Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011bppi.kemenperin.go.id/uploads/files/dokumen/LAKIN BPPI_2017_final.pdf · mengemban tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang

LAPORAN KINERJA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

TAHUN 2017


KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2018

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri i

Laporan Kinerja Tahun 2017 Ikhtisar Eksekutif

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Kinerja (LK), sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 bertujuan untuk mengetahui pencapaian target

pada unit kerja di lingkungan BPPI yaitu keberhasilan capaian yang terukur setiap tahunnya, berdasarkan Rencana Kinerja yang disusun tahun 2017 disamping peran strategisnya dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset. Berpedoman kepada mekanisme yang berlaku, penyusunan Laporan Kinerja BPPI tahun 2017, mengacu kepada Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian.

Laporan Kinerja merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja BPPI

karena laporan ini memuat rencana kerja (performance plan) berdasarkan rencana strategis yang telah dirumuskan, capaian kinerja (result performance) dan kendala yang dihadapi selama tahun 2017. Beberapa kendala yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian output kinerja tidak dapat ditangani oleh internal BPPI karena merupakan kewenangan pihak lain. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil yang dicapai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan

sebagai bahan evaluasi bagi Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPI dan Unit Kerja yang terkait. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran yang membangun sangat kami harapkan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2018

Kepala BPPI ,

Ngakan Timur Antara

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri merupakan salah satu unit kerja di

lingkungan Kementerian Perindustrian di bidang penelitian dan pengembangan industri yang

mengemban tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.

BPPI mendapat tanggung jawab untuk mengkoordinasi program peningkatan daya saing dan

produktivitas industri. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya memiliki peran dalam perumusan kebijakan pengembangan industri

strategis untuk mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis inovasi teknologi.

Selama Tahun 2015, BPPI telah menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi yang diamanahkan dalam rangka untuk mendukung pembangunan industri nasional.

Berikut kinerja BPPI selama tahun 2017.

Sasaran Strategis BPPI Tahun 2017 terdiri dari:

1. Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri, dengan indikator kinerja

yaitu kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal, target 5,6% dengan realisasi

sebesar 4,21% atau capaian sebesar 75,18%;

2. Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam peningkatan ekspor produk industri, dengan capaian

indikator kinerja yaitu Meningkatnya jumlah industri berorientasi ekspor, target 60% dengan

realisasi sebesar 66,67% atau capaian sebesar 111,11%;

3. Meningkatnya penguasaan pangsa pasar dalam negeri, dengan capaian indikator kinerja yaitu

Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan Secara Wajib,

target 5% dengan realisasi sebesar 3,50% atau capaian sebesar 70,00%, (data periode Januari –

Oktober 2017);

4. Meningkatnya penguasaan teknologi industri, dengan capaian indikator kinerja sebagai

berikut:

a. Produk industri yang dikuasai teknologinya, target 5% dengan realisasi 29,61% atau

capaian sebesar 592,20%;

b. Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai, target 60% dengan realisasi sebesar

38,90% atau capaian sebesar 64,83%;

5. Meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau, dengan indikator kinerja sebagai

berikut :

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri iii


a. Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau, target 0,5% dengan realisasi

sebanyak 1,25% atau capaian sebesar 250,00%;

b. Penetapan Standar Industri Hijau, target 16% dengan capaian sebanyak 27,78% dan atau

capaian sebesar 173,62%;

6. Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri, dengan indikator kinerja Tingkat

Kepuasan Pelanggan, target 3,5 skala indeks dengan capaian 3,5 skala indeks atau capain

sebesar 100,00%;

7. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja tingkat maturitas

Satker di lingkungan BPPI mencapai level 3, target 80%, dengan capaian sebanyak 100% atau

capaian sebesar 125,00%.

Realisasi anggaran Tahun 2017 untuk mendukung Program Pengembangan Teknologi

dan Kebijakan Industri adalah Rp 524.266.259.453,- dari Pagu Rp 579.264.032.000,- atau sebesar

90.51%, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri Pagu sebesar Rp

5.272.924.000,- telah direalisasikan sebesar Rp 4.956.093.920,-atau sebesar 93,99%;

2. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri pagu anggaran sebesar Rp 7.437.165.000,- telah

direalisasikan sebesar Rp 7.199.363.599,- atau sebesar 96,80%;

3. Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Pagu sebesar Rp

5.702.626.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 5.286.861.115,- atau 92,71%;

4. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 36.921.237.000,-telah direalisasikan sebesar Rp

32.480.881.363,- atau 87,97%;

5. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual memiliki Pagu

sebesar Rp 18.078.441.000,- telah direalisasikan sebesar Rp 15.650.968.346,- atau 86,57%;

6. Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang dilaksanakan 11 Balai Besar mempunyai

Anggaran Pagu DIPA tahun 2017 sebesar Rp 330.574.071.000,- dengan realisasi sebesar Rp

301.726.280.476,- atau sebesar 91,27 %;

7. Riset dan Standardisasi Bidang Industri yang dilaksanakan oleh 11 Baristand Industri Anggaran

Pagu Dipa sebesar Rp 158.829.461.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 144.685.410.956,-

atau 91,09%;

8. Sertifikasi Industri Anggaran Pagu Dipa sebesar Rp 16.448.107.000,- dan telah direalisasikan

sebesar Rp 12.280.399.678,- atau 74,66%.

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri iv

Laporan Kinerja Tahun 2017 Daftar Isi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................................................... i

DAFTAR ISI....................................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ........................................................................................... 1

B. Peran Strategis Organisasi ......................................................................................................... 2

C. Struktur Organisasi ..................................................................................................................... 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................................................................... 6

A. Rencana Strategis BPPI .............................................................................................................. 6

B. Rencana Kinerja BPPI Tahun 2017 ............................................................................................. 13

C. Rencana Anggaran .................................................................................................................... 14

D. Dokumen Perjanjian Kinerja ..................................................................................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................ 16

A. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................................................ 16

B. Akuntabilitas Keuangan ............................................................... Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP .......................................................................................................................... 60

LAMPIRAN Pengukuran Kinerja BPPI TA. 2017

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

1

Laporan Kinerja Tahun 2017 Bab I Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI)

mengalami perubahahan nomenklatur menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

(BPPI). Berdasarkan perubahan nomenklatur ini, tugas dan fungsi BPPI lebih dititikberatkan

kepada kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang).

Berdasarkan Perpres tersebut, BPPI mengemban tugas menyelenggarakan penelitian dan

pengembangan di bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas, BPPI menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan

pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi,

diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka

menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di

bidang industri;

2. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa

industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha

dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan

perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan

pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi,

diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka

menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di

bidang industri;

4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPPI didukung 5 (lima) unit kerja

setingkat Eselon II di pusat dan 23 (dua puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di

beberapa daerah.


2


1.2. Peran Strategis Organisasi

Kementerian Perindustrian merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,

Kemenperin telah menetapkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 85.1/M.IND/PER/12/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian

Perindustrian Tahun 2015-2019 Perubahan.

Visi pembangunan industri tahun 2015–2019 adalah “Mewujudkan Indonesia Menjadi

Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber

Daya Alam”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang tertuang

dalam 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai

berikut:

1. Pemerataan pembangunan industri melalui pengembangan perwilayahan industri ke luar

pulau Jwa guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;

2. Peningkatan populasi industri untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri

nasional;

3. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri untuk mewujudkan industri nasional yang

mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan upaya-upaya yang dijabarkan ke dalam

peta strategi 2015–2019 yang mengakomodir perspektif pemangku kepentingan berupa

pencapaian strategis yaitu:

1) Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;

2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;

3) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri;

4) Meningkatnya peran industri kecil dan menengah (IKM) dalam perekonomian nasional;

5) Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri;

6) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri;

7) Menguatnya struktur industri.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan

Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019, arah kebijakan pembangunan industri nasional

yang menjadi program prioritas Kemenperin adalah : 1) Meningkatnya populasi dan persebaran


3


industri dan 2) Meningkatnya daya saing dan produktivitas industri. Untuk mendorong program

prioritas tersebut, BPPI mendapat tanggung jawab untuk mengkoordinasi program

peningkatan daya saing dan produktivitas industri. Badan Penelitian dan Pengembangan

Industri (BPPI), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran dalam perumusan

kebijakan pengembangan industri strategis untuk mewujudkan industri yang berdaya saing

tinggi berbasis inovasi teknologi.

Di samping memiliki peran strategis tersebut, BPPI juga diharapkan dapat menyediakan

fasilitas jasa bagi pengembangan industri khususnya industri kecil dan menengah (IKM), baik

melalui riset, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi,

pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis.

Untuk mewujudkan peran litbang dalam rangka mendukung pengembangan industri

nasional khususnya mendukung pengembangan industri prioritas sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri

Nasional Tahun 2015-2035, Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri terus

diperkuat sehingga dapat menghasilkan litbang yang implementatif.

Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri yang menjadi program BPPI bertujuan

untuk meningkatkan daya saing industri melalui perumusan kebijakan strategis, pelaksanaan

penelitian dan pengembangan industri dan meningkatkan kemampuan industri dalam

menciptakan, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam uji

komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan, rancangan produk baru, proses produksi,

energi terbarukan, lingkungan hidup, dan tenaga kerja serta sarana dan prasarana industri

sebagai faktor pendukung berhasilnya pembangunan industri.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permenperin Nomor 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian, untuk mendukung tugas dalam menyelenggarakan penelitian dan

pengembangan di bidang perindustrian, BPPI didukung oleh Sekretariat Badan dan 4 (empat)

unit kerja pusat dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1) Sekretariat Badan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;

2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual

mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan teknologi


4


industri, jasa industri, serta promosi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang

industri;

3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian,

pengkajian, dan pengembangan di bidang industri hijau, lingkungan hidup, manajemen

energi dan air;

4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian,

pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di bidang kebijakan iklim

usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang;

5) Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis,

rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian,

pengkajian, pengembangan standardisasi industri.

Selain unit kerja pusat, BPPI juga didukung oleh 23 (dua puluh tiga) Unit Pelayanan

Teknis (UPT) di berbagai daerah yang terdiri dari 11 unit (sebelas) Balai Besar, 11 (sebelas) Balai

Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri) dan Balai Sertifikasi Industri yang tersebar

di 15 provinsi di Indonesia. Satker tersebut mempunyai peranan yang penting sebagai

pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian

Perindustrian.

Dalam mendukung tugas dan fungsi BPPI, unit kerja pusat dan UPT daerah saling

berkolaborasi. Unit kerja pusat berperan sebagai perumus kebijakan dan regulasi secara makro,

sedangkan UPT daerah berperan sebagai unit yang melaksanakan kebijakan secara teknis

operasional dan memberikan layanan teknis kepada dunia industri.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Balai Besar dan 11 (sebelas) Baristand

Industri tersebut adalah kegiatan litbang yang bersifat litbang terapan, rancang bangun dan

perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta

pelatihan teknis. Masing-masing Balai Besar dan Baristand Industri memiliki kompetensi inti

seperti terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.1. Kompetensi Inti Balai Besar Industri

Balai Besar

Kompetensi Inti

1. Tekstil (BBT), Bandung Desain Struktur dan Permukaan Tekstil

2. Bahan dan Barang Teknik (B4T), Bandung

Quality Assurance untuk teknologi pengelasan bawah air, instrumentasi virtual & material teknik/maju berbasis polimer

3. Logam dan Mesin (BBLM), Desain Proses dan Produk engineering (fokus: peralatan energi


5


Balai Besar

Kompetensi Inti

Bandung dan tooling)

4. Keramik (BBK), Bandung Material Engineering for Electric & Structural Ceramic

5. Pulp dan Kertas (BBPK), Bandung

Bioengineering untuk pulp dan kertas

6. Industri Agro (BBIA), Bogor Komponen aktif bahan alami komoditas agro

7. Kimia dan Kemasan (BBKK), Jakarta

Fine Chemical & Degradable Packaging Design

8. Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), Semarang

Teknologi terapan untuk pengendalian buangan industri

9. Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP), Yogyakarta

Desain bahan dan konstruksi sepatu

10. Kerajinan dan Batik (BBKB), Yogyakarta

Desain dan bahan baku baru untuk produk-produk kerajinan dan batik

11. Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), Makassar

Proses produksi dan teknologi terapan untuk pengolahan kakao

Tabel 1.2 Fokus Balai Riset dan Standardisasi Industri Baristand Industri Fokus

1. Aceh Rempah dan Minyak Atsiri

2. Medan Mesin dan Peralatan Pabrik

3. Padang Makanan Tradisional

4. Palembang Karet Komponen Teknis

5. Lampung Tepung Industri Agro

6. Surabaya Mesin Listrik & Peralatan Listrik

7. Banjarbaru Teknologi pengolahan kayu, rotan, dan bambu

8. Samarinda Hasil Perikanan dan Perkebunan

9. Pontianak Bahan baku kosmetik alami dan pangan semi basah

10. Manado Teknologi Pengolahan Palma

11. Ambon Teknologi Pengolahan Hasil Laut

Gambar berikut menjelaskan struktur organisasi BPPI secara lengkap:

11 (sebelas) Baristand

Industri Balai Setifikasi Industri

PUSAT

STANDARDISASI INDUSTRI

PUSAT

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKRETARIAT

BADAN

11 (sebelas) Balai Besar

PUSAT

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI INDUSTRI DAN HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL

PUSAT

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

IKLIM USAHA INDUSTRI



6


Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPPI


6

Laporan Kinerja Tahun 2017 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis BPPI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-

2019 disebutkan bahwa salah satu misi pemerintah adalah mewujudkan bangsa yang

berdaya saing. Misi ini dapat dicapai melalui pembangunan sumber daya manusia,

penguasaan iptek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan di industri untuk

menghasilkan produk berdaya saing. Oleh karena itu, arah pembangunan nasional Tahun

2015 –2019 adalah membangun keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada

sumber daya alam, SDM yang berkualitas dan kemampuan iptek.

Terkait dengan daya saing, peringat indeks daya saing global Indonesia periode

2017-2018 menurut Global Competitiveness Index (GCI) yang dibuat oleh World Economic

Forum (WEF), naik peringkat ke urutan ke-36 dari semula urutan ke-41 pada periode 2016-

2017. Sedangkan menurut World Competitiveness Yearbook yang dikembangkan oleh

Management Development (IMD) 2017, peringkat daya saing Indonesia naik enam peringkat

dari peringkat 48 menjadi peringkat 42. Pada level Asia Tenggara, peringkat Indonesia

masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Singapura menempati

peringkat tiga atau naik satu peringkat, Malaysia turun lima peringkat ke posisi 24, Thailand

naik satu peringkat ke posisi 27, sedangkan Filipina naik satu peringkat ke posisi 41.

