LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP ... · Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI SUKABUMI TAHUN 2013

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI TAHUN 2014

Jl. Bhayangkara No. 105 Sukabumi 43123 Telp/Fax. (0266) 221074

Website : pn-sukabumikota.go.id Email : [email protected]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan

Karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP)

Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2013 yang merupakan salah satu wujud dalam

pelaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan

Negeri Sukabumi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri

Sukabumi Tahun 2013 disusun berdasarkan lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor:7Tahun 1999 tentang LAKIP, dan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor : 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentangPenyampaian Laporan (LAKIP) Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014,

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah

wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani

sebagaimana harapan masyarakat. lni adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan,

untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertaiproduktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah

ditetapkan.

LAKIP Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2013 ini merupakan laporan atas capaian

pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2013 yang semata-mata kitatunjukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi mempunyai komitmen

dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil,

baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip

transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu "Tenuuiudnya Pengadilan

Negeri Sukabumi yang Agung".\

NEGERT suKABu *ril/

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Sukabumi mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam

melaksanakan prioritas pertama RPJMN 2010-2014 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola.

Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Negeri Sukabumi didasarkan pada tujuan,

sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP),

Kontrak Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Kementrian Negara/Lembaga

dari Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Presiden, serta Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2010-2014 secara konsisten, terus menerus dan

berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Sukabumi telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan

dicapai dalam tahun 2013. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan

mengaplikasikan 16 indikator kinerja dan 16 target kinerja. Ilustrasi dapat dilihat dalam

table berikut ini :

No SASARAN INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana

c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

iii

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………….. i

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………………………………………………. ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………………. iv

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ........................................................................................................ 1

B. TUGAS DAN FUNGSI ................................................................................................... 2

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN ............................................................................................ 3

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ....................................................... 5

A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 .............................................................................. 5

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .............................................................................. 8

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ................................................................................ 9

D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2014 ............................... 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………………………………………. 12

A. PENGUKURAN KINERJA ………………………………………………………………………………………….. 12

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………………………………….. 14

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN …………............................................................................. 20

BAB IV PENUTUP ………………………………...……………………………………………………………………… 21

A. KESIMPULAN ………………………………………………………………………………………………............. 21

B. SARAN - SARAN ………………………………………………………………………………………………….. 21

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

3. MATRIKS RENSTRA 2010 – 2014

4. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

5. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

6. SK TIM PENYUSUN LAKIP

Page 1 of 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk

manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.

Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun

anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun

berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan

kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha

Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal

24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman

dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan

Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan

peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur

dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan

demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan Pengadilan Tingkat

Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab

untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai

Page 2 of 21

pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun

dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja

dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi dalam satu

tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum

Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas

Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi,

penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas,

pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas

ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan

sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas,

transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan kegiatan

rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun

2013 tertanggal 19 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 serta DIKTUM

KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan

Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan

Indikator Kinerja Utama masing-masing.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. TUGAS

Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan lingkungan peradilan umum di bawah

Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri

Sukabumi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bandung yang

menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima,

memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Page 3 of 21

2. FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Sukabumi antara lain:

a) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam

tingkat pertama.

b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut

teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan

Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan

umum/perlengakapan).

f) Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah

menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi

peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan

Negeri Sukabumi adalah sebagai berikut :

Page 4 of 21

BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan

fungsi, serta Sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana

strategis 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahun 2015 serta Perjanjian Kinerja

(Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014. Pada bab ini rencana strategis Tahun

2010-2014 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program

utama dan kegiatan pokok.

BAB III Akuntabilitas Kinerja : pada bagian ini disajikan pengukuran, analisis akuntabilitas

kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.

BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan

kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja

Pengadilan Negeri Sukabumi serta strategi pemecahan masalah. Kemudian

disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan

Akuntabilitas Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2013.

Page 5 of 21

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan

Negeri Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi,

Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan lingkungan

Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik

Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan

Negeri Sukabumi. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan

kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang

memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan

prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi, baik

lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk

mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga

pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1. VISI DAN MISI

1.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2010 – 2014

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan

yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Page 6 of 21

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi diselaraskan dengan

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Negeri Sukabumi. Visi Pengadilan Negeri Sukabumi mengacu pada Visi Mahkamah

Agung RI adalah sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI YANG AGUNG ”

1.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sukabumi, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

dan efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi Pengadilan Negeri Sukabumi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai berikut :

Page 7 of 21

a) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

b) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

c) Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memenuhi butir 1 dan

2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010

sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri

Sukabumi adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya penyelesaian perkara.

b) Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

c) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

d) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

e) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

f) Meningkatnya kualitas pengawasan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri

Sukabumi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor.

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor.

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat

waktu.

