LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …rsud.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2019/05/LAKIP-2018.pdf · Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RRUUMMAAHH SSAAKKIITT UUMMUUMM DDAAEERRAAHH

Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telp./Fax (0370) 7502424/7502992 Mataram

Kode Post : 83232 Email:[email protected]. Website:rsud.ntbprov.go.id

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018

Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Mataram

Telepon /Fax : (0370) 7502424/ ( 0370 ) 7502992

Kode Pos : 83232 Email:[email protected]. Website:rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 2

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih memantapkan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah

serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)

dan bersih sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun

1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi

Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara agar membuat Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban

atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan

sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan. Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian

kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk

menifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1

(satu) tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD Prov. NTB sebagai organisasi

perangkat daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

(LAKIP) setiap tahun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD

Prov. NTB Tahun 2018 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna



mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance)

dan pemerintahan yang bersih di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Prov.

NTB Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang

terukur dan seharusnya dicapai oleh RSUD Prov. NTB serta dapat mendorong

RSUD Prov. NTB didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan

benar, terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah RSUD Provinsi NTB

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

selanjutnya disebut RSUD Prov. NTB berlokasi di Jalan Praburangkasari

Dasan Cermen Mataram memiliki luas lahan 125.000 m²dan luas bangunan

57.206 m².

Gedung lama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat di Jalan Pejanggik no. 6 Mataram didirikan ± tahun 1915 merupakan

gedung peninggalan pemerintah Kolonial Belanda, terletak ditengah-tengah

Kota Mataram dan dibangun di atas areal tanah seluas 2,5 ha dan

merupakan gedung Sekolah Dasar (HIS). Setelah Kemerdekaan Republik

Indonesia, gedung tersebut tidak lagi dipergunakan sebagai tempat

pendidikan, melainkan dipergunakan sebagai tempat Palang Merah.

Beberapa waktu kemudian penggunaannya berubah sebagai Rumah Sakit

(Rumah Sakit Beattrix). Antara tahun 1947-1948 nama Rumah Sakit

Beattrix diubah menjadi Rumah Sakit Umum Mataram dan merupakan

bagian dari Dinas Kesehatan Rakyat Lombok. Pada masa itu beberapa

gedung dibangun untuk menambah/melengkapi gedung yang telah ada

sesuai kebutuhan waktu itu.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Nusa Tenggara Barat Nomor 448/Pem.47/5/151 tanggal 5 Nopember 1969,



status Rumah Sakit Umum Mataram yang pengelolaannya di bawah

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diubah menjadi milik dan

pengelolaannya dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

dengan nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah Mataram. Pada awal

tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

13/Menkes/SK/I/2005 tentang Peningkatan Kelas, terjadi perubahan status

pada Rumah Sakit Umum Daerah Mataram dari Rumah Sakit Kelas B

menjadi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan. Pada tahun 2011 RSUD Provinsi

NTB status pengelolaannya ditetapkan menjadi PPK-BLUD melalui Surat

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 tahun 2011.

Berdasarkan Perda No. 8 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 mengubah

nomenklatur RSUD Mataram menjadi RSU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perkembangan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor

12 Tahun 2014 tentang Perubahan ke dua atas Perda Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomenklatur Rumah Sakit

Umum Provinsi NusaTenggara Barat berubah menjadi Rumah Sakit Umum

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Tugas RSUD Provinsi NTB:

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB mempunyai tugas

membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

dan pembangunan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna

dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan

pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya

peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya

rujukan kesehatanserta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian

dan pengembangan kesehatan, dan melaksanakan pelayanan bermutu

sesuai standar pelayanan rumah sakit Kelas B Pendidikan.



3. Fungsi RSUD Provinsi NTB

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,

RSUD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan medis

2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis

3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan

4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan

5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan

6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga

kesehatan lainnya

7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

4. Kepegawaian

Salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi adalah Sumber

Daya Manuasia (SDM) atau pegawai yang akan menggerakkan dan

melaksanakan tugas organisasi. Status pegawai yang ada di RSUD Provinsi

NTB saat ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Distribusi SDM RSUD Provinsi NTB Menurut Status Kepegawaian

dan Jenis Kelamin tahun 2018

No Status Kepegawaian Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki Perempuan

1 Aparatur Sipil Negara (ASN) 337 503 840

2 Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)

3 2 5

3 Pegawai Non ASN 156 163 319

4 Dokter Paruh Waktu 14 13 27

5 Dokter Kontrak 3 8 11

J u m l a h 514 690 1202 Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov NTB

Pegawai RSUD Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas sehari-hari

berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan



jabatan/ kompetensi masing-masing. Jenis jabatan yang ada di RSU

Provinsi NTB, yaitu jabatan struktural (eselon), jabatan non struktural

umum (fungsional umum) dan jabatan non struktural tertentu (fungsional

tertentu), dengan distribusi sebagai berikut :

Tabel 1.2 Distribusi PNS RSUD Provinsi NTB Menurut Jenis Jabatan dan

Jenis Kelamin Tahun 2018

No

Jenis Jabatan Jenis Kelamin

Jml Laki-laki Perempuan

1 Struktural 17 8 25

2 Non Struktural (fungsional)

a. Non Struktural Umum

(fungsional umum) 119 75 194

b. Non Struktural Tertentu/

Fungsional tertentu 201 420 621


Jenis Jabatan Fungsional yang ada di RSUD Provinsi NTB Tahun 2018

sebanyak 22 jenis jabatan fungsional (Jafung), yaitu :

1) Jabatan Fungsional Dokter

2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinik

3) Jabatan Fungsional Dokter Gigi

4) Jabatan Fungsional Perawat

5) Jabatan Fungsional Perawat Gigi

6) Jabatan Fungsional Psikolog

7) Jabatan Fungsional Bidan

8) Jabatan Fungsional Apoteker

9) Jabatan Fungsional Asisten Apoteker

10) Jabatan Fungsional Perekam Medis

11) Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

12) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium

13) Jabatan Fungsional Radiografer

14) Jabatan Fungsional Terapis Wicara

15) Jabatan Fungsional Okupasi Terapi

16) Jabatan Fungsional Refraksionis



17) Jabatan Fungsional Fisioterafis

18) Jabatan Fungsional Nutritionis

19) Jabatan Fungsional Sanitarian

20) Jabatan Fungsional Umum

21) Analisis Kepegawaian

22) Pembimbing Kesehatan Kerja Muda

Dua puluh dua jenis jabatan fungsional (kecuali fungsional umum) tersebut

masing-masing memiliki strata yang berbeda-beda. Distribusi SDM

Fungsional RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 menurut jenis jabatan dan jenis

kelamin dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.3 Distribusi SDM Fungsional RSUD Provinsi NTB Tahun 2018

No Jenis Jabatan fungsional

Jumlah

Total Laki-

laki Perempuan

1 Dokter Spesialis 30 21 51

2 Dokter Umum 14 25 39

3 Dokter Gigi 2 3 5

4 Paramedis keperawatan 108 206 314

5 Paramedis nonkeperawatan 50 162 212


Sebagai RS Kelas B pendidikan yang akan menuju RS Kelas A, RSUD

Provinsi NTB berusaha memenuhi kebutuhan dokter, terutama dokter

spesialis maupun subspesialis. Menjadi RS kelas A berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perizinan

Rumah Sakit, kebutuhan dokter spesialis menjadi RS Kelas A adalah 110

orang, sementara dokter spesialis pemangku jabatan fungsional, dokter

paruh waktu dan dokter spesialis kontrak yang ada saat ini di RSUD

Provinsi NTB sebanyak 83 orang. Adapun rincian jenis dan jumlah dokter

spesialis di RSUD Provinsi NTB tahun 2018 sebagai berikut:



Tabel 1.4 Rincian Dokter Spesialis Pemangku Jabatan Fungsional (ASN) di RSUD Provinsi NTB Tahun 2018

No Nama Spesialisasi Jumlah

Total Laki-laki Perempuan

1 Spesialis Anak (DSA) 4 3 7

2 Spesialis Anestesi (DSAN) - 4 4

3 Spesialis Bedah (DSB) 7 - 7

4 Spesialis Bedah Mulut (DSBM) - 1 1

5 Spesialis Emergency (DSEm) - 1 1

6 Spesialis Jantung (DSJ)

1 1

7 Spesialis Keterapian Fisik dan Rehabilitasi (DSKFR)

- 2 2

8 Spesialis Forensik 1 - 1

9 Spesialis Kulit dan Kelamin (DSKK)

1 1 2

10 Spesialis Mata (DSM) 1 1 2

11 Spesialis Obgyn (DSOG) 5 1 6

12 Spesialis Otrhopedi (DSBO) 1 - 1

13 Spesialis Paru (DSP) 1 2 3

14 Spesialis Patologi Klinik (DSPK) - 1 1

15 Spesialis Penyakit Dalam (DSPD) 5 - 5

16 Spesialis Radiologi (DSR) 1 1 2

17 Spesialis Syaraf (DSS) 1 1 2

18 Spesialis THT (DTHT) 1 1 2

19 Spesialis Urologi (DSU) 1 - 1

JUMLAH 30 21 51 Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov. NTB

Kekurangan Dokter Spesialis di RSUD Provinsi NTB telah diupayakan

melalui pendidikan dokter umum ke jenjang dokter spesialis maupun

dokter spesialis ke sub spesialis baik yang didanai oleh APBD Provinsi NTB,

Kementerian Kesehatan dan sponsor. Program pendidikan dokter umum ke

jenjang dokter spesialis maupun ke jenjang dokter spesialis ke subspesialis

yang didanai oleh APBD Provinsi NTB sering terkendala oleh lamanya

keluar SK Tugas Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat. Upaya lain yang telah dilakukan adalah dengan

memberdayakan dokter-dokter spesialis Fakultas Kedokteran UNRAM

sejalan RSUD Prov. NTB sebagai rumah sakit pengampu FK UNRAM.