Untuk mencoba mengantisipasi berbagai tantangan global tersebut arah kebijakan

Rencana Strategis (Renstra) BPPI mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, RPJMN

Tahun 2015 – 2019, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015

tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Pada Renstra BPPI 2015-2019 tertuang Visi BPPI yaitu ”Menjadi lembaga penyedia

rumusan kebijakan yang visioner dan pelayanan teknis teknologis terkini yang mampu

menjadi katalis peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri di tingkat

nasional maupun global”


7


Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, BPPI pada lima tahun ke depan

(2015-2019) mengemban misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan dan iklim usaha industri yang kondusif;

2. Meningkatkan peran standardisasi sebagai referensi pasar;

3. Mendorong pengembangan teknologi industri yang maju dan berdaya saing termasuk

di dalamnya perlindungan HKI;

4. Mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

(industri hijau);

5. Meningkatkan penguasaan teknologi dan penggunaan SDA lokal melalui kegiatan

litbang dan pelayanan jasa teknis.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan

ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran-sasaran strategis yang

mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif

Pembelajaran Organisasi. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk

periode Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri, dengan

indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

1) Penguasaan teknologi industri;

2) Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai;

3) Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib;

2. Perspektif Proses Internal

Sasaran Strategis 1: Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif, dengan

indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

1) Penetapan Standar Industri Hijau;

2) Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau;

Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian

yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

1) Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal;

2) Industri berorientasi ekspor;

3) Indeks kepuasan pelanggan;


8


3. Perspektif Pembelajaran Organisasi

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada

pelayanan prima, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

1) Tingkat kematangan SPIP Satker mencapai level 3.

Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan reviu Renstra BPPI. Reviu Renstra BPPI ini dilaksanakan

untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terdapat pada Renstra Kementerian

Perindustrian 2015-2019 Perubahan yang ditetapkan pada akhir Tahun 2016. Sehingga Sasaran

Strategis tersebut di atas merupakan hasil cascading dari Renstra Kementerian Perindustrian

2015-2019 Perubahan.

2.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPPI

Arah kebijakan dan strategi BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri

adalah:

1. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi maju;

2. Peningkatan fasilitasi penerapan teknologi dan perlindungan Hak dan Kekayaan Intelektual

(HKI);

3. Peningkatan kualitas hasil litbang industri;

4. Pengembangan kebijakan regulasi teknis dan kemampuan pelayanan teknis Standar

Nasional Indonesia (SNI) lingkup industri;

5. Pengembangan kebijakan menuju iklim usaha kondusif dan Kebijakan Industri Nasional

(KIN) yang efektif;

6. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri hijau;

7. Peningkatan pemanfaatan SDA lokal di industri.

Berdasarkan Renstra Kemenperin Tahun 2015-2019 Perubahan, BPPI terdapat dalam

Program VII yaitu Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri. Program

Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,

produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Program

Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:


9


1. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan

Industri

Kegiatan Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan

Kebijakan Industri dilaksanakan oleh Sekretariat BPPI dengan Sasaran kegiatan/output yang

dihasilkan adalah (1) Terwujudnya kebijakan dan program BPPI yang berkualitas dan

berkelanjutan, (2) Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel, (3)

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, (4)

Sistem informasi yang handal, dan (5) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur.

2. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri dilaksanakan oleh

Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri dengan Sasaran kegiatan/output yang

dihasilkan adalah (1) Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan (2)

Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiskal dan nonfiskal) oleh industri.

3. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

Kegiatan Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri dilaksanakan oleh Pusat

Standardisasi dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya RSNI,

ST, PTC, (2) Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri, (3) Tersedianya SDM di

bidang Standardiasi Industri, dan (4) Tersedianya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

untuk Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian.

4. Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup dilaksanakan

oleh Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup dengan Sasaran

kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya Kebijakan Industri Hijau, (2)

Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau, (3) Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau, dan (4)

Terwujudnya Industri yang menerapkan prinsip industri hijau.

5. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual

dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Teknologi dan HKI dengan Sasaran kegiatan/output

yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya rumusan Kebijakan Teknis Bidang Teknologi Industri

dan HK, (2) Tersedianya sistem dan infrastruktur audit teknologi, (3) Terfasilitasinya

pemanfataan dan penerapan teknologi industri, (4) Meningkatnya motivasi berinovasi bagi

peneliti dan industri, (5) Meningkatnya litbang prioritas teknologi industri, (6) Tersedianya


10


Pembinaan Perlindungan HKI di Bidang Teknologi Industri, dan (7) Terlaksananya program,

monitoring, pengembangan SDM, dan operasional di bidang teknologi industri.

6. Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri

Kegiatan Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri dilaksanakan

oleh Balai Besar di lingkungan BPPI dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah

(1) hasil penelitian dan rekayasa industri dan (2) layanan jasa teknis industri.

7. Riset dan Standardisasi Industri

Kegiatan Riset dan Standardisasi Industri dilaksanakan oleh Balai Riset dan Standardisasi

Industri di lingkungan BPPI dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) hasil

penelitian dan rekayasa industri dan (2) layanan jasa teknis industri.

8. Sertifikasi Industri

Kegiatan Sertifikasi Industri dilaksanakan oleh Balai Sertifikasi Industri dengan sasaran

kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah layanan jasa teknis

industri.

Strategi BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri adalah :

a) Mengembangkan jejaring dengan instituisi kebijakan litbang dan teknologi terkemuka

melalui organiasi internasional, kerangka kerjasama perdagangan bebas dan kemitraan

dengan akademisi;

b) Mendorong pengembangan kerjasama dengan dunia usaha untuk mengembangkan

teknologi dan memanfaatkan potensi bahan baku lokal;

c) Mengembangkan bank data yang lengkap dan mutakhir;

d) Meningkatkan kompentensi SDM BPPI sesuai perkembangan iptek industri;

e) Mengembangkan kapasitas kelembagaan litbang dan lembaga penilaian kesesuaian.

Selanjutnya, dalam peta strategi akan diuraikan langkah-langkah dalam mewujudkan Strategi

BPPI tersebut. Peta Strategi BPPI dapat dilihat seperti pada Gambar 2.1 berikut:


11


Gambar 2.1. Peta Strategi BPPI


12


Sasaran-sasaran dari Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri ini

adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah meningkatnya

peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri dan peningkatan ekspor;

2. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan dan Kekayaan Intelektual

Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah meningkatnya

penguasaan teknologi industri;

3. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah penurunan

impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib.

4. Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah Standar Industri

Hijau, lembaga sertifikasi industri hijau, dan pelatihan-pelatihan bagi auditor industri

hijau yang tersertifikasi.

5. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan

Industri

Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya industri yang

menerapkan industri hijau;

6. Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri

Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah hasil penelitian

dan rekayasa industri serta layanan jasa teknis industri.

7. Riset dan Standardisasi Industri

Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah hasil penelitian

dan rekayasa industri serta layanan jasa teknis industri.


Sasaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah layanan jasa

teknis industri.


13


2.2 Rencana Kinerja BPPI Tahun 2017

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, terdiri dari kegiatan-kegiatan

yang telah ditetapkan untuk mendukung program tersebut terdiri atas:

1. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan

Industri;

2. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri;

3. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri;

4. Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup;

5. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual;

6. Penelitian dan Pengembangan Teknologi;

7. Riset dan Standardisasi Bidang Industri;


Berdasarkan program dan kegiatan tersebut di atas maka dapat diuraikan Rencana

Kinerja BPPI pada tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rencana Kinerja BPPI TA. 2017

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri

Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiscal

5,6 persen

2. Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam peningkatan ekspor produk industri

Meningkatnya jumlah industri berorientasi ekspor

60 persen

3. Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri

Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan Secara Wajib

5 persen

4 Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri

Produk industri yang dikuasai teknologinya 5 persen

Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai

60 persen

5 Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau

Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau

0,5%

Penetapan Standar Industri Hijau (SIH) 16%

6 Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri

Tingkat Kepuasan Pelanggan Skala indeks 3,5

7 Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi

Tingkat Maturitas Satker di lingkungan BPPI mencapai level 3

80%


14


2.3 Rencana Anggaran

Pagu awal BPPI TA. 2017 sebesar Rp 552.468.929.000,-, pada pertengan tahun

terjadi revisi PNBP, revisi DIPA, dan pemotongan anggaran, sehingga akhir Desember TA.

2017 Pagunya menjadi Rp 579.264.032.000,-. Pagu tersebut terdiri dari anggaran

Sekretariat, 4 (empat) Pusat-Pusat, 11 (sebelas) Balai Besar, 11 (sebelas) Balai Riset

Standardisasi Industri dan Balai Sertifikasi Industri. Berikut rincian anggaran dari tiap-tiap

satker BPPI :

Tabel 2.2. Pagu Anggaran Program BPPI 2017

Program/Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp 000,-)

Program: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 579.264.032

Kegiatan 1: Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Iklim Usaha Industri 5.241.585

Kegiatan 2: Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 7.382.693

Kegiatan 3: Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 5.670.298

Kegiatan 4: Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri 36.921.237

Kegiatan 5: Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Kekayaan Intelektual 18.196.580

Kegiatan 6: Penelitian dan Pengembangan Teknologi a. Peningkatan Dan Pengembangan Teknologi 330.574.071 b. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri 158.829.461 c. Sertifikasi Industri 16.448.107

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan

target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja TA. 2017

yang disesuaikan dengan IKU Renstra BPPI 2015-2019 yang merujuk pada Rancangan

Teknokratik Renstra Kementerian 2015-2019, dimana sasaran program lebih berorientasi

outcome. Pada TA. 2017 program lanjutan quick wins dan target yang ada pada Renkin TA. 2017

mengalami perubahan karena adanya penyesuaian alokasi anggaran. Untuk Perspektif


15


Pembelajaran Organisasi tidak semua dicantumkan pada Perjanjian Kinerja eselon I, terdapat

beberapa indikator yang dicantumkan di unit Eselon II. Berikut Perjanjian Kinerja BPPI TA. 2017

sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2017

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri

Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal

5,6 persen

2. Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam peningkatan ekspor produk industri


60 persen

3. Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri


5 persen

4 Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri

Produk industri yang dikuasai teknologinya 5 persen


60 persen

5 Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau


0,5%

Penetapan Standar Industri Hijau (SIH) 16%

6 Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri

Tingkat Kepuasan Pelanggan Skala indeks 3,5

7 Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi


80%

16

Laporan Kinerja Tahun 2017 Bab III Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Dalam mencapai visi dan misinya, BPPI melaksanakan program/kegiatan yang

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian Tahun 2015-

2019. Berdasarkan Renstra tersebut, pada setiap awal tahun anggaran ditetapkan

dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) BPPI. Pada TA. 2017, Perjanjian Kinerja BPPI

meliputi 7 (tujuh) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu:

1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Peran Fasilitas Fiskal Dalam Investasi Sektor

Industri;

2. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Peran Fasilitas Fiskal Dalam Peningkatan

Ekspor Produk Industri;

3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri;

4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri;

5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau;

6. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri;

7. Sasaran Strategis VII: Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi.

Walaupun BPPI telah menetapkan Sasaran Strategis untuk Program

Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, akan tetapi masih terdapat

beberapa sasaran strategis dalam Renstra yang tidak tercantum pada Perjanjian

Kinerja Eselon I BPPI. Hal ini disebabkan adanya pemilihan skala prioritas dari sasaran

strategis yang akan ditampilkan dalam Perkin TA. 2017. Sasasaran Strategis yang

tidak dicantumkan dalam Perkin BPPI diturunkan menjadi indikator dalam Perkin

Unit eselon II di bawah BPPI.

Pada TA. 2017, realisasi program/kegiatan BPPI berdasarkan dokumen RPJMN

2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

17


Tabel 3.1 Perkembangan Kinerja BPPI Berdasarkan Dokumen RPJMN 2015-2019

No Program/Kegiatan Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

T R T R T R T T

1 Perencanaan Kebijakan standardisasi Industri

Meningkatnya RSNI, ST, dan PTC

100 120 100 102 100 95 100 100

Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI, ST dan/atau PTC

14 30 10 10 10 19 10 10

Tersusunnya skema sertifikasi produk SNI, ST, dan/atau PTC

6 7 6 7 6 5 6 6

Terlaksananya pengawasan SNI, ST, dan PTC

3 3 3 3 3 3 3 3

2 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

Jumlah industri yang mengikuti expo produk-produk industri hijau di dalam dan luar negeri

12 13 - - - - - -

Jumlah industri yang memperoleh informasi benefit penerapan industri hijau

350 322 - - - - - -

3 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

Jumlah Perusahaan/Balai yang mengikuti expo tingkat nasional

6 9 6 23 6 10 6 6

Jumlah Perusahaan yang mendapatkan penghargaan Rintisan Teknologi Industri

- 4 8 - - 4 -

Program/kegiatan Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup seperti yang

tercantum pada tabel di atas merupakan program Quick Wins TA. 2015, sehingga untuk TA.

2016 sampai TA. 2019 tidak ditetapkan targetnya. Hampir seluruh indikator kinerja TA. 2017

capaiannya telah melampaui target bahkan beberapa indikator tersusunnya regulasi teknis

SNI/ST/PTC telah mencapai realisasi yang tinggi. Hal ini disebabkan terdapat 8 (delapan)

konsep Permenperin yang dipanelkan pada Tahun 2016, dan baru diterbitkan/diundangkan

pada Tahun 2017. Indikator yang tidak tercapai adalah meningkatnya RSNI, ST, dan PTC; dan

tersusunnya skema sertifikasi produk SNI, ST, dan/atau PTC. Penyebab tidak dapat tercapainya

kedua indikator tersebut adalah anggaran yang tidak memadai. Seperti contoh rencana

anggaran perumusan SNI, ST, dan PTC yang diajukan tidak sesuai sesuai dengan anggaran yang

ditetapkan dalam DIPA. Hal ini menyebabkan target jumlah RSNI yang disusun turun dari

semula 100 RSNI (target RPJMN) menjadi 80 RSNI (target Perkin Eselon II Pusat Standardisasi

Industri).

