LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · 2017. 10. 19. · LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANPERIZINAN

KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanJalan Pemuda I Nomor 5 Telp. (0273) 5328180

[ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Page 35

Kata Pengantar

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan

Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016. LKjIP ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam

mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat

tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Proses kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri

telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan

Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi di

masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran. Melalui

penyusunan LKJiP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good

governance dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan

pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan

kinerja di masa mendatang.

Wonogiri, Desember 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIJINAN

KABUPATEN WONOGIRI

EKO SUBAGYO, SH.MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680111 199503 1 002


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………..

Daftar Isi……………………………………………………………………………………..

Ikhtisar Eksekutif …………………….………….……..……………….………….………

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…………….………….……..……………….………….………B. Landasan Hukum…………………….……..……………….………….………C. Maksud dan Tujuan……………………….……..…………….………….……D. Gambaran Umum Organisasi…………….……..……………….…….…….E. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana……………….…………

a. Susunan Kepegawaian………….……..……………….………….……b. Sarana dan Prasarana……….………...……………….………….……

BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis……………………………………………………………..1. Visi………………………………………………………………………….2. Misi………………………………………………………………………….3. Tujuan………………………………………………………………………4. Strategis…………………………………………………………………...5. Sasaran…………………………………………………………………….

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016………………………………………....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran…………………………………………B. Akuntabilitas Keuangan………………………………………..……………C. Evaluasi dan Analisis Kinerja…………………………………………………

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan…………………………………………………B. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja.

….....................................................................................................C. Strategi Pemecahan Masalah………………………………………………

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2

3

4

6

8

11

11

15

15

16

19

19

19

20

21

21

22

27

32

33

35

35

36

D. 37

IKHTISAR EKSEKUTIF


Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri

dibentuk dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, dan pengisian perangkatnya

dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri sebagai

unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok

“Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman

Modal dan Pelayanan Perijinan”

Guna menyelaraskan tugas pokok yang dibebankan tersebut, Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri dalam merumuskan

Visi maupun misi masih mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 yaitu ”

Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing

dan Demokratis ”, Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

(1). Mengelola pemerintahan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif dan demokratis terpercaya yang meliputi unsur manajemen

keuangan, manajemen pelayanan dan manajemen hukum dan pengawasan

dengan semboyan Sukses sebagai pola managerial yang memiliki makna

sebagaimana penjelasan singkat dalam visi ;

(2). Meningkatkan kualitas hidup Manusia Wonogiri melalui peningkatan kualitas

pendidikan dan pelatihan dengan program Wonogiri Pintar, peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera,

Peningkatan Kualitas Kesehatan dengan Program Wonogiri Sehat serta Wonogiri

Beriman sesuai dengan Agama dan Keyakinan masing-masing Mengedepankan

Sikap Toleransi Antar Umat ;

(3). Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan memperkuat

Prioritas Pembangunan di Desa ;

(4). Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di segala Bidang

sehingga Wonogiri dapat maju dan bangkit bersama daerah-daerah lain ;

(5). Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di Masyarakat

Wonogiri ;

(6). Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang ;

(7). Mengembangkan Seluruh Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri unruk

Kemaslahatan Rakyat Wonogiri.

Untuk menopang Misi Bupati Wonogiri Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perijinan Kabupaten Wonogiri didukung dengan penetapan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan daya tarik dan kepeminatan penanaman modal di Kabupaten

Wonogiri, serta meningkatkan dan mewujudkan kerjasama penanaman modal;


b. Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan dan non perijinan

penanaman modal untuk mewujudkan daya saing daerah ;

c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberian insentif dan kemudahan

penanaman modal bagi para pelaku usaha baik UMKM, Menengah dan Besar

untuk mewujudkan daya saing daerah ;

d. Terlaksananya pengendalian penanaman modal melalui upaya pemantauan,

pembinaan dan pengawasan penanaman modal ;

e. Meningkatkan responsibilitas atas permasalahan-permasalahan bidang

penanaman modal di daerah ;

f. Meningkatkan dukungan manajemen dan koordinasi terhadap instansi terkait bagi

peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang penanaman modal ;

g. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang diarahkan bagi peningkatan

daya saing penanaman modal.

h. Mewujudkan integrasi pelayanan investasi melalui sistem informasi berbasis

tehnologi informasi dalam bentuk Wonogiri Invesment Card.

Sesuai dengan tugas pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Kabupaten Wonogiri, maka keberadaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perijinan terfokus mendukung tercapainya Misi Bupati Wonogiri yang ke-4 yaitu “

Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di segala Bidang

sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama Daerah-daerah Lain “’

Dengan penetapan tujuan di atas, pada tahun 2016 Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan 9 (Sembilan)

program dan 46 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.808.369,00 ( Satu

milyar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan rupiah )

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil monitoring

dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran dari masing-masing tujuan menunjukkan

bahwa nilai pencapaian tujuan sebesar 89%. Pelaksanaan Program/Kegiatan pada

Tahun 2016 secara umum telah dapat dilaksanakan dan sejak tahun 2014 telah

mendapatkan Hak akses dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) Republik

Indonesia serta telah melaksanakan pelayanan perijinan SPIPISE untuk memproses

perijinan penanaman modal.

