Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ...sip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-bappeda-tahun-2014.pdf · diwajibkan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses

BAPPEDA KOTA MATARAM

Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

(LAKIP)

TAHUN 2014

Kata Pengantar i

KATA PENGANTAR

Laporan akuntabilitas kinerja dalam kerangka sinergitas Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bermanfaat untuk mendorong Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyelenggarakan akuntabilitas kinerja sebagai

sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun

2014. Akuntabilitas kinerja merupakan bagian penting perwujudan

pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan

pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan

daerah.

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Bappeda Kota Mataram Tahun 2014 sebagai perwujudan akuntabilitas

kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja yang didasarkan pada visi,

misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota

Mataram 2011-2015.

Laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan

fungsi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota

Mataram. LAKIP disusun melalui pengukuran data kinerja yang tepat sesuai

dengan indikator kinerja yang disepakati bersama dengan seluruh perangkat

struktur organisasi Bappeda. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan

antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja (PK),

dengan hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP ini.

Sejumlah capaian kinerja selama tahun 2014 yang ditargetkan dalam rencana

strategis telah berhasil dicapai, walaupun beberapa hal yang belum dapat dicapai,

tentunya ke depan dengan tekad dan ikhtiar bersama, jajaran Bappeda Kota

Mataram akan terus bekerja mengatasi permasalahan yang ada, guna dapat

mencapai tingkat akuntabilitas kinerja organisasi yang diharapkan.

Mataram, Januari 2015

Kepala Bappeda Kota Mataram,

Lalu Martawang, SE. M.Si

DAFTAR ISI ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................ ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1.1 LATAR BELAKANG ......................................................................... 1

1.2 KELEMBAGAAN .............................................................................. 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................... 7

1.4 SISTEMATIKA LAKIP ...................................................................... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA................................................................ 9

2.1 VISI DAN MISI SKPD .................................................................... 9

2.2 PENETAPAN KINERJA (PK) ............................................................. 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 16

3.1 PENGUKURAN KINERJA ................................................................. 16

3.2 CAPAIAN KINERJA ......................................................................... 16

3.3 EVALUASI KINERJA ....................................................................... 21

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN........................................................... 33

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 34

LAMPIRAN

Ringkasan Eksekutif iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada prinsipnya merupakan

alat pertanggungjawaban dari unit organisasi yang lebih rendah kepada unit

organisasi yang lebih tinggi yang mengedepankan akuntabilitas manajerialnya. LAKIP

menjadi alat ukur bagi keberhasilan atau kegagalan SKPD dalam mencapai sasaran

strategis sesuai dengan Renstra-SKPD dan memberikan umpan balik untuk

meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2014 disusun melalui pengukuran data

kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2014 yang melibatkan seluruh bidang di

lingkungan Bappeda Kota Mataram. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan

antara target kinerja dengan yang diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja

dengan hasil pengukuran kinerja.

Bappeda Kota Mataram yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah

pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dan

memposisikan laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian integral dalam siklus

perencanaan pembangunan. Informasi hasil evaluasi kinerja yang merupakan bagian

inti dari laporan akuntabilitas kinerja merupakan bagian yang penting dalam melakukan

perbaikan dalam siklus perencanan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat

diketahui sebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan SKPD.

Penentuan variabel sebagai indikator kinerja dan pemilihan parameter yang tepat dalam

sebuah pengukuran kinerja, akan didapat pelaksanaan evaluasi kinerja yang akuntabel

sehingga memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi kinerja Bappeda pada tahun-

tahun berikutnya. Komitmen untuk selalu melakukan perbaikan berdasarkan hasil

evaluasi yang dilaksanakan menjadi kata kunci dalam upaya perbaikan kinerja

Bappeda.

Ringkasan Eksekutif iv

Pencapaian kinerja sasaran Bappeda Kota Mataram Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai

berikut :

No

Sasaran Jumlah IKU Capaian

Rata-Rata (%)

Kategori

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya peran serta (partisipasi)

masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah.

1 90,00 Baik Sekali

2 Diperolehnya sinkronisasi dokumen

perencanaan dan sinergitas pelaksanaan

program pembangunan daerah

3 94,10 Baik Sekali

3 Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses

2 85,29 Baik Sekali

4 Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah

1 98,25 Baik Sekali

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Bappeda pada Tahun 2014, beberapa

capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Bappeda dapat disampaikan sebagai

berikut :

1. Pada tahun 2014, pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 4 sasaran dengan

menggunakan 7 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja,

terdapat 7 indikator dengan tingkat pencapaian mencapai 90% atau lebih.

2. Tingkat perwujudan perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat sebesar

90,00%

3. Ketepatan jadwal penetapan Peraturan Walikota Mataram tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dengan capaian 100%.

4. Ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS kepada DPRD Kota Mataram sebagai

dasar penetapan RAPBD dengan capaian 100%.

5. Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD sebesar 94,74%.

6. Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan

pembangunan, dengan capaian sebesar 85,29%.

7. Hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan

pembangunan dengan capaian sebesar 93,75%.

8. SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, berdasarkan ketentuan dalam

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, dengan capaian sebesar

98,25%.

