LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-2015-sispenda-kota-mataram.pdf · Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM TAHUN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM Jln. HOS Cokroaminoto No. 1 Mataram Telp./Fax. (0370) 631954/ (0370)641223

Email :[email protected] http://www.mataramkota.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah

satuinstrumenbagisetiapinstansipemerintahuntukmempertanggungjawabkankeberhasilandankegag

alanpelaksanaanmisiorganisasimelaluisasarandantujuan yang

telahditetapkanadalahmelaluipenyusunanLaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahatau

yang lebihdikenaldengansebutan LAKIP.Penyusunan LAKIP merupakan cerminan sejauh mana

kinerja organisasi pemerintah dapat mencapai sasaran dan tujuan berdasarkan Rencana Strategis

(RENSTRA) yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatansebagai

salah satu unit organisasi Pemerintah Kota Mataram berkewajiban untuk menyusun LAKIP 2015

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah bidang

pendapatan.

Pengelolaan pendapatan daerah mengalami perubahan yang signifikan terutama dalam

kaitannya dengan jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang

mengatur kembali tentang kewenangan pengelolaan potensi pendapatan daerah khususnya pajak

daerah dan retribusi daerah antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2015 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan

pengelolaan pendapatan daerah bertambah menjadi 10 jenis pajak daerahdari 6

jenispajakdaerahpadaawalperiodeRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota

Mataram 2011-2015.

Secara umum kinerja DinasPendapatan Kota Mataramdapat dicapai dengan baik walaupun

beberapa indikator kinerja belum dapat dicapai sesuai target yang telahditetapkan,

halinidisebabkan oleh penetapan target yang kurang sempurnadanadanya-kegiatanyang diluar

kendali internal.Sejalandengankonsepanggaranberbasiskinerja, DinasPendapatan Kota

Mataramtahun 2015 melaksanakan program dankegiatandengananggaranbersumberAPBD Kota

Mataramdengan total anggaransebesarRp14.119.472.97,08

dapatterealisasisebesarRp12.421.585.957- atau87,97 %, sedangkanuntukPendapatan,dari total

yang ditargetkansebesarRp. 64.330.000.000,- dapatterealisasisebesarRp. 67.196.109.259,26 atau

104,46%.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuanPeraturan Daerah Kota MataramNomor 5

Tahun 2008 tentangPembentukanSusunanOrganisasiPerangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran

Daerah Kota MataramTahun 2008 Nomor 3 seri D), sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan

Daerah Kota MataramNomor 18 Tahun 2011 tentangPerubahanbeberapa kali

terakhirdenganPeraturan Daerah Kota MataramNomor 8 Tahun 2013

tentangPerubahanKeduaatasPeraturan Daerah Kota MataramNomor 5 Tahun 2008

tentangPembentukansusunanOrganisasiPerangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota

MataramTahun 2013 Nomor 1 seri D), yang diikuti dengan dikeluarkannya

PeraturanWalikotaNomor 22/PERT/2008

tentangRincianTugasPokokdanFungsiDinasPendapatan Kota Mataram,

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanWalikotaMataramNomor 32 Tahun 2011 Tanggal 26

Desember 2011 tentangperubahanbeberapa kali

terakhirdenganPeraturanWalikotaMataramNomor 31 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013

tentangtentangPerubahankeduaatasPeraturanWalikotaMataramNomor 22/PERT/2008

tentangRincianTugasPokokdanFungsiDinasPendapatan Kota Mataram, padabagiankeduapasal 3

(tiga), disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannyasehingga untuk melaksanakantugas pokok

tersebut, maka Dinas Pendapatan Kota Mataram menyelenggarakanfungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerahsesuaidengankewenangannya;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah

sesuaidengankewenangannya;

3. Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugasdibidang pendapatan daerah;

4. SebagaiKoordinatorPendapatanAsli Daerah (PAD).

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pertanggungjawaban dalam bentuk penyampaian informasi kinerja merupakan penekanan

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel. Hal ini sesuaidengan perubahan paradigma bahwa

pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga segala sumber daya yang tersedia diarahkan

kepada usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan ekonomi daerah yang

sangat cepat berakibat pada adanya perubahan anggaran pendapatan dan belanja yang pada

akhirnya Dinas Pendapatan Kota Mataram melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kinerja

Tahunan dengan mengacu pada APBD perubahan agar apa yang ditargetkan dapat dicapai dengan

OPTIMAL.

DAFTAR ISI

Halaman

IKHTISAR EKSEKUTIF i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 FungsiLakip 2

1.3 Tujuan dan Manfaat Lakip 3

1.4 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Mataram 3

1.5 SistematikaPenyusunanLakip14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

2.1 Visi dan Misi SKPD 15

2.2 Tujuan dan Sasaran 15

2.3 Strategi dan Kebijakan 16

2.4 Program dan Kegiatan 16

2.5 Perjanjian Kinerja 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

3.1 KerangkaPengukuranKinerja 19

3.2 PengukuranCapaianKinerja 20

3.3 CapaianIndikatorKinerja Utama 25

3.4 EvaluasiKinerjaSasaranStrategis 27

3.5 AkuntabilitasKeuangan 34

3.6 RealisasiAnggaran 39

BAB IV PENUTUP 40

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan KotaMataram 8

Standar Operasional Prosedur (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

A. Deskripsi :

Prosedur Operasi ini menguraikan tentang tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk laporan atas pencapaian kinerja

SKPD dalam satu tahun anggaran sesuai dengan data capaian kinerja yang dapat

dipertanggungjawabkan

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Surat Edaran Terkait :

Surat Penyusunan LAKIP-SKPD

D. Pihak yang Terkait :

1. Walikota Mataram

2. Sekretaris Daerah Kota Mataram

3. Asisten Setda. Kota Mataram

4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram

5. Sekretaris Dinas Pendapatan Kota Mataram

6. Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan Kota Mataram

7. Kepala Bidang Litbang Bappeda Kota Mataram

8. Kepala Seksi/Sub. Bagianpada Dinas Pendapatan Kota Mataram

9. Staf Subbag. Perencanaan Dinas Pendapatan Kota Mataram

10. Petugas Administrasi Umum

Nomor SOP : /Kep.DPD/XII/2015 Tanggal Revisi : 23 Desember 2015

Tanggal Pembuatan : 23 Desember 2014 Tanggal Efektif : 4 Januari 2016

PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS PENDAPATAN Jln. HOS Cokroaminoto No. 1 Mataram Telp./Fax. (0370) 631954/ (0370)641223

Email : [email protected] http://www.mataramkota.go.id

E. Peralatan/Perlengkapan/Pesyaratan :

1. Surat Penyusunan LAKIP SKPD

2. Perangkat Komputer.

3. Alat Tulis Kantor.

F. Dokumen yang Dihasilkan :

Laporan LAKIP SKPD yang sudah disahkan

G. Prosedur Kerja :

1. Petugas Administrasi menerima surat penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

2. Petugas Administrasi mengagenda surat masuk , melampirkan lembar disposisi dan

diteruskan kepada Kasubbag umum untuk diparaf dan selanjutnya diserahkan ke

Sekretaris

3. Sekretaris menerima dan membubuhkan paraf , kemudian disampaikan kepada kepala

Dinas

4. Kepala Dinas menerima dan mendisposisikan surat penyusunan LAKIP kepada

Sekretaris serta dilanjutkan ke Kasubbag Perencanaan untuk menyiapkan konsep

Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun LAKIP-SKPD

5. Kasubbag Perencanaan menyiapkan Konsep Keputusan Walikota tentang

pembentukan Tim PenyusunLAKIP-SKPD

6. Staf Teknis melaksanakan pengetikan Konsep Keputusan Walikota

7. Kasubbag Perencanaan menerima dan mengoreksi hasil pengetikan Konsep

Keputusan Walikota tentang pembentukan Tim Penyusun LAKIP-SKPD untuk

selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris, jika tidak, konsep Keputusan Walikota

dikembalikan ke Staf Teknis untuk diperbaiki.

8. Sekretaris menerima dan mengoreksi Konsep Keputusan Walikota tentang

pembentukan Tim Penyusun LAKIP-SKPD untuk selanjutnya diteruskan kepada

Kepala Dinas. Jika tidak, Konsep Keputusan Walikota dikembalikan ke Kasubbag

Perencanaan untuk diperbaiki.

9. Kepala Dinas menerima dan mengoreksi serta membubuhkan paraf Konsep

Keputusan Walikota tentang pembentukan Tim Penyusun LAKIP-SKPD, Jika tidak

disetujui, Konsep Keputusan Walikota dikembalikan kepada Kasubbag Perencanaan

melalui Sekretaris untuk diperbaiki.

10. Asisten menerima dan mengoreksi serta membubuhkan paraf Konsep Keputusan

Walikota tentang pembentukan Tim Penyusun LAKIP-SKPD, Jika tidak disetujui,

Konsep Keputusan Walikota dikembalikan kepada Kepala Dinas melalui Tenaga

Administrasi untuk ditindak lanjuti.

11. Sekretaris Daerah menerima dan mengoreksi serta membubuhkan paraf Konsep

Keputusan Walikota tentang pembentukan Tim Penyusun LAKIP-SKPD, Jika tidak

disetujui, Konsep Keputusan Walikota dikembalikan kepada Kepala Dinas melalui

Asisten untuk ditindaklanjuti.

12. Walikota menerima dan mengoreksi Konsep Keputusan Walikota tentang

pembentukan Tim Penyusun LAKIP-SKPD, serta membubuhkan tanda tangan

apabila disetujui. Jika tidak, Konsep Keputusan Walikota dikembalikan Kepada

Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah untuk ditindak lanjuti.