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

Page 8 of 21

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia

yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan

peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengadilan Negeri Sukabumi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK

Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: W11-U4/560/KP.01.01/SK/IX/2013 tanggal 16

September 2013, dapat dilihat sebagai berikut :

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA



b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata

- Pidana

c. Persentase perkara yang diselesaikan :

- Perdata

- Pidana

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

lebih dari 6 bulan


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

a. Banding

- Perdata

- Pidana

b. Kasasi

- Perdata

- Pidana

Page 9 of 21

c. Peninjauan Kembali

- Perdata

- Pidana


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke

Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para pihak





b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata

yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti



b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015

Pengadilan Negeri Sukabumi telah memiliki Rencana Kerja Tahunan 2015 sebagai berikut :

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET



10%


100% 100%


100% 100%


85% 92%


30%



50% 98%

50% 98%

75%

100%

Page 10 of 21



100%


100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 100%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 75


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%

b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan. 100%



30%



100%


100%

D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan

kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai

wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran Pengadilan Negeri Sukabumi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Sukabumi, sebagai berikut:

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET



10%


100% 100%


70% 95%


85% 100%


15%


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana

50% 99%

Page 11 of 21

b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana

60% 99%

80%

100%



100%


100%


100%

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 100%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 75


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%

b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan. 50%



20%



15%


5%

Page 12 of 21

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah

dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan

sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi tahun 2013,

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang

telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan

tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target

kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun

2013 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan

dalam tabel dibawah ini.

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)



5%

3%

60%


100% 100%

100% 96%

100% 96%


65% 92%

60% 90%

92,31% 97,83%


85% 100%

75% 90%

88,24% 90%

Page 13 of 21


17%

17%

100%



50% 98%

50% 98%

80%

100%

50% 96%

50% 95%

80%

100%

100% 97,96%

100%

96,94%

100% 100%



100%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%


75

75

100%



100%

100%

100%


50%

50%

100%



15%

15%

100%



10%

10%

100%


5%

5%

100%

Page 14 of 21

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2013 mengacu pada Indikator

Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang

telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Negeri Sukabumi telah melaksanakan

seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran

yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2013 sebagai berikut :

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

Meningkatnya penyelesaian perkara


5%

3%

60%


100% 100%

100% 96%

100% 96%


65% 92%

60% 90%

92,31% 97,83%


85% 100%

75% 90%

88,24% 90%


17%

17%

100%

a. Indikator 1. Persentase Mediasi yang Menjadi akta perdamaian

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

adalah perbadingan antara perkara yang dimediasi dengan perkara yg selesai dengan

akta perdamaian. Hal ini dikarenakan perkara perdata yang masuk hanya sebagian kecil

yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian.

Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Karena para pihak tetap pada gugatannya dan menginginkan putusan majelis hakim.

2. Karena dikala telah ditentukan hari mediasi oleh hakim mediator para pihak yang

berperkara tidak hadir.

Page 15 of 21

b. Indikator 2. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus

diselesaikan.

Persentase sisa perkara Pidana dan Perdata yang masing‐masing ditargetkan

selesai 100% pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 100% untuk Perdata dan

96% untuk Pidana. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2012, hampir

seluruhnya dapat diselesaikan karena merupakan tunggakan yang wajib diselesaikan

ditahun 2013.

Penyelesaian sisa perkara 2012 pada tahun 2013 dengan capaian sebesar

100% dan 96% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan

Pengadilan Negeri Sukabumi telah berjalan dengan baik dan lancar.

c. Indikator 3. Persentase Perkara yang Diselesaikan

Persentase capaian perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan

pada tahun 2013 sebesar 92,31% dan 97,83%. Hal ini dikarenakan Pengadilan

Negeri Sukabumi berusaha menyelesaikan perkara di tahun berjalan tetapi

masih ada perkara yang belum selesai karena adanya perkara yang masuk

diakhir tahun 2013. Alasan lainnya adalah para pihak kebanyakan berada

diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga panggilan harus

melalui delegasi pengadilan negeri setempat dimana para pihak berada.

d. Indikator 4. Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu maksimal 6

Bulan

Persentase capaian perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 6 bulan ditahun 2013 sebesar 88,24% dan 90%. Capaian ini

dapat dikarenakan dalam perkara Pidana memiliki batas waktu untuk melakukan

penahanan terhadap terdakwa dan dalam perkara Perdata persentase tersebut

dicapai dikarenakan untuk para pihak yang berada di wilayah hukum Pengadilan

Negeri Sukabumi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan, terutama

perkara perceraian dan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Sukabumi mencapai

lebih dari 50% dari total perkara yang masuk.

Page 16 of 21

e. Indikator 5. Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu lebih dari 6

bulan

Persentase perkara di Pengadilan Negeri Sukabumi yang diselesaikan dalam jangka

waktu lebih dari 6 bulan ditargetkan sebesar 17% dan realisasi sebesar 17% maka

pencapaiannya sebesar 100%, ini lebih dikarenakan para pihak diluar wilayah hukum

Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga membutuhkan waktu 1 bulan untuk 1 kali

panggilan.

2. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Pencapaian sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim pada tahun 2013

sebagai berikut :

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim


50% 98%

50% 98%

80%

100%

50% 96%

50% 95%

80%

100%

100% 97,96%

100%

96,94%

100% 100%

Dalam perkara pidana, tingginya persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum banding, maupun kasasi oleh karena baik penuntut umum maupun

terdakwa telah merasa puas terhadap putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sukabumi. Dan tidak adanya pengajuan permohonan peninjauan kembali untuk

perkara pidana di Pengadilan Negeri Sukabumi.

Dalam perkara perdata, para pihak sebagian telah merasa puas dengan

putusan Majelis Hakim, dan kebanyakan perkara di wilayah hukum Pengadilan

Negeri Sukabumi adalah perceraian, yang selalu menerima putusan Majelis Hakim.

