LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI … · LAKIP INSPEKTORAT Kabupaten Bandung Tahun 2012 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

I N S P E K T O R A T KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JANUARI 2013

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Puji dan syukur kita panjatkan ke-Hadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan

Karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Bandung telah berhasil menyusun laporan

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 tepat Waktu.

LAKIP Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012 adalah perwujudan

kewajiban suatu Intansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

/ kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu Tahun 2012 serta diharapkan

sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam

mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Bandung sebagaimana

yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2012.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LAKIP Inspektorat

Kabupaten Bandung Tahun 2012 merupakan hasil yang telah dicapai secara

maksimal,kami sangat menyadari bahwa laporan ini masih perlu untuk

penyempurnaan, oleh sebab itu segala kritik dan saran untuk lebih baiknya laporan

ini akan kami terima dengan terbuka dan penghargaan setinggi-tingginya serta

ucapan terima kasih.

Semoga laporan ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan

pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan serta dalam penetapan arah kebijakan

Inspektorat Kabupaten Bandung sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun

mendatang, khususnya Tahun 2012, akan memberikan hasil yang lebih baik, sesuai

dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang terkait.

Akhirul Kata, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada

kita semua, Amiin.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu Intansi Pemerintah kepada public pada

perinsipnya merupakan kewajiban Suatu Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)

sebagai bagian dari Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata

dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Instansi

pada Pemerintah Daerah melainkan juga untuk meningkatkan Efisiensi, Efektivitas,

Produktivitas,dan Akuntabilitas penyelenggaraan Instansi Pemerintah Daerah serta

fungsi pengawasan DPRD dan public terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat

Kabupaten Bandung tahun 2012 merupakan LAKIP kedua dalam kurun waktu

Rencana Strategis Tahun 2011-2015, dari sasaran tersebut kemudian disusun 5 (Lima)

program yang diimplementasikan dalam 23 kegiatan. Penetapan kegiatan selain

mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bandung juga

berdasarkan arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012.

Dalam LAKIP Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini disajikan

beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidak berhasilan

kinerja organisasi, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur dalam

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan

Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, telah dapat

dilaksanakan/diselenggarakan sebagaimana mestinya.

2. Inspektur Kabupaten Bandung bersama-sama dengan Pejabat Struktural di

Lingkungan Inspektorat kabupaten Bandung telah berupaya secara optimal

melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahtraan dan

keterampilan karyawan/karyawati dalam rangka mendorong kearah

profesionalitas dan peningkatan kualitas kinerja.

3. Dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, telah dilaksanakan

semuanya,namun tingkat keberhasilan dari beberapa sasaran belum berhasil

diwujudkan secara optimal.

4. Dari beberapa saran yang telah dicapai, masih terdapat perbedaan dengan

kondisi yang diharapkan. Hal ini terlihat pada indicator kinerja yang

digunakan pada pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat output,

sedangkan yang diharapkan adalah pada tingkat outcome. Penyebabnya

adalah organisasi belum secara tegas mendefinisikan indicator kinerja outcome

untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

5. Organisasi belum dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian

masing-masing sasaran. Hal ini disebabkan system keuangan yang digunakan

masih belum mengacu pada system keuangan yang berbasis kinerja secara

optimal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012

ini berisikan laporan kinerja pelaksanaan berbagai program berdasarkan sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja adalah

sebesar 90% atau mencapai criteria “BAIK”.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………….. IKHTISAR EKSEKUTIF………………………………………………………………. DAFTAR ISI……………………………………………………………………………..

i ii

iV

BAB I . PENDAHULUAN 1. Latar Belakang ……………………………………………………………... 2. Maksud dan Tujuan………………………………………………………... 3. Gambaran Umum…………………………………………………………..

1 1 3 4

BAB II. RENCANA STRATEGIS A. Rencana Strategis…………………………………………………………. 1. Visi…………………………………………………………………….. 2. Misi……………………………………………………………………. 3. Tujuan Dan Sasaran Strategis………………………………………. 4. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis……………….. B. Rencana Kinerja Tahun 2012…………………………………………….

9 9

10 11 11 13 17

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 1. Pengukuran Kinerja………………………………………………………... 2. Evaluasi Kinerja……………………………………………………………. 3. Analisis Akuntabilitas Kinerja……………………………………………. 4. Analisis Akuntabilitas Keuangan…………………………………………

40 40 41 45 48

BAB IV. PENUTUP……………………………………………………………………... 49

LAKIP INSPEKTORAT Kabupaten Bandung Tahun 2012 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan

cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna

dan dapat dipertanggung jawabkan serta bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan sebuah wujud kewajiban untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik.

