LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)disbun.jabarprov.go.id/cassets/libs/uploads/dokumen/LAKIP/LAKIP 2013.pdf2008-2013, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN 2013

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PERKEBUNAN Jalan Surapati No. 67 (022) 2506156 - 2504422

Fax.(022) – 2509066 Website : www.disbun.jabarprov.go.id e-mail [email protected] Bandung – 40133

http://www.disbun.jabarprov.go.id/

mailto:[email protected]

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu

2008-2013, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”, maka Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi yang dituangkan dalam Renstra Penyelarasan Tahun 2008 –

2013 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Agribisnis Perkebunan Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”.

Dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perkebunan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) Misi dengan 7 (tujuh) tujuan, sebagai berikut: Misi I: Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan, dengan tujuan: 1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Tani Perkebunan;

2. Meningkatkan Pengendalian Usaha Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan.

Misi II: Meningkatkan Mutu hasil, Nilai Tambah dan Pemasaran Produk Usaha Perkebunan, dengan tujuan: 3. Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Tani Perkebunan;

4. Meningkatkan Pangsa Pasar serta Berkembangnya Promosi Produk dan Investasi Bidang Perkebunan.

Misi III: Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan, dengan tujuan:

5. Meningkatkan Kemampuan, Produktivitas, Profesionalisme SDM Perkebunan yang meliputi SDM Perkebunan Rakyat, SDM Pelaku Usaha Agribisnis Perkebunan lainnya dan SDM Aparatur Perkebunan;

6. Meningkatkan Peran Kelembagaan, Pola Kemitraan dan Sumber Permodalan Pelaku Usaha Agribisnis Perkebunan;

7. Meningkatkan Tata Guna Lahan Perkebunan dan Berkembangnya Lahan Usaha Perkebunan.

Ke-tujuh tujuan misi tersebut, didalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun

2008-2013 telah dijabarkan kedalam 11 (sebelas) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator sasaran. Namun pada pada Tapkin 2012 hanya ditetapkan sebanyak 9

(sembilan) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator sasaran kinerja. Perwujudan indikator sasaran kinerja tersebut dalam pelaksanaannya

difasilitasi melalui 2 (dua) sumber anggaran, terdiri dari dana APBD Provinsi sebesar Rp. 55.673.310.394,- yang dijabarkan kedalam 11 (sebelas) Program dengan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, serta dari dana APBN (dekonsentrasi dan

tugas pembantuan) sebesar Rp. 17.695.295.000,-. yang dijabarkan kedalam 3 (tiga) Program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Adapun realisasi untuk dana

APBD adalah sebesar Rp 50.272.494.377 atau sekitar 90,30% dan fisiknya sekitar 99,53%. sedangkan realisasi dana APBN adalah sebesar

16.566.940.900,- atau sekitar 93,62% dan fisiknya sekitar 100 %. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, maka diperoleh nilai rata-rata

capaian Indikator Kinerja Tahun 2013 adalah sebesar 108,73%, serta capaian

Indikator Sasaran Stratejik sebesar 146,51%. atau secara kualitatif memiliki

klasifikasi predikat capaian kinerja “Sangat baik”.

Beberapa kontribusi positif terhadap pembangunan Jawa Barat tahun 2013

dari sub sektor perkebunan, antara lain dalam hal mendukung pertumbuhan ekonomi regional, peningkatan penghasilan masyarakat perkebunan, peningkatan

devisa negara, penyediaan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, pencegahan urbanisasi, serta berperan dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan selama tahun 2013 umumnya bersifat teknis dan non teknis, antara

lain berupa: - Masih terbatasnya kebun sumber benih bina dan nonbina untuk para

pengembangan benih berkualitas bagi pelaku usaha perkebunan di Jawa

Barat. - Masih terbatasnya jumlah petugas fungsional Pengawas Benih Tanaman

masih, sehingga kinerja operasional pemeriksaan di lapangan menjadi tidak optimal.

- Terbatasnya sarana laboratorium pengujian mutu benih yang memadai serta kurangnya tenaga penguji laboratorium benih.

- Masih terdapatnya permasalahan manajamen pengelolaan kegiatan yang

kurang sesuai dengan SOP, sehingga upaya pencapaian target kinerja menjadi kuarang optimal.

- Belum mempunyai sistem informasi serangan OPT online dari Petugas Pengamat OPT yang ada di lapangan ke Instalasi Balai Proteksi Tanaman

Perkebunan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat untuk percepatan penanggulangan serangan OPT apabila ada eksplosi.

- Adanya keterbatasan petugas pengamat OPT di lapangan, dimana hampir

seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat belum mempunyai tenaga pengamat OPT, sehingga upaya pengamatan OPT tidak mungkin dapat menjangkau

seluruh wilayah kabupaten Berbagai kendala/permasalahan tersebut solusinya terus diupayakan

melalui peningkatan koordinasi dan konsultasi antar unit kerja terkait, serta

peningkatan kualitas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan ketersediaan dan sumber daya yang dimiliki.

Bandung, Januari 2014

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT,

H. ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc.

Pembina Tingkat I NIP. 19580516 198603 1 003

i

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah berasal dari Formulir Pengukuran

Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2008-2013.

LAKIP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban

kepala OPD kepada Gubernur Jawa Barat terkait dengan pelaksanaan tugas

pokok, fungsi dan kewenangan, berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah

disepakati bersama dalam dokumen TAPKIN (Penetapan Kinerja) Tahun 2013.

Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub

sektor perkebunan Jawa Barat selama tahun 2013 dapat dilihat dari hasil

pengukuran kinerja dalam LAKIP ini.

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Jawa Barat pada tahun 2013

diselenggarakan melalui 11 program dengan 36 kegiatan yang difasilitasi dana

APBD, serta 3 program dengan 24 kegiatan yang difasilitasi dana APBN. Adapun

dalam pelaksanaannya seluruh Program/Kegiatan tersebut masih terdapat

beberapa kendala yang menghambat pencapaian indikator kinerja secara optimal,

namun demikian upaya perbaikan kinerja terus dilakukan melalui berbagai

pendekatan koordinasi dan konsultasi.

Semoga dokumen ini menjadi acuan perbaikan dalam upaya pencapaian

target indikator kinerja secara optimal pada tahun mendatang.

Bandung, Januari 2014, KEPALA DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI JAWA BARAT,

H. ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc. Pembina Tingkat I

NIP. 19580516 198603 1 003

ii

DAFTAR ISI Hal

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................ ii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... iii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ............................................................... 1

1.2. Dasar Hukum ................................................................. 2

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................. 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................... 9

2.1. Perencanaan ................................................................ 9

2.1.1. Rencana Stratejik Tahun 2008-2013 .................... 9

1. Visi, Misi dan Tujuan .................................... 10

2. Sasaran dan Indikator Sasaran ...................... 11

3. Kebijakan dan Program ................................ 12

2.1.2. Rencana Kinerja Tahun 2013 ............................... 23

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2013 ........................................ 25

2.3 Program/Kegiatan dan Anggaran ..................................... 28

2.3.1. Program/Kegiatan APBD ...................................... 28

2.3.2. Program/Kegiatan APBN ...................................... 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................... 35

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .......................................... 35

3.2. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD ..................... 36

3.3. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN ..................... 40

3.4. Kinerja Sasaran Stratejik ................................................ 43

3.5. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Stratejik .......................................................................

48

3.6. Informasi Pendukung Pencapaian Target Kinerja .............. 58

3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012 dan 2013 ........ 72

BAB IV PENUTUP ................................................................................. 74

4.1. Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Stratejik ................. 74

4.2. Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja Sasaran Stratejik

dan Langkah Antisipatif ................................................

78

iii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1 : Rencana Stratejik Dinas Perkebunan Jawa Barat Tahun 2008-

2013 ...................................................................................

18

Tabel 2 : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013 ................................................................

23

Tabel 3 : Penetapan Kinerja Pembangunan Sub Sektor Perkebunan

Tahun 2013 .........................................................................

26

Tabel 4 : Pagu Program/Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2013 ..... 29

Tabel 5 : Pagu Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan Jawa

Barat TA. 2013 .....................................................................

33

Tabel 6 : Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat

TA. 2013 .............................................................................

37

Tabel 7 : Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN Sub Sektor

Perkebunan Jawa Barat TA. 2013 ...........................................

41

Tabel 8 : Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2013 ........... 43

Tabel 9 : Analisis Pencapaian Sasaran Stratejik Pembangunan Sub

Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 ........

45

Tabel 10 : Sebaran Luas Perkebunan Per Kab/Kota Se Jawa Barat Tahun

2012 ...................................................................................

60

Tabel 11

: Perkembangan Luas, Produksi dan Produktivitas Komoditas

Perkebunan Jawa Barat tahun 2007-2012 ...............................

62

Tabel 12

: Perkembangan Areal 10 Komoditas Unggulan Perkebunan dari

tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 ...................................

63

Tabel 13 : Perkembangan Produksi dan Produktivitas 10 Komoditas

Unggulan Dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 ...........

64

Tabel 14 : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar

Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2012 ...

67

Tabel 15

: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar

Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2012 ...

67

Tabel 16

: Indeks Harga Yang Diterima, Indeks Harga Yang Dibayar dan

Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Sub Sektor Di Jawa Barat

Tahun 2008 – 2012 ..............................................................

68

Tabel 17 : Nilai Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2012 dan 2013 ............ 72

Tabel 18 : Nilai Capaian Indikator dalam dokumen TAPKIN & RENSTRA .... 73

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir Rencana Stratejik

Lampiran 2 : Formulir Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran 3 : Formulir Penetapan Kinerja

Lampiran 4 : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2013

Lampiran 5 : Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2008-

2013

Lampiran 6 : Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Target RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

LAKIP Dinas Perkebunan Jawa Barat Tahun 2013 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance (kepemerintahan yang baik)

merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang didalam

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah: profesionalitas,

akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas,

supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Salah satu

upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan Akuntabilitas untuk menuju

“good governance” adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan

evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang

telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang

disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku sebagaimana yang tertuang

dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/ 2/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Inpres tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan

sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan pengelolaan sumberdaya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut,

maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat ini merupakan salah satu dari wujud


akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

serta kewenangannya.

Agar suatu laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diukur

kinerjanya (performance-nya) secara lebih objektif baik dari aspek keluaran,

hasil, manfaat maupun dampaknya, maka sejak awal pelaksanaan

program/kegiatan tersebut perlu ditetapkan suatu instrumen tolok ukurnya,

yakni dengan diterbitkannya dokumen Rencana Stratejik (Renstra), Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (Tapkin), yang didalamnya

terdapat rincian indikator kinerja untuk diwujudkan selama tahun anggaran

berjalan.

Terkait dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2013 ini, maka instrumen dokumen yang digunakan adalah:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2008-2013,

Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2008-2013, Peraturan Gubernur No. 27

Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013, RKT Tahun 2013 serta TAPKIN Tahun 2013.

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Jawa Barat pada tahun 2013

diselenggarakan melalui 11 (sebelas) program dengan 36 (tiga puluh enam)

kegiatan yang difasilitasi dana APBD, serta 3 (tiga) program dengan 24 (dua

puluh empat) kegiatan yang difasilitasi dana APBN.

LAKIP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban

kepala OPD kepada Gubernur Jawa Barat dalam hal pelaksanaan tugas pokok,

fungsi dan kewenangan. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat selama

tahun 2013 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LAKIP ini.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);


11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

16. Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan

Reformasi Birokrasi;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

NomorKEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


21. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/ 2/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 47);

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2008 – 2013;

25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 111 Seri D);

26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Dinas Di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;

27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

28. Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

29. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 45 tahun 2001 tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;

30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 900/Kep.1669-Keu/2012, Tanggal

26 Desember 2012 tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013.


31. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah Tahun Anggaran 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Nomor : 2.01.02. Tanggal, 26 Desember 2012.

32. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat Nomor : 2.01.02. Tanggal 27 Maret 2013.

33. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat Nomor : 2.01.02. Tanggal 18 Oktober 2013.

34. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Bun Tahun Anggaran

2013, Dana Dekonsentrasi No. DIPA-018.05.3.029101/2013 tanggal 5

Desember 2012.


Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Bun Tahun Anggaran

2013, Dana Tugas Pembantuan No. DIPA-018.05.4.029101/2013, tanggal 5

Desember 2012.


Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (07) Ditjen PPHP Tahun Anggaran

2013, Dana Dekonsentrasi No. DIPA-018.07.3.029025/2013 Tanggal 5

Desember 2012.


Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (07) Ditjen PPHP Tahun Anggaran

2013, Dana Tugas Pembantuan No. DIPA-018.07.4.029025/2013 Tanggal 5

Desember 2012.


Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (08) Ditjen PSP Tahun Anggaran

2013 Dana Dekonsentrasi No. DIPA-018.08.3.029026/2013 tanggal 5

Desember 2012.



Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (07) Ditjen PSP Tahun Anggaran

2013, Dana Tugas Pembantuan No. DIPA-018.08.4.029026/2013 tanggal 5

Desember 2012.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun

2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat,

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok merumuskan

kebijakan operasional dibidang perkebunan yang merupakan sebagian

kewenangan desentralisasi Provinsi, serta kewenangan yang dilimpahkan

kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan Pemerintahan Daerah bidang perkebunan, berdasarkan asas otonomi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat, bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam

menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan operasional di bidang perkebunan;

2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perkebunan;

3. Fasilitasi di bidang perkebunan;

4. Penyelenggaraan ketatausahaan.

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas

Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan

perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM


kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian

perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan.

2. Penyelenggaraan urusan perkebunan meliputi produksi perkebunan,

pengembangan SDM, kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan

pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha

perkebunan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perkebunan meliputi produksi

perkebunan, pengembangan SDM, kelembagaan dan permodalan,

pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran

dan usaha perkebunan.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme kepemerintahan, perencanaan pembangunan

tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang

terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk

memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan

perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus

perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada

hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus

perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LAKIP ini harus

memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

2.1.1 Rencana Stratejik Tahun 2008 – 2013

Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008-2013 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2009, yang

substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah


(RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008–2013. Renstra tersebut

selanjutnya mengalami penyesuaian substansi pada tahun 2011 terkait dengan

terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2008–2013.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam

dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam

RPJMD Tahun 2008-2013, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat

Yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”, maka Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat telah menetapkan Visi yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2008–

2013 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Agribisnis Perkebunan Jawa

Barat Yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”.

Dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perkebunan tersebut, telah

ditetapkan 3 (tiga) Misi dengan 7 (tujuh) tujuan, sebagai berikut:

Misi I: Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha

Perkebunan, dengan tujuan:

1) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Tani Perkebunan;

2) Meningkatkan Pengendalian Usaha Perkebunan dan Penanganan

Gangguan Usaha Perkebunan.

Misi II: Meningkatkan Mutu hasil, Nilai Tambah dan Pemasaran

Produk Usaha Perkebunan, dengan tujuan:

1) Meningkatkan Mutu hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Tani

Perkebunan;

2) Meningkatkan Pangsa Pasar serta Berkembangnya Promosi Produk

dan Investasi Bidang Perkebunan.


Misi III: Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan,

dengan tujuan:

1) Meningkatkan Kemampuan, Produktivitas, Profesionalisme SDM

Perkebunan, yang meliputi SDM Perkebunan Rakyat, SDM Pelaku

Usaha Agribisnis Perkebunan lainnya dan SDM Aparatur

Perkebunan;

2) Meningkatkan Peran Kelembagaan, Pola Kemitraan dan Sumber

Permodalan Pelaku Usaha Agribisnis Perkebunan;

3) Meningkatkan Tata Guna Lahan Perkebunan dan Berkembangnya

Lahan Usaha Perkebunan.

2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan

dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.

Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan

organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi

pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

telah ditetapkan sasaran:

1) Meningkatnya jumlah benih tanaman perkebunan yang dapat disediakan;

2) Meningkatnya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan;

3) Meningkatnya pembinaan agribisnis dan produksi komoditi unggulan

perkebunan;

4) Meningkatnya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan;

5) Menurunnya kerugian akibat gangguan usaha perkebunan;

6) Penggunaan UPH sesuai standar teknis;

7) Meningkatnya fasilitasi pengolahan dan mutu hasil olahan tembakau;

8) Meningkatnya fasilitasi promosi, pemasaran dan kemitraan usaha produk

unggulan perkebunan;


9) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perkebunan dan pelaku usaha

perkebunan;

10) Tercapainya peningkatan kelembagaan petani dan kemampuan pengelolaan

permodalan perkebunan;

11) Tertatanya lahan potensial untuk pengembangan komoditi perkebunan,

indikator kinerjanya adalah

Rincian pencapaian target tahunan dari indikator kinerja tersebut diatas dapat

dilihat pada tabel 1.

3. Kebijakan dan Program

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-

pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang membuat kebijakan

tersebut. Kebijakan dijadikan sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi

setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintahan maupun masyarakat agar

terdapat kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran pembangunan.

Kebijakan Pembangunan sub sektor Perkebunan Jawa Barat

sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat tahun 2008 – 2013, dalam rangka mewujudkan indikator kinerja, adalah

sebagai berikut:

1) Meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan teknologi agribisnis;

2) Meningkatkan pengembangan benih bersertifikat;

3) Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi unggulan;

4) Meningkatkan perlindungan tanaman dan usaha perkebunan;

5) Meningkatkan fasilitasi dan bimbingan terhadap pengendalian dan

gangguan usaha perkebunan;

6) Meningkatkan standar UPH perkebunan dan mutu produk;

7) Meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan teknologi agribisnis;

8) Meningkatkan fasilitasi promosi produk perkebunan, pemasaran dan

kemitraan usaha;


9) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perkebunan;

10) Meningkatkan jumlah kelompok tani/asosiasi petani perkebunan;

11) Memetakan lahan potensial melalui penataan lahan perkebunan.