Page 17 of 21

3. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pencapaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada

tahun 2013 sebagai berikut :

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


100%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%


75

75

100%

a. Indikator 1. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan

secara lengkap

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase berkas yang diajukan

kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebesar 100% dan pencapaiannya

pun sebesar 100% dikarenakan apabila berkas perkara tidak lengkap maka berkas

tersebut akan dikembalikan oleh Pengadilan Tinggi Bandung ataupun Mahkamah

Agung.

b. Indikator 2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke Majelis sebesar 100% dan pencapaiannya pun sebesar

100% dikarenakan apabila berkas perkara tidak lengkap maka berkas tersebut tidak

akan diterima oleh Majelis dan harus sesuai dengan peraturan Undang-undang yang

berlaku.

Page 18 of 21

c. Indikator 3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,

tempat dan para pihak

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan

relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebesar 100% dan

pencapaiannya pun sebesar 100% dikarenakan apabila panggilan tidak sah maka

Majelis Hakim memerintahkan untuk mengulang panggilan kembali untuk sidang

yang akan datang.

d. Indikator 4. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase penyitaan tepat

waktu dan tempat sebesar 100% dan pencapaiannya sebesar 100%, karena data

yang diajukan telah lengkap, sehingga Majelis Hakim mengeluarkan penetapan dan

sistem kerja di Pengadilan Negeri Sukabumi telah berjalan dengan baik.

e. Indikator 5. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Rasio Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi yang ditargetkan 1

Majelis Hakim menangani 75 perkara (1:75) ternyata dari realisasi di Pengadilan

Negeri Sukabumi dapat disimpulkan bahwa target tercapai 100%. Rasio ini ditentuan

oleh jumlah hakim di Pengadilan Negeri Sukabumi.

4. Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Pencapaian sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces

to justice) pada tahun 2013 sebagai berikut :

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


100%

100%

100%


50%

50%

100%

a. Indikator 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan sebesar 100% dan pencapaiannya di tahun 2013 sebesar 100%,

meskipun tidak ada lagi dana bantuan hukum pada DIPA 2013.

Page 19 of 21

b. Indikator 2. Persentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase Kepuasan Pelayanan

Pengadilan sebesar 50% dengan realisasi sebesar 50% maka pencapaian di tahun

2013 sebesar 100%, ini tercapai karena dukungan adanya website dan CTS

Pengadilan Negeri Sukabumi serta Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.


Pencapaian sasaran kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2013

sebagai berikut :

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


15%

15%

100%

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

sebesar 15% dengan realisasi sebesar 15% maka di tahun 2013 pencapaiannya

sebesar 100%.


Pencapaian sasaran kualitas pengawasan pada tahun 2013 sebagai berikut :

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

Meningkatnya kualitas pengawasan


10%

10%

100%


5%

5%

100%

a. Indikator 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Pengadilan

Negeri Sukabumi mencapai 100% dari target sebesar 10% dan realisasi sebesar 10%,

dikarenakan adanya pengaduan masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Bandung yang

Page 20 of 21

berhubungan dengan Kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi dan pengaduan tersebut

telah ditindak lanjuti dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

b. Indikator 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti sebesar 5% dengan realisasi sebesar 5%

maka pencapaiannya sebesar 100% karena segala temuan pada Pengadilan Negeri

Sukabumi, dan pengaduan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Sukabumi telah

ditindaklanjuti sebagaimana mestinya bersama-sama antara satker dengan tim dari

Korwil Jawa Barat dan Mahkamah Agung RI.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan / realisasi anggaran

yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Pengadilan

Negeri Sukabumi. Pada tahun 2013 total anggaran yang diterima adalah sebesar

Rp.4.697.403.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu

Rupiah), yang berasal dari 2 (dua) DIPA yaitu DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

(Ditjen BADILUM) dan DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA).

Rincian realisasi anggaran berdasarkan program sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra

Pengadilan Negeri Sukabumi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen BADILUM) sebesar

Rp.58.986.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp.58.986.000,-

dengan realisasi sebesar Rp.47.824.500,- atau sebesar 81,08%.

2. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar Rp.4.638.417,000,- dengan perincian

sebagai berikut :

a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung sebesar Rp.4.538.417,000,- dengan realisasi sebesar

Rp.4.527.082.132,- atau sebesar 99,75%.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar

Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.100.000.000,- atau sebesar

100,00%.

Page 21 of 21

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat

tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena

masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan

untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat

dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 3 (tiga) program pada Pengadilan Negeri

Sukabumi menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam

pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun

berjalan, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat

diukur setelah tahun anggaran. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerja yang

berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi telah berjalan dengan baik dan lancar.

B. SARAN-SARAN

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana

yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan

sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. Untuk pemecahan masalah yang dihadapi

dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang

diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud. Pagu Anggaran kegiatan yang besar

dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran

kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan sesuai dengan yang diharapkan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

INDIKATOR KUNERJA UTAMA

(IKU)

&

SK IKU

PENGADILAN NEGERI

SUKABUMI

PEITGAI}TLAN IqE GERI SUKABUMIJalan. Shayangkara No. 1$5

Telp. { *256 } 222S5* - ZZt*74,sul{ABUi,tr 43123

l{ebsih r pr-su*abumikota.go.id

SURAT HEPUTUSAN KATUA TENGA}ILAIT N{GERI SUKABU}II}.'"SMOF- :W! l-Li# f 0o A{P.81.0USI{4X#SI3

Menirnlratrg

lv{engingai

TENTANGREVTU PEII{ETAPAN INI}IKATCR KINERJA UTAMA

FENGAIIILAN NBGESI $I-IKABI-}&,$

KSTUA PANGADILAN NEGERI SUKABUMI

: 1, Bahrra rrrtek raelaksan*kan kete*fuan pasal 3 dan pasal 4Peraftran Menteri F{egara Pendayagrraan Aparatur Negam Ncmor :