Berangkat dari pemikiran diatas, Pemerintah telah menerbitkan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dimana setiap

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok, fungsi, kewenangan organisasi dan pengelolaan sumber

daya yang didasarkan kepada suatu perencanaan strategis yang


ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban

dimaksud berupa Laporan Akuntabilitas instansi Pemerintah (LAKIP)

yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi.

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang telah

dirancang dan disusun dalam format Rencana Kerja Anggaran (RKA)

yang kemudian didefinitifkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memuat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas

pokok dan fungsi serta kewenangan organisasi yang

diimplementasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan sesuai

perencanaan strategis. Selain pertanggungjawaban Kinerja, dalam

laporan ini juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran

yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan

organisasi.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana tersebut

diatas, Inspektorat Kabupaten Bandung, menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012, yang

merupakan laporan ke 2 dari lima tahun perencanaan strategis yang

akan datang.


B. Maksud Dan Tujuan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas

kinerja merupakan sarana bagi Inspektorat Kabupaten Bandung

untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh

stakeholders. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana

evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bandung

sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua

fungsi LAKIP tersebut merupakan cermin dari maksud dan tujuan

penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi

pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan maupun

penyampaian LAKIP Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012,

mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi,

LAKIP Tahun 2012 adalah sebagai sarana pertanggungjawaban

Inspektorat Kabupaten Bandung atas pencapaian kinerja selama

tahun 2012. Capaian kinerja yang dilaporkan adalah penilaian atas

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi,

Misi dan Strategi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis

Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2015.


2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi,

LAKIP Tahun 2012 adalah sebagai sarana evaluasi pencapaian

kinerja manajemen Inspektorat Kabupaten Bandung. Untuk setiap

celah kinerja yang ditemukan, manajemen Inspektorat Kabupaten

Bandung dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya

sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. Gambaran Umum

Inspektorat Kabupaten Bandung, dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Bandung, mempunyai tugas Pokok :

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta

melaksanakan ketatausahaan Inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung dipimpin oleh

Inspektur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan

teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di


daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut

diatas, Inspektur Kabupaten Bandung mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program pengawasan;

b. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi, Inspektorat Kabupaten Bandung, berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007,

adalah sebagai berikut :

1) Inspektur;

2) Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris, membawahkan :

(1) Sub. Bagian Perencanaan ;

(2) Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

(3) Sub. Bagian Administrasi Umum.

3) Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :

(1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan ;

(2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan ;


(3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang

Kemasyarakatan.

4) Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :




Kemasyarakatan.

5) Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :




Kemasyarakatan .

6) Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :




Kemasyarakatan .

8) Kelompok Jabatan Fungsional.


4. Data Personil

Data Sumber Daya Manusia yang merupakan sumber daya utama

dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut :

a. Data Personil berdasarkan Golongan

NO TINGKAT GOLONGAN JUMLAH

1.

2.

3.

4.

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

Golongan I

11

31

6

-

Jumlah 48

b. Data Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

1.

2.

3.

4.

S 2

S 1

D 3

SLTA

15

17

2

14

48


c. Data Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Teknis

dan Fungsional

NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH

1. Auditor Tingkat Terampil 4

2. Auditor Tingkat Ahli 8

3. Auditor Tingkat Ketua Tim 8

4. Bimbingan Teknis Reviu LKPD -

5. Kursus Bendaharawan Daerah 5

6. Kursus Perpajakan 18

7. Analisis Jabatan 1

8. Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 1

9. Diklat Teknis Kearsipan 1

10. Kepemimpinan Pejabat Eselon II, III dan IV 21

11. Out Bond -


BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan

pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi

pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya

manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi aspirasi

stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan

starategis organisasi.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun

eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam

memperhitungkan Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weaknesses),

Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threats) yang ada. Analisis

terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar

bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bandung merupakan

hasil dari perencanaan startegis, yaitu suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima

tahun yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang

mungkin timbul. Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Tujuan,


Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan

dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bandung dalam

penyusunannya melibatkan seluruh komponen dan merupakan

komitmen bersama seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Bandung.

1. VISI

Visi Inspektorat Kabupaten Bandung merupakan gambaran

masa depan yang diharapkan dan merupakan komitmen yang akan

memotivasi segenap anggota organisasi dalam melaksanakan

kegiatan untuk waktu 5 tahun kedepan (2011- 2015). Visi Inspektorat

Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

“ Terciptanya Akuntabilitas , Transparansi, Efisien dan Efektifitas

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui

Profesionalisme Aparatur Inspektorat Tahun 2015 “.

