LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH L A K I P

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

KECAMATAN JATILUHUR

L A K I P TAHUN 2020

LAPORAN

DISUSUN OLEH :

KECAMATAN JATILUHUR Jl . Ir. H. Juanda No. 20 Telp/ Fax ( 0264 ) 208881

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatiluhur 2018-2023,

purwakarta istimewa”, dimana kecamatan jatiluhur mengimplementasikan misi

“Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik,Akuntabel dan Profesional”.

Tahun 2019 adalah tahun kedua dalam pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Jatiluhur.

Kecamatan Jatiluhur sebagai Perangkat Daerah di pemerintah Kabupaten Purwakarta, yang

memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Purwakarta kepada Camat

melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan PD Kecamatan jatiluhur yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat

2. Pemenuhan manajemen administrasi perkantoran

Untuk mencapai tujuan tersebut PD Kecamatan jatiluhur telah menetapkan 2 (DUA) sasaran

antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

2. Meningkatkan kualitas pemenuhan manajemen administrasi perkantoran

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran PD, Kecamatan Jatiluhur

mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala

tersebut antara lain kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan

sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk

mereduksi kendala-kendala tersebut PD Kecamatan Jatiluhur telah mengajukan pada PD

terkait kepegawaian yaitu BKPSDM Kabupaten Purwakarta untuk menambah jumlah aparatur

di Kecamatan Jatiluhur dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun

mengikutsertakan aparatur-aparatur pada kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan untuk

pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk usaha dalam

mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam pemberian pelayanan kepada

ii

masyarakat, Kecamatan Jatiluhur mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana

sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2020.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta menetapkan sebanyak 2

( Dua ) sasaran dengan(Dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran

dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, belum memenuhi

target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja,tetapi sudah melaksanakan sesuai dengan

perjanjian kineja

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada

Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin

dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan

Jatiluhur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.087.697.008 sedangkan realisasi anggaran

mencapai Rp. 2.839.862.263 atau 91,97 %.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut Kecamatan Jatiluhur telah menggunakan

anggaran Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.523.215.008, sedangkan realisasi anggaran

Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.354.909.939 atau 93,33% dan belanja langsung sebesar

Rp 500.287.000 sedangkan realisasi anggaran Belanja Langsung Rp.421.237.324 atau

84,20%

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya,

sehingga Kecamatan Jatiluhur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instasi

Pemerintah Kecamatan Jatiluhur Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, , Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kecamatan Jatiluhur

merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system

akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan,

misi dan visi Kecamatan Jatiluhur, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang

transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instasi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat

digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta

peningkatan kinerja.

Jatiluhur , Januari 2021

CAMAT JATILUHUR

Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si

NIP. 19640829 198503 1 002

iv

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif …………………………………….. i

Kata Pengantar …………………………………….. iii

Daftar Isi …………………………………….. iv

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang …………………………………….. 1

1.2. Landasan Hukum …………………………………….. 2

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………….. 4

1.3.1. Struktur Organisasi …………………………………….. 4

1.3.2. Tugas, Pokok dan Fungsi …………………………………….. 5

1.4. Aspek Strategis Organisasi …………………………………….. 28

1.4.1. Kekuatan StrategisInstansi Kecamatan

Jatiuhur

…………………………………….. 28

1.4.2. Kekuatan Sumber Daya yang ada …………………………………….. 29

1.5. Sistematika Penulisan …………………………………….. 34

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

2.1. Rencana Strategis …………………………………….. 35

2.1.1. Visi …………………………………….. 36

2.1.2. Misi …………………………………….. 36

2.1.3. Tujuan dan Sasaran …………………………………….. 37

2.2. Indikator Kinerja Utama …………………………………….. 37

2.3. Perjanjian Kinerja …………………………………….. 38

2.4. Strategi dan Kebijakan …………………………………….. 40

2.4.1. Strategi dan Arah Kebijakan …………………………………….. 40

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama …………………………………….. 41

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis

Capaian Kinerja

…………………………………….. 43

Bab IV Penutup 47

Lampiran-lampiran

LAKIP KECAMATAN JATILUHUR 2020

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang Baik (good government)

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat,

jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara

diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan

strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan

masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

melalui Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sisitem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Kantor Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki

kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dengan semangat menuju “MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA” dan

menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (Clean Government) menuju tata kelola

pemerintahan yang baik (good government), sebagai pertanggungjawaban amanat


2

tersebut diatas, maka melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Kecamatan

Jatiluhur telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 adalah :

1. Mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan ;

2. Memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun

anggaran;

3. Mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan

program dan kegiatan untuk tahun berikutnya ;

4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang;

5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih (clean

government) menuju Pemerintahan yang baik (good government), dan untuk

memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi

melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum perlunya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) bagi setiap instansi adalah berlandaskan pada :

1. TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan


3

Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan atara

pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara

pertanggungjawaban Kepala Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

80);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentan Perangkat daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 5887);


4

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokarasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor

2036);

14. Keputusan Kepala LAN-RI Nomor : 239/IX/6/6/2003 tanggal 25 Maret 2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi

Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran

daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023;

17. Keputusan Camat Nomor .... Tahun 2020 tentang Penetapan Renstra Kecamatan

Jatiluhur.

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatiluhur

1.3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Purwakarta, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka susunan organisasi

Kecamatan Jatiluhur terdiri atas :


5

1. Camat;

2. Sekretaris Camat;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

4. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

5. Seksi Tata Pemerintahan;

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

9. Seksi Kesejahtraan Sosial.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jatiluhur

Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati

Purwakarrta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Kecamatan adalah sebagai-berikut :

Camat

Mempunyai perincian tugas sebagai berikut:

a. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunanan rencana kerja sebagai

pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;

b. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan

pemerintahan umum;

c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban

umum;

e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;


6

f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum;

g. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di

Kecamatan;

h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang di

lakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

i. Melakukan pembinaan, pasilitas, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan

evaluasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan

publlik Pemerintah desa dan/atau Kelurahan;

j. Melaksankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten

yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;

k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksaan tugas bawahan;

l. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi

camat;

m. Melaksaakna tugas lain yang di perintahkan oleh Bupati dan/atau

peraturan perundang-undangan;

n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kecamatan.

Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagai mana di maksud pada

ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh bupati untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Daerah.

Sekertaris Camat

Sekertariat di pimpin oleh seorang sekertaris yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Camat, yang memepunyai tugas

menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanan dan


7

pelaporan, penata usahan ke uaangan, kepegawaian, dan urusan administrasi

umum kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat

(1), Sekreteris mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;

b. Pengkoordinasian penata usahaan keuangan;

c. Peengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi

administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumah tanggan,

hubungna masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;

e. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Untuk menyelenggrakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat

(1), dan ayat (2), Sekretaris memepunyai perencanaan tugas:

a. Menyusun rencna kerja sekretariat; sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mengoordinasikn penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

kecamatan;

c. Menyelenggarkan penatausahaan keuangan kecamatan;

d. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasai naskah dinas;

f. Mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan pra sarana kerja kecamatan;


8

g. Mengkoordinasikan pentelenggaraan urusan kerumahtanggaan; hubungan

masyarakat dan keprotokolan kecamatan;

h. Memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup

kecamatan;

i. Mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup

kecamatan;

j. Melakukan pembinaan dan pengawasan dan pelaksanaan tugas bawahan;

k. Memberikan saran saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan

kepada atasan;

l. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi

sekretaris;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup

tugas dan fungsinya;

n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kegiatan sekretaris kepada camat.

