Top Banner
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012 DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH LAKIP 2012 Perecanaan[email protected]
127

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Dec 31, 2016

Download

Documents

hadung
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LAKIP)TAHUN 2012

DINAS KESEHATAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAKIP

2012

[email protected]

Page 2: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

i

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KKaattaa PPeennggaannttaarr

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini adalah dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas KesehatanPropinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat selama tahun 2012. Di samping itu, LAKIP ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP ini belum memenuhi semua kriteria penyusunan yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah akan senantiasa melakukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, merupakan hasil dari laporan kinerja seluruh program yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah.Secara garis besar laporan ini memuat data/informasi mengenai perencanaan kinerja sebagai target rencana kinerja dan realisasi/capaian kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2012.

Dalam rangka memenuhi fungsi LAKIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam LAKIP ini dapat dijadikan bahan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan sebagai masukan guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat khususnya sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang kesehatan.

Palu, 14 Januari 2013

Kepala Dinas KesehatanProvinsi Sulawesi Tengah,

dr. Abdullah, DHSM., M.KesPembina Utama Madya

NIP.19550111 198403 1 005

Page 3: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

ii

Page 4: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

iii

IIkkhhttiissaarr EEkksseekkuuttiiff

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan misi Dinas Kesehatan menuju Visi Terwujudnyamasyarakat Sulawesi Tengah Mandiri Untuk Hidup Sehat Menuju Peningkatan Kualitas Sdm Yang Berdaya Saing. Peranan Dinas Kesehatan sebagai pembuat dan pembina kebijakan esensinya adalah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan secara keseluruhan dalam upaya pencapaian visi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 s.d 2016.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah Program yang bertujuan menjamin ketersediaan,pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional dan kosmetikaserta makanan sedangkan sasarannya adalah meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat dengan Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 66,25% tahun 2011 meningkat menjadi 83,3 % tahun 2012 dari target 85%pada tahun, juga Persentase tingkat kecukupan Obat, sedangkan tingkat kecukupan obat vaksin dan perbekalan kesehatan yang mencapai target persentase capaian lebih dari 100%.

Semua kegiatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, walaupun tidak semua target tercapai sesuai dengan yang direncanakan pada, pelayanan kesehatan Ibu dan Anak telah dilaksanakan dengan baik dari mulai kunjungan ibu hamil K-4; Pertolongan Persalinan oleh Bidan di Desa; Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk; cakupan kunjungan neonatus telah diupayahkan baik melalui upaya-upaya untuk mendukung tercapainya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, dan kesemuannya ini berkisaran diatas 80% s.d 90% capaian dikarenakan dari Kabupaten/Kota masih ada yang belum menyampaikan dilaporkan pada akhir tahun 2012.Disamping itu juga peningkatan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga terus dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan, hanya yang menjadi permasalahan mendasar adalah masih banyaknya persalinan yang tolong oleh dukun ini karena kurangnya faktor pengetahuan masyarakat.

Pada Program Upaya Kesehatan Perorangan Secara umum terjadi peningkatan capaian target tahun 2012 yang hampir rata-rata 100% dibandingkan capaian target pada tahun 2011, namun ada beberapa yangtidak terpenuhi target Prosentase RSUD yang menerapkan penggelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Prosentase RS yang melaksanakan PONEK, Capaian RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai dengan standar, Capaian RS yang terakkreditasi dan Capaian RS yang menerapkan MPKP ini semua disebabkan oleh ketersediaan tenaga kesehatan di tingkat mobilitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit terutama tenaga dokter spesialis yang masih kurang. Juga karena penerapan instrumen versi akreditasi yang baru 2012.

Untuk Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelayanan Gakin telah dapat terlaksana sesuai dengan kegiatan indikator kinerja yang ditargetkan baik dalam dokumen RPJMD maupun dalam dokumen Renstra SKPD. Namun disamping itu masih ada permasalahan dilapangan bahwa ditemukan masyarakat yang menyalagunakan status kepesertaan terutama untuk jaminan kesehatan daerah dan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas, utamanya ruang perawatan kelas IIIdi samping pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masih terbatas

Untuk Pelaksanaan Program Pebaikan Gizi Masyarakat terutama indikator kinerja Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan, RT yang mengkonsumsi garam beryodium dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans gizi, ketiga indikator kinerja ini tercapai 100% sesuai target. dan beberapa indikator belum mencapai target karena faktor pemahaman masyarakat yang masih kurang, belum maksimalnya kegiatan swiping pada anak balita 6-59 untuk pemberian vitamin A juga para kader atau petugas dilapangan.

Page 5: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

iv

Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari 5 (lima) kegiatan pokok yaitu (1). Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko, (2). Peningkatan Imunisasi, (3). Penemuan dan Tatalaksana Penderita, (4) Peningkatan Survilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah, (5). Peningkatan Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit secara umum tingkat pencapaian menunjukkan adanya peningkatan persentase pencapaian target, seperti prevalensi reta sistosomiasis menurun, angka kesakitan malaria menurun, ini juga karena adanya dukungan dari pemerintah daerah/pusat dan komitmen dari lintas program dan lintas sektor terkait sesuai tupoksi masing-masing dalam penanggulangan schistosomiasis yang merupakan masalah local specific di Provinsi Sulawesi Tengah.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat telah dilaksanakan melalui pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi dan edukasi, pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan generasi muda serta peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat menjadi perhatian terutama dalam upaya memberdayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pencapaian persetase rumah tanggah ber PHBS selama 3 tahun secara perlahan mengalami peningkatan yaitu 24,52 (2009), 27,90 (2010) dan 30,92 (2011). Namun hasil pemetaan PHBS tahun 2012 menunjukkan angka yang stagnan yaitu 30,92 %. Meskipun cakupan RT yang melaksanakan PHBS cenderung meningkat, namun angka tersebut belum mencapai target yang diharapkan sebesar 60% pada tahun 2012.

Program Lingkungan Sehat terjadinya peningkatan capaian persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat (111,4%), sudah melebihi target untuk tahun 2011 (64%) dan target Rencana Straegis (85%), karena ada indicator. Untuk cakupan TTU sehat untuk tahun 2012 baru mencapai 86,58% dan ini belum mencapai target dalam dokumen RKT yang menargetkan 92% ini dikarenakan oleh laporan dari kabupaten untuk dua bulan terakhir belum masuk. Sedangkan dalam pembinaan secara teknis tentang pengawasan TTU sudah terlaksana dengan baik, begitu juga dengan indikator-indikator yang lainnya.

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan, Pendayagunaan SDM Kesehatan secara umum sangat menunjukan peningkatan sebagaimana yang diharapkan dan secara khusus bertujaun untuk terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan dengan focus sasaran pada meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan melalui program regrutmen dr/drg PTT, Bidan PTT dan Penugasan Khusus oleh pemerintah pusat dan PTT Daerah.

Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dapat dilaksanakan sepenuhnya untuk sasaran tahun 2012baik melalui pengkajian dan penyusunan kebijakan maupun melalui berbagai pengembangan sistem di bidang administrasi dan manajemen itu sendiri. Juga meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pelayanan Sarana dan Prasarana serta Program Peningkatan Disiplin Aparatur secara keseluruhan sudah dapat dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Pemenuhan administrasi, sarana dan prasarana juga peningkatan disiplin aparatur sangat menunjang kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan pembangunan kesehatan. mulai penataan SDM Aparatur baik dalam kebutuhan dan kompotensinya, dan juga pengembangan sistim manajemen pengelolaan pengaturan dan pengembangan profesionalisme pegawai untuk menuju penyempurnaan aturan, etika dan penegasan disiplin pegawai.

Page 6: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

ii

DDaaffttaarr IIssii

1. KATA PENGANTAR................................................................................................................. i

2. DAFTAR ISI........................................................................................................................... ii

3. IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1

A. LATER BELAKANG........................................................................................... 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN.................................................................................... 2

C.TUGAS POKOK DAN FUNGSI ........................................................................... 2

D. SISTEMATIKA ................................................................................................ 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................ 7

A. PERNYATAAN VISI.......................................................................................... 7

B. PERNYATAAN MISI......................................................................................... 7

C. TUJUAN ........................................................................................................ 8

D. SASARAN ............................................... ...................................................... 8

E. STRATEGI ............................................... ..................................................... 8

F. KEBIJAKAN ............................................... .................................................... 12

H. RENCANA KINERJA ............................................... ....................................... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................. 28

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ........................................................ 29

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat .......................................................... 30

3. Program Kesehatan Perorangan .................................................................... 35

4. Program Pembiayaan Jamanan Kesehatan ...................................................... 38

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat .............................................................. 40

6. Program Penanggulangan Penyakit Menular ................................................... 42

7. Program Lingkungan Sehat ........................................................................... 47

8. Program Pengembangan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan ......................... 49

9. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya ..................... 53

10. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan .......................... 55

11. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan .............................. 59

12. Program Pengembangan Surveilans Epidemiologi Kesehatan & Data Informasi .. 60

BAB IV REALISASI ANGGARAN ............................................................................. 65

BAB V PENUTUP ......................................................................................................... 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...........................................................................................................

Page 7: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

ii

Page 8: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 1

BBAABB IIPPEENNDDAAHHUULLUUAANN

A. LATAR BELAKANG

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi

pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang

berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil

(outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem

AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini

berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau

kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang

mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar

diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang

merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang accountable, sehingga

dapat beroperasi secara efesien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat

dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus

membuat Rencana Strategis (Strategies Plan), Rencana Kerja (Perfomance Plan), Penetapan

Kinerja (Perfomance Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Perfomance

Accountability Report).

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlansung secara berdayaguna,

berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari kurupsi, kolusi dan nepotisme apabila

good governance dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999

sebagai tindak lanjut dari Tap MPR nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29tahun2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2012, serta sebagai umpan balik

untuk memacu perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun

mendatang.

Page 9: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 2

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Tengah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2012

yang meliputi pengelolaan sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta tenaga.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor; 03 Tahun 2001 mempunyai tugas

Dekonsentrasi di Bidang Kesehatan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan program kesehatan skala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota melalui perumu

san kebijakan, koordinasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

kesehatan dan program kesehatan, evaluasi dan pelaporan serta penelitian dan

pengembangan sistem kesehatan berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.

2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan skala daerah provinsi melalui koordinasi

perumusan kebutuhan dan program pendidikan tenaga kesehatan, pelatihan tenaga,

mobilisasi serta pendayagunaan tenaga kesehatan, perizinan dan akreditasi tenaga

kesehatan dan perizinan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

3. Penyelenggaraan pelayanan medik RS, pembinaan pelayanan medik dasar Puskesmas,

pelayanan medik khusus dan pengawasan instalasi medik, perizinan dan akreditasi

pelayanan medik dan penunjang medik skala provinsi, pengaturan izin RS/Sarana

pelayanan medik dan penunjang medik, bimbingan pengendalian penyelenggaraan

pelayanan medik, sarana pelayanan, kesehatan lain, penetapan prosedur dan pola tarif

pelayanan kesehatan dan rujukannya.

4. Pembinaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi perumusan program Peran Serta

Masyarakat, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat (JPKM), dan sistem

pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan budaya hidup sehat, kesehatan kerja,

kesehatan keluarga, gizi dan kesehatan institusi.

5. Pembinaan teknis serta pengawasan penerapan standar kualitas kesehatan lingkungan,

penyehatan air wilayah provinsi, pengawasan aspek kesehatan, mengenai dampak

lingkungan dari perencanaan tata ruang provinsi serta kesehatan matra (kesehatan

lapangan, kelautan dan bawah ir serta dirgantaraan) dan penanggulangan bencana.

6. Perencanaan dan pengadaan obat sangat esensial untuk pelayanan medik dasar, pembinaan

teknis dan operasional berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan

penyalahgunaan obat, narkotika psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup

provinsi, sertifikasi, akreditasi perizinan terhadap asarana produksi, pengadaan distribusi,

Page 10: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 3

obat, kosmetika, alat kesehatan, makanan dan minuman serta bahan berbahaya lintas

kabupaten / kota.

7. Pelayanan penunjang teknis administrati dalam rangka pembinaan teknis, operasional,

kegiatan–kegiatan lain yang meliputi :

a. Administrasi Umum dan Perlengkapan

b. Administrasi Kepegawaian

c. Administrasi Keuangan

d. Ketatalaksanaan Hukum dan Kehumasan.

8. Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional.

Tugas dan fungsi masing–masing bidang dan seksi/sub bagian, tertuang dalam uraian

tugas Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut (Urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan

berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan) maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah menyelenggakan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan

2. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kesehatan.

3. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut diatas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tenggah mempunyai Urusan

1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan

2. Penyelenggarakan Surveilans Epidemiologi Kejadian Luar Biasa

3. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Skala Provinsi,

Penyelidikan Kajian Luar Biasa Skala Provinsi

4. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu

skala provinsi

5. Melakukan pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat

bencana dan wabah skala provinsi

6. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan cemaran lingkungan

7. Penyelenggaraan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk

8. Melakukan pemantauan penanggulangan gizi buruk

9. Melakukan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji

10. Melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier

11. Melakukan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah tertinggal,

perbatasan dan kepulauan

Page 11: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 4

12. Melakukan registrasi, akreditasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-

undangan.

13. Melakukan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh

pemerintah.

14. Melakukan pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas B

non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan

penunjang yang setara.

15. Pengelolaan/Penyelenggaraan, bimbingan pengendalian jaminan pemeliharaan

kesehatan.

16. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan.

17. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar

kabupaten/kota.

18. Pendayagunaan tenaga kesehatan

19. Melaksanakan pelatihan fungsional dan teknis

20. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu tertentu sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

21. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing

22. Penyediaan dan pengelolaan buffer stok obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan

vaksin lainnya.

23. Sertifikasi sarana produksi dan distibusi alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah

tangga kelas II.

24. pemberian izin rekomendasi izin industri komudi kesehatan PBF dan Pedagang Besar

Alat Kesehatan.

25. Pemberian Izin PBF Cabang dan Ikot

26. Melakukan dan mengendalikan norma standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan.

27. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung

perumusan kebijakan provinsi.

28. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri

29. Pembinaan monitoring evaluasi dan pengawasan

30. Pengelolaan SIK

Page 12: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 5

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06 tahun 2008 tentang

organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06);

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris Dinas dengan membawahi 3 (tiga) subagian yaitu : 2

a. Subag Perencanaan Program

b. Subag Keuangan dan aset

c. Subag Kepegawaian

3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu:

a. Seksi Bimdal Kesehatan Dasar

b. Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan

c. Seksi Bimdal Kesehatan Khusus

4. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal

yaitu :

a. Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan penyakit

b. Seksi Bimdal Wabah dan Bencana

c. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan

5. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan membawahi 3

(tiga) Seksi Bimdal yaitu :

a. Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan Nakes

b. Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan

c. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi

6. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal

a. Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan

b. Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan dan

c. Seksi Bimdal Kefarmasian

UPTD Balai Laboratorium

UPTD Pelatihan Kesehatan

UPTD Promosi Kesehatan

UPTD Data dan Survelansce

Kelopok Fungsional

Page 13: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 6

D. SISTEMATIKA

Sistimatika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah adalah :

1. Kata pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

3. Daftar Isi

BAB I

Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan ujuan

penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta sistematika penulisan.

BAB II

Perencanaa dan Perjanjian Kinerja

Didalam bab ini dijelaskan mengenai sasaran strategis, indikator kinerja Dinas Kesehatan

tahun 2011, target yang akan dicapai, nama program dan kegiatan serta penganggaran selama

tahun berjalan..

BAB III

Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas

kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistimatis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang

akan diambil.

BAB IV

Penutup, pada bab ini mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan

kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah serta pemecahan maslah yang akan dilaksanakan mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Formulir RS : Rencana Strategis

Formulir RKT : Rencana Kinerja Tahunan

Formulir PK : Pengukuran Kinerja

Formulir TAPKIN : Penetapan Kinerja

IKU : Indikator Kinerja Utama

Struktur Organisasi : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Page 14: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 7

BBAABB IIIIPPEERREENNCCAANNAAAANN DDAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA

Beberapa hal yang sangat penting dalam bab ini sebagai bagian dari perencanaan dan perjanjian kinerja antara Pemerintah Daerah dengan Kepala Satuan Perangkat Daerah sebagai berikut :

A. VISI

Dengan mempertimbangkan perkembangan masalah dan berbagai kecenderungan

pembangunan kesehatan kedepan, serta realisasi pelaksanaan pembangunan kesehatan

sebelumnnya, maka dalam Rencana Strategis telah ditetapkan Visi Pembangunan Sulawesi

Tengah Tahun 2011 s.d 2016 yaitu “MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MANDIRI

UNTUK HIDUP SEHAT MENUJU PENINGKATAN KUALITAS SDM YANG

BERDAYA SAING” artinya adalah suatu kondisi dimana masyarakat Sulawesi Tengah

menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan dapat mengatasi permasalahan

kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang

disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan

dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

B. MISI

Untuk dapat mewujudkan Visi Sulawesi Tengah Sehat guna mendukung terwujudnya

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi masyarakat Sulawesi Tengah

yang sadar, mau, dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan

yang dihadapi, sehingga dapat terbebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena

penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang

tidak mendukung untuk hidup sehat sebagaimana hal tersebut telah dirumuskan pada misi

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 20011–2016 sebagai berikut :

1. Menggerakkan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Kesehatan

2. Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Melalui PemberdayaanMasyarakat dan promosi kesehatan.

3. Mencegah Meningkatnya Risiko Penyakit dan Masalah Kesehatan

4. Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Berkeadilan, Merata Dan Bermutu dengan perhatian khusus pada daerah perdesaan dan pesisir.

5. Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah , Swasta.Organisasi Dalam Konteks Kemitraan,

Untuk menyelenggarakan tugas ini, maka penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus

diutamakan adalah yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan

rehabilitatif bagi seluruh masyarakat dan lingkungnya.

Page 15: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 8

C. TUJUAN

Meningkatnya pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya”

D. SASARAN

Dengan lima strategi yang ada dalam upaya mencapai Visi Dinas Kesehatan, juga terdapat 4

(empat) sasaran utama sebagai sasaran 5 (lima) tahunan dalam penjabaran RPJMD Provinsi

Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 66,3 tahun pada tahun 2007 menjadi 70 tahun pada tahun 2015

2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 60 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 40 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015

3. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 250 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015

4. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 27,6 % pada tahun 2007 menjadi ≤ 15 % pada tahun 2015 (Konfersi Riskesdas 2010)

E. STRATEGI

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, maka

dalam periode 2011–2016 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai

berikut :

1. Sosialisasi dan Advocacy

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata hanya ditentukan oleh

hasil kerja jajaran kesehatan saja, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja dan

kontribusi positif berbagai SKPD lainnya serta peran serta aktif dari segenap komponen

masyarakat. Oleh karena itu agar segenap komponen pembangunan di daerah dapat

memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan bidang kesehatan, maka harus

diupayakan masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pembangunan di daerah sehingga

dapat diwujudkan upaya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan.

Untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan perlu

dilaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga

segenap pemangku kepentingan (stake holders) memberikan kontribusi positif terhadap

pencapaian perilaku dan lingkungan sehat.

2. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan saat ini dan masa yang akan

datang menjadi sangat penting, karena pada dasarnya permasalahan kesehatan hanya dapat

diatasi apabila ada sinergis yang nyata antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu

Page 16: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 9

upaya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat (temasuk swasta dan dunia usaha)

dalam pembangunan kesehatan harus lebih dimantapkan. Masyarakat harus ditempatkan

sebagai subyek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah melibatkan masyarakat untuk

aktif dalam pengabdian/pelayanan masyarakat (to serve), aktif dalam pelaksanaan advokasi

kesehatan (to advocate) dan aktif dalam mengkritisi pelaksanaan upaya kesehatan (to watch).