13. Petugas Administrasi menerima Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun LAKIP-

SKPD, selanjutnya membubuhkan nomor keputusan dan menyampaikan kepada

Kasubbag Perencanaan (Tim Penyusun) melalui Sekretaris.

14. Tim Penyusun melakukan penyusunan agenda kerja penyusunan Rancangan LAKIP-

SKPD serta menyiapkan data dan informasi terkait penyusunan Rancangan LAKIP-

SKPD

15. Tim penyusun melaksanakan penyusunan Rancangan LAKIP-SKPD

16. Sekretaris menerima dan mengoreksi serta membubuhkan paraf Rancangan LAKIP-

SKPD untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas. Jika tidak, Rancangan

LAKIP-SKPD dikembalikan keTim Penyusun LAKIP-SKPD untuk diperbaiki.

17. Kepala Dinas menerima dan mengoreksi Rancangan LAKIP-SKPD

danmembubuhkan tanda tangan apabila disetujui, Jika tidak, Rancangan LAKIP

dikembalikan kepada Tim Penyusun LAKIP-SKPD melalui Sekretaris untuk

diperbaiki.

18. Kasubbag Perencanaan menerima LAKIP-SKPD yang telah ditandatangani dan

selanjutnya menyiapkan konsep surat pengantar.

19. Staf Teknis melaksanakan pengetikan konsep surat pengantar LAKIP-SKPD

20. Kasubbag Perencanaan menerima dan mengoreksi hasil pengetikan konsep surat

pengantar LAKIP-SKPD serta membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, Konsep

surat pengantar LAKIP-SKPD dikembalikan kepada Staf Teknis untuk diperbaiki.

21. Sekretaris menerima dan mengoreksi konsep surat pengantar LAKIP-SKPD serta

membubuhkan tanda tangan apabila disetujui. Jika tidak, konsep surat pengantar

LAKIP-SKPD dikembalikan kepada Kasubbag Perencanaan untuk diperbaiki.

22. Petugas Administrasi menerima surat pengantar LAKIP-SKPD, membubuhkan

nomor, menyetempel dan menyampaikan kepada Kasubbag Perencanaan

23. Kasubbag Perencanaan menerima, menggandakan LAKIP-SKPD, selanjutnya

mengirimkan dan mengarsipkan

H. Jangka Waktu Penyelesaian :

±Sepuluh (10) hari

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akhir-akhir ini kinerja instansi pemerintah menjadi sorotan, terutama sejak timbulnya

iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai

yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sangat

diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan

berhasilguna dalam rangka terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good

Governance).

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif.

Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam

menyerap anggaran, meskipun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program masih jauh

dibawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah,

maka seluruh aktivitas instansi harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-

mata pada input (masukan) dari program, melainkan lebih ditekankan kepada keluaran,

proses, manfaat, dan dampaknya.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas

instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui

pengukuran kinerja, keberhasilan instansi pemerintahdapat dilihat dari kemampuan

mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap SKPD

berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas program/kegiatan yang

telah dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban ini dikenal dengan sebutan LAKIP atau

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah

mediaakuntabilitas yang dapat dipakaioleh instansi pemerintah untuk

melaksanakankewajiban dalam rangka pertanggungjawaban kepada para pemangku

kepentingan (stakeholder). Media akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat

informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan

delegasi/ wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan

pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh

para pemangku kepentingan guna menentukan fokus perbaikan kinerja yang

berkesinambungan.

Bagi setiap SKPD, penyusunan LAKIP merupakan penterjemahan atas tugas pokok

dan fungsi yang diembannya melalui pelaksanaan setiap program/kegiatan sesuai dengan

yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian visi melalui misi dan strategi organisasi

berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

1.2. Fungsi Lakip

LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berfungsi sebagai :

1. Media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi.

2. Media pertanggungjawaban secara tertulis kepada pemberi wewenang dan mandat.

3. Media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan

kewajiban menjawab yang disampaikan kepada pemberi wewenang atas penggunaan

anggaran dalam berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

4. Media informasi, tentang sejauh mana penerapan perinsip-prinsip good governance

termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang

bersangkutan. Salah satu fungsi manajemen adalah pelaporan, yang dapat dijadikan alat

untuk evaluasi guna menentukan fokus perbaikan kinerja berkesinambungan yang

harus dilakukan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Lakip

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

adalah untuk mewujudkan akuntabilitas SKPD kepada pihak yang memberi

mandat/amanah, atau dengan kata lain LAKIP merupakan sarana bagi SKPD untuk

mengkomunikasikan tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya

dalam kaitannya dengan mandat atau tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Adapun manfaat LAKIP bagi SKPD adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas. Hal ini juga akan memberi pengaruh terhadap kredibilitas

SKPD yang bersangkutan; semakin akuntabel LAKIP SKPD maka semakin kredibel

SKPD tersebut.

2. Umpan balik untuk peningkatan kinerja SKPD yang bersangkutan, yang dapat

dilakukan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari

perencanaan kinerja hingga pada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai

akuntabilitas pada lingkungan kerja SKPD.

3. Mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab yang diemban.

1.4. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Mataram

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun

2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram

(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 seri D), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008

tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran

Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 seri D), yang diikuti dengan dikeluarkannya

Peraturan Walikota Nomor 22/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendapatan Kota Mataram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Mataram Nomor 32 Tahun 2011 Tanggal 26 Desember 2011 tentang perubahan beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 31 Tahun 2013 tanggal 18

November 2013 tentang tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Mataram

Nomor 22/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota

Mataram, disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.Sedangkan fungsi

Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah sebagai Perumuskebijakan teknis dibidang

pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya, Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya,

Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah, Sebagai

Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Pendapatan Kota Mataram sampai dengan saat ini terdapat 9 (Sembilan) jenis

pajak daerah yang telah dikelola langsung yaitu pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB dan PBB-P2 dan Pajak

Reklame. Merujuk pada tugas pokok tersebut, maka secara teknis operasional kewenangan

Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berdasarkan potensi yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku.

Adapun aturan yang digunakan sebagai rujukan dalam penggalian potensi pendapatan

asli daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (PDRD). Pemberlakuan aturan ini memiliki makna bahwa perimbangan

dalam penguasaan sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah ditata kembali, baik

pajak maupun retribusi yang memenuhi kriteria sebagai pajak daerah dan retribusi daerah

diserahkan kepada daerah. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah,

khususnya bagi Dinas Pendapatan Kota Mataram, dalam rangka optimalisasi peranan PAD

sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah.

Sebagai pelaksana pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, Dinas Pendapatan Kota

Matarammelakukan peningkatan kinerja melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkanantara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja melalui Intensifikasi dilakukan dengan Penguatan Sumber Daya

Aparatur dan Penguatan Sumber Daya Modal. Penguatan Sumber Daya Aparatur

dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan, Diklat dan Bimbingan Teknis dibidang

perpajakan daerah serta penguasaan system aplikasi pengelolaan pajak daerah. Sedangkan

Penguatan Sumber Daya Modal melalui ketersediaan alat kelengkapan dan fasilitas

penunjang berupa sarana dan prasarana sebagai bagian dari asset daerah serta ketersediaan

anggaran yang digunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas

Pendapatan Kota Mataram dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

a. Penguatan Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan Kota Mataram

didukung oleh 69 (Enam Puluh Sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil Daerah

(PNSD) dan 16 (Enam Belas) Orang Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (Non-

PNSD), dengan rincian komposisi sebagai berikut :

1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan kepangkatan dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram

Berdasarkan Kepangkatan

No. Pangkat Jumlah Orang Keterangan

1. Gol. IV 8

2. Gol. III 40

3. Gol. II 19

4. Gol. I 2

J u m l a h 69

Sumber : Data Kepegawaian Dispenda Kota Mataram, 2015

Komposisi Pegawai Negeri SipilDaerah berdasarkan jabatan struktural

tercermin seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram

Berdasarkan Jabatan Struktural

No. Jabatan Struktural Jumlah Orang Keterangan

1. Kepala Dinas 1

2. Sekretaris 1

3. Kepala Bidang 3

4. Ka. Subag. / Kepala Seksi 12

5. Staf 52

J u m l a h 69

Sumber : Data Kepegawaian Dispenda Kota Mataram, 2015

Sedangkan komposisi Pegawai Negeri SipilDaerah berdasarkan tingkat

pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3

Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Orang Keterangan

1. Pasca Sarjana (S-2) 8

2. Sarjana (S-1) 33

3. D-3 8

4. SLTA 18

5. SLTP 1

6. SD 1

J u m l a h 69

Sumber : Data Kepegawaian Dispenda Kota Mataram,2015

2. Komposisi Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (Non-PNSD)

Adapun Komposisi Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (Non-PNSD) pada Dinas

Pendapatan Kota Mataram untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi yang

dilaksanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Komposisi Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (Non-PNSD)

Pada Dinas Pendapatan Kota Mataram No. Uraian Jumlah Orang Keterangan

1. Tenaga Pendataan PBB-P2 6

2. Tenaga Sistem Perpajakan 2

3. Tenaga KeamananKantor 3

4. Tenaga Supir 2

5. Tenaga Pajak Air Tanah 1

6. Tenaga Administrasi 2

J u m l a h 16

Sumber : Data Kepegawaian Dispenda Kota Mataram,2015

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban, keberadaan

jajaran personil pada Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Mataram tersusun dalam

bagan struktur organisasi berikut ini.

b. Penguatan Sumber DayaModal

Penguatan sumber daya modal dimaksudkan adalah ketersediaan fasilitas berupa

sarana dan prasaranasebagai bagian dari asset daerah serta ketersediaan anggaran yang

digunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kota

Mataram dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Asset

daerah yang dimiliki Dinas Pendapatan Kota Mataram berdasarkan hasil rekonsiliasi BMD

Tahun 2015, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM

KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM,

H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MMNIP. 19640507 199203 1016

SEKRETARIS,

WAHYU SUTRISNO, SS NIP. 19581022 1981 01 1 002

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG

PENGENDALIAN,

CHARISMA PUTRA, S.Pt.