Visi sebagaimana dimaksud diatas, disamping merupakan

komitmen bersama seluruh unsur aparatur Inspektorat Kabupaten

Bandung, juga dalam rangka mendukung terwujudnya Visi

Kabupaten Bandung yaitu “ Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang

Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik Dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan

Berlandasan Religius, Kultural Dan Berwawasan Lingkungan “.


2. MISI

Misi Inspektorat Kabupaten Bandung merupakan implementasi dari

visi yang memuat pernyataan tentang tujuan organisasi dalam bentuk

produk dan pelayanan, nilai-nilai yang dianut serta cita-cita di masa

mendatang, sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan visi yang

telah ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Bandung mempunyai

misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Integritas dan Dedikasi Aparatur Inspektorat.

2. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pengawasan.

3. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaran

pemerintahan.

4. Meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Bandung.

5. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten

Bandung.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan

Tujuan Inspektorat Kabupaten Bandung merupakan penjabaran dari

misi organisasi yang menunjukkan arah strategis dan memfokuskan

arah semua program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

mendatang.


Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya aparat pengawas internal yang kompeten.

2. Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan SA-

APFP (Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah).

3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui

pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah.

4. Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten

Bandung melalui pengawasan pelaksanaan pembangunan.

5. Terwujudnya pelayanan prima melalui transparansi pengaduan

masyarakat.

b. Sasaran

Sasaran Inspektorat Kabupaten Bandung merupakan

penjabaran dari tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Sasaran

yang dikembangkan mencakup konsep tujuan, ruang lingkup,

arah dan kepastian dari tujuan yang ingin dicapai.

Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bersertifikasinya seluruh Pejabat Pengawas Pemerintah

Daerah yang ada di Inspektorat Kabupaten Bandung

sesuai dengan jenjang pendidikannya.

2. Terpenuhinya Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan

sebagai alat komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah


Daerah dengan para Stakeholders di Kabupaten

Bandung.

3. Semakin rendahnya jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan

Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah pada Organisasi

Perangkat Daerah Lainnya.

4. Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat

pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan

perencanaan.

5. Semakin rendahnya jumlah pengaduan masyarakat ke

Inspektorat Kabupaten Bandung.

6. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap

Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung.

4. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Strategi adalah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-

upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang kemudian

dijabarkan kedalam kebijakan dan program dengan mepertimbangkan

sumber daya aparatur Inspektorat Kabupaten Bandung serta keadaan

lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

a. Kebijakan

Kebijakan yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam

pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat

Kabupaten Bandung Tahun 2012, adalah sebagai berikut :


1. Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawas Pemerintah Daerah

dilaksanakan melalui keikutsertaan Aparat Pengawas Pemerintah

Daerah dalam Pendidikan dan Diklat Tekhnis Kepengawasan

maupun Ilmu pendukung lainnya.

2. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melaui

koordinasi dan sinergitas antar Aparat Pengawas Pemerintah

Daerah maupun dengan Objek Pemeriksaan.

3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi Aparat

Pengawas Pemerintah Daerah.

4. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan

peran Inspektorat sebagai Counsultant Partner.

5. Mengembangkan Early Warning System sebagai tindakan preventif

dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang berhubungan

dengan pembangunan fisik.

6. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan

tekhnologi informasi.

7. Mengoperasionalkan keterbukaan informasi sehingga

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah

Kabupaten Bandung.

b. Program

Program yang ditetapkan merupakan program yang berada dalam

lingkup kebijakan sebagaimana diuraikan pada Dokumen Rencana


Strategis. Setelah diindentifikasi maka ditetapkan program yang akan

dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung pada tahun 2012,

meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;

c. Kegiatan

Dari ke 6 program yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas,

diaplikasikan kedalam bentuk kegiatan yang berjumlah 27 ( dua

puluh tujuh ) kegiatan yang meliputi :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

4. Penyediaan alat tulis kantor.

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor.

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

8. Penyediaan peralatan rumah tangga.


9. Penyediaan bahan bacaan dan perturn perundang-undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman.

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

13. Penunjang kegiatan hari-hari bersejarah.

14. Pembangunan Gedung Kantor

15. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

16. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional.

17. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

18. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

20. Penyusunan laporan keuangan semesteran.

21. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

22. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.

23. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.

24. Penanganan kasus pada pemerintah dibawahnya.

25. Inventarisasi temuan pengawasan

26. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

27. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.

28. Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan

29. Fasilitasi Pengawasan Aparatur Inspektorat

30. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan.


