tidak terdapatnya SOP link antara Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dengan unit teknis. Sehingga agenda sering dilaksanakan tanpa melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.


56

Pada tahun 2011, jabatan Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II terjadi kekosongan selama 6 bulan, hal ini disebabkan karena terjadinya mutasi. Untuk Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III, sudah memiliki beban kerja yang sangat baik, dikarenakan terjadi peningkatan agenda pertemuan/rapat yang difasilitasi serta meningkatnya jumlah volume kerja untuk Perjalanan Dinas.


a. Penyusunan surat fasilitasi pembahasan RUU tentang Perubahan APBN dengan DPR.

b. Penyelesaian input, up date, dan penyampaian agenda rapat kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dalam rangka Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Bagian Hubungan Kelembagaan Negara, agenda rapat, dan/atau kegiatan, serta laporan rapat/kegiatan.

c. Penyusunan surat Menteri Keuangan kepada Presiden mengenai permohonan untuk menerbitkan surat Presiden pengantar RUU tentang APBN kepada Pimpinan DPR.

3. Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah

Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dengan stakeholder non lembaga pemerintah/negara, khususnya kepada institusi beserta organ-organ dari media massa (cetak dan elektronik), organisasi-organisasi, asosiasi dan pemimpin opini baik nasional, internasional maupun daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan pemberitaan.

b. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan non pemberitaan.

c. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada media asing.

d. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada organisasi masyarakat, politik, dan profesi (daerah, nasional dan internasional).

e. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada asosiasi (daerah, nasional dan internasional).

f. Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada pelaku usaha (daerah, nasional dan internasional).

g. Pelayanan komunikasi dua arah antara media massa dengan pimpinan Kementerian dan narasumber lainnya.

h. Perencanaan, pengkajian, dan optimalisasi pemanfaatan rubrik dan program media.

i. Penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, jumpa pers, wawancara, dan kunjungan pers.


57

j. Penyusunan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca.

k. Perencanaan program berita, informasi, dan edukasi pada media.

l. Edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara melalui media cetak dan media elektronik.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.34.

Dari Tabel 3.34 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah memiliki beban kerja unit sebesar 35.354,03 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1.12. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah sebanyak 23 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 21 orang, dengan demikian terdapat kekurangan dua orang pegawai.

Tabel 3.34 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah


1 Kepala Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah


2 Kepala Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah I


3 Kepala Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah II


4 Kepala Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah III


5 Pelaksana Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah





Jumlah Pada tahun 2011 terjadi peralihan jabatan antara pejabat yang pensiun (Kepala

Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah II) yang kemudian digantikan oleh pejabat dari Bagian Manajemen Opini Publik (mutasi pejabat eselon IV). Selama masa peralihan jabatan Kepala Subbagian Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah II, tugas terkait Kepala Subbagian dimaksud dialihkan sementara ke Subbagian lainnya. Hal ini membuat beban kerja Kepala Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah I terlihat tinggi, meskipun dalam prakteknya masih tergolong wajar dan dapat diatasi dengan adanya jam kerja lembur.

Berdasarkan form FP2 Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah menghasilkan produk sejumlah 48, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Piket malam.

b. Pelayanan unjuk rasa.

c. Pembuatan dan pendistribusian siaran pers 2011.


a. Penyiapan dan penyelenggaraan Press Coffee Morning.


58

b. Penyelenggaraan kegiatan bersama dengan Lembaga Pers/Media.

c. Pembuatan dan penyampaian ucapan terima kasih, selamat, atau duka cita kepada Media.

4. Bagian Manajemen Opini Publik

Bagian Manajemen Opini Publik mempunyai tugas melaksanakan monitoring, analisis dan penelitian opini publik terkait dengan bidang tugas Kementerian Keuangan, menyusun rekomendasi tindakan dan tanggapan komunikasi, menyelenggarakan audit komunikasi dan riset opini publik, serta menyelenggarakan kegiatan peningkatan apresiasi, partisipasi dan kapasitas pengetahuan publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Manajemen Opini Publik menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan dan evaluasi program komunikasi publik Kementerian dan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian.

b. Edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya.

c. Penyusunan bahan tertulis kegiatan komunikasi pimpinan Kementerian.

d. Penyelenggaraan kegiatan apresiasi kehumasan bagi unit vertikal.

e. Pelayanan unjuk rasa.

f. Pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan perkembangan opini publik pada media cetak daerah, nasional dan internasional.

g. Pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan perkembangan opini publik pada media elektronik dan online daerah, nasional dan internasional.

h. Penyusunan bahan rekomendasi tindakan terkait hasil analisis opini publik.

i. Pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja Bagian Manajemen Opini Publik dapat dilihat pada Tabel 3.35.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen Opini Publik


1 Kepala Bagian Manajemen Opini Publik 1,695.00 1 orang 1 orang 0 1.12 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Manajemen Opini Publik I 1,248.17 1 orang 0 orang -1 0.83 C Cukup3 Kepala Subbagian Manajemen Opini Publik II 1,597.42 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Manajemen Opini Publik III 2,210.50 1 orang 1 orang 0 1.47 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Manajemen Opini Publik 36,189.83 24 orang 19 orang -5 1.26 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.35 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Manajemen Opini

Publik memiliki beban kerja unit sebesar 42.940,92 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,3. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Manajemen Opini Publik sebanyak 28 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 22 orang, dengan demikian terdapat kekurangan enam


59

orang pegawai dengan rincian satu orang Kepala Subbagian Manajemen Opini Publik I belum terisi (kosong) akibat mutasi pejabat eselon IV dan lima orang setingkat pelaksana.

Berdasarkan form FP2 Bagian Manajemen Opini Publik menghasilkan produk sejumlah 36, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Matriks isu berita pilihan.

b. Pelaksana tugas belajar.

c. Klipping media TV.


a. Penyusunan kuisioner Audit Komunikasi.

b. Penyiapan komponen pengiriman peserta kursus/workshop dalam rangka peningkatan kapasitas kehumasan Kementerian Keuangan.

c. Keikutsertaan Kementerian Keuangan pada kursus/workshop dalam rangka peningkatan kapasitas kehumasan Kementerian Keuangan.

5. Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan

Bagian Perencanaan, Pengendalian Pogram dan Perpustakaan mempunyai tugas Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan,pengendalian, monitoring serta evaluasi program, pelayanan perpustakaan, pengelolaan database dan sistem informasi kehumasan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program serta pengembangan perpustakaan.

b. Penyusunan katalogisasi dan klasifikasi buku-buku, koleksi AV dan digital (CD, DVD), serta koleksi perpustakaan lainnya.

c. Penyusunan bibliografi.

d. Pengadaan buku-buku dan koleksi perpustakaan lainnya.

e. Pelayanan peminjaman buku-buku dan reference work.

f. Pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dengan institusi lain.

g. Penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja biro.

h. Penyusunan sistem dan prosedur yang berhubungan dengan kegiatan biro.

i. Pelaksanaan manajemen database dan sistem informasi biro.

j. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 3.36.

Dari Tabel 3.36 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan memiliki beban kerja unit sebesar 50.790,69 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,16. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Perencanaan, Pengendalian


60

Program, dan Perpustakaan sebanyak 34 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 29 orang, dengan demikian terdapat kekurangan lima orang pegawai.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan


1 Kepala Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan


2 Kepala Subbagian Perpustakaan 1,164.53 1 orang 0 orang -1 0.77 C Cukup3 Kepala Subbagian Sistem Informasi Kehumasan 1,259.58 1 orang 1 orang 0 0.84 C Cukup

4 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1,517.58 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Perencanaan, Pengendalian

Program, dan Perpustakaan45,240.20 30 orang 26 orang -4 1.15 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.36 juga menunjukkan adanya kebutuhan 1 orang untuk mengisi jabatan

Kepala Subbagian Perpustakaan. Kekosongan posisi jabatan tersebut berlangsung sejak Subbagian Perpustakaan berdiri hingga tahun 2011 berakhir. Sebagaimana diketahui, Subbagian Perpustakaan merupakan unit Subbagian baru yang terbentuk sejak PMK/184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan diterapkan (sebelumnya berdasarkan PMK 100/PMK.01/2008 terbagi menjadi 2 unit Subbagian, yaitu Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Subbagian Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan). Adanya kekosongan pejabat dalam rentang waktu cukup lama tersebut cukup mempengaruhi efisiensi kerja jabatan tersebut, terutama terhadap norma waktu setiap kegiatan pada produk-produk yang dihasilkan.

Kepala Subbagian Sistem Informasi Kehumasan berada pada kondisi Cukup (C) dengan EJ 0,84 yaitu bekerja dengan jam kerja sebanyak 1.259,58 jam. Sehingga terjadi kekurangan jam kerja sebanyak 247,42 jam. Namun kekurangan jam kerja tersebut masih dalam batas wajar dikarenakan beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Subbagian Sistem Informasi Kehumasan berbenturan dengan tupoksi yang sudah ada di Pusintek, selain itu juga, Subbagian ini baru terbentuk pada akhir tahun 2010 sehingga volume kegiatan masih sedikit.

Berdasarkan form FP2 Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan menghasilkan produk sejumlah 107, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Pengurusan Surat Keluar-SOP 2011.

b. Pembangunan sistem informasi.

c. Pengurusan Surat Masuk-SOP 2011.


a. Pemutakhiran data barang inventaris kantor (penatausahaan BMN) di Biro KLI.

b. Usulan formasi pegawai.

c. Penyelesaian DP3.


61

G. Biro Perlengkapan

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

1. Analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian serta analisis dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis pengadaan kementerian, serta penyiapan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian.

3. Analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis pengelolaan BMN kementerian, bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian serta analisis dan evaluasi pengelolaan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Analisis, pelaksanaan serta penyusunan petunjuk teknis penatausahaan BMN kementerian serta analisis dan evaluasi penatausahaan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Perlengkapan dapat dilihat pada Tabel 3.37.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perlengkapan


1 Kepala Biro Perlengkapan 1,661.45 1 orang 1 orang 0 1.1 A Sangat Baik2 Bagian Perencanaan BMN 38,846.87 25 orang 25 orang 0 1.03 A Sangat Baik3 Bagian Bimbingan Layanan Pengadaan 30,634.92 19 orang 19 orang 0 1.07 A Sangat Baik4 Bagian Pengelolaan BMN 24,405.73 16 orang 15 orang -1 1.08 A Sangat Baik5 Bagian Penatausahaan BMN 24,908.28 16 orang 16 orang 0 1.03 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.37 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Biro Perlengkapan memiliki

beban kerja unit sebesar 120.457,25 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,05. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Biro Perlengkapan sebanyak 77 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 76 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak satu orang pada Bagian Pengelolaan BMN. Berdasarkan form FP2 Biro Perlengkapan, menghasilkan produk sejumlah 312, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:


62

1. Pengurusan surat masuk dan surat keluar, produk ini bisa memiliki beban kerja yang paling besar karena setiap tahun volume surat masuk memang sangat banyak yang mencapai 5875 berkas surat ditahun 2011.

2. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa, karena di Bagian BLP produk ini termasuk pekerjaan rutin, dan di tahun 2011 paket yang dikerjakan cukup banyak.

3. Penghapusan BMN dengan tindak lanjut dimusnahkan BMN dengan paket usulan diatas Rp.250.000.000, karena produk ini dibagian Pengelolaan BMN termasuk pekerjaan rutin dan ditahun 2011 pekerjaan produk ini cukup banyak.

4. Mengikuti diklat, untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai maka pegawai yang bersangkutan harus terus mendapatkan pelatihan/diklat yang memadai. Setiap pelatihan/diklat membutuhkan waktu yang cukup lama, lebih dari 3 hari dengan intensitas 8 jam perhari. Sehingga cukup memberikan beban kerja yang besar.

Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah:

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Lima Tahunan (RKBMN) di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Rapat percepatan utilisasi.

4. Analisis atas laporan BMN tingkat eselon I Sekretariat Jenderal.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Perlengkapan, berikut akan dijelaskan empat bagian yang ada di Biro Perlengkapan.

1. Bagian Perencanaan BMN

Bagian Perencanaan BMN mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis perencanaan BMN bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Perencanaan BMN menyelenggarakan fungsi:

a. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk teknis dibidang penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Analisis dan penyiapan bahan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Analisis dan penyiapan bahan bimbingan teknis penyusunan perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

d. Analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

e. Analisis dan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi atas realisasi BMN yang direncanakan di lingkungan Kementerian Keuangan.


63

f. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan koordinasi pengelolaan Gedung-gedung Keuangan Negara di daerah.

g. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Perencanaan BMN dapat dilihat pada Tabel 3.38.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan BMN


1 Kepala Bagian Perencanaan BMN 1,967.67 1 orang 1 orang 0 1.31 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Perencanaan BMN I 1,528.00 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Perencanaan BMN II 1,521.23 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Perencanaan BMN III 1,575.98 1 orang 1 orang 0 1.05 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1,844.90 1 orang 1 orang 0 1.22 A Sangat Baik6 Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Perencanaan BMN 135.67 0 orang 0 orang 0 0.09 E Kurang7 Pelaksana Bagian Perencanaan BMN 30,273.42 20 orang 20 orang 0 1 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.38 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Perencanaan BMN

memiliki beban kerja unit sebesar 38.846,87 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,03. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Bagian Perencanaan BMN. Berdasarkan form FP2 Bagian Perencanaan BMN menghasilkan produk sejumlah 78, adapun produk yang memiliki beban kerja terbesar pada Bagian Perencanaan BMN adalah sebagai berikut:

a. Pengurusan surat masuk dan surat keluar.

b. Penyusunan perencanaan anggaran (RKAKL) Gedung Keuangan Negara (GKN).

c. Perjalanan dinas.

d. Konsinyering penyusunan KMK Perencanaan BMN.

e. Konsep penyusunan pagu indikatif tahun 2012.

Sementara itu produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah: a. Penyelesaian DP3.

b. Daftar pertelaan arsip.

c. Pengurusan permintaan kebutuhan perlengkapan dan ATK.

d. Penyusunan Rencana Kebutuhan 5 Tahunan Barang Milik Negara (RKBMN) di lingkungan Kementerian Keuangan.

e. Laporan melanjutkan Sekolah atas biaya sendiri.

2. Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan

Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis, serta konsultansi pengadaan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan bimbingan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta


64

pelaksanaan, penyiapan dokumen, pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Analisis dan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Analisis dan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

d. Analisis dan penyiapan bahan penyelesaian proses pengadaan yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan.

e. Pelaksanaan, penyiapan dokumen, pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan dapat dilihat pada Tabel 3.39.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan


1 Kepala Bagian Bimbingan Layanan Pengadaan 1,764.83 1 orang 1 orang 0 1.17 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan I 1,997.58 1 orang 1 orang 0 1.33 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan II 1,989.67 1 orang 1 orang 0 1.32 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan III 1,988.17 1 orang 1 orang 0 1.32 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Bimbingan Layanan Pengadaan 22,894.67 15 orang 15 orang 0 1.01 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.39 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Bimbingan dan

Layanan Pengadaan memiliki beban kerja unit sebesar 30.634,92 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,07. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan maupun jumlah pegawai yang ada pada Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan berjumlah 19 orang, dengan demikian bagian ini tidak terdapat kelebihan maupun kekurangan pegawai. Berdasarkan form FP2 Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan menghasilkan produk sejumlah 36, adapun produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa.

b. Konsinyering pembahasan KAK dengan PPK dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.

c. Konsinyering dalam rangka evaluasi penawaran pemilihan penyedia barang dan jasa.

d. Tugas belajar.

e. Konsinyering dalam rangka pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.


a. Rencana umum pengadaan di lingkungan Satker Sekretariat Jenderal.


65

b. Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal.

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

d. Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal.

e. Penunjukan Pejabat penerima hasil pekerjaan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

3. Bagian Pengelolaan BMN

Bagian Pengelolaan BMN mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis pengelolaan BMN bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengelolaan BMN menyelenggarakan fungsi:

a. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan penggunaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan penggunaan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

b. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan pemanfaatan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan pemanfaatan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

c. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan penghapusan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

d. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan pemindahtanganan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan pemindahtanganan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

e. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN lainnya Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

f. Penyiapan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Pengelolaan BMN dapat dilihat pada Tabel 3.40.

Dari Tabel 3.40 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Pengelolaan BMN memiliki beban kerja unit sebesar 24.405,73 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,08. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Pengelolaan BMN sebanyak 16 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 15 orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak satu orang.


66


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Pengelolaan BMN


1 Kepala Bagian Pengelolaan BMN 1,722.17 1 orang 1 orang 0 1.14 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Pengelolaan BMN I 1,404.42 1 orang 1 orang 0 0.93 B Baik3 Kepala Subbagian Pengelolaan BMN II 1,382.50 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik4 Kepala Subbagian Pengelolaan BMN III 1,446.25 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik5 Pelaksana Bagian Pengelolaan BMN 18,450.40 12 orang 11 orang -1 1.11 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan form FP2 Bagian Pengelolaan BMN menghasilkan produk sejumlah 133,

dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Penghapusan BMN dengan tindak lanjut dimusnahkan BMN dengan paket usulan diatas Rp. 250.000.000.

b. Penghapusan BMN dengan tindak lanjut dimusnahkan BMN dengan paket usulan dibawah Rp. 250.000.000.

c. Pemanfaatan BMN dengan cara sewa.

d. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara antar kuasa pengguna barang dilingkungan Kementerian Keuangan.

e. Penyelesaian permintaan klarifikasi/kelengkapan dokumen usulan pengelolaan BMN dari pengelola barang.


a. Sosialisasi IMK 299 diruang rapat Inspektorat Jenderal.

b. Rapat penyelesaian tanah KP2K Buntok Eks KP4.

c. Rapat pembahasan Kantor PTIK-BMN.

d. Rapat lanjutan dalam rangka penyempurnaan PMK Nomor 113/PMK.01/2006/

e. Rapat percepatan utilisasi.

4. Bagian Penatausahaan BMN

Bagian Penatausahaan BMN mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan BMN Kementerian Keuangan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis penatausahaan BMN bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Penatausahaan BMN menyelenggarakan fungsi:

a. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan inventarisasi BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

b. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan pembukuan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan pembukuan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.


67

c. Analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan pelaporan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan pelaporan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

d. Penyiapan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi BMN lingkup Kementerian Keuangan, dan tingkat Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Penatausahaan BMN dapat dilihat pada Tabel 3.41.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penatausahaan BMN


1 Kepala Bagian Penatausahaan BMN 1,516.03 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Penatausahaan BMN I 1,534.67 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Penatausahaan BMN II 1,535.75 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Penatausahaan BMN III 1,539.75 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Penatausahaan BMN IV 1,539.67 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Penatausahaan BMN 17,242.42 11 orang 11 orang 0 1.04 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.41 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Penatausahaan

BMN memiliki beban kerja unit sebesar 24.908,28 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,03. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan pada Bagian Penatausahaan BMN sebanyak 16 orang, dengan demikian bagian ini tidak mengalami kelebihan maupun kekurangan pegawai. Berdasarkan form FP2 Bagian Penatausahaan BMN menghasilkan 24 produk dalam form A dan 41 produk dalam form B, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Mengikuti diklat.

b. Perjalanan dinas dalam rangka migrasi SIMAK-BMN.

c. Pelatihan kantor sendiri terkait dengan Penatausahaan BMN.

d. Pelaksanaan bimbingan teknis terkait Penatausahaan BMN kepada seluruh eselon I dilingkungan Kementerian Keuangan.

e. Rapat Internal.


a. Penyusunan bahan bimbingan dan monitoring pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pelaporan BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal.

b. Analisis atas laporan BMN Tingkat Eselon I Sekretariat Jenderal.

c. Penyampaian bahan bimbingan administrasi pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pelaporan BMN pada seluruh UAPPB-E1/UPPB-E1 di lingkungan Kementerian Keuangan.

d. Evaluasi pelaksanaan pembinaan dan monitoring inventarisasi, pembukuan dan pelaporan BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.


68

H. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membina pelaksanaan ketatausahaan Kementerian dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga serta pemberian pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha Kementerian, kearsipan, kesehatan pegawai, dan tata usaha perjalanan dinas Kementerian Keuangan.

2. Pelaksanaan dukungan program dan kegiatan serta tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri, pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta urusan protokol dan akomodasi.

3. Pelaksanaan urusan perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

4. Pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan, dan pentausahaan barang milik negara di lingkungan sekretariat Jenderal, serta urusan pencetakan dan penggandaan.

5. Melaksanakan urusan dalam, pemeliharaan peralatan, dan keamanan dalam, serta pengelolaan telekomunikasi dan kendaraan dinas.


Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Biro Umum dapat dilihat pada Tabel 3.42.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Umum


1 Kepala Biro Umum 1,971.82 1 orang 1 orang 0 1.31 A Sangat Baik2 Bagian Tata Usaha Kementerian 98,935.25 65 orang 67 orang 2 0.98 B Baik3 Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan 66,304.07 44 orang 39 orang -5 1.13 A Sangat Baik4 Bagian Perencanaan Dan Keuangan 69,221.85 45 orang 43 orang -2 1.07 A Sangat Baik5 Bagian Perlengkapan 81,545.70 54 orang 56 orang 2 0.97 B Baik6 Bagian Rumah Tangga 119,389.22 78 orang 78 orang 0 1.02 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.42 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Biro Umum memiliki beban

kerja unit sebesar 437.367,90 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,02. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Biro Umum sebanyak 287 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 284 orang, dengan demikian Biro Umum kekurangan pegawai sebanyak tiga orang.

Berdasarkan form FP2 Biro Umum menghasilkan 585 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas.


69

2. Penatausahaan Surat Masuk Setjen.

3. Pembuatan daftar TKPKN.

4. Permintaan barang cetakan (map, kop surat, anplop, lembar disposisi, verbal, dan karcis parker) dan buku.

5. Pengecekan rutin kendaraan dinas.

Berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2010 Biro Umum mengalami perubahan yang cukup besar dan terdapat penggabungan dari 2 Subbagian menjadi 1 Subbagian yang terjadi pada Subbagian Tata Usaha Persuratan, Arsip dan Dokumentasi yang merupakan penggabungan dari Subbagian sebelumnya yang berdasarkan PMK Nomor 100/PMK.01/2009 Jo. PMK Nomor 73/PMK.01/2009 yaitu Subbagian Asip dan Dokumentasi dan Subbagian Tata Usaha Persuratan sehingga beban kerja pada Subbagian Tata Usaha Persuratan dan Arsip dan Dokumentasi menjadi bertambah dan begitu pula dengan Subbagian Urusan Dalam I dan II menjadi Urusan Dalam, Subbagian Pemeliharaan I dan II menjadi Subbagian Pemeliharaan, Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi dan Pengelolaan Kendaraan Dinas bergabung menjadi Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi dan Kendaraan Dinas.


