- i - LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM Jln. HOS Cokroaminoto No. 1, Telp. (0370) 653954 Mataram
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- i -
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2014
DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM
Jln. HOS Cokroaminoto No. 1, Telp. (0370) 653954 Mataram
- ii -
IKHTISAR EKSEKUTIF
Salah satu instrumen bagi setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan adalah melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau
yang lebih dikenal dengan sebutan LAKIP.Penyusunan LAKIP merupakan cerminan sejauh
mana kinerja suatu organisasi pemerintah dapat mencapai sasaran dan tujuan berdasarkan
Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas
Pendapatansebagai salah satu unit organisasi Pemerintah Kota Mataram berkewajiban untuk
menyusun LAKIP 2014 sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana
pemerintah daerah bidang pendapatan.
Pengelolaan pendapatan daerah mengalami perubahan yang signifikan terutama dalam
kaitannya dengan jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini sejalan dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, yang mengatur kembali tentang kewenangan pengelolaan potensi pendapatan daerah
khususnya pajak daerah dan retribusi daerah antara pemerintah provinsi dengan pemerintah
kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2014jenis pajak daerah yang
menjadi kewenangan pengelolaan pendapatan daerah bertambah menjadi 10jenis pajak
daerah dari 6 jenis pajak daerah pada awal periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Mataram. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuanPeraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 seri D),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran
Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 seri D), yang diikuti dengan dikeluarkannya
Peraturan Walikota Nomor 22/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendapatan Kota Mataram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram
Nomor 32 Tahun 2011 Tanggal 26 Desember 2011 tentang perubahan beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 31 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013
tentang tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 22/PERT/2008
- iii -
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram, pada bagian
kedua pasal 3 (tiga), disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.Untuk melaksanakan tugas
pokok tersebut, maka Dinas Pendapatan Kota Mataram menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan
daerah sesuai dengan kewenangannya;
3. Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugasdibidang pendapatan daerah;
4. Sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
Adapun Sistematika Penyusunan LAKIP Dinas Pendapatan Kota Mataramadalah
sebagai berikut :
Ikhtisar Eksekutif
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja
Bab III. Akuntabilitas Kinerja
Bab IV. Penutup
Lampiran
- iv -
DAFTAR ISI
Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 FungsiLakip 2
1.3 Tujuan dan Manfaat Lakip 3
1.4 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Mataram 3
1.5 SistematikaPenyusunanLakip14
BAB II PERENCANAAN KINERJA 15
2.1 Visi dan Misi SKPD 15
2.2 Tujuan dan Sasaran 15
2.3 Strategi dan Kebijakan 16
2.4 Program dan Kegiatan 16
2.5 Perjanjian Kinerja 17
2.2 Perjanjian Kinerja 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
3.1 CapaianKinerjaOrganisasi 19
3.2 RealisasiAnggaran 33
BAB IV PENUTUP 34
LAMPIRAN
- v -
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 StandarOperasionalProsedur (SOP) DinasPendapatan Kota Mataram vi Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan KotaMataram 6
- vi -
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan 5 Kepangkatan Tabel 1.2 Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Jabatan Struktural 6 Tabel 1.3 Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Tingkat Pendidikan 6 Tabel 1.4 Komposisi Tenaga Non-PNSD padaDinasPendapatan Kota Mataram7 Tabel 1.5 Komposisi PNSD yang mengikutiPendidikandanPelatihan
PengelolaanPajak Daerah 7 Tabel 1.6 Aset Dinas Pendapatan Kota Mataram 10 Tabel 1.7 ObyekPajak Hotel di Kota Mataram 11 Tabel 1.8 ObyekPajak Restoran di Kota Mataram 11 Tabel 1.9 ObyekPajak Hiburan di Kota Mataram 12 Tabel 1.10 ObyekPajak Parkir di Kota Mataram 12 Tabel 1.11 ObyekSarang Burung Walet di Kota Mataram 13 Tabel 1.12 ObyekPajak Air Tanah di Kota Mataram 13 Tabel 1.13 ObyekBPHTBdi Kota Mataram 14 Tabel 1.14 ObyekPBB di Kota Mataram 15 Tabel 1.15 ObyekPajakReklame di Kota Mataram 15 Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram 18 Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram 19 Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan PAD dan Tingkat Partisipasi Wajib Pajak
Daerahdan Tingkat PelayananPajak Daerah 24 Tabel 3.3 RasioEfektifitasPAD 28 Tabel 3.4 RasioEfisiensiPAD 29 Tabel 3.5 RasioPertumbuhanPAD 30 Tabel 3.6 PersentaseRealisasiPenerimaan PAD Terhadap APBD 31 Tabel 3.7 CapaianIndikatorKinerjaDinasPendapatan Kota Mataram 32 Tabel 3.8 RincianAlokasidanRealisasiAnggaranperiode 2010-2014 33
- vii -
DAFTAR ISI
Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 FungsiLakip 2
1.3 Tujuan dan Manfaat Lakip 3
1.4 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Mataram 3
1.5 SistematikaPenyusunanLakip16
BAB II PERENCANAAN KINERJA 17
2.1 Perencanaan Kinerja 17
2.2 Perjanjian Kinerja 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
3.1 CapaianKinerjaOrganisasi 19
3.2 RealisasiAnggaran 33
BAB IV PENUTUP 34
LAMPIRAN
- viii -
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan KotaMataram 6
- ix -
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Komposisi PNS Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan 5 Kepangkatan Tabel 1.2 Komposisi PNS Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Jabatan Struktural 8 Tabel 1.3 Komposisi PNS Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Tingkat Pendidikan 9 Tabel 1.4 Komposisi Tenaga Kontrak PEMDA 9 Tabel 1.5 Aset Dinas Pendapatan Kota Mataram 10 Tabel 1.6 ObyekPajak Hotel di Kota Mataram 11 Tabel 1.7 ObyekPajak Restoran di Kota Mataram 11 Tabel 1.8 ObyekPajak Hiburan di Kota Mataram 12 Tabel 1.9 ObyekPajak Parkir di Kota Mataram 12 Tabel 1.10 ObyekSarang Burung Walet di Kota Mataram 13 Tabel 1.11 ObyekPajak Air Tanah di Kota Mataram 13 Tabel 1.12 ObyekBPHTBdi Kota Mataram 14 Tabel 1.13 ObyekPBB di Kota Mataram 15 Tabel 1.14 ObyekPajakReklame di Kota Mataram 15 Tabel 2.1 TujuandanSasaranDinasPendapatan Kota Mataram 17 Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram 17 Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram 22 Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan PAD dan Tingkat Partisipasi Wajib Pajak
Daerahdan Tingkat PelayananPajak Daerah 24 Tabel 3.3 RasioEfektifitasPAD 28 Tabel 3.4 RasioEfisiensiPAD 29 Tabel 3.5 RasioPertumbuhanPAD 30 Tabel 3.6 PersentaseRealisasiPenerimaan PAD Terhadap APBD 31 Tabel 3.7 CapaianIndikatorKinerjaDinasPendapatan Kota Mataram 32 Tabel 3.8 RincianAlokasidanRealisasiAnggaranperiode 2010-2014 33
- x -
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Akhir-akhir ini kinerja instansi pemerintah menjadi sorotan, terutama sejak
timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai
mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh
instansi pemerintah. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, dan nyata sangatdiperlukansehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat
dilakukan secara berdayaguna dan berhasilgunadalamrangkaterciptanya penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (Good Governance).
Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif.
Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan pada kemampuan instansi
dalam menyerap anggaran, meskipun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program
masih jauh dibawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu
instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi harus dapat diukur dan pengukuran
tersebut tidak semata-mata pada input (masukan) dari program, melainkan lebih
ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat, dan dampaknya.
Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan
akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan.
Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan instansi pemerintahdapat dilihat dari
kemampuan mengelolasumber daya yang dimilikisesuai dengan rencana yang telah
disusun.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap SKPD
berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas program/kegiatan yang
telah dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban ini dikenal dengan sebutan LAKIP
atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- xi -
LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
mediaakuntabilitas yang dapat dipakaioleh instansi pemerintah untuk
melaksanakankewajiban dalam rangka pertanggungjawaban kepada para pemangku
kepentingan (stakeholder). Media akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat
informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang
memberikan delegasi/ wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan
pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta
oleh para pemangku kepentingan guna menentukan fokus perbaikan kinerja yang
berkesinambungan.
Bagi setiap SKPD, penyusunan LAKIP merupakan penterjemahan atas tugas pokok
dan fungsi yang diembannya melalui pelaksanaan setiap program/kegiatan sesuai dengan
yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian visi melalui misi dan strategi
organisasi berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
1.2. Fungsi Lakip
LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berfungsi sebagai :
1. Media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi.
2. Media pertanggungjawaban secara tertulis kepada pemberi wewenang dan mandat.
3. Media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan
kewajiban menjawab yang disampaikan kepada pemberi wewenang atas penggunaan
anggaran dalam berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Media informasi, tentang sejauh mana penerapan perinsip-prinsip good governance
termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang
bersangkutan. Salah satu fungsi manajemen adalah pelaporan, yang dapat dijadikan
alat untuk evaluasi guna menentukan fokus perbaikan kinerja berkesinambungan
yang harus dilakukan.
1.3. Tujuan dan Manfaat Lakip
- xii -
Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
adalah untuk mewujudkan akuntabilitas SKPD kepada pihak yang memberi
mandat/amanah, atau dengan kata lain LAKIP merupakan sarana bagi SKPD untuk
mengkomunikasikan tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses
pencapaiannya dalam kaitannya dengan mandat atau tugas pokok dan fungsi yang
diembannya.
Adapun manfaat LAKIP bagi SKPD adalah untuk :
1. Meningkatkan akuntabilitas. Hal ini juga akan memberi pengaruh terhadap
kredibilitas SKPD yang bersangkutan; semakin akuntabel LAKIP SKPD maka
semakin kredibel SKPD tersebut.
2. Umpan balik untuk peningkatan kinerja SKPD yang bersangkutan, yang dapat
dilakukan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari
perencanaan kinerja hingga pada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai
akuntabilitas pada lingkungan kerja SKPD.
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab yang diemban.
1.4. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Mataram
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram
(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 seri D), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5
Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram
(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 seri D), yang diikuti dengan
dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 22/PERT/2008 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2011 Tanggal 26 Desember 2011
tentang perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor
- xiii -
31 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Walikota Mataram Nomor 22/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram, disebutkan bahwa tugas pokok Dinas
Pendapatan Kota Mataram adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.Sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah sebagai
Perumuskebijakan teknis dibidang pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya,
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan
daerah sesuai dengan kewenangannya, Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan
tugas dibidang pendapatan daerah, Sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
Dinas Pendapatan Kota Mataram sampai dengan saat ini terdapat 9 (Sembilan) jenis
pajak daerah yang telah dikelola langsung oleh DinasPendapatan Kota Mataram yaitu pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung
Walet, BPHTB dan PBB-P2danPajakReklame. Merujuk pada tugas pokok tersebut, maka
secara teknis operasional kewenangan Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan potensi yang ditetapkan oleh
aturan yang berlaku.
Adapun aturan yang digunakan sebagai rujukan dalam penggalian potensi pendapatan
daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (PDRD). Pemberlakuan aturan ini memiliki makna bahwa perimbangan
dalam penguasaan sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah ditata kembali, baik
pajak maupun retribusi yang memenuhi kriteria sebagai pajak daerahdan retribusi daerah
diserahkan kepada daerah. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah,
khususnya bagi Dinas Pendapatan Kota Mataram, dalam rangka optimalisasi peranan PAD
sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah.
Sebagai pelaksana pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, Dinas Pendapatan Kota
Matarammelakukan peningkatan kinerja melaluiintensifikasi dan ekstensifikasi pajak
daerah dalampencapaianvisidanmisi yang telahditetapkansebagaiberikut :
1. PeningkatankinerjamelaluiIntensifikasidilakukandenganPenguatanSumberDayaAparaturdan
PenguatanSumberDaya Modal.
PenguatanSumberDayaAparaturdilakukanmelaluiPendidikandanPelatihan,
DiklatdanBimbinganTeknisdibidangperpajakandaerahsertapenguasaan system
- xiv -
aplikasipengelolaanpajakdaerah.SedangkanPenguatanSumberDaya Modal
melaluiketersediaanalatkelengkapandanfasilitaspenunjangberupasaranadanprasaranasebagaib
agiandari asset daerahsertaketersediaananggaran yang
digunakanuntukmenunjangkelancarantugasdanfungsiDinasPendapatan Kota
Mataramdalampencapaiantujuandansasaran yang telahditetapkan.
a. PenguatanSumber Daya Aparatur
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan Kota Mataram
didukung oleh 69 (EnamPuluh Sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
dan 10 (Sepuluh) Orang Tenaga Non PegawaiNegeriSipilDaerah (Non-PNSD), dengan
rincian komposisisebagai berikut :
1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan kepangkatan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.1
Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Kepangkatan
No. Pangkat Jumlah Orang Keterangan
1. Gol. IV 7
2. Gol. III 37
3. Gol. II 23
4. Gol. I 2
J u m l a h 69
Sumber : Data Kepegawaian Dispenda Kota Mataram, 2014
Komposisi Pegawai Negeri SipilDaerah berdasarkan jabatan struktural tercermin
seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 1.2
Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Jabatan Struktural
No. Jabatan Struktural Jumlah Orang Keterangan
1. Kepala Dinas 1
2. Sekretaris 1
- xv -
3. Kepala Bidang 3
4. Ka. Subag. / Kepala Seksi 12
5. Staf 52
J u m l a h 69
Sumber : Data Kepegawaian Dispenda Kota Mataram, 2014
Sedangkan komposisi Pegawai Negeri SipilDaerah berdasarkan tingkat
pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1.3 Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Orang Keterangan
1. Pasca Sarjana (S-2) 7
2. Sarjana (S-1) 32 3. D-3 8 4. SLTA 20 5. SLTP 1 6. SD 1
J u m l a h 69
Sumber : Data Kepegawaian Dispenda Kota Mataram,2014
2. Komposisi Non PegawaiNegeriSipilDaerah (Non-PNSD)
Adapun Komposisi Non PegawaiNegeriSipil Daerah (Non-PNSD)
padaDinasPendapatan Kota Mataramuntukmendukungkelancarantugasdanfungsi
yang dilaksanakandapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.4 Komposisi Non PegawaiNegeriSipil Daerah (Non-PNSD)
PadaDinasPendapatan Kota Mataram
No. Uraian Jumlah Orang Keterangan
1. Tenaga Pendataan PBB-P2 3
2. Tenaga Operator Consule (OC) PBB - P2 1
3. Tenaga KeamananKantor 3
- xvi -
4. Tenaga Supir 3
J u m l a h 10 Sumber : Data Kepegawaian Dispenda Kota Mataram,2014
3. KomposisiPegawaiNegeriSipil Daerah (PNSD) yang mengikutiPendidikandanPelatihanPengelolaanPajak Daerah
AdapunKomposisiPegawaiNegeriSipil Daerah (PNSD) padaDinasPendapatan Kota
Mataramyang mengikutiPendidikandanPelatihanPengelolaanPajak
Daerahdapatdilihatpadatebel 1.5 di bawahini :
Tabel 1.5 Komposisi PegawaiNegeriSipil Daerah (PNSD)
Yang MengikutiPendidikandanPelatihanPengelolaanPajak Daerah
No. Uraian Jumlah Orang Keterangan
1. Pendidikan D-1 sebagai Operator Console (OC) PBB-P2 di SekolahTinggiAkuntansi Negara (STAN)
1
2. Pendidikan D-1 sebagaiTenagaPenilai PBB-P2 di SekolahTinggiAkuntansi Negara (STAN)
3
3. PelatihanJuruSitaPajak Daerah di SekolahTinggiAkuntansi Negara (STAN)
3
4. PelatihanPemeriksaanPajak Daerah di SekolahTinggiAkuntansi Negara (STAN)
3
J u m l a h 10 Sumber : Data Kepegawaian Dispenda Kota Mataram,2014
Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban, keberadaan
jajaran personil pada Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Mataram tersusun
dalam bagan struktur organisasi berikut ini.