Ringkasan Eksekutif v

Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan

permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda, antara lain:

1. Rendahnya tingkat aplikasi dokumen perencanaan pembangunan;

2. Rendahnya tingkat aplikasi dokumen penelitian dan kajian yang dihasilkan

oleh Bappeda;

3. Belum optimalnya tingkat pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir

dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran,

pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang

berbasis teknologi informasi;

4. Belum maksimalnya persentase jumlah pegawai yang meningkat pengetahuan

dan keterampilannya setelah mengikuti diklat;

5. Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana dan

belum adanya SDM fungsional peneliti; dan

6. Menumpuknya beban pekerjaan dan pencairan anggaran pada akhir Triwulan ke-4

setiap tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Bappeda Kota Mataram Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

mempersyaratkan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan

anggaran beserta kinerja yang dicapai. Karena itu penyusunan laporan

akuntabilitas penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tata pemerintahan

yang baik (Good Governance). Tata Pemerintahan yang baik merupakan

prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat

dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Akuntabilitas kinerja merupakan bagian penting perwujudan

pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan

pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program Instansi

Pemerintah kepada Kepala Daerah, masyarakat dan stakeholders

pembangunan lainnya, sebagai wujud nyata komitmen untuk meningkatkan

integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Bentuk

akuntabilitas kinerja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara

diwajibkan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan

rencana stratejik, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja melalui tolok

ukur kinerja yang tepat sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tata cara penyusunan LAKIP

diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB I PENDAHULUAN 2

Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram sebagai lembaga teknis

daerah melaksanakan Misi 4 yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan

publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan

prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)” sesuai

dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Bappeda dalam

mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah.

Dinamika permasalahan perubahan ekonomi dan sosial merupakan

tantangan yang dihadapi oleh Bappeda sebagai institusi perencanaan

pembangunan daerah, untuk mampu melakukan identifikasi, pemetaan

masalah, dan implementasi program yang tepat melalui urutan pilihan,

serta memperhitungkan alokasi sumber daya yang tersedia dalam

mengatasi isu pembangunan di daerah. Tuntutan masyarakat kepada

Pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik harus dipenuhi,

Bappeda dengan berpegang pada mekanisme perencanaan sebagaimana

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, telah melakukan langkah-langkah

strategis dalam melakukan penguatan tahapan perencanaan pembangunan

baik melalui mekanisme teknokratik maupun partisipatif untuk menentukan

program pembanguna daerah.

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program/

kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan sesuai , maka disusunlah Laporan Akuntabilitas

Kinerja (LAKIP) Bappeda Kota Mataram Tahun 2014 sebagai perwujudan

akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja

berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Mataram 2011-2015.



BAB I PENDAHULUAN 3

1.2 KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang

perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah

Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dan Peraturan Walikota

Mataram Nomor 24/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, Bappeda Kota

Mataram merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang

Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan

Daerah.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

Dipimpin oleh seorang Kepala, dengan dibantu oleh Sekretaris, yang

terdiri dari Sub Bagian Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama

Pembangunan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian.

Unsur Pelaksana adalah Bidang, yakni

1. Bidang Ekonomi terdiri dari Sub Bidang Koperasi, Perindustrian,

Perdagangan dan Pemberdayaan Ekonomi dan Sub Bidang Pertanian

dan Pariwisata



BAB I PENDAHULUAN 4

2. Bidang Sosial Budaya terdiri dari Sub Bidang Pendidikan dan

Pemerintahan Umum dan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial

3. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari Sub Bidang Sarana dan

Prasarana dan Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup,

4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik terdiri dari Sub

Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Sub Bidang Statistik, serta

Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 bahwa Kepala Bappeda Kota Mataram,

Sekretaris dan Bidang memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Kepala

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan Kegiatan Badan

dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang

Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas

pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi : perumusan dan

penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan;

perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan

Daerah; pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan,

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Penetapan Kinerja Badan;

pengkoordinasian perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) ,Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku; penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian serta bimbingan dibidang Perencanaan Pembangunan



BAB I PENDAHULUAN 5

Daerah; penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi

perencanaan pembangunan dengan seluruh satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) dan instansi terkait; pelaksanaan koordinasi dan

kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga

Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta; pelaksanaan

koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

daerah dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Provinsi;

pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi

teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; pelaksanaan

pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan; pelaksanaan

monitoring dan evaluasi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh

Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai

tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan ketatausahaan

Badan yang meliputi urusan perencanaan, kerjasama pembangunan,

keuangan, umum serta kepegawaian.

3. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam

penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dibidang penelitian,

pengembangan dan statistik.

4. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai

tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengkoordinasian dan



BAB I PENDAHULUAN 6

pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja

pembangunan daerah dibidang ekonomi meliputi urusan pemerintahan

bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi usaha

kecil dan menengah, pariwisata, ketenagakerjaan dan transmigrasi,

kelautan dan perikanan, pertanian dan ketahanan pangan.

5. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam

pengkoordinasian dan pembinaan teknis penyusunan rencana dan

program kerja pembangunan daerah dibidang Sosial Budaya meliputi

urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga,

kependudukan dan catatatan sipil, perencanaan pembangunan,

Kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian,

perpustakaan dan kearsipan.

6. Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam

pengkoordinasian dan pembinaan teknis penyusunan rencana dan

program kerja pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana yang

meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan,

perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, lingkungan

hidup,penataan ruang, serta energi dan sumber daya mineral.



BAB I PENDAHULUAN 7

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Bappeda Kota Mataram Tahun 2014 adalah untuk memberikan

gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Tujuan laporan ini mencakup aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan

eksternal organisasi sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian

kinerja selama tahun 2014, sebagai media evaluasi pencapaian kinerja

oleh jajaran Bappeda Kota Mataram dalam upaya-upaya perbaikan

kinerja dimasa datang, dengan merumuskan strategi pemecahan

masalah yang tepat sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara

berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA LAKIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Bappeda Kota Mataram selama tahun 2014. Capaian

Kinerja tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja

tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Bappeda Kota

Mataram.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah permasalahan bagi

perbaikan kinerja di masa datang. Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014, sistematika penyajian LAKIP Bappeda Kota Mataram Tahun

2014 adalah sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang,

dasar hukum, dan gambaran umum organsisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan perjanjian kinerja

Bappeda Kota Mataram Tahun 2014 dan kaitannya dengan Renstra

Bappeda Kota Mataram tahun 2011-2015.