18


Tabel 3.2 Realisasi Kinerja IKU Renstra BPPI

(Berdasarkan Renstra Kemenperin Perubahan Pada TA. 2017)

No. Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

2015 2016 2017

2018

2019

T

R T R T

R T T

S1 Meningkatnya Investasi Sektor Industri

Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas (%)

5,2 8,00 5,85 17,53 6.49 - 7.13 7.75

S2 Kuatnya struktur industri

Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib (%)

5 10,18 5 13,07 5 3,5 5 30

S2 (peru

bahan)

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri

Penguasaan teknologi industri (%)

- - - - 5 29,61 5 6

T1 Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI

Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri (%)

10 0 20 -12,90 35 - 50 60

Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri (%)

10 -22,22 20 2,86 35 - 50 60

Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri (%)

10 175,00 20 -7,14 35 - 50 60

T1 (peru

bahan)

Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif

Peraturan perundangan yang diselesaikan (jumlah)

- - - - 2 2 - -

Penetapan standar industri hijau

16 27,78 17 18

T2 Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau

Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi (%)

20 25 40 12,41 60 - 80 20

Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau

10 12 10 12 54 - 75 15

T2 (peru bahan)

Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan

Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal (%)

- - - - 5 4,21 5 5

Industri berorientasi ekspor (%)

- - - - 60 66,67 60 60

19


No. Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

2015 2016 2017

2018

2019

T

R T R T

R T T

T3 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kepada Pelaku Usaha Industri dan Masyarakat

Indeks kepuasan pelanggan

3,5 3,8 3.5 3,5 3.6 - 3.7 3.8

L1 Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri

Peningkatan paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai (pkt)

10 10 18 19 22 - 22 22

Peningkatan Kompetensi SDM BPPI (orang)

275 308 275 292 275 - 275 275

L2 Terwujudnya Kebijakan dan Program BPPI yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan (%)

90 100 90 99,81 90 - 90 90

Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran (%)

90 98,46 90 101,54 90 - 90 90

Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran (%)

92 96,21 93 98.60 94 - 95 95

L3 Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang Transparan dan Akuntabel

Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran (%)

75 100 76 100 78 - 79 80

L3 (perubahan)

Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Tingkat kematangan SPIP Satker BPPI mencapai tingkat 3

- - - - 80 100 100 100

L4 Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

Anggaran BPPI yang diblokir

- - - - 10 16 5 5

20


Terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target yaitu penurunan impor produk

industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib; kontribusi investasi yang

memanfaatkan fasilitas fiskal; dan anggaran BPPI yang diblokir. Penjelasan selengkapnya

mengenai indikator yang tidak mencapai target akan diulas pada capaian/realisasi perjanjian

kinerja.

BPPI telah menyusun Perjanjian Kinerja TA. 2017 yang disesuaikan dengan IKU Renstra

BPPI (Perubahan) 2015-2019 dan merujuk pada Renstra Kementerian (Perubahan) 2015-2019.

Untuk memonitor perkembangan capaian indikator kinerja setiap triwulan, telah disusun

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPPI sebagaimana tabel berikut:

21

Tabel 3.3 Rencana Aksi 2017

Target

Fisik(%)Rencana kegiatan

Target

Fisik(%)Rencana Kegiatan

Target


Target


1 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 20 Menyiapkan usulan

rekomendasi dan

fasilitas fskal dan non

fiskal; menyusun

rancangan kebijakan

untuk fasilitasi.

50 Identifikasi industri

yang akan diusulkan

untuk mendapatkan

insentif fiskal dan non

fiskal; pembahasan

rancangan kebijakan.

75 Fasilitasi industri untuk

mendapatkan insentif

fiskal dan non fiskal;

pembahasan rancangan

kebijakan.

100 Penetapan industri

yang mendapatkan

insentif fiskal dan

non fiskal; penetapan

peraturan Menteri,

Evaluasi peningkatan

investasi sektor

industri.

2 1 20 Mengidentifikasi

industri yang akan

mendapatkan fasilitas

fiskal (pembiayaan

ekspor) pada tahun

2017; menghitung

total fasilitas fiskal

(pembiayaan ekspor)

pada tahun 2016

sebagai data baseline.

50 Memonitor dan

menghitung nilai

pembiayaan ekspor

yang telah diberikan

kepada industri.

75 Memonitor dan

menghitung nilai

pembiayaan ekspor yang

telah diberikan kepada

industri.

100 Memonitor dan

menghitung nilai

pembiayaan ekspor

yang telah diberikan

kepada industri;

evaluasi peningkatan

pembiayaan impor

tahun 2017.

3 1 25 Memonitor dan

menghitung nilai

impor dari produk-

produk diberlakukan

SNI, ST dan/atau PTC

secara wajib;

koordinasi dengan

BPS dan Pusdatin

Kemenperin.

50 Memonitor dan

menghitung nilai impor

dari produk-produk

diberlakukan SNI, ST

dan/atau PTC secara

wajib; koordinasi

dengan BPS dan

Pusdatin Kemenperin.

75 Memonitor dan

menghitung nilai impor

dari produk-produk

diberlakukan SNI, ST

dan/atau PTC secara

wajib; koordinasi dengan

BPS dan Pusdatin

Kemenperin.

100 Memonitor dan

menghitung nilai

impor dari produk-

produk diberlakukan

SNI, ST dan/atau PTC

secara wajib;

koordinasi dengan

BPS dan Pusdatin

Kemenperin; Evaluasi

trend nilai impor

untuk komoditi SNI,

ST, dan/atau PTC

wajib.

2 3 4

Meningkatnya Peran Fasilitas

Fiskal Dalam Peningkatan Ekspor

Produk Industri

Jumlah Industri Berorientasi

Ekspor

Perspektif Pemangku Kepentingan

Meningkatnya Peran Fasilitas

Fiskal Dalam Investasi Sektor

Industri

Kontribusi Investasi yang

Memanfatkan Fasilitas Fiskal

5,6 Persen

60 Persen

Meningkatnya Penguasaan Pangsa

Pasar Dalam Negeri

Penurunan Impor Produk

Industri yang SNI, ST dan/atau

PTC Diberlakukan Secara Wajib

5 Persen

No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

Rencana Aksi

Progress Triwulan I Progress Triwulan II Progress Triwulan III Progress Triwulan IV

22

Target

Fisik(%)Rencana kegiatan

Target


Target


Target


1 5 6 7 8 9 10 11 12

4 1 15 Menetapkan industri

prioritas, koordinasi

dengan pihak-pihak

terkait yang

berwenang dalam

penyediaan data,

menetapkan tim

narasumber/tim ahli.

40 Melakukan kajian

kondisi teknologi

industri prioritas yang

telah ditetapkan

70 Melakukan kajian kondisi

teknologi industri

prioritas yang telah

ditetapkan

100 Melakukan evaluasi

terhadap teknologi

industri prioritas dan

menghitung tingkat

penguasaan

teknologi dalam

negeri.

2 20 Studi literatur,

survey, merekap

bahan-bahan yang

diperlukan, dan

penyusunan desain

riset.

50 Pelaksanaan kegiatan

Litbang

70 Pelaksanaan kegiatan

Litbang

100 Finalisasi kegiatan

Litbang, workshop

dan diseminasi.

1 10 Pemilihan dan

penetapan jenis dan

jumlah industri yang

akan dilakukan

sertifikasi industri

hijau; Penetapan

auditor yang akan

melakukan sertifikasi.

40 Pelaksanaan audit

Standar Industri Hijau

ke industri yang telah

ditetapkan.


Standar Industri Hijau ke

industri yang telah

ditetapkan; penerbitan

sertifikat industri hijau.


Standar Industri

Hijau ke industri

yang telah

ditetapkan;

penerbitan sertifikat

industri hijau.

2 10 Koordinasi dengan

pihak terkait;

penetapan

narasumber dan

rekruitmen panitia

teknis perumusan

Standar Industri

Hijau

40 Pengumpulan data

primer dan sekunder,

survey, penyusunan

draft Standar Industri

Hijau

70 Rapat teknis dan rapat

konsensus untuk

pembahasan Standar

Industri Hijau

100 Finalisasi Standar

Industri Hijau dan

penetapan dengan

Peraturan Menteri

Perindustrian.

1 1 15 Penyusunan

kuesioner dan

penetapan calon

responden

50 Penyebaran kuesioner

dan rekapitulasi data

hasil kuesioner

75 Penyebaran kuesioner

dan rekapitulasi data

hasil kuesioner

100 Rekapitulasi data

akhir dan

penyusunan laporan

2 1 15 Review Tim Satgas

SPIP, identifikasi

kemampuan satker

dalam penerapan

SPIP dan penetapan

satker yang perlu

pembinaan lebih

lanjut

45 Penyusunan LKK BPPI

dan Satker BPPI,

pelaksanaan SPIP,

melakukan bimbingan

dan monitoring

pelaksanaan SPIP

80 Pelaksanaan SPIP di BPPI

dan satker di lingkungan

BPPI, melakukan

bimbingan dan

monitoring pelaksanaan

SPIP

100 Evaluasi tingkat

maturitas SPIP Satker

BPPI

5 Meningkatnya Industri yang

Menerapkan Industri Hijau

2 3 4

Perspektif Pemangku Kepentingan

Perspektif Proses Bisnis Internal

Meningkatnya Layanan Jasa Teknis

kepada Industri

Meningkatnya Penerapan

Reformasi Birokrasi

5 Persen

0,5 Persen

Tingkat Kepuasan Pelanggan

Tingkat Maturitas Satker di

Lingkungan BPPI Mencapai Level

3

16 Persen

3,5 Skala Indeks

Tingkat Kesiapan Teknologi

(TRL) yang dikuasai

Meningkatnya

Penguasaan

Teknologi Industri

60 Persen

Industri Manufaktur yang

Memenuhi Standar Industri Hijau

Penetapan Standar Industri Hijau

(SIH)

Produk Industri yang Dikuasai

Teknologinya

80 Persen

No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

Rencana Aksi

Progress Triwulan I Progress Triwulan II Progress Triwulan III Progress Triwulan IV


23


Tabel 3.4

Realisasi Perjanjian Kinerja BPPI TA. 2017 Per Triwulan

Secara fisik semua kegiatan sudah terealisasi, namun pada beberapa indikator kinerja,

realisasinya tidak mencapai target. Adapun hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari

masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

I. Sasaran Strategis I : Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri

a) Hasil yang telah dicapai

Sasaran strategis meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor

industri dengan indikator kinerja kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal

dihitung dengan cara menjumlahkan data investasi sektor industri pada Tahun 2017

yang menggunakan fasilitas fiskal (tax holiday dan tax allowance) dibagi dengan

forecasting total investasi sektor industri pada Tahun 2016 dengan baseline Tahun 2013.

Tahun 2017 ditargetkan nilai investasi yang menggunakan fasilitas fiskal adalah sebesar

Rp.19 Triliun sedangkan total investasi sektor industri Tahun 2016 adalah sebesar

Rp.331,6 Trilyun. Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator kinerja kontribusi

investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal :


24


Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator I.1

b) Analisis capaian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017 untuk dapat mencapai target

indikator yang ditetapkan adalah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Sosialisasi program pembiayaan;

- Pengumpulan data dan informasi;

- Menyusun rekomendasi untuk usulan fasilitas fiskal;

- FGD dalam rangka penyusunan usulan fasilitas;

- Mengeluarkan surat rekomendasi terkait fasilitas fiskal;

- Mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas fiskal kepada Kementerian

Keuangan;

- Menghitung nilai investasi industri yang mengajukan fasilitas fiskal selama Tahun

2017.

Dari target investasi sektor industri yang mengajukan permohonan fasilitas fiskal

(Tax Holliday dan tax Allowance – TA & TH) sebesar 5,6% realisasinya adalah 4,21%.

Sehingga indikator kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal (TA&TH)

pada Tahun 2017 tidak mencapai target. Hingga Desember 2017, perusahaan industri

yang telah mendapatkan Tax Allowance adalah sebanyak 6 (enam) perusahaan industri

dengan nilai investasi sebesar Rp.13.963.543.865.149,-. Nilai investasi pada indikator ini

hanya dihitung dari investasi industri yang memanfaatkan fasilitas tax allowance karena

pada Tahun 2017 tidak ada perusahaan yang mengajukan fasilitas tax holiday.

Tabel di bawah menunjukkan perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan

fasilitas fiskal berupa Tax Allowance:

Tabel 3.6 Perusahaan yang Mendapat Tax Allowance

NO PERUSAHAAN BIDANG USAHA LOKASI INVESTASI AKTIVA

TETAP

1 COR INDUSTRI INDONESIA

Industri pembuatan logam dasar bukan besi

Kabupaten Morowali Utara

Rp. 1.260.000.000.000

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Kontribusi Investasi yang Memanfatkan Fasilitas Fiskal

5,60% 4,21% 75,18%


25


NO PERUSAHAAN BIDANG USAHA LOKASI INVESTASI AKTIVA

TETAP

2 KALBIO GLOBAL MEDIKA

Industri Bahan Farmasi Kabupaten Bekasi Rp. 83.229.741.000

3 SULAWESI MINING INVESTMENT

Industri besi dan baja dasar (iron and steel making)

Kabupaten Morowali

USD 95.970.000

4 SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA

Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya

Kabupaten Bekasi Rp. 398.150.000.000

5 PT. INTI PANTJA PRESS INDUSTRI

Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih

Kawasan industri Suryacipta

Rp. 524.768.124.149

6 PT. PANCA AMARA UTAMA

Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batubara

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)

USD 776.970.000

Realisasi Indikator “kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal” ini jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 nilai

investasi yang mendapatkan fasilitas fiskal adalah sebesar Rp.56,8 Trilyun dengan jumlah

perusahaan industri sebanyak 25 perusahaan. Fasilitas fiskal yang diberikan terhadap 25

perusahaan tersebut adalah tax allowance karena tidak ada perusahaan yang mengajukan

fasilitas tax holiday pada Tahun 2016.

c) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan pada indikator

Kontribusi Investasi yang Memanfatkan Fasilitas Fiskal yaitu proses penerbitan persetujuan

fasilitas fiskal mayoritas tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun berjalan karena proses

pembahasan dan verifikasi yang dilaksanakan oleh tim membutuhkan waktu yang panjang.

Persetujuan terhadap permohonan fasilitas fiskal (TA & TH) membutuhkan kesepakatan

dari seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Teknis/Komite, yang terdiri dari Kementerian

Keuangan (Staf Ahli, Ditjen Pajak, BKF), Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kementerian

Perindustrian.

d) Rekomendasi

Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholder pengambil keputusan

pemberi insentif fiscal dan perusahaan industri yang akan diajukan untuk mendapatkan

fasilitasi.


26


II. Sasaran Strategis II : Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam peningkatan ekspor produk industri


Sasaran strategis meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam peningkatan ekspor

produk industri memiliki indikator kinerja meningkatnya jumlah industri berorientasi

ekspor. Realisasi indikator ini dapat diketahui dengan menjumlahkan industri yang

memanfaatkan fasilitas fiskal (pembiayaan ekspor) pada tahun 2017 dibagi dengan industri

yang memanfaatkan fasilitas fiskal (pembiayaan ekspor) pada tahun 2016. Baseline industri

yang mendapatkan fasilitas fiskal pada Tahun 2016 adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan

industri. Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator kinerja meningkatnya jumlah

industri berorientasi ekspor :

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Indikator II.1


Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017 untuk dapat mencapai target

indikator yang ditetapkan adalah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Sosialisasi program pembiayaan;

- Pengumpulan data dan informasi;

- FGD dalam penyusunan usulan program penugasan khusus ekspor;

- Mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas fiskal kepada Kementerian Keuangan;

- Evaluasi kegiatan fasilitas fiskal pembiayaan ekspor Tahun 2017.