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM
KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM,
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM NIP. 19640507 199203 1016
SEKRETARIS,
WAHYU SUTRISNO, SS NIP. 19581022 1981 01 1 002
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN,
KEPALA BIDANG
PELAYANAN, PENYULUHA DAN
PENAGIHAN,
KEPALA BIDANG
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN
PENETAPAN PENDAPATAN DAERAH,
KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN,
- xvii -
b. PenguatanSumberDayaModal
Penguatansumberdaya modal
dimaksudkanadalahketersediaanfasilitasberupasaranadanprasaranasebagaibagiandari
asset daerahsertaketersediaananggaranyang
digunakanuntukmenunjangkelancarantugasdanfungsiDinasPendapatan Kota
Mataramdalampencapaiantujuandansasaran yang telahditetapkan.Adapun Asset
daerahyang dimiliki Dinas Pendapatan Kota Mataram berdasarkan hasil rekonsiliasi
BMD Tahun 2014, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 1.6 Asset Dinas Pendapatan Kota Mataram
No. Akun. Neraca NilaiBarangMilik Daerah (BMD) Keterangan
SaldoAwal Mutasi SaldoAkhir
1 2 3 4 5 6
- xviii -
A. ASET LANCAR 0.00 0.00 0.00
1 Persedian 0.00 0.00 0.00
B. ASET TETAP
38,656,586,770.00
(33,491,181,010.00)
5,165,405,760.00
1 Tanah
16,580,435,000.00
(16,580,435,000.00)
-
Pengalihan Asset
KeDinasKoperind
ag. Kota Mataram
2 PeralatandanMesin
4,134,734,861.00
109,740,760.00
4,244,475,621.00
PemberianHibah
dari KPP
3 GedungdanBangunan
17,456,433,770.00
(17,020,486,770.00)
435,947,000.00
Pengalihan Asset
KeDinasKoperind
ag. Kota Mataram
4 Jalan,
IrigasidanJaringan
33,943,534.00
0.00
33,943,534.00
5 AsetTetapLainnya
451,039,605.00
0.00
451,039,605.00
6 KonstruksiDalamPenge
rjakan
0.00 0.00
-
C. ASET LAINNYA
251,311,500.00
0.00
251,311,500.00
Aset Lain-lain
251,311,500.00
0.00
251,311,500.00
JUMLAH
38,907,898,270.00
(33,491,181,010.00)
5,416,717,260.00
Sumber : Data Dinas Pendapatan Kota Mataram, 2014
2. PeningkatankinerjamelaluiEkstensifikasidilakuandenganmelaksanakankegiatanPendataan,
perhitungan, penetapandanpenagihanpajakdaerahterkaitketersediaan data yang
akuratdanperhitungansertapenetapan target
danpotensipajakdaerahsertamelakukansosialisasipajakdaerah
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah,
Dinas Pendapatan Kota Mataram jugamemiliki tanggung jawab sebagai pengumpul Pendapatan
Asli Daerah (PAD).Berdasarkanhasilpelaksanaankegiatanpendataanpajakdaerah yang
telahdilaksanakanDinasPendapatan Kota MataranTahun 2014, keberadaanobyekpajakdaerah
yang menjadisumberpenerimaandaerah tercermin pada beberapa tabel berikut ini.
Tabel 1.7 ObyekPajakHotel di Kota Mataram
No. Lokasi Jumlah Keterangan
1. 2.
Kecamatan Ampenan Kecamatan Sekarbela
9 1
- xix -
3. 4. 5. 6.
Kecamatan Mataram Kecamatan Selaparang Kecamatan Cakranegara Kecamatan Sandubaya
9 22 69 2
Jumlah 112
Sumber : Data p4d Dispenda Kota Mataram 2014
Tabel 1.8 ObyekPajakRestoran di Kota Mataram
No. Lokasi Jumlah Keterangan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kecamatan Ampenan Kecamatan Sekarbela Kecamatan Mataram Kecamatan Selaparang Kecamatan Cakranegara Kecamatan Sandubaya
33 21 77 74 85 25
J u m l a h 315
Sumber : Data p4d Dispenda Kota Mataram, 2014
Tabel 1.9 ObyekPajakHiburan di Kota Mataram
No. Lokasi Jumlah Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kecamatan Ampenan
Kecamatan Sekarbela
Kecamatan Mataram
Kecamatan Selaparang
Kecamatan Cakranegara
Kecamatan Sandubaya
4
0
4
0
28
0
J u m l a h 36
Sumber : Data p4d Dispenda Kota Mataram, 2014
Tabel 1.10
ObyekPajak Parkir di Kota Mataram
No. Lokasi Jumlah Keterangan
1.
2.
3.
Kecamatan Ampenan
Kecamatan Sekarbela
Kecamatan Mataram
1
0
9
- xx -
4.
5.
6.
Kecamatan Selaparang
Kecamatan Cakranegara
Kecamatan Sandubaya
3
7
0
J u m l a h 19
Sumber : Data p4d Dispenda Kota Mataram, 2014
Tabel 1.11
ObyekPajak Sarang Burung Walet di Kota Mataram
No.
Wilayah
Jumlah
Ket
1 Kecamatan Ampenan 28
2 Kecamatan Sekarbela 0
3 Kecamatan Mataram 2
4. Kecamatan Selaparang 0
5. Kecamatan Cakranegara 16
6. Kecamatan Sandubaya 0
Jumlah 46
Sumber : Data p4d Dispenda Kota Mataram, 2014
Tabel 1.12 ObyekPajak Air Tanah di Kota Mataram
Sumber : Data p4d Dispenda Kota Mataram, 2014
Tabel 1.13 Obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
di Kota Mataram
No. Bulan
Jumlah Berkas yang diproses
Ket. Tahun 2013 Tahun 2014
Berkas Jumlah (Rp) Berkas Jumlah (Rp)
1. Januari 215 1.049.999.550,- 189 1.105.018.950,-
No. Wilayah Jumlah Ket
1. Kecamatan Ampenan 8
2. Kecamatan Sekarbela 0
3. Kecamatan Mataram 15
4. Kecamatan Selaparang 11
5. Kecamatan Cakranegara 59
6. Kecamatan Sandubaya 6
Jumlah 99
- xxi -
2 Februari 289 1.987.056.550,- 241 1.375.290.000,-
3 Maret 353 1.606.910544,- 231 1.655.473.130,-
4 April 345 1.582.858.384,- 223 1.404.015.100,-
5 Mei 275 2.195.214.338,- 186 1.298.282.451,-
6 Juni 338 2.321.924.750,- 278 1.936.407.750,-
7 Juli 287 2.358.109.300,- 182 1.579.005.825,-
8 Agustus 174 1.591.389.975,- 168 5.330.055.350,-
9 September 253 1.534.071.850,- 238 1.793.662.400,-
10 Oktober 225 1.767.489.350,- 170 2.724.241.150,-
11 November 251 1.894.292.050,- 204 2.252.545.562,-
12 Desember 289 2.601.065.000,- 188 1.148.129.850,-
J u m l a h 3.294 22.490.381.641,- 2.498 23.602.127.518,-
Sumber : Data Pengendalian Dispenda Kota Mataram, 2014
Tabel 1.14 ObyekPajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Sumber : Data Dinas Pendapatan Kota Mataram Tahun 2014
Berdasarkan data serahterimaPengelolaanPajakReklamedariDinasPertamanan Kota
MataramkeDinasPendapatan Kota MatarampadaTanggal 1 Sptember 2014, disajikandalam
table 1.13 dibawah :
Tabel 1.15 ObyekPajakReklame di Kota Mataram
No. Wilayah Jumlah WP Jumlah Penerimaan Ket
1. Kecamatan Ampenan 11.890 2.267.792.182,-
2. Kecamatan Sekarbela 8.527 1.600.756.744,-
3. Kecamatan Mataram 11.435 3.257.409.362,-
4. Kecamatan Selaparang 9.416 2.913.950.550,-
5. Kecamatan Cakranegara 7.333 5.304.113.762,-
6. Kecamatan Sandubaya 9.805 3.023.589.915,-
Jumlah 58.406 18.367.812.515,-
No. Wilayah Jumlah WP Jumlah Penerimaan Ket
- xxii -
Sumber : Data Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2014
1.5. Sistematika Penyusunan Lakip
Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Pendapatan Kota Mataram 2014 mengacu
pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
PetunjukTeknisPerjanjianKinerja, PelaporanKinerjadan Tata Cara
ReviuAtasLaporanKinerjaInstansiPemerintah, yang tersusun sebagai berikut :
Ikhtisar Eksekutif
Bab I Pendahuluan
Bab II Perencanaan Kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab IV Penutup
Lampiran
1. Se-Kota Mataram 1079
589
932,674,403,-
443,070,674.00
DinasPertamanan (Jan s/d Agust 2014) DinasPendapatan (Sept s/d Des 2014)
Jumlah 1.668
- xxiii -
BAB II PERENCANAANKINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran
dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan
oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja
ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk
mencapainya dalam tahun tertentu.