Wujud nyata dari gerakan pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat

dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), seperti

pengembangan desa siaga aktif, posyandu, posmaldes, maupun UKBM lainnya.

Selain itu banyak permasalahan kesehatan yang wewenang dan tanggungjawabnya

berada di luar SKPD Dinas Kesehatan, sehingga perlu dikembangkan kemitraan/kerjasama

antar masyarakat, antar kelompok serta antar SKPD (Dinas, Badan, Instansi) dalam rangka

pembangunan berwawasan kesehatan.

Upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat juga harus didukung dengan

penerapan promosi kesehatan yang efektif sehingga mampu mengoptimalkan peran agent of

change setempat, serta mampu memobilisasi segenap sumberdaya yang ada untuk

kepentingan kesehatan.

3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan pengutamaan pada upaya

promotif-preventif

Pembangunan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, yang didukung dengan

kemudahan akses (baik dari aspek ketersediaan/jarak maupun pembiayaan).

Jaminan akses terutama difokuskan pada upaya pengembangan dan penguatan sarana

pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK), sehingga

disparitas status kesehatan antar kabupaten / kota dapat dikurangi.

Upaya kesehatan harus lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam

rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi angka kesakitan sebagai

penerapan Paradigma Sehat itu indah dan Gratis. Upaya promotif dan preventif dilakukan

dengan berbagai cara antara lain dengan memaksimalkan pemanfatan dana Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) serta merevitalisasi peran dan fungsi puskesmas. Selain

fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, maka fungsi puskesmas

sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat

harus lebih ditingkatkan.

4. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan.

Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi

secara adil dan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin

terselenggaranya program-program pembangunan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan

Page 17: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 10

upaya advocacy dan sosialisasi kepada pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan

dukungan APBD kesehatan sebesar 10% diluar gaji yang diprioritaskan untuk kepentingan

pelayanan publik.

Pembiayaan kesehatan diupayakan untuk memenuhi target pencapaian Standard

Pelayanan Minimal (SPM). Perencanaan pembiayaan kesehatan harus mampu menjamin

tersedianya data PHA & DHA, sehingga mampu mensinkronisasikan dan menghimpun

sumber-sumber pembiayaan dari APBN dan APBD baik dilingkungan SKPD Kesehatan

maupun dukungan pembiayaan kesehatan dari SKPD lainnya. Disamping itu pembiayaan

kesehatan juga diupayakan dari peran serta masyarakat termasuk swasta.

Disamping itu pembiayaan kesehatan harus lebih ditingkatkan untuk menjamin tercapainya

Jaminan Kesehatan Sosial menuju Universal Coverage.

5. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung

dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang kompeten dan

terdistribusi secara adil dan merata.

Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, ada beberapa hal

yang harus diperhatikan yaitu : (1) Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan melalui

pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi, (2) Pemerataan tenaga kesehatan melalui

pendistribusian tenaga-tenaga setrategis sesuai kebutuhan, serta (3) Pemenuhan dan

pemanfaatan tenaga kesehatan di saranan kesehatan sesuai dengan kompetensi

6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat, alat kesehatan serta

sarana kesehatan lainnya.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung

dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu serta terjangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat. Upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan

pemerataan obat dan perbekalan kesehatan perlu didukung dengan perencanaan dan

pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta

pengendalian persediaan dan pendistribusian.

Untuk menjamin pemerataan obat dan perbekalan kesehatan diperlukan harmonisasi

dan integrasi pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, obat program, obat bencana, obat

pelayanan kesehatan khusus dan vaksin, oleh karena itu pendistribusian obat dan perbekalan

kesehatan harus dilakukan melalui satu pintu (one gate policy).

7. Mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana

Pengendalian masalah kesehatan merupakan penjabaran pembangunan nasional yang

harus dilakukan secara berkesinambungan.

Terlindunginya masyarakat dari penyakit, kecelakaan, kecacatan dan dampak bencana yang

merupakan tujuan dari pengendalian masalah kesehatan, berbagai upaya yang telah

Page 18: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 11

dilakukan dengan memutus rantai penularan pada populasi rawan tertular dan menularkan

untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit dilakukan secara komprehensif dalam rangka

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi dampak sosial ekonomi serta

meningkatkan jangkauan dan kualitas pengendalian secara bertahap berdasarkan

epidemiologi dengan menggunakan setiap sumber daya mengikut sertakan seluruh

komponen masyarakat.

Masalah kesehatan adalah sesuatu yang kompleks, multidimensial, lintas sektor,

lintas program dan lintas disiplin ilmu, determinan utama kesehatan atau variabel-variabel

yang mempengaruhi derajat kesehatan dan menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah.

8. Meningkatkan Kebijakan dan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan,

berdayaguna dan berhasil guna

Faktor manajemen kesehatan mempunyai peranan yang sangat besar dalam

menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan. Beberapa faktor yang berperan

adalah ketersediaan data dan informasi kesehatan, dukungan ilmu pengetahun dan teknologi,

sistem perencanaan serta faktor regulasi. Mengingat kondisi geografis daerah Provinsi

Sulawesi Tengah yang cukup sulit dan berdampak pada ketersediaan data yang valid dan

tepat waktu, maka perlu dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan on

line pada semua level fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Kabupaten sampat ke

tingkat Provinsi. Keberhasilan tersebut perlu didukung penyiapan fasilitas dan tenaga yang

berkaitan dengan pengelolaan data.

Dalam upaya memecahkan permasalahan kesehatan yang sangat kompleks perlu

didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan melalui upaya operasional riset dan

penelitian dibidang kesehatan. Sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan merupakan

hal yang sangat menentukan dalam pencapaian target program pembangunan kesehatan,

untuk itu perlu dikembangkan sistem perencanaan terpadu yang berbasis pada masalah

kesehatan wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diupayakan penyiapan fasiltas dan

sumberdaya tenaga dibidang perencanaan maupun tenaga pengelola keuangan yang cermat

dan akuntabel.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan system kesehatan

termasuk bebeberapa peraturan atau regulasi. Upauya tersebut akan diarhkan pada

penyusunan beberapa peraturan daerah atapun bentuk peraturan lainnya seperti dalam bentuk

komitmen dan politis dari berbagai pelaku kesehatan baik pemerintah, swasta maupun

masyarakat yang bersifat mengikat untuk berperan aktif dalam upaya pembangunan

kesehatan baik dalam fungsi pelaksanaan maupun fungsi pengawasan.

Page 19: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 12

F. KEBIJAKAN

Dengan memperhatikan Analisis Situasi, Isu-isu strategis, serta Visi & Misi Dinas

Kesehatan, maka Pembangunan bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-

2016 lebih diarahkan pada upaya promotif dan preventif serta upaya untuk menjamin akses

(ketersediaan dan keterjangkauan), pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan lebih diutamakan dalam rangka

mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, kesetaraan

gender dan tingkat status ekonomi dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin,

masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan juga diarahkan melalui (1)

regionalisasi sistem rujukan, (2) pengembangan sarana kesehatan di DTPK, (3) pengembangan

mutu layanan yang terstandardisasi (akreditasi/ISO,dll), (4) pengembangan kerjasama antar

wilayah.

Upaya kesehatan diprioritaskan pada upaya yang mempunyai daya ungkit besar

terhadap pencapaian target MDG’s yang meliputi :

a. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, menuju universal coverage/ jaminan

kesehatan social bagi seluruh masyarakat secara bertahap pada tahun 2012-2014.

b. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan intervensi inovatif antara lain melalui

Program Persiapan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pengembangan

Poned/Ponek, persalinan gratis di rumah sakit kelas III, serta inisiasi menyusui dini.

c. Perbaikan status gizi masyarakat, dengan kebijakan prioritas : (1) PMT pemulihan

diberikan pada anak gizi kurang dan ibu hamil miskin dan KEK, serta (2) Perawatan gizi

buruk dilaksanakan dengan pendekatan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit

dan Pusat Pemulihan Gizi (Terapheutic Feeding Centre) maupun rawat jalan di Puskesmas

dan Pos Pemulihan Gizi berbasis Masyarakat (Community Feeding Centre)

d. Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan

Upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan difocuskan pada upaya menurunkan

endemisitas penyakit menular seperti Demam berdarah dengue, malaria, TBC dan penyakit

menular seksual (termasuk HIV dan AIDS) yang kasusnya saat ini cenderung meningkat.

Sementara itu untuk pengendalian penyakit tidak menular difocuskan pada upaya

pengendalian factor resiko melalui upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan upaya peningkatan kualitas lingkungan sehat didorong untuk mengembangkan

kabupaten/kota sehat dengan pendekatan kawasan sehat, serta upaya pemberdayaan

masyarakat untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan melalui Pengembangan Program

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Page 20: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 13

e. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan

obat serta pengawasan obat dan makanan harus terjamin, terutama bila terjadi Kejadian

Luar Biasa (KLB). Upaya ini dilaksanakan mulai dari proses perencanaan dan pengadaan

yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian

persediaan dan pendistribusiannya.

f. Pemberdayaan masyarakat dan Promosi Kesehatan.

Upaya ini dilaksanakan melalui integrasi program prmosi kesehatan secara lintas program

& lintas sektor dengan memfocuskan pada upaya peningkatan Pendidikan Kesehatan

Masyarakat, dengan memaksimalkan Pengembangan metode dan Teknologi Informasi

Kesehatan serta penerapan strategi advocacy, bina suasana dan gerakan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya penggerakan masyarakat

didorong untuk mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), yang

diintegrasikan dengan melalui Pengembangan Desa Siaga Aktif

G. RENCANA KINERJA SKPD :

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1. Tujuan

Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan

termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan

2. Sasaran

Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat

standar dan terjangkau oleh masyarakat.

3. Indikator (Target 2012)

a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 53%

b. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan 77%

4. Kegiatan Pokok

a. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan kesehatan

b. Peningkatan Distribusi Perbekalan kesehatan dan PKRT

c. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

d. Peningkatan penggunaan obat rasional

e. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan obat,

obat tradisional, kosmetik dan makanan

Page 21: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 14

PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

1. Tujuan

a. Meningkatnya mutu pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan melalui kegiatan

peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitaif.

b. Meningkatnya jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada

masyarakat khususnya masyarakat miskin, rentan dan resiko tinggi di puskesmas

dan jaringannya.

2. Sasaran Program

a. Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua

dan ketiga.

b. Meningkatnya dan menguatnya manajemen Puskesmas dan jaringannya

c. Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa

masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan

olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan haji dan kesehatan lanjut usia.

3. Indikator (Target 2012)

Upaya Kesehatan Dasar

1) Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu sejumlah 9

Puskesmas

2) Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi

kebidanan 67 %.

3) Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) 63 %

4) Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu 60 %

5) Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 97 %

6) Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) 90 %

7) Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan 55%

8) Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan 88%

9) Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar 100%

10) Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 77 %

11) Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 88 %

12) Cakupan kunjungan neonatal lengkap 84 %

13) Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 86%

14) Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 81%

15) Cakupan penanganan neonatal komplikasi 70 %

16) Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I 90 %

Page 22: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 15

17) Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR 60

%.

18) Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana

KTA 40 Pusk.

Upaya Kesehatan Perorangan

1) Kabupaten/Kota yang memiliki RS tipe B sebesar 2 RS

2) Rumah Sakit yang Melaksanakan SIRS baik online maupun manual sebesar

75%

3) Rumah Sakit dengan pengelolaan keuangan BLU sebesar 40 %

4) Rumah Sakit yang melaksanakan PONEK sebesar 85 %

5) Rumah Sakit, Kab/Kota yang menerapkan SPM RS sebesar 40 %

6) Rumah Sakit yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit

infeksi (PPI) sebesar 100 %

7) Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar

sebesar 80%

8) Rumah Sakit yang terakreditasi sebesar 85 %

9) Persentase Rumah Sakit yang menerapkan MTKP 35 %

4. Kegiatan Pokok

a. Upaya Kesehatan Dasar

1) Pertemuan/pelatihan pengembangan system manajemen mutu di puskesmas

2) Pelatihan kegawat daruratan untuk tenaga kesehatan di puskesmas perawatan

3) Pelatihan tenaga perawat dan bidan di puskesmas pelayanan obstetric

neonatal emergency dasar (PONED)

4) Pengembangan kesehatan terpadu dan tim mobile DTPK di kabupaten/kota

5) Pengadaan peralatan medis/non medis untuk puskesmas

6) Pengembangan perkesmas dan kebidanan di puskesmas

b. Upaya Kesehatan Perorangan

1. Pengembangan Sistim Rujukan Kesehatan

2. Pengembangan Sistim Informasi Rumah Sakit

3. Pengembangan PPK – BLU RSUD

4. Pengembangan Manajemen PONEK – PONED

5. Pengembangan Manajemen mutu RSUD

Page 23: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 16

6. Pemantapan Inisiasi Menyusui Dini ( IMD ) di RS

7. Pemantapan Penerapan Strategy DOT’s di RS

8. Fasilitasi, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di RS

9. Rujukan dokter ahli ke rumah sakit kabupaten/kota

10. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit umum daerah

c. Kegiatan Kesehatan Khusus

1) Kesehatan Jiwa

a) Pelatihan program kesehatan jiwa

b) Pelacakan kasus gangguan kesehatan jiwa

c) Meningkatkan pencapaian puskesmas yang melayani kesehatan jiwa dan Napza

2) Kesehatan Kerja

a) Pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja

b) Revitalisasi Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)

c) Jumlah perusahaan yang telah menerapkan pelayanan kesehatan kerja

3) Kesehatan Haji

a) Pelatihan kesehatan haji dan penjamah makanan

b) Pengawasan pelayanan kesehatan haji diasrama haji

c) Pemeriksaan sampel air di asrama haji

d) Pemeriksaan food security diasrama haji

e) Pemeriksaan surveilans

f) Pemeriksaan rectal swab diasrama haji

g) Pengamanan kesehatan haji diembarkasi/ debarkasi balikpapan

4) Kesehatan Indera

a) Pelatihan kesehatan indera

5) Kesehatan Gigi dan Mulut

a) Peningkatan jumlah tenaga perawat gigi di puskesmas

b) Jumlah murid yang decay (D), Missing (M), Filling (F), Treatment (T)

dari sekolah yang dibina

c) Prevalensi DMF-T difasilitas pelayanan dasar

6) Kesehatan Olahraga

a) Pertemuan/advokasi/workshop pengembangan program kesehatan

olahraga

Page 24: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 17

7). Kesehatan Perkotaan

a). Pengembangan kesehatan perkotaan

b). Sosialisasi dan advokasi pengembangan kesehatan perkotaan tingkat

kabupaten

8). Kesehatan Tradisional

a). Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisonal

9). Kesehatan Usia Lanjut

a) Advokasi dan sosialisasi program kesehatan usia lanjut

b) Deteksi dini dan pemeliharaan kesehatan usia lanjut

c) Konseling bagi usia lanjut di pelayanan kesehatan

d) Melakukan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok usia lanjut

PROGRAM PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

1. Tujuan

a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh

jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda

b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak

berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya

c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

2. Sasaran

Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda

333.057 Jiwa

3. Indikator (Target 2012)

a. Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan darurat 80%

b. Rumah Sakit Melayani Pasien Masyaarakat Miskin Peserta Jamkesmas 100%

4. Kegiatan Pokok

a. Peningkatan Pembinaan pembiayaan kesehatan

b. Pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan

c. Peningkatan Dukungan Manajemen dalam menunjang program Jamkesda dan

Jamkesmas

Page 25: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 18

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK SERTA GIZI

MASYARAKAT

1. Tujuan

Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, meningkatnya kesehatan

Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah

2. Sasaran Program

b. Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.

c. Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak

d. Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak

3. Indikator (Target 2012)

a. Program Gizi Masyarakat

1) Balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 %

2) Balita ditimbamg berat badannya sebesar 70 %

3) Rumah Tangga yang mengkonsumsi garam beryodium sebesar 80 %

4) Balita 6 – 59 bulan mendapat kapsul vitamin A sebesar 90 %

5) Ibu hamil mendapat 90 tablet FE sebesar 78 %

6) Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans Gizi 80 %

7) Tersedianya Bufferstock MP-ASI sebesar 100 %

4. Kegiatan Pokok

a. Program Gizi

1) Peningkatan kegiatan Surveilans Gizi

2) Pemantauan Status Gizi dan Kadarzi

3) Penanggulangan Kekurangan Vitamin A

4) Penanggulangan Masalah GAKI

5) Penanggulangan dan pencegahan Gizi Kurang dan Gizi Buruk

6) Penanggulangan dan pencegahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik

7) Penanggulangan dan pencegahan Anemia Gizi Besi

Page 26: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 19

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

1. Tujuan

Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit

2. Sasaran

a. Pengendalian Penyakit

Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular

dan tidak menular

b. Penanggulangan Wabah dan Bencana

Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat

dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya.

3. Indikator (Target 2012)

1) Prevalensi rate penderita shistomiasis sebesar < 3%

2) Angka penemuan kasus malaria menjadi < 1 %.

3) Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan sebesar 100%.

4) Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif > 45%

5) Persentase kasus pneumonia yang ditangani tatalaksana standar 70%

6) Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota <24 Jam 100%

7) Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi <20%

4. Kegiatan Pokok

1) Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko

2) Peningkatan Imunisasi

3) Penemuan dan tatalaksana penderita

4) Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

5) Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit

6) Pengendalian penyakit bersumber binatang

7) Pengendalian Penyakit Menular Langsung

8) Pengendalian Penyakit Tidak Menular

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

1. Tujuan

Terwujudnya kualitas lingkungan sehat, baik fisik, kimia dan biologi, di udara, air dan

tanah.

2. Sasaran

Meningkatnya kualitas air minum dan sanitasi dengan pengendalian resiko

pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan

Page 27: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 20

pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan

makanan, tempat penelolaan Pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

3. Indikator (Target 2012)

a. Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat sebesar 64 %

b. Perentase cakupan TTU sehat sebesar 80 %

c. Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling sebesar 50 %

d. Persentase Kab/Kota/kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat

sebesar 36%

e. Persentase cakupan rumah sehat sebesar 79 %

f. Persentase Cakupan Tempat Pengolahan Makanan Sehat 65%

4. Kegiatan Pokok

a. pengawasan kualitas sarana air minum/bersih dan penyediaan sanitasi dasar

b. Pengawasan Kualitas Lingkungan

c. Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan

d. Pengembangan wilayah sehat

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA

TENAGA KESEHATAN

1. Tujuan

Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan

sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

2. Sasaran

Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang

merata di unit pelayanan kesehatan.

3. Indikator (target 2012)

a. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasa 5 RS

b. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4

penunjang 2 RS

c. Persentase Desa memiliki tenaga bidan 70 %

d. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter

spesialis 4 RS

e. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman

Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai 54 Pusk.

f. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah 5 UTD

Page 28: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 21

g. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medis 11 RS

h. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi 80 %

i. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan 100%

4. Kegiatan Pokok

a. Pendidikan dan Pelatihan

1). Untuk pengembangan tenaga kesehatan dilakukan kegiatan Pendidikan

Formal (D1, D3, D4, S1,S2, Widyaiswara, dokter /dokter gigi spesialis), dan

Pendidikan Nonformal (Pelatihan-pelatihan teknis manajemen dan

fungsional).

2). Koordinasi dengan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk

meningkatkan dan mempertahankan mutu lulusan.

b. Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

1) Penyusunan profil tenaga kesehatan sebagai bahan perencanaan kebutuhan

untuk tenaga kesehatan.