1. Penatausahaan dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Negeri dalam rangka pensiun/mutasi pegawai.

2. Pembuatan DP3.

3. Penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA/KL, PK dan Lakip.

4. Penyusunan IKU, BSC, dan Manual IKU.

5. Penyusunan laporan dan analisa hasil pengecekan.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Biro Umum, berikut akan dijelaskan lima bagian yang ada di Biro Umum.

1. Bagian Tata Usaha Kementerian

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Kementerian, kearsipan, kesehatan pegawai, dan tata usaha perjalanan dinas Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan pengendalian surat masuk dan surat keluar kantor pusat Kementerian Keuangan, perbaikan redaksi, penyusunan risalah, dan pencatatan/penomoran surat kantor pusat Kementerian, serta penyiapan bahan pembinaan tata usaha di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Pengurusan arsip dan dokumentasi meliputi pengelolaan arsip, penyusunan jadwal retensi, dan penyusutan arsip, serta penyiapan bahan pembinaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Penatausahaan penyelenggaraan kesehatan dan keluarga berencana bagi pegawai di lingkungan kantor pusat Kementerian beserta keluarganya dan perencanaan kebutuhan obat-obatan dan bahan-bahan laboratorium.


70

d. Pengurusan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

e. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Tata Usaha Kementerian dapat dilihat pada Tabel 3.43.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Kementerian


1 Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian 1,511.81 1 orang 1 orang 0 1 B Baik2 Kepala Subbagian Tata Usaha Persuratan, Arsip dan

Dokumentasi2,201.08 1 orang 1 orang 0 1.46 A Sangat Baik

3 Kepala Subbagian Tata Usaha Kesehatan Pegawai 1,452.13 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik4 Kepala Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas 1,356.67 1 orang 1 orang 0 0.9 B Baik5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1,797.36 1 orang 1 orang 0 1.19 A Sangat Baik6 Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Tata Usaha

Kementerian13,116.99 9 orang 7 orang -2 1.24 A Sangat Baik

7 Pelaksana Bagian Tata Usaha Kementerian 77,499.22 51 orang 55 orang 4 0.94 B Baik98,935.25 65 orang 67 orang 2 0.98 B Baik



Jumlah Dari Tabel 3.43 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Tata Usaha

Kementerian memiliki beban kerja unit sebesar 98.935,25 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Tata Usaha Kementerian sebanyak 65 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 67 orang, dengan demikian terdapat kelebihan dua orang pegawai.

Hal ini disebabkan karena jenis pekerjaan yang spesifik pada Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas dan Subbagian Tata Usaha Kesehatan Pegawai, serta belum tersusun dengan jelas tugas dan fungsi Unit Pembinaan Mental dan Agama. Tingkat Efisiensi Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha Persuratan, Arsip dan Dokumentasi sebesar 1,46 disebabkan karena melaksanakan tugas dan fungsi dari dua Unit Eselon IV (Subbagian Tata Usaha Persuratan dan Subbagian Arsip dan Dokumentasi) yang telah digabungkan menjadi satu Unit Eselon IV (Subbagian TU Persuratan, Arsip dan Dokumentasi) berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Khusus pada Jabatan Fungsional masih kekurangan dua orang pegawai. Hal ini disebabkan karena belum adanya asisten lab/kimia dan asisten apoteker pengganti petugas lama yang telah pensiun.

Berdasarkan form FP2 Bagian Tata Usaha Kementerian menghasilkan 146 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Perjalanan Dinas.

b. Pelayanan Dokumen Paspor, Visa dan Exit Permit untuk perjalanan dinas Luar Negeri.

c. Pelayanan kesehatan gigi Subbagian Kesehatan Pegawai.


a. Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan.


71

b. Penatausahaan Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Negeri dalam rangka pensiun/mutasi pegawai.

c. Penyampaian matriks hasil tindak lanjut aplikasi DAMS.

2. Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan

Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan dukungan program dan kegiatan serta tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri, pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta urusan protokol dan akomodasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a. Pemantauan, evaluasi, dan penyajian informasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal.

b. Pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal.

c. Pengurusan tata usaha, penyiapan, pengolahan dan penyajian bahan masukan untuk pengambilan keputusan, penyajian data, informasi, laporan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta pencatatan acara dan pengaturan penerimaan tamu Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri.

d. Pelaksanaan urusan protokol, tamu asing dan akomodasi Kementerian Keuangan.

e. Urusan tata usaha, pencatatan acara, dan pengaturan penerimaan tamu Sekretaris Jenderal.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan dapat dilihat pada Tabel 3.44.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan


1 Kepala Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan


2 Kepala Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan I


3 Kepala Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan II


4 Kepala Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan III


5 Kepala Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan pimpinan IV


6 Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan

0.00 0 orang 0 orang 0 0 E Kurang

7 Pelaksana Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan





Jumlah Dari Tabel 3.44 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Dukungan Program

dan Kegiatan Pimpinan memiliki beban kerja unit sebesar 66.304,07 orang jam (OJ), dengan


72

tingkat efisiensi sebesar 1,13. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan sebanyak 44 orang, sementara pegawai yang ada juga sebanyak 39 orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak lima orang.

Berdasarkan Tabel 3.44 tersebut terdapat peningkatan jumlah jam kerja dan efektifitas/pretasi kerja unit Bagian DPKP dibandingkan hasil ABK Tahun 2010. Peningkatan tersebut seiring dengan bertambahnya jumlah Produk Form A menjadi 18 produk dan Produk Form B mejadi 100 produk. Bertambahnya jumlah produk Form B berasal dari Subbagian DPKP I yang memiliki tugas-tugas baru. Adapun penjelasan jumlah jam kerja masing-masing Kepala Subbagian adalah sebagai berikut:

a. Subbagian DPKP I adanya peningkatan jumlah jam kerja Kepala Subbagian DPKP I, hal ini sejalan dengan bertambahnya beban kerja Subbagian I yaitu diantaranya mengelola IKU dan BSC, Laporan Capaian Kinerja, Manajemen Risiko, Pemetaan Risiko, Pengendalian Intern, DAMS Menteri dan Sekjen, Pendampingan dan Penyusunan risalah Rapat Sekjen, Dukungan Pelaksanaan Rapat Dinas Setjen dan lain-lain. Subbagian DPKP I memiliki sebelas orang pegawai pelaksana dan seiring bertambahnya tugas masih memerlukan tambahan pegawai pelaksana.

b. Subbagian DPKP II adanya peningkatan jumlah beban kerja Kepala Subbagian DPKP II, hal ini sejalan dengan meningkatnya volume kegiatan pelayanan terhadap aktifitas tugas lima orang Staf Ahli dan dua orang Staf Khusus yang mana pada tahun Tahun 2011 ini aktivitas para Staf Ahli dan Staf Khusus meningkat seiring penugasan yang diberikan oleh pimpinan. Subbagian DPKP II memiliki enam orang pegawai pelaksana.

c. Subbagian DPKP III adanya penurunan jumlah beban kerja Kepala Subbagian DPKP III, hal ini sejalan dengan menurunnya volume kegiatan pimpinan bila dibanding tahun 2010. Penurunan volume kegiatan dapat dilihat dari kegiatan berikut:

1) Satu Pendampingan kegiatan pimpinan di dalam kota (2010: N/A-2011: 69, produk baru).

2) Pelayanan kunjungan tamu asing (40- 16).

3) Upacara Bendera (3- 3).

4) Empat Upacara Pelantikan (11- 13).

5) Lima Upacara Penandatangan MOU (4- 1).

6) Enam Jamuan Makan Pimpinan (42- 17).

7) Tujuh Antar jemput pimpinan (142- 61).

Walaupun terjadi penurunan jumlah beban kerja Kepala Subbagian DPKP III, namun tugas-tugas yang diberikan tetap terlaksana sebesar 100%. Penurunan jumlah jam beban kerja ini tidak dapat langsung diartikan Subbagian DPKP III kelebihan pegawai, karena dalam pelaksanaan tugas kadang diperlukan koordinasi dan kerjasama dari seluruh pegawai pelaksana. Dan terkadang ada lebih dari satu tugas yang harus dilaksanakan secara bersamaan di lokasi yang berbeda sehingga memerlukan pembagian penempatan pegawai pelaksana tugas. Demikian juga dengan tugas pelayanan yang kadang diperlukan pelaksanaan dan persiapan pada waktu malam hari atau dini hari atau pada


73

hari libur, yang mana memerlukan jumlah pegawai yang cukup dengan stamina yang baik dan waktu istirahat yang cukup. Subbagian DPKP III memiliki lima orang pegawai pelaksana;

d. Jumlah beban kerja Kepala Subbagian DPKP IV relatif stabil dengan tahun-tahun sebelumnya. Subbagian DPKP IV memiliki sembilan orang pegawai pelaksana.

Berdasarkan form FP2 Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan menghasilkan 199 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah sebagai berikut: a. Pendampingan kegiatan harian pimpinan di dalam kantor.

b. Pertemuan tamu pimpinan.

c. Penatausahaan surat masuk Sekretaris Jenderal.


a. Pembuatan DP3.

b. Pembuatan evaluasi jabatan fungsional pelaksana.

c. Administrasi kegiatan upacara penandatanganan naskah kerjasama/MOU.

3. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

b. Pelaksanaan pengujian tagihan kepada negara dan penerbitan surat perintah membayar dan penetapan SKPP, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan, penatausahaan dokumen pembayaran serta penyusunan laporan realisasi pembiayaan.

c. Pelaksanaan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penatausahaan pelaksanaan pembayaran, penyusunan laporan keuangan, dan menindaklanjuti hasil review Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

d. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan administrasi belanja pegawai dan pengelolaan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan yang secara administratif di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.45.


74


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan dan Keuangan


1 Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 1,555.83 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran 1,778.25 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Perbendaharaan 1,976.63 1 orang 1 orang 0 1.31 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 1,710.75 1 orang 1 orang 0 1.14 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Administrasi Gaji dan Pengelolaan

Penerimaan Bukan Pajak1,557.70 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik

6 Pelaksana Bagian Perencanaan Dan Keuangan 60,642.68 40 orang 38 orang -2 1.06 A Sangat Baik69,221.85 45 orang 43 orang -2 1.07 A Sangat Baik



Jumlah Dari Tabel 3.45 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Perencanaan dan

Keuangan memiliki beban kerja unit sebesar 69.221,85 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,07. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 45 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 43 orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak dua orang.

Kekurangan pegawai tersebut dikarenakan intensitas SPM yang mencapai 4.666 pada tahun 2011 yang juga mengakibatkan beban kerja Kepala Subbagian Perbendaharaan mencapai 1.976,63 jam atau dengan tingkat efisiensi 1,31 sehingga jumlah permintaan pegawai agar dapat disesuaikan. Adapun kelebihan jam kerja disamping disebabkan itensitas/jumlah/volume SPM yang mencapai 4.666 pada tahun 2011 juga adanya gangguan aplikasi GPP dan TKPKN yang bersifat sementara sehingga dikerjakan secara manual, diharapkan pada tahun 2012 tidak akan terjadi lagi.

Berdasarkan form FP2 Bagian Perencanaan dan Keuangan menghasilkan 58 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Pembuatan daftar TKPKN.

b. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan UAKPA Biro Umum dan UAPPA E1 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

c. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pada satker Sekretariat Jenderal.


a. Penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan LAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b. Penatausahaan dan pelaporan PNBP (Open Table).

c. Pemrosesan berkas lembur.

4. Bagian Perlengkapan

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan, dan pentausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta urusan pencetakan dan penggandaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal.


75

b. Pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

c. Penatausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.

d. Pelaksanaan urusan pencetakan dan penggandaan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Perlengkapan dapat dilihat pada Tabel 3.46.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perlengkapan



1 Kepala Bagian Perlengkapan 1,802.52 1 orang 1 orang 0 1.2 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Pengadaan 1,480.50 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik3 Kepala Subbagian Penyimpanan dan Distribusi 1,569.00 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara 1,600.25 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik5 Kasubbag Pencetakan Dan Penggadaan 1,559.35 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik6 Pelaksana Bagian Perlengkapan 73,534.08 49 orang 51 orang 2 0.96 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.46 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Perlengkapan

memiliki beban kerja unit sebesar 81.545,70 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,97. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Perlengkapan sebanyak 54 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 56 orang, dengan demikian bagian ini kelebihan pegawai sebanyak dua orang. Hal ini disebabkan karena tugas dan tanggung jawab pelaksana pada Subbagian Penyimpanan dan Distribusi dan Subbagian Percetakan dan Penggandaan belum disusun dengan rinci dan runtut, sehingga terdapat pekerjaan yang dikerjakan secara double dan kurang efisien.

Berdasarkan form FP2 Bagian Perlengkapan menghasilkan produk sejumlah 83, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Permintaan barang cetakan (Map, Kop Surat, Kop Garuda, Amplop, Lembar Disposisi, Verbal, dan Karcis Parkir) dan buku.

b. Labelisasi BMN Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang.

c. Pencetakan nota keuangan dan RAPBN dan dokumen yang berkaitan dengan APBN.


a. Penyusunan DP3.

b. Penyusunan IKU, BSC, dan Manual IKU.

c. Pembuatan evaluasi Subbagian Pengadaan.

5. Bagian Rumah Tangga

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, pemeliharaan peralatan, dan keamanan dalam, serta pengelolaan telekomunikasi dan kendaraan dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:


76

a. Pelaksanaan urusan perawatan, kebersihan gedung dan halaman, pertamanan, penataan lay out kantor, rumah jabatan, penyiapan tempat rapat/pertemuan/upacara dan konsumsi pada kantor pusat, di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

b. Pelaksanaan urusan pemeliharaan peralatan.

c. Pelaksanaan urusan keamanan dalam.

d. Pelaksanaan urusan pengelolaan telekomunikasi dan kendaraan dinas.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Rumah Tangga dapat dilihat pada Tabel 3.47.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Rumah Tangga


1 Kepala Bagian Rumah Tangga 1,963.42 1 orang 1 orang 0 1.3 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Urusan Dalam 1,956.08 1 orang 1 orang 0 1.3 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Pemeliharaan 1,858.55 1 orang 1 orang 0 1.23 A Sangat Baik4 Kepala SubbagianKeamanan Dalam 1,585.62 1 orang 1 orang 0 1.05 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi

Dan Kendaraan Dinas1,645.17 1 orang 1 orang 0 1.09 A Sangat Baik

6 Pelaksana Bagian Rumah Tangga 110,380.38 73 orang 73 orang 0 1 B Baik119,389.22 78 orang 78 orang 0 1.02 A Sangat Baik



Jumlah Dari Tabel 3.47 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Rumah Tangga

memiliki beban kerja unit sebesar 119.389,22 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,02. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah pegawai yang dibutuhkan maupun jumlah pegawai yang ada pada Bagian Rumah Tangga sebanyak 78 orang, dengan demikian tidak terdapat kekurangan maupun kelebihan pegawai.

Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, dapat dianalisa bahwa jumlah pelaksana pada Bagian Rumah Tangga saat ini sudah dalam kondisi ideal. Beban kerja Kepala Bagian Rumah Tangga sebesar 1.963,42 dengan tingkat efisiensi 1,3 dilatarbelakangi banyaknya pekerjaan yang bersifat koordinasi, pelayanan kerumahtanggaan, pengawasan lapangan, serta analisa/kajian terkait pelaksanaan tugas dan fungsi. Tingkat Efisiensi Jabatan Kepala Subbagian Urusan Dalam sebesar 1,3 dan tingkat efisensi Kepala Subbagian Pemeliharaan sebesar 1,23 dilatarbelakangi oleh sifat pekerjaan yang cenderung pada pelaksanaan pengawasan, analisa, dan kajian lapangan, serta lingkup pekerjaan yang cukup luas bahkan berada di luar area Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

Selain hal tersebut, Subbagian Urusan Dalam dengan Subbagian Pemeliharaan masing-masing merupakan penggabungan dari dua Unit Eselon IV yakni "Subbagian Urusan Dalam I digabung Subbagian Urusan Dalam II" serta "Subbagian Pemeliharaan I digabung dengan Subbagian Pemeliharaan II" berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Berdasarkan form FP2 Bagian Rumah Tangga menghasilkan 99 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Pengecekan rutin kendaraan dinas.

b. Pelaksanaan atau persiapan kegiatan/rapat pimpinan.


77

c. Pelayanan antar jemput.


a. Pengurusan izin frekuensi alat komunikasi/HT.

b. Penanganan tamu VVIP.

c. Penyusunan laporan dan analisa hasil pengecekan.

I. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, kebijakan, dan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusintek menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi.

2. Koordinasi dan pembinaan pengembangan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi.

3. Koordinasi penyusunan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

4. Koordinasi pelaksanaan manajemen program.

5. Pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi.

6. Pelayanan pengembangan sistem informasi.

7. Koordinasi pertukaran data dan pengelolaan basis data.

8. Pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi.

9. Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

10. Pelaksanaan administrasi pusat.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian/bidang di lingkungan Pusintek dapat dilihat pada Tabel 3.48.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusintek


1 Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan


2 Bagian Tata Usaha 57,613.62 39 orang 41 orang 2 0.93 B Baik3 Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi

Informasi dan Komunikasi45,578.76 30 orang 28 orang -2 1.08 A Sangat Baik

4 Bidang Pengembangan Sistem Informasi 61,725.63 39 orang 35 orang -4 1.17 A Sangat Baik5 Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi61,472.17 41 orang 39 orang -2 1.05 A Sangat Baik

6 Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi





Jumlah


78

Dari Tabel 3.48 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan memiliki beban kerja unit sebesar 348.139,18 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,13. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan sebanyak 229 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 205 orang, dengan demikian Pusintek kekurangan 24 orang pegawai. Berdasarkan analisa kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah 21 orang Sarjana Komputer/TI dan tiga orang Diploma III Akuntansi.

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) menghasilkan output sebanyak 282 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan panitia pengadaan.

2. Konsinyering dalam rangka pembahasan pelaksanaan integrasi TIK Kementerian Keuangan dan kegiatan SPAN.

3. Diklat/training.

4. Perancangan dan pengembangan aplikasi dan basis data.

5. Pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran program TIK strategis.

6. Pengelolaan permasalahan jaringan (gangguan).

7. Pengelolaan permasalahan aplikasi (gangguan).

8. Pemulihan permasalahan/gangguan layanan TIK.

9. Pemantauan pusat data.


1. Usulan pemberian Satyalancana Karya Satya.

2. Laporan melanjutkan sekolah.

3. User Acceptance Test (UAT) aplikasi JFPK.

4. Melaksanakan perubahan layanan TIK.

5. Penyusunan konsep rancangan integrasi sistem aplikasi dan basis data, jaringan dan infrastruktur TIK.

6. Surat permintaan perbaikan computer/printer.

7. Prosedur koordinasi penerapan sistem manajemen keamanan informasi (laporan pusat, kompilasi perbaikan, laporan perbaikan).

8. Pengadaan buku.

9. Penatausahaan surat keluar.

Pusintek mendapat tanggung jawab dalam hal integrasi TIK Kementerian Keuangan. Untuk mempersiapkan hal tersebut, pada tahun 2011 diadakan pembangunan Data Center serta beberapa jasa konsultansi, diantaranya adalah Jasa Konsultansi Konsolidasi Infrastruktur TIK, Manajemen Konstruksi Pembangunan Pusat Data, Pembangunan Pusat Data, Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur TIK, Pengelolaan Infrastruktur TIK, Pengembangan Sistem Pengelolaan Layanan TIK, Peningkatan Maturitas ITSM, dan


79

Pengelolaan Aplikasi dan Basis Data. Selain persiapan integrasi, Pusintek juga melakukan beberapa persiapan untuk SPAN, diantaranya adalah pembenahan konsep Service Desk, penyiapan infrastruktur dan Data Center SPAN. Sehubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, beban kerja Pusintek pada tahun 2011 menjadi tinggi.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Pusintek, berikut akan dijelaskan lima bagian/bidang yang ada di Pusintek.

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan pusat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan, serta pengukuran beban kerja.

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

c. Penyelenggaraan urusan penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan perbendaharaan.

d. Penyelenggaraan urusan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Barang Milik Negara.

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, angkutan, perjalanan dinas, dan perjanjian/kontrak dengan mitra kerja.

f. Pengelolaan keamanan ruangan.

g. Pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan tata laksana, keprotokolan, dokumentasi, dan kearsipan.

h. Koordinasi penyusunan dan evaluasi prosedur standar operasi.

i. Koordinasi penyusunan laporan kegiatan, dan akuntabilitas kinerja.

j. Evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

k. Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

l. Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang teknologi informasi di daerah.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Tata Usaha Pusintek dapat dilihat pada Tabel 3.49.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Pusintek


1 Kepala Bagian Tata Usaha 1,498.26 1 orang 1 orang 0 0.99 B Baik2 Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian 1,560.59 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Keuangan 959.18 1 orang 0 orang -1 0.64 D Sedang4 Kepala Subbagian Umum 1,224.80 1 orang 1 orang 0 0.81 C Cukup5 Pelaksana Bagian Tata Usaha 52,370.80 35 orang 38 orang 3 0.91 B Baik




Jumlah


80

Dari Tabel 3.49 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Tata Usaha memiliki beban kerja unit sebesar 57.613,62 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,93. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Tata Usaha sebanyak 39 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 41 orang, dengan demikian terdapat kelebihan dua orang pegawai. Adapun penyusunan kebutuhan pegawai lebih kepada prediksi kebutuhan ke depan dan pengganti pegawai yang memasuki usia pensiun.

Pada Tahun 2011, tiga pejabat struktural di Bagian Tata Usaha memasuki masa purnabhakti. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian Umum memasuki masa purnabhakti terhitung mulai tanggal 1 September 2011, baru terisi kembali tanggal 23 November 2011, sedangkan Kepala Subbagian Keuangan memasuki masa purnabhakti terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2011, dan baru terisi kembali pada bulan Mei 2012.

Berdasarkan form FP2 Bagian Tata Usaha menghasilkan produk sejumlah 92, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan panitia pengadaan.

Jumlah volume pengadaan barang/jasa melalui Panitia Pengadaan pada tahun 2011 sangat tinggi terkait kegiatan pengadaan untuk kebutuhan integrasi TIK Kementerian Keuangan dan pemberian layanan TIK ke seluruh unit Kementerian Keuangan. Selain itu, Pusintek juga melakukan kegiatan pengadaan terkait pemeliharaan asset TIK dan memberikan layanan TIK ke seluruh unit Kementerian Keuangan.

b. Konsinyering.

Volume kegiatan konsinyering meningkat berbanding lurus dengan volume kegiatan Pusintek dalam melaksanakan integrasi TIK Kementerian Keuangan dan kegiatan SPAN.

c. Penerbitan SPP.

Semakin tinggi volume pengadaan dan kegiatan yang menyebabkan pengeluaran anggaran, maka semakin tinggi pula SPP yang harus diterbitkan.