2.1. Visi dan Misi SKPD
Visi Dinas Pendapatan Kota Mataram yang ditetapkan dalam RENSTRA 2011-
2015 adalah “Terwujudnya Dinas Pendapatan Kota Mataram Sebagai Pengelola PAD
Yang Profesional”, maka untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendapatan Kota
Mataram menetapkan 2 (dua) misi yaitu :
1. Meningkatkan Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur.
2.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk
mencapai visi melalui misi yang ditetapkan dijabarkan sebagai berikut :
a. Misi Pertama :Meningkatkan Pencapaian Target PAD. Misi ini bertujuan
untuk Merealisasikan Target PAD secara Optimal. Adapun sasaran yang ditetapkan
guna mencapai hal tersebut adalah melalui :
1. Tersedianya Data Potensi PAD Sebagai Informasi Yang Akuntabel.
2. Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah
b. Misi Kedua :Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalitas Sumber Daya
Aparatur. Misi ini bertujuan untuk Menyediakan sumber daya aparatur yang
kompeten dan profesional. Adapun sasaran yang ditetapkan untuk mencapai hal
tersebut adalah melalui Terciptanya pengembangan sumber daya aparatur melalui
media edukasi maupun promosi jenjang karier.
2.3. Strategi dan Kebijakan
- xxiv -
Adapun Strategi dan Kebijakan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan dan
sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Akurasi Dalam Penyediaan Data Dan Informasi PAD
2. Penciptaan Iklim Yang Kondusif Antara Aparatur Dengan Wajib Pajak Daerah
3. Peningkatan Intensitas Dan Kualitas Pengembangan Sumber Daya Aparatur
2.4. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Dinas Pendapatan Kota Mataram tahun 2014 direncanakan
sebanyak 5 program dengan 32 kegiatan. Dalam perencanaan tersebut terdapat
penyesuian terhadap beberapa kegiatan, hal tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan
dan mensinergikan program kegiatan dengan tujuan, sasaran dan isu – isu permasalahan
yang berkembang.Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pendapatan Kota
Mataram untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
k. Penyediaan Makanan dan Minuman
l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
m. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
n. Penyediaan Administrasi Keuangan.
- xxv -
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
a. Pembangunan Gedung Kantor
b. Pengadaan Meublair
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari :
a. Pengadaan Pakaian Korpri
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan terdiri dari :
a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
b. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri
dari:
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
b. Pendataan Obyek Pajak Daerah
c. Peningkatan Manajemen Penagihan Pajak Daerah
d. Penanganan Pengaduan Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak Daerah.
e. Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
f. Penyusunan Produk-produk Hukum Bidang Keuangan
g. Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB
h. Sosialisasi Peraturan-peraturan Pajak Daerah
i. Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah
j. Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah
k. Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah
l. Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah
2.5. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sehingga terwujud
komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
- xxvi -
Dalam upaya pencapaian tujuan melalui sasaran strategis yang ditetapkan, telah
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram Tahun Anggaran
2014 yang disajikan pada tabel 2.1. berikut ini.
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2014
Dinas Pendapatan Kota Mataram No.
Sasaran Program/Kegiatan Indikator kinerja Target
1 2 3 4 1 Tersedianya Data Potensi
PAD Sebagai Informasi Yang Akuntabel
Data Yang Valid Dan Akuntabel 8 Jenis Pajak Daerah
2 Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Sebagai Wajib Pajak Daerah
1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
2. Persentase Wajib Pajak Daerah Yang Membayar Pajak Daerah
100%
3 Terciptanya Pengembangan Sumber Daya Aparatur Melalui Media Edukasi Maupun Promosi Jenjang Karir
Persentase Aparatur Yang Kompeten Dan Profesional
85%
Kegiatan : Anggaran :
- Pendataan Obyek Pajak Daerah 320,400,000.00
- Peningkatan Manajemen Penagihan Pajak Daerah 436,769,600.00
- Penanganan Pengaduan Dan Keberatan Wajib Pajak Daerah 90,600,000.00
- Kegiatan Gebyar Dan Penagihan PBB 1,112,453,125.00
- Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan 60,500,000.00
- Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB 1,145,568,000.00
- Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak Daerah 180,980,000.00
- Penghitungan Dan Penetapan Pajak Daerah 407,400,000.00
- Dekomentasi Pengelolaan Pajak Daerah 27,860,000.00
- Evaluasi, Pelaporan Dan Pembukuan Pendapatan Daerah 56.790.000,00
- Penelitian Dan Pemeriksaan Pajak Daerah 136,658,000.00
4.391.178.725,00
- xxvii
-
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban SKPD terhadap
pencapaian sasaran pada tahun berjalan berdasarkan indikator kinerja yang telah
ditetapkan melalui pembandingan antara target dan pencapaian realisasi. Adapun
akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram berdasarkan pengukuran kinerja
yang dilakukan, disajikan pada tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1 PengukuranKinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram
Tahun Anggaran 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
Tersedianya Data Potensi PAD sebagai Informasi yang Akuntabel
Data yang Valid dan Akuntabel
8 Jenis Pajak Daerah 9 Jenis Pajak Daerah 100%
Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
100% Pajak Hotel :
Rp. 9,500,000,000.00 Rp.10,791,412,715,00 113,59 %
100% Pajak Restoran :
Rp 9,500,000,000.00 Rp. 10,831,060,378.00 114,01 %
100% Pajak Hiburan :
Rp 600,000,000.00 Rp 721,642,282.00 120,27 %
100% Pajak Parkir :
Rp 425,000,000.00 Rp 587,903,160.00 138,33 %
100% Pajak Air Tanah :
Rp 150,000,000.00 Rp 249,055,352.00 166,04 %
100%
Pajak Sarang Burung Walet :
- xxviii
-
Rp 5,000,000.00 Rp 1,800,000.00 36,00 %
100% BPHTB :
Rp 22,000,000,000.00 Rp 23,602,127,518.00 107,28 %
100% PBB :
Rp 18,000,000,000.00 Rp 18,367,612,515.00 102,04 %
100% Reklame : Dinas Pertamanan :
Rp 1,900,000,000.00 Rp 932,674,403.00
Dinas Pendapatan : 72.41%
Rp 443,070,674.00
Rp 1,375,745,077.00
Terciptanya Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Media Edukasi maupun Promosi Jenjang Karier
PersentaseAparatur Yang Kompeten Dan Profesional
85% 100% 117.65%
Terselenggaranya Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah
Persentase Wajib Pajak Daerah Yang Terlayani
100% 100% 100.00%
Berdasarkan pencapaian sasaran yang ditunjukkan pada tabel pengukuran kinerja diatas,
maka sebagian besar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat capaian
sebesar 100% bahkan beberapa pencapaian sasaran strategis mampumelampaui persentase
yang ditargetkan.Hal tersebut menunjukkan kinerja yang optimal dari Dinas Pendapatan Kota
Mataram.
