(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …pertanian.go.id/sakip/admin/data2/LAKIP_DIR_PERLINDUNGAN_2011.pdf · Laporan Akuntabilitas ... Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

TAHUN 2011

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

JAKARTA, FEBRUARI 2012

i

LAKIP – Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2011

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat

Perlindungan Perkebunan Tahun 2011 disusun

dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban

Direktorat Perlindungan Perkebunan sesuai dengan

Tugas Pokok dan Fungsi seperti yang diamanatkan

dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik

Indonesia No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tanggal 8 September 2005

tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengacu kepada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010

tentang “Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan Peraturan Menteri

Pertanian No. 31/Permentan/OT.140/3/2010 tanggal 19 Maret 2010

tentang “Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan Pertanian”. Materi yang disajikan dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2011

ini merupakan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)

Direktorat Perlindungan Perkebunan secara garis besar.

Sistematika penulisan dokumen LAKIP ini, terdiri dari : Bab I.

Pendahuluan, memuat Latar Belakang, Organisasi dan Tugas Fungsi;

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kerja, berisi Perencanaan (Rencana

Strategis) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-1014,

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011, dan Perjanjian Kinerja;

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, berisi Pengukuran Kinerja, Pengukuran

Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs), Permasalahan dan Upaya

Tindak Lanjut; Bab IV. Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran

rekomendasi.

Pengukuran kinerja untuk kegiatan Dukungan Perlindungan

Perkebunan Tahun 2011 yang tersebar di 32 Provinsi, realisasi

keuangannya mencapai 93,92% dengan capaian fisik mencapai 100%.

Khusus untuk pengukuran kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan

ii


tahun 2011, realisasi keuangannya sebesar 96,24% dengan capaian fisik

100%. Tidak tercapainya target serapan keuangan tersebut karena

optimalisasi dan efisiensi dari anggaran yang tersedia.

Kami menyadari bahwa dokumen LAKIP ini masih jauh dari

sempurna dan untuk itu kami mengharapkan masukan dan koreksi dari

semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan LAKIP ini. Akhirnya

kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua

pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan LAKIP ini.

NIP.19560125 198303 1 001

iii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Perubahan lingkungan strategis global dan perubahan lingkungan

domestik, kesadaran konsumen akan pentingnya kesehatan dan

kebugaran kaitannya dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan

tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dari produk-produk

perkebunan yang sehat, aman dan menunjang kebugaran. Disamping itu

meningkatnya kesadaran akan lingkungan hidup dan pentingnya faktor

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah mendorong masuknya

berbagai aspek tersebut dalam pertimbangan agribisnis perkebunan.

Pada era otonomi terjadi pergeseran peran pemerintah yang

semula dominan dalam pembangunan agribisnis berubah menjadi

fasilitator, stimulator, promotor dan regulator. Dalam konteks

pengendalian, peran masyarakat menjadi lebih dominan serta peran

pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam pelaksanaan perlindungan

tanaman. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat (Ditjen

Perkebunan dan UPT Pusat) denganpemerintah daerah provinsi dan

kabupaten/kota menjadi hal yang sangat penting untuk dapat

terlaksananya pembangunan perlindungan tanaman perkebunan yang

sinergis, efektif dan efisien.

Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat

Perlindungan Perkebunan, serta memperhatikan perubahan lingkungan

strategis domestik maupun internasional, Renstra Pembangunan

Perkebunan dan Renstra Ditjen Perkebunan, maka dirumuskan Visi

Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu “Profesional dalam

Memfasilitasi Perlindungan Perkebunan”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Direktorat Perlindungan

Perkebunan adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM petugas dan petani,

ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan

pemantapan sistem perlindungan perkebunan;

2) Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan

pengendalian OPT serta antisipasi dampak perubahan iklim dan

pencegahan kebakaran lahan perkebunan;

iv


3) Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan

Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBP2TP, BPTP, UPTD, Dinas

Perkebunan, dan pihak terkait lainnya;

4) Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan

2010-2014, seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Pembangunan Perkebunan 2010-2014, yaitu peningkatan produktivitas

tanaman dan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi, maka

tujuan penyelenggaraan Direktorat Perlindungan Perkebunan sebagai

berikut :

1) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan

pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman

semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dan

pencegahan kebakaran lahan serta dampak perubahan iklim.

2) Memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang

identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

(OPT) tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman

tahunan, dan pencegahan kebakaran lahan serta dampak perubahan

iklim.

3) Meningkatkan pengawasan dan pengawalan melalui pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan




4) Meningkatkan pelayanan organisasi.

Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan yang ingin dicapai

pada tahun 2010- 2014 adalah sebagai berikut :

1) Tersedianya rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan

pengendalian OPT tanaman semusim, tanaman rempah dan

penyegar, tanaman tahunan, dan pencegahan kebakaran lahan serta

dampak perubahan iklim.

2) Tersedianya rumusan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan


v


3) Terlaksananya kebijakan dan NSPK di bidang identifikasi dan

pengendalian OPT tanaman semusim, tanaman rempah dan

penyegar, tanaman tahunan, dan pencegahan kebakaran lahan serta


4) Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di

bidang identifikasi dan pengendalian organisme OPT tanaman



5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi.

Pengukuran kinerja tahun 2011 untuk kegiatan Dukungan

Perlindungan Perkebunan yang tersebar di 32 Provinsi, diperoleh capaian

fisik sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 94,69%. Khusus

untuk pengukuran kinerja lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan

tahun 2011, realisasi keuangannya sebesar 96,24% dengan capaian fisik

100%. Rincian masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Tersedianya rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan


semusim, rempah dan penyegar serta tahunan dengan rincian

keuangan sebesar 94,15%, dengan kategori berhasil.

2) Tersedianya rumusan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan

dampak perubahan iklim, dengan rincian keuangan sebesar 94,38%,

dengan kategori berhasil.

3) Terlaksananya kebijakan dan NSPK di bidang identifikasi dan


semusim, rempah dan penyegar, serta tahunan dengan rincian

keuangan sebesar 96,36%, dengan kategori berhasil.

4) Tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

(OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, serta tahunan

dengan rincian keuangan sebesar 92,44%, dengan kategori berhasil.

5) Terlaksananya kebijakan dan NSPK pencegahan kebakaran lahan dan

dampak perubahan iklim dengan rincian keuangan sebesar 87,74%,


6) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi dengan

rincian keuangan sebesar 95,95%, dengan kategori berhasil.

vi


Kendala dalam pencapaian sasaran antara lain: (1) terbatasnya

jumlah dan kualitas petugas perlindungan yang profesional, (2)

komitmen dan persepsi yang belum sama dari pihak-pihak yang terkait

dengan perlindungan baik di pusat maupun daerah, khususnya dalam

penerapan PHT untuk pengendalian OPT yang ramah lingkungan, (3)

kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya penanganan

perlindungan perkebunan dalam pengembangan agribisnis perkebunan

yang berkelanjutan, (4) sistem informasi manajemen perlindungan masih

belum baik, dan (5) dana kegiatan perlindungan yang jauh dari memadai.

