BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Kota menyediakan sarana kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Balai Pengobatan), pelayanan rujukan (rumah sakit), ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan dan obat- obatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab IV pasal 11 ayat (2) ditetapkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota adalah pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.Berdasarkan undang-undang tersebut, bidang kesehatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Salah satu
bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan
kesehatan masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, Pemerintahan Daerah
dan Pemerintah Kota menyediakan sarana kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar
(Puskesmas, Balai Pengobatan), pelayanan rujukan (rumah sakit), ketersediaan tenaga kesehatan,
peralatan dan obat-obatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah pada Bab IV pasal 11 ayat (2) ditetapkan bahwa bidang pemerintahan yang
wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota adalah pekerjaan umum, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal,
lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.Berdasarkan undang-undang tersebut,
bidang kesehatan menempati urutan kedua (setelah bidang pekerjaan umum) dari bidang
pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Ini berarti
bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota bertanggung
jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat di wilayahnya, dengan memberikan pelayanan yang memuaskan.
Berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2004, Puskesmas merupakan unit pelaksana
pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Adapun fungsi Puskesmas adalah sebagai pusat penggerak
pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga, serta sebagai
pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama (Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Departemen Kesehatan RI, 2006).Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan asas penyelenggaraan Puskesmas perlu ditunjang
oleh manajemen Puskesmas yang baik.Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang
bekerja secara sistematis untuk menghasilkan luaran puskesmas yang efektif dan efisien
(Departemen Kesehatan RI, 2004).
Rendahnya pemanfaatan fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta antara
lain banyaknya yang tidak memiliki perlengkapan yang memadai, jumlah dokter yang tidak
memadai di daerah terpencil (WorldBank, 2008).Banyak anggota masyarakat yang mengeluh dan
merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas milik pemerintah ini baik itu
dari segi pemeriksaan yang kurang diperhatikan oleh petugas kesehatan, lama waktu pelayanan,
keterampilan petugas, sarana/fasilitas, serta waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan.
Program-program yang telah dijalankan puskesmas pemancungan telah banyak mencapai
keberhasilan,tetapi masih ada yang menimbulkan masalah yang dapat menghambat puskesmas
berfungsi secara maksimal.Masalah-masalah tersebut dapat memengaruhi pemanfaatan puskesmas
yang pada ujungnya berpengaruh pada status kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya (Oleske,
2002).
1.2 Tujuan
1. Mahasiswa mampu melakukan pengumpulan data
2. Mahasiswa mampu menggunakan teknologi ilmiah mutakhir untuk mencari informasi yang
sahih secara profesional dari berbagai sumber
3. Mahasiswa mampu menggunakan teknologi ilmiah mutakhir untuk menilai informasi yang
sahih secara profesional dari berbagai sumber
4. Mahasiswa mampu menyusun pemecahan masalah berdasarkan prioritas
5. Mahasiswa mampu menggunakan informasi kesehatan secara profesional untuk kepentingan
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut
6. Mahasiswa mampu memahami adanya keanekaragaman sosial, ekonomi, budaya, agama
dan ras
7. Mahasiswa mampu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menunjang
peningkatan kesehatan gigi dan mulut
8. Mahasiswa mampu menilai kesehatan gigi dan mulut masyarakat dengan menggunakan data
hasil survei, data epidemiologi dan evidence based dentistry
9. Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor resiko yang berkaitan dengan masalah kesehatan
gigi dan mulut masyarakat
10. Mahasiswa mampu merencanakan program kesehatan gigi dan mulut masyarakat
berdasarkan prioritas masalah
11. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan program kesehatan gigi dan mulut masyarakat
12. Mahasiswa mampu menerapkan strategi promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut
masyarakat
13. Mahasiswa mampu menganalisis program kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang telah
dilaksanakan
14. Mahasiswa mampu memahami penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi untuk
program kesehatan gigi dan mulut masyarakat
15. Mahasiswa mampu memahami penggunaan teknologi informasi untuk pengumpulan dan
pengolahan data di bidang kesehatan gigi dan mulut masyarakat
16. Mahasiswa mampu melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan dan masyarakat, dalam
upaya mencapai kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang optimal
17. Mahasiswa mampu melakukan kerjasama dan jejaring kerja dengan masyarakat, dan instansi
terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat
18. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perilaku kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
di bidang kesehatan gigi dan mulut
19. Mahasiswa mampu memotivasi perilaku hidup sehat individu, keluarga dan masyarakat di
bidang kesehatan gigi dan mulut
20. Mahasiswa mampu menerapkan metoda pendekatan untuk mengubah prilaku kesehatan gigi
dan mulut individu serta masyarakat
21. Mahasiswa mampu membuat penilaian perubahan prilaku kesehatan gigi dan mulut individu
serta masyarakat
22. Mahasiswa mampu menjabarkan upaya mengubah kebiasaan masyarakat dari berorientasi
kuratif menjadi preventif
BAB II
ANALISA SITUASI
2.1. GAMBARAN UMUM (MP-I.1)
2.1.1. GEOGRAFI
Puskesmas Pemancungan mempunyai luas wilayah kerja ± 3,94 Km² yang terdiri dari
5 kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Pasar Gadang dengan luas wilayah 0,31 Km², terdiri dari 3 desa:
a. Pemancungan
b. Palinggam
c. Pasar Gadang
2. Kelurahan Seberang Palinggam dengan luas wilayah 0,34 Km²
3. Kelurahan Batang Arau luas wilayah 0,14 Km², terdiri dari 2 desa :
a. Batang Arau
b. Pabayan Panggalangan
4. Kelurahan Bukit Gado – Gado dengan luas wilayah 1,55 Km²
5. Kelurahan Air Manis dengan luas wilayah 1,6 Km²
Adapun batas – batas wilayah kerjanya adalah sebagai berikut :
o Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
o Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Rawang
o Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang
o Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
Kecamatan Padang Selatan khususnya wilayah kerja Puskesmas Pemancungan terdiri
dari dataran tinggi / perbukitan ( 30% ), dataran rendah ( 55% ) dan perairan (10%). Dataran
tinggi berada pada ketinggian 50 sampai 200 meter dari permukaan laut dan dataran rendah
dengan ketinggian 4 meter dari permukaan laut.