NIP. 19700715 200212 1 011

KEPALA BIDANG

PELAYANAN, PENYULUHA DAN

PENAGIHAN,

Drs. MISBAH

NIP. 19631231 199703 1 034

KEPALA BIDANG

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN

PENETAPAN PENDAPATAN DAERAH,

AULIA PURNAMA SARI SE. MT

NIP. 19740502 199902 2 001

KEPALA SUB. BAGIAN

PERENCANAAN,

H. L. MOH. NURKHOLIS, SE

NIP. 19730301 200212 1 005

KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN,

B. VERA PRIMAYANTI Z., SE

NIP. 19740123 199902 2 001

KEPALA SEKSI PENELITIAN

DAN PEMERIKSAAN,

RIAN ADRIANDI, S.STP, M.Si.

NIP. 19820901 200012 1 001

KEPALA SEKSI PELAYANAN

PENERIMAAN DAERAH,

ZULCHAIDIR, SE.MM

NIP. 19700719 199803 1 007

KEPALA SEKSI PENDATAAN

DAN PENDAFTARAN,

B. ZUHIDA ARIANI, SE

NIP. 19710211 199703 2 004

KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN,

L. KESUMAJATI, SE

NIP. 19651127 199803 1 006

KEPALA SEKSI EVALUASI,

PELAPORAN DAN

PEMBUKUAN,

KETUT WIASMIKA, SE

KEPALA SEKSI PENYULUHAN

DAN INFORMASI,

AKMALUDIN, S.Sos

NIP. 19750805 199803 1 003

KEPALA SEKSI

PERHITUNGAN DAN

PENETAPAN,

YULIAN HADI ISKANDAR, SE

KEPALA SEKSI KEBERATAN

DAN RESTITUSI,

H. DANI SUMARLI, SE.MM

NIP. 1970923 199902 1 001

KEPALA SEKSI PENAGIHAN,

AHMAD AMRIN, SE

NIP. 19701227 199803 1 004

KEPALA SEKSI

PENGELOLAAN DATA

ELEKTRONIK,

B.SAPARTI HAMNI, S.Com

= Garis Perintah (Komando)

Tabel 1.5 Asset Dinas Pendapatan Kota Mataram

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir

1 2 3 4 5 6

A. ASET LANCAR 0.00 0.00 0.00

1 Persedian 0.00 0.00 0.00

B. ASET TETAP 5,165,405,760.00 41,576,750.30 5,206,982,510.30

1 Tanah 0.00 0.00 0.00

2Peralatan dan

Mesin4,244,475,621.00 52,998,750.30 4,297,474,371.30

3Gedung dan

Bangunan435,947,000.00 (7,600,000.00) 428,347,000.00

4Jalan, Irigasi dan

Jaringan33,943,534.00 (3,722,000.00) 30,221,534.00

5Aset Tetap

Lainnya451,039,605.00 (100,000.00) 450,939,605.00

6

Konstruksi

Dalam

Pengerjakan

0.00 0.00 0.00

C. ASET LAINNYA 251,311,500.00 0.00 251,311,500.00

Aset Lain-lain 251,311,500.00 0.00 251,311,500.00

5,416,717,260.00 41,576,750.30 5,458,294,010.30

No. Akun. NeracaNilai Barang Milik Daerah (BMD)

Keterangan

JUMLAH

Sumber : Data Dinas Pendapatan Kota Mataram, 2015

2. Peningkatan kinerja melalui Ekstensifikasi dilakuan dengan melaksanakan kegiatan

Pendataan dimana kegiatan pendataan merupakan ujung tombak dari semua kegiatan

dalam pengelolaan PAD, karena dari pendataan akan diperoleh data Wajib Pajak sebagai

dasar dalam menetapkan/menentukan berapa besar pembayaran maupun prediksi

penerimaan yang dapat diperoleh.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah,

Dinas Pendapatan Kota Mataram juga memiliki tanggung jawab sebagai pengumpul

Pendapatan Asli Daerah (PAD).Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan pajak

daerah yang telah dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota Mataran Tahun 2015, keberadaan

obyek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah tercermin pada beberapa tabel

berikut ini.

Tabel 1.6 Obyek Pajak Hotel di Kota Mataram

No. Lokasi Jumlah Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kecamatan Ampenan Kecamatan Sekarbela Kecamatan Mataram Kecamatan Selaparang Kecamatan Cakranegara Kecamatan Sandubaya

10 1

18 16 72 1

Jumlah 118

Sumber : Data p4d Dispenda Kota Mataram 2015

Tabel 1.7 Obyek Pajak Restoran di Kota Mataram


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kecamatan Ampenan Kecamatan Sekarbela Kecamatan Mataram Kecamatan Selaparang Kecamatan Cakranegara Kecamatan Sandubaya

45 17

105 76 81 20

J u m l a h 344

Sumber : Data p4d Dispenda Kota Mataram, 2015

Tabel 1.8 Obyek Pajak Hiburan di Kota Mataram


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kecamatan Ampenan

Kecamatan Sekarbela

Kecamatan Mataram

Kecamatan Selaparang

Kecamatan Cakranegara

Kecamatan Sandubaya

1

3

17

5

16

1

J u m l a h 43


Tabel 1.9

Obyek Pajak Parkir di Kota Mataram


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kecamatan Ampenan

Kecamatan Sekarbela

Kecamatan Mataram

Kecamatan Selaparang

Kecamatan Cakranegara

Kecamatan Sandubaya

1

0

11

4

7

1

J u m l a h 24


Tabel 1.10

Obyek Pajak Sarang Burung Walet di Kota Mataram

No.

Wilayah

Jumlah

Ket

1 Kecamatan Ampenan 28

2 Kecamatan Sekarbela 0

3 Kecamatan Mataram 2

4. Kecamatan Selaparang 0

5. Kecamatan Cakranegara 16

6. Kecamatan Sandubaya 0

Jumlah 46


Tabel 1.11 Obyek Pajak Air Tanah di Kota Mataram

S

u

m

b

er

:

D

a

t

a

p

4d Dispenda Kota Mataram, 2015

Tabel 1.12 Obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

di Kota Mataram Yang Berhasil Diproses

No. Bulan Jumlah Berkas yang

diproses Ket.

1. Januari 171

2 Februari 203

3 Maret 204

4 April 226

5 Mei 154

6 Juni 174

7 Juli 116

8 Agustus 166

9 September 170

10 Oktober 138

11 November 143

12 Desember 218

J u m l a h 2.083

Sumber : Data Pengendalian Dispenda Kota Mataram, 2015

Tabel 1.13 Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Sumber : Data Dinas Pendapatan Kota Mataram Tahun 2015

No. Wilayah Jumlah Ket

1. Kecamatan Ampenan 9

2. Kecamatan Sekarbela 0

3. Kecamatan Mataram 22

4. Kecamatan Selaparang 14

5. Kecamatan Cakranegara 63

6. Kecamatan Sandubaya 6

Jumlah 114

No. Wilayah Jumlah WP Ket

1. Kecamatan Ampenan 12.411

2. Kecamatan Sekarbela 10.919

3. Kecamatan Mataram 12.078

4. Kecamatan Selaparang 9.783

5. Kecamatan Cakranegara 8.456

6. Kecamatan Sandubaya 12.765

Jumlah 66.412

Berdasarkan data serah terima Pengelolaan Pajak Reklame dari Dinas Pertamanan Kota

Mataram ke Dinas Pendapatan Kota Mataram pada Tanggal 1 Sptember 2014, disajikan dalam

table 1.13 dibawah :

Tabel 1.14 Obyek Pajak Reklame di Kota Mataram

Sumber : Data Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2015

1.5. istematika Penyusunan Lakip

Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Pendapatan Kota Mataram 2015 mengacu pada

Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang

tersusun sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

No. Wilayah Jumlah WP Ket

1. Se-Kota Mataram 1245

Jumlah 1245

BAB II PERENCANAANKINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran

dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun

tertentu.

2.1. VisidanMisi SKPD

Visi Dinas Pendapatan Kota Mataram yang ditetapkan dalam RENSTRA 2011-2015

adalah “Terwujudnya Dinas Pendapatan Kota Mataram Sebagai Pengelola PAD Yang

Profesional”, maka untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendapatan Kota Mataram

menetapkan3 (tiga) misi yaitu :

1. MeningkatkanPencapaianTarget Pendapatan Asli Daerah

2. Meningkatkan Kompetensi danProfesionalitas Sumber Daya Aparatur

3. MeningkatkanKualitasdanJangkauanPelayanan.

3.2. TujuandanSasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk

mencapai visi melalui misi yang ditetapkan dijabarkan sebagai berikut :

a. Misi Pertama :Meningkatkan Pencapaian Target PAD. Misi ini bertujuan untuk

Merealisasikan Target PADsecara Optimal. Adapun sasaran yang ditetapkan guna

mencapai hal tersebut adalah melalui :

1. Tersedianya Data Potensi PAD Sebagai Informasi Yang Akuntabel.

2. TerciptanyaPeningkatan KesadaranMasyarakatsebagaiWajibPajak Daerah

b. Misi Kedua :Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur.

Misi ini bertujuan untuk Menyediakan sumber daya aparatur yang kompeten dan

profesional. Adapun sasaran yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut adalah

melalui Terciptanya pengembangan sumber daya aparatur melalui media edukasi

maupun promosi jenjang karier.

c. MisiKetiga:MeningkatkanKualitasdanJangkauanPelayanan.