Di samping itu terdapat beberapa simpul kritis dalam pelaksanaan

kegiatan yang mempengaruhi kinerja perlindungan secara keseluruhan,

antara lain: Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan

seringkali tidak atau terlambat ditindaklanjuti oleh daerah dalam bentuk

Juklak dan Juknis; sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

perlindungan antara pusat dan daerah belum sepenuhnya berjalan dengan

baik; pengajuan revisi kegiatan oleh daerah dilakukan menjelang akhir

tahun anggaran; jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang belum

sepenuhnya sesuai jadwal ropak; keterbatasan SDM perlindungan yang

profesional di daerah; dan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak

segera dilaporkan ke pusat.

Untuk mencapai sasaran ditahun-tahun mendatang menjadi lebih

baik maka perlu adanya: (1) penyediaan/penambahan SDM yang

profesional dan penguatan perangkat pendukung perlindungan untuk

menangani hal-hal yang terkait dengan penerapan PHT, penanganan

dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran, (2) komitmen dan

persepsi yang sama diantara instansi/pihak-pihak terkait baik di pusat

maupun daerah pada berbagai level terhadap konsepsi penerapan PHT

dalam pengendalian OPT dan penanganan dampak perubahan iklim serta

pencegahan kebakaran, (3) peningkatan kesadaran dan komitmen semua

pelaku usaha perkebunan tentang pentingnya penanganan perlindungan

perkebunan di dalam pengembangan sistem usaha agribisnis, (4)

mengembangkan Sistem dan Informasi Manajemen Perlindungan

Perkebunan yang efektif dan efisien, dan (5) penyediaan dana untuk

perlindungan perkebunan yang memadai.

vii


Dalam implementasinya diperlukan peningkatan koordinasi dan

sinkronisasi pusat dan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan

sampai monev dan pelaporan. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi

secara berkelanjutan kepada pelaku usaha perkebunan tentang pentingnya

perlindungan dalam pengembangan usaha agribisnis perkebunan.

viii


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ...........................................................................i

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................. iii

DAFTAR ISI .....................................................................................viii

DAFTAR TABEL ............................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................xi

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................1

1.1. Latar Belakang ................................................................1

1.2. Organisasi dan Tugas Fungsi ..........................................2

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ...............4

2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Direktorat

Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014 ..................4

2.1.1. Visi dan Misi ......................................................4

2.1.2. Nilai-Nilai ..........................................................5

2.1.3. Tujuan ................................................................5

2.1.4. Sasaran ...............................................................7

2.1.5. Kebijakan ...........................................................8

2.1.6. Strategi ...............................................................8

2.1.7. Kegiatan .............................................................9

2.1.8. Fokus Kegiatan Yang Terkait Dengan

Direktorat Perlindungan Perkebunan .................10

2.1.9. Keluaran (Output) ..............................................10

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)Tahun 2011 ................11

2.2.1. Kegiatan Dukungan Perlindungan

Perkebunan.........................................................11

2.2.2. Sasaran Dukungan Perlindungan Perkebunan ...11

2.3. Perjanjian Kinerja ............................................................13

ix


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................17

3.1. Pengukuran Kinerja .........................................................17

3.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan

(Outputs) ..........................................................................17

3.2.1. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian

Sasaran Nasional ................................................18

3.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian

Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan ...21

3.3. Permasalahan dan Upaya Tindak-Lanjut ........................22

BAB IV. PENUTUP..............................................................................24

4.1. Kesimpulan ......................................................................24

4.2. Saran Rekomendasi .........................................................25

x


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel :

1. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan

Perlindungan Perkebunan Tahun 2011............................... 18

2. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan

Utama Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2011.. 20

3. RealisasiFisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan

Perlindungan Perkebunan per Output ............................... 21

xi


DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran :

1. Rencana Strategis Tahun 2011 – 2014 .............................................26

2. Rencana KinerjaTahunan (RKT) Tahun 2011 .................................27

3. Pengukuran Kinerja Tahun 2011 (Berdasarkan Capaian Sasaran

Program) ...........................................................................................29

1

LAKIP – Direktorat Perlindungan Perkebunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Luas areal perkebunan di Indonesia sampai dengan tahun 2010

diperkirakan sekitar 20,53 juta ha dan yang diusahakan oleh rakyat

sekitar 74 % dari total areal perkebunan. Produktivitas rata-rata tanaman

masih rendah yaitu sekitar 72,5 % dari potensi, meskipun ada yang sudah

mendekati potensi (> 85 %), seperti kelapa sawit. Rendahnya

produktivitas tersebut antara lain disebabkan oleh adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), tanaman tua/rusak dan

dampak perubahan iklim (kekeringan, kebanjiran dan kebakaran).

Penerapan World Trade Agreement yang menandai penghapusan

segala bentuk hambatan tarif telah mengangkat isu perlindungan

perkebunan sebagai salah satu hambatan baru di dalam perekonomian

dunia (Technical Barrier to Trade). Berbagai isu yang terkait

perlindungan tanaman terangkat menjadi hambatan baru dan dikemas

dalam berbagai ketentuan, seperti International Standard on

Phytosanitary Measures (ISPM), Hazard Analysis on Critical Control

Point (HACCP), Codex Alimentarius dan sebagainya. Keseluruhan

ketentuan ini telah menjadikan perlindungan perkebunan menjadi isu

internasional.

Di samping tantangan akibat perubahan eksternal, perubahan

lingkungan domestik lainnya seperti diterbitkannya UU No.22/1999 dan

PP25/2000 tentang “Otonomi Daerah” dan PP No. 38 tahun 2007

tentang “Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota”, juga membawa perubahan penting dalam pelaksanaan

pembangunan agribisnis. Pergeseran peran pemerintah yang semula

dominan dalam pembangunan agribisnis berubah menjadi fasilitator,

stimulator, promotor dan regulator dalam konteks pengendalian agar

semua stakeholder yang terkait dapat bergerak dan berfungsi secara

optimal dalam pembangunan. Peran masyarakat menjadi lebih dominan

serta peran pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam pembangunan

perlindungan perkebunan. Koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang

2


sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perlindungan

perkebunan yang sinergi dan optimal.

Selain itu tantangan ke depan khususnya dalam penanganan OPT

adalah keterbatasan SDM perlindungan yang profesional, pertanaman

dengan sistem monokultur, penggunaan pestisida sintetis yang cenderung

meningkat, masih lemahnya kelembagaan petani dan keterbatasan alih

teknologi. Sedangkan tantangan non OPT akibat kebakaran dan dampak

perubahan iklim adalah adanya degradasi sumberdaya alam dan

lingkungan hidup dan keterbatasan alih teknologi.

1.2. Organisasi dan Tugas Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang

“Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian” telah ditetapkan

bahwa unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri

dari enam unit yaitu : 1). Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2).

Direktorat Tanaman Tahunan, 3). Direktorat Tanaman Semusim, 4).

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, 5). Direktorat Perlindungan

Perkebunan, serta 6). Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.

Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan terbagi dalam

empat Sub Direktorat dan delapan Seksi serta Sub Bagian Tata Usaha

yaitu :

1) Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, membawahi

Seksi Identifikasi serta Seksi Pengendalian;

2) Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman

Rempah dan Penyegar, membawahi Seksi Identifikasi serta Seksi

Pengendalian;

3) Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman

Tahunan, membawahi Seksi Identifikasi serta Seksi Pengendalian;

4) Sub Direktorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan

Kebakaran, membawahi Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Seksi

Pengendalian Kebakaran;

5) Sub Bagian Tata Usaha;

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

3


Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No.61/Permentan/

OT.140/10/2010, tugas Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah

“melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan

perkebunan”.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Perlindungan

Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan

pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah,

penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak

perubahan iklim;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian

organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan

tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman

semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan

kebakaran dan dampak perubahan iklim;

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan

pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah,

penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak

perubahan iklim; dan

5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

4


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Direktorat Perlindungan

Perkebunan Tahun 2010-2014

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan

Tahun 2010-2014 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan

lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan dukungan perlindungan selama

kurun waktu 2010-2014. Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan

memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan identifikasi dan

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman

perkebunan, fasilitasi pemantauan kebakaran lahan dan kebun,

pemberdayaan perangkat, pemberdayaan pengamat, dan pelaksanaan SL-

PHT perkebunan serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

2.1.1. Visi dan Misi

Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat

Perlindungan Perkebunan, serta memperhatikan perubahan lingkungan

strategis domestik maupun internasional dan Renstra Pembangunan

Perkebunan 2010- 2014 maka dirumuskan visi Direktorat Perlindungan

Perkebunan yaitu “Profesional dalam Memfasilitasi Perlindungan

Perkebunan”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Direktorat Perlindungan

Perkebunan adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM petugas dan petani,

ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan

pemantapan sistem perlindungan perkebunan;

2) Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan

pengendalian OPT serta antisipasi dampak perubahan iklim dan

pencegahan kebakaran lahan perkebunan;

5


3) Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan

dengan Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBP2TP, BPTP, UPTD,

Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya;

4) Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan.

2.1.2. Nilai-Nilai

Nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan pelayanan Direktorat

Perlindungan Perkebunan adalah :

1) Kebersamaan (Cooperative), rencana kerja disusun secara

demokratis dan tugas dilaksanakan secara bersama/tim guna

mencapai hasil yang optimal;

2) Keterbukaan (Transparency), sebagai upaya menuju pemerintahan

yang bersih dan akuntabel untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan sesuai dengan SOP;

3) Profesional (Professionalism), fasilitasi pelayanan dilakukan secara

efisien dan efektif berdasarkan tuntunan agama dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan didukung SDM yang

handal sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

4) Terukur (Measureable), dapat diukur dengan skala penilaian tertentu

yang disepakati berupa pengukuran kuantitas dan kualitas;

5) Dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), hasil atau layanan

yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

2.1.3. Tujuan


2010–2014 seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Pembangunan Perkebunan 2010 – 2014 yaitu mendukung peningkatan

produksi, produktivitas dan mutu perkebunan yang berdaya saing, maka

tujuan pembangunan perkebunan sebagai berikut :

1) Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya

saing perkebunan;

2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

3) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor

perkebunan;

4) Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;

6


5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan

bahan baku industri dalam negeri;

6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran

sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan baku industri dalam

negeri;

7) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan

berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;

8) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM);

9) Meningkatkan peran sub-sektor perkebunan sebagai penyedia

lapangan pekerjaan;

10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.


2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Pembangunan

Perkebunan, maka kontribusi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah

sebagai berikut:

1) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan


semusim, rempah dan penyegar, serta tahunan;

2) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran

lahan dan dampak perubahan iklim;.

3) Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagai acuan

dalam pelaksanaan kegiatan di bidang identifikasi dan pengendalian

organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah

dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran serta dampak

perubahan iklim;

4) Meningkatkan pembinaan dan pengawalan melalui pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan


semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan antisipasi dampak

perubahan iklim;

5) Memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas

7


2.1.4. Sasaran

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang

“Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian”, tugas Direktorat

Perlindungan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria

dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

perlindungan perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai

dalam periode 2010-2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis

2010-2014 sebagaimana pada Lampiran 1. Sedangkan sasaran utama

yang ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka

mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2010-

2014 sebagai berikut :

1) Rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian


dan penyegar, serta tahunan, terutama untuk OPT penting pada

komoditas unggulan nasional;

2) Rumusan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran lahan dan

dampak perubahan iklim (DPI) pada sembilan provinsi rawan

kebakaran dan DPI;

3) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang identifikasi dan


semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran

dan dampak perubahan iklim pada 32 provinsi;

4) Kebijakan dan NSPK di bidang identifikasi dan pengendalian


dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran lahan dan

dampak perubahan iklim;

5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi.

8


2.1.5. Kebijakan

Kebijakan umum pembangunan perkebunan dalam Renstra 2010-

2014 adalah mensinergiskan seluruh sumberdaya perkebunan dalam

rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah,

produktifitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif

masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi modern yang

berlandaskan kepada IPTEK dengan didukung tata kelola pemerintahan

yang baik.

Kebijakan teknis pembangunan perkebunan yaitu meningkatkan

produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan

melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan dan kemitraan

usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan SDA dan

lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi

manajemen perkebunan.

Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam mendukung

kebijakan pembangunan perkebunan adalah “memperkuat SDM,

kelembagaan, sarana dan prasarana perlindungan guna mengurangi

kehilangan hasil dan memperbaiki mutu produk perkebunan melalui

partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi dan pengendalian OPT

serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim melalui

peningkatan koordinasi dan membangun jejaring serta kerjasama

dengan berbagai pihak terkait”.

2.1.6. Strategi

Strategi umum Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2010-

2014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan

yang meliputi :

1) Pemberdayaan SDM Direktorat Perlindungan Perkebunan antara

lain melalui pelatihan, magang, dan studi banding sesuai kebutuhan.

2) Memperluas dan memantapkan jaringan sistem informasi

perlindungan antara petani, pengamat, dinas, UPTD, Balai Besar,

Perguruan Tinggi dan Direktorat Perlindungan Perkebunan,

perluasan jaringan dan kerjasama, optimalisasi pemanfaatan

Website, penguatan database perlindungan, dan penerbitan

bahan/dokumen informasi teknis pengendalian OPT dan Non OPT.

9


3) Memaksimalkan hasil pengamatan dan peramalan OPT serta faktor

iklim.

4) Penyediaan teknologi pengendalian OPT dan dampak perubahan

iklim melalui penyebar-luasan rekomendasi dan informasi teknis

pengendalian OPT dan antisipasi dampak perubahan iklim.

5) Optimalisasi sarana dan prasarana perangkat perlindungan melalui

pendataan kondisi, perawatan dan pemanfaatan serta

pengutuhan/penguatan perangkat perlindungan.

6) Pemantapan gerakan pengendalian OPT dan pencegahan kebakaran

kebun dan lahan melalui revitalisasi brigade pengendalian OPT dan

pembentukan regu-regu proteksi OPT di tingkat kelompok tani. 7) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait di

bidang perlindungan perkebunan.

8) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT dan PPNS perkebunan.

9) Pengembangan dan pemantapan informasi perlindungan tanaman

perkebunan.

10) Membangun jejaring dan kerjasama yang sinergis dengan

Puslit/Balit, BBP2TP dan BPTP, Perguruan Tinggi, Dinas dan

UPTD Daerah.

2.1.7. Kegiatan

Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat

edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor

0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 ditetapkan bahwa program

pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 adalah “Peningkatan

produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.

Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Direktorat Perlindungan

Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi

adalah “Dukungan Perlindungan Perkebunan terhadap pencapaian

program perkebunan yang telah ditetapkan”.

