1 I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan pembangunan pertanian Tahun 2014 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, yang tetap memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Untuk menjawab berbagai kebutuhan bagi pembangunan pertanian saat ini, terutama yang terkait dengan empat target sukses Kementerian Pertanian, maka pembangunan sektor pertanian selain melibatkan berbagai sub sistem agribisnis yang meliputi sub sistem hulu, produksi, sub sistem hilir dan sub sistem pendukung, juga tidak terlepas dari keterkaitan dengan sektor lain yang dikelola oleh lain kementerian. Sehingga membutuhkan keterpaduan gerak dan koordinasi. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Kehadiran BPTP merupakan ujung tombak Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di daerah dalam upaya mempercepat proses adopsi dan difusi teknologi pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam kurun waktu 2010-2014 telah mengarahkan agar: (1). BPTP/BBP2TP membangun dan mengembangkan database kebutuhan inovasi teknologi spesifik lokasi berorientasi Pertanian Industrial, (2). Pengkajian difokuskan pada Inovasi Teknologi Terpadu Siap Kaji (ITTSK) yang dihasilkan oleh Balit/BB lingkup Badan Litbang Pertanian untuk percepatan penerapannya pada kondisi spesifik lokasi, (3). Pengkajian komponen teknologi dilakukan untuk kasus khusus sesuai kondisi spesifik lokasi, (4). Pengkajian teknologi hasil penelitian di luar Badan Litbang Pertanian dilakukan dalam bentuk kerjasama pengkajian dengan resource sharing, (5). Pengkajian difokuskan untuk menghasilkan Inovasi Teknologi Terpadu Siap Terap (ITTST) yang mampu diintegrasikan dengan program-program pengembangan agribisnis yang diimplementasikan di daerah, (6). Optimalisasi peran Komisi Teknologi di daerah, (7). Optimalisasi alur umpan balik perbaikan inovasi teknologi kepada Balit/BB/UK (memacu pemantapan program penelitian di tingkat Balit/BB). Laporan Akhir Tahun BPTP Sumsel ini disusun untuk menginformasikan kinerja pelaksanaan kegiatan BPTP Sumsel selama tahun 2014, yang dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan yang lebih baik lagi di masa mendatang.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pelaksanaan pembangunan pertanian Tahun 2014 merupakan bagian dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, yang tetap memegang peran
strategis dalam perekonomian nasional. Untuk menjawab berbagai kebutuhan bagi
pembangunan pertanian saat ini, terutama yang terkait dengan empat target sukses
Kementerian Pertanian, maka pembangunan sektor pertanian selain melibatkan
berbagai sub sistem agribisnis yang meliputi sub sistem hulu, produksi, sub sistem hilir
dan sub sistem pendukung, juga tidak terlepas dari keterkaitan dengan sektor lain
yang dikelola oleh lain kementerian. Sehingga membutuhkan keterpaduan gerak dan
koordinasi.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) merupakan Unit Pelaksanaan
Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian. Kehadiran BPTP merupakan ujung tombak Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian di daerah dalam upaya mempercepat proses adopsi dan
difusi teknologi pertanian.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam kurun waktu 2010-2014
telah mengarahkan agar: (1). BPTP/BBP2TP membangun dan mengembangkan
database kebutuhan inovasi teknologi spesifik lokasi berorientasi Pertanian Industrial,
(2). Pengkajian difokuskan pada Inovasi Teknologi Terpadu Siap Kaji (ITTSK) yang
dihasilkan oleh Balit/BB lingkup Badan Litbang Pertanian untuk percepatan
penerapannya pada kondisi spesifik lokasi, (3). Pengkajian komponen teknologi
dilakukan untuk kasus khusus sesuai kondisi spesifik lokasi, (4). Pengkajian teknologi
hasil penelitian di luar Badan Litbang Pertanian dilakukan dalam bentuk kerjasama
pengkajian dengan resource sharing, (5). Pengkajian difokuskan untuk menghasilkan
Inovasi Teknologi Terpadu Siap Terap (ITTST) yang mampu diintegrasikan dengan
program-program pengembangan agribisnis yang diimplementasikan di daerah, (6).