B. Rencana Kinerja Tahun 2012

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan

dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung melalui berbagai

kegiatan tahunan.

Dalam Rencana Kinerja memperhatikan Rencana Strategis yang

telah disusun. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang

menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator

kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan,

dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan

organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Adapun

proses penyusunan Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Bandung

meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis

Inspektorat Kabupaten Bandung telah mengindentifikasikan

sasaran strategis yang ingin dicapai di Tahun 2012. Untuk setiap

sasaran strategis yang ada diidentifikasikan indikator kinerja yang

akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-

sasaran strategis beserta indikator kinerjanya dirumuskan dari

dokumen Rencana Strategis yang telah ada.


2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir RS

diidentifikasikan program-program yang akan dilaksanakan dalam

tahun 2012 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan

Untuk program yang akan dilaksanakan, Inspektorat

Kabupaten Bandung menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat

dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Inspektorat Kabupaten

Bandung menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh

indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk

tingkat kegiatan.

Sebagai gambaran untuk Rencana Kinerja Tahun 2012, secara

rinci dapat dilihat pada Lampiran Formulir Rencana Kinerja Tahunan

( Formulir : RKT ).

5. Dasar Hukum

Dalam menentukan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bandung

Tahun 2012, berpedoman kepada :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri


Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007,

tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Bandung;

3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2012,

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012;

4) Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Bandung;

5) Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2012 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bandung Tahun Anggaran 2012;

6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7) Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012-

2015.

8) Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun

2012.


6. Kegiatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis maka ditetapkan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten

Bandung pada tahun 2012 yang terdiri dari :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

4. Penyediaan alat tulis kantor.

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor.

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

8. Penyediaan peralatan rumah tangga.

9. Penyediaan bahan bacaan dan perturn perundang-undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman.

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

13. Penunjang kegiatan hari-hari bersejarah.

14. Pembangunan Gedung Kantor

15. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

16. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional.

17. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

18. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


20. Penyusunan laporan keuangan semesteran.

21. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

22. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.

23. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.

24. Penanganan kasus pada pemerintah dibawahnya.

25. Inventarisasi temuan pengawasan

26. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

27. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.

28. Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan

29. Fasilitasi pengawasan aparatur Inspektorat

30. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat

pengawasan

7. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Masukan : Dana sebesar Rp. 5.550.000,00, SDM.

Keluaran : Tersedianya dukungan biaya pengelolaan

administrasi surat menyurat dalam tahun

anggaran 2012


H a s i l : Terselenggaranya proses pengelolaan

administrasi surat menyurat dalam tahun

anggaran 2012

Manfaat : Pengelolaan administrasi surat menyurat

dalam tahun anggaran 2012 tertib

Dampak : Kinerja pengelolaan administrasi surat

menyurat dalam tahun anggaran 2012

meningkat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Masukan : Dana sebesar Rp. 18.900.000,00, sumber air &

listrik.

Keluaran : Tersedianya dukungan biaya untuk jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

selama tahun anggaran 2012

H a s i l : Terpenuhinya dukungan komunikasi,

kebutuhan air dan listrik selama tahun

anggaran 2012

Manfaat : Aktivitas kegiatan kantor lancar

Dampak : Kinerja aparatur meningkat


3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Masukan : Dana sebesar Rp. 30.727.900,00, SDM dan

Alat.

Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan

kebersihan lingkungan kantor dalam tahun

anggaran 2012

H a s i l : Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor


Manfaat : Kondisi lingkungan kantor bersih

Dampak : Semangat dan kinerja aparatur meningkat

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor


Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor dalam tahun

anggaran 2012

H a s i l : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

untuk mendukung kelancaran aktivitas

kegiatan kantor dalam tahun anggaran 2012

Manfaat : Aktivitas kegiatan kantor dalam tahun

anggaran 2012 lancar

Dampak : Kinerja organisasi meningkat


5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

dalam tahun anggaran 2012

H a s i l : Terpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan untuk mendukung kelancaran

aktivitas kegiatan kantor dalam tahun

anggaran 2012




6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor


Keluaran : Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor dalam

tahun anggaran 2012

H a s i l : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor dalam

tahun anggaran 2012





7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor dalam tahun anggaran 2012

H a s i l : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan

kantor untuk mendukung kelancaran aktivitas

kegiatan kantor dalam tahun anggaran 2012




8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Masukan : Dana sebesar Rp. 2.200.000,00