PER19&{.PAI{/5/?00? tentang Fed*man Umtx* Fenetapan IndikatcrKure.qa Uta:*a {IKLQ Insta*si Fe.me.rittah;

7. Sahwa deugan berakhimya masa Reflcaila Pembangunan JangkaMenengah EPJM) Tahun ?0f4 * ?S09, dan dirnulainya RencanaPernbaginan Jangka Meueagah {RPJMi Tahun 201S - 2S14 makaPengariiian i.iegeri Sukabu:ni periu nteninjau kembaii aiau mereviuuntuk Fsnyenrpilrnaan Indikatcr Kinerja Utama {fK$}.

1

J.

Undang-unciang i"iom*r : 3 Tah*n 2**9 teniang perubahan kedua aiasUndaag-nndang Nsmor :14 Tahsa 1985 tentang Mahkamah Aggrg.

Undang*adaag N*mrr : 48 Tahua ?*S9 tentang Kek$asaanKehakiman.

Undang-u*dang Na*ror : 49 Tah*r: 20*9 tenta*g perubaka:r keduaata-s Unda*g- rmdang Nrmor : 2 Tahun 1986 tentang FeradilanUmum.

Undang-undang l-foxror :50 ?ahm 2S{i9 teutaag p*rubahan keduaatas Uadang-md,ang Nomor : ? Tahua 1989 teatang Peradilan Negeri.

Perahlraa Pemeriatah Nomcr : I Tahun ?S0S tentaag PelapcranKerangarr da* Kine{a Insfaasi Pemetintah.

Feraturar: Presid*n Nomor: ? Tahun 2fiS5 tent*ng RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasi*nal Ta*rur 2S*4-2CS9.

Ferat$ran Presiden Nomor : I Tahun 2SS5 tentang Kedudukan,Fungsi, Sfrulcur Grganisasi" dan Tata Ke{a.

Peratural Presiden Nornor' : 13 Tahun 7CI05 teatangSekref ariat Malrkamah Agrur g.

Perafir*n FrEsiden Ncmor : 14 Tah*n ?S05 tentangKryaniteraan Mahkamah Ag*ng"

U*dang-u*dang l-Iarnor : 3 Tah*n 2SS9 tentang pertbahaa kedua atas{ Indang-nndang Nnmor : l4 T*h*n I985 tentang Mahkamah Ag*ng

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagraraan AparaturNegara Nomor : PERJ9 M-PAN/51?00? tentang Pedoman UmumPenetapan fu dikator Kinerj a

4.

5.

6,

7"

8.

9.

1*

Menetapkan

Pertama

Keds*

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

KEPUTU$AN KSTIIA PSNGADILAN NEGERI SUKA3UMITEN?AF{G PEilSTAPAN INDTKAT*R KTNERJA UTAR{{PENGAI}ILAN NEGERI STIHABUMI.

lsdik*tcr Ki*erja Utama sebagairnana tcrcanturn datam lampiran peraturan iniarrrupakar a*uaa kinerja ya$g dipnakas cleh Peagadilan Negeri Sukabalni,

u*fuk me*etapkan rfl$afla kinerja tahunaa, menyampaikan rencana kiasrja dan

anggatan, fieii3iisriii d*kiim*ii p*neiapa:i kiiierja, ifisiiliiiiiii laporaii

akrmt*bilitas kineqa serta melalankari evaluasi pencapaian lqinerja sesuai dengan

doktunen Rencana Strategis Pengadilan Negeri $trkabumi tah*n 2(}tS-2*14.

Fcnwrc***n T *ncran A1"rr**ohitif*e Finori* r{*n Frmftr*ci fertrqrlqn lencgnriqn

kin*rja dan disampaikan kepada Pengadilaa Tinggl Bandung.

Dalam rasgka lebib meaingkatkan efsktifitas pelaksanaan keputusarlperaturan

isi, Hakim P*ugawas Bidang dibedkaa tlgas untuk :

a" Melalq*kaa reviu atas

meyakink** keandalan

kinerja.L l t^l-1--l-^- ----1,---: r^*1,^l-- t--*--L--^-/- :-i l--- --^t^-^-1--- l-^-^^-t^@r lYltrtitlltll\ilu EvitlUitbr H;IUA$AF ftcrlJgrtil$drFplnti*ttttillt lul. llaltt [rgti*Ft]tKnn rilipd$ii

Ketua Pengadilan Negeri Snkaburni

Keputr:san ini mnlai berlaku s*jak tar:ggal ditetapkar, dengan ketent{ran apabila

dksn::dia:r hnri terd*pei k*-?-elin:an a},en diperbaiki sebagaima::* mestir4'e.

cap*ian kinerja setiap sahran kerja dalam rangka

inf*rmasi yang disajikan dalarn lapcran akuntabilitas

Direhpkan diPada Tanggal

: SUKAEUMI: Septernber 20i3

ilan Negeri Sukabumi

WTLARSC, SIL,*IH.