Optimalisasi peran Komisi Teknologi di daerah, (7). Optimalisasi alur umpan balik
perbaikan inovasi teknologi kepada Balit/BB/UK (memacu pemantapan program
penelitian di tingkat Balit/BB). Laporan Akhir Tahun BPTP Sumsel ini disusun untuk
menginformasikan kinerja pelaksanaan kegiatan BPTP Sumsel selama tahun 2014,
yang dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan yang lebih baik lagi di masa
mendatang.
2
1.2. Tugas, Visi dan Misi BPTP Sumatera Selatan
1.2.1. Tugas
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.16/Permentan/OT.140/3/2006,
BPTP Sumsel mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, perakitan dan
pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Beberapa fungsi yang
diselenggarakan oleh BPTP sumsel untuk melaksanakan tugas tersebut antara lain;
a. Pelaksanaan inventarisasi dan indentifikasi kebutuhan teknologi pertanian spesifik
lokasi
b. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna
spesifik lokasi
c. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta
perakitan materi penyuluhan
d. Menyiapkan kerja sama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan
pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi
pertanian tepat guna spesifik lokasi
e. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan
teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai
1.2.2. Visi
Sejalan dengan Visi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian 2010-2014, untuk menjadi lembaga pengkajian dan pengembangan inovasi
pertanian tepat guna bertaraf internasional, maka visi BPTP Sumatera Selatan adalah
“Pada tahun 2014 menjadi lembaga litkaji yang handal menghasilkan inovasi teknologi
pertanian spesifik lokasi Sumatera Selatan yang berguna bagi masyarakat dalam
menunjang pembangunan pertanian dan peningkatan daya saing global”.
1.2.3. Misi
a. Mengindentifikasi kebutuhan dan melakukan inovasi teknologi pertanian spesifik
lokasi dengan kekuatan utama pada keterpaduan usaha peneliti, penyuluh dan
petani.
b. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi
dalam upaya meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kemandirian petani di
Sumsel menuju usaha pertanian yang tangguh, berkelanjutan dan berdaya saing
global
3
c. Mengembangkan dan mempercepat proses diseminasi atau alih teknologi dan
adopsinya oleh para pengguna.
1.3. Struktur Organisasi
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPTP Sumatera Selatan yang
merupakan unit kerja Eselon IIIa, berada di bawah lingkup Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP). Dalam pelaksanaan kegiatan, secara
struktural Kepala Balai dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepala Seksi
Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian. Secara fungsional dibantu oleh Tim Program
dan 4 (empat) Kelompok Pengkaji (kelji) yang terdiri dari: (1). Kelji Sumberdaya, (2).
Kelji Budidaya, (3). Kelji Pasca Panen dan (4). Kelji Sosial Ekonomi. Tugas penelitian
dan pengkajian dari masing-masing kelji berbeda-beda, namun saling mendukung dan
bekerjasama. Di dalam Sie Kerjasama dan Pengkajian terdapat unsur penting yang
mendukung pelaksanaan pengkajian yaitu kebun percobaan, laboratorium dan
perpustakaan.
Sub Bagian Tata Usaha bertugas dalam urusan administrasi, keuangan,
kepegawaian dan rumah tangga Balai. Seksi Pelayanan Pengkajian bertugas dalam
penyiapan dan pengelolaan informasi, komunikasi, diseminasi hasil penelitian dan
pengkajian (litkaji), sarana laboratorium dan sarana lapangan. Dalam tugasnya Kepala
Balai dibantu Tim Program dalam menyiapkan, penyusunan dan perumusan program
litkaji. Tim Program bekerjasama dengan Kelompok Pengkaji (Kelji) yang didukung
oleh Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian dan Sub Bag Tata Usaha.