Dari 11 (sebelas) kebijakan pembangunan perkebunan tersebut di atas,

selanjutnya dijabarkan kedalam Program/Kegiatan pembangunan perkebunan

tahun 2013, sebagaimana berikut:

1. Program yang difasilitasi dari APBD Provinsi, adalah:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan

Daerah

1) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan di Dinas

Perkebunan

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya

Aparatur

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

4) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai

Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)

5) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai

Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)

6) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai

Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai


9) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Proteksi

Tanaman Perkebunan (BPTP)

10) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai



11) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai

Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)

12) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai


13) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai


e. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

14) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

15) Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor UPTD Balai Proteksi

Tanaman Perkebunan (BPTP)

16) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai


17) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai


f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

18) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas

Perkebunan

g. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

19) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan

h. Program Peningkatan Produksi Pertanian

20) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih

Tanaman Perkebunan

21) Kegiatan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Tanaman

Perkebunan

22) Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

23) Kegiatan Pengembangan, Pemasaran Perbenihan dan Pengelolaan

Kebun Dinas

24) Kegiatan Perlindungan Perkebunan, Prasarana dan Penataan

Lahan Perkebunan


25) Peningkatan dan Pengendalian Bahan Baku Tembakau Kadar

Nikotin Rendah

26) Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tembakau

27) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tembakau

28) Standarisasi Kualitas Bahan Baku Tembakau

i. Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian

29) Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan

Petani Perkebunan

30) Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

j. Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak

dan Ikan

31) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Teknologi PHT

k. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,

Peternakan , Perikanan dan Kehutanan

32) Kegiatan Pengembangan Usaha Perkebunan

33) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi Produk

Perkebunan

34) Kegiatan Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan

Pengembangan Usaha Teh Rakyat

35) Kegiatan Penanganan Usaha Perkebunan Pada Lahan Hak Guna

Usaha (HGU) di Jawa Barat

36) Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau

2. Program yang difasilitasi dari APBN, adalah:

a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan

1) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Rempah dan Penyegar (TP)


Semusim (TP)



Tahunan (TP)

4) Kegiatan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas

Perkebunan (TP) (TP)

5) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)

6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Perkebunan (TP)

7) Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK)

8) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Perkebunan (DK)

b. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,

Pemasaran dan Ekspor hasil Pertanian

9) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian (TP)

10) Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (TP)

11) Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian (DK)

12) Pengembangan Pemasaran Domestik (DK)

13) Pengembangan Penanganan Pasaca Panen

Pertanian/Pengembangan Usaha dan Investasi (DK)

14) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (DK)

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian

15) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainya (TP)

16) Kegiatan Pembangunan Embung (TP)

17) Pengeiolaan Irigasi Partisifatif (PIP) (TP)

18) Dukungan Kelembagaan untuk TP (TP)

19) Kegiatan Pengembangan Sumber Air (TP)

20) Kegiatan Pra Sertifikasi Tanah (TP)

21) Pembinaan Administrasi Kegiatan di Provinsi (TP)

22) Kegiatan Pengelolaan Airi irigasi untuk Pertanian (DK)

23) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (DK)



Prasarana dan Sarana Pertanian (DK)

Selengkapnya mengenai struktur Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator

Sasaran, Kebijakan serta Program yang tercantum dalam Rencana Stratejik

Dinas Perkebunan Tahun 2008-2013 dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:


Tabel 1: RENCANA STRATEJIK DINAS PERKEBUNAN JAWA BARAT

TAHUN 2008-2013 Instansi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Visi Tercapainya Masyarakat Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Mandiri Dinamis dan Sejahtera

Misi 1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,

2. Meningkatkan Mutu hasil, Nilai Tambah dan Pemasaran Produk Usaha Perkebunan

3. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Target Jumlah 2008-2013

Program Anggaran

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Meningkatkan Produksi dan

Produktivitas Usaha Tani Perkebunan

1. Meningkatnya jumlah benih

tanaman perkebunan yang dapat disediakan

1 Jumlah penggunaan benih unggul tanaman

perkebunan (pohon/batang);

109.000 109.000 70.000 45.860 84.000 600.000 908.860 Progam Peningkatan

Produksi Pertanian Program

Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

a. Aren b. Kemiri Sunan c. Kakao

d. Kopi e. Karet f. Kelapa g. Pala

h. Cengkeh

- - 35.000

60.000 5.000 9.000 -

-

- - 35.000

60.000 5.000 9.000 -

-

10.000 10.000 -

15.000 - 15.000

5.000

15.000

6.000 12.860 5.000

10.000 - - -

12.000

7.200 14.432 6.000

12.000 6.000 16.000 6.000

16.368

0 200.000 24.000

320.000 0 0

12.000

40.000

23.200 237.292 70.000

417.000 11.000 40.000 23.000

83.368

2. Meningkatnya

pengawasan dan pengujian benih tanaman

perkebunan

2 Jumlah benih bermutu

dan tersertifikasi (pohon)

37.000.000

37.000.000

-

35.000.000

35.000.000

30.000.000

137.000.000

Progam

Peningkatan Produksi Pertanian

3. Meningkatnya

pembinaan agribisnis dan produksi

3 Peningkatan Luas areal

(Ha) pembinaan dan pengembangan tanaman perkebunan melalui:

1.280

1.280

1.280

1.280

1.405

1.765

7.010

Progam

Peningkatan Produksi Pertanian



Kondisi Awal

Target Jumlah

2008-2013 Program Anggaran

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

komoditi

unggulan perkebunan

Intensifikasi tanaman:

1. Kakao 2. Kelapa 3. Kopi 4. The

50 100 50 50

50 100 50 50

50 100 50 50

50 100 50 50

100 100 50 50

0 0

0 300

300 400 200 500

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

Rehabilitasi tanaman:

1. Kakao 2. Kelapa

75 100

75 100

75 100

75 100

100 150

150 750

550

1.200.000

Diversifikasi tanaman: Jarak

50 50 50 50 - - 200

Perluasan/Peremajaan: 1. Kopi

2. Karet 3. Tebu 4. Kemiri Sunan

350

400 50

0

350

400 50

0

350

400 50

0

350

400 50

0

350

400 100

0

350

400 690 25

1.750

2.000 940

0

Demplot kebun bibit tebu

5

5

5

5

5

0

20

Pengawalan dalam rangka akselerasi

peningkatan produksi gula

150

150

210

-

-

-

360

Revitalisasi: 1. Karet 2. Kakao

- -

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu

Kakao Nasional Melalui: 1. Rehabilitasi 2. Intensifikasi 3. Peremajaan

4. Pengendalian OPT 5. Pemberdayaan Petani/Kel. Tani Perangkat Produksi

Tembakau (komoditi)

- -

- - -

1

- -

- - -

1

- -

- - -

1

- 600

250 - -

1

200 700

350 - -

1

0 0

0 - -

0

200 1.300

600 - -

4



Kondisi Awal

Target Jumlah


2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Jumlah bintek dan

pembinaan budidaya (kali)

460

460

-

-

-

210

670

5 Pelayanan Pengawasan dan Pembinaan Usaha Agribisnis perkebunan di Kab/Kota

14

14

16

14

14

17

17

6 Pengembangan

Multiaktivitas Agribisnis Perkebunan (Lokasi)

15

15

-

-

-

-

15

4. Meningkatnya

penerapan teknologi proteksi tanaman

perkebunan

7 Jumlah lokasi

penanganan Serangan OPT (Kab/Kota)

15

15

15

7

7

15

49

Program

Pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak

dan ikan Program

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

8 Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)

1

1

1

1

1

6

10

9 Jumlah Kelembagaan Perlindungan Tanaman (SL-PHT)

240

240

-

-

-

-

240

2. Meningkatkan Pengendalian

Usaha Perkebunan dan Penanganan

Gangguan Usaha Perkebunan

5. Menurunnya kerugian akibat

gangguan usaha perkebunan

10 Lokasi Pencegahan kerugian akibat

gangguan usaha perkebunan (kab/Kota)

18

18

18

20

20

3

20

Progam Peningkatan

Produksi Pertanian

3. Meningkatkan Mutu Hasil dan

Nilai Tambah Produk Usaha

6. Penggunaan UPH sesuai

Standar Teknis

11 Fasilitasi Penggunaan UPH perkebunan yang

memenuhi standar teknis (komoditi)

4

4

-

4

5

5

18

Pemasaran dan pengolahan hasil

pertanian, perkebunan,



Kondisi Awal

Target Jumlah


2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tani

Perkebunan

peternakan,

perikanan dan kehutanan Program

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,

Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor hasil Pertanian

7. Meningkatnya

fasilitasi pengolahan dan mutu hasil

olahan tembakau

12 Pengolahan Tembakau

(komoditi)

1

1

1

1

1

0

4

Pemasaran dan

pengolahan hasil pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan dan kehutanan

4. Meningkatkan Pangsa Pasar serta

Berkembangnya Promosi Produk dan

Investasi Bidang Perkebunan

8. Meningkatnya Fasilitasi promosi,

pemasaran dan kemitraan usaha produk

unggulan perkebunan

13 Jumlah promosi pengembangan, pemasaran dan pola

kemitraan (kali)

7

7

7

5

5

9

33

Pemasaran dan pengolahan hasil pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan

kehutanan Program Peningkatan

Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,




Kondisi Awal

Target Jumlah


2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. Meningkatnya

Kemampuan aktivitas, profesionalisme SDM

perkebunan yang meliputi SDM

perkebunan rakyat, SDM pelaku usaha agribisnis

perkebunan lainnya dan SDM Aparatur

Perkebunan

9. Peningkatan

kualitas dan kuantitas SDM perkebunan dan pelaku usaha

perkebunan

14 Jumlah SDM perkebunan

dan pelaku usaha perkebunan yang berkualitas (org)

1.475

1.475

1.475

460

1.000

560

4.970

Program

Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

15 Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang

memahami rendemen tebu meningkat (org)

24

24

-

-

30

36

90

Program Pemberdayaan Sumber Daya

Pertanian

6. Meningkatkan

peran kelembagaan, pola kemitraan dan sumber

permodalan pelaku usaha agribisnis

perkebunan

10. Tercapainya

peningkatan kelembagaan petani dan kemampuan

pengelolaan permodalan perkebunan

16 Kelompok Tani/Asosiasi

petani perkebunan meningkat (lembaga)

14

14

14

14

14

14

70

Program

Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

7. Meningkatkan

Tata Guna lahan perkebunan dan

berkembangnya lahan usaha perkebunan

11. Tertatanya

lahan potensial untuk pengembangan komoditi

perkebunan

17 Lahan potensial untuk

komoditi perkebunan (Kab/Kota)

7

7

18

-

-

5

18

Program

Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian Program

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian


2.1.2. Rencana Kinerja Tahun 2013

Sesuai dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD Tahun

2013 serta fokus kebijakan pembangunan yang berkembang sesuai kondisi usulan

masyarakat, maka target capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra

Dinas Perkebunan Tahun 2008-2013 tidak semuanya diakomodir, sehingga target

capaian indikator kinerja untuk tahun 2013 direncanakan sebagai berikut:

Tabel 2 : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

1. Meningkatnya jumlah benih tanaman perkebunan yang

dapat disediakan

1. Jumlah penggunaan benih unggul tanaman perkebunan

(Phn/Btg): a. Kakao b. Cengkeh

c. Kemiri Sunan d. Kopi Arabika

e. Pala f. Kayu Manis

600.000

24.000 40.000

200.000 320.000

12.000 4.000

2. Meningkatnya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan

2. Jumlah benih bermutu dan tersertifikasi (pohon)

30.000.000

3. Meningkatnya pembinaan

agribisnis dan produksi komoditi unggulan perkebunan

3. Peningkatan Luas areal (ha)

pembinaan dan pengembangan tanaman perkebunan melalui: Intensifikasi tanaman :

a. Teh Rehabilitasi Tanaman a. Kelapa

Perluasan/Peremajaan : a. Tebu b. Kemiri Sunan

1.765

300

750

690 25

4. Jumlah Bimtek dan Pembinaan

budidaya (orang)

210

5. Pelayanan, pengawasan dan pembinaan usaha agribisnis perkebunan di kab/kota

17

4. Meningkatnya penerapan teknologi proteksi tanaman

perkebunan

6. Jumlah lokasi penanganan serangan OPT (kab/kota)

15

7. Jumlah teknologi terapan

perlindungan perkebunan (paket)

6

5. Menurunnya kerugian akibat


8. Lokasi pencegahan kerugian

akibat Gangguan usaha perkebunan di Kab/Kota

3


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

6. Penggunaan UPH sesuai Standar Teknis

9. Fasilitasi Penggunaan UPH perkebunan yang memenuhi

standar teknis (komoditi)

5

7. Meningkatnya fasilitasi pengolahan dan mutu hasil olahan tembakau

10. Pengolahan Tembakau (komoditi)

1

8. Meningkatnya fasilitasi promosi, pemasaran dan

kemitraan usaha produk unggulan perkebunan

11. Jumlah promosi pengembangan, pemasaran dan

pola kemitraan (kali)

9

9. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perkebunan

dan pelaku usaha perkebunan

12. Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang

berkualitas (org)

1.906

10. Tercapainya peningkatan kelembagaan petani dan

kemampuan pengelolaan permodalan perkebunan

13. Kelompok Tani/Asosiasi petani perkebunan meningkat (lembaga)

10

11. Tertatanya lahan potensial untuk pengembangan

komoditi perkebunan

14. Lahan potensial untuk komoditi perkebunan (Kab/Kota)

5

Sesuai dengan sasaran renstra dan indikator yang telah dituangkan

dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 dan

RKPD Jawa Barat tahun 2013, prioritas pembangunan perkebunan tahun 2013

meliputi 11 sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatnya jumlah benih tanaman perkebunan yang dapat disediakan,

dengan indikator sasaran meliputi :

1) Jumlah pengunaan benih unggul tanaman perkebunan

2. Meningkatnya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan,

dengan indikator sasaran meliputi :

2) Jumlah benih bermutu dan tersertifikasi

3. Meningkatnya pembinaan agribisnis dan produksi komoditi unggulan

perkebunan, dengan indikator sasaran meliputi :

3) Peningkatan luas areal (Ha) pembinaan dan pengembangan tanaman

perkebunan

4) Perangkat produksi tembakau


5) Pelayanan, pengawasan dan pembinaan usaha agribnisnis perkebunan di

kab/kota

4. Meningkatnya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dengan

indikator sasaran

meliputi :

6) Jumlah lokasi penanganan Serangan OPT

7) JUmlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)

5. Menurunnya kerugian akibat gangguan usaha prkebunan, dengan indikator

sasaran meliputi :

8) Lokasi pencegahan kerugian akibat gangguan usaha perkebunan

6. Penggunaan UPH sesuai standar teknis, dengan indikator sasaran meliputi:

9) Fasilitasi Penggunaan UPH perkebunan yang memenuhi standar teknis

7. Menigkatnya fasilitasi pengolahan dan mutu hasil olahan tembakau, dengan

indikator sasaran meliputi :

10) Pengolahan Tembakau

8. Meningkatnya fasilitasi promosi, pemasaran dan kemitraan usaha produk

unggulan perkebunan, dengan indikator sasaran meliputi :

11) Jumlah promosi, pengembangan pemasaran dan pola kemitraan

9. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perkebunan dan pelaku usaha

perkebunan, dengan indikator sasaran meliputi :

12) Jumlah SDM perkebunan dan prelaku usaha perkebunan yang berkualitas

10. Tercapainya peningkatan kelembagaan petani dan kemampuan pengelolaan

permodalan perkebunan, dengan indikator sasaran meliputi :

13) Kelompok tani / Asosiasi petani perkebunan meningkat

11. Tertatanya Lahan potensial untuk pengembangan komoditi perkebunan

14) Lahan potensial untuk komoditi perkebunan (Kab/Kota)

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2013

Dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan ketersediaan

anggaran sub sektor perkebunan Jawa Barat yang bersumber dari APBD maupun


APBN TA. 2013, maka target capaian indikator kinerja yang tercantum dalam

Rencana Kinerja Tahun 2013 yang dapat diperjanjikan dalam penetapan kinerja

tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Penetapan Kinerja Pembangunan

Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya jumlah

benih tanaman perkebunan yang dapat disediakan

1. Jumlah penggunaan

benih unggul tanaman perkebunan (Phn/Btg): a. Kakao

b. Cengkeh c. Kemiri Sunan d. Kopi Arabika e. Pala

f. Kayu Manis

600.000

24.000

40.000 200.000 320.000 12.000

4.000

Program Peningkatan

Produksi Pertanian 1. Kegiatan

Pengembangan,

Pemasaran, Perbenihan dan Pengelolaan Kebun Dinas

1.439.304.500

2. Meningkatnya

pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan

2. Jumlah benih bermutu

dan tersertifikasi (pohon)

30.000.000

Program Peningkatan

Produksi Pertanian 1. Kegiatan Sertifikasi

dan Pengujian

Mutu Benih Tanaman Perkebunan

426.600.000

3. Meningkatnya pembinaan agribisnis

dan produksi komoditi unggulan perkebunan

3. Peningkatan Luas areal (ha) pembinaan

dan pengembangan tanaman perkebunan melalui:

a. Intensifikasi tanaman: 1) Teh

b. Rehabilitasi Tanaman 1) Kelapa

c. Perluasan/Peremajaan a. Tebu b. Kemiri Sunan

1.765

300

750

690 25

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Tanaman Perkebunan (APBN)

10.935.038.000

577.860.000

700.000.000

9.507.795.000

149.383.000

4. Jumlah petani peserta Bimtek pengelolaan

usaha tani kopi (orang)

210 Program Peningkatan Produksi Pertanian.

Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan.

159.906.000

5. Pelayanan,

pengawasan dan pembinaan usaha agribisnis perkebunan di kab/kota

17 Program Peningkatan

Produksi Pertanian. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih

Tanaman Perkebunan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman

Perkebunan.

247.100.000

430.130.000



1 2 3 4 5

4. Meningkatnya penerapan teknologi

proteksi tanaman perkebunan

6. Jumlah lokasi penanganan serangan

OPT (kab/kota)

15 Program Pencegahan Penanggulangan

Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan Kegiatan Pengembangan

Sarana dan Teknologi PHT

275.335.400

7. Jumlah teknologi

terapan perlindungan perkebunan (paket)

6 393.305.600

5. Menurunnya kerugian akibat gangguan usaha perkebunan

8. Lokasi pencegahan kerugian akibat Gangguan usaha

perkebunan di Kab/Kota

3

Program Peningkatan Produksi Pertanian Kegiatan Perlindungan

Perkebunan, Prasarana dan Penataan Lahan Perkebunan

647.321.000

6. Penggunaan UPH

sesuai Standar Teknis

9. Fasilitasi Penggunaan

UPH perkebunan yang memenuhi standar teknis (komoditi)

5 Program Pemasaran

dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan

dan Kehutanan. Kegiatan Peningkatan Pascapanen, Pemasaran dan


352.355.000

7. Meningkatnya fasilitasi promosi, pemasaran dan kemitraan usaha

produk unggulan perkebunan

10. Jumlah promosi pengembangan, pemasaran dan pola

kemitraan (kali)

9 3.693.980.000

8. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perkebunan dan pelaku

usaha perkebunan

11. Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang

berkualitas (org)

1.906 Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih

Tanaman Perkebunan Kegiatan Sertifikasi dan Pengujian Mutu

Benih Tanaman Perkebunan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman

Perkebunan. Kegiatan Perlindungan Perkebunan, Prasarana dan

Penataan Lahan Perkebunan Kegiatan

Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan

Kegiatan Peningkatan Pascapanen, Pemasaran dan

Pengembangan Usaha Teh Rakyat Kegiatan Pegembangan mutu

dan Standarisasi Produk Perkebunan

339.690.000

118.590.000

1.204.194.000

192.489.500

1.084.847.000

582.375.000

79.767.500

9. Tercapainya peningkatan kelembagaan petani

dan kemampuan pengelolaan permodalan perkebunan

12. Kelompok Tani/Asosiasi petani perkebunan meningkat

(lembaga)

10 Program Pemberdayaan Sumber Daya

Pertanian Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguatan

Kelembagaan Petani

198.784.000



1 2 3 4 5

Perkebunan

10. Tertatanya lahan potensial untuk

pengembangan komoditi perkebunan

13. Lahan potensial untuk komoditi

perkebunan (Kab/Kota)

5 Program Peningkatan Produksi Pertanian

Kegiatan Perlindungan Perkebunan, Prasarana dan Penataan Lahan

Perkebunan

266.095.500

2.3. Program/Kegiatan dan Anggaran

Perwujudan indikator sasaran kinerja tersebut dalam pelaksanaannya

difasilitasi melalui 2 (dua) sumber anggaran, terdiri dari dana APBD Provinsi

sebesar Rp. 39.186.142.335,- yang dijabarkan kedalam 11 (sebelas) Program

dengan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, serta dari dana APBN (dekonsentrasi dan

tugas pembantuan) sebesar Rp. 17.695.295.000,- yang dijabarkan kedalam 3

(tiga) Program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan.