Keluaran : Tersedianya kebutuhan peralatan rumah

tangga dalam tahun anggaran 2012

H a s i l : Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah

tangga untuk mendukung kelancaran

aktivitas kegiatan kantor dalam tahun

anggaran 2012





9) Penyediaan Makanan dan Minuman


Keluaran : Tersedianya kebutuhan makanan dan

minuman dalam tahun anggaran 2012

H a s i l : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

minuman untuk mendukung kelancaran

aktivitas pelayanan dan kegiatan kantor





10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Keluaran : Tersedianya dukungan biaya untuk

menunjang kegiatan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah dalam tahun

anggaran 2012


H a s i l : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah dalam tahun

anggaran 2012

Manfaat : Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah dalam tahun



11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Masukan : Dana sebesar Rp. 10.000.000,00, SDM


menunjang kegiatan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah selama tahun

anggaran 2012

H a s i l : Terselenggaranya Lancarnya pelaksanaan

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di

dalam daerah selama tahun anggaran 2012

Manfaat : Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi di dalam daerah selama tahun




12) Peringatan Hari-Hari Bersejarah

Masukan : Dana sebesar Rp 9.500.000,00, SDM


mendukung kegiatan hari-hari bersejarah


H a s i l : Lancarnya pelaksanaan kegiatan hari-hari

bersejarah selama tahun anggaran 2012

Manfaat : Tumbuhnya kesadaran berbangsa dan

bernegara

Dampak : Kesadaran berbangsa dan bernegara

meningkat

13) Pembangunan Gedung Kantor


Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembangunan

lanjutan gedung/kantor Inspektorat

Kabupaten Bandung Tahun anggarn 2012

H a s i l : 1 unit gedung/kantor Inspektorat Kabupaten

Bandung

Manfaat : Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang

pekerjaan

Dampak : Kinerja Organisasi Meningkat


14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



rutin/berkala gedung kantor pada tahun 2012

H a s i l : Terpeliharanya gedung/kantor secara

rutin/berkala selama tahun anggaran 2012




15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

selama tahun 2012

H a s i l : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

dan tersedianya dukungan biaya BBM secara

rutin/berkala selama tahun anggaran 2012





16) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu


Keluaran : Tersedianya pakaian KORPRI bagi apartur

Inspektoran Kabupaten Bandung

H a s i l : Meningkatnya disiplin kinerja aparatur

Manfaat : Tumbuhnya disiplin kinerja yang tinggi


17) Sosialiasi Peraturan Perundang-undangan


Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialiasi peraturan

per undang-undangan (SAKIP dan INPRES

5/2004) pada tahun anggaran 2012

H a s i l : Tersosialisasikannya peraturan perundang-

undangan (SAKIP dan INPRES 5/2004) pada

tahun anggaran 2012

Manfaat : Pemahaman aparatur pemerintah terhadap

peraturan perundang-undangan meningkat

Dampak : Aktivitas penyelenggaraan pemerintahan

sesuai peraturan perundang-undangan


18) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD


Keluaran : Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

pada tahun 2012

H a s i l : Tersedianya hasil Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun

anggaran 2012

Manfaat : Tertib penyelenggaraan aktivitas kegiatan

Dampak : Kinerja dapat dipertanggungjawabkan

19) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


Keluaran : Terlaksananya penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran pada tahun anggaran

2012

H a s i l : Tersedianya hasil Laporan Keuangan

Semesteran tahun anggaran 2012

Manfaat : Tertib pengelolaan keuangan

Dampak : Pengelolaan administrasi keuangan dapat

dipertanggungjawabkan


20) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala


Keluaran : Terlaksananya kegiatan Pengawasan Internal

Secara Berkala selama tahun anggaran 2012

H a s i l : Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) kegiatan Pengawasan Internal Secara

Berkala selama tahun anggaran 2012

Manfaat : Tertib penyelenggaraan kegiatan satuan kerja

pemerintahan daerah

Dampak : Kegiatan dan kinerja satuan kerja

pemerintahan daerah meningkat

21) Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah


Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penanganan Kasus

Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah


H a s i l : Tertanganinya Kasus Pengaduan

Dilingkungan Pemerintah Daerah selama

tahun anggaran 2012

Manfaat : Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang

bersih dan bertanggungjawab


Dampak : Kepercayaan masyarakat pada pemerintah

daerah meningkat

22) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH


Keluaran : Terlaksananya kegiatan Pengendalian

Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH


H a s i l : Tersedianya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung

tahun anggaran 2012

Manfaat : Meningkatknya akuntabilitas kinerja

Pemerintah Daerah

Dampak : Mendorong terwujudnya kepemerintahan

yang baik

23) Penanganan Kasus Pada Pemerintah Di Bawahnya


Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penanganan Kasus

Pada Pemerintah Di Bawahnya dalam tahun

anggaran 2012

H a s i l : Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) Penanganan Kasus Pada Pemerintah Di