Dimana di dalam distribusi SDM RSUD Provinsi NTB di sebut sebagai dokter



paruh waktu. Adapun rincian dokter paruh waktu RSUD Provinsi NTB

Tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 1.5 Rincian Dokter Paruh Waktu RSUD Provinsi NTB Tahun 2018

No Nama Spesialisasi

Jumlah Total

(Orang) Laki-laki

Perempuan

1 Spesialis Anak (DSA)

2 2

2 Spesialis Bedah Syaraf DSBS) 2

2

3 Spesialis Forensik (DSF) 1

1

4 Spesialis Jantung (DSJ) 1 1 2

5 Spesialis Kulit dan Kelamin (DSKK) 1

1

6 Spesialis Mata (DSM)

4 4

7 Spesialis Mikrobiologi Klinik (DSMK) 1 1

8 Spesialis Obgyn (DSOG) 1

1

9 Spesialis Paru (DSP)

2 2

10 Spesialis Penyakit Dalam (DSPD) 3 1 4

11 Spesialis Radiologi (DSR)

1 1

12 Spesialis Syaraf (DSS)

1 1

13 Spesialis THT (DTHT) 2

2

14 Spesialis Bedah Plastik (DSBP) 1 1

15 Spesialis Urologi (DSU) 2

2


Upaya lain untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di RSUD

Provinsi NTB adalah dengan mengangkat dokter spesialis menjadi dokter

spesialis kontrak dengan membebankan pada anggaran BLUD. Adapun

rincian dokter spesialis dengan status kontrak adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6 Rincian Dokter Spesialis Kontrak Provinsi NTB Tahun 2018

No Nama Spesialisasi

Jumlah Total

(Orang) Laki-laki

Perempuan

1 Spesialis Bedah (DSB) 1 - 1

2 Spesialis Obgyn (DSOG) 1 1 2

3 Spesialis Bedah Plastik (DSBP) - 1 1

4 Spesialis Orthopedi (DSBO) 1 - 1




5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun

2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda

dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat

pada lampiran 1.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran RSUD Provinsi NTB dalam pembangunan daerah adalah

mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dengan melaksanakan upaya

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan

upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan

terpadu melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan

melaksanakan upaya rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan,

pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta melaksanakan

pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit Kelas B Pendidikan

baik di rawat jalan, rawat inap, maupun rawat darurat. Muara akhirnya adalah

meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat NTB sehingga mampu

berdayasaing. Pelayanan yang diberikan di RSUD Provinsi NTB meliputi

pelayanan medis spesialistik dan subspesialistik, pelayanan medis canggih,

maupun pelayanan unggulan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi

RSUD Provinsi NTB (masalah-masalah yang dihadapi secara internal) dan

beberapa isu yang mengemuka antara lain:

1. Pelayanan RSUD Pemerintah belum optimal dan berdaya saing,

2. Pelayanan keperawatan RSU pemerintah belum sesuai standar.

3. Administrasi ketatausahaan belum tertib dan lancar.

4. Administrasi keuangan belum transparan dan akuntabel.

5. Rencana program kurang terarah dan terpadu.

6. Output Pendidikan dan Pelatihan belum sesuai harapan.



7. Output penelitian dan pengembangan belum sesuai kebutuhan.

Disamping itu terdapat juga beberapa isu-isu strategis yang merupakan

isu-isu nasional, antara lain:

1. Penerapan pasien Safety

2. Standar Akreditasi Baru RS

3. Optimalisasi Sumber Daya Siaga Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)

4. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

5. BPJS dan aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin (SHI

social Health Insurance )

6. Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas System Informasi Manajemen

Rumah Sakit

7. Peningkatan Status RS menjadi Kelas A

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB terus berupaya melakukan

perbaikan dan pengembangan baik fisik maupun peralatan untuk mewujudkan

customer satisfaction melalui medical execellence, service execellence dan

finance execellence. Upaya-upaya tersebut antara lain penambahan kapasitas

Tempat Tidur menjadi 607 kapasitas tempat tidur, meningkatkan kompetensi

petugas melalui pendidikan formal (dokter spesialis ke sub spesialis, dokter

umum ke spesialis dll) maupun informal (diklat-diklat teknis) serta

pengembangan pelayanan pusat pelayanan jantung dan pembuluh terpadu,

pusat pelayanan intervensi paru menjadi pelayanan unggulan di tahun 2017

serta menjadikan pelayanan radioterapi sebagai pelayanan unggulan di tahun

2018.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi NTB

Tahun 2013 – 2018 yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Strategis

(RENSTRA ) Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 yang berisi

penjabaran visi, misi dan program yang direncanakan dalam kurun waktu lima

tahun yang selanjutnya telah direvisi pada bulan Agustus 2016 dan Oktober

2017. Reviuw Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda

pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Rumah Sakit Umum

Daerah Provinsi NTB. Review Renstra tahun 2013 – 2018 dilaksanakan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaraan

pembangunan lima tahun kedepan.

1) VISI ,MISI, TUJUAN DAN SASARAN RSUD PROVINSI NTB

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-

faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) yang ditetapkan setelah

penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin

dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci,

terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam

Revieuw Rencana Strategis RSU Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD

Provinsi NTB Tahun 2013-2018

VISI :Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang Unggul dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian di Indonesia Timur

MISI TUJUAN SASARAN

Pertama : Meningkatkan Kelancaran dan Ketepatan Pelayanan Kedokteran Yang

1. Terlaksananya pelayanan medis dan penunjang medis sesuai standart

1 Tersedianya pelayanan medis yang berkualitas sesuai standart kelas A

2 Tersedianya pelayanan penunjang medis yang berkualitas sesuai standart rumah sakit kelas A



MISI TUJUAN SASARAN

Profesional Selaras Dengan Perkembangan Iptekdok

pelayanan minimal (SPM)

Kedua : Meningkatkan Kelancaran dan Kemudahan Pelayanan Asuhan Keperawatan Yang Komprehensif

1. Meningkatnya kualitas dan kapabilitas pelayanan keperawatan

1 Terwujud dan tertatanya pelayanan keperawatan di rumah sakit secara safety dan professional

Ketiga : Mendorong Kelancaran dan Ketertiban Administrasi KetatausahaanYang Paripurna

1. Meningkatnya kualitas administrasi umum dan kepegawaian

1 Tersedia dan terkelolanya SDM Administrasi Umum dan Kepegawaian yang profesional dan kompeten sesuai kebutuhan

2 Tertatanya administrasi umum dan kepegawaian secara tertib

Keempat : Mengoptimalkan Kinerja Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel

1. Meningkatnyakualitas dan akuntabilitas laporan keuangan

1 Tersedianya anggaran keuangan RS yang terintegrasi dengan SIM-RS

Kelima : Memantapkan Keterpaduan dan Keseimbangan Perencanaan Program

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan RS

1 Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan RS yang akuntabel

Keenam : Mengembangkan Ketersediaan, Kemampuan dan keterampilan Tenaga Medis/Non Medis

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM RS

1 Tersedianya SDM RS yang profesional, kompeten dan handal sesuai standart

Ketujuh : Meningkatkan Ketersediaan dan Keakuratan Data Hasil Penelitian

1. Terfasilitasinya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di RS

1 Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di rumah sakit secara profesional



2) CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA RSUD PROV.

NTB 2013-2018

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai

melalui berbagai strategi dengan menetapkan kebijakan dan selanjutnya

dituangkan dalam program dan kegiatan yang selaras agar output

maupun outcome sesuai dengan yang diharapkan.

1. Strategi

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta dengan mencermati isu-isu

strategis RSU Provinsi NTB, maka strategi RSUD Provinsi NTB yang

tertuang dalam Rencana strategik Tahun 2013-2018 adalah sebagai

berikut:

a. Koordinasi internal dan eksternal Rumah Sakit baik horizontal

maupun vertikal

b. Advokasi beberapa stakeholder untuk mendukung upaya

pengembangan Rumah Sakit

c. Sosialisasi kemajuan rumah sakit, pengembangan layanan dan

berbagai kebijakan

d. Konsolidasi dengan berbagai berbagai fasitas kesehatan baik

pemerintah maupun swasta

e. Konsultasi formal/informal kepada lembaga terkait

(kesehatan/non kesehatan)

f. Edukasi formal dan informal kepada karyawan RS secara

berkesinambungan

g. Sinkronisasi berbagai kebijakan yang ditetapkan dari berbagai

institusi atau lembaga baik Pusat maupun Daerah

h. Identifikasi kebutuhan, rencana pengembangan, masalah/kendala,

faktor-faktor pendukung dan penghambat, kekuatan atau

kelemahan RS secara berkesinambungan

i. Standarisasi pelayanan/Akreditasi RS

j. Rasionalisasi Tarif Pelayanan Rumah Sakit



k. Diversifikasi pelayanan & penunjang medis, pelayanan

keperawatan, dan Pelayanan ketatausahaan

2. Kebijakan

Kebijakan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh RSUD Provinsi

NTB adalah sebagai berikut:

a. Penetapan jenis-jenis pelayanan di RS

b. Pemenuhan standart pelayanan medis sesuai standart akreditasi

RS

c. Kerjasama dengan unit terkait

d. Pembentukan tim teknis

e. Penyesuaian tarif pelayanan

f. Pengembangan pelayanan

g. Percepatan integrasi SIMRS

h. Pemenuhan jumlah tenaga medis keperawatan dan nakes lainnya

i. Pelaksanaan kegiatan pelayanan medis sesuai dengan SPM

j. Pengembangan manajemen mutu dan jenis pelayanan medis serta

penunjang medis

k. Pemenuhan alat kesehatan sesuai standart

l. Pemenuhan obat-obatan sesuai standart

m. Pengembangan manajemen mutu dan jenis pelayanan

ketatausahaan

n. Monev disiplin pegawai

o. Pengembangan administrasi keuangan yang transparan dan

akuntabel

p. Rekruitmen SDM yang kompeten

q. Peningkatan mutu perencanaan dan pengembangan program

r. Pemamfaatan aplikasi sistem perencanaan

s. Pengembangan manajemen mutu pelayanan diklat

t. Kerjasama dengan pihak ketiga



u. Peningkatan mutu pelayanan penelitian dan pengembangan

teknologi kesehatan

3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta

memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka

strategi dikembangkan dengan melaksanakan program dan kegiatan.