2) Penempatan Tenaga Dokter PTT dan Bidan PTT serta Tenaga khusus DTPK

3) Penempatan tenaga kesehatan strategis lainnya.

4) Pemindahan tenaga tertentu antara kabupaten kota

c. Registrasi dan Akreditasi

1) Melakukan uji kompetensi tenaga kesehatan.

2) Melakukan registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan.

3) Melakukan akreditasi pelatihan.

4) Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi kesehatan.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS

LAINNYA

1. Tujuan :

Berkembangnya kebijakan dan manajemen kesehatan guna mendukung lancarnya

penyelenggaraan administrasi program pembangunan kesehatan.

2. Sasaran Program

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan

sistem kesehatan.

3. Indikator (Target 2012)

a. Tersedianya kebijakan strategis pembangunan kesehatan di provinsi dan

kabupaten/kota 5 dokumen.

Page 29: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 22

b. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran di provinsi dan

kabupaten/kota 5 dokumen

c. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan di provinsi 4 dokumen

d. Terlaksananya costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kabupaten/kota 11

Kab/Kota

e. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan kesehatan Daerah ≥ 10% di provinsi

dan kabupaten/kota

f. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian (SIMKA) di provinsi dan kabupaten/kota. 100%.

g. Teresusunya Laporan Keuangan 2 Dokumen

h. Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas 50%

i. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akntabel

80%

j. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti 50%

k. Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan

akurat 70%.

l. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien 75%

m. Persentase dukungan sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi

keuangan dan asset 80%

n. Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran 85%

o. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti 100%

p. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan. 3 Dokumen

q. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan 3 Dokumen

r. Pelatihan perencanaan dan penganggaran 1 Diklat

s. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA) 1

Dokumen

t. Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan

Provinsi 75%.

4. Kegiatan Pokok

a. Penyusunan Dokumen Kebijakan Strategis Pembangunan Kesehatan.

b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan.

c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program

d. Pengembangan dan Pembinaan SPM Bidang Kesehatan

e. Pengembangan dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian

f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan LAK

Page 30: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 23

g. Penyusunan dan Pembinaan Organisasi Tatalaksana Penyelenggaraan

Pembangunan Kesehatan.

h. Penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan

PROGRAM PENGELOLAAN SARANA PRASARANA DAN PERALATAN

KESEHATAN

1. Tujuan:

Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas

pelayanan kesehatan.

2. Sasaran Program

Terpenuhinya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan

kesehatan sesuai standar dan aman.

3. Indikator (Target 2012)

a. Puskesmas yang melaksanakan Kalibrasi alat kesehatan sebesar 37 %

b. Rumah Sakit yang melaksanakan Kalibrasi alat kesehatan sebesar 13 %

4. Kegiatan Pokok

a. Pembinaan dan pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan.

b. Peningkatan koordinasi dengan pengelola program dalam proses pemenuhan

sarana, prasarana dan peralatan kesehatan.

c. Pelaksanaan pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan

d. Pendidikan dan pelatihan

PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR

1. Tujuan

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur dilingkungan Dinas

Kesehatan

2. Sasaran Program

Tersedianya laporan yang akuntabilitas

3. Indikator

a. Tercapainya laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti tepat waktu sebesar

90 %

b. Menurunnya persentase temuan oleh auditor

c. Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas

kesehatan Provinsi sebesar 100 %

Page 31: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 24

4. Kegiatan Pokok

a. Pembinaan dan Pengawasan aparatur.

b. Pendidikan dan pelatihan aparatur.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN

1. Tujuan

Terwujudnya pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu

menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) serta berkembangnya

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

2. Sasaran :

Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang

berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu,

keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan

kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara

lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat.

3. Indikator (Target 2012)

a. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS sebesar 60 % Pusat 40 %

Daerah.

b. Persentase Desa Siaga Aktif sebesar 35 %

c. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan sebesar 25 %

d. Jumlah kebijakan tehnis promosi Kesehatan yg terintegrasi dalam upaya

pencapaian tujuan pembangunan kesehatan sebesar 3 Kebijakan

e. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan

sebesar 11 Kabupaten/Kota 2 Kab/Kota

f. Persentase Posyandu Purnama & Mandiri (Posyandu Aktif ) sebesar 35 %

Pusat dan 25 % target daerah.

4. Kegiatan Pokok

a. Pengembangan metode dan teknologi promosi Kesehatan.

b. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka

memberdayakan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat

c. Pengembangan Kemitraan dengan berbagai Sektor formal dan non formal

d. Pengembangan Kebijakan Berwawasan Kesehatan

e. Pengengembangan dan Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM)

Page 32: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 25

f. Upaya Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif

g. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Promosi Kesehatan

h. Meningkatnya kinerja promosi kesehatan dalam pencapaian PHBS di 5 tatanan

(Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat-tempat Umum, Institusi

Kesehatan dan Tempat Kerja)

i. Pengembangan model promosi kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

1. Tujuan

Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui peningkatan efisiensi

dan efektifitas serta melaksanakan sistem pelayanan laboratorium kesehatan rujukan

secara berjenjang

2. Sasaran

a. Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan

b. Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang

3. Indikator (Target 2012)

a. Tercapainya pemeriksaan sampel sebesar 21.000 Sampel

b. Terpenuhinya kebutuhan bahan pemeriksaan spesimen sebesar 4 triwulan

c. Terlaksananya kegiatan pemantapan mutu sebesar 2 siklus

d. Meningkatnya rujukan teknis laboratorium puskesmas dan rumah sakit sebanyak

9 kabupaten/Kota

e. Jumlah SDM laboratorium kesehatan yang ditingkatkan sebanyak 2 orang

f. Tercapainya pengawasan mutu sejumlah 2 kabupaten/Kota

4. Kegiatan Pokok

a. Pelayanan kesehatan di bidang laboratorium

b. Penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium yang bermutu

c. Pelaksanaan pembinaan laboratorium kesehatan

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

KESEHATAN

1. Tujuan

Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan

untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon Kejadian

Luar Biasa (KLB) yang cepat dan tepat.

Page 33: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 26

2. Sasaran

Terlaksananya sistem surveilans epidemiologi kesehatan dan respon cepat KLB. Ruang

lingkup surveilans meliputi :

a. Surveilans epidemiologi penyakit menular

b. Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular

c. Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku

d. Surveilans epidemiologi masalah kesehatan

e. Surveilans epidemiologi kesehatan matra

3. Indikator (Target 2012)

a. AFP Rate < 15 tahun > 2

b. Jumlah Surveilans Epidemiologi yang terlaksana 4 Kab/Kota

c. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS 40 %

d. Buletin Surveilans epedimiologi yang terbit setiap bulan 12 Buah

e. Penerbitan Buletin SDK 52 Buah

f. Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam 100%

4. Kegiatan Pokok

a. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Surveilans

Epidemiologi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Pengembangan dan penguatan jejaring surveilans epidemiologi

c. Pengembangan sistem surveilans epidemiologi kesehatan

d. Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Penyakit

e. Penyelidikan epidemiologi kasus dan verifikasi rumor

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH

1. Tujuan

Tersedianya Data Dan Informasi Kesehatan Untuk Bahan Pengambilan Keputusan

Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Kesehatan

Yang Cepat Dan Tepat.

2. Sasaran

Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi.

3. Indikator (Targt 2012)

a. Tersusunya Master Plan SIKDA 4 Dokumen

b. Tersusunya data satu pintu 2 Kabupaten

c. Ketersediaan Profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin 100 %

d. Persentase Kab/Kota dan Provinsi yang memiliki Bank Data 7 Wibsite

e. Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan 1 Penelitian

Page 34: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2012 27

f. Jumlah jejaring kemitraan penelitian 1 Jejaring

g. Jumlah kajian dan analisis hasil riset 1 Judul Penelitian

h. Fublikasi dan transportasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan 100%

4. Kegiatan Pokok

a. Pengembangan master plan SIKDA

b. Pengembangan Bank Data.

c. Penyusunan profil

d. Peningkatan kapasitas Petugas pengelola data.

Page 35: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 28

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi

Tengah menuju upaya pencapaian visi dan misi yaitu Menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah Sejajar

Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia, maka peranan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah sebagai pembuat kebijakan dan penanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan

kesehatan wajib memberikan dukungan, pembinaan dan pengawasan di Wilayah Kabupaten/Kota

Provinsi Sulawesi Tengah, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah dapat menguraikan secara singkat muatan/substansi dari Perjanjian Kinerja

tahun anggaran 2012 serta kaitannya dengan dokumen renstra/RPJMD.

Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 diukur dari

tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2016. Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama

(IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2010-2014, ditetapkanlah :

TUJUAN STRATEGIS :

Yaitu meningkatnya pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang

agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tinggingnya.

ASARAN STATEGIS :

1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 66,3 tahun pada tahun 2007 menjadi 70

tahun pada tahun 2016

2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 60 per 1000 kelahiran hidup pada tahun

2007 menjadi 40 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016

3. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun

2007 menjadi 250 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016.

4. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 27,6 % pada tahun 2007

menjadi ≤ 15 % pada tahun 2016 (Konfersi Riskesdas 2010)

Page 36: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 29

ANALISIS CAPAIAN KINERJA :

Capaian kinerja sasaran strategis tersebut diukur dengan Indikator yang dilaksanakan oleh

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dengan gambaran pencapaiannya adalah sebagai

berikut:

1. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Tujuan : Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan

kesehatan termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan

Sasaran Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat

standar dan terjangkau oleh masyarakat

INDIKATOR KINERJATARGET

RESNTRA/RPJMD(5

THN)

REALISASI THN

BERJALAN

THN BERJALAN

Tar

get

Rea

lisa

si

%

1 2 3 4 5 61. Persentase ketersediaan obat dan

vaksin dan Perbekalan Kesehatan 100 % 53 % 85 70,82 83,3

2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

100 % 77 % 70 70 100

Analisis Capaian Kinerja :

Berdasarkan hasil pencapaian indikator kinerja dan realisasi program yang ada, masih ada indikator

kinerja yang belum mencapai target, yaitu :

1. Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan dan hal ini dikarenakan

beberapa hal sebagai berikut :

a. Pengadaaan obat ( obat Program dan PKD ) baru terealisasi pada akhir tahun 2012

b. Instalasi farmasi Provinsi Sulawesi Tengah, telah melaksanakan system pengelolaan obat

satu pintu ini bertujuan untuk memudahkan distribusi dan memudahkan pengawasan

pendistribusian.

c. Dari sisi anggaran yang disediakan belum memadai, sedangkan instalasi farmasi harus

mengcover seluruh kebutuhan Kabupaten/Kota untuk pelayanan kesehatan dasar di semua

Puskesmas yang ada.

d. Alokasi anggaran di Kab/Kota termasuk Provinsi masih belum memadai

Page 37: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 30

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah :

a. Meningkatnya penggunaan obat yang rasional di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah di

Wilayah Sulawesi Tengah, ini atas ketersediaan obat,vaksin dan perbekalan kesehatan walaupun

capaian yang telah direncanakan pada tahun ini belum seperti yang ditargetkan pada dokumen

perencanaan.

b. Maningkatnya status kesehatan masyarakat, dengan adanya ketersediaan obat dan vaksin,

namun dari segi kecukupan belum mencukupi.

c. Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standard dan

terjangkau

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan

pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal

adalah:

a. Keterlambatan pengadaan obat yang disebabkan oleh hal-hal teknis yang menghambat dalam

proses pengadaan obat dan vaksin.

b. Ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk pengadaan obat, sehingga pemenuhan

kebutuhan obat tercapai seperti yang diharapkan

Namun permasalahan diatas dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkah-

langkah:

1. Perlu ada kebijakan-kebijakan teknis dalam pengambilan keputusan untuk hal pengadaan obat

dan vaksin untuk mempercepat pengadaan ketersediaan obat di fasilitas kesehatan baik di

Provinsi, Kabupaten dan Kota.

2. Peningkatan pemenuhan anggaran sangat perlu untuk mencukupi ketersediaan obat.

2. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYAARAKAT

Tujuan : 1. Meningkatnya mutu pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan melalui

kegiatan peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatf

2. Meningkatnya jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada

masyarakat khususnya masyarakat miskin, rentan dan resiko tinggi di

puskesmas dan jaringannya

Sasaran : a. Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua

dan ketiga.

b. Meningkatnya dan menguatnya manajemen Puskesmas dan jaringannya.

Page 38: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 31

c. Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa

masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan

olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan haji dan kesehatan lanjut usia.

INDIKATOR KINERJATARGET

RESNTRA/RPJMD (5 THN)

REALISASI THN

BERJALAN

THN BERJALAN

Tar

get

Rea

lis

asi

Cap

aia n

Target Satuan

1 2 3 4 5 6 7

1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

20 Pusk 6 9 10 111,11

2. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan

90 % 63 67 49,81 74,34

3. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)

65 % 62 63 56 80,89

4. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu

75 % 18 72 56,6 78,61

5. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1)

100 % 86,8 97 86,8 89,48

6. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)

96 % 72,7 90 74,6 82,89

7. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan

60 % 37,6 55 45,72 83,13

8. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan

90 % 74,5 88 74,33 84,47

9. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar

100 % 100 100 100 100

10. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

89 % 72 84,10 76,1 90,49

11. Cakupan kunjungan neonatal (KN1)

95 % 78,84 88 79,82 90,70

12. Cakupan kunjungan neonatal lengkap

88 % 75,61 84 77,41 92,15

13. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi

90 % 65,12 86 67,9 78,95

14. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

87 % 54 81 54 67,5

15. Cakupan penanganan neonatal komplikasi

80 % 64 70 64 98,46

16. Cakupan SD/MI yang 95 % 56,28 92 51,6 56,09

Page 39: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 32

TARGET REALISAS THN BERJALANmelaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I

17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR

90 % 60 70 81,82 116,887

18. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

22 Pusk 40 11 22 200

Analisis Capaian Kinerja :

Berdasarkan hasil pencapaian indikator kinerja dan realisasi program kesehatan Ibu dan Anak yang

ada, masih ditemmukan beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target antara lain :

1. Program Kesehatan Anak.

a. Persentase kunjungan Neonatus pertama K1 pencapaian 74,89 % masih rendah

dibandingkan dengan target 88 % data ini masih keadaan bulan Nopember 2012,

dan data dua bulan terakhir belum disampaikan oleh pengelola dari Kabupaten/Kota,

hal ini juga diakibatkan karena belum menggunakan bagan manajemen terpadu

balita muda.

b. Persentase Kunjungan Neonatal lengkap dengan pencapaian baru 72, 75 %, ini

masih rendah diakibatkan oleh karena anak harus dikunjungi/berkunjung makmimal

3 kali selama umur 28 hari, apabila dia berkunjung selama 2 kali maka tidak

masuk dalam Kunjungan Neonatal lengkap.

c. Neonatus komplikasi yang ditangani pencapaian baru 26, 9 % masih rendah oleh

karena adanya pemahaman kasus yang ditangani dengan kasus rujukan masih

berbeda persepsi rujukan dianggap tidak ditangani.

d. Persentase kunjungan bayi pencapaian baru 65,15 % masih juga rendah oleh karena

sangat keterkaitan dengan program lainnya seperti Imunisasi, Pemberian VIT A,

Tumbuh Kembang anak dimana ketiga program itu sudah lengkap baru masuk

kunjungan bayi.

e. Pelayanan Kesehatan anak Balita pencapaian baru 44,52 % juga masih rendah

karena kesadaran masyarakat untuk menimbang anak balita sangat kurang, padahal

Page 40: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 33

pelayanan kesehatan anak sangat tergantung pada jumlah penimbangan dalam 1

tahun maksimal 8 kali.

f. Persentasi cakupan penjaringan SD Kelas 1 dan sederajat juga baru mencapai 43,4

% oleh karena masih ada 3 kabupaten yang belum melaporkan kegiatan penjaringan,

dari 2.698 SD/sederajat se Sulteng, baru 1.171 SD yang telah dilakukan

penjaringan.

g. Cakupan Kabupaten /Kota yang mempunyai 4 Puskesmas PKPR, sebagian besar

kabupaten telah mempunyai Puskesmas PKPR ditargetkan setiap kab/Kota 4

puskesmas sekarang pencapaian sudah baik 81,82 %.

h. Presentase Puskesmas mampu tata laksana KTA dari target kita hanya 11

Puskesmas sekarang telah mencapai 22 Puskesmas yang mampu tatalaksana KTA.

2. Program Kesehatan Ibu.

a. Presentasi ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (PN) pencapaian baru 74,14

% masih rendah oleh karena masih banyak yang ditolong oleh dukun.

b. Presentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC K1 baru mencapai 84,78 % ini juga

diakibatkan oleh karena akses pelayanan relatif sulit, juga karena kurangnya

pemanfaatan P4 K. (program perencanaan Persalinan & Pencegahan Komplikasi )

c. Presentasi Ibu hamil yang mendapat pelayanan ANC K4 pencapaian baru 73,03 %

disebabkan oleh karena kurangnya pemanfaatan P4K

d. Ibu bersalin di tolong oleh nakes di Faskes pencapaian baru 44,21 % diakibatkan

oleh karena sarana & prasarana yang kurang memadai di Fasilitas kesehatan.

e. Persentasi ibu nipas yang mendapatkan pelayanan baru mencapai 71,68 %

kurangnya pemanfaatan pedoman P4 K.

f. Persentase ibu hamil bersalin dan Nifas yg mendapatkan penanganan komplikasi

kebidanan pencapaian 43,39 % ini disebabkan oleh karena kurangnya konpotensi

bidan, sarana dan prasarana tidak memadai.

g. Presentasi pasangan usia subur yang menjadi peserta aktif pencapaian baru 50,96 %

penyebab rendahnya oleh karena alat kontrasepsi yang digunakan dibeli dari apotik

sehingga tidak tercatat/ tidak terlaporkan.

h. Persentasi puskesmas rawat inap yang mampu PONED dari 75 puskesmas rawat

nginap yang ada di sulawesi Tengah sekarang tercatat yang mampu PONED 56

Puskesmas berarti sudah mencapai 74,6 % .

Page 41: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 34

3. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem Manajemen Mutu sudah 10 Pukesmas

yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dari 75 puskesmas perawatan.

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah :

1. Meningkatnya puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

walaupun belum mencapai sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun 2012

dan jika dibandingkan dengan capaian capaian tahun 2011 dari target 6 puskesmas

dengan capaian 100%.

2. Meningkatnya persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan

komplikasi kebidanan dimana pada tahun 2011 capaian 62 % sedangkan pada tahun

2012 74,14 %.

3. Meningkatnya persentase puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu, indikator

kinerja ini juga belum mencapai target yang telah ditetepkan ditahun 2012, akan

tetapi jika dibandingkan dengan capaian 30% tahun 2011 terjadi peningkatan pada

tahun 2012 menjadi 90,32 %.

4. Meningkatnya cakupan ibu yang bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di

Fasilitas-fasilitas kesehatan. Capaian target inipun tidak beda dengan capaian target

indikator kinerja yang lain walaupun belum mencapai target yang tercantum dalam

dokumen yang ada, dimana pada tahun 2011 capaian ini 72,3 % sedangkan pada

tahun 2012 dapat dicapai 80,38 % dengan kendisi pelaporan yang dari Kabupaten

belum dilaporkan untuk 2 bulan terakhir.

5. Meningkatnya persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai

dengan standar yang telah ditentukan dan cakupan ini mencapai 100% sesuai

rencana.

6. Meningkatnya Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dari 94,3 % menjadi

96,29 ini dikarenakan oleh pemenuhan tenaga kesehatan terutama program pemerintah pusat

yang setiap tahun menempatkan bidan PTT dan dr.PTT. baik di Puskesmas maupun di Desa-

desa yang belum ada tenaga kesehatan khususnya tenaga Bidan.