Salina:r Keputusa* ir:i disampaikan kepada:l. KekraP*ngadilan Ti*ggi Bandrurg2. Hakim Pengawas Eidang F*ngadila* Negeri Srrkabruni

19S112 I SSI

Page 1 of 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER DATA



Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian. X 100% Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris


c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)




Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)




Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan

Majelis Hakim Panitera/Sekretaris




Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Page 2 of 2


a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 100% Jml berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita



Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita



Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara





Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo




Jumlah Masyarakat Pencari Keadilan Yang puas X 100% jumlah kuisioner yg disebarkan

Panitera /Sekretaris Hasil kuisioner



Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata

Ketua Pengadilan & Pan/Sek




Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis




Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan eksternal



PENGAT}TLAIT NEGERI SUKABUMI.Ialan. Bhayangkara lta, 1$5

Telp. { C255 } 22285CI - ?,2t874-suKABUprr 43123

Websib : pn-sulrabumikda"ga,id

SURAT KNPUTUSAN K*TUA PENGA}ILAN NSGARI $UKABUMINOMSR :!Vil-U4.r qq 5 !I'Jp.g1.A!.iSI#/3813

TgNTANGPENETAPAN TNNIKATCR KINERJA UTAMA

PENGABILAN NEGERI STTKABI-}MI

KETUA PENGAI}II,A$ NEGfi,RI SUXASUMI

Meni*rbang : l.

rwecglllgar : i.

2.

3.

?.

Bahwa *nt*k melaksenakffl ketentu*n pasal 3 daa pasal 4Peraturan Me*teri Negara Fe*dayagrna*n Aparatur Negara Ncmor :

PERJ9&f.FANIS|XJ*7 tentang Pedem*n Umun Per:etapan In*ikatcrKne.rja Uta:ua {LK,LI} Instansi Perce.n$ah;

Babwa deng*n berakhirnya masa Rencana Pernbaaguaar JaagkaMeneagah EPJM) Tahun ?$S4 - 2009, daa dirnulainya ReacanaPembaagunan Jaagka Meirengah EPJful) Tahul 2010 * 2014 makaPcngadiian i'iegeri Sakabruni periu me*injau kembaii aiaa mereviurmhrk Fenyerrrpilrnaan Indikatar Kiner_ia Utasa $Kui.

U$dang-$ruiang Norncr : 3 Taium ?*09 ientang perubairan keiiua aiasUndang-undang Namar :14 Tabun 1985 tentang Mahkamah Aguag.

Undang-unda:g Ncmar : 48 Tahrur ?S09 teatang Kek$asaaaKshakima*.

Undang-u*da:rg Namcr : 49 Tahur l0*9 tenta*g per*b*han keduaatas Undailg- und*ng N*mar : 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum.

Undang'undarg Namcr :5S Tshun 2$Sg ier$ang perabahan keduaatas Uudang-tndang Namor : ? Tahun 1989 teatang Peradilaa Negeri.

Ferahran Pemerintah Nomor : I Tahmr 2006 fenfang PelapcranKelangan da:: Kinefa Instansi Pemerinfah.

Feraturan Presid*n N*mor: 7 ?ahun 20*5 tentang RencanaPer*ba:rgunan Jangka Menengah Nasi*nal Tahm ?SS4-2S*9.

Peraturan Fresiden Nomar : 9 Tahun ?S05 tenta:rg Kedndukan,Furgsi, Stn:ltur Organisasi, dan Tata Kerja.

Perahran Presideu Nomcr : 13 Tahun ?SS5 tentangSe*ref ariat Mahkamah Agung.

Per*ftrr*n Presiden Ncmor :

Kepa*ileraan M*hkamah Agr*ng-14 Tahun 20S5 fentang

Undang*rndang No*or : 3 Tahua 2**9 tentang penrbahan kedsa atasI indang-und*fls Nnmr$' : 14 Tahrrn 1985 fenfang Mahkamah Agnng

Pcraturan fu{srteri Negara Pendayaguraan AparaturNegara Ncmor : PER/9 M.PAN/51?00? tentang Pedaman UmumPenetapan lsdikator Ki**rj a

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1S.

11,

Menetapka*

Pertama

ts-ed*a

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

KEPTITUSAN KETUA PENGAT}IIAN NgGEAI SUKAB{"'MITSNTANG PE}!{ETAPAN INI}IKATOR KINERJA {,TTAMAPENGABILAN NESERI SUKABUMI.

I*dikatar Kinerja Utama sebagainan* tsrsantum dalam lampiran pcratr:ran ininerupakar a*uan kin*rja yang dignaakan aleh Pengadilan i'legeri Sukabuxi,rnfuk rner:etapkan rsncana kine.{a tahxran, menyampaikan rencana kiaerja dan

ar-rgga"rdfi, illeii)-risiiil dokuri-reii p€meiapaii kinerja, ineiiyiisiiii laporar--t

akrmtabilitas kinerja serta melakr&an evaluasi pencap*ian lcinerja sesuai dengan

dol*une* Rencana Strategis Pengadilan Negeri Strkabumi tshu* 20lS-?*14.