Program yang ditetapkan oleh RSUD Provinsi NTB mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Nusa Tenggara Barat sesuai Perda Nomor 2 tahun 2014 yang

tertuang dalam Revieu Rencana Strategis (renstra). Adapun program-

program tersebut adalah :

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

f. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

g. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

h. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa//Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit

Mata

i. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

j. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum

Daerah

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

RSUD Prov. NTB tahun 2018 adalah :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik



2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran

b) Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular

1. Kegiatan peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (ide)

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

c) Program Pengadaan; peningkatan sarana dan Prasarana

RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata

1. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS

d) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

1. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

3) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk memantau pencapaian sasaran strategis dan arah kebijakan RSUD

Provinsi NTB, telah ditetapkan 11 (sebelas) IKU dimana setiap IKU tersebut

telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir

periode renstra.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Provinsi NTB adalah:

1. Indeks kepuasan pelanggan

2. Jumlah ODHA yang mendapatkan pemeriksaan laboratorium

3. Jumlah alat kedokteran/kesehatan dan sarana layananan penunjang

RS yang tersedia sesuai standart

4. Persentase kejadian infeksi nasokomial

5. Jumlah dokumen asset yang tersusun

6. Jumlah jenis anggaran pelayanan administrasi perkantoran (jasa

komunikasi, sumber daya air, listrik. Administrasi keuangan dan tehnis

perkantoran) yang tersedia

7. Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tersusun

8. Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun

9. Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan formal



10. Jumlah penelitian internal di rumah sakit

11. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang

tersedia.

B. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2014

yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD), Rencana

Kerja Tahunan (RKT), yang pada akhirnya di fokuskan pada Perjanjian Kinerja

(PK) yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan

2. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis yang ingin dicapai

3. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang

bersangkutan

4. Jumlah Anggaran yang mendukung program dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 terdiri dari 8 sasaran

strategis yang ingin dicapai, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2.2 Penetapan Kinerja (PK) RSUD Provinsi NTB Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Tersedianya pelayanan medis yang berkualitas sesuai standart kelas A

1) Indeks Kepuasan Pelanggan

2) Jumlah ODHA yang mendapatkan Pemeriksaan Laboratorium

1) ≥ 80% 2) Pemeriksaan :

a. Viral Load: 60 orang

b. Meso ARV dan Pra ARV: 30 orang

2 Tersedianya pelayanan penunjang medis yang berkualitas sesuai standart rumah sakit kelas A

3) Jumlah Alat kesehatan/kedokteran dan sarana layanan penunjang RS yang tersedia sesuai standart

3) 256 unit

3 Terwujud dan tertatanya pelayanan asuhan keperawatan di rumah sakit

4) Persentase kejadian infeksi nasokomial

4) ≤ 1,5 %



secara safety dan profesional

4 Tersedia dan terkelolanya SDM administrasi umum dan kepegawaian yang profesional dan kompeten serta sumber daya lainnya sesuai kebutuhan L

5) Jumlah dokumen asset yang tersusun

5) 2 Jenis

5 Tersedianya anggaran keuangan RS yang terintegrasi dengan SIM-RS

6) Jumlah jenis anggaran pelayanan administrasi perkantoran (jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, administrasi keuangan, dan tehnis perkantoran)

6) 5 jenis

6 Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan rumah sakit yang akuntabel

7) Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tersusun

7) 12 dokumen


8) Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun

9) Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan formal

8) ≥ 60%

9) 3 orang

8 Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di RS secara profesional

10) Jumlah penelitian internal di RS

11) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

10) 7 Penelitian

11) 75 jenis

Mengacu pada Review Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tahun

2013-2018, sasaran strategis dan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja

(PK) RSUD Prov. NTB tahun 2018 yaitu:

1. Tersedianya pelayanan medis yang berkualitas sesuai dengan

standart kelas A.

Sebagai Rumah Sakit Rujukan di Provinsi NTB, RSUD Provinsi NTB selalu

berusaha dan berikhtiar memberikan pelayanan yang profesional kepada

masyarakat. Mutu pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari

kemewahan fasilitas, kelengkapan sarana dan prasarana, dan penampilan

fisik akan tetapi juga dari sikap dan prilaku karyawan harus mencerminkan

profesionalisme dan mempunyai komitmen tinggi terhadap tugas dan



kewajibannya. Adapun salah satu indikator untuk menilai kualitas

pelayanan RS adalah kepuasan pelanggan.

Kepuasan pelanggan merupakan cerminan kualitas pelayanan kesehatan yang

di terima oleh pasien. Mutu pelayanan kesehatan merujuk pada tingkat

kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri

setiap pasien. Makin sempurna kepuasan tersebut, makin baik pula mutu

pelayanan kesehatan. Namun demikian, kualitas pelayanan yang relatif baik

belum tentu bisa memuaskan pasien. Salah satu cara yang bisa digunakan

untuk menilai kepuasan pasien adalah dengan melakukan survey kepuasan.

Hasil survey kepuasan pelanggan tidak hanya akan berhenti pada deretan

angka-angka yang dihasilkan, tapi menjadi bahan evaluasi dan acuan

dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang holistik di RS. Dengan

meningkatnya kepuasan pelanggan diharapkan jumlah kunjungan ke RS

akan meningkat.

2. Tersedianya Pelayanan Penunjang Medis yang berkualitas sesuai

standart RS Kelas A.

Setiap tahun jumlah kunjungan pasien yang berobat ke RSUD Prov. NTB

cenderung mengalami peningkatan dengan kasus penyakit bervariasi.

Peningkatan jumlah kunjungan pasien serta kasus penyakit yang bervariasi

menyebabkan kebutuhan akan ruang perawatan dan alat kesehatan RS

juga meningkat. RSUD Provinsi NTB selalu berusaha untuk memenuhi alat

kesehatan dan kedokteran sesuai dengan standart RS Kelas A.

3. Terwujudnya dan tertatanya pelayanan asuhan keperawatan di

RS secara safety dan profesional.

Pemberian layanan di RS bukan saja terbatas pada layanan medis, tetapi

juga pelayanan asuhan keperawatan. Pelayanan Asuhan Keperawatan

tidak akan terlepas dari pekerjaan seorang perawat dalam menjalankan

tugas dan fungsi serta kewajibannya. Salah satunya adalah bagaimana

agar pasien selalu safety (selamat). Menurut penjelasan Pasal 43 UU



Kesehatan No. 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan keselamatan pasien

(patient safety) adalah proses dalam suatu rumah sakit yang memberikan

pelayanan kepada pasien secara aman termasuk didalamnya pengkajian

mengenai resiko, identifikasi, manajemen resiko terhadap pasien,

pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan

menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta

meminimalisir timbulnya risiko.

4. Tersedia dan terkelolanya SDM administrasi umum dan

kepegawaian yang profesional dan kompeten serta sumber daya

lainnya sesuai kebutuhan.

Sumber daya manusia memiliki peranan sentral dalam mengembangkan

dan mencapai sasaran sasaran organisasi, sebab manusialah yang menjadi

faktor utama penggerak organisasi di samping adanya keterlibatan faktor

modal/material, mesin, metode dan faktor uang. RSUD Provinsi NTB selalu

berihtiar menerapkan ‘the right man in the right place’, artinya

menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya sehingga bisa bekerja

denganoptimal.

5. Tersedianya anggaran keuangan RS yang terintegrasi dengan

SIM-RS.

Sebagaimana dimaklumi salah satu agenda reformasi di bidang keuangan

negara adalah dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran

berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana

pemerintah tidak lagi berorientasi pada input tetapi pada output.Pasal 68

dan pasal 69, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, instasi

pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada

masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel

dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Sebagai tindak lanjut atas peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah

mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007



tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berdasarkan hal diatas pada tahun

2011, RSUD Prov. NTB ditetapkan menjadi PPK-BLUD dimana penggunaan

anggaran sangat fleksibel yang digunakan untuk kegiatan pelayanan dan

pendukung pelayanan BLUD. Kegiatan tersebut antara lain digunakan

untuk biaya operasional, biaya umum dan administrasi, dan biaya

pengeluaran investasi.

6. Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan rumah

sakit yang akuntabel.

Hal yang sangat penting dalam organisasi adalah perencanaan, sebab

perencanaan merupakan dasar bagi manajemen untuk mengambil

keputusan. Salah satu tujuan perencanaan adalah menetapkan tujuan dan

sasaran yang ingin di capai, RSUD Provinsi NTB telah menuangkan tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahunan kedalam renstra.

7. Tersedianya SDM RS yang profesional, kompeten, dan handal

sesuai standart.

Sebagai salah satu OPD yang memberikan pelayanan public kepada

masyarakat, RSUD Prov. NTB dituntut untuk selalu memberikan pelayanan

prima. Pelayanan Prima salah satunya bisa dicapai apabila SDM yang ada

berkualitas. Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas diperlukan

pendidikan dan atau pelatihan, baik secara formal maupun non formal

secara terus menerus. Kegiatan ini tujukan kepada pegawai/karyawan agar

meningkatkan kesadaran karyawan/pegawai untuk dapat memahami dan

memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan

prosedur yang berlaku, mempunyai keahlian dan keterampilan dibidangnya

masing-masing (teknis) sehingga mampu memberikan pelayanan secara

efektif, efisien, dan safety.



8. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi

rumah sakit secara profesional.

Sebagai RS Kelas B Pendidikan, RSUD Provinsi NTB juga memiliki misi

meningkatkan ketersedian dan keakuratan data hasil penelitian. Untuk

mendukung misi ini, RSUD Provinsi NTB menetapkan sasaran strategis

“terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi rumah

sakit secara profesional”. Saat ini RSUD Provinsi NTB memiliki instalasi

litbangkes yang menangani terkait dengan penelitian. Penelitian yang

dilakukan di RSUD Provinsi NTB berasal dari internal dan eksternal RS.