Subbag Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan

kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian,

perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis , dan keprotokolan.

(2) Dalam melaksanakan tuga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Subbagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi ;

a. pengelolaan administrasi kepegawaian;


9

b. pengelolaan administrasi umumyang meliputi administrasi naskah dinas,

sarana dan prasana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan

keprotokolan kecamatan;

c. Pembinaan dan pengawasaan atas pelaksanaan tugas bawahan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

a. rencana dan program kerja subbagian umum dan kepegawaian,sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. memberikan layanan di bidang ke pegawaian dan umum kepada unit organisasi

lingkup kecamatan;

c. mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;

d. Melaksanakan pencatatan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam

penguasaan kecamatan;

e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup kecamatan yang

meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB),

daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg),

karis/karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun,

membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan ijin belajar, membuat

usulan diklat, kesejahtraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberikan

penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan

fungsional, pembinaan /teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti

pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep ijin nikah dan cerai,

membuat usulan pemberhentian pengangkatan dari dan dalam jabatan,


10

membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan

peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan

pegawai (DP-3);

f. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahtraan

pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkungan

kecamatan;

g. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;

h. Menyelenggarakan hubungan masyarakat dan protokoler dinas kecamatan;

i. Melakukan pengadaan dan pendistribusian , pencatatan dan pemeliharaan

sarana dan prasana kerja;

j. Melaksankan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;

k. Mengelola administrsi gaji pegawai;

l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan umum dan kepegawaian

kepada atasan;

m. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tgas dan fungsi

subbagian kepegawaian dan umum;

n. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sekrtaris sesuai dengn lingkup

tugas dan fungsinya ;

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tugas subbagian

kepegawain dan umum kepada sekretaris;

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

(1) Subbagian Perencana, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala

subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang

mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta

menyelenggaraka penatausahaan keuangan.


11

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian

Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai Fungsi:

a. Penyusuna dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;

b. Penata usaha keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran

perbendaharaan, dan akunting;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris, sesuai denga tugas dan

fungsinya.

(1). Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), subbagian perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai

perincian tugas:

a. Menyusun rencana kerja subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan,

sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

b. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan:

c. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan

keuangan di lingkup kecamatan:

d. Menyusun dan mengususlkan nama-nama calon bendahara di lingkup

Kecamatan:

e. Membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku:

f. Memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran

gaji;

g. Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran,

pertanggung jawaban, dan pembukuan keuangan:

h. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan bara dan jasa yang disampaikan

oleh PPTK;


12

i. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan

tunjangan PNS serta penghasilan laim yang dilanjutkan oleh bendahara

pengeluaran;

j. Meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh

APBD di lingkup kecamatan;

k. Menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;

l. Meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainya;

m. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan;

n. Menyelenggarakan akuntasi keuangan, meliputi akuntasi pengeluaran kas,

akuntasi aset tetap dan akuntasi selai kas;

o. Menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiata APBD di

lingkup kecamatan;

p. Menyusun laporan keuangan kecamatan setia triwulan dan akhir tahun;

q. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;

r. Mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan

tuntutan ganti rugi (TPTGR);

s. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit

kerja lain yang terkait;

t. Mengatur administrasi perjalanan dinas;

u. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup kecamtan;

v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan

dan pelaporan kepada atasan;

w. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi

subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;


13

x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

lingkup tugas dan fungsinya;

y. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

Seksi Tata Pemerintahan

1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan

penyusunan dan melaksakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan; serta melakukuan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

2) Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi tata

pemerintahan mempuyai fungsi;

a. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingatn

kecamatan;

b. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

desa dan/atau kelurahan;

c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas

pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, kependudukan dan catatan

sipil di tingkat kecamatan dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah

desa/atau kelurahan;

penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya

tata pemerintahan yang baik pada tigkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;

d. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan linkup

tugas dan fungsinya.


14

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), Seksi Tata Pemenyusun rencana dan program kermerintahan mempunyai

perincian tugas;

a. Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan

instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan desa dan/atau kelurahan;

c. Menggali dan melestraikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna

mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa

dan/atau kelurahan;

d. Melakukan pembinanaan, suvervisi, fasilitasi, konsultasi, koordinasi dan

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan/atau kelurahan;

e. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup

kecamatan;

f. Penyelenggaraan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

g. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala

daerah dan pemilihan kepala desa;

h. Memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan

kegiatan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau kelurahan ;

j. melaporkan pelaksanaan pebinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada Camat;

k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi

Tata Pemerintahan;


15

l. melaksanaan tugas lain yang di berikan oleh camat sesuai dengan lingkup


m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas

pelaksanaan dan mengkoordinasikan penyesuaian dan melaksanakan program dan/atau

kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta

perlindungan masyarakat;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan progrm dan/atau kegiatan dan mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan

masyarakat;

b. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah,

Peraturan Bupati, Peraturan Perundang-Undangan;

c. Pembinaan , fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-upaya

untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta

perlindungan masyarakat di wilyah kecamatan;

d. Pemberian layanan kepada masyarakat yag berkenaan dengan ketentraman dan

ketertiban umum, kesatuana bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum

sapat di laksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;


16

e. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung untuk

mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta

perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

f. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas

dan fungsinya.

(3) untuk menyelenggarakan tugas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da ayat (2),

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai


b. Melakukan pembinaan,fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi dan evaluasi

dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuana bangsa, serta

mewujudkan upaya-upaya masyarakat di wilayah kecamatan;

c. Memeberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya

guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan banagsa serta

perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

d. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman

dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah

kecamatan;

e. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum

daerah, dan peraturan perundang- undangan lain di wilayah kecamatan;

f. Melakukan usaha-usaha preventif dan represif , serta mempasilitasi penyelesaian

perselisihan antar warga masyrakat suku, agama, ras dan antargolongan;


17

g. Merumuskan bahan kebijakan penenggulangn bencana alam, kerusuhan sosial,

dan konflik entis;

h. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan

ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat;

i. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supevisi, konsultasi, koordinasi dan evaluai

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan

kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum;

l. Melaksanakn tugas lain yang di berikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas

dan fungsinya;

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat;

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

(1) Seksi Ekonomi dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas koordinasikan

penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong

pertumbuhan ekonomi dan pembanguna di wilayah kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi ekonomi dan

pembangunan mempunyai fungsi;

a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

b. Pembinaan, fasilitasi, kosultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan

ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;


18

c. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas

sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;

d. Pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta

pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;

e. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan

ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah


f. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas

dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), seksi Ekonomi dan pembangunan mempunyai perincian

tugas:

a. Menyusun rencana kerja seksi ekonomi dan pembangunan, sebagaimana


b. Menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan

(musrebang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta

dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di


c. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan

evaluasi untuk pembangunan Usaha Ekonomi Desa(UED) dan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;

d. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam

pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;


19

e. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan

layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan di wilayah kecamatan;

f. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa,

teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku

pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola

usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;

g. Melakukan pembinaan, fasilitas, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan

evaluasi penyelenggaraan ursusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan


h. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

i. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan

sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan

kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi

Ekonomi dan Pembangunan

l. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup


m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada dibawah dan bertaggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas


20

mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan

masyarakat desa;

a. pengkoordinasi dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan

masyarakat dan desa;

b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi dan evaluasi terhadan upaya-upaya

pemberdayaan masyarkat dan desa;

c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. penggalian dan pelastarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-

upaya pemberdayaan masyarakat;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup

tugas dan fungsinya.