Untuk mengantisipasi beban kerja yang tinggi sebagaimana uraian di atas, kegiatan konsinyering dilaksanakan dengan lebih selektif dan kegiatan pengadaan dialihkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Biro Perlengkapan pada tahun 2012. Untuk diklat/training masih menyesuaikan kebutuhan antara SDM TIK yang ideal dengan kondisi SDM TIK saat ini.


a. Laporan melanjutkan sekolah.

b. Usulan pemberian satyalencana karyasatya.

c. Usulan pembuatan kartu pegawai.

2. Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi dan indikator kinerja utama, pengembangan dan pemutakhiran arsitektur


81

teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan program teknologi informasi dan komunikasi, melakukan perumusan, diseminasi, sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebutBidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi dan indikator kinerja utama.

b. Koordinasi pengembangan dan pemutakhiran arsitektur teknologi informasi dan komunikasi.

c. Koordinasi penyusunan, diseminasi, dan sosialisasi kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

d. Pengkajian dan analisis dalam rangka seleksi dan prioritasi usulan program teknologi informasi dan komunikasi serta memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran program teknologi informasi dan komunikasi.

e. Pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

f. Pengembangan Manajemen Risiko teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dilihat pada Tabel 3.50.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi


1 Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi


2 Kepala Subbidang Perencanaan dan Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi


3 Kepala Subbidang Pengembangan Kebijakan TIK 1,520.93 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Manajemen Program 1,729.25 1 orang 1 orang 0 1.15 A Sangat Baik5 Kepala Subbidang Bina Kepatuhan dan Manajemen

Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi1,612.08 1 orang 0 orang -1 1.07 A Sangat Baik

6 Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi


7 Pelaksana Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi





Jumlah Dari Tabel 3.50 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bidang Perencanaan dan

Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki beban kerja sebesar 45.578,76 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,08. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 30 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 28 orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai


82

sebanyak dua orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah dua orang Sarjana Komputer/IT.

Pada Tahun 2011, Kepala Subbidang Perencanaan dan Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi dimutasi ke Subbidang Pengembangan Jaringan, dan Kepala Subbidang Bina Kepatuhan dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi dimutasi ke bagian Tata Usaha. Di tahun 2011 terdapat dua orang pegawai yang sedang mengikuti tugas belajar.

Berdasarkan form FP2 Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi menghasilkan produk sejumlah 32, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Diklat/Training. Integrasi TIK Kementerian Keuangan dan pelaksanaan SPAN menjadi salah satu alasan Pusintek untuk mempersiapkan SDM yang kompeten dan berkualitas. Untuk membentuk SDM yang kompeten dan berkualitas maka dibutuhkan diklat dan training bagi hamper seluruh pegawai di lingkungan Pusintek.

b. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program TIK Strategis. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program TIK Strategis Kementerian Keuangan adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap rangkaian proses kegiatan program TIK Strategis. Program TIK Strategis adalah program TIK pada unit Eselon I yang terkait dengan rencana startegis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan, mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kemenkeu dan/atau unit Eselon I lain), dan/atau dianggap strategis oleh Eselon I yang bersangkutan.

c. Penyusunan Rencana Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program TIK Strategis. Sebelum melakukan pemantauan dan Evaluasi pencapaian sasaran program TIK Strategis dilakukan koordinasi dengan semua unit eselon I unutk menyusun rencana pelaksanaan pemantauan.


a. Kegiatan pembicara sosialisasi TIK.

b. Administrasi PPK.

c. User Acceptance Test (UAT) aplikasi JFPK.

3. Bidang Pengembangan Sistem Informasi

Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan jaringan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian dan perancangan sistem aplikasi, basis data, dan jaringan.

b. Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi, basis data, dan jaringan.

c. Pengujian sistem aplikasi, basis data, dan jaringan.


83

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Pengembangan Sistem Informasi dapat dilihat pada Tabel 3.51.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pengembangan Sistem Informasi



1 Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi 2,173.32 1 orang 1 orang 0 1.44 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Perancangan Aplikasi dan Basis Data 2,053.70 1 orang 1 orang 0 1.36 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Perancangan Jaringan 2,093.92 1 orang 1 orang 0 1.39 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Pengembangan Aplikasi dan Basis Data 2,228.87 1 orang 0 orang -1 1.48 A Sangat Baik

5 Kepala Subbidang Pengembangan Jaringan 2,063.25 1 orang 1 orang 0 1.37 A Sangat Baik6 Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Sistem

Informasi46,910.74 31 orang 12 orang -19 2.59 A Sangat Baik

7 Pelaksana Bidang Pengembangan Sistem Informasi 4,201.83 3 orang 19 orang 16 0.15 E Kurang61,725.63 39 orang 35 orang -4 1.17 A Sangat Baik



Jumlah Dari Tabel 3.51 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bidang Pengembangan

Sistem Informasi memiliki beban kerja unit sebesar 61.725,63 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,17. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Pengembangan Sistem Informasi sebanyak 39 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 35 orang, dengan demikian terdapat kekurangan empat orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah tiga orang Diploma III Akuntansi Pemerintahan dan satu orang minimal Sarjana untuk Kepala Subbidang Pengembangan Aplikasi dan Basis Data.

Pada tahun 2011, Kepala Subbidang Pengembangan Aplikasi dan Basis Data dimutasi ke Subbidang Project Management Office (PMO), dan dua pegawai Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Sistem Informasi dimutasi ke Bidang Pengelolaan TIK. Jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional mencapai 31 orang, sedangkan pegawai yang ada hanya 12 pegawai, sehingga kekurangan 19 orang. Disisi lain, pelaksana mengalami kelebihan pegawai sebesar 16 pegawai. Hal tersebut disebabkan karena pekerjaan teknis di bidang PSI selain oleh pejabat fungsional, dibantu oleh pelaksana yang memang diproyeksikan sebagai pejabat fungsional pranata komputer.

Berdasarkan form FP2 Bidang Pengembangan Sistem Informasi menghasilkan produk sejumlah 35, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Perancangan dan Pengembangan Aplikasi dan Basis Data. Pada tahun 2011 jumlah volume perancangan dan pengembangan aplikasi dan basis data sangat tinggi dikarenakan permintaan aplikasi yang banyak yaitu sebanyak 29 aplikasi, baik permintaan aplikasi baru ataupun pengembangan dari aplikasi yang sudah ada. Selain itu, bisnis proses yang kompleks dan berbeda-beda di setiap aplikasi dan basis data membuat penyelesaian setiap tahapan dalam oerancangan dan pengembangan aplikasi dan basis data memerlukan waktu yang cukup banyak.


84

b. Konsinyering. Volume kegiatan konsinyering meningkat berbanding lurus dengan volume kegiatan Bidang Pengembangan Sistem Informasi dalam melaksanakan Perancangan dan Pengembangan Aplikasi dan Basis Data.

c. Pembangunan/Pengembangan Sistem Jaringan dan Infrastruktur. Pada tahun 2011 jumlah volume Pembangunan/Pengambangan Sistem Jaringan dan Infrastruktur tinggi dikarenakan permintaan yang banyak yaitu sebanyak 60 permintaan, dalam pengerjaan pembangunan/pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur memerlukan waktu yang cukup banyak.

Sebagaimana uraian di atas, beban kerja yang terbesar disebabkan oleh kurangnya pejabat fungsional (pranata komputer) yang mengerjakan pekerjaan teknis, dan sementara waktu ini pekerjaan teknis di bidang Pengembangan Sistem Informasi dibantu oleh pelaksana. Untuk mengantisipasi beban kerja yang terbesar, pada tahun 2012 dibutuhkan tambahan tiga orang pelaksana dan pelaksana yang sekarang berada di bidang Pengembangan Sistem Informasi memang diproyeksikan sebagai pejabat fungsional pranata komputer.


a. Pelaksanaan perubahan layanan TIK.

b. Penyusunan Konsep Rancangan Integrasi Sistem Aplikasi dan Basis Data, Jaringan dan Infrastruktur TIK .

c. Administrasi PPK.

4. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tingkat layanan teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, basis data, dan jaringan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan tingkat layanan teknologi informasi dan komunikasi terhadap ketersediaan dan kualitas.

b. Pelaksanaan sosialisasi layanan teknologi informasi dan komunikasi.

c. Pengelolaan aplikasi, basis data, dan jaringan.

d. Pengelolaan pertukaran data.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dilihat pada Tabel 3.52.

Dari Tabel 3.52 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki beban kerja unit sebesar 61.472,17 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,05. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 41 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada sebanyak 39 orang, dengan demikian bidang ini kekurangan pegawai sebanyak dua orang.


85

Adapun dua orang pegawai dimaksud adalah dua pegawai kelompok jabatan fungsional Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah Sarjana Komputer atau yang telah mengikuti Diklat Teknis Pranata Komputer.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi


1 Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi


2 Kepala Subbidang Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi


3 Kepala Subbidang Pengelolaan Aplikasi 1,414.17 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik4 Kepala Subbidang Pengelolaan Pertukaran Data dan

Basis Data1,462.25 1 orang 1 orang 0 0.97 B Baik

5 Kepala Subbidang Pengelolaan Jaringan 1,635.58 1 orang 1 orang 0 1.09 A Sangat Baik6 Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi16,112.33 11 orang 9 orang -2 1.19 A Sangat Baik

7 Pelaksana Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi





Jumlah Pada tahun 2011 terdapat satu Pejabat Eselon IV yang promosi menjadi Pejabat

Eselon III, satu Pejabat Eselon IV yang pensiun serta ada satu Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang promosi menjadi Pejabat Eselon IV, dan dua Pejabat Eselon IV yang masuk ke Bidang PTIK.

Berdasarkan form FP2 Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi menghasilkan produk sejumlah 63, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Permasalahan Jaringan.

Volume kegiatan pengelolaan permasalahan jaringan (gangguan) sangat tinggi terkait banyaknya laporan gangguan oleh pengguna.

b. Pengelolaan Permasalahan Aplikasi.

Volume kegiatan pengelolaan permasalahan aplikasi (gangguan) sangat tinggi terkait banyaknya laporan gangguan oleh pengguna.

c. Dinas Luar.

Volume kegiatan Dinas Luar sangat tinggi karena perhitungannya dijadikan satu antar Dinas Luar dan Konsinyering.


a. Surat permintaan perbaikan computer/printer.

b. Prosedur koordinasi penerapan sistem manajemen keamanan informasi (laporan perbaikan, kompilasi perbaikan, laporan pusat).

c. Pengurusan laporan absensi untuk uang makan pegawai bidang PTIK.


86

5. Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi dan dukungan teknis kepada pengguna, melakukan pengoperasian dan pengamanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi pada Pusat Data dan Disaster Recovery Center, dan melakukan pengelolaan konfigurasi teknologi informasi dan komunikasi dan kepustakaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Operasional Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan permintaaan dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Penyediaan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi.

c. Pemberian dukungan dan penyelesaian permasalahan layanan teknologi informasi dan komunikasi pada pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi.

d. Pengamanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi pada Pusat Data dan Disaster Recovery Center.

e. Pengelolaan rilis teknologi informasi dan komunikasi.

f. Pemantauan akurasi dan pengamanan konfigurasi teknologi informasi dan komunikasi.

g. Pengelolaan konfigurasi teknologi informasi dan komunikasi dan kepustakaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dilihat pada Tabel 3.53.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi


1 Kepala Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi


2 Kepala Subbidang Layanan Pengguna 1,728.42 1 orang 1 orang 0 1.15 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Dukungan Teknis 1,431.33 1 orang 1 orang 0 0.95 B Baik4 Kepala Subbidang Operasional Pusat Data 1,381.23 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik5 Kepala Subbidang Kepustakaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi1,412.87 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik

6 Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi


7 Pelaksana Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi





Jumlah Dari Tabel 3.53 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bidang Operasional

Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki beban kerja unit sebesar 119.365,27 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,3. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 79 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada


87

sebanyak 61 orang, dengan demikian bidang ini kekurangan pegawai sebanyak 18 orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah Sarjana TIK dan Diploma TIK.

Berdasarkan form FP2 Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi menghasilkan produk sejumlah 60, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Pemulihan Permasalahan/Gangguan Layanan TIK. Pada tahun 2011, jumlah tiket gangguan (incident) tercatat sebanyak 2.053 tiket dengan

norma waktu yang berbeda pada tiap tahapannya. Hal ini mengindikasikan pengguna (user) agar mulai aware untuk menghubungi Service Desk sebagai Single Point of Contact untuk layanan-layanan yang dikelola oleh Pusintek serta juga merefleksikan gangguan-gangguan TIK yang dialami Pengguna (user) sepanjang tahun 2011.

b. Diklat/Training. Integrasi TIK Kementerian Keuangan dan pelaksanaan SPAN menjadi salah satu alasan

Pusintek untuk mempersiapkan SDM yang kompeten dan berkualitas. Untuk membentuk SDM yang kompeten dan berkualitas dibutuhkan diklat dan training bagi hamper seluruh pegawai di lingkungan Pusintek. Selain itu, dalam pengelolaan Service Desk diselenggarakan training Soft Skill.

c. Pemantauan Pusat Data. Beban kerja dalam pemantauan Pusat Data tinggi disebabkan jumlah perangkat yang

banyak dan sifatnya pemantauannya yang terus-menerus. Hal-hal yang dipantau pada pusat data antara lain perangkat UPS, AC, Network, dan Server.


a. Pengadaan buku.

b. Penatausahaan surat keluar.

c. Penyusunan laporan DP3 Bidang Operasional TIK.

J. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, pengembangan dan pengawasan jasa akuntan publik dan jasa penilai publik, serta penyajian informasi akuntan dan penilai publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPAJP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, register akuntan, perizinan, dan pengembangan jasa akuntan dan jasa penilai.

2. Penyiapan dan pelaksanaan program pemantauan kegiatan serta pemeriksaan akuntan publik dan penilai publik.

3. Penyajian informasi akuntan dan penilai publik.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian/bidang di lingkungan PPAJP dapat dilihat pada Tabel 3.54.


88


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) PPAJP


1 Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 1,901.65 1 orang 1 orang 0 1.26 A Sangat Baik2 Bagian Tata Usaha 28,491.14 19 orang 19 orang 0 1 B Baik3 Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik 33,721.25 22 orang 22 orang 0 1.02 A Sangat Baik4 Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik 24,040.30 16 orang 16 orang 0 1 B Baik5 Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik 23,200.79 16 orang 16 orang 0 0.96 B Baik6 Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik 26,542.17 18 orang 19 orang 1 0.93 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.54 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Pusat Pembinaan Akuntan

dan Jasa Penilai memiliki beban kerja unit sebesar 137.897,30 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai sebanyak 92 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 93 orang, dengan demikian terdapat kelebihan pegawai sebanyak satu orang.

Berdasarkan form FP2 PPAJP menghasilkan produk sejumlah 160, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan surat keluar.

2. Belanja bahan.

3. Penyusunan regulasi profesi di bidang akuntansi.

4. Evaluasi Realisasi Penidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) oleh Akuntan Publik.

5. Administrasi laporan tahunan KJPP.

6. Kegiatan konsinyering.

7. Pengembangan dan Pemantauan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan/atau Petunjuk Teknis SPI.

8. Pemeriksaan berkala.

9. Laporan Hasil Pemeriksaan.


1. Pembuatan kartu istri/kartu suami.

2. Pengelolaan transfer masuk BMN.

3. Permohonan Registrasi Ulang.

4. Perpanjangan izin Akuntan Publik.

5. Partisipasi kegiatan internasional.

6. Permohonan pembatalan persetujuan pencantuman nama Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

7. Evaluasi Kinerja Bidang PUAP.

8. Rencana pemeriksaan tahunan.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III PPAJP, berikut akan dijelaskan lima bagian/bidang yang ada di PPAJP.


89


Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi penyusunan rencana strategik, rencana dan program kerja.

b. Pelaksanaan urusan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, serta pengukuran beban kerja.

c. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional.

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keuangan.

e. Pelaksanaan urusan tata usaha, tata laksana, dokumentasi, dan kearsipan.

f. Koordinasi penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja.

g. Evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Tata Usaha PPAJP dapat dilihat pada Tabel 3.55.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha PPAJP


1 Kepala Bagian Tata Usaha 1,712.18 1 orang 1 orang 0 1.14 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Umum 1,520.46 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Kepegawaian 1,265.78 1 orang 1 orang 0 0.84 C Cukup4 Kepala Subbagian Rumah Tangga 1,762.91 1 orang 1 orang 0 1.17 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Tata Usaha 22,229.81 15 orang 15 orang 0 0.98 B Baik

28,491.14 19 orang 19 orang 0 1 B Baik



Jumlah Dari Tabel 3.55 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Tata Usaha memiliki

beban kerja unit sebesar 28.491,14 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa baik jumlah pegawai yang dibutuhkan maupun jumlah pegawai yang ada pada Bagian Tata Usaha sebanyak 19 orang, dengan demikian bagian ini tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Beban Kerja Kepala Bagian Tata Usaha sebesar 1,712.18 dan dikategorikan bernilai A (sangat baik), untuk Kepala Subbagian Umum beban kerja sebesar 1,518.04 dan bernilai A (sangat baik), hal tersebut dikarenakan:

a. Variasi pekerjaan pada Subbagian Umum ini beragam.

b. Meskipun beberapa pekerjaan dilakukan secara periodik atau kasuistik, namun seluruh elemen Subbagian Umum ini selalu berusaha untuk memenuhi standar waktu yang telah ditetapkan.

c. Sifat pekerjaan administratif pada Subbagian Umum tidak memerlukan waktu yang relatif lama dikarenakan seluruh elemen berusaha menerapkan SOP yang berlaku untuk menghasilkan pelayanan terbaik.


90

Sedangkan untuk Kepala Subbagian Kepegawaian beban kerja sebesar 1,265.78, dikategorikan bernilai C (cukup), hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa hal, antara lain:

a. Jumlah pegawai yang tidak terlalu banyak untuk dilayani menyebabkan volume pelayanan administratif kepegawaian relatif rendah.

b. Sifat pekerjaan administratif pada Subbagian ini tidak memerlukan waktu yang relatif banyak untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

c. Beberapa pekerjaan hanya dilakukan secara periodik atau kasuistik sehingga tidak dilakukan sepanjang tahun.

d. Terdapat beberapa pekerjaan yang tidak teridentifikasi sehingga belum tercatat dalam perhitungan ABK.

Untuk Kepala Subbagian Rumah Tangga beban kerja sebesar 1,762.91 dikategorikan bernilai A (sangat baik), hal ini dikarenakan tugas-tugas pokok dari Subbagian Rumah Tangga sangat beraneka ragam yang mencakup bidang keuangan dan urusan rumah tangga di lingkungan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.

Dari sisi pelaksana di Bagian Tata Usaha beban kerja selama tahun 2012 adalah 22,229.81 dikategorikan bernilai B (baik). Dengan jumlah pelaksana sebanyak 15 orang dirasa sudah cukup untuk mengerjakan pekerjaan di Bagian Tata Usaha dengan bermacam-macam tipe pekerjaan dan beban pekerjaan yang relatif besar.

Berdasarkan form FP2 Bagian Tata Usaha menghasilkan produk sejumlah 63, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Penataan Surat Keluar.

b. Belanja Bahan.

c. Mengikuti Kegiatan Rapat-Rapat Internal.


a. Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami.

b. Pengelolaan transfer masuk BMN.

c. Pembuatan Kartu Askes.

2. Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik

Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pelaporan kantor akuntan publik, perumusan rancangan kebijakan pembinaan akuntan dan hubungan kelembagaan profesi akuntan, serta penyajian informasi akuntan publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan register akuntan, penyajian informasi register akuntan, dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan kantor akuntan publik.


91

b. Pengembangan dan pemantauan standar akuntansi keuangan dan standar profesi akuntan publik, pendidikan dan pelatihan akuntan dan akuntan publik, ujian profesi akuntan serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan akuntan dan hubungan kelembagaan profesi akuntan.

c. Pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan kantor akuntan publik, serta penyajian informasi akuntan publik.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik dapat dilihat pada Tabel 3.56.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik


1 Kepala Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik 1,594.28 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Kelembagaan Usaha dan Akuntan Publik 1,572.17 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Pengembangan Akuntan Publik 1,624.95 1 orang 1 orang 0 1.08 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Laporan Usaha dan Akuntan Publik 1,394.92 1 orang 1 orang 0 0.93 B Baik5 Pelaksana Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik 27,534.93 18 orang 18 orang 0 1.02 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.56 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bidang Pembinaan Usaha

dan Akuntan Publik memiliki beban kerja unit sebesar 33.721,25 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,02. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara jumlah pegawai yang dibutuhkan maupun jumlah pegawai yang ada pada Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik yaitu sebanyak 22 orang.

Berdasarkan form FP2 Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik menghasilkan produk sejumlah 38, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Regulasi Profesi di Bidang Akuntansi.

b. Evaluasi Realisasi Penidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) oleh Akuntan Publik.

c. Kajian Pengembangan Profesi Akuntan Publik.

Dengan demikian, produk dari Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik yang memiliki beban kerja terbesar adalah Penyusunan Regulasi Profesi di Bidang Akuntansi. Hal ini disebabkan karena tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah perlindungan publik namun juga harus mendukung perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia. Regulasi yang terlalu ketat (overregulated) akan membuat publik terlindungi (khususnya pengguna jasa). Namun demikian, regulasi yang terlalu ketat akan mengakibatkan profesi akuntan publik menjadi sulit berkembang. Padahal profesi juga merupakan salah satu pihak (kepentingan publik) yang harus dilindungi juga. Untuk mewujudkan regulasi yang benar-benar mampu melindungi publik (pengguna jasa dan profesi), diperlukan kajian yang mendalam baik melalui kajian literatur maupun dialog secara intensif dengan segenap stakeholder seperti akademisi, pengguna jasa, asosiasi profesi dan pihak-pihak lainnya.


92

Selain itu, penyusunan regulasi profesi akuntan publik juga harus memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan. Sebagai contoh, terdapat perbedaan signifikan antara model pengaturan syarat seseorang untuk dapat menjadi akuntan publik antara Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Perbedaan tersebut tentunya harus dipecahkan bersama dengan melibatkan ahli hukum, perguruan tinggi, PPAJP, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


a. Permohonan Registrasi Ulang.

Registrasi ulang dilakukan untuk Akuntan Publik yang masih terdaftar di Kementerian Keuangan yakni Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) sesuai dengan ketentuan Pasal 59 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tetang Akuntan Publik. Perpanjangan izin Akuntan Publik dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun setelah Akuntan Publik terdaftar atau melakukan registrasi ulang izin Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tetang Akuntan Publik.

b. Perpanjangan izin Akuntan Publik.

3. Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik

Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan penilai publik dan usaha jasa penilai, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pelaporan usaha jasa penilai, perumusan rancangan kebijakan pembinaan penilai dan hubungan kelembagaan profesi penilai, serta penyajian informasi penilai publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik menyelenggarakan fungsi:

a. Jasa penilai, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tindak lanjut atas laporan penilaian dan laporan hasil pemeriksaan usaha jasa penilai publik.

b. Pengembangan dan pemantauan, standar penilaian, pendidikan dan pelatihan penilai, ujian profesi penilai serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan penilai dan hubungan kelembagaan profesi penilai publik.

c. Pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan usaha jasa penilai serta penyajian informasi penilai publik.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik dapat dilihat pada Tabel 3.57.

Dari Tabel 3.57 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik memiliki beban kerja unit sebesar 24.040,30 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa baik jumlah pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan pada Bidang Pembinaan Usaha dan


93

Penilai Publik sebanyak 16 orang, dengan demikian bidang ini tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik


1 Kepala Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik 1,524.75 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Kelembagaan Usaha dan Penilai Publik 1,494.42 1 orang 1 orang 0 0.99 B Baik3 Kepala Subbidang Pengembangan Penilai Publik 1,436.82 1 orang 1 orang 0 0.95 B Baik4 Kepala Subbidang Laporan Usaha dan Penilai Publik 1,272.50 1 orang 1 orang 0 0.84 C Cukup5 Pelaksana Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik 18,311.82 12 orang 12 orang 0 1.01 A Sangat Baik

24,040.30 16 orang 16 orang 0 1 B Baik



Jumlah Dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada

Subbidang Kelembagaan Usaha dan Penilai Publik diantaranya adalah:

a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur jasa penilai masih setingkat Menteri, untuk itu perlu ditingkatkan sehingga mempunyai jangkauan yang lebih luas;

b. Peraturan asosiasi profesi penilai yang tidak fleksibel sehingga mempersulit penilai untuk mengajukan permohonan izin menjadi penilai publik.

Hambatan Subbidang Pengembangan Penilai Publik (PPP) adalah:

a. Belum adanya pendidikan formal setara Strata 1 di bidang penilaian dan masih terbatasnya tenaga pengajar baik dari segi jumlah maupun kualitas, untuk itu perlu adanya kesadaran dan kemauan dari pihak-pihak yang terkait di bidang pendidikan khususnya instansi pemerintah untuk segera dapat menyelenggarakan pendidikan formal di bidang penilaian sekurang-kurangnya setara Strata 1.

b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur jasa penilai masih setingkat Menteri, untuk itu perlu ditingkatkan sehingga mempunyai jangkauan yang lebih luas.

c. Masih kurangnya pemahaman pengguna jasa terhadap profesi Penilai Publik, akibatnya jasa yang disediakan oleh Penilai Publik tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh pengguna jasa, sehingga perlu adanya pengenalan profesi Penilai Publik terhadap pengguna jasa.

Hambatan Subbidang Laporan Usaha & Penilai Publik (LUPP) adalah:

a. Standar laporan kegiatan usaha masih banyak kelemahan dan validitas laporan kegiatan usaha diragukan, hal ini disebabkan ketidaksadaran penilai publik untuk menyampaikan informasi dengan benar dan ketakutan akan ketidakbenaran penggunaan informasi oleh pihak lain yang menggunakan informasi.

b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur jasa penilai masih setingkat Menteri, untuk itu perlu ditingkatkan sehingga mempunyai jangkauan yang lebih luas.

Berdasarkan form FP2 Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik menghasilkan produk sejumlah 34, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Administrasi laporan tahunan KJPP.


94

b. Kegiatan konsinyering.

c. Pengembangan dan Pemantauan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan/atau Petunjuk Teknis SPI.


a. Partisipasi kegiatan internasional.

b. Permohonan pembatalan persetujuan pencantuman nama Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

c. Surat undangan rapat dan permintaan data/tanggapan dari asosiasi dalam rangka pembinaan penilai publik.

4. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik

Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas usaha akuntan publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program pemeriksaan.

b. Penyusunan dan pelaksanaan program pemeriksaan.

c. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik dapat dilihat pada Tabel 3.58.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik

No. Unit Organisasi Beban Kerja Selisih EU PU Keterangan1 Kepala Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik 1,490.79 1 orang 1 orang 0 0.99 B Baik

2 Kepala Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah I


3 Kepala Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah II


4 Kepala Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah III


5 Pelaksana Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik



Jumlah Kebutuhan Jumlah Pejabat/Pegawai

Jumlah Dari Tabel 3.58 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bidang PUAP memiliki

beban kerja unit sebesar 23.200,79 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,96. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa baik jumlah pegawai yang dibutuhkan maupun jumlah pegawai yang ada pada Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik sebanyak 16 orang, dengan demikian tidak terdapat kekurangan maupun kelebihan pegawai.


95

Berdasarkan form FP2 Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik menghasilkan produk sejumlah 12, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan berkala (revised).

b. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP.

c. Rapat internal maupun eksternal.


a. Evaluasi Kinerja Bidang PUAP.

b. Rencana pemeriksaan tahunan.

c. Konsinyering.

5. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik

Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas usaha penilai publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program pemeriksaan.

b. Penyusunan dan pelaksanaan program pemeriksaan.

c. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik dapat dilihat pada Tabel 3.59.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik


1 Kepala Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik 1,425.00 1 orang 1 orang 0 0.95 B Baik2 Kepala Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik I 1,493.08 1 orang 1 orang 0 0.99 B Baik3 Kepala Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik II 1,434.58 1 orang 1 orang 0 0.95 B Baik4 Kepala Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik III 1,402.50 1 orang 1 orang 0 0.93 B Baik5 Pelaksana Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik 20,787.00 14 orang 15 orang 1 0.92 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.59 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bidang Pemeriksaan Usaha

dan Penilai Publik memiliki beban kerja unit sebesar 26.542,17 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,93. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Pengelolaan Basis Data dan Penyajian Informasi sebanyak 18 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada sebanyak 19 orang, dengan demikian bidang ini kelebihan pegawai sebanyak satu orang.

Berdasarkan form FP2 Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik menghasilkan produk sejumlah 13, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:


96

a. Kegiatan pemeriksaan berkala.

b. Laporan hasil pemeriksaan.

c. Konsinyering.


a. Kegiatan penyusuan Laporan Evaluasi Kinerja.

b. Penyusunan rencana pemeriksaan tahunan (RPT).

K. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pushaka menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan negara, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

2. Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara.

3. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

4. Pelaksanaan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian Keuangan.


Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian/bidang di lingkungan Pushaka dapat dilihat pada Tabel 3.60.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pushaka


1 Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan 1,868.73 1 orang 1 orang 0 1.24 A Sangat Baik2 Bagian Tata Usaha 26,130.79 17 orang 16 orang -1 1.08 A Sangat Baik3 Bidang Program dan Kegiatan I 20,750.31 14 orang 12 orang -2 1.15 A Sangat Baik4 Bidang Program dan Kegiatan II 19,096.42 13 orang 11 orang -2 1.15 A Sangat Baik5 Bidang Program dan Kegiatan III 30,526.94 20 orang 19 orang -1 1.07 A Sangat Baik6 Bidang Program dan Kegiatan IV 23,526.46 16 orang 14 orang -2 1.12 A Sangat Baik7 Kelompok Jabatan Fungsional 0.00 0 orang 0 orang 0 0 E Kurang




Jumlah Dari Tabel 3.60 diketahui bahwa pada tahun 2011, Pushaka memiliki beban kerja

unit sebesar 121.899,65 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,11. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pushaka sebanyak 81 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 73 orang, dengan demikian terdapat kekurangan delapan orang pegawai. Berdasarkan analisis


97

kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah tiga orang Sarjana Hukum, satu orang Sarjana Ekonomi Pembangunan, satu orang Sarjana Ilmu Statistik, dan tiga orang Diploma III.

Berdasarkan form FP2 Pushaka menghasilkan produk sejumlah 341, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemutakhiran Matriks Tindak Lanjut dalam aplikasi DAMS.

2. Perekaman data Matrik Tindak Lanjut dalam aplikasi DAMS.

3. Pengolahan bahan/data/informasi pendukung pertemuan Menteri Keuangan.

4. Penyusunan laporan kegiatan pendampingan Menteri Keuangan.

5. Harmonisasi program dan kegiatan Menteri Keuangan Wakil Menteri Keuangan.

6. Monitoring dan evaluasi data yang disampaikan dari manajer IKU.

7. Analisis serta rekomendasi perubahan IKU Depkeu dan Unit Eselon I.


1. Pengoperasian perangkat komputer pada operating room Menteri Keuangan.

2. Penyiapan materi Rapimum.

3. Rapat di luar Kemenkeu.

4. Penyusunan uraian jabatan.

5. Persiapan kunjungan Menteri ke daerah.

6. Permintaan data usulan penyempurnaan peta strategi/sasaran strategis/manual IKU Depkeu Wide/Depkeu One.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Pushaka, berikut akan dijelaskan lima bagian/bidang yang ada di Pushaka.


Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat, serta koordinasi penyediaan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program kerja, dan evaluasi serta laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja.

b. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dokumentasi, dan kearsipan.

c. Pelaksanaan urusan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, serta pengukuran beban kerja.

d. Pelaksanaan urusan keuangan dan rumah tangga.

e. Pengolahan dan analisis data serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Tata Usaha Pushaka dapat dilihat pada Tabel 3.61.


98


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Pushaka


1 Kepala Bagian Tata Usaha 1,778.78 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian 1,514.96 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 1,567.38 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Pengolahan Data 1,350.70 1 orang 1 orang 0 0.9 B Baik5 Pelaksana Bagian Tata Usaha 19,918.98 13 orang 12 orang -1 1.1 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.61 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Tata Usaha memiliki

beban kerja unit sebesar 26.130,79 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,08. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Tata Usaha sebanyak 17 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 16 orang, dengan demikian terdapat kekurangan satu orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah Diploma III.

Berdasarkan form FP2 Bagian Tata Usaha Pushaka menghasilkan produk sejumlah 100, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan pemuktahiran Matriks Tindak Lanjut dalam aplikasi DAMS.

b. Perekaman data Matrik Tindak Lanjut dalam aplikasi DAMS.

c. Pengelolaan DIPA Pushaka.

d. Pengelolaan administrasi pegawai dan administrasi pusat.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan utama yang menunjang langsung fungsi Pushaka sebagai Delivery Unit dan Private Office.

Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah pengoperasian perangkat komputer pada operating room Menteri Keuangan. Hal ini disebabkan karena ruangan tersebut sudah tidak aktif lagi digunakan.

2. Bidang Program dan Kegiatan I

Bidang Program dan Kegiatan I mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program dan Kegiatan I menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengolahan dan pengkajian kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

b. Pelaksanaan penyiapan masukan dan saran dalam pengambilan keputusan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.


99

c. Pelaksanaan penyiapan penyusunan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

d. Pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal Kementerian Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

e. Pelaksanaan penyiapan penyajian data, informasi, pendampingan dan laporan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Program dan Kegiatan I dapat dilihat pada Tabel 3.62.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan I


1 Kepala Bidang Program dan Kegiatan I 1,602.68 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IA 1,614.38 1 orang 1 orang 0 1.07 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IB 1,173.08 1 orang 0 orang -1 0.78 C Cukup4 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IC 1,553.04 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik5 Pelaksana Bidang Program dan Kegiatan I 14,807.13 10 orang 9 orang -1 1.09 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.62 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bidang Program dan

Kegiatan I memiliki beban kerja unit sebesar 20.750,31 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,15. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Program dan Kegiatan I sebanyak 14 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 12 orang, dengan demikian terdapat kekurangan dua orang pegawai yaitu satu orang pelaksana dan satu orang Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IB. Namun pada akhir tahun 2011 posisi Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IB telah terisi, sehingga kebutuhan pegawai menjadi satu orang pelaksana. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah Sarjana Hukum atau Sarjana Ekonomi Pembangunan.

Berdasarkan form FP2 Bidang Program dan Kegiatan I menghasilkan produk sejumlah 64, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah:

a. Pengolahan bahan/data/informasi pendukung pertemuan Menteri Keuangan.

b. Penyusunan laporan kegiatan pendampingan Menteri Keuangan.

c. Penyusunan risalah dan matrik tindak lanjut rapat Menteri Keuangan.


100

Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah penyiapan materi Rapimum dan pelaksanaan tugas pendampingan kegiatan Menteri Keuangan di luar Kota.

3. Bidang Program dan Kegiatan II

Bidang Program dan Kegiatan II mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Program dan Kegiatan Internal II menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengolahan dan pengkajian kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara.

b. Pelaksanaan penyiapan masukan dan saran dalam pengambilan keputusan di bidang belanja negara dan kekayaan negara.

c. Pelaksanaan penyiapan penyusunan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara, dan kekayaan negara.

d. Pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal Kementerian Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara.

e. Pelaksanaan penyiapan penyajian data, informasi, pendampingan dan laporan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara.

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan di belanja negara dan kekayaan negara.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Program dan Kegiatan II dapat dilihat pada Tabel 3.63.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan II


1 Kepala Bidang Program dan Kegiatan II 1,629.46 1 orang 1 orang 0 1.08 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IIA 1,550.50 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IIB 1,554.13 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IIC 1,525.92 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik5 Pelaksana Bidang Program dan Kegiatan II 12,836.42 9 orang 7 orang -2 1.22 A Sangat Baik





Kegiatan II memiliki beban kerja unit sebesar 19.096,42 orang jam (OJ), dengan efisiensi unit sebesar 1,15. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Program dan Kegiatan II sebanyak 13 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak sebelas orang, dengan demikian terdapat kekurangan dua orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Sarjana Hukum dan satu orang Diploma III.


101

Berdasarkan form FP2 Bidang Program dan Kegiatan II menghasilkan produk sejumlah 50, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan bahan/data/informasi pendukung pertemuan Menteri Keuangan.

b. Penyusunan laporan kegiatan pendampingan Menteri Keuangan.

c. Penyusunan risalah dan matrik tindak lanjut rapat Menteri Keuangan.

Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah rapat di luar Kementerian Keuangan dan penyusunan uraian jabatan.

4. Bidang Program dan Kegiatan III

Bidang Program dan Kegiatan III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Program dan Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, penyiapan bahan, pendampingan dan asistensi kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, dan melaksanakan layanan administrasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Program dan Kegiatan III menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan Agenda Program dan Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

b. Koordinasi penyiapan, penyusunan, dan penyajian bahan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

c. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

d. Koordinasi pelaksanaan rapat pimpinan dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan lainnya.

e. Layanan administrasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Program dan Kegiatan III dapat dilihat pada Tabel 3.64.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan III


1 Kepala Bidang Program dan Kegiatan III 1,866.85 1 orang 1 orang 0 1.24 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IIIA 1,378.07 1 orang 1 orang 0 0.91 B Baik3 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IIIB 1,852.05 1 orang 1 orang 0 1.23 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IIIC 1,528.28 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik5 Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Program dan Kegiatan III 0.00 0 orang 0 orang 0 0 E Kurang6 Pelaksana Bidang Program dan Kegiatan III 23,901.70 16 orang 15 orang -1 1.06 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.64 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bidang program dan

Kegiatan III memiliki beban kerja unit sebesar 30.526,94 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,07. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Program dan Kegiatan III sebanyak 20 orang,


102

sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 19 orang, dengan demikian terdapat kekurangan satu orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Sarjana Hukum.

Berdasarkan form FP2 Bidang Program dan Kegiatan III menghasilkan produk sejumlah 55, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Harmonisasi Program dan Kegiatan Menteri Keuangan.

b. Harmonisasi Program dan Kegiatan Wakil Menteri Keuangan dan Penanganan Surat Masuk Non-verbal yang diajukan kepada Menteri Keuangan.

Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah persiapan kunjungan Menteri ke daerah dan persiapan kunjungan Menteri ke Luar Negeri.

5. Bidang Program dan Kegiatan IV

Bidang Program dan Kegiatan IV mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan perencanaan, monitoring, dan evaluasi Key Performance Indicators di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menggunakan pendekatan manajemen kinerja strategik berbasis Balanced Scorecard. Dalam melaksanakan tugas tersebutBidang Perencanaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utamamenyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan data dan analisis Key Performance Indicators berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Penyiapan bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi Key Performance Indicators berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Penyajian informasi Key Performance Indicators dan implementasi sistem manajemen kinerja strategik berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Program dan Kegiatan IV dapat dilihat pada Tabel 3.65.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan Kegiatan IV


1 Kepala Bidang Program dan Kegiatan IV 1,519.13 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IVA 1,539.46 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IVB 1,574.63 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IVC 1,526.63 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik5 Kepala Subbidang Program dan Kegiatan IVD 1,527.13 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik6 Pelaksana Bidang Program dan Kegiatan IV 15,839.50 11 orang 9 orang -2 1.17 A Sangat Baik





Kegiatan IV memiliki beban kerja unit sebesar 23.526,46 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,12. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Program dan Kegiatan IV sebanyak 16 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 14 orang, dengan demikian terdapat


103

kekurangan pegawai sebanyak dua orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Sarjana Ilmu Statistik dan satu orang Diploma III.

Berdasarkan form FP2 Bidang Program dan Kegiatan IV menghasilkan produk sejumlah 72, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut: a. Monitoring dan evaluasi validitas data yang disampaikan dari manajer IKU.

b. Analisis dan rekomendasi perubahan IKU Depkeu dan Unit Eselon I.

c. Administrasi data pendukung capaian kinerja.

Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terkecil adalah permintaan data usulan penyempurnaan peta strategi/sasaran strategi/sasaran strategi/manual IKU Depkeu Wide/Depkeu One dan permintaan persetujuan Menteri Keuangan atas Kontrak Kerja.

L. Pusat Investasi Pemerintah

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi.

2. Penyusunan rencana strategis bisnis.

3. Penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan.

4. Penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat.

5. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan.

6. Pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah.

7. Pelaksanaan urusan umum.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing divisi di lingkungan PIP dapat dilihat pada Tabel 3.66.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) PIP


1 Kepala Pusat Investasi Pemerintah 1,887.95 1 orang 1 orang 0 1.25 A Sangat Baik2 Divisi Keuangan dan Umum 26,908.00 17 orang 14 orang -3 1.28 A Sangat Baik3 Divisi Portofolio Investasi I 22,272.00 14 orang 14 orang 0 1.06 A Sangat Baik4 Divisi Portofolio Investasi II 27,337.93 17 orang 13 orang -4 1.4 A Sangat Baik



Jumlah Pejabat/Pegawai

Jumlah


104

Dari Tabel 3.66 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memiliki beban kerja unit sebesar 78.405,88 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,24. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pusat Investasi Pemerintah sebanyak 49 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada sebanyak 42 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak tujuh orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah tujuh orang Diploma III di bidang Keuangan.

Berdasarkan form FP2 PIP menghasilkan produk sejumlah 269, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan atas proposal pinjaman dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

2. Rapat dalam rangka penjajakan dan kerja sama investasi.

3. Inisiasi investasi Pusat Investasi Pemerintah dalam bentuk pinjaman.

4. Penagihan bunga dan/atau pokok pinjaman.

5. Permintaan pembayaran, serta pembukaan, perpanjangan dan pencairan deposito.


1. Rapat mutasi.

2. Rekrutmen pegawai.

3. Pencairan rekening Escrow.

4. Pencairan dana pinjaman.

5. Daftar urut kepangkatan dan laporan pajak-pajak pribadi.

Pada tahun 2011 tingkat EU PIP sebesar 1,24 (sangat baik). Peran dan fungsi PIP sudah mulai berjalan sebagaimana mestinya dan telah semakin berkembang, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terhadap pengembangan internal, PIP telah menetapkan goal setting pada setiap pegawai dan telah melakukan sosialisasi serta implementasi budaya kerja Kementerian Keuangan. Selain itu terhadap pola kerja telah dilakukan pengembangan kompetensi, penataan organisasi yang andal, dan pengembangan IT demi kelancaran pekerjaan pada PIP.

2. Berkaitan dengan bisnis utama, PIP telah melakukan kegiatan mencari peluang investasi serta melaksanakan kajian kelayakan dan analisis risiko terhadap fokus investasi PIP pada pinjaman daerah dan BUMN, penugasan pemerintah berupa pembelian 7% Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara serta peluang investasi pada sektor ramah lingkungan.

3. Lingkup investasi Divisi Portofolio Investasi I diperluas pada beberapa sektor dan adanya beberapa penugasan khusus yang diberikan Menteri Keuangan kepada PIP, diantaranya mengolah Fasilitas Dana Geothermal, Pemberian pinjaman lunak kepada PLN, dan divestasi saham PT. Newmont yang masih dalam proses. Pada tahun 2011, Divisi Portofolio Investasi I juga melakukan perjanjian dana talangan kepada beberapa BUJT yang tiga diantaranya sudah disahkan dalam perjanjian namun dalam 2011 belum


105

dapat dicairkan karena terhambat oleh pembebasan tanah yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pencairan dana talangan.

4. Investasi yang telah dilakukan oleh Divisi Portofolio Investasi II adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Investasi pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT, tetapi belum dapat dilaksanakan proses pencairan dananya sampai dengan ada Keputusan Tetap dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan legalitas perjanjian dimaksud sebagaimana yang dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Perjanjian investasi pemberian pinjaman modal kerja dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi tenggara dalam rangka pekerjaan pembangunan RSUD Tipe B Sulawesi Tenggara.

c. Perjanjian investasi pemberian pinjaman modal dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka pembangunan RSUD Tipe C Surakarta.

d. Perjanjian investasi pemberian pinjaman modal kerja dengan PT. Industri Kereta Api Persero (PT. INKA) dalam rangka pengadaan 1200 unit gerbong PPCW.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III PIP, berikut akan dijelaskan tiga divisi yang ada di PIP.

1. Divisi Portofolio Investasi I

Divisi Portofolio Investasi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen dan pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat, serta penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, yang pembagian jenis/sektor investasinya ditetapkan oleh Kepala Pusat Investasi Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Divisi Portofolio Investasi I menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penilaian kelayakan investasi, penyusunan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah, dan divestasi terhadap surat berharga dan kepemilikan investasi langsung serta analisis risiko investasi.

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, pengembangan instrumen investasi, dan pengendalian terhadap investasi.

c. Penyiapan bahan penilaian sumber pembiayaan, dan penetapan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi Pemerintah Pusat.

d. Penyiapan bahan kebijakan penempatan dana Rekening Induk Dana Investasi.

e. Penyiapan bahan penyusunan peraturan dan perjanjian investasi serta penyelesaian masalah hukum atas pelaksanaan perjanjian investasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Divisi Portofolio Investasi I dapat dilihat pada Tabel 3.67.