10


2.1.8. Fokus Kegiatan Yang Terkait Dengan Direktorat

Perlindungan Perkebunan

Tujuh fokus kegiatan pembangunan perkebunan adalah:

(1) Revitalisasi perkebunan.

(2) Swasembada gula nasional.

(3) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi).

(4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional.

(5) Pengembangan komoditas ekspor.

(6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri. (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan.

Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Perlindungan adalah

fokus nomor 7 (tujuh) yaitu “Dukungan Pengembangan Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan”. Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam

rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

tanaman perkebunan berkelanjutan melalui “dukungan perlindungan

perkebunan”.

2.1.9. Keluaran (Output)

Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari

kegiatan “dukungan perlindungan perkebunan” adalah sebagai berikut:

(1) Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Komponen dari output terdiri dari :

a. Penyusunan kegiatan dukungan perlindungan perkebunan.

b. Penyusunan anggaran kegiatan dukungan perlindungan

perkebunan.

(2) Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan


a. Luas areal yang dilakukan pengendalian OPT.

b. Penurunan luas serangan OPT.

11


(3) Pencegahan Kebakaran lahan dan kebun


- Penurunan hotspot

(4) SL-PHT


- Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti SL-PHT

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011

2.2.1. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan

Rencana Kinerja Tahunan Dukungan Perlindungan Perkebunan

Tahun 2011 merupakan bagian Program Pembangunan Perkebunan tahun

2010-2014 yaitu : “Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”.

2.2.2. Sasaran Dukungan Perlindungan Perkebunan

Sasaran strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah

“Penurunan luas areal yang terserang OPT”. Untuk mengukur kinerja

pelaksanaan kegiatan dukungan perlindungan perkebunan telah

ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perlindungan

Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya yaitu :

(1). Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan

perkebunan.

(2). Fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi

organisme pengganggu tumbuhan dan pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah dan

penyegar, dan tanaman tahunan, serta pencegahan kebakaran

lahan dan dampak perubahan iklim (DPI);

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi organisme

pengganggu tumbuhan dan pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah dan

12


penyegar, dan tanaman tahunan, serta pencegahan kebakaran


c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur

di bidang identifikasi organisme pengganggu tumbuhan dan

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman

semusim, rempah dan penyegar, dan tanaman tahunan, serta

pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim

(DPI);

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi

organisme pengganggu tumbuhan, pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tanaman tahunan, serta pencegahan kebakaran


e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(3). Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Sumber Data

1. Terfasilitasinya

pengamatan dan

pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan

(OPT) tanaman

perkebunan serta

pencegahan kebakaran

lahan dan dampak

perubahan iklim

1.Luas areal

Pengendalian OPT

(ribu hektar)

- Statistik Ditjenbun

- Hasil pembinaan ke

daerah

- BPS

- Pusdatin

- Hasil penelitian/

kajian

2. Jumlah hotspot

(%)

- Direktorat

Perlindungan

Perkebunan

- Satelit

NOAA/ASMC

3. Jumlah kelompok

Tani yang

mengikuti SLPHT

perkebunan

(kelompok tani)

- Direktorat

Perlindungan

Perkebunan

- Dinas Perkebunan

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perlindungan Perkebunan

yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target kegiatan

disajikan pada Lampiran 2.

13


2.2.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/Penetapan Kinerja antara atasan dengan

bawahan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari

sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja

yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya berupa hasil

(outcomes) dan keluaran (outputs).

Penyusunan penetapan kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan

tahun 2011 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2011 yang

disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada

bulan Januari 2011 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. Penetapan Kinerja Direktorat

Perlindungan Perkebunan ditandatangani oleh Direktur Perlindungan

Perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan pada bulan Januari 2011.

Dukungan Perlindungan Perkebunan mendapat alokasi anggaran

APBN tahun 2011 sebesar Rp. 29.977.882.000,-. Dana tersebut untuk

mendukung kegiatan baik Pusat maupun Daerah yang meliputi : (1)

Pelayanan Kantor, (2) Pengadaan sarana dan prasarana, (3) Pengawalan

Identifikasi dan Pengendalian OPT, Pencegahan Kebakaran Lahan dan

Dampak Perubahan Iklim, (4) Penyusunan NSPK, (5) Pengendalian OPT,

(6) Operasional laboratorium, (7) Pemberdayaan Pengamat OPT, (8)

Fasilitasi Pencegahan kebakaran Lahan dan Kebun, (9) Pelaksanaan SL-

PHT, (10) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan (11) Pengawalan

Pembinaan. Jumlah anggaran yang tertera dalam Perjanjian Kinerja

sebesar Rp. 29.977.882.000,- berbeda dengan jumlah anggaran yang

tertera dalam DIPA APBN 2011 sebesar Rp. 30.224.764.000,-.

Perbedaan ini karena pada perjanjian kinerja ada sebagian dana

dekonsentrasi propinsi sebesar Rp. 438.200.000,- yang belum masuk.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah

disusun dalam Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Perlindungan Tahun

2011 sebagai berikut:

14


PENETAPAN KINERJA


Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan

Unit Kerja Eselon II : Direktorat Perlindungan Perkebunan

Tahun Anggaran : 2011

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

TARGE

T

1 2 3 4

1.

Tersedianya rumusan

kebijakan di bidang

Identifikasi dan Pengendalian

OPT tanaman Semusim,

Rempah dan Penyegar, dan

Tahunan

1. Rumusan kebijakan

perlindungan

perkebunan

1 Dok

2. Rekomendasi Teknis 1 Dok

3. Rumusan kebijakan

pengamat OPT

1 Dok

4. Rumusan pelaksanaan

SLPHT

1 Dok

2. Tersedianya rumusan

kebijakan dampak perubahan

dan pencegahan kebakaran

Rumusan kebijakan

pencegahan kebakaran

1 Dok

3.

Terlaksananya kebijakan

NSPK di bidang Identifikasi

dan Pengendalian OPT

Tanaman Semusim, Rempah

dan Penyegar, dan Tanaman

Tahunan.

1. Jumlah kelopmpok tani

yang mengikuti SLPHT

77 KT

2. Jumlah perangkat

Perlindungan yang

operasional

- LL 27 unit

- LUPH 3 unit

- Sub Laboratorium 12 unit

15


No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

TARGET

1 2 3 4

3. Pengembangan /

Pemberdayaan

POPT

952 orang

4. Luas areal

pengendalian OPT

- Tahunan 2.850 ha

- Rempah dan

Penyegar

1.275 ha

- Semusim 105 ha

5. Jumlah

rekomendasi

pembinaan SLPHT

18 Dok

6. Jumlah

rekomendasi

monev

18 Dok

7. Jumlah bahan

binaan

16 Dok

8. Jumlah bahan

publikasi/laporan

POPT

16 Dok

16


No. SASARAN STRATEGI INDIKATOR

KINERJA

TARGET

1 2 3 4

4. Terlaksananya kebijakan dan

NSPK dampak perubahan

iklim dan pencegahan

kebakaran

1. Terlaksananya

pemantau

kebakaran,

dampak perubahan

iklim dan bencana

alam

9 Prov,

83 Kab

2. Terlaksananya

sosialisasi PLTB

dan peraturan per

undang-undangan

9 Prov,

46 Kab

17


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Setiap akhir tahun anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus

melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target

kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran

pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target

kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan format Pengukuran

Kinerja yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun

2010.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup

Kementerian Pertanian ditetapkan 4 kategori keberhasilan yaitu:

1. Sangat berhasil (capaian > 100%);

2. Berhasil (capaian 80% - 100%);

3. Cukup berhasil (capaian 60% - 79%); dan

4. Tidak berhasil (capaian < 60%) dari target sasaran.

3.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs)

Capaian kinerja untuk kegiatan dukungan perlindungan

dikelompokkan menjadi : (1) Capaian sasaran nasional yang meliputi

pusat (1 satker) dan daerah 100 satker, dan (2) Capaian sasaran

Direktorat Perlindungan. Pada tahun 2011 untuk kegiatan dukungan

perlindungan perkebunan mendapat alokasi anggaran yang tertuang

dalam DIPA/POK sebesar Rp 30.224.764.000,-.