Gambar 1. Struktur Organisasi BPTP Sumatera Selatan
Kepala
Ka. Sie Kerjasama dan Pelayanan
Pengkajian
Ka. Sub Bagian Tata Usaha
Kelji Sosial Ekonomi
Kelji Pasca Panen
Kelji Budidaya
Kelji Sumberdaya
4
1.4. Sarana dan Prasarana
Keberhasilan pelaksanaan penelitian dan pengkajian perlu ditunjang dengan
tersedianya sarana dan prasarana. Kantor BPTP Sumsel berada di atas lahan seluas
5.100 m2. Di tanah ini berdiri beberapa gedung yang difungsikan untuk kegiatan
administrasi dan tenaga fungsional dengan luas lantai dasar 369,36 m2, gedung
keuangan 178,22 m2, gedung pelayanan teknis (laboratorium, perpustakaan) dengan
luas lantai dasar 470,69 m2, luas garasi kendaraan 173,46 m2, Pos Satpam 36,19 m2,
gudang 78,59 m2 , menara air 14,34 m2 dan luas aula 648,65 m2.
Kebun Percobaan Kayuagung dengan luas lahan 26,6 ha, status tanahnya
adalah hak guna pakai. Berada di Desa Sidakersa Kecamatan Kota Kayu Agung
Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan agroekosistem Lebak. Kebun ini dapat
dijangkau dengan mudah dari Palembang dengan kendaraan roda empat. Berada di
tepi jalan Trans Sumatera. Berdasarkan tipenya maka lahan lebak dalam 49,4%, lebak
tengahan 19,4% dan lebak dangkal 31,2%. Kebun ini berada pada ketinggian 31 m di
atas permukaan laut. Adapun Kebun Percobaan Karang Agung dengan luasnya 20 ha
status tanahnya adalah pinjaman. Berada di Desa Sukamulia Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin. Untuk menjangkau kebun ini, setelah mengendarai kendaraan
roda empat dari Palembang kurang lebih 3,5 jam, maka dilanjutkan dengan
menggunakan speed boat selama 30 menit. Agroekosistem kebun ini pasang surut,
bertipe luapan B/C yang berada pada ketinggian 29 m di atas permukaan laut.
Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, maka di lingkup BPTP Sumsel saat ini
terdapat 8 kendaraan dinas roda empat (dua diantaranya dalam kondisi rusak),
sedangkan fasilitas lapangan terdiri dari alat angkut bermotor roda tiga 4 unit, traktor
tangan 4 unit, Transplanter 1 unit, perontok gabah 2 unit, box dryer 2 unit dan
ditunjang dengan beberapa fasilitas untuk pengolahan benih.
Lebih lanjut mengenai keadaan kekayaan barang bergerak lingkup BPTP
Sumatera Selatan sampai akhir tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.
5
Tabel 1. Keadaan Kekayaan Barang Bergerak yang Dikelola Lingkup BPTP Sumatera Selatan tahun 2014 No Jenis Kendaraan No. Polisi Pemakai Keterangan
1. Suzuki Vitara BG.1501 LZ Ka. Balai Kendaraan R.4
2. Toyota Kijang BG.2194-LZ Pool Kendaraan Kendaraan R.4
3. Daihatsu Taft BG.1005-LZ Pool Kendaraan Kendaraan R.4 (sudah Lelang)
4. Mitsubishi L-300 BG.3534-AZ KP. Kayu Agung Kendaraan R.4 (sudah Lelang)
5. Toyota Kijang BG.1472-MQ Pool Kendaraan Kendaraan R.4
6. Toyota Hilux B.9158 DQ Pool kendaraan Kendaraan R.4
7. Toyota Hilux Pickup BG 9505 MZ Pool kendaraan Kendaraan R.4
8. Toyota Hilux Pickup F 8466 A KP. Kayuagung Kendaraan R.4
9. Yamaha YT 115 BG. 6291 NZ KP. Kayu Agung Kendaraan R.2
10. Yamaha YT 115 BG. 6292 NZ KP. Kayu Agung Kendaraan R.2
Realisasi penggunaan dana dari DIPA BPTP tahun 2014 tersebut sebesar
93,81%. Realisasi belanja barang yang hanya 90,42% tersebut disebabkan oleh
terlambatnya pencairan dana kegiatan karena adanya revisi anggaran dan
terlambatnya pencairan dana kegiatan setelah diajukannya rencana kerja. Selain itu
adanya kesediaan petani untuk melakukan sharing dalam pelaksanaan kegiatan
sehingga terjadi penghematan dana. Realisasi belanja dilakukan dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin
terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
Selain dari DIPA BPTP Sumsel 2014, juga terdapat dana penelitian dari