7. Meningkatnya Cakupan kunjungan neonatal (KN1), cakupan kunjungan neonatal

lengkap,

Page 42: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 35

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan

pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal

adalah:

1. Belum semua puskesmas tersedia sarana yang memedai dan sesuai standar untuk pelayanan

kesehatan ibu dan anak.

2. Keterbatasan anggaran masih menjadi masalah untuk kegiatan program Kesehatan Ibu dan

Anak terutama di tingkat Kabupaten/Kota seperti untuk kegiatan pembinaan, monitoring dan

evaluasi.

3. Masih sebagian persalinan di desa-desa masih ditolong oleh dukun atau bukan tenaga kesehatan

yang kompoten (Bidan), ini semua dipengaruhi kurangnya faktor pengetahuan oleh masyarakat

betapa pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

4. Faktor giografis yang sangat sulit berpengaru untuk pelayanan kesehatan

Namun, permasalahan diatas dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkah-

langkah:

1. Melakukan upaya dengan mengusulkan pengadaan sarana untuk pemenuhan pelayanan

kesehatan.

2. Peningkatan alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan, karena jika tidak terpenuhi alokasi sangat

berpengaruh besar terhadap capaian program.

3. Dilakukan upaya pemenuhan kebutuahan bidan di desa dan peningkatan kerjasama antara para

bidan dan dukun

4. Mengupayakan untuk menjalin kerjasama antara bidan dan dukun sabagai mitra dalam

pertolongan persalinan, dan disini dilakukan pemahaman kepada petugas dengan tugas masing-

masing bidan melakukan apa dan selanjutya melakukan apa.

3. PROGRAM KESEHATAN PERORANGAN

Tujuan : Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pemerataan, dan keterjangkauan

pelayanan kesehatan mencegah menyembuhkan penyakit serta pemulihan

kesehatan perorangan bagi setiap masyarakat menuju terciptanya pelayanan

medic prima 2011

Sasaran : Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua

dan ketiga

Page 43: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 36

INDIKATOR KINERJATARGET

RESNTRA/RPJMD REALISASI THN

BERJALAN

THN BERJALAN

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aia

nTarget Satuan

1 2 3 4 5 6 7

1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS kelas B

5 Kab 1 2 2 100

2. Persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual

100 % 80 75 80 116

3. Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU

100 % 20 40 20 50

4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK

100 % 60 85 60 70,59

5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS

100 % 20 40 20 50

6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI )

100 % 100 100 100 100

7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar

100 % 50 70 50 71,43

8. Prosentase RS yang terakreditasi

100 % 65 85 85 100

9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP

70 % 15 70 70 100

Analisis Capaian Kinerja

Dari data yang ada terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat mencapai target yang

diharapkan antara lain :

Prosentase RSUD yang menerapkan penggelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

baru mencapai 3 RSUD ( RSUD Undata, RS Madani dan RSUD Anutapura ) dari 15 RS

Pemerintah ( 20% ) dari target 35% yang setara dengan 57% capaian kinerja, walaupun Dinas

Kesehatan Provinsi telah menfasilitasi upaya pengembangan PPK-BLUD melalui beberapa

kegiatan sosialisasi, workshop dan pendampingan kepada RSUD yang ada di lingkup Provinsi

Sulawesi Tengah.

Prosentase RS yang melaksanakan PONEK baru mencapai 60% dari target 80% yang setara

dengan 75% capaian kinerja,

Capaian RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai dengan standar ( standar

tenaga, sarana-prasarana, peralatan dan manajemen pelayanan ) baru mencapai 50% dari target

60% yang setara dengan 71% capaian kinerja .

Page 44: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 37

Capaian RS yang terakkreditasi sejumlah 13 RS ( 65% ) dari target 70% atau setara dengan 92%

capaian kinerja.

Capaian RS yang menerapkan MPKP sejumlah 3 RS ( 15% ) dari target 20% yang setara

dengan 75% capaian kinerja. .

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah :

a. Meningkatnya rumah sakit kelas B yang ada, ini yang setiap tahunnya ditargetkan 1 RS

kelas B, dan sampai tahun 2012 ini sudah tercapai 2 RS dari akumulasi pada tahun

2011.

b. Meningkatnya persentase Rumah Sakit yang melaksanakan Sistem Informasi Rumah

Sakit (SIRS) ini dipengarhi dari sistem sebelumnya manual menjadi sistem online,

sehingga dapat memudahkan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan

c. Meningkatnya secara keseluruhan dari tahun ketahun indikator kinerja pada program

kesehatan perorangan, namun pada kenyataan belum mencapai target-target yang

telah ditetapkan seperti yang termuat pada dokumen Rencana Kerja Tahunan 2012.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan

pelaksanaan kegiatan Tahun 2011 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal

adalah:

Secara umum tidak terpenuhi target disebabkan oleh ketersediaan tenaga kesehatan dan tingkat

mobilitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit terutama tenaga medis khususnya dokter spesialis

Untuk pengembangan PPK-BLU pada tahun 2011 sementara telah terdapat 3 RS yang

berproses finalisasi dokumen persyaratan PPK-BLU dan direncanakan untuk penilaian

kelayakan pada tahun 2013 yaitu Rumah Sakit Luwuk, Rumah Sakit Ampana dan Rumah Sakit

Morowali.

Penerapan instrumen akreditasi versi 2012 baru disosialisasikan dan workshop serta

pendampingan yang akan membutuhkan waktu penyesuaian yang cukup lama dan

membutuhkan biaya yang relatif cukup besar sehingga dalam pelaksanaan akreditasi Rumah

Sakit baik Pemerintah maupun Swasta berjalan dengan lambat disamping itu terdapat beberapa

RSUD yang telah berakhir masa berlaku sertifikat akreditasi, baru dalam proses persiapan

akreditasi kembali.

Kurangnya tenaga kesehatan yang bersetifikat kompetensi kegawat daruratan pada unit gawat

darurat sementara sertifikat kompetensi hanya berlaku 3 tahunan.

Page 45: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 38

Tinggi dan cepatnya mutasi dokter ahli yang bertugas di Rumah Sakit Kabupaten/Kota

mempengaruhi capaian kinerja dari indicator diatas.

Sosialisasi baru dilakukan serta kurangnya dukungan manajemen ditingkat Rumah Sakit guna

menerapkan MPKP dalam rangka peningkatan mutu layanan.

Namun, permasalahan diatas dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkah-

langkah:

Perlu adanya regulasi yang menjamin ketersediaan tenaga kesehatan strategis di fasilitas

pelayanan kesehatan terutama di RS Pemerintah maupun Swasta.

Adanya strategi untuk pengembangan kompetensi tenaga kesehatan baik melalui pendidikan

maupun pelatihan guna meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Adanya dukungan alokasi pembiayaan kegiatan secara proporsional dengan mempertimbangkan

upaya-upaya yang pelu dilakukan dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna di Rumah sSakit.

Penerapan dan penegakan peraturan dan perundangan yang berlaku melalui reward dan

punishment kepada manajemen RS yang tidak menyelenggarakan RS sesuai dengan peraturan

dan perundangan yang berlaku.

4. PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Tujuan : a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh

jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda

b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta,

tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya.

c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Sasaran : Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda

333.057 Jiwa

INDIKATOR KINERJATARGET

RESNTRA/RPJMD

(5 TAHUN)

REALISASI THN

BERJALAN

THN BERJALAN

Tar

get R

eali

sasi

Cap

aian

1 2 3 4 5 6Target Satuan

1. Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan

100 % 100 100 100 100

Page 46: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 39

TARGET REALISASI THN BERJALANkesehatan. RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat

2. Peserta Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA

100 % 73 30 73 243

3. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas

100 % 100 100 100 100

Analisis Capaian Kinerja

Bahwa pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dang akin telah dapat terlaksana

sesuai dengan kegiatan indicator kinerja yang ditargetkan baik dalam dokumen RPJMD maupun

dalam dokumen Renstra SKPD.

Untuk indikator data DHA pencapaian melebihi dari target, hal ini disebabkan oleh kegiatan

penyusunan DHA, provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan data DHA di seluruh

Kab/Kota. Dari Kabupatan yang ada masih ada 3 Kabupaten yang belum selesai menyusun

dokumen DHA, namun demikian tidak mengurangi pencaian target tetapi tetap pencapaian target

lebih dari 100% karena target yang telah ditetapkan masih jauh diatas realisasi sehingga dari hasil

perhitungan diperoleh realisasi 234%.

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah :

1. Tercapainya cakupan kepesertaan penduduk miskin yang memperoleh jaminan

kesehatan

2. Meningkatnya persentase penduduk miskin yang menggunakan/memperoleh jaminan

kesehatan.

3. Meningkatnya pelayanan pasien masyarakat miskin peserta jaminan kesehatan

masyarakat di sarana rumah sakit yang pada Kabupaten/Kota. Sehingga status

kesehatan masyarakat dengan sendirinya meningkat.

4. Tersedianya data DHA dan PHA

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan

pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal

adalah:

1. Masih ditemukan masyarakat yang menyalagunakan status kepesertaan terutama

untuk jaminan kesehatan daerah.

Page 47: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 40

2. Sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas, utamanya

ruang perawatan kelas III.

3. Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masih terbatas

4. Sistem pembiayaan kesehatan belum mengacu pada hasil pengelolaan data DHA dan

PHA

Namun, permasalahan diatas dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkah-

langkah :

1. Perlu dilakukan pemutakhiran data kepesertaan

2. Perlu ada dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam hal meningkatkan

pelayaban kesehatan kepada masyarakat miskin.

3. Sinergitas program dengan lintas sektor perlu ditingkatkan

5. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Tujuan : Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, meningkatnya

kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di

Sulawesi Tengah

Sasaran : a. Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.

b. Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak

c. Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak

INDIKATOR KINERJATARGET

RESNTRA/RPJMD

(5 TAHUN)

REALISASI THN BERJAL

AN

THN BERJALAN

Tar

get

Rea

lisa

si C

apai

an1. Balita Gizi Buruk Mendapat

Perawatan 100 % 100 100 100 100

2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif

70 % 35,45 85 30,2 35,53

3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium

90 % 0 85 93 109,41

4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A

90 % 73,12 81 77 95,06

5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 85 % 50,87 78 49,4 646. Kab/Kota yang melaksanakan

Surveilans Gizi95 % 100 70 100 100

7. Balita ditimbang berat badannya 77 % 0 70 47 67,14

Page 48: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 41

Analisis Capaian Kinerja

a. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan dengan jumlah kasus 367 gizi buruk pada

tahun 2012 dan ini masih sampai bulan september 2012, namun kasus ini semua sudah

ditangani baik pada unit pelayanan rumah sakit, pada pusat penanganan gizi buruk yang ada di

Provinsi Sulawesi Tengah, jadi dengan jumlah kasus yang ada dan sudah tertangani semua

sehingga pencapaian 100%. Dan jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2011 kasus

yang yang ditemukan sekitar 473 kasus. Semoga upaya-upaya ini dapat terus dilakukan untuk

meningkatkan status gizi buruk akan menjadi lebih baik.

b. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI ekslusif 30,2 % inipun masih sangat rendah

diakibatkan oleh masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengtinya ASI selama 0-6

bulan untuk masa depan anak.

Definisi operasional ASI ekslusif 0-6 bulan dan sistem pelaporan masih sulit dilaksanakan

ditingkat unit pelayanan yang seyogyanya ini dilaporkan pada bulan Februari dan Agustus tahun

berjalan.

c. Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium dari target yang diharapkan 80

% dengan pencapaian 80% artinya target tersebut tercapai 100 %.

d. Persentase balita 6-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A dengan tagget 90% pada tahun

2012, dan pencapaiannya baru 59,4% ini masih diakibatkan oleh kunjungan ke posyandu masih

rendah, tidak adanya kegiatan swiping pada anak balita umur 6-59 bulan untuk pemberian

vitamin A.

e. Persentase ibu hamil mendapat FE dengan pencapaian 49,4% target tidak tercapai oleh karena

pihak pemerintah yang menyiapkan tablet FE yang kurang disukai diminati oleh ibu hamil

karena aromanya yang kurang enak, sehingga ibu hamil yang mempunyai kemampuan tidak

memakai obat tablet FE pemerintah namun mereka lebih suka membeli FE mandiri sehingga

sebagian tidak tercatat.

f. Persentase balita ditimbang berat badannya pencapaian 47% diakibatkan karena ibu balita

merasa kurang mendapatkan manfaat setelah bayi mendapat imunisasi lengkap, hal ini

disebabkan karena kader atau para petugas posyandu tidak menjelaskan manfaat penimbangan.

Kesadaran masyarakat, peran sektor lainya perlu mendapat pemahaman tentang pentingnya

penimbangan anak setiap bulannya.

Page 49: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 42

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah :

a. Menurunnya kasus gizi buruk dari 473 kasus pada tahun 2011 menjadi 367 ditahun

2012.

b. Meningkatnya cakupan rumah tangga yang mengkesumsi garam beryodium di

masyarakat

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan

pelaksanaan kegiatan Tahun 2011 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal

adalah:

a. Kurangnya pemahaman oleh masyarakat tentang pentingnya Air Susu Ibu (ASI)

selama daro 0 – 6 bulan untuk masah depan anak.

b. Sering terlambatnya laporan yang disampaikan oleh petugas dari puskesmas kepada

pengelola program di Kabupaten sehingga berdampak pada keterlambatan petugas

Kabupaten untuk melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi.

Namun, permasalahan diatas dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkah-

langkah :

a. Dilakukan penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat utamanya kepada Ibu

yang mempunyai bayi agar memberikan air susu ibu kepada bayi mereka.

b. Meningkatkan koordinasi antara pengelola pengelola program yang ada di Provinsi dengan

pengelola di Kabupaten/Kota.

6. PROGRAM DENGAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Tujuan : Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit

Sasaran : 1. Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.

2. Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya

INDIKATOR KINERJATARGET

RESNTR A/RPJ M DREALISASI THN BERJAL

AN

THN BERJALAN

Tar

get

Rea

lis

asi

Cap

ai an

Target Satuan1. Prevalensi rate penderita

shistomiasis <1 % 2,21 4 1,13 38

Page 50: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 43

TARGET REALISASI THN

THN BERJALAN2. Angka penemuan kasus malaria <1 % 3,08 <1 2,75 2753. Presentase penderita malaria yang

mendapat pengobatan 100 % 39,71 100 71,61 71,6

4. Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif

70 % 40,51 45 51,60 114,7

5. Persentase kasus pneumonia yang ditangani Tatalaksana standar

100 % 70 80 30,89 338,6

6. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam

100 % 100 100 100 100

7. Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi

<5 % 12,16 <25 27,43 39,2

Analisis Capaian Kinerja

1. Prevalensi rate schistosomiasis tahun 2012 menurun oleh karena adanya dukungan dari

pemerintah daerah/pusat dan komitmen dari lintas program dan lintas sektor terkait sesuai

tupoksi masing-masing dalam penanggulangan schistosomiasis yang merupakan masalah local

specific di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Angka penemuan kasus malaria dengan target <1 0/00 dengan realisasi 2,41 0/00, relative masih

cukup tinggi. Hal ini terjadi karena daerah Sulawesi Tengah merupakan daerah endemis malaria

dan karena keterbatasan bahan dan alat laboratorium (reagen dan mikroskop) sehingga belum

semua kasus malaria dikonfirmasi laboratorium. Selain itu kegiatan/intervensi/pemberantasan

vector yang dilaksanakan belum jelas dampaknya terhadap penurunan kasus. Hal ini terjadi

karena intervensi relative baru dilaksanakan pertengahan tahun 2011.

Sedangkan persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan, dengan target 100% dengan

realisasi 71,61 %, relative masih rendah, karena kondisi obat di lapangan beberapa bulan kosong,

beberapa petugas belum berani memberikan obat malaria Artemisinin Combination

Therapy/ACT (jumlah obat ACT yang harus dikonsumsi 9 tablet/hari dosis tunggal selama 3

hari), selain itu petugas khawatir akan terjadi efek samping obat.

3. Cakupan penemuan penderita TB Paru yang belum mencapai target dengan realisasi 39,91%

terjadi oleh karena beberapa populasi yang belum terjangkau oleh program adalah pasien yang

berkunjung ke dokter praktek swasta, beberapa rumah sakit, serta pasien TB yang ada di Rumah

Tahanan. Untuk itu rencana tindak lanjut ke depan adalah meningkatkan promosi TB pada

tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran aktif tenaga poli (koordinasi baik

pustu/poskesdes) dalam penjaringan suspek, serta ekspansi DOTS ke populasi lain seperti

Rumah Sakit, Dokter Praktek Swasta, Lapas/Rutan, TB di tempat kerja/perusahaan secara

bertahap dan berkesinambungan.

Page 51: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 44

4. Rendahnya cakupan penemuan penderita pneumonia pada balita disebabkan oleh karena

sebagian besar kabupaten belum mengirimkan laporan secara lengkap dan tepat waktu,

serta sebagian besar pengelola program (petugas ISPA) di poliklinik belum terlatih

(70,11%) karena keterbatasan dana dan mutasi/rotasi cukup tinggi. Selain itu juga terjadi

under reported karena kerancuan antara diagnosa kerja dan klasifikasi ISPA

(Pneumonia, Pneumonia Berat, Batuk Bukan Pneumonia/ISPA biasa), kemudian

pengendalian pneumonia Balita masih berbasis puskesmas sehingga sumber data kasus

pneumonia belum mencakup RS pemerintah dan swasta, klinik, praktek, dan sarana

kesehatan lain.

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah :

1. Prevalensi rate schistosomiasis tahun 2012 menurun, artinya status kesehatan

penderita meningkat ini oleh karena adanya dukungan dari pemerintah daerah/pusat

dan komitmen dari lintas program dan lintas sektor terkait.

2. Angka kesakitan malaria dari tahun ke tahun cenderung menurun, namun dalam hal

pencapaian target belum seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena belum semua

kasus dikonfirmasi laboratorium akibat dari keterbatasan tenaga, bahan dan alat.

3. Meningkatnya mutu pelayanan sebagai pemenuhan hak masyarakat penderita

malaria, sehingga meningkatnya status kesehatan masyarakat.

4. Pemenuhan kasus dan pengobatan penderita malaria relatif mengalami peningkatan,

walau dalam hal pencapaian target masih belum seperti yang diharapkan, hal ini

terjadi karena :

- Karena kondisi obat di lapangan sempat beberapa bulan kosong.

- Beberapa petugas kesehatan belum berani memberikan obat malaria Artemisinin

Combination Therapy/ACT karena dalam jumlah yang cukup banyak untuk

dikonsumsi (9 tablet/hr dosis tunggal selama 3 hari).

- Petugas khawatir akan terjadi efek samping obat.

- Mobilitas petugas di UPK (setelah dilatih/sosialisasi pindah/sekolah/selesai PTT)

5. Penemuan penderita TB secara dini dapat memutuskan mata rantai penularan yang

berdampak pada meningkatnya status kesehatan masyarakat.

Page 52: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 45

6. Penemuan dan penanganan penderita pneumonia sesuai tatalaksana standar

mencegah terjadinya kematian akibat pneumonia sehingga status kesehatan

masyarakat meningkat.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan

pelaksanaan kegiatan tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal

adalah :

1. Keterbatasan tenaga laboratorium schistosomiasis baik di Napu, Lindu, maupun

Bada.