Berdasarkan sasaran strategis diatas, indikator kinerjanya adalah sebagai

berikut:

1. Indeks kepuasan pelanggan

2. Jumlah ODHA yang mendapatkan pemeriksaan laboratorium

3. Jumlah alat kesehatan/kedokteran dan sarana layanan penunjang RS yang

tersedia sesuai standart

4. Persentase kejadian infeksi nasokomial

5. Jumlah dokumen asset yang tersusun

6. Jumlah jenis anggaran pelayanan administrasi perkantoran (jasa komunikasi,

sumber daya air, listrik, administrasi keuangan dan tehnis perkantoran)

7. Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tersusun

8. Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun

9. Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan formal

10. Jumlah penelitian internal di RS

11. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis OPD dan

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi lembaga.

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB berkewajiban untuk melaporkan

akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut

menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1

(satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

NTB telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan

tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya

dituangkan dalam Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Tahun 2018.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 yang

merupakan reviu dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No

29 Tahun 2010, kinerja RSUD Provinsi NTB diukur berdasarkan tingkat

pencapaian kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah

diimplementasikan dalam program/kegiatan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja RSUD Prov. NTB dilakukan berdasarkan pada

realisasi pencapaian indikator dan target program kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Review Renstra 2013-2018, Renja 2018 dan Rencana Bisnis

Anggaran (RBA) 2018 dengan cara membandingkan antara capaian Tahun

2017 dengan indikator kinerja Tahun 2018 dan terhadap target akhir RPJMD.

Capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB berdasarkan

Perjanjian Kinerja tahun 2018 di jelaskan sebagai berikut:



1. Capaian indikator kinerja berdasarkan PK tahun 2018

a. Sasaran Strategis Tersedianya Pelayanan Medis yang berkualitas sesuai

standart kelas A.

Untuk mencapai sasaran strategis ini, RSUD Provinsi NTB menetapkan

indikator kinerja yaitu Kepuasan pelanggan dan Pemeriksaan

laboratorium untuk ODHA. Kepuasan pelanggan merupakan cerminan

kualitas pelayanan kesehatan yang di terima oleh pasien. Pada tahun

2018, RSUD provinsi NTB telah melaksanakan survey kepuasan

pelanggan trimester I dan II. Hasil survey kepuasan pelanggan yang

baik mengisyaratkan mutu pelayanan yang diberikan oleh RSUD

Provinsi baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Capaian

untuk survey kepuasan pelanggan pada tahun 2018 sebesar 83.4%

atau meningkat sebesar 2,21% dari tahun 2017. Hal ini tentunya akan

berdampak positif terhadap citra rumah sakit. RS telah berupaya dan

berikhtiar untuk memberikan pelayanan secara profesional kepada

masyarakat yang datang berkunjung.

Salah satu layanan yang diberikan oleh RSUD Provinsi NTB adalah

pencegahan penularan penyakit HIV-AIDS. Kegiatan ini dikoordinir oleh

poli VCT. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator

kinerja ini antara lain pemeriksaan laboratorium untuk ODHA

(pemeriksaan untuk viral load dan meso ARV), pelatihan konselor PITC

bagi perawat dan bidan, Seminar/workshop/pelatihann tingkat nasional,

Penguatan Jejaring kerja layanan TH/PDP di Sumbawa dan Bima.

Table 3.1. Capaian Indikator Sasaran Tersedianya pelayanan medis yang berkualitas sesuai dengan standart kelas A.

Indikator kinerja Satuan Target 2018

Realisasi Perubahan realisasi

% capaian realisasi

2018

% capaian realisasi

2017

2018 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Indeks Kepuasan Pelanggan % ≥ 80 83,4 81,6 +2,21 104,25 102

Jumlah ODHA yang mendapatkan pemeriksaan laboratorium

Orang 90 90 156 -42,3% 100 78

(target 200)



b. Sasaran strategis Tersedianya Pelayanan Penunjang Medis yang

berkualitas sesuai standart RS Kelas A.

Untuk mencapai sasaran strategis ini, RSUD Prov. NTB menetapkan

indikator kinerja Alat kesehatan/kedokteran dan sarana layanan

penunjang RS yang tersedia sesuai standart. Peningkatan jumlah

kunjungan pasien dengan kasus penyakit bervariasi menyebabkan

RSUD Provinsi NTB selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan alat

kesehatan/kedokteran dan sarana layanan penunjang yang disesuaikan

dengan standart RS Kelas A. Pemenuhan Alat kesehatan/kedokteran

pagu anggarannya bersumber dari DAK dan DBCHT. Bila dibandingkan

dengan target diakhir renstra jumlah alat yang telah terbeli melebihi

target. Hai ini disebabkan pagu anggaran yang bersumber dari dana

DAK dan DBCHT juga mengalami peningkatan. Adapun jumlah alat

kesehatan/kedokteran yang ditargetkan diakhir renstra sebanyak 188

unit. Capaian ketersediaan alat kesehatan/kedokteran yang terbeli

ditahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 83,9% dibandingkan dengan

tahun 2017.

Tablel 3.2. Capaian Indikator Sasaran Tersedianya pelayanan penunjang medis yang berkualitas sesuai dengan standart kelas A.



% capaian realisasi

2018

% capaian realisasi

2017 2018 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Alat kesehatan/kedokteran dan sarana layanan

penunjang RS yang tersedia sesuai standart

Unit 256 293 161 + 83,9% 114,5 100

c. Sasaran Strategis Terwujud dan tertatanya pelayanan asuhan

keperawatan di rumah sakit secara safety dan profesional.

Untuk mencapai sasaran ini, RSUD Prov. NTB telah menetapkan

indikator kinerja yaitu persentase kejadian infeksi nasokomial. Infeksi



nasokomial merupakan infeksi silang yang terjadi pada perawat atau

pasien saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Infeksi nasokomial jika

tidak ditangani secara tepat akan berpengaruh buruk pada kondisi

kesehatan dan termasuk salah satu penyebab kematian pada pasien

yang menjalani perawatan di rumah sakit. Oleh karena itu, RSUD

Provinsi NTB selalu berusaha menurunkan angka kejadian infeksi

nasokomial dengan cara selalu memantau dan memberikan penyuluhan

kepada pasien yang dirawat maupun kepada pemberi layanan. Langkah

ini sangat penting untuk keselamatan dan keamanan pasien. Infeksi

nosokomial juga dapat menyebabkan hari rawat pasien lebih lama

sehingga akan berdampak kepada biaya pelayanan juga meningkat.

Angka kejadian infeksi nasokomial di RS tidak boleh lebih dari 1,5%.

Pada tahun 2018, jumlah kejadian infeksi nasokomial sebesar 0,09%

dan turun sebesar 0,05% bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Persentase capaian realisasi ditahun 2018 sebesar 194%.

Tablel 3.3. Capaian Indikator Sasaran Terwujud dan tertatanya

pelayanan asuhan keperawatan di RS secara safety dan profesional

Indikator kinerja

Satuan Target 2018


% capaian realisasi

2018

% capaian realisasi

2017 2018 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase kejadian infeksi nasokomial

% ≤1,5 0,09 0,14 - 0,05% 194 190,7

d. Sasaran Strategis Tersedia dan terkelolanya SDM administrasi umum

dan kepegawaian yang profesional dan kompeten serta sumber daya

lainnya sesuai kebutuhan.

Untuk mencapai sasaran strategis ini, RSUD Provinsi NTB telah

menetapkan indikator kinerja yaitu jumlah dokumen asset yang

tersusun. Dokumen asset ini adalah RKBMD dan RKPBMD. Dengan



adanya dokumen ini menyatakan bahwa jumlah asset yang ada di RSUD

Provinsi NTB telah terkelola dan terinventarisir dengan baik.

Terkait dengan ketenagaan, RSUD provinsi NTB memiliki ketenagaan

sebanyak 1202 orang, yang terbagi menjadi ASN 840 orang, Non ASN

sebanyak 319 orang, PTT sebanyak 5 orang, dokter paruh waktu 27

orang dan dokter kontrak 11 orang. Dari SDM yang ada, 621 orang

merupakan tenaga kesehatan yang langsung melayani pasien

(fungsional tertentu), namun bila dilihat dari beban kerja masih

dianggap kurang sehingga RSUD Provinsi berusaha memenuhi ratio

tenaga kesehatan dibandingkan dengan beban kerja dengan

membebankan kepada anggaran fungsional RS / BLUD.

Tablel 3.4. Capaian Indikator Sasaran Tersedia dan terkelolanya SDM Administrasi Umum dan Kepegawaian yang Profesional dan kompeten serta sumber daya lain sesuai kebutuhan

Indikator kinerja

Satuan Target 2018


% capaian realisasi

2018

% capaian realisasi

2017 2018 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen asset yang tersusun

Jenis 2 2 2 - 100 100

e. Sasaran strategis tersedianya anggaran keuangan RS yang terintegrasi

dengan SIM-RS.

Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah jumlah jenis

anggaran pelayanan administrasi perkantoran (jasa komunikasi, sumber

daya air, listrik, administrasi perkantoran dan tehnis perkantoran).

Indikator kinerja ini memiliki 5 kegiatan yaitu jasa komunikasi, sumber

daya air, listrik, administrasi perkantoran dan tehnis perkantoran. Untuk

memudahkan direksi dan manajemen dalam mengambil keputusan,

RSUD Provinsi NTB telah memiliki aplikasi yang mampu melihat dan

memantau realisasi keuangan secara riil time.



Tablel 3.5. Capaian Indikator Sasaran strategis tersedianya anggaran keuangan RS yang terintegrasi dengan SIM-RS



% capaian realisasi

2018

% capaian realisasi

2017 2018 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah jenis anggaran

pelayanan

administrasi perkantoran

(jasa komunikasi,

sumber daya

air, listrik, administrasi

keuangan dan tehnis

perkantoran)

Jenis 5 5 5 - 100 100

f. Sasaran strategis tersedianya dokumen perencanaan dan

pengembangan rumah sakit yang akuntabel.