2.3.1. Program/Kegiatan APBD

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat, melalui dukungan dana APBD Tahun Anggaran

2013 adalah sebesar Rp. 55.193.310.279,- yaitu terdiri dari Anggaran Belanja

Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 16.107.142.335,- dan

Belanja Langsung sebesar Rp. 39.086.142.335,-. Sedangkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat diperoleh dari Retribusi

Penjualan Hasil Kebun Dinas, yaitu sebesar Rp.185.145.315.

Untuk penyelenggaraan belanja langsung Tahun Anggaran 2013

dilaksanakan melalui 11 Program dan 36 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, sebanyak 1 Kegiatan,

dengan total anggaran sebesar Rp. 685.750.000,-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebanyak 4 Kegiatan, dengan

total anggaran sebesar Rp. 2.688.137.000,-

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebanyak 4 Kegiatan,

dengan total anggaran sebesar Rp. 2.199.370.000,-


- Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebanyak 4 Kegiatan,


- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, sebanyak 1 Kegiatan,

dengan total anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

- Program Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah, sebanyak

1 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 240.000.000,-

- Program Peningkatan Produksi Pertanian, sebanyak 5 Kegiatan, dengan total

anggaran sebesar Rp. 8.520.075.000,-

- Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, sebanyak 3 Kegiatan,


- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan

Ikan, sebanyak 1 Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp.

1.152.521.000,-

- Program Pemasaran dan Pengolahan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan,

Perikanan dan Kehutanan, sebanyak 6 Kegiatan, dengan total anggaran

sebesar Rp. 5.250.471.835,-

Tabel 4. Pagu Program/Kegiatan

APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2013

No Program/ Kegiatan Jml Anggaran (Rp)

BELANJA DAERAH 55.673.310.279

BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,587,167,944

BELANJA LANGSUNG 39,086,142,335

1 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan

Pembangunan Daerah

398,500,000

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan

398,500,000

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 771,550,000

2. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur

771,550,000

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,933,000,000

3. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 1,597,300,000

4. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPTP

398,100,000



5. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPBTP

628,400,000

6. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BP2MB

309,200,000

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,518,403,000

7. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 543,125,000

8. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPTP

596,000,000

9. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor UPTD BPBTP

595,178,000

10. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BP2MB

500,000,000

11. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

1,495,100,000

12. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor UPTD

BPBTP

3,110,280,000

13. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BP2MB

724,720,000

5 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,481,300,000

14. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,138,100,000

15. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPTP 1,318,600,000

16. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBTP 696,900,000

17. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BP2MB 327,700,000

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100,000,000

18. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas

Perkebunan

100,000,000

7 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 295,150,000

19. Kegiatan pengembangan data dan informasi perkebunan 295,150,000 8 Program Peningkatan Produksi Pertanian 11,351,634,335

20. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

750,000,000

21. Kegiatan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Tanaman

Perkebunan

800,000,000

22. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 1,989,581,250

23. Kegiatan Pengembangan, Pemasaran, Perbenihan dan Pengelolaan Kebun Dinas

3,831,995,600

24. Kegiatan Perlindungan Perkebunan, Prasarana dan Penataan Lahan Perkebunan

1,406,882,485

25. Kegiatan Peningkatan dan Pengendalian Bahan Baku Tembakau Kadar Nikotin Rendah di Jawa Barat

1,000,000,000

26. Kegiatan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Tembakau di

Jawa Barat

400,000,000

27. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau 600,000,00



28. Kegiatan Standardisasi Kualitas Bahan Baku 573,175,000

9 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian 2,926,990,000

29. Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan

Petani Perkebunan

1,998,815,000

30. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau 928,175,000

10 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan

750,000,000

31. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Teknologi PHT 750,000,000

11 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,

Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

8.559.615.000

32. Kegiatan pengembangan usaha perkebunan 400,000,000

33. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi Produk Perkebunan

1,677,500,00

34. Kegiatan Peningkatan Pascapanen, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Teh Rakyat

5,388,600,000

35. Kegiatan Penanganan Usaha Perkebunan pada lahan Hak

Guna Usaha (HGU) di Jawa Barat

500,000,000

36. Kegiatan Penanganan Panen dan Pascapanen Tembakau 593,515,000

2.3.2. Program/Kegiatan APBN

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cermin dari sistem

dan prosedur penugasan: (i) Pemerintah kepada daerah dan atau desa, (ii) dari

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta (iii) pemerintah

kabupaten/kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan

pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan

mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

Pada Tahun Anggaran 2013, dana APBN yang diterima Dinas Perkebunan

disalurkan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05), Direktorat Jenderal

Pengolahan dan Pemasaran hasil (Satker 07) dan Direktorat Jenderal Sarana

Prasarana (Satker 08).

1. Dana Tugas Pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2013, alokasi Dana Tugas Pembantuan APBN yang

diterima Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp 12.988.282.000,-, terdiri dari:



Perkebunan Berkelanjutan (Satker Dinas Perkebunan Jawa Barat-05:

Direktorat Jenderal Perkebunan), pagu sebesar Rp 9.163.282.000,-

b. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran

dan Ekspor hasil Pertanian (Satker Dinas Perkebunan Jawa Barat-07:

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran hasil), pagu sebesar Rp

3.015.000.000,-

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

(Satker Dinas Perkebunan Jawa Barat-08: Direktorat Jenderal Sarana

Prasarana), pagu sebesar Rp 810.000.000,-,

2. Dana Dekonsentrasi

Pada Tahun Anggaran 2013, alokasi Dana Dekonsentrasi APBN yang diterima

Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp 4.707.013.000,-, terdiri dari:





dan Ekspor Hasil Pertanian (Satker Dinas Perkebunan Jawa Barat-07:


911.350.000,-, Realisasi sebesar Rp 861.410.000,- atau sekitar 94,52%

dengan sisa anggaran sebesar Rp 49.940.000,-



Prasarana), pagu sebesar Rp 500.000.000,- Realisasi sebesar Rp

475.610.000,- atau sekitar 95,12 % dengan sisa anggaran sebesar Rp

24.390.000,-


Rekapitulasi Pelaksanaan dan Jumlah Anggaran APBN melalui Dana Tugas

Pembantuan (TP) dan Dana Dekonsentrasi (DK) sub sektor perkebunan Jawa

Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pagu Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat TA. 2013

PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN Jumlah Anggaran

1 2

TOTAL APBN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT 17.695.295.000

I DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP)

12,988,282,000

A Satker Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (05) 9,163,282,000

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

9,163,282,000

1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (TP)

1,065,420,000

2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (TP)

2,295,895,000

3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (TP)

1,226,183,000

4) Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan (TP)

1,279,939,000

5) Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP) 3,145,405,000

6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP)

150,440,000

B Satker Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (07) 3,015,000,000

2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil

3,015,000,000

7) Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian (TP) 750,000,000

8) Pengembangan Pengolahan hasil Pertanian (TP) 2,265,000,000

C Satker Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (08) 810,000,000

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

810,000,000

9) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya (TP) 164,520,000

10) Pembangunan Embung (TP) 180,000,000

11) Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) (TP) 120,000,000

12) Dukungan Kelembagaan Untuk PIP (TP) 40,000,000

13) Pengembangan Sumber Air (TP) 120,000,000


PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN Jumlah Anggaran

1 2

14) Pasca Sertifikasi Tanah (TP) 140,000,000

15) Pembinaan Adm. Kegiatan di Provinsi (TP) 45,480,000

II DANA DEKONSENTRASI 4,707,013,000

A Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (05) 3,295,663,000

1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman Perkebunan

3,295,663,000

16) Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK) 1,079,460,000


Perkebunan (DK)

2,216,203,000

B Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (07) Ditjen PPHP 911,350,000

2 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,


911,350,000

18) Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian (DK) 100,000,000

19) Pengembangan Pemasaran Domestik (DK) 188,300,000

20) Pengembangan Penanganan Pasca Panen Pertanian /

Pengembangan Usaha dan Investasi (DK)

346,500,000

21) Pengembangan Pengolahan hasil Pertanian (DK) 276,550,000

C Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (08) 500,000,000

3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian

500,000,000

22) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian (DK) 60,900,000

23) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (DK) 60,900,000


Prasarana dan Sarana Pertanian (DK)

378,200,000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan digunakan pengukuran kinerja

sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusahan Kepala Administrasi Negara

No. 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu

penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja

kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan

dampak,

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Stratejik tersebut.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan,

pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja

dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran, yaitu dengan

memanfaatkan data kinerja, baik berupa data internal (dari dalam instansi)

maupun data ekternal (dari luar instansi). Adapun rumus yang digunakan untuk

pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:


Rumus 1:

Persentase Pencapaian Rencana = Realisasi

X 100 Rencana

Keterangan: Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang

semakin baik.

Rumus 2:

Persentase Pencapaian Rencana

= Rencana – (Realisasi- Rencana)

X 100 Rencana

Keterangan: Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah

pencapaian kinerja.

Untuk memberikan makna terhadap nilai persentase pencapaian kinerja

tersebut, maka ditentukan melalui sebutan sebagai berikut :

1) Nilai diatas 100 dengan sebutan sangat baik (SB)

2) Nilai diatas 80 s/d 100 dengan sebutan baik (B)

3) Nilai diatas 55 s/d 80 dengan sebutan cukup (C)

4) Nilai dibawah 55 dengan sebutan kurang (K)

3.2. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD

Dalam mewujudkan kegiatan/program pembangunan perkebunan pada

tahun 2013 Dinas Perkebunan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

73.368.605.394 ,-, terdiri dari dana APBD sebesar Rp. 55.673.310.394,- dan

dana APBN sebesar Rp. 17.695.295.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp.

65.939.216.677,- (89.87%),

Dari dana APBD sebesar Rp. 55.673.310.394,- terserap sebesar Rp

50.272.494.377 (90.30%) dengan capaian fisiknya sebesar 99,53%. Adapun

dana APBN sebesar Rp. 17.695.295.000,-. terserap sebesar Rp.


16.566.940.900,- (93,62%) dengan realisasi fisiknya sebesar 100%. Data

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2013

No

Program/ Kegiatan

Jml Anggaran Rp

Realisasi Keuangan Realisasi

Fisik

Rp % %

BELANJA DAERAH 55.673.310.279 50.272.494.377 90,30 99,53

BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,587,167,944 15,008,795,506 90,48 100,00

BELANJA LANGSUNG 39,086,142,335 35,263,698,871 90,22 99,05

1 Perencanaan Pengendalian

dan Pengawasan Pembangunan Daerah

398,500,000 385,856,000 96.83 100,00

1) Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan di Dinas

Perkebunan

398,500,000 385,856,000 96.83 100,00

2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

771,550,000 693,347,000 89.86 99.18

2) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas

Sumber Daya Aparatur

771,550,000 693,347,000 89.86 99.18

3 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,933,000,000 2,725,389,133 92,92 100,00


1,597,300,000 1,451,519,072 90.87 100.00


UPTD BPTP

398,100,000 384,471,964 96.58 100.00

5) Kegiatan Penyelenggaraan

Administrasi Perkantoran UPTD BPBTP

628,400,000 597,166,790 95.03 100.00


UPTD BP2MB

309,200,000 292,231,307 94.51 100.00

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7,518,403,000 6,809,471,181 90,57 99,55

7) Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kantor

543,125,000 534,270,850 98.37 100.00

8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD

BPTP

596,000,000 582,065,000 99.33 100.00

9) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor UPTD BPBTP

595,178,000 570,419,586 95.84 100.00


No

Program/ Kegiatan

Jml Anggaran Rp

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

Rp % %

10) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BP2MB

500,000,000 479,501,900 95.90 100.00


dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

1,495,100,000 1,354,054,600 92.80 100.00


dan Prasarana kantor UPTD BPBTP

3,110,280,000 2,594,853,000 83.43 96.87

13) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BP2MB

724,720,000 694,306,245 95.80 100.00

5 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3,481,300,000 3,343,045,113 96,03 100,00


1,138,100,000 1,098,255,613 96.50 100.00

15) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPTP

1,318,600,000 1,231,246,500 93.38 100.00

16) Kegiatan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor BPBTP

696,900,000 689,038,000 98.87 100.00


BP2MB

327,700,000 324,505,000 99.03 100.00

6 Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100,000,000 99,988,000 99.00 100.00

18) Kegiatan Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan

100,000,000 99,988,000 99.00 100.00

7 Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

295,150,000 289,725,000 99.99 100.00

19) Kegiatan pengembangan

data dan informasi perkebunan

295,150,000 289,725,000 99.99 100.00

8 Peningkatan Produksi

Pertanian

11,351,634,335 10,636,830,860 93,70 99,07

20) Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

750,000,000 738,661,740 98.16 100.00


No

Program/ Kegiatan

Jml Anggaran Rp


Rp % %

21) Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan

800,000,000 759,130,500 94.89 100.00

22) Peningkatan Produksi

Tanaman Perkebunan

1,989,581,250 1,957,971,670 98.41 100.00

23) Pengembangan, Pemasaran,

Perbenihan dan Pengelolaan Kebun Dinas

3,831,995,600 3,509,421,850 91.58 100.00

24) Perlindungan Perkebunan, Prasarana dan Penataan

Lahan Perkebunan

1,406,882,485 1,346,915,900 95.74 100.00

25) Peningkatan dan Pengendalian Bahan Baku Tembakau Kadar Nikotin

Rendah di Jawa Barat

1,000,000,000 802,835,400 80,28 91.67

26) Sertifikasi dan Pengujian

Mutu Benih Tembakau di Jawa Barat

400,000,000 378,514,800 94.63 99.59

27) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau

600,000,00 591,579,000 98.60 100.00

28) Standardisasi Kualitas Bahan

Baku

573,175,000 551,800,000 96.27 100.00

9 Pemberdayaan Sumber Daya

Pertanian

2,926,990,000 2,820,886,600 96,37 100,00

29) Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan

1,998,815,000 1,893,621,600 94.74 100.00

30) Penguatan Kelembagaan

Petani Tembakau

928,175,000 927,265,000 99.90 100.00

10 Pencegahan Penanggulangan

Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan

750,000,000 726,368,266 96.85 100.00

31) Pengembangan Sarana dan Teknologi PHT

750,000,000 726,368,266 96.85 100.00

11 Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,

Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

8.559.615.000 6.732.791.718 78.66 91.09

32) Pengembangan usaha perkebunan

400,000,000 361,909,000 90.48 100.00

33) Pengembangan Mutu dan

Standardisasi Produk Perkebunan

1,677,500,00 994,424,400 59.28 95.17

34) Peningkatan Pascapanen, Pemasaran dan


5,388,600,000 4,475,060,818 83.05 88.29

35) Penanganan Usaha Perkebunan pada lahan Hak

500,000,000 480,437,000 96.09 100.00


No

Program/ Kegiatan

Jml Anggaran Rp


Rp % %

Guna Usaha (HGU) di Jawa Barat

36) Penanganan Panen dan Pascapanen Tembakau

593,515,000 420,960,500 70.93 72.00

3.3. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN

Pada Tahun Anggaran 2013, dana APBN yang diterima Dinas Perkebunan

disalurkan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05), Direktorat Jenderal

Pengolahan dan Pemasaran hasil (Satker 07) dan Direktorat Jenderal Sarana

Prasarana (Satker 08).

1. Dana Tugas Pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2013, alokasi Dana Tugas Pembantuan APBN yang

diterima Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp 12.988.282.000,-, dengan

realisasi sebesar Rp 12.040.660.900,- atau sekitar 92,70 % dengan realisasi

fisik sebesar 100%, terdiri dari:




Realisasi sebesar Rp 8.531.034.700,- atau sekitar 93,10 % dengan

capaian fisik sebesar 100%.


dan Ekspor hasil Pertanian (Satker Dinas Perkebunan Jawa Barat-07:


3.015.000.000,-, Realisasi sebesar Rp 2.704.035.200,- atau sekitar

89,69% dengan capaian fisik sebesar 100 %.



Prasarana), pagu sebesar Rp 810.000.000,-, Realisasi sebesar Rp

805.590.000,- atau sekitar 99,46% dengan capaian fisik sebesar 100%.


2. Dana Dekonsentrasi

Pada Tahun Anggaran 2013, alokasi Dana Dekonsentrasi APBN yang diterima

Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp 4.707.013.000,-, dengan realisasi

sebesar Rp 4.526.280.000,- atau sekitar 96,16%, dengan realisasi fisik

sebesar 100%, terdiri dari:



Direktorat Jenderal Perkebunan), pagu sebesar Rp 3.295.663.000,-,

Realisasi sebesar Rp 3.216.510.000,- atau sekitar 97,60% dengan realisasi

fisik sebesar 100%.


dan Ekspor Hasil Pertanian (Satker Dinas Perkebunan Jawa Barat-07:


911.350.000,-, Realisasi sebesar Rp 834.160.000,- atau sekitar 91,53% %

dengan realisasi fisik sebesar 100%.



Prasarana), pagu sebesar Rp 500.000.000,- Realisasi sebesar Rp

475.610.000,- atau sekitar 95,12 % % dengan realisasi fisik sebesar

100%.