BAB I PENDAHULUAN 8

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pencapaian

sasaran-sasaran dalam pelaksanan penetapan kinerja yang diukur

dalam Pengukuran Kinerja.

BAB IV – Penutup



BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi SKPD

Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan maka tugas

pokoknya adalah menyiapkan perencanaan pembangunan yang terarah,

konsisten, logis, dan dapat dilaksanakan. Sebagai acuan bagi terwujudnya

tugas pokok tersebut maka ditetapkan visi Bappeda Kota Mataram.

2.1.1 Visi

Visi Bappeda Kota Mataram adalah:

”Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Yang Berkualitas Menuju Kota Mataram Yang Maju, Religius dan

Berbudaya”

Visi ini dianggap penting karena mencakup pengertian yang luas dan

mendasar dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam kerangka

otonomi daerah. Tata Pemerintahan Yang Baik mencakup pengertian yang

luas karena berkenaan dengan implementasi Otonomi Daerah yang andal.

Implementasi Otonomi Daerah yang andal memerlukan tatanan aparatur

yang profesional, adanya partisipasi masyarakat, transparansi dan

akuntabilitas. Keempat unsur ini merupakan unsur pendukung

implementasi Tata Pemerintahan Yang Baik. Bappeda Kota Mataram

dengan kapabilitas, kemampuan yang dimiliki dan kewenangannya di

bidang perencanaan mempunyai peran penting dalam perwujudan Tata

Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram.

2.1.2. Misi

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut ditetapkan misi sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat

waktu, efektif dan efisien




2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi

perencanaan pembangunan yang memadai.

4. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan

pembangunan daerah.

2.1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan misi di atas adalah :

1. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka

sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.

2. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring

evaluasi pembangunan daerah.

3. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

2.1.4. Sasaran

Dalam mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kota Mataram

2011-2015 yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip

tata pemerintahan yang baik (Good Governance)”, ditetapkan

sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah.

2. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas

pelaksanaan program pembangunan daerah.

3. Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah

diakses

4. Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah.

2.1.5. Strategi

Strategi yang ditempuh dalam mencapai sasaran, adalah: 1. Peningkatan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan

pembangunan.




2. Pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja

pembangunan daerah.

3. Pengembangan layanan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah.

4. Peningkatan koordinasi dan mekanisme monitoring evaluasi

perencanaan pembangunan daerah

2.1.6. Arah Kebijakan

1. Optimalisasi mekanisme partisipasi masyarakat dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (MPBM)

2. Optimalisasi mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi pembangunan daerah.

3. Optimalisasi pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah

4. Optimalisasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, penelitian dan

pengembangan.

2.1.7. Program

Program utama tahun 2014 yang direalisasikan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Data/Informasi

2. Program Kerjasama Pembangunan

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya

6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam




2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar yang berisikan penugasan dari Walikota

Mataram sebagai pimpinan instansi yang lebih tinggi dari Kepala Bappeda

Kota Mataram, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja yang tepat, secara lebih teknis dituangkan dalam

rencana kerja tahunan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi

akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai oleh

sumber dana yang terbatas, dengan perencanaan kinerja tersebut

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau

kegiatan instansi akan lebih baik.

sasaran dan indikator kinerja yang ditetapakn dalam Perjanjian Kinerja

Bappeda Kota Mataram didasarkan pada kesepakatan yang dibangun

bersama perangkat kelembagaan dengan memperhatikan faktor internal

dan eksternal organisasi, antara lain, fakta perencanaan, tuntutan

pemenuhan peraturan perundang-undangan sebagai landasan normatif,

kondisi kekinian terkait paradigma pelayanan prima, kesiapan sumber

daya yang dimiliki, serta dinamika pola hubungan kerja dengan pihak lain

di luar organisasi yang terkait dengan fungsi perencanaan pembangunan

daerah.




TABEL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014


No

Sasaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

1 2 3 4

Misi 1: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah

1 Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Persentase tingkat perwujudan usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat

90 %

Misi 2: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

yang tepat waktu, efektif dan efisien

2 Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah

Persentase ketepatan waktu penetapan PERWAL RKPD sesuai dengan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

100 %

100 %

95 %

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan

informasi perencanaan pembangunan yang memadai


Persentase tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan

90 %

Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

80 %

Misi 4 : Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka

perencanaan pembangunan daerah


Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014

100 %




2.3. Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program-program pembangunan yang dilaksanakan merupakan

penjabaran visi dan misi Bappeda Kota Mataram. Adapun program

pokok yang dilakukan pada tahun anggaran 2014 adalah:

1. Program pengembangan data/informasi

Program ini ditujukan sebagai wujud tanggung jawab instansi

dalam penyediaan informasi pembangunan pemerintah daerah

sebagai bahan perencanaan pembangunan. Ketersediaan data dan

informasi baku bagi referensi perencanaan sangat dibutuhkan

untuk memberikan kepastian hasil perencanaan yang diinginkan.