2. Daerah endemis schistosomiasis bertambah namun belum ada kegiatan rutin di

daerah tersebut

3. Tidak adanya transparansi kegiatan program schistosomiasis yang dilakukan oleh

kabupaten

4. Obat yang digunakan dalam program malaria merupakan droping pusat.

5. Beberapa bulan kondisi obat malaria di lapangan kosong.

6. Belum semua kasus malaria dikonfirmasi laboratorium.

7. Keterbatasan akan alat dan bahan laboratorium malaria.

8. Mobilitas petugas malaria cukup tinggi.

9. Ekspansi DOTS ke Dokter Praktek Swasta dan Rumah Sakit belum optimal karena

belum semua dokter dan rumah sakit berkomitmen dalam menerapkan strategi

DOTS untuk penanganan Tuberculosis.

10. Komitmen Pemerintah Daerah dalam jaminan ketersediaan logistik belum optimal.

11. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang ketenagaan khususnya mobilisasi

tenaga teknis sehingga turn over tenaga terlatih TB cukup tinggi.

12. Masih banyaknya populasi yang belum terjangkau program TB seperti penderita TB

yang berada didaerah terpencil, kepulauan dan perbatasan.

13. Sebagian besar kabupaten belum mengirimkan laporan ISPA secara lengkap.

14. Sebagian besar pengelola program dan petugas ISPA di poliklinik belum terlatih

karena keterbatasan dana dan mutasi/rotasi tinggi.

Page 53: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 46

15. Manajemen data ISPA :

- Terjadi under reported karena kerancuan antara diagnosa kerja dan klasifikasi

ISPA (pneumonia, pneumonia berat, batuk bukan pneumonia/ISPA biasa),

sehingga banyak kasus pneumonia dimasukkan ke dalam ISPA biasa.

- Sebagian besar kabupaten tidak tepat waktu dalam pengiriman laporan.

16. Pengendalian pneumonia Balita masih berbasis puskesmas sehingga sumber data

kasus pneumonia belum mencakup RS pemerintah dan swasta, klinik, praktek, dan

sarana kesehatan lain.

Namun permasalahan tersebut dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkah-

langkah :

1. Meningkatkan SDM melalui Pelatihan tenaga laboratorium schistosomiasis

2. Melakukan kegiatan rutin program schistosomiasis di daerah endemis baru tersebut

(Lembah Bada)

3. Pertemuan dengan kabupaten utntuk mengetahui kegiatan program schistosomiasis

yang dilakukan oleh kabupaten agar tidak terjadi overlapping.

4. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat serta dalam

rangka pencapaian target eliminasi malaria. Idealnya obat yang digunakan sekarang

diganti dengan obat yang baru.

5. Pelatihan tenaga, sosialisasi tentang penggunaan obat malaria di lapangan.

6. Diagnosa kasus malaria berdasarkan laboratorium/mikroskopis.

7. Penyediaan fasilitas malaria yang memadai.

8. Meningkatkan promosi TB pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan,

meningkatkan peran aktif tenaga poli (koordinasi baik pustu/poskesdes) dalam

penjaringan suspek, serta ekspansi DOTS ke populasi lain seperti Rumah Sakit,

Dokter Praktek Swasta, Lapas/Rutan, TB di tempat kerja/perusahaan secara

bertahap dan berkesinambungan.

9. Peningkatan kapasitas pengelola program dan petugas ISPA di poliklinik perlu

mendapat perhatian dengan memanfaatkan berbagai alternative sumber dana APBD

dan APBN.

10. Membangun dan meningkatkan jejaring dengan sarana kesehatan untuk

pengumpulan data kasus pneumonia.

Page 54: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 47

7. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

Tujuan : Terwujudnya kualitas lingkungan sehat, baik fisik, kimia dan biologi, di udara,

air dan tanah

Sasaran : Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL

INDIKATOR KINERJATARGET

RESNTRA/RPJMD

REALISASI THN BERJAL

AN

THN BERJALAN

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1. Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat

85 % 71,3 67 78,20 116,72

2. Presentase air minum yang memenuhi syarat

95 % 92 84,5 91,84

3. Perentase cakupan TTU sehat

90 % 71,6 82 86,58 105,5

4. Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling

78 % 18,2 50 50 100

5. Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat

85 % 9 36 36 100

6. Persentase cakupan rumah sehat

90 % 66,37 79 79 100

7. Persentase cakupan TPM sehat

90 % 68,39 65 76,38 118

Analisis Capaian Kinerja :1. Terjadinya peningkatan capaian persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

(111,4%), sudah melebihi target untuk tahun 2011 (64%) dan target Rencana Straegis (85%),

karena ada indikator

2. Untuk cakupan TTU sehat untuk tahun 2012 baru mencapai 86,58% dan ini belum mencapai

target dalam dokumen RKT yang menargetkan 92% ini dikarenakan oleh laporan dari

kabupaten untuk dua bulan terakhir belum masuk. Sedangkan dalam pembinaan secara teknis

tentang pengawasan TTU sudah terlaksana dengan baik.

Page 55: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 48

3. Presentase rumah sakit yang memenuhi syarat kesling pada tahun 2012 dapat mencapai sesuai

target yang direncanakan ini karena ada dukungan kegiatan pemeriksaan air secara bakteriologis

dan kimia.

4. Untuk Kabupaten/Kota yang melaksanakan kawasan sehat, capaian target 100% dari yang

ditargetkan untuk tahun 2012 sebanyak 36%. Hal ini didukung oleh tenaga-tenaga kesehatan

yang telah dilatih melalui pendidikan dan palatihan dalam pengembangan kawasan/wilaya sehat

dan STBM di daerah non pamsimas serta dilakukan penilaian lomba dilingkungan berih dan

sehat.

5. Target cakupan rumah sakit untuk tahun 2011 adalah 75%, dan capaiannya sudah melebihi

target tahun 2011, yaitu dengan capaian 88,5%. Hal ini disebabkan oleh karena indikator lain

yang mendukung dalam peningkatan capaian target tersebut.

6. Terjadinya peningkatan capaian TPM (76,38%), karena adanya kegiatan yang dilaksanakan

dalam bentuk dukungan kegiatan pembinaan teknis untuk pengawasan TTU & TPM.

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat/penduduk yang menggunakan jamban sehat.

2. Meningkatnya cakupan Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

3. Meningkatnya sarana rumah sakit yang memenuhi syarat keesehatan lingkungan

4. Meningkatnya rumah sehat yang ada sangat berpengaruh besar terhadap kawasan-

kawasan sehat pula.

5. Meningkatnya cakupan TPM oleh karena dukungan kegiatan-kegiatan pembinaan

teknis pengawasan terhadap tempat-tempat umum dan tempat menjama makanan

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan

pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal

adalah Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi lintas sektor

terkait dengan kegiatan-kegiatan yang saling mendukung.

Namun, permasalahan diatas dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkah-

langkah yaitu perlu dilakukan suatu kesepatan bersama antara lintas sektor yang terkait

dengan memperjelas tugas sesuai bidang masing-masing dengan jalan koordinasi yang

jelas.

Page 56: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 49

8. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA TENAGA

KESEHATAN

Tujuan : Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan.

Sasaran : Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan

INDIKATOR KINERJATARGET

RESNTRA/RPJMD

REALISASI THN

BERJALAN

THN BERJALAN

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

(%

)

1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar

8 RS 4 5 3 60

2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang

5 RS 0 2 0 0

3. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan

100 % 62.42 70 79,25 112

4. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis

7 RS 0 4 1 25

5. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )

136 Pusk 8 54 20 37,03

6. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah

7 UTD 1 5 2 40

7. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik

13 RS 9 11 8 72,73

8. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi

100 % 100 100 55,1 55,1

9. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan

100 % 100 100 100 100

Page 57: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 50

Analisis Capaian Kinerja

1. Target 5 RS Kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesials dasar, sudah tercapai sebanyak 3 RS

(60%) yang telah terpenuhi 4 dokter spesialis dasar yaitu dokter spesialis dasar di RSUD

Anutapura Palu, Anuntaloko Parigi dan RSUD Banggai.

Belum tercapainya target disebabkan karena adanya pemindahan dr.Spesialis dari Kabupaten ke

Rumah Sakit Provinsi dan beberapa dokter umum dari Rumah Sakit Kabupaten sementara

mengikuti pendidikan spesialis. Diharapkan pada tahun 2014 semua Rumah Sakit Kabupaten sudah

memiliki 4 dokter spesialis dasar.

2. Target Rumah Sakit Kabupaten minimal memilki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang, dimana

belum ada satupun Rumah Sakit yang mencapai target, dimana hal ini disebabkan karena dokter

Umum dari Kabupaten sementara mengikuti pendidikan dr.spesialis dan pada tahun 2015 target

semua Rumah Sakit Kabupaten sudah memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis

penunjang.

3. Capaian desa yang memiliki tenaga bidan sudah dapat melebihi target dengan dibukanya formasi

Program PTT oleh Pusat, untuk bidan di desa yang cukup banyak oleh Kemenkes RI yang

ditambah dengan adanya program PTT Daerah (APBD1) dan didukung dengan tingginya jumlah

ketersediaan lulusan atau pengadaan bidan di Provinsi Sulawesi Tengah dan ada beberapa

Kabupaten yang telah mengikuti pendidikan bidan dari desa yang belum tersedia tenaga bidan.

4. Target 4 Rumah Sakit yang memiliki D4 Mitra dokter spesilis sesuai ketersediaan dokter spesialis,

dan sekarang sudah 1 Rumah Sakit yang mencapai target atau sekitar 25% yaitu RSUD Luwuk

Penyebab belum tercapainya target yaitu kurangnya minat dari tenaga perawat untuk mengikuti

pendidikan D4 mitra dokter spesialis serta kurangnya dukungan biaya pendidikan untuk D4 mitra

dokter spesialis.

5. Capaian puskesmas yang mempunyai tenaga sesuai standar utamanya tenaga kesehatan strategis

(dr, Perawat, Bidan, Gizi dan Sanitarian) masih rendah namun sudah ada peningkatan dibandingkan

dengan capaian tahun 2011, dengan adanya upaya penempatan tenaga bidan strategis di DTPK

(Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan) Pusat (Kemenkes RI) maupun Daerah (APBD

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah). Penyebab rendah pencapaian target karena sebagian

besar puskesmas kurang tersedia tenaga gizi.

6. Target 5 UTD memiliki tenaga transfusi darah dan baru 2 UTD Rumah Sakit yang mencapai target

tersebut yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu dan Rumah Sakit Umum Anutapura Palu,

namun untuk mencapai target tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah

menyekolahkan tenaga transfusi darah untuk memenuhi UTD Rumah Sakit Kabupaten yang belum

Page 58: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 51

tersedia tenaga tersebut. Diharapkan tahun 2014 semua UTD Rumah Sakit sudah memiliki tenaga

transfusi darah.

7. Dari target 11 Rumah Sakit telah terealisasi sejumlah 8 Rumah Sakit atau 72,73 % untuk tenaga

ATEM masing-masing :

Rumah Sakit Umum Darerah Undata Palu

Rumah Sakit Umum Anutapura Palu

Rumah Sakit Umum Anuntaloko Parigi

Rumah Sakit Umum Poso

Rumah Sakit Umum Ampana

Rumah Sakit Umum Bungku

Dan Rumah Sakit Umum Luwuk

Dan untuk REKAM Medik yaitu :

Rumah Sakit Umum Darerah Undata Palu

Rumah Sakit Umum Anutapura Palu

Rumah Sakit Umum Madani Palu

Rumah Sakit Umum Anuntaloko Parigi

Rumah Sakit Umum Poso

Rumah Sakit Umum Mokopido ToliToli

Rumah Sakit Umum Bungku

Dan Rumah Sakit Umum Luwuk

Untuk mencapai target tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyekelahkan

tenaga ATEM dan REKAM MEDIK melalui dana APBD Provinsi dengan harapan pada tahun

2013 semua Rumah Sakit Kabupaten sudah memiliki dua jenis tenaga tersebut.

8. Dari 10.266 tenaga kesehatan yang tercatat pada 11Kab/Kota yang telah teregistrasi sejumlah 5.567

dan yang belum teregistrasi berjumlah 5.220 dikarenakan tenaga kesehatan yang berada di Daerah

terpencil belum mengirimkan berkas dan Dinas Kesehatan Kabupaten belum melaporkan ke bidang

Sumberdaya Manusia Kesehatan, selain itu juga sebagian masih proses registrasi di MTKI.

9. Terakreditasi nya semua pelatihan kesehatan melalui tim akreditasi pelatihan yang telah terbentuk.

Page 59: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 52

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah :

a. Meningkatnya pelayanan di Rumah Sakit Kabuputen/Kota dengan ketersediaan

tenaga yang memiliki yaitu 4 dokter spesialis dasar.

b. Meningkatnya desa yang ada di Kabupaten/Kota yang memiliki tenaga bidan dalam

pemenuhuan kebutuhan bidan di Desa untuk peningkatan pelayanan kepada

masyarakat.

c. Meningkatnya puskesmas yang telah memiliki minimal sesuai dengan standar

pedoman revitalisasi puskesmas. Baik lewat program PTT, Penugasan Khusus dll.

d. Meningkatnya unit transfusi darah dan unit transfusi darah rumah sakit yang

memiliki tenaga transfusi darah

e. Meningkatnya beberapa rumah sakit yang telah memiliki tenaga tehnik elektromedik

dan rekam medik, tenaga ini sangat dibutuhkan dalam upaya-upaya peningkatan mutu

layanan yang ada di rumah sakit.

f. Meningkatnya semua pelatihan tenaga kesehatan yang telah dilakukan melalui

akreditasi pelatihan

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan

pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal

adalah:

a. Belum ada satupun dari 2 (dua) rumah sakit yang mencapai target dari target yang

direncanakan tahun 2012 untuk 4 dokter spesialis dan 4 dokter penunjang

b. Kurangnya minat dari tenaga perawat untuk mengikuti pendidikan D4 mitra dokter

spesialis.

c. Masih kurangnya biaya pendidikan untuk D-IV mitra dokter spesialis

d. Masih rendahnya beberapa capaian indikator kinerja dari sisi ketenagaan baik yang

berada di rumah sakit, puskesmas/pustu muaupun di desa-desa.

Namun, permasalahan diatas dapat dilakukan pemecahan masalah, dengan langkah-

langkah:

a. Pemerintah telah melakukan program pendidikan lanjutan untuk dokter speslialis

dalam rangka untuk memenuhi dokter spesialis dasar dan dokter spesialis penunjang.

b. Melakukan sosialisasi untuk memberikan dorongan dan pemahan kepada tenaga

perawat meningkatkan pengetahuan.

Page 60: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 53

c. Mengusulan biaya pendidikan lewat dana APBN walaupun belum sesuai dengan

harapan

d. Memprogramkan pendidikan lanjutan dari beberapa jenis tenaga kesehatan yang

dibutuhkan.

9. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Tujuan : Berkembangnya kebijakan dan manajemen kesehatan guna mendukung lancarnya penyelenggaraan administrasi program pembangunan kesehatan

Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan

INDIKATOR KINERJA TARGETRESNTRA/RPJ

MD

REALISASI THN

BERJALAN

THN BERJALAN

Tar

get

Rea

lis

asi

Cap

aianTarget Satuan

1. Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan

5 Dok. 5 5 5 100

2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

5 % 5 5 5 100

3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan

4 Dok. 4 4 4 100

4. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota

11 % 100 11 11 100

5. Tersedianya alokasi anggaran APBD bidang Kesehatan minimal 10 %

11 Kab/Kota

100 11 11 100

6. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota

11 Kab/Kota

100 11 11 100

7. Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian

2 Dok. 100 2 2 100

8. Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas

100 % 100 50 100 100

Page 61: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 54

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI THN BERJALAN9. Terciptanya sistem

pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel

100 % 100 80 100 100

10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti

100 % 100 50 100 100

11. Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan akurat

100 % 100 70 100 100

12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien

100 % 100 75 100 100

13. Persentase dukungan sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset

80 % 100 80 100 100

14. Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran

100 % 100 100 100 100

15. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti

100 % 100 100 100 100

16. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.

3 Dok 100 3 100 100

17. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan

3 Dok 100 3 100 100

18. Pelatihan perencanaan dan penganggaran

1 Diklat 100 1 100 100

19. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)

1 Dok 1 1 1 100

20. Terpenuhinya administrasi perkantoran

1 Paket 1 1 1 100

21. Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi.

100 % 100 75 100 100

Page 62: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 55

Analisis Capaian Kinerja

Secara keseluruhan pencapaian target indikator kinerja pada program ini tercapai sesuai dengan

apa yang diprogramkan, kesemuanya itu atas usaha dan dukungan sarana, prasarana, dukungan

SDM dan pengaggaran.

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah :

a. Tersedianya dokumen prencanaan dan penganggaran

b. Tersedianya kebijakan strategis pembangunan kesehatan dan dokumen kesepakatan

pembangunan kesehatan.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan

pelaksanaan kegiatan Tahun 2011 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal

adalah :

a. Sistem perencanaan yang masih terjadi perubahan-perubahan dari model manual ke

eloktronik

b. Sistem penyusunan laporan-laporan juga sering terjadi perubahan-perubahan

10. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN

Tujuan : Terwujudnya pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu

menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) serta berkembangnya

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

Sasaran : Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

INDIKATOR KINERJATARGET

RESNTRA/RPJMD

REALISASI THN

BERJALAN

THN BERJALAN

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

Target Satuan1. Persentase Rumah Tangga

yang melaksanakan PHBS 80 % 30,92 60 30,92 51,53

2. Persentase Desa Siaga Aktif 55 % 61,28 30 30 1003. Persentase Sekolah Dasar

yang mempromosikan 50 % 61,7 25 25 100

Page 63: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 56

THN BERJALANkesehatan

4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan

7 Buah 5 3 5 100

5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.

11 Kab/Kota

3 4 4 100

6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

65 % 19,72 35 19,72 56,34

Analisis Capaian Kinerja :

1. Persentase Capaian Kinerja RT yang melaksanakan PHBS

Pencapaian persetase rumah tanggah ber PHBS selama 3 tahun secara perlahan mengalami

peningkatan yaitu 24,52 (2009), 27,90 (2010) dan 30,92 (2011). Namun hasil pemetaan PHBS

tahun 2012 menunjukkan angka yang stagnan yaitu 30,92 %. Meskipun cakupan RT yang

melaksanakan PHBS cenderung meningkat, namun angka tersebut belum mencapai target yang

diharapkan sebesar 60% pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik

dibawah ini :

Gb.1. Cakupan Rumah Tangga Yang Melaksanakan PHBS

Di Sulawesi Tengah

Tahun 2009-2012

05

101520253035

Rumah Tangga ber PHBS

24,5227,44

30,92 30,92

2009

Page 64: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 57

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan tantangan perilaku hidup bersih dan sehat di

Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pencapaian target tidak terpenuhi:

a. Masih tingginya perilaku merokok di dalam rumah

Selama 3 tahun terakhir, indicator perilaku tidak merokok di dalam rumah terus menurun

yaitu 46,90 % pada tahun 2009, 41,90 pada tahun 2010 dan 41,4% pada tahun 2011, dan

38,6% pada tahun 2012.