(3) untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat(2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas:

f. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai


g. Menyusun rencana kerja-kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

h. Mengkoordinasikan dan melaksanaka program dan/atau kegiatan



21

i. Melakukan pembinaan fasilitasi, konsultasi, supervisi dan evaluasi terhadap

upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya

maysarakat;

j. Meberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh

pemerintah desa dan/atau kelurahan desa;

k. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-

upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

l. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna


m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan

kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

n. Melakukan pembinaan fasilitasi supervisi, konsultasi, kordinasi dan evaluasi

penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pemerintah desa dan/atau

kelurahan;

o. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup

tugas dan fungsinya

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan tugas dan/atau

kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

Pasal 10 Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Ayat (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok perencanaan,

penyusunan, dan pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan.


22

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

• Pelaksanaan koordinasi kegiatan perekonomian yang meliputi produksi, distribusi,

koperasi, dan badan usaha milik desa di kecamatan;

• Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas ekonomi di

tingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau

kelurahan;

• Pelaksanaan pasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan perekonomian di

kecamatan;

• Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, dan pasilitas pelayanan umum

di kecamatan;

• Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan pertamanan serta

lingkungan hidup di tingkat kecamatan;

• Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pembangunan di

tingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau

kelurahan;

• Pelaksanaan pasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pembengunan di

kecamatan;

• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas fungsinya.

Ayat (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi

Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas :

• Menyusun rencana dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai



23

• Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan

lingkup kecamatan dalam forum musyawaraah perencanaan pembangunan di

desa/kelurahan dan kecamatan;

• Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan

prasarana dan pasilitas pelayanan umum;

• Mengumpulkan dan mengolah data bidang ekonomi dan pembangunan di kecamatan;

• Menampilkan data situasi/kondisi ekonomi dan pembangunan di kecamatan, sesuai

ketentuan yang berlaku;

• Melaksanakan pasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;

• Melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencananan Pembangunan (MUSRENBANG)

tahunan di kecamatan;

• Melaksanakan konsultasi vertikal dengan satuan kerja yang ada di tingkat kabupaten

dan koordinasi horizontal terutama dengan Kepala UPTD dan satuan kerja lainnya,

dalam rangka usulan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di

kecamatan;

• Melaksanakan kegiatan latihan keterampilan bagi masyarakat tingkat kecamatan dan

desa/kelurahan;

• Melaksanakan pendataan sumber daya dan potensi pembangunan tingkat desa;

• Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa,

teknologi tepat guna, lembaga-lembaga, organisasi masyarakat pelaku pembangunan

di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan

maupun usaha produktif;

• Melakukan kordinasi di bidang pekerjaan umum;

• Melakukan koordinasidi bidang pembangunan budaya dan pariwisata;

• Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;


24

• Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan

pembinaan ekonomi dan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, dalam rangka

pengambilan keputusan/kebijkan;

• Melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/kedinasan;

• Melaksanakan pemantauan kegiatan ekonomi dan pelaksanaaan pembangunan di

tingkat kecamataan;

• Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Ekonomi dan

Pembangunan, sesuai ketentuan yang berlaku;

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Seksi Kesejahtraan Sosial

(1) Seksi Kesejahtraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas mengkoordinasikan

penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan

kesejahtraan social di wilayah kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahtraan

Sosial mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat;

b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi dan evaluasi terhadap uapaya-upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasi swadaya masyarakat;

c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh

pemerintah desa dan/atau kelurahan;


25

d. pengkoordinasiaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan

penanggulangan bencana;

e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan

bencana;

f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan

fungsinya.

(3) untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Seski Kesejahtraan Sosial mempunyai perincian tugas :

a. Menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahtraan Sosial, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan

sosial, keagaamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan,

pembinaan generasi muda dan olahraga;

c. Melakukan pembinaan fasilitasi, konsultasi, supervisi dan evaluasi terhadap

upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya

masyarakat;

d. Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dilaksanakan oleh

pemerintah desa dan/atau kelurahan;

e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan

serta penangulanganan bencana;


26

f. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penangulangan

bencana;

g. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penangulangan

bencana;

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan

kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahann

dan penangulangan bencana;

i. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, kooridinasi dan evaluasi

penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan atau kelurahaan;

j. Mengola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi seksi

kesejahteraan sosial;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas

dan fungsinya;

l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi

Kesejahteraan Sosial kepada Camat;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada dibawah dan bertaggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas

mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:


27

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat

desa;

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan


b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi dan evaluasi terhadan upaya-upaya

pemberdayaan masyarkat dan desa;

c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya


d. penggalian dan pelastarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya


e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan

fungsinya.

(3) untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat(2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas:

a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kerja-kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai


c. mengkoordinasikan dan melaksanaka program dan/atau kegiatan pemberdayaan


d. melakukan pembinaan fasilitasi, konsultasi, supervisi dan evaluasi terhadap upaya-

upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya maysarakat;

e. meberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah

desa dan/atau kelurahan desa;


28

f. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya


g. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan


h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan


i. Melakukan pembinaan fasilitasi supervisi, konsultasi, kordinasi dan evaluasi

penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau

kelurahan;

j. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan

fungsinya

l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI (ISU STRATEGIS ORGANISASI)

1.4.1. Kekuatan Strategis Intansi Kecamatan Jatiluhur

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan Sebagai perangkat daerah yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekertaris daerah yang

meberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.


29

1.4.2. Kekuatan Sumber Daya yang ada

a. ASPEK GEOGRAFIS

Kecamatan Jatiluhur mempunyai luas 3.592.662 Ha, terdiri dari tanah darat

18.562 Ha, tanah sawah, kebun 666.562 Ha, tanah pemukiman 2.357.939 Ha dan zona

industri 549.599 Ha, Batas-batas wilayah Kecamatan Jatiluhur :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Karawang.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pasawahan dan Kec. Sukatani.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukasari.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Purwakarta.

Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan luas wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Rekapitulasi Luas Wilayah Desa di Kecamatan Jatiluhur

NO DESA LUAS WILAYAH

DARAT SAWAH

1. CIKAOBANDUNG 385.90 96.475

2. JATIMEKAR 161.75 0.5

3. JATILUHUR 55 175

4. CILEGONG 286.56 60.936

5. CIBINONG 254.76 20.50

6. KEMBANGKUNING 151,85 92.60

7. BUNDER 288.125 61.00

8. MEKARGALIH 235 31.25

9. CISALADA 119.227 127.407

10. PARAKANLIMA 625.520 143.628

JUMLAH 1.454.692 809.296

Kecamatan Jatiluhur Terdiri dari 10 Desa 30 Dusun 65 Rukun Warga dan 228

Rukun Tetangga dengan jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan ke Ibu kota

Kabupaten 6 Km dan 60 Km ke Propinsi Jawa Barat.


30

Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial ekonomi, masyarakat kecamatan Jatiluhur adalah

masyarakat agraris serta mempunyai aneka ragam budaya dan perlu dilakukan

pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan

kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat kecamatan

Jatiluhur hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan perindrustrian serta

sebagian besar masyarakat memeluk agama islam.

Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana wilayah Kecamatan Jatiluhur cukup memadai

sehingga sangat mendukung kearah kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan dibukanya

jalur sebelah barat yang ada pada saat ini menambah tingkat mobilitas penduduk

khususnya dibagian barat kecamatan Jatiluhur. Dengan dilengkapi prasarana jembatan

pada kondisi baik dan didukung dengan alat tranportasi, baik kendaraan roda empat

dan kendaraan roda dua. Selain sarana dan prasarana tersebut diatas juga didukung

dengan sarana telekomunikasi telepon berupa wartel dan media komunikasi yang

lainnya.

Sumber Daya Alam

Ditinjau dari kondisi wilayah (letak geografis) kecamatan Jatiluhur sangat

potensial untuk pembangunan pertanian, luas tanah sawah dan kebun 666.562 Ha,

perindustrian dengan luas wilayah 549.599 ha, sebagian besar berupa tanah darat.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan

yang secara dinamis mampu mengelola faktor-faktor lainnya untuk mencapai

produktifitas sumber daya yang optimal.


31

• Data Monografi

• Data Statis

• Data Umum

• Ketinggian Wilayah Kecamatan dari permukaan laut : 50 – 140 m dpl

• Suhu Maksimum / minimum : 32O

C 25O

C

• Jarak Kantor Kecamatan dengan :

• Desa/Kelurahan yang terjauh : 11 km

• Ibu Kota Kabupaten/Kota : 7 km

• Ibu Kota Provinsi : 40 km

• Curah Hujan

• Jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak : 87 hari

• Banyaknya curah hujan : 144,83 mm/th

• Bentuk Wilayah

• Datar sampai berombak : 60 %

• Berombak sampai berbukit : 40 %

• Berbukit sampai bergunung : - %

• Jumlah pulau – pulau : - pulau

• Luas Daerah / Wilayah

• Tanah Sawah

• Irigasi teknis : - ha

• Irigasi setengah teknis : - ha

• Irigasi sederhana : 343,894 ha

• Tadah hujan / sawah rendengan : 227,271 ha

• Sawah pasang surut : 32,567 ha

• Tanah Kering : 2.937 ha


32

• Pekarangan/bangunan/emplacement : 1.245 ha

• Tegal/kebun : 472 ha

• Ladang/tanah huma : 327 ha

• Ladang pengembalaan/pangonan : 11 ha

• Tanah Basah : - m²

• Tambak : - ha

• Rawa/pasang surut : - ha

• Balong/empang/kolam : - m²

• Tanah gambut : - ha

• Tanah Hutan

• Hutan konservasi / Negara : 86 ha

• Hutan pelestarian alam : - ha

• Hutan sejenis : - ha

• Hutan rawa : - ha

• Hutan lindung : - ha

• Hutan produksi : - ha

• Hutan swaka alam : - ha

• Hutan wisata : - ha

• Hutan kota : - ha

• Lain – lain / Hutan Rakyat : 379 ha

• Tanah Perkebunan : - ha

• Perkebunan Negara : 3 ha

• Perkebunan Swasta : - ha

• Perkebunan Rakyat : 468 ha

• Tanah Keperluan Fasilitas Umum : - ha


33

• Lapangan Olah Raga : 11 buah

• Taman Rekreasi : 43,02 ha

• Jalur Hijau : - buah

• Pemakaman : - ha

• Tanah Keperluan Fasilitas Sosial

• Mesjid/Musholla/Langgar : 65 / 228 m²/ha

• Gereja : - m²/ha

• Pura : - m²/ha

• Wihara : - m²/ha

• Klenteng : - m²/ha

• Sarana Pendidikan : - m²

• Sarana Kesehatan : - m²/ha

• Sarana Sosial : - m²/ha

• Lain-lain ( tanah tandus, tanah pasir ) : - m²/ha

• Kelembagaan Desa/ Kelurahan

• Desa : 10 buah

• Kelurahan : - buah

• Lingkungan/dusun : 30 buah

• Rukun Warga ( RW ) : 66 buah

• Rukun Tetangga ( RT ) : 228 buah

• Desa/Kelurahan

• Desa Swadaya : 10 buah

• Desa Swakarsa : - buah

• Desa Swasembada : - buah


34

• Prasarana Pemerintahan Desa/Kelurahan se Kecamatan

• Balai Desa/Kelurahan : 10 buah

• Kantor Desa/Kelurahan : 10 buah

• Banyak bengkok perangkat desa :

• Tanah sawah : 576,655 ha

• Tanah kering : 2.937 ha

• Tanah Kas Desa/Areal lainnya untuk kepentingan Desa/Kelurahan :

• Tanah sawah : 576,655 ha

• Tanah kering : 2.937 ha

• Tambak/kolam : - ha

• Rawa-rawa : - ha

• Lain – lain : - ha

• Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatiluhur Tahun 2020

adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar

Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP


35

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perngkat Daerah

(Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan dengan

mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada, Renstra SKPD Kecamatan

Jatiluhur merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatf yang memuat Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Keijakan dan Program yang realistis untuk kurun waktu

lima tahun 2018-2023. Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan

kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang

mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan perencanaan strategis, Kecamatan Jatiluhur diharapkan dapat membangun strategi

sebagai bagian penting berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan

penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Kecamatan Jatiluhur diharapkan

akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan

dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan factor-faktor kunci

keberhasilan. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan

dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan. Oleh karena itu, visi Kecamatan Jatiluhur adalah

sebagai berikut :


36

2.1.1. Visi

mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta, pemerintah Kecamatan Jatiluhur sebagai

Organisasi Perangkat daerah (OPD) telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari

visi Kabupaten Purwakarta, yaitu : “ MEWUJUDKAN PURWAKARTA

ISTIMEWA ”.

Berdasarkan perumusan visi Kabupaten Purwakarta tersebut dan dengan

mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Jatiluhur serta perkiraan potensi yang

dapat dikembangkan di masa datang, maka dirumuskan VISI KECAMATAN

JATILUHUR adalah : “MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”.

2.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi kecamatan sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan

dalam misi, yaitu :

“ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Akuntabel dan

Profesional “

Untuk meningkatkan kualitas Renstra Kecamatan Jatiluhur, maka dilakukan reviu

Renstra secara berkala dengan pendampingan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi. berikut merupakan Misi Kecamatan

Jatiluhur Tahun 2018-2023:

Tabel 2.1.1 Misi Kecamatan Jatiluhur

Tahun 2018-2023

MISI

Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik, Akuntabel dan Profesional


37

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk

tujuan yang lebih spesifik, terukur, sehingga menjadi pedoman dan sasaran kinerja

bagi unsur organisasi kecamatan, sedangkan tujuan dari misi Kecamatan Jatiluhur

yaitu :

• Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan efektif

• Sasaran tujuan ini adalah :

Meningkatnya penataan kelembagaan dan ketata laksanaan pemerintahan yang efektif

dan efisien.

Tabel 2.2 Tujuan Kecamatan Jatiluhur Tahun 2018-2023

Misi Tujuan

Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan

yang baik, Akuntabel dan Profesional

Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang

baik dan efektif

Tabel 2.3.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Jatiluhur

Tahun 2018-2023

Sasaran

Meningkatnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan

efisien

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan

yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Distarcip Kota

Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat


38

Daerah melalui Keputusan Camat Jatiluhur Nomor :100/ /SK-IKU/2018 tentang

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2018-2023.

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiluhur Tahun 2018-2023

No Indikator Kinerja Utama

1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan masyarakat

2 Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran

Tabel 2.5

Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2018-2023

NO SASARAN STRATEGIS IKU

1 Meningkatnya Kinerja dan

Pelayanan Publik Kecamatan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan di Kecamatan

2 Terpenuhinya Dukungan

Manajemen Perkantoran

Tngkat pemenuhan dukungan manajemen

perkantoran.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi

Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan

kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun

2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai

penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota

Bandung sebagai pemberi amanah dan Kecamatan Jatiluhur sebagai penerima amanah atas

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang


39

tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kecamatan Jatiluhur untuk meningkatkan

integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

3. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas

perkembangan/kemajuan kinerja Camat Jatiluhur;

4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya

pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan :

• Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran

(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

• Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses

pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2020

No Sasaran Indikator Kinerja Target Target

1

Meningkatnya Kinerja dan

Pelayanan Publik Kecamatan

Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

pelayanan di Kecamatan

100 %

2

Terpenuhinya Dukungan


Tingkat Pemenuhan

Dukungan manajemen

perkantoran

100 %


40

2.4. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai

bagaimana OPD Kecamatan Jatiluhur mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan

efesien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat

digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinetja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala

program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan

dengan baik, termasuk di dalamnya upaya untuk memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi,

sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Misi adalah Mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Jatiluhur melalui peningkatan kualitas SDM aparatur.

Urusan yang terkait dengan misi ini pada khususnya adalah urusan yang berhubungan

dengan pelayanan publik, namun secara umum misi ini terkait dengan etos kerja dan

profesionalisme aparatur yang ada di seluruh jajaran pemerintah Kecamatan Jatiluhur.

Strategi dan Arah Kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, yaitu :

• Strategi – Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

berbasis Kewilayahan;

• Kebijakan – Peningkatan pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan ditingkat

Desa


41

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Jatiluhur selaku pengemban amanah masyarakat

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Jatiluhur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut

memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran

srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun

2020.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Jatiluhur. Pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi

pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan


42

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerjanya masingmasing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian

indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

No Capaian Kinerja Interpretasi

1.

2.

3.

> 100 %

=100 %

< 100 %

Melebihi/Melampaui Target

Sesuai Target

Tidak Mencapai Target

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran

keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang

bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang

ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi

tersebut. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi

pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Jatiluhur telah menetapkan 4 (Empat) Indikator

Kinerja Utama Tahun 2018-2023. Untuk meningkatkan akuntabilitasnya dan juga telah

melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan

dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat


43

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama

Kecamatan Jatiluhur tahun 2020 sebanyak 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (100%) telah

mencapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2

Tingkat Pencapaian Sasaran

No Indikator Kinerja Utama Target Satuan Realisasi

1


masyarakat terhadap pelayanan di

kecamatan

100 % 89 %

2 Tingkat Pemenuhan Dukungan

Manajemen Perkantoran 100 % 90 %

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang mempengaruhi variabel

dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan

parameater yang telah ditetapkan dalam lampiran yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan

antara target dan realisasi akan diketahui prporsi capaian pencapaian kinerja dalam bentuk

prosentase. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Jumlah sasaran yang

ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta sebagai

berikut:

Tabel : 3.3

Realisasi Kinerja Tahun 2020

No Indikator Kinerja Utama Target Satuan Realisasi

1


masyarakat terhadap pelayanan di

kecamatan

100 % 89 %


Manajemen Perkantoran 100 % 90 %


44

Metode Evaluasi Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat

pencapain target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengaan menggunakan

formulir penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan formulir pembiayaan dalam pencapain

Sasaran sebagaimana terlampir.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan

Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indicator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja

sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan

membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Penetapan angka capaian

kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari

100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil

prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 100% termasuk pada

angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan

analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.


45

Dalam laporan ini, Kecamatan Jatiluhur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2020. Pengukuran

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi

pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Surat Keputusan Kecamatan Jatiluhur

Nomor : 100/ 05 / SK-IKU/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), telah ditetapkan

Jatiluhur Dua (2) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja (out comes).

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang

dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja

dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik

untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan

oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input

tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang

menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain

itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi,

baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan

akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan

pembandingan antara lain :

• kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

• kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020

dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2


46

indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan

Jatiluhur tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat

No Indikator Kinerja Satuan Target 2020

Target Realisasi

1


masyarakat terhadap pelayanan

di kecamatan

% 100 89

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Rasio Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap

Pelayanan di Kecamatan berkisar 89 % artinya capaian sasaran kinerja belum memenuhi

target yang ditetapkan, tetapi di kecamatan Jatiluhur sudah melaksanakan Pelayanan di

Kecamatan.

Sasaran 2

Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Sasaran 2


No Indikator Kinerja Satuan Target 2020

Target Realisasi


Manajemen Perkantoran % 100 90


47

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Rasio Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen

Perkantoran berkisar 90 % artinya capaian sasaran kinerja belum memenuhi target yang

ditetapkan, tetapi di kecamatan Jatiluhur sudah melaksanakan Pemenuhan Manajemen

perkantoran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten

Purwakarta Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan

pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun

2017. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan

yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 ini dapat

menggambarkan kinerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan Evaluasi terhadap

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga

dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

.

TARGET URAIAN SATUAN TARGET

3 4 7 9 10 11

1. 1. Input Jumlah Dana Rp. 30.780.000

Output Jumlah Jasa komunikasi, Sumber daya air

dan listrik yang disediakan

% 100

2. 2. Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen

Perkantoran

Outcome Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

% 100

Benefits Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

dan kedinasan

% 100

Inpact Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan

penyelenggaraan pemerintahan

% 100

Input Jumlah Dana Rp. 4.150.000

Output Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional

Kantor yang dibayar

% 100

Outcome Meningkatnya kualitas kendaraan Dinas/

Operasional Kantor

% 100

Benefits Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan

periinan kendaraan dinas/ operasional

kantor

% 100

Inpact Meningkatnya kualitas pelayanan dan

penyelenggaraan Pemerintahan

% 100


Output Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor % 100

Outcome Meningkatnya Kualitas Penyediaan Alat Tulis

Kantor

% 100

Benefits Menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas

dan kedinasan

% 100



% 100


Output Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

% 100

Outcome Meningkatnya Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

% 100

Benefits Menunjang pelaksanaan tugas dan

kedinasan

% 100



% 100

RENCANA KERJA TAHUNAN

KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2020

INDIKATOR INDIKATOR KINERJA

2 8

PROGRAM KETSASARAN

URAIAN

1

Dukungan Manajemen

Administrasi Perkantoran

100% Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya Kualits Pelayanan

Adiminstrasi Publik kyang efektif dan

Modern

Penyediaan barang cetak dan

penggandaan

Meningkatnya Penerapan Reformasi

Birokrasi dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum yang baik dan

efektif

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap pelayanan di Kecamatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan kendaraan

Dinas/ Operasional


3 4 7 9 10 11


2 8

PROGRAM KETSASARAN

URAIAN

1


Output Terlaksananya Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

% 100

Outcome Meningkatnya Kualitas Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

% 100

Benefits Menunjang kelancaraan pelaksnaan tugas

dan kedinasan

% 100

Inpact Meningkatnya kualitas pelayanan % 100


Output Terlaksananya Penyediaan Makanan dan

Minuman

% 100

Outcome Meningkatnya kualitas penyediaan makanan

dan minuman

% 100

Benefits Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

dan kedinasan

% 100



% 100


OutputTerlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi keluar Daerah

% 100

Outcome

Meningkatnya kualitas hasil rapat rapat

koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

% 100

Benefits Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan

kedinasan% 100


penyelenggaraan pemerintahan% 100


Output Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi dalam Daerah

% 100

Outcome Meningkatnya kualitas hasil rapat rapat

koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah

% 100

Benefits Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan

kedinasan% 100


penyelenggaraan pemerintahan% 100

Penyediaan makanan dan

minuman

Rapat – rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Penyediaan komponen

instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor

Rapat – rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah


3 4 7 9 10 11


2 8

PROGRAM KETSASARAN

URAIAN

1


Output Terbayarnya Jasa Tenaga PTT % 100

Outcome Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Tenaga

PTT

% 100

Benefits Menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas

dan kedinasan

% 100



% 100


Output Terbayarnya Penyediaan Jasa Tenaga Piket

Malam

% 100

Outcome Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Tenaga

Piket Malam

% 100

Benefits Terpenuhnya kebutuhan akan tenaga piket

malam yang memadai

% 100

Inpact Meningkatnya kualitas keamanan Kantor % 100


Output Terbayarnya Jasa Cleaning Service % 100

Outcome Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Cleaning

Service

% 100

Benefits Terjaganya kebersihan lingkungan gedung

kantor

% 100



% 100


Output Tersedianya peralatan Rumah tangga % 100

Outcome Meningkatnya kualitas ketersediaan peralatan

rumah tangga

% 100

Benefits Menunjang kelancaran dan kenyamanan tugas

dan kedinasan

% 100



% 100


Output Tersedianya peralatan Kebersihan % 100

Outcome Tercukupinya alat- alat Kebersihan % 100

Benefits Menunjang kelancaran dan kenyamanan tugas

dan kedinasan

% 100

Inpact Meningkatnya kualitas Pelayanan dan

penyelenggaran pemerintahan

% 100

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Penyediaan Tenaga Piket

malam

Penyediaan peralatan Rumah

Tangga

Penyediaan Jasa Tenaga PTT

Penyediaan Peralatan

Kebersihan


3 4 7 9 10 11


2 8

PROGRAM KETSASARAN

URAIAN

1


OutputTerlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

% 100

Outcome Meningkatnya Kualitas Hasil Pengadaan

Perelengkapan Gedung Kantor

% 100

BenefitsMeningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Perlengkapan gedung kantor

% 100

Inpact Meningkatnya kualitas pelayananan dan

penyelenggaraan pemerintah

% 100


OutputTerlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

% 100

Outcome Terealisasinya pemeliharaan rutin gedung kantor% 100

Benefits Meningkatnya kualitas pemeliharaan rutin

gedung kantor

% 100



% 100



peralatan gedung kantor

% 100

Outcome Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala


% 100

Benefits Meningkatnya kualitas pemeliharaan rutin/

berkala Peralatan gedung kantor

% 100



% 100



kendaraan dinas/operasional

% 100

Outcome Meningkatnya kualitas Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

% 100

BenefitsMeningkatnya kualitas pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan dinas/ operasional

% 100



% 100

Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

Pemeliharaan rutin/berkala


Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor


3 4 7 9 10 11


2 8

PROGRAM KETSASARAN

URAIAN

1


Output Terlaksananya Penyusunan Renja Tahun 2021% 100

Outcome Tersusunnya Rencana dan Program Kerja dengan

baik pada OPD Kecamatan Jatiluhur

% 100

Benefits Meningkatnya kualitas kinerja yang baik pada

OPD Kecamatan Jatiluhur

% 100



% 100


OutputTerlaksananya kegiatan penyusunan Laporan

Barang Milik Daerah

% 100

Outcome Terlaksananya penyusunan laporan barang milik

daerah

% 100

Benefits Meningkatnya kualitas pelaporan Barang Milik

Daerah

% 100



% 100


OutputTerlaksananya Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

% 100

Outcome Meningkatnya Sinergitas Kinerja Aparatur

Kecamatan Jatiluhur

% 100

Benefits Meningkatnya capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

% 100



% 100


OutputTerlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

% 100

Outcome

Tertib dan Akuntabel dalam menyusun laporan

keuangan akhir tahun pada OPD Kecamatan

Jatiluhur

% 100

BenefitsMeningkatnya tertib administrasi serta

akuntabel dalam penyusunan laporan keuangan

akhir tahun pada OPD Kecamatan Jatiluhur

% 100



% 100

Penyusunan Rencana Kerja

SKPD

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Laporan Barang

Milik Daerah


3 4 7 9 10 11


2 8

PROGRAM KETSASARAN

URAIAN

1


OutputTerbayarnya Premi Asuransi dalam rangka

pemenuhan Hak pegawai Non PNS

% 100

Outcome Terealisasinya pembayaran Premi Asuransi

Pegawai Non PNS

% 100

BenefitsMeningkatnya kualitas kinerja pegawai non PNS

dilingkungan pemerintah kecamatan Jatiluhur

% 100



% 100


OutputTerlaksananya Kegiatan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

% 100

Outcome

Meningkatnya Kualitas Koordinasi Usulan Usulan

Perencanaan Pembangunan di Wilayah

Kecamatan Jatiluhur

% 100

Benefits Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan Tingkat Kecamatan

% 100

InpactMeningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan Yang dapat dirasakan oleh

masyarakat

% 100


OutputTerlaksananya koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan

Pemerintahan Tingkat Kecamatan

% 100

Outcome Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan


% 100

Benefits Meningkatnya kualitas kinerja aparatur

Kecamatan

% 100

Inpact Terlaksananya tugas pokok dan fungsi aparatur

Kecamatan

% 100


OutputTerlaksananya Kegiatan Sosialisasi Hasil

Pembangunan

% 100

Outcome

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan bagi

masyarakat tentang hasil pelaksanaan

pembangunan

% 100

BenefitsMeningkatnya kualitas pada pelaksanaan

kegiatan PHBN dan PHBI

% 100

InpactMeningkatnya rasa cinta tanah air dan agama

% 100

Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Tingkat

Kecamatan

Penyelenggaraan PHBN dan

PHBI Tingkat Kecamatan

Peningkatan Kinerja

Kecamatan

Pembinaan dan Koordinasi,

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan di wilayah

Kecamatan Jatiluhur

Premi Asuransi Pegawai Non

PNS


3 4 7 9 10 11


2 8

PROGRAM KETSASARAN

URAIAN

1


OutputTerlaksananya Kegiatan Penyusunan buku profil

Kecamatan Jatiluhur

% 100

Outcome Meningkatnya kualitas pembuatan buku profil

Kecamatan Jatiluhur

% 100

Benefits Meningkatnya kualitas informasi terkait keadaan

Kecamatan Jatiluhur

% 100

InpactTerpenuhinya informasi bagi masyarakat seputar

kecamatan Jatiluhur

% 100

Jatiluhur, Desember 2020

Camat Jatiluhur

Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.SiNIP. 19640829 198503 1 002

Penyusunan Buku Profil

Kecamatan

Misi

NO URAIAN TARGET NO URAIAN SATUAN TARGET REALISASI

1 2 4 5 6 7 9 10 11 12

Input Jumlah Dana Rp. 30.780.000 14.990.688 Output Jumlah Jasa komunikasi, Sumber daya air dan

listrik yang disediakan

Outcome Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100% 48,70%

Input Jumlah Dana Rp. 4.150.000 2.174.300

Output Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor

yang dibayar

Outcome Meningkatnya kualitas kendaraan Dinas/

Operasional Kantor

100% 52,39%

Input Jumlah Dana Rp. 15.000.000 15.000.000 Output Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

Outcome Meningkatnya Kualitas Penyediaan Alat Tulis

Kantor

100% 100,00%

Input Jumlah Dana Rp. 5.600.000 5.600.000 Output Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Outcome Meningkatnya Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

100% 100,00%


Output Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Outcome Meningkatnya Kualitas Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

100% 100,00%

Input Jumlah Dana Rp. 10.000.000 10.000.000 Output Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman

Outcome Meningkatnya kualitas penyediaan makanan dan

minuman

100% 100,00%

Input Jumlah Dana Rp. 5.000.000 3.450.000 Output Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi keluar Daerah

Outcome Meningkatnya kualitas hasil rapat rapat koordinasi

dan konsultasi keluar Daerah

100% 69,00%

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kecamatan Jatiluhur

Tahun 2020

3 8

1 Tersedianya Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Persentase Fasilitasi

terhadap Pelaksanaan

Tupoksi Perangkat Daerah

100%

Rapat – rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

7 Tersedianya Rapat – rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah




100%




100% Penyediaan komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor

4 Terpenuhinya Persediaan Barang

Cetak dan Penggandaan




100%

SASARANPROGRAM

KEGIATANKET

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan kendaraan

Dinas/ Operasional

3 Tersedianya Penyediaan Alat Tulis

Kantor




100% Penyediaan Alat Tulis

Kantor

2 Tersedianya Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas




100%

Dukungan

Manajemen

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

6 Terpenuhinya Persedian Makanan

dan Minuman




100% Penyediaan makanan

dan minuman

Penyediaan barang

cetak dan penggandaan

5 Tersedianya Penyediaan

komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor


SASARANPROGRAM

KEGIATANKET


Input Jumlah Dana Rp. 6.000.000 2.980.000 Output Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi dalam DaerahOutcome Meningkatnya kualitas hasil rapat rapat koordinasi

dan konsultasi kedalam Daerah

100% 49,67%

Input Jumlah Dana Rp. 78.580.000 71.430.000 Output Terbayarnya Jasa Tenaga PTT

Outcome Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Tenaga PTT 100% 90,90%


OutputTerbayarnya Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam

Outcome Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Tenaga Piket

Malam100%

100,00%

Input Jumlah Dana Rp. 41.400.000 39.800.000 Output Terbayarnya Jasa Cleaning Service

Outcome Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Cleaning

Service100%

96,14%

Input Jumlah Dana Rp. 10.000.000 10.000.000 Output Tersedianya peralatan Rumah tangga

Outcome Meningkatnya kualitas ketersediaan peralatan

rumah tangga100%

100,00%

Input Jumlah Dana Rp. 7.500.000 7.500.000 Output Tersedianya peralatan Kebersihan

Outcome Tercukupinya alat- alat Kebersihan 100% 100,00%


OutputTerlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Outcome Meningkatnya Kualitas Hasil Pengadaan

Perelengkapan Gedung Kantor100%

99,20%


OutputTerlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Outcome Terealisasinya pemeliharaan rutin gedung kantor

100%99,93%



peralatan gedung kantor2 Orang

Outcome Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor100%

100,00%



kendaraan dinas/operasional

Outcome Meningkatnya kualitas Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional100%

100,00%

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

17 Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan DinasPersentase Fasilitasi


Tupoksi Perangkat Daerah 100%

Pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas

/ operasional

16 Adanya Pemeliharaan Rutin

Peralatan gedung kantor




15 Adanya Pemrliharaan Rutin

gedung kantor




Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

14 Tersedianya Pengadaan

Perlengkapan Kantor




13 Tersedianya PeralatanKebersihan

Kantor



Tupoksi Perangkat Daerah100%

Penyediaan Peralatan

Kebersihan

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

12 Tersedianya Peralatan Rumah

Tangga Kantor




11 Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor




100%

Penyediaan peralatan

Rumah Tangga

Penyediaan Jasa Tenaga

PTT

10 Tersedianya Petugas Piket Malam Persentase Fasilitasi



Penyediaan Tenaga

Piket malam

9 Tersedianya Jasa Tenaga PTT Persentase Fasilitasi



100%

8 Tersedianya Rapat – rapat

koordinasi dan konsultasi dalam

daerah




100% Rapat – rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah


SASARANPROGRAM

KEGIATANKET



OutputTerlaksananya Penyusunan Renja Tahun 2021

Outcome Tersusunnya Rencana dan Program Kerja dengan

baik pada OPD Kecamatan Jatiluhur100% 80,00%


OutputTerlaksananya kegiatan penyusunan Laporan

Barang Milik Daerah

Outcome Terlaksananya penyusunan laporan barang milik

daerah100% 49,07%


OutputTerlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Outcome Meningkatnya Sinergitas Kinerja Aparatur

Kecamatan Jatiluhur100% 93,33%


OutputTerlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Outcome

Tertib dan Akuntabel dalam menyusun laporan

keuangan akhir tahun pada OPD Kecamatan

Jatiluhur

100% 100,00%


OutputTerbayarnya Premi Asuransi dalam rangka

pemenuhan Hak pegawai Non PNS

Outcome Terealisasinya pembayaran Premi Asuransi

Pegawai Non PNS100% 84,96%


Output

Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Tingkat Kecamatan

Outcome

Meningkatnya Kualitas Koordinasi Usulan Usulan

Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan

Jatiluhur

100% 91,67%


OutputTerlaksananya koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan


Outcome Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan

Pemerintahan Tingkat Kecamatan100% 50,68%


OutputTerlaksananya Kegiatan Sosialisasi Hasil

Pembangunan

Outcome

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan bagi

masyarakat tentang hasil pelaksanaan

pembangunan

100% 46,70%

Peningkatan Kinerja

Kecamatan

25 Terselenggaranya Kegiatan PHBN

dan PHBI di tingkat kecamatan




Penyelenggaraan PHBN

dan PHBI Tingkat

Kecamatan

24 Meningkatnya Kinerja Kecamatan




23 Terselenggaranya Musyawarah

Perencanaan Pembangunan




100%

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Tingkat

Kecamatan

Penyusunan Pelaporan


22 Terbayarnya Premi Asuransi

Pegawai Non PNS




Premi Asuransi Pegawai

Non PNS

21 Terlaksanya Penyusunan Laporan





20 Terlaksanya Penyusunan laporan

kinerja ikhtisar realisasi Kinerja

SKPD




Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

19 Terlaksananya Penyusunan

Laporan Barang Milik Daerah




18 Terlaksananya Penyusunan

Rencana Kerja SKPD




Penyusunan Rencana

Kerja SKPD

Penyusunan Laporan

Barang Milik Daerah

Pembinaan dan

Koordinasi,

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan di

wilayah

Kecamatan

Jatiluhur


SASARANPROGRAM

KEGIATANKET


Input Jumlah Dana 6.000.000 6.000.000

OutputTerlaksananya Kegiatan Penyusunan buku profil

Kecamatan Jatiluhur

Outcome Meningkatnya kualitas pemeliharaan rutin/ berkala

Peralatan gedung kantor100,00%

Penyusunan Buku Profil

Kecamatan




Pembinaan dan

Koordinasi,

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan di

wilayah

Kecamatan

Jatiluhur

26

Terlaksananya Penyusunan Buku

Profil Kecamatan.

Misi

Sasaran Indikator SasaranRencana Tingkat Capaian

( Target )Realisasi Keterangan

Meningkatnya kinerja dan

pelayanan publik Kecamatan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap Pelayanan di Kecamatan100% 89%



Tingkat Pemenuhan Dukungan

Manajemen Perkantoran100% 90%


Camat Jatiluhur


NIP. 19640829 198503 1 002

Pengukuran Pencapaian Sasaran

Kecamatan Jatiluhur

Tahun 2020

Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang baik, akuntabel dan profesional

Instansi : Kecamatan Jatiluhur

Visi

Misi

Meningkatnya kinerja dan

pelayanan publik Kecamatan% 100 89


Manajemen Perkantoran% 100 90

NIP. 19640829 198503 1 002

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di

Kecamatan



Camat Jatiluhur


Tujuan Realisasi

Rencana Strategis

Tahun 2018 s/d 2023

: Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik, akuntabel dan profesional

: Mewujudkan Purwakarta Istimewa

Indikator Sasaran Satuan Target

AnggaranCapaian

Kinerja %Anggaran

Capaian

Kinerja %

1 2 3 4 5 6 7

1 BelanjaTidak Langsung Belanja Pegawai 2.551.615.008 100 2.354.909.939 92,29%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik 30.780.000 100 14.990.688 48,70%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas / operasional 4.150.000 100 2.174.300 52,39%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000 100 15.000.000 100,00%

Penyediaan barang cetak dan penggandaan 5.600.000 100 5.600.000 100,00%

Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor 15.000.000 100 15.000.000 100,00%

Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 100 10.000.000 100,00%

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah 5.000.000 100 3.450.000 69,00%

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah 6.000.000 100 2.980.000 49,67%

Penyediaan Jasa Tenaga PTT 78.580.000 100 71.430.000 90,90%

Penyediaan Tenaga Piket malam 41.400.000 100 41.400.000 100,00%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 41.400.000 100 39.800.000 96,14%

Penyediaan peralatan Rumah Tangga 10.000.000 100 10.000.000 100,00%

Penyediaan Peralatan Kebersihan 7.500.000 100 7.500.000 100,00%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 60.000.000 100 59.520.000 99,20%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 100 49.964.800 99,93%

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas / operasional 15.000.000 100 15.000.000 100,00%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor 15.000.000 100 15.000.000 100,00%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000 100 7.000.000 93,33%

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun 10.000.000 100 10.000.000 100,00%

Premi Asuransi Pegawai Non PNS 13.692.000 100 11.632.536 84,96%

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 7.500.000 100 3.680.000 49,07%

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 7.500.000 100 6.000.000 80,00%

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Tingkat Kecamatan 15.000.000 100 13.750.000 91,67%

Peningkatan Kinerja Kecamatan 38.480.000 100 19.500.000 50,68%

Penyelenggaraan PHBN dan PHBI Tingkat

Kecamatan 50.000.000 100 23.350.000 46,70%

Penyusunan Buku Profil Kecamatan 6.000.000 100 6.000.000 100,00%

3.117.697.008 2.834.632.263 90,92%

2

Target

Jumlah Total

Realisasi Anggaran Kecamatan Jatiluhur

Tahun Anggaran 2020

TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Pembinaan dan Koordinasi,

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan di wilayah

Kecamatan Jatiluhur

3

No Program Kegiatan

Realisasi



NIP. 19640829 198503 1 002

Camat Jatiluhur

Dukungan Manajemen

Administrasi Perkantoran

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN JATILUHUR

Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Jatiluhur – Purwakarta Telp. (0264) 208881

KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR

NOMOR : 100 / /XII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2020

CAMAT JATILUHUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih

berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan dipandang perlu untuk

menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) guna mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi

dan tujuan organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

dikembangkan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah

Kecamatan Jatiluhur yang disusun dengan mengacu pada indikator,

metode, sistematika dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah

sesuai ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah Kecamatan

Jatiluhur yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat Jatiluhur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 ;

5. Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara


Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah


Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan

Indikator Kinerja Utama;

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja,

21. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

22. Keputusan Kepala LAN : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusuanan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi

Pemerintah ;


Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2005-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Rincian

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

27. Keputusan Camat Jatiluhur Nomor 01/Kep/XII/2020 Tentang

Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jatiluhur

Ditetapkan di Jatiluhur

pada tanggal Desember 2020

CAMAT JATILUHUR,


NIP. 19640829 198503 1 002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Tim Kerja untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi (LAKIP) Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021

Kecamatan Jatiluhur;

KEDUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur Tahun

2020 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan Laporan

Kinerja Kecamatan Jatiluhur kepada Bupati Purwakarta;

KETIGA

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur Tahun

2020 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA disusun sebagai

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan

sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

b. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

d. BAB IV PENUTUP

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Lampiran Surat Keputusan Pengguna Anggaran

Nomor : 100/ /XII/2020

Tanggal : Desember 2020

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2020

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2020

No Nama Jabatan Keterangan

1 Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si Camat Penanggungjawab

2 HASANUDIN, S.Pd Sekretaris Camat Ketua

3 IIN KUSTINAH, SE. MM

Kasubag

Perencanaan,

Keuangan dan

Pelaporan

Sekretaris

4 Drs. R. DENI GUNAWAN, MM Kasi Tapem Anggota

5 RAHMAT, S.ST Kasi Ekbang Anggota

6 UCEP SUPARTA Kasi Kesos Anggota

7 SOLEH SUKARSA Kasi PMD Anggota

8 ERLAN DIANSYAH, SE Kasi Trantibum Anggota

9 ATENG ROHANA

Kasubag

Kepegawaian dan

Umum

Anggota

10 RONI SUHENDAR, S.HI Operator TIK Anggota

CAMAT JATILUHUR,


NIP. 19640829 198503 1 002

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH L A K I P

Documents