Rekapitulasi Pelaksanaan dan Jumlah Anggaran APBN melalui Dana Tugas

Pembantuan (TP) dan Dana Dekonsentrasi (DK) sub sektor perkebunan Jawa

Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN

Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat TA. 2013

PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN Jumlah

Anggaran

Realisasi Keuangan Realisasi

Fisik (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5



Anggaran

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5

TOTAL APBN 17.695.295.000 16.566.940.900 93,62 100,00

I DANA TUGAS PEMBANTUAN 12.988.282.000 12.040.660.900 92,70 100.00

A Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (05)

9.163.282.000 8.531.034.700

93,10 100.00

1

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan

9.163.282.000

8.531.034.700

93,10 100.00

1) Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

1.065.420.000

985.053.300

92,46

100.00

2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman Semusim

2.295.895.000

2.268.452.650

98,80 100.00

3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

1.226.183.000 1.158.258.850

94,46 100.00

4) Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas

Perkebunan

1.279.939.000

1.226.920.600

95,86 100.00

5) Dukungan Perlindungan

Perkebunan 3.145.405.000

2.742.334.500 87,19 100.00

6) Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

150.440.000

150.015.800

99,72

100.00

B Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (07)

3.015.000.000 2.704.035.200 89,69 100.00

2 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri

Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil

3.015.000.000 2.704.035.200 89,69 100.00

7) Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian

750.000.000 734.819.000 97,98 100.00

8) Pengembangan Pengolahan hasil Pertanian

2.265.000.000 1.969.216.200 86,94 100.00

C Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (08) 810.000.000 805.590.000

99,46 100.00

3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 810.000.000 805.590.000

99,46 100.00

9) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya

164.520.000 162.940.000 99,04

100.00

10) Pembangunan Embung 180.000.000 180.000.000 100,00

100.00

11) Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP)

120.000.000 120.000.000 100,00

100.00

12) Dukungan Kelembagaan Untuk PIP

40.000.000 38.000.000 95,00

100.00

13) Pengembangan Sumber Air 120.000.000 120.000.000 100,00

100.00

14) Pasca Sertifikasi Tanah 140.000.000 140.000.000 100,00

100.00



Anggaran

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5

15) Pembinaan Adm. Kegiatan di

Provinsi

45.480.000 44.650.000 96.18

100.00

II DANA DEKONSENTRASI 4.707.013.000 4.526.280.000 96,16 100.00

A Dinas Perkebunan Prov. Jawa

Barat (05)

3.295.663.000 3.216.510.000 97,60 100.00

1 Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

3.295.663.000 3.216.510.000

97,60 100.00

16) Dukungan Perlindungan Perkebunan

1.079.460.000 1.057.257.500 97.94 100.00

17) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

2.216.203.000 2.159.252.500 97.43 100.00

B Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (07) Ditjen PPHP

911.350.000 834.160.000 91,53 100.00

2 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri

Hilir, Pemasaran dan Ekspor hasil Pertanian

911.350.000 834.160.000 91,53 100.00

18) Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian

100.000.000 77.250.000 77,25 100.00

19) Pengembangan Pemasaran Domestik

188.300.000 183.756.000 97,59 100.00

20) Pengembangan Penanganan Pasca Panen Pertanian /

Pengembangan Usaha dan Investasi

346.500.000 346.500.000 100,00 100.00

21) Pengembangan Pengolahan hasil Pertanian

276.550.000 226.654.000 81,96 100.00

C Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (08)

500.000.000 475.610.000 95,12 100.00

3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

500.000.000 475.610.000 95,12 100.00

22) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

60.900.000 58.650.000 96,31 100.00

23) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

60.900.000 58.800.000 96,55 100.00


Prasarana dan Sarana Pertanian

378.200.000 358.160.000 94,70 100.00

3.4. Kinerja Sasaran Stratejik

Dengan mempertimbangkan tabel 3 tentang penetapan kinerja tahun

2013, maka capaian Indikator kinerja tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2013


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2013

Realisasi Tahun 2013

Capaian Kinerja

(%)

Ket

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

jumlah benih tanaman perkebunan yang dapat

disediakan

1 Jumlah benih tanaman

perkebunan (pohon/Batang)

600.000 746.900 124

a. Kakao 24.000 15.500 65

b. Cengkeh 40.000 44.500 111

c. Kemiri Sunan 200.000 60.000 30 Kematian bibit akibat

kemarau

d. Kopi Arabika 320.000 617.500 193 ditambah target janji gub

e. Pala 12.000 4.500 38

f. Kayu Manis 4.000 4.900 123

2 Meningkatnya

pengawasan dan pengujian benih tanaman

perkebunan

2 Jumlah benih bermutu dan

disertifikasi (pohon)

30.000.000 62.316.268 208 Meningkatnya

kebutuhan pelayanan

3 Meningkatnya

pembinaan agribisnis komoditi unggulan

perkebunan

3 Peningkatan luas areal

(Ha) pembinaan dan pengembangan tanaman perkebunan melalui:

1.765 1.090 62

a. Intensifikasi tanaman: 300 300 100

1). Teh 300 300 100

b. Rehabilitasi Tanaman 750 750 100

1). Kelapa 750 750 100

c. Perluasan/Peremajaan :

715 40 6

1).Tebu 690 - - Gagal Lelang

2). Kemiri Sunan 25 40 160 Ditambah

target nasional

4 Jumlah petani peserta bintek pengelolaan usaha tani kopi

210 105 50

5 Pelayanan, pengawasan dan pembinaan usaha agribisnis perkebunan di

kab/kota

17 17 100

4 Meningkatnya penerapan teknologi proteksi

tanaman perkebunan

6. Jumlah lokasi penanganan serangan OPT

15 15 100

7. Jumlah penerapan teknologi perlindungan perkebunan (pkt)

6 6 100

5 Menurunnya kerugian akibat gangguan

usaha perkebunan

8. Lokasi pencegahan kerugian akibat gangguan usaha perkebunan

3 3 100

6 Penggunaan UPH sesuai standar teknis

9. Fasilitasi Penggunaan UPH Perkebunan Yg Memenuhi Standar Teknis

5 5 100

7 Meningkatnya fasilitasi

promosi, pemasaran dan kemitraan usaha produk

unggulan

10 Jumlah promosi dan pengembangan pemasaran

komoditi unggulan perkebunan

9 11 122


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2013

Realisasi Tahun 2013

Capaian Kinerja

(%)

Ket

1 2 3 4 5 6

perkebunan

8 Tercapainya Peningkatan kualitas dan

kuantitas SDM perkebunan dan pelaku

usaha perkebunan

11 Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang

mendapat pelatihan agribisnis (org)

1.906 2.474 130 Ditambah target nasional

9 Tercapainya peningkatan kelembagaan petani dan

kemampuan pengelolaan permodalan

perkebunan

12 Lokasi pembinaan SDM dan kelembagaan usahatani perkebunan di (Kab/Kota)

10 10 100

10 Tertatanya

lahan potensial untuk pengembangan komoditi

perkebunan

13 Jumlah kab/kota potensial

untuk pengembangan komoditi perkebunan (kab/kota)

5 5 100

Rata Rata 108,73

Untuk pengukuran pencapaian sasaran stratejik pembangunan sub sektor

perkebunan provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 adalah sebagaimana yang

disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Analisis Pencapaian Sasaran Stratejik Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

No Sasaran Indikator Sasaran

Realisasi Realisasi

s/d Tahun 2013

Target RPJMD

% Capaian Kinerja Tahun

2013 terhadap RPJMD

sd Tahun 2012

Tahun 2013

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya jumlah benih tanaman perkebunan yang dapat disediakan

1) Jumlah penggunaan benih unggul tanaman perkebunan (pohon/batang);

65.110

746.900

812.010

392.860

206,69


2 Meningkatnya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan

2) Jumlah benih bermutu dan tersertifikasi (pohon)

188.085.398

62.316.268

250.401.666

140.000.000

178,86

3 Meningkatnya pembinaan agribisnis dan produksi komoditi unggulan perkebunan

3) Luas areal (Ha) pembinaan dan pengembangan tanaman perkebunan:

6.582

1.090

7.672

6.900

111,19

4) Jumlah bintek dan pembinaan budidaya

500

105

605

460

131,52

5) Pelayanan Pengawasan dan Pembinaan Usaha Agribisnis perkebunan di Kab/Kota

14

17

31

16

193,75

6) Pengembangan Multiaktivitas Agribisnis Perkebunan (Lokasi)

15

-

15

15

100,00

4 Meningkatnya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

7) Jumlah lokasi penanganan Serangan OPT (Kab/Kota)

17

15

32

22

145,45

8) Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)

5

6

11

5

220,00

9) Jumlah Kelembagaan Perlindungan Tanaman (SL-PHT)

240

-

240

240

100,00

5 Menurunnya kerugian akibat gangguan usaha perkebunan

10) Lokasi Pencegahan kerugian akibat gangguan usaha perkebunan (kab/Kota)

40

3

43

20

215,00

6 Penggunaan UPH sesuai Standar Teknis

11) Fasilitasi Penggunaan UPH perkebunan yang memenuhi standar teknis (komoditi)

13

5

18

18

100,00


7 Meningkatnya fasilitasi pengolahan dan mutu hasil olahan tembakau

12) Pengolahan Tembakau (komoditi)

4

1

5

5

100,00

8 Meningkatnya Fasilitasi promosi, pemasaran dan kemitraan usaha produk unggulan perkebunan

13) Jumlah promosi pengembangan, pemasaran dan pola kemitraan (kali)

28

11

39

29

134,48

9 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan

14) Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang berkualitas (org)

4.160

2.474

6.634

4.970

133,48

15) Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang memahami rendemen tebu meningkat (org)

24

-

24

90

26,67

10 Tercapainya peningkatan kelembagaan petani dan kemampuan pengelolaan permodalan perkebunan

16) Kelompok Tani/Asosiasi petani perkebunan meningkat (lembaga)

71

10

81

70

115,71

11 Tertatanya lahan potensial untuk pengembangan komoditi perkebunan

17) Lahan potensial untuk komoditi perkebunan (Kab/Kota)

45

5

50

18

277,78

Rata-rata

146,51

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan dalam Tabel 6 dan 7 tersebut

diatas, maka capaian indikator kinerja rata-rata tahun 2013 yang diperjanijkan

dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) adalah sebesar 108,73 % dan

capaian indikator stratejik rata-rata yang tercantum dalam Rencana Stratejik

tahun 2008-2013 adalah sebesar 146,51 %.


3.5. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Stratejik

Berdasarkan hasil analisis Pengukuran Kinerja Tahun 2013 sebagaimana

tercantum dalam tabel 8 dan 9 tersebut diatas, maka evaluasinya diuraikan

sebagai berikut:

1) Pada sasaran strategis 1, yakni meningkatnya jumlah benih tanaman

perkebunan yang dapat disediakan, berdasarkan hasil analisis bahwa target

kinerja RPJMD 2008-2013 sebesar 392.360 pohon/batang telah tercapai

sebesar 812.010 pohon/batang atau sebesar 206,69 %. Artinya upaya

penyediaan benih tanaman perkebunan yang ditargetkan dalam Renstra dan

RPJMD dan Renstra Tahun 2008-2013 sudah tercapai sepenuhnya bahkan

melampaui targetnya. Upaya pencaiapan target tersebut pada tahun 2013

didukung oleh Kegiatan Pengembangan, Pemasaran Perbenihan dan

Pengelolaan Kebun Dinas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

3.831.995.600,- (terbilang: Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu enam ratus rupiah), realisasi

anggaran sebesar Rp.3.509.421.850,- (terbilang: Tiga Milyar Lima Ratus

Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh

Rupiah) atau sebesar 91,58 %, dan realisasi fisik sekitar 100%. Output dari

kegiatan ini adalah Benih Kakao 30.000 butir, benih cengkeh 50.000 butir,

kemiri sunan 300.000 butir, kopi arabika 650.000 butir, pala 15.000 butir, kayu

manis 5.000 butir, pemeliharaan 13 kebun dinas (222,78 Ha), kebun sumber

benih kakako 5 ha, 1 dokumen informasi inovasi teknologi perbenihan,

pemenuhan populasi kebun dinas sukajadi 2 ha, kakao 12,5 ha, kebun

sukahurip 3 ha, karet di kebun lengkong 10 ha. Outcome dari Kegiatan ini

adalah Tersedianya benih unggul tanaman perkebunan serta kebun sumber

benih tanaman perkebunan.

2) Pada sasaran strategis 2, yakni meningkatnya pengawasan dan pengujian benih

tanaman perkebunan, berdasarkan hasil analisis capaian kinerja bahwa target

RPJMD dan Renstra tahun 2008-2013 sebesar 140.000.000 benih tersertifikasi

telah tercapai sebesar 250.401.666 benih tersertifikasi. Artinya kinerja


pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan sudah mencapai target

secara optimal dan melampaui target. Upaya pencapaian target tersebut pada

tahun 2013 didukung oleh: (1) Kegiatan Pengawasan Mutu dan

Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- (terbilang: Tujuh Ratus Lima Puluh Juta

Rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 738.661.740,- (terbilang: Tujuh Ratus

Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat

Puluh Rupiah) atau 98,49 %, dan realisasi fisik sekitar 100 %. Output dari

kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan pengawasan dan peredaran benih

tanaman perkebunan di 16 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat dan lintas luar Provinsi

Jawa Barat. Outcome dari Kegiatan ini terkendalinya pengawasan peredaran

benih tanaman perkebunan yang tidak bermutu di Jawa Barat. (2) Kegiatan

Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- (terbilang: Delapan Ratus Juta

Rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 755.630.500,- (terbilang: Tujuh Ratus

Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau

94,45 %, dan realisasi fisik sekitar 100 %. Output dari kegiatan ini adalah

sertifikat benih tanaman perkebunan unggul bermutu dan bersertifikasi di Jawa

Barat sebanyak 31.158.134 batang/pohon. Outcome dari Kegiatan ini adalah

tersedianya benih unggul bersertifikat untuk meningkatkan penggunaan benih

unggul bermutu dan bersertifikat pada unit usaha perkebunan di Jawa Barat.

Serta (3) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tembakau,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (terbilang: Empat Ratus

Juta Rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 378.514.800,- (terbilang: Tiga

Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus

Rupiah) atau 94,63 %, dan realisasi fisik sekitar 100 %. Output dari kegiatan ini

adalah tercapainya pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih

pada pengguna benih tembakau di Jawa Barat sebanyak 526.000

batang/pohon. Outcome dari Kegiatan ini adalah terpenuhinya penggunaan

benih unggul dan bermutu serta bersertifikat di masyarakat.


3) Pada sasaran strategis 3, yakni Meningkatnya pembinaan agribisnis komoditi

unggulan perkebunan, berdasarkan hasil analisis capaian kinerja bahwa target

kinerja RPJMD dan Renstra Tahun 2008-2013 dari 4 indikator kinerja (Luas

areal (Ha) pembinaan dan pengembangan tanaman perkebunan, Jumlah bintek

dan pembinaan budidaya, Pelayanan pengawasan dan pembinaan usaha

agribisnis perkebunan di kab/kota, dan pengembangan multiaktivitas agribisnis

perkebunan) telah tercapai rata-rata sebesar 134,11 %. Artinya upaya

pencapaian sasaran strategis ini sudah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun beberapa catatan untuk capaian kinerja pada tahun 2013 antara lain

pada kegiatan perluasan tebu tidak mencapai hasil sama sekali, dikarenakan

terjadi proses gagal lelang. Upaya pencapaian target kinerja ini didukung oleh

dana APBN Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman Semusim (TP) yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.2.295.895.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.

2.295.895.000,- (98,80%),-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah: Operasional

Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapang Petugas Tenaga

Kontrak Pendamping (PLP-TKP) 22 orang; Pemberdayaan pekebun dan

penguatan kelembagaan petani tebu melalui orientasi dan sosialisasi program,

Manajemen Pelatihan dan Pendampingan, Pelatihan Petani, Pelatihan Ketua dan

Pengurus Kelompok Tani; Pendampingan, Pengawalan dan pendampingan,

bantuan alat tebang dan muat tebu; penataan varietas di Sumedang,

Majalengka dan Subang; dan Sensus Data Base Tebu Sistem On Line, serta

pemberian penghargaan kepada petani/kelompok tani berprestasi. Serta

dukungan dana APBD Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman

Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.989.581.250,- (terbilang

: satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembila juta lima ratus delapan

puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp.

1.957.971.670,- (terbilang : satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta

sembilan ratus tujuh satu ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah) atau 98,41 %,

dan realisasi fisik sekitar 100 %. Output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut


: Temu Teknis dan Evaluasi Pengembangan Tanaman Perkebunan di Jawa

Barat (Tanaman Semusim dan Tahunan) di Tingkat Provinsi sebanyak 2 kali

dengan kabupaten/kota sebanyak 1510 petani perkebunan rakyat di 14

kabupaten mendapat bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan sesuai

standar teknis khususnya untuk komoditas Karet, Kopi, Kakao, Teh dan Tebu

dalam rangka meningkatkan produksi produktivitas usahataninya. Pertemuan

koordinasi dan monev dalam rangka pengawalan kegiatan Pengembangan Tebu

di Jawa Barat (di 6 Kabupaten). Kegiatan Adopsi Teknologi Pengembangan Kopi

Specialty ke Sulawesi Selatan. Pertemuan koordinasi TK Provinsi (1 kali)

Sebanyak 25 orang petani dan petugas Provinsi/ Kabupaten dan TK Kabupaten

(4 Wilayah) dalam rangka pembinaan, pengawalan, penyaluran, penggunaan

pupuk bersubsidi di tingkat petani perkebunan rakyat (di 17 kabupaten/kota).

Outcome dari Kegiatan ini adalah Terfasilitasinya upaya peningkatan wawasan

petani pekebun dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman

perkebunan.

4) Pada sasaran strategis 4, yakni Meningkatnya penerapan teknologi proteksi

tanaman perkebunan, berdasarkan capaian kinerja rata-rata tahun 2013 bahwa

target kinerja RPJMD dan Renstra Tahun 2008-2013 dari 3 indikator kinerja

telah tercapai sebesar 155,15%. Artinya upaya capaian kinerja sasaran

strategis ini sudah terlaksana secara optimal dan melampaui target. Upaya

pencapaian target tersebut pada tahun 2013 didukung dana APBD Kegiatan

Pengembangan Sarana dan Teknologi PHT, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 750.000.000,- (terbilang : tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

realisasi anggaran sebesar Rp.726.368.266,- (terbilang : tujuh ratus dua puluh

enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam ribu

rupiah) atau 96,85 %, dan realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini adalah

menurunnya tingkat serangan OPT (hama dan penyakit) tanaman perkebunan

sebesar 20 %, tersedianya paket teknologi tepat guna dalam rangka

mendukung agribisnis pada 10 komoditas perkebunan unggulan Jawa Barat,

terjadinya alih teknologi pengendalian OPT secara PHT kepada pelaku usaha


perkebunan (petani perkebunan rakyat) dan menekan resiko kerugian akibat

serangan OPT yang sekecil mungkin. Outcome dari Kegiatan ini adalah

meningkatnya pengetahuan pekebun dalam perlindungan tanaman dan

terselamatkannya produksi hasil perkebunan akibat serangan OPT di 15

kabupaten/kota di Jawa Barat.

5) Pada sasaran strategis 5, yakni Menurunnya kerugian akibat gangguan usaha

perkebunan, berdasarkan capaian kinerja rata-rata tahun 2013 bahwa target

kinerja RPJMD dan Renstra Tahun 2008-2013 yaitu sebesar 20 lokasi, telah

tercapai sebanyak 43 lokasi atau sebesar 215%. Artinya upaya capaian kinerja

sasaran strategis ini sudah terlaksana secara optimal dan melampaui target.

Upaya pencapaian target tersebutg didukung dengan dana APBD dari


Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.406.883.485,- (terbilang:

Satu Milyar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu

Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), realisasi anggaran sebesar

Rp.1.346.915.900,- (terbilang: Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta

Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sekitar 95,74 %,

dan realisasi fisik sekitar 100 %. Output dari kegiatan ini adalah 6 rumusan

hasil Pertemuan penanganan gangguan usaha perkebunan di Jawa Barat, 11

Ha demplot untuk penanganan GUP di Sukabumi, Cianjur dan Garut, 25 Ha

demplot DAS di 5 kab (Bogor, Subang, Indramayu, Majalengka, Purwakarta), 1

Dokumen Data Prasarana Perkebunan. Outcome dari Kegiatan ini adalah

tersedianya bahan kebijakan penanggulangan gangguan usaha perkebunan di

Jawa Barat.

6) Pada sasaran strategis 6, yakni Penggunaan UPH sesuai Standar Teknis,

berdasarkan analisis capaian kinerja tahun 2013 bahwa target kinerja RPJMD

dan Renstra Tahun 2008-2013 sebesar 18 UPH telah tercapai sebesar 18 UPH

juga atau sebesar 100%. Artinya bahwa upaya pencapaian sasaran strategis ini

sudah mencapai hasil sesuai target. Upaya pencapaian target ini didukung dana

APBD dari Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi Produk



Satu miliyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) realisasi

anggaran sebesar Rp. 833.075.000,- (terbilang : Delapan ratus tiga puluh tiga

juta tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 49,66 %, dan realisasi fisik sekitar 72,72

%. Output dari kegiatan ini adalah diketahui mutu 2 produk perkebunan

(kakao dan kopi) ditingkat pelaku usaha terhadap persyaratan SNI, terlaksana

pelayanan informasi pasar (PIP) produk perkebunan di 7 (tujuh) kabupaten,

terbentuk 1 unit lembaga clearing house, terkembangkan sistem resi gudang

untuk 1 produk (kopi), terbina indikasi geografis 1 (satu) komoditi (kopi),

terlaksana serapan sistem jaminan mutu bagi 3 orang petugas dan 5 orang

pelaku usaha kopi. Outcome dari Kegiatan ini adalah meningkatnya mutu 2

produk perkebunan (kopi dan kakao) dan sekaligus menjadi produk eksport

unggulan. Terbitnya 3 (tiga) sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Java

Preanger (Bandung Highland, Cikurai Mountain, Parahiyangan Mountain),

termanfaatkan Clearing House dalam pelaksanaan ekspor kopi dan teh ke

Maroko. Juga dengan dukungan dana APBN Kegiatan Pengembangan

Pengolahan Hasil Pertanian (TP) dengan pagu anggaran sebesar Rp.