Pencapaian sasaran terkait penyediaan data potensi PAD yang akuntabel, sejak berlakunya
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemungutan semakin bertambah,
hasil penyesuaian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, yang
antara lain memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungut
pajak sarang burung walet, pajak air tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- xxix -
(BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi suatu
bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dari pemerintah pusat.Dengan pengalihan
pengelolaan pajak pusat menjadi pajak daerah tersebut, maka seluruh kegiatan proses
pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan
pajak akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Dinas Pendapatan
Kota Mataram, sehingga sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak
Daerah yang menjadi pengelolaan Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Tahun
2014bertambah menjadi 9 (sembilan) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
serta Pajak Reklame yang per-tanggal 1 September 2014 dialihkan pengelolaannya dari Dinas
Pertamanan Kota Mataram ke Dinas Pendapatan Kota Mataram. Sedangkan untuk retribusi
daerah yang sebelumnya masih ditangani Dinas Pendapatan Kota Mataram yaitu Retribusi
Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sesuai dengan Keputusan Walikota Mataram Nomor :
326/III/2013 tentang Pemberian Kewenangan Penarikan Retribusi pasar Grosir dan/atau
Pertokoan, pada tahun anggaran 2014, pengelolaannya sudah dialihkan ke Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram yang selanjutnya dirangkai dengan Pengalihan
Aset Daerah dari Dinas Pendapatan Kota Mataram ke Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan sesuai Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir
dan/atau Pertokoan Nomor 34.A/02-Dispenda/I/2014.
Pertumbuhan Ekonomi positif Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir ini
memberikan pengaruh besar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Mataram, hal tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya iklim usaha yang ada di Kota
Mataram seperti pembangunan hotel,restoran/rumah makandan hiburan sertapenambahan
jenis usaha-usaha lainnya, sehingga perkembangan iklim usaha tersebut merupakan sumber
utama dalam rangka penggalian potensi pajak daerah di Kota Mataram.Upaya peningkatkan
pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maupun retribusi
daerah terus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Mataram dengan melakukan peningkatan
kinerja pemungutan, penyempurnaan, penggalian potensi dan Pemutakhiran Data Base serta
proses pengelolaan pajak daerah berbasis informasi dan teknoligi (IT) sehingga target kinerja
yang direncanakan dapat tercapai dengan optimal.
- xxx -
Indikator penting dalam peningkatan kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram terkait
peningkatan kesadaran wajib pajak daerah adalah dengan melihat persentase penerimaan pajak
daerah dan mengukur tingkat pertisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang
ditunjukkan sebagaimana tersebut dalam tabel pengukuran kinerja di atas.
Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram terkait Peningkatan Kesadaran
Masyarakatsebagai wajib pajak daerah dijabarkan sebagai berikut :
1. Pajak Hotel
Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Hotel tergolong
optimal.Hal ini dibuktikan dari jumlah Rp. 9.500.000.000,- yang ditargetkan, jumlah
terealisasi sebesarRp. 10,791,412,715.00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp
1,291,412,715.00 dengan persentase sebesar 113,59 %. Sedangkan persentase tingkat
partisipasi wajib pajak daerah yang membayar pajak daerah adalah sebesar 100%.
2. Pajak Restoran.
Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Restoran
tergolong optimal. Hal ini dibuktikan dari jumlah Rp. 9.500.000.000,- yang ditargetkan,
jumlah terealisasi sebesar Rp 10,831,060,378.00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp
1,331,060,378.00 dengan persentase sebesar 114,01 %.Sedangkan persentase tingkat
partisipasi wajib pajak daerah yang membayar pajak daerah adalah sebesar 100%.
3. Pajak Hiburan.
Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Hiburan
tergolong optimal. Hal ini dibuktikan dari jumlah Rp. 600.000.000,- yang ditargetkan,
jumlah terealisasi sebesar Rp 721.642.282,00sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp
121.642.282,00 dengan persentase sebesar 120,27 %. Sedangkan persentase tingkat
partisipasi wajib pajak daerah yang membayar pajak daerah adalah sebesar 100%.
4. Pajak Parkir
Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Parkirtergolong
optimal. Hal ini dibuktikan dari jumlah Rp. 425.000.000,- yang ditargetkan, jumlah
- xxxi -
terealisasi sebesar Rp 587.903.160,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp
162.903.160,00dengan persentase sebesar 138,33 %. Sedangkan persentase tingkat
partisipasi wajib pajak daerah yang membayar pajak daerah adalah sebesar 100%.
5. Pajak Air Tanah
Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Air
Tanahtergolong optimal. Hal ini dibuktikan dari jumlah Rp. 150.000.000,- yang
ditargetkan, jumlah terealisasi sebesar Rp 249.055.352,00 sehingga terdapat selisih lebih
sebesar Rp 99.055.352,,00dengan persentase sebesar 166,04 %. Sedangkan persentase
tingkat partisipasi wajib pajak daerah yang membayar pajak daerah adalah sebesar 100%.
6. Pajak Sarang Burung Walet
Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Sarang Burung
Walet tergolong kurang optimal, karena persentase realisasi penerimaan pajak daerah
berada dibawah target 100 % yaitu sebesar 36,00 %. Dari target sebesar Rp. 5.000.000,-
jumlah terealisasi sebesar Rp. 1.800.000,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp.
3.200.000,- dengan tingkat partisipasi wajib pajak yang membayar pajak daerah sebesar
8,70%. Hal ini terjadi karena keberadaan Usaha burung walet banyak yang belum memiliki
ijin usaha resmi sehingga berdampak terhadap potensi pajak Sarang Burung Walet tidak
dapat diukur dengan baik.
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk BPHTB tergolong
sangat optimal, karena persentase realisasi penerimaan pajak daerah di atas target 100 %
yaitu sebesar 107,28%. Karena dari target sebesar Rp. 22.000.000.000,- jumlah terealisasi
sebesarRp.23.602.127.518,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp.
1.602.127.518,00dengan tingkat partisipasi wajib pajak yang berhasil diproses sebesar
100%.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk PBB-P2 tergolong
optimal, karena persentase realisasi penerimaan pajak daerah di atas target 100% yaitu
sebesar 102,04%. Dari target sebesar Rp. 18.000.000.000,- jumlah terealisasi sebesarRp.
18.367.612.515,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp367.612.515,00dengan
tingkat partisipasi wajib pajak yang membayar pajak daerah sebesar 97,34 %. Hal ini terjadi
karena masih dalam proses perbaikan basis data wajib pajak PBB-P2 perolehan/pelimpahan
- xxxii
-
dari Kantor Pelayanan Pajakbaik dari KPP Mataram Barat maupun dari KPP Mataram
Timur.
9. Pajak Reklame
Hasil pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Reklame
tergolong kurang optimal, karena persentase realisasi penerimaan pajak daerah masih di
bawah target 100 % yaitu sebesar 72,41 %. Karena dari target sebesar Rp. 1.900.000.000,-
jumlah terealisasi sebesarRp. 1.375.745.077,00yang bersumber dari hasil pemungutan
pajak reklame dari Dinas Pertamanan Kota Mataram sebelum pengalihan pengelolaan
periode bulan Januari s/d per-31 Agustus 2014 sebesar Rp. 932.674.403,00 dan hasil
pemungutan pajak reklame dari Dinas Pendapatan Kota Mataram setelah pengalihan
pengelolaan periode bulan September s/d per- 31Desember 2014 sebesar
Rp. 443.070.674,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 524.254.923,00 dengan
tingkat partisipasi wajib pajak sebesar 72,41%.