Pencapaian tujuan-tujuan tersebut masih mengalami beberapa kendala

diantaranya adalah belum optimalnya koordinasi lintas SKPD terkait potensi investasi,

belum optimalnya kerjasama dan promosi investasi Daerah yang mengakibatkan

jumlah investor di Kabupaten Wonogiri belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Selain itu, dukungan yang kurang optimal terhadap potensi investasi karena

kekurangsiapan sumberdaya sarana prasarana dalam menarik investor serta

terbatasnya lahan dan infrastruktur.


Adapun langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk beberapa kendala

dimaksud diantaranya adalah dengan menetapkan kebijakan yang merupakan rambu-

rambu pelaksanaan strategis yaitu :

1. Memperkuat peranan penanaman modal dalam perekonomian daerah, serta

mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan di daerah ;

2. Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman

modal secara profesional, dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai ;

3. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran

dan peningkatan ekonomi daerah dan perekonomian masyarakat ;

4. Mewujudkan dukungan dan peran serta masyarakat dan para pelaku usaha demi

terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif.

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Salah satu prinsip kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, yang salah

satunya diukur dengan konsistensi dan kesesuaian dokumen perencanaan, baik antar

waktu, antar pemerintah dan antar fungsi. Akuntabilitas merupakan azas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (UU Nomor 28 tahun 2000).

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP) yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 25 Tahun 2012, yang

merupakan gabungan dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

merupakan lembaga baru yang secara resmi di bentuk lembaganya bulan Oktober

2013. BPMPP diharapkan bisa mendorong investasi di Kabupaten Wonogiri melalui

penyusunan kebijakan penanaman modal, pemberian pelayanan informasi penanaman

modal, pengembangan kerjasama penanaman modal, proses pelayanan perizinan

investasi yang sederhana, mudah dan murah, pemberian kemudan dan insentif

penanaman modal, serta pengendalian penanaman modal. Penggabungan lembaga

ini, selain merupakan amanah undang-undang, juga merupakan upaya mempercepat

pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-

2021, sesuai dengan tugas pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Kabupaten Wonogiri, maka keberadaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perijinan terfokus mendukung tercapainya Misi Bupati Wonogiri yang ke-4 yaitu “


sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama Daerah-daerah Lain “.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, terdapat

dua tujuan pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan yaitu :


Wonogiri, serta meningkatkan dan mewujudkan kerjasama penanaman modal;




penanaman modal bagi para pelaku usaha baik UMKM, Menengah dan Besar

untuk mewujudkan daya saing daerah ;

d. Terlaksananya pengendalian penanaman modal melalui upaya pemantauan,

pembinaan dan pengawasan penanaman modal ;




f. Meningkatkan dukungan manajemen dan koordinasi terhadap instansi terkait bagi

peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang penanaman modal ;

g. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang diarahkan bagi peningkatan

daya saing penanaman modal.

h. Mewujudkan integrasi pelayanan investasi melalui sistem informasi berbasis

tehnologi informasi dalam bentuk Wonogiri Invesment Card.

Guna mencapai tujuan tersebut, penerapan prinsip-prinsip manajemen, dimana

Perencanaan Pembangunan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi pembangunan

merupakan satu kesatuan proses, guna menjamin kesesuaian antara tujuan yang

direncanakan dengan hasil akhir dari sebuah proses pembangunan. Dalam proses

tersebut, indikator kinerja yang merupakan cerminan dari kinerja yang direncanakan,

merupakan instrumen yang sangat vital guna mengukur seberapa jauh capaian dari

setiap tahapan. Transformasi input, menjadi proses, kemudian keluar output dan

kemanfataan harus jelas terukur, sehingga akan menjamin efisiensi dan efektivitas

sebuah program/ kegiatan. Oleh sebab itu perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

yang memuat perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan

pencapaian sasaran/ organisasi. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri memobilisasi seluruh sumberdaya, baik dana

yang dialokasikan di tahun 2016, maupun sumberdaya manusia, dengan mendorong

seluruh kinerja tim pelaksana kegiatan maupun dengan dukungan sarana dan

prasarana yang tersedia di BPMPP.Selain itu aspek-aspek external juga menjadi perhatian, karena begitu

dinamisnya perubahan lingkungan, baik lingkungan regional, nasional maupun global

yang terjadi, yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Selain itu karena

beberapa program dan kegiatan bersifat koordinatif, maka keberhasilan pelaksanaan

program dan kegiatan tersebut sangat ditentukan oleh dukungan dari SKPD lain di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 4724);5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 4614);7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 4663);8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;