2.265.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.969.216.200,- atau sekitar

86,94 % dengan realisasi fisiknya sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah

terpasilitasi agroindustri perkebunan kelapa di 2 kabupaten (Tasikmalaya dan

Ciamis), terfasilitasi agroindustri perkebunan aren di 1 kabupaten (Sukabumi),

terfasilitasi agroindustri perkebunan atsiri dan rempah di 1 kabupaten (Garut),

terfasilitasi agroindustri perkebunan teh di 1 kabupaten (Sukabumi).

7) Pada sasaran strategis 7, yakni Meningkatnya fasilitasi pengolahan dan mutu

hasil olahan tembakau, berdasarkan analisis capaian kinerja rata-rata Tahun

2013 bahwa target kinerja RPJMD dan Renstra Tahun 2008-2013 sebanyak 5

paket telah tercapai sebanyak 5 paket juga atau sebesar 100%. Artinya bahwa

sasaran kinerja tersebut telah tercapai sesuai targetnya. Upaya pencapaian

target kinerja ini pada tahun 2013 didukung oleh kegiatan Penanganan

Panen dan Pasca Panen Tembakau, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.


593.515.000,- (terbilang: Lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima

belas ribu rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 420.960.500,- (terbilang:

Empat ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)

atau 70,93 %, dan realisasi fisik sekitar 72,00 %. Output dari kegiatan ini

adalah terlaksana pertemuan penerapan sistem jaminan mutu dalam

meningkatkan daya saing tembakau bagi 30 orang peserta, terlaksana kursus

singkat/pelatihan teknologi pengolahan produk tembakau untuk meningkatkan

mutu hasil bagi 30 orang peserta, meningkatnya pengetahuan 5 org petugas

provinsi, 11 orang petugas kabupaten dan 14 orang pelaku usaha tembakau

terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan teknologi pengolahan produk

tembakau dalam meningkatkan daya saing. Outcome dari Kegiatan ini adalah

terfasilitasinya penangnan panen dan pasca panen tembakau.

8) Pada sasaran strategis 8, yakni Meningkatnya fasilitasi promosi, pemasaran

dan kemitraan usaha produk unggulan perkebunan, berdasarkan analisis

capaian kinerja rata-rata Tahun 2013 bahwa target kinerja RPJMD dan Renstra

Tahun 2008-2013 sebanyak 29 kali telah tercapai sebanyak 39 kali atau sebesar

134,48%. Artinya upaya pencapaian target kinerja sasaran strategis ini sudah

mencapai hasil optimal atau melampauai target. Upaya pencapaian target ini

pada tahun 2013 didukungan dana APBD melalui Kegiatan Peningkatan

Pasca Panen, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Teh Rakyat,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.388.600.000,- (terbilang : Lima miliyar

tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) realisasi

anggaran sebesar Rp. 4.419.431.801,- (terbilang : Empat miliyar empat ratus

sembilan belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah)

atau 82,01 %, dan realisasi fisik sekitar 87,50 %. Output dari kegiatan ini

adalah terbentuknya manajemen estate 1 komoditi (teh); terwujudnya

perbaikan mutu pucuk di 11 kabupaten melalui pengelolaan panen dan serapan

ilmu pemasaran dan pengawasan mutu; berkembangnya sistem pemasaran 1

(satu) komoditi (teh) melalui pameran agrinex, Indonesia agribusines expo, hari

krida pertanian, hari pangan sedunia, festival teh, misi dagang ke Maroko,


Inggris, Jepang dan Korea; sebanyak 50 orang memahami pemasaran pola

hedging; sebanyak 80 orang memahami jaringan pemasaran teh hijau;

terinventarisir UPH di 12 kabupaten, satu dokumen naskah akademik rancang

bangun UPTD Pusat Pemasaran Produk Perkebunan. Outcome dari Kegiatan ini

adalah meningkatnya pengakuan terhadap mutu, daya saing dan akses pasar

1 (satu) produk perkebunan yaitu teh Jawa Barat menjadi produk eksport

unggulan Internasional.

9) Pada sasaran strategis 9, yakni Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

perkebunan dan pelaku usaha perkebunan, berdasarkan hasili analisis capaian

kinerja rata-rata Tahun 2013 dari target kinerja RPJMD dan Renstra Tahun

2008-2013 yaitu dari 2 target indikator kinerja (Jumlah SDM perkebunan dan

pelaku usaha perkebunan yang berkualitas (org), dan Jumlah SDM perkebunan

dan pelaku usaha perkebunan yang memahami rendemen tebu meningkat

(org)) baru tercapai sebesar 80,07%. Artinya upaya pencapaian target sasaran

strategis ini belum optimal. Hal tersebut dikarenakan bahwa indikator Jumlah

SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang memahami rendemen

tebu sangat kurang peminatnya sehingga tidak mencapai target yang

diharapkan. Pada Tahun 2013 upaya pencapaian target sasaran ini didukung

oleh dana APBD melalui Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguatan

Kelembagaan Petani Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.998.815.000,- (terbilang : Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh

Delapan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) realisasi anggaran

sebesar Rp. 1.893.621.600,- (terbilang: Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan

puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) atau

94,74 %, dan realisasi fisik sekitar 100 %. Output dari kegiatan ini adalah Data

kelompoktani perkebunan sebanyak 1 dokumen; Pertemuan Koordinasi asosiasi

petani perkebunan sebanyak 10 asosiasi; Bertambahnya SDM yang memiliki

wawasan dalam pengelolaan perkebunan sebanyak 45 orang; dalam integrasi

tanaman perkebunan sebanyak 40 ; dalam memahami agribisnis kopi/kakao

sebanyak 30 orang; Meningkatnya wawasan petani perkebunan dalam


memahami peran dan fungsinya dalam kelembagaan usahatani perkebunan

sebanyak 200 orang dalam memahami agribisnis karet sebanyak 30 orang

Outcome dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan

petani perkebunan yang ditunjang oleh SDM yang professional sebanyak 345

Orang.

10) Pada sasaran strategis 10, yakni tercapainya peningkatan kelembagaan petani

dan kemampuan pengelolaan permodalan perkebunan, berdasarkan hasil

analisis capaian kinerja rata-rata tahun 2013 bahwa target sasaran RPJMD dan

Renstra Tahun 2013 sebesar 70 lembaga telah terbina sebanyak 81 lembaga

atau sekitar 115,71%. Artinya upaya pencapaian sasaran strategis ini sudah

mencapai hasil optimal dan melampauai target. Upaya pencapaian target

tersebut didukung oleh dana APBD melalui Kegiatan Penguatan

Kelembagaan Petani Tembakau dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

928.175.000,00, (terbilang : Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus

Tujuh Puluh Lima Ribu) realisasi anggaran sebesar Rp.927.265.000,00

(terbilang: Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima

Ribu Rupiah) atau 99,90 %. Realisasi Fisik 100 %. Output dari kegiatan ini

adalah terwujudnya koordinasi antar asosiasi petani tembakau se jawa barat (1

DPD dan 15 DPC); Tersusunnya program kerja APTI Tahun 2014 (1 dokumen);

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan SDM petani tembakau dalam

memahami peran dan fungsinya dalam kelembagaan usaha tani tembakau

sebanyak 360 orang petani; serta Meningkatnya wawasan dan pengetahuan

para pengurus asosiasi dan para petugas pendamping dalam memahami

penguatan kelembagaan melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi sebanyak 35

orang. Outcome dari kegiatan ini adalah Meningkatnya peran dan fungsi

kelembagaan petani tembakau yang ditunjang oleh SDM yang professional

sebanyak 370 orang.

11) Pada sasaran strategis 11, yakni tertatanya lahan potensial untuk

pengembangan komoditi perkebunan, berdasarkan hasil analisis capaian kinerja

tahun 2013 bahwa target kinerja RPJMD dan Renstra Tahun 2013 yaitu sebesar


18 lokasi, telah tercapai sebanyak 50 lokasi atau sebesar 277,78 %. Artinya

upaya pencapaian sasaran strategis ini sudah cukup optimal dan me;lampauai

target. Upaya pencapaian target tersebut pada tahun 2013 didukung oleh



Satu Milyar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu

Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), realisasi anggaran sebesar

Rp.1.346.915.900,- (terbilang: Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta

Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sekitar 95,74 %,

dan realisasi fisik sekitar 100 %. Output dari kegiatan ini adalah 6 rumusan

hasil Pertemuan penanganan gangguan usaha perkebunan di Jawa Barat, 11

Ha demplot untuk penanganan GUP di Sukabumi, Cianjur dan Garut, 25 Ha

demplot DAS di 5 kab (Bogor, Subang, Indramayu, Majalengka, Purwakarta), 1

Dokumen Data Prasarana Perkebunan. Outcome dari Kegiatan ini adalah

tersedianya bahan kebijakan penanggulangan gangguan usaha perkebunan di

Jawa Barat.

Dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2013 maupun target

kinerja sasaran stratejik RPJMD dan Renstra Tahun 2008-2013, terdapat

berbagai kendala dan permasalahan sebagai berikut:

a. Masih terbatasnya kebun sumber benih bina dan nonbina untuk para

pengembangan benih berkualitas bagi pelaku usaha perkebunan di Jawa

Barat. Alternatifnya adalah melakukan upaya peningkatan eksplorasi dan

pendukungan fasilitas dalam pembentukan kebun sumber, bekerjasama

dengan pihak swasta atau lembaga penelitian terkait.

b. Masih terbatasnya jumlah petugas fungsional Pengawas Benih Tanaman

masih, sehingga kinerja operasional pemeriksaan di lapangan menjadi tidak

optimal. Alternatif solusinya adalah melakukan bimtek khusus pengawas

benih, atau merekrut tenaga baru sesuai dengan kualifikasinya.


c. Terbatasnya sarana laboratorium pengujian mutu benih yang memadai serta

kurangnya tenaga penguji laboratorium benih. Alternatif solusinya adalah

melakukan bimtek khusus petugas lab, atau merekrut tenaga baru sesuai

dengan kualifikasinya.

d. Masih terdapatnya permasalahan manajamen pengelolaan kegiatan yang

kurang sesuai dengan SOP, sehingga upaya pencapaian target kinerja

menjadi kuarang optimal. Alternatif solusinya adalah meningkatkan

pembinaan serta menerapkan SPI (Sistem Pengawasan Internal).

e. Belum mempunyai sistem informasi serangan OPT online dari Petugas

Pengamat OPT yang ada di lapangan ke Instalasi Balai Proteksi Tanaman

Perkebunan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat untuk percepatan

penanggulangan serangan OPT apabila ada eksplosi. Alternatif solusinya

segera membangun sistem informasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

f. Adanya keterbatasan petugas pengamat OPT di lapangan, dimana hampir

seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat belum mempunyai tenaga pengamat

OPT, sehingga upaya pengamatan OPT tidak mungkin dapat menjangkau

seluruh wilayah kabupaten, Alternatif solusinya dapat memberdayakan Petani

Pemandu Lapangan yang telah dilatih Sekolah Lapang PHT (SL PHT) dan

atau merekrut tenaga pendamping baru untuk ditempatkan di

kecamatan/desa yang berpotensi perkebunan dan atau bekerjasama dengan

petugas pengamat hama OPD lain seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

3.6. Informasi Pendukung Pencapaian Target Kinerja

1. Potensi Sumber Daya Perkebunan

Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 3.710.061,32 hektar

dengan garis pantai sepanjang 755,829 km. Secara geografis terletak pada

posisi 5o50’ - 7o50’ Lintang Selatan dan 104o48’ - 108o48’ Bujur Timur,

dengan batas wilayah: sebelah Utara (Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta);


sebelah Timur (Provinsi Jawa Tengah); sebelah Selatan (Samudra

Indonesia); dan sebelah Barat (Provinsi Banten).

Kondisi topografi wilayah Provinsi Jawa Barat berupa pegunungan

curam (9,5%) dengan ketinggian lebih dari 1.500 m DPL terletak di bagian

Selatan; lereng perbukitan yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah

dengan ketinggian 100-1.500 m dpl; dan wilayah dataran luas (54,03%)

terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0 – 100 m dpl.

Provinsi Jawa Barat beriklim tropis dengan curah hujan cenderung

merata sepanjang tahun, suhu rata-rata berkisar antara 17,4–30,7°C dan

kelembaban udara antara 73–84%.

Provinsi Jawa Barat memiliki lahan yang subur, yang berasal dari

endapan vulkanis serta banyaknya aliran sungai yang merata diberbagai

sudut wilayah, yang kesemuanya itu menyebabkan sebagian besar lahan di

wilayah Jawa Barat banyak digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian,

perikanan, perkebunan dan peternakan sepanjang tahun.

Penggunaan lahan diwilayah Provinsi Jawa Barat berupa lahan

sawah, Tegalan, Ladang, Hutan, Perkebunan, perkolam, pertambakan serta

kawasan permukiman/perkotaan. Dari Luas Provinsi Jawa Barat sebesar

3.710.061,32 Ha, terdapat Luas lahan Perkebunan (tahun 2012) sebesar

492.660 Ha (atau 13,28 % dari luas Jawa Barat). Areal perkebunan Jawa

Barat tersebar di 21 Kabupaten/Kota, yaitu di: Bogor, Sukabumi, Kota

Sukabumi, Cianjur, Subang, Bandung Barat, Bandung, Purwakarta, Garut,

Tasikmalaya, Kota Tasik, Ciamis, Kota Banjar, Sumedang, Majalengka,

Kuningan, Cirebon, Indramayu, Karawang, Bekasi dan Pangandaran. Setiap

wilayah tersebut memiliki keragaman luas dan jenis komoditas perkebunan,

yang disebabkan perbedaaan potensi wilayah dan budaya masyarakatnya di

setiap Kabupaten/Kota.

Berdasarkan jenis pengelolaannya, dari total luas perkebunan di

Jawa Barat seluas 492.660 Ha, terdiri dari Perkebunan Rakyat (PR) seluas

371.553 Ha (75,42%), Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 54.472 Ha


(11,06%) terbagi menjadi 156 kebun, serta Perkebunan Besar Negara (PBN)

seluas 66.636 Ha (13,53%) terdiri dari 37 kebun PTPN VIII dan 2 kebun

PTRNI. Seluruh kawasan perkebunan tersebut melibatkan 1.472.674 KK

pelaku usaha perkebunan rakyat.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:

3599/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 bahwa komoditi binaan

Direktorat Jenderal Perkebunan berjumlah 127 jenis tanaman perkebunan.

Adapun jenis komoditas yang dapat dikembangkan dan tumbuh dengan baik,

dan menjadi komoditas binaan Dinas Perkebunan Jawa Barat adalah

sebanyak 30 jenis, yaitu: Teh, Tebu, Cengkeh, Kelapa, Tembakau, Karet,

Kopi, Kakao, Akar wangi, Kemiri Sunan, Nilam, Lada, Panili, Aren, Kina,

Kemiri, Kapok, Pandan, Mendon, Jarak, Sereh wangi, Pala, Kayu Manis,

Kumis Kucing, Kenanga, Kelapa Hibrida, Jambu Mete, Guttapercha, Pinang

dan Kelapa Sawit.

Tabel: 10

Sebaran Luas Perkebunan Per Kab/Kota

Se Jawa Barat Tahun 2012

NO KAB/KOTA LUAS PERKEBUNAN (Ha) LUAS

TOTAL (Ha)

JUMLAH

KOMODITAS PR PBS PBN

1 Kab. Bandung 14.473 5.905 11.428 31.806 16

2 Kab. Bandung Barat 7.627 2.172 3.967 13.766 16

3 Kab. Bogor 14.396 3.690 4.976 23.062 16

4 Kab. Bekasi 3.071 0 0 3.071 6

5 Kab. Cianjur 36.486 9.775 4.413 50.675 19

6 Kab. Ciamis 81.708 752 2.546 85.006 19

7 Kab. Cirebon 11.976 0 0 11.976 7

8 Kab. Garut 30.272 7.603 6.999 44.874 23

9 Kab. Indramayu 8.251 0 4.021 12.272 7

10 Kab. Karawang 3.811 0 0 3.811 4

11 Kab. Kuningan 15.812 113 0 15.925 19

12 Kab. Majalengka 10.465 0 3.037 13.502 19

13 Kab. Purwakarta 9.588 2.432 1.985 14.006 14

14 Kab. Pangandaran 0 0 0 0 0

15 Kab. Subang 8.937 0 11.663 20.600 19


NO KAB/KOTA LUAS PERKEBUNAN (Ha) LUAS

TOTAL (Ha)

JUMLAH

KOMODITAS PR PBS PBN

16 Kab. Sukabumi 40.396 18.292 10.068 68.756 20

17 Kab. Sumedang 18.212 0 0 18.212 20

18 Kab. Tasikmalaya 50.695 3.739 1.532 55.966 20

19 Kota Banjar 3.389 0 0 3.389 12

20 Kota Bandung 0 0 0 0 0

21 Kota Bekasi 0 0 0 0 0

22 Kota Bogor 0 0 0 0 0

23 Kota Cimahi 0 0 0 0 0

24 Kota Cirebon 0 0 0 0 0

25 Kota Depok 0 0 0 0 0

26 Kota Sukabumi 40 0 0 0 2

27 Kota Tasikmalaya 1.947 0 0 1947 14

TOTAL 371.553 54.472 66.636 492.660 30

Sumber: Statistik Dinas Perkebunan Jawa Barat Tahun 2013

2. Perkembangan Pembangunan Perkebunan

Sektor perkebunan tidak dapat dipisahkan dari sejarah Indonesia

sejak masa kolonial sampai sekarang, karena sektor ini memiliki arti yang

sangat penting dan menentukan dalam pembentukan berbagai realitas

ekonomi dan sosial masyarakat di banyak wilayah di Indonesia termasuk di

Jawa Barat. Dalam konteks masa lalu banyak yang berpendapat bahwa

sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia merupakan sejarah

perkebunan itu sendiri.

Provinsi Jawa Barat yang dulu dikenal sebagai wilayah priangan,

dikenal sebagai wilayah subur yang cocok untuk pengembangan komoditas

perkebunan. Sehingga pada masa kolonial di wilayah priangan ini telah

banyak dikembangkan areal perkebunan yang bernilai ekonomis, seperti

perkebunan kopi, teh, kina, karet dan tebu. Demikian halnya dengan

pengembangan industri pengolahan dari beberapa komoditas tersebut juga

turut dikembangkan sejalan dengan peningkatan produksi dan permintaan

pasar yang terus meluas. Jaman terus berubah, kemajuan ilmu pengetahuan

terus berkembang, masyarakat priangan terus berinovasi untuk

mengembangkan berbagai komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis


dan laku dipasaran. Sehingga usaha perkebunan aneka macam komoditas

terus berkembang di bumi parahiyangan hingga saat ini.