Indikator peningkatan kinerja terkait peningkatan kesadaran wajib pajak daerah yang
diukur berdasarkan persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan persentase tingkat
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah serta tingkat pelayanan kepada wajib
pajak daerah, perbandingannya dapat dilihat pada tabel Persentase Realisasi Penerimaan PAD,
Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Daerah dan Tingkat Pelayanan Kepada Wajib Pajak
Daerahtersebut di bawah ini :
Tabel 3.2
Realisasi Penerimaan PAD, Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Daerah
dan Tingkat Pelayanan Pajak Daerah
No. Jenis Pajak Daerah
Yang Dikelola Pengukuran
Realisasi Penerimaan Keterangan
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
1. Pajak Hotel Target 5.200.000.000,- 9.000.000.000,- 9.500.000.000,-
Realisasi 5.922.938.014,- 10.351.519.068,- 10,791,412,715,-
Tingkat Patisipasi 100% 100% 100%
Pelayanan Pajak
Daeah
100% 100% 100%
2. Pajak Restoran Target 7.300.000.000,- 7.800.000.000,- 9.500.000.000,-
Realisasi 7.525.423.164,- 9.577.267.010,- 10,831,060,378,-
Tingkat Patisipasi 100% 100% 100%
Pelayanan Pajak
Daeah
100% 100% 100%
- xxxiii
-
3. Pajak Hiburan Target 317.230.000,- 350.000.000,- 600.000.000,-
Realisasi 398.541.661,- 475.492.045,- 721.642.282,-
Tingkat Patisipasi 100% 100% 100%
Pelayanan Pajak
Daerah
100% 100% 100%
4 Pajak Parkir Target 375.000.000,- 400.000.000,- 425.000.000,-
Realisasi 395.712.777,- 443.375.786,- 587.903.160,-
Tingkat Patisipasi 100% 100% 100%
Pelayanan Pajak
Daerah
100% 100% 100%
5 Pajak Air Tanah Target 130.000.000,- 150.000.000,- 150.000.000,-
Realisasi 153.295.010,- 198.346.207,- 249.055.352,-
Tingkat Patisipasi 100% 100% 100%
Pelayanan Pajak
Daerah
100% 100% 100%
6 Pajak Sarang Burung
Walet
Target 50.000.000,- 50.000.000,- 5.000.000,-
Realisasi 12.329.600,- . 4.050.000,- 1.800.000,-
Tingkat Patisipasi 29,62% 10,87 %. 8,70 %.
Pelayanan Pajak
Daerah
100% 100% 100%
7 BPHTB Target 12.000.000.000,- 20.000.000.000,- 22.000.000.000,-
Realisasi 15.882.653.786 22.571.838.729,- 23.602.127.518,-
Tingkat Patisipasi 100% 100% 100%
Pelayanan Pajak
Daerah
100% 100% 100%
8 PBB Target 11.066.542.127 12.500.000.000,- 18.000.000.000,-
Realisasi 14.181.343.154 14.235.706.213,- 18.367.612.515,-
Tingkat Patisipasi 39,65% 49,46 %. 97,34 %.
Pelayanan Pajak
Daerah
100% 100% 100%
10 Pajak Reklame Target 1.700.000.000,- 1.900.000.000,- 1.900.000.000,- Pengalihan Pengelolaan (Per-1 Sept. 2014) dari Dinas Pertamanan
Realisasi 1.863.968.899,- 2.503.552.597,- 1.375.745.077,-
Tingkat Patisipasi 100% 100% 72,41%
Pelayanan Pajak
Daerah
100% 100% 100%
Indikator penting keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan
guna pencapaian visi melalui misi yang telah ditetapkan adalah tersedianya sumber daya
aparatur yang kompeten dan profesional. Salah satu cerminan terwujudnya peningkatan
kinerja aparatur dapat dilihat dari budaya kerja yang dikembangkan dalam suatu institusi.
Budaya kerja merupakan nilai-nilai yang diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap
- xxxiv
-
cara aparatur dalam bekerja, baik dalam sikap maupun perilaku, sebagai upaya menciptakan
iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi.
Dalam Pengukuran Kinerja Aparatur yang kompeten dan profesional, selain
Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Media Edukasi maupun Promosi Jenjang
Karier, ada 3 (tiga) dimensi kinerja yang dijadikan penilaian prestasi kerja adalah sebagai
berikut :
1. Tingkat kedisiplinan Pegawai sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi,
yang dijabarkan dalam penilaian terhadap ketidakhadiran, keterlambatan, dan lama
waktu kerja.
2. Tingkat kemampuan Pegawai sebagai suatu bentuk pemenuhan Kebutuhan organisasi
untuk memperoleh hasil penyelesaian tugas yang terandalkan, baik dari sisi kuantitas
maupun kualitas kinerja yang harus dicapai oleh seorang Pegawai.
3. Perilaku-perilaku inovatif dan spontan di luar persyaratan-persyaratan tugas formal
untuk meningkatkan efektivitas organisasi, antara lain dalam bentuk kerja sama,
tindakan protektif, gagasan-gagasan yang konstruktif dan kreatif, pelatihan diri, serta
sikap-sikap lain yang menguntungkan organisasi.
Dinas Pendapatan Kota Mataram sebagai salah satu institusi yang diberikan amanah
dalam bidang pendapatan daerah mencoba menanamkan budaya kerja yang diharapkan dapat
menjadi bagian dalam pembentukan karakter aparatur sehingga hal ini mampu menjembatani
terwujudnya visi yang diharapkan, yakni menjadi pengelola PAD yang profesional. Adapun
nilai-nilai yang diharapkan mampu sebagai motivator aparatur dalam memberikan kinerja yang
optimal ini antara lain :
1. Integritas
Setiap aparatur Dispenda Kota Mataram dituntut untuk memiliki integritas dalam kinerja
pelayanannya. Secara eksplisit integritas ini tercermin dari sikap maupun perilaku yang :
Jujur dan ikhlas.
Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab.
Teguh dan tegas.
2. Profesional
- xxxv
-
Profesional dapat ditunjukkan dengan sikap atau perilaku aparatur yang senantiasa
meningkatkan kompetensi diri serta memberikan hasil terbaik dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab yang diembannya.
3. Perbaikan Tiada Henti
Dalam hal ini sikap maupun perilaku yang dikedepankan adalah upaya-upaya untuk :
Senantiasa melakukan penyempurnaan.
Kreatif dan inovatif.
Dengan pengembangan nilai-nilai tersebut diharapkan setiap aparatur Dinas Pendapatan
Kota Mataram memiliki motivasi yang tinggi untuk memberikan kinerja pelayanan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, telah melahirkan
paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Paradigma baru
tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi
pada kepentingan publik. Tujuan desentralisasi salah satunya adalah peningkatan pelayanan
publik dengan meletakkan kewenangan pengelolaan sebagian urusan pemerintahan dan
keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Kewenangan pengelolaan keuangan daerah berimplikasi tuntutan kepada pemerintah
daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik,
sehingga keberhasilan keuangan daerah dengan demikian perlu diukur dengan menggunakan
beberapa indikator tertentu.Dinas Pendapatan kota Mataram dalam hal ini, dengan
keberhasilan yang dicapaiselama periode tahun 2010-2014, beberapa indikator yang digunakan
untuk mengukur keuangan daerah dalam mengetahui efektifitas dan efisiensi serta
Pertumbuhan PAD, digunakan parameter sebagai berikut :
1. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang
dikelola yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan
potensi riil daerah. Kemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.