Dari Tabel 3.67 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Divisi Portofolio Investasi I memiliki beban kerja unit sebesar 22.272 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,06. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada


106

maupun yang dibutuhkan pada Divisi Portofolio Investasi I sebanyak 14 orang, dengan demikian tidak terdapat kekurangan maupun kelebihan pegawai.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Portofolio Investasi I


1 Kepala Divisi Portofolio Investasi I 2,014.54 1 orang 1 orang 0 1.34 A Sangat Baik2 Kepala Subdivisi Pembiayaan dan Hukum I 2,028.13 1 orang 1 orang 0 1.35 A Sangat Baik3 Kepala Subdivisi Pengembangan Instrumen dan

Pengendalian I1,958.63 1 orang 1 orang 0 1.3 A Sangat Baik

4 Kepala Subdivisi Penilaian Kelayakan dan Manajemen Risiko I


5 Pelaksana Divisi Portofolio Investasi I 14,367.46 10 orang 10 orang 0 0.95 B Baik22,272.00 14 orang 14 orang 0 1.06 A Sangat Baik



Jumlah Berdasarkan form FP2, Divisi Portofolio Investasi I menghasilkan produk sejumlah

96, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Pelaporan atas proposal pinjaman dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

b. Rapat dalam rangka penjajakan dan kerja sama investasi.

c. Penyusunan SOP pada Divisi Portofolio Investasi I.

d. Pembahasan penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan perundang-undangan dalam rangka investasi.

e. Penyusunan perjanjian investasi.


a. Rapat mutasi.

b. Rekrutmen pelaksana.

Hal ini disebabkan rapat mutasi dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu atau dengan kata lain frekuensi kerja rendah dan beberapa produk lain seperti mengikuti psikotest Setjen, mengikuti tes TOEFL dan sebagainya yang pada prinsipnya frekuensi kegiatan masih rendah dan tidak semua pegawai harus terlibat. Namun, semua kegiatan yang memiliki beban rendah tersebut saling mendukung dan tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam menunjang performance suatu organisasi sehingga kegiatan tersebut tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, monitoring kompetensi dan beban kerja mutlak diperlukan oleh PIP. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan Divisi Portofolio Investasi I membutuhkan waktu dan pemikiran serta koordinasi dengan berbagai pihak.

2. Divisi Portofolio Investasi II

Divisi Portofolio Investasi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen dan pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat, serta penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, yang pembagian jenis/sektor investasinya ditetapkan oleh Kepala Pusat Investasi Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Divisi Portofolio Investasi II menyelenggarakan fungsi:


107

a. Penyiapan bahan penilaian kelayakan investasi, penyusunan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah, dan divestasi terhadap surat berharga dan kepemilikan investasi langsung serta analisis risiko investasi.

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis investasi dan kegiatan tahunan, pengembangan instrumen investasi, dan pengendalian terhadap investasi.

c. Penyiapan bahan penilaian sumber pembiayaan, dan penetapan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi Pemerintah Pusat.

d. Penyiapan bahan kebijakan penempatan dana Rekening Induk Dana Investasi.

e. Penyiapan bahan penyusunan peraturan dan perjanjian investasi serta penyelesaian masalah hukum atas pelaksanaan perjanjian investasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Divisi Portofolio Investasi II dapat dilihat pada Tabel 3.68.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Portofolio Investasi II


1 Kepala Divisi Portofolio Investasi II 1,580.21 1 orang 1 orang 0 1.05 A Sangat Baik2 Kepala Subdivisi Pembiayaan dan Hukum II 1,829.08 1 orang 1 orang 0 1.21 A Sangat Baik3 Kepala Subdivisi Pengembangan Instrumen dan

Pengendalian II1,925.13 1 orang 1 orang 0 1.28 A Sangat Baik

4 Kepala Subdivisi Penilaian Kelayakan dan Manajemen Risiko II


5 Pelaksana Divisi Portofolio Investasi II 20,086.67 13 orang 9 orang -4 1.48 A Sangat Baik27,337.93 17 orang 13 orang -4 1.4 A Sangat Baik



Jumlah Dari Tabel 3.68 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Divisi Portofolio Investasi II

memiliki beban kerja unit sebesar 27.337,93 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,40. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak 17 orang, sedangkan yang dibutuhkan Divisi Portofolio Investasi II sebanyak 13 orang, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak empat orang. Dengan demikian, Divisi Portofolio Investasi II membutuhkan empat orang tambahan pelaksana. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah empat orang Diploma III di bidang keuangan.

Berdasarkan form FP2, Divisi Portofolio Investasi II menghasilkan produk sejumlah 40, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Inisiasi Investasi Pusat Investasi Pemerintah dengan bentuk pinjaman.

b. Penagihan bunga dan/atau pokok pinjaman.

c. Penetapan keputusan investasi dalam bentuk pinjaman oleh Kepala Pusat Investasi Pemerintah.

d. Penilaian kelayakan (termasuk aspek hokum) dan risiko oleh Divisi Portofolio Investasi Initiator.

e. Penyusunan perjanjian atau amandemen perjanjian investasi dalam bentuk pinjaman.


108


a. Pencairan Rekening Escrow.

b. Pencairan dana pinjaman.

c. Input data dalam monitoring informasi investasi.

d. Penetapan keputusan investasi dalam bentuk pinjaman uang kewenangannya di luar Kepala Pusat Investasi Pemerintah.

3. Divisi Keuangan dan Umum

Divisi Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan anggaran, pembayaran dan/atau penerimaan atas transaksi investasi pada Rekening Induk Dana Investasi, akuntansi dan pelaporan, koordinasi penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, dan urusan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut Divisi Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran.

b. Pelaksanaan urusan perencanaan dan kebendaharaan serta pembayaran dan/atau penerimaan atas transaksi investasi pada Rekening Induk Dana Investasi.

c. Penyiapan bahan penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi.

d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, dan urusan perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Divisi Keuangan dan Umum dapat dilihat pada Tabel 3.69.

Dari Tabel 3.69 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Divisi Keuangan dan Umum memiliki beban kerja unit sebesar 26.908 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,28. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak 17 orang, sedangkan yang dibutuhkan pada Divisi Keuangan dan Umum sebanyak 14 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak tiga orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah tiga orang Diploma III di bidang Keuangan.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Keuangan dan Umum


1 Kepala Divisi Keuangan dan Umum 1,709.25 1 orang 1 orang 0 1.13 A Sangat Baik2 Kepala Subdivisi Akuntansi dan Pelaporan 1,835.71 1 orang 1 orang 0 1.22 A Sangat Baik3 Kepala Subdivisi Anggaran 1,689.63 1 orang 1 orang 0 1.12 A Sangat Baik4 Kepala Subdivisi Umum 1,978.71 1 orang 1 orang 0 1.31 A Sangat Baik5 Pelaksana Divisi Keuangan dan Umum 19,694.71 13 orang 10 orang -3 1.31 A Sangat Baik




Jumlah


109

Berdasarkan form FP2, Divisi Keuangan dan Umum menghasilkan produk sejumlah 133, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Permintaan pembayaran.

b. Pembukaan, perpanjangan, dan pencairan deposito.

c. Pelaksanaan pembayaran atas pertanggungjawaban uang muka keperluan sehari-hari kantor.

d. Laporan keuangan bulanan (SAP san SAK).

e. Penyusunan petunjuk operasional kerja (POK) dan Revisi POK.

f. Administrasi surat masuk.

g. Administrasi surat keluar.

h. Penerimaan tamu.


a. Daftar urut kepangkatan.

b. Laporan pajak-pajak pribadi.

c. Surat izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan.

M. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat LPSE menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi.

3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.


Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian/bidang di lingkungan Pusat LPSE dapat dilihat pada Tabel 3.70.

Dari Tabel 3.70 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Pusat LPSE memiliki beban kerja unit sebesar 106.245,42 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,16. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pusat LPSE sebanyak 67 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 61 orang, dengan demikian Pusat LPSE terdapat kekurangan pegawai sebanyak enam orang dan kekurangan tersebut belum termasuk kekurangan pegawai untuk


110

ditugaskan pada agency daerah. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah dua orang Sarjana Ilmu Komunikasi dan empat orang Sarjana Sistem Informasi atau Sarjana Teknik Informatika.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat LPSE


1 Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1,942.42 1 orang 1 orang 0 1.29 A Sangat Baik2 Bagian Tata Usaha 21,291.73 13 orang 13 orang 0 1.09 A Sangat Baik3 Bidang Registrasi dan Verifikasi 21,293.45 13 orang 13 orang 0 1.09 A Sangat Baik4 Bidang Layanan Teknis Pengguna 33,212.83 22 orang 20 orang -2 1.1 A Sangat Baik5 Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem 28,504.99 18 orang 14 orang -4 1.35 A Sangat Baik




Jumlah Dapat diinformasikan bahwa pada tahun 2012 Pusat LPSE telah memiliki 32 agency

daerah yang beroperasi di seluruh ibukota provinsi di Indonesia. Pembukaan agency LPSE Kementerian Keuangan telah dilakukan sejak tahun 2009 yaitu sebanyak lima daerah di pulau Jawa, tahun 2010 sebanyak 15 daerah di luar pulau Jawa, dan tahun 2011 sebanyak 12 daerah di luar pulau Jawa. Tugas-tugas agency LPSE di daerah selama ini dilakukan oleh Tim Pelaksana Penerapan LPSE pada Instansi Vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan di daerah, sehingga beban kerja tim tersebut dapat diukur sebagai beban kerja Pusat LPSE.

Kantor agency daerah merupakan kantor layanan LPSE yang memberikan pelayanan selama jam kerja. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Pusat LPSE, kinerja tim pengelola LPSE daerah belum optimal. Hal ini disebabkan, tugas pelayanan kepada pengguna system yang dilakukan oleh anggota tim tersebut sering berbenturan dengan tugas dan fungsi pegawai dari unit asalnya. Sesuai dengan amanat Perpres 54 Tahun 2010 dan Surat Edaran nomor SE-633/MK.1/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012 yang mewajibkan semua pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan/seleksi dilakukan melalui pengadaan secara elektronik (e-procurement). Sehubungan dengan hal itu, mengingat bahwa kantor agency daerah juga kantor pelayanan maka kebutuhan pegawai merupakan sesuatu yang mendesak bagi Pusat LPSE untuk mendapat tambahan pegawai minimal dua orang pada tiap-tiap agency LPSE di daerah yang fokus melaksanakan tugas dan fungsi Pusat LPSE.

Kualifikasi pendidikan pegawai yang dibutuhkan oleh Pusat LPSE sebagai berikut:

No. Bagian/Bidang Kekurangan Pegawai

Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan perhitungan ABK 1. Bidang Layanan Teknis

Pengguna 2 orang Ilmu Komunikasi

(Kehumasan) 2. Bidang Kebijakan dan

Pengelolaan Sistem 4 orang • Sistem Informasi

• Teknik Informatika Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai di daerah


111

3. Agency LPSE Daerah 64 orang • DIII Akuntansi Pemerintah • DIII Kebendaharaan Negara

Berdasarkan form FP2, Pusat LPSE menghasilkan output sebanyak 788 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan Surat Masuk Pusat.

2. Penerbitan dan Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

3. Pemberian user id dan password bagi penyedia barang/jasa.

4. Pelaksanaan Monev.

5. Pelayanan helpdesk pada LPSE.

6. Penyelenggaraan publikasi layanan pengadaan secara elektronik kementerian keuangan.

7. Pendampingan pembangunan system aplikasi LPSE.

8. Monitoring Kinerja Sistem Aplikasi.


1. Koordinasi perumusan indikator kinerja dalam rangka penyempurnaan Renja TA 2012.

2. Usulan mengikuti program S2/S3.

3. Meeting dengan WB perihal assessment Pusat LPSE.

4. Rapat pembahasan integrasi SPSE dan SPAN.

5. Konsinyering

6. Pelatihan.

7. Pelatihan Aplikasi RUP Kementerian Keuangan.

8. Pembentukan Panitia Musyawarah KORPRI Kementerian Keuangan.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Pusat LSPE, berikut akan dijelaskan lima bagian/bidang yang ada di Pusat LPSE.


Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program kerja, dan evaluasi serta laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja.

b. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dokumentasi, dan kearsipan.

c. Pelaksanaan urusan keuangan.

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Tata Usaha Pusat LPSE dapat dilihat pada Tabel 3.71.

Dari Tabel 3.71 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Tata Usaha memiliki beban kerja unit sebesar 21.291,73 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09.

http://bebankerja.depkeu.go.id/index.php?r=abk/produkA/view&id=1783


http://bebankerja.depkeu.go.id/index.php?r=abk/produkB/view&id=2218









112

Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Tata Usaha sebanyak 13 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 13 orang, dengan demikian tidak terdapat kelebihan maupun kekurangan pegawai.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Pusat LPSE


1 Kepala Bagian Tata Usaha 1,686.70 1 orang 1 orang 0 1.12 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Umum 1,795.99 1 orang 1 orang 0 1.19 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Keuangan 1,738.06 1 orang 1 orang 0 1.15 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Rumah Tangga 1,891.52 1 orang 1 orang 0 1.26 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Tata Usaha 14,179.46 9 orang 9 orang 0 1.05 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan form FP2, Bagian Tata Usaha menghasilkan produk sejumlah 261,


a. Penatausahaan Surat Masuk Pusat.

b. Penerbitan dan Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

c. Penerbitan SPM LS.


a. Koordinasi perumusan indikator kinerja dalam rangka penyempurnaan Renja TA 2012.

b. Usulan Mengikuti Program S2/S3.

c. Usulan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

2. Bidang Registrasi dan Verifikasi

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan dan penyimpanan persyaratan dan tata cara registrasi pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

b. Penyiapan bahan verifikasi/validasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada pengguna sistem.

c. Penyiapan bahan penetapan, pengembangan, dan pengadministrasian identitas digital kepada pengguna sistem.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Registrasi dan Verifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.72.

Dari Tabel 3.72 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bidang Registrasi dan Verfikasi memiliki beban kerja unit sebesar 21.293,45 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah








113

pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Registrasi dan Verfikasi sebanyak 13 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 13 orang, dengan demikian tidak terdapat kelebihan atau kekurangan pegawai.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Registrasi dan Verifikasi


1 Kepala Bidang Registrasi dan Verifikasi 1,866.23 1 orang 1 orang 0 1.24 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Registrasi 1,910.00 1 orang 1 orang 0 1.27 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Verifikasi 2,090.25 1 orang 1 orang 0 1.39 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Sertifikasi Digital 1,737.82 1 orang 1 orang 0 1.15 A Sangat Baik5 Pelaksana Bidang Registrasi dan Verifikasi 13,689.15 9 orang 9 orang 0 1.01 A Sangat Baik




Jumlah Kepala Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai beban kerja sebesar 1.866.23

orang jam (OJ) yang apabila dibandingkan dengan jam kerja efektif per tahun (1.507), menghasilkan tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kerja Jabatan (EJ) sebesar 1,24 sehingga jabatan ini mempunyai penilaian Prestasi Jabatan A (Sangat Baik).

Kepala Subbidang Registrasi mempunyai beban kerja sebesar 1.910.00 orang jam (OJ) yang apabila dibandingkan dengan jam kerja efektif per tahun (1.507), menghasilkan tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kerja Jabatan (EJ) sebesar 1,27 sehingga jabatan ini mempunyai penilaian Prestasi Jabatan A (Sangat Baik).

Kepala Subbidang Verifikasi mempunyai beban kerja sebesar 2.090.25 orang jam (OJ) yang apabila dibandingkan dengan jam kerja efektif per tahun (1.507), menghasilkan tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kerja Jabatan (EJ) sebesar 1,39 sehingga jabatan ini mempunyai penilaian Prestasi Jabatan A (Sangat Baik).

Kepala Subbidang Sertifikasi Digital mempunyai beban kerja sebesar 1.737.82 orang jam (OJ) yang apabila dibandingkan dengan jam kerja efektif per tahun (1.507), menghasilkan tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kerja Jabatan (EJ) sebesar 1,15 sehingga jabatan ini mempunyai penilaian Prestasi Jabatan A (Sangat Baik).

Pelaksana Bidang Registrasi dan Verifikasi pada tahun 2011 berjumlah 9 orang, dan mempunyai beban kerja sebesar 13.689.15 orang jam (OJ) yang apabila dibandingkan dengan jam kerja efektif per tahun (1.507), menghasilkan tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kerja Jabatan (EJ) sebesar 1,01 sehingga jabatan ini mempunyai penilaian Prestasi Jabatan A (Sangat Baik).

Berdasarkan form FP2, Bidang Registrasi dan Verifikasi menghasilkan 155 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Pemberian user id dan password bagi penyedia barang/jasa.

b. Pelaksanaan Monev.

c. Verifikasi lapangan.


a. Meeting dengan WB perihal assessment Pusat LPSE.

b. Rapat pembahasan integrasi SPSE dan SPAN.





114

c. Pemberian User ID dan Password kepada Verifikator, Trainer, dan Helpdesk.

3. Bidang Layanan Teknis Pengguna

Bidang Layanan Teknis Pengguna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Layanan Teknis Pengguna menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pelayanan keluhan dan kebutuhan bantuan teknis setiap saat dari pengguna sistem.

b. Penyiapan bahan pelatihan sosialisasi, dan diseminasi pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada seluruh pengguna sistem, serta kerjasama dan kehumasan LPSE.

c. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Layanan Teknis Pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.73.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Layanan Teknis Pengguna


1 Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna 1,600.67 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik2 Kepala Subbidang Layanan Pengguna 1,959.88 1 orang 1 orang 0 1.3 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Publikasi dan Kerja Sama 1,724.17 1 orang 1 orang 0 1.14 A Sangat Baik4 Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi 1,533.79 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik5 Pelaksana Bidang Layanan Teknis Pengguna 26,394.33 18 orang 16 orang -2 1.09 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.73 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bidang Layanan Teknis

Pengguna memiliki beban kerja unit sebesar 33.212,83 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,10. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Layanan Teknis Pengguna sebanyak 22 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 20 orang, dengan demikian bagian ini kekurangan pegawai sebanyak dua orang.

Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna mempunyai beban kerja sebesar 1.600,67 orang jam (OJ) apabila dibandingkan dengan jam kerja efektif pertahun (1.507) menghasilkan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kerja Jabatan (EJ) sebesar 1,06, sehingga jabatan ini mempunyai penilaian Prestasi jabatan (PJ) A atau Sangat Baik.

Kepala Subbidang Layanan Pengguna mempunyai beban kerja mempunyai beban kerja sebesar 1.959,88 orang jam (OJ) dan apabila dibandingkan dengan jam kerja efektif per tahun (1.507) menghasilkan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Jabatan (EJ) 1,3 sehingga jabatan ini mempunyai penilaian prestasi jabatan (PJ) A atau Sangat Baik.

Kepala Subbidang Publikasi dan Kerjasama mempunyai beban kerja mempunyai beban kerja sebesar 1.724,17 orang jam (OJ) dan apabila dibandingkan dengan jam kerja



115

efektif per tahun (1.507) menghasilkan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Jabatan (EJ) 1,14 sehingga jabatan ini mempunyai penilaian prestasi jabatan (PJ) A atau Sangat Baik.

Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai beban kerja mempunyai beban kerja sebesar 1.533,79 orang jam (OJ) dan apabila dibandingkan dengan jam kerja efektif per tahun (1.507) menghasilkan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Jabatan (EJ) 1,02 sehingga jabatan ini mempunyai penilaian prestasi jabatan (PJ) A atau Sangat Baik.

Pelaksana Bidang Layanan Teknis Pengguna pada tahun 2011 berjumlah 16 orang dan mempunyai beban kerja kumulatif sebesar 26.394,33 orang jam (OJ) atau 1.552,61 per pelaksana, apabila dibandingkan dengan jam kerja efektif per tahun (1.507) menghasilkan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kerja Jabatan (EJ) 1,03 sehingga jabatan ini mempunyai penilaian Prestasi Jabatan (PJ) A atau Sangat Baik.

Berdasarkan form FP2, Bidang Layanan Teknis Pengguna menghasilkan produk sebanyak 155 dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan helpdesk pada LPSE.

b. Penyelenggaraan publikasi layanan pengadaan secara elektronik kementerian keuangan.

c. Penanganan keluhan pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.


a. Konsinyering

b. Pelatihan.

c. Rapat Pembahasan.

Hasil analisis beban kerja tahun 2011 ini mencerminkan asumsi jam kerja efektif selama satu tahun dan menjadi dasar dalam penghitungan pemenuhan kebutuhan pejabat/pegawai pada Bidang Layanan Teknis Pengguna.

4. Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem

Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan serta mengelola sistem serta memberikan jaminan aksesibilitas pengguna dan koneksi kepada pusat data pengadaan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem menyelenggarakan fungsi:

a. Monitoring, pengkajian, dan penyiapan bahan regulasi dan kebijakan pengadaan barang secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan yang berkordinasi dengan LKPP.

b. Pengkajian, pelaporan kinerja, dan administrasi sistem aplikasi dan penyusunan Pengelolaan Tingkat Layanan dengan instansi terkait.

c. Pengkajian, perencanaan kapasitas, pemeliharaan, dan administrasi perangkat jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras Teknologi Informasi dan Komunikasi.





116

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem dapat dilihat pada Tabel 3.74.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem



1 Kepala Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem 1,538.10 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik

2 Kepala Subbidang Pengembangan Kebijakan 1,784.68 1 orang 1 orang 0 1.18 A Sangat Baik3 Kepala Subbidang Pemeliharaan Sistem Aplikasi 2,071.03 1 orang 1 orang 0 1.37 A Sangat Baik

4 Kepala Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur Sistem 1,646.68 1 orang 1 orang 0 1.09 A Sangat Baik

5 Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem


6 Pelaksana Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem 19,594.99 13 orang 9 orang -4 1.44 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.74 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bidang Kebijakan dan

Pengelolaan Sistem memiliki beban kerja unit sebesar 28.504,99 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,35. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem sebanyak 18 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 14 orang, dengan demikian terdapat kekurangan empat pegawai.

Kepala Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem mempunyai beban kerja sebesar 1.538,10 orang jam (OJ) yang apabila dibandingkan dengan jam kerja efektif per tahun (1.507), menghasilkan tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kerja (EJ) sebesar 1,02 sehingga jabatan ini mempunyai penilaian Prestasi Jabatan A (Sangat Baik). Kondisi ini disebabkan beban kerja Kepala Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem telah berjalan dengan efektif.

Kepala Subbidang Pengembangan Kebijakan mempunyai beban kerja sebanyak 1.784,68 orang jam (OJ) yang apabila dibandingkan dengan jam kerja efektif per tahun (1.507), menghasilkan tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kerja Jabatan (EJ) sebesar 1,18 sehingga jabatan ini mempunyai penilaian Prestasi Jabatan A (Sangat Baik). Kondisi ini terjadi disebabkan beban kerja Kepala Subbidang Pengembangan Kebijakan telah berjalan dengan efektif.

Kepala Subbidang Pemeliharaan Sistem Aplikasi mempunyai beban kerja sebanyak 2.071,03 orang jam (OJ) yang apabila dibandingkan dengan jam kerja efektif per tahun (1.507), menghasilkan tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kerja Jabatan (EJ) sebesar 1,37 sehingga jabatan ini mempunyai penilaian Prestasi Jabatan A (Sangat Baik). Kondisi ini terjadi disebabkan beban kerja Kepala Subbidang Pemeliharaan Sistem Aplikasi telah berjalan dengan efektif.