Sampai sejauh ini, pengembangan ke-30 komoditas perkebunan

binaan Jawa Barat ada yang masih dalam tahap perintisan (seperti: Kemiri

Sunan, Guttapercha, Jarak, Kapok, Pinang, Kumis Kucing, Kenanga), tahap

pengembangan skala kecil (seperti: Pala, Nilam, Akar Wangi, Kemiri, Pandan,

Mendong, Panili, Aren, Sereh Wangi, Panili, Lada, Kayu Manis), serta tahap

pengembangan industrialisasi (seperti: Teh, Kopi, Karet, Kakao, Tebu, Kelapa

Sawit, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Tembakau, Kina, Cengkeh).

Dalam proses pengembangan pembangunan perkebunan di Jawa

Barat hingga saat ini tentu saja masih menemui berbagai kendala, antara

lain: permasalahan degradasi lahan, alih fungsi lahan, alih komoditas ke non

perkebunan, stagnasi produksi dan produktivitas (karena permasalahan

teknik budidaya, penggunaan bibit unggul, sarana-prasarana pendukung,

perubahan cuaca serta gangguan usaha perkebunan baik gangguan OPT

maupun non OPT).

Tabel: 11 Perkembangan Luas, Produksi dan Produktivitas Komoditas

Perkebunan Jawa Barat tahun 2007-2012

NO KOMODITAS TAHUN 2007 TAHUN 2012

Luas (Ha)

Produksi (Ton)

Prositas (Ton/Ha)

Luas (Ha)

Produksi (Ton)

Prositas (Ton/Ha)

1 Akarwangi 2.063 62 0,030 2.330 75 0,032

2 Aren 13.611 6.373 0,779 14.477 11.319 1301

3 Cengkeh 32.319 5.023 0,155 32.778 6.435 0,337

4 Guttapercha 417 2 0,004 417 - -

5 Jambu Mete 295 49 0,348 240 57 0,438

6 Jarak 1.718 176 0,268 2.691 380 0,689

7 Kakao 13.670 2.738 0,345 10.610 2.596 0,481

8 Kapok 3.549 877 0,372 3.198 510 0,246

9 Karet 51.587 37.989 1.045 55.680 33.054 0,995

10 Kayu manis 147 47 0,546 131 62 0,650

11 Kelapa dalam 178.120 136.973 0,993 172.806 104.408 0,830

12 Kelapa hibrida 6.728 2.126 0,503 9.632 4.014 0,839

13 Kelapa sawit 11.272 70.618 13,999 12.482 160.451 15,334

14 Kemiri 1.178 282 0,587 1.824 290 0,518

15 Kemiri Sunan 0 0 0 995 0 0

16 Kenanga 143 29 0,847 122 31 0,612

17 Kina 4.138 784 0,237 1.166 793 1.116


NO KOMODITAS TAHUN 2007 TAHUN 2012

Luas (Ha)

Produksi (Ton)

Prositas (Ton/Ha)

Luas (Ha)

Produksi (Ton)

Prositas (Ton/Ha)

18 Kopi 24.958 7.264 0,627 30.620 15.567 0,839

19 Kumis kucing 253 821 3,283 310 77 0,249

20 Lada 2.760 642 0,371 2.546 979 0,657

21 Mendong 671 2.982 5,599 494 2.033 6,609

22 Nilam 2.245 851 0,443 1.431 241 0,187

23 Pala 6.541 580

0,282 5.208 837

0,355

24 Pandan 844 330 0,734 615 317 0,802

25 Panili 1.864 255 0,317 1.207 147 0,221

26 Pinang 626 235 0,471 713 242 0,559

27 Sereh wangi 1.035 482 0,472 1.102 3.368 3,453

28 T e h 101.075 109.957 1,328 94.850 109.313 1,469

29 Tebu 23.172 122.733 5,312 22.076 104.779 4,746

30 Tembakau 7.654 6.410 0,837 10.328 9.195 0,891

TOTAL 494.652 517.691 492.660 571.571

Sumber: Statistik Dinas Perkebunan Jawa Barat Tahun 2013

Dari 10 komoditas unggulan tanaman perkebunan Jawa Barat pada

Tahun 2013 mengalami kenaikan luas areal sebesar 1,58% yaitu dari

433.073 Ha pada Tahun 2012 menjadi 439.900 Ha. Adapun komoditas

unggulan yang mengalami kenaikan luas areal yaitu: Akarwangi, Cengkeh,

Karet, Kelapa Dalam, Kemiri Sunan, Kopi, Tebu, dan Tembakau, hal ini

menunjukkan bahwa animo petani untuk menanam ke-8 (delapan)

komoditas tersebut meningkat. Sedangkan beberapa komoditas yang

mengalami penurunan luas areal adalah kakao dan Teh. Rinciannya

mengenai perubahan luas areal komoditas unggulan tersebut adalah

sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12 Perkembangan Areal 10 Komoditas Unggulan Perkebunan

dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013

NO KOMODITAS

LUAS (ha)

2012* 2013** Perkembangan

(%)

1 Akarwangi

2.330

2.378 2,06

2 Cengkeh

32.778

3.002 0,68

3 Kakao

10.610

10.548 -0,58

4 Karet 55.680 59.701 7,22

5 Kelapa Dalam 172.806 173.803 0,58


NO KOMODITAS

LUAS (ha)

2012* 2013** Perkembangan

(%)

6 Kemiri Sunan

995

1.115 12,06

7 Kopi

30.620

33.116 8,15

8 T e h

94.850

93.667 -1,25

9 Tebu

22.076

22.076 0,00

10 Tembakau

10.328

10.495 1,62

Sumber: Statistik Perkebunan Tahun 2012 dan Tahun 2013

Keterangan: *) angka tetap **) angka sementara

Untuk aspek perkembangan Produksi dan Produktivitas dari 10

Komoditas Unggulan Perkebunan Jawa Barat Tahun 2012 ke Tahun 2013,

adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13 Perkembangan Produksi dan Produktivitas 10 Komoditas

Unggulan Dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013

NO KOMODITAS

Tahun 2012* Tahun 2013** Perkembangan

Produksi

(Ton)

Protas

(Kg/Ha)

Target Produksi

(Ton)

Target Protas

(Kg/Ha)

Realisasi Produksi

(Ton)

Protas

(Kg/Ha)

Produksi

(Ton)

Protas

(Kg/Ha)

1 Akarwangi

75

32

79

34

73

31

(2,67)

(4,07)

2 Cengkeh

6.435

337

6.757

354

4.796

306

(25,47)

(9,20)

3 Kakao

2.596

481

2.726

505

2.514

738

(3,16)

53,43

4 Karet

33.054

995

34.707

1.045

30.983

613

(6,27)

(38,39)

5 Kelapa Dalam 104.408

830 109.628

872

114.287

934

9,46

12,53

6 Kemiri Sunan

-

-

-

-

- -

-

-

7 Kopi

15.567

839

16.345

881

16.723

995

7,43

18,59

8 T e h 109.313

1.469 114.779

1.542

102.644

1.610

(6,10)

9,60

9 Tebu 104.779

4.746 110.018

4.983

104.779

4.746

-

-

10 Tembakau

9.195

891

9.655

936

9.902

895

7,69

0,45

1. Sumber : Statistik Perkebunan Tahun 2012 dan Tahun 2013

2. Keterangan : *) angka tetap **) Angka sementara


Adapun mengenai penjelasan perkembangan data yang disajikan

pada tabel tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

Akarwangi

Komoditas Akarwangi pada tahun 2013 hanya mengalami kenaikan luas

areal sebesar 2,06 % dari tahun 2012, tetapi dari sisi produksi dan

produktivitas mengalami penurunan. Fokus pengembangan komoditas ini

selanjutnya perlu diarahkan pada upaya peningkatan nilai tambah di sub

sistem pengolahan dan pemasaran.

Cengkeh

Luas areal Cengkeh mengalami kenaikan sebesar 0,68% karena adanya

peremajaan dan intensifikasi tanaman cengkeh yang dipengaruhi

meningkatnya animo masyarakat pekebun untuk menanam cengkeh

yang didorong oleh perbaikan harga cengkeh di pasaran.

Kakao

Luas areal Kakao mengalami penurunan sebesar – 0,58%, demikian

halnya produksi kakao mengalami penurunan sebesar 3,16%.

Karet

Luas areal Karet mengalami peningkatan sebesar 7,22% dikarenakan

meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan perluasan dan

peremajaan tanaman karet, yang dipengaruhi oleh membaiknya harga

produk karet dipasaran internasional.

Kelapa Dalam

Luas areal Kelapa mengalami kenaikan 0,58%, kemudian dari aspek

produksi mengalami peningkatan sebesar 9,46% sebagai akibat adanya

mutasi dari tanaman yang belum menghasilkan (TBM) ke tanaman

menghasilkan (TM).

Kemiri Sunan

Luas areal Kemiri sunan mengalami kenaikan sebesar 12,06% seiring

dengan adanya kegiatan pengembangan di beberapa kabupaten,


sedangkan produksinya belum ada karena tanaman ini masih kondisi

tanaman yang belum menghasilkan (TBM).

Kopi

Luas areal Kopi mengalami kenaikan sebesar 8,15% hal ini disebabkan

adanya alih komoditas, sedangkan produksinya mengalami kenaikan

sebesar 7,43% sejalan dengan membaiknya kondisi pasar untuk produk

kopi ini.

Teh

Luas areal mengalami penurunan sebesar -1,25% hal ini disebabkan

minat petani agak menurun akibat harga jual ditingkat petani tidak

banyak mengalami perubahan yang cukup berarti berarti disamping

adanya penebangan TT/TR di PBS/PTPN, demikian pula untuk produksi

mengalami penurunan sebesar -6,10% , hal ini disebabkan tanaman teh

rakyat sudah berumur tua/rusak, sehingga mempengaruhi nilai produksi

secara total.

Tebu

Luas areal Tebu tidak mengalami perubahan luas sama sekali.

Tembakau

Luas areal Tembakau mengalami kenaikan sebesar 1,62% hal ini

disebabkan bahwa tanaman tembakau masih diminati para pekebun,

meskipun adanya kendala sosial tentang pemahaman tembakau di

masyarakat. Dari aspek produksi terdapat kenaikan sebesar 7,69%.

Pelaksanaan pembangunan di bidang perkebunan di Jawa Barat

pada Tahun 2013 telah menunjukan kontribusi yang cukup baik dalam hal

pertumbuhan ekonomi regional, sumber penghasilan masyarakat

perkebunan, penghasil devisa negara, penyedia bahan baku industri,

penyerapan tenaga kerja, serta melestarikan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

Dalam perekonomian di Jawa Barat, Sub sektor perkebunan

mempunyai peranan cukup besar baik secara langsung maupun tidak


langsung, Secara langsung sub sektor perkebunan memiliki peranan dalam

meningkatkan indeks pembangunan manusia, yaitu dalam aspek daya beli

masyarakat. Perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat

pada sektor perkebunan dan Nilai Tukar Petani (NTP) pada sub sektor

Perkebunan Tahun 2009 sd 2012, adalah sebagaimana ditunjukan pada

tabel-tabel berikut ini:

Tabel 14 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar

Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2012

LAPANGAN USAHA 2009 2010 2011 2012

(1) (2) (3) (4) (5)

PERTANIAN 85,149,263 97,194,393 103,131,444 109,094,870

a. Tanaman Bahan Makanan

60,571,646 71,150,089 75,707,280

79,604,929

b. Tanaman Perkebunan

4,338,444 5,725,375 6,127,547 6,393,011

c. Peternakan 11,902,686 11,985,226 12,130,634 13,073,930

d. Kehutanan 798,531 921,610 944,341 979,709

e. Perikanan 6,934,102 7,412,093 8,221,642 9,043,291

Sumber: BPS Jawa Barat tahun 2013

Tabel 15 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar

Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2012

LAPANGAN USAHA 2009 2010 2011 2012

(1) (2) (3) (4) (5)

PERTANIAN 41,722,076 42,137,486 42,101,054 41,801,727

a. Tanaman Bahan

Makanan

31,607,820 31,947,247 31,764,028 31,175,920

b. Tanaman Perkebunan

2,258,606 2,163,253 2,255,301 2,360,133

c. Peternakan 5,457,797 5,555,841 5,532,920 5,607,607

d. Kehutanan 359,747 377,535 364,606 360,231

e. Perikanan 2,038,104 2,093,610 2,184,199 2,297,836

Sumber: BPS Jawa Barat tahun 2013


Tabel 16

Indeks Harga Yang Diterima, Indeks Harga Yang Dibayar dan Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Sub Sektor Di Jawa Barat

Tahun 2008 – 2012

No

Tahun/ Kelompok

Sub Sektor

Ta

na

ma

n

Pa

ng

an

Ta

na

ma

n

Ho

rtik

ult

ura

Ta

na

ma

n

Pe

rke

bu

na

n

Ra

kya

t

Pe

tern

ak

an

Pe

rik

an

an

RA

TA

-RA

TA

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Indeks Harga yang diterima Petani

Tahun 2008, rata-rata 105.06 110.73 119.36 108.83 114.54 108.37

Tahun 2009, rata-rata 112.55 124.71 132.19 121.82 132.05 119.17

Tahun 2010, rata-rata 121.10 144.70 147.64 129.06 139.33 129.77

Tahun 2011, rata-rata 139.61 154.26 161.98 132.73 150.54 144.18

Tahun 2012, rata-rata 154.72 166.96 169.55 138.50 153.71 156.01

Rata-rata (2008-2012) 126.61 140.27 146.14 126.19 138.03 131.50

2 Indeks Harga yang dibayar Petani

Tahun 2008, rata-rata 113.27 112.59 112.81 111.94 111.25 112.72

Tahun 2009, rata-rata 123.32 122.20 122.66 122.35 120.36 122.58

Tahun 2010, rata-rata 131.87 130.27 131.54 129.89 126.78 130.67

Tahun 2011, rata-rata 139.18 136.80 138.87 135.80 132.03 137.42

Tahun 2012, rata-rata 145.41 142.50 144.50 140.95 136.63 143.20

Rata-rata (2008-2012) 130.61 128.87 130.08 128.19 125.41 129.32

3 Nilai Tukar Petani

Tahun 2008, rata-rata 92.76 98.40 105.73 97.16 102.86 96.14

Tahun 2009, rata-rata 91.27 102.01 107.73 99.55 109.71 97.21

Tahun 2010, rata-rata 91.79 111.04 112.24 99.37 109.88 99.28

Tahun 2011, rata-rata 100.29 112.76 116.63 97.74 114.02 104.90

Tahun 2012, rata-rata 106.38 117.15 117.33 98.26 112.50 108.93

Rata-rata (2008-2012) 96.50 108.27 111.93 98.42 109.79 101.29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013.


3. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembangunan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 tentunya tidak terlepas dari kondisi SDM dan

Sarana Prasarana Aparatur yang dimiliki, sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Kondisi SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan yang menjalankan

pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat terdiri dari: Petani

Pekebun, Pengusaha Perkebunan, Tenaga Penyuluh, Aparatur Pemerintah,

Peneliti serta berbagai pihak yang berstatus sebagai pemerhati dunia

perkebunan. Semua komponen SDM pembangunan perkebunan Jawa Barat

tersebut sejauh ini selalu menjalin kerjasama secara terpadu dalam

mewujudkan keberhasilan pembangunan perkebunan di Jawa Barat

sebagaimana diharapkan bersama.

Sebagai gambaran keberadaan potensi SDM perkebunan Jawa Barat

berdasarkan data 2012 di Jawa Barat terdapat 1.472.674 orang pemilik lahan

usaha perkebunan rakyat, sejumlah pemilik, pengelola serta karyawan PBS

dan PTPN, yang keberadaannya terwujud dalam bentuk Kelompok Tani

(Poktan) /Gapoktan/asosiasi/persatuan/ikatan, seperti: Asosiasi Petani Kopi

Indonesia (APKI), Asosiasi Petani Kelapa, Asosiasi Petani Cengkeh, Asosiasi

Petani Tembakau, Aosiasi Kakao Indonesia (Askindo), Asosiasi Teh

Indonesia (ATI), Gabungan Perusahaan Karet Indonesi (GAPKINDO), dlsb.

Disamping itu terdapat sekitar 500 orang Aparatur Pemerintah yang tersebar

pada OPD/SKPD Provinsi dan Kabupaten Kota, 1 orang penyuluh, 9 org

tenaga pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT).

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat sejauh ini juga

telah ditunjang oleh keberadaan Sarana-prasarana usaha perkebunan yang

tersebar di seluruh bagian wilayah Jawa Barat, antara lain berupa: benih

unggul, pupuk, berbagai alat pengolahan (traktor, Alat Pembuatan Pupuk


Organik (APPO), alat/mesin pengolah hasil perkebunan), prasarana budidaya

(saluran irigasi, embung, pompa air, jalan produksi).

Upaya penyediaan sarana prasarana perkebunan tersebut telah

dilakukan melalui dukungan anggaran APBD maupun APBN yang bersifat

stimulant untuk mendorong masyarakat/petani dalam memfasilitasi

kebutuhannya secara swadaya. Disamping itu dalam rangka menunjang

pencapaian target kinerja secara optimal, maka Dinas Perkebunan juga

dilengkapi dengan sarana-prasarana aparatur, seperti unit pembenihan, unit

laboratorium, peralatan pengendalian hama penyakit, termasuk keberadaan

UPTD dan instalasinya sebagai unti kerja yang menangani hal-hal yang

bersifat teknis.

c. Teknologi

Disamping teknologi budidaya aneka jenis tanaman perkebunan yang

sejauh ini terus dikembangkan, juga dikembangkan teknologi pengolahan

hasil perkebunan.

Karakter produk perkebunan pada umumnya memerlukan

pengolahan terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan untuk menujang

kebutuhan manusia, dengan demikian pengolahan produk perkebunan baik

melalui pengolahan sederhana maupun usaha industri pengolahan mutlak

diperlukan. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan untuk

memperoleh nilai tambah melalui penerapan sistem dan usaha agribisnis

perkebunan. Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota melakukan pembinaan

dalam rangka pengembangan usaha industri pengolahan hasil perkebunan

untuk memberikan nilai tambah yang maksimal.

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan di

dalam atau di luar kawasan pengembangan perkebunan, dan dilakukan

secara terpadu dengan usaha budi daya tanaman perkebunan. Untuk

mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang berdaya saing,

Pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan


pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tentang

penerapan, pembinaan, dan pengawasan sistem mutu produk olahan hasil

perkebunan serta pedoman industri pengolahan hasil perkebunan ditetapkan

oleh Pemerintah.

Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas,

kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat bekerja sama menyelenggarakan

informasi pasar, promosi dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik

di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota

memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi

pemasaran, asosiasi

Dalam hal penyediaan lapangan kerja, pada tahun 2013 (Angka

Sementara) tenaga kerja yang terlibat pada subsektor perkebunan mencapai

490.386 orang dan jumlah petani yang menangani perkebunan tercatat

1.390.421 KK. Adapun areal perkebunan di Jawa Barat tahun 2013 (Angka

Sementara) adalah seluas 499.217 Ha terdiri dari Perkebunan Rakyat sebesar

376.415 Ha (75,40 %), Perkebunan Besar Negara sebesar 66.877 Ha (13,40

%) dan Perkebunan Besar Swasta sebesar 55.925 Ha (11,20 %).