SMARTD yaitu sebesar Rp 364.600.000,- yang terdiri dari kegiatan:
13
1. Model Pengembangan Pertanian Perdesaan (m-P3MI) berbasis Usahatani Padi
pada lahan Pasang Surut di Kecamatan Tanjung lago Kabupaten Banyuasin,
Sumatera Selatan, dengan dana Rp 139.600.000,-
2. Identifikasi Kebutuhan Inovasi Spesifik Lokasi Mendukung Penetapan Prioritas
Kegiatan Pengkajian dan Perencanaan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan
dana Rp 95.000.000,-
3. Demplot Budidaya dan Penangkaran Bawang Merah Asal Biji di Lahan Kering
Dataran Rendah, dengan dana Rp 130.000.000,-
Semua kegiatan yang didanai oleh SMARTD tahun 2014 tersebut terealisasi
keuangannya 100%. Dengan demikian realisasi dana SMARTD masih lebih baik
dibanding tahun lalu (2013) yang terealisasi sebesar 90,63%.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan juga menyetorkan hasil
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2014 sebesar Rp 132.062.945,- yang
terdiri dari penerimaan fungsional dan penerimaan umum dengan rincian seperti pada
Tabel 16 berikut
Tabel 16. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2014
Penerimaan Jumlah (Rp)
Fungsional KP. Kayuagung 10.328.000,- KP. Karangagung 15.015.000,- Unit Pengelolaan Benih Sumber 71.229.500,-
Jumlah penerimaan fungsional 96.572.500,-
Jumlah Penerimaan umum 35.490.445,-
Jumlah PNBP 132.062.945,-
Dari PNBP tersebut, maka 73,12% merupakan penerimaan fungsional dan 26,87%
dari penerimaan umum. Adapun anggaran dan realisasi dana pada masing-masing
kegiatan (kegiatan rutin, penelitian, penunjang penelitian) yang dilaksanakan di BPTP
Sumsel terlampir.
2.1.4. Penyusunan Laporan Keuangan SAI pada Sekretariat UAPPA/B-W
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akutabilitas
dalam pengelolaan keuangan Negara, maka diperlukan perangkat hukum yang
didasarkan atas prinsip umum yang sehat, modern dan dinamis. Untuk menjawab
tantangan tersebut, maka pemerintah telah membuat suatu program Sistem Akutansi
Pemerintah Pusat (SAPP) yang telah diperbaharui untuk memonitor apakah keuangan
Negara telah dijalankan secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan tujuan
pengeluaran belanja sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran
14
(DIPA), maka diperlukan informasi yang relevan dalam bentuk laporan-laporan yang
seragam untuk seluruh instansi pusat sampai ketingkat satuan unit kerja di daerah.
Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan adalah sebagai penanggung jawab UAKPA, yang
mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BPTP
berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan BPTP ini merupakan perwujudan
pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran maupun barang pada BPTP
Sumatera Selatan.
Untuk menunjang pelaksanaan program SAI pada Satuan Kerja dengan
mempergunakan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggara (SAKPA) pada Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan pada tahun 2013 telah dibentuk
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Untuk pelaksanaan operasional
kegiatan tersebut BPTP Sumatera Selatan telah dilengkapi dengan struktur organisasi
dan telah mendapat alokasi dana melalui DIPA Nomor DIPA-018.09.2.567495/2014
tanggal 5 Desember 2013 Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 11.208.483.000,-
(Sebelas milyar dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
Laporan akhir kegiatan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
tahun 2014 ini disusun berdasarkan laporan keuangan satker serta disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi
Pemerintah (SAP).