Kepala Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur Sistem mempunyai beban kerja sebanyak 1.646,68 orang jam (OJ) yang apabila dibandingkan dengan jam kerja efektif per tahun (1.507), menghasilkan tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kerja Jabatan (EJ) sebesar 1,09 sehingga jabatan ini mempunyai penilaian Prestasi Jabatan A (Sangat Baik). Kondisi ini


117

terjadi disebabkan beban kerja Kepala Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur Sistem telah berjalan dengan efektif.

Pelaksana Bidang Kebijakan dan Pengelolan Sistem pada tahun 2010 berjumlah sembilan orang dan satu orang jabatan fungsional. Pelaksana mempunyai beban kerja sebesar 19.594,99 orang jam (OJ) dan jabatan fungsional mempunyai beban kerja sebesar 1.869,50. Apabila dibandingkan dengan jam kerja efektif per tahun (1.507), menghasilkan tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kerja Jabatan (EJ) Pelaksana sebesar 1,44, sehingga jabatan ini mempunyai penilaian Prestasi Jabatan A (Sangat Baik). Sementara itu, jumlah Pelaksana yang dibutuhkan Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem pada tahun 2011 sebanyak empat orang sehingga terdapat kekurangan pelaksana sebanyak empat orang.

Berdasarkan form FP2, Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem menghasilkan produk sejumlah 217. Produk-produk tersebut dihasilkan berdasarkan kondisi riil beban kerja Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem, yakni berdasarkan uraian jabatan, SOP, dan surat tugas yang telah dilaksanakan. Adapun produk/kegiatan pada bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem yang memiliki beban kerja terbesar adalah:

a. Pendampingan pembangunan system aplikasi LPSE.

b. Monitoring Kinerja Sistem Aplikasi.

c. Monitoring Kinerja Infrastruktur Sistem.


a. Pelatihan Aplikasi RUP Kementerian Keuangan.

b. Pembentukan Panitia Musyawarah KORPRI Kementerian Keuangan.

c. Diklat.

Hasil Analisis Beban Kerja Tahun 2011 ini telah mencerminkan asumsi jam kerja efektif selama satu tahun dan dapat dijadikan dasar dalam pemenuhan jabatan atau pegawai pada Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem.

N. Sekretariat Pengadilan Pajak

Sekretariat Pengadilan Pajak mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

2. Pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan.

3. Penghimpunan dan pengklasifikasian putusan pengadilan pajak dan penyelenggaraan perpustakaan.

4. Pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan pengadilan pajak.

5. Pelayanan administrasi yurisprudensi putusan pengadilan pajak.






118

6. Pengolahan data dan pelayanan informasi.

7. Pelayanan administrasi persiapan persidangan.

8. Pelayanan administrasi persidangan.

9. Pelayanan administrasi penyelesaian putusan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian dan sekretaris pengganti di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak dapat dilihat pada Tabel 3.75.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Pengadilan Pajak


1 Sekretaris Pengadilan Pajak 2,094.33 1 orang 1 orang 0 1.39 A Sangat Baik2 Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak 1,540.28 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik3 Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi 21,629.32 13 orang 13 orang 0 1.1 A Sangat Baik4 Bagian Administrasi Sengketa Pajak I 22,657.74 14 orang 13 orang -1 1.16 A Sangat Baik5 Bagian Administrasi Sengketa Pajak II 13,519.30 10 orang 12 orang 2 0.75 C Cukup6 Bagian Umum 61,596.88 41 orang 40 orang -1 1.02 A Sangat Baik7 Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data 18,735.17 13 orang 14 orang 1 0.89 C Cukup8 Sekretaris Pengganti I 10,681.63 7 orang 6 orang -1 1.18 A Sangat Baik9 Sekretaris Pengganti II 11,527.38 7 orang 6 orang -1 1.27 A Sangat Baik

10 Sekretaris Pengganti III 12,124.28 7 orang 6 orang -1 1.34 A Sangat Baik11 Sekretaris Pengganti IV 9,733.70 6 orang 6 orang 0 1.08 A Sangat Baik12 Sekretaris Pengganti V 11,618.47 7 orang 6 orang -1 1.28 A Sangat Baik13 Sekretaris Pengganti VI 9,995.63 7 orang 5 orang -2 1.33 A Sangat Baik14 Sekretaris Pengganti VII 9,195.17 7 orang 5 orang -2 1.22 A Sangat Baik15 Sekretaris Pengganti VIII 10,513.95 7 orang 6 orang -1 1.16 A Sangat Baik16 Sekretaris Pengganti IX 10,229.33 7 orang 7 orang 0 0.97 B Baik17 Sekretaris Pengganti X 9,853.44 6 orang 6 orang 0 1.09 A Sangat Baik18 Sekretaris Pengganti XI 10,544.56 7 orang 6 orang -1 1.17 A Sangat Baik19 Sekretaris Pengganti XII 9,703.04 7 orang 5 orang -2 1.29 A Sangat Baik20 Sekretaris Pengganti XIII 11,652.32 7 orang 6 orang -1 1.29 A Sangat Baik21 Sekretaris Pengganti XIV 9,787.63 7 orang 6 orang -1 1.08 A Sangat Baik22 Sekretaris Pengganti XV 11,333.51 7 orang 6 orang -1 1.25 A Sangat Baik23 Sekretaris Pengganti XVI 10,408.62 7 orang 6 orang -1 1.15 A Sangat Baik24 Sekretaris Pengganti XVII 9,270.74 7 orang 5 orang -2 1.23 A Sangat Baik25 Sekretaris Pengganti XVIII 11,836.69 7 orang 6 orang -1 1.31 A Sangat Baik26 Sekretaris Pengganti XIX 9,088.54 6 orang 6 orang 0 1.01 A Sangat Baik27 Sekretaris Pengganti XX 8,683.88 6 orang 6 orang 0 0.96 B Baik28 Sekretaris Pengganti XXI 10,558.81 7 orang 6 orang -1 1.17 A Sangat Baik29 Sekretaris Pengganti XXII 9,201.75 7 orang 5 orang -2 1.22 A Sangat Baik30 Sekretaris Pengganti XXIII 10,158.08 7 orang 6 orang -1 1.12 A Sangat Baik31 Sekretaris Pengganti XXIV 9,820.56 7 orang 5 orang -2 1.3 A Sangat Baik32 Sekretaris Pengganti XXV 10,922.73 7 orang 6 orang -1 1.21 A Sangat Baik33 Sekretaris Pengganti XXVI 9,251.98 6 orang 6 orang 0 1.02 A Sangat Baik34 Sekretaris Pengganti XXVII 8,182.44 6 orang 6 orang 0 0.9 B Baik35 Sekretaris Pengganti XXVIII 9,305.67 6 orang 6 orang 0 1.03 A Sangat Baik36 Sekretaris Pengganti XXIX 11,402.73 7 orang 6 orang -1 1.26 A Sangat Baik37 Sekretaris Pengganti XXX 11,288.06 7 orang 6 orang -1 1.25 A Sangat Baik38 Sekretaris Pengganti XXXI 9,288.35 7 orang 5 orang -2 1.23 A Sangat Baik39 Sekretaris Pengganti XXXII 11,300.19 7 orang 6 orang -1 1.25 A Sangat Baik40 Sekretaris Pengganti XXXIII 11,023.07 7 orang 6 orang -1 1.22 A Sangat Baik41 Sekretaris Pengganti XXXIV 10,393.33 7 orang 6 orang -1 1.15 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.75 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretariat Pengadilan

Pajak memiliki beban kerja unit sebesar 491.653,24 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,12. Beban Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak tahun 2011 mengalami kenaikan dari tahun 2010 karena jumlah Berkas Banding dan Gugatan yang masuk serta Putusan Pengadilan pajak yang dihasilkan mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil perhitungan


119

beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretariat Pengadilan Pajak sebanyak 323 orang, sementara jumlah pegawai yang ada pada Sekretariat Pengadilan Pajak sebanyak 289 orang, dengan demikian Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan 34 pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretariat Pengadilan Pajak menghasilkan produk sejumlah 1.792 dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1. Penataan surat masuk.

2. Permohonan banding/gugatan I.

3. Administrasi putusan II.

4. Resume putusan pengadilan pajak.

5. Dokumentasi putusan pengadilan pajak.

6. Berita acara sidang pemeriksaan acara biasa.

7. Sidang pemeriksaan.

8. Konsep putusan acara biasa.


1. Penghapusan BMN.

2. Pembuatan DP3.

3. Pembuatan laporan evaluasi pelaksana.

4. Pencabutan permohonan peninjauan kembali.

5. Permintaan perbaikan/penambahan.

6. Pengiriman berkas alih.

7. Penetapan alih.

8. Permintaan alat tulis kantor.

Sekretariat Pengadilan Pajak dipimpin oleh satu Sekretaris dan satu Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak (eselon II) dan membawahi 39 unit eselon III (5 Bagian dan 34 Sekretaris Pengganti) yaitu:

1. Bagian Umum membawahkan empat subbagian;

2. Bagian ASP I membawahkan tiga subbagian;

3. Bagian ASP II membawahkan tiga subbagian;

4. Bagian Yurpenda membawahkan tiga subbagian;

5. Bagian APKD membawahkan tiga subbagian;

6. Sekretaris Pengganti masing-masing membawahkan dua Pembantu Sekretaris Pengganti.

Secara umum Sekretaris Pengganti pada Sekretariat Pengadilan Pajak memiliki beban kerja terbesar, berupa produk sidang pemeriksaan dan pembuatan konsep Putusan Acara Biasa. Beban kerja tersebut sejak tahun 2011 terbagi dalam 34 unit eselon III. Besarnya beban kerja tersebut karena dalam satu tahun setiap Sekretaris Pengganti harus melaksanakan ± 40 hari sidang pemeriksaan. Sebagai konsekuensinya, pada tahun 2011


120

Sekretariat Pengadilan Pajak mampu menghasilkan 7.794 konsep Putusan Acara Biasa yang setiap pembuatannya memerlukan waktu yang relatif lama bila dibandingkan dengan produk lainnya. Sementera itu, produk dengan beban kerja tertinggi pada bagian ada pada subbagian Tata Usaha yaitu Penatausahaan Surat Masuk (Kelengkapan Berkas) yang disebabkan karena banyaknya jumlah berkas banding dan gugatan yang masuk pada tahun 2011 yaitu masing-masing sebanyak 5.951 dan 1.114 berkas. Kondisi tersebut menyebabkan Bagian Umum memiliki beban kerja atas produk-produk tersebut adalah dengan penambahan satu Majelis (2 Sekretaris Pengganti) pada tahun 2012 agar alokasi berkas pada masing-masing Sekretaris Pengganti dapat lebih merata. Disamping itu perlu dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Sengketa Pajak Quick Win dalam rangka mempersingkat waktu penatausahaan surat masuk (kelengkapan berkas). Untuk produk dengan beban kerja terkecil yang terdapat pada produk Penghapusan BMN terjadi akibat gagalnya lelang dalam pelaksanaan Penghapusan BMN tersebut. Oleh karena itu, rencana aksinya melaksanakan lelang ulang Penghapusan BMN pada bulan Agustus 2012.

Sekretaris Pengganti mempunyai tugas kepaniteraan yang terdiri dari pelayanan administrasi persiapan persidangan, pelayanan administrasi persidangan, dan pelayanan administrasi penyelesaian putusan. Beban kerja Sekretaris Pengganti pada masing masing harsinom tergantung pada pengalokasian berkas.

Kebijakan alokasi berkas ini terletak pada Ketua Pengadilan Pajak dimana berkas dari Pemohon Banding/Gugatan yang sama dialokasikan pada majelis yang menangani berkas sebelumnya, untuk menjaga konsistensi Putusan dan efektivitas pemeriksaan. Hal ini yang mengakibatkan volume berkas pada masing-masing Sekretaris Pengganti tidak merata.

Jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretariat Pengadilan Pajak sebanyak 323 orang, sementara jumlah pegawai yang ada pada Sekretariat Pengadilan Pajak sebanyak 289 orang, dengan demikian Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan 34 orang. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelebihan satu pegawai pada jabatan Kepala Subbagian Administrasi Peninjauan Kembali II karena beban kerjanya rendah terkait tingkat pengajuan berkas Peninjauan Kembali dari luar wilayah DKI Jakarta sangat rendah.

2. Kekurangan delapan pegawai pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti karena terdapat promosi dan Tugas Belajar.

3. Kekurangan sejumlah 27 pada jabatan Pelaksana, telah ditambah sejumlah 13 orang dari lulusan Prodip STAN tahun 2011 yang baru mulai bekerja TMT 1 Maret 2012 sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 14 pegawai yang telah diajukan permohonan kebutuhan pegawai tersebut kepada Biro Sumber Daya Manusia untuk Tahun Anggaran 2013 dengan kualifikasi sebagai berikut:

No. Program Studi Tingkat Pendidikan (S1/D3)

Tahun 2013

1. Akuntansi S1 0

2. Hukum S1 4


121

No. Program Studi Tingkat Pendidikan (S1/D3)

Tahun 2013

3. Manajemen SDM S1 1

4. Kearsipan/Kepustakaan S1 1

5. Komputer S1 1

6. Perpajakan D3 7

14

Efisiensi Jabatan pada Sekretaris Pengadilan Pajak sejumlah 1,39 karena Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak hanya menjabat sampai tanggal 31 Oktober 2011 dan Pejabat Baru dilantik pada Tahun 2012 sehingga saat kekosongan jabatan tersebut, tugas-tugas Wakil Sekretaris dilakukan oleh Sekretaris.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Sekretariat Pengadilan Pajak, berikut akan dijelaskan lima bagian dan 34 Sekretaris Pengganti yang ada di Sekretariat Pengadilan Pajak.

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program kerja, tata usaha, kepegawaian, keuangan, pelaporan, dan rumah tangga Sekretariat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bagian umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan program kerja.

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

c. Pelaksanaan urusan keuangan.

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan pelaporan.

e. Pelaksanaan urusan perlengkapan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Umum Sekretariat Pengadilan Pajak dapat dilihat pada Tabel 3.76.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Umum Sekretariat Pengadilan Pajak


1 Kepala Bagian Umum 1,555.93 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Kepegawaian 1,446.31 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik3 Kepala Subbagian Keuangan 2,024.35 1 orang 1 orang 0 1.34 A Sangat Baik5 Kepala Subbagian Pelengkapan dan Rumah Tangga 1,365.81 1 orang 1 orang 0 0.91 B Baik7 Kepala Subbagian Tata Usaha 1,586.46 1 orang 1 orang 0 1.05 A Sangat Baik9 Pelaksana Bagian Umum 52,077.74 35 orang 33 orang -2 1.05 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.76 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Umum memiliki

beban kerja unit sebesar 60.056,59 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,05. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang


122

dibutuhkan pada Bagian Umum sebanyak 40 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 38 orang, dengan demikian terdapat kekurangan dua pegawai.

Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak hanya menjabat sampai tanggal 31 Oktober 2011 dan Pejabat Baru dilantik pada Tahun 2012 sehingga saat kekosongan jabatan tersebut, tugas-tugas Wakil Sekretaris dilakukan oleh Sekretaris.

Berdasarkan form FP2 Bagian Umum menghasilkan produk sejumlah 112, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Penataan Surat Masuk (kelengkapan berkas).

b. Tugas belajar.


a. Penghapusan BMN.

b. Laporan perceraian.

2. Bagian Administrasi Sengketa Pajak I

Bagian Administrasi Sengketa Pajak I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi berkas banding dan/atau gugatan dalam wilayah provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Sengketa Pajak I menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan tata usaha permohonan banding dan/atau gugatan.

b. Pelaksanaan urusan tata usaha berkas banding dan/atau gugatan dalam rangka persiapan sidang.

c. Pelaksanaan urusan tata usaha berkas putusan sidang.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Administrasi Sengketa Pajak I dapat dilihat pada Tabel 3.77.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi Sengketa Pajak I


1 Kepala Bagian Administrasi Sengketa Pajak I 1,945.30 1 orang 1 orang 0 1.29 A Sangat Baik2 Kepala Subbagian Banding dan Gugatan I 2,217.92 1 orang 1 orang 0 1.47 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Persidangan I 1,296.27 1 orang 1 orang 0 0.86 C Cukup6 Kepala Subbagian Putusan I 1,915.94 1 orang 1 orang 0 1.27 A Sangat Baik7 Koordinator Pelaksana Penggandaan Putusan I 0.00 0 orang 0 orang 0 0 E Kurang8 Pelaksana Bagian Administrasi Sengketa Pajak I 15,282.32 10 orang 9 orang -1 1.13 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.77 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Administrasi

Sengketa Pajak I memiliki beban kerja unit sebesar 22.657,74 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,16. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Administrasi Sengketa Pajak I sebanyak 14 orang, dementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 13 orang, dengan demikian terdapat kekurangan satu orang pegawai.


123

Berdasarkan form FP2 Bagian Administrasi Sengketa Pajak I menghasilkan produk sejumlah 16, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Permohonan banding/gugatan I.

b. Administrasi putusan I.


a. Pembuatan DP3.

b. Pembuatan laporan evaluasi pelaksana.

3. Bagian Administrasi Sengketa Pajak II

Bagian Administrasi Sengketa Pajak II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi berkas banding dan/atau gugatan dalam wilayah di luar provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Sengketa Pajak II menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan tata usaha permohonan banding dan/atau gugatan.

b. Pelaksanaan urusan tata usaha berkas banding dan/atau gugatan dalam rangka persiapan sidang.

c. Pelaksanaan urusan tata usaha berkas putusan sidang.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Administrasi Sengketa Pajak II dapat dilihat pada Tabel 3.78.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi Sengketa Pajak II


1 Kepala Bagian Administrasi Sengketa Pajak II 1,111.47 1 orang 1 orang 0 0.74 C Cukup2 Kepala Subbagian Banding dan Gugatan II 1,245.52 1 orang 1 orang 0 0.83 C Cukup3 Kepala Subbagian Persidangan II 962.38 1 orang 1 orang 0 0.64 D Sedang4 Kepala Subbagian Putusan II 1,556.13 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik5 Pelaksana Bagian Administrasi Sengketa Pajak II 8,643.81 6 orang 7 orang 1 0.82 C Cukup





Sengketa Pajak II memiliki beban kerja unit sebesar 13.519,30 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,82. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak sebelas orang sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Administrasi Sengketa Pajak II sebanyak sepuluh orang, dengan demikian terdapat kelebihan satu orang pegawai.

Berdasarkan form FP2 Bagian Administrasi Sengketa Pajak II menghasilkan produk sejumlah 16 dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Administrasi putusan II.

b. Permohonan banding/gugatan II.


124


a. Pembuatan DP3.

b. Pembuatan laporan evaluasi pelaksana.

Adapun Beban kerja Bagian Administrasi Sengketa Pajak II tidak sebanyak Bagian Administrasi Sengketa Pajak I dikarenakan berkas banding dan/atau gugatan dalam wilayah di luar provinsi DKI Jakarta lebih sedikit daripada dari DKI Jakarta.

4. Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data

Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak, serta pengolahan data dan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pelayanan administrasi yurisprudensi putusan pengadilan pajak.

b. Pelaksanaan pelayanan pengolahan data.

c. Pelaksanaan pelayanan informasi.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data dapat dilihat pada Tabel 3.79.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data


1 Kepala Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data 1,383.08 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik2 Kepala Subbagian Pelayanan Informasi 1,021.75 1 orang 1 orang 0 0.68 D Sedang3 Kepala Subbagian Pengolahan Data 1,492.67 1 orang 1 orang 0 0.99 B Baik4 Koordinator Pelaksana Operasional Komputer 0.00 0 orang 0 orang 0 0 E Kurang5 Kepala Subbagian Yurisprudensi 1,200.50 1 orang 1 orang 0 0.8 C Cukup6 Pelaksana Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data 13,637.17 9 orang 10 orang 1 0.9 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.79 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Yurisprudensi dan

Pengolahan Data memiliki beban kerja unit sebesar 18.735,17 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,89. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data sebanyak 13 orang sedangkan jumlah pegawai yang ada 14 orang, dengan demikian terdapat kelebihan pegawai sebanyak satu orang.

Berdasarkan form FP2 Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data menghasilkan produk sejumlah 46, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Resume putusan pengadilan pajak.

b. Pemberian nomor putusan.


125


c. Pembuatan user SISPA.

d. Pembuatan DP3.

5. Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi

Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi mempunyai tugas menghimpun dan mengklasifikasikan, menatausahakan berkas putusan Pengadilan Pajak, pelayanan perpustakaan dan melaksanakan pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan tata usaha permohonan peninjauan kembali.

b. Penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Pengadilan Pajak.

c. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan perpustakaan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi dapat dilihat pada Tabel 3.80.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi


1 Kepala Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi 1,620.68 1 orang 1 orang 0 1.08 A Sangat Baik

2 Kepala Subbagian Administrasi Peninjauan Kembali I 2,108.65 1 orang 1 orang 0 1.4 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Administrasi Peninjauan Kembali II 397.12 0 orang 1 orang 1 0.26 E Kurang4 Kepala Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan 2,023.70 1 orang 1 orang 0 1.34 A Sangat Baik5 Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Administrasi Peninjauan

Kembali dan Dokumentasi0.33 0 orang 0 orang 0 0 E Kurang

6 Pelaksana Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi






Peninjauan Kembali dan Dokumentasi memiliki beban kerja unit sebesar 21.629,32 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,1. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak 13 orang sedangakan jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi sebanyak 13 orang, dengan demikian tidak terdapat kelebihan atau kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi menghasilkan produk sejumlah 19, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi putusan pengadilan pajak.

b. Administrasi permohonan peninjauan kembali.


a. Pencabutan permohonan peninjauan kembali.


126

b. Pembuatan DP3.

Adapun beban kerja Subbagian Administrasi Peninjauan Kembali II lebih kecil dibandingkan dengan Subbagian Administrasi Peninjauan Kembali I dikarenakan tingkat pengajuan berkas Peninjauan Kembali dari luar wilayah DKI Jakarta sangat rendah.

6. Sekretaris Pengganti

Sekretaris Pengganti mempunyai tugas kepaniteraan yang terdiri dari pelayaan administrasi persiapan persidangan, pelayanan administrasi persidangan, dan pelayanan administrasi penyelesaian putusan.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing Sekretaris Pengganti yang ada pada Sekretariat Pengadilan Pajak.

a. Sekretaris Pengganti I.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti I dapat dilihat pada Tabel 3.81.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti I


1 Sekretaris Pengganti I 1,371.39 1 orang 1 orang 0 0.91 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti I 3,312.45 2 orang 2 orang 0 1.1 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti I 5,997.78 4 orang 3 orang -1 1.33 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.81 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti I

memiliki beban kerja unit sebesar 10.681,63 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,18. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretaris Pengganti I sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti I terdapat kekurangan satu pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti I menghasilkan produk sejumlah 48, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1) Sidang pemeriksaan. 2) Konsep putusan Acara Biasa.