Misiinibertujuanuntukmemberikanpelayanankepadawajibpajakdaerah. Adapunsasaran

yang

ditetapkanuntukmencapaimisitersebutadalahterselenggaranyapelayananpajakdaerah

2.3. StrategidanKebijakan

AdapunStrategidanKebijakan yang dilakukandalampencapaiantujuandansasaran yang

ditetapkanolehDinasPendapatan Kota Mataramadalahsebagaiberikut :

1. Peningkatan Akurasi Data dan Informasi PotensiPAD

2. Penciptaan Iklim Yang Kondusif Antara Aparatur Dengan Wajib Pajak Daerah

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

4. Peningkatan KualitasPelayananPajak Daerah

2.4. Program danKegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pendapatan Kota Mataram tahun 2015 direncanakan

sebanyak 5 program dengan 34 kegiatan. Dalam perencanaan tersebut terdapat penyesuian

terhadap beberapa kegiatan, hal tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan dan

mensinergikan program kegiatan dengan tujuan, sasaran dan isu – isu permasalahan yang

berkembang.Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk

tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :

a. PenyediaanJasaSuratMenyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

e. PenyediaanJasaKebersihankantor

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

h. Penyediaan Komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

l. Penyediaan Makanan dan Minuman

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

n. Penyusunan Dokumen Perencanaan

o. PengelolaanAdministrasiUmumKepegawaian

p. Penyediaan Administrasi Keuangan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :

a. Pembangunan Gedung Kantor

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari :

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

terdiri dari :

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

b. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

c. Pendataan Obyek Pajak Daerah

d. Peningkatan Manajemen Penagihan Pajak Daerah

e. Penanganan Pengaduan Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak Daerah.

f. Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

g. Sosialisasi Peraturan-peraturan Pajak Daerah

h. Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah

i. Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah

j. Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah

k. Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah

l. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah

2.5. Perjanjian Kinerja

PerjanjianKinerjamerupakanlembar/dokumen yang

berisikanpenugasandaripimpinaninstansi yang lebihtinggikepadapimpinaninstansi yang

lebihrendahuntukmelaksanakan program/kegiatan yang

disertaidenganindikatorkinerjasehinggaterwujudkomitmendankesepakatanantarapenerimadan

pemberiamanahataskinerjaterukurberdasarkantugas, fungsidanwewenangsertasumberdaya

yang tersedia.

Dalamupaya pencapaian tujuan melalui sasaran strategis yang ditetapkan, telah

dituangkan dalam Perjanjian KinerjaDinasPendapatan Kota Mataram Tahun Anggaran 2015

yang disajikan pada tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Dinas Pendapatan Kota Mataram

No. Sasaran Strategis Target

1 2 4

1 Tersedianya Data Potensi PAD Sebagai Informasi Yang Akuntabel 9 Jenis Pajak Daerah

2 Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Sebagai Wajib Pajak Daerah

1 Persentase Realisasi

Penerimaan Pajak Daerah 100%

2 Persentase Wajib Pajak

Daerah Yang Membayar Pajak

Daerah100%

3Terciptanya Pengembangan Sumber Daya Aparatur Melalui Media Edukasi Maupun Promosi

Jenjang Karir

Persentase Aparatur Yang

Kompeten Dan Profesional 100%

4 Terselenggaranya Pelayanan Pembayaran Pajak DaerahPersentase Wajib Pajak

Daerah Yang Terlayani100%

PROGRAM : ANGGARAN : KETERANGAN :

- Rp 4,835,685,250.00 -

Indikator kinerja

3

Data Yang Valid Dan Akuntabel

Program Peningkatan dan Pengembangan Pegelolaan Keuangan Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban SKPD terhadap pencapaian

sasaran pada tahun berjalan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui

perbandingan antara target dan pencapaian realisasi

Dinas Pendapatan Kota Mataram melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

yang dibuat, selain mengacu pada ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran

srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2011-2015.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi

dan misi yang telah ditetapkan.Secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis tersebutperlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator).Dengan ditetapkannya

Indikator Kinerja Utama, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, serta diperolehnya

ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Perlunya ditetapkannya Indikator Kinerja

Utama adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh pelaksana dan

pimpinan organisasi dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil

atau berkinerja tinggi (Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian

indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai

berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d <85 : Berhasil

55 s/d <70 : Cukup Berhasil

0 s/d<55 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran

yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang

mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja

untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak

tercapainya kinerja yang diharapkan.

- Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan

indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

- Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan

target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2. Pengukuran

Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram dimulai dari proses pengukuran

kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengukuran kinerja

mencakup pengukuran pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan

Kota Mataram serta pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam penetapan

kinerja. Pengukuran diawali dengan mengumpulkan data kinerja yang diarahkan untuk

mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten, yang berguna bagi

pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram

dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan.Namun demikian, belum semua data

kinerja yang diperlukan dapat dipenuhi secara tepat waktu.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah

direncanakan dengan target yang telah direalisasikan pada tahun tersebut.

Adapun Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah sebagai berikut :

Tabel : 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram

Tahun Anggaran 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Realisasi %

1 2 3 4 5

Tersedianya Data Potensi PAD sebagai Informasi yang Akuntabel

Data yang Valid dan Akuntabel 9 Jenis Pajak daerah 9 Jenis Pajak daerah 100%

Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Hotel :

100% Rp. 10.500.000.000,00 Rp. 12.412.894.021,84 118,22 %

Pajak Restoran :

100% Rp 10,500,000,000.00 Rp. 11.438.711.582,00 108,94 %

Pajak Hiburan :

100% Rp 1.000,000,000.00 Rp 1.466.622.671.00 146,66 %

Pajak Parkir :

100% Rp 650,000,000.00 Rp 660.156.990.00 101,56 %

Pajak Air Tanah :

100% Rp 250,000,000.00 Rp 314.934.186.00 125,97 %

Pajak Sarang Burung Walet :

100% Rp 5,000,000.00 Rp 1.300,000.00 26,00 %

BPHTB :

100% Rp 20,000,000,000.00 Rp 19.049.901.475.00 95,25 %

PBB :

100% Rp 18,500,000,000.00 Rp 18,325.024.115.00 99,05 %

Reklame :

100% Rp 2.250,000,000.00 Rp 2.597.700.380,00 115,45%

Terciptanya Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Media Edukasi maupun Promosi Jenjang Karier

Persentase Aparatur yang Kompeten dan profesional 100 % 14,29 % 14,29%

Terselenggaranya Pelayanan Pajak Daerah

Persentase Wajib Pajak Daerah Yang Terlayani 100% 100% 100.00%

Berdasarkan pengukuran kinerja pada tabel di atas, secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram terkait penyediaan data potensi

PAD sebagai informasi yang valid dan akuntabel tercermin dalam data potensi pajak

daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Kota Mataram Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel : 3.2 Data Pajak Daerah yang Dikelola Dinas Pendapatan Kota Mataram

Tahun Anggaran 2015

No Jenis Pjak Daerah yang

Dikelola Target Realisasi (%)

1 Pajak Hotel 118 118 100%

2 Pajak Restoran 344 344 100%

3 Pajak Hiburan 43 43 100%

4 Pajak Parkir 24 24 100%

5 Pajak Air Tanah 114 114 100%

6 Pajak Sarang Burung Walet 46 46 100%

7 PBB-P2 66.412 66.412 100%

8 BPHTB 2.083 2.083 100%

9 Pajak Reklame 1.245 1.245 100%

Jumlah 70.429 70.429 100%

2. Pengukuran Kinerja terkait Peningkatan Pedapatan Asli Daerah yang dikelola Dinas

Pendapatan Kota Mataram tercermin dalam perbandingan antara target yang telah

direncanakan dengan target yang telah direalisasikan sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Hotel tercermin

dari jumlah Rp. 10.500.000.000,- yang ditargetkan, jumlah terealisasi sebesar Rp.

12.412.894.021,84 sehingga terdapat selisih lebih sebesarRp.1,912,894,021.84

dengan persentase sebesar 118,22 %. Sedangkan persentase tingkat partisipasi wajib

pajak daerah yang membayar pajak daerah adalah sebesar 100%.

b. Pajak Restoran.

Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Restorantercermin

dari jumlah Rp. 10.500.000.000,- yang ditargetkan, jumlah terealisasi sebesar Rp

11.438.711.582,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesarRp938,711,582.00dengan

persentase sebesar 108,94 %. Sedangkan persentase tingkat partisipasi wajib pajak

daerah yang membayar pajak daerah adalah sebesar 100%.

c. Pajak Hiburan.

Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Hiburan tercermin

dari jumlah Rp. 1.000.000.000,- yang ditargetkan, jumlah terealisasi sebesar Rp

1.466.622.671,00sehingga terdapat selisih lebih sebesarRp466,622,671.00 dengan

persentase sebesar 146,66%. Sedangkan persentase tingkat partisipasi wajib pajak


d. Pajak Parkir

Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Parkirtercermin

dari jumlah Rp. 650.000.000,- yang ditargetkan, jumlah terealisasi sebesar Rp

660.156.990,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesarRp10,156,990.00 dengan

persentase sebesar 101,56 %. Sedangkan persentase tingkat partisipasi wajib pajak


e. Pajak Air Tanah

Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Air

Tanahtercermin dari jumlah Rp. 250.000.000,- yang ditargetkan, jumlah terealisasi

sebesar Rp 314.934.186,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp64,934,186.00

dengan persentase sebesar 125,97 %. Sedangkan persentase tingkat partisipasi wajib

pajak daerah yang membayar pajak daerah adalah sebesar 100%.

f. Pajak Sarang Burung Walet

Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Sarang Burung

Walet tercermin dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp. 5.000.000,- jumlah

terealisasi sebesar Rp. 1.300.000,-.sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp.