15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan

Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 510);17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan

Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

517).19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri ( Lembaran

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Kabupaten Wonogiri Nomor 86 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 25 Tahun 2012 tentang perubahan atas

peraturan daerah Kabupaten Wonogiri nomor 11 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri ( Lembaran

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 nomor 25 tambahan lembaran Daerah

Kabupaten Wonogiri nomor 121 );20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun

2016-2021 ( Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 );21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten

Wonogiri Tahun 2012 Nomor 14);22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016 ;23. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun

Anggaran 2016 ;24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun Anggaran 2016 ;25. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun Anggaran 2016 ;


26. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas

Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perijnan Kabupaten Wonogiri;27. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas

Jabatan Struktural Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Kabupaten Wonogiri;28. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 adalah

untuk mengetahui pencapaian tujuan/ sasaran organisasi dan realiasi pencapaian

kinerja utama. Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016

yakni menyajikan informasi sebagai bahan evaluasi kinerja bagi Kepala Daerah,

sebagai bahan acuan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program kerja

SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan di Bidang Penanaman Modal.

.

D. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Wonogiri dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 Tentang

Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja, maka Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok ”

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan “

Sedang untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman

modal dan pelayanan perijinan;

c. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama

penanaman modal, pelayanan perijinan, serta pengendalian dan pengembangan;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan

perijinan;

e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;


f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan sebagaimana tertuang

pada paragraf 12 pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 maka Susunan

Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahi :

1. Sub bidang Promosi Penanaman Modal;

2. Subbidang Kerjasama Penanaman Modal;

d. Bidang Pelayanan Perijinan, membawahi :

1. Subbidang Perijinan Penanaman Modal dan Jasa Usaha;

2. Subbidang Perijinan Tertentu dan Pelayanan Lainnya;

e. Bidang Pengendalian dan Pengembangan, membawahi :

1. Subbidang Pengendalian dan Pengaduan;

2. Subbidang Pengembangan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perijinan Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:


BAGAN ORGANISASIBADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN

KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA

SEKRETARIAT

SUBBAGIANPERENCANAANDAN KEUANGAN

SUBBAGIANUMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBIDANGKERJASAMA

PENANAMAN MODAL

SUBBIDANGPROMOSI

PENANAMAN MODAL

BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA

PENANAMAN MODAL

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

SUBBIDANG

PERIJINAN TERTENTU DANPELAYANAN LAINNYA

SUBBIDANGPERIJINAN PENANAMANMODAL DAN JASA USAHA

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN

SUBBIDANG PENGEMBANGAN

SUBBIDANG PENGENDALIAN DAN

PENGADUAN

BIDANG PENGENDALIAN DAN

PENGEMBANGAN


E. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana

a. Susunan Kepegawaian

Sumber daya aparatur sebagai pelaksana kinerja pada Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri

keadaan per tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari 24 (Dua puluh

empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perincian seperti

table 1.1

Tabel. 1.1

Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan

Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti oleh Pegawai Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri adalah

sebagai berikut :


Tabel 1.2Diklat Teknis dan Fungsional yang pernah diikuti Pegawai

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri

b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan operasional Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri

menempati lokasi di Jalan Pemuda I Nomor 5 Wonogiri Telephon

(0273) 5328180 dan kode wilayah 57612 yang dipergunakan untuk

rutinitas kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasional guna

menunjang kegiatan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perijinan antara lain :

1. Kendaraan Dinas terdiri dari Kendaraan Roda 4 sebanyak 4 unit;

2. Kendaraan Roda Dua sebanyak 5 unit ;

3. Komputer sebanyak 21 unit ;

4. Laptop/netbook 11 unit ;

5. Printer 16 unit;

6. UPS Prollink 5 unit;

7. Mesin Fotocopy 1 unit ;

8. Scaner 2 unit ;

9. Barcode Scaner 1 unit ;

10. Filling kabinet brother 16 buah;

11. Meja Kerja 24 buah ;


12. Meja Kursi Tamu 1 set;

13. Kursi kerja sebanyak 48 buah ;

14. Mesin Ketik 2 unit;

15. Peralatan Promosi antara lain 2 buah Neon Box, 4 buah Roll

Banner, 1 buah Pita Rotari Light Box, 1 buah Banner Elektrik, 1

buah Fillow Rotari Oval, dan 2 buah Spot Light, 1 buah vitrin

etalase;