Realisasi serapan untuk kegiatan dukungan perlindungan perkebunan

adalah sebesar Rp. 28.620.027.117 atau 94,69% dari total pagu sebesar

Rp.30.224.764.000. Rincian capaian serapan keuangan untuk output

kegiatan dukungan perlindungan perkebunan disajikan pada uraian

berikut ini.

18


3.2.1. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Nasional

Capaian sasaran kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan untuk

tahun 2011 per output kegiatan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan

Perlindungan Perkebunan Tahun 2011

NO SASARAN TARGET REALISASI %

1

Tersedianya rumusan

kebijakan di bidang

identifikasi dan

pengendalian

organisme

pengganggu tumbuhan

(OPT) tanaman

semusim, rempah dan

penyegar dan tahunan

9

komoditas

9

komoditas

100

2

Tersedianya rumusan

kebijakan pencegahan

kebakaran lahan dan

dampak perubahan

iklim pada provinsi :

- Rawan kebakaran

- DPI

9

Provinsi

13

Paket

9

Provinsi

13

Paket

100

100

19


NO SASARAN TARGET REALISASI %

3

Tersusunnya NSPK

di bidang identifikasi

dan pengendalian

organisme

pengganggu

tumbuhan (OPT)

tanaman semusim,

rempah dan penyegar

dan tahunan serta

pencegahan

kebakaran lahan dan

DPI

5

Judul

5

Judul

100

4

Terlaksananya

kebijakan dan NSPK

di bidang identifikasi

dan pengendalian

organisme

pengganggu

tumbuhan (OPT)

tanaman semusim,

rempah dan penyegar

dan tahunan serta

pencegahan

kebakaran lahan dan

DPI

32

Provinsi

32

Provinsi

100

5 Meningkatnya

kuantitas dan kualitas

pelayanan organisasi

1

Direktorat

1

Direktorat

100

Dari Tabel 1 terlihat bahwa realisasi terhadap target sasaran

kegiatan dukungan Perlindungan Perkebunan mencapai 100%. Disisi

lain, realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Perlindungan

adalah sebesar Rp. 28.487.235.000 atau 94,69% dari pagu yang

dialokasikan sebesar Rp. 30.224.764.000. Tidak tercapainya target

serapan anggaran tersebut karena optimalisasi dan efisiensi pada kegiatan

dukungan perlindungan.

20


Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama

Dukungan Perlindungan Perkebunan disajikan pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel.2 Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output kegiatan utama

Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2011

NO. PROGRAM

ANGGARAN OUTPU

T/

FISIK

PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.) % %

DUKUNGAN

PERLINDUNGAN

PERKEBUNAN

30.224.764.000 28.487.235.000 94,69 100

DAERAH 25.918.898.000 24.343.313.783 93,92 100

1. Pengendalian OPT

Tanaman Perkebunan 9.599.110.000 9.097.165.000 94,77 100

2. Operasional laboratorium 3.738.177.000 3.624.994.000 96,97 100

3. Pemberdayaan Pengamat

hama dan Penyakit 3.274.522.000 3.239.277.000 98.92 100

4. Fasilitasi Pencegahan

Kebakaran Lahan dan

Kebun

3.886.419.000 3.288.306.000 84,61 100

5. Pelaksanaan SLPHT

Perkebunan 3.908.700.000 3.830.085.000 97,99 100

6. Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim 1.073.770.000 995.264.000 92,69 100

7. Pengawalan Pembinaan

Perlindungan (Dekon

Prov)

438.200.000 401.015.000 91,51 100

PUSAT

8. Pelayanan kantor Pusat

(Dirat Perlindungan) 606.420.000 586.827.000 96,77 100

9. Pengadaan Sarana dan

Sarana Perkantoran 100.000.000 91.000.000 91,00 100

10 Identifikasi dan

Pengendalian OPT

Tanaman Perkebunan

2.582.471.000

2.478.126.057

95,96 100

11. Dampak Perubahan Iklim

dan Pencegahan

Kebakaran

830.075.000 815.206.320 98,21 100

12. Norma, Standar, Prosedur

dan kriteria 186.900.000 172.761.660 92,44 100

21


3.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Direktorat


Realisasi serapan untuk kegiatan Direktorat Perlindungan

Perkebunan adalah sebesar Rp. 4.143.921.217,- atau 96,24% dari pagu

sebesar Rp. 4.305.866.000,-

Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama

Direktorat Perlindungan Perkebunan disajikan pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan

Perlindungan Perkebunan per output

N

O PROGRAM

ANGGARAN OUTPUT/

FISIK

PAGU (Rp) REALISASI

(Rp) % %

DUKUNGAN

PERLINDUNGAN

PERKEBUNAN

4.305.866.00

0

4.143.921.217 96,24 100

1. Layanan perkantoran 606.420.000 586.827.180 96,77 100

2. Pengadaan sarana

prasarana

perkantoran

100.000.000 91.000.000 91,00 100

3. Pengawalan

Identifikasi dan

Pengendalian OPT

Tanaman Perkebunan

2.582.471.00

0

2.478.126.057

95,96 100

4. Pengawalan Dampak

Perubahan Iklim dan

Pencegahan

Kebakaran

830.075.000 815.206.320 98,21 100

5 Norma, Standar,

Pedoman dan Kriteria

186.900.000 172.761.660 92,44 100

Berdasarkan capaian kinerja output, kegiatan yang dilaksanakan

Direktorat Perlindungan Perkebunan pada umumnya secara fisik dapat

memenuhi target 100 %, dan dari serapan keuangan terjadi optimalisasi

dan efisiensi penggunaan anggaran. Uraian lebih detil pada masing-

masing komponen disajikan pada Lampiran 3.

22


3.3. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut

Kendala dalam pencapaian sasaran perlindungan perkebunan secara

nasional antara lain: (1) terbatasnya jumlah dan kualitas petugas

perlindungan yang profesional, (2) komitmen dan persepsi yang belum

sama dari pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan baik di pusat

maupun daerah, khususnya dalam penerapan PHT untuk pengendalian

OPT yang ramah lingkungan, (3) kurangnya kesadaran pelaku usaha

akan pentingnya penanganan perlindungan perkebunan dalam

pengembangan agribisnis perkebunan yang berkelanjutan, (4) sistem

informasi manajemen perlindungan masih belum baik, dan (5) dana kegiatan perlindungan yang jauh dari memadai.