Dari hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran
(SAKPA) yang dilaksanakan BPTP Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2014 maka
dihasilkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan keuangan satker serta
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standard
Akutansi Pemerintah. Secara kumulatif, realisasi anggaran pada TA 2014 mengalami
peningkatan dibandingkan dengan TA 2013. Pada TA 2014, pencairan anggaran
selain belanja pegawai/gaji baru terealisasi pada bulan Februari. Oleh karena itu, data
realisasi baru terlaporkan mulai bulan Maret 2014. Perkembangan pencairan dana
dari bulan April hingga Oktober terlihat membentuk garis lurus dengan gradien yang
hampir sama, yang berarti pada bulan-bulan tersebut terjadi pencairan anggaran
dalam jumlah yang hampir sama. Pada bulan–bulan berikutnya (Nopember dan
Desember), pencairan anggaran berlangsung lebih cepat, hingga akhirnya mencapai
15
prosentase realisasi anggaran DIPA Umum sebesar 93,78%. Angka ini berdasarkan
pencairan anggaran melalui Surat perintah Membayar (SPM) yang Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) nya diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Palembang.
Peningkatan pencairan dana pada bulan Nopember dan Desember disebabkan
transaksi pembayaran belanja modal pada umumnya baru dilaksanakan pada bulan-
bulan tersebut. Neraca Semester II 2014 per 31 Desember disusun berdasarkan
atas Laporan Keuangan Departemen Pertanian tahun 2014, dan adanya proses
kapitalisasi SIMAK-BMN. Gambaran perkembangan neraca tersebut dapat dilihat
sebagai berikut: Posisi Neraca BPTP Sumsel pada Semester II/ 31 Desember 2014
seperti terbaca berikut ini: Aset Tetap sebesar Rp 226.936.633.974,- terdiri dari: 1)
Tanah Rp 212.122.829.960,- 2) Peralatan dan Mesin Rp 5.168.565.429,- 3) Gedung
dan Bangunan Rp 19.162.743.012,- 4) Jalan Irigasi dan Jaringan Rp 20.581.960.850,-
, 5) Konstruksi dalam pengerjaan Rp 15.776.500,- 6). Software Rp 151.930.553,- 7)
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Rp 1.638.299.757,- 8)
Aset Tetap Lainnya Rp 3.786.638.483,- sedangkan total akumulasi penyusutan
sebesar Rp 35.692.110.570
Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Sumatera Selatan telah dapat dilaksanakan/dioperasionalkan sebagaimana
mestinya walaupun masih terdapat kendala dan hambatan
2.1.5. Sistem Pengendalian Intern/Wilayah Bebas Korupsi
Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI diselenggarakan
secara menyeluruh baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pengawasan Intern (PI) adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan
telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintas Nomor 60 tahun 2008 tanggal 28
Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintas (SPI), maka Balai
16
Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan berupaya untuk dapat
mengidentifikasi deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan
dengan perencanaan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau
perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas unsur: (a) lingkungan
pengendalian; (b) penilaian resiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan
komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur-unsur-SPI
sebagaimana dimaksud di atas harus dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian
integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Tujuan pelaksanaan SPI yaitu: memberikan
petunjuk teknis bagi Unit Kerja lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera
Selatan pada pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, dalam rangka pengelolaan
Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi, maupun
Dana Tugas Pembantuan.
Seluruh Pimpinan masing-masing bagian di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Sumatera Selatan berkewajiban memelihara lingkungan pengendalian di bagiannya,
sehingga menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif bagi seluruh staf untuk
menerapkan SPI di bagiannya masing-masing, implementasi di lapangan adalah
sebagai berikut:
a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
Seluruh pegawai harus mematuhi jam Kerja, yaitu Senin s.d Kamis masuk
kerja jam 7.30 WIB, pulang jam 16.00 WIB. Hari Jumat masuk jam 7.30
pulang jam 16.30 WIB. Absensi dilakukan dengan menggunakan elektronik
yaitu absen wajah. Absensi dilakukan sebanyak 3 kali yaitu absen pagi jam
7.30, siang jam 13.00 dan sore jam 16.00. Apabila melanggar maka dikenakan
sangsi pengurangan penerimaan tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
lingkungan Kementerian Pertanian yang dijabarkan kembali dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2012, tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan
Kementerian Pertanian. Selain itu akan diberlakukan pengurangan tunjangan
kinerja sebanyak 2% apabila pegawai tidak mengikuti upacara dengan tanpa
alasan yang jelas.