Angka ini mencerminkan terjadi peningkatan jumlah perokok di dalam rumah. Saat ini

merokok telah menjadi gaya hidup masyarakat, padahal merokok di dalam rumah memicu

peningkatan perokok pemula karena anak cenderung meniru perilaku orang tuanya dan asap

rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu upaya pengendalian dampak asap

rokok terhadap kesehatan sangat diperlukan. Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu

pengembangan kawasan tanpa rokok (KTR) di Provinsi Sulawesi Tengah yang akan

dinaungi dengan Peraturan Gubernur.

b. Rendahnya biaya operasional di lapangan untuk intervensi peningkatan PHBS di rumah

tangga. Hal ini sebenarnya bias diminimalisir bila pemanfaatan dana BOK puskesmas untuk

kegiatan promotif dan preventif dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Belum optimalnya kapasitas tenaga promkes di lapangan (puskesmas), karena baru 11 %

tenaga penelola promkes puskesmas yang benar-benar berprofesi sebagai penyuluh

kesehatan masyarakat. Oleh karena it mulai tahun 2012 akan dilaksanakan pelatihan

pengankatan kedalam jabatan funsional penyuluh kesehatan masyarakat bagi pengelola

promkes puskesmas secara bertahap.

d. Kurangnya sarana dan prasarana promosi kesehatan di daerah.

e. Kurangnya perhatian pimpinan di daerah terhadap peninkatan rumah tanga sehat.

2. Persentase Desa Siaga Aktif

a. Secara umum pencapaian desa siaga aktif sudah mencapai 61,28% (Melampau target tahun

2012 yaitu 35%). Meskipun cakupan desa siaga aktif sudah cukup tinggi, namun sebagian

besar (51,9%) adalah desa siaga aktif tingkat pratama, yaitu desa siaga yang secara fisik

sudah terbentuk namun :

Keaktifan forum desa siaganya belum maksimal/belum setiap triwulan melaksanakan

kegiatan.

Kader pemberdayaan masyarakat sudah ada, tatapi baru 2 orang

Pencapaian PBHS rumah tangga di desa siaga masih kurang dari 20%

Dukngan pemerintah desa terhadap pembinaan desa siaga aktif belum ptimal.

Page 65: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 58

b. Desa siaga aktif dengan tingkat perkembangan madya, purnama dan mandiri baru mencapai

9,29%. Oleh karena itu meskipun secara ffisik target sudah terpenuhi, namun kualitas

perkembangan desa siaga masih harus lebih ditingkatkan.

3. Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan.

Pencapaian persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan pada tahun 2011 sebesar

51,70% dari target 25%. Upaya promosi kesehatan yang dilakukan pada sekolah berupa

penyuluhan kesehatan, pembuatan majalah dinding sekolah dan pembuatan percontohan cuci

tangan pakai sabun (CTPS).

4. Jumlah kebijakan teknis promosi kesehatan yang terintegrasi dalam upaya pencapaian tujuan

pembangunan kesehatan

Integrasi program promosi kesehatan dengan program prioritas bidang kesehatan, diharapkkan

mampu mendorong peningkatan cakupan program prioritas tersebut. Dari target 3 kebijkan

teknis pada tahun 2012, telah dikembangkan 5 kebijakan integrasi program promosi kesehatan

yang meliputim:

a. Dukungan terhadap program penyakit tidak menular seperti pengembangan kawasan tanpa

rokok (KTR)

b. Dukungan terhadap pengendalian penyakit malaria, seperti dukungan sosialisasi program

melalui pengembangan media promkes, sosialisasi kelambu berinsektisida serta

pengembangan pos malaria desa.

c. Dukungan terhadap program pengendalian HIV dan AIDS

d. Dukungan terhadap program pengendalian penyakit tubercholosis

e. Dukungan terhadap program pamsimas, seperti pelaksanaan hari cuci tangan pake sabun,

stop buang air besar sembarangan.

5. Jumlah Kabupaten/Kota yang menetapkan kebijakan berwawasan kesehatan.

Saat ini beberapa Kabupaten/Kota telah mengembangkan kebijakan public yang berwawasan

kesehatan seperti :

a. Kota Palu telah mengembangkan perda tentang Sistem Kesehatan Daerah

b. Kabupaten Tojo Unauna telah mengembangkan perda tentang pengembangan system

Jaminan Kesehatan Daerah, serta pengembangan desa siaga yang terintegrasi dengan PNPM

Mandiri.

c. Kabupaten Morowali telah mengembangkan perda tentang pengembangan Sistem Jaminan

Kesehatan Daerah

Page 66: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 59

6. Persentase posyandu purnama dan mandiri

Persentase posyandu aktif (purnama dan mandiri) masih Rendah, hal ini disebabkan :

a. Kader posyandu kurang aktif, bahkan banyak yang drop out tetapi belum ada

penggantinya

b. Kurangnya dana dukungan operasional posyandu di lapangan, khususnya insentif bagi

kader.

c. Partisipasi masyarakat yang mendukung keaktifan posyandu masih rendah

d. Belum optimalnya dukungan pembinaan dari Pokjanal Posyandu baik tingkat provinsi,

kabupaten maupun tinkat kecamatan

Solusinya :

a. Melalui dana dekon sejak tahun 2012 akan dilakukan refreshing kader, terutama bagi

kader baru

b. Pembinaan posyandu melalui dana BOK, diharapkan dapat melibatkan kader posyandu

c. Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan dana operasional posyandu

Peningkatan koordinasi dengan Tim Pokjanal Posyandu yang diketuai oleh Kepala BPMP

11. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

Tujuan : Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui peningkatan

efisiensi dan efektifitas serta melaksanakan sistem pelayanan laboratorium

kesehatan rujukan secara berjenjang

Sasaran : Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang

INDIKATOR KINERJA

TARGETRESNTRA/

RPJMD

REALISASI THN

BERJALAN

THN BERJALAN

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel

29.000 Sampel 21.000 19.000 21.000 110

Analisis Capaian Kinerja

Pemeriksaan sampel melebihi target tahunan sehingga jumlah penerimaan juga melebihi target,

target awal sejumlah Rp.700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan direvisi menjadi Rp.

Page 67: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 60

400.000.000, (Empat Ratus Juta Rupiah) dan sampai tanggal 18 Desember 2012 tercapai Rp.

409.056.200 (102,26%) untuk mencapai target tersebut UPT Laboratorium Kesehatan

mendapatkan dana tambahan dari APBD-P.

Bila dibangdingkan dengan data capaian pemeriksaan spesimen tahun anggaran 2011 diperoleh

realisasi dengan persentase 105 % yang artinya juga terdapat surplus persentase melebihi target

yaitu 10,53 %.

Dengan asumsi kinerja pelayanan laboratorium kesehatan yang berjalan optimal baik secara teknis

dan administrasi dengan dukungan ketersediaan anggaran secara signifikan maka diperoleh

ekspestasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2016 yaitu tercapainya pemeriksaan 31.000

spesimen atau melampaui target dengan persentase 107 %.

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah :

Meningkatnya pelayanan pemeriksaan sampel spesimen dari tahun ketahun

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UPT Laboratorium kesehatan semakin

meningkat.

12. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM SURVEILANS EVIDEMIOLOGI KESEHATAN DAN DATA INFORMASI

Tujuan : Tersedianya Data Dan Informasi Kesehatan Untuk Bahan Pengambilan

Keputusan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Program

Kesehatan Yang Cepat Dan Tepat

Sasaran : Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

INDIKATOR KINERJATARGET

RESNTRA/RPJMD

REALISASI THN

BERJALAN

THN BERJALAN

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

Target Satua\1. Tersusunnya Master Plan

SIKDA Kab/Kota dan Prov 11 Dokumen 2 4 1 25

2. Tersusunnya data satu pintu 6 Kab/kota 1 4 1 253. Ketersediaan profil

kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin

% Kab/Kota/Prov

100% 100%

100%

100%

4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data

100% Persentase(%)

0 10% 0% 0%

Page 68: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 61

THN BERJALAN5. Pengenbangan dan

Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan

11 Penelitian 2 2 1 50%

6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian

5 Kegiatan 1 1 1 100

7. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan

5 Kegiatan 1 1 1 100

8. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan

100% Persentase(%)

100%

100%

100%

100%

Analisis Capaian Kinerja

1. Pelaksanaan kegiatan Master plan sikda Provinsi Kab/kota sesuai Renstra dan RJPMD

adalah ditargetkan 11 dokumen. pada tahun 2012 telah terlaksana 1(satu) dokumen yang

dimiliki Dinas kesehatan Kabupaten Donggala sehingga total capaian dokumen pada tahun

berjalan dari tahun 2011 sampai pada tahun 2012 adalah 2 (dokumen) yaitu dokumen master

plan Provinsi dan master plan kabupaten Donggala. Dari target 4 dokumen pada tahun 2012

yang tercapai hanya 1 dokumen yaitu dokumen master plan untuk Kabupaten Donggala

haltersebut disebabkan karena terbatasnya dana untuk kegiatan pendampingan penyusunan

Master Plan ke Kabupaten/Kota. Dana pendampingan yang dibutuhkan cukup besar karena

memerlukan pentahapan penyusunan Master Plan yaitu didahului dengan kegiatan identifikasi

sumber data berupa rapat-rapat koordinasi dengan pengelola program dan lintas sektor yang

kemudian dilanjutkan dengan perumusan model alur data, mulai dari level Puskesmas, Rumah

Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian kesehatan

dipusat.

2. Implentasi SIKDA terkait dengan terintegrasinya data melalui satu pintu pada tahun 2012 telah

terimplementasi di Kabupaten Poso khususnya di Puskesmas Kawua.Data yang terhinmpun

secara komputerisasi dipuskesmas tersebut akan diteruskan Ke Dinas Kesehatan Kabupaten

menggunakan Simdinkes Kabupaten selanjutnya Ke Dinas Kesehatan Provinsi Dan Pusdatin

Kementerian Kesehatan.Pelaksanaan SIKDA ditargetkan pada 4(empat) kabupaten namun

hanya pada 1(satu) kabupaten saja yang dapat dilakukan implementasi atau hanya 25 %

pelaksanaan dari yang ditargetkan.Hal tersebut disebabkan belum disediakannya Hadware

sesuai standar di Puskesmas oleh kab/Kota.

3. Profil kesehatan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi capaian

program kesehatan selama 1(satu) tahun, sesuai dengan target yang telah ditentukan pada

dokumen renstra dan RPJMD bahwa setip tahunnya diharapkan target pembuatan profil

Page 69: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 62

kesehatan dapat terealisasi 100%, artinya bahwa setiap tahun semua Kabupaten/Kota dan

Provinsi membuat profil kesehatan. Pada tahun 2012 kabupaten/kota dan Provinsi,semuanya

telah membuat Profil Kesehatan, ini menunjukkan bahwa 100% tercapai dari target yang telah

ditentukan.

4. Penyediaan Server Bank Data pada Dinas Kesehatan Kab/Kota dan provinsi sampai pada tahun

2015 ditargetkan 100 % sesuai RPJMD dan Renstra.Untuk Tahun 2012 ditargetkan pencapaian

10 % ketersediaan server Bank data namun hal tersebut belum dapat dicapai.Untuk mencapai

target penyediaan Bank Data tersebut diperlukan Advokasi yang tepat pada pimpinan Daerah

Kab/Kota dan Provinsi tentang pentinnya Server Bank Data agar tahun mendatang dapat

persetujuan penganggaran pengadaan Server Bank Data sehingga target yang dicanangkan

dapat tercapai.

5. Rizet penelitian sangat diperlukan untuk perkembangan pembangunan kesehatan sehingga pada

Renstra kesehatan dan RPJMD telah ditetapkan target 11 kali rizet penelitian dalam kurung

waktu sampai pada tahun 2015.Rizet penelitian telah dilaksanakan 1 (satu) kali pada tahun

2011 dan untuk tahun 2012 telah ditargetkan pelaksanaan rizet 2 (dua) kali namun pelaksanaan

rizet terbut hanya dapat dilaksanakan 1 (satu)kali atau hanya dapat dicapai 50% dari target yang

telah ditetapkan sehingga total hanya 2 (dua) kali capaian realisasi pelaksanaan rizet pada

tahun berjalan hal ini terjadi karena terbatasnya anggaran yang disiapkan dalam pelaksanaan

rizet.Untuk mencapai target sesuai yang ditetapkan diperlukan peningkatan anggaran

pembiayaan pelaksanaan rizet.

6. Pembentukan jejaring kemitraan penelitian yang ditargetkan dalam renstra dan RPJMD dalam

kurung waktu sampai pada tahun 2015 adalah sebanyak 5(lima) jejaring.Untuk tahun 2012

ditargetkan 1 (satu) jejaring kemitraan penelitian dan telah terlaksana 1 (satu) kemitraan.Ini

berarti terlaksana 100% sesuai target yang telah direncanakan.

7. Pelaksanaan Kajian analisis penelitian adalah merupakan suatu indikator kinerja yang diukur

untuk mengetahui perkembangan pembangunan kesehatan.Dalam Renstra dan RPJMD

ditetapkan 5 (lima) kali analisis dalam kurung waktu sampai 2015.Untuk tahun 2012

ditargetkan pelaksanaan analisis kajian penelitian sebanyak 1 (satu)kali dan telah dilksanakan

sebanyak 1 (satu) kali ini menunjukkan bahwa telah terlaksana kajian analisis 100% yang

berarti pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan.

8. Publikasi dan transformasi hasil-hasil litbangkes dilakukan untuk mengsosialisasikan

perkembangan pembangunan kesehatan kepada program terkait dan lintas sektor.Berdasarkan

Renstra dan RPJMD ditargetkan pelaksanaan publikasi setiap tahun 100%. Untuk tahun 2012

telah dilaksanakan publikasi sesuai target 100%. Ini berarti indikator kinerja tercapai sesuai

yang dicanangkan pada tahun 2012.

Page 70: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 63

Tujuan : Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen

kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta

respon Kejadian Luar Biasa (KLB) yang cepat dan tepat.

Sasaran : a. Surveilans epidemiologi penyakit menularb. Surveilans epidemiologi penyakit tidak menularc. Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilakud. Surveilans epidemiologi masalah kesehatane. Surveilans epidemiologi kesehatan matra

INDIKATOR KINERJATARGET

RESNTRA/RPJMD

REALISASI THN

BERJALAN

THN BERJALAN

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1 2 3 4 5 6

2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan

12 Kali 4 6 6 100

2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota

11 & 1 Kab/KotaProv.

11 12 10 83.3

3a. AFP rate < 15 tahun >2 Per 1000

>2 >2 4,37 218.5

3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana

5 Kab/Kota

3 4 5 125

4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)

60 % 85 40 63.2 158

4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan

12 Buah 12 12 12 100

4c. Penerbitan Buletin 52 Buah 52 52 52 1005 Desa/Kelurahan mengalami

KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100 % 100 100 100 100

Analisis Capaian Kinerja

1. Capaian ketersediaan profil Provinsi Sulawesi dan Kabupaten/Kota belum mencapai target 100%

karena masih ada 2 Kabupaten yang membuat profil surveilans yaitu Kabupaten Banggai

Kepulauan dan Morowali, masih ada Kabupaten yang belum membuat provil surveilans karena

petugas surveilans yang kurang aktif dan tidak tersedia pembiayaan untuk pembuatan profil di

Kabupaten tersebut.

Page 71: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

oLakip Dinkes 2012 | 64

2. Capaian AFP Rate telah melampaui target > 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun yaitu telah

mencapai 4.37 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun.

3. Jumlah sistem surveilans epedimiologi yang telah berjalan sebanyak 5 sistem yaitu

surveilans berbasis masyarakat, surveilans penyakit tidak menular, surveilans

kesehatan Ibu dan Anak, surveilans kesehatan kerja dan surveilans matra.

4. Ketepatan laporan mingguan telah melampaui target 40% yaitu sebesar 63,2%, hal ini

didukung dengan adanya pelaporan mingguan EWARS.

5. Buletin surveilans epidemiologi bulanan belum mencapai target 100% hal ini

disebabkan karena buletin untuk triwulan IV belum terbit karena pencetakan

dilakukan setiap akhir triwulan, jadi untuk pencetakan akan dilakukan pada akhir

Desember.

6. Buletin SKD mingguan dibuat setiap minggu, sehingga untuk Bulan Desember yang

sedang berjalan, buletin mengguan ini belum terbit.

Adapun capaian kinerja outcome sasaran strategis ini adalah :

1. Tersedianya buku profil Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Meningkatnya sistem surveilans yang ada di UPT Surveilans Data dan Informasi

3. Meningkatnya sistem pelaporan

Page 72: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

65

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

Dari evaluasi pencapaian realisasi atau daya serap anggaran selama tahun anggaran 2011 dari seluruh program di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah dapat disajikan sebagai berikut :

O PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN (ABT)

BELANJA REALISASI

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN

JASA

BELANJA MODAL

KEUANGAN % FISIK %

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

TOTAL BELANJA

53.270.048.052

16.466.763.609

27.005.437.043

9.797.847.400 52.046.240.459

97,70

53.266.496.715

99,99

199,99

BELANJA TIDAK LANGSUNG

13.882.875.859

13.882.875.859 -

-

13.216.887.966

95,20

13.882.875.859 100,00

BELANJA LANGSUNG

39.387.172.193

2.583.887.750

27.005.437.043

9.797.847.400 38.829.352.493

98,58

39.381.920.570

99,99

1.499,80

DINAS KESEHATAN

29.443.091.167

1.646.130.000

20.875.440.767

6.921.520.400 29.197.368.287

99,17

29.443.091.167

100,00

1.463,22

1.100,00

A.PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

827.513.000

137.280.000

690.233.000

-

827.119.370

99,95

827.513.000

100,00

1.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

827.513.000

137.280.000

690.233.000

-

827.119.370

99,95

827.513.000

100,00

Page 73: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

66

BPROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

4.373.674.500

-

716.740.500

3.656.934.000

4.328.543.500

98,97

4.373.674.500

100,00

1.Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Aparatur

411.934.000

-

-

411.934.000

411.339.000

99,86

411.934.000

100,00

2.Kegiatan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur

3.961.740.500

-

716.740.500

3.245.000.000

3.917.204.500

98,88

3.961.740.500

100,00

C.PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.007.884.600

28.200.000

970.184.600

9.500.000

1.007.288.876

99,94

1.007.884.600

100,00

1.Kegiatan Peningkatan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan

626.299.000

17.300.000

608.999.000

-

625.924.276

99,94

626.299.000

100,00

2.Kegiatan Peningkatan Fungsi dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Peralatan Kesehatan

381.585.600

10.900.000

361.185.600

9.500.000

381.364.600

99,94

381.585.600

100,00

DPROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

3.425.572.400

129.380.000

2.390.062.400

906.130.000

3.380.046.725

98,67

3.425.572.400

100,00

1.Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.454.966.000

31.400.000

923.566.000

500.000.000

1.426.000.575

98,01

1.454.966.000

100,00

2.Kegiatan Peningkatan Kesehatan Khusus dan PMI

753.631.400

33.000.000

694.961.400

25.670.000

752.361.400

99,83

753.631.400

100,00

3.Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

1.131.469.000

58.380.000

692.629.000

380.460.000

1.116.578.750

98,68

1.131.469.000

100,00

4.Kegiatan Pelayanan Kesehatan USILA

85.506.000

6.600.000

78.906.000

-

85.106.000

99,53

85.506.000

100,00

E.

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.958.944.710

33.520.000

3.910.424.710

15.000.000

3.957.377.538

99,96

3.958.944.710

100,00

1.Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan GAKIN

3.958.944.710

33.520.000

3.910.424.710

15.000.000

3.957.377.538

99,96

3.958.944.710

100,00

Page 74: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

67

FPROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

1.010.357.000

57.550.000

952.807.000

-

988.930.550

97,88

1.010.357.000

100,00

1.Kegiatan Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

1.010.357.000

57.550.000

952.807.000

-

988.930.550

97,88

1.010.357.000

100,00

GPROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

804.542.000

69.100.000

735.442.000

-

789.459.332

98,13

804.542.000

100,00

1.