Fenrnrcrr*ln f cr*^r*fl At"rrnf*hilifce I{inpri* rlen llsh*ei fcrh*rlqn nprnm*irnrvr!44:. Fe:a--f*i*.i

kinerja dan disampaikan kepada Pengadilaa Tinggl Bandung,

Dalam rangka lebih rneningkatkan ef,ektifitas peialcsanaan keput*sarfp€rafuranisi, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas uutuk :

a. MelalE*kan reviu atas c*paian kinerja setiap saftialr kerja dal*m rangkameyekir:kan kean*alan infermasi yang disajikan dalam lapcran aktmtahilitaski*erja.

k r,f -r-r---r-^- ----t--^----: +-*!=-J-- !-.:=-+=--- t^^-^L--^-:-j J-- -*^t^..^l---- t-^-^-J-u. lY.tstitlLtll{ittt cvilrudbt tfilrrd$.ti} nFF$rlr]iiiirip*t-itliIiill iE.] (lall fii€iaFcr:i{*h K€FaSa

Ketua ?mrgadilan Negeri Sulqabumi

Kepr$usan ini mulai berlaku s*jak *anggat ditetapkan, dengan ketentuan apabilar{ilren-rrrrli- tr }rgri f+r<l:rn:rf lrp.lretinra:: nlr !'! r{inar?loilgi eelramimnna rnpstinrra

Bitetapka* diPada Ta*ggal

: SUKABUMI: Jamrari 2*13

Negeri Sukabumi

Salixax Keputr:sa:r ini disampaikan kepada '1. Ket*aPengadilan Tiftggr Band*ng9. Hakir Fengawas Bidang Fengadilan l'{*geri Sukab*rni

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA

1 2 3 4 5

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Prosentase mediasi yang diselesaikan Perbandingan antara mediasi yang disekepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase perkara yang diselesaikan Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.


b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)


Peningkatan tertib administrasi perkara

a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.


b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

Sudah jelas Juru Sita Laporan Bulanan

d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak


e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat


f. Prosentase berkas yang diajukan banding , kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung.


g. Prosentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Perbandingan antara putusan dengan pemberitahuan Juru Sita/Juru Sita Pengganti Laporan bulanan

h. Prosentase penetapan penyitaan dan penggeledahan .

Perbandingan antara permohonan penyitaan dan penggeledahan yang masuk dengan penetapan penyitaan dan penggeledahan yang telah dikeluarkan.

Ketua Pengadilan Laporan bulanan

i. Prosentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring

Perbandingan antara jumlah perkara lalu lintas yang telah disidangkan dengan putusan perstek lalu lintas.

Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris

Laporan bulanan

j. Penyampaian penetapan dismisel tepat waktu dan tempat

Prosentase penetapan dismisel tehadap jumlah perkara yang masuk

Juru Sita Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

k. Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat

Prosentase penetapan penangguhan objek sengketa terhadap jumlah perkara yang masuk.

Juru Sita Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

Peningkatan Kualitas SDM

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.


Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum

Prosentase putusan pengadilan yang tidak banding.

Perbandingan antara perkara yang sudah diputus dengan berkas perkara yang diajukan banding.


Peningkatan kualitas pengawasan

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.


Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan


Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat


Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.


Peningkatan pelayanan peradilan.

Prosentase penyedian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Perbandingan propsal permintaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani.


Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat

Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo

Perbandingan anatara permohonan bantuan hukum dengan bantuan hukum yang diberikan.


Laporan Tahunan

Peningkatan penyelesaiaan eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT

Prosentase jumlah putusan yang dapat di eksekusi dengan jumlah putusan BHT yang dimohonkan eksekusi

Perbandingan jumlah putusan yang dapat di eksekusi dengan jumlah berkas perkara yang telah putusan yang BHT

Ketua Pengadilan sebagai pengawas dan Tergugat sebagai pelaksana

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Tersedianya dukungan managemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan

a. Prosentase terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu.

a. Perbandingan jumlah anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan dengan realisasinya.

Kuasa Pengguna anggaran Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

b. Prosentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.

b. Perbandingan jumlah anggaran untuk penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan realisasinya.


Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan

Prosentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan

Perbandingan jumlah anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana peradilan dengan realisasinya


Peningkatan penataan arsip perkara (in aktif)

a. Prosentase temuan kembali arsip sesuai dengan SOP.

a. Perbandingan jumlah berkas perkara yang telah ditata sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jumlah berkas perkara yang telah diminutasi.


b. Prosentase penataan arsip perkara yang diselesaikan.

a. Perbandingan jumlah berkas perkara yang telah ditata sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jumlah berkas perkara yang telah diminutasi.


c. Prosentase sarana dan prasarana ruang arsip.

b. Perbandingansarana dan prasarana yang ada dengan jumlah perkara yang sudah diminutasi


MATRIKS RENSTRA

2010 - 2014

Page 1 of 3

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI TAHUN 2010 - 2014

Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas .

SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. Persentase mediasi yang menjadi

akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan. - perdata - pidana

c. Persentase perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana



X

X X

X X

X X

X

X

X X

X X

X X

X

0%

100% 100%

60% 90%

80% 100%

20%

5%

100% 100%

65% 92%

85% 100%

17%

10%

100% 100%

70% 95%

85% 100%

15%

Page 2 of 3

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.



a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.


d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

b. Persentase Kepuasan Pelayanan Peradilan

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

50% 97%

50% 98%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

75

100%

50%

50% 98%

50% 98%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

75

100%

50%

50% 99%

60% 99%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

75

100%

50%

Page 3 of 3

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.


X

X

X

X

X

X

10%

5%

5%

15%

10%

5%

20%

15%

5%

RENCANA KERJA

TAHUN 2015

Page 1 of 2

RENCANA KINERJA

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

TAHUN 2015

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET



10%


100% 100%


100% 100%


85% 92%


30%


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding

- Perdata - Pidana b. Kasasi

- Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali

- Perdata - Pidana

50% 98%

50% 98%

75%

100%



100%


100%


100%


100%

Page 2 of 2


75



100%

b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan.