17
Seluruh karyawan telah mendapatkan tugas dan pekerjaannya masing-masing
yang dijabarkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian teknologi
Pertanian Sumatera Selatan yang diterbitkan setiap awal tahun anggaran.
Kepala Balai menegakan disiplin sesuai PP 53 th 2010 tentang Disiplin Pegawai
sehingga tercipta lingkungan kerja yang tertib teratur dan nyaman.
Setiap tanggal 17 setiap bulan dilaksanakan upacara bendera
Pelaksanaan apel pagi setiap hari senin yang dimaksudkan agar terciptanya
komunikasi antara pimpinan dan stafnya serta penyampaian informasi penting
kepada seluruh pegawai dari pimpinan. Pembina apel bukan hanya pimpinan
saja, akan tetapi berganti setiap minggunya, baik dari fungsional peneliti,
fungsional penyuluh maupun pejabat struktural
Dilakukan santapan rohani untuk meningkatkan keimanan sehingga dapat
berdampak terhadap integritas dan peningkatan nilai etika.
Dilakukan olahraga bersama setiap hari jumat untuk meningkatkan
kebersamaan dan dilanjutkan dengan jumat bersih dalam menjaga kebersihan
lingkungan bersama.
b. Komitmen terhadap Kompetensi
Kasubag Tata Usaha, KSPP, Koordinator program, ketua kelji, dan Kepala
Kebun percobaan (Kayu Agung dan Karang Agung) mengidentifikasi kegiatan
yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagiannya masing-
masing.
Bagi pegawai yang ditugaskan harus mempunyai kompetensi yang sesuai
dengan jabatan pekerjaannya. Untuk meningkatkan kompetisi dibidang ahlinya
dilakukan pengajuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
KSPP dan Sub Bagian Tata Usaha mengusulkan stafnya untuk mengikuti diklat
yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
Dilakukan pelatihan intern yang ditujukan untuk tenaga pendukung agar
memahami tugas dan pekerjaannya dengan baik
Telah dilakukan penerapan akreditasi, penerapan ISO 9001-2008 pada Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian dalam hal pelayanan prima.
c. Kepemimpinan yang kondusif
Proposal kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya harus sesuai tugas
pokok dan fungsi dan dievaluasi oleh tim evaluator Balai.
18
Penanggung jawab kegiatan dan sub bagian masing-masing melaporkan
tentang tugas pekerjaannya masing-masing kepada atasan langsungnya dan
atasan langsung merespon dengan menindak lanjuti permasalahan yang
ditemui.
Para Pimpinan Balai berinteraksi instensif dengan stafnya melalui rapat-rapat
dengan tim kebijakan untuk mengetahui perkembangan dan juga
permasalahan yang ada.
Setiap awal bulan dilakukan seminar, yang masing-masing fungsional peneliti
ataupun fungsional penyuluh dibuat jadwal untuk mengajukan topik, tulisan
ilmiah yang disampaikan dalam forum seminar dan dibahas oleh tim
pembahas. Hal ini melatih bagaimana penulisan ilmiah yang baik sehingga
sangat bermanfaat terutama bagi calon peneliti dan penyuluh.
Dilakukan rapat bulanan untuk membahas perkembangan kegiatan baik
kegiatan teknis maupun non teknis, yang dihadiri seluruh karyawan. Pada
rapat bulanan ini disampaikan progress dari masing-masing kegiatan dan juga
apabila ada permasalahan disampaikan dan ditindak lanjuti.
d. Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
Jumlah pegawai tiap bagian harus memadai baik jumlah maupun
kompetensinya.
Pada tahun 2014 ini adanya promosi dan mutasi kepala BPTP Sumatera
Selatan pada bulan Oktober 2014.