Pada tahun 2016 telah terdapat 3 (tiga) perusahaan industri memperoleh fasilitas

pembiayaan ekspor yang terdiri dari 2 (dua) perusahaan industri furniture, dan 1 (satu)

perusahaan industri tekstil. Sedangkan pada Tahun 2017 terdapat 2 (dua) perusahaan baru

yang memperoleh fasilitas pembiayaan ekspor yang terdiri dari perusahaan industri

pesawat udara dan perusahaan industri kereta api. Total perusahaan yang sudah terfasilitasi

pembiayaan ekspor sepanjang 2016-2017 sebanyak 5 (lima) perusahaan, sehingga realisasi


Jumlah Industri Berorientasi Ekspor 60% 66,67% 111,12%


27


indikator ini adalah total perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembiayaan ekspor pada

Tahun 2017 sebanyak 2 (dua) perusahaan dibagi dengan total perusahaan yang telah

mendapatkan fasilitas pembiayaan ekspor pada Tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) perusahaan

adalah 66,67%.

Tabel di bawah menunjukkan perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan

fasilitas fiskal berupa pembiayaan ekspor:

Tabel 3.8 Perusahaan yang Mendapat Pembiayaan Ekspor

NO PERUSAHAAN BIDANG USAHA TAHUN PENETAPAN

1 PT. ARAPUTRA Industri Furnitur 2016

2 PT. CHAKRA NAGA Industri Furnitur 2016

3 PT. PAJITEX Industri Tekstil 2016

4 PT. DIRGANTARA INDONESIA

Industri pesawat terbang 2017

5 PT. INKA Industri kereta api 2017

Indikator “Jumlah Industri Berorientasi Ekspor” merupakan indikator baru yang

ditetapkan pada perjanjian kinerja BPPI Tahun 2017. Diharapkan indikator ini dapat

digunakan pada tahun selanjutnya sesuai dengan dokumen Renstra Kemenperin 2015-2019

perubahan.

c) Kendala

Walaupun target dari indikator telah tercapai akan tetapi terdapat potensi kendala

dalam pelaksanaan kegiatan seperti perubahan kebijakan pembiayaan ekspor ke wilayah

Afrika. Hal ini menyebabkan lingkup pembiayaan menjadi lebih sempit dan terbatas kepada

perusahaan industri yang melakukan ekspor ke Afrika.

d) Rekomendasi

Diperlukan koordinasi dan sosialisasi dengan Ditjen Terkait dan industri terkait

tentang program ekspor ke Afrika sehingga industri yang memanfaatkan fasilitas fiskal

pembiayaan ekspor dapat meningkat pada Tahun 2018. Ditargetkan perusahaan industri

yang mendapatkan fasilitas pembiayaan ekspor pada Tahun 2018 sebanyak 4 (empat)

perusahaan industri.


28


III. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri


Sasaran strategis meningkatnya penguasaan pangsa pasar dalam negeri dengan

indikator kinerja penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan atau PTC

diberlakukan secara wajib dihitung dengan persentase penurunan nilai impor produk

industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib pada tahun 2017

dibandingkan dengan tahun 2016. Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator

kinerja penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan atau PTC diberlakukan secara

wajib :

Tabel 3.9 arget dan Realisasi Indikator III.1


Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut

antara lain adalah:

- Penyusunan RSNI, ST dan PTC;

- Kajian pengembangan standar;

- Kajian analisis dampak regulasi;

- Penyusunan regulasi teknis;

- Penyusunan skema sertifikasi;

- Pengawasan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK);

- Pendidikan dan pelatihan PPNS;

- Kerja sama antar Negara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil pengujian

laboratorium dan sertifikasi produk;

- Pengawasan pemberlakuan SNI, pelaksanaan penyidikan/wasmatlitrik.

Sampai dengan tahun 2017 jumlah SNI wajib sebanyak 105. Namun, dalam

perhitungan indikator kinerja penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan atau

PTC diberlakukan secara wajib ini, hanya digunakan 92 SNI wajib. Sedangkan 13 SNI


Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan atau PTC diberlakukan secara wajib

5% 3,5% 70%


29


wajib yang tidak masuk dalam perhitungan capaian kinerja adalah terkait dengan produk

baja, disebabkan karena kapasitas produksi baja nasional masih dibawah kebutuhan baja

nasional, dimana pada saat ini pemerintah sedang menggenjot pembangunan

infrastruktur.

Pengukuran indikator kinerja penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan

atau PTC diberlakukan secara wajib adalah dengan membandingkan data Year on Year

(YoY) nilai impor pada periode Januari – Oktober 2016 dibandingkan dengan periode

yang sama tahun 2017. Nilai impor periode Januari-Oktober 2016 sebesar USD

3.340.265.440 sedangkan pada periode Januari-Oktober 2017 sebesar USD

3.220.744.699. Capaian indikator kinerja tersebut sebesar 3,5%, sehingga tidak mencapai

sasaran yaitu sebesar 5%.

Kebijakan standardisasi, khususnya penerapan SNI wajib diharapkan dapat

menurunkan jumlah impor khususnya produk dengan kualitas di bawah standar.

Dengan berkurangnya impor, industri dalam negeri diharapkan dapat mengisi

kebutuhan domestik. Dengan adanya standar, akses pasar untuk ekspor juga akan

terbuka terlebih di era perdagangan bebas ASEAN. Dalam lima tahun terakhir, nilai

impor menunjukkan trend yang terus turun walaupun persentase penurunannya setiap

tahun bervariasi dan naik turun. Perkembangan nilai impor produk dengan SNI wajib

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

3.10

Perkembangan Impor

Selain kegiatan tersebut diatas, untuk menunjang capaian target penurunan

impor yang telah ditetapkan, selama TA. 2017 Badan Penelitian dan Pengembangan

Industri telah mengkonsensuskan sebanyak 95 RSNI; penambahan 6 LPK sehingga total

LPK pada Tahun 2017 adalah 124 LPK terdiri dari 44 LSPro dan 80 Lab. Uji; telah disusun

5 (lima) Skema Sertifikasi; dan telah disusun 19 regulasi teknis terkait dengan SNI;

pengawasan 48 LPK.

Tahun 2014 2015 2016 2017

Penurunan impor (Milyar USD)

5,73 4,94 2,26 0,119

% Penurunan 13,66 13,76 6,51 12,8

Jumlah SNI Wajib 97 102 105 92


30


Dalam rangka menjamin mutu produk dan meningkatkan daya saing industri dari

tahun 2014-2017 telah ditetapkan; regulasi SNI wajib, LSPro dan laboratorium penguji.

Perkembangan jumlah SNI wajib, laboratorium penguji dan LS Pro sebagai berikut :

Tabel 3.11 Perkembangan SNI Wajib

2014 2015 2016 2017

Jumlah SNI Wajib 97 102 103 105

Laboratorium Penguji 121 124 75 80

Ls Pro 34 38 38 44

c) Kendala

Pada Tahun 2016 terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target indikator

Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib,

diantaranya:

1) Infrastruktur Laboratorium Penguji yang belum mampu mendukung sepenuhnya

pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC;

2) Belum siapnya industri kecil dan menengah dalam pemberlakuan SNI, ST dan/atau

PTC;

3) Belum semua Peraturan Menteri Pemberlakuan SNI Wajib memiliki Skema Sertifikasi,

dari 105 SNI wajib baru 31 yang tersedia Skema Sertifikasinya.

Untuk mengatasi kendala tersebut telah dilakukan beberapa langkah berikut,

diantaranya:

1) Pembahasan secara regular untuk penyusunan skema sertifikasi untuk semua produk

yang SNI-nya akan dan telah diberlakukan secara wajib. Untuk Tahun 2017 skema

yang dibahas adalah SNI 4513:2012, SNI ISO 12543-2:2011, SNI ISO 12543-3:2011, SNI

04-6253-2003, SNI 1049:2008, SNI 8224:2016, SNI ISO 7069.1:2012, SNI ISO

7069.2:2012, SNI ISO 7069.3:2012, SNI ISO 7069.4:2012, SNI ISO 7069.5:2012, SNI

ISO 7069.6:2012, SNI ISO 7069.7:2012;

2) Peningkatan peran serta KT/SKT dalam mengusulkan dan merumuskan RSNI untuk

menunjang program pemerintah, tersedianya RSNI untuk menunjang program

pemerintah dan tersedianya SNI bidang industri yang dibutuhkan melalui

pengumpulan kebutuhan standar dengan mengacu kepada neraca perdagangan

setiap komoditi atau perjanjian kerjasama ekonomi. Pada Tahun 2017 melalui


31


anggaran Pusat Standardisasi Industri, telah dihasilkan 60 RSNI3 hasil rapat

konsensus dan 7 RSNI2 hasil rapat teknis yang melibatkan KT/SKT. Untuk mencapai

target yang ditetapkan, Pustan Industri melakukan koordinasi dengan Direktorat

Pembina Industri, Kemenperin dan BSN untuk melaksanakan rapat konsensus dan

menghasilkan 35 RSNI3 sehingga tercapailah target sebesar 95 RSNI3;

3) Untuk meningkatkan infrastruktur Laboratorium Penguji yang belum mampu

mendukung sepenuhnya pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC, Pustan Industri telah

merencanakan bantuan alat uji pada Tahun 2018 yang masuk ke dalam program

prioritas Kemenperin sebesar Rp.37,5 Milyar.

Kendala yang dihadapi pada Tahun 2017 terkait pencapaian target adalah terdapat

banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan impor barang, sehingga SNI wajib bukan

satu-satunya faktor penentu utama dalam penurunan impor.

d) Rekomendasi

Perlu ditinjau kembali indikator “Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan

atau PTC diberlakukan secara wajib”, utamanya dalam menentukan cara perhitungan

target dan realisasi capaian. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan-perubahan

kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait impor pada tahun mendatang.

IV. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri

Sasaran strategis meningkatnya penguasaan teknologi industri memiliki dua

indikator kinerja. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah:

a) Produk industri yang dikuasai teknologinya;

b) Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai.

IV.1. Indikator Kinerja IV.1. : Produk Industri yang dikuasai Teknologinya

a. Hasil yang telah dicapai

Cara perhitungan sasaran strategis meningkatnya penguasaan teknologi

industri dengan indikator kinerja produk industri yang dikuasai teknologinya adalah

pertumbuhan permohonan paten WNI di sektor industri TA. 2017 terhadap 2016 atau

year on year (YoY), yang diusulkan ke Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia.

Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator kinerja produk industri yang

dikuasai teknologinya:


32


Tabel 3.12

Target dan Realisasi Indikator IV.1

b. Analisis capaian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator tersebut

adalah evaluasi Kebijakan Teknologi (Pohon Teknologi), Penelitian dan

Pengembangan Teknologi Industri, Bimbingan Penerapan Kekayaan Intelektual,

Operasional Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan evaluasi

kebijakan teknologi dilaksanakan dalam rangka memetakan subjek penelitian yang

berpotensi untuk diteliti namun belum dipatenkan, sehingga hal ini menjadi

pedoman bagi para peneliti dalam pelaksanaan dan pengembangan litbang.

Bimbingan penerapan kekayaan intelektual dilaksanakan untuk mengakomodasi

kebutuhan para pemohon paten dalam pendaftaran paten. Proses pendaftaran

paten merupakan tahap yang penting karena membutuhkan pengetahuan yang

memadai dalam bidang kekayaan intelektual. Melalui bimbingan penerapan

kekayaan intelektual diharapkan usulan paten di lingkungan Kementerian

Perindustrian dapat diterima oleh kementerian terkait.

Target pertumbuhan permohonan paten WNI sebesar 5% pada Tahun 2017

dapat tercapai. Jumlah permohonan paten pada Tahun 2017 adalah sebanyak 2.110

paten, sedangkan jumlah permohonan paten pada Tahun 2016 adalah sebanyak

1.628 paten. Hal ini berarti pertumbuhan permohonan paten WNI TA. 2017 terhadap

permohonan paten WNI TA. 2016 adalah sebesar 29,61% ((2.110-1.628) / 1.6228)) x

100%). Realisasi tersebut jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 5%.

Tabel 3.13

Permohonan Paten WNI Tahun 2014-2017

Keterangan

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Pertumbuhan (%)

Realisasi 2015

Realisasi 2016

Pertumbuhan (%)

Realisasi 2016

Realisasi 2017

Pertumbuhan (%)


Produk industri yang dikuasai teknologinya

5% 29,61% 592,20%


33


Permohonan Paten oleh WNI

1004 1410 40.44 1410 1628 15.46 1628 2110 29.61

Jumlah permohonan paten WNI dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017

menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan peningkatan

paten internasional dimana Indonesia mencatat prestasi yang terbukti dari jumlah

permohonan paten internasional asal Indonesia ke World Intellectual Property

Organization (WIPO) meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun

sebelumnya 2015.

World Intelectual Property Organization (WIPO) dalam World Intelectual

Property Indicators 2017 merilis data pengarsipan paten, merek dan desain industri

pada Tahun 2016. Hasilnya, China menduduki peringkat teratas untuk setiap

pengajuan aplikasi kekayaan intelektual. Pengajuan paten di China Tahun 2016

mencapai 1,3 juta pendaftaran, atau naik 21,5% dari tahun sebelumnya. Capaian

pengajuan paten di China, berkontribusi sebesar 42,6%, dari total aplikasi paten

yang diajukan pada 2016. Urutan kedua ada Amerika Serikat sebanyak 606.571

aplikasi paten, sementara Jepang di posisi ketiga sebanyak 318.381 aplikasi paten.

Sementara itu pada Tahun 2016 Indonesia menempati urutan ke 112 untuk

pengajuan aplikasi paten, dengan jumlah pendaftaran paten mencapai 8538 paten.

Pendaftaran paten ini terdiri dari pendaftar paten dalam negeri (WNI) sebanyak 1628

dan sisanya adalah pendaftar paten non-WNI. Dari angka pendaftaran paten

tersebut, terlihat bahwa pendaftaran paten oleh WNI masih minim. Hal ini

merupakan indikator bahwa Indonesia dibanjiri oleh produk-produk impor.

Sementara para produsen memasarkan produknya di Indonesia lengkap dengan

perlindungan hak kekayaan intelektualnya.

Untuk meningkatkan aplikasi paten dalam negeri, khususnya teknologi

produk/proses yang dihasilkan Satker/UPT di lingkungan Kementerian Perindustrian

maka Puslitbang Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual (TIKI) terus berusaha

untuk meningkatkan kualitas produk KI yang akan difasilitasi oleh Puslitbang TIKI.