Sub sektor perkebunan juga berperan dalam hal menjaga agro

ekosistem/pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, yaitu melalui

penanaman komoditas perkebunan dan penerapan teknologi budidaya yang

berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan Musuh Alami dan

penggunaan pestisida nabati, penerapan konservasi lahan dan air, serta

penanaman komoditas yang dapat menghasilkan energi pembaharuan.

Produk perkebunan juga berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan

konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri.

4. Keberhasilan Pembangunan Perkebunan Tahun 2013

Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat baik

dalam penyampaian informasi maupun pembinaan, pada tahun 2013,


beberapa penghargaan Tingkat Nasional maupun Regional yang diterima

pelaku usaha perkebunan binaan Dinas Perkebunan antara lain sebagai

berikut :

A. Penghargaan Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2013 tingkat

Provinsi Jawa Barat dalam rangka hari Pangan Sedunia Tahun 2013

tanggal 17 Oktober 2013 di Gedung Sate, diberikan kepada:

1. H. Asep Sutisna petani kopi dari Kabupaten Bandung sebagai pelaku

usaha Peringkat I.

2. Karmawan, SP. Ketua Gapoktan Sukatani Mandiri Kampung

Margasari Desa Sukadana Kecamatan Campaka Mulya Kabupaten

Cianjur sebagai pelaku usaha Peringkat II.

3. Warino Abdulloh, petani kakao dari Kabupaten Ciamis sebagai pelaku

usaha Peringkat III.

B. Penghargaan tingkat nasional yang diberikan oleh Presiden RI Tahun

2013 Dalam rangka Peringatan Hari Perkebunan Tahun 2013 yang ke-56

di Perkebunan Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa

Tengah pada tanggal 8 - 10 Desember 2013 sebagai Pelaku

Pembangunan Ketahanan Pangan kepada:

1. H. Anwar ketua Kelompok Tani APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat

Indonesia

3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012 dan 2013

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2012 dan Tahun 2013 adalah

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 17

Nilai Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2012 dan 2013

No

Tahun

Anggaran (Rp) 2012 (%) 2013 (%)

2012 2013 Keuangan Fisik Keuangan Fisik

1 APBD 42.291.776.821 55.673.310.394 90,20 95,52 90,30 99,53

2 APBN 26.414.715.000 17.695.295.000 82,96 90,81 93,62 100


Tabel 18

Nilai Capaian Indikator dalam dokumen TAPKIN & RENSTRA

No

Tahun

Nilai Capaian Indikator dalam dokumen

TAPKIN RENSTRA

1 2012 107,53 % 105,72 %

2 2013 108,73 % 146,10 %.

Pada tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nilai capaian indikator

dalam dokumen TAPKIN tahun 2013 naik sebesar 1,20%, sedangkan nilai

capaian indikator startegis dalam dokumen RENSTRA dan RPJMD Tahun 2008-

2013 naik sebesar 40,79% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012.


BAB IV

PENUTUP

4.1. Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Stratejik

Berdasarkan hasil analisis Pengukuran Kinerja sasaran strategis

berdasarkan target RPJMD dan Renstra Tahun 2008-2013 secara keseluruhan

mencapai rata-rata 146,51 %, sedangkan hasil analisis pengukuran capaian

Indikator Kinerja Tahun 2013 adalah mencapai 108,73, atau secara keseluruhan

termasuk ke dalam kategori penilaian “Sangat Baik”. hal tersebut adalah sesuai

dengan hasil perhitungan capaian kinerja yang disajikan pada tabel 8 dan 9.

Beberapa catatan capaian kinerja sasaran stratejik tersebut adalah

sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Pada sasaran strategis 1, yakni meningkatnya jumlah benih tanaman

perkebunan yang dapat disediakan, berdasarkan hasil analisis bahwa target

kinerja RPJMD 2008-2013 sebesar 392.360 pohon/batang telah tercapai

sebesar 812.010 pohon/batang atau sebesar 206,69 %. Artinya upaya

penyediaan benih tanaman perkebunan yang ditargetkan dalam Renstra dan

RPJMD dan Renstra Tahun 2008-2013 sudah tercapai sepenuhnya bahkan

melampaui targetnya.

2. Pada sasaran strategis 2, yakni meningkatnya pengawasan dan pengujian

benih tanaman perkebunan, berdasarkan hasil analisis capaian kinerja bahwa

target RPJMD dan Renstra tahun 2008-2013 sebesar 140.000.000 benih

tersertifikasi telah tercapai sebesar 250.401.666 benih tersertifikasi. Artinya

kinerja pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan sudah

mencapai target secara optimal dan melampaui target.

3. Pada sasaran strategis 3, yakni Meningkatnya pembinaan agribisnis komoditi

unggulan perkebunan, berdasarkan hasil analisis capaian kinerja bahwa target

kinerja RPJMD dan Renstra Tahun 2008-2013 dari 4 indikator kinerja (Luas

areal (Ha) pembinaan dan pengembangan tanaman perkebunan, Jumlah

bintek dan pembinaan budidaya, Pelayanan pengawasan dan pembinaan


usaha agribisnis perkebunan di kab/kota, dan pengembangan multiaktivitas

agribisnis perkebunan) telah tercapai rata-rata sebesar 134,11 %. Artinya

upaya pencapaian sasaran strategis ini sudah melampaui target yang

ditetapkan

4. Pada sasaran strategis 4, yakni Meningkatnya penerapan teknologi proteksi

tanaman perkebunan, berdasarkan capaian kinerja rata-rata tahun 2013

bahwa target kinerja RPJMD dan Renstra Tahun 2008-2013 dari 3 indikator

kinerja telah tercapai sebesar 155,15%. Artinya upaya capaian kinerja sasaran

strategis ini sudah terlaksana secara optimal dan melampaui target

5. Pada sasaran strategis 5, yakni Menurunnya kerugian akibat gangguan usaha

perkebunan, berdasarkan capaian kinerja rata-rata tahun 2013 bahwa target

kinerja RPJMD dan Renstra Tahun 2008-2013 yaitu sebesar 20 lokasi, telah

tercapai sebanyak 43 lokasi atau sebesar 215%. Artinya upaya capaian kinerja

sasaran strategis ini sudah terlaksana secara optimal dan melampaui target.

6. Pada sasaran strategis 6, yakni Penggunaan UPH sesuai Standar Teknis,

berdasarkan analisis capaian kinerja tahun 2013 bahwa target kinerja RPJMD

dan Renstra Tahun 2008-2013 sebesar 18 UPH telah tercapai sebesar 18 UPH

juga atau sebesar 100%. Artinya bahwa upaya pencapaian sasaran strategis

ini sudah mencapai hasil sesuai target.

7. Pada sasaran strategis 7, yakni Meningkatnya fasilitasi pengolahan dan mutu

hasil olahan tembakau, berdasarkan analisis capaian kinerja rata-rata Tahun

2013 bahwa target kinerja RPJMD dan Renstra Tahun 2008-2013 sebanyak 5

paket telah tercapai sebanyak 5 paket juga atau sebesar 100%. Artinya bahwa

sasaran kinerja tersebut telah tercapai sesuai targetnya.

8. Pada sasaran strategis 8, yakni Meningkatnya fasilitasi promosi, pemasaran

dan kemitraan usaha produk unggulan perkebunan, berdasarkan analisis

capaian kinerja rata-rata Tahun 2013 bahwa target kinerja RPJMD dan

Renstra Tahun 2008-2013 sebanyak 29 kali telah tercapai sebanyak 39 kali

atau sebesar 134,48%. Artinya upaya pencapaian target kinerja sasaran

strategis ini sudah mencapai hasil optimal atau melampauai target.


9. Pada sasaran strategis 9, yakni Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

perkebunan dan pelaku usaha perkebunan, berdasarkan hasili analisis capaian

kinerja rata-rata Tahun 2013 dari target kinerja RPJMD dan Renstra Tahun

2008-2013 yaitu dari 2 target indikator kinerja (Jumlah SDM perkebunan dan

pelaku usaha perkebunan yang berkualitas (org), dan Jumlah SDM

perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang memahami rendemen tebu

meningkat (org)) baru tercapai sebesar 80,07%. Artinya upaya pencapaian

target sasaran strategis ini belum optimal. Hal tersebut dikarenakan bahwa

indikator Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang

memahami rendemen tebu sangat kurang peminatnya sehingga tidak

mencapai target yang diharapkan.

10. Pada sasaran strategis 10, yakni tercapainya peningkatan kelembagaan petani

dan kemampuan pengelolaan permodalan perkebunan, berdasarkan hasil

analisis capaian kinerja rata-rata tahun 2013 bahwa target sasaran RPJMD dan

Renstra Tahun 2013 sebesar 70 lembaga telah terbina sebanyak 81 lembaga

atau sekitar 115,71%. Artinya upaya pencapaian sasaran strategis ini sudah

mencapai hasil optimal dan melampauai target.

11. Pada sasaran strategis 11, yakni tertatanya lahan potensial untuk

pengembangan komoditi perkebunan, berdasarkan hasil analisis capaian

kinerja tahun 2013 bahwa target kinerja RPJMD dan Renstra Tahun 2013 yaitu

sebesar 18 lokasi, telah tercapai sebanyak 50 lokasi atau sebesar 277,78 %.

Artinya upaya pencapaian sasaran strategis ini sudah cukup optimal dan

me;lampauai target.

Beberapa data/informasi pendukung yang memperkuat pernyataan

keberhasilan dan kekurangan tersebut diatas, antara lain adalah sebagai berikut:

Dalam aspek makro, bahwa sub sektor perkebunan telah memberikan

kontribusi yang cukup baik dalam hal pertumbuhan ekonomi regional,

khususnya dalam menunjang peningkatan pendapatan masyarakat, penghasil


devisa negara, penyedia bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, serta

mendukung pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam hal perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat pada

sektor perkebunan Tahun 2013**) atas dasar harga berlaku mencapai Rp,

6.127.547,10,- serta Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada sektor

Perkebunan Triwulan III Tahun 2013 mencapai 5,65% .

Dalam hal penyediaan lapangan kerja, pada tahun 2013 Tenaga kerja yang

terlibat pada subsektor perkebunan mencapai 542.094 orang dan Jumlah

petani yang menangani perkebunan tercatat 1.390.421 KK.

Dalam hal pendukungan terhadap pembangunan di Jawa Barat, yaitu terkait

dengan pengelolaan areal perkebunan tahun 2013 seluas 499.217 Ha terdiri

dari Perkebunan Rakyat sebesar 376.415 Ha (75,40 %), Perkebunan Besar

Negara sebesar 66.877 Ha (13,40 %) dan Perkebunan Besar Swasta sebesar

55.925 Ha (11,20 %). yang kesemuanya itu membuktikan adanya peranan

yang tidak kecil dari sub sektor perkebunan terhadap perekonomian Jawa

Barat.

Dalam hal menjaga agro ekosistem/pelestarian sumber daya alam dan

lingkungan hidup, yaitu melalui upaya penanaman komoditas perkebunan dan

penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan, seperti

penerapan teknologi PHT dengan memanfaatkan Musuh Alami dan

penggunaan pestisida nabati, penggunaan benih unggul, penerapan

konservasi lahan dan air, serta penanaman komoditas yang dapat

menghasilkan energi pembaruan.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam

negeri dari hasil produk perkebunan, yaitu pada tahun 2013 secara

keseluruhan aneka produksi perkebunan mencapai 386.701 ton (Data

Statistik tahun 2013 Angka sementara), yang secara keseluruhan

dikategorikan sebagai produk pangan, bahan rempah dan penyegar, bahan

baku minyak atsiri, bahan baku obat-obatan, serta bahan baku industri

manufaktur dan lain sebagainya.


4.2. Kendala/hambatan Pencapaian Kinerja Sasaran Startejik dan

Langkah Antisipatif

Dalam upaya pencapaian sasaran stratejik tahun 2013 masih ditemui

beberapa kendala/hambatan, antara lain:

a. Aspek Sumber Daya Manusia

1) Jumlah dan kompetensi SDM Aparatur belum seluruhnya sesuai dengan

standar kompetensi yang diperlukan;

2) Jumlah PPNS perkebunan masih sangat kurang, sehingga pengawalan

pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, termasuk pengawasan

pelanggaran dan penerapan sanksinya, belum dapat dilaksanaan secara

optimal;

3) Jumlah tenaga fungsional pengawas benih, pengawas budidaya, penyuluh

perkebunan, serta fungsional POPT jumlahnya masih kurang, sehingga

upaya peningkatan produksi dan produktivitas belum bisa dikawal secara

optimal;

4) Bimbingan/Pelatihan teknis dan non teknis bagi petugas/aparatur semakin

terbatas, sehingga peningkatan kompetensi tenaga aparatur kurang

berkembang dan cenderung tertinggal oleh kemajuan teknologi yang terus

berkembang.

b. Aspek kelembagaan serta Sarana dan Prasarana Pendukung

1) Pemahaman hubungan kelembagaan antara Dinas Perkebunan Provinsi

dengan Dinas yang menangani bidang perkebunan di Kabupaten/Kota

nampaknya masih terkendala oleh pemaman yang berbeda tentang

Undang-undang Otonomi Daerah, sehingga pelaksanaan sinergitas

pembangunan belum sesuai dengan rapan.

2) Kualitas dan kuantitas sarana/prasarana kerja belum banyak disesuaikan

dengan perkembangan teknologi terkini, sehingga pelaksanaan tugas

sering terhambat oleh kondisi sarana/prasarana yang tersedia.


3) Sistem data dan informasi yang dibutuhkan saat penyusunan rencana dan

perumusan kebijakan sering terlambat serta tidak lengkap, sehingga

kualitas perencanaan dan kebijakan kurang terdukung dengan data dan

informasi yang memadai.

c. Aspek peraturan perundangan dan ketentuan teknis:

1) Masih banyak ketentuan hukum dalam undang-undang serta peraturan

tingkat nasional yang belum dijabarkan pada tingkat peraturan

pelaksanaan (perda, pergub, juklak/juknis). Sehingga dalam beberapa hal

implementasi program/kegiatan sering terkendala oleh ketentuan yang

belum lengkap.

2) Sosialisasi dari berbagai ketentuan hukum yang sudah terbit sering kali

kurang intensif, sehingga sering ditemui kesalahpahaman dalam

implementasi dilapangan.

d. Aspek teknis:

1) Masih rendahnya produksi dan produktivitas usaha perkebunan rakyat;

2) Banyaknya areal tanaman tua dan tidak produktif yang belum

diremajakan/direhabilitasi;

3) Belum terpenuhinya kebutuhan benih bermutu dan bersertifikat;

4) Masih lemahnya kemampuan kelembagaan petani;

5) Belum terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis diantara sub sistem

agribisnis yang ada;

6) Mulai berlakunya pengenaan tarif perdagangan pada beberapa komoditas

perkebunan di beberapa kawasan dunia;

7) Belum mandirinya petani dalam penerapan pengendalian hama terpadu;

8) Masih lemahnya pengawasan peredaran benih/bibit perkebunan antar

provinsi.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan

tersebut diatas antara lain:


a. Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui upaya studi banding, seminar,

kursus singkat dan praktek lapangan di UPTD;

b. Peningkatan produksi, produktivitas tanaman perkebunan melalui upaya kaji

terap teknologi budidaya, demplot, serta adopsi teknologi;

c. Peningkatan kemitraan usaha antara pelaku usaha PBS/PBN dengan PR

melalui temu usaha dan rapat-rapat koordinasi;

d. Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan perkebunan;

e. Peningkatan fungsi UPTD;

f. Optimalisasi fasilitasi sarana dan prasarana;

g. Peningkatan Pengendalian Perkebunan dan pengawasan pemanfaatan sumber

daya lahan;

h. Peningkatan akses permodalan usaha perkebunan rakyat melalui fasilitasi

koordinasi dengan berbagai lembaga keuangan;

i. Optimalisasi pengawasan peredaran benih di kabupaten/kota.

Instansi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Visi Tercapainya Masyarakat Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Mandiri Dinamis dan Sejahtera

Misi 1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,

2. Meningkatkan Mutu hasil, Nilai Tambah dan Pemasaran Produk Usaha Perkebunan

3. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan

Kondisi Awal

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatkan Produksi dan

Produktivitas Usaha Tani Perkebunan

Meningkatnya jumlah benih

tanaman perkebunan yang dapat

disediakan

1) Jumlah penggunaan benih unggul

tanaman perkebunan (pohon/batang);

109,000 109,000 70,000 45,860 84,000 84,000 392,860 Progam Peningkatan

Produksi Pertanian

a. Aren - - 10,000 6,000 7,200 7,200 30,400

b. Kemiri Sunan - - 10,000 12,860 14,432 14,432 51,724

c. Kakao 35,000 35,000 - 5,000 6,000 6,000 52,000

d. Kopi 60,000 60,000 15,000 10,000 12,000 12,000 109,000

e. Karet 5,000 5,000 - - 6,000 6,000 17,000

f. Kelapa 9,000 9,000 15,000 - 16,000 16,000 56,000

g. Pala - - 5,000 - 6,000 6,000 17,000

h. Cengkeh - - 15,000 12,000 16,368 16,368 59,736

Meningkatnya pengawasan dan

pengujian benih tanaman

perkebunan

2) Jumlah benih bermutu dan

tersertifikasi (pohon)

37,000,000 37,000,000 - 35,000,000 35,000,000 33,000,000 140,000,000 Progam Peningkatan

Produksi Pertanian

Meningkatnya pembinaan

agribisnis dan produksi komoditi

unggulan perkebunan

3) Peningkatan Luas areal (Ha) pembinaan

dan pengembangan tanaman

perkebunan melalui:

1,280 1,280 1,280 1,280 1,405 1,555 6,900 Progam Peningkatan

Produksi Pertanian


1. Kakao 50 50 50 50 100 150 400

2. Kelapa 100 100 100 100 100 100 500

3. Kopi 50 50 50 50 50 50 250

4. Teh 50 50 50 50 50 50 250


1. Kakao 75 75 75 75 100 150 475

2. Kelapa 100 100 100 100 150 150 700

Diversifikasi tanaman: Jarak 50 50 50 50 - - 150

Perluasan/Peremajaan:

1. Kopi 350 350 350 350 350 350 1,750

AnggaranIndikator Kinerja

3

RENCANA STRATEJIK DINAS PERKEBUNAN JAWA BARAT

TAHUN 2008-2012

Tujuan Sasaran StrategisTarget Jumlah

2008-2013Program

Kondisi Awal

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12


3


2008-2013Program

2. Karet 400 400 400 400 400 400 2,000

3. Tebu 50 50 50 50 100 150 400

Demplot kebun bibit tebu 5 5 5 5 5 5 25

Pengawalan dalam rangka akselerasi

peningkatan produksi gula

150 150 210 - - - 360

Revitalisasi:

1. Karet - - - - - - -

2. Kakao - - - - - - -

Gerakan Peningkatan Produksi dan

Mutu Kakao Nasional Melalui:

1. Rehabilitasi - - - - 200 350 550

2. Intensifikasi - - - 600 700 800 2,100

3. Peremajaan - - - 250 350 500 1,100

4. Pengendalian OPT - - - - - - -

5. Pemberdayaan Petani/Kel. Tani - - - - - - -

Perangkat Produksi Tembakau

(komoditi)

1 1 1 1 1 1 1

4) Jumlah bintek dan pembinaan

budidaya (kali)

460 460 - - - - 460

5) Pelayanan Pengawasan dan Pembinaan

Usaha Agribisnis perkebunan di

Kab/Kota

14 14 16 14 14 14 16

6) Pengembangan Multiaktivitas

Agribisnis Perkebunan (Lokasi)