2. Program Kerjasama Pembangunan

Kerjasama pembangunan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu

sendiri. Kegiatan implementasi pembangunan tidak akan mencapai

hasil maksimal tanpa adanya kerjasama dengan unsur di luar

pemerintah. Karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil

pelayanan publik dilibatkan masyarakat dan kalangan akademik

untuk melakukan monitoring dampak penerapan manual praktis.

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan dengan melibatkan unsur masyarakat, dunia usaha

dan pemerintah. Perencanaan pembangunan dengan melibatkan

keseluruhan unsur diatas diharapkan dapat meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan yang akan berujung kepada kualitas

hasil pembangunan itu sendiri. Program ini juga mencakup

penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran

untuk kerangka penyusunan APBD.

4. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Perencanaan pembangunan di bidang ekonomi mencakup

pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan

ekonomi berbasis kerakyatan dengan berbasis pada perencanaan




pembangunan yang didasarkan pada analisa data PDRB dan hasil

kajian penelitian dibidang ekonomi.

5. Program perencanaan sosial dan budaya

Perencanaan di bidang sosial budaya mencakup koordinasi

perencanaan dibidang sosial budaya dalam kerangkan

meningkatkan kualitas pembangunan di bidang sumber daya

manusia. Program ini mencakup pengembangan manusia dari segi

pendidikan dan kesehatan sekaligus sebagai upaya pengentasan

kemiskinan dari segi kualitas sumber daya manusia.

6. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya

alam.

Program ini juga ditujukan untuk melaksanakan program

pembangunan sarana dan prasarana perkotaan, serta koordinasi

pengembangan wilayah dan lingkungan di Kota Mataram.


Bappeda Kota Mataram 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja

yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi

pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat

capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala

pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Baik Sekali

70 s/d <85 : Baik

55 s/d < 70 : Cukup

0 s/d< 55 : Kurang




Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian

indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada

angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap

hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai

kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Dari 4 sasaran dan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja

sasaran Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut :

NO KATEGORI JUMLAH SASARAN

1 Baik Sekali 4 Sasaran

2 Baik 0 Sasaran

3 Cukup 0 Sasaran

4 Kurang 0 Sasaran

Jumlah 4 Sasaran

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam bentuk matrik sebagai

berikut :

No

Sasaran Jumlah

IKU

Capaian Rata-Rata (%)

< 55

55 s/d

< 70

70 s/d <

85

85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

1

90,00

Baik

Sekali

2

Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah

3

94,10

Baik

Sekali




No

Sasaran Jumlah

IKU

Capaian Rata-Rata

(%)

< 55

55 s/d

< 70

70 s/d <

85

85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7 8

3

Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses

2

85,29

Baik

Sekali

4

Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah

1

98,25

Baik

Sekali

Jumlah IKU 7 -

Rata-rata Capaian Sasaran

- 91,91

Dari 5 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya mencapai

91,91% dengan kriteria “Baik Sekali“

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2011

adalah sebagai berikut :

Sasaran : 1

“Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam

perencanaan pembangunan daerah”

Dengan capaian kinerja sebagai berikut :

No IKU

Capaian

Kinerja (%)

< 55 55 s/d

< 70

70 s/d

< 85

85 s/d

100

1 2 3 4 5 6 7

1.

Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat

90

Baik

Sekali




Sasaran : 2

“Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan

sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah”


No IKU

Capaian

Kinerja (%)

< 55 55 s/d

< 70

70 s/d

< 85

85 s/d

100

1 2 3 4 5 6 7

1. Ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD sesuai dengan UU 25/2004 tentang SPPN

100 Baik Sekali

2 Ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD

100 Baik Sekali

3 Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

94,74 Baik Sekali

Sasaran : 3

“Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta

mudah diakses”


No IKU Capaian Kinerja

(%) < 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7

1.

Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan

94,45

Baik

Sekali

2 Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

93,75 Baik

Sekali




Sasaran : 4

“Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan

pembangunan daerah”


No IKU

Capaian Kinerja

(%)

< 55 55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7

1.


8

5,29

Baik

Sekali




3.3. EVALUASI KINERJA

3.3.1. Evaluasi Sasaran 1

Hasil evaluasi sasaran 1 tercapai 83,34 % dengan indikator kinerja

utama tingkat peran serta (partisipasi) masyarakat dalam

perencanaan pembangunan telah dicapai sebesar 85%.

TABEL EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1

Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

No INDIKATOR

KINERJA UTAMA

(IKU)

SATU-

AN

Tahun 2013 CAPAIAN KINERJA

2013


2014 Target Realisasi Target Realisasi

1 Persentase tingkat perwujudan usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat

%

100

80

80

100

90

90

Rata-rata Capaian IKU 80 90

Capaian Kinerja Sasaran 1 80 90

Untuk mencapai sasaran diatas dilaksanakan melalui

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan dengan melibatkan unsur masyarakat, dunia usaha

dan pemerintah. Perencanaan pembangunan dengan melibatkan

keseluruhan unsur diatas diharapkan dapat meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan yang akan berujung kepada kualitas

hasil pembangunan itu sendiri. Program ini juga mencakup

penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran

untuk kerangka penyusunan APBD.




Tingkat perwujudan usulan pembangunan yang berasal dari

masyarakat dapat diidentifikasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) SKPD teknis yang berkaitan dengan usulan masyarakat tersebut.

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat

(MPBM) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001

diperlukan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam

memberikan usulan kebutuhan program/kegiatan untuk mengatasi

permasalahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, dan

fisik prasarana.

Sebagai ujung tombak penjaringan aspirasi masyarakat, penerapan

Perda 27 Tahun 2001 tentang MPBM menegaskan bahwa kehadiran

masyarakat terwakili sebesar 80% dari total peserta MPBM

keseluruhan.