Untuk mencapai target sasaran secara nasional ditahun-tahun

mendatang agar menjadi lebih baik maka perlu adanya: (1)

penyediaan/penambahan SDM yang profesional dan penguatan perangkat

pendukung perlindungan untuk menangani hal-hal yang terkait dengan

penerapan PHT, penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan

kebakaran, (2) komitmen dan persepsi yang sama diantara instansi/pihak-

pihak terkait baik di pusat maupun daerah pada berbagai level terhadap

konsepsi penerapan PHT dalam pengendalian OPT dan penanganan

dampak perubahan iklim serta pencegahan kebakaran, (3) peningkatan

kesadaran dan komitmen semua pelaku usaha perkebunan tentang

pentingnya penanganan perlindungan perkebunan di dalam

pengembangan sistem usaha agribisnis, (4) mengembangkan Sistem dan

Informasi Manajemen Perlindungan Perkebunan yang efektif dan efisien,

dan (5) penyediaan dana untuk perlindungan perkebunan yang memadai.

Dalam implementasinya diperlukan peningkatan koordinasi dan

sinkronisasi pusat dan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan

sampai monev dan pelaporan. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi

secara berkelanjutan kepada pelaku usaha perkebunan tentang pentingnya

perlindungan dalam pengembangan usaha agribisnis perkebunan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan

terdapat beberapa simpul kritis dan upaya tindak lanjut yang perlu

dilakukan sebagai berikut:

23


1) Penetapan SK Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten dan CP/CL

seringkali terlambat, oleh karena itu Kepala Satker diminta untuk

mempercepat penetapan SK agar kegiatan berjalan sesuai waktunya.

2) Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan sebagai

acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan dalam Juklak dan

Juknis, namun seringkali juklak/juknis tersebut belum ada atau

terlambat disusun. Dinas setelah Pedum dari Pusat diminta segera

menyusun Juklak dan Juknis sebelum kegiatan dimulai untuk

mengakomodir hal-hal spesifik lokasi.

3) Terlambatnya penelaahan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam

DIPA/POK dengan Pedoman Teknis. Satker dihimbau agar melaksanakan penelaahan sejak awal setelah diterimanya Pedoman

Teknis dan pengusulan revisi segera dilakukan pada awal tahun.

4) Sinkronisasi perencanaan kegiatan antara Pusat dan Daerah belum

sepenuhnya berjalan baik dan dana Tugas Pembantuan (TP)

provinsi/kabupaten/kota yang alokasi anggarannya dari APBN belum

sinkron dengan kegiatan perlindungan yang sumber dananya dari

APBD. Perlu ada sinkronisasi perencanaan dan pengawalan sejak

pengusulan sampai penetapan DIPA melalui mekanisme musren

regional dan nasional.

5) Pengajuan revisi kegiatan oleh daerah seringkali dilakukan menjelang

akhir tahun anggaran, yang berakibat terhambatnya pelaksanaan

kegiatan. Revisi dibatasi waktunya tidak boleh melebihi pertengahan

tahun dan dihimbau dilakukan sejak awal tahun setelah menerima

DIPA.

6) Proses pengadaan barang/jasa khususnya untuk kegiatan

pengendalian OPT pada tanaman perkebunan seringkali dilakukan

menjelang akhir tahun. Untuk itu dihimbau agar dilakukan percepatan

proses pelelangan/pengadaan dan kontrak ditandatangani paling

lambat bulan Maret diawal tahun anggaran.

7) Jadual pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum

sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan

anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara

konsisten.

8) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan

kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran.

Dihimbau agar PPK menyelesaikan dan menyampaikan laporan

paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus

menunggu akhir tahun.

24


BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan

tahun 2011 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban selama periode 2011.

Kesemuanya merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja

kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Starategis

(Renstra) Pembangunan Perkebunan dan Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014.

Program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang menjadi

tanggungjawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah : “Peningkatan

Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”.

Keberhasilan program ini perlu didukung oleh Dukungan Perlindungan

Perkebunan antara lain melalui kegiatan : (1) Pengendalian OPT, (2)

Pemantauan dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta Dampak

Perubahan Iklim, (3) Pelaksanaan SL-PHT, (4) Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim, (5) Operasional Laboratorium, (6) Pemberdayaan

pengamat OPT, (7) Penyusunan NSPK, (8) Pelayanan Perkantoran, (9)

Pengadaan Sarana dan Prasarana, (10) Pembinaan dan Pengawalan.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang “Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah”, maka keluaran (outputs) capaian kinerja untuk

keuangan mencapai 94,69% dari pagu dan realisasi fisik mencapai 100%


Beberapa simpul kritis dalam pelaksanaan kegiatan yang

mempengaruhi kinerja perlindungan secara keseluruhan antara lain : (1)

Penetapan SK Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten dan CP/CL seringkali

terlambat sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat, (2) Pedoman

Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai

acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan seringkali belum dijabarkan

25


kedalam juklak/juknis atau terlambat disusun, (3) Terlambatnya

penelaahan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam DIPA/POK dengan

Pedoman Teknis, (4) Sinkronisasi perencanaan kegiatan antara Pusat dan

Daerah belum sepenuhnya berjalan baik dan dana Tugas Pembantuan

(TP) provinsi/kabupaten/kota yang alokasi anggarannya dari APBN

belum sinkron dengan kegiatan perlindungan yang sumber dananya dari

APBD, (5) Pengajuan revisi kegiatan oleh daerah seringkali dilakukan

menjelang akhir tahun anggaran, yang berakibat terhambatnya

pelaksanaan kegiatan, (6) Proses pengadaan barang/jasa khususnya untuk

kegiatan pengendalian OPT pada tanaman perkebunan seringkali

dilakukan menjelang akhir tahun, (7) Jadual pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang

telah disusun, dan (8) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak

segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun

anggaran,

4.2. Saran Rekomendasi

Saran Rekomendasi yang perlu dilakukan untuk perbaikan

pelaksanaan kegiatan dimasa mendatang antara lain :

1) Perlu adanya percepatan penetapan SK agar kegiatan berjalan sesuai

waktunya.

2) Penyusunan juklak/juknis oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum

kegiatan dimulai sehingga dapat menjabarkan/mengakomodir hal-

hal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan dengan Pedoman

Teknis Pusat.

3) Satker agar melaksanakan penelaahan sejak awal setelah

diterimanya Pedoman Teknis dan pengusulan revisi segera

dilakukan pada awal tahun.

4) Perlu ada sinkronisasi perencanaan dan pengawalan sejak

pengusulan sampai penetapan DIPA.

5) Perlu percepatan proses pelelangan/pengadaan dan kontrak

ditandatangani paling lambat bulan Maret diawal tahun anggaran.

6) Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan

secara konsisten.

7) Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling

lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus

menunggu akhir tahun.