Bawahnya dalam tahun anggaran 2012


Manfaat : Pelaksanaan kegiatan pembangunan

khususnya kegiatan fisik proyek sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan

Dampak : Kualitas kegiatan pembangunan khususnya

kegiatan fisik proyek seuai dengan yang

direncanakan

24) Kegiatan Inventaris Temuan Pengawasan


Keluaran : Terlaksananya kegiatan Inventarisasi Temuan

Hasil Pengawasan dalam tahun anggaran

2012

H a s i l : Tersedianya data hasil Inventarisasi Temuan

Pengawasan dalam tahun anggaran 2012

Manfaat : Lancarnya pelaksanaan tindak lanjut hasil

pemeriksaan

Dampak : Temuan hasil pemeriksaan terselesaikan

25) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan


Keluaran : Terlaksananya kegiatan Evaluasi Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI

pada tahun anggaran 2012


H a s i l : Tersedianya hasil Tindak Lanjut Temuan

Pengawasan dalam tahun anggaran 2012

Manfaat : Terselesaikannya Temuan Hasil Pemeriksaan

APIP dan BPK-RI.

Dampak : Kinerja Perangkat Daerah Meningkat

26) Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif


Keluaran : Terlaksananya kegiatan reviu laporan

keuangan pemerintah daerah pada tahun

anggaran 2012

H a s i l : Tersedianya laporan keuangan pemerintah

daerah sesuai peraturan perundang-undangan

dan dapat

dipertanggungjawabkan/akuntabel.

Manfaat : Tertib penyelenggaran pengelolaan keuangan

pemerintah daerah.

Dampak : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah

daerah yang bersih dan akuntable

27) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan



Keluaran : Terlaksananya kegiatan evaluasi temuan hasil

pengawasan pada tahun anggaran 2012

H a s i l : Terevaluasinya temuan hasil pengawasan.

Manfaat : Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

akan lebih lancar.

Dampak : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah

daerah yang bersih dan akuntable

28) Bantuan Fasilitasi Pengawasan Aparat Inspektorat


Keluaran : Terlaksananya kegiatan Sinergitas

Pengawasan Aparatur Pengawas pada tahun

anggaran 2012

H a s i l : 1) Hasil monitoring kegiatan bantuan

keuangan Gubernur Jawa Barat

2) Perangkat komputer PC dan jaringan

komputer

3) Laporan hasil study komparasi

Manfaat : 1. Bantuan keuangan Gubernur tepat sasaran

2. Pendukung aktivitas kegiatan terpenuhi

3. Peningkatan system dan kinerja aparatur

pengawasan


Dampak : System dan kinerja aparatur pengawasan

meningkat

29) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat

pengawasan


Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan

Pengembangan Tenaga Pemeriksan dan

Aparat Pengawasan Tahun Anggaran 2012

H a s i l : Meningkatnya Kompetensi Aparatur

Inspektorat Daerah Kab. Bandung

Manfaat : Pelaksanaan Pemeriksaan dapat menjadi lebih

komprehensif

Dampak : Meningkatnya kualitas Laporan Hasil

Pemeriksaan

C. Indikator Kinerja Utama

1. Terbentuknya aparat pengawas internal yang kompeten.

2. Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan SA-APFP

(Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah).

3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui

pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah.


4. Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten

Bandung melalui pengawasan pelaksanaan pembangunan.

5. Terwujudnya pelayanan prima melalui transparansi pengaduan

masyarakat.

D. Penetapan Kinerja Tahun 2012

1. Bersertifikasinya seluruh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah yang ada

di Inspektorat Kabupaten Bandung sesuai dengan jejang pendidikannya.

2. Terpenuhinya Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai alat

komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dengan para

Stakeholders di Kabupaten Bandung.

3. Semakin rendahnya jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pejabat

Pengawas Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah

Lainnya.

4. Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan

pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

5. Semakin rendahnya jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat

Kabupaten Bandung.

6. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Publik di

Kabupaten Bandung.


BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten

Bandung maka perlu dilakukan pengukuran kinerja.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

maka pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Bandung dilakukan

terhadap :

a. Tingkat pencapaian sasaran, yang merupakan tingkat

pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing

indikator sasaran yang telah ditetapkan.

b. Kinerja kegiatan, yang merupakan tingkat pencapaian target

(rencana tingkat capaian) dari setiap kelompok indikator kinerja

kegiatan, dan

Pelaksanaan pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten

Bandung Tahun 2012 selanjutnya dilaksanakan dengan menggunakan

formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Evaluasi Kinerja.