100%



30%



100%


100%

PENETAPAN KINERJA

TAHUN 2014

PERNYATAAN PEN ETAPAN KI N ERJA


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

: H. SUDIRMAN MUSLIM, SH., MH.

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sukabumi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

Jabatan

Nama

Jabatan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rdngka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sufabumi, April 2014

t/ Panite'alsektetdlis

SH., MH,

: H. DANDY WILARSO, SH., MH.

: Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi

t007NrP. 19600s03 198612 1001

Page 1 of 3

Page 2 of 3

PENETAPAN KINERJA


TAHUN ANGGARAN 2014

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET



10%


100% 100%


70% 95%


85% 100%


15%


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding

- Perdata - Pidana b. Kasasi

- Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali

- Perdata - Pidana

50% 99%

60% 99%

80%

100%



100%


100%


100%


100%

e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara

75

4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeovanq diselesaikan

lOOo/o

b. Presentase KepuasanPelavanan Pensadilan.

50o/o

5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan.

Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklaniuti

20o/o

6. Meningkatnya kualitaspengawasan

a. Persentase pengaduanmasyarakat yang ditindaklaniuti

15o/o

b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklaniuti.

5o/o

H. DANDY WIIARSO, SH., MH.

NrP. 19600503 198612 1001

Sukabumi, April 2014

, Panrlera I Sekretaris

NlP. 19550413 198103 1007

Page 3 of 3

SK TIM PENYUSUN LAKIP

PENGAI}TLAIT NEGERI SUKABUMI.Ialan. Bhayangkara t{o, 1O5

Telp. { *266 } 22u85o - ?,?.I's74-

SUX*BUltlI 43123lt$ebsih : pn-sukabumikota.go'id

cttE6? t{FDtlTttcf,il rl'FTua gFilnarrt! trtrl HFGFPT ctn(f,RlllllJU-.F- ia-' V i ii.;Fi- i* I *^ .

-.i--------- i--v-il. Ye.Ua-Y.-r-

FIOMOR :l{$tl-tl4/ 6V6 /KF'Ol'$USKlIxl2Ol3

TEI{TAH€FE U U N! LI !{A!I / PE X G*!'I € T_[54}I TI!! PE }IYLISU N

LAPORAI{ AI(U I{TA3I LITAS KI 1{ E T,]A I }I5TAI{$ PEIiI =

RI IITAH {I.AKI P}Pf ]{GADIIAI{ ItI E€= RI SU I(ABU ilT{I TAH U T{ 2O 13

I{ETUA P=ilGA9IIAII IIE€ETI SUILA-8UII{I

Menimbang

Menrrinn:f

: 1. Eahwa dalam rengka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7

tahun 1999 Entang AkuntabiliHs Kinerja Pemerintah, maka prlu untukmenunjuk dan rnengangkat llm Penyusunan l*poran AkunhbilitasKinerja lnstansi Pemerinbh ;

?. Sahwa Pqawai yang tersebut dalam Surat keputusan ini dipandangcukup cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan

Lapran Akunbbilibs Kinerja lnstansi Pemerintah {ljICP} tahun 2013pda Pengadilan Negeri Sukabumi.

: !..

2"

Incfnrkci Pre<iden llnnrec\ Nnmnr 7 Tahrrn lQ-Q tentantr A-krrntahilitas:;:;i; uiJ; i:; -P. v',

inerja In*nsi Pernerinbh ;

Dikh.rm Ketiga Instruksi Presiden l{omor 5 Tahun 2S04 tentangPenyusunan Dokumen Penebpan l{inerha mulai dafi Pengadilan NegeriTinnlrat Dqrtrrna lrpatrc ca.:r2 Frarioni:nn rlannan hordacarlran Inrlikator'; iiiiii€i iqi GiiiU irLuGJ JLiEis t*iJt.ttett}'

Kineria iJhma r*asing-masing ;

Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasionaf Tahun 2CI04-200$.

Peraturan Presiten Nsmor : I Tahun 20$5 tentang Kedudulen,Fungsi, Struktur Organixsi, dan Tah l(erja.

Perah.rran Presiden Homor : 13 Tahun 2005 tentangSekrehriat illahkamah Agung.

Perat$ra* Presiden lrlomor : t4 Tahun 2S05 tentangKepanibraan F4ahkamah Agung.

kraturan Men** Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN)Irlnaar . Dtr$rn(lltl DltRltnEJ?tln? fan+.nrr De<{nmrn I lmrrm Pcnol:rrrniiuiai'vi . -i-;\a{r;t-=i.-ftiiiUJt-UUt F-agr.:' vrttur.r rL.rLsler.

Indikatar Kinerja Utama ;

Pemturan *tenteri Negara Pendayagunaan Apara*r Nqara (Men PAf'l)

Nomor : 5fJ31/lil.PAltU1A2004 tentang Penehpan Kinerja serta ssuaidengan Tugas Pck+k dan Fwgt$ ;

Feraturan f{enteri |ryffi F€f*1qgunaan Aparatur Negara danRefsrmasi Eirokr#i (fk pAlS & R8) Nomcr : 11 Tahun 2S11 tentang

3.

4.