3.700.000,- dengan persentase sebesar 26,00 %. Sedangkan tingkat partisipasi wajib

pajak yang membayar pajak daerah sebesar 2,08%.

g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk BPHTB tercermin dari

target sebesar Rp. 20.000.000.000,- jumlah terealisasi sebesarRp.19.049.901.475,00

sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 950,098,525.00dengan persentase sebesar

95,25%. Sedangkan tingkat partisipasi wajib pajak yang berhasil diproses sebesar

100%.

h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk PBB-P2 tercermin dari

target persentase sebesar Rp. 18.500.000.000,- jumlah terealisasi sebesar

Rp. 18.325.024.115,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp

174,975,885.00dengan sebesar 99,05%..Sedangkan tingkat partisipasi wajib pajak

yang membayar pajak daerah sebesar 78,24%.

i. Pajak Reklame

Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram untuk Pajak Reklame

tercermin dari target sebesar Rp. 2.250.000.000,- jumlah terealisasi

sebesarRp.2.597.700.380,00 dengan persentase sebesar 115,45%. Sedangkan tingkat

partisipasi wajib pajak sebesar 100%.

3. Pengukuran Kinerja terkait Pengembangan Sumber Daya Aparatur tercermin dalam

perbandingan antara target yang telah direncanakan dengan target yang telah

direalisasikan sebagai berikut :

Tabel : 3.3 Data Aparatur Dinas Pendapatan Kota Mataram

Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015

No. Kegiatan Target Realisasi

(%)

1. Training of Trainer (TOT) Pengelolaan Keuangan Daerah pada Fakultas Ekonomi Ubiversitas Brawijaya Malang

2 Orang

2 Orang

100

2. Bimbingan Teknis Pelayanan Pajak Daerah

10 Orang -

-

3. Pendidikan dan Pelatihan PPNS di Kementrian Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di Jakarta Pusat

2 Orang - -

J u m l a h 14 Orang 2 Orang 14,29

4. Pengukuran Kinerja terkait terselenggaranya pelayanan pajak daerah tercermin dalam tabel

data pelayanan wajib pajak daerah di bawah ini :

Tabel : 3.4 Data Pelayanan Wajib Pajak Daerah

Tahun Anggaran 2015

1 Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah 70429 70429 100.00%

2 Pelayanan Permohonan Wajib Pajak

Daerah 70429 228 0.32%

70657 100.32%Jumlah

Jumlah Wajib

Pajak TerlayaniNo. Kegiatan Jumlah Wajib Pajak %

3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas

kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) karena Keberhasilan pelaksanaan program dapat dilihat dari tingkat capaian

masing-masing Misi dalam Rentra yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada penetapan

sasaran-sasaran strategis dengan mengimplementasikan pencapaian Indikator Kinerja Utama

(IKU). Oleh karena itu Dinas Pendapatan Kota Mataram, melalui Penetapan Indikator

Kinerja Utama, menyajikanukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan.

AdapunHasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendapatan Kota

Mataram. Tahun 2015 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

TAHUN 2015

1 2 3 4 1 Tersedianya Data Potensi

PAD sebagai Informasi yang Akuntabel

Persentase Peningkatan Data Potensi PAD Yang Valid dan Akuntabel

100%

2 Terciptanya Peningkatan

Kesadaran Masyarakat Sebagai

Wajib Pajak Daerah

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

96,15%

Persentase Wajib Pajak Daerah

yang Membayar Pajak Daerah

85,42%

3 Terciptanya Pengembangan

Sumber Daya Aparatur

melalui Media Edukasi dan

Promosi Jenjang Karier

Persentase Aparatur yang Kompeten dan Profesional

17,78 %

4 Terselenggaranya Pelayanan

Pajak daerah

Persentase Wajib pajak Daerah yang terlayani

100 %

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah telah sesuai dengan target jangka menengah

yang telah ditetapkan pada periode RPJM tahun 2011-2015. Meskipun demikian, upaya

untuk meningkatkan kinerja terus ditingkatkan, baik dalam mengoptimalkan pencapaian

target pendapatan asli daerah maupun dalam meningkatkan kenerja pelayanan kepada

masyarakat sebagai wajib pajak daerah.

Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan Tersedianya Data Potensi PAD

sebagai Informasi yang Akuntabelsecara umum pencapaian sasaran strategis mengalami

Peningkatan, sejalan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi

dan ekstensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah yang terus dilakukan oleh Dinas

Pendapatan Kota Mataram yaitu antara lain dengan melakukan pendataan pajak daerah,

penggalian data potensi pajak daerah danpemutakhirandatabase pajak daerah sehingga target

kinerja yang direncanakan dapat tercapai dengan optimal.

Indikator Kinerja Utama yang berkaitan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai

wajib pajak daerah adalah dengan melihat persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan

mengukur tingkat pertisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah.

Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan terciptanya pengembangan Sumber

daya aparatur melalui media edukasi dan promosi jenjang karier salah satunya adalah

tercermin dalam jumlah aparatur Dinas Pendapatan Kota Mataram yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Pajak Daerah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan Pelayanan Pebayaran Pajak

daerah adalah tercermin dalam jumlah wajib pajak daerah yang terlayani baik dalam proses

pembayaran maupun dalam proses yang berkaitan dengan pengajuan permohonan,

pengajuan keberatan dan restitusi serta bentuk-bentuk pelayanan lainnya yang dikelola Dinas

Pendapatan Kota Mataram.

3.4. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum dinas Pendapatan Kota Mataram telah dapat melaksanakan tugas dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun

2011-2015. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pendapatan

Kota Mataram pada Rencana Strategis Tahun 2011-2015 sebanyak 4 sasaran dengan 5

indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Adapun

pencapaian kinerja sasaran Dinas Pendapatan Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Tabel : 3.6 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendapatan Kota Mataram

No Predikat Jumlah sasaran Jumlah Indikator

Kinerja

1 Sangat Berhasil

3 4

2 Berhasil

- -

3 Cukup Berhasil

- -

4 Kurang Berhasil

1 1

Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendapatan Kota Mataram tercermin dalam matrik sebagai berikut :

Tabel : 3.7 PencapaianKinerja Sasaran Strategis

Dinas Pendapatan Kota Mataram

NO SASARAN STRATEGIS Jumlah

Indikator

Capaian Rata-rata

(%) <55

55 s/d<70

70 s/d <

85

85 s/d 100

MISI 1: Meningkatkan Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah

1 Tersedianya Data Potensi PAD Sebagai Informasi Yang Akuntabel

1 100,00

- - - Sangat Berhasil

2 Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah

2 90,79 - - - Sangat Berhasil

Capaian Rata-rata Misi 1 (3 IKU) 95,35

MISI 2 : Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur

1 Terciptanya pengembangan sumber daya aparatur melalui media edukasi maupun promosi jenjang karier

1 17,78 - - - Kurang Berhasil

Capaian Rata-rata Misi 2 (1 IKU) 17,78

MISI 3 : Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan

1 Terselenggaranya Pelayanan Pajak Daerah

1 100 - - - Sangat Berhasil

Capaian Rata-rata Misi 3 (1 IKU) 100

Rata-Rata Seluruh Capaian Misi (5 IKU) 71,06

Berhasil

Adapun uraian dari Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendapatan Kota

Mataram dijabarkan sebagai berikut :

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tersedianya data potensi PAD sebagai informasi

yang akuntabel untuk tahun 2011-2015 dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan

angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan kategori sangat berhasil. Hal tersebut

dapat dilihat pada tabel pencapaian kinerja sasaran strategis terkait penyediaan dara potensi

pajak daerah yang dikelola di bawah ini :

Tabel : 3.8 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Terkait

Penyediaan Data Potensi Pajak Daerah yang Dikelola

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Target 75 75 95 112 118

Realisasi 75 75 95 112 118

Capaian 100% 100% 100% 100% 100%

Target 178 215 245 315 344

Realisasi 178 215 245 315 344

Capaian 100% 100% 100% 100% 100%

Target 28 28 57 36 43

Realisasi 28 28 57 36 43

Capaian 100% 100% 100% 100% 100%

Target 16 16 20 19 24

Realisasi 16 16 20 19 24

Capaian 100% 100% 100% 100% 100%

Target 82 82 85 99 114

Realisasi 82 82 85 99 114

Capaian 100% 100% 100% 100% 100%

Target 48 48 46 46 46

Realisasi 48 48 46 46 46

Capaian 100% 100% 100% 100% 100%

Target 4234 3826 3294 2498 2083

Realisasi 4234 3826 3294 2498 2083

Capaian 100% 100% 100% 100% 100%

Target 92805 92805 46018 58406 66412

Realisasi 92805 92805 46018 58406 66412

Capaian 100% 100% 100% 100% 100%

Target 1435 1624 1914 1668 1245

Realisasi 1435 1624 1914 1668 1245

Capaian 100% 100% 100% 100% 100%

100 100 100 100 100

Sangat Berhasil

Total Capaian (IKU)

Rata-Rata Capaian (IKU) 100

8 PBB

9 Pajak Reklame

6 Pajak Sarang Burung Walet

7 BPHTB

4 Pajak Parkir

5 Pajak Air Tanah

2 Pajak Restoran

3 Pajak Hiburan

1 Pajak Hotel

No.Jenis Pajak Daerah Yang

DikelolaPengukuran

Data Potensi Pajak DaerahKeterangan

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemungutan

semakin bertambah, hasil penyesuaian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan

Retribusi daerah, yang antara lain memberikan kewenangan kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk memungut pajak sarang burung walet, pajak air tanah, Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi

daerah dari pemerintah pusat.Dengan pengalihan pengelolaan pajak pusat menjadi pajak

daerah tersebut, maka seluruh kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan,

pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan pajak akan diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Dinas Pendapatan Kota Mataram, sehingga

sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah yang menjadi

pengelolaan Dinas Pendapatan Kota Mataram..

