Laporan 1 Project Work II Kons. Jalan Raya

PENGUMUMAN PELELANGAN

Nomor : 193/ULP/XI/2014

1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten,

Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013 mengundang Penyedia Barang, Pekerjaan

Konstruksi, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya sesuai Bidang dan Sub Bidang untuk

masing-masing paket pekerjaan guna mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Daftar paket pekerjaan untuk mengikuti pelelangan tersebut di atas dapat dilihat pada

papan pengumuman resmi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dan web

www.dbmtr.bantenprov.go.id.

3. Proses pengadaan akan dilaksanakan dengan cara Pelelangan Umum menggunakan

Metode Pascakualifikasi sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden

No.70 Tahun 2012.

4. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa

surat tugas dari Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan/ Kepala Cabang.

5. Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia jasa sesuai Bidang/Sub

Bidang pekerjaan yang akan diikuti dapat dilihat pada papan pengumuman resmi atau

dokumen pengadaan.

6. Pokja ULP berhak menolak Pendaftaran, Pengambilan Dokumen Pengadaan dan

Pemasukan Dokumen Pengadaan yang terlambat dan tidak memenuhi syarat.

7. Untuk hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada ULP pada jam kerja.

Banten, 2 April 2014

1. Persyaratan PesertaPelelangan Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan.

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan No.25 Ciceri, Kota Serang, Banten.

Website : www.dbmtr.bantenprov.go.id.

3. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

No Kegiatan Tanggal Waktu

a. Pengumuman Pascakualifikasi 3 s.d 13 April 2014 15.15 s.d 23.59 WIB

b. Download Dokumen Pengadaan 3 s.d 13 April 2014 15.15 s.d 23.59 WIB

c. Pemberian Penjelasan 7 April 2014 14.00 s.d 15.30 WIB

d. Upload Dokumen Penawaran 9 s.d 14 April 2014 00.00 s.d 13.00 WIB

e. Pembukaan Dokumen Penawaran 14 April 2014 13.01 s.d 23.59 WIB

f. Evaluasi Penawaran 14 s.d 23 April 2014 13.01 s.d 23.59 WIB

g. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi

24 s.d 25 April 2014 00.00 s.d 16.00 WIB

h. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

25 April 2014 00.00 s.d 23.59 WIB

i. Penetapan Pemenang 25 April 2014 00.00 s.d 23.59 WIB

j. Pengumuman Pemenang 25 April 2014 00.00 s.d 23.59 WIB

k. Masa Sanggah Hasil Lelang 26 s.d 28 April 2014 00.00 s.d 16.00 WIB

l.Penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)

29 April 2014 00.00 s.d 23.59 WIB

m. Penandatanganan Kontrak 30 April 2014 00.00 s.d 23.59 WIB

2

4. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal, kecuali Pengadaan Barang dengan menggunakan sistem pelelangan E-Procurement (LPSE).

5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.

6. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan dan/atau softcopy atau dapat diunduh melalui website www.dbmtr.bantenprov.go.id.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Banten, 2 April 2014

POKJA ULP

3

BAB I

SPESIFIKASI UMUM

Gambar 1. Lokasi Proyek

Proyek ini merupakan Proyek Pembangunan Jalan Kolektor Primer yang

menghubungkan Kabupaten Cikande dan Serang, Banten. Jalan ini direncanakan untuk

dapat dilewati kendaraan hingga 20 tahun kedepan.

1. Nama Proyek : Pembangunan Jalan Kolektor Prime Cikande – Serang,

Banten

2. Lokasi Proyek : Serang, Banten

3. Lingkup Pekerjaan : a. Pekerjaan persiapan

b. Pekerjaan pembuatan jalan

c. Pekerjaan drainase

d. Pekerjaan bangunan pelengkap

e. Pekerjaan elektrikal

4

f. Pekerjaan rambu dan marka jalan

4. Jenis Konstruksi : Flexible Pavement

5. Panjang Proyek : 2360,49 m

6. Pemberi Tugas : Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

7. Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender

8. Alamat : Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan No.25 Ciceri, Kota Serang,

Banten.

8. Konsultan Perencana : GRACE GROUPS

9. Contact Person : Grace Dana Ayori S.T., M.T.

10. Alamat : Pondok Ungu Permai Blok B 12 No. 2 Bekasi Utara

17125, Jawa Barat

Pasal 1

Dasar Peraturan

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012

beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara

elektronik.

Pasal 2

Istilah dan Singkatan

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Konstruksi, adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Pekerjaan

konstruksi yang dimaksud dalam dokumen ini adalah pembangunan Jalan Kolektor

Primer Cikande - Serang, Provinsi Banten yang menghubungkan Jalan Cikande dan

Jalan Serang.

5

2. Pemberi Tugas (Pengguna Barang/Jasa), adalah orang atau badan hukum yang

memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan

kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Pengguna jasa

dapat berupa perseorangan, badan/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta. Dalam

hal ini pemberi tugas adalah Pemerintah Kabupaten Serang yang diwakili oleh Kepala

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.

3. Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya

disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

4. Pokja ULP, adalah kelompok kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Yang bertindak sebagai Pokja ULP dalam proyek

ini adalah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.

5. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal ini PPK adalah Pemerintah Kabupaten

Sukoharjo yang diwakili oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi

Banten.

6. Konsultan Perencana (Penyedia Barang/Jasa), merupakan orang atau badan

hukum yang ditunjuk untuk membuat perencanaan bangunan secara lengkap dalam

perencanaan pembuatan Jalan Kolektor Primer Cikande - Serang, Provinsi Banten,

dapat berupa perseorangan/perseorangan berbadan hukum/badan hukum yang

bergerak dalam bidang perencanaan pekerjaan bangunan. Dalam penunjukan

konsultan perencana ini ditunjuklah PT. GDA Consultant sebagai konsultan

perencana.

7. Konsultan Pengawas (Penyedia Barang/Jasa), adalah orang atau badan yang ditunjuk

pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan

mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan tersebut. Konsultan pengawas akan

ditugaskan apabila sudah ada pemenang lelang.

8. Kontraktor (Penyedia Barang/Jasa), adalah orang atau badan yang menerima

pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah

ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang

6

ditetapkan dalam pembangunan Jalan Kolektor Primer Cikande - Serang, Provinsi

Banten. Kontraktor yang ditunjuk adalah yang ditetapkan sebagai pemenang dalam

lelang nantinya.

9. Subkontraktor (Sub Penyedia Barang/Jasa), merupakan pihak yang diberikan

tugas oleh Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan sebagian dari pekerjaan

Penyedia Barang/Jasa utama dengan sepengetahuan dan persetujuan dari

Pengguna Barang. Pihak subkontraktor wajib mendapatkan persetujuan dari pihak

kontraktor utama untuk melakukan suatu pekerjaan.

10. HPS (Harga Perkiraan Sendiri), adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang

ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat

dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran

penawaran termasuk rinciannya.

11. Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), adalah kerja sama usaha antar penyedia

yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas

berdasarkan perjanjian tertulis.

12. LDP, adalah Lembar Data Pemilihan

13. LDK, adalah Lembar Data Kualifikasi

14. SPPBJ, adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

15. SPMK, adalah Surat Perintah Mulai Kerja

16. TKDN, adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri

17. PHO, adalah Serah TerimaPertama Pekerjaan / Provisional Hand Over

18. FHO, adalah Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa Pemeliharaan berakhir /

Final Hand Over

19. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), adalah unit kerja K/L/D/I yang

dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik.

20. Aplikasi SPSE, adalah Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) berbasis web terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui

