LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI · PDF fileLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ... (KKN). LAKIP Inspektorat BPKP ini memiliki dua fungsi utama, ... Kelompok Jabatan Fungsional,

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANINSPEKTORAT

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT

TAHUN 2013

Nomor : 007/IN/2014Tanggal : 24 Januari 2014

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANINSPEKTORAT

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT

TAHUN 2013

Nomor : 007/IN/2014Tanggal : 24 Januari 2014

i

Kata Pengantar

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang

merupakan amanah dari seluruh stakeholders Inspektorat BPKP, sudah menjadi

kewajiban dan kebutuhan untuk melaporkan amanah tersebut. Inspektorat BPKPyang merupakan bagian dari BPKP Pusat tetap tidak dapat melepaskan

kewajiban untuk menunjukkan akuntabilitasnya.

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Inspektorat BPKP Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Rencana Kinerja Taunan (RKT)

Inspektorat BPKP Tahun 2013.

LAKIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan

yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan

mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

LAKIP Inspektorat BPKP ini memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- Pertama, sebagai sarana bagi Inspektorat BPKP dalam rangka kewajiban

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.

- Kedua, sebagai sarana evaluasi mandiri (selfevaluation) atas pencapaian

kinerja Inspektorat sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa

mendatang, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaanprogram dankegiatan, serta kebijakan.

LAKIP Inspektorat BPKP Tahun 2013

ii

Dengan demikian kami berharap LAKIP ini menjadi media pertanggungjawaban

kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan mendorongpeningkatan kinerja Inspektorat BPKP di masa yang akan datang.

Jakarta, 24 Januari 2014Inspektur,

Hari SetiadiNIP 19550625 197801 1 001


iii

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiiRINGKASAN EKSEKUTIF viBAB I PENDAHULUAN 1

1. Tugas dan Fungsi 1

2. Struktur Organisasi 23. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 41. Rencana Strategis 4

2. Perencanaan dan Penetapan Kinerja 6

3. Sasaran 7

3. Program 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 171. Capaian Kinerja 17

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 17

3. Aspek Keuangan dan Penunjang lainnya 64BAB IV PENUTUP 71

LAMPIRAN-LAMPIRANLampiran I : CapaianKinerjaTahun 2013

Lampiran II : PengukuranEfisiensiCpapaianKinerjaTahun 2013

Lampiran III : Perbandingan Data KeuanganTahun 2010-2013


iv

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 2.1 Sasaran dan IKU Tahun 2013 Inspektorat BPKP 7Tabel 2.2 Target Kegiatan Program Kesatu Tahun 2013 Inspektorat BPKP 11

Tabel 2.3 Target Kegiatan Program Kedua Tahun 2013 Inspektorat BPKP 14

Tabel 2.4 Target Kegiatan Program Ketiga Tahun 2013 Inspektorat BPKP 16Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2013 Inspektorat BPKP 18

Tabel 3.2 Anggaran Empat Tahunan Tahun 2010-2013 Inspektorat BPKP 66

Tabel 3.3 Kenaikan (Penurunan) Anggaran Empat Tahunan Tahun 2010-

2013 Inspektorat BPKP

67


v

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013Inspektorat BPKP menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian

kinerja tahun 2013 Inspektorat BPKP yang merujuk pada Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2010-2014 Inspektorat BPKP, Rencana Kinerja Tahun (RKT)tahun 2013, dan wujud pertanggungjawaban atas Penetapan Kinerja (Tapkin)

yang telah dijanjikan oleh Inspektur BPKP.

Inspektorat BPKP telah menetapkan visi dan misi dalam Renstra Tahun 2010-

2014, yaitu dengan visi sebagai ”Auditor Intern BPKP Yang ProfesionalDalam Rangka Meningkatkan Kinerja BPKP” yang didukung dengan misi”Mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik danterwujudnya iklim yang mencegah KKN di Lingkungan BPKP”. Dalam

rangka mencapai visi dan misi tersebut Inspektorat BPKP telah menetapkan danmerealisasikan tujuan dan sasaran utama, dengan capaiankinerja pada tahun

2013 sebesar 100%, yaitu terdiri atas:

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Capaian(%)

1 2 3 4TerwujudnyaJaminan Mutu danKepatuhanterhadapStandar/Ketentuanyang berlakudalam setiappelaksanaankegiatan BPKP

1. Meningkatnyaefektifitasperencanaanpengawasansebesar 90%dan kualitaspengelolaankeuangansebesar 100%

1) Persentaseditindaklanjutinyarekomendasi hasilevaluasi, reviu, danaudit

66,08

2) Persentase JumlahRencana PenugasanPengawasan yangTerealisasi

146,37

3) Persepsi Kepuasanterhadap PelayananKepegawaian

86,02

4) Persepsi Kepuasanterhadap Pelayanan

100,80


vi

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Capaian(%)

1 2 3 4Keuangan

2. Terpenuhinyakebutuhansarana danprasaranaaparatur-BPKP

5) Persepsi kepuasanterhadap Pelayanansarana dan prasarana

93,45

Capaian kinerja utama atau capaian sasaran Inspektorat BPKP pada tahun

2013, dari lima IKU yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun

2013 terdapat dua IKU yang mencapai target atau berhasil dan tiga IKU yangbelum mencapai target. Hal ini menggambarkan peran Inspektorat BPKP dalam

memberikan konstribusi kepada stakeholders masih perlu ditingkatkan.

Di samping itu juga terdapat beberapa kegiatan yang dapat menjadi nilai

tambahbagi peran Inspektorat BPKPdengan mengoptimalkan sumber daya dan

dana yang ada, seperti penugasan-penugasan Non PKP2T.

Dalam mencapai kinerja tersebut Inspektorat BPKP pada tahun 2013 didukung

dengan dana atau anggaran sebesar Rp6.305.492.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp5.944.322.221,00 atau 94,27%, di samping itu juga terdapat

dukungan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 37 pegawai dan saranaprasarana senilai Rp1.752.015.547,00. Dibandingkan dengan tahun 2012,

terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp191.968.000,00 (anggaran tahun 2012

sebesar Rp6.113.524.000,00) dengan realisasi sebesar 94,07% atau lebih

rendah dari realisasi tahun 2013.

Demkian ringkasan eksekutif ini dibuat, untuk lebih jelasnya akan diurakan di

dalam Bab III LAKIP tahun 2013 Inspektorat BPKP, dan hal ini menjadi pemicu

bagi perbaikan kineja Inspektorat BPKP di masa yang akan datang, demi

tercapainya Visi dan Misi BPKP “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif danTerpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang

Berkualitas”.

1

BABI PENDAHULUAN

ebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan BPKP,

Inspektorat BPKP memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan

dengan unit kerja eselon II lainnya, yaitu Inspektorat BPKP

merupakan unsur pengawasan fungsional terhadap unit kerja

yang berada di lingkungan BPKP dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala BPKP.

1. TUGAS DAN FUNGSIBerdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP.06.00.00-080/K/2001

tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat BPKP mempunyai

tugas:

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat BPKP menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan pada Inspektorat

BPKP;

b. Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan operasional

Inspektorat BPKP;

c. Pelaksanaan pemeriksaan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas tugas dan

kegiatan unit kerja di lingkungan BPKP;

d. Pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap indikasi penyimpangan dan

S

Melaksanakan Pengawasan Fungsional terhadapUnit Kerja yang berada di Lingkungan BPKP

2

penyalahgunaan wewenang unit kerja dan pegawai di lingkungan BPKP;

e. Pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan

BPKP;

f. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat BPKP;

g. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemeriksaan Inspektorat BPKP;

h. Analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat

BPKP.

2. STRUKTUR ORGANISASIInspektorat BPKP dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahkan:

a. Sub-Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian, keuangan, tata usaha, barang milik negara, dan tata usaha

pengawasan di Inspektorat.

b. Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Inspektorat BPKP sebagai berikut:

3. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat BPKP mencapai visi, misi, dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi olehlingkungan strategis baik eksternal maupun internal.

Lingkungan strategis eksternal dapat diidentifikasi berupa:

Inspektur

Sub-Bag.Tata Usaha

KelompokJabatanFungsional

3

a. Komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan Negara yang bersih,tertib, dan bertanggung jawab (good governance and cleangovernment)

Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta UU Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

KKN, maka penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa menjadi

komitmen pemerintah untuk mewujudkannya. Inspektorat BPKP sebagai

aparat pengawasan intern pemerintah tentu tidak lepas dari kewajiban

sebagaimana termaktub dalam ketentuan diatas.

b. Birokrasi yang dituntut makin profesional dalam melayani publik

Pada era reformasi sekarang ini, masyarakat menjadi semakin kritis dan

menginginkan adanya pelayanan prima yang transparan dalam setiap

kegiatan birokrasi. Hal ini mengharuskan para birokrat di pemerintahan

untuk bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya untuk masyarakat.

c. Nilai-nilai etis/kepantasan dan moral

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, Inspektorat BPKP dituntut untuk tetap

mengedepankan nilai-nilai etis/kepantasan dan moral, sehingga dapat

mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada Tuhan Yang Maha Esa

dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etis/kepantasan yang ada dalam

masyarakat Indonesia.

Lingkungan strategis internal berupa:

1) Dukungan dan komitmen penuh dari Pimpinan BPKP;

2) Tugas dan fungsi yang jelas;

3) Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai;

4) Ketersediaan Sarana dan prasarana yang memadai;

5) Pedoman-pedoman pelaksanaan tugas yang jelas dan terstruktur.

4

BABII PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA

okumen perencanaan dan perjanjian (penetapan) kinerja

merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap

pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan

mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan

capaian realisasi kinerja dalam Lakip serta menilai keberhasilan organisasi.

Perencanaan dan penetapan kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana

Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu

sendiri.

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta

penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan).

Perumusan Renstra Inspektorat mencakup visi, misi, tujuan, serta cara

pencapaian tujuan, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Visi Inspektorat BPKP:

Auditor Intern BPKP yang Profesional dalam

Rangka Meningkatkan Kinerja BPKP

Pernyataan visi tersebut mengandung tiga kata-kata kunci yaitu “AuditorIntern, Profesional, dan Meningkatkan Kinerja BPKP”.Kata kunci pertama yaitu Auditor Intern mengandung makna bahwa

Inspektorat BPKP adalah auditor intern dari unit organisasi BPKP yang taat

pada standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih

pada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan

D

5

bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)serta penerapan sistem

pengendalian intern pemerintah, guna mendukung pencapaian visi dan misi

BPKP.

Kata kunci kedua yaitu Profesional mengandung makna bahwa dalam

setiap pelaksanaan kegiatan/penugasan, Inspektorat BPKP senantiasa

melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang

berintegritas secara moral dan profesi, dan senantiasa berorientasi kepada

penciptaan nilai tambah bagi unit kerja di lingkungan BPKP.Kata kunci ketiga yaitu Meningkatkan kinerja BPKP secara implisit tersirat

bahwa Inspektorat BPKP memiliki kewajiban moral untuk mendukungterwujudnya visi BPKP sebagai “Auditor Presiden yang responsif,interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannegara yang berkualitas”. Kewajiban moral tersebut diimplementasikan

melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong

peningkatan kinerja BPKP.

b. Misi Inspektorat BPKP:

Mendorong Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik danTerwujudnya Iklim yang Mencegah KKN di Lingkungan BPKP

Di dalam misi Inspektorat BPKP tersebut, terkandung dua hal yaitu:

(1) peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, berupa penerapan

praktek-praktek terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan;

(2) mendorong terwujudnya iklim yang mencegah KKN, yang akan

mendorong terciptanya aparatur yang bersih dan andal di lingkungan

BPKP sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik.

6

c. Tujuan

Tujuan dari misi adalah “Terwujudnya jaminan mutu dan kepatuhanterhadap standar/ketentuan yang berlaku dalam setiap pelaksanaankegiatan BPKP”.

2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJAPerencanaan dan penetapan kinerja tahun 2013 merupakan salah satu bentuk

implementasi (pemanfaatan) Renstra dalam perencanaan tahunan Inspektorat

BPKP.

a. Perencanaan KinerjaPerencanaan kinerja tahun 2013 diperlukan untuk memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap

sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam

sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan

yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun

bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.Dalam lingkup

Inspektorat BPKP yang merupakan unit kerja eselon II mandiri di lingkungan

BPKP, perencanaan kinerja diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan

Tahunan (RKT) tahun 2013 yang memuat dua kelompok kegiatan yaitu

Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) tahun 2013

dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) tahun 2013. RKT tersebut

adalah salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) dokumen penetapan

kinerja (Tapkin) dan Renstra dalam perencanaan kinerja tahunan.

b. Penetapan Kinerja (Tapkin)Tapkin tahun 2013 Inspektorat BPKP merupakan dokumen tahunan yang

berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara

Kepala BPKP dengan Inspektur BPKP untuk mewujudkan target kinerja

tertentu berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) yang

telah ditetapkan dalam Renstra, dan didukung sumber daya dan dana yang

dimiliki oleh Inspektorat BPKP.

7

Pada tahun 2013, Inspektorat BPKP (berdasarkan Lampiran Keputusan

Inspektur BPKP No.KEP-004/IN/2013 tentangperubahan KEP-137/IN/2011

tentang Renstra Inspektorat BPKP Tahun 2010-2014) telah menetapkan

dua sasaran strategis dengan lima indikator kinerja utama dan didukungdengan anggaran setelah revisi sebesar Rp6.305.492.000,00 dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1Sasaran dan IKU Tahun 2013

Inspektorat BPKP

Sasaran Indikator TargetStrategis Kinerja Utama (%)

1 2 31. Meningkatnya

efektifitasperencanaanpengawasan sebesar90% dan kualitaspengelolaankeuangan sebesar100%

1) Persentase ditindaklanjutinyarekomendasi hasil evaluasi, reviu,dan audit

77,00

2) Persentase Jumlah RencanaPenugasan Pengawasan yangTerealisasi

90,00

3) Persepsi Kepuasan terhadapPelayanan Kepegawaian

85,00

4) Persepsi Kepuasan terhadapPelayanan Keuangan

85,00

2. Terpenuhinyakebutuhan saranadan prasaranaaparatur-BPKP

5) Persepsi kepuasan terhadapPelayanan sarana dan prasarana

85,00

3. SASARANSebagai unit kerja eselon II mandiri, Inspektorat BPKP berkewajiban untuk

melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana telah

ditargetkan dalam dokumen Tapkin. Di samping itu, karena di dalam Renstra

juga telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran

keberhasilan pencapaian program, maka dalam LAKIP ini juga disajikan

8

sejauh mana tingkat pencapaian atas IKU. Tingkat pencapaian sasaran dan

program tersebut disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK) yang

disajikan secara lengkap dalam lampiran 1 dan 2.

Penjelasan uraian lebih lanjut atas pengukuran capaian kinerja sasaran

strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persentase ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi, reviu, danaudit

IKU tersebut diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi yang

telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit,

dengan jumlah rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan

Hasil Evaluasi/Reviu/Audit.

b. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari

sistem manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu

keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis Inspektorat. IKU “Persentase

Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi” diukur dengan

membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana

penugasan pengawasan yang ditetapkan.

c. Persepsi kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian

Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada

suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima

layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan

diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan, dengan metode

skala 1-5, kemudian dihitung persentasenya. Perhitungan persepsi

kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dilaksanakan

dengan metode penyebaran kuesioner kepada para pegawai di Inspektorat.

d. Persepsi kepuasan terhadap pelayanan keuangan



9




kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dilaksanakan

dengan metode penyebaran kuesioner kepada para pegawai di Inspektorat.

e. Persepsi kepuasan terhadap pelayanan sarana dan prasarana






kepuasan terhadap pelayanan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan

metode penyebaran kuesioner kepada para pegawai di Inspektorat.

4. PROGRAMPenyusunan program dan kegiatan pada Renstra Tahun 2010-2014

Inspektorat BPKP mengacu pada kebijakan restrukturisasi program dan

kegiatan yang diterapkan dalam penyusunan Renstra tahun 2010-2014 BPKP.

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKP sebagai K/L Non Kementerian untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L tersebut.

Terdapat dua jenis program, yaitu program generik dan program teknis.

Program generik merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa

organisasi eselon I A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung

pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal),

sedangkan program teknis merupakan program yang menghasilkan

pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal),

Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh

Bappenas, Renstra Tahun 2010-2014 Inspektorat BPKP berisi tiga program

10

sebagai berikut:

a. Program TeknisProgram Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP)

b. Program Generik1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya-BPKP.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP.

Penjelasan uraian lebih lanjut atas pengukuran capaian kinerja sasaran

strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP)

Untuk mencapai keluaran agar sesuai dengan target yang akan dicapai,

maka kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan intern

akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

oleh Inspektorat BPKP dilakukan melalui evaluasi, reviu, dan audit.

Secara umum langkah-langkah untuk pelaksanaan tiap kegiatan tersebut

adalah sebagai berikut:

a) Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan melalui PKS:

Memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Mengembangkan kemampuan seseorang untuk berlaku secara

efektif dan efisien, serta mengembangkan kemampuannya

b) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melaksanakan langkah-

langkah atau mengisi pernyataan yang tertuang dalam daftar simak.

11

c) Koordinasi dan Konsultasi

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dimaksudkan dalam rangka

kejelasan atas penyelenggaraan evaluasi, reviu, maupun audit

operasional.

d) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mendorong serta

memberikan penjaminan mutu atas pelaksanaan kegiatan pada

program ini yang telah dilaksanakan, sedangkan tujuannya adalah

meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan dan

pelaksanaan kegiatan berdasarkan peraturan dan pedoman yang

berlaku.

Target pelaksanaan kegiatan atas program ini yang dilaksanakan oleh

Inspektorat pada tahun 2013 sebanyak 10 kegiatan. Dari sepuluh kegiatan

tersebut terdapat empat target kegiatan (butir 1, 3, 4,dan 5) yang berbeda

antara Renstra dan Tapkin (lihat Tabel 2.2.).

Tabel 2.2Target Kegiatan Program Kesatu Tahun 2013

Inspektorat BPKP

Uraian IK Output Satuan TargetRenstra

TargetTapkin

1 2 3 4 51 Evaluasi Sistem

Pengendalian InternPemerintah

Lap.Hasil evaluasiSPIP

Lap 35 29

2 Reviu Laporan Keuangan Lap.Hasil Riviu Lap 2 23 Audit Operasional Lap.Hasil Audit

OperasionalLap 29 37

4 Audit Khusus Lap.Hasil AuditKhusus

Lap 12 6

5 Evaluasi atas Kinerja/Kegiatan

Laporan HasilEvaluasi

Lap 29 30

6 Monitoring Tindak LanjutTemuan Hasil Audit BPK

% Temuan HasilAudit BPK yg di-TL

% 100 N/A

7 Penyusunan SistemPelaporan Gratifikasi

% tersedia SistemPelaporanGratifikasi

% 100 N/A

12


TargetTapkin

1 2 3 4 58 Penyusunan Sistem

Pengaduan Masyarakat ygEfektif

% tersedia SistemPengaduan

Masy.yg Efektif

% 100 N/A

9 Monitoring PenyelesaianTindak Lanjut atasPengaduan yangDisampaikan Masyarakat

% PenyelesaianTL atas

Pengaduan ygDisampaikan

Masy.

% 80 N/A

10 Pemutakhiran Data HasilPengawasan dan TindakLanjut dengan Auditan

%ditindaklanjutinya

rekomendasihasil evaluasi,

reviu, dan audit

% 77 N/A

Sementara itu penerima manfaat kegiatan pada program ini adalah

seluruh Perwakilan, Pusat-pusat,dan Deputi Rendal serta pihak-pihak lain

yang berkepentingan.

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya-BPKP

Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan untuk para pegawai

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perbendaharaan yang berlaku,

dengan tahapan dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

(1) Pembayaran Gaji dan TunjanganPetugas Pengantar Surat Perintah Membayar (SPM) menyerahkan

Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) dan

SPM-LS Gaji ke KPPN Jakarta IV selambat-lambatnya pada tanggal

15 bulan n untuk pembayaran gaji bulan n+1, kemudian pada

tanggal 1 bulan pembayaran SP2D-LS yang telah diterima bank

dicairkan/ditransfer ke rekening masing-masing pegawai. Apabila

tanggal 1 merupakan hari libur, maka pembayaran dilakukan pada

hari kerja berikutnya. Pembayaran gaji/tunjangan merupakan

pengeluaran yang bersifat biaya utama.

13

(2) Pembayaran Uang Makan dan LemburPetugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai setelah

berakhirnya bulan yang bersangkutan (n+1) membuat daftar uang

makan dan daftar lembur untuk diajukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP)-nya, kemudian dibuatkan SPM-nya dan diajukan ke KPPN

Jakarta IV. Selanjutnya uang makan dan uang lembur ditransfer dari

Bank Operasional KPPN ke rekening masing-masing pegawai.

(3) Layanan PerkantoranUntuk pelaksanaan operasional perkantoran, beberapa kegiatan

memerlukan jasa pihak ketiga seperti: pengadaan ATK operasional,

konsumsi kegiatan rapat, pemeliharaan/pengadaan inventaris dan

peralatan kantor, pemeliharaan kendaraan bermotor, serta jasa pos

dan pengiriman, maka dalam pelaksanaannya dapat dilakukan

secara kontraktual sesuai dengan aturan dalam Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Kegiatan pengadaan ATK operasional, serta

pemeliharaan/pengadaan inventaris dan peralatan kantor

dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau penunjukan

langsung sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa,

waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kontrak yang telah

disepakati dengan pihak ketiga. Sedangkan untuk pengadaan

konsumsi kegiatan rapat, pemeliharaan kendaraan bermotor, serta

jasa pos dan pengiriman dilaksanakan dengan pengadaan langsung

dan pembayarannya pada saat barang/jasa diterima (saat

pelaksanaan kegiatan tersebut) atau secara bulanan/3 bulanan.

14

Kegiatan, indikator dan target pelaksanaan atas program ini yang

dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2013 sebanyak 19 kegiatan.

Rincian target kegiatan atas program ini dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3Target Kegiatan Program Kedua Tahun 2013

Inspektorat BPKP


TargetTapkin

1 2 3 4 51 Penyusunan /Pengembangan

Pemutakhiran PedomanPengawasan di LingkunganInspektorat

PedomanPengawasan

Dok. 5 5

2 Penyelenggaraan SPIP LapTriwulananSPIP

Lap 4 4

3 Pengelolaan Website KegiatanPemutakhirandata Website

Keg. 2 N/A

4 Mengikuti Rapat Kerja BPKP Jumlah KegiatanRaker BPKP

Keg. 2 N/A

5 Rapat Unit Kerja Jumlah KegiatanRaker Inspektorat

Keg. 1 1

6 Penyusunan Laporan BerkalaKinerja

Lap.Tepat Waktu Lap 21 21

7 Penyusunan LAKIP Unit Kerja LAKIP Lap 1 18 Penyusunan dan Revisi RKT Dok.RKT dan

RevisiDok. 2 2

9 Memproses Kenaikan PangkatTerpadu

Keg. KenaikanPangkat

Keg. 2 N/A

10 Administrasi Kepegawaian Lap. TriwulnanKepeg.

Lap 4 4

11 Pengembangan Budaya Kerja Keg. Buka Keg. 2 212 Penilaian Angka Kredit Unit Kerja Keg. PAK Keg. 4 413 Forum Komunikasi JFA Keg. Komunikasi

JFAKeg. 1 N/A

14 Pengelolaan Kearsipan Daftar PertelaanArsip yg

Dimutakhirkandgn Tepat Waktu

Buah 2 N/A

15 Mengikuti Penyusunan danRevisi RKA-KL/DIPA

Jumlah dok. RKA Dok. 2 2

15


TargetTapkin

1 2 3 4 516 Penyusunan Laporan Keuangan

dan PendukungnyaLapKeu &Lap.Forum

Lap 14 14

17 Pembayaran Gaji, Lembur,Honorarium, dan Vakasi

FrekuensiPembayarn Gaiji,

lembur, honor,vakasi tepat waktu

Kej. 13 N/A

18 Operasional Perkantoran danPimpinan

FrekuensiPermintaan yg

Dipenuhi sesuaiKebutuhan

Kali/Bin 12 N/A

19 Biaya Jasa-Jasa Frekuensi Kali/Bin 12 N/A

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKPUntuk mencapai keluaran agar sesuai dengan target yang dicapai,

kegiatan-kegiatan dalam Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan

Prasarana pada kantor Inspektorat BPKP dilakukan dengan strategi

sebagai berikut:

(1) Metode pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan

Penyaluran Sarana dan Prasarana – Modal Fisik Lainnya pada

Inspektorat BPKP dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung

dengan menerapkan prinsip-prinsip yaitu Efisien, Efektif,

Transparan, Terbuka, danAkuntabel.(2) Tujuan pelaksanaan. Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana

dan Prasarana – Modal Fisik Lainnya pada Inspektorat BPKP

bertujuan agar terlaksananya pelaksanaan penambahan sarana

pendukung tugas dengan baik.

Kegiatan, indikator dan target pelaksanaan atas program ini yang

dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2013 sebanyak 19 kegiatan.

Target kegiatan tersebut masih dalam kondisi berbeda antara Renstra dan

Tapkin (lihat Tabel 2.4).

16

Tabel 2.4Target Kegiatan Program Ketiga Tahun 2013

Inspektorat BPKP


TargetTapkin

1 2 3 4 51 Pengadaan Peralatan dan

MesinJumlah alat olah

dataUnit 5

1 Paket

2 Inventarisasi BMN FrekuensiInv.BMN

Keg. 2

3 Perawatan Peralatan Kantor Jumlah alatkantor

Unit 70

4 Perawatan KendaraanBermotor

KendaraanBermotor

Unit 6

Penerima manfaat kegiatan ini adalah kantor dan pegawai pada unit kerja

Inspektorat BPKP.

17

BABIII AKUNTABILITASKINERJA

kuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan

hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis

akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan

mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan

permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

oleh Inspektorat BPKP untuk lebih meningkatkan kinerja Inspektorat BPKP

dimasa yang akan datang. Bab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pengukuran

capaian kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

1. CAPAIAN KINERJAPengukuran capaian kinerja atas sasaran dan progam dilakukan dengan

membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator

kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui formulir

Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada lampiran 1 dan 2.

Indikator kinerja sasarandan program telah ditetapkan dalam Tapkin dan

Renstra. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja

sasaran telah diuraikan dalam Bab II. Sedangkan indikator kinerja

programatau Indikator Kinerja Utama meliputi: persentase ditindaklanjutinya

rekomendasi hasil evaluasi, reviu dan audit;persentase jumlah rencana

penugasan pengawasan yang terealisasi; persepsi kepuasan terhadap

pelayanan kepegawaian; persepsi kepuasan terhadap pelayanan keuangan;

dan persepsi kepuasan terhadap pelayanan sarana dan prasarana.

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja tahun 2013 merupakan bagian dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Inspektorat BPKP.Pengukuran

dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2013 dan

A

18

membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Tapkin

tahun 2013. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian

tujuan/sasaran strategis, BPKP menyempurnakan rumusan sasaran strategis

dengan memilih IKU yang dominan. IKU dominan tersebut dinilai signifikan

bagi Inspekorat BPKP dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran

strategis secara langsung.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas

realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih

mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk

mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan

kinerja pada tahun 2013 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance

improvement).

Capaian atas IKU Inspektorat BPKP yang menunjukkan capaian tujuan dan

sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran

strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1Capaian Kinerja Tahun 2013

Inspektorat BPKP

Sasaran Indikator Target Real CapaianStrategis Kinerja Utama (%) (%) (%)

1 2 3 3 31. Meningkatnya

efektifitasperencanaanpengawasan sebesar90% dan kualitaspengelolaan keuangansebesar 100%

1) Persentaseditindaklanjutinyarekomendasi hasil evaluasi,reviu, dan audit

77,00 50,88 66,08

2) Persentase Jumlah RencanaPenugasan Pengawasanyang Terealisasi

90,00 131,73 146,37

3) Persepsi Kepuasan terhadapPelayanan Kepegawaian

85,00 73,12 86,02

4) Persepsi Kepuasan terhadapPelayanan Keuangan

85,00 85,68 100,80

19

Sasaran Indikator Target Real CapaianStrategis Kinerja Utama (%) (%) (%)

1 2 3 3 32. Terpenuhinya

kebutuhan sarana danprasarana aparatur-BPKP

5) Persepsi kepuasan terhadapPelayanan sarana danprasarana

85,00 78,50 93,45

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya

dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1:Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasansebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangansebesar 100%

Sasaran ini diukur dengan empat indikator kinerja utama (outcome), yang

terdiri atas:

Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8 91) Persentase ditindaklanjutinya

rekomendasi hasil evaluasi,reviu, dan audit

% 77 51 66,08 65,19 104,08 N/A

2) Persentase jumlah rencanapenugasan yang terealisasi

% 90 132 146,37 118,28 116,45 N/A

3) Persepsi kepuasan terhadappelayanan pengelolakepegawaian

% 85 73 86,02 95,41 97,65 N/A

4) Persepsi kepuasan terhadappelayanan pengelola keuangan

% 85 86 100,80 101,41 104,52 N/A

Capaian KinerjaCap.2013Sat.Indikator Kinerja UtamaNo.

Sasaran ini juga didukung oleh Program “Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”dengan pengukuran capaian

kinerja sama dengan indikator kinerja tersebut di atas. Capaian atas program

20

pengawasan intern BPKP diukur dengan empat indikator kinerja yang sama

dengan IKU sasaran, yaitu:



% 77 51 66,08 65,19 104 N/A

No. IK Program Sat. % Cap.Tahun Capaian Kinerja

Cara pengumpulan data kinerja outcome sasaran dan program antara lain

dengan mendapatkan data dari SIM-HP yang dikelola oleh Inspektorat BPKP

dan mendapatkan capaian mengenai jumlah temuan yang ditindaklanjuti.

Risiko yang timbul atas ketidaktercapaian target outcome sasaran dan

program ini adalah jaminan kualitas atas kegiatan yang dilaksanakan oleh

BPKP tidak maksimal. Hambatan ketidaktercapaian kinerja output dan

outcome, antara lain:

Sumber daya yang tersedia;

Adanya penugasan yang bersifat insidentil dari Kepala BPKP atau unit

kerja lain yang sifatnya segera;

Sikap audian/evaluatan yang belum menganggap Inspektorat BPKP

sebagai mitra kerja;

Auditan/evaluatan tidak mengirmkan dengan segera atas tindak lanjut

temuan yang telah dilakukan oleh unit kerja BPKP; dan

Auditan/evaluatan belum menindaklanjuti temuan.

Penjelasan atas capaian enam indikator kinerja utama (outcome) untuk

sasaran maupun program pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

(1) Persentase Ditindaklanjutinya Rekomendasi Hasil Evaluasi, Reviu,dan Audit

IKU atas persentase ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi, reviu,

dan audit, diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi yang telah

21

ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, dengan

jumlah rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil

Evaluasi/Reviu/Audit.



% 77 50,88 66,08 65 104 N/A

No. IK Program Sat.Cap.Tahun

2013Capaian Kinerja

Indikator kinerja Persentase ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi,

reviu, dan audit merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah

rekomendasi (kejadian) yang telah ditindaklanjuti dalam tahun 2013 oleh

satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit dengan jumlah rekomendasi

(kejadian) dari hasil pemeriksaan dan pengawasan Inspektorat yang

tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi/Reviu/Audit sampai dengan tahun

2013.Jumlah rekomendasi dan tindak lanjut (kejadian) terinci sebagai

berikut:

No. Uraian Saldo TPB per31/12/'12

JumlahTL

Saldo TPB Per31/12/'13

1. TP s.d Tahun 2012 112 71 412. TP Tahun 2013 114 44 70

226 115 111Jumlah

Berdasarkan data tersebut capaian IKU adalah sebesar 51% masih belum

mencapai target yang ditetapkan sebesar 77% atau capaian kinerja yang

dicapai tahun 2013 hanya sebesar 66,08%. Apabila dibandingkan dengan

capaian kinerja tahun 2012 sebesar 65,19%, terdapat peningkatan

sebesar 0,89%, sehingga terlhat adanya upaya perbaikan dalam

mencapai target yang ditetapkan pada sasaran dan program ini.

Ketidaktercapaian target tindak lanjut atas temuan inspektorat BPKP

antara lain disebabkan:

22

- Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja masih dalam tahapan

proses pelaksanaan pada tahun 2013, hal ini dikarenakan hasil audit

operasional maupun khusus yang dilakukan Inspektorat BPKP

dilaksanakan dan terbit laporannya menjelang akhir tahun 2013.

- Saldo TPB tahun sebelumnyabelum seluruhnya ditindaklajuti oleh unit

kerja yang bersangkutan.

- Berkas TL temuan belum dilengkapi dengan bukti yang memadai,

sehingga dianggap tidak lengkap dan belum di-TL.

Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama ini perlu upaya

terus-menerus untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut, dengan

mengirimkan surat kepada semua unit kerja yang masih memiliki

tunggakan tindak lanjut atas rekomendasi.

Sasaran dan Program ini didukung dengan capaian kinerja atas 10

kegiatan, dengan penjelasan capaian kinerja setiap kegiatan pada tahun

2013 adalah sebagai berikut:

1.1 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

T arget Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Laporan Hasil Ev. SPIP Lap. 35 28 80,00 83 83 91

Indikator Kinerja Sat. Cap.Tahun 2013 % Capaian Tahun

Dasar pemikian indikator kinerja output ini antara lain konsekuensi atas

tugas dan fungsi Inspektorat BPKP sebagai penerima mandat dan masih

terdapatnya sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan di

lingkungan unit kerja BPKP yang mempengaruhi kualitas kegiatan.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar

Rp266.713.000,00 dengan realisasi sebesar Rp228.677.150,00 atau

85,74%. Sumber data indikator kinerja output ini berasal dari laporan yang

dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat BPKP dan

23

laporan yang berasal dari unit kerja lain terkait dengan tindak lanjut BPK-

RI.

Kegiatan ini ditargetkan menghasilkan laporan hasil evaluasi (LHE)

sebanyak 35 laporan dengan rincian:

LHE unit perwakilan sebanyak 30 laporan, LHE unit pusat sebanyak 4 laporan, LHE kompilasi Hasil Evaluasi SPIP sebanyak 1 laporan.

Dari 29 penugasan atas kegiatan evaluasi SPIP yang terealisasi pada

tahun 2013, output laporan yang terealisir sebanyak 28 laporan atau

sebesar 80%. Dengan demikian ketidaktercapaian target atas kegiatan ini

di samping laporan yang masih dalam proses, juga dalam menetapkan

penugasan di bawah target Renstra 2010-2014, yaitu di bawah 35

penugasan sehingga terdapat selisih tujuh penugasan. Namun

berdasarkan target Tapkin Tahun 2013 Inspektorat BPKP sebesar 29

laporan, maka realisasi 28 laporan diperoleh capaian kinerja sebesar

96,55% atau selisih satu laporan di bawah target atau belum berhasil.

Dilihat dari pengukuran capaian kinerja jangka menengah berdasarkan

Renstra Inspektorat BPKP sampai dengan tahun 2010 - 2013, apabila

diukur realisasi kumulatif sampai dengan tahun 2013 sebanyak 118

laporan dan jika dibandingkan target lima tahunan sampai dengan tahun

2014 sebesar 175 laporan maka diperoleh capaian sebesar 67,43%,

sehingga pada tahun 2014 yang akan datang Inspektorat BPKP harus

dapat mencapai minimal 57 laporan, untuk mencapai target lima tahunan

tersebut.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa capaian

kinerja Inspektorat BPKP atas kegiatan ini belum mencapai target yang

diharapkan, dan hal ini harus menjadi dasar dan upaya perbaikan pada

tahun 2014, sehingga capaian jangka menengah RenstraInspektorat

BPKP tahun 2010 - 2014 dapat tercapai, mengingat tahun 2014

merupakan tahun terakhir atas Renstra tahun 2010-2014.

24

1.2 Reviu Laporan Keuangan

Hasil pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Laporan Hasil Reviu Lap. 2 2 100 100 200 233


Laporan hasil reviu adalah output dari penugasan Reviu Laporan

Keuangan BPKP. Target sebesar dua laporan dirinci dalam RKT berupa

Reviu Laporan Keuangan BPKP Bagian Anggaran (BA) 089 Tahun 2012

dan Semester I Tahun 2013.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan

kegiatan ini sebesar Rp100.930.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp95.255.000,00 atau 94,38%.

Target atas kinerja tahun 2013 pada kegiatan ini

sebanyak dua laporan, sedangkan realisasi

sebanyak dua laporan atau telah mencapai sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa capaian kinerja atas target telah berhasil dicapai

sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012, capaian kinerja tahun

2013 sama ketercapaiannya atau berhasil mencapai target sebesar 100%

dan terdapat konsistensi capaian kinerja. Dilihat dari pengukuran capaian

kinerja jangka menengah secara kumulatif sampai dengan tahun 2013

sebanyak 36 laporan jika dibandingkan dengan target lima tahunan

sampai dengan tahun 2014 sebesar 10 laporan, maka diperoleh capaian

sebesar 360% atau jauh melebihi target yang ditetapkan sampai dengan

tahun 2014.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas dapat dikatakan bahwa

capaian kinerja Inspektorat BPKP atas kegiatan ini sudah dianggap

berhasil, namun terkait dengan rentang yang cukup signifikan antara

25

target dan realisasi secara kumulatif, maka perlu adanya reviu atas target

yang telah ditetapkan oleh Inspektorat BPKP, sehingga kualitas

pengukuran kinerja Inspektorat BPKP diharapkan akan lebih realistis dan

berkualitas.

1.3 Audit Operasional


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Laporan Hasil Audit Operasional Lap. 29 31 106,90 93,10 100 112

Indikator Kinerja Sat.Cap.Tahun 2013 % Capaian Tahun

Laporan hasil audit operasional disajikan dalam bentuk Bab, dimaksudkan

untuk melaporkan hasil audit atas pelaksanaan tugas dan kegiatan secara

menyeluruh meliputi aspek tugas pokok dan fungsi dan aspek-aspek

pendukungnya, ditambah uraian singkat hasil audit/evaluasi lainnya

(laporan audit operasional proyek, laporan audit khusus dan evaluasi atas

Laporan Akuntabilitas Kinerja). LHA disampaikan kepada Kepala

/Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada Deputi

Pembina Unit Kerja dan Laporan Kompilasi kepada Kepala BPKP.



99,58%. Target atas obyek penugasan audit operasional masih sama

dengan obyek penugasan tahun 2012 yaitu sebesar 29 laporan dirinci

dalam RKT berupa 25 Perwakilan dan 4 Pusat-Pusat. Realisasi tahun

2013 sebanyak 31 laporan atau 106,90%. Hal ini menunjukkan bahwa

seluruh target berhasil dicapai di atas target. Dibandingkan dengan

capaian tahun 2012 sebesar 93,10%, terjadi peningkatan capaian atas

target sebesar 13,80%. Namun jika diukur berdasarkan target Tapkin

Inspektorat BPKP Tahun 2013 sebanyak 37 laporan dibanding realisasi

31 laporan, diperoleh capaian kinerja hanya sebesar 83,78% atau selisih

enam laporan dibawah target Tapkin atau belum berhasil, sehingga perlu

26

peningkatan kinerja dalam mencapai target lima tahunan.

Dilihat dari pengukuran capaian kinerja jangka menengah, apabila diukur

realisasi kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebanyak

135 laporan dan dibandingkan dengan target lima tahunan sampai

dengan tahun 2014 sebanyak 151 laporan, maka diperoleh capaian

sebesar 89,40%. Namun jika target kumulatif tahun 2013 sebanyak 116

laporan dibandingkan dengan realisasi kumulatif tahun 2013 sebanyak

135 laporan, menunjukan keberhasilan capaian kinerja sebesar 116,38%.

Berdasarkan anaisis tersebut dapat dikatakan bahwa capaian kinerja atas

kegiatan ini dapat dikatakan optimis akanberhasil sampai dengan akhir

jangka menengah lima tahunan yang masih harus mencapai minimal lima

laporan pada tahun 2014.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahunan maupun kumulatif,

target kinerja atas kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan atau

berhasil dicapai. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan dan dipertahankan,

terkait dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin dijumpai dalam

pelaksanaan audit operasional di masa mendatang, terutama keterkaitan

anggaran dan sumber daya yang terbatas.

1.4 Audit KhususHasil pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut:

T arget Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Laporan Hasil Audit Khusus Lap. 12 1 8,33 50 117 50


Laporan hasil audit khusus adalah output dari penugasan Audit Khusus

dilakukan karena adanya informasi awal yang berasal dari:

Surat pengaduan masyarakat melalui disposisi Kepala BPKP atau

diterima langsung oleh Inspektur BPKP;

Pengembangan dari temuan audit/evaluasi reguler yang sedang/telah

dilakukan;

27

Permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan BPKP;

Audit khusus dilaksanakan setelah ada disposisi Kepala BPKP.

Penanganan informasi awal tersebut dibentuk oleh Tim Penelaahan Surat

Pengaduan melalui Memo/ST Non Pemeriksaan dari Inspektur. Tim

bertugas menelaah kecukupan informasi awal dalam rangka memberikan

masukan kepada Inspektur berupa simpulan cukup/tidak cukup alasan

dilakukan audit khusus, dengan mempertimbangkan materi dan

kelengkapan informasi, serta potensi kebenaran pengaduan.



86,58%. Dari 12 target laporan hasil audit khusus dalam target Renstra

tahun 2013, terealisasi sebanyak empat penugasan, dengan output

sebanyak satu laporan, sementara tiga laporan masih dalam proses DL-1.

Hal ini menunjukkan bahwa hasil capaian kinerja tahun 2013 hanya

sebesar 8,33%. Namun jika diukur dari target Tapkin tahun 2013

sebanyak enam laporan dan dibandingkan dengan realisasi sebanyak

satu laporan, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 16,67% atau selisih

lima laporan, hal ini jauh di bawah target.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012 sebesar 50%

menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2013 menunjukkan

penurunan.Dilihat dari pengukuran capaian kinerja jangka menengah,

apabila diukur realisasi kumulatif tahun 2010 sampai dengan tahun 2013

sebanyak 13 laporan, dibandingkan target lima tahunan (2010-2014)

sebanyak 60 laporan, diperoleh capaian sebesar 21,67%.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut di atas dan sifat dan latar

belakang penugasan audit khusus, maka keberhasilan atas capaian

kinerja perlu dikaji lebih jauh.Sifat dan capaian realisasi yang diuraikan

atas audit khusus sangat tergantung pada informasi awal (uncontrollable)

dan telaahannya, sehingga apabila realisasinya rendah dapat diartikan

bahwa secara umum pengelolaan kinerja BPKP dalam kondisi lebih baik

28

atau minimnya ketidakpuasan aparatur di BPKP atau pihak eksternal

terhadap kinerja BPKP. Dan kondisi ini terbukti dengan tidak adanya

kasus di BPKP yang menjadi perhatian publik secara luas, terutama

terkait isu korupsi.

1.5 Evaluasi atas Kinerja Unit Kerja Eselon II Mandiri

Hasil pencapaian kinerja atas kegiatan unit kerja eselon II mandiri adalah

sebagai berikut:

Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Laporan Hasil Evaluasi Lap. 29 58 200,00 100,00 100 88,57


Dalam rangka meningkatkan kinerja BPKP melalui peningkatan kinerja

unit-unit kerja eselon II mandiri, Inspektorat BPKP melakukan evaluasi

atas kinerja unit kerja eselon II di lingkungan BPKP. Hasil evaluasi ini

merupakan gambaran kinerja secara komprehensif dan dapat

diperbandingkan antar unit, sehingga dapat menjadi salah satu alat bagi

pimpinan dalam pengambilan keputusan dan alat perbaikan sistem.

Sedangkan bagi unit kerja yang bersangkutan dapat lebih meningkatkan

kinerja dengan memperbaiki proses pertumbuhan dan pembelajaran,

serta proses internalnya sehingga setiap karya BPKP dapat meningkatkan

kinerja dan citranya di hadapan para stakeholders. Cakupan tata cara dan

tata laksana pelaksanaan evaluasi kinerja mulai dari perencanaan,

pelaksanaan hingga tahap pelaporan.



98,78%. Berdasarkan Renstra tahun 2010-2014, target evaluasi kinerja

unit kerja eselon II mandiri berupa laporan hasil evaluasi kinerja sebanyak

29 laporan dengan obyek evaluasinya sebanyak 25 Perwakilan dan empat

Pusat-Pusat. Selain itu, Inspektorat BPKP juga melakukan evaluasi AKIP

terhadap 29 unit kerja eselon II mandiri tersebut. Hal ini terealisasi dalam

capaian kinerja sebesar 200%, yang merupakan laporan hasil evaluasi

29

kinerja dan AKIP. Di samping jumlah tersebut juga terdapat evaluasi

AKIP unit kerja eselon I (kedeputian) sebanyak tiga deputi yang

merupakan kegiatan Non PKPT.

Jika diukur capaian kinerja berdasarkan target Tapkin tahun 2013

Inspektorat BPKP sebanyak 30 laporan dibanding realisasi 58 laporan,

diperoleh capaian kinerja sebesar 200%. Capaian ini jauh di atas target

Tapkin tahun 2013. Meskipun demikian selisih yang cukup signifikan ini

perlu dikaji ulang terutama kemungkinan target yang ditetapkan sudah

tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Dibandingkan dengan capaian

tahun 2012 sebesar 100%, maka terjadi peningkatan yang cukup

siginifikan, karena perbedaan penggunaan target pada saat pengukuran

capaian kinerja tahun 2012.

Dilihat dari pengukuran capaian kinerja jangka menengah, apabila diukur

realisasi kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebanyak

146 laporan dan jika dibandingkan dengan target lima tahunan sampai

dengan tahun 2014 sebanyak 151 laporan, maka diperoleh capaian

sebesar 96,69%.

Capaian hasil kinerja lima tahunan (tahun 2010-2014) berdasarkan

analisis tersebut kemungkinan besar akan berhasil dicapai, karena jika

target kumulatif tahun 2013 sebanyak 116 laporan dibandingkan dengan

realisasi kumulatif tahun 2013 sebanyak 146 laporan, telah menunjukan

keberhasilan capaian kinerja sebesar 125,86% atau masih melebihi target

kumulatifnya.

1.6 Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPKHasil pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Temuan Hasil AuditBPK yang Ditindaklanjuti

% 100 86,33 86,33 78,31 78,31 100



30


217,83%.Target output dari kegiatan ini adalah % Temuan Hasil Audit

BPK-RI yang ditindaklanjuti sebesar 100 % dengan realisasi sebesar

86,33%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 86,33%. Hasil ini diperoleh

dari perbandingan antara realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun

2013 sebesar 86,33 % dengan target yang ditetapkan tahun 2013 sebesar

100 %.

Realisasi sebesar 86,33% merupakan hasil dari perbandingan antara

jumlah rekomendasi (kejadian) yang telah ditindaklanjuti sampai dengan

Triwulan IV Tahun 2013 sebanyak 120 kejadian dengan jumlah

rekomendasi (kejadian) yang tertuang dalam LHA BPK-RI sampai dengan

Semester II Tahun 2013 sebanyak 139 kejadian.

Realisasi sebesar 86,33% menunjukkan bahwa target yang telah

ditetapkan belum berhasil dicapai. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan

monitoring tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat

BPKP merupakan bagian dari Tim BPKP Pusat. Di lingkup Inspektorat

sendiri tidak terdapat temuan BPK-RI yang perlu ditindaklanjuti dalam

tahun 2013.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 78,31%, terdapat

kenaikan pencapaian atas target sebesar 8,02%. Jika dilakukan

pengukuran capaian kinerja jangka menengah, dengan realisasi kumulatif

tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, temuan hasil audit BPK-RI setiap

tahun di targetkan untuk ditindaklanjuti sebesar 100%. Maka dibandingkan

target lima tahunan (2010-2014) yang telah ditindaklanjuti hanya sebesar

68,59% atau masih terdapat 31,41% yang harus ditindaklanjuti pada

tahun 2014. Berdasarkan analisis tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja

atas kegiatan ini belum dapat dikatakan berhasil, sehingga perlu kinerja

lebih untuk mencapai hasil 34,08% pada tahun terakhir periode lima

tahunan masa Renstra 2010-2014.

31

1.7 Penyusunan Sistem Pelaporan Gratifikasi


T arget Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Persentase tersedia SistemPelaporan Gratifikasi

% 100 80 80,00 78,31 78,31 50


Sistem pelaporan gratifikasi adalah proses pelaporan terhadap

penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi, penelaahan gratifikasi

di lingkungan BPKP. Hal ini dimutakhirkan melalui Perka BPKP Nomor 33

tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BPKP.

Dana untuk kegiatan ini disediakan oleh unit kerja lain di lingkungan

BPKP, sehingga tidak dianggarkan pada Inspektorat BPKP, namun tetap

termonitor output-nya.Target output dari kegiatan ini adalah tersedianya

sistem pelaporan gratifikasi sebesar 100% dengan realisasi 80 %,

sehingga capaian kinerjanya sebesar 80 %. Belum tercapainya target

output karena sampai dengan Triwulan IV Tahun 2013, output yang

berupa Peraturan Kepala BPKP tentang sistem pelaporan gratifikasi

belum didukung dengan Standar Operating Procedure (SOP) untuk

melaksanakan Peraturan Kepala BPKP tersebut.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 78,31%, capaian

kinerja tahun 2013 terdapat peningkatan pencapaian atas target sebesar

1,69%. Dilihat dari pengukuran capaian kinerja jangka menengah, apabila

diukur realisasi kumulatif tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, setiap

tahun di targetkan sistem pelaporan gratifikasi terdapat produk yang

dihasilkan terkait dengan kelengkapan sistem tersebut, sehingga jika

dibandingkan target lima tahunan (2010-2014), ditargetkan tidak ada

sistem pelaporan gratifikasi yang belum diimplementasikan.

Jika dilihat sampai dengan tahun 2013 kondisi sistem pelaporan gratifikasi

yang sudah diimplementasikanbaru sebesar 71,66% atau jika

32

dibandingkan secara kumulatif sampai dengan tahun 2014 capaian kinerja

baru mencapai 57,32% atau pada tahun 2014 harus berupaya keras

mencapai 42,68%.

1.8 Penyusunan Sistem Pengaduan Masyarakat yang Efektif


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Persentase tersedia SistemPengaduan Masy.yg Efektif

% 100 90 90,00 90,00 90,00 N/A


Ketersediaan sistem pengaduan masyarakat yang efektif telah dimulai

pada tahun 2010 dengan adanya konsep prosedur baku sistem

pengaduan masyarakat dan telah diselesaikan, kemudian dilanjutkan

pada tahun 2011 dengan dibuatnya sistem pengaduan masyarakat dalam

website BPKP. Dalam tahun 2012 dan 2013 sistem pengaduan tersebut

belum dapat dijalankan secara sempurna mengingat prosedur bakunya

belum disahkan dan belum seluruh unit kerja di lingkungan BPKP Pusat,

termasuk Inspektorat BPKP, dapat mengakses fasilitas tersebut.

Pengaduan masyarakat melalui surat, baik langsung ditujukan kepada

Inspektorat BPKP maupun yang berasal dari disposisi kepala BPKP

sampai dengan tahun 2013 telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat BPKP.

Capaian sampai dengan tahun 2013 sebesar 90% menunjukkan bahwa

telah disusunnya konsep prosedur baku sistem pengaduan masyarakat

dan telah tersedianya sistem pengaduan masyarakat dalam website

BPKP.

Dana untuk kegiatan ini disediakan oleh unit kerja lain di lingkungan

BPKP, sehingga tidak dianggarkan pada Inspektorat BPKP, namun tetap

termonitor output-nya. Target output dari kegiatan ini adalah tersedianya

sistem pengaduan masyarakat yang efektif sebesar 100% dengan

realisasi 90 %, sehingga capaian kinerjanya sebesar 90 %. Belum

tercapainya target output karena sampai dengan Triwulan IV Tahun 2013,

33

output yang berupa Peraturan Kepala BPKP tentang sistem pengaduan

masyarakat belum didukung dengan Standar Operating Procedure (SOP)

untuk melaksanakan Peraturan Kepala BPKP tersebut serta

keterkaitannya dengan Prosedur Baku (SOP) atas Pelaksanaan e – public

services yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Pusat.

Dibandingkan capaian tahun 2012 dengan capaian kinerja tahun 2013,

kondisinya masih tetap sama, yaitu 90% dari target. Capaian kinerja

sampai dengan tahun 2013 menunjukkan telah disusunnya konsep

prosedur baku sistem pengaduan masyarakat yang efektif dengan

capaian kinerja sebesar 80,00%, dan jika dibandingkan dengan kumulatif

sampai dengan tahun 2014 sudah mencapai 64,00%. Sehingga pada

tahun 2014, terdapat 36,00% capaian kinerja yang harus dicapai oleh

Inspektorat BPKP untuk kegiatan ini.

1.9 Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yangDiterima dari Masyarakat


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Penyelesaian TL atasPengaduan yang Diterima dari Masy.

% 80 100 125,00 143 167 N/A


Pengaduan yang diterima dari masyarakat dikumpulkan melalui beberapa

media, antara lain: surat, website, e-mail, dan Kotak Pengaduan. Pada

tahun 2013, berdasarkan data yang diterima Inspektorat BPKP, telah

masuk delapan pengaduan yang berasal dari masyarakat.


Rp8.670.000,00. Realisasi atas kegiatan ini sudah terakomodir dalam

kegiatan audit khusus. Setiap pengaduan masyarakat, dilakukan

penelaahan awal oleh tim penelaah yang ditunjuk oleh Inspektur BPKP

34

terkait kualitas pengaduan yang substansial.

Dalam tahun 2013, seluruh pengaduan telah dilaksanakan tindak

lanjutnya sebanyak delapan pengaduan atau 125% dari enam target

pengaduan.

Berdasarkan hasil telaahan atas pengaduan yang diterima sampai dengan

Triwulan IV Tahun 2013, sebanyak delapan surat pengaduan dan telah

ditindaklanjuti dengan hasil telaahan sebagai berikut:

- satu surat pengaduan telah diklarifikasi ke unit terkait, namun belum

terbit laporannya.

- satu buah surat dalam proses penelaahan;

- enam surat telah ditelaah dan disimpulkan untuk tidak dilakukan proses

lebih lanjut karena materi aduan yang tidak jelas (sumir).

1.10 Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjutdengan Auditan


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Persentase ditindaklanjutinyarekomendasi hasil evaluasi,reviu, dan audit

% 77,00 50,88 66,08 65 104 N/A


Kegiatan ini merupakan kegiatan penting atas sasaran dan program yang

telah ditetapkan, sehingga dapat dijadikan indikator penting bagi capaian

kinerja sasaran maupun program yang pertama dari Inspektorat BPKP.

Evaluasi dan analisis atas kegiatan ini sama dengan yang diuraikan pada

penjelasan sasaran dan program ini.

Berdasarkan data tersebut di atas dimana capaian IKU sebesar 50,88%

masih belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 77% atau capaian

kinerja tahun 2013 hanya sebesar 66,08%. Jika dibandingkan dengan

capaian kinerja tahun 2012 sebesar 65,19%, maka terdapat peningkatan

sebesar 0,89%, sehingga terlihat adanya upaya perbaikan dalam

35

mencapai target pada sasaran dan program.


Rp62.156.783,00 dengan realisasi sebesar Rp62.156.783,00 atau 100%.

Pengukuran, perbandingan dan monitoring capaian jangka menengah

telah diuraikan pada capaian kinerja pada indikator sasaran dari kegiatan

ini.

(2) Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan YangTerealisasi

Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari

sistem manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu

keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis Inspektorat dan didukung

dengan Program “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya-BPKP”. Indikator pengukuran atas kinerja program ini

yaitu:

No. IK Program Sat. % Cap.Tahun 2013 Capaian KinerjaTarget Real 2013 2012 2011 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 91) Persentase jumlah

rencana penugasanyang terealisasi

% 90 131,73 146,37 118,28 116 N/A

Dalam tahun 2013 Capaian kinerja sebesar 146,37% dan telah berhasil

mencapai atau melebihi target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari

realisasi penugasan sebesar 131,73% melebihi dari target Renstra 2013

sebesar 90%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012 sebesar

118,28%, maka terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 28,09%.

Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

kegiatan, sehingga optimalisasi penugasan dapat ditingkatkan. Meskipun

demikian terdapat penugasan yang tidak sesuai target, namun berdampak

positif bagi kondisi dan kinerja BPKP, yaitu penugasan audit khusus yang

36

hanya 66,67% dilaksanakan sesuai dengan kondisi internal yang

pengelolaannya semakin positif di BPKP. Sasaran dan Program ini

didukung dengan capaian kinerja atas delapan kegiatan, dengan capaian

kinerja setiap kegiatan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

2.1. Penyusunan/Pengembangan Pemutakhiran PedomanPengawasan di Lingkungan Inspektorat


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Pedoman Pengawasan Dok. 5 3 60 N/A N/A 60


Kegiatan ini ditargetkan menghasilkan pedoman Pengawasan untuk

internal Inspektorat BPKP dengan tujuan agar dapat menjalankan tugas

sebaik-baiknya. output dari pada pedoman pengawasan adalah sebanyak

lima dokumen yaitu:

Pedoman Evaluasi SPIP, Revisi Pedoman Evaluasi Kinerja Eselon II, Pedoman Audit Operasional, Pedoman Evaluasi AKIP, Pedoman Reviu Laporan Keuangan.

Pedoman-pedoman tersebut mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan

pelaporan hasil evaluasi, audit dan reviu atas tugas dan kegiatan unit

kerja BPKP, dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan,

kompilasi (terutama ealuasi dan reviu) serta diakhiri dengan

pemantauan/monitoring tindak lanjut.



56,00%. Realisasi atau capaian atas output kegiatan tahun 2013 ini

sebanyak 3 (tiga) atau sebesar 60,00%. Artinya capaian kegiatan tahun

37

2013 belum dapat dikatakan berhasil, karena realisasinya masih di bawah

target Renstra. Ketiga pedoman yang dibuat atau direvisi antara lain:

Revisi Pedoman Evaluasi SPIP,

Revisi Pedoman Evaluasi Kinerja Eselon II,

Revisi Pedoman Evaluasi AKIP,

Ketidaktercapaian target tahun 2013 disebabkan:

Menjaga dan meningkatkan implementasi SPIP di BPKP;

Masih relevan pedoman operasional dan laporan keuangan dengan

kondisi tahun 2013;

Prioritas dalam mendukung target nilai evaluasi AKIP oleh KemenPAN

& RB dengan nilai “A”, sehingga perlu direviu dan direvisi pedoman

evaluasi AKIP, di samping itu terdapat juklak evaluasi baru dari Permen

PAN & RB Nomor 2 tahun 2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP K/L.

Jika dibandingkan dengan tahun 2010, maka capaian kinerja tahun 2013

relatif sama. Secara jangka menengah capaian kinerja realisasi kumulatif

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 (asumsi tahun 2011 dan 2012

dianggap sama dengan capaian 2010) sebanyak 12 pedoman/revisi

juklak, dan jika dibandingkan dengan target tahun 2010 sampai dengan

tahun 2014 sebanyak 25 pedoman, maka diperoleh capaian sebesar

48,00%. Hal ini menjadi dasar perbaikan capaian jangka menengah

RenstraInspektorat BPKP tahun 2010-2014, mengingat tahun 2014

merupakan tahun terakhir atas Renstra tahun 2010-2014, dengan cara:

Membuat program perencanaan dan evaluasi pedoman/juklak yang

lebih terinci dan termonitor dengan baik;

Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lain dalam upaya

meningkatkan dan meminta masukan atas juklak yang telah ada;

Tetap memprioritaskan kegiatan dengan mempertimbangkan

optimalisasi anggaran, SDM, dan jadwal kegiatan PKP2T yang telah

38

dilaksanakan.

2.2. Penyelenggaraan SPIP


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Laptri SPIP yg tepat waktu Lap. 4 1 25 N/A N/A 75



Rp13.005.000,00 dengan realisasi atas kegiatan ini telah terakomodir

dalam kegiatan lainnya terkait SPIP. Kegiatan ini ditargetkan

menghasilkan empat laporan triwulanan SPIP yang terbit dan dikirimkan

dengan tepat waktu. Ketepatan waktu pelaporan triwulanan SPIP

ditetapkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya dari tiap laporan triwulanan.

Realisasi atas output kegiatan ini hanya sebanyak dua laporan,

sedangkan yang dikirim secara tepat waktu hanya satu laporan atau

sebesar 25%, yaitu laporan SPIP triwulan ke-1 (No.Lap-028/IN/2013,

tanggal 9 April 2013).

Hasil analisis dan evaluasi atas capaian kegiatan tahun 2013 belum dapat

dikatakan berhasil, karena realisasinya masih dibawah target yang telah

ditetapkan dalam Renstra, sehingga sangat perlu perbaikan dalam proses

pembuatan dan pengirimannya. Apabila dibandingkan dengan tahun

2010, capaian kinerja tahun 2013 relatif lebih rendah, hal ini dikarenakan

keterbatasan kuantitas dan kemampuan personil dalam pelaksanaannya.

Pengukuran jangka menengah capaian kinerja dengan membandingkan

antara realisasi kumulatif sampai dengan tahun 2013 dengan target tahun

2010-2014 sebesar 50% (diasumsikan target dan realisasi tahun 2011

dan 2012 sama dengan tahun 2010). Sementara itu jika dibandingkan

antara capaian kinerja kumulatif antara target dan realisasi sampai

dengan tahun 2013 (target kum.16 lap. dibandingkan real kum.10 lap.),

39

maka diperoleh capaian sebesar 62,50%. Hal ini menjadi dasar perbaikan

capaian jangka menengah Renstra Inspektorat BPKP tahun 2010-2014,

mengingat tahun 2014 merupakan tahun terakhir atas Renstra tahun

2010-2014.

2.3. Pengelolaan Website


T arget Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Pemutakhiran data Website Keg. 2 3 150 N/A N/A 100



Rp7.460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.290.000,00 atau 111,13%.

Kegiatan ini ditargetkan sebanyak dua kali kegiatan selama tahun 2013.

Kegiatan pemutakhiran data website Inspektorat BPKP merupakan hal

yang cukup penting, mengingat era transparansi dan akuntabilitas publik

atas informasi penting terkait kinerja dan keuangan Inspektorat BPKP

tahun 2013. Kegiatan pemutakhiran antara lain terkait data:

Rencana dan Realisasi Keuangan;

Rencana dan Realisasi Kerja;

Kepegawaian;

Sarana dan Prasarana;

Pemutakhiran data ini perlu dilaksanakan, karena sering terjadi mutasi

pegawai, pengadaan BMN, perubahan/revisi anggaran, dan perbaikan

target kinerja.

Realisasi atas output kegiatan ini sebanyak tiga atau sebesar 150%. Hasil

analisis dan evaluasi atas capaian kegiatan tahun 2013 telah dapat

dikatakan berhasil dicapai, karena realisasinya di atas target yang telah

ditetapkan dalam Renstra. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010,

40

capaian kinerja tahun 2013 relatif lebih tinggi atau mengalami kenaikan,

yang disebabkan adanya tambahan kegiatan website terkait dengan

pemutakhiran database.

Secara jangka menengah capaian kinerja, apabila diukur realisasi

kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar 90% dan

jika dibandingkan dengan target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

sebesar 100%, maka diperoleh capaian sebesar 90%. Hal ini menjadi

dasar perbaikan capaian jangka menengah tahun 2014.

2.4. Mengikuti Rapat Kerja BPKP


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Kegiatan Raker BPKP Keg. 2 2 100 N/A N/A 100




100,39%. Kegiatan ini ditargetkan sebanyak dua kali kegiatan selama

tahun 2013, yaitu pada awal tahun 2013 di Denpasar, Bali dan pada

pertengahan tahun 2013 di Yogyakarta.

Kegiatan rapat kerja BPKP merupakan hal yang cukup penting, terkait

dengan koordinasi dari seluruh Pimpinan Unit Kerja sebagai pihak yang

berwenang dalam pengambilan kebijakan penting atas pelaksanaan tugas

unit kerja di lingkungan BPKP. Hal-hal utama dalam Raker BPKP yang

harus dirumuskan dalam action plan, dengan indikator/target yang jelas

dan terukur, sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan dan

disepakati bersama untuk ditindaklanjuti, terkait dengan:

Target Utama BPKP Predikat LAKIP “A” dan Laporan Keuangan

“WTP”.

Sinkronisasi agenda Kepala BPKP, Sesma, Deputi, Kepala Unit Kerja

41

di lingkungan BPKP;

Percepatan penyelesaian dan peningkatan kualitas laporan berkala

hasil pengawasan BPKP;

Penyelesaian Pedoman Penjaminan Mutu Pengawasan dan

Pembinaan di lingkungan BPKP;

Pelaksanaan Raker Khusus “Optimalisasi peran ketatausahaan dalam

Rangka Peningkatan Kualitas Ketatausahaan BPKP”

Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan Reward and Punishment;

Pembuatan Individual Key Performance Indicator (KPI)/SKI;

Right sizing;

Memetakan permasalahan dan keandalan SPI setiap K/L Pemda

Pengembangan Penyelenggaraan SPIP.

Penggunaan DIPA BPKP sepanjang tahun dan yang akan terefleksi di

disbursement plan;

Sinergi PKPT dan Non PKPT.

Realisasi atas output kegiatan ini sebanyak 2 (dua) kegiatan atau sebesar

100%. Hasil analisis dan evaluasi atas capaian kegiatan tahun 2013 telah

dapat dikatakan berhasil dicapai, karena realisasinya sesuai dengan

target yang telah ditetapkan dalam Renstra.Apabila dibandingkan dengan

tahun-tahun sebelumnya capaian kinerja tahun 2013 relatif konsisten atau

tercapai 100%, setiap tahunnya.

Secara jangka menengah capaian kinerja, apabila diukur target kumulatif

(8 kegiatan) dengan realisasi kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan

tahun 2013 sebanyak empat kegiatan (atau 50%) dan jika dibandingkan

dengan target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebesar 10

kegiatan, maka diperoleh capaian sebesar 40%.

Hasil analisis tersebut di atas menjadi dasar perlu adanya perbaikan

capaian jangka menengah Renstra Inspektorat BPKP tahun 2010-2014

yang tersisa 6 kegiatan. Hal ini mengingat tahun 2014 merupakan tahun

terakhir atas Renstra tahun 2010-2014, dengan cara memonitoring hasil

42

raker BPKP sebelumnya dan membuat pertanggungjawaban

pelaksanaannya, sehingga pada raker BPKP selanjutnya hambatan-

hambatan yang ada dapat diminimalisir.

2.5. Rapat Unit Kerja


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Keg. Raker Inspektorat BPKP Keg. 1 1 100 N/A N/A 100




197,28%. Kegiatan ini ditargetkan sebanyak satu kali kegiatan pada tahun

2013. Kegiatan rapat kerja Inspektorat BPKP merupakan hal yang cukup

penting bagi peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja Inspektorat BPKP,

di samping itu melakukan evaluasi atas kinerja yang dilaksanakan

sebelumnya, sehingga pada pelaksanaan berikutnya tidak terdapat

hambatan dan dapat segera diantisipasi segala risiko yang akan terjadi.

Hal-hal utama yang dibahas antara lain mengenai:

Sosialisasi Peraturan Kepala BPKP Nomor 32 Tahun 2013 tentang

Sistem Pengendalian Pengaduan di Lingkungan BPKP (Whistleblower

System);

Sosialisasi Peraturan Kepala BPKP Nomor 33 Tahun 2013 tentang

Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPKP;

Sosialisasi Internal Audit Capability Model (IACM) Leveling APIP;

Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja

PNS dan akan mulai diterapkan di lingkungan BPKP mulai Tahun

2014;

Realisasi atas output kegiatan ini pada tahun 2013 sebanyak satu

kegiatan atau sebesar 100%. Hasil analisis dan evaluasi atas capaian

kegiatan tahun 2013 telah dapat dikatakan berhasil dicapai, karena

43

realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, capaian kinerja tahun 2013

relatif sama.


kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar 100% atau

empat kegiatan (dengan asumsi tahun 2011 dan 2012 target dan

realisasinya masing-masing satu kegiatan). Jika dibandingkan dengan

target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebesar 100% atau lima

kali kegiatan, maka diperoleh capaian sebesar 80%. Kegiatan ini

dirasakan oleh seluruh pegawai Inspektorat BPKP cukup bermanfaat,

terutama dalam mengevaluasi kualitas pekerjaan sebelumnya, dan

memperbaiki kualitas pekerjaan yang akan datang.

2.6. Penyusunan Laporan Berkala Kinerja


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Lapkin. Tepat Waktu Lap. 21 21 100 N/A N/A 38


Laporan kinerja adalah laporan yang dihasilkan dari sistem akuntabiitas

kinerja instansi pemerintah yang berisi ringkasan atas keluaran (output)

dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing

program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN

yang dilaporkan secara berkala atau bulanan.


Rp40.544.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.490.000 atau 60,40%.

Kegiatan ini ditargetkan dapat menghasilkan output berupa laporan

sebanyak 21 laporan selama tahun 2013.

Kegiatan Penyusunan Laporan Berkala Kinerja merupakan salah satu

bentuk pengendalian dan monitoring atas capaian kinerja yang dihasilkan

44

setiap bulan oleh Inspektorat BPKP. Di samping itu juga dalam rangka

melakukan evaluasi atas capaian kegiatan yang telah dilakukan. Oleh

karena itu laporan kinerja sangat dirasakan manfaatnya pada saat

dilaporkan secara tepat waktu, yaitu paling lambat setiap tanggal 10 pada

bulan berikutnya.

Realisasi atas output kegiatan ini sebanyak 21 laporan atau sebesar


dapat dikatakan berhasil dicapai, karena realisasinya sesuai dengantarget

yang telah ditetapkan dalam Renstra.Apabila dibandingkan dengan tahun

2010, capaian kinerja tahun 2013 relatif jauh lebih tinggi atau mengalami

kenaikan yang signifikan, yang mengindikasikan terdapat perbaikan yang

berhasil dilaksanakan.


kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar 45 laporan

dan jika dibandingkan dengan target tahun 2010 sampai dengan tahun

2014 sebesar 105 laporan, maka diperoleh capaian sebesar 42,86%.

Capaian ini masih sangat jauh dari target kumulatf lima tahunan Renstra

2010-2014, sehingga sangat perlu perbaikan dan perhatian atas

capaiannya, mengingat tahun 2014 merupakan tahun terakhir atas

Renstra tahun 2010-2014.

2.7. Penyusunan LAKIP Unit Kerja


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

LAKIP tepat waktu Lap. 1 1 100 N/A N/A 100



Rp9.100.000,00 dengan realisasi atas anggaran ini dialihkan untuk

menutup kegiatan lain, tanpa mempengaruhi output-nya.Kegiatan ini

ditargetkan menghasilkan sebanyak 1 (satu) laporan pada tahun 2013,

45

yaitu berupa LAKIP Inspektorat BPKP Tahun 2013.Kegiatan penyusunan

LAKIP Inspektorat BPKP merupakan hal yang cukup penting, terkait

dengan akuntabilitas kinerja Inspektorat BPKP kepada Kepala BPKP

dalam rangka mendukung tercapainya target capaian kinerja BPKP dalam

rangka mencapai visi, misi, dan sasaran BPKP. Hal-hal utama yang

dibahas antara lain mengenai capaian Renstra, Renja dan Tapkin tahun

2013 Inspektorat BPKP.

Realisasi atas output kegiatan ini sebanyak 1 (satu) laporan atau sebesar


dapat dikatakan berhasil dicapai, karena realisasinya sesuai dengan

target yang telah ditetapkan dalam Renstra. LAKIP Inspekorat BPKP telah

disampaikan dengan tepat waktu atau sebelum tanggal 31 Januari 2013.


relatif sama, demikian juga tahun 2010 dan 2011.


kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar empat

laporan atau 80%, dan dibandingkan dengan target tahun 2010 sampai

dengan tahun 2014 sebesar lima laporan, maka diperoleh capaian

sebesar 100%.

2.8. Penyusunan dan Revisi RKT


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Dokumen RKT &Revisi

Dok 2 2 100 N/A N/A 100




98,68%. Meskipun demikian capaian nilai kinerja tahun 2013 terealisasi

sebesar 100%. Kegiatan ini ditargetkan menghasilkan (ouput) sebanyak

46

dua dokumen pada tahun 2013, yaitu RKT dan revisinya. RKT merupakan

dokumen rencana kerja tahunan Inspektorat BPKP yang menjadi PKP2T,

di samping itu ada juga kegiatan non RKT atau Non PKP2T.

Hasil analisis dan evaluasi atas capaian kegiatan tahun 2013 telah dapat

dikatakan berhasil, karena realisasinya sesuai dengan target yang telah


capaian kinerja tahun 2013 relatif sama setiap tahunnya.


kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar delapan

dokumen dibandingkan dengan target tahun 2010 sampai dengan tahun

2014 sebesar 10 dokumen, maka diperoleh capaian kinerja kumulatif

sampai dengan tahun 2013 sebesar 100%. Namun jika realisasi kumulatif

tahun 2013 tersebut dibandingkan target sampai dengan tahun 2014,

maka dicapai kinerja kumulatif sebesar 80%. Berdasarkan kedua data

tersebut dapat dikatakan capaian kumulatif jangka menengah indikator ini

telah berhasil dicapai.

(3) Persepsi Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepegawaian






kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dilaksanakan

dengan metode penyebaran kuesioner kepada para pegawai di

Inspektorat. Indikator Kinerja Utama/Sasaran yang Ketiga ini juga

didukung capaiannya oleh Program “Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP”atau masih sama dengan

47

program pada IKU kedua sebelumnya. Indikator kinerja atas program ini

adalah:

Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8 9

Persepsi kepuasan terhadappelayanan pengelolakepegawaian

% 85 73,12 86,02 95 98 N/A

No. IK Program Sat. Cap.Tahun 2013 Capaian Kinerja

Pengukuran indikator outcome ini dinilai dengan cara melakukan survey

kepada pegawai Inspektorat BPKP melalui penyebaran kuesioner

sebanyak 30 kuesioner untuk 30 orang pegawai (75%) dari 40 pegawai

Inspektorat BPKP dan yang kembali sebanyak 17 kuesioner dari 17

pegawai atau sebanyak 56,67%. Hasil survey tersebut menunjukkan

selama tahun 2013 tercapai kinerja sebesar 86,02%.Penilaian ini terdiri

atas penilaian terhadap iklim kerja dan kepuasan pelayanan pegawai,

dengan hasil penilaian survey masing-masing sebesar 71,06 dan 75,18

atau keduanya memiliki predikat cukup dengan rata-rata hasil survey

sebesar 73,12%. Namun hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja

masih belum optimal dalam pelayanan pengelolaan kepegawaian.

Dibandingkan dengan persentase atas target yang ditetapkan tahun 2013

sebesar 85%, menunjukkan bahwa realisasi pelayanan masih dibawah

target. Realisasi pengukuran lima tahunan atas capaian Renstra 2010-

2014 secara kumulatif sampai dengan tahun 2013 sebesar 69,76%,

sedangkan target kumulatif sampai dengan tahun 2013 adalah 66% atau

masih di atas rata-rata target capaian kumuatif sampai dengan tahun

2013. Kelemahan yang perlu diperbaiki dalam hal pelayanan terutama

pada kepuasan iklim kerja yang dirasakan oleh seluruh pegawai

Inspektorat BPKP selama tahun 2013 adalah:

Penertiban arsip secara berkala, terutama arsip surat keluar, draft

laporan dan KKA;

48

Peningkatan kinerja Sekretaris Inspektur BPKP baik dari segi kualitas

maupun tanggung jawabnya dan diatur keberadaannya di kantor

sehingga tidak lowong sama sekali pada hari kerja;

Peningkatan pengelolaan arsiparis berbasis Informasi dan Teknologi

(IT), karena saat ni masih serba manual;

Sasaran dan Program ini didukung dengan capaian kinerja atas enam

kegiatan, dengan capaian kinerja setiap kegiatan pada tahun 2013 adalah

sebagai berikut:

3.1. Memproses Kenaikan Pangkat Terpadu


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Kegiatan Kenaikan Pangkat Keg. 2 2 100 N/A N/A 100




sebesar 74,67%. Kegiatan ini ditargetkan sebanyak 2 kali kegiatan selama

tahun 2013, realisasi atas output kegiatan ini sebanyak 2 kali kegiatan

atau capaian kinerjanya 100%.

Hasil analisis dan evaluasi atas capaian kegiatan tahun 2013 dapat

dikatakan berhasil, karena realisasinya sama dengan target yang telah

ditetapkan dalam Renstra. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan

Maret dan Agustus 2013 untuk kenaikan pangkat reguler bulan April dan

Oktober 2013.


diasumsikan relatif sama, begitu pula untuk tahun 2010, karena kegiatan

ini merupakan kegiatan tetap dan rutin yang dilaksanakan sebanyak dua

kali kegiatan dalam satu tahun.

Secara jangka menengah capaian kinerja, apabila diasumsikan realisasi

49


dibandingkan dengan target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

sebesar 100%, maka diperoleh capaian sebesar 80%.

3.2. Administrasi Kepegawaian


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Lapt. T riwulanKepegawaian

Lap. 4 9 225 N/A N/A 100



Rp17.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.430.000,00 atau sebesar

36,74%. Kegiatan ini ditargetkan sebanyak empat kali kegiatan selama

tahun 2013, realisasi atas output kegiatan ini sebanyak empat kali atau

capaian kinerjanya100%.


dikatakan berhasil, karena realisasinya melebihi target yang telah

ditetapkan dalam Renstra. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan

pengolahan data dan perekaman data pegawai.


diasumsikan relatif sama, begitu pula apabila dibandingkan tahun 2010,

karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan tetap dan rutin yang

dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak empat kali kegiatan.

Secara jangka menengah capaian kinerja, apabila diasumsikan diukur

realisasi kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar

80% dan dibandingkan dengan target tahun 2010 sampai dengan tahun

2014 sebesar 100%, maka diperoleh capaian sebesar 80%.

3.3. Pengembangan Budaya Kerja


50

Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Kegiatan BUKA Keg. 2 2 100 N/A N/A 150



Rp34.074.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.400.000,00 atau sebesar

24,65%. Kegiatan ini ditargetkan sebanyak dua kali kegiatan selama

tahun 2013. Realisasi atas output kegiatan ini sebanyak dua kali atau

capaian nilai kinerjanya 100%.



ditetapkan dalam Renstra. Kegiatan tersebut berupa laporan budaya kerja

semester I dan II bulan Juli dan Januari tahun berikutnya.


diasumsikan relatif sama, begitu pula tahun 2010, karena kegiatan

tersebut merupakan kegiatan tetap dan rutin yang harus dibuat

laporannya dalam dua semester.





3.4. Penilaian Angka Kredit Unit Kerja


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Kegiatan.PAK Keg. 4 3 75 N/A N/A 100




51

sebesar 98,14%. Kegiatan ini ditargetkan dapat dilaksanakan sebanyak

empat kali kegiatan selama tahun 2013, realisasi atas output kegiatan ini

sebanyak tiga kegiatan atau mencapai 75%. Apabila dibandingkan

dengan tahun 2012, capaian kinerja tahun 2013 diasumsikan relatif sama,

begitu pula tahun 2010, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan

tetap dan rutin yang harus dibuat laporannya dalam dua semester.

Pengukuran jangka menengah, target tahun 2010 sampai dengan tahun

2013 sebanyak 16 kegiatan dibandingkan realisasi kumulatif sampai

dengan tahun 2013 sebanyak tujuh kegiatan dicapai kinerja sebesar

43,75%, namun jika dibandingkan dengan target tahun 2010 sampai

dengan tahun 2014 sebanyak 20 kegiatan, maka baru diperoleh capaian

sebesar 35%.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut menunjukkan bahwa

atas capaian kegiatan tahun 2013 dapat dikatakan belum berhasil, karena

realisasinya turun dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Kegiatan ini berupa penilaian angka kredit golongan II dan III sebanyak

dua kali dan evaluasi atas PAK bagi Auditor Madya atau golongan IV.

3.5. Forum Komunikasi JFA


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Keg. Komunikasi JFA Keg. 1 0 0 N/A N/A 100



Rp11.336.000,00, namun kegiatan ini tidak teralisir atau capaian nilai

kinerja tahun 2013 sebesar 0%. Kegiatan ini ditargetkan sebanyak satu

kali kegiatan selama tahun 2013 atau tidak terealisir disebabkan unit

terkait tidak menyelenggarakannya.

52


diasumsikan relatif sama, begitu pula tahun 2010, karena kegiatan

tersebut merupakan kegiatan tetap dan rutin yang diagendakan setiap

tahunnya.





3.6. Pengelolaan Kearsipan


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Daftar Pertelaan Arsipyg Dimutakhirkan dgnTepat Waktu

buah 2 2 100 N/A N/A 100




sebesar 88,24%. Kegiatan ini ditargetkan sebanyak dua kali kegiatan

selama tahun 2013, realisasi atas output kegiatan ini sebanyak dua kali

atau capaian nilai kinerjanya 100%.



ditetapkan dalam Renstra. Kegiatan ini berupa forum komunikasi Arsiparis

dan pembenahan arsip. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012,

capaian kinerja tahun 2013 diasumsikan relatif sama, begitu pula apabila

tahun 2010, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan tetap dan rutin

yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak dua kali kegiatan.

Pengukuran atas capaian kinerja jangka menengah, dengan asumsi

pengukuran realisasi kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun

53

2013 sebesar 80% dan jika dibandingkan dengan target tahun 2010

sampai dengan tahun 2014 sebesar 100%, maka diperoleh capaian

sebesar 80%.

(4) Persepsi Kepuasan Terhadap Pelayanan Keuangan






kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dilaksanakan

dengan metode penyebaran kuesioner kepada para pegawai Inspektorat.

Indikator kinerja utama atau sasaran ini didukung dengan Program“Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP” dengan indikator pengukuran atas kinerja program yang sama

dengan indikator kinerja utama atau sasaran, yaitu:

Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8 9

Persepsi kepuasanterhadap pelayananpengelola keuangan

% 85 85,68 100,80 101 105 N/A

No. IK Program Sat. Cap.Tahun 2013 Capaian Kinerja

Pengukuran indikator outcome ini dengan melakukan survey kepada

pegawai Inspektorat BPKP melalui penyebaran kuesioner kepada 30

kuesioner setiap pegawai (75%) dari 40 pegawai Inspektorat BPKP pada

tahun 2013 dan yang kembali sebanyak 17 kuesioner dari 17 pegawai

atau sebanyak 56,67%. Hasil survey tersebut menunjukkan selama tahun

2013 tercapai kinerja sebesar 100,80%. Penilaian ini terdiri atas penilaian

terhadap kepuasan pelayanan tunjangan kinerja dan kepuasan pelayanan

gaji dan honor, dengan hasil penilaian survey masing-masing sebesar

84,00 dan 87,35 atau keduanya memiliki predikat baik dengan rata-rata

54

hasil survey sebesar 85,68% atau di atas target tahun 2013 sebesar 85%.

Hal ini menunjukkan capaian kinerja sudah optimal dan perlu

dipertahankan dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan

keuangannya, apabila memungkinkan dilakukan pengembangan.

Dibandingkan dengan persentase atas capaian kinerja tahun sebelumnya

atau tahun 2012 sebesar 101%, menunjukkan bahwa capaian kinerja

pelayanan keuangan memiliki pelayanan yang konsisten dan kontinyu,

sehingga capaian kinerja yang dicapai sama. Realisasi pengukuran

kinerja lima tahunan atas Renstra 2010-2014 didapatkan kumulatif sampai

dengan tahun 2013 sebesar 76,70% atau di atas rata-rata target capaian

kumuatif sampai dengan tahun 2013 yaitu 66,00%. Hal ini menjadi indikasi

bahwa capaian lima tahunan 2010-2014 sebesar 83% akan dapat dicapai

pada kegiatan pelayanan pengelola keuangan.

Sasaran dan Program ini didukung dengan capaian kinerja atas lima

kegiatan, dengan capaian kinerja setiap kegiatan pada tahun 2013 adalah

sebagai berikut: (lihat butir 4.1. sampai dengan 4.4.)

4.1. Mengikuti Penyusunan dan Revisi RKA-KL/DIPA


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Dok. RKA-KL/DIPA Dok. 2 2 100 N/A N/A 100



Rp 62.310.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 62.310.000,00. Kegiatan

ini ditargetkan sebanyak 2 (dua) dokumen dengan realisasi 2 dokumen

atau dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Hasil analisis dan evaluasi atas kegiatan ini berdasarkan data tersebut,

maka capaian kegiatan tahun 2013 telah dapat dikatakan berhasil dicapai,

karena realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam

55

Renstra.

4.2. Penyusunan Laporan Keuangan dan Pendukungnya


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Lap.Keuangan Lap. 14 14 100 N/A N/A 21



Rp 59.761.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 112.955.896,00. Target

dan realisasi atas output kegiatan ini sebanyak 14 laporan atau 100%,

yang terdiri dari:

- 12 Laporan Bulanan Realisasi Keuangan

- 1 Laporan Semester I Tahun 2013

- 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun 2013.

Hasil analisis dan evaluasi atas kegiatan ini berdasarkan data tersebut,

maka capaian kegiatan tahun 2013 telah dapat dikatakan berhasil dicapai,

karena realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam

Renstra.

4.3. Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Frekuensi PembayaranPembayaran Gaiji, lembur,honor, vakasi tepat waktu

Kali 13 13 100 N/A N/A 100



Rp2.667.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.584.262.511,00.

Target dan realisasi atas output kegiatan ini sebanyak 13 kali atau

56

mencapai kinerja tahun 2013 sebesar 100%. Hasil analisis dan evaluasi

atas kegiatan tahun 2013 telah dapat dikatakan berhasil, karena


4.4. Operasional Perkantoran dan Pimpinan


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Frekuensi Permintaan ygDipenuhi sesuaiKebutuhan

Kali/Bln 12 12 100 N/A N/A 100




77,02%

Target dan realisasi atas output kegiatan ini sebanyak 12 kali atau

capaian kinerja tahun 2013 sebesar 100%. Hasil analisis dan evaluasi

atas capaian kegiatan tahun 2013 telah dapat dikatakan berhasil, karena


4.5. Biaya Jasa-jasa


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Frekuensi Pelaksanaan Kali/Bln

12 12 100 N/A N/A 100



Rp 4.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.450.000,00. Target dan

realisasi atas output kegiatan ini sebanyak 12 kali atau capaian kinerja

tahun 2013 sebesar 100%. Hasil analisis dan evaluasi atas capaian

57

kegiatan tahun 2013 telah dapat dikatakan berhasil, karena realisasinya

sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sasaran 2:Terpenuhinya Kebutuhan Sarana danPrasarana

Sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja utama (outcome), yaitu:

Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8 91) Persepsi kepuasan

terhadap pelayanan saranadan prasarana

% 84 78,5 93,45 96,40 101,93 N/A

Capaian Kinerja% Cap.Tahun 2013Sat.Indikator Kinerja UtamaNo.

Latar belakang sasaran dan program ini terkait perlunya dukungan fasilitas

perkantoran Inspektorat BPKP dalam menjalankan tugas rutinnya dengan

kualitas dan kuantitas yang baik, sehingga diperlukan dukungan berupa

sarana dan prasarana dalam peningkatan kualitas dan serta pelayanan

prima. Pengelolaan dukungan pelayanan, diperlukan agar pelaksanaan

pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP dapat dilaksanakan lebih

efektif, tepat waktu dan memenuhi standar kualitas audit yang ditetapkan dan

mengacu pada kebijakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan,

sasaran, dan output yang direncanakan.

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana –

Modal Fisik Lainnya pada Inspektorat BPKP dilakukan dengan cara

Pengadaan Langsung dengan menerapkan prinsip-prinsip yaitu Efisien,

Efektif, Transparan, Terbuka, danAkuntabel. Kegiatan Pengadaan dan

Penyaluran Sarana dan Prasarana – Modal Fisik Lainnya pada Inspektorat

BPKP bertujuan agar terlaksananya pelaksanaan penambahan sarana

pendukung tugas dengan baik.

58

Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu

keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan

dapat terpenuhi.Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui

survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala 1-5, kemudian

dihitung persentasenya.Perhitungan persepsi kepuasan terhadap pelayanan

sarana dan prasarana dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner

kepada para pegawai Inspektorat BPKP. Sasaran ini memiliki Program

“Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara” dengan

pengukuran capaian kinerja sama dengan indikator kinerja tersebut di atas.

Capaian kinerja program tahun 2013, yaitu:

Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8 91) Persepsi kepuasan

terhadap pelayanansarana dan prasarana

% 84 78,5 93,45 96,40 102 N/A

Capaian KinerjaCap.Tahun 2013Sat.IK ProgramNo.

Dibandingkan dengan persentase atas capaian kinerja tahun sebelumnya

atau tahun 2012 sebesar 96,40%, menunjukkan bahwa capaian kinerja

pelayanan sarana dan prasarana belum optimal, masih perlu sedikit perbaikan

atas pelayanan yang telah dilakukan.

Demikian juga bila dibandingkan realisasi pengukuran kinerja lima tahunan

atas Renstra 2010-2014, secara kumulatif sampai dengan tahun 2013

sebesar 72,95% atau di atas rata-rata target capaian kumuatif sampai dengan

tahun 2013 yaitu 66,00%. Hal ini menjadi indikasi bahwa capaian lima

tahunan 2010-2014 sebesar 83% akan dapat dicapai pada kegiatan

pelayanan pengelola keuangan.Sasaran dan Program ini didukung dengan

capaian kinerja atas empat kegiatan, dengan capaian kinerja setiap kegiatan

pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: (lihat butir 1 sampai dengan 4.)

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin


59

Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Alat Olah Data unit 5 23 460 240 N/A 100



Rp150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp149.215.000 atau 99,48%.

Capaian nilai kinerja kegiatan ini pada tahun 2013 sebesar 460% atau

berhasil di atas target yang ditetapkan. Kegiatan ini ditargetkan lima unit

peralatan pengolah data selama tahun 2013. Realisasi atas output

kegiatan ini sebanyak 23 unit atau sebesar 460%. Jenis peralatan dan

mesin (alat olah data) yang menjadi kinerja output tahun 2013 terdiri atas:

Jenis Peralatan Qty Nilai (Rp)

All In One HP Pavilion Personal Computer 6 unit 52.140.000 Notebook Toshiba Satellite L 840 5 unit 46.750.000 Tablet PC Samsung Galaxy Note 10.1.16 5 unit 36.575.000 Printer HP Deskjet D 1000s 3 unit 1.320.000 External Harddisk Seagate 4 unit 3.080.000

Jumlah 23 unit 139.865.000

Saldo Komputer dan Peralatan Komputer pada Inspektorat BPKP per 31

Desember 2013 sebanyak 74 unit komputer dengan nilai sebesar

Rp170.542.628,00 dan 34 unit peralatan komputer dengan nilai sebesar

Rp3.387.312,00. Nilai akhir peralatan dan mesin, yaitu:

Saldo Awal(Rp)

MutasiTambah

MutasiKurang

Saldo Akhir (Rp)Nilai Kotor Ak.Penyusutan Nilai Bersih

1 2 3 4=1+2-3 5 6=5-4508.898.245 135.465.000 0 644.363.245 473.820.617 170.542.628

29.890.064 4.400.000 0 34.290.064 30.902.752 3.387.312




maka capaian kinerja tahun 2013 relatif lebih tinggi atau mengalami

kenaikan, namun dibandingkan tahun 2010, tahun 2013 mengalami …..

60

Secara jangka menengah capaian kinerja, dengan realisasi kumulatif dari

tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 41 unit dibandingkan

dengan target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 32 unit

adalah 128,13%. Apabila dibandingkan dengan target kumulatif tahun

2010 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 27 unit maka capaian kinerja

kumuatifnya adalah sebesar 151,85%.

2) Inventarisasi BMN


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Frekuensi Inv. BMN Keg. 2 2 100 N/A N/A 100



Rp5.780.000,00, namun karena kegiatannya dilaksanakan di dalam kantor

maka anggarannya tidak terealisasi. Kegiatan ini ditargetkan sebanyak

dua kali kegiatan selama tahun 2013. Kegiatan inventarisasi BMN

dilakukan secara periodik atau semesteran, yaitu setiap akhir Juni 2013

dan Desember 2013 atas seluruh BMN Inspektorat BPKP.

Realisasi atas output kegiatan ini sebanyak 2 (dua) kegiatan atau sebesar

100%. Hasil inventarisasi BMN telah meyakinkan kesesuaian antara

laporan BMN dengan fisiknya. Di samping itu kegiatan inventarisasi BMN

telah mendukung kelancaran pembuatan laporan keuangan, sebagai

syarat pertanggungjawaban (akuntabilitas) keuangan Inspekorat BPKP.



jika dibandingkan dengan target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

sebesar 100%, maka diperoleh capaian kinerja jangka menengah sebesar

80%. Hal ini menjadi dasar perbaikan capaian jangka menengah Renstra

Inspektorat BPKP tahun 2010-2014, mengingat tahun 2014 merupakan

61

tahun terakhir atas Renstra tahun 2010-2014.

3) Perawatan Paralatan Kantor


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

Alat Kantor Unit 70 70 100 N/A N/A 100

Indikator Kinerja Sat.Cap.Tahun

2013% Capaian Tahun



45,82%. Kegiatan ini ditargetkan selama tahun 2013 sebanyak 70

peralatan kantor yang dimilki oleh Inspektorat BPKP. Saldo Alat Kantor

dan Rumah Tangga pada Inspektorat BPKP per 31 Desember 2013

sebanyak 70 unit. Nilai buku alat kantor Inspektorat BPKP per 31

Desember 2013 adalah Rp4.554.000,00 terdiri atas 166 unit alat rumah

tangga dengan nilai sebesar Rp0,00, yang terdiri atas:

Saldo Awal(Rp)

MutasiTambah

MutasiKurang

Saldo Akhir (Rp)Nilai Kotor Ak.Penyusutan Nilai Bersih

1 2 3 4=1+2-3 5 6=5-4218.806.022 0 0 218.806.022 214.252.022 4.554.000

292.320.772 0 0 292.320.772 292.320.772 0




capaian kinerja tahun 2013 relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya

atau tidak ada perbedaan yang signifikan.

Secara jangka menengah capaian kinerja, apabila realisasi kumulatif dari

tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar 117 unit, di236 unit, jika

dibandingkan dengan target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

62

sebesar 311 unit, maka diperoleh capaian sebesar 37,62%.

4) Perawatan Kendaraan Bermotor


Target Real 2013 2012 2011 20101 2 3 4 5 6 7 8

KendaraanBermotor

Unit 6 7 117 N/A N/A 100

Indikator Kinerja Sat.Cap.Tahun

2013% Capaian Tahun



53,21%. Dalam tahun 2013 kegiatan ini ditargetkan untuk perawatan

enam unit kendaraan bermotor. Realisasi atas kegiatan perawatan

kendaraan bermotor Inspektorat BPKP dilakukan terhadap tujuh unit

kendaraan yang dimilki oleh Inspektorat BPKP.

Saldo alat angkutan darat bermotor pada Inspektorat BPKP per 31

Desember 2013 sebanyak tiga unit kendaraan roda empat dengan nilai

sebesar Rp46.045.715,00 dan empat unit kendaraan roda dua dengan

nilai sebesar Rp3.872.857,00, dengan total Rp49.918.572,00. Seluruh

kendaraan bermotor telah dilakukan perawatan, sehingga dalam kondisi

baik dan layak jalan. Hal yang menjadi perawatan penting adalah

pengembangan fungsi stir mobil minibus berupa power steering senilai

Rp9.350.000,00 demi menambah kenyamanan pengguna kendaraan

dalam melaksanakan pelayanan kantor. Rincian mutasi dan nilai akhir

peralatan kendaraan bermotor, terdiri atas:

Saldo Awal MutasiTambah

MutasiKurang

Saldo AkhirNilai Kotor Ak.Penyusutan Nilai Bersih

1 2 3 4=1+2-3 5 6=5-4388.700.000 9.350.000 0 398.050.000 352.004.285 46.045.715

49.038.800 0 0 49.038.800 45.165.943 3.872.857

63




capaian kinerja tahun 2013 relatif lebih tinggi atau mengalami kenaikan,

yang dipengaruhi oleh umur dan pemakaian kendaraan tersebut.


kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 29 unit

kendaraan, jika dibandingkan dengan target tahun 2010 sampai dengan

tahun 2014 sebanyak 35 unit kendaraan, maka diperoleh capaian sebesar

82,86%. Seluruh kendaraan Inspektorat BPKP sampai dengan tahun 2013

dalam kondisi laik pakai.

3. ASPEK KEUANGAN DAN PENUNJANG LAINNYA

1) KeuanganDalam melaksanakan seluruh

kegiatan untuk mencapai

sasaran yang ditetapkan,

Inspektorat BPKP telah

menyusun anggaran yang

diperlukan sesuai dengan

target kinerja yang telah

disepakati bersama. Inspektorat BPKP memperolah dana yang bersumber

dari APBN dan telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Nomor 089.01.1.651994/2013 tanggal 05 Desember 2012, sebesar

Rp6.524.087.000,00. Dalam tahun 2013, terdapat delapan kali revisi

sehingga anggaran setelah revisi ke-8 menjadi sebesar

Rp6.305.492.000,00. Realisasi anggaran belanja sampai dengan 31

Desember 2013 adalah sebesar Rp5.944.703.313,00 atau sebesar 94,28%

dari anggaran.

64

Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran tahun 2013 dapat diuraikan

sebagai berikut:

RealisasiDIPA Setelah Revisi (Rp) %

I. Belanja PegawaiBelanja Gaji 2.337.474.000,00 2.532.176.000,00 2.475.379.419,00 97,76%Belanja Lembur 36.864.000,00 36.864.000,00 14.102.000,00 38,25%

Sub jumlah 2.374.338.000,00 2.569.040.000,00 2.489.481.419,00 96,90%II. Belanja Barang

Operasional 238.670.000,00 292.425.000,00 238.371.326,00 81,52%Non Operasional 825.405.000,00 212.767.000,00 208.058.979,00 97,79%Pemeliharaan 123.313.000,00 123.313.000,00 63.395.786,00 51,41%Perjalanan Dinas 2.812.361.000,00 2.957.947.000,00 2.795.799.711,00 94,52%

Sub jumlah 3.999.749.000,00 3.586.452.000,00 3.305.625.802,00 92,17%III. Belanja Modal

Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 150.000.000,00 149.215.000,00 99,48%Sub jumlah 150.000.000,00 150.000.000,00 149.215.000,00 99,48%

6.524.087.000,00 6.305.492.000,00 5.944.322.221,00 94,27%6.113.524.000,00 5.750.772.889,00 94,07%

191.968.000,00 193.549.332,00 100,82%naik (turun)

Jumlah tahun 2013

No. Jenis MAKAnggaran 2013 (Rp)

Jumlah tahun 2012

Belanja pegawai dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, gaji

pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, honorarium, dan lembur

pegawai dengan realisasi sebesar Rp2.489.481.419,00 atau 96,90% dari

anggaran. Belanja barang disediakan untuk memenuhi kebutuhan

perlengkapan kantor, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, serta

perjalanan dinas dalam negeri dengan realisasi sebesar

Rp3.305.625.802,00 atau 92,17% dari anggaran. Kelompok belanja lainnya

adalah belanja modal yang realisasinya sebesar Rp149.215.000,00 atau

99,48%. Sehingga total realisasi seluruh anggaran tahun 2013 sebesar

Rp5.944.322.221,00 atau 94,27% dari total anggaran sebesar

Rp6.305.492.000,00. Dibandingkan dengan anggaran dan realisasi tahun

2012 terdapat peningkatan anggaran tahun 2013 sebesar

Rp191.968.000,00 dan peningkatan realisasi sebesar Rp193.549.332,00.

Komponen anggaran belanja yang paling besar adalah belanja perjalanan

dalam negeri yang berjumlah Rp2.957.947.000,00 (meningkat

65

dibandingkan anggaran tahun 2012 sebesar Rp2.912.441.000,00) dan

direalisasikan sebesar Rp2.795.799.711,00 (menurun dibandingkan

realisasi tahun 2012 sebesar Rp2.866.826.431,00) atau sebesar 94,52%.

Penyerapan anggaran perjalanan dinas menurun dibandingkan penyerapan

tahun 2012 sebesar 98,43%. Belanja perjalanan dinas ini merupakan

komponen terbesar karena untuk melaksanakan tugas dan kegiatan

Inspektorat BPKP diperlukan perjalanan dinas ke unit kerja Perwakilan di

seluruh Indonesia.Tabel 3.2

Anggaran Empat Tahunan Tahun 2010-2013Inspektorat BPKP

No. Jenis MAK Anggaran (Rp)DIPA 2013 DIPA 2012 DIPA 2011 DIPA 2010

1 2 3 4 5 6I. Belanja Pegawai

Belanja Gaji 2.532.176.000,00 1.976.911.000,00 2.032.282.000,00 1.799.513.000,00Belanja Lembur 36.864.000,00 36.864.000,00 39.300.000,00 50.895.000,00

Sub jumlah 2.569.040.000,00 2.013.775.000,00 2.071.582.000,00 1.850.408.000,00II. Belanja Barang

Operasional 292.425.000,00 197.463.000,00 204.327.000,00 180.247.000,00Non Operasional 212.767.000,00 794.015.000,00 14.520.000,00 10.800.000,00Pemeliharaan 123.313.000,00 95.830.000,00 79.840.000,00 93.965.000,00Perjalanan Dinas 2.957.947.000,00 2.912.441.000,00 2.505.106.000,00 3.029.762.000,00

Sub jumlah 3.586.452.000,00 3.999.749.000,00 2.803.793.000,00 3.314.774.000,00III. Belanja Modal

Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00Sub jumlah 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00

Jumlah 6.305.492.000,00 6.113.524.000,00 4.975.375.000,00 5.215.182.000,00Berdasarkan data keuangan empat tahunan (2010-2013), terlihat bahwa

perbandingan komponen biaya tahun 2010-2013 secara total cenderung

mengalami kenaikan mulai sejak tahun 2011.

Namun jika dilihat per jenis komponen belanja, ternyata terdapat penurunan

anggaran yang sangat signifikan pada tahun 2012 dan 2013 pada

komponen belanja barang non operasional dengan total penurunan

Rp581.248.000,00. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap

capaian kinerja Inspektorat BPKP.Apabila dibandingkan dengan

66

perbandingan tahun 2012 dengan 2011, sangat berbeda. Sedangkan bila

dibandingkan tahun 2011 dengan 2010 terdapat penurunan secara total

dan per jenis komponennya. Rincian anggaran dan realisasi mulai tahun

2010 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada tabel 3.2. dan tabel 3.3.

Tabel 3.3Kenaikan (Penurunan) Anggaran Empat Tahunan Tahun 2010-2013

Inspektorat BPKP

No. Jenis MAKNaik (Turun) dibanding Anggaran

Sebelumnya2013-2012 2012-2011 2011-2010

1 2 3 4 5I. Belanja Pegawai

Belanja Gaji 555.265.000 (55.371.000) 232.769.000Belanja Lembur - (2.436.000) (11.595.000)

Sub jumlah 555.265.000 (57.807.000) 221.174.000II. Belanja Barang

Operasional 94.962.000 (6.864.000) 24.080.000Non Operasional (581.248.000) 779.495.000 3.720.000Pemeliharaan 27.483.000 15.990.000 (14.125.000)Perjalanan Dinas 45.506.000 407.335.000 (524.656.000)

Sub jumlah (413.297.000) 1.195.956.000 (510.981.000)III. Belanja Modal

Peralatan danMesin 50.000.000 - 50.000.000

Sub jumlah 50.000.000 - 50.000.000Jumlah 191.968.000 1.138.149.000 (239.807.000)

Apabia dilihat dari data keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

Inspektorat BPKP telah mengelola anggaran dengan sangat ketat melalui

berbagai penghematan diluar standar yang ditentukan oleh Menteri

Keuangan, untuk mencapai target kinerja dengan kuantitas yang tetap dan

meningkat. Dalam hal ini Inspektorat BPKP perlu mendapat perhatian yang

lebih terhadap anggaran agar operasional Inspektorat BPKP tidak

terkendala biaya dalam mengawal BPKP mencapai visi dan misi, dan

terimplementasinya dengan baik ANGGARAN BERBASIS KINERJA., yang

selama ini belum diterapkan di Inspektorat BPKP khususnya.

67

2) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Inspektorat BPKP per 31 Desember 2013 sebanyak

37 pegawai, dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta

pendidikan sebagai berikut:

Berdasarkan Golongan Per31-12-2012 Tambah Kurang Per

31/12/2013Golongan IV 6 0 0 6Golongan III 31 0 3 28Golongan II 2 1 1 2

Jumlah sebelum Koreksi 39 1 4 36Koreksi:Golongan III 1 0 0 1

Jumlah setelah Koreksi 40 1 4 37

Berdasarkan Jabatan Per31-12-2012 Tambah Kurang Per

31/12/2013Struktural- Eselon II 1 0 0 1- Eselon IV 1 0 0 1Fungsional Auditor 30 2 4 28Fungsional Arsiparis 2 0 0 2Fungsional Pranata Komputer 1 0 0 1Bendahara Pengeluaran 1 0 0 1Pengelolan BMN 0 0 1 -1Pengelolan SAI 0 1 0 1Staf TU 2 0 0 2Calon Auditor 1 0 1 0

Jumlah sebelum Koreksi 39 3 6 36Koreksi:Pengelola BMN 1 0 0 1


Berdasarkan Pendidikan Per31-12-2012 Tambah Kurang Per

31/12/2013S-2 4 0 0 4S-1/DIV 25 0 3 22D-3 8 1 1 8SLTA 2 0 0 2

Jumlah sebelum Koreksi 39 1 4 36Koreksi:D-3 1 0 0 1


68

3) Sarana PenunjangSarana penunjang yang dimiliki oleh Inspektorat BPKP per 31 Desember

2013 berdasarkan Laporan Barang Milik Negara (BMN) adalah senilai

Rp1.612.150.547,00 terdiri atas Peralatan dan Mesin senilai

Rp1.580.107.622,00 dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp22.692.925,00.

Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2011, sarana penunjang

mengalami penambahan sebesar Rp93.482.960,00.Rincian mutasi sarana

dan prasarana adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Saldo Akhir01/01/2013 31/12/2013

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)1) Tanah 0 0 0 0,002) Peralatan & Mesin 1.580.107.622,00 149.215.000,00 0 1.729.322.622,003) Gedung & Bangunan 0 0 0 0,004) Jalan, Irigasi, & Jaringan 0 0 0 0,005) Aset Tetap Lainnya 22.692.925,00 0,00 0 22.692.925,00

1.602.800.547,00 149.215.000,00 0,00 1.752.015.547,00

No. Kelompok Barang

Jumlah

MutasiKurang

MutasiTambah

Peralatan dan mesin yang menjadi kinerja output tahun 2013 senilai

Rp149.215.000,00terdiri atas:

Alat pengolahan data computer senilai Rp139.865.000,00

Pengembangan BMN, Pemasangan Power Steering pada Minibus B

1053 PQ senilai Rp9.350.000,00.

Berdasarkan nilai ekualisasi antara Neraca SAI dengan Neraca BMN

dengan mempertimbangkan akumulasi penyusutan maka nilai sarana dan

prasarana tersebut adalah:

1) Saldo Aset Tetap menurut Neraca SAI per31 Desember 2013

Tanah Rp 0,00 Peralatan dan Mesin Rp 1.729.322.622,00 Akumulasi Penyusutan Rp (1.488.748.811,00) Gedung dan Bangunan Rp 0,00 Aset Tetap Lainnya Rp 22.692.925,00

Jumlah Rp 263.266.736,00

69

2) Saldo Aset Tetap menurut Neraca BMN per31 Desember 2013 :

Tanah Rp 0,00 Peralatan dan Mesin Rp 1.729.322.622,00 Akumulasi Penyusutan Rp (1.488.748.811,00) Gedung dan Bangunan Rp 0,00 Aset Tetap Lainnya Rp 22.692.925,00

Jumlah Rp 263.266.736,00Perbedaan Rp 0,00

70

BAB IV PENUTUP

elama tahun 2013, Inspektorat BPKP telah melaksanakan

tugas dan fungsinya semaksimal mungkin, terutama dalam

merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan kondisi

anggaran atau pembiayaan yang sangat terbatas dan di bawah standar yang

berlaku. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat BPKP, karena

seluruh tupoksi yang dilaksanakan, hampir sebagan besar memerlukan dana

untuk perjalanan dinas dalam negeri. Ketercapaian target yang terealisasi tidak

terlepas dari adanya dukungan manajemen Inspektorat BPKP (terutama PFA dan

PFU) yang selalu ikhlas dan menerima, serta melaksanakan seluruh tugas dan

fungsi yang diembannya dengan penuh tanggung jawab meskipun dalam kondisi

yang terbatas.

Tingkat keberhasilan atas lima indikator kinerja utama (sasaran)sebagaimana

dimuat dalam Renstra dan Tapkin Tahun 2013 Inspektorat BPKP, dapat

disimpulkan dalam empat kategori hasil penilaian, yaitu:

1. Indikator Capaian Kinerja di atas target yang ditetapkan, sebanyak tujuh IK

(21,21%);

2. Indikator Capaian Kinerja sesuai target yang ditetapkan, sebanyak 16 IK

(48,48%);

3. Indikator Capaian Kinerja di bawah target yang ditetapkan, sebanyak sembilan

IK (27,27%);

4. Indikator Capaian Kinerja tidak terlaksana, sebanyak satu IK, yaitu forum

komunikasi JFA, karena keterbatasan anggaran (3,03%)

Secara umum capaian kinerja tahun 2013 Inspektorat BPKP, telah berhasil, hal ini

didukung dengan keberhasilan atas 23 indikator kinerja kegiatan atau 69,70%

S

71

yang capaian kinerja kegiatannya mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra

atau Tapkin tahun 2013. Meskipun demikian masih terdapat delapan indikator

kinerja kegiatan yang mendukung sasaran tersebut masih belum mencapai hasil

yang optimal atau masih di bawah target yang ditetapkan tahun 2013. Hal ini

menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan yang akan dilakukan

pada tahun yang akan datang.

LAMPIRAN I / 1 - 1

VISI :

Indikator Kinerja Sat Target Realisasi

%Capkin Indikator Kinerja Sat Target Realisa

si % Capkin IK Output Satuan TargetRenstra

TargetTapkin Realisasi % Cap.

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 191 % 77 50,9 66,08 1. 1. % 77 50,88 66,08 1 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Lap.Hasil evaluasi

SPIPLap 35 29 28,00 80

2 Reviu Laporan Keuangan Lap.Hasil Riviu Lap 2 2 2,00 1003 Audit Operasional Lap.Hasil Audit

OperasionalLap 29 37 31,00 106,90

4 Audit Khusus Lap.Hasil Audit Khusus Lap 12 6 1,00 8,33

5 Evaluasi atas Kinerja/ Kegiatan Laporan Hasil Evaluasi Lap 29 30 58,00 200,00

6 Monitoring Tindak Lanjut Temuan HasilAudit BPK

% Temuan Hasil AuditBPK yg di-TL

% 100 86,33 86,33

7 Penyusunan Sistem Pelaporan Gratifikasi % tersedia SistemPelaporan Gratifikasi

% 100 80,00 80

8 Penyusunan Sistem PengaduanMasyarakat yang Efektif

% tersedia SistemPengaduan Masy.yg

Efektif

% 100 90 90

9 Monitoring Penyelesaian Tindaklanjutatas Pengaduan yang DisampaikanMasyarakat

% Penyelesaian TLatas Pengaduan yangDisampaikan Masy.

% 80 100 125,00

10 Pemutakhiran Data Hasil Pengawasandan Tindak Lanjut dengan Auditan

% ditindaklanjutinyarekomendasi hasilevaluasi, reviu, dan

audit

% 77 50,88 66,08

% 90 132 146,37 1. 2. % 90 131,7 146,37 11 Penyusunan /PengembanganPemutakhiran Pedoman Pengawasan diLingkungan Inspektorat

Pedoman Pengawasan Dok. 5 5 3 60

12 Penyelenggaraan SPIP LapTriwulanan SPIP Lap 4 4 1 2513 Pengelolaan Website Kegiatan Pemutakhiran

data WebsiteKeg. 2 3 150,00

14 Mengikuti Rapat Kerja BPKP Jumlah Kegiatan RakerBPKP

Keg. 2 2 100,00

15 Rapat Unit Kerja Jumlah Kegiatan RakerInspektorat

Keg. 1 1 1 100

16 Penyusunan Laporan Berkala Kinerja Lap.Tepat Waktu Lap 21 21 21 10017 Penyusunan LAKIP Unit Kerja LAKIP Lap 1 1 1 10018 Penyusunan dan Revisi RKT Dok.RKT dan Revisi Dok. 2 2 2 100

% 85 73,1 86,02 % 85 73,12 86,02 19 Memproses Kenaikan Pangkat Terpadu Keg. Kenaikan Pangkat Keg. 2 2 100

20 Administrasi Kepegawaian Lap. Triwulnan Kepeg. Lap 4 4 9 225,0021 Pengembangan Budaya Kerja Keg. Buka Keg. 2 2 2 10022 Penilaian Angka Kredit Unit Kerja Keg. PAK Keg. 4 4 3 75,0023 Forum Komunikasi JFA Keg. Komunikasi JFA Keg. 1 0 024 Pengelolaan Kearsipan Daftar Pertelaan Arsip

yg Dimutakhirkan dgnTepat Waktu

Buah 2 2 100

% 85 85,7 100,80 % 85 85,68 100,80 25 Mengikuti Penyusunan dan Revisi RKA-KL/DIPA

Jumlah dok. RKA Dok. 2 2 2 100

26 Penyusunan Laporan Keuangan danPendukungnya

LapKeu & Lap.Forum Lap 14 14 14 100

27 Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium,dan Vakasi

Frekuensi PembayarnGaiji, lembur, honor,vakasi tepat waktu

Kej. 13 13 100

28 Operasional Perkantoran dan Pimpinan Frekuensi Permintaanyg Dipenuhi sesuai

Kebutuhan

Kali/Bin 12 12 100

29 Biaya Jasa-Jasa Frekuensi Kali/Bin 12 12 100

2 Terpenuhinya kebutuhansarana dan prasaranaaparatur-BPKP

Persepsi kepuasanterhadap pelayanan

sarana dan prasarana

% 85 78,5 92,35 2. 1. % 85 78,5 92,35 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah alat olah data Unit 5 5 23 460

2 Inventarisasi BMN Frekuensi Inv.BMN Keg. 2 2 2 1003 Perawatan Peralatan Kantor Jumlah alat kantor Unit 70 70 70 100,004 Perawatan Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Unit 6 6 7 116,67

Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Negara



Auditor Intern BPKP yang Profesional dalam Rangka Meningkatkan Kinerja BPKPMendorong Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Terwujudnya Iklim yangMencegah KKN di Lingkungan BPKPTerwujudnya jaminan mutu dan kepatuhan terhadap standar/ketentuan yang berlakudalam setiap pelaksanaan kegiatan BPKP

Pengawasan InternAkuntabilitas KeuanganNegara dan PembinaanPenyelenggaraan SistemPengendalian InternPemerintah (SPIP)

Persentaseditindaklanjutinyarekomendasi hasil

evaluasi, reviu, danaudit

Persentase jumlahrencana penugasan

yang terealisasi

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya-BPKP


yang terealisasi


pengelolakepegawaian



7Persentase

ditindaklanjutinyarekomendasi hasil


SASARAN PROGRAM

TUJUAN :

MISI :

INSPEKTORAT BPKP



1 13Meningkatnya efektifitasperencanaan pengawasansebesar 90% dan kualitaspengelolaan keuangansebesar 100%

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

KEGIATANUraian Uraian Uraian

LAMPIRAN II / 1 - 2


%Capkin DIPA Revisi Realisasi % Cap. IK Output Sat Target

Renstra Realisasi % Cap.2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

A. PKP2T1 % 77 50,9 66,08 1 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern 266.713.000 228.677.150 85,74 Lap.Hasil evaluasi SPIP Lap 35 28,00 80,00

2 Reviu Laporan Keuangan 100.930.000 95.255.000 94,38 Lap.Hasil Riviu Lap 2 2,00 100,003 Audit Operasional 780.793.000 777.479.350 99,58 Lap.Hasil Audit

OperasionalLap 29 31,00 106,90

4 Audit Khusus 166.940.000 125.765.400 75,34 Lap.Hasil Audit Khusus Lap 12 1,00 8,33

5 Evaluasi atas Kinerja/ Kegiatan 797.955.000 788.248.234 98,78 Laporan Hasil Evaluasi Lap 29 58,00 200,00

6 Monitoring Tindak Lanjut Temuan HasilAudit BPK

35.957.217 78.325.800 217,83 % Temuan Hasil AuditBPK yg di-TL

% 100 86,33 86,33

7 Penyusunan Sistem PelaporanGratifikasi

- - 0,00 % tersedia SistemPelaporan Gratifikasi

% 100 80,00 80,00

8 Penyusunan Sistem PengaduanMasyarakat yang Efektif

- - 0,00 % tersedia SistemPengaduan Masy.yg

Efektif

% 100 90 90,00

9 Monitoring Penyelesaian Tindaklanjutatas Pengaduan yang DisampaikanMasyarakat

8.670.000 - 0,00 % Penyelesaian TLatas Pengaduan yangDisampaikan Masy.

% 80 100 125,00

10 Pemutakhiran Data Hasil Pengawasandan Tindak Lanjut dengan Auditan

62.156.783 62.156.783 100,00 % ditindaklanjutinyarekomendasi hasilevaluasi, reviu, dan

audit

% 77 50,885 66,08

% 90 132 146,37 11 Penyusunan /PengembanganPemutakhiran Pedoman Pengawasan diLingkungan Inspektorat

97.990.000 54.875.000 56,00 Pedoman Pengawasan Dok. 5 3 60,00

12 Penyelenggaraan SPIP 13.005.000 - 0,00 LapTriwulanan SPIP Lap 4 1 25,0013 Pengelolaan Website 7.460.000 8.290.000 111,13 Kegiatan Pemutakhiran

data WebsiteKeg. 2 3 150,00

14 Mengikuti Rapat Kerja BPKP 29.600.000 29.716.384 100,39 Jumlah Kegiatan RakerBPKP

Keg. 2 2 100,00

15 Rapat Unit Kerja 48.552.000 95.785.000 197,28 Jumlah Kegiatan RakerInspektorat

Keg. 1 1 100,00

16 Penyusunan Laporan Berkala Kinerja 40.544.000 24.490.000 60,40 Lap.Tepat Waktu Lap 21 21 100,0017 Penyusunan LAKIP Unit Kerja 9.100.000 - 0,00 LAKIP Lap 1 1 100,0018 Penyusunan dan Revisi RKT 63.779.000 62.938.822 98,68 Dok.RKT dan Revisi Dok. 2 2 100,00

% 85 73,1 86,02 19 Memproses Kenaikan Pangkat Terpadu 166.148.000 124.059.905 74,67 Keg. Kenaikan Pangkat Keg. 2 2 100,00

20 Administrasi Kepegawaian 17.500.000 6.430.000 36,74 Lap. Triwulnan Kepeg. Lap 4 9 225,0021 Pengembangan Budaya Kerja 34.074.000 8.400.000 24,65 Keg. Buka Keg. 2 2 100,0022 Penilaian Angka Kredit Unit Kerja 15.895.000 15.600.000 98,14 Keg. PAK Keg. 4 3 75,0023 Forum Komunikasi JFA 11.336.000 - 0,00 Keg. Komunikasi JFA Keg. 1 0 0,0024 Pengelolaan Kearsipan 88.655.000 78.233.500 88,24 Daftar Pertelaan Arsip

yg Dimutakhirkan dgnTepat Waktu

Buah 2 2 100,00

% 85 85,7 100,80 25 Mengikuti Penyusunan dan Revisi RKA-KL/DIPA

62.310.000 62.310.000 100,00 Jumlah dok. RKA Dok. 2 2 100,00

26 Penyusunan Laporan Keuangan danPendukungnya

59.761.000 112.955.896 189,01 LapKeu & Lap.Forum Lap 14 14 100,00

27 Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium,dan Vakasi

2.667.800.000 2.584.262.511 96,87 Frekuensi PembayarnGaiji, lembur, honor,vakasi tepat waktu

Kej. 13 13 100,00

Input (Dana Rp)

INSPEKTORAT BPKPPENGUKURAN EFISIENSI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

Output


yang terealisasi




1 7

Meningkatnya efektifitasperencanaan pengawasansebesar 90% dan kualitaspengelolaan keuangansebesar 100%

Persentaseditindaklanjutinyarekomendasi hasil


SASARAN KEGIATAN

Uraian Uraian

LAMPIRAN II / 2 - 2


%Capkin DIPA Revisi Realisasi % Cap. IK Output Sat Target

Renstra Realisasi % Cap.2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

Input (Dana Rp) Output

1 7

SASARAN KEGIATAN

Uraian Uraian

28 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 139.910.000 107.759.289 77,02 Frekuensi Permintaanyg Dipenuhi sesuai

Kebutuhan

Kali/Bin 12 12 100,00

29 Biaya Jasa-Jasa 4.800.000 1.450.500 30,22 Frekuensi Kali/Bin 12 12 100,00

2 Terpenuhinya kebutuhansarana dan prasaranaaparatur-BPKP



% 85 78,5 92,35 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin 150.000.000 149.215.000 99,48 Jumlah alat olah data Unit 5 23 460,00

2 Inventarisasi BMN 5.780.000 - 0,00 Frekuensi Inv.BMN Keg. 2 2 100,003 Perawatan Peralatan Kantor 30.001.000 13.745.000 45,82 Jumlah alat kantor Unit 70 70 100,004 Perawatan Kendaraan Bermotor 93.312.000 49.650.786 53,21 Kendaraan Bermotor Unit 6 7 116,67

B. NON PKP2T1 PMPRB 198.515.000 189.627.779 95,522 Strakom PBAK 29.550.000 9.000.000 30,46

LAMPIRAN III / 1 - 1

DIPA 2013 DIPA 2012 DIPA 2011 DIPA 2010 DIPA 2013 DIPA 2012 DIPA 2011 DIPA 2010 2013 2012 2011 2010

I. Belanja PegawaiBelanja Gaji 2.532.176.000,00 1.976.911.000,00 2.032.282.000,00 1.799.513.000,00 2.475.760.511,00 2.061.134.727,00 1.785.755.255,00 1.771.387.439,00 97,77 104,26 87,87 98,44Belanja Lembur 36.864.000,00 36.864.000,00 39.300.000,00 50.895.000,00 14.102.000,00 8.925.000,00 0,00 696.000,00 38,25 24,21 0,00 1,37

Sub jumlah 2.569.040.000,00 2.013.775.000,00 2.071.582.000,00 1.850.408.000,00 2.489.862.511,00 2.070.059.727,00 1.785.755.255,00 1.772.083.439,00 96,92 102,79 86,20 95,77II. Belanja Barang

Operasional 292.425.000,00 197.463.000,00 204.327.000,00 180.247.000,00 238.371.326,00 137.907.993,00 174.077.812,00 114.126.295,00 81,52 69,84 85,20 63,32Non Operasional 212.767.000,00 794.015.000,00 14.520.000,00 10.800.000,00 208.058.979,00 529.440.647,00 7.040.000,00 10.600.000,00 97,79 66,68 48,48 98,15Pemeliharaan 123.313.000,00 95.830.000,00 79.840.000,00 93.965.000,00 63.395.786,00 53.055.027,00 71.788.606,00 61.576.479,00 51,41 55,36 89,92 65,53Perjalanan Dinas 2.957.947.000,00 2.912.441.000,00 2.505.106.000,00 3.029.762.000,00 2.795.799.711,00 2.866.826.535,00 2.396.265.624,00 2.826.159.853,00 94,52 98,43 95,66 93,28

Sub jumlah 3.586.452.000,00 3.999.749.000,00 2.803.793.000,00 3.314.774.000,00 3.305.625.802,00 3.587.230.202,00 2.649.172.042,00 3.012.462.627,00 92,17 89,69 94,49 90,88III. Belanja Modal

Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 149.215.000,00 93.482.960,00 97.094.965,00 49.731.000,00 99,48 93,48 97,09 99,46Sub jumlah 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 149.215.000,00 93.482.960,00 97.094.965,00 49.731.000,00 99,48 93,48 97,09 99,46

6.305.492.000,00 6.113.524.000,00 4.975.375.000,00 5.215.182.000,00 5.944.703.313,00 5.750.772.889,00 4.532.022.262,00 4.834.277.066,00 94,28 94,07 91,09 92,70

No. Jenis MAK Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian %

PERBANDINGAN DATA KEUANGAN TAHUN 2010-2013

Jumlah

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI · PDF fileLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ... (KKN). LAKIP Inspektorat BPKP ini memiliki dua fungsi utama, ... Kelompok Jabatan Fungsional,

Documents