Seperti yang dinyatakan dalam Arah dan Kebijakan Umum

Pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012 yang berbasis

rencana strategis daerah yang pada dasarnya merupakan substansi

sasaran yang harus dicapai pada pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Berdasarkan hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan

evaluasi terhadap pencapaian setiap Indikator Kinerja Kegiatan untuk

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang

mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Evaluasi Kinerja Kegiatan Inspektorat Kabupaten Bandung

terdapat dalam beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :

NO. KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat. 100 % 100 % 100 %

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik.

100 % 100 % 100 %

3. Penyediaan jasa

kebersihan kantor 100 % 100 % 100 %

4. Penyediaan Alat Tulis

Kantor 100 % 100 % 100 %

5. Penyediaan Barang

Cetakan dan 100 % 100 % 100 %


Penggandaan

6. Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor.

100 % 100 % 100 %

7. Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor.

100 % 100 % 100 %

8. Penyediaan peralatan

rumah tangga. 100 % 100 % 100 %

9. Sosialisasi Perundang-

undangan 100 % 100 % 100 %

10. Penyediaan makanan

dan minuman. 100 % 100 % 100 %

11. Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah.

100 % 100 % 100 %

12 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam

daerah.

100 % 100 % 100 %

13. Penunjang kegiatan hari- 100 % 100 % 100 %


hari bersejarah.

14. Pembangunan Gedung

Kantor 100 % 100 % 100 %

15. Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor. 100 % 100 % 100 %

16. Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan

dinas/operasional.

100 % 100 % 100 %

17. Penghadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu 100 % 100 % 100 %

18. Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan 100 % 100 % 100 %

19. Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD.

100 % 100 % 100 %

20. Penyusunan laporan

keuangan semesteran. 100 % 100 % 100 %

21. Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala. 100 % 100 % 100 %

22. Penanganan kasus

pengaduan di 100 % 100 % 100 %


lingkungan pemerintah

daerah.

23. Pengendalian

manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH.

100 % 100 % 100 %

24. Penanganan kasus pada

pemerintah dibawahnya. 100 % 100 % 100 %

25. Inventarisasi temuan

pengawasan 100 % 100 % 100 %

26. Tindak lanjut hasil

temuan pengawasan. 100 % 100 % 100 %

27. Koordinasi pengawasan

yang lebih komprehensif. 100 % 100 % 100 %

28. Evaluasi berkala hasil

temuan pengawasan 100 % 100 % 100 %

29. Bantuan Fasikitasi

Pengawasan Aparat

Inspektorat

100 % 100 % 100 %

30. Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

100 % 100 % 100 %


B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis Akuntabilitas Kinerja meliputi uraian Keterkaitan

Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Program dan Kebijakan dalam

mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan

dalam rencana strategis.

Pencapaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Kabupaten Bandung

apabila dibandingkan dengan rencana kinerja tahun 2010, telah

berhasil dengan baik sesuai dengan kemampuan dan dukungan

anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Bandung tahun 2012.

Apabila dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi secara luas

dalam fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah

Daerah, baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan

Pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Inspektorat

Kabupaten Bandung masih menghadapi beberapa kendala, sehingga

pencapaian kinerja belum optimal. Beberapa kendala yang di hadapi

antara lain :

1. Kesadaran para pimpinan satuan Organisasi Perangkat Daerah

masih belum optimal terhadap arti penting fungsi pengawasan,

kurangnya perhatian dan tanggapan pimpinan satuan kerja yang

menjadi obyek pemeriksaan terhadap saran dan rekomendasi

hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan

Fungsional, mengakibatkan terjadinya temuan ulang pada

pemeriksaan berikutnya.


2. Kualitas SDM Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten

Bandung umumnya masih perlu ditingkatkan, dalam rangka

mewujudkan tenaga pengawas yang profesional.

3. Sarana penunjang operasional pengawasan dirasakan belum

memadai, diantaranya sarana kantor, kendaraan operasional,

serta sarana dan prasarana lainnya.

4. Pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan masih terbatas,

sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap

Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat masih rendah.

5. Dana Pengawasan yang dialokasikan dalam APBD tidak

seimbang dengan dana penyelenggaraan fungsi pemerintahan

dan pembangunan lainnya, bertambahnya beban tugas

pengawasan seiring dengan Otonami Daerah tidak disertai

dengan dukungan dana yang memadai.