Dari hasil usulan perencanaan pembangunan daerah berawal dari hasil

usulan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui MPPBM.

Usulan tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: usulan

pembangunan bidang fisik, ekonomi, dan sosial budaya.

Dari hasil rekapitulasi jumlah usulan program yang diusulkan oleh

masyarakat pada tahun 2014 sebanyak 117 program meningkat

sebesar 21,88% dari tahun 2013 yaitu sebanyak 96 usulan program.

Peningkatan tersebut akibat munculnya usulan baru akibat

bertambahnya isu/masalah pembangunan, serta adanya kebutuhan

mendesak.

Dalam melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi usulan

perencanaan pembangunan, MPBM telah menetapkan mekanisme

proses melalui pelaksanaan MPBM Evaluasi dan MPBM Informasi.

Dalam pelaksanaan forum MPBM Evaluasi dan MPBM Informasi yang

dilaksanakan di 6 Kecamatan, masyarakat diundang dan SKPD teknis

akan memberikan klarifikasi atas realisasi usulan masyarakat tersebut.

Analisa terhadap tingkat perwujudan usulan tidak selamanya dapat

100% diwujudkan, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran




yang ada dalam APBD Kota Mataram. Pada sisi yang berbeda, adanya

beberapa kebijakan yang bersifat mendesak dari Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, menjadi salah satu penyebab diperlukannya

alokasi anggaran untuk memenuhinya.



“Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah”

No

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

SATU-

AN


2013



1 Persentase

ketepatan jadwal

penetapan

PERWAL RKPD

sesuai dengan UU

25/2004 tentang

SPPN

% 100 100 100 100 100 100

2 Persentase

ketepatan waktu

penyampaian KUA

& PPAS sebagai

dasar penetapan

RAPBD

% 100 100 100 100 100 100

3 Persentase

keselarasan

program dalam

RKPD dengan

program dalam

RPJMD

% 95 85 89,48 95 90 94,74

Rata-rata Capaian IKU (%) 96,49 98,25

Capaian Kinerja Sasaran 2 96,49 98,25




1. Persentase ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD

sesuai dengan UU 25/2004 tentang SPPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang akan

datang disusun pada setiap bulan Juni tahun berkenaan. RKPD

Kota Mataram Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan

yang akan menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja SKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah

program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja,

pendanaan dan prakiraan maju.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan

UU 25 tahun 2004 pasal 21 ditegaskan bahwa “Kepala

Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RKPD”.

Efektivitas penetapan RKPD akan mempengaruhi perencanaan

program dan penetapan kebijakan umum APBD, sehingga

ketepatan waktu penetapan Peraturan Walikota Mataram

tentang RKPD harus sesuai dengan UU 25/2004 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

RKPD Kota Mataram telah ditetapkan dengan Peraturan

Walikota Mataram, sehingga RKPD tersebut penetapannya

sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 54 tahun

2010 pasal 128, yang menegaskan bahwa “Penyelesaian

Rumusan Akhir Rancangan RKPD paling lambat pada

akhir bulan Mei”. Atas hal tersebut capaian kinerja ketepatan

waktu penetapan Perwal RKPD sebesar 100%.

2. Persentase Ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS

sebagai dasar penetapan RAPBD

Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data

dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta

rencana tata ruang. Data dan informasi sebagaimana Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, meliputi




penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi dan

tatalaksana pemerintahan daerah, kepala daerah, DPRD,

perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah, keuangan

daerah, potensi sumber daya daerah; produk hukum daerah

kependudukan, informasi dasar kewilayahan, informasi lain

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jadwal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah tahun 2014, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor

37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun

2014, ditetapkan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) s/d 31 Mei 2014.

2. Penyusunan Rancangan KUA & PPAS RAPBD s/d 10 Juni

2014.

3. Pembahasan Rancangan KUA & PPAS RAPBD 15 s/d 25 Juni

2014.

4. Penyusunan Rancangan KUA & PPAS Perubahan s/d 10 Juni

2014.

Berdasar ketentuan tersebut, Bappeda Kota Mataram telah

menyusun dokumen perencanaan, dengan registerasi sebagai

berikut:

1. RKPD Kota Mataram Tahun 2015 ditetapkan tanggal 31 Mei

2014.

2. Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 2015 telah disusun dan

disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 26

Juni 2014.

3. Rancangan KUA dan PPAS RAPBD PERUBAHAN 2014 telah

disusun dan disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada

tanggal 24 Mei 2014.




Dalam upaya sinkronisasi RPJMD dengan Renstra-SKPD

dilakukan dengan sinkronisasi dari beberapa materi pokok

antara lain kesesuaian misi, sasaran, dan program. Pada tahun

anggaran 2014, Rancangan KUA dan PPAS RAPBD disampaikan

kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 26 Juni 2014.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

ditegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan PPAS

kepada DPRD untuk dibahas bersama antara Pemerintah

Daerah dengan Badan Anggaran DPRD dilakukan paling lambat

bulan Juni tahun berkenaan. Sehingga disimpulkan bahwa KUA

& PPAS disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal

ini capaian kinerja mencapai 100%.

3. Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam

RPJMD

Dari 34 SKPD Kota Mataram, secara keseluruhan telah sesuai

antar masing-masing komponen (sebagaiman uraian dalam

tabel dibawah ini), sehingga capaian kinerja pada indikator ini

mencapai 100%.