26


Instansi Direktorat Perlindungan Perkebunan

Visi Profesional dalam memfasilitasi Perlindungan Perkebunan

Misi 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petugas dan petani, ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pemantapan sistem perlindungan perkebunan

2) Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, pelaporan dan pengendalian OPT serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim

3) Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, Perti, BBP2TP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan dan pihak terkait lainnya

4) Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan

FORM RS

Tujuan Ket

Uraian Indikator Kebijakan Program/Sub Program Ket

1 2 3 4 5 6

1. Menyiapkan Rumusan Kebijakan 1. Tersedianya Rumusan Kebijakan 1. 1. Dokumen Rumusan Kebijakan Memperkuat SDM, kelembagaan, Peningkatan Produksi, Produktivitas

di Bidang Identifikasi dan Pengendalian di Bidang Identifikasi dan Pengendalian di Bidang Identifikasi dan Pengendalian sarana dan prasarana perlindungan dan Mutu Tanaman

Organisme Pengganggu Tumbuhan Organisme Pengganggu Tumbuhan Organisme Pengganggu Tumbuhan guna mengurangi kehilangan hasil Perkebunan Berkelanjutan

(OPT) Tanaman Semusim, Rempah (OPT) Tanaman Semusim, Rempah (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan memperbaiki mutu produk Melalui Dukungan Perlindungan

dan Penyegar, dan Tahunan dan Penyegar, dan Tahunan dan Penyegar, dan Tahunan, 4 dok perkebunan melalui partisipasi Perkebunan

1.2. Luas areal pengendalian, 4230 ha aktif masyarakat dalam identifikasi

dan pengendalian OPT serta

2. Menyiapkan Rumusan Kebijakan 2. Tersedianya Rumusan Kebijakan 2.1 Dokumen Rumusan Kebijakan penanganan dampak perubahan iklim

Dampak Perubahan Iklim dan Dampak Perubahan Iklim dan Dampak Perubahan Iklim dan dan pencegahan kebakaran

Pencegahan Kebakaran Pencegahan Kebakaran Pencegahan Kebakaran, 1 dok

2.2. Pemantauan kebakaran, dampak

Perubahan Iklim, 9 prov,83 kab

3. Memberikan acuan dalam pelaksanaan 3. Tersedianya Norma, Standar, 3.1 Judul Pedoman Perlindungan

kegiatan di bidang identifikasi dan Prosedur, dan Kriteria di Bidang Perkebunan, 16 dok

pengendalian Organisme Pengganggu Identifikasi dan Pengendalian Organisme

Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Rempah dan Penyegar serta Tahunan Tanaman Semusim, Rempah dan

Penyegar, dan Tahunan

4. Meningkatkan pengawasan dan 4. Terlaksananya Kebijakan dan NSPK 4.1. Jumlah rekomendasi :

pengawalan melalui pemberian di Bidang Identifikasi dan Pengendalian - SL-PHT= 36 dok

bimbingan teknis dan evaluasi di Organisme Pengganggu Tumbuhan - Pembinaan = 48 dok

bidang identifikasi dan pengendalian (OPT) Tanaman Semusim, Rempah 4.2. Jumlah KT SL-PHT, 77 KT

Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Penyegar dan Tahunan

(OPT) tanaman Semusim, Rempah

dan Penyegar serta Tahunan 4.3. Jumlah perangkat perlindungan yang

dibina, dimonitor dan dievaluasi, 42 unit

4.4. Jumlah pejabat fungsional pengendali

OPT perkebunan yang dibina, dimonitor

dan di evaluasi, 12 orang

4.5. Pemberdayaan POPT, 952 orang

5. Meningkatkan pengawasan dan 5. Terlaksananya kebijakan dan NSPK 5.1. Jumlah provinsi/kabupaten yang

pengawalan melalui pemberian Dampak Perubahan Iklim dan dibina, dimonitor dan dievaluasi, 32 prov

bimbingan teknis dan evaluasi Pencegahan Kebakaran

penanggulangan dampak perubahan

iklim dan pencegahan kebakaran

6. Meningkatnya pelayanan organisasi 6. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas 6.1. Jumlah pelayanan internal dan

Pelayanan Organisasi eksternal

RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN ANGGARAN 2010 - 2014


Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

LAMPIRAN 1

27


Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Perlindungan Perkebunan

Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Kegiatan : Dukungan Perlindungan Perkebunan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

Meningkatnya Produksi,

Produktivitas

dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan

Melalui Dukungan


1. Tersedianya Rumusan Kebijakan

di Bidang Identifikasi dan Pengendalian

Organisme Pengganggu Tumbuhan

(OPT) Tanaman Semusim, Rempah

dan Penyegar, dan Tahunan

a. Jumlah rumusan kebijakan perlindungan 1 Dokumen

perkebunan

b. Jumlah rekomendasi teknis perlindungan 1 Dokumen

tanaman

c. Rumusan pelaksanaan SL-PHT 1 Kali

2. Tersedianya Rumusan Kebijakan

Dampak Perubahan Iklim dan

Pencegahan Kebakaran

a. Jumlah rumusan kebijakan pencegahan 1 Dokumen

kebakaran lahan dan kebun serta penanganan

dampak perubahan iklim

3. Terlaksananya Kebijakan dan NSPK

di Bidang Identifikasi dan Pengendalian

Organisme Pengganggu Tumbuhan 1 Dokumen

(OPT) Tanaman Semusim, Rempah

dan Penyegar dan Tahunan

a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ 36 Dokumen

laporan SLPHT

b. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ 14 Dokumen

laporan pengawalan/pembinaan

pengendalian OPT tanaman semusim

- Jumlah rekomendasi monev/laporan 10 Dokumen

- Jumlah bahan binaan 6 Dokumen

c. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ 10 Dokumen


pengendalian OPT tanaman rempah dan

penyegar


- Jumlah bahan binaan/laporan 3 Dokumen

d. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ 20 Dokumen


pengendalian OPT tanaman tahunan


- Jumlah bahan binaan/laporan 4 Dokumen

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2011

DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNANLAMPIRAN 2

28


e. Jumlah Perangkat yang operasional

- operasional laboratorium 42 unit

- insentif petugas 949 orang

- pengawalan perangkat 42 Perangkat

- pelatihan perbanyakan agensia hayati 10 paket

f. Jumlah rekomendasi residu bahan aktif 1 Dokumen

pestisida

g. Terlaksananya SLPHT 77 KT

h. Terlaksananya pengendalian OPT Tanaman

- Tahunan 2,850 ha

- Semusim 110 ha

- Rempah Penyegar 1.325 ha

i. - Jumlah POPT yang dibina 200 orang

- Jumlah bahan publikasi/laporan POPT 16 dokumen

j. Rekap RKAKL, Pagu Indikatif, sementara, 10 dokumen

definitif wilayah barat dan timur

k. Terlaksananya pengawalan pembinaan 10 Prov. dan 1 kab

perlindungan

4. Tersedianya Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria di Bidang

Identifikasi dan Pengendalian Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Tanaman Semusim, Rempah dan


a. Jumlah judul pedoman perlindungan

perkebunan

- Buku 3 Judul

- Leaflet 10 Judul

5. Terlaksananya kebijakan dan NSPK



a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ 40 Dokumen

laporan pengawalan pemantauan kebakaran

lahan dan kebun

b. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/laporan 26 Dokumen

Pengawalan Dampak Perubahan Iklim dan

Bencana Alam

c. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/laporan 30 dokumen

Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak

Perubahan Iklim

d. Terlaksananya pemantauan kebakaran, dampak 9 Prov. Dan

perubahan iklim dan bencana alam 74 Kab.

e. Terlaksananya sosialisasi PLTB dan peraturan 9 Prov. pada 62 Kab.

perundang - undangan

f. Jumlah pertemuan koordinasi pencegahan dan 9 Prov.