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terciptanya peningkatan kesadaran masyarakat

sebagai wajib pajak daerah untuk tahun 2011-2015 dengan 2 (dua) indikator kinerja

mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 90,79%, dengan kategori sangat

berhasil. Kondisi tersebut disebabkan Pertumbuhan ekonomi positif Kota Mataram dalam

beberapa 5 tahun terakhir ini memberikan pengaruh besar terhadap Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram, hal tersebut dapat dilihat dari semakin

berkembangnya iklim usaha yang ada di Kota Mataramsehingga perkembangan iklim usaha

tersebut merupakan sumber utama dalam rangka penggalian potensi pajak daerah di Kota

Mataram.

Upaya peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak

daerah maupun retribusi daerah terus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Mataram

dengan melakukan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, penggalian potensi

dan Pemutakhiran Data Base serta proses pengelolaan pajak daerah berbasis informasi dan

teknoligi (IT) sehingga target kinerjayangdirencanakandapattercapaidenganoptimal

Hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel pencapaian kinerja sasaran

strategisterkait peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak daerahtersebut di

bawah ini :

Tabel : 3.9 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Terkait Peningkatan Kesadaran Masyarakat Sebagai Wajib Pajak Daerah


Target 3,689,400,000 5,200,000,000 9,000,000,000 9,500,000,000 10,500,000,000

Realisasi 4,964,855,752 5,922,938,014 10,351,519,068 10,791,412,715 12,412,894,022

Capaian 134.57% 113.90% 115.02% 113.59% 118.22%

Tingkat Partisipasi 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Target 6,376,248,000 7,300,000,000 7,800,000,000 9,500,000,000 10,500,000,000

Realisasi 7,058,184,942 7,525,423,164 9,577,267,010 10,831,060,378 11,438,711,582

Capaian 110.69% 103.09% 122.79% 114.01% 108.94%


Target 250,000,000 317,230,000 350,000,000 600,000,000 1,000,000,000

Realisasi 352,129,000 398,541,661 475,492,045 721,642,282 1,466,622,671

Capaian 140.85% 125.63% 135.85% 120.27% 146.66%


Target 765,000,000 375,000,000 400,000,000 425,000,000 650,000,000

Realisasi 811,364,886 395,712,777 443,375,786 587,903,160 660,156,990

Capaian 106.06% 105.52% 110.84% 138.33% 101.56%


Target 50,000,000 130,000,000 150,000,000 150,000,000 250,000,000

Realisasi 93,481,860 153,295,010 198,346,207 249,053,352 314,934,186

Capaian 186.96% 117.92% 132.23% 166.04% 125.97%


Target 50,000,000 50,000,000 50,000,000 5,000,000 5,000,000

Realisasi 3,100,000 12,329,600 4,050,000 1,800,000 1,300,000

Capaian 6.20% 24.66% 8.10% 36.00% 26.00%


Target 8,366,168,000 12,000,000,000 20,000,000,000 22,000,000,000 20,000,000,000

Realisasi 15,965,400,044 15,882,653,786 22,571,838,729 23,602,127,518 19,049,901,475

Capaian 190.83% 132.36% 112.86% 107.28% 95.25%


Target 10,928,010,787 11,066,542,127 12,500,000,000 18,000,000,000 18,500,000,000

Realisasi 11,380,208,794 14,181,343,154 14,235,706,213 18,367,612,515 18,325,024,115

Capaian 104.14% 128.15% 113.89% 102.04% 99.05%


Target 1,512,500,000 1,900,000,000 1,900,000,000 1,900,000,000 2,250,000,000

Realisasi 1,542,473,164 1,863,968,899 2,503,552,597 1,375,745,077 2,597,700,380

Capaian 101.98% 98.10% 131.77% 72.41% 115.45%


94.09% 88.20% 90.34% 92.45% 88.85%

Sangat Berhasil

1 Pajak Hotel

No.Jenis Pajak Daerah Yang

DikelolaPengukuran

Realisasi Penerimaan Keterangan

Pajak Sarang Burung Walet

2 Pajak Restoran

3

Rata-Rata Capaian (IKU) 90.79%

Pajak Hiburan

4 Pajak Parkir

5 Pajak Air Tanah

7 BPHTB

8

6

PBB

9 Pajak Reklame

Total Capaian (IKU)

Indikator penting keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan guna

pencapaian visi melalui misi yang telah ditetapkan adalah tersedianya sumber daya aparatur

yang kompeten dan profesional. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis

terkait pengembangan sumber daya aparartur untuk tahun 2011-2015 dengan 1 (satu)

indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 17,29%, dengan

kategori Kurang berhasil. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel pencapaian kinerja sasran

strategis terkait pengembangan sumber daya aparatur di bawah ini :


Terkait Pengembangan Sumber Daya Aparatur


Target - 1 Orang - - -

Realisasi - 1 Orang - - -

Capaian 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target - 3 Orang - - -

Realisasi - 3 Orang - - -

Capaian 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target - - - 3 Orang -

Realisasi - - - 3 Orang -

Capaian 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Target - - - 3 Orang -

Realisasi - - - 3 Orang -

Capaian 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Target - - - - 2 Orang

Realisasi - - - - 2 Orang

Capaian 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%


Realisasi - - - - -

Capaian 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


Realisasi - - - - -

Capaian 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target - - - 2 2 Orang

Realisasi - - - 2 -

Capaian 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Target - - 4 2 2 Orang

Realisasi - - 4 2 -

Capaian 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%

0.00% 22.22% 11.11% 44.44% 11.11%

Kurang Berhsil

9

Pendidikan dan Pelatihan Penilaian

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan pada Kementrian

Keuangan RI di Jakarta

2

Pendidikan D-1 sebagai Tenaga

Penilai PBB-P2 di Sekolah Tinggi

Akuntansi Negara (STAN)

Pelatihan Pemeriksaan Pajak Daerah

di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

(STAN)

1

Pendidikan D-1 sebagai Operator

Console (OC) PBB-P2 di Sekolah

Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

No. Kegiatan Pengukuran Keterangan

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

5

Training of Trainer (TOT)

Pengelolaan Keuangan Daerah pada

Fakultas Ekonomi Ubiversitas

Brawijaya Malang

6Bimbingan Teknis Pelayanan Pajak

Daerah

3

Pelatihan Juru Sita Pajak Daerah di

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

(STAN)

4

Total Capaian (IKU)


7

Pendidikan dan Pelatihan PPNS di

Kementrian Dalam Negeri RI

Direktorat Jenderal Pemerintahan

Umum di Jakarta Pusat

8

In Haouse Training tentang Sistem

Komunikasi Penerimaan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah pada

Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan Kementrian Keuangan RI

di Jakarta

Kondisi tidak tercapainya target kinerja yang berkaitan dengan pengembangan sumber

daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana tersebut dalam tabel

capaian di atas disebabkan karena bebarapa faktor, baik faktor internal maupun faktor

external Dinas Pendapatan Kota Mataram yang secara umum dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor Internal :

- Tidak terlaksananya program dan kegiatan yang terkait pengembangan sumber daya

aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2011 disebabkan

karena kebijakan penganggaran yang lebih diprioritaskan kepada program

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka

optimalisasi pencapaian target pendapatan asli daerah.

-

2. Faktor Eksternal :

- Tidak terlaksananya program dan kegiatan pengembangan sumber daya aparatur

yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2015 terkait Diklat PPNS

disebabkan karena factor diluar kendali internal Dinas Pendapatan Kota

Mataram (menunggu persetujuan dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

sebagai Unit Layanan Seleksi Administrasi Pengusulan Calon Peserta Diklat

Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Demikian pula halnya dengan kegiatan

Bimbingan Teknis Pelayanan Pajak Daerah yang belum dapat dilaksanakan

karena pertimbangan tenaga ahli (Narasumber) yang belum dapat terpenuhi.

-

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terselenggaranya pelayanan pajak daerah untuk

tahun 2011-2015 dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja

sasaran sebesar 100,29%, dengan kategori sangat berhasil. Kondisi ini didasarkan pada tugas

pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Mataram dalam memberikan pelayanan kepada

wajib pajak daerah. Penyempurnaan landasan hukum pemungutan, berimplikasi teradap

meningkatnya jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak

daerah, sehingga pada tahun 2015 jenis-jenis pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak

daerah berjumlah sebanyak 11 (sebelas) jenis pelayanan yaitu :

1. Pelayanan Permohonan Pendaftaran dan Pendataan Obyek/Subyek Pajak Baru

2. Pelayanan Mutasi Data Obyek/Subyek Pajak

3. Pelayanan Permohonan Pembetulan

4. Pelayanan Permohonan Pembatalan

5. Pelayanan Permohonan Pembuatan salinan Data Obyek/Subyek Pajak

6. Pelayanan Permohonan Keberatan

7. Pelayanan Permohonan Pengurangan

8. Pelayanan Permohonan Restitusi/Pengembalian kelebihan Pembayaran

9. Pelayanan Permohonan Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak

10. Pelayanan Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

11. Pelayanan Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Ketersediannya layanan permohonan bagi wajib pajak daerah merupakan bagian

dari upaya Dinas Pendapatan Kota mataram dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang

lebih baik yang tercermin pada tabel pencapaian kinerja sasaran strategis terkait

penyelenggaraan pelayanan pajak daerah di bawah ini :


Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah


Jumlah WP

Membayar99134 98763 51528 63199 70429

Jumlah WP 99134 98763 51528 63199 70429

Capaian 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Jumlah

Permohonan WP0 0 169 489 228

Jumlah WP 99134 98763 51528 63199 70429

Capaian 0.00% 0.00% 0.33% 0.77% 0.32%

100.00% 100.00% 100.33% 100.77% 100.32%

2Pelayanan Permohonan Wajib Pajak

Daerah

No. Kegiatan Pengukuran

Jumlah Pelayanan Kepada Wajib Pajak Daerah

Keterangan

Total Capaian (IKU)