Tabel Sinkronisasi RPJMD dengan Renstra-SKPD

No

Komponen Sinkronisasi

RPJMD vs RENSTRA-SKPD

Lingkup Kelembagaan SKPD

Derajat

Kesesuaian Badan Dinas Kantor Kec.

1 Penerjemahan Visi

RPJMD ke dalam

Renstra-SKPD

10 13 3 6 SEMUA

SKPD

SESUAI

2 Penjabaran Misi

RPJMD kedalam Misi

Renstra-SKPD

10 13 3 6 SEMUA

SKPD

SESUAI

3 Penetapan Sasaran

Strategis RPJMD

dengan Renstra-SKPD

10 13 3 6 SEMUA

SKPD

SESUAI

4 Penetapan target

IKU-RPJMD dengan

IKU-SKPD

10 13 3 6 SEMUA

SKPD

SESUAI

Sumber: Data diolah, 2014.




Sama halnya dengan Rencana Kerja SKPD, Bappeda selaku

koordinator perencanaan di daerah berfungsi untuk

menyelaraskan program yang tercantum dalam RKPD dengan

program yang dituangkan dalam Renja-SKPD. Aspek ini sangat

penting agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah

ditetapkan tidak berbeda dengan Renja-SKPD.

Dari 34 SKPD yang menyusun Renja-SKPD diketahui bahwa

terdapat kesesuaian antara program RKPD dengan Renja-SKPD,

sehingga capaian kinerja dalam indikator ini mencapai 100%.

Tabel Sinkronisasi RPJMD dengan Renstra-SKPD

No

Komponen

Sinkronisasi RPJMD vs

RENSTRA-SKPD

Lingkup Kelembagaan OPD

Derajat

Kesesuaian

Badan Dinas Kantor Kec.

1 Penerjemahan Visi RPJMD ke dalam Renstra-SKPD

10 13 3 6 SEMUA SKPD

SESUAI

2 Penjabaran Misi RPJMD kedalam

Misi Renstra-SKPD


SESUAI

3 Penetapan Sasaran Strategis RPJMD dengan Renstra-

SKPD


SESUAI

4 Penetapan target IKU-RPJMD dengan IKU-SKPD


SESUAI

Sumber: Data diolah, 2014.






Ketersediaan Sistem Informasi Informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses

No

INDIKATOR

KINERJA UTAMA (IKU)

SATU-AN

Tahun 2013 CAPAIAN

KINERJA 2013

Tahun 2014 CAPAIAN

KINERJA 2014

Target Realisasi Target Realisasi

1 Persentase tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan

% 90 85 94,45 90 85 94,45

2 Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

% 80 70 87,50 80 75 93,75



Ketersediaan Data perencanaan, dapat dilihat dari dokumen

perencanaan yang dihasilkan pada tahun 2014, antara lain:

a. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram,

sebanyak 5 (lima) dokumen:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram

Tahun 2015.

2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) RAPBD Kota Mataram

Tahun 2015.

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kota

Mataram 2015.

4. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P RAPBD) Kota

Mataram 2015.

5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)

RAPBD Kota Mataram Tahun 2014.




b. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD, sebanyak

4 (empat) dokumen:

1. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

Tahun 2014.

2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tahun 2014.

3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2014.

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2014.

c. Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD,

sebanyak 2 (dua) dokumen:

1. Penetapan Kinerja (PK) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Bappeda Kota Mataram Tahun 2014.

d. Data Statistik Pembangunan Daerah, sebanyak 2 (dua)

dokumen:

1. Mataram Dalam Angka Tahun 2013

2. Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013

e. Data Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya,

sebanyak 32 (tiga puluh dua) dokumen kajian:

1. Penyusunan Buku Profil Daerah Kota Mataram;

2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak;

3. Review Dokumen Momerandum Program Strategis Sanitasi

Kota Mataram;

4. Analisis Tingkat Pengangguran di Kota Mataram;

5. Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)

Kota Mataram;

6. Penyusunan Gini Ratio Kota Mataram Tahun 2010-2013;

7. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Kota Mataram

terhadap Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi

NTB;

8. Retribusi Sektor Pariwisata dalam Peningkatan PAD di Kota

Mataram;

9. Evaluasi Pencapaian Pelaksanaan RPJMD Kota Mataram tahun

2011-2015 melalui Perencanaan Partisipatif;




10. Sinergi Antar Instansi Pemerintah dalam Implementasi

Kebijakan Kewirausahaan;

11. Penyusunan Review Strategis Penanggulangan Kemiskinan

Kota Mataram;

12. Studi Model Penanganan Sampah yang Efisien di Kota

Mataram;

13. Penyusunan Publikasi Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Kota Mataram;

14. Penyusunan Strategi Pengembangan Kelompok Binaan di Kota

Mataram;

15. Identifikasi Pelaksanaan 3 Program Unggulan Pembangunan

Kota Mataram Tahun 2011-2014;

16. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui

Optimalisasi Pengelolaan Parkir di Kawasan Komersial di Kota

Mataram;

17. Pengolahan Citra Satelit Kota Mataram Tahun 2014;

18. Penyusunan Agroindustri Peternakan Kota Mataram;

19. Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia Kota

Mataram Tahun 2013;

20. Penyusunan Profil Anak Kota Mataram;

21. Penyusunan Perencanaan Sarana dan Prasarana (Review

SPPIP);

22. Penyusunan Dokumen Filosofi Masyarakat Mataram Maju,

Religius, dan Berbudaya;

23. Rencana Penataan dan Detail Teknis RTH Pagutan Timur

Tahun 2014;

24. Kajian Filosofi Bangunan Tradisional sasak;

25. Rencana Pengembangan Atribut Kota Hijau di Kota Mataram;

26. Kajian Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(DBHCHT) Kota Mataram;

27. Kajian Hubungan Kerjasama Antar Daerah Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan;

28. Penyusunan Profil Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kota Mataram;




29. Identifikasi Penggunaan Lahan (Land use) Wilayah Kota

Mataram Tahun 2014;

30. Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam

Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Rekreasi Masyarakat di

Kota Mataram;

31. Kajian Kerjasama Antar Daerah dalam Pengembangan Sistem

Perencanaan Pembangunan Berbasis WEB di Kota Mataram;

32. Peningkatan Kualitas Keunggulan Kota Mataram dalam

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2014;

Jumlah dan klasifikasi data diuraikan, sebagai berikut:

NO URAIAN JUMLAH KET.