Kegiatan PAB dan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengembangan Wilayah Sehat

804.542.000

69.100.000

735.442.000

-

789.459.332

98,13

804.542.000

100,00

HPROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

3.571.126.627

142.910.000

2.687.316.627

740.900.000

3.523.675.913

98,67

3.571.126.627

100,00

1.Kegiatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

2.593.225.627

123.710.000

1.898.615.627

570.900.000

2.546.629.813

98,20

2.593.225.627

100,00

2.Bimbingan dan Pengendalian Wabah Dan Bencana

977.901.000

19.200.000

788.701.000

170.000.000

977.046.100

99,91

977.901.000

100,00

IPROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

1.965.769.250

109.850.000

1.301.572.850

554.346.400

1.941.242.836

98,75

1.965.769.250

100,00

1.

Kegiatan Upaya Kesehatan Rujukan dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit

1.965.769.250

109.850.000

1.301.572.850

554.346.400

1.941.242.836

98,75

1.965.769.250

100,00

JPROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

4.088.045.000

699.630.000

2.450.605.000

937.810.000

4.079.012.698

99,78

4.088.045.000

100,00

1.Kegiatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan

2.540.163.000

124.160.000

1.767.003.000

649.000.000

2.537.634.548

99,90

2.540.163.000

100,00

2.Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

1.333.493.000

517.070.000

536.618.000

279.805.000

1.330.230.150

99,76

1.333.493.000

100,00

3.Kegiatan Registrasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan

214.389.000

58.400.000

146.984.000

9.005.000

211.148.000

98,49

214.389.000

100,00

Page 75: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

68

KPROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

4.409.662.080

238.710.000

4.070.052.080

100.900.000

4.374.670.949

99,21

4.409.662.080

100,00

1.Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Aset

1.457.385.000

139.760.000

1.289.625.000

28.000.000

1.429.063.019

98,06

1.457.385.000

100,00

2.Kegiatan Manajemen Pembangunan Kesehatan

1.709.164.000

49.300.000

1.659.864.000

-

1.705.768.000

99,80

1.709.164.000

100,00

3.Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum

1.099.109.080

33.750.000

992.459.080

72.900.000

1.095.895.730

99,71

1.099.109.080

100,00

4.Kegiatan Pengembangan Kapasitas Administrasi Hukum dan Humas Kesehatan

144.004.000

15.900.000

128.104.000

-

143.944.200

99,96

144.004.000

100,00

UPT PELATIHAN KESEHATAN 3.205.907.000

295.870.000

860.392.000

2.049.645.000

2.963.594.104

92,44

3.199.495.186

99,80

IPROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

180.444.000

-

180.444.000

-

149.145.604

82,65

180.444.000

100,00

1.PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN

180.444.000

-

180.444.000

-

149.145.604

82,65

180.444.000 100,00

IIPROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.350.200.000

231.475.000

69.080.000

2.049.645.000

2.158.765.000

91,85

2.350.200.000

100,00

1 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

91.745.000

-

-

91.745.000

73.260.000

79,85

91.745.000 100,00

2 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR

2.258.455.000

231.475.000

69.080.000

1.957.900.000

2.085.505.000

92,34

2.258.455.000 100,00

-

IIIPROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

675.263.000

64.395.000

610.868.000

-

655.683.500

97,10

668.915.528

99,06

1KEGIATAN OPTIMALISASI/PENINGKATAN SDK

675.263.000

64.395.000

610.868.000

-

655.683.500

97,10

668.915.528

99,06

Page 76: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

69

UPT LABORATORIUM KESEHATAN

1.953.442.600

212.120.000

1.393.322.600

348.000.000

1.918.806.401

98,23

1.953.442.600

100,00

IPROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

274.032.600

30.600.000

243.432.600

-

268.557.851

98,00

274.032.600

100,00

1 KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN

274.032.600

30.600.000

243.432.600

-

268.557.851

98,00

274.032.600 100,00

IIPROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

802.450.000

6.700.000

447.750.000

348.000.000

776.246.000

96,73

797.314.320

99,36

1 KEG. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

456.950.000

6.700.000

102.250.000

348.000.000

453.720.000

99,29

456.950.000 100,00

2KEG. PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA APARATUR

345.500.000

-

345.500.000

-

322.526.000

93,35

34.550.000

10,00

IIIPROG. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

876.960.000

174.820.000

702.140.000

-

874.002.550

99,66

876.960.000

100,00

1KEG. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LAB.

876.960.000

174.820.000

702.140.000

-

874.002.550

99,66

876.960.000 100,00

UPT BALAI SURVEILANS DATA DAN INFORMASI

1.428.412.000

137.032.750

1.146.297.250

145.082.000

1.422.018.641

99,55

1.428.412.000

100,00

IPROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

113.494.500

55.380.000

58.114.500

-

112.764.991

99,36

113.494.500

100,00

1Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

113.494.500

55.380.000

58.114.500

-

112.764.991

99,36

113.494.500 100,00

IIPROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

162.044.000

-

26.012.000

136.032.000

161.798.500

99,85

162.044.000

100,00

1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Apartur

136.032.000

-

-

136.032.000

135.786.500

99,82

136.032.000

100,00

2Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

26.012.000

-

26.012.000

-

26.012.000

100,00

26.012.000 100,00

Page 77: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

70

IIIPROGRAM PENGEMBANGAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN

659.144.500

74.402.750

575.691.750

9.050.000

657.345.550

99,73

659.144.500

100,00

1Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Respon KLB

659.144.500

74.402.750

575.691.750

9.050.000

657.345.550

99,73

659.144.500 100,00

IVPROGRAM DATA, INFORMASI DAN SURVEILANS

493.729.000

7.250.000

486.479.000

-

490.109.600

99,27

493.729.000

100,00

1Kegiatan Updating Data, Analisis dan Penyebaran Informasi

493.729.000

7.250.000

486.479.000

-

490.109.600

99,27

493.729.000 100,00

UPT. BALAI PROMOSI KESEHATAN

3.356.319.426

292.735.000

2.729.984.426

333.600.000

3.327.565.060

99,14

3.356.319.426

100,00

I.PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

230.798.000

-

97.198.000

133.600.000

230.221.860

99,75

230.798.000

100,00

1.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

133.600.000

-

-

133.600.000

133.066.000

99,60

133.600.000 100,00

2.Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

97.198.000

-

97.198.000

-

97.155.860

99,96

97.198.000 100,00

II.

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.125.521.426

292.735.000

2.632.786.426

200.000.000

3.097.343.200

99,10

3.125.521.426

100,00

1.Kegiatan Pengembangan Promkes dan Teknologi Komunikasi dan Edukasi

2.681.194.426

227.745.000

2.253.449.426

200.000.000

2.655.792.600

99,05

2.681.194.426 100,00

2.Kegiatan Pemberdayaan UKBM

444.327.000

64.990.000

379.337.000

-

441.550.600

99,38

444.327.000

100,00

TOTAL JUMLAH 53.270.048.052

16.466.763.609

27.005.437.043

9.797.847.400

52.046.240.459

97,70

99,99

Page 78: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2011 71

BBAABB VV

PP EE NN UU TT UU PP

K E S I M P U L A N

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2012 telah digambarkan pencapaian kinerja pelaksanaan program-program yang

diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di

Sulawesi Tengah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan. Kendala waktu dan realisasi anggaran

ataupun gangguan-gangguan teknis lainnya pada pelaksanaan oleh masing-masing program di

lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah maupun pada unit-unit pelaksana teknis

umumnya dapat diatasi.

Dilaporkan bahwa dalam pelaksanaan program dengan berbagai sub-sub kegiatan yang ada didukung

oleh berbagai sumber pembiayaan yaitu, penganggaran yang bersumber dari DPA-SKPD, dana yang

bersumber dari APBN maupun bantuan sumber dana lainnya. Total dana yang dikelola pada tahun

2012 sebanyak Rp .130.663.614.764, dengan rincian dana APBD sebesar Rp .39.387.172.193 Dana

Dekonsentrasi sebesar Rp .20.199.984.000 dan Dana dengan sumber DAK sebesar

Rp.71.076.458.571 Dana-dana tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pada

program pokok yang tercantum pada indikator kinerja utama.

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2012 diukur dengan 16 (enam belas)

Tujuan Strategis dan 22 (dua puluh dua) Sasaran Strategis, yang mengacu pada Indikator Kinerja

Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016. Seluruh tujuan dan sasaran

strategis yang telah diupayakan selama tahun 2012 dengan sangat baik walaupun belum tercapai

semua seperti yang telah ditargetkan.

Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah tahun 2012 berdasarkan Tujuan Strategis mencapai persentase 86,28 %. Sedangkan

capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2012 berdasarkan Sasaran Strategis mencapai

persentase 92%. Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun

2012, persentase kumulatif capaian kinerja yang ditinjau baik dari Tujuan dan Sasaran strategis

adalah sebesar 89,14 %. Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Dinas Kesehatan Provinsi pada

tahun 2012 dapat dinilai “berhasil”.

Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka semata, namun ini sebuah hasil karya

nyata bahwa keseriusan seluruh elemen Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam

Page 79: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2011 72

mengemban amanat telah ditunjukkan dengan sungguh-sungguh. Namun, semua pencapaian baik

tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala lini dan

bidang untuk mencapai kinerja yang optimal seperti yang diharapkan.

Hal ini tak dapat dipungkiri, sebab keberadaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi yang sangat

strategis mempunyai peran dalam pembinaan terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

sehingga dituntut untuk berkinerja secara lebih baik sesuai dengan alur proses manajemen

kinerja.

Dan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu

perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah secara kelembagaan dapat

mendukung hal tersebut dan untuk selanjutnya dapat menjadikan Dinas Kesehatan Provinsi

sebagai garda depan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Page 80: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2011 73

Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan melalui program-program yang ada untuk tahun 2012

sebahagian ada yang telah mencapai target dan juga telah mendekati pencapaian sesuai target yang

telah direncanakan. Rata-rata hasil pencapaian indikator pada umumnya megalami peningkatan

disbanding pada tahun sebelumnya seperti prosentase tingkat kecukupan obat, vaksin dan perbekalan

kesehatan target 70% Realisasi 77% dan capaian menjadi 110, Puskesmas Poned yang melaksanakan

system manajemen mutu tahun 2011 menargetkan 6 Pukesmas dengan realisasi 6 Puskesmas hasil

capaian 100, kemudian kegiatan lain seperti persentase Rumah Sakit, Kabupaten/Kota yang

menerapkan SPM Rumah Sakit dari target 20% di 2011 yang terrealisasi 20% artinya target yang

direncanakan mencapai 100% dan masih banyak indikator-indikator program lain yang sudah

mencapai 100%.

Disisi lain disampaikan bahwa ada capain indikator kinerja yang dilaporkan hanya capaian kinerja

sampai bulan September dikarenakan laporan dari Kabupaten/Kota untuk bulan Oktober s.d

Desember belum masuk ke pengelola program di Provinsi.

Dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan tersebut selain didukung oleh sumber

pembiayaan juga melibatkan berbagai sumber daya yang ada di sector kesehatan seperti sumber daya

tenaga kesehatan yang bekerja di berbagai lembaga maupun institusi pelayanan kesehatan serta

didukung oleh infrastruktur kesehatan lainnya yang mendukung secara operasional dalam

memberikan pelayanan kesehatan secara public kepada masyarakat.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai line sector pembangunan kesehatan telah

melakukan upaya kerjasama dengan berbagai lintas sector sebagai mitra kerja dalam rangka

peningkatan pencapaian beberapa indicator karena disadari bahwa peningkatan status kesehatan

masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai factor yang memerlukan penanganan dan bantuan dari

berbagai sector. Disadari bahwa dalam melaksanakan berbagai program tersebut didalam

pelaksanaannya banyak mengalami hambatan maupun permasalahan baik yang bersifat teknis

maupun non teknis.

A. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

1. Perlu dukungan dana yang maksimal terutama untuk peningakatan biaya operasional

2. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas serta pemertaan tenaga kesehatan disemua fasilitas dan

sarana kesehatan.

Page 81: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2011 74

3. Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan khususnya daerah yang

bermalah kesehatan

4. Peningkatan kerjasama melalui kemitraan dengan sector terkait lainnya.

5. Perbaikan operasionalisasi pelayanan kesehatan secara paripurna untuk membantu mengatasi

setiap permasalahan kesehatan yang ada di Sulawesi Tengah.

Semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan penilaian dalam upaya

pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah serta unit pelaksana teknis lainnya untuk perbaikan kinerja pada

masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012

yang telah selesai disusun menunjukkan bagaimana kualitas kinerja seluruh elemen Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah, kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan

melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan yang

matang hingga evaluasi yang efektif.

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2012 diukur dengan 16 (enam belas)

Tujuan Strategis dan 22 (dua puluh dua) Sasaran Strategis, yang mengacu pada Indikator Kinerja

Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016. Seluruh tujuan dan sasaran

strategis yang telah diupayakan selama tahun 2012 dengan sangat baik walaupun belum tercapai

semua seperti yang telah ditargetkan.

Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah tahun 2012 berdasarkan Tujuan Strategis mencapai persentase 94 %. Sedangkan capaian

kinerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2012 berdasarkan Sasaran Strategis mencapai persentase

92%. Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2012,

Page 82: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lakip Dinkes 2011 75

persentase kumulatif capaian kinerja yang ditinjau baik dari Tujuan dan Sasaran strategis adalah

sebesar 93 %. Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2012 dapat

dinilai “berhasil”.

Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka semata, namun ini sebuah hasil karya nyata

bahwa keseriusan seluruh elemen Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban

amanat telah ditunjukkan dengan sungguh-sungguh. Namun, semua pencapaian baik tersebut

tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala lini dan bidang untuk

mencapai kinerja yang optimal seperti yang diharapkan.

Hal ini tak dapat dipungkiri, sebab keberadaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi yang sangat

strategis mempunyai peran dalam pembinaan terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sehingga

dituntut untuk berkinerja secara lebih baik sesuai dengan alur proses manajemen kinerja.

Dan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu

perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah secara kelembagaan dapat mendukung

hal tersebut dan untuk selanjutnya dapat menjadikan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai garda depan

dalam

Page 83: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

FORMAT RENCANA STRATEGISDINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2011-2006

Page 84: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

RENCANANA STRATEGIS

V I S I : MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT MENUJU PENINGKATAN KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING

M I S I :

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Menggerakkan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Kesehatan

2. Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan promosi kesehatan.

3. Mencegah Meningkatnya Risiko Penyakit dan Masalah Kesehatan

4. Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Berkeadilan, Merata Dan Bermutu dengan perhatian khusus pada daerah perdesaan dan pesisir.

5. Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah , Swasta.Organisasi Dalam Konteks Kemitraan,

TUJUANTARGET

SASARAN REALISASI STRATEGI

URAIN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya Pengetahuan, Kesadaran, Kemauan Dan Kemampuan Hidup Sehat Bagi Setiap Orang Agar Dapat Terwujud Derajat Kesehatan Masyarakat Setinggi-Tingginya

1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 66,3 tahun pada tahun 2007 menjadi 70 tahun pada tahun 2015

70 Tahun

Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat

Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbeka lan Kesehatan

Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, menuju universal coverage / jaminan kesehatan social bagi seluruh masyarakat secara bertahap pada tahun 2012-2014

Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan intervensi inovatif antara lain melalui Program Persiapan Persalinan

1. Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Upaya Kesehatan Perorangan

4. Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

5. Perbaikan Gizi Masyarakat

6. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Page 85: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

TUJUANTARGET

SASARAN REALISASI STRATEGI

URAIN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 60 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 40 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016

3. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 250 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016

40 Per 100 KH

Tersedianya akses

dan mutu upaya

kesehatan baik pada

strata pertama, kedua

dan ketiga.

Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan haji

Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan (CPR)

Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)

Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu

Ibu hamil yang mendapat ANC (K1)

Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)

Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan

dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pengembangan Poned/Ponek, persalinan gratis di rumah sakit kelas III, serta inisiasi menyusu Dini (IMD).

Perbaikan status gizi

masyarakat, dengan kebijakan

prioritas : (1) PMT pemulihan

diberikan pada anak gizi kurang

dan ibu hamil miskin dan KEK,

serta (2) Perawatan gizi buruk

dilaksana kan dengan

pendekatan rawat inap di

Puskesmas Perawatan, Rumah

Sakit dan Pusat Pemu lihan Gizi

(Terapheutic Feeding Centre)

maupun rawat jalan di

Puskesmas dan Pos Pemulihan

Gizi berbasis Masyarakat

7. Pengembangan Lingkungan Sehat

8. Pengembangan dan Sumberdaya Tenaga Kesehatan

9. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

10. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

11. Peningkatan Upaya Laboratorium Kesehatan

12. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan

13. Pengembangan Sistem Surveilans Evidemiologi Kesehatan dan Data Informaasi

14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16. Peningkatan Disiplin Aparatur

250 Per 100.000

Page 86: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

TUJUANTARGET

SASARAN REALISASI STRATEGI

URAIN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

4. Menurunnyaprevalensi kuranggizi pada anak balita dari 27,6 % pada tahun 2007 menjadi ≤ 15 % pada tahun 2016(Konfersi

Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan

Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar

Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan kunjungan neonatal (KN1)

Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan

Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai

Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Standar Cakupan kunjungan neonatal (KN1)

Cakupan kunjungan neonatal

Pengendalian penyakit dan

masalah kesehatan

Upaya pengendalian penyakit

dan masalah kesehatan

difocuskan pada upaya

menurunkan endemisitas

penyakit menular seperti

Demam berdarah dengue,

malaria, TBC dan penyakit

menular seksual (termasuk HIV

dan AIDS) yang kasusnya saat

ini cenderung meningkat.

Sementara itu untuk

pengendalian penyakit tidak

menular difocuskan pada

upaya pengendalian factor

resiko melalui upaya

pembudayaan perilaku hidup

bersih dan sehat. Sedangkan

upaya peningkatan kualitas

lingkungan sehat didorong

< 15 %

Page 87: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

TUJUANTARGET

SASARAN REALISASI STRATEGI

URAIN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

lengkap Cakupan Pelayanan kesehatan bayi

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

Cakupan penanganan neonatal komplikasi

Cakupan penjaringan siswa SD kelas I dan setingkat

Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4

Puskesmas mampu laksanakan PKPR

Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2

Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA

Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B

persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual

untuk mengembangkan

kabupaten/kota sehat dengan

pendekatan kawasan sehat,

serta upaya pemberdayaan

masyarakat untuk Stop Buang

Air Besar Sembarangan

melalui Pengembangan

Program Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat.

Peningkatan ketersediaan,

keterjangkauan, pemerataan,

keamanan, mutu dan

penggunaan obat serta

pengawasan obat dan

makanan harus terjamin,

terutama bila terjadi Kejadian

Luar Biasa (KLB). Upaya ini

dilaksanakan mulai dari proses

perencanaan dan

pengadaan yang baik,

Page 88: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

TUJUANTARGET

SASARAN REALISASI STRATEGI

URAIN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

Persentase RS dgn penggelolaan keuangan BLU

Persentase RS yang melaksanakan PONEK

Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS

Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar

Kab/Kota yang memiliki UTD

RS Yang terakreditasi

RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat

RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas

Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

optimalisasi pemanfaatan

dana, efektifitas penggunaan

serta pengendalian persediaan

dan pendistribusiannya.

Pemberdayaan masyarakat

dan Promosi Kesehatan.