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menetapkan indikator kinerja

untuk sasaran strategis ini adalah jumlah dokumen perencanaan dan

laporan kinerja yang tersusun. Laporan kinerja merupakan

pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategis OPD dan digunakan sebagai

dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi lembaga.

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB berkewajiban untuk

melaporkan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan

tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 tahun.

Dokumen perencanaan dan laporan kinerja ini bersumber dari berbagai

bidang, unit/instalasi di RSUD Provinsi NTB. Dokumen perencanaan ini

sebanyak 12 dokumen yang telah disusun selama tahun 2018.



Tabel 3.6. Capaian Indikator Sasaran strategis tersedianya dokumen perencanaan rumah sakit yang akuntabel

Indikator kinerja

Satuan Target 2018


% capaian realisasi

2018

% capaian realisasi

2017 2018 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tersusun

dokumen

12 12 12 - 100 100

g. Sasaran Strategis tersedianya SDM RS yang profesional, kompeten dan

handal sesuai standart.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat, setiap tahun Rumah Sakit Umum Daerah

Provinsi mengirimkan Pegawai untuk mengikuti pendidikan dan

Pelatihan di berbagai disiplin ilmu terutama kesehatan. Kegiatan

Pelatihan dan pendidikan ini di biayai dari APBD dan BLUD. Di tahun

2018, RSUD Provinsi NTB tidak mendapatkan dana subsidi/APBD

sehingga kegiatan ini biayai oleh dana BLUD/fungsional RSUD Provinsi

NTB.

Pada tahun 2018 SDM yang mengikuti pendidikan dengan status tugas

belajar antara lain: 2 orang dokter spesialis ke sub spesialis, 2 orang

dokter umum ke dokter spesialis, 2 orang S2 Keperawatan, 1 orang DIV

RM (Rekam Medis), 1 orang S1 Gizi dan SDM RS yang mengikuti

pendidikan formal dengan status ijin belajar (dana swadaya) sebanyak

37 orang. Sedangkan SDM RS yang mengikuti kegiatan pelatihan 180

orang (minimal 20 jam pelatihan), inhouse training (pelatihan internal)

sebanyak 713 orang dan yang mengikuti pelatihan eksternal sebanyak

120 orang (workshop, bimtek). Realisasi kegiatan pelatihan ditahun

2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini dikarenakan

keterbatasan dana fungsional/BLUD RS. Sedangkan untuk kegiatan

pendidikan formal, SDM yang lulus pendidikan dibiayai oleh dana



kemenkes (sponsor). Adapun jumlah SDM ASN tahun 2018 di RSUD

Provinsi NTB sebanyak 840 orang.

Keberhasilan pelaksanaan sasaran ini adalah bertambahnya jumlah SDM

RS baik dokter spesialis, sub spesialis maupun tenaga kesehatan lainnya

di RSUD Prov. NTB sehingga meningkatkan kompetensi SDM Rumah

Sakit.

Tabel 3.7. Capaian indikator sasaran strategis tersedianya SDM RS yang profesional, kompeten dan handal sesuai standart.

Indikator kinerja

Satuan Target 2018


%

capaian realisasi

2018

%

capaian realisasi

2017 2018 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun

% ≥60 21,4 (180

orang)

54,5 (476

orang)

- 60,7% 35,7 90,8

Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan formal

orang 3 45 22 +104,5% 1.500 366,7 (target 6 orang)

h. Sasaran Strategis terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan

teknologi di rumah sakit secara profesional.

Sasaran Strategis Tertata dan terkelolanya kegiatan penelitian dan

pengembangan teknologi di rumah sakit secara profesional menetapkan

indikator kinerja yaitu jumlah penelitian internal di rumah sakit dan

jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang

tersedia. Sebagai RS pendidikan, RSUD Provinsi NTB selalu berusaha

memberikan pelayanan kepada calaon-calaon tenaga kesehatan yang

berasal dari provinsi NTB maupun yang dari luar provinsi NTB. Ada

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB yang

tertuang didalam PK yaitu penelitian dan layanan perpustakaan. Hal ini

juga selaras dengan visi RS yaitu menjadi rumah sakit rujukan yang

unggul dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian di Indonesia Timur.



RSUD Prov. NTB telah memiliki instalasi untuk penelitian yaitu Instalasi

litbangkes. Penelitian yang dilakukan di instalasi litbangkes dilakukan

oleh peneliti yang berasal dari Provinsi NTB maupun dari luar Provinsi

NTB, bahkan ada yang dari luar negeri. Untuk kegiatan penelitian yang

dilaksanakan oleh SDM RS ditahun 2018, terealisasi 8 dokumen

penelitian dari target sebanyak 7 penelitian. Kedepannya masih

diperlukan adanya sosialisasi dan teknik yang tepat dalam

membangkitkan minat bagi SDM RS untuk melaksanakan penelitian.

Selain dengan instalasi litbangkes, RSUD Provinsi NTB telah memiliki

perpustakaan. Setiap tahun RSUD Provinsi NTB selalu berusaha

memenuhi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk

melengkapi koleksi buku di perpustakaan. Pada tahun 2018, RSUD Prov.

NTB telah membeli bahan bacaan sebanyak 27 jenis (141 judul) dari

target 75 jenis (36%). Rendahnya realisasi ini disebabkan karena

didalam renstra sudah ditetapkan satuan menggunakan jenis.

Sedangkan jenis buku kedokteran sangat minim sehingga RSUD Provinsi

NTB kesulitan dalam membeli buku berdasarkan jenis buku.

Tabel 3.8. Capaian indikator sasaran strategis terlaksananya kegiatan

penelitian dan pengembangan teknologi di RS secara profesional

Indikator kinerja

Satuan Target 2018


% capaian realisasi

2018

% capaian realisasi

2017 2018 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah penelitian internal di RS

Penelitian

7 8 7 + 14,29% 114,29 100

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

Jenis 75 27 (141 judul)

9 (65

judul)

+ 200% 36 12



2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.9. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa

tahun terakhir

No Sasaran

Strategis

Indik2ator

Kinerja Sat

Realisasi

2014 2015 2016 2017 2018

1 Tersedianya Pelayanan

Medis yang berkualitas

sesuai dengan

standart kelas A

1. Indeks

kepuasan

pelanggan

2. Pemeriksaan

Laboratorium

untuk ODHA

%

Orang

73,89

-

74,39

76

74,53

82

81,6

156

83,4

90

2 Tersedianya

pelayanan

penunjang

medis yang

berkualitas

sesuai

standart RS

kelas A

1. alat-alat

kesehatan/ked

okteran dan

sarana

layanan

penunjang RS

yang tersedia

sesuai

standart

Unit 21 89 335 161 293

3 Terwujud dan

tertatanya

pelayanan

asuhan

keperawatan

di rumah sakit

secara safety

dan

profesional

Persentase

kejadian infeksi

nasokomial

% 1,67 0,58 0,34 0,14 0,09

4 Tersedia dan

terkelolanya

SDM

administrasi

umum dan

kepegawaian

yang

profesional

dan kompeten

sesuai

kebutuhan

Jumlah

Dokumen asset

yang tersusun

Jenis - - - 2 2



No Sasaran

Strategis

Indik2ator

Kinerja Sat

Realisasi

2014 2015 2016 2017 2018

5 Tersedianya

anggaran

keuangan RS

yang

terintegrasi

dengan SIM-

RS

Jumlah jenis

anggaran

pelayanan

administrasi

perkantoran

(jasa

komunikasi,

daya air, listrik,

administrasi

keuangan dan

perkantoran)

yang tersedia

Jenis 5 5 5 5 5

6 Tersedianya

dokumen

perencanaan

dan

pengembanga

n RS yang

akuntabel

Jumlah

dokumen

perencanaan

dan laporan

kinerja yang

tersusun

dokum

en

12 12 12 12 12

7 Tersedianya

SDM RS yang

profesional,

kompeten dan

handal sesuai

standar

1. Karyawan

yang

mendapatka

n pelatihan

min. 20 jam

per tahun

2. Jumlah SDM

yang

mengikuti

pendidikan

formal

%

Orang

96

85

86

92

500

34

476

22

180

45

8 Terlaksananya

kegiatan

penelitian dan

pengembanga

n teknologi di

rumah sakit

secara

profesional

1. Jumlah

penelitian

Internal di

RS

2. Jumlah

Bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

yang

tersedia

Peneliti

an

Jenis

-

-

-

-

2

7

5

9

8

27



Bila dilihat dari tabel 3.9, capaian realisasi kinerja tahun 2018

dibandingkan dengan capaian 4 tahun sebelumnya ada beberapa indikator

yang mengalami peningkatan diantaranya :

- Sasaran strategis (1), indikator kinerja no. 1 (persentase kepuasan

pelanggan) dari tahun 2014 s.d 2018 mengalami peningkatan. Hal ini

menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh RSUD Provinsi

NTB kepada pasien yang datang berkunjung ke RSUD Provinsi NTB

semakin baik. RSUD Provinsi NTB selalu berusaha memberikan

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, hal ini bisa ditunjukkan dari

hasil survey kepuasan masyarakat selalu meningkat setiap tahunnya.

Hal ini tentu akan berdampak positif bagi pelayanan di RSUD Prov.

NTB dan citra RS di masyarakat.

- Sasaran Strategis (2), indikator kinerja alat-alat kesehatan/kedokteran

dan sarana layanan penunjang RS yang tersedia sesuai standart jika

dilihat pada tabel diatas pada tahun 2018 mengalami peningkatan.

Pemenuhan alat kesehatan/kedokteran di RSUD Provinsi NTB sebagian

besar bersumber dari dana DAK dan DBCHT. Pada tahun 2018, RSUD

Provinsi NTB mendapatkan total anggaran DAK dan DBCHT sebesar

Rp. 87.892.265.239,-. Pemenuhan alat kesehatan/kedokteran dan

sarana layanan penunjang RS selama kurun waktu 5 tahun realisasi

100 %.