g. Terlaksananya mitigasi dan adaptasi dampak 13 paket

perubahan Iklim

6. Terlaksananya Kuantitas dan Kualitas

Pelayanan Organisasi

a. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan 36 dokumen

pembinaan pimpinan

- Jumlah data administrasi pada UPT 10 dokumen

- Jumlah rekomendasi/rumusan dengan 10 dokumen

instansi terkait

b. Jumlah alat pengolah data

- komputer 5 buah

- printer 5 buah

29


Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Perlindungan Perkebunan

Tahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Program

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30.224.764.000 28.620.027.117 94,69%

1. Tersedianya rumusan kebijakan 1. Rumusan Kebijakan di bidang Identifikasi Peningkatan Produksi, 626.484.000 589.820.140 94,15%

di bidang Identifikasi dan Pengendalian dan Pengendalian Organisme Pengganggu Produktivitas dan

OPT tanaman Semusim, Rempah Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Mutu Tanaman

dan Penyegar dan Tahunan Rempah Penyegar dan Tahunan Perkebunan Melalui

Perlindungan

Perkebunan

a. Jumlah rumusan kebijakan perlindungan Dokumen 1 1 100 217.800.000 212.493.700 97,56%

perkebunan

b. Jumlah rekomendasi teknis perlindungan Dokumen 1 1 100 191.184.000 183.090.260 95,77%

tanaman

c. Rumusan pelaksanaan SL-PHT Dokumen 1 1 100 217.500.000 194.236.180 89,30%

2. Tersedianya Rumusan Kebijakan 2. Rumusan Kebijakan Pencegahan 256.228.000 242.992.230 94,83%

Dampak Perubahan Iklim dan Kebakaran Lahan dan Dampak

Pencegahan Kebakaran Perubahan Iklim

a. Jumlah rumusan kebijakan pencegahan Dokumen 1 1 100 256.228.000 242.992.230 94,83%

kebakaran lahan dan kebun serta

penanganan dampak perubahan iklim

3. Terlaksananya Kebijakan dan NSPK 3. Kebijakan dan NSPK 22.914.696.000 22.080.841.817 96,36%

di Bidang Identifikasi dan Pengendalian di Bidang Identifikasi dan Pengendalian

Organisme Pengganggu Tumbuhan Organisme Pengganggu Tumbuhan

(OPT) Tanaman Semusim, Rempah (OPT) Tanaman Semusim, Rempah

dan Penyegar dan Tahunan dan Penyegar dan Tahunan

Anggaran (Rp.)

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011

(Berdasarkan CapaSasaran Program)LAMPIRAN 3

30


a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ Dokumen 36 36 100 251.217.000 247.372.270 98,47%

laporan SLPHT

b. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ Dokumen 14 15 107 319.750.000 317.512.454 99,30%


pengendalian OPT tanaman semusim

- Jumlah rekomendasi monev/laporan Dokumen 10 17 170

- Jumlah bahan binaan Dokumen 6 10 167

c. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ Dokumen 10 20 200 319.750.000 312.633.473 97,77%


pengendalian OPT tanaman rempah

dan penyegar


- Jumlah bahan binaan/laporan Dokumen 3 7 233

d. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ Dokumen 20 27 135 314.750.000 310.081.160 98,52%


pengendalian OPT tanaman tahunan


- Jumlah bahan binaan/laporan Dokumen 4 4 100

e. Jumlah Perangkat yang operasional 7.130.449.000 6.977.704.680 97,86%

- operasional laboratorium Unit 42 42 100 3.324.427.000 3.219.510.000 96,84%

- insentif petugas Orang 949 949 100 3.274.522.000 3.239.277.000 98,92%

- pengawalan perangkat Perangkat 42 39 93 117.750.000 113.433.680 96,33%

- pelatihan perbanyakan agensia hayati Paket 10 10 100 413.750.000 405.484.000 98,00%

f. Jumlah rekomendasi residu bahan aktif Dokumen 1 1 100 347.400.000 305.862.840 88,04%

pestisida

g. Terlaksananya SLPHT KT 77 77 100 3.908.700.000 3.830.085.000 97,99%

31


h. Terlaksananya pengendalian OPT Tanaman 4.525 4.565 100 9.599.110.000 9.097.165.000 94,77%

- Tahunan Ha 2.850 2.850 100 4.088.205.000 4.003.841.000 97,94%

- Semusim Ha 110 110 100 746.610.000 641.364.000 85,90%

- Rempah Penyegar Ha 1.325 1.325 100 4.764.295.000 4.451.960.000 93,44%

i. - Jumlah POPT yang dibina Orang 200 240 120 210.070.000 206.725.000 98,41%

- Jumlah bahan publikasi/laporan POPT Dokumen 16 16 100

j. Rekap RKAKL, Pagu Indikatif, sementara, Dokumen 10 10 100 75.300.000 74.684.940 99,18%

definitif wilayah barat dan timur

k. Terlaksananya pengawalan pembinaan Prov, Kab 10 10 100 438.200.000 401.015.000 91,51%

perlindungan 1 1

4. Tersedianya Norma, Standar, 4. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 186.900.000 172.761.660 92,44%

Prosedur, dan Kriteria di Bidang di Bidang Identifikasi dan Pengendalian

Identifikasi dan Pengendalian Organisme Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan

Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar, dan Tahunan


a. Jumlah judul pedoman perlindungan 186.900.000 172.761.660 92,44%

perkebunan

- Buku Judul 3 3 100

- Leaflet Leaflet 10 10 100

5. Terlaksananya kebijakan dan NSPK 5.534.036.000 4.855.784.090 87,74%



a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ Dokumen 40 45 113 251.596.000 250.776.900 99,67%

laporan pengawalan pemantauan kebakaran

lahan dan kebun

32


b. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/laporan Dokumen 26 36 138 157.551.000 157.031.190 99,67%

Pengawalan Dampak Perubahan Iklim dan

Bencana Alam

c. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan Dokumen 30 33 110 164.700.000 164.406.000 99,82%

/laporan Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi

Dampak Perubahan Iklim

d. Terlaksananya pemantauan kebakaran, Prov, Kab 9 9 98,80 2.258.783.000 1.766.457.000 78,20%

dampak perubahan iklim dan bencana alam 74 73

e. Terlaksananya sosialisasi PLTB dan Prov, Kab 9 9 100 1.295.486.000 1.207.292.000 93,19%

peraturan perundang - undangan 62 62

f. Jumlah pertemuan koordinasi pencegahan dan Prov 9 9 100 332.150.000 314.557.000 94,70%


g. Terlaksananya mitigasi dan adaptasi dampak Paket 13 13 100 1.073.770.000 995.264.000 92,69%

perubahan Iklim

6. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas 706.420.000 677.827.180 95,95%

Pelayanan Organisasi

a. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan Dokumen 36 69 192 606.420.000 586.827.180 96,77%

pembinaan pimpinan

- Jumlah data administrasi pada UPT Dokumen 10 6 60

- Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ Dokumen 9 9 100

laporan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program pembangunan

- Jumlah rekomendasi/rumusan dengan Dokumen 10 15 150

instansi terkait

b. Jumlah alat pengolah data 100.000.000 91.000.000 91,00%

- komputer Buah 5 5 100

- printer Buah 5 5 100

33


(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …pertanian.go.id/sakip/admin/data2/LAKIP_DIR_PERLINDUNGAN_2011.pdf · Laporan Akuntabilitas ... Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi

Documents