Upaya ini dilaksanakan melalui integrasi program prmosi kesehatan secara lintas program & lintas sektor dengan memfocuskan pada upaya peningkatan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, dengan memaksimalkan Pengembangan metode dan Teknologi Informasi Kesehatan serta penerapan strategi advocacy, bina suasana dan gerakan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan melalui

Page 89: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

TUJUANTARGET

SASARAN REALISASI STRATEGI

URAIN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

Balita ditimbang berat badannya

RT yang mengkonsumsi garam beryodium

Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A

Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet

Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Tersedianya Bufferstock MP-ASI

Prevalensi rate penderita shistomiasis

Angka penemuan kasus malaria

Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan

Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif

upaya penggerakan masyarakat didorong untuk mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), yang diintegrasikan dengan melalui Pengembangan Desa Siaga Aktif

Page 90: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

TUJUANTARGET

SASARAN REALISASI STRATEGI

URAIN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

Persentase kasus pneumonia yang ditangani Tatalaksana standar

Penderita Yang diobati Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam

Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi

Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat

Perentase cakupan TTU sehat

Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling

Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat

Persentase cakupan rumah sehat

Persentase cakupan TPM sehat

Page 91: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

TUJUANTARGET

SASARAN REALISASI STRATEGI

URAIN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar

Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang

Persentase Desa memiliki tenaga Bidan

Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis

Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )

UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah

Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik

Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi

Page 92: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

TUJUANTARGET

SASARAN REALISASI STRATEGI

URAIN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi

Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan

Tersedianya costing SPM di Kab/Kota

tersedianya alokasi anggaran APBD bidang Kesehatan minimal 10 %Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota

Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan

Peraturan Perundang-

Page 93: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

TUJUANTARGET

SASARAN REALISASI STRATEGI

URAIN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

undangan yang berlaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian

Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas

Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akntabel

Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti

Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan akurat

Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien

Persentase dukungan sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset

Page 94: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

TUJUANTARGET

SASARAN REALISASI STRATEGI

URAIN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran

Tersedianya laporan keuangan dan asset

Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti

Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.

Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan

Pelatihan perencanaan dan penganggaran

Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)

Tersedianya sarana penunjang perencanaan dan penganggaran

Page 95: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

TUJUANTARGET

SASARAN REALISASI STRATEGI

URAIN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

Terpenuhinya administrasi perkantoran Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi.

Ketersediaan Master Plan SIKDA

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai

Jumlah Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

Kabupaten/Kota dengan data terpilah

Persentase penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan

Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

Persentase Desa Siaga Aktif

Page 96: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

TUJUANTARGET

SASARAN REALISASI STRATEGI

URAIN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan

Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan

Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Tercapainya Pemeriksaan Sampel

Pelatihan Tenaga Kesehatan telah dilakukan akreditasi

Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan

Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota

Page 97: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

TUJUANTARGET

SASARAN REALISASI STRATEGI

URAIN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

AFP rate < 15 tahun Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)

Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan

Penerbitan Buletin SKD

Desa/Kelurahan mengalami KLB

dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Page 98: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lampiran II

PERATURAN MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR : 29 TAHUN 2010

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Page 99: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lampiran II/2-3

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD : DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAHTAHUN : ANGGARAN 2012

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 85 %

2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan 70 %

Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada

strata pertama, kedua dan ketiga.

1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu 9 Pusk

2. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan (CPR)

88 %

3. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) 63 %

Page 100: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3Meningkatnya dan menguatnya manajemen Puskesmas dan

jaringannya

Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan

kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga),

kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gigi & mulut,

kesehatan haji dan kesehatan lanjut usia.

4. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu 62 %

5. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 97 %

6. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) 90 %

7. Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan 55 %

8. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan 88 %

9. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar

100 %

10. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 77 %

11. Cakupan kunjungan neonatal (KN1 88 %

12. Cakupan kunjungan neonatal lengkap 84 %

13. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 86 %

14. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 81 %

15. Cakupan penanganan neonatal komplikasi 70 %

16. Cakupan Sekolah Dasar/MI yang melaksanakan Penjaringan kesehatan siswa kelas satu SD

92 %

17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR .

70 %

18. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA.

11 Pusk

19. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B 1 Kab

Page 101: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 320. persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual 75 %

21. Persentase RS dgn penggelolaan keuangan BLU 40 %

22. Persentase RS yang melaksanakan PONEK 85 %

23. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS 40 %

24. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI )

100 %

25. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar 70 %

26. RS Yang terakreditasi 85 %

27. Persentase RS yang menerapkan MPKP 70 %

Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027

Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa

1. Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan 100 %

2. Peserta Kabupaten Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA 30 %

3. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas 100 %

Terpenuhinya Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan aman.

1. Puskesmas yang melakasakan kalibrasi alkes di Kab/Kota se Sulteng 40 %

2. RS Melayani Pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas 100 Pusk

3. Rumah Sakit yang melaksanakan kalibrasi alkes 13 RS

Page 102: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok

rawan gizi.

Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak

Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak

1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 %

2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif 60 %

3. Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium 80 %

4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 90 %

5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 78 %

6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi 80 %

7. Persentase Balita ditimbang berat badannya 70 %

8. Tersedianya Bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana 100 %

Pengendalian Penyakit

Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat

penyakit menular dan tidak menular

1. Prevalensi rate penderita shistomiasis 4 %

2. Angka penemuan kasus malaria <1 %

3. Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan 100 %

4. Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif 45 %

5. Persentase kasus pneumonia yang ditangani Tatalaksana standar 70 %

6. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam 100 %

7. Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi <25 %

Page 103: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3Penanggulangan Wabah dan Bencana

Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal

kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari

kesehariannya.

1. Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat 67 %

2. Perentase cakupan TTU sehat 82 %

3. Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling 50 %

4. Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat

36 %

5. Persentase cakupan rumah sehat 79 %

6. Persentase cakupan TPM sehat 65 %

Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik

jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan.

1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang

5 RS

2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang

2 RS

3. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 70 %

4. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis

4 RS

5. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )

54 Pusk

6. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah 5 UTD

7. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik

11 RS

8. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi 100 %

9. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan 100 %

Page 104: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan,

pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan.

1. Tersedianya rencana strategis pembang unan kesehatan 5 Dokumen

2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 5 Dokumen

3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan 4 Dokumen

4. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 11 Kab/Kota

5. tersedianya alokasi anggaran APBD bidang Kesehatan minimal 10 % 11 Kab/Kota

6. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota

11 Kab/Kota

7. Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian

2 Dokumen

8. Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas 50 %

9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akntabel

80 %

10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti 50 %

11. Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan akurat

70 %

12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien 75 %

13. Persentase dukungan sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset

80 %

14. Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran 85 %

Page 105: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 315. laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti 100 %

16. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan. 3 Dok

17. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan (IK. RPJMD) 3 Dok

18. Pelatihan perencanaan dan penganggaran 1 Diklat

19. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)

1 Dok

20. Tersedianya sarana penunjang perencanaan dan penganggaran (IK. RPJMD) 1 Paket

21. Terpenuhinya administrasi perkantoran 1 Paket

22. Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi.

75 %

Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS . 60 %

2. Persentase Desa Siaga Aktif 35 %

3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan 25 %

4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan

3 Buah

5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.

4 Kab/Kota

6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 35 %

Page 106: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan

Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara

berjenjang

Tercapainya Pemeriksaan Sampel 21..000 Sampel

Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi. 1. Tersususunya Master Plan SIKDA di Kab/Kota 3 Kab

2. Tersusunnya data satu pintu 2 Kab/Koa

3. Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin 12 Kab/Kota

4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data 30 %

5. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan 1 Penelitian

6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian

7. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan

8. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan 10 Kegiatan

Terlaksananya system surveilans epidemiologi kesehatan dan respon cepat KLB

1. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan 6 Kali

2. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota 11 & 1 Kab/Prov.

3. AFP rate < 15 tahun >2 Per 1000

4. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana 4 Kab/Kota

5. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) 40 %

Page 107: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 36. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan 12 Buah

7. Penerbitan Buletin SKD 48 Buah

8. Desa/Kelurahan mengalami KLB 100 %

9. dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam 24 Jam

Palu,

Kepala Dinas KesehatanProvinsi Sulawesi Tengah,

dr. ABDULLAH, DHSM., M.KesNIP.1955111 198403 1 005

Page 108: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lampiran III

PERATURAN MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR : 29 TAHUN 2010

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Page 109: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Lampiran II1/5-5

FORMULIR PENGUKURAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA

TAHUN 2012

Provinsi : Sulawesi Tengah Nama SKPD : Dinas Kesehatan

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan

85 % 70,82 83,3

2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

70 % 60.84 86,9

Tersedianya akses dan mutu upaya

kesehatan baik pada strata pertama, kedua

dan ketiga.

Meningkatnya dan menguatnya manajemen

Puskesmas dan jaringannya

Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan

1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

9 Pusk 6 66,67

2. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan (CPR)

88 % 74,14 84,25

3. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)

63 % 50,96 80,89

4. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu 62 % 56 90,32

5. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 97 % 84,78 84,4

6. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4 90 % 72,7 82,6

7. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan (IK. RPJM)

55 % 44,21 80,38

8. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan (IK. RPJM) 88 % 71,68 81,45

Page 110: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

haji dan kesehatan lanjut usia 9. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar

100 % 100 100

10. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 77 % 74,14 96,29

11. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 88 % 74,89 85,10

12. Cakupan kunjungan neonatal lengkap 84 % 75,61 92,20

13. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 86 % 65,15 75,76

14. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 81 % 54 67,5

15. Cakupan penanganan neonatal komplikasi 70 % 64 98,46

16. Cakupan penjaringan siswa SD kelas I dan setingkat 92 % 43,4 47,18

17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR

70 % 81,82 116,88

18. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA

11 Pusk 11 100

1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B 2 Kab 1 50

2. persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual

75 % 80 116

3. Persentase RS dgn penggelolaan keuangan BLU 40 % 20 50

4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK 85 % 60 70,59

5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS 40 % 20 100

Page 111: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI )

100 % 100 100

7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar

70 % 50 71,43

8. RS Yang terakreditasi 85 % 85 100

9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP 70 % 70 100

1. Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan.

100 % 100 100

2. Peserta Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA 30 73 243

3. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas 100 % 100 100

1. Puskesmas yng dilaksanakan kalibrasi alkes Kab/Kota 40 Pusk 37 92,50

2. Rumah Sakit yang melaksanakan kalibrasi alkes 13 RS 11 84,60

Terlaksananya penanggulangan masalah gizi

pada kelompok rawan gizi.

1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 % 100 100

2. Prosentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eklusif 60 % 30,2 50,33

3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium 80 % 80 100

4. Persentase 6-59 bulan dapat kapsul Vitamin A 90 % 60 66,67

Page 112: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

Menurunnya angka kesakitan dan kematian

ibu dan anak.

Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak

5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 78 % 49,4 64

6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans 100 % 100 100

7. Balita ditimbang berat badannya 70 % 47 67,14

8. Tersedianya Bufferstock MP-ASI 100 % 100 100

Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular

1. Prevalensi rate penderita shistomiasis 4 % 1,05 55

2. Angka penemuan kasus malaria <1 % 2,41

3. Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan 100 % 71,61 71,6

4. Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif 45 % 39,91 88,7

Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk

memberikan pelayanan kesehatan secara

optimal kepada masyarakat dalam kondisi

yang berbeda dari kesehariannya.

5. Persentase kasus pneumonia yang ditangani Tatalaksana standar

70 % 27,43 39,2

6. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam

100 % 100 100

7. Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi

<25 % 12,16 48

Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan

1. Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat 67 % 107 107

2. Presentase air minum yang memenuhi syarat 92 % 80,25 100,312

Page 113: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL

3. Perentase cakupan TTU sehat 82 % 86,58 94,11

4. Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling 50 % 50 100

5. Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat

36 % 9 50

6. Persentase cakupan rumah sehat 79 % 66,37 88,5

7. Persentase cakupan TPM sehat 65 % 68,39 114

Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi

Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata

di unit pelayanan kesehatan.

1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar.

5 RS 3 60

2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang

2 RS 0 0

3. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 70 % 79,25 112

4. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis

4 RS 1 25

5. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )

54 Puks 20 37,03

6. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah 5 UTD 2 40

7. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik

11 RS 8 72,73

8. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi 100 % 55,1 55,1

9. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan

100 % 100 100

Page 114: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan

1. Kebijakan strategis pembangunan kesehatan 5 % 5 100

2. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran 5 Dokumen 5 100

3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan 4 Dokumen 4 100

4. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 11 Kab/Kota 11 100

5. Tersedianya alokasi anggaran APBD bidang Kesehatan minimal 10 %

%

6. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota

11 Kab/Kota 11 100

7. Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian

2 Dokumen 2 100

8. Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas 50 % 50 100

9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel

80 % 80 100

10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti

50 % 50 100

11. Tertatanya administrasi pengelolaan aset yang didukung dengan data yang valid dan akurat

70 % 70 100

12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien 75 % 75 100

13. Persentase dukungan sumber daya terlatih dalam pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset

80 % 80 100

14. Persentase pembayaran gaji PNS tepat, jumlah, waktu dan sasaran

85 % 100 100

Page 115: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

15. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti

100 % 100 100

16. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan. 3 Dok 3 100

17. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan

3 Dok 3 100

18. Pelatihan perencanaan dan penganggaran 1 Diklat 1 100

19. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)

1 Dok 1 100

20. Terpenuhinya administrasi perkantoran 1 Paket 1 100

21. Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi.

75 % 75 100

Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS 60/40 pusat/daerah

% 30.92 55,22

2. Persentase Desa Siaga Aktif 35 % 52,06 100

3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan 25 % 61,7 100

4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan

3 Buah 5 100

5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan ygberwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.

4 Kab/Kota 3 100

6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri (Sesuai RPJM) 35/25

pusat/daerah

% 197,72 65,73

Page 116: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

Meningkatnya Mutu Layanan Laboratorium Kesehatan

Tercapainya pemeriksaan sampel 21.000 Sampel 21.000 110

Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang

1. Tersusunnya Master Plan SIKDA 3 Kab 1 33,3

2. Tersusunnya data satu pintu 2 Kab/Kota 0 0

3. Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah per jenis kelamin

100 % 6 50

4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data 7 % 0 0

5. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan 1 Penelitian 1 100

6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian 1

7. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan 1

8. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan

100 Kegiatan 10 100

Terlaksananya system surveilans epidemiologi kesehatan dan respon cepat KLB

2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan 6 Kab/Kota 6 100

2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota

11/1 Kab/Kota. Prov

10 83,3

Page 117: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

3a. AFP rate < 15 tahun > 2 Per 1000 4,27 218,5

3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana 4 Buah 5 125

4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS) 40 % 63.2 158

4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan 12 Buah 9 75

4c. Penerbitan Buletin SKD 52 Buah 48 92.3

5 Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100 % 100 100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp. 53.270.048.052 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp. 52.046.240.459

(% Fisik = .99,00 dan % Keuangan = 97,70)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 28.842.284.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 28.703.872.022

(% Fisik = 99,52 dan % Keuangan = 100)

Page 118: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

Petunjuk Pengisian:1. Header (a) diisi dengan nama SKPD/ unit kerja mandiri;2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumenPenetapan Kinerja;4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis SKPD sesuaidengan dokumen Penetapan Kinerja;5. Kolom (3) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai dari setiapindikator sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;6. Kolom (4) diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;7. Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masingindikator kinerja: (realisasi/target x 100)%;8. Footer (c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakanuntuk mencapai sasaran strategis;9. Footer (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran kegiatan yang digunakanuntuk mencapai sasaran strategis;

Page 119: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)
Page 120: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)
Page 121: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

IKU Dinkes 2011

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Page 122: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

IKU Dinkes 2011

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2011

KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA

2011 20161 2 3 5

1. Peningkatan Mutu Pengguna an Obar Per bekalan Kes.

Meningkatnya sediaan farmasidan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan

85% 100% OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

2. Peningkatan Fungsi dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Peralatan Kes.

2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

70% 100%

1. Peningkatan Kesmas2. Peningkatan Kesehatan

Khusus & PMI 3. Koordiasi dan sinkronisasi

peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

4. Peningkatan Pelayanan Kes Usila

Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga.

Meningkatnya dan menguatnya manajemen Puskesmas dan jaringannya

Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan haji dan kesehatan lanjut usia.

1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

6% 20% UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

2. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

77% 89%

3. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar

100% 100%

4. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA

11% 22%

Page 123: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

IKU Dinkes 2011

KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA

2011 20161 2 3 5

Peningkatan Upaya Kesehatan Rujukan dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan

1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B 1 Kab 5 Kab UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 2. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan

SPM RS 20 % 100%

3. RS Yang terakreditasi 70 % 100%

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Gakin

1. RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat

70% 100% PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

2. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas

100% 100%

Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.

Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak.

Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak

1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100% 100% PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

2. Tersedianya Bufferstock MP-ASI 100% 100%

3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium 77% 90%

4. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi

70% 95%

1. Pelayanan Pen cegahan dan Pe nanggulangan Penyakit Menular

Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular

1. Prevalensi rate penderita shistomiasis 4% < 1% PENCEGAHAN DAN PENANGGU LANGAN PENYAKIT MENULAR

2. Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan

100% 100%

2. Bimbingan dan Pengendalian Wabah & Bencana

3. Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif

40% 90%

Penanggulangan Wabah dan Bencana.

4. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam

100% 100%

Page 124: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

IKU Dinkes 2011

KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA

2011 20161 2 3 5

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Pengawasan Kualitaas Kesehatan Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengembangan Wilayah Sehat

Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemar an lingku ngan melalui pembi naan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL

1. Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat

64% 75% LINGKUNGAN SEHAT

2. Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling

25% 85%

3. Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat

18% 85%

1. Pemenuhan Tenaga Kesehatan Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan.

1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar

4 RS 4 RS PENGEMBANGAN DAN PEMBER DAYAAN SUMBER DAYA TENAGA KESEHATAN2. Prog. Perencana an &

Pendayaguna an Nakes3. Registrasi dan Akreditasi

Nakes

2. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 65% 85 %3. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga

minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai .

27 Pusk 70 Pusk

4. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah.

4 UTD 10 UTD

5. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan

100% 100%

1. Peningkatan Kua litas Manajemen Keuangan dan Aset.

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan

1. Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan

100% 100% KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KES

Page 125: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

IKU Dinkes 2011

KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA

2011 20161 2 3 5

2. Manajemen Pembangunan Kes.

2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

100% 100%

3. Peningkatan Kualitas Manaje men Kepegawaian & Umum.

3. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 100% 100%

4. Pengembangan Kapasitas adm Hukum dan Humas

4. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)

1 Dok 1 Dok

Peningkatan Pemberdayaan Masy arakat dan Pelayanan Gakin

Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

55% 80% PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI

2. Persentase Desa Siaga Aktif 30% 85%

3. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

30% 50%

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium

Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan

Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang

Tercapainya Pemeriksaan Sampel 19.000Sampel

30 Sampel

Peningkatan Pelayanan Labo Ratorium Kes

Page 126: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

IKU Dinkes 2011

KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PELAKSANA

2011 20161 2 3 5

Terlaksananya sistem surveilans epidemiologi kesehatan dan respon cepat KLB

Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

1. Tersusunya Data satu pintu 2 Kab 11 Kab Pengembangan Sistem Surveilans Evidemiologi Kesehatan & Data Infomasi

2. Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah perjenis kelamin

12 Kab 11 Kab

Terlaksananya system surveilans epidemiologi kesehatan dan respon cepat KLB

1. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota

11 & 1 Kab/Kota

Prov.

11 & 1 Kab/Kota

Prov.

2. AFP rate < 15 tahun >2 Per 1000

3. Desa/Kelurahan mengalami KLB Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100% 100%

Palu, …………………………….

KEPALA DINAS KESEHATAN,

dr. ABDULLAH, DHSM, M.KesPembina Utama Madya

NIP. 19550111 198403 1 005

Page 127: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

IKU Dinkes 2011