- Sasaran strategis (3), indikator kinerja persentase kejadian infeksi

nasokomial mengalami penurunan dari 0,14% ditahun 2017 menjadi

0,09% di tahun 2018. Hal ini bermakna bahwa pelayanan asuhan

keperawatan di RSUD Prov. NTB sudah memenuhi standart dalam SPM

(target ≤1,5%).

- Sasaran strategis (7), indikator kinerja no. 1 dan no. 2 cenderung

mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ketersediaan

anggaran tidak mencukupi untuk kegiatan pelatihan.

- Sasaran strategis (8), indikator kinerja jumlah penelitian internal di RS

kegiatannya baru dilaksanakan 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016,



2017 dan 2018. Namun untuk kegiatan penelitian eksternal di RSUD

Prov. NTB sudah dilakukan sejak tahun 1985 sejak instalasi biomedik

terbentuk yang sekarang menjadi instalasi litbangkes. Adapun jumlah

penelitian internal di RSUD Prov. NTB ditahun 2018 meningkat bila

dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 14,29%. Kedepannya masih

diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intens lagi sehingga mampu

meningkatkan minat melakukan penelitian internal di lingkungan RSUD

Provinsi NTB.

Selanjutnya untuk indikator kinerja Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan yang tersedia, realisasi pada tahun

2018 meningkat sebesar 200% bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Peningkatan terhadap beberapa indikator diatas tentunya tidak

terlepas dari kerja keras semua bidang, instalasi dan unit. Kenaikan realisasi

ini akan berdampak positif terhadap capaian kinerja RSUD Prov. NTB.

Harapan kedepannya RSUD Prov. NTB semakin meningkat kinerjanya

sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih prima kepada

masyarakat.

3. Capaian Indikator Kinerja dibandingkan Target Nasional

a. Capaian Indikator Kinerja dibandingkan Target dalam RPJMD

Dalam program RPJMD, RSUD Prov. NTB merupakan SKPD

pendukung di dalam 31 indikator utama RPJMD 2013 – 2018. Adapun

capaian indicator kinerja yang mendukung RPJMD dapat dilihat pada

tabel :

Tabel 3.10 Capaian indikator Kinerja dibandingkan target dalam RPJMD

N

o

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

dalam

RPJMD

Sat

Target

RPJMD

s.d Tahun

2018

Target tahun

2018

Realisasi

Kinerja

Tahun

2018

%

1 Tersedianya

anggaran RS

yang terintegrasi

dengan SIM-RS

Tingkat

kelancaran

administrasi

perkantoran

% 100 100 100

Rp

17.897.215.000

6.220.264.000 4.880.383.365 78,5



N

o

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

dalam

RPJMD

Sat

Target

RPJMD

s.d Tahun

2018

Target tahun

2018

Realisasi

Kinerja

Tahun

2018

%

2 Tersedia dan

terkelolanya

SDM adm.

umum

kepegawaian

yang profesional

dan kompeten

sesuai

kebutuhan

Tingkat kelancaran tugas aparatur

% 100 100 100 100

Rp 1.782.000.000 750.000.000 0 0

3 Tersedianya

SDM RS yang

profesional,

kompeten dan

handal sesuai

standar

Tingkat

kompetensi

Aparatur

% 68 68 126 185

Rp 7.300.950.000 2.330.475.000 0 0

4 Tersedianya

anggaran

keuangan RS

yang terintegrasi

dengan SIM-RS

Manajemen

Aset Dok 3 1 0 0

Rp 156.990.000 52.330.000 0 0

5

Tersedianya

pelayanan medis

RS yang

berkualitas

sesuai standart

kelas A

Cakupan

Masyarakat

Miskin Yang

dilayani

% 100 100 100 100

Rp 32.009.826.000 7.683.500 0 0

6 Tersedianya

pelayanan medis

RS yang

berkualitas

sesuai standart

kelas A

Cakupan

masyakat

yang

menderita

penyakit

menular

yang dilayani

% 100 100 100 100

Rp 427.151.000 200.000.000 191.087.460 95,5

7 Tersedianya

pelayanan medis

yang berkualitas

sesuai dengan

standar kelas A

Tingkat

kepuasan

pelayanan

pasien

% 83 83 83,4 100,

5

Rp 4.972.240.000 1.000.000.000 0 0

8 Tersedianya

pelayanan medis

yang berkualitas

sesuai standart

kelas A

Cakupan

masyarakat

miskin yang

terlayani

% 100 100 100 100

Rp 1.840.000.000 920.000.000 0 0



N

o

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

dalam

RPJMD

Sat

Target

RPJMD

s.d Tahun

2018

Target tahun

2018

Realisasi

Kinerja

Tahun

2018

%

9 Tersedianya

pelayanan

penunjang

medis yang

berkualitas

sesuai standar

kelas A

Tingkat

kepuasan

terhadap

sarana dan

prasarana

% 83 83 93,81 113

Rp 519.973.192.000 48.980.000.000 86.195.722.40

4

98,1

10 Tersedianya

pelayanan

penunjang

medis yang

berkualitas

sesuai standar

kelas A

Kecepatan

waktu

menanggapi

kerusakan

% 80 80 86,48 108

Rp 16.407.609.000 7.000.000.000 0 0

11 Tersedianya

anggaran

keuangan RS

yang terintegrasi

dengan SIM-RS

Pendapatan

RS

% 100 100 126,6 126,6

Rp 426.317.575.00

0

110.000.000.000 208.807.076.49

5

189,8

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018,

beberapa indikator kinerja yang ada pada RPJMD tidak mendapatkan

anggaran subsidi (APBD). Capaian realisasi kinerja sasaran strategis

terhadap capaian RPJMD 2013-2018 berkisar antara 78% sampai

dengan 185%. Ada beberapa indikator yang terdapat dalam RPJMD

tidak mendapatkan pagu anggaran APBD tapi tetep dilaksanakan oleh

RSUD Prov. NTB antara lain: indikator kinerja jumlah masyarakat

miskin yang terlayani, walaupun tidak mendapatkan anggaran subsidi

RSUD Prov. NTB telah memberikan pelayanan kepada masyarakat

miskin sebanyak 176 orang. Sedangkan pada indikator kinerja tingkat

kompetensi aparatur, capaian kinerja 185% dari target 68%. Capaian

tersebut merupakan jumlah SDM yang mengikuti kegiatan pelatihan

minimal 20 jam sebanyak 180, inhouse training sebanyak 713 orang,

pelatihan ekternal 120 orang, SDM yang mengikuti pendidikan formal

dengan status tugas belajar 8 orang dan SDM yang mengikuti

pendidikan formal dengan status ijin belajar sebanyak 37 orang. Pada



akhir tahun periode RPJMD diharapkan seluruh sasaran strategis dapat

terealisasi 100% melalui program dan kegiatan yang selaras dan

berkesinambungan.

b. Capaian Indikator Kinerja dibandingkan Target dalam SPM Kemeterian

Kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008

tentang SPM RS.

RS sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis

dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh

karena itu, RS dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu

sesuai dengan standart yang ditetapkan. Permenkes No.

129/Menkes/SK/II/2008 dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi

daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian serta pertanggungjawaban penyelenggaraan standart

pelayanan minimal rumah sakit. Standart Pelayanan Minimal (SPM)

adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak

diperoleh setiap warga negara secara minimal. Indikator SPM

merupakan tolak ukur untuk keberhasilan sasaran yang hendak dicapai

didalam pencapaian SPM.

RSUD Prov. NTB melaksanakan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat sudah berdasarkan SPM. Adapun SPM RSUD Prov. NTB

sudah sesuai dengan Permenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008. Capaian

indikator kinerja RSUD Prov. NTB dibandingkan dengan indikator SPM

dalam permenkes 129/Menkes/SK/II/2008 sebagai berikut:

Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja dibandingkan dengan Indikator SPM dalam Permenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja dalam

Permenkes No. 129 tahun

2008

Indikator Kinerja RSUD

Prov.NTB

Standart dalam

Permenkes No. 129 tahun

2008

Realisasi Kinerja tahun 2018

% ketercapaian dibandingkan dg permenkes

1 Tersedianya Pelayanan Medis yang berkualitas sesuai dengan standart kelas A

Indeks Kepuasan Pelanggan

Indeks kepuasan Pelanggan

a. Rawat Jalan ≥ 90%

b. Rawat inap ≥ 90%

c. IGD ≥ 70%

83,4 %

92,7 %



Jumlah pemeriksaan laboratorium untuk ODHA

- 90 orang -

2 Tersedianya pelayanan penunjang medis yang berkualitas sesuai standart RS kelas A

- Jumlah alat kesehatan/kedokteran dan sarana lainnya sesuai dengan standart

- 293 unit

3 Terwujud dan tertatanya pelayanan asuhan keperawatan di rumah sakit secara safety dan profesional

Angka Kejadian infeksi Nasokomial

Persentase kejadian infeksi nasokomial

≤1,5% 0,09 %

194 %

4 Tersedia dan terkelolanya SDM administrasi Umum dan Kepegawaian yang profesional dan kompeten serta sumber daya lainnya sesuai kebutuhan

- Jumlah dokumen asset yang tersusun

- 2 dok

5 Tersedianya anggran keuangan

RS yang terintegrasi dengan SIM-RS

- Jumlah jenis anggaran

pelayanan administrasi perkantoran (jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, administrasi keuangan dan tehnis perkantoran) yang tersedia

- 5 jenis

6 Tersedianya dokumen

perencanaan dan pengembangan RS yang akuntabel

- Jumlah dokumen

perencanaan dan laporan kinerja yang tersusun

- 12 dok


Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun

Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun

≥ 60% 21,4% 35,7 %



Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan formal

- 45 orang

8 Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di RS secara profesional

- Jumlah penelitian internal RS

- 8 dok

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

- 27 jenis (141 judul)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 3 indikator kinerja yang ada di

RSUD Provinsi NTB tahun 2018 merupakan indikator dalam SPM sesuai

dengan Permenkes No. 129 tahun 2008.

a) Indeks Kepuasan Pelanggan

RSUD Provinsi NTB tahun 2018 telah melaksanakan survey kepuasan

sebanyak 4 kali. Dalam Permenkes No. 129 Tahun 2008 standart indeks

kepuasan pelanggan setiap unit berbeda-beda, demikian juga dengan

RSUD Provinsi NTB. Target indikator kinerja indeks kepuasan pelanggan

RSUD Prov. NTB di dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2018 sebesar ≥80%.