Adapun Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung sebagai berikut :
Rasio Efektifitas PAD = Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD
X 100 %
Tabel 3.3
- xxxvi
-
Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Target Penerimaan
PAD Realisasi Penerimaan
PAD Rasio Efektifitas
2010 42,022,479,900.00 44,492,332,828.32 105.88 %
2011 60,514,511,410.00 82,300,211,074.00 136,00%
2012 78,661,707,800.00 95,919,779,218.29 121.94 %
2013 124,957,834,100.00 139,877,149,931.54 111.94 %
2014 160,415,308,854.00 208,167.308.448,82 129,76%
Pada Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010 – 2014) mengalami kenaikan
sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2010-2011 sebesar 30,12% (105,88% – 136,00%)
dan Tahun 2013-2014 sebesar 17,82% (111,94% - 129,76%). Sedangkan mengalami
penurunan 2 (dua) kali yaitu pada Tahun (2011-2012) sebesar 14,06% (136,00% -
121,94%) dan Tahun 2012 -2013) sebesar 10,00% (121,94% -111,94%). Jadi dapat
dikatakan bahwa selama lima tahun terakhir rasio efektifitas menggambarkan kodisi yang
semakin membaik.
2. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli daerah (PAD)
Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu diperbandingkan
dengan rasio efisiensi yang dicapai.Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi
pendapatan yang diterima.Kinerja Pemerintah daerah dikatakan Efisien apabila rasio yang
dicapai kurang dari 1(satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi,
kemampuan daerah akan semakin baik. Adapun Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Mataram dapat dihitung sebagai berikut.
Rasio Efisiensi PAD = Biaya Pemungutan Sumber
PADRealisasi Penerimaan PAD
X 100 %
Tabel 3.4 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- xxxvii
-
Tahun Realisasi Penerimaan
PAD Biaya Pemungutan
Sumber PAD Rasio Efektifitas
2010 44,492,332,828.32 5,633,260,930.00 12,66 %
2011 82,300,211,074.00 3,517,303,486.00 4,27%
2012 95,919,779,218.29 4,707,065,439.00 4,91 %
2013 139,877,149,931.54 4,611,573,720.00 3,30 %
2014 208,167.308.448,82 5,562,445,862.00 2,67%
Pada Tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010 – 2014) mengalami
penurunan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2010-2011 sebesar 8,39%
(12,66% – 4,27%) dan Tahun 2012-2013 sebesar 1,61% (4,91% - 3,30%) serta Tahun
2013-2014 sebesar 0,63% (3,30% - 2,67%). Sedangkan mengalami kenaikan pada Tahun
(2011-2012) sebesar 0,64% (4,27% - 4,91%). Jadi dapat dikatakan selama lima tahun
terakhir tingkat efisiensi menggambarkan kodisi yang semakin baik.
3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rasio Pertumbuhan (Grouth Ratio) digunakan untuk mengukur seberapa besar
kemampuan pemerintah derah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan
yang telah dicapai dari periodeke periode berikutnya.Dengan mengetahui Pertumbuhan
PAD maka dapat dilakukan Evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu
mendapat perhatian.Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah,
maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. Adapun Rasio Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dapat dihitung sebagai berikut.
Rasio Pertumbuhan PAD = PAD t 1 – PAD t0 PAD t0
X 100 %
Tabel 3.5 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun PAD t0 PAD t1 Rasio
Pertumbuhan
2010 - 2011 44,492,332,828.32 82,300,211,074.00 84,98 %
- xxxvii
i -
2011 - 2012 82,300,211,074.00 95,919,779,218.29 16,55%
2012 - 2013 95,919,779,218.29 139,877,149,931.54 45,83 %
2013 - 2014 139,877,149,931.54 208,167.308.448,82 8,82 %
Pada Tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli
Daerah Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010 – 2014) mengalami
penurunan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu dari tahun 2009-2010 sebesar (84,98% ),
turun68,43% pada Tahun 2010-2011 sebesar (16,55%). Sedangkan kenaikan terjadi dari
Tahun (2010-2011) sebesar (16,55%), naik 29,28% pada Tahun 2011-2012 sebesar
(45,83%) dan dari Tahun 2011-2012 sebesar (45,83%) naik 2,99% pada Tahun 2012-
2013 sebesar (48,82%). Jadi dapat dikatakan selama lima tahun terakhir tingkat
Pertumbuhan PAD menggambarkan kodisi yang semakin baik.
4. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Elastisitas Pendapatan Asli daerah (PAD) digunakan untuk mengukur derajad kepekaan
PAD terhadap adanya perubahan perekonomian.Adapun Elastisitas Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Mataram untuk Tahun 2014 dapat dihitung sebagai berikut.
PAD Elastisity = Pertumbuhan Penerimaan PAD Pertumbuhan PDRB
X 100 %
= 8,82
8,05
X 100 %
= 1,10%
Dari hasil analisa ratio di atas dengan mengacu pada potensi maupun capaian PAD,
maka pada tahun 2014dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat ratio efektifitas pengelolaan
PADsebesar 129,76%yang diimbangi dengan tingkatratio efisiensi PADsebesar 2,67%,dan ratio
pertumbuhan PAD sebesar 48,82%,mengambarkanKemampuan dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi lebih efektif serta tingkat kemadirian dalam pengumpulan sumber-sumber
penerimaan mengalami peningkatan.Tingkat kemandirian dalam pengumpulan sumber-
- xxxix
-
sumber penerimaan yang mengalami peningkatan dengan kenaikan persentase di atas 10%
dapat dilihat pada tabel 3.6 Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap APBD di bawah
ini.
Tabel 3.6
Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap APBD
No. Tahun PAD (Rp.) APBD (Rp.) %
1. 2010 44.492.332.828,32 556.508.276.413,02 7,99
2. 2011 82.300.211.074,00 679.040.672.702,71 12,12
3. 2012 95.919.779.218,29 755.237.369.807,29 12,70
4. 2013 134.411.455.232,93 827.804.744.077,13 16,24
5. 2014 208,031,706,154.45 1.082.547.260.586,68 19,22
Sumber Data : Laporan Realisasi APBD, 2010-2014; diolah.
.
Berdasarkan Analisis Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode
2010-2014, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi
salah satu program utama yang diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sedangkan
Capaian Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD, Renstra dan
Renja SKPD dapat digambarkan pada tabel 3.7 dibawah ini.