1 Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, telah melahirkan

paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Paradigma baru

tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi

pada kepentingan publik. Tujuan desentralisasi salah satunya adalah peningkatan pelayanan

publik dengan meletakkan kewenangan pengelolaan sebagian urusan pemerintahan dan

keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Kewenangan pengelolaan keuangan daerah berimplikasi tuntutan kepada pemerintah

daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada

publik, sehingga keberhasilan keuangan daerah dengan demikian perlu diukur dengan

menggunakan beberapa indikator tertentu.Dinas Pendapatan kota Mataram dalam hal ini,

dengan keberhasilan yang dicapaiselama periode tahun 2011-2015, beberapa indikator yang

digunakan untuk mengukur keuangan daerah dalam mengetahui efektifitas dan efisiensi

serta Pertumbuhan PAD, digunakan parameter sebagai berikut :

1. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang

dikelola yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil daerah. Kemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100

persen. Adapun Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung sebagai

berikut :

Rasio Efektifitas PAD = Realisasi Penerimaan PAD

Target Penerimaan PAD X 100 %

Tabel 3.12 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun Target Penerimaan

PAD Realisasi Penerimaan

PAD Rasio Efektifitas

2011 60,514,511,410.00 82,300,211,074.00 136,00%

2012 78,661,707,800.00 95,919,779,218.29 121.94 %

2013 124,957,834,100.00 139,877,149,931.54 111.94 %

2014 160,415,308,854.00 208,167.308.448,82 129,76%

2015 215.599.750.389,00 210.004.038.668,80 97,40%

Pada Tabel 3.12 di atas dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pendapatan Asli

Daerah Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2011 – 2015) mengalami

kenaikan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tahun 2013-2014 sebesar 17,82% (111,94% –

129,76%).Sedangkan mengalami penurunan 3 (tiga) kali yaitu pada Tahun (2011-2012)

sebesar 14,06% (136,00% - 121,94%), Tahun (2012 -2013) sebesar 10,00% (121,94% -

111,94%) dan Tahun (2014-2015) sebesar 32,36% (129,76%- - 97,40%). Jadi Selama

lima tahun terakhir rasio efektifitas menggambarkan kodisi yang semakin menurun,

namun peningkatan target yang sangat signifikan dari tahun ke tahun menggambarkan

perkembangan pendapatan yang semakin membaik.

2. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli daerah (PAD)

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu diperbandingkan

dengan rasio efisiensi yang dicapai. Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi

pendapatan yang diterima. Kinerja Pemerintah daerah dikatakan Efisien apabila rasio

yang dicapai kurang dari 1(satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi,

kemampuan daerah akan semakin baik. Adapun Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Mataram dapat dihitung sebagai berikut.

Rasio Efisiensi PAD = Biaya Pemungutan Sumber

PADRealisasi Penerimaan PAD

X 100 %

Tabel 3.13 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TahunRealisasi Penerimaan

PAD

Biaya Pemungutan

Sumber PADRasio Efektifitas

2011 82,300,211,074.00 10,855,012,991.00 13.19%

2012 95,919,779,218.29 11,198,699,551.00 11.68%

2015 210,004,038,668.80 14,119,472,975.00 6.72%

2013 139,877,149,931.54 12,310,722,706.00 8.80%

2014 208,167,308,448.82 13,748,060,656.00 6.60%

Pada Tabel 3.13 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2011 – 2015) mengalami

penurunan sebanyak 3 (Tiga) kali, yaitu pada tahun 2011-2012 sebesar1,51%(13,19% -

11,68%), Tahun 2012-2013 sebesar 2,88% (11,68% - 8,80%) dan Tahun 2013-2014

sebesar 2,20% (8,80% - 6,60%). Sedangkan mengalami kenaikan pada Tahun (2014-

2015) sebesar 0,12% (6,60% - 6,72%). Jadi dapat dikatakan selama lima tahun terakhir

tingkat efisiensi menggambarkan kodisi yang semakin baik.

3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Pertumbuhan (Grouth Ratio) digunakan untuk mengukur seberapa besar

kemampuan pemerintah derah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan

yang telah dicapai dari periodeke periode berikutnya. Dengan mengetahui Pertumbuhan

PAD maka dapat dilakukan Evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu

mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah,

maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan

meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. Adapun Rasio

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dapat dihitung sebagai

berikut.

Rasio Pertumbuhan PAD = PAD t 1 – PAD t0 PAD t0

X 100 %

Tabel 3.14

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun PAD t0 PAD t1 Rasio Pertumbuhan

2010 - 2011 44,492,332,828.32 82,300,211,074.00 84,98 %

2011 - 2012 82,300,211,074.00 95,919,779,218.29 16,55%

2012 - 2013 95,919,779,218.29 139,877,149,931.54 45,83 %

2013 - 2014 139,877,149,931.54 208,167.308.448,82 48,82 %

2014 - 2015 208,167.308.448,82 210.004.038.668,80 0,88%

Pada Tabel 3.14 di atas dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli

Daerah Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010 – 2015) mengalami

penurunan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dari tahun 2010-2011 sebesar (84,98% ),

turun68,43% pada Tahun 2011-2012sebesar (16,55%) dan tahun 2013-2014 sebesar

(48,82%), turun 47,94% pada Tahun 2014-2015 sebesar (0,88%). Sedangkan kenaikan

terjadi dari Tahun (2011-2012) sebesar (16,55%), naik 29,28% pada Tahun 2012-2013

sebesar (45,83%) dan dari Tahun 2012-2013 sebesar (45,83%) naik 2,99% pada Tahun

2013-2014 sebesar (48,82%). Jadi dapat dikatakan selama lima tahun terakhir tingkat

Pertumbuhan PAD menggambarkan kodisi yang semakin baik.

4. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Elastisitas Pendapatan Asli daerah (PAD) digunakan untuk mengukur derajad kepekaan

PAD terhadap adanya perubahan perekonomian.Adapun Elastisitas Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Mataram untuk Tahun 2015dapat dihitung sebagai berikut.

PAD Elastisity = Pertumbuhan Penerimaan PAD Pertumbuhan PDRB

X 100 %

= 0,88

7,95

X 100 %

= 11,07%

Dari hasil analisa ratio di atas dengan mengacu pada potensi maupun capaian

PAD, maka pada tahun 2015dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat ratio efektifitas

pengelolaan PADsebesar 97,40%yang diimbangi dengan tingkatratio efisiensi

PADsebesar 6,72%,dan ratio pertumbuhan PAD sebesar

0,88%,mengambarkanKemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi lebih

efektif serta tingkat kemadirian dalam pengumpulan sumber-sumber penerimaan

mengalami peningkatan.Tingkat kemandirian dalam pengumpulan sumber-sumber

penerimaan yang mengalami peningkatan dengan kenaikan persentase di atas 10%

dapat dilihat pada tabel 3.6 Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap APBD di

bawah ini.

Tabel 3.15 Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap APBD

No. Tahun PAD (Rp.) APBD (Rp.) %

1. 2011 82.300.211.074,00 679.040.672.702,71 12,12

2. 2012 95.919.779.218,29 755.237.369.807,29 12,70

3. 2013 134.411.455.232,93 827.804.744.077,13 16,24

4. 2014 208,031,706,154.45 1.082.547.260.586,68 19,22

5. 2015 210.004.038.668.80 1.295.437.591.384,73 16,21

Sumber Data : Laporan Realisasi APBD, 2011-2015; diolah.

3.6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan anggaran yang disahkan untuk mewujudkan kinerja Dinas

Pendapatan Kota Mataram selama periode 2011-2015 dan sebagai upaya pencapaian

tujuan melalui sasaran strategis yang ditetapkan,tercermin dalam tabelRincian Alokasi

dan Realisasi Anggaran di bawah ini :

Tabel 3.16 Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran (% fisik & % keuangan)

selama periode 2011-2015,

NO. TAHUN

ANGGARAN

ALOKASI

ANGGARAN (RP.)

REALISASI

ANGGARAN (RP.)

PERSENTASE REALISASI

ANGGARAN

KEUANGAN

(%) FISIK (%)

1 2 3 4 5 6

1 2011 10.855.012.991,00 10.020.437.782,00 92,31 100%

2 2012

11.198.699.551,00 10.638.621.875,00 95,00 100%

3 2013

12.310.722.706,00 10.844.766.747,00 88,09 100%

4 2014

13.748.060.656,00 12.427.968.770,00 90,40 100%

5 2015

14.119.472.975,00 12.421.585.957,00 87,97 83,93%

JUMLAH 62.231.968.879,00

56.353.381.131,00 90,55 96,79

BAB IV P E N U T U P

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan

Kota mataram Tahun 2015, secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas

sasaran-sasaran strategisnya. Empat sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2015, sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan Sangat Berhasil.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Dinas Pendapatan Kota Mataram, serta

dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Tujuan penyusunan

laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan

sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Dinas Pendapatan Kota Mataram yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)dapatdimanfaatkansebagai :

a. Bahanevaluasiakuntabilitaskinerjabagipihak yang membutuhkan.

b. Penyempurnaandokumenperencanaanperiode yang akandatang

c. Penyempurnaanpelaksanaan program dankegiatan yang akandatang

d. Penyempurnaanberbagaikebijakan yang diperlukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat sasaran strategis Dinas Pendapatan Kota

Mataram, disimpulkan bahwa 2 sasaran (100%) dan 1 sasaran (90,79) tercapai dengan predikat

Sangat Berhasil, serta 1 sasaran (17,78%) tercapai dengan predikat Kurang Berhasil.Dengan

demikian masih terdapat satu indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum sesuai dengan yang

diharapkan, yang masuk dalam kategori Kurang Berhasil karena pertimbangan non teknis diluar

kendali internal Dinas Pendapatan Kota Mataram, namun demikian upaya peningkatan kinerja

perlu mendapatperhatian untuk tahun-tahun berikutnya sebagai upaya perbaikan kinerja yang

lebih baik.