1 Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran Kota Mataram

5 Dokumen RKPD, KUA, PPAS

2 Dokumen Perencanaan SKPD-

Bappeda

4 Dokumen Renstra-SKPD, Renja-

SKPD, RKA, DPA

3 Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan Kinerja

2 Dokumen PK, LAKIP

3 Dokumen Statistik Daerah 2 Dokumen DDA, KCA

4 Data Kajian Perencanaan 35 Kajian -






Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah

No

INDIKATOR

KINERJA UTAMA (IKU)

SATU-AN


2013



1 Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, berdasarkan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014

%

100

79,41

79,41

100

85,29

85,29



LAKIP sebagai bagian penting dalam dokumen perencanaan dan

evaluasi pembangunan daerah, menjadi salah satu dokumen yang

penting dalam mengakselerasi perencanaan dengan hasil yang

telah dicapai. Ketepatan waktu penyampaian LAKIP dapat

mempengaruhi proses pelaporan pelaksanaan pembangunan yang

disusun oleh Pemerintah Kota Mataram.

LAKIP menjadi salah satu bahan bagi kelengkapan penyusunan

LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota

Mataram kepada DPRD Kota Mataram, sehingga ketepatan waktu

penyampaian LAKIP SKPD kepada Bappeda Kota Mataram menjadi

indikator yang penting untuk dipenuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014,

ditegaskan bahwa penyampaian LAKIP SATUAN KERJA

disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun

anggaran berakhir. LAKIP disampaikan kepada Kepala Daerah

Cq. Kepala SKPD yang diberikan kewenangan menghimpun,




menganalisa materi dokumen LAKIP. Dalam hal ini, di Kota

Mataram oleh Bappeda Kota Mataram.

Dari hasil analisa evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bappeda

Kota Mataram terhadap penyampaian LAKIP SKPD diketahui bahwa

dari 34 SKPD (100%) hanya 29 SKPD (85,29%) yang

menyampaikan dokumen LAKIP tepat waktu, dan 5 SKPD tidak

menyampaikan LAKIP tepat waktu. Dalam mengukur ketepatan

waktu, setiap awal Februari tahun berkenaan SKPD harus

menyampaikan dokumen LAKIP, hal ini ditegaskan dalam Surat

Sekretaris Daerah Kota Mataram yang dikirimkan oleh Bappeda

Kota Mataram sebelumnya yaitu pada akhir Januari 2015.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dari sisi belanja, pada tahun 2014 terdapat penghematan/efisiensi

pengeluaran sebesar Rp. 135.582.642,- (1,46%) yaitu dari

anggaran setelah perubahan sebesar Rp 9.341.466.267,- terealisasi

sebesar Rp 9.205.883.625,- atau 98,55 %.

Jumlah anggaran belanja SKPD Bappeda Kota Mataram tahun 2014

jika dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi penurunan, yaitu Rp

10,279,702,963,- pada tahun 2013 menjadi Rp 9.341.466.267,-

pada tahun 2014 atau sebesar Rp. 938.236.696,- atau turun

sebesar 10,05%. Namun demikian, terjadi peningkatan yang

signifikan terhadap realisasi anggaran dari 91,60% di tahun 2013

menjadi 98,55 persen di tahun 2014 atau meningkat 6,95%.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram tahun

anggaran 2014 disahkan melalui Perda Nomor: 11 Tahun 2013

tanggal 16 Desember 2013 sedangkan APBD Perubahan disahkan

melalui Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2014

tanggal 16 Agustus 2014. Terkait dengan perubahan anggaran

pendapatan dan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Mataram, sebagai berikut :




Tabel 2 : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

No Uraian Anggaran

semula

Anggaran

setelah

Perubahan

Kenaikan/

Penurunan %

I Pendapatan

1 Hasil Retribusi

Daerah

0 0 0 0

Jumlah Pendapatan

II Belanja 8.148.216.291 9.341.466.267 1.193.249.976 14,64

1 Belanja Pegawai 4.836.245.891 4.984.775.792 148.529.901 30,71

2 Belanja Barang 2.989.470.400 3.878.440.475 888.970.075 29,73

3 Belanja Modal 322.500.000 454.250.000 131.750.000 40,85

Jumlah Belanja 8.148.216.291 9.341.466.267 1.193.249.976 14,64

Defisit/Surplus (8.148.216.291) (9.341.466.267) (1.193.249.976) (14,64)

3.4.1. Capaian Realisasi Keuangan

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada

penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung dalam konteks penganggaran berdasar

Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 yang telah dirubah

menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007 pada masing-

masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

1) Non Program

Belanja tidak langsung adalah Belanja Gaji Pegawai.

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan program ini yaitu Terwujudnya administrasi perkantoran

yang tertib, teratur dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk

mencapai tujuan tersebut didukung dengan 12 (Dua belas)

kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar

Rp 1.322.018.975,- terealisasi sebesar Rp 1.301.368.944,- atau

98,44 %.