16. Power speaker/CD Sharp 1 buah , DVD player Samsung 1 buah;

17. Pesawat Telephon 4 unit dan 2 unit telephon faximile ;

18. Camera Digital 2 buah ;

19. AC Split 11 unit ;

20. Genset 1 unit ;

21. LCD Proyektor 2 unit ;

22. Dispenser 2 unit.

23. TV 4 unit ;

24. Lemari besi (Roll Opack) 1 unit,

25. Almari Besi 7 unit.

26. Aplikasi Sinyandu 1 sistem


BAB II

RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA

Tahun 2016 adalah merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Wonogiri , untuk itu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perijinan Kabupaten Wonogiri, yang merupakan gabungan dari Kantor

Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri dan Kantor Pelayanan Perijinan

Kabupaten Wonogiri, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya , telah

menetapkan sasaran utama yang akan dicapai pada Tahun 2016, dimana

sasaran utama tersebut meliputi :

a. Meningkatnya ketertarikan dan kepeminatan penanaman modal melalui

kegiatan promosi potensi dan daya saing daerah, serta kerjasama

penanaman modal dalam rangka mendorong meningkatnya realisasi

penanaman modal ;

b. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kinerja pelayanan perijinan dan non

perijinan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai guna

peningkatan realisasi pananaman modal ;

c. Terlaksananya pelayanan pemberian insentif dan pemberian kemudahan

penanaman modal yang efektif dan efisien bagi para pelaku usaha guna

meningkatnya realisasi penanaman modal ;

d. Terlaksananya pelayanan pemantauan, pembinaan dan pengawasan

kegiatan penanaman modal yang efektif dan efisien ;

e. Meningkatnya dukungan dan peran serta masyarakat dan para pelaku

usaha melalui Wonogiri Business Forum, untuk mewujudkan kerjasama

dan kemitraaan penanaman modal ;

f. Meningkatkan dukungan manajemen dan koordinasi dengan instansi terkait

untuk peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna

meningkatnya daya saing daerah ;

g. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal, untuk

mendukung peningkatan daya saing penanaman modal.

h. Terwujudnya integrasi pelayanan investasi melalui sistem informasi

berbasis tehnologi informasi dalam bentuk Wonogiri Invesmenf Card.

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk

mendukung tercapainya Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perijinan Kabupaten Wonogiri yaitu ” Mewujudkan Iklim Penanaman Modal

yang Berdaya Saing ”. Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun

2015 telah dilaksanakan 9 (Sembilan) program yang dijabarkan kedalam 46

(empat puluh enam) kegiatan.


A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun

dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang

timbul. Rencana strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari

kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Wonogiri dan merupakan

landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5

(lima) tahun yaitu sejak 2016-2021.

Untuk mewujudkan Rencana strategis perlu ditunjang dengan Visi, Misi,

Tujuan maupun Sasaran yang rasional. Adapun Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan

Sasaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten

Wonogiri adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada

masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021 yaitu ” Membangun Wonogiri

Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis

”. Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Wonogiri tersebut, maka Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri memiliki Visi “


sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama Daerah-daerah Lain “

Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan tersebut

mengandung makna bahwa dalam mewujudkan masyarakat Wonogiri yang

bebas dari kemiskinan maka diperlukan investasi yang berkelanjutan. Makna

dari investasi yang berkelanjutan yakni investasi pada kegiatan yang produktif

dengan mengoptimallkan sumber daya lokal (SDA dan SDM) yang terus

menerus berkembang, ditunjang oleh terciptanya iklim investasi yang kondusif

bagi penanam modal yang telah ada dalam menjalankan usahanya dan

peningkatan realisasi penanaman modal yang baru.

2. Misi

Guna mencapai Visi 2016-2021, maka Misi Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:


a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi promosi investasi guna mewujudkan

daya tarik dan minat penanaman modal, serta mengembangkan kerjasama

dan kemitraan penanaman modal;

b. Meningkatkan kualitas dan kinerja Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

yang didukung sarana dan prasarana yang memadai;

c. Meningkatkan dan memperluas sasaran pemberian insentif dan pemberian

kemudahan penanaman modal;

d. Terlaksananya pengendalian penanaman modal melalui upaya

pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal;

e. Meningkatkan responsibilitas atas permasalahan-permasalahan di bidang

penanaman modal;

f. Menginisiasi Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal;

g. Mewujudkan integrasi pelayanan penanaman modal.

3. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, telah ditetapkan tujuan yang akan

dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam waktu

5 (lima) tahun, yaitu:


Wonogiri, serta meningkatkan dan mewujudkan kerjasama penanaman

modal;




penanaman modal bagi para pelaku usaha baik UMKM, Menengah dan

Besar untuk mewujudkan daya saing daerah ;

d. Terlaksananya pengendalian penanaman modal melalui upaya

pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal ;



f. Meningkatkan dukungan manajemen dan koordinasi terhadap instansi

terkait bagi peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang

penanaman modal ;

g. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang diarahkan bagi

peningkatan daya saing penanaman modal.

h. Mewujudkan integrasi pelayanan investasi melalui sistem informasi

berbasis tehnologi informasi dalam bentuk Wonogiri Invesment Card.