Semua pekerjaan dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas dituangkan dalam
bentuk SK dan SOP. Namun kedepan SOP yang telah ada akan ditinjau kembali
untuk melihat keefektifannya.
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat dan sesuai
tanggungjawabnya.
Pendelegasian wewenang dituangkan dalam bentuk surat keputusan ataupun
surat penugasan
f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan
SDM
Pembinaan Staf disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
19
Para Pimpinan di Balai melakukan pengecekan terhadap kinerja staf, antara
lain mengecek, kebenaran data untuk bahan Rapim, kebenaran data untuk
laporan bulanan, dan pengecekan terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan
pimpinan.
Staf diharuskan memiliki buku catatan kegiatan harian yang dinamakan log
book untuk mengecek kegiatan pegawai masing-masing dan diperiksa oleh
atasan masing-masing untuk melihat kinerja yang telah dicapai masing-masing
pegawai.
g. Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
Para Pimpinan Balai menjalin kerjasama yang baik dengan Balai Besar
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Dinas
instansi terkait di propinsi dan kabupaten, Pemerintah daerah, Balitbangnovda dan
instansi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Tabel 17. Hasil Kegiatan SPI
No Jenis Kegiatan
Ringkasan Hasil Rekomendasi
1. Pembuatan SK Tim Satlak PI BPTP Sumsel
Susunan Tim Satlak PI BPTP Sumsel terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi berbeda. Tim Satlak PI secara umum memiliki tugas ”Melakukan penilaian dan pembinaan terhadap pelaksanaan SPI berdasarkan 5 unsur pengendalian serta mendokumentasikan semua aktivitas.
Tim Satlak PI yang telah ditunjuk perlu melaksanakan tugas pembinaan dan penilaian pelaksanaan SPI berdasarkan 5 unsur pengendalian.
2. Penyusunan Juknis Sistem Pengendalian Intern (SPI) BPTP Sumsel
Ruang lingkup Juknis Sistem Pengendalian Intern (SPI) BPTP Sumsel meliputi Kata Pengantar, Daftar Isi, Pendahuluan, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern.
Juknis SPI yang telah disusun perlu disosialisasikan kepada semua pegawai, sekaligus sebagai acuan bagi Tim Satlak PI dalam melaksanakan tugas.
3. Sosialisasi dan penyusunan analisis risiko kegiatan
Sosialisasi analisis risiko dilakukan kepada seluruh penanggung jawab kegiatan. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan. Berdasarkan hal tersebut, setiap penanggung jawab kegiatan harus membuat analisis risiko dalam bentuk tabel yang memuat identifikasi
Setiap penanggung jawab harus membuat analisis risiko dalam bentuk tabel dan dilampirkan dalam RPTP/ROPP/RDHP/ RODHP/RKTM/ ROKTM
20
risiko, analisis/penyebab risiko dan upaya pengendaliannya.
4. Survei Pengukuran Penerapan Nilai dasar Budaya Kerja Aparatur Negara (IPNBK)
Berdasarkan Permentan No.32/2009, setiap UK/UPT perlu melakukan pemantauan penerapan nilai dasar budaya kerja melalui pengukuran IPNBK. Untuk menunjang hal tersebut perlu dibangun komitmen bersama bagi seluruh jajaran pimpian pada semua tingkatan untuk melaksanakan nilai dasar budaya kerja.
Berdasarkan hasil survei, nilai IPNBK di BPTP Sumsel memilki klasifikasi Baik (77,33).
5.
Pengendalian kegiatan pengkajian dan diseminasi melalui evaluasi dan reviu kinerja serta peninjauan atau pemantauan lapangan
BPTP Sumsel pada tahun 2014 melaksanakan beberapa kegiatan manajemen, pengkajian dan diseminasi. Hasil evaluasi dan pemantauan lapangan ditemukan masih kurangnya perhatian penanggung jawab dalam pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan, sedangkan kegiatan teknis lapangan belum terlaksana dengan baik sesuai perencanaan. Selain itu, tim pelaksana belum terkoordinasi sebagaimana mestinya.