Target ini lebih rendah dibandingkan dengan target SPM dalam

Permenkes No. 129 tahun 2008 untuk unit rawat inap dan rawat jalan

sebesar ≥90%. RSUD Prov. Namun kedepannya RSUD Prov. NTB

menetapkan target untuk kepuasan pelanggan ≥90%.

b) Persentase kejadian infeksi nasokomial

Pemantauan terhadap angka kejadian infeksi nasokomial harus

dilakukan secara berkesinambungan. Tingginya kejadian infeksi

nasokomial selain dapat menyebabkan kematian, juga dapat

menyebabkan hari lama perawatan juga meningkat sehingga bisa

menyebabkan tingginya biaya perawatan RS. Angka kejadian infeksi

nasokomial di RSUD Prov. NTB tahun 2018 dibawah standart ≥1,5%

sebesar 0.09% dengan persentase sebesar 194%.



c) Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun.

Untuk memberikan pelayanan yang profesional harus ditunjang dengan

SDM yang memiliki kemampuan baik secara ilmu pengetahuan maupun

skill yang trampil. Untuk mendapatkan SDM yang sesuai standart

tersebut haruslah terpapar dengan ilmu pengetahuan secara kontinyu,

baik yang dilakukan dengan pendidikan formal maupun dengan

pelatihan. RSUD Prov. NTB tahun 2018 memiliki SDM/karyawan

sebanyak 1.202 orang (ASN dan Non ASN) sehingga target karyawan

yang yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun belum

tercapai. Adapun realisasi dari target indikator kinerja ini sebesar 21,4%

dari target ≥60% dengan persentase 35,7%. Namun untuk pelatihan

≤20 jam pertahun realisasi sebesar 833 orang ditahun 2018.

4. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi.

Berdasarkan paparan hasil kinerja diatas dapat disimpulkan faktor-

faktor yang mendukung keberhasilan kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun

2018 adalah sebagai berikut:

a. Adanya Kebijakan dan Program serta dukungan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah terhadap pengembangan RS antara lain pemberian

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(DBH-CHT) yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat

kesehatan/kedokteran.

b. Koordinasi antar bidang/unit/instalasi yang ada di RSUD Prov. NTB

c. Adanya kerjasama dengan berbagai institusi/ lembaga

d. Adanya Jaminan Kesehatan Nasional dan jaminan asuransi kesehatan

lainnya yang mendukung pelayanan di RSUD Provinsi NTB.

e. Sebagai RS Pusat Rujukan tertinggi di Provinsi NTB

f. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

g. Adanya komitmen Manajemen terhadap pengembangan pelayanan RS



h. Tersedianya SDM RS yang cukup kompeten dan siap dalam memberikan

pelayanan kesehatan serta pengembangan pelayanan RS

Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala bagi capaian kinerja

RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 adalah:

a. Terbatasnya pelaksana dan anggaran untuk peningkatan kompetensi

khusus dan kegiatan pelatihan minimal 20 jam pelatihan bagi seluruh

ASN di RSUD Prov. NTB.

b. Berdasarkan analisa kebutuhan tenaga yang dilakukan oleh RSUD Prov.

NTB dibandingkan dengan trand kenaikan jumlah kunjungan dan

pengembangan layanan, RSUD Prov. NTB masih kekurangan tenaga

profesi kesehatan sehingga berpengaruh terhadap waktu tunggu

pelayanan.

c. Kesalahan dalam menetapkan indikator kinerja dalam review renstra

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala

tersebut adalah:

a. Koordinasi dengan profesi kesehatan terkait dalam pelaksanaan pelatihan

fungsional dan bekerjasama dengan RSCM sebagai sister hospital.

b. Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan berbagai pihak melalui

pertemuan Show Cause Meeting (SCM) antara berbagai pihak yang

terkait.

c. Melaksanakan rekruitmen pegawai non PNS.

d. Membuat telaahan staf untuk perbaikan indikator kinerja dalam renstra.

Alternatif solusi untuk perbaikan kinerja kedepan adalah:

a. Mengidentifikasi jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh

unit/instalasi/bidang untuk rencana kebutuhan pelatihan selama 5 tahun

kedepan.

b. Tetap berkoordinaasi secara berkesinambungan dengan unit terkait

untuk pengadaan.

c. Melakukan evaluasi kinerja bagi seluruh karyawan di RSUD Prov. NTB



5. Efisiensi penggunaan sumber daya

Program-program yang dilaksanakan pada RSUD Provinsi NTB merupakan

program-program yang berkaitan langsung dengan sasaran yang akan

dicapai. Program-program yang dilaksanakan efektif dalam rangka

pencapaian keselarasan program dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Keselarasan program dan Sasaran

NO SASARAN PROGRAM

1 Tersedianya pelayanan penunjang medis

yang berkualitas sesuai standart RS kelas A

Program Pengadaan;

Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Mata

2 Tersedianya Pelayanan Medis yang

Berkualitas sesuai Standart Kelas A

Program Peningkatan Mutu

Pelayanan BLUD

3 Terwujudnya Pelayanan Asuhan

Keperawatan di RS secara safety dan Profesional

4 Tersedia dan terkelolanya SDM

Administrasi Umum dan Kepegawaian yang Profesional dan kompeten serta

Sumber Daya Lainnya sesuai Kebutuhan

5 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan pengembangan RS yang akuntabel

6 Tersedianya Anggaran keuangan RS yang

terintegrasi dengan SIM-RS

7 Tersedianya SDM RS yang Profesional,

Kompeten dan Handal sesuai Standart

8 Terlaksananya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi di RS secara

Profesional

- Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana RS merupakan

program yang sangat strategis di RS. Program ini selaras dengan sasaran

strategis tersedianya pelayanan penunjang medis yang berkualitas sesuai

dengan standart kelas A. Dengan adanya program ini, RS mampu

mengadakan alat kedokteran/kesehatan yang dibutuhkan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi dari penggunaan

anggaran pada program pengadaan merupakan efisiensi dari penawaran

nilai kontrak.

- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD merupakan salah

satu program yang sangat strategis di RS. Program ini mendukung

beberapa sasaran strategis. Hal ini dikarenakan anggaran BLUD sangat



fleksibel. Bila dilihat dari capaian kinerja, program ini sudah selaras

dengan sasaran strategis terwujudnya pelayanan asuhan keperawatan di

RS secara safety dan profesional, tersedia dan terkelolanya SDM

administrasi umum dan kepegawaian yang profesional dan kompeten

serta sumber daya lainnya sesuai kebutuhan, tersedianya dokumen

perencanaan dan pengembangan RS yang akuntabel, tersedianya SDM

RS yang profesional kompeten dan handal sesuai standar, terlaksananya

kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di RS secara

profesional. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis, anggaran

program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD digunakan untuk

membiayai biaya operasional, biaya umum dan administrasi, dan biaya

pengeluaran investasi. Sebagai contoh berdasarkan analisis perhitungan

kebutuhan tenaga, RS masih kekurangan tenaga kesehatan. Oleh karena

itu RS telah melaksanakan rekruitmen tenaga dengan membebankan

pada anggaran BLUD. Selain itu, RS melakukan KSO dengan pihak

ketiga terhadap beberapa alat-alat untuk mengurangi beban kerja yang

berlebih dari SDM. Hal ini tentunya memiliki makna RS telah

memaksimalkan fungsi alat-alat canggih yang tersedia di Rumah Sakit

sehingga mengurangi beban kerja SDM.

6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan

pencapaian kinerja.

Semua program selalu berkontribusi terhadap keberhasilan kinerja di RSUD

Prov. NTB. Namun ada beberapa program yang sangat menunjang dalam

keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

a. Program pengadaan; peningkatan sarana prasarana RS/RSJ/RS paru/RS

mata.

Alokasi anggaran kegiatan pengadaan alat kesehatan bersumber dari

dana DAK, DBCHT dan DAU. Dengan adanya alokasi anggaran tersebut,

RSUD Prov. NTB bisa mengadakan alat yang sesuai dengan kebutuhan

ditahun yang berjalan, sehingga bisa menunjang pelayanan di RSUD

Prov. NTB.



b. Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

Program ini sangat menunjang pelaksanaan program di RSUD Prov. NTB.

Hal ini dikarenakan penggunaan anggaran sangat fleksibel yang

digunakan untuk kegitan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

Ada beberapa kegiatan yang diakomodir dalam program ini antara lain

untuk biaya operasional, biaya umum dan administrasi, dan biaya

pengeluaran investasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2018, capaian kinerja RSUD Provinsi NTB didukung dengan

pemanfaatan anggaran (realisasi) sebesar Rp. 335.519.609.146,28 atau

sebesar 95,82% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.