Oleh karena itu dilakukan seleksi atas pendaftaran produk Kekayaan Intelektual (KI)

yang diajukan dari tiap-tiap unit kerja. Kriteria seleksi terhadap pengajuan produk KI

dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Potensi komersialisasi/nilai jual dari produk KI yang diajukan;

Tingkat kesiapterapan teknologi dari hasil litbang yang dihasilkan;


34


Rencana MOU/kerjasama dengan industri;

Problem solving untuk industri;

Kriteria Commercialization Readiness Level (CRL) yang dibuat LIPI .

Prosedur pengajuan insentif fasilitasi produk KI meliputi :

Pengajuan resmi dari unit kerja untuk insentif fasilitasi produk KI yang

diinginkan beserta dokumen pendukungnya untuk tahun berjalan dibatasi

hingga bulan Juni 2017;

Seleksi atas pengajuan pada poin diatas dilakukan oleh pusat;

Informasi resmi atas diterima/ditolaknya pengajuan fasilitasi produk KI ke unit

kerja;

Pemberian insentif berupa proses dan pembiayaan pendaftaran produk KI ke

Ditjen KI Kemenkum HAM, proses dan pembiayaan percepatan publikasi dan

proses pemeriksaan oleh pemeriksa paten.

Pada Tahun 2017 Puslitbang TIKI telah melaksanakan fasilitasi pendaftaran

kekayaan intelektual kepada 16 (enam belas) Satker di lingkungan Kementerian

Perindustrian seperti Baristand Aceh, Baristand Ambon, SMAK Padang, B4T, BBIHP,

BBLM, BBT, BBPK, BBKK, BBKKP, Baristand Padang, Baristand Banjarbaru,

Baristand Palembang, Baristand Medan dan BBTPPI. Selain itu kegiatan lain yang

telah dilaksanakan adalah bimbingan teknis Intelectual Property (IP) Valuation,

bimbingan teknis fasilitator HKI, dan paten mapping industri prioritas.

c. Kendala

Pelaksanaan dari indikator kinerja produk industri yang dikuasai teknologinya

tidak terdapat kendala yang dihadapi, namun demikian apabila melihat seluruh

usulan paten HKI sektor industri yang berasal dari WNI di Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan usulan paten HKI

sektor industri yang berasal dari WNA.

d. Rekomendasi

Rekomendasi perbaikan untuk indikator ini adalah mendorong kegiatan

penelitian dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan oleh peneliti melalui

peningkatan kompetensi peneliti, kerjasama, keberpihakan terhadap pembiayaan

penelitian dan peningkatan infrastruktur litbang untuk mengejar ketertinggalan

paten yang berasal dari WNA.


35


IV.2. Indikator Kinerja IV.2. : Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TRL) yang dikuasai


Sasaran strategis meningkatnya penguasaan teknologi industri dengan

indikator kinerja tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai dihitung

dengan dengan menghitung level litbang yang dilaksanakan di lingkungan BPPI

pada Tahun 2017, dimana litbang tersebut harus mencapai level 6 berdasarkan

pengukuran Technology Readiness Level (TRL). TRL 6 menunjukkan bahwa model

atau prototype dalam suatu penelitian dan pengembangan, telah diuji dalam

lingkungan yang relevan. Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator

kinerja tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai:

Tabel 3.14

Target dan Realisasi Indikator IV.2


Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Penelitian dan pengembangan teknologi industri;

Pengukuran hasil litbang balai besar dan baristand industri;

Perumusan kebijakan dan evaluasi program prioritas litbang industri;

Jumlah Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan (Litbangyasa) dari

total 22 Balai Besar/Baristand Industri pada Tahun 2017 adalah sebanyak 95

Litbangyasa. Hasil Litbangyasa yang dilakukan oleh 22 Balai Besar/Baristand

Industri pada Tahun 2017 yang telah mencapai TRL 6 ke atas hanya 37

Litbangyasa. Jadi, capaian indikator kinerja tingkat kesiapterapan teknologi

(TRL) yang dikuasai pada Tahun 2017 adalah 37/95 x 100% = 38,90%, sehingga

realisasinya belum mencapai target. TRL 6 ini menunjukkan bahwa model atau

prototipe dalam suatu Litbangyasa telah diuji dalam lingkungan yang relevan



60% 38,90% 64,83%


36


sehingga hasil litbang dianggap telah melewati titik kritis (death valley) sehingga

siap diterapkan.

Grafik di bawah menunjukkan perbandingan jumlah total hasil litbang

yang dilaksanakan Satker di lingkungan BPPI selama 5 (lima) tahun terakhir

dengan litbang yang berhasil mencapai level 6:

Gambar 3.1 Hasil litbang Tahun 2014-2017

Gambar di atas memperlihatkan bahwa secara kuantitas jumlah litbang

yang dihasilkan oleh Balai Besar dan Baristand Industri sejak Tahun 2015

cenderung menurun. Begitu pula proporsi litbang yang mencapai level TRL 6

cenderung menurun mengikuti jumlah total litbang. Penurunan jumlah litbang ini

disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran kegiatan serta meningkatnya

persyaratan/kriteria kualitas litbang yang dikategorikan sebagai litbang yang siap

diterapkan. Tahun 2017 merupakan tahun pertama dimana Puslitbang Teknologi

Industri dan Kekayaan Intelektual diberi mandat untuk melaksanakan seleksi

secara komprehensif terhadap proposal Litbangyasa yang diajukan oleh Balai

Besar/Baristand Industri di lingkungan BPPI. Tujuannya adalah agar riset yang

dilakukan lebih fokus terhadap industri prioritas, meningkatkan kualitas riset yang

dilaksanakan seiring standardisasi kriteria riset, meningkatkan kolaborasi riset

dengan akademisi dan industri, serta meningkatkan kualitas publikasi hasil riset

melalui prosiding, jurnal, workshop, expo dan pameran.

c) Kendala

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator

kinerja Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai pada Tahun 2016

adalah:

161

200 185

95

62 62 54 37

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017

Jumlah litbang Litbang TRL 6


37


Terbatasnya akses terhadap sumber-sumber informasi teknologi serta layanan

pendukung litbang;

Terbatasnya sumber daya litbang;

Kerja sama dan kolaborasi litbang yang relatif rendah, baik kerja sama dengan

industri maupun akademisi;

Sedangkan hambatan/ permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

Litbangyasa untuk mencapai hasil TRL 6 ke atas pada tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

Sistem Litbangyasa Balai Besar/Baristand Industri masih belum terintegrasi;

Rendahnya pemahaman Peneliti/Perekayasa mengenai proses scale-up dari

tahapan laboratorium ke skala industri.

Beberapa langkah yang telah dilakukan pada tahun 2017 untuk

menyelesaikan kendala pada tahun 2016 adalah; menetapkan Puslitbang TIKI

sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan litbang sehingga arah

litbang lebih fokus untuk meningkatkan kualitas litbang, meningkatkan jejaring

dengan lembaga dalam dan luar negeri serta pelaku industri dalam implementasi

hasil litbang, meningkatkan kapasitas peneliti/perekayasa/litkayasa dalam rangka

memperkuat sumber daya litbang, dan meningkatkan sarana prasarana litbang.

d) Rekomendasi

Rekomendasi perbaikan di tahun mendatang untuk indikator ini adalah:

Mengintegrasikan program Litbangyasa Balai Besar/Baristand Industri;

Meningkatkan pemahaman lebih lanjut kepada para peneliti tentang metode

scale-up dari tahapan laboratorium ke skala industri.

V. Sasaran Strategis V : Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau

Sasaran strategis meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau memiliki dua

indikator kinerja. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah:

a) Industri manufaktur yang memenuhi standar industri hijau;

b) Penetapan Standar Industri Hijau.

V.1. Indikator Kinerja V.1. : Industri manufaktur yang memenuhi standar industri hijau


Sasaran startegis meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau

dengan indikator kinerja Industri manufaktur yang memenuhi standar industri hijau

dihitung berdasarkan persentase Industri Manufaktur (Semen Portland; Crumb Rubber;


38


Pengasapan Karet; Susu Bubuk; Tekstil Pencelupan, Pencapan dan Penyempurnaan;

Ubin Keramik; Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer; Pulp dan Pulp Terintegrasi

Kertas ) yang memperoleh Sertifikat Industri Hijau dibandingkan dengan jumlah total

industri Menengah besar yang sudah ditetapkan SIH nya. Jumlah total industri

menengah besar yang sudah ditetapkan SIH nya sampai tahun 2016 sebanyak 400

perusahaan industri.

Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator kinerja Industri manufaktur

yang memenuhi standar industri hijau :

Tabel 3.15. Target dan Realisasi Indikator V.1


Penerapan prinsip hijau mengutamakan efisiensi dalam proses produksi dengan

karakteristik sebagai berikut: penggunaan material, energi, dan air dengan intensitas

yang rendah; penggunaan energi alternatif; melakukan minimisasi limbah dan

pemenuhan baku mutu lingkungan; menggunakan teknologi rendah karbon dan SDM

yang kompeten. Dengan penerapan industri hijau melalui penggunaan teknologi

rendah karbon, tentunya akan memberikan dampak penghematan energi, air dan

bahan baku. Selain itu juga akan meningkatkan produktivitas dan menghasilkan limbah

yang lebih sedikit.

Saat ini sumber daya alam semakin berkurang, peningkatan penggunaan

sumberdaya alam disebabkan oleh pertumbuhan populasi, mesin dan sistem produksi

kurang efisien, adanya kesepakatan tentang lingkungan hidup global dan terjadinya

degradasi lingkungan. Hal tersebut menyebabkan kita tidak bisa lagi melaksanakan

proses business as usual. Oleh karena itu, penerapan industri hijau adalah salah satu

solusi untuk mengatasi hal tersebut. Penerapan standar industri hijau akan

meningkatkan daya saing produk industri, peningkatan daya saing disebabkan karena

produk yang dihasilkan melalui proses produksi yang efisien dan ramah lingkungan

serta dapat memenuhi tuntutan perdagangan global. Penerapan industri hijau akan

mengefisienkan pemakaian bahan baku, energi, dan air sehingga meminimalkan

limbah maupun emisi.

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja industri manufaktur yang

memenuhi standar industri tahun 2017 adalah sebesar 0,5 persen (2 industri). Realisasi

Indikator Kinerja V.1 Target Realisasi % Capaian

Industri manufaktur yang memenuhi standar industri hijau

0,5 persen 1,25 persen 250%


39


tahun 2017 adalah sebanyak 5 industri sudah memenuhi standar industri hijau dan

menerima sertifikat industri hijau, atau realisasi capaian sebesar 125%. 5 (lima) industri

yang memperoleh sertifikat industri hijau tahun 2017 adalah :

PT. Djambi Waras Jujuhan (crumb rubber);

PTPN VII Tulung Buyut (pengasapan karet);

PT. Nestle Kejayan (susu bubuk);

PT. Pupuk Kaltim (pupuk);

PT. Indoceent Citeureup (semen).

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator industri

manufaktur yang memenuhi standar industri hijau antara lain:

Pendaftaran perusahaan calon penerima sertifikat industri hijau;

Seleksi administrasi terhadap perusahaan pendaftar;

Audit industri hijau;

Evaluasi hasil audit industri hijau;

Penetapan perusahaan penerima sertifikat industri hijau;

Pemberian sertifikat industri hijau.

Untuk mendorong upaya industri dalam menerapkan industri hijau, Pusat

Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan sebagai unit kerja yang

memiliki tupoksi terkait, telah melakukan beberapa kegiatan penunjang, yaitu :

Implementasi konservasi dan diversifikasi energi di sektor industri;

Pilot project Energy Management System (EnMS) kerjasama dengan Energy

Conservation Center Japan (ECCJ);

Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sektor Industri;

Penyusunan nationally appropriate mitigation actions (Nama’s) dalam rangka

penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor industri;

Sosialisasi dan Monitoring Profil Emisi GRK Sektor Industri.

Selain itu, untuk meningkatkan industri yang menerapkan industri hijau,

Pemerintah dalam hal ini Kemenperin telah memberikan penghargaan industri hijau.

Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian pada

tanggal 21 Desember 2017. Penghargaan Industri Hijau tahun 2017 merupakan

penghargaan industri hijau yang ke-8 (delapan) kalinya dan diikuti oleh 133 perusahaan

industri yang terdiri dari 118 industri besar, 14 industri menengah dan 1 industri kecil.

Dari 133 perusahaan industri yang mendaftar, yang berhasil mendapatkan

penghargaan industri sebanyak 124 industri, yang terdiri dari 87 industri mencapai level


40


5 dan 37 industri mencapai level 4. Peserta penghargaan industri Hijau terdiri dari

berbagai perusahaan industri penghasil komoditi antara lain industri gula, herbisida &

pestisida, otomotif, semen, baja, tekstil, pakaian jadi, crumb rubber, makanan &

minuman, pulp & kertas, keramik, oleokimia, petrokimia, pupuk, crude palm oil (CPO),

alas kaki, elektronika, penyamakan kulit, Resin dan deterjen.

c) Kendala

Permasalahan yang dihadapi sektor industri saat ini dalam upaya penerapan

industri hijau adalah kegiatan proses produksinya masih banyak menggunakan

teknologi obsolete sehingga boros energi, air, bahan baku dan berdampak dalam

peningkatan emisi GRK.

d) Rekomendasi

Untuk mengatasi masalah tersebut sekaligus menerapkan amanat yang

terkandung dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian,

pemerintah perlu memfasilitasi upaya industri untuk melakukan

revitalisasi/penggantian maupun memodifikasi peralatan/mesin dengan teknologi yang

efisien dalam penggunaan sumber daya alam termasuk energi, bahan baku dan air.

V.2. Indikator Kinerja V.2 : Penetapan Standar Industri Hijau


Sasaran strategis meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau

dengan indikator kinerja Industri manufaktur yang memenuhi standar industri hijau

dihitung berdasarkan persentase Standar Industri Hijau (SIH) yang telah ditetapkan

pada tahun 2017 dibandingkan dengan total SIH yang telah ditetapkan hingga tahun

2016. Total SIH yang telah ditetapkan hingga tahun 2016 sebanyak 18.

Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator kinerja penetapan standar

industri hijau :

Tabel 3.16. Target dan Realisasi Indikator V.2


Indikator Kinerja V.2 Target Realisasi % Capaian

Penetapan standar industri hijau (SIH)

16 persen

27,78 persen

173,62%


41


Pengembangan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang

berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan

kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi

masyarakat. Berbagai langkah serius telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk

mengembangkan industri hijau. Puncaknya adalah dilakukannya revisi terhadap

Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, yang kemudian

menghasilkan Undang – Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam

Undang-Undang tersebut, secara jelas disebutkan bahwa salah satu tujuan

perindustrian nasional adalah untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing,

maju, serta Industri Hijau. Kebijakan Industri Hijau kemudian diatur lebih jauh lagi

dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035.

Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan mengenai pedoman

penyusunan standar industri hijau (SIH) yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015. Standar Industri Hijau merupakan acuan

para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus terkait dengan bahan baku,

bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen pengusahaan,

pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri

hijau.

Permenperin yang merupakan bagian dari amanat UU No. 3 tahun 2014 tentang

Perindustrian ini menjelaskan, perencanaan penyusunan SIH dilakukan dengan

memperhatikan berbagai aspek antara lain: kebijakan nasional di bidang standarisasi,

perkembangan industri di dalam dan luar negeri, perjanjian internasional, serta

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, dalam penyusunan SIH diterapkan beberapa prinsip

diantaranya: transparansi dan keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif dan

relevan, koheren, serta dimensi pengembangan. Penyusunan SIH juga harus

memperhatikan metode dan jenis verifikasi serta perolehan data yang tepat, benar,

konsisten, dan tervalidasi.

Target yang ditetapkan untuk industri penetapan standar industri hijau tahun

2017 adalah sebesar 16 persen (3 SIH). Realisasi tahun 2017 adalah sebanyak 5 SIH yang

telah ditetapkan, atau realisasi capaian sebesar 27,78%. 5 (lima) SIH yang telah

ditetapkan pada tahun 2017 adalah :

RASIH Batik

RASIH tableware;


42


RASIH sanitare;

RASIH kertas budaya;

RASIH kertas bergelombang;

c) Kendala

Kendala terbesar dalam penyusunan SIH adalah minimnya ketersediaan data

baik data primer dan sekunder. Data tersebut sangat diperlukan dalam menyusun

baseline untuk penetapan batasan awal kriteria dalam RASIH. Kebanyakan perusahaan

industri menyampaikan data yang tidak faktual dan tidak menunjukkan kondisi yang

sebenarnya. Hal ini dapat menimbulkan misleading terhadap batasan yang akan

disusun. Minimnya penganggaran untuk survey juga mempersulit tim penyusun untuk

memperoleh data yang representatif.

Selain itu, ketersediaan benchmark atau best practice sebagai acuan masih

sangat sedikit. Sistem label ramah lingkungan, ekolabel, atau standar lingkungan

lainnya di negara-negara maju tidak serta merta dapat dijadikan acuan dalam

penetapan batasan dalam RASIH. Skema standar yang paling mendekati skema SIH

adalah China Cleaner Production Standard yang dikeluarkan oleh Ministry of

Environmental Protection (MEP) of China. Namun, berbeda dengan sistem SIH, CCPS

mengenal sistem rating: bronze, silver, dan gold.

d) Rekomendasi

Pada tahun 2017 diharapkan kesemua RASIH tersebut akan dapat ditetapkan

menjadi SIH melalui peraturan menteri perindustrian. Selain itu, juga Penyusunan 4

(empat) komoditi SIH TA. 2018 direncanakan sesuai arahan Menteri Perindustrian

yaitu akan mendorong industri di sektor logam dasar, makanan dan minuman, alat

angkutan, mesin dan perlengkapan, kimia, farmasi, dan elektronika. Di tahun yang

sama, berjalan secara paralel proses sertifikasi industri hijau sebagai bentuk penerapan

industri hijau secara penuh di tahun 2018 mendatang.

VI. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri


Sasaran strategis meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri dengan indikator

kinerja tingkat kepuasan pelanggan dihitung berdasarkan rata-rata indeks kepuasan


43


pelanggan atas layanan Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri. Berikut

adalah hasil yang telah dicapai dari indikator kinerja tingkat kepuasan pelanggan:

Tabel 3.17. Target dan Realisasi Indikator VI.1


Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri merupakan Unit

Pelayanan Teknis (UPT) yang memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat,

khususnya dunia industri. Salah satu cara untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan

adalah melalui pengukuran tingkat kepuasan pelanggan.

Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi

instansi penyedia jasa layanan. Dengan mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, maka

dapat diketahui sejauh mana kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Balai Besar

dan Baristand Industri di Lingkungan BPPI sebagai instansi penyelenggara jasa layanan

teknis perlu mengetahui kualitas pelayan yangtelah diberikan salah satunya melalui tingkat

kepuasan pelanggan. Pada umumnya Satker di lingkungan BPPI mengukur kepuasan

pelanggan secara kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan yang

dapat mengukur tingkat harapan dan kinerja pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan.

Kuesioner diberikan kepada seluruh pelanggan yang telah mendapatkan jasa layanan teknis

berupa Pengujian, Sertifikasi, Pelatihan, dan Rancang Bangun Perekayasaaan Industri (RBPI).

Survey kepuasan pelanggan yang dilakukan Balai Besar/Baristand/Balai Sertifikasi

Industri dengan menggunakan metode tertentu melalui kuesioner yang telah diuji

validitasnya sehingga dapat diukur. Adapun target yang ditetapkan adalah skala indeks 3,5

dengan range indeks 1-4. Sampai Desember 2017, berdasarkan seluruh kuesioner yang telah

dikumpulkan, dari 3347 responden rata-rata tingkat kepuasan dari 23 balai yang ada di

lingkungan BPPI (11 Balai Besar, 11 Baristand Industri dan 1 Balai Sertifikasi Industri) telah

memenuhi target yang ditetapkan yaitu Skala Indeks 3,5 (realisasi 100%). Jumlah Responden

dengan indeks 1 sebanyak 1 responden, jumlah Responden dengan indeks 2 sebanyak 85

Indikator Kinerja VI Target Realisasi % Capaian

Tingkat Kepuasan Pelanggan Indeks 3,5 Indeks 3,5 100,00%


44


responden, jumlah Responden dengan indeks 3 sebanyak 2.178 responden dan jumlah

Responden dengan indeks 4 : sebanyak 1.083 responden. Berdasarkan hasil perhitungan rata

- rata indeks kepuasan pelanggan pada Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi

Industri : 3,5 %.

Pengolahan data kuesioner dilakukan dengan metode pengukuran Skala yang

digunakan untuk mengukur nilai harapan dan kinerja adalah skala likert 1 sampai 5. Nilai 1

(satu) berarti “sangat tidak berharap” untuk kelompok harapan dan berarti “sangat buruk”

untuk kelompok kinerja. Sedangkan nilai 5 (lima) berarti “sangat berharap” untuk kelompok

harapan dan berarti “sangat baik” untuk kelompok kinerja

Tabel 3.18 Indeks Kepuasan Pelanggan

2015 2016 2017

Target Indeks Kepuasan Pelanggan (skala 1-4) 3,5 3,5 3,5

Realisasi (skala 1-4) 3,8 3,5 3,5

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah penyusunan kuesioner,

penyebaran kuesioner, rekapitulasi hasil kuesioner dan perhitungan skala indeks kepuasan

pelanggan.

c) Kendala

Adapun kendala dari pengukuran indeks kepuasan pelanggan ini adalah:

Belum tersosialisasi dengan baik informasi mengenai sarana pengaduan kepada

pelanggan;

Beberapa satker belum menetapkan SOP mengenai standar waktu penyelesaian

pengaduan secara resmi.

Prosedur Pengaduan Masyarakat belum ada ketentuan bakunya;

Sosialisasi atau promosi hasil litbang dan pelayanan jasa teknis Balai kepada industri

masih belum maksimal;

Kompetensi SDM Pelayanan Publik perlu ditingkatkan;

Terdapat kuesioner yang belum dikembalikan oleh responden;

d) Rekomendasi

Rekomendasi dan langkah antisipatif yang akan dilakukan terkait indikator kinerja tingkat

kepuasan pelanggan di tahun-tahun mendatang adalah :

Mensosialisasikan informasi mengenai sarana pengaduan kepada pelanggan.

Memenyusun SOP mengenai standar waktu penyelesaian pengaduan resmi.


45


Meningkatkan promosi, publikasi, diseminasi, dan sosialisasi jasa layanan teknis

terhadap masyarakat industri dan penambahan ruang lingkup pengujian;

Diusahakan peningkatan jumlah pelanggan yang mengisi survey melalui strategi-

strategi pemasaran;

Meningkatkan pelayanan terhadap publik untuk mendapatkan kepercayaan dan

mencapai kepuasan pelanggan;

Perlunya diadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM Pelayanan Publik;

Meningkatkan komunikasi kepada pelanggan terhadap pentingnya evaluasi tingkat

kepuasan pelanggan untuk perbaikan pelayanan jasa teknis.

Nilai indeks kepuasan pelanggan tersebut diharapkan memacu Satker

untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

VII. Sasaran Strategis VII: Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi

Indikator kinerja ini dihitung dari rata-rata satker yang telah mencapai level maturitas 3

dibandingkan dengan total seluruh satker. Tingkat Maturitas menunjukkan tingkat

kematangan penyelenggaraan SPIP yang berstruktur dan berkelanjutan.


Sasaran strategis meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dengan indikator

kinerja tingkat kepuasan pelanggan dihitung dengan rata-rata satker yang telah mencapai

level maturitas 3 dibandingkan dengan total seluruh satker. Tingkat Maturitas

menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang berstruktur dan

berkelanjutan. Berikut adalah hasil yang telah dicapai dari indikator kinerja tingkat

kepuasan pelanggan:

Tabel 3.19. Target dan Realisasi Indikator 7.1


Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu area perubahan

yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya reformasi birokrasi. Sebagaimana

diketahui, untuk mendorong reformasi birokrasi terdapat 8 (delapan) area perubahan yang

harus dilakukan yaitu: manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan

akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem

Indikator Kinerja VII Target Realisasi % Capaian


80% 100% 125%


46


manajemen SDM ASN, penguatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan

kualitas pelayanan publik. Secara khusus, SPIP diharapkan dapat memperkuat sistem

pengawasan dan akuntabilitas kinerja unit di lingkungan Kementerian Perindustrian. Oleh

karena itu, penerapan SPIP menjadi salah satu kunci keberhasilan reformasi birokrasi yang

dilakukan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,

setiap pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam rangka

penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah yang

memuat pernyataan dan arahan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.

Tujuan tersebut selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai

tujuan tersebut maka pimpinan harus menetapkan strategi operasional yang konsisten serta

strategi menajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Jumlah Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan BPPI pada TA. 2017 terdiri dari 23 balai

yang ada di lingkungan BPPI (11 Balai Besar, 11 Baristand Industri dan 1 Balai Sertifikasi

Industri), 1 Sekretariat dan 4 Pusat (untuk penyelenggaraan SPIP Satker Sekretariat da Pusat

dianggap 1 Satker), sehingga total Satker di Lingkungan BPPI sebanyak 24 Satker. Adapun

target yang ditetapkan untuk indikator Tingkat Maturitas Satker di lingkungan BPPI

mencapai level 3 adalah 80% (19 Satker mencapai level maturitas 3). Realisasi TA. 2017

adalah sebanyak 24 Satker sudah mencapai level maturitas, atau realisasinya mencapai

125%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah satker yang

mencapai level maturitas 3. Hal ini disebabkan karena segera dilakukannya tindak lanjut dari

rekomendasi yang diberikan oleh tim penilai maturitas Itjen pada saat penilaian maturitas

SPIP tahun yang lalu, baru beberapa yang ditindaklanjuti oleh Balai Besar/Baristand terkait.

Berikut perbandingkan tingkat maturitas SPIP satker BPPI tahun 2016-2017 :

Tabel 3.20.

Tingkat Maturitas SPIP Satker BPPI

No Satker Tingkat

Maturitas tahun 2016

Tingkat Maturitas

tahun 2017

1 Balai Besar Kimia Kemasan 3,298 3,698

2 Balai Sertifikasi Industri 3,018 3,443

3 Balai Besar Industri Agro 3,684 3,880

4 Balai Besar Logam dan Mesin 3,116 3,459

5 Balai Besar Kimia dan Kemasan 3,305 3,422


47


K

e

g

i

a

t

a

n

y

a

n

g

d

i

l

a

kukan untuk mencapai target ini adalah melakukan bimbingan dan monitoring pelaksanaan

SPIP serta pendampingan penilaian maturitas SPIP di Balai Besar, Baristand Industri dan

Balai Sertifikasi Industri.

c) Kendala

Adapun kendala dari pencapaian tingkat maturitas Satker di Lingkungan BPPI ini

antara lain :

Masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam identifikasi risiko termasuk pernyataan

risiko dan penyebabnya;

Masih terdapat balai yang mengacu pada perjanjian kinerja dalam menyusun atau

mengidentifikasi risiko;

Masih terdapat balai dalam menyusun ataupun identifikasi risiko belum melibatkan

koordinator kegiatan/seluruh pegawai;

6 Balai Besar Tekstil 3,202 3,723

7 Balai Besar Keramik 3,399 3,480

8 Balai Besar Bahan dan Barang Teknik 3,373 3,632

9 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

3,208 3,352

10 Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik 3,216 3,475

11 Balai Besar Kerajinan dan Batik 3,283 3,475

12 Balai Besar Industri Hasil Perkebunan 3,073 3,405

13 Baristand Industri Surabaya 3,431 3,644

14 Baristand Industri Aceh 2,807 3,386

13 Baristand Industri Medan 2,857 3,182

16 Baristand Industri Palembang 2,925 3,093

17 Baristand Industri Pontianak 3,114 3,449

18 Baristand Industri Lampung 2,832 3,039

19 Baristand Industri Padang 3,061 3,450

20 Baristand Industri Samarinda 2,777 3,297

21 Baristand Industri Banjarbaru 3,080 3,286

22 Baristand Industri Ambon 2,877 3,218

23 Baristand Industri Manado 2,536 3,091

24 BPPI Pusat 3,216 3,374


48


Masih terdapat balai yang belum menyiapkan bukti-bukti pemantauan sesuai dengan

jadwal pemantauan yang telah ditetapkan dalam LKK.

c. Rekomendasi

Adapun rekomendasi untuk perbaikan pencapaian indikator ini adalah:

Mendorong balai agar segera menindaklanjuti hal-hal yang disarankan terkait

peningkatan maturitas SPIP di Satker masing-masing;

Sekretariat BPPI agar mengadakan kembali workshop penyusunan LKK dan dalam

workshop tersebut agar dibahas LKK per balai;

Mendorong setiap Satker agar mengikutsertakan setiap koordinator kegiatan dalam

penyusunan LKK SPIP serta melakukan sosialisasi LKK yang telah disusun agar seluruh

pegawai mengetahuinya;

Mendorong Satgas agar melaporkan hasil pemantauan sesuai dengan jadwal yang

telah ditentukan.

3.2 Akuntabilitas Keuangan 3.2.1 Realisasi Rupiah Murni

Pada tahun anggaran 2017 Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI)

memperoleh anggaran sesuai Surat Pengesahan (SP-DIPA) Induk Nomor SP DIPA-019.07-

0/2017 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp552.468.929.000,00. Pagu akhir Program

Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2017 adalah Rp 579.264.032.000,00.

Dari pagu tersebut, target realisasi keuangan Kementerian Perindustrian adalah

sebesar 95,00%, namun Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA.

2017 realisasinya mencapai 90,51% sehingga tidak mencapai target. Berdasarkan perjanjian

kinerja, maka realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21. Realisasi Keuangan Sasaran Program/Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target Realisasi Kegiatan/Komponen/

Subkomponen/

Anggaran

Pagu %

Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

579.264.032.000

90,51

Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri

Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal

5,6 Persen Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

5.272.924.000 93,99

Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam peningkatan ekspor produk industri


60 persen


49


Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri


5 Persen Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

7.437.165.000 96,80

Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri

Produk industri yang dikuasai teknologinya

5 Persen Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Dan Kekayaan Intelektual

18.078.441.000 86,57


60 Persen

Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri

Tingkat Kepuasan Pelanggan

Skala Indeks 3,5

Sertifikasi Industri 16.448.107.000 74,66

Meningkatnya Industri yang Menerapkan Industri Hijau


0,50% Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

5.702.626.000

92,71

Penetapan Standar Industri Hijau (SIH)

16%

Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi


80% Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri

36.921.237.000 87,9

Dari tabel diatas tergambar bahwa :

1. Terdapat dua sasaran strategis dengan pagu alokasi kegiatan yang sama yaitu

meningkatnya peran fasilitasi fiskal dalam investasi sektor industri dan meningkatnya

peran fasilitas fiskal dalam peningkatan ekspor produk industri, menggunakan alokasi

anggaran kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

dengan pagu Rp 5.272.924.000,00 atau 0,91% dari total pagu dengan realisasi 93,99%

dari Pagu kegiatan dan 0,86% dari Pagu program.

Realisasi tidak mencapai target keuangan karena beberapa kegiatan tertunda karena

menunggu revisi, beberapa kali pemotongan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan

yang tidak dapat terlaksana, kurangnya manajemen perencanaan sehingga terdapat

kegiatan yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu, beberapa kegiatan yang

seharusnya dilaksanakan di hotel tetapi karena keterbatasan waktu pelaksanaan

(pelaksanaan menjelang akhir tahun) sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor.

2. Sasaran strategis meningkatnya penguasaan pangsa pasar dalam negeri menggunakan

alokasi anggaran kegiatan Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri dengan pagu

Rp 7.437.165.000,00 atau 1,28% dari total pagu dengan realisasi 96,80% dari pagu

kegiatan dan 1,24% dari pagu program.

Meskipun realisasi telah mencapai target, namun dalam pelaksanaan kegiatan terdapat

beberapa hal yang sempat menjadi kendala yaitu : adanya sebagian akun yang direvisi


50


dari belanja jasa lainnya menjadi belanja jasa profesi dan adanya revisi pemotongan

anggaran sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan. Hal

tersebut mengakibatkan pencairan anggaran mundur sehingga banyaknya kegiatan

serta kurangnya SDM, pelaksanaan kegiatan terkendala pada penjadwalan dan

pengaturan waktu kegiatan yang telah menumpuk di Triwulan IV. Selain itu sebagian

dari pegawai mengikuti diklat PPNS pada awal Oktober hingga awal Desember 2017

sehingga menyebabkan kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Layanan Jasa Teknis kepada Industri,

keduanya menggunakan alokasi anggaran 3 (tiga) kegiatan: Penelitian dan

Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual; Penelitian dan

Pengembangan Teknologi; Riset dan Standardisasi Bidang Industri; serta Sertifikasi

Industri. Sasaran-sasaran strategis tersebut menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp

505.851.639.000,00 atau 87,33% dari total pagu dengan realisasi 90,68% dari pagu

kegiatan dan 79,19% dari total pagu program.

Realisasi tidak mencapai target karena adanya pemotongan/revisi anggaran pada akhir

tahun menyebabkan realisasi terhambat dalam waktu pelaksanaan; terdapat Satker

yang target penerimaannya tidak tercapai, adanya gagal lelang kegiatan pembangunan

laboratorium di Satker BLU BBIA; keterlambatan dalam memulai aktivitas pelaksanaan

anggaran, realisasi anggaran belanja untuk Puslitbang TIKI rendah karena mendapat

tambahan anggaran sebesar hampir Rp. 12 Milyar untuk Penyusunan Roadmap

Implementasi Industry 4.0 di Indonesia dari Direktorat Jenderal.

4. Meningkatnya Industri yang menerapkan Industri Hijau, sasaran strategis ini

menggunakan alokasi anggaran kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau

dan Lingkungan Hidup dengan pagu Rp 5.702.626.000,00 atau 0,98% dari total pagu

dengan realisasi 92,71% dari pagu kegiatan dan 0,91% dari total pagu program.

Kendala rencana penarikan yang dibuat kurang memperhitungkan faktor waktu

pemeriksaan berkas pertanggungjawaban administrasi keuangan dan revisi anggaran.

5. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi, sasaran strategis ini menggunakan alokasi

anggaran kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan

Teknologi dan Kebijakan Industri dengan pagu Rp 36.921.237.000,00 atau 7,05% dari

total pagu dengan realisasi 87,97% dari pagu kegiatan dan 5,61% dari total pagu

program. Realisasi tidak mencapai target karena adanya pemotongan anggaran dan

keterbatasan SDM yang melaksanakan kegiatan teknis menyebabkan realisasi tidak

dapat optimal.


51


Secara keseluruhan realisasi program/kegiatan tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.22 Realisasi TA. 2017

Sumber Dana Pagu Realisasi %

Rupiah Murni 405.160.874.000 369.279.112.159 91,14%

Penerimaan Negara Bukan Pajak 86.634.005.000 74.259.228.935 85,72%

Badan Layanan Umum 86.927.208.000 80.240.078.944 92,31%

Hibah Langsung Luar Negeri 541.945.000 487.099.316 89,88%

Total 579,264,032,000 579,264,032,000 90.51%

Pada umumnya persentase realisasinya menurun dibanding tahun TA. 2016, kecuali

untuk Badan Layanan Umum yang TA. 2016 realisasinya 78,74 %, padaTA. 2017 meningkat

menjadi 92,31 %. Realisasi keuangan dari tiap kegiatan per triwulan dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.23

Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Per Triwulan Tahun 2017


52


Pada Triwulan I sampai III terdapat kegiatan yang realisasinya tidak mencapai

target dikarenakan berbagai kendala, namun pada Triwulan IV kendala-kendala yang ada

dapat ditindaklanjuti sehingga pada umumnya realisasi anggaran cukup berimbang dengan

target, meskipun ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya kurang optimal.

Adapun rician realisasi keuangan program dan kegiatan BPPI pada TA. 2016 adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Tahun 2016

No. Kegiatan Pagu Realisasi %

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

579.264.032.000 524.266.259.453 90,51

A Kegiatan Pusat BPPI 73.412.393.000 65.574.168.343 89,32

1 Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

36.921.237.000 32.480.881.363 87,97

2 Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri 5.272.924.000 4.956.093.920 93,99

3 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 7.437.165.000 7.199.363.599 96,80

4 Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup 5.702.626.000 5.286.861.115 92,71

5 Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

18.078.441.000 15.650.968.346 86,57

B Kegiatan Balai Besar Industri 330.574.071.000 301.726.280.476 91,27

1 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

27.938.990.000 24.948.824.667 89,30

2 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

62.062.457.000 57.793.864.426 93,12

3 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

21.716.298.000 20.441.431.437 94,13

4 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil 22.536.641.000 20.847.984.668 92,51

5 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik 26.441.881.000 22.299.815.556 84,34

6 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

22.710.907.000 20.796.062.487 91,57

7 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

48.357.296.000 42.623.323.785 88,14

8 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

30.333.731.000 27.876.654.000 91,90

9 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

25.722.903.000 23.481.995.026 91,29

10 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

22.535.707.000 20.933.152.751 92,89

11 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

20.217.260.000 19.683.171.673 97,36

C Riset Dan Standardisasi Bidang Industri 175.277.568.000 156.965.810.634 89,55

1 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Aceh 12.825.826.000 11.252.186.856 87,73

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Medan 20.010.280.000 16.033.148.320 80,12

2 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Padang 13.907.532.000 13.031.598.200 93,70


53


No. Kegiatan Pagu Realisasi %

4 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Palembang

14.505.701.000 13.816.191.173 95,25

5 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Bandar Lampung

15.187.344.000 13.242.667.481 87,20

6 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Surabaya 20.648.033.000 19.271.597.846 93,33

7 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Samarinda 12.779.956.000 12.281.305.656 96,10

8 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Banjarbaru 11.932.794.000 11.086.372.465 92,91

9 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Pontianak 13.901.580.000 13.299.548.005 95,67

10 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Manado 12.182.687.000 11.060.171.246 90,79

11 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Ambon 10.947.728.000 10.310.623.708 94,18

12 Sertifikasi Industri 16.448.107.000 12.280.399.678 74,66

Pada TA. 2017 kegiatan dengan realisasi tertinggi Penelitian Dan Pengembangan

Teknologi Hasil Perkebunan 97,36% dan realisasi terendah adalah Sertifikasi Industri

dengan realisasi keuangan sebesar 74,66%. Realisasi keuangan BPPI TA. 2017 tidak

mencapai target Kementerian Perindustrian yang menetapkan 95,00%, sedangkan realisasi

BPPI hanya mencapai 90,51%. Adapun perkembangan realisasi keuangan

program/kegiatan di lingkungan BPPI selama 5(lima) tahun terakhir bila dibandingkan

dengan target yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25 Perbandingan antara Target dan Realisasi Keuangan BPPI TA. 2011-2016

2013 2014 2015 2016 2017

PAGU 552.876.445.000 593.868.295.000 579.139.170.000 576.657.149.000 579.264.032.000

Target(%) 93,92% 100,00% 93.39 92,00 95,00

Realisasi Keuangan

503.252.259.009 529.113.671.000 532.489.746.334 538.695.005.554 524.266.259.453

Realisasi(%) 91,02% 89,10% 91,95 93,42 90,51

Gambar 3.2. Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2012-2016

TA. 2013 TA.2014 2015 2016 2017

PAGU 552,876,445,000 582,234,951,000 579,139,170,000 576,657,149,000 579,264,032,000

Realisasi 503,252,259,009 522,140,568,344 532,508,200,319 538,722,205,554 524,266,259,453

% Realisasi 91.02% 89.68% 91.95% 93.42% 90.51%

0

100,000,000,000

200,000,000,000

300,000,000,000

400,000,000,000

500,000,000,000

600,000,000,000

700,000,000,000

PAGU Realisasi % Realisasi


54


Realisasi keuangan BPPI mengalami penurunan bila dibanding TA. 2016. Bila

dibandingkan dengan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementeria Perindustrian adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.26 Realisasi Keuangan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian TA 2017

Jumlah Persentase

realisasi TA 2016 Pagu Realisasi %

Ditjen IA 171.211.050 164.294.124 95,96 99.13

Ditjen IKM 305.424.611 289.725.786 94,86 96.80

Itjen 38.435.964 36.287.394 94,41 97.28

Setjen 988.049.560 928.836.276 94,01 96.67

PPI 259.104.577 243.066.004 93,81 91.34

Ditjen IKTA 117.386.833 109.203.214 93,03 99.12

BPPI 579.264.032 524.266.259 90,51 93.45

KPAII 44.686.187 39.347.241 88,05 96.59

Ditjen ILMATE 119.549.089 99.212.398 82,99 95.88

TOTAL 2.623.111.903 2.430.035.683 92,64 95.60

Dari tabel diatas tampak bahwa realisasi anggaran BPPI ada di peringkat 7 dari 9 Unit

Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian, sedang TA. 2016 BPPI ada di peringkat

ke 8 dari 9 unit. Rata-rata realisasi keuangan TA. 2017 di lingkungan eselon I mengalami

penurunan.

3.2.2 Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Bila melihat dari PNBP realisasi penerimaan dan penggunaan pada TA. 2017 Satker

di lingkungan BPPI dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.27 Realisasi PNBP Satker di lingkungan BPPI TA 2017

NO NAMA BALAI

ESTIMASI / PAGU REALISASI PNBP TA. 2017 %

PENERIMAAN

PENGGUNAAN

PENERIMAAN

PENGGUNAAN

PENERIMA AN

PENGGUNA AN


55


I BALAI BESAR 107.488.605.000 118.873.188.000 109.978.787.601 109.542.637.043 102,32 92,15

1 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

6.973.600.000 6.591.446.000 7.370.353.938 6.000.272.709 105,69 91,03

2 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro (BLU)*

24.000.000.000 38.830.627.000*) 26.508.852.989 36.917.154.416 110,45 95,07

3 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

3.025.000.000 2.869.212.000 3.144.497.712 2.748.198.656 103,95 95,78

4 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

5.000.000.000 4.736.500.000 4.520.141.351 4.168.346.587 90,40 88,00

5 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

9.075.600.000 8.646.660.000 10.119.605.879 7.189.698.158 111,50 83,15

6 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

3.746.393.000 3.559.073.000 3.424.321.259

3.012.081.052 91,40 84,63

7 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik(BLU)*

28.200.000.000 28.200.000.000 28.331.560.321

24.974.234.892 100,47 88,56

8 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BLU)

12.962.436.000 13.497.781.000**) 12.689.003.332

13.000.731.284 97,89 96,32

9 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

4.538.000.000 4.333.790.000 5.008.724.978

4.012.307.509 110,37 92,58

10 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

2.143.746.000 2.023.405.000 2.169.952.414

2.003.438.148 101,2 99,01

11 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

7.823.830.000 5.584.694.000 6.691.773.428

5.516.173.632 85,53 98,77

II BARISTAND DAN BSI 64.374.234.000 54.688.025.000 59.092.050.973 43.875.157.248 91,79 80,23

1 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Aceh

2.813.074.000 2.413.250.000 2.630.159.909 1.643.880.700 93,50 68,12

2 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Medan

6.509.800.000 6.205.792.000 4.044.574.550

3.542.300.940 62,13 57,08

3 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Padang

3.800.000.000 3.607.340.000 3.821.347.300

3.058.711.591 100,56 84,79

4 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Palembang

3.364.640.000 3.195.533.000 3.192.766.266

2.837.987.260 94,89 88,81

5 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Bandar Lampung (BLU)

6.398.800.000 6.398.800.000 6.409.998.082

5.270.398.398 100,18 82,37

6 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Surabaya

10.200.000.000 9.737.940.000 10.424.028.757

8.969.742.703 102,20 92,11

7 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Samarinda

2.900.000.000 2.757.030.000 3.413.263.914

2.301.882.570 117,70 83,49

8 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Banjarbaru

3.397.320.000 3.237.985.000 3.976.640.250

3.052.146.571 117,05 94,26

9 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Pontianak

5.005.969.000 4.754.872.000 6.030.882.462

4.618.006.913 120,47 97,12

10 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Manado

1.026.469.000 866.352.000 1.161.619.000

820.858.000 113,17 94,75


56


11 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Ambon

400.000.000 378.235.000 245.759.946 156.309.000 61,44 41,33

12 Balai Sertifikasi Industri (BSI)

18.558.162.000 11.134.896.000 13.741.010.537

7.602.932.602 74,04 68,28

III BPPI PUSAT -

94.000.165 -

0,00 0,00

JUMLAH SELURUHNYA 171.862.839.000 173.561.213.000 169.164.838.739 153.417.794.291 98,43 88,39

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa:

- Untuk kegiatan litbang teknologi: kegiatan Litbang Teknologi Keramik realisasi penerimaan

tertinggi yaitu 111,50% juga penggunaan terendah yaitu 83,15%; kegiatan Litbang Teknologi

Hasil Perkebunan realisasi penerimaan terendah yaitu 85,53%; serta Litbang Teknologi

Kerajinan Dan Batik realisasi Penggunaan Tertinggi dengan 101,22%.