3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini yaitu Terciptanya kenyamanan dan

kelancaran pelaksanaan tugas kantor. Untuk mencapai tujuan

tersebut didukung dengan 4 (empat) kegiatan dengan total

anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 317,629,000,-

terealisasi sebesar Rp. 316.078.000,- atau 99,51 %.

4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan program ini yaitu terwujudnya pelaksanaan tugas kantor

yang lebih baik dan efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut

didukung dengan 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran

setelah perubahan sebesar Rp. 19,500,000,- terealisasi sebesar

Rp.15.860.000,- atau 81.34 %.

5) Program Pengembangan Data/Informasi

Tujuan program ini yaitu Kebijakan-kebijakan yang diambil

tepat sasaran dalam rangka penyusunan perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Untuk mencapai

tujuan tersebut didukung dengan 6 (enam) kegiatan dengan

total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 311,955,000,-

terealisasi sebesar Rp. 308.510.000.- atau 98.90 %.

6) Program Kerjasama Pembangunan

Tujuan program ini yaitu Terjalinnya kemitraan antara

Pemerintah, Stakeholders dan Masyarakat dalam pembangunan

daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3

(tiga) kegiatan dengan jumlah anggaran setelah perubahan

sebesar Rp. 716,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 712.967.000,-

atau 99,58 %.




7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan program ini yaitu Adanya keterpaduan antara

perencanaan program pusat, propinsi dan Kota Mataram. Untuk

mencapai tujuan tersebut didukung dengan 6 (enam) kegiatan

dengan total anggaran setelah perubahan sebesar

Rp. 917,315,000,- terealisasi sebesar Rp. 915.230.000,- atau

99,77%.

8) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tujuan program ini yaitu Tersusunnya perencanaan bidang

ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Untuk mencapai

tujuan tersebut didukung dengan 5 (lima) kegiatan dengan total

anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1,485,040,000,-

terealisasi sebesar Rp. 1.456.412.000,- atau 98,07 %.

9) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Tujuan program ini yaitu Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan Sosial Budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut

didukung dengan 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran

setelah perubahan sebesar Rp. 856,705,000,- terealisasi

sebesar Rp. 800.490.000,- atau 93,44 %.

10) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam

Tujuan program ini yaitu Terwujudnya perencanaan wilayah

dan sumber daya alam secara terpadu, berdaya guna, serasi,

seimbang, lestari dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan

tersebut didukung dengan 5 (Lima) kegiatan dengan total

anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 869,832,500,-

terealisasi sebesar Rp. 845.748.600,- atau 97,23 %.




3.4.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Dalam pengelolaan keuangan pada Bappeda Kota Mataram tidak

terdapat hambatan dan permasalahan yang berarti, hanya saja

pada awal tahun hambatan yang dihadapi Bappeda Kota Mataram

dalam pengadaan barang dan jasa, hal ini disebabkan karena

terbatasnya staf Bappeda yang memiliki Sertifikat pengadaan

Barang dan Jasa serta salah seorang pejabat pengadaan Barang

dan Jasa pada Bappeda Kota Mataram memperoleh promosi pada

SKPD Lain, sehingga hal ini berdampak pada keterlambatan

dalam proses pengadaan barang dan jasa. Upaya yang ditempuh

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain: (a)

mengajukan tambahan Staf pada BKD Kota Mataram untuk

menambah staf yang memiliki sertifikasi pengadaan Barang dan

Jasa, (b) Mengirim staf yang memiliki kompetensi untuk

mengikuti tes pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan

oleh Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan Setda Kota

Mataram.



BAB IV - PENUTUP 38

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota

Mataram disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah guna mewujudkan pertanggung jawaban dalam pencapaian misi

dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good

governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan

gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah

sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakanyang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum

telah dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 4

sasaran, disimpulkan bahwa 4 (empat) sasaran tercapai dengan kategori Baik

Sekali. Dari 4 sasaran telah ditetapkan indikator kinerja utama sebanyak 7

indikator dengan hasil capaian seluruhnya rata-rata sebesar 91,91% dengan

kategori Baik Sekali.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang

telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa program pembangunan Bappeda Kota

Mataram secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana

capaian kinerja dapat direalisasikan 100% dan realisasi anggaran 98,55%

dengan kategori Baik Sekali.

Keberhasilan yang dicapai Bappeda Kota Mataram ini tidak terlepas upaya

evaluasi dan koordinasi yang dilakukan secara intern, sektoral, maupun lintas

sektor secara berkala. Dalam rangka peningkatan kinerja pada masa

mendatang perlu secara terus menerus mengoptimalkan langkah dan strategi

untuk meminimalir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014


No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Persentase tingkat perwujudan usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat

90 %

2 Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah

Persentase ketepatan waktu penetapan PERWAL RKPD sesuai dengan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

100 %

100 %

95 %


Persentase tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan

90 %

Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

80 %



100 %

Program Anggaran Keterangan 1. Pengembangan Data & Informasi 2. Kerjasama Pembangunan 3. Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 6. Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

Rp. 311,955,000 Rp. 716.000.000 Rp. 917,315,000 Rp. 1,485,040,000 Rp. 856,705,000 Rp. 869,832,500

Walikota Mataram,

H. AHYAR ABDUH

Kepala Bappeda Kota Mataram,

LALU MARTAWANG, SE. M.Si.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ...sip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-bappeda-tahun-2014.pdf · diwajibkan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses

Documents