- xl -
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram
NO Indikator Kinerja
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
2010 2011 2012 2013 2014
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISAS
I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah Data Potensi PAD sebagai Informasi yang Akuntabel
4 Jenis Pajak
Daerah dan 3 Jenis
Retribusi Daerah
4 Jenis Pajak
Daerah dan 3 Jenis
Retribusi Daerah
7 Jenis Pajak
Daerah dan 3 Jenis
retribusi Daerah
7 Jenis Pajak
Daerah dan 3 Jenis
retribusi Daerah
7 Jenis Pajak
Daerah dan 2 Jenis
retribusi Daerah
7 Jenis Pajak
Daerah dan 2 Jenis retribusi Daerah
8 Jenis Pajak
Daerah dan 1 Jenis
retribusi Daerah
8 Jenis Pajak
Daerah dan 1 Jenis
retribusi Daerah
8 Jenis Pajak
Daerah
8 Jenis Pajak
Daerah
2 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disusun
1 Rancangan
perda BPHTB
1 Rancangan
perda BPHTB
1 Rancangan perda PBB-
P2
1 Rancangan perda PBB-
P2
1 Perda PBB P2 dan 8
Perwal PBB-P2
1 Perda PBB P2 dan
8 Perwal PBB-P2
4 Perwal Pajak
Daerah
3 Perwal Pajak
Daerah
1 Rancangan Perda Pajak Daerah dan
11 Draf Perwal Pajak
Daerah
1 Rancangan Perda Pajak Daerah dan
11 Draf Perwal Pajak
Daerah
3 Jumlah Realisasi Pajak Daerah
19,717,619,900.00
19,454,520,726.00
31,358,436,000.00
43,141,033,812.00
39,572,230,000.00
45,596,900,874.00
71,550,000,000.00
79,374,881,763.00
83,000,000,000.00
91,749,599,728.00
4 Jumlah Realisasi Retribusi Daerah
14,517,500,000.00
13,457,130,694.00
15,541,640,000.00
14,048,627,262.00
15,738,962,000.00
16,953,181,532.00
17,824,074,100.00
20,251,127,301.91
17,918,490,500.00
21,014,517,907.00
5 Persentase Realisasi PAD terhadap Target PAD
42,022,479,900.00
44,492,332,828.32
60,514,511,410.00
82,300,211,074.00
78,661,707,800.00
95,919,779,218.29
124,957,834,100.00
139,877,149,931.54
160,415,308,854.00
208,031,706,154.45
100 105.88 100 136.00 100 121.94 100 111.94 100 129.68
7 Persentase PAD terhadap APBD
42,022,479,900.00
44,492,332,828.32
60,514,511,410.00
82,300,211,074.00
78,661,707,800.00
95,919,779,218.29
124,957,834,100.00
139,877,149,931.54
160,415,308,854.00
208,031,706,154.45
550,000,000,000.00
556,508,276,413.02
648,862,491,019.96
679,040,672,702.71
721,899,242,989.50
755,237,369,807.29
864,905,445,373.00
865,839,838,811.63
1,055,390,821,061.67
1,082,547,260,586.68
7.64 7.99 9.33 12.12 10.90 12.70 14.45 16.16 15.20 19.22
8 Persentase Peningkatan PAD
42,022,479,900.00
44,492,332,828.32
60,514,511,410.00
82,300,211,074.00
78,661,707,800.00
95,919,779,218.29
124,957,834,100.00
139,877,149,931.54
160,415,308,854.00
208,031,706,154.45
- - 18,492,031,510.00
37,807,878,245.68
18,147,196,390.00
13,619,568,144.29
46,296,126,300.00
43,957,370,713.25
35,457,474,754.00
68,154,556,222.91
- - 44.01 84.98 29.99 16.55 58.85 45.83 28.38 48.72
9 Persentase Aparatur yang Kompeten dan Profesional
- - 25% 100% 35% 100% 65% 100% 85% 100%
10 Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan tingkat Partisipasi Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah
100%
97% 100% 98% 100% 89% 100% 83,82% 100%
89,82%
3.2. Realisasi Anggaran
- xli -
Berdasarkan anggaran yang disahkan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pendapatan
Kota Mataram selama periode 2010-2014 dan sebagai upaya pencapaian tujuan melalui
sasaran strategis yang ditetapkan, telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas
Pendapatan Kota Mataramyang tercermin dalam table 3.8 di bawah ini :
Tabel 3.8
Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran (% fisik & % keuangan) selama periode 2010-2014,
NO. TAHUN
ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN
(RP.) REALISASI ANGGARAN
(RP.)
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
KEUANGAN (%) FISIK (%)
1 2 3 4 5 6
1 2010
6,446,239,018.00
5.621.410.132,00 87,20 100%
2 2011 4,717,427,568.00 4.542.939.202,00 96,30 100%
3
2012
5,022,382,644.00 4.707.020.439,00 93.72 100%
4
2013
5,744,552,000.00 4,611,573,720.00 80.28 100%
5
2014
6,782,192,000.00 5,562,445,862.00 82.02 100%
JUMLAH
28,712,793,230.00
25.045.389.353,00 87,23 100%
- xlii -
BAB IV P E N U T U P
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram 2014
merupakan salah satu kewajiban sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menyampaikan
informasi tentang peyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan kewenangan yang
diemban. LaporanAkuntabilitasKinerjainidapatdimanfaatkansebagai :
a. Bahanevaluasiakuntabilitaskinerjabagipihak yang membutuhkan.
b. Penyempurnaandokumenperencanaanperiode yang akandatang
c. Penyempurnaanpelaksanaan program dankegiatan yang akandatang
d. Penyempurnaanberbagaikebijakan yang diperlukan
Berdasarkanhasilpengukurankinerjaterhadapcapaiansasaranstrategis, rata-rata
menunjukkantingkat capaian 100% . Hal tersebut dapat dilihat dari capaian realisasi
penerimaan beberapa jenis pajak daerah yang menjadi pengelolaan Dinas Pendapatan Kota
Mataram.SebagaiKoordinatorPendapatanAsli Daerah (PAD),
berdasarkanhasilpengukuranterhadaptingkatRasioEfektifitas PendapatanAsli Daerah (PAD)
menunjukkan persentase 129,76 %dengan Tingkat Efisiensi Pembiayaan sebesar 2,67
%.Sedangkan Ratio Pertumbuhan PAD menunjukkanpersentasesebesar 8,82% dengan
Tingkat Elastisity PAD sebesar 1,10%.
Kondisitersebutmenggambarkantingkatkemandiriandalampengumpulandanpeningkatansumb
er-sumber PAD semakinbaik.Hasil Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram tak lepas dari
upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan yang telah
dilakukanselamaperiode lima tahunberjalan. Beberapa strategi intensifikasi yang telah
dilakukan terkait dengan upaya peningkatan PAD selamatahun 2010-2014 antara lain :
1. Melakukan Kegiatan Rampung Pajak Guna Menganalisis Potensi Pajak Melalui
Mapping,ProfilingDan Benchmarking Terhadap Wajib Pajak.
2. Melakukan Perbaikan Terhadap Management Data Base Potensi-Potensi Pajak Daerah Yang
Dikelola Dinas Pendapatan Kota Mataram.
3. Penambahan Personil Khususnya Yang Terkait Dengan Spesifikasi Yang Dibutuhkan Dalam
Pengelolaan PBB-P2 Dan PengelolaanPajak Daerah PadaUmumnya.
- xliii -
4. Peningkatan Disiplin Kerja Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Melalui Kegiatan
Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah Dan Pelatihan Pelayanan.
5. Melakukan Sosialisasi Dan Pemberian Penyuluhan Kepada Masyarakat Mengenai Ketentuan –
Ketentuan Pajak Daerah Sesuai Amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah.
6. MelakukanKegiatanPendataanDalamRangkaMemperoleh Data Yang Valid, Akurat Dan
DapatDipertanggungJawabkan Serta MelakukanPemeliharaan Basis Data TerhadapWajibPajak
PBB-P2 DenganMelakukaanPendataanPasifUntukWajibPajak Yang DatangSendiri Dan
PendataanAktifDenganMelakukanPendataanLangsungKepadaWajibPajak PBB-P2
7. Melakukan Monitoring Dan PengawasanPajak Daerah Serta MelakukanPenelitianDan
PemeriksaanPajak Daerah DalamRangkaTertibAdministrasiDanPengamanan Target PAD.
8. MeningkatkanKualitas Dan JangkauanPelayanan Serta Penambahan Sarana Dan PrasaranaUntuk
Mendukung Kelancaran Pemungutan Pajak DaerahDan KinerjaPelayanan
9. PenerapanPenegakanAturanPerpajakanDenganBerkoordinasi Dan BersinergiDenganInstansi Yang
MemilikiKewenanganDalamPenegakanAturan
10. Penerapan System PengelolaanPajak Daerah DenganOptimalisasiInformasi Dan Teknologgi (IT).
Sedangkan kiat-kiat ekstensifikasi yang dilakukan melalui perluasan basis pajak dengan tetap
berpedoman pada amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Pendapatan Kota Mataram yang dapat disusun sebagai bahan penilaian kinerja dinas untuk
tahun 2014.
Mataram, 20 Januari 2015 Kepala Dinas Pendapatan
Kota Mataram,
H. MOH. SYAKIRIN, HUKMI, SE, MM NIP. 19640507 199203 1 016
.
- xliv -
Related Documents
![LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pelaporankerja/LKJiP... · 2019. 10. 28. · LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH] 6](https://static.cupdf.com/doc/110x72/608481864320a401ca24bb79/laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-2019-10-28-laporan-akuntabilitas-kinerja.jpg)