7.

lvlemperhatikan

Menetapkan

Ferbma

Kedua

Tembiisan disai-:rpaikan kepada "r irt :

a. Ke$a !'lahlernah Agung RI di Jalclta ;

b. Wakil ketua lilahkamah Agung RI Bidang Yudisialdi Jakarb ;

c. Wakii keiua i4ahi<amah Agung Ri Bkiang Non r-udisiaiciijakaria ;

d. Para KSue F{uda Mahkarnah Agung RI di lalerta;e. Panitera Mahicmah Ag*ng RJ diJalqarta ;

t Sekrebns Mahkamah Agr:ng R-J {li-lakarb ;g. Para Belon I di Ungkungnn !{ahlamah Agung RI dilalqarta ;

h. l(etua PengadihnTi*ggi Sandungdi Eandung;

i. K*ua Pengadilan l!€g€rt Sukabumi {sebagai laporan} ;

]. Arstp-

9enyampaian Laporan Akunbbilitas Kinerja Tahun 201? dan SckumenPenetapan Kinerja Tahun ?S12 ;

: Hasil RapatTanggal 18 *pFmber 2013 hntang Pembenil:kan Tim Penyusunanlaporan Akrrnbtrilitas Kinerya Insbnsi Pemerinbh {IAKIP) bhun 7013 padaPengadilan Negesi Sukabumi.

F{EMUTUSI(AN

f'!*nunjuk da* nengangkat yang rian€nya terseb*t pada lajur dua dalam jabatan

sebagairnana teffiritum dalam lajur tign daftar lampiran surat keputusan ini.

Surat Keputusan ini herlaku seiak hnggal ditetapkan dengan keEntuanbahwa apabila dikemudian hariternyah terdapat kekeliruan dalam keputusan iniaka* diadakan perkikan sebagaimana mstinya ;

Ditetapkan di: S UK "4, B UM I

: l8 September 2013

NEGER{ SUKABTTMI

wlr.aRso, sE MH.19&612 I *$1

LAi{P:L{N Sl}R.{T KEPUTUSAN KETU.A PE}'IGADIr-{N I']E*SRISUKABUMI TSNTANC PAMBSNTUKAN TIM LAPORA.ilI AI{LT{TABILITASKINERTA TNSTA.NSI PES{ERTNTAfl { LAKIP il,rorvrCIR :w11-u4l q6Q /KP.s1.01/stvrx/2013]-:rnn:l . lft {snfsmhar ?n1?. av vvt *.t.

PsruNi{-,1trtN DALAMTIIVI LAKTP SEEACAI

I 7 -14

I H. DAf ilY I}.'ILARSS" SH"h{HN{P 195*{15*3 19861? t #}l

Ite*rr* Pencxlilcr Rle a+ri

$ukabtuiPrlinJrnc

]-. wAul'Ll PR qSSTYO MBO1fO, SH.MHNIP 19S30531 t98*{}3 I f{}3

Wakil KstuaPergadilanNecsri Sukabsrrli

Kefua Tirn LAKIP

H, S U}IRMAN fuIUSLIM" sH.MH.NIP. 1955il.3l3 l9$l*3 t {ifi?

Fanitera f Seliretaris lValcil Keh.ta Tim LAKIP

4 SUGTRL SH.ilIP 196311I9 t99l*3I {}S3

trVakil P*nitera Kocrdi**ter Tim EidangTetr*is

EDI SUPRLE.}I. SE-NIP. 196t0S12 t994*3 I {X}3

Wakil Selret*ris Koordinator Tim BidangAdrninisba$i

6 WIDYATIHSRI KLTNCORO YAKTI. SH.tv{HNIP 19?7t?$4 2fr]?12 ? 0CI2

Hakim Anggata

7 HARIS FAtrTLLAH, SH"NIF. 196308r)l t9'i6$3 l rX]5

P*nite.ra Mnda Perd*tc Anggeta

s. TJETJEP HIDAYATN{P r95?t tiir 197713 I {S1

Pardtera btuda Hukum Anggota

9" DJN.DJAN G S L'DARMA].INrP 195?12t2 19?6$3 i {S?

Psritrv* MrrdaPidana 3,rggr:f*

1S. ILHAh4 SAFUTRA- ST..STi.NlP. 1983 0514:SS6{14 I $S?

Ilepala Sub E*gia*Ksumearr

Anggota

II IYAN RUHYANAlTtn lall/n+tn I&nA^r I rua!\ta- t:ttllllrJ4? t??uuJ t wJ

Kepala Sub. Eagianv -^ -----,-:--fuEreTB'UCII

Anggota

t2. EKAhIIruA$AT{NtP t9?3042! i1.'93$3 ? tll I

Kepal* Sub. Bagian Uru*m Auggata

t: A ?\tfll}F tr{NIP. IgTSUrlt :C$904l S*:

Q*a{D@,la*n / L--3:.

t4 TAUFIQ HIDAYAruRAHMAN, SH.NIP. 19*105?r) 2S11S1 : 008

SturfP€rd*ta Anggota 1IT

15 AGLNG NUGROHO. STNIP. 1983$423 2{[t8l I {t13

Sta{ Keumsat Anggota I lT

NEGSRI SUKABITT4IPgfiTq4_srLAH

-i;i:,.,'; f,-ii1 lr'+" t]'.- il - , -: ,l I \-4.- 1\..'. -t /l "r'f. /^ .\l

(\':'.-/H ll\"1l"-(tr- iNL"\|'/

,','t.t {!: r.*

i :.,1

,.

ILAESO. SH.MH.t9861: t 00t

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP ... · Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus

Documents