1) Permintaan perbaikan/penambahan. 2) Permintaan alat tulis kantor.

b. Sekretaris Pengganti II

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti II dapat dilihat pada Tabel 3.82.


127

Dari Tabel 3.82 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti II memiliki beban kerja unit sebesar 11.527,38 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,27. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretaris Pengganti II sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti II terdapat kekurangan satu pegawai.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti II


1 Sekretaris Pengganti II 1,701.71 1 orang 1 orang 0 1.13 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti II 3,523.28 2 orang 2 orang 0 1.17 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti II 6,302.38 4 orang 3 orang -1 1.39 A Sangat Baik

11,527.38 7 6 -1 1.27 A Sangat Baik



Jumlah Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti II menghasilkan produk sejumlah 49,


1) Sidang pemeriksaan. 2) Konsep putusan acara biasa.


1) Permintaan perbaikan/penambahan. 2) Daftar rekapitulasi kehadiran terbanding.

c. Sekretaris Pengganti III

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti III dapat dilihat pada Tabel 3.83.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti III


1 Sekretaris Pengganti III 1,819.28 1 orang 1 orang 0 1.21 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti III 3,736.89 2 orang 2 orang 0 1.24 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti III 6,568.12 4 orang 3 orang -1 1.45 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.83 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti III

memiliki beban kerja unit sebesar 12.124,28 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,34. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang sedangkan pegawai yang ada pada Sekretaris Pengganti III sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti III mengalami kekurangan sebanyak satu pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti III menghasilkan produk sejumlah 49, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1) Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa.


128

2) Konsep putusan acara biasa.


1) Upacara bendera. 2) Seminar/workshop.

d. Sekretaris Pengganti IV

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti IV dapat dilihat pada Tabel 3.84.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti IV


1 Sekretaris Pengganti IV 1,404.05 1 orang 1 orang 0 0.93 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti IV 3,125.80 2 orang 2 orang 0 1.04 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti IV 5,203.85 3 orang 3 orang 0 1.15 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.84 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti IV

memiliki beban kerja unit sebesar 9.733,70 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,08. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti IV tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti IV menghasilkan produk sejumlah 48, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1) Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa. 2) Sidang pemeriksaan.


1) Pembuatan DP3. 2) Permintaan perbaikan/penambahan.

e. Sekretaris Pengganti V

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti V dapat dilihat pada Tabel 3.85.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti V


1 Sekretaris Pengganti V 1,985.11 1 orang 1 orang 0 1.32 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti V 3,659.49 2 orang 2 orang 0 1.21 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti V 5,973.87 4 orang 3 orang -1 1.32 A Sangat Baik




Jumlah


129

Dari Tabel 3.85 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti V memiliki beban kerja unit sebesar 11.618,47 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,28. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang sedangkan pegawai yang ada pada Sekretaris Pengganti V sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti V mengalami kekurangan sebanyak satu pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti V menghasilkan produk sejumlah 43, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1) Konsep putusan acara biasa. 2) Sidang pemeriksaan.


1) Daftar rekapitulasi kehadiran terbanding. 2) Penyusunan rencana usulan sidang ucap.

f. Sekretaris Pengganti VI

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti VI dapat dilihat pada Tabel 3.86.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VI


1 Sekretaris Pengganti VI 1,593.48 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti VI 2,674.88 2 orang 1 orang -1 1.77 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti VI 5,727.28 4 orang 3 orang -1 1.27 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.86 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti VI

memiliki beban kerja unit sebesar 9.995,63 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,33. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang sedangkan pegawai yang ada pada Sekretaris Pengganti VI sebanyak lima orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti VI mengalami kekurangan sebanyak dua pegawai, satu pegawai pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti dan satu pegawai pada jabatan Pelaksana.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti VI menghasilkan produk sejumlah 49, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Permintaan perbaikan/penambahan. 2) Daftar rekapitulasi kehadiran terbanding.


130

g. Sekretaris Pengganti VII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti VII dapat dilihat pada Tabel 3.87.

Dari Tabel 3.87 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti VII memiliki beban kerja unit sebesar 9.195,17 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,22. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang sedangkan pegawai yang ada pada Sekretaris Pengganti VII sebanyak lima orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti VII mengalami kekurangan sebanyak dua pegawai, satu pegawai pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti dan satu pegawai pada jabatan pelaksana.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VII


1 Sekretaris Pengganti VII 1,454.65 1 orang 1 orang 0 0.97 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti VII 2,336.40 2 orang 1 orang -1 1.55 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti VII 5,404.12 4 orang 3 orang -1 1.2 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti VII menghasilkan produk sejumlah 48,




1) Permintaan perbaikan/penambahan. 2) Penetapan alih.

h. Sekretaris Pengganti VIII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti VIII dapat dilihat pada Tabel 3.88.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VIII


1 Sekretaris Pengganti VIII 1,595.95 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti VIII 3,283.88 2 orang 2 orang 0 1.09 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti VIII 5,634.12 4 orang 3 orang -1 1.25 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.88 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti VIII

memiliki beban kerja unit sebesar 10.513,95 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,16. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang


131

dibutuhkan sebanyak tujuh orang sedangkan pegawai yang ada pada Sekretaris Pengganti VIII sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti VIII mengalami kekurangan sebanyak satu pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti VIII menghasilkan produk sejumlah 49, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) pembuatan DP3. 2) Permintaan perbaikan/penambahan.

i. Sekretaris Pengganti IX

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti IX dapat dilihat pada Tabel 3.89.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti IX


1 Sekretaris Pengganti IX 1,417.56 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti IX 3,406.62 2 orang 2 orang 0 1.13 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti IX 5,405.15 4 orang 4 orang 0 0.9 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.89 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti IX

memiliki beban kerja unit sebesar 10.229,33 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,97. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, dengan demikian tidak terdapat kelebihan atau kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti IX menghasilkan produk sejumlah 47, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Daftar rekapitulasi kehadiran terbanding. 2) Permintaan alat tulis kantor.

j. Sekretaris Pengganti X

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti X dapat dilihat pada Tabel 3.90.

Dari Tabel 3.90 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti X memiliki beban kerja unit sebesar 9.853,44 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar


132

1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa baik jumlah pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan sebanyak enam orang, sehingga Sekretaris Pengganti X tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti X


1 Sekretaris Pengganti X 1,467.28 1 orang 1 orang 0 0.97 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti X 3,220.81 2 orang 2 orang 0 1.07 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti X 5,165.35 3 orang 3 orang 0 1.14 A Sangat Baik




Jumlah Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti X menghasilkan produk sejumlah 49,




1) Permintaan perbaikan/penambahan. 2) Pembuatan DP3.

k. Sekretaris Pengganti XI

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XI dapat dilihat pada Tabel 3.91.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XI


1 Sekretaris Pengganti XI 1,931.60 1 orang 1 orang 0 1.28 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XI 3,263.99 2 orang 2 orang 0 1.08 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XI 5,348.97 4 orang 3 orang -1 1.18 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.91 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XI

memiliki beban kerja unit sebesar 10.544,56 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,17. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XI mengalami kekurangan pegawai sebanyak satu orang.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XI menghasilkan produk sejumlah 45, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



133


1) Pengiriman berkas alih. 2) Permintaan alat tulis kantor.

l. Sekretaris Pengganti XII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XII dapat dilihat pada Tabel 3.92.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XII


1 Sekretaris Pengganti XII 1,566.68 1 orang 1 orang 0 1.04 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XII 2,664.39 2 orang 1 orang -1 1.77 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XII 5,471.97 4 orang 3 orang -1 1.21 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.92 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XII

memiliki beban kerja unit sebesar 9.703,04 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,29. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak lima orang sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XII mengalami kekurangan pegawai sebanyak dua orang, satu pegawai pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti dan satu pegawai pada jabatan pelaksana.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XII menghasilkan produk sejumlah 44, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Permintaan alat tulis kantor. 2) Pengiriman berkas alih.

m. Sekretaris Pengganti XIII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XIII dapat dilihat pada Tabel 3.93.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XIII


1 Sekretaris Pengganti XIII 1,833.52 1 orang 1 orang 0 1.22 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XIII 3,667.94 2 orang 2 orang 0 1.22 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XIII 6,150.86 4 orang 3 orang -1 1.36 A Sangat Baik




Jumlah


134

Dari Tabel 3.93 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XIII memiliki beban kerja unit sebesar 11.652,32 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,29. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XIII mengalami kekurangan pegawai sebanyak satu orang.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XIII menghasilkan produk sejumlah 47, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Pengiriman berkas alih. 2) Penetapan alih.

n. Sekretaris Pengganti XIV

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XIV dapat dilihat pada Tabel 3.94.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XIV


1 Sekretaris Pengganti XIV 1,607.04 1 orang 1 orang 0 1.07 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XIV 2,642.16 2 orang 1 orang -1 1.75 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XIV 5,538.43 4 orang 4 orang 0 0.92 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.94 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XIV

memiliki beban kerja unit sebesar 9.787,63 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,08. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XIV mengalami kekurangan pegawai sebanyak satu orang pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XIV menghasilkan produk sejumlah 44, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Pengiriman berkas alih. 2) Permintaan alat tulis kantor.


135

o. Sekretaris Pengganti XV

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XV dapat dilihat pada Tabel 3.95.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XV


1 Sekretaris Pengganti XV 1,643.68 1 orang 1 orang 0 1.09 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XV 3,718.42 2 orang 2 orang 0 1.23 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XV 5,971.41 4 orang 3 orang -1 1.32 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.95 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XV

memiliki beban kerja unit sebesar 11.333,51 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,25. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XV mengalami kekurangan pegawai sebanyak satu orang.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XV menghasilkan produk sejumlah 46, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Permintaan alat tulis kantor. 2) Berita acara sidang pemeriksaan acara cepat.

p. Sekretaris Pengganti XVI

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XVI dapat dilihat pada Tabel 3.96.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XVI


1 Sekretaris Pengganti XVI 1,552.08 1 orang 1 orang 0 1.03 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XVI 3,423.50 2 orang 2 orang 0 1.14 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XVI 5,433.04 4 orang 3 orang -1 1.2 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.96 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XVI

memiliki beban kerja unit sebesar 10.408,62 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,15. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XVI kekurangan satu orang pegawai.


136

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XVI menghasilkan produk sejumlah 48, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Konsep putusan acara cepat. 2) Pengiriman berkas alih.

q. Sekretaris Pengganti XVII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XVII dapat dilihat pada Tabel 3.97.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XVII


1 Sekretaris Pengganti XVII 1,576.23 1 orang 1 orang 0 1.05 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XVII 2,295.17 2 orang 1 orang -1 1.52 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XVII 5,399.34 4 orang 3 orang -1 1.19 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.97 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XVII

memiliki beban kerja unit sebesar 9.270,74 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,23. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak lima orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XVII kekurangan dua orang pegawai, satu pegawai pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti dan satu pegawai pada jabatan pelaksana.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XVII menghasilkan produk sejumlah 49, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1) Sidang pemeriksaan. 2) Berita acara sidang pemeriksaan acara biasa.


1) Pengiriman berkas alih. 2) Permintaan perbaikan/penambahan.

r. Sekretaris Pengganti XVIII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XVIII dapat dilihat pada Tabel 3.98.


137


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XVIII


1 Sekretaris Pengganti XVIII 1,701.13 1 orang 1 orang 0 1.13 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XVIII 3,537.01 2 orang 2 orang 0 1.17 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XVIII 6,598.55 4 orang 3 orang -1 1.46 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.98 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XVIII

memiliki beban kerja unit sebesar 11.836,69 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,31. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XVIII kekurangan satu orang pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XVIII menghasilkan produk sejumlah 49, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1) Berita acara sidang pemeriksaan acara biasa. 2) Konsep putusan acara biasa.


1) Permintaan perbaikan/penambahan. 2) Pengiriman berkas alih.

s. Sekretaris Pengganti XIX

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XIX dapat dilihat pada Tabel 3.99.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XIX


1 Sekretaris Pengganti XIX 1,380.48 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XIX 3,095.33 2 orang 2 orang 0 1.03 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XIX 4,612.73 3 orang 3 orang 0 1.02 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.99 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XIX

memiliki beban kerja unit sebesar 9.088,54 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,01. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XIX tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XIX menghasilkan produk sejumlah 47, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



138


1) Penetapan alih. 2) Pengiriman berkas alih.

t. Sekretaris Pengganti XX

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XX dapat dilihat pada Tabel 3.100.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XX


1 Sekretaris Pengganti XX 1,295.26 1 orang 1 orang 0 0.86 C Cukup2 Pembantu Sekretaris Pengganti XX 2,984.31 2 orang 2 orang 0 0.99 B Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XX 4,404.32 3 orang 3 orang 0 0.97 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.100 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XX

memiliki beban kerja unit sebesar 8.683,88 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,96. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XX tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2 Sekretaris Pengganti XX menghasilkan produk sejumlah 44, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Pengiriman berkas alih. 2) Penetapan alih.

u. Sekretaris Pengganti XXI

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXI dapat dilihat pada Tabel 3.101.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXI


1 Sekretaris Pengganti XXI 1,518.73 1 orang 1 orang 0 1.01 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXI 3,193.23 2 orang 2 orang 0 1.06 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXI 5,846.85 4 orang 3 orang -1 1.29 A Sangat Baik




Jumlah


139

Dari Tabel 3.101 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XXI memiliki beban kerja unit sebesar 10.558,81 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,17. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXI kekurangan satu orang pegawai.

Berdasarkan form FP2 , Sekretaris Pengganti XXI menghasilkan produk sejumlah 45, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Penetapan alih. 2) Permintaan alat tulis kantor.

v. Sekretaris Pengganti XXII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXII dapat dilihat pada Tabel 3.102.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXII


1 Sekretaris Pengganti XXII 1,475.18 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXII 2,386.79 2 orang 1 orang -1 1.58 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXII 5,339.78 4 orang 3 orang -1 1.18 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.102 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XXII

memiliki beban kerja unit sebesar 9.201,75 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,22. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak lima orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXII kekurangan dua orang pegawai, satu pegawai pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti dan satu pegwai pada jabatan pelaksana.

Berdasarkan form FP2 , Sekretaris Pengganti XXII menghasilkan produk sejumlah 44, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) pengiriman berkas ahli. 2) Permintaan alat tulis kantor.


140

w. Sekretaris Pengganti XXIII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXIII dapat dilihat pada Tabel 3.103.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXIII


1 Sekretaris Pengganti XXIII 1,514.17 1 orang 1 orang 0 1 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXIII 3,147.56 2 orang 2 orang 0 1.04 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXIII 5,496.35 4 orang 3 orang -1 1.22 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.103 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XXIII

memiliki beban kerja unit sebesar 10.158,08 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,12. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXIII kekurangan satu orang pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXIII menghasilkan produk sejumlah 47, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Pengiriman berkas ahli. 2) Upacara bendera.

x. Sekretaris Pengganti XXIV

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXIV dapat dilihat pada Tabel 3.104.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXIV


1 Sekretaris Pengganti XXIV 1,711.01 1 orang 1 orang 0 1.14 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXIV 2,681.10 2 orang 1 orang -1 1.78 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXIV 5,428.45 4 orang 3 orang -1 1.2 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.104 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XXIV

memiliki beban kerja unit sebesar 9.820,56 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,30. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretaris Pengganti XXIV sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak lima orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXIV


141

kekurangan dua orang pegawai, satu pegawai pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti dan satu pegawai pada jabatan pelaksana.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXIV menghasilkan produk sejumlah 46, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Upacara bendera. 2) Pembuatan DP3.

y. Sekretaris Pengganti XXV

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXV dapat dilihat pada Tabel 3.105.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXV


1 Sekretaris Pengganti XXV 1,820.19 1 orang 1 orang 0 1.21 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXV 3,352.69 2 orang 2 orang 0 1.11 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXV 5,749.85 4 orang 3 orang -1 1.27 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.105 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XXV

memiliki beban kerja unit sebesar 10.922,73 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,21. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretaris Pengganti XXV sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXV kekurangan satu orang pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXV menghasilkan produk sejumlah 50, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Permintaan perbaikan/penambahan. 2) Rapat koordinasi.

z. Sekretaris Pengganti XXVI

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXVI dapat dilihat pada Tabel 3.106.


142


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXVI


1 Sekretaris Pengganti XXVI 1,584.63 1 orang 1 orang 0 1.05 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXVI 3,036.57 2 orang 2 orang 0 1.01 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXVI 4,630.78 3 orang 3 orang 0 1.02 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.106 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XXVI

memiliki beban kerja unit sebesar 9.251,98 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,02. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXVI tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXVI menghasilkan produk sejumlah 49, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Upacara bendera. 2) Pengambilan sumpah saksi dalam rangka Novum.

aa. Sekretaris Pengganti XXVII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXVII dapat dilihat pada Tabel 3.107.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXVII


1 Sekretaris Pengganti XXVII 1,197.47 1 orang 1 orang 0 0.79 C Cukup2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXVII 2,632.09 2 orang 2 orang 0 0.87 C Cukup3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXVII 4,352.88 3 orang 3 orang 0 0.96 B Baik




Jumlah Dari Tabel 3.107 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti

XXVII memiliki beban kerja unit sebesar 8.182,44 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,90. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXVII tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXVII menghasilkan produk sejumlah 47, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1) Sidang pemeriksaan.


143

2) Konsep putusan acara biasa.


1) Pengiriman berkas ahli 2) Penetapan alih.

bb. Sekretaris Pengganti XXVIII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXVIII dapat dilihat pada Tabel 3.108.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXVIII


1 Sekretaris Pengganti XXVIII 1,494.14 1 orang 1 orang 0 0.99 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXVIII 3,173.42 2 orang 2 orang 0 1.05 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXVIII 4,638.11 3 orang 3 orang 0 1.03 A Sangat Baik





XXVIII memiliki beban kerja unit sebesar 9.305,67 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,03. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa baik jumlah pegawai yang ada maupun yang dibutuhkan sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXVIII tidak kelebihan maupun kekurangan pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXVIII menghasilkan produk sejumlah 47, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) pembuatan DP3. 2) Pembuatan laporan evaluasi pelaksana.

cc. Sekretaris Pengganti XXIX

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXIX dapat dilihat pada Tabel 3.109.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXIX


1 Sekretaris Pengganti XXIX 1,601.28 1 orang 1 orang 0 1.06 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXIX 3,729.26 2 orang 2 orang 0 1.24 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXIX 6,072.20 4 orang 3 orang -1 1.34 A Sangat Baik




Jumlah


144

Dari Tabel 3.109 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XXIX memiliki beban kerja unit sebesar 11.402,73 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,26. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretaris Pengganti XXIX sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXIX kekurangan satu orang pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXIX menghasilkan produk sejumlah 48, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Rapat koordinasi (tim, internal, eksternal, dan lain lain). 2) Permintaan perbaikan/penambahan.

dd. Sekretaris Pengganti XXX

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXX dapat dilihat pada Tabel 3.110.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXX


1 Sekretaris Pengganti XXX 1,805.45 1 orang 1 orang 0 1.2 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXX 3,704.44 2 orang 2 orang 0 1.23 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXX 5,778.17 4 orang 3 orang -1 1.28 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.110 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XXX

memiliki beban kerja unit sebesar 11.288,06orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,25. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretaris Pengganti XXX sebanyak tujuh orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXX kekurangan satu orang pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXX menghasilkan produk sejumlah 49, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Pembuatan DP3. 2) Permintaan perbaikan/penambahan.


145

ee. Sekretaris Pengganti XXXI

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXXI dapat dilihat pada Tabel 3.111.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXI


1 Sekretaris Pengganti XXXI 1,428.69 1 orang 1 orang 0 0.95 B Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXXI 2,519.66 2 orang 1 orang -1 1.67 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXXI 5,340.00 4 orang 3 orang -1 1.18 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.111 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XXXI

memiliki beban kerja unit sebesar 9.288,35orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,23. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak lima orang, sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXXI mengalami kekurangan dua orang pegawai, satu pegawai pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti dan satu pegawai pada jabatan pelaksana.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXXI menghasilkan produk sejumlah 49, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1) Sidang pemeriksaan. 2) Berita acara sidang pemeriksaan acara biasa.


1) Penyusunan analisis beban kerja. 2) Pembuatan DP3.

ff. Sekretaris Pengganti XXXII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXXII dapat dilihat pada Tabel 3.112.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXII


1 Sekretaris Pengganti XXXII 1,702.13 1 orang 1 orang 0 1.13 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXXII 3,700.07 2 orang 2 orang 0 1.23 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXXII 5,898.00 4 orang 3 orang -1 1.3 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.112 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XXXII

memiliki beban kerja unit sebesar 11.300,19orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar


146

1,25. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXXII mengalami kekurangan satu orang pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXXII menghasilkan produk sejumlah 48, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Pembuatan DP3. 2) Penyusunan analisis beban kerja.

gg. Sekretaris Pengganti XXXIII

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXXIII dapat dilihat pada Tabel 3.113.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXIII


1 Sekretaris Pengganti XXXIII 1,836.39 1 orang 1 orang 0 1.22 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXXIII 3,697.18 2 orang 2 orang 0 1.23 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXXIII 5,489.50 4 orang 3 orang -1 1.21 A Sangat Baik





XXXIII memiliki beban kerja unit sebesar 11.023,07 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,22. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXXIII mengalami kekurangan satu orang pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXXIII menghasilkan produk sejumlah 44, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Permintaan perbaikan/penambahan. 2) Pengiriman berkas alih.


147

hh. Sekretaris Pengganti XXXIV

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretaris Pengganti XXXIV dapat dilihat pada Tabel 3.114.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XXXIV


1 Sekretaris Pengganti XXXIV 1,588.28 1 orang 1 orang 0 1.05 A Sangat Baik2 Pembantu Sekretaris Pengganti XXXIV 3,148.84 2 orang 2 orang 0 1.04 A Sangat Baik3 Pelaksana Sekretaris Pengganti XXXIV 5,656.20 4 orang 3 orang -1 1.25 A Sangat Baik




Jumlah Dari Tabel 3.114 dapat diketahui pada tahun 2011, Sekretaris Pengganti XXXIV

memiliki beban kerja unit sebesar 10.393,33orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,15. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak tujuh orang, dengan demikian Sekretaris Pengganti XXXIV mengalami kekurangan satu orang pegawai.

Berdasarkan form FP2, Sekretaris Pengganti XXXIV menghasilkan produk sejumlah 28, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:



1) Permintaan perbaikan/penambahan. 2) Permintaan alat tulis kantor.

O. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Komite Pengawas Perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebutSekretariat Komite Pengawas Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja fasilitasi analisa dan konsultasi, fasilitasi pencegahan dan monitoring, serta fasilitasi pengaduan dan verifikasi di lingkungan Komite Pengawas Perpajakan.

2. Koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan.

3. Penyiapan rekomendasi dan pemberian saran/masukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas instansi perpajakan.

4. Pengelolaan urusan sumber daya manusia, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta keuangan.

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Komite Pengawas Perpajakan.


148

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dapat dilihat pada Tabel 3.115.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan


1 Sekretaris Komwas Perpajakan 636.63 0 orang 0 orang 0 0.42 E Kurang2 Bagian Umum 9,976.04 6 orang 10 orang 4 0.66 D Sedang3 Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi 7,122.15 5 orang 7 orang 2 0.68 D Sedang4 Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring 7,511.00 5 orang 7 orang 2 0.71 C Cukup5 Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi 6,609.71 4 orang 6 orang 2 0.73 C Cukup




Jumlah Dari Tabel 3.115 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Sekretariat Komite

Pengawas Perpajakan memiliki beban kerja unit sebesar 31.855,53 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,70. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan sebanyak 20 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 30 orang, dengan demikian Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan terdapat kelebihan pegawai sebanyak sepuluh orang.

Jabatan Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan diisi oleh Plt. Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan yang dijabat oleh Kepala Bagian Umum. Bagian Umum lengkap terisi jabatannya pada awal bulan Desember 2011. Satu subbagian terdiri dari dua orang pelaksana. Bagian Fasilitasi Analisa dan Konsultasi lengkap terisi jabatannya pada awal bulan Desember 2011. Satu subbagian terdiri dari satu orang pelaksana. Bagian Fasilitasi Pencegahan dan Monitoring lengkap terisi jabatannya pada awal bulan Desember 2011. Satu subbagian terdiri dari satu orang pelaksana. Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Verifikasi, jabatan Kepala Subbagian Fasilitasi Verifikasi sampai dengan akhir Desember 2011 belum terisi. Satu subbagian terdiri dari satu orang pelaksana.

Berdasarkan Form FP2 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan menghasilkan produk sejumlah 181. Dari dokumen tersebut diketahui bahwa produk-produk pada Form B lebih banyak dibandingkan dengan produk-produk pada Form A. Hal ini disebabkan karena Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan merupakan unit yang baru terbentuk pada tahun 2010 sehingga masih perlu penambahan dan penyempurnaan SOP. Adapun produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan/Penyempurnaan Draft SOP Bagian Umum.

2. Pembayaran SPPD berdasarkan Surat Tugas.

3. Kegiatan Analisis/Kajian Mengenai Prosedur, Sistem, dan Kebijakan di Bidang Perpajakan.

4. Permintaan Keterangan dari Pihak Internal (Petugas Instansi Perpajakan).

5. Permintaan Keterangan dan Masukan dari Pihak Eksternal Terkait Pelaksanaan Tugas Instansi Perpajakan.

6. Pengumpulan Keterangan dari Petugas Instansi Perpajakan dalam Rangka Pencegahan

http://10.242.35.116/index.php?r=abk/produkB/view&id=3212


http://10.242.35.116/index.php?r=abk/produkA/view&id=100000083







149

dan Monitoring.

7. Pengumpulan Informasi Perpajakan dari Pihak Eksternal Terhadap Pelaksaaan Tugas Instansi Perpajakan.

8. Pengamatan dan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Tugas Instansi Perpajakan.


1. Pengurusan Data Capacity Building.

2. Pengurusan Matriks Kompetensi Teknis.

3. Pengurusan HCDP (Human Capacity Development Plan) Sekretariat Jenderal.

4. Forum Diskusi dengan Komite Pengawas Perpajakan.

5. Penerimaan Telepon.

6. Pemantapan Materi Sosialisasi.

7. Penyusunan Masukan RKAKL.

8. Verifikasi Prosedur, Sistem, Kebijakan dan Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan Terkait Pengaduan.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit eselon III Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, berikut akan dijelaskan empat bagian yang ada di Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kordinasi dan penyusunan rencana kerja, rencana strategik dan pengelolaan laporan, urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, keuangan, dan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Komite Pengawas Perpajakan dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan.

b. Pengelolaan urusan sumber daya manusia.

c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

d. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Komite Pengawas Perpajakan dan pengajuan permintaan pembayaran.

e. Pelaksanaan urusan perbendaharaan Komite Pengawas Perpajakan dan penerbitan surat perintah pembayaran.

f. Akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Komite Pengawas Perpajakan.

g. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, distribusi, dan kearsipan Komite Pengawas Perpajakan.

h. Pelaksanaan urusan gaji dan tunjangan pegawai.

i. Pelaksanaan urusan rumah tangga, pengamanan kantor, pemeliharaan sarana, dan prasarana.















150

j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan keprotokolan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Pengawas Perpajakan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Umum Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dapat dilihat pada Tabel 3.116.

Tabel 3.116 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Umum Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan



1 Kepala Bagian Umum 1,334.56 1 orang 1 orang 0 0.89 C Cukup2 Kepala Subbag Tata Usaha 1,537.02 1 orang 1 orang 0 1.02 A Sangat Baik3 Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian 239.62 0 orang 1 orang 1 0.16 E Kurang4 Kepala Subbagian Keuangan 167.80 0 orang 1 orang 1 0.11 E Kurang5 Pelaksana Bagian Umum 6,697.05 4 orang 6 orang 2 0.74 C Cukup

9,976.04 6 orang 10 orang 4 0.66 D Sedang



Jumlah Dari Tabel 3.116 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Umum memiliki

beban kerja unit sebesar 9.976,04 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,66. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Umum sebanyak enam orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak sepuluh orang, dengan demikian bagian ini kelebihan pegawai sebanyak empat orang.

Pejabat yang mengisi jabatan Kepala Bagian Umum sekaligus menjabat sebagai Plt. Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan. Jabatan Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian dan Kepala Subbagian Keuangan baru mulai terisi pada awal bulan Desember 2011. Selama jabatan tersebut belum terisi dirangkap oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. Jabatan Pelaksana pada Bagian Umum baru mulai terisi pada awal bulan April 2011. Pada pengisian Form A beban kerja tetap disesuaikan dengan Jabatan walaupun pada saat itu belum terisi. Pada pengisian Form B beban kerja disesuaikan dengan realisasi yang ada.

Berdasarkan form FP2 Bagian Umum menghasilkan produk sejumlah 90, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan/Penyempurnaan Draft SOP Bagian Umum.

b. Pembayaran SPPD berdasarkan Surat Tugas.

c. Pengelolaan IKU Bagian Umum.


a. Pengurusan Data Capacity Building.

b. Pengurusan Matriks Kompetensi Teknis.

c. Pengurusan HCDP (Human Capacity Development Plan) Sekretariat Jenderal.

2. Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi

Bagian Fasilitasi Analisa dan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program, penyiapan dan evaluasi pelaksanaan terhadap kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan yang








151

berhubungan dengan analisa dan konsultasi pelaksanaan tugas instansi perpajakan serta penerapan prioritas yang memerlukan proses lebih lanjut, dan penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian saran dan/atau masukan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas instansi perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program di bidang fasilitasi analisa dan konsultasi.

b. Penyiapan bahan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi analisis dan konsultasi.

c. Penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian saran dan/atau masukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas instansi perpajakan, di bidang fasilitasi analisa dan konsultasi.

d. Fasilitasi analisis mengenai prosedur, sistem, dan kebijakan di bidang perpajakan dengan meminta keterangan dan memperoleh masukan termasuk pihak terkait.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi dapat dilihat pada Tabel 3.117.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi


1 Kepala Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi 1,404.70 1 orang 1 orang 0 0.93 B Baik2 Kepala Subbagian Fasilitasi Analisa Pajak 213.95 0 orang 1 orang 1 0.14 E Kurang3 Kepala Subbagian Fasilitasi Analisa Bea dan Cukai 1,284.27 1 orang 1 orang 0 0.85 C Cukup4 Kepala Fasilitasi Konsultasi 258.67 0 orang 1 orang 1 0.17 E Kurang5 Pelaksana Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi 3,960.57 3 orang 3 orang 0 0.88 C Cukup

7,122.15 5 orang 7 orang 2 0.68 D Sedang



Jumlah Dari Tabel 3.117 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Fasilitas Analisa

dan Konsultasi memiliki beban kerja unit sebesar 7.122,15 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,68. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi sebanyak lima orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, dengan demikian bagian ini kelebihan pegawai sebanyak dua orang.

Jabatan Kepala Subbagian Fasilitasi Analisa Pajak dan Kepala Subbagian Fasilitasi Konsultasi baru mulai terisi pada awal bulan Desember 2011. Selama jabatan tersebut belum terisi dirangkap oleh Kepala Subbagian Fasilitasi Analisa Bea dan Cukai. Jabatan Pelaksana pada Bagian Fasilitasi Analisa dan Konsultasi baru mulai terisi pada awal bulan April 2011. Pada pengisian Form A beban kerja tetap disesuaikan dengan Jabatan walaupun pada saat itu belum terisi. Pada pengisian Form B beban kerja disesuaikan dengan realisasi yang ada.

Berdasarkan form FP2 Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi menghasilkan produk sejumlah 29, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Analisis/Kajian Mengenai Prosedur, Sistem, dan Kebijakan di Bidang Perpajakan.




152

b. Permintaan Keterangan dari Pihak Internal (Petugas Instansi Perpajakan).

c. Permintaan Keterangan dan Masukan dari Pihak Eksternal Terkait Pelaksanaan Tugas Instansi Perpajakan.


a. Penerimaan Telepon.

b. Pemantapan Materi Sosialisasi.

c. Forum Diskusi dengan Komite Pengawas Perpajakan.

3. Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring

Bagian Fasilitasi Pencegahan dan Monitoring mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program, penyiapan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi terhadap pencegahan penyimpangan dan monitoring pelaksanaan tugas instansi perpajakan serta menerapkan prioritas yang memerlukan proses lebih lanjut, dan bahan rekomendasi dan pemberian saran dan/atau masukan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas instansi perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program di bidang fasilitasi pencegahan dan monitoring.

b. Penyiapan bahan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan monitoring.

c. Penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian saran dan/atau masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap prosedur, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang fasilitasi pencegahan dan monitoring.

d. Pengamatan, pemantauan, pengumpulan informasi dan klarifikasi terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan.

e. Pengumpulan keterangan dari petugas instansi perpajakan terhadap pelaksanaan tugas instansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Inventarisasi masukan dari masyarakat atau pihak lain dan mengkaji ketentuan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring dapat dilihat pada Tabel 3.118.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring


1 Kepala Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring 1,381.08 1 orang 1 orang 0 0.92 B Baik2 Kepala Subbagian Fasilitasi Pencegahan Penyimpangan I 174.87 0 orang 1 orang 1 0.12 E Kurang3 Kepala Subbagian Fasilitasi Pencegahan Penyimpangan II 1,674.75 1 orang 1 orang 0 1.11 A Sangat Baik4 Kepala Subbagian Fasilitasi Monitoring 243.98 0 orang 1 orang 1 0.16 E Kurang5 Pelaksana Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring 4,036.33 3 orang 3 orang 0 0.89 C Cukup




Jumlah








153

Dari Tabel 3.118 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring memiliki beban kerja unit sebesar 7.511 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,71. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring sebanyak lima orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak tujuh orang, dengan demikian bagian ini kelebihan pegawai sebanyak dua orang.

Jabatan Kepala Bagian Fasilitasi Pencegahan dan Monitoring baru mulai terisi pada awal pada bulan Juli 2011. Pada saat jabatan tersebut belum terisi, dirangkap oleh Kepala Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Verifikasi. Jabatan Kepala Subbagian Fasilitasi Pencegahan Penyimpangan I dan Kepala Subbagian Fasilitasi Monitoring baru mulai terisi pada awal bulan Desember 2011. Selama jabatan tersebut belum terisi dirangkap oleh Kepala Subbagian Fasilitasi Pencegahan Penyimpangan II. Jabatan Pelaksana pada Bagian Fasilitasi Pencegahan dan Monitoring baru mulai terisi pada awal bulan April 2011. Pada pengisian Form A beban kerja tetap disesuaikan dengan Jabatan walaupun pada saat itu belum terisi. Pada pengisian Form B beban kerja disesuaikan dengan realisasi yang ada.

Berdasarkan form FP2 Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring menghasilkan produk sejumlah 31, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan keterangan dari petugas instansi perpajakan dalam rangka pencegahan dan monitoring.

b. Pengumpulan informasi perpajakan dari pihak eksternal terhadap pelaksaaan tugas instansi perpajakan.

c. Pengamatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan.


a. Penyusunan Masukan RKAKL.

b. Penerimaan Telepon.

c. Upacara.

4. Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi

Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program, penyiapan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pengaduan dan verifikasi pelaksanaan tugas instansi perpajakan, menerapkan prioritas yang memerlukan proses lebih lanjut, dan penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian saran dan/atau masukan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas instansi perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebutBagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengaduan dan verifikasi.

b. Penyiapan bahan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pengaduan dan verifikasi.









154

c. Penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian saran dan/atau masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap prosedur, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang fasilitasi pengaduan dan verifikasi.

d. Inventarisasi masukan dari masyarakat atau pihak lain dan mengkaji ketentuan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

e. Pelaksanaan verifikasi terhadap prosedur, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan.

f. Pengumpulan keterangan dari petugas instansi perpajakan terhadap pelaksanaan tugas instansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.119.


Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi


1 Kepala Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi 1,443.45 1 orang 1 orang 0 0.96 B Baik2 Kepala Subbagian Fasilitas Pengaduan I 151.03 0 orang 1 orang 1 0.1 E Kurang3 Kepala Subbagian Fasilitas Pengaduan II 1,416.32 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik4 Kepala Subbagian Fasilitas Verifikasi 7.23 0 orang 0 orang 0 0 E Kurang5 Pelaksana Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi 3,591.68 2 orang 3 orang 1 0.79 C Cukup




Jumlah Dari Tabel 3.119 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Bagian Fasilitas

Pengaduan dan Verifikasi memiliki beban kerja unit sebesar 6.609,71 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,73. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi sebanyak empat orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak enam orang, dengan demikian bagian ini kelebihan pegawai sebanyak dua orang.

Jabatan Kepala Subbagian Fasilitasi Pengaduan I dan Kepala Subbagian Fasilitasi Verifikasi baru mulai terisi pada awal bulan Desember 2011. Selama jabatan tersebut belum terisi dirangkap oleh Kepala Subbagian Fasilitasi Pengaduan II. Jabatan Pelaksana pada Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Verifikasi baru mulai terisi pada awal bulan April 2011. Pada pengisian Form A beban kerja tetap disesuaikan dengan Jabatan walaupun pada saat itu belum terisi. Pada pengisian Form B beban kerja disesuaikan dengan realisasi yang ada.

Berdasarkan form FP2 Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi menghasilkan produk sejumlah 31, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut:

a. Inventarisasi Masukan dari Masyarakat atau Pihak Lain yang Terkait dengan Fasilitasi Pengaduan dan Verifikasi.

b. Pengumpulan Informasi dan Keterangan dari Pihak Eksternal Terhadap Pelaksanaan Tugas Instansi Perpajakan di Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Verifikasi.

c. Tindak Lanjut Pengaduan / Informasi.







155


a. Upacara.

b. Forum diskusi dengan Komite Pengawas Perpajakan.

c. Verifikasi Prosedur, Sistem, Kebijakan dan Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan Terkait Pengaduan.






156


157

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan pengukuran Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2011 dilakukan pada 15 unit eselon II, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Biro Hukum, Biro Bantuan Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Biro Perlengkapan, Biro Umum, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Investasi pemerintah, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sekretariat Pengadilan Pajak, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Dari hasil pengolahan data Analisis Beban Kerja pada 15 Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, diketahui bahwa jumlah beban kerja unit sebesar 2.965.549,21 jam, tingkat efisiensi unit 1,07, kebutuhan pegawai sebanyak 1.948 orang, sedangkan jumlah pejabat/pegawai yang ada 1.832 orang, sehingga Sekretariat Jenderal masih kekurangan 116 orang pegawai.

Kekurangan tersebut terjadi sebagai akibat antara lain:

1. Tingginya beban kerja dikarenakan di era reformasi dan di dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan serta mewujudkan keadilan terhadap wajib pajak, yang terbukti pada tahun 2011 wajib pajak yang mengajukan banding sebanyak 5.951 berkas dan gugatan sebanyak 1.114 berkas, serta putusan pengadilan pajak yang dihasilkan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010.

2. adanya tanggung jawab menjadi prime mover dalam rangka mengintegrasikan TIK Kementerian Keuangan dan diadakan pembangunan Data Center serta pemberian beberapa jasa konsultansi berupa Pemberian Jasa Konsultansi Konsolidasi Infrastruktur TIK, Manajemen Konstruksi Pembangunan Pusat Data, Pembangunan Pusat Data, Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur TIK, Pengelolaan Infrastruktur TIK, Pengembangan Sistem Pengelolaan Layanan TIK, Peningkatan Maturitas ITSM, dan Pengelolaan Aplikasi dan Basis Data. Selain persiapan integrasi, juga melakukan beberapa persiapan untuk SPAN berupa pembenahan konsep Service Desk, penyiapan infrastruktur dan Data Center SPAN.

3. tingginya beban kerja diantaranya mengoordinasikan aktivitas komunikasi masing-masing unit eselon I, Memberikan Layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada para stakeholders, menyelenggarakan rapat pimpinan dan pembahasan RUU, melakukan penyusunan strategi komunikasi kehumasan, melakukan penyusunan program komunikasi publik, melakukan monitoring opini publik, mengoordinasikan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan melakukan pengelolaan pusat referensi Kementerian Keuangan. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan effort sangat besar dan kompleks sehingga membutuhkan adanya penambahan pegawai.


158

Hasil pengukuran ABK adalah gambaran awal dari perhitungan kebutuhan pegawai secara kuantitatif, sedangkan pertimbangan dari aspek kualitatif yang antara lain syarat jabatan, kompetensi, pendidikan, dan sebagainya melekat pada peran dan tugas fungsi serta uraian jabatan organisasi eselon II yang bersangkutan, yang tentunya merupakan proses lanjutan dari kegiatan Analisis Beban Kerja serta pembuatan kebijakan lainnya. Hasil pengolahan data ABK untuk tahun 2011 sudah berdasarkan pada standar norma waktu.

Selain mengacu pada hasil ABK, pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut juga perlu mempertimbangkan antisipasi adanya perubahan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Keuangan dan pegawai yang telah memasuki masa pensiun serta optimalisasi pelaksanan tugas pada masing-masing Biro/Pusat/Sekretariat Pengadilan Pajak/Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Pengukuran analisis beban kerja dimulai dengan pengukuran dan perumusan norma waktu setiap proses/tahapan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan uraian prosedur kerja yang berlaku. Dalam melakukan pengukuran dan perumusan norma waktu tersebut, dilakukan secara cermat dan seksama dengan memperhatikan tingkat kewajaran penggunaan waktu kerja bagi pegawai/pemangku jabatan terkait, dan terhadap kebenaran uraian proses/tahapan kerja untuk menghasilkan produk, sehingga dapat diperoleh hasil pengukuran beban kerja yang memadai. Standar norma waktu merupakan salah satu faktor tetap sebagai unsur pengali pada pengukuran Analisis Beban Kerja, sehingga tidak dapat diubah sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk membuat standar norma waktu perlu pengkajian tentang tahapan proses pekerjaan, jabatan yang terlibat, nama produk/kegiatan, serta waktu yang digunakan. Idealnya, di dalam proses kegiatan tersebut diperlukan data series paling tidak untuk kurun waktu selama tiga tahun berturut-turut.

Dengan adanya standar norma waktu, perhitungan analisis beban kerja yang akan datang tidak lagi menggunakan data waktu subjektif yang berasal dari masing-masing unit organisasi, namun telah menggunakan waktu yang telah dianalisis tingkat kewajarannya, sehingga setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal hanya menyampaikan laporan volume kerja secara berkala dengan mengisi formulir/daftar isian volume kerja dalam formulir A2 (Laporan Volume Kerja Produk Berdasarkan Norma Proses Tahapan), Formulir B2 (Laporan Volume Kerja produk Berdasarkan Norma Pelayanan), dan Formulir C2 (Laporan Jumlah Pemangku Jabatan) yang terdapat pada aplikasi ABK.

Hasil pelaksanaan pengukuran ABK dapat digunakan untuk memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Sekretariat Jenderal maupun seluruh pihak yang terkait mengenai proses bisnis, serta dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan termasuk sebagai acuan dalam menyusun action plan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan tuntutan stakeholder. Dengan demikian, diharapkan pada tahun yang akan datang kegiatan ABK dapat terus menerus dikembangkan dan disempurnakan, baik dalam hal metodologi, proses, maupun penggunaan hasil pengukurannya, mengingat signifikansi kegiatan ini sebagai bahan masukan untuk kegiatan-kegiatan yang strategis di Sekretariat Jenderal.

GLOSARIUM

Dalam Analisis Beban Kerja, terdapat beberapa pengertian/istilah sebagai berikut:

Analisis Beban Kerja : suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja

Volume kerja : sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus/dapat diselesaikan

dalam waktu 1 tahun

Efektivitas

dan efisiensi kerja

: perbandingan antara bobot/beban kerja dan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi

Beban kerja : besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu

Norma waktu : waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu tahapan proses penyelesaian pekerjaan

Pengukuran kerja : teknik yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan standar norma waktu kerja

Jam kerja kantor : jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jam kerja efektif : jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/ menjalankan tugas, yaitu jam kerja kantor dikurangi waktu luang

Waktu luang : jam kerja yang diperkenankan untuk dipergunakan secara tidak produktif

Unit pelaksana : unit organisasi yang secara fungsional mempunyai tugas dibidang organisasi dan ketatalaksanaan pada setiap unit organisasi Eselon I

Form A : Formulir pengumpulan data beban kerja norma waktu produk berdasarkan norma proses tahapan

Form B : Formulir pengumpulan data beban kerja norma waktu produk berdasarkan norma pelayanan

Form C : Formulir inventarisasi jumlah pemangku jabatan

Form FP1A : Formulir tabulasi data norma waktu berdasarkan proses tahapan

Form FP1B : Formulir tabulasi data norma waktu berdasarkan norma layanan

Form FP2 : Formulir Rekapitulasi Jumlah Beban Kerja Jabatan berdasarkan Produk

Form FP3 : Formulir perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan (EJ) dan prestasi kerja jabatan (PJ)

Form FP4 : Formulir perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit (EU) dan prestasi kerja unit (PU)

Laporan Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal abk sekretariat... · Selanjutnya, kepada analisa pembentuk jabatan fungsional belum dapat dilaksanakan secara optimal. Namun demikian,

Documents