SebagaiKoordinatorPendapatanAsli Daerah (PAD),

berdasarkanhasilpengukuranterhadaptingkatRasioEfektifitas PendapatanAsli Daerah (PAD)

menunjukkan persentase sebesar97,40% dengan Tingkat Efisiensi Pembiayaan sebesar

6,72%.Sedangkan Ratio Pertumbuhan PAD menunjukkanpersentasesebesar 0,88% dengan

Tingkat Elastisity PAD sebesar 11,07%.

Kondisitersebutmenggambarkantingkatkemandiriandalampengumpulandanpeningkatansumber-

sumber PAD semakinbaik.Hasil Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram tak lepas dari upaya

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan yang telah dilakukanselamaperiode

lima tahunberjalan. Beberapa strategi intensifikasi yang telah dilakukan terkait dengan upaya

peningkatan PAD selamatahun 2011-2015 antara lain :

1. Melakukan Kegiatan Rampung Pajak Guna Menganalisis Potensi Pajak Melalui

Mapping,Profiling Dan Benchmarking Terhadap Wajib Pajak.

2. Melakukan Perbaikan Terhadap Management Data Base Potensi-Potensi Pajak Daerah Yang

Dikelola Dinas Pendapatan Kota Mataram.

3. Penambahan Personil Khususnya Yang Terkait Dengan Spesifikasi Yang Dibutuhkan Dalam

Pengelolaan PBB-P2 Dan PengelolaanPajak Daerah PadaUmumnya.

4. Peningkatan Disiplin Kerja Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Melalui

Kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah Dan Pelatihan PelayananPajak

Daerah.

5. Melakukan Sosialisasi Dan Pemberian Penyuluhan Kepada Masyarakat Mengenai Peraturan-

peraturan Pajak Daerah Sesuai Amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah.

6. MelakukanKegiatanPendataanDalamRangkaMemperoleh Data Yang Valid, Akurat Dan

DapatDipertanggungJawabkan Serta MelakukanPemeliharaan Basis Data

TerhadapWajibPajak PBB-P2 DenganMelakukaanPendataanPasifUntukWajibPajak Yang

DatangSendiri Dan

PendataanAktifDenganMelakukanPendataanLangsungKepadaWajibPajak PBB-P2

7. Melakukan Monitoring Dan PengawasanPajak Daerah Serta MelakukanPenelitian Dan

PemeriksaanPajak Daerah DalamRangkaTertibAdministrasi DanPengamanan Target PAD.

8. MeningkatkanKualitas Dan JangkauanPelayanan Serta Penambahan Sarana Dan

PrasaranaUntuk Mendukung Kelancaran Pemungutan Pajak Daerah Dan

peningkatanKinerjaPelayananPajak Daerah

9. PenerapanPenegakanAturanPerpajakanDenganBerkoordinasi Dan BersinergiDenganInstansi

Yang MemilikiKewenanganDalamPenegakanAturan

10. Penerapan System PengelolaanPajak Daerah DenganOptimalisasiInformasi Dan Teknologgi

(IT).

Sedangkan kiat-kiat ekstensifikasi yang dilakukan melalui perluasan basis pajak dengan tetap

berpedoman pada amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa

indikator kinerja yang tercantum dalam RenstraDinasPendapatan Kota Mataram Tahun 2011-

2015, dan khususnya yang juga dituangkan dalam Penetapan Kinerja DinasPendapatan Kota

MataramTahun 2015 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang

capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, harus menjadi motivasi untuk

memperbaiki kinerja agar lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Mataram, Januari 2016 Kepala Dinas Pendapatan

Kota Mataram,

H. MOH. SYAKIRIN, HUKMI, SE, MM NIP. 19640507 199203 1 016

.

StandarOperasionalProsedur(SOP)

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RESTRA-SKPD)

BaganArus (Flowchart)

PETUGAS

ADMINISTRASISTAF TEKNIS

KASUBBAG.

PERENCANAANTIM PENYUSUN

KASUBBAG. UMUM

& KEPEGAWAIANSEKRETARIS KEPALA DINAS ASISTEN SEKDA WALIKOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PELAKSANA


PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) BaganArus (Flowchart)

PETUGAS


KASUBBAG.

PERENCANAAN

KASUBBAG. UMUM &

KEPEGAWAIANSEKRETARIS KEPALA DINAS

1 2 3 4 5 6

PELAKSANA

KepalaDinasPendapatan

Kota Mataram,

H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE. MM

Pembina UtamaMuda (IV/c)

NIP. 19640507 199203 1 016


PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA (PK) BaganArus (Flowchart)

PETUGAS


KASUBBAG.

PERENCANAAN

KASUBBAG. UMUM &

KEPEGAWAIANSEKRETARIS KEPALA DINAS

1 2 3 4 5 6

PELAKSANA


Kota Mataram,



NIP. 19640507 199203 1 016


PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD)


PETUGAS


KASUBBAG.

PERENCANAAN

KASUBBAG. UMUM &

KEPEGAWAIANTIM PENYUSUN SEKRETARIS KEPALA DINAS TIM TAPD ASISTEN SEKDA WALIKOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PELAKSANA


Kota Mataram,



NIP. 19640507 199203 1 016


PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (REVISI BERJALAN)


PETUGAS


KASUBBAG.

PERENCANAAN

KEPALA

BIDANG

KASUBBAG. UMUM &

KEPEGAWAIANSEKRETARIS KEPALA DINAS BPKAD

1 2 3 4 5 6 7 8

PELAKSANA


Kota Mataram,



NIP. 19640507 199203 1 016


PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN (RKAP-SKPD)


PETUGAS


KASUBBAG.

PERENCANAAN

KASUBBAG. UMUM &

KEPEGAWAIANTIM PENYUSUN SEKRETARIS KEPALA DINAS TIM TAPD ASISTEN SEKDA WALIKOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PELAKSANA


Kota Mataram,



NIP. 19640507 199203 1 016


PENYUSUNAN LAKIP BaganArus (Flowchart)

PETUGAS


KASUBBAG.

PERENCANAANTIM PENYUSUN

KASUBBAG. UMUM &

KEPEGAWAIANSEKRETARIS KEPALA DINAS ASISTEN SEKDA WALIKOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PELAKSANA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Kepangkatan 5 Tabel 1.2 Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Jabatan Struktural 6 Tabel 1.3 Komposisi PNSD Dinas Pendapatan Kota Mataram Berdasarkan Tingkat Pendidikan 6 Tabel 1.4 Komposisi Tenaga Non-PNSD padaDinasPendapatan Kota Mataram 7 Tabel 1.5 Aset Dinas Pendapatan Kota Mataram 9 Tabel 1.6 ObyekPajak Hotel di Kota Mataram 10 Tabel 1.7 ObyekPajak Restoran di Kota Mataram 10 Tabel 1.8 ObyekPajak Hiburan di Kota Mataram 11 Tabel 1.9 ObyekPajak Parkir di Kota Mataram 11 Tabel 1.10 ObyekSarang Burung Walet di Kota Mataram 11 Tabel 1.11 ObyekPajak Air Tanah di Kota Mataram 12 Tabel 1.12 ObyekBPHTBdi Kota Mataram 12 Tabel 1.13 ObyekPBB di Kota Mataram 13 Tabel 1.14 ObyekPajakReklame di Kota Mataram 13 Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram 18 Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kota Mataram 21 Tabel 3.2 Data Pajak Daerah yang DikelolaDinasPendapatan Kota Mataram 22 Tabel 3.3 Data AparaturDinasPendapatan Kota Mataram Yang Mengikuti PendidikandanPelatihanPengelolaanPajak Daerah 25 Tabel 3.4 Data PelayananWajibPajak Daerah 25 Tabel 3.5 CapaianIndikatorKineraUtama (IKU) 26 Tabel 3.6 EvaluasiKinerjaSasaranStrategisDinasPendapatan Kota Mataram 27 Tabel 3.7 PencapaianKinerjaSasaranStrategisDinasPendapatan Kota Mataram 28 Tabel 3.8 PencapaianKinerjaSasaranStrategisTerkaitPenyediaanData PotensiPajak Daerah yang Dikelola 29 Tabel 3.9 PencapaianKinerjaSasaranStrategisTerkait Peningkatan Kesadaran MasyarakatSebagaiWajibPajak Daerah 31 Tabel 3.10 PencapaianKinerjaSasaranStrategisTerkaitPengembanganSumber DayaAparatur 32 Tabel 3.11 PencapaianKinerjaSasaranStrategisTerkaitPenyelenggaraan PelayananPajak Daerah 34 Tabel 3.12 RasioEfektifitasPendapatanAsli Daerah (PAD) 35 Tabel 3.13 RasioEfisiensiPendapatanAsli Daerah (PAD) 36 Tabel 3.14 RasioPertumbuhanPendapatanAsli Daerah (PAD) 37 Tabel 3.15 PersentaseRealisasiPenerimaan PAD terhadap APBD 39 Tabel 3.16 RincianAlokasidanRealisasiAnggaran (% fisik& % Keuangan) selamaperiode 2011 - 2015 39

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : PenetapanKinerjaDinasPendapatan Kota MataramTahun 2015 Lampiran II : StandarOperasinalProsedurPenyusunan LAKIP Lampiran III : IndikatorKinerjaDinasPendapatan Kota Mataram

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-2015-sispenda-kota-mataram.pdf · Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

Documents