2.1.2. DEMOGRAFI
Penduduk yang berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Pemancungan merupakan
masyarakat yang sangat heterogen baik dalam segi ekonomi, keyakinan dan suku. Namun demikian
tidak terdapat perbedaan yang berarti terutama dalam bidang kesehatan.
Mata Pencaharian
ABRI dan PNS : 15%
Wiraswasta / Pedagang : 40%
Nelayan : 15%
Buruh : 20%
Dll : 10%
Tingkat Pendidikan
Tidak Tamat SD : 13%
Tamat SD – SLTP : 50%
Tamat SLTA : 27 %
Tamat AK / PT : 10%
Dari data diatas tergambar bahwa sebagian besar keadaan ekonomi penduduk di
wilayah kerja Puskesmas Pemancungan adalah menengah ke bawah dengan latar pendidikan
tamat SD dan SMP.
Agama dan Keyakinan
Islam : 80%
Kristen Protestan : 12,5%
Kristen Katolik : 7%
Budha : 0,2%
Hindu : 0,2%
Kepercayaan lainnya : 0.1%
Suku
WNI : 80%
WNI keturunan ( Cina, Nias, dll ) : 20%
Dengan keragaman suku dan agama penduduk yang ada akan berdampak pula pada budaya
dan kebiasaan yang ada pada masyarakat. Semuanya harus diambil sisi positifnya dalam usaha
kebersamaan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Rata – rata kepadatan penduduk adalah 4503 jiwa/Km² yang tersebar di 71 RT / 17 RW dan
hampir 30% penduduknya miskin.
2.1.3. SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN (MP-1.5)
Agar pelayanan kesehatan lebih terjangkau kepada masyarakat, Puskesmas
Pemancungan dalam operasionalnya dibantu oleh 3 buah Puskesmas Pembantu ( PUSTU ) dan
5 buah Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) yaitu :
Pustu Pasa Gadang
Pustu Kampung Batu
Pustu Air Manis`
Poskeskel Pasa Gadang
Poskeskel Seb. Palinggam
Poskeskel Batang Arau
Poskeskel Bukit Gado-gado
Poskeskel Air Manis
Untuk menunjang kelancaran tugas petugas ke lapangan, puskesmas mempunyai :
1 buah kendaraan roda empat
3 buah kendaraan roda dua
Sarana kesehatan lain yang ada di wilayah kerja puskesmas adalah :
Klinik bersalin swasta : 1 buah
Dokter praktek swasta : 1 orang
Bidan praktek swasta : 3 orang
Posyandu balita : 37 buah
Posyandu lansia : 10 buah
Sarana umum yang ada selain sarana kesehatan adalah :
Sekolah Taman Kanak – Kanak : 5 buah
Sekolah Dasar : 10 buah
MIN ( sederajat SD ) : 1 buah
Sekolah Menengah Pertama : 1 buah
Rumah Ibadah : 15 buah
2.1.4. TENAGA KESEHATAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS
Tabel 1. Komposisi Tenaga Kesehatan Puskesmas Pemancungan Tahun 2011
NO JENIS TENAGA PTT PNS Honor/ Sukarela TOTAL
1 Dokter Umum 1 2 0 3
2 Dokter Gigi 0 2 0 2
3 Sarjana Kesehatan Masyarakat 0 2 0 2
4 Tata Usaha 0 1 0 1
5 Perawat 0 5 3 8
6 Perawat Gigi 0 3 0 3
7 Bidan 4 7 0 11
8 Sanitarian 0 2 1 3
9 Nutrisionis (Gizi) 0 1 0 1
10 Asisten Apoteker 0 3 0 3
11 Analis (Labor) 0 1 1 2
12 Penjaga Malam 0 1 0 1
13 Sopir Ambulans 0 0 1 1
JUMLAH 5 30 6 41
2.1.5. SASARAN PELAYANAN KESEHATAN
Tabel 2. Sasaran Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pemancungan Tahun 2011