4. Strategis

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan melaksanakan strategi

sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

diantaranya sebagai berikut :

a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi dan kerjasama penanaman

modal dengan menitik beratkan pada keunggulan potensi dan daya saing

daerah ;

b. Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan dan nono perijinan

penanaman modal secara profesional, dan didukung dengan sarana dan

prasarana yang memada

c. Meningkatnya nilai dan realisasi penanaman modal dengan lebih

mengefektifkan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman

modal, serta terlaksananya pengendalian melalui pemantauan, pembinaan

dan pengawasan penanaman modal

d. Mendukung dan mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang

kondusif guna terciptanya dan terwujudnya daya saing daerah ;

e. Meningkatnya dukungan manajemen dan koordinasi dengan instansi

terkait, bagi penyediaan infrastruktur yang menunjang dan mendukung

peningkatan daya saing penanaman modal. dan peran serta masyarakat

dan para pelaku usaha dalam Wonogiiri Business Forum, guna terciptanya

iklim yang kondusif bagi penanaman modal ; ;


bagi peningkatan infrastruktur daerah sebagai penunjang penanaman

modal ;

g. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pelayanan penanaman

modal yang lebih memadai ;

5. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu

5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya ketertarikan dan kepeminatan penanaman modal melalui

kegiatan promosi potensi dan daya saing daerah, serta kerjasama

penanaman modal dalam rangka mendorong meningkatnya realisasi

penanaman modal ;


b. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kinerja pelayanan perijinan dan non

perijinan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai guna

peningkatan realisasi pananaman modal;

c. Terlaksananya pelayanan pemberian insentif dan pemberian kemudahan

penanaman modal yang efektif dan efisien bagi para pelaku usaha guna

meningkatnya realisasi penanaman modal;

d. Terlaksananya pelayanan pemantauan, pembinaan dan pengawasan

kegiatan penanaman modal yang efektif dan efisien;

e. Meningkatnya dukungan dan peran serta masyarakat dan para pelaku usaha

melalui Wonogiri Business Forum, untuk mewujudkan kerjasama dan

kemitraaan penanaman modal;


untuk peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna

meningkatnya daya saing daerah ;

g. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal, untuk

mendukung peningkatan daya saing penanaman modal;

h. Terwujudnya integrasi pelayanan investasi melalui sistem informasi berbasis

tehnologi informasi dalam bentuk Wonogiri Invesmenf Card.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Dalam Tahun 2016 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Kabupaten Wonogiri, telah menetapkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun

waktu satu tahun. Adapun dalam penetapan kinerja tersebut maka sasaran,

indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1Penetapan Kinerja Tahunan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri Tahun2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2)(3)

Penyelenggaraan promosi

penanaman modal yang

menjadi kewenangan daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah potensi usaha yang

merupakan potensi investasi

dalam daerah Kabupaten/

Kota untuk dipromosikan

kepada penanam modal

(dengan potensi yang

terukur)

81 potensi

usaha


Pelayanan perizinan dan non

perizinan secara terpadu 1

(satu) pintu dibidang


menjadi kewenangan daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen perizinan dan

non perizinan penanaman

modal pertahun yang

perizinannya menjadi

kewenangan Kabupaten/Kota

201 dokumen

Pemantauan pembinaan

pengawasan dan fasilitasi


perizinannya dikeluarkan oleh

pemerintah daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah perusahaan


dilakukan

pemantauan,pembinaan,

pengawasan dan fasilitasi


perizinannya dikeluarkan

Pemerintah Kabupaten/ Kota

81

perusahaan

Disamping melakukan penetapan kinerja sebagaimana tersebut diatas,

maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri

Tahun 2016 juga melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi. Program dan Kegiatan yang

dicapai dalam tahun 2016 meliputi 9 program dan 46 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2Perjanjian Kinerja

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri Tahun2016

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

TargetProgram/Kegiatan

Anggaran(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

Penyelenggaraan penanaman modalyang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam daerah Kabupaten/Kota untuk dipromosikan kepada penanam modal

81potensiusaha

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Peningkatan Fsailitasi terwujudnya kerjasama strategis antara Usaha Besar dan UKM

50.000.000


(dengan potensi yang terukur)

- Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi Kabupaten Wonogiri

- Peningkatan Fasilitasi Pameran

- Fasilitasi CJIBF

- Fasilitasi Pengelolaan data IKM

- Koordinasi Penyusunan Kebijakan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

- Fasilitasi dan Koordinasi kerjasama dibidang Investasi

- Fasilitasi Wonogiri Bussines Forum

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,sarana dan prasarana investasi Daerah

- Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi Sektor Potensial

15.000.000

80.000.000

30.000.000

16.000.000

30.000.000

50.000.000

50.000.000

30.000.000

Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu)

Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan

201 dokumen

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan


pintu dibidang penanaman modalyang menjadi kewenangan daerah Kabupaten /Kota

penanaman modal pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kabupaten/kota

- Penyusunan Profil Perusahaan

- Pendataan Perizinan

- Operasional Pelayanan Perijinan

- Sosialisasi PTSP

6.000.000

269.705.000

140.000.000

40.000.000

Pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modalyang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan pemerintah kabupaten/ kota

81 perusahaan

Program promosi dan kerjasama investasi-Peningkatan Kegiatan pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi Investasi

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal

- Fasilitasi Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal

- Fasilitasi sistem informasi penanaman modal di daerah

30.000.000

16.600.000

35.000.000

15.000.000


Efisiensi pembelanjaan daerah

Pemenuhan sarana prasarana perkantoran

100,00% Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparaturProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

262.064.000

580.000.000

3.000.000

25.000.000

35.000.000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada

pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Kinerja Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016

tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui

berbagai kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri dimaksud

merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan

pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2016 ada 3 (tiga) aspek

yang dibahas yaitu :

a. Pengukuran Pencapaian Sasaranb. Akuntabitas Keuanganc. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran

dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

a. 90% – 100% = Amat Baikb. 80% – 89% = Baikc. 50% – 79% = Cukup Baikd. < 49% = Kurang

Penjelasan berikut akan diuraikan mengenai pengukuran pencapaian

sasaran, akuntabilitas keuangan, evaluasi dan analisis kinerja, termasuk di

dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah

yang diambil guna mengatasi kendala dan permasalahan.

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran merupakan hal yang penting dalam

manajemen program secara keseluruhan, karena sasaran yang dapat diukur

akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja yang

dilakukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten

Wonogiri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja setiap tahun secara


berkelanjutan guna mencapai Visi dan misi Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri yang telah ditetapkan serta atas

amanah/tugas yang harus diemban sebagai salah satu unit kerja di Kabupaten

Wonogiri.

Pengukuran pencapaian sasaran merupakan suatu alat manajemen

yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan

akuntabilitas, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja di Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri,

membandingkan dengan rencana kerja dan tujuan strategis sehingga dapat

melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap

kegiatan maka disusun indikator kinerja kegiatan yang merupakan proses

identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi. Penetapan indikator kinerja

kegiatan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten

Wonogiri didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan mempertimbangkan

tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang diorganisir.

Hingga akhir tahun 2016, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perijinan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan seluruh kegiatan yang

menjadi tanggungjawabnya. Adapun seluruh capaian sasaran dapat dilihat

sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan daya tarik dan kepeminatan penanaman modal di

Kabupaten Wonogiri, serta meningkatkan dan mewujudkan kerjasama

penanaman modal;.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan

sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya.

Adapun pengukuran kedua sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Terealisasinya keikutsertaan dalam pameran promosi potensi investasi

Sebagai upaya promosi potensi investasi dalam tahun 2016

direncanakan mengikuti 3 (tiga) event pameran dan 1 (satu) kegiatan

Temu Usaha/Matchmaking, yang dibiayai dari anggaran APBD

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016. Dari ketiga target tersebut, Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri, dapat

mengikuti semua event yang telah direncanakan. Kegiatan Pameran

tersebut meliputi Java Expo 2016 yang dilaksanakan di Solo Paragon

Mall pada tanggal 4 sampai dengan 8 Mei 2016, Pameran Hari Jadi

Kabupaten Magetan yang dilaksanakan di Magetan, pada tanggal 12

sampai dengan 17 Oktober 2016, dan Fasilitasi CJIBF yang


dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 22

Oktober 2016.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran 2,

diantaranya adalah :

1. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan promosi maupun

pameran investasi daerah;

2. Konsep pameran yang belum terfokus untuk mendukung

investasi secara langsung.

b. Terealisasinya Kegiatan Temu Usaha/ Matchmaking

Sebagai upaya menarik calon investor maka selain dilaksanakan

kegiatan pameran potensi investasi, direncanakan pula kegiatan temu

usaha melalui Temu uasaha antara Usaha Kecil Menengah dengan

Usaha Besar melalui Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya

Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

( UKM ) yang diilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri

pada tanggal 27 Oktober 2016.

c. Meningkatnya jumlah realisasi penanaman modal

Sasaran strategis dari urusan penanaman modal adalah meningkatnya

jumlah investor di Kabupaen Wonogiri. Dalam tahun 2016 ditargetkan

jumlah investor mencapai ….. orang/usaha dan terealisasi sebanyak

1.102 investor , dengan jumlah dana/investasi yang ditanamkan

sebesar Rp. 987.046.400.000- dan membuka peluang penyerapan

tenaga kerja sebesar 7.473 orang.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini ,

diantaranya adalah :

1. Terbatasnya sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas di

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten

Wonogiri;

2. Masih rendahnya minat investor untuk menanamkan modal di

Kabupaten Wonogiri;

3. Belum tersedianya lahan khusus kawasan industri;

4. Infrastruktur yang kurang memadai.

5. Masih rendahnya minat investor yang berinvestasi di Kabupaten

Wonogiri;

6. Kurangnya pendataan peluang potensi investasi;


7. Minimnya penyebarluasan informasi tentang peluang/ potensi

investasi kepada para pelaku usaha.

2. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan dan non

perijinan penanaman modal untuk mewujudkan daya saing daerah.

a. Pelayanan SPM Penanaman Modal

Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, acuan utama pelayanan yang

diberikan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanaman Modal,

dimana dari 7 (tujuh) indikator yang ada , Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan

seluruhnya sehingga untuk saat ini pelaksanaan SPIPISE sudah

diterapkan di Kabupaten Wonogiri.

b. Proses layanan perizinan yang cepat

Salah satu indikator proses layanan adalah semakin cepatnya proses

layanan perizinan maupun non perizinan yang dilaksanakan.

Ditargetkan proses layanan perizinan penanaman modal bisa

terselesaikan dalam waktu 3-14 hari, dengan berbagai upaya target

tersebut bisa dipenuhi bahkan proses penyelesaian perijinan dapat

dipersingkat dan dapat diselesaikan dalam waktu 1 – 7 hari.

3. Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberian insentif dan

kemudahan penanaman modal bagi para pelaku usaha baik UMKM,

Menengah dan Besar untuk mewujudkan daya saing daerah




Tersusunnya Kebijakan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Penanaman Modal, Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal merupakan bentuk

nyata keberpihakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam usaha

meningkatkan daya saing daerah dalam rangka menarik minat para

investor agar tertarik menanamkan modal/investasi di Kabupaten Wonogiri.

Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan tersebut diatur dengan

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Pemberian

Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal pada Usaha Mikro

dan Kecil.


4. Tujuan 4 : Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal

melalui upaya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal.




a. Pemberian bimbingan pelaksanaan penanaman modal kepada

masyarakat dunia usaha.

b. Agar kegiatan usaha yang dilaksanakan tetap dalam koridor aturan yang

berlaku dan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penanaman

modal agar tidak menyimpang dari perijinan yang telah diterbitkan, telah

dilakukan upaya-upaya pemberian pembinaan kepada pelaku usaha.

Dimana dalam Tahun 2016 direncanakan dilaksanakan kepada 81

perusahaan, dan terealisasi 345 perusahaan.

5. Tujuan 5 : Meningkatkan responsibilitas atas permasalahan-permasalahan

bidang penanaman modal di daerah.

Tersusunnya laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap

pelayanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten

Wonogiri dengan mutu penilaian selalu berkategori “Baik”. Hal ini

menunjukkan bahwa masyarakat selama ini menunjukkan respon yang baik

terhadap kinerja pelayanan BPMPP Kabupaten Wonogiri.

6. Tujuan 6 : Meningkatkan dukungan manajemen dan koordinasi terhadap

instansi terkait bagi peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur

penunjang penanaman modal

a) Tersedianya data potensi investasi yang terukur dan up to date,

Ketersediaan data potensi peluang investasi yang terukur merupakan

syarat utama untuk menarik para investor, karena akan menjadi

pertimbangan para calon investor dalam menanamkan modalnya.

b) Terbentuknya Wonogiri Bussines Forum yang memfasilitasi koordinasi

pelaku uasaha dengan intansi terkait dan koordinasi antar pelaku usaha

7. Tujuan 7 : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang diarahkan

bagi peningkatan daya saing penanaman modal

Dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pada tahun anggaran

2016 BPMPP mendapat alokasi dana pembangunan gedung kantor

sebesar Rp. 500.000.000,- terealisasi Rp.467.723.000, Pengadaan

perlengkapan kantor Rp.15.000.000 terealisai Rp.15.000.000,- dan

pengadaan aplikasi Sinyandu Rp. 200.000.000,- terealisasi Rp.90.000.000,-

selain sarana dan prasarana aparatus, BPMPP juga melaksanakan


peningkatan kualitas SDM Aparatur, dimana dalam tahun 2016 telah

dikirimkan 12 PNS untuk mengikuti berbagai Bintek dalam upaya untuk

membekali para aparatur agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.