350.168.385.008,88 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Berdasarkan PK tahun 2018

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI %

Keu

%

Fisik MURNI PERUBAHAN

1 Tertata dan terkelolanya akuntabilitas keuangan RS secara

profesional yang terintegrasi

dengan SIM-RS

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5,703,777,353 5,143,777,261

4,880,383,365

94.88

100.00

2 Tersedianya pelayanan penunjang

medis yang berkualitas sesuai standart RS kelas A

Program Pengadaan;

Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Mata

86,992,265,239

87,892,265,239

86,195,722,404

98.07

100.00 Pengadaan Alat-alat

Kesehatan/kedokteran

3 Tersedianya Pelayanan Medis yang Berkualitas sesuai Standart

Kelas A

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

200,000,000

200,000,000

191,087,460

95.54

100.00 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (ide)

Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

4 Tersedianya Pelayanan Medis

yang Berkualitas sesuai Standart Kelas A

Program Peningkatan Mutu

Pelayanan BLUD 152,000,000,000

185,982,482,908 174,830,018,639 94.00

94.00

Terwujudnya Pelayanan Asuhan

Keperawatan di RS secara safety dan Profesional

Kegiatan Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan

Tersedia dan terkelolanya SDM Administrasi Umum dan

Kepegawaian yang Profesional dan kompeten serta Sumber Daya

Lainnya sesuai Kebutuhan



Tersedianya Dokumen

Perencanaan dan pengembangan

RS yang akuntabel

Tersedianya SDM RS yang

Profesional, Kompeten dan Handal sesuai Standart

Terlaksananya Kegiatan Penelitian

dan Pengembangan Teknologi di

RS secara Profesional

5 Belanja Tidak langsung

70,503,859,600 70,949,859,600

69,422,397,278

97.85

97.85

JUMLAH 315,399,902,192 350,168,385,008 335,519,609,146 95.82 98.37



Berdasarkan Tabel 3.13 atas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran

strategis terhadap realisasi keuangan rata-rata sebesar 95,82% dan

realisasi fisik rata-rata 98,37%. Sasaran Strategis tersedianya anggaran

keuangan RS yang terintegrasi dengan SIM-RS dengan program Pelayanan

Administrasi Perkantoran realisasi keuangan sebesar 94,67% dari target

100% dan fisik 100%. Banyaknya alat kesehatan/kedokteran yang

beroperasional menggunakan tenaga listrik, mengakibatkan jumlah

anggaran yang diperlukan untuk operasional alat kesehatan/kedokteran

juga tinggi. Namun pada APBD perubahan RSUD Provinsi program

pelayanan administrasi perkantoran mendapat pengurangan alokasi

anggaran sebesar 9,8% dari pagu anggaran murni.

Sasaran strategis tersedianya pelayanan medis yang berkualitas

sesuai standart kelas A realisasi keuangan sebesar 95,54% dan realisasi

fisik 100%. Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 8.912.540,-. Sasaran

strategis ini diperuntukkan bagi penderita HIV-AIDS, dengan harapan

masyarakat maupun penderita bisa melakukan pencegahan dan

pemberantasan terhadap penyakit HIV-AIDS. Kegiatan yang dilakukan

untuk menunjang sasaran strategis ini antara lain: pelatihan bagi konselor

PITC bagi perawat dan bidan, pemeriksaan lab viral-load, pemeriksaan

Meso ARV dan Pra ARV, workshoop/seminar nasional, dan penguatan

jejaring kerja layanan KTH/PDP.

Sasaran strategis tersedianya pelayanan penunjang medis yang

berkualitas sesuai standart RS kelas A realisasi keuangan sebesar 98,07%

dan realisasi fisik 100%. Sasaran strategis ini mendapatkan penambahan

anggaran pada APBD perubahan sebesar Rp. 900,000,000,- atau sebesar

1,03%. Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang sasaran ini adalah

pengadaan alat-alat kesehatan RS. Adapun jumlah alat yang terbeli

sebanyak 293 unit. Dari sasaran strategis ini RS mendapat efisiensi sebesar

Rp. 1.696.542.835,-

Sasaran strategis terwujudnya pelayanan asuhan keperawatan di RS

secara safety dan profesional, tersedia dan terkelolanya SDM administrasi



umum dan kepegawaian yang profesional dan kompeten serta sumber daya

lainnya sesuai kebutuhan, tersedianya dokumen perencanaan dan

pengembangan RS yang akuntabel, tersedianya SDM RS yang profesional

kompeten dan handal sesuai standar, terlaksananya kegiatan penelitian dan

pengembangan teknologi di RS secara profesional realisasi belanja sebesar

94% dari target 100%. Penganggaran semua sasaran strategis ini

dibebankan pada anggaran BLUD RS. Adapun realisasi pendapatan BLUD

tahun 2018 sebesar Rp. 208.807.076.495 (126,6%). Kegiatan yang dibiayai

dalam menunjang semua sasaran strategis ini antara lain digunakan untuk

biaya operasional (biaya pelayanan, biaya umum dan administrasi), dan

biaya pengeluaran investasi.

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Berdasarkan DPA Tahun 2018

NO

URAIAN ANGGARAN

SETELAH PERUBAHAN

REALISASI SISA

ANGGARAN %

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 70.949.859.600 69.422.397.278 1.527.462.322 97,85

a. Gaji dan tunjangan 51.971.269.600 50.777.585.278 1.193.684.322 97,70

b. Tambahan penghasilan PNS 18.978.590.000 18.644.812.000 333.778.000 98,24

B BELANJA LANGSUNG

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.143.777.261 4.880.383.365 263.393.896 94,88

a. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 4.644.213.292 4.396.612.365 247.600.927 94,67

b. Penyediaan jasa administrasi

keuangan 178.246.550 175.212.000 3.034.550 98,30

c. Penyediaan bahan bacaan dan

perundang-undangan 131.800.000 119.203.000 12.597.000 90,44

d. Penyedian jasa administrasi dan

teknis perkantoran 189.517.419 189.356.000 161.419 99,91

2 Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

200.000.000 191.087.460 8.912.540 95,54

a. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

200.000.000 191.087.460 8.912.540 95,54

3 Program Pengadaan; peningkatan sarpras RS/RSJ/RS Paru/RS Mata

87.892.265.239 86.195.722.404 1.696.542.835 98,07

a. Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS 87.892.265.239 86.195.722.404 1.696.542.835 98,07

4 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

185.982.482.908 174.830.018.639 11.152.464.269 94

a. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

185.982.482.908 174.830.018.639 11.152.464.269 94

TOTAL SKPD 350.168.385.008 335.519.609.146 14.648.775.862 95,82



C. PENGHARGAAN ATAS KINERJA OPD

Selama kurun waktu tahun 2018, RSUD telah mendapatkan penghargaan :

1. Ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran

Universitas Mataram.

Penghargaan ini merupakan penghargaan dibidang kesehatan (terkait RS

sebagai RS Pendidikan) yang diberikan oleh Menteri Kesehatan tertanggal

23 Mei 2018 atas prestasi RSUD Provinsi NTB dalam mempertahankan RS

sebagai RS Pendidikan. Penetapan ini diberikan setelah RSUD Provinsi NTB

di lakukan visitasi oleh surveyor dari tim kemenkes dan dinyatakan layak

sebagai RS Pendidikan. Beberapa hal yang dilakukan oleh RSUD Provinsi

NTB sehingga dapat mempertahankan predikat sebagai RS Pendidikan

Utama fakultas Kedokteran Unram antara lain : Koordinasi dengan unit-unit

di RSUD Prov. NTB serta melibatkan fakultas kedokteran UNRAM sebagai

mitra kerja secara aktif. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan dokter

spesilialis dan subspesialis di RSUD Prov. NTB, bahwa 27 orang dokter

spesialis/subspesialis di RSUD Prov. NTB merupakan dokter spelisialis paruh

waktu yang notabene secara status kepegawaian merupakan milik

Universitas Mataram.

2. Sebagai Badan Publik Informatif Kategori OPD Provinsi NTB pada

Penganugerahan Ketebukaan Informasi Publik Provinsi NTB.

Penghargaan ini merupakan penghargaan dibidang keterbukaan informasi.

Penetapan penghargaan ini diberikan setelah web RSUD divisitasi dan dinilai

oleh komisi informasi NTB dan dinyatakan sebagai badan publik

terinformatif. Penilaian ini diikuti oleh seluruh OPD di NTB, parpol, OPD

vertikal di NTB. Beberapa hal yang dilakukan sehingga RSUD meraih

penghargaan ini, antara lain : Peran serta dari Pimpinan sangat aktif

terhadap progres kerja PPID, Melengkapi dokumen informasi dan

mengklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi, Memenuhi permintaan

dari pemohon informasi publik sebelum batas waktu dan Meminimalkan

adanya komplain dari masyarakat terhadap pemenuhan dokumen (sesuai

dengan UU KIP yang berlaku).



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen perjanjian kinerja, maka dapat

diinterpretasikan keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan RSUD

Provinsi NTB serta perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan dalam

mewujudkan visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategik.

Dari hasil monitoring yang dilakukan atas pencapaian kinerja dalam

Perjanjian Kinerja tahun 2018, dari 8 sasaran strategis dan 11 indikator yang

diukur, hanya 1 indikator yang belum memenuhi target, yaitu indicator kinerja

karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun.

Ketidak tercapaian indicator tersebut, mengharuskan RSUD mengambil

langkah-langkah perbaikan, antara lain: koordinasi dengan profesi kesehatan

terkait dalam pelaksanaan pelatihan fungsional dan bekerjasama dengan RSCM

sebagai sister hospital, melaksanakan koordinasi yang berkesinambungan dengan

unit-unit yang ada di RSUD Provinsi NTB.

Adapun upaya dalam mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran

strategis yang telah ditetapkan, RSUD Prov. NTB memamfaatkan hasil evaluasi

tahun sebelumnya untuk perbaikan kinerja antara lain; meningkatkan indeks

kepuasan pelanggan, peningkatan pemenuhan alat kesehatan/kedokteran sesuai

standart, meningkatkan kompetensi SDM fungsional, perbaikan terhadap

perencanaan dan penganggaran.

Laporan kinerja RSUD Prov. NTB tahun 2018 ini diharapkan dapat

menyajikan informasi kinerja RSUD Provinsi NTB secara memadai kepada public,

baik terhadap kinerja maupun akuntabilitas.

Direktur RSUD Provinsi NTB,

dr. H. L. HAMZI FIKRI, MM.,MARS Pembina TK I/IV.b

NIP. 197406212002121007

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …rsud.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2019/05/LAKIP-2018.pdf · Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban

Documents