Dalam upaya menanggulangi permasalahan dimaksud, maka

kendala yang ditemui pada tahun 2012, akan dijadikan rencana

kinerja pada tahun 2013, melalui kegiatan dan langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat

Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan tenaga profesional

di bidang pengawasan, dengan upaya mengikutsertakan dalam

pelatihan Teknis dan fungsional terutama sertifikasi Auditor.


2. Meningkatkan kesadaran para pimpinan Organisasi Perangkat

Daerah (SKPD) dalam Pelaksanaan Pengawasan Melekat

maupun Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan

Fungsional Pemerintah (APFP), melalui wahana sosialisasi

dalam setiap kesempatan rapat staf, dinas dan koordinasi.

3. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional

pengawasan, dengan cara menambah dari anggaran Inspektorat

Kabupaten Bandung maupun mengajukan kepada Bupati

Bandung melalui program Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bandung.

4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengawasan,

melalui sosialisasi secara langsung maupun melaui media massa

baik cetak maupun elektronika.

5. Untuk menanggulangi kekurangan dana operasional

pengawasan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten

Bandung, diupayakan dengan meningkatkan anggaran usulan

anggaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

disamping itu mengajukan bantuan dana APBD propinsi Jawa

Barat.

C. Analisis Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang di alokasikan pada

Inspektorat Kabupaten Bandung untuk Tahun Anggaran 2012

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 32


Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012, Inspektorat Kabupaten

Bandung mendapat anggaran sebesar Rp. 6.184.196.841,00 (Enam

Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh

Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah). Anggaran

sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

BELANJA RENCANA REALISASI %

1. Belanja Tidak Langsung 3.417.418.200,00 3.417.418.200 100%

2. Belanja Langsung :

a. Belanja Wajib SKPD

b. Belanja Program

2.766.778.641,00

1.383.634.000

1.383.144.641

2.756.402.600

1.373.695.350

1.382.707.250

99,62%

99,28%

99,97%

J u m l a h 6.184.196.841,00 6.173.820.800 99,83%


BAB IV

P E N U T U P

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat

disimpulkan bahwa, secara keseluruhan baik kinerja kegiatan maupun

kinerja pencapaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung pada tahun 2012

dapat dikatakan telah memperlihatkan hasil kinerja yang cukup baik

sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan, baik

pada indikator Input, Output, Outcome, Benefit maupun Impact. Demikian

pula halnya dengan kinerja pencapaian sasaran secara umum telah

memenuhi apa yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan

arah kebijakan umum.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan dan program yang dipercayakan kepada Inspektur,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam kerangka

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga berperan

sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong

terwujudnya Good Governance.

Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi


dan Misi Inspektorat Kabupaten Bandung, yang meliputi Evaluasi

Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Analisis Akuntabilitas

Keuangan. Maka secara umum Tingkat Pencapaian Kinerja ( Nilai

Capaian Akhir ), baik dari Kegiatan, Program, Kebijakan, Sasaran dan

Tujuan Kinerja, Inspektorat Kabupaten Bandung mencapai Kualifikasi

Baik.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat

Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan

yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Walaupun

secara umum tingkat pencapaian kinerja dapat dikatagorikan baik, namun

masih ada beberapa kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan sesuai

dengan rencana.

Kendala yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

pelaksanaan tugas adalah faktor Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang

masih perlu ditingkatkan kualitasnya juga masalah dukungan dana

sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Pada tahun anggaran 2012 dana

yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bandung untuk biaya

operasional Inspektorat Kabupaten Bandung relatif kecil apabila

dibandingkan dengan beban tugas yang semakin berat.

Namun demikian dengan keterbatasan dana yang ada serta

kendala-kendala lainnya yang dihadapi, Inspektorat Kabupaten Bandung

telah berusaha seoptimal mungkin untuk tetap konsisten terhadap

rencana kegiatan yang telah ditetapkan.


Strategi pemecahan masalah yang akan ditempuh oleh Inspektorat

Kabupaten Bandung pada tahun 2013, yaitu meningkatkan kualitas SDM

melalui berbagai pelatihan sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang

tangguh, handal dan profesional. Sedangkan untuk mengatasi masalah

keterbatasan anggaran, maka untuk tahun 2013 ditetapkan skala prioritas

dalam penetapan kegiatan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah

kegiatan yang paling menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat Kabupaten Bandung.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Inspektorat Kabupaten Bandung tahun 2012, telah kami susun

secara obyektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan

akuntabel. Namun demikian, dimasa mendatang laporan ini masih

memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena

itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap

diperlukan agar tujuan penyusunan LAKIP dapat tercapai dengan lebih

baik.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI … · LAKIP INSPEKTORAT Kabupaten Bandung Tahun 2012 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat

Documents