Perlu percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan serta peningkatan koordinasi tim.
6. Pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penggunaan aset.
Dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana pengkajian telah dilakukan pengadaan barang dan jasa serta perggantian atap dan plapon serta renovasi pintu gedung utama, pengadaan laptop 1 unit , pengadaan AC 3 unit dan kendaraan roda empat 1 buah
Setiap pengadaan barang dan jasa agar berpedoman kepada PP No. 54/2011
2.2. Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
2.2.1. Kerjasama
Pada tahun 2014, BPTP Sumsel melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
Kerjasama dalam negeri meliputi: 1). Pemanfaatan Lahan untuk Layanan Informasi
Iklim di Kabupaten OKI, 2) Kegiatan Uji Efektifitas Pupuk Organik Hayati ImproBioTM
Pada Tanaman Padi, sedangkan kerjasama luar negeri berjudul: Closing Rice Yield
Gaps in Asia (CORIGAP)
21
2.2.1.1. Pemanfaatan Lahan untuk Layanan Informasi Iklim di Kabupaten OKI
Di Kebun Percobaan Kayu Agung, BPTP Sumsel menyediakan lahan 20 x 20 m
untuk menempatkan peralatan pengamatan cuaca. Alat-alat yang disediakan oleh
BMKG adalah: Penangkar petir 1 unit, alat ukur kecepatan angin 3 unit, alat ukur arah
angin 1 unit, alat ukur curah hujan 1 unit, termometer 3 unit, pengukur kelembaban
tanah, komputer 1 paket. BPTP Sumsel dalam kerjasama ini selain menyediakan
lahan, juga menyediakan tenaga untuk mengamati data dan merawat lingkungan
tempat disediakannya peralatan tersebut.
Dari kerjasama ini, BPTP Sumsel mendapatkan informasi tentang cuaca yang
diperoleh dari buku dan bulletin yang tiap bulan diterima.
Buletin BMKG Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
Buletin ini dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika,
Stasiun Klimatologi Klas I Kenten, Palembang. Informasi yang diperoleh dari Buletin ini
adalah data hujan, hari hujan, cuaca ekstrim, arah dan kecepatan angin serta evaluasi
tingkat bahaya kebakaran.
Buku Informasi Peta Kekeringan Dengan Metode SPI.
Buku ini dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun
Klimatologi Klas I Kenten, Palembang. Informasi kekeringan diperoleh dalam tiga
bulanan tersebut, memberikan gambaran mengenai tingkat kekeringan berdasarkan
nilai curah hujan tiga bulanan dengan menggunakan metoda Standardized
Precipitation Index (SPI).
Taman Alat Automatic Weather Station
22
2.2.1.2. Kegiatan Uji Efektifitas Pupuk Organik Hayati ImproBioTM Pada Tanaman Padi
Pemberian pupuk organik dan pupuk kimia dalam bentuk dan jumlah yang
tepat sangat penting untuk keberlanjutan intensifikasi lahan sawah. Pupuk organik
yang diberikan haruslah dalam jumlah yang cukup dan pupuk anorganik yang
diberikan haruslah dalam jumlah yang tidak menekan pertumbuhan mikroba pupuk
hayati. Pemanfaatan pupuk organik dapat mengurangi limbah kimia yang dapat
mencemari lingkungan.
PT. Pinago Utama sebagai salah satu perusahaan swasta yang bergerak di
bidang pertanian, yang salah satu komoditi andalannya adalah kelapa sawit, telah
menghasilkan pupuk organik hayati granule ImproBioTM. Pupuk organik ini berasal
dari tandan kosong sawit, yang sudah diproses lebih lanjut di pabrik menjadi pupuk.
Pupuk organik hayati ImproBioTM dapat digunakan pada berbagai tanaman, salah
satunya untuk tanaman padi.
Kerjasama ini bertujuan untuk menguji efektifitas pupuk organik hayati granule
ImproBioTM. Lokasi pengujian bertempat di Kebun Percobaan Karang Agung Desa Suka