15 15 - - - - 15

Meningkatnya penerapan

teknologi proteksi tanaman

perkebunan

7) Jumlah lokasi penanganan Serangan

OPT (Kab/Kota)

15 15 15 7 7 7 22

8) Jumlah teknologi terapan perlindungan

perkebunan (paket)

1 1 1 1 1 1 5

9) Jumlah Kelembagaan Perlindungan

Tanaman (SL-PHT)

240 240 - - - - 240

Meningkatkan Pengendalian Usaha

Perkebunan dan Penanganan

Gangguan Usaha Perkebunan

Menurunnya kerugian akibat


10) Lokasi Pencegahan kerugian akibat


(kab/Kota)

18 18 18 20 20 20 20 Progam Peningkatan

Produksi Pertanian

Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai

Tambah Produk Usaha Tani

Perkebunan

Penggunaan UPH sesuai Standar

Teknis

11) Fasilitasi Penggunaan UPH perkebunan

yang memenuhi standar teknis

(komoditi)

4 4 - 4 5 5 18 Pemasaran dan

pengolahan hasil


peternakan, perikanan dan

kehutanan

Program Pencegahan dan

penanggulangan penyakit

tanaman, ternak dan ikan

Kondisi Awal

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12


3


2008-2013Program

Meningkatnya fasilitasi

pengolahan dan mutu hasil

olahan tembakau

12) Pengolahan Tembakau (komoditi) 1 1 1 1 1 1 5 Pemasaran dan

pengolahan hasil



kehutanan

Meningkatkan Pangsa Pasar serta

Berkembangnya Promosi Produk dan

Investasi Bidang Perkebunan

Meningkatnya Fasilitasi promosi,

pemasaran dan kemitraan usaha


13) Jumlah promosi pengembangan,

pemasaran dan pola kemitraan (kali)

7 7 7 5 5 5 29 Pemasaran dan

pengolahan hasil



kehutananMeningkatnya Kemampuan aktivitas,

profesionalisme SDM perkebunan

yang meliputi SDM perkebunan rakyat,

SDM pelaku usaha agribisnis

perkebunan lainnya dan SDM Aparatur

Perkebunan

Peningkatan kualitas dan

kuantitas SDM perkebunan dan

pelaku usaha perkebunan

14) Jumlah SDM perkebunan dan pelaku

usaha perkebunan yang berkualitas

(org)

1,475 1,475 1,475 460 1,000 560 4,970 Program Pemberdayaan

Sumber Daya Pertanian


usaha perkebunan yang memahami

rendemen tebu meningkat (org)

24 24 - - 30 36 90

Meningkatkan peran kelembagaan,

pola kemitraan dan sumber

permodalan pelaku usaha agribisnis

perkebunan

Tercapainya peningkatan

kelembagaan petani dan

kemampuan pengelolaan

permodalan perkebunan

16) Kelompok Tani/Asosiasi petani

perkebunan meningkat (lembaga)

14 14 14 14 14 14 70 Program Pemberdayaan


Meningkatkan Tata Guna lahan

perkebunan dan berkembangnya

lahan usaha perkebunan

Tertatanya lahan potensial untuk

pengembangan komoditi

perkebunan

17) Lahan potensial untuk komoditi


7 7 18 - - - 18 Program Pemberdayaan


Instansi : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun : 2013

No Sasaran Strategis Target

1 2 4

1 Meningkatnya jumlah benih tanaman perkebunan yang

dapat disediakan

1) Jumlah penggunaan benih unggul tanaman perkebunan

(pohon/batang);

84,000

a. Aren 7,200

b. Kemiri Sunan 14,432

c. Kakao 6,000

d. Kopi 12,000

e. Karet 6,000

f. Kelapa 16,000

g. Pala 6,000

h. Cengkeh 16,368

2 Meningkatnya pengawasan dan pengujian benih tanaman

perkebunan

2) Jumlah benih bermutu dan tersertifikasi (pohon) 33,000,000

3 Meningkatnya pembinaan agribisnis dan produksi komoditi

unggulan perkebunan

3) Luas areal (Ha) pembinaan dan pengembangan tanaman

perkebunan:

1,555


a. Kakao 150

b. Kelapa 100

c. Kopi 50

d. Teh 50


a. Kakao 150

b. Kelapa 150

Diversifikasi tanaman: -

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Indikator Kinerja

3


1 2 4

Indikator Kinerja

3

Perluasan/Peremajaan:

a. Kopi 350

b. Karet 400

c. Tebu 150

Demplot kebun bibit tebu 5

Pengawalan dalam rangka akselerasi peningkatan produksi

gula

-

Revitalisasi:

a. Karet -

b. Kakao -

Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional

Melalui:a. Rehabilitasi 350

b. Intensifikasi 800

c. Peremajaan 500

d. Pengendalian OPT -

e. Pemberdayaan Petani/Kel. Tani -

Perangkat Produksi Tembakau (komoditi) 1

4) Jumlah bintek dan pembinaan budidaya -

5) Pelayanan Pengawasan dan Pembinaan Usaha Agribisnis

perkebunan di Kab/Kota

14

6) Pengembangan Multiaktivitas Agribisnis Perkebunan (Lokasi) -

4 Meningkatnya penerapan teknologi proteksi tanaman

perkebunan

7) Jumlah lokasi penanganan Serangan OPT (Kab/Kota) 7

8) Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket) 1

9) Jumlah Kelembagaan Perlindungan Tanaman (SL-PHT) -

5 Menurunnya kerugian akibat gangguan usaha perkebunan 10) Lokasi Pencegahan kerugian akibat gangguan usaha

perkebunan (kab/Kota)

20


1 2 4

Indikator Kinerja

3

6 Penggunaan UPH sesuai Standar Teknis 11) Fasilitasi Penggunaan UPH perkebunan yang memenuhi

standar teknis (komoditi)

5

7 Meningkatnya fasilitasi pengolahan dan mutu hasil olahan

tembakau

12) Pengolahan Tembakau (komoditi) 1

8 Meningkatnya Fasilitasi promosi, pemasaran dan kemitraan

usaha produk unggulan perkebunan

13) Jumlah promosi pengembangan, pemasaran dan pola

kemitraan (kali)

5

9 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perkebunan dan

pelaku usaha perkebunan

14) Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang

berkualitas (org)

560

15) Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang

memahami rendemen tebu meningkat (org)

36


kemampuan pengelolaan permodalan perkebunan

16) Kelompok Tani/Asosiasi petani perkebunan meningkat

(lembaga)

14

11 Tertatanya lahan potensial untuk pengembangan komoditi

perkebunan

17) Lahan potensial untuk komoditi perkebunan (Kab/Kota) -

Indikator Kinerja Target Program /Kegiatan Anggaran

2 3 4 5

1 Meningkatnya jumlah benih tanaman perkebunan

yang dapat disediakan

1 600,000 Progam Peningkatan Produksi Pertanian/Kegiatan

Pengembangan Pemasaran Perbenihan dan

Pengelolaan Kebun Dinas

1,439,304,500

a. Kakao 24,000

b. Cengkeh 40,000

c. Kemiri Sunan 200,000

d. Kopi Arabika 320,000

e. Pala 12,000

f. Kayu Manis 4,000

2 Meningkatnya pengawasan dan pengujian benih

tanaman perkebunan

2 30,000,000 Progam Peningkatan Produksi Pertanian/Kegiatan

Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Tanaman

Perkebunan

426,600,000

3 Meningkatnya pembinaan agribisnis dan produksi


3 1,765 Progam Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)

10,935,038,000

a. Intensifikasi tanaman:

1). Teh 300 577,860,000

b. Rehabilitasi tanaman:

1. Kelapa 750 700,000,000

c. Perluasan/Peremajaan:

1. Tebu 690 9,507,795,000

2. Kemiri Sunan 25 149,383,000

4 210 Progam Peningkatan Produksi Pertanian/Kegiatan

Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

159,906,000

5 17 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Kegiatan

Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran

Benih Tanaman Perkebunan.

247,100,000

PENETAPAN KINERJA

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2013

Pelayanan, pengawasan dan pembinaan usaha agribisnis

perkebunan di kab/kota

Sasaran Strategis

1

Jumlah penggunaan benih unggul tanaman perkebunan

(pohon/batang);

Jumlah benih bermutu dan disertifikasi (pohon)

Luas areal (Ha) pembinaan dan pengembangan tanaman

perkebunan melalui:

Jumlah petani peserta bintek pengelolaan usaha tani kopi


2 3 4 5

Sasaran Strategis

1

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Kegiatan


430,130,000

4 Meningkatnya penerapan teknologi proteksi

tanaman perkebunan

6 15 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit

tanaman, ternak dan ikan/Kegiatan Pengembangan

Sarana dan teknologi PHT

275,335,400

7 6 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit

tanaman, ternak dan ikan/Kegiatan Pengembangan

Sarana dan teknologi PHT

393,305,600

5 Menurunnya kerugian akibat gangguan usaha

perkebunan

8 3 Progam Peningkatan Produksi Pertanian/Kegiatan

Perlindungan Perkebunan, Prasarana dan Penataan

Lahan Perkebunan

647,321,000

6 Penggunaan UPH sesuai standar teknis 9 5 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil

Pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan

kehutanan

352,355,000

6 Meningkatnya Fasilitasi promosi, pemasaran dan

kemitraan usaha produk unggulan perkebunan

9 Program Pemasaran dan pengolahan hasil

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan

kehutanan/Kegiatan Peningkatan Pasca Panen,

Pemasaran dan Pengembangan Usaha Teh Rakyat

3,693,980,000

7 Tercapainya Peningkatan kualitas dan kuantitas

SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan

1,906 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Kegiatan

Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran

Benih Tanaman Perkebunan.

339,690,000

Progam Peningkatan Produksi Pertanian/Kegiatan

Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Tanaman

Perkebunan

118,590,000

Lokasi Pencegahan kerugian akibat gangguan usaha

perkebunan

Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan

(paket)

Fasilitasi penggunaan UPH perkebunan yang memenuhi

standar teknis

9. Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan

yang mendapat pelatihan agribisnis (0rg)

Jumlah lokasi penanganan Serangan OPT

8. Jumlah promosi pemasaran dan kemitraan usaha

produk unggulan perkebunan. (Kali)


2 3 4 5

Sasaran Strategis

1

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Kegiatan


1,204,194,000

Progam Peningkatan Produksi Pertanian/Kegiatan


Lahan Perkebunan

192,489,500

Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian/Kegiatan

Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan

Petani Perkebunan

1,084,847,000

Program Pemasaran dan pengolahan hasil


kehutanan/Kegiatan Peningkatan Pasca Panen,

Pemasaran dan Pengembangan Usaha Teh Rakyat

582,375,000

Program Pemasaran dan pengolahan hasil


kehutanan/Kegiatan Pengembangan Mutu dan

Standarisasi Produk Perkebunan

79,767,500


kemampuan pengelolaan permodalan

perkebunan

10 Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian/Kegiatan

Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan

Petani Perkebunan

198,784,000

9 Tertatanya lahan potensial untuk pengembangan

komoditi perkebunan

5 Progam Peningkatan Produksi Pertanian/Kegiatan


Lahan Perkebunan

266,095,500

Jumlah Anggaran: : Rp 23,067,208,000

Program Peningkatan Produksi : Rp 5,471,420,500

: Rp 668,641,000

: Rp 4,708,477,500

: Rp 1,283,631,000

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN) : Rp 10,935,038,000

11. Jumlah kab/kota potensial untuk pengembangan

komoditi perkebunan (Kab/Kota)

Program Pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan

10. Lokasi pembinaan SDM dan kelembagaan usaha tani

perkebunan di kab/kota.

Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian

Target

Tahun 2013

Realisasi

Tahun 2013

Capaian Kinerja

(%)

Keterangan

3 4 5 6

1 600,000 746,900 124

a. Kakao 24,000 15,500 65

b. Cengkeh 40,000 44,500 111

c. Kemiri Sunan 200,000 60,000 30 Kematian bibit akibat

kemarau

d. Kopi Arabika 320,000 617,500 193 ditambah target janji gub

e. Pala 12,000 4,500 38

f. Kayu Manis 4,000 4,900 123

2 Meningkatnya pengawasan dan

pengujian benih tanaman perkebunan

2 30,000,000 62,316,268 208

3 1,765 1,090 62

a. Intensifikasi tanaman: 300 300 100

1). Teh 300 300 100

b. Rehabilitasi Tanaman 750 750 100

1). Kelapa 750 750 100

c. Perluasan/Peremajaan : 715 40 6

1).Tebu 690 - - Gagal Lelang

2). Kemiri Sunan 25 40 160 Ditambah target

nasional

4 210 105 50

5 17 17 100

6. 15 15 100

7. 6 6 100


usaha perkebunan

8. 3 3 100

6 Penggunaan UPH sesuai standar teknis 9. 5 5 100

7 Meningkatnya fasilitasi promosi,

pemasaran dan kemitraan usaha produk

unggulan perkebunan

10 9 11 122

8 Tercapainya Peningkatan kualitas dan

kuantitas SDM perkebunan dan pelaku

usaha perkebunan

11 1,906 2,474 130 Ditambah target

nasional

9 Tercapainya peningkatan kelembagaan

petani dan kemampuan pengelolaan


12 10 10 100

10 Tertatanya lahan potensial untuk


13 5 5 100

108.73

Jumlah kab/kota potensial untuk

pengembangan komoditi perkebunan (kab/kota)

Sasaran Strategis

1

1

3

4

Fasilitasi Penggunaan UPH Perkebunan Yg

Memenuhi Standar Teknis

Indikator Kinerja

2

Jumlah penerapan teknologi perlindungan

Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha

perkebunan yang mendapat pelatihan agribisnis

(org)

Lokasi pembinaan SDM dan kelembagaan

usahatani perkebunan di (Kab/Kota)

Jumlah benih tanaman perkebunan

(pohon/Batang)

Jumlah benih bermutu dan disertifikasi (pohon)

Peningkatan luas areal (Ha) pembinaan dan

Jumlah petani peserta bintek pengelolaan

Pelayanan, pengawasan dan pembinaan usaha

agribisnis perkebunan di kab/kota

Rata Rata

Meningkatnya jumlah benih tanaman

perkebunan yang dapat disediakan

Meningkatnya pembinaan agribisnis


Meningkatnya penerapan teknologi


FORM PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013

Jumlah lokasi penanganan serangan OPT

Lokasi pencegahan kerugian akibat gangguan

usaha perkebunan

Meningkatnya promosi dan pengembangan

pemasaran komoditi unggulan perkebunan

sd Tahun 2012 Tahun 2013

1 2 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya jumlah benih tanaman

perkebunan yang dapat disediakan

1) Jumlah penggunaan benih unggul

tanaman perkebunan (pohon/batang);

65,110 746,900 812,010 392,860 206.69

206.69

2 Meningkatnya pengawasan dan

pengujian benih tanaman perkebunan

2) Jumlah benih bermutu dan

tersertifikasi (pohon)

188,085,398 62,316,268 250,401,666 140,000,000 178.86 178.86

3) Luas areal (Ha) pembinaan dan

pengembangan tanaman perkebunan:

6,582 1,090 7,672 6,900 111.19

4) Jumlah bintek dan pembinaan budidaya 500 105 605 460 131.52

5) Pelayanan Pengawasan dan Pembinaan

Usaha Agribisnis perkebunan di

Kab/Kota

14 17 31 16 193.75

6) Pengembangan Multiaktivitas

Agribisnis Perkebunan (Lokasi)

15 - 15 15 100.00

7) Jumlah lokasi penanganan Serangan

OPT (Kab/Kota)

17 15 32 22 145.45

8) Jumlah teknologi terapan perlindungan

perkebunan (paket)

5 6 11 5 220.00

9) Jumlah Kelembagaan Perlindungan

Tanaman (SL-PHT)

240 - 240 240 100.00


usaha perkebunan

10) Lokasi Pencegahan kerugian akibat


(kab/Kota)

40 3 43 20 215.00 215.00

6 Penggunaan UPH sesuai Standar Teknis 11) Fasilitasi Penggunaan UPH perkebunan

yang memenuhi standar teknis

(komoditi)

13 5 18 18 100.00

100.00

134.1154

155.1515

Rata2

Capaian

Stratejik

Target RPJMDIndikator Sasaran

4 Meningkatnya penerapan teknologi


3 Meningkatnya pembinaan agribisnis

dan produksi komoditi unggulan

perkebunan

FORM PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

3

% Capaian

Kinerja Tahun

2013 terhadap

RPJMD

No Sasaran

RealisasiRealisasi s/d

Tahun 2013

sd Tahun 2012 Tahun 2013

1 2 4 5 6 7 8 9

Rata2

Capaian

Stratejik

Target RPJMDIndikator Sasaran

3

% Capaian

Kinerja Tahun

2013 terhadap

RPJMD

No Sasaran

RealisasiRealisasi s/d

Tahun 2013

7 Meningkatnya fasilitasi pengolahan dan

mutu hasil olahan tembakau

12) Pengolahan Tembakau (komoditi) 4 1 5 5 100.00 100.00

8 Meningkatnya Fasilitasi promosi,

pemasaran dan kemitraan usaha


13) Jumlah promosi pengembangan,

pemasaran dan pola kemitraan (kali)

28 11 39 29 134.48 134.48


usaha perkebunan yang berkualitas

(org)

4,160 2,474 6,634 4,970 133.48


usaha perkebunan yang memahami

rendemen tebu meningkat (org)

24 - 24 90 26.67

10 Tercapainya peningkatan kelembagaan

petani dan kemampuan pengelolaan


16) Kelompok Tani/Asosiasi petani

perkebunan meningkat (lembaga)

71 10 81 70 115.71

115.71

11 Tertatanya lahan potensial untuk


17) Lahan potensial untuk komoditi


45 5 50 18 277.78 277.78

146.51

80.07

Rata-rata

9 Peningkatan kualitas dan kuantitas

SDM perkebunan dan pelaku usaha

perkebunan

Provinsi : Jawa Barat

SKPD : Dinas Perkebunan

Tahun : 2013

Tahun 2013 Tahun 2012

1 Tingkat pembinaan agribisnis dan produksi


1,765.00 Ha 1,090.00 Ha 7,672.10 Ha 61.76 111.54 7,672.10 Ha

2 Tingkat Penyediaan benih tanaman perkebunan 600,000.00 Phn 746,900.00 Phn 812,010.00 Phn 124.48 126.42 392,860.00 Phn

3 Tingkat fasilitasi promosi, pemasaran dan

kemitraan usaha produk

9.00 Kali 11.00 Kali 39.00 Kali 122.22 100.00 12.00 Kali

4 Tingkat Kesesuaian lahan potensial untuk

tanaman perkebunan

5.00 Kab/

Kota

5.00 Kab/

Kota

50.00 Kab/

Kota

100.00 200.00 18.00 Kab/

Kota

5 Tingkat kuantitas sumber daya manusia

perkebunan

1,906.00 Org 2,474.00 Org 6,634.00 Org 129.80 150.00 4,970.00 Org

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMADAN TARGET RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

Target RPJMD

2008-2013No Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja (%)Target 2013 Realisasi 2013

Realisasi s.d

Tahun 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)disbun.jabarprov.go.id/cassets/libs/uploads/dokumen/LAKIP/LAKIP 2013.pdf2008-2013, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang

Documents