- Untuk kegiatan riset dan standardisasi bidang industri Pontianak realisasi penggunaan

tertinggi 94,26%; riset dan standardisasi bidang industri Samarinda realisasi penerimaan

tertinggi 120,47%; riset dan standardisasi bidang industri Ambon Realisasi Penerimaan

terendah yaitu 61,44% dan Penggunaan Terendah yaitu 41,33%, .

- Secara total realisasi PNBP BPPI dari penerimaan 98,43% dan dari penggunaan 88,39%.

- Realisasi penerimaan : Satker yang memiliki persentase realisasi penerimaan PNBP di atas

100% sebanyak 14 satker. Satker yang memiliki persentase realisasi penerimaan PNBP di

bawah 100% sebanyak 9 (sembilan) satker, adalah BBTPPI(97,89%), BI Palembang (94,89%),

BI Aceh (93,50%), BBLM(91,40%), BBT (90,40%), BBIHP (85,53%), BSI (74,04%), BI Medan

(62,13%), dan BI Ambon (61,44%).

- Persentase realisasi penggunaan PNBP Satker di atas rata-rata sebanyak 14(empat belas) dan

yang dibawah rata-rata 9 (sembilan) satker. Tiga Satker dengan persentase tertinggi adalah

BBKB, BBIHP, BBTPPI. Sedangkan 3 (tiga) Satker dengan persentase terendah adalah BI

Ambon (41,33%), Medan (57,08%), BI Aceh(68,12%).

3.2.3 Kendala Dalam Realisasi Keuangan

Realisasi keseluruhan Kementerian Perindustrian sebesar 92,64 %. Kendala yang

menyebabkan realisasi BPPI cukup rendah dibandingkan dengan Unit Eselon I yang lain

karena:

a) Sisa belanja pegawai Tahun 2017 adalah Rp. 29,6 Milyar tidak terealisasi karena terdapat

154 orang pegawai yang pensiun dan adanya alokasi untuk dana kenaikan tunjangan

kinerja yang tidak dapat dicairkan;

b) Total belanja yang masih diblokir pada Tahun 2017 adalah Rp. 3,955 Milyar;

c) Terdapat realisasi penerimaan PNBP yang masih rendah dan penggunaan PNBP juga


57


lambat. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya saingan penyelenggara Jasa

Pelayanan Teknis; sistem pembayaran yang harus bayar di muka dianggap

memberatkan sebagian konsumen; beberapa Satker anggaran honor PNBP nya masih

dibintang; ada Satker yang telah merealokasi anggaran honor namun proses realisasinya

tidak secepat realisasi honorarium.

d) Realisasi anggaran belanja untuk Puslitbang TIKI sangat rendah karena mendapat

tambahan anggaran sebesar hampir Rp. 12 Milyar untuk Penyusunan Roadmap

Implementasi Industri 4.0 di Indonesia dari Direktorat Jenderal Pengembangan

Perwilayan Industri, sesuai DIPA BPPI Revisi ke-5 tanggal 25 September 2017. Dari pagu

yang hampir Rp. 12 Milyar tersebut, yang dapat direalisasikan hanya Rp. 10 Milyar yaitu

berupa Jasa Konsultan, sisanya masih di blokir. Selain itu, penguatan infrastruktur

kegiatan litbang teknologi industri dan kekayaan intelektual tidak dapat terealisasi

karena

paket pengadaan Alat Litbang Karet untuk Baristand Palembang mengalami gagal

lelang sebab tidak ada yang memasukkan penawaran.

e) Terdapat pembangunan gedung laboratorium di BBIA yang pengerjaan fisiknya baru

mencapai 91%, sehingga pembayarannya pun mengikuti capaian fisiknya

f) Pengadaan kendaraan fungsional laboratorium di BBKK dan Baristand Padang dengan

total anggaran sebesar Rp.932.903.000 tidak bisa dilaksanakan karena masih diblokir.

g) Ada beberapa Satker yang tidak dapat mencapai target PNBP sehingga berpengaruh

pada penyerapan anggaran.

h) Komposisi struktur anggaran bertumpu pada kegiatan swakelola sementara SDM yang

ada terbatas, mengakibatkan penyelesaian kegiatan bertumpuk di akhir tahun dan

beberapa tidak dapat terealisasi;

3.2.4 Rekomendasi

Tidak tercapainya target realisasi keuangan, baik target yang ditetapkan BPPI

maupun Kementerian Perindustrian maka hal-hal yang perlu dilaksanakan agar target

realisasi keuangan pada Tahun 2018 dapat tercapai.

Pada TA. 2016 terdapat rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada TA. 2017

yaitu :


58


Sebagian besar Satker telah merubah pola aktivitas kegiatan, yaitu kegiatan

dilaksanakan mulai awal tahun untuk menghindari kegiatan bertumpuk diakhir tahun,

namun proses administrasi sebagian besar baru terselesaikan di Triwulan III.

Di tahun 2017, PNBP diupayakan semaksimal mungkin disetorkan ke kas negara setiap

hari, untuk mempercepat realisasi penerimaan dan mencegah temuan berulang BPK

terkait keterlambatan setor PNBP.

Anggaran perjalanan dinas yang tidak terealisasi pada TA. 2017 telah menurun

dibanding tahun sebelumnya.

Satker dan Unit Kerja agar meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lain, pembina

Eselon I , Inspektorat Jenderal, KPPN, dll agar tidak ada kendala yang terjadi dalam

pelaksanaan kegiatan.

Reviu Renstra BPPI 2015-2019 telah dilaksanakan pada pertengahan TA. 2017 untuk

menyesuaikan dokumen-dokumen Perencanaan yang ada.

Pada TA. 2018 target realisasi anggaran adalah 95,00%. Hal-hal yang akan

dilaksanakan pada tahun 2018 agar mencapai target, adalah:

a. Perencanaan

Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan proses penyelesaian

revisi anggaran dan buka bintang;

BPPI perlu kembali melaksankan Reviu Renstra 2015-2019 yang sesuai dengan

dokumen-dokumen Perencanaan terbaru untuk mendukung Renstra Kementerian

Perindustrian dan Capaian IKU Kementerian Perindustrian.

b. Pengadaan Barang/Jasa

Segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secepatya;

Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara

rutin dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan

barang/jasa;

Meningkatnya koordinasi dengan para pihak terkait untuk segera menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi.

c. Pelaksanaan anggaran

Menetapkan target penyerapan dan melakukan pemantauan atas pencapaian output

untuk memenuhi kinerja yang telah ditetapkan;

Segera melaksanakan aktivitas pelaksanaan anggaran dengan mempersiapkan segala

sesuatu yang dipersyaratkan (SK Pengelola DIPA, Korgiat dan Pelaksana Kegiatan,


59


Pejabat pengadaan, Pejabat Penerima Pekerjaan, Petugas SAI dan BMN, mengajukan

UP, dll);

PPK segera menyediakan data dukung yang terkait dengan proses pelelangan dan

segera mengusulkan Paket Pengadaan Ke ULP sesuai dengan rencana yang telah di-

input di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);

Menyusun petunjuk teknis yang diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan

kegiatan yang tercantum dalam DIPA;

Segera melakukan revolving uang persediaan jika penggunaanya minimal telah

mencapai 50%;

Memperhatikan capaian output dan tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran;

Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di

lingkungan BPPI;

Selalu berkoordinas dengan KPPN jika mengalami kendala dalam proses

pembayaran.

60

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum BPPI telah melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan. Adapun capaian Sasaran Strategis Program Pengembangan

Teknologi dan Kebijakan Industri adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri, dengan indikator

kinerja yaitu kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal, target 5,6 persen

dengan realisasi sebesar 4,21 persen atau capaian sebesar 75,18 persen;

2. Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam peningkatan ekspor produk industri, dengan

capaian indikator kinerja yaitu meningkatnya jumlah industri berorientasi ekspor, target

60 persen dengan realisasi sebesar 66,67 persen atau capaian sebesar 111,11 persen;

3. Meningkatnya penguasaan pangsa pasar dalam negeri, dengan capaian indikator kinerja

yaitu Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan Secara

Wajib, target 5 persen dengan realisasi sebesar 3,50 persen atau capaian sebesar 70,00

(data periode Januari – Oktober 2017);

4. Meningkatnya penguasaan teknologi industri, dengan capaian indikator kinerja sebagai

berikut:

a. Produk industri yang dikuasai teknologinya, target 5 persen dengan realisasi 29,61

persen atau capaian sebesar 592,20 persen;

b. Tingkat kesiapterapan teknologi (TRL) yang dikuasai, target 60 persen dengan

realisasi sebesar 38,90% atau capaian sebesar 64,83 persen;

5. Meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau, dengan indikator kinerja sebagai

berikut :

a. Industri Manufaktur yang memenuhi standar industri hijau, target 0,5 persen dengan

realisasi sebanyak 1,25 persen atau capaian sebesar 250,00 persen;

b. Penetapan Standar Industri Hijau, target 16% dengan capaian sebanyak 27,78% dan

atau capaian sebesar 173,62 persen.

61

6. Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri, dengan indikator kinerja Tingkat

Kepuasan Pelanggan, target 3,5 skala indeks dengan capaian 3,5 skala indeks atau

capain sebesar 100,00 persen;

7. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja tingkat maturitas

Satker di lingkungan BPPI mencapai level 3, target 80%, dengan capaian sebanyak 100%

atau capaian sebesar 125,00%.

Realisasi anggaran Tahun 2017 untuk mendukung Program Pengembangan Teknologi dan

Kebijakan Industri sebesar Rp 524.266.259.453,- dari Pagu Rp 579.264.032.000,- atau

sebesar 90,51%.

4.2 Permasalahan Dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang dialami :

1. Sisa belanja pegawai Tahun 2017 adalah Rp. 29,6 Milyar tidak terealisasi karena terdapat

154 orang pegawai yang pensiun dan adanya alokasi untuk dana kenaikan tunjangan

kinerja yang tidak dapat dicairkan dan total belanja yang masih diblokir pada Tahun

2017 adalah Rp. 3,955 Milyar;

2. Terdapat realisasi penerimaan PNBP yang masih rendah dan penggunaan PNBP juga

lambat. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya saingan penyelenggara Jasa

Pelayanan Teknis; sistem pembayaran yang harus bayar di muka dianggap

memberatkan sebagian konsumen; beberapa Satker anggaran honor PNBP nya masih

dibintang; ada Satker yang telah merealokasi anggaran honor namun proses

realisasinya tidak secepat realisasi honorarium.

3. Komposisi struktur anggaran masih bertumpu pada kegiatan swakelola, sementara SDM

yang ada terbatas sehingga beberapa kegiatan tidak mencapai target karena sangat

tergantung pada kapasitas kemampuan SDM.

4.3 Saran Dan Rekomendasi

Saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan program kegiatan di tahun selanjutnya :

a. Perencanaan

Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan proses penyelesaian

revisi anggaran dan buka bintang;

62

BPPI perlu kembali melaksankan Reviu Renstra 2015-2019 yang sesuai dengan

dokumen-dokumen Perencanaan terbaru untuk mendukung Renstra Kementerian

Perindustrian dan Capaian IKU Kementerian Perindustrian.

b. Pengadaan Barang/Jasa

Segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secepatya;

Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara

rutin dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan

barang/jasa;

Meningkatnya koordinasi dengan para pihak terkait untuk segera menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi.

c. Pelaksanaan anggaran

Menetapkan target penyerapan dan melakukan pemantauan atas pencapaian output

untuk memenuhi kinerja yang telah ditetapkan;

Segera melaksanakan aktivitas pelaksanaan anggaran dengan mempersiapkan segala

sesuatu yang dipersyaratkan (SK Pengelola DIPA, Korgiat dan Pelaksana Kegiatan,

Pejabat pengadaan, Pejabat Penerima Pekerjaan, Petugas SAI dan BMN, mengajukan

UP, dll);

PPK segera menyediakan data dukung yang terkait dengan proses pelelangan dan

segera mengusulkan Paket Pengadaan Ke ULP sesuai dengan rencana yang telah di-

input di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);

Menyusun petunjuk teknis yang diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan

kegiatan yang tercantum dalam DIPA;

Segera melakukan revolving uang persediaan jika penggunaanya minimal telah

mencapai 50%;

Memperhatikan capaian output dan tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran;

Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di

lingkungan BPPI;

Selalu berkoordinas dengan KPPN jika mengalami kendala dalam proses

pembayaran.

63

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/

Anggaran

Pagu %

Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 579.264.032.000 90,51%

Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam investasi sektor industri

Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas

5,60% 4,21% 75,18% Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

5.272.924.000 93,99%

Meningkatnya peran fasilitas fiskal dalam peningkatan ekspor produk industri

Jumlah Industri Berorientasi Ekspor

60,00% 66,67% 111,12%

Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri

Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib

5% 3,50% 70,00% Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 7.437.165.000 96,80%

Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri

Produk Industri yang dikuasai Teknologinya

5% 29,61% 592,20% Total Realisasi Sasaran Strategis II 507.481.973.000 90,54%


60% 38,90% 64,83% Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Dan Kekayaan Intelektual

18.078.441.000 86,57%

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi 330.574.071.000 91,27%

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri 158.829.461.000 89,55%



0,50% 1,25% 250,00% Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

5.702.626.000 92,71%

Penetapan stándar industri hijau (SIH)

16,00% 27,78% 173,63%

Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri

Tingkat Kepuasan Pelanggan 3,5 Skala

Indeks

3,5 Skala

Indeks

100,00% Sertifikasi Industri 16.448.107.000 74,66%

Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi


80% 1,00 125,00% Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri

36.921.237.000 87,97%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011bppi.kemenperin.go.id/uploads/files/dokumen/LAKIN BPPI_2017_final.pdf · mengemban tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang

Documents