8. Tujuan 8 : Mewujudkan integrasi pelayanan investasi melalui sistem

informasi berbasis teknologi informasi dalam bentuk Wonogiri Investment

Card. Tujuan ini belum dapat terealisasi dalam tahun 2016 hal ini

disebabkan beberapa hal antara lain :

a) Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Wonogiri Investment

Card belum terpenuhi terutama ketersediaan jaringannya.

b) Kerterbatasan Sumber Daya Aparatur yang membidangi informasi

teknologi.

c) Keterbatasan anggaran APBD.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2016 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Kabupaten Wonogiri mendapat anggaran sebesar Rp. 4.134.308.000,00 yang

dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 2.325.939.000,00 dan Belanja

Langsung Rp. 1.808.369.000,00

Secara umum realisasi anggaran Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri yang bersumber dari APBD

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1Realisasi Anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Kabupaten WonogiriTahun 2016

No UraianAnggaran

(Rp)Realisasi

(Rp)%

I

II

1.

2.

3.

Belanja TidakLangsung :

BelanjaLangsung:

BelanjaPegawai

BelanjaBarang danJasa

Belanja Modal

2.325.939.000,00

1.808.369.000,00

212.419.000,00

885.950.000,00

710.000.000,00

1.979.599.187,00

1.610.707.420,00

170.832.000,00

770.267.420,00

669.608.000,00

85%

89%

80%

86%

94%


C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten

Wonogiri Tahun 2016 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang

dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan sebagaimana dalam

Lampiran Penetapan Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perijinan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016.

Dari Lampiran tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran

melalui program kegiatan yang dikelola Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri dapat terlaksana dengan baik, hal ini

terlihat dari rata-rata capaian kinerja dari 9 program adalah 89%. Sesuai

dengan skala pencapaian kinerja di atas, angka tersebut termasuk dalam

kategori di atas angka 80% - 89 % yang berarti masuk dalam kategori BAIK.

Apabila dikuantifisir pencapaian sasaran Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan tahun 2016 adalah sebagaimana Tabel di bawah ini :

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Penyelenggaraanpromosi penanaman modal yangh menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota

Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam daerah Kabupaten/Kota untuk dipromosikan kepada penanammodal (dengan potensi yang terukur )

81 potensi usaha

81 potensi usaha

100%

Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1( satu) pintu di bidang penanaman modal menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan penanaman modal pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan Kabupaten /kota

201 dokumen 1.102 izin 549%


Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten/ Kota

81 perusahaan

345 perusahaan

427%


BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten

Wonogiri sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Wonogiri sesuai

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja, mempunyai tugas pokok ”Melaksanakan Penyusunan

dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan ”. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut

berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana

dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin .

Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten

Wonogiri pada tahun 2016, berdasarkan pengelolaan data-data di atas

dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah

ditetapkan dicapai dengan kategori BAIK. Hal tersebut didukung dengan

data sebagai berikut :

a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran melalui indikator-indikator kinerja

dapat dipenuhi dengan tercapainya terget-target yang telah ditetapkan;b. Akuntabilitas Kinerja keuangan yang terealisasi 89 % dari target 100%;c. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Wonogiri

menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan. Hal ini berarti

terjadi efisiensi 11 % dari anggaran yang disediakan.

B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan pencapaian

kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan

kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

a. Minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang memahami

tentang investasi dan penanaman modal;b. Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD terkait potensi investasi;c. Belum optimalnya kerjasama dan promosi investasi daerah d. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai dalam rangka

menarik minat para investor, serta belum tersedianya lahan yang

dipergunakan sebagai kawasan industri ;e. Dukungan infrastruktur yang kurang memenuhi syarat dalam menarik

investor.f. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri yang belum

fasilitatif terhadap kebutuhan lahan yang akan dijadikan sebagai

Kawasan Industri Besar ;


C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan

tersebut adalah :

a. Menjadikan SKPD-SKPD terkait dan pelaku bisnis sebagai mitra

(partner)strategis dalam peningkatan kemajuan Bidang Penanaman

Modal;b. Selalu mengupayakan peningkatan kompetensi aparatur dengan

memperhatikan ketersediaan anggaran;c. Mengembangkan peluang potensi investasi daerah melalui pengkajian,

pemantauan, evaluasi, pembinaan, serta promosi dan kerjasama

investasi;d. Memfasilitasi pengkajian peluang investasi untuk mendorong

pengembangan produk-produk unggulan maupun perintis.e. Penyusunan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman

modal/investasi bagi Usaha Menengah dan Besar ;f. Melakukan evaluasi terhadap RTRW untuk memfasilitasi kepentingan

Usaha Besar di Kabupaten Wonogiri.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2016 pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten

Wonogiri, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk

pelaksanaan kegiatan/kinerja di masa yang akan datang agar tercapai

kinerja yang lebih baik.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN

KABUPATEN WONOGIRI

EKO SUBAGYO, SH.MHPembina Utama Muda

NIP. 19680111 199503 1 002


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · 2017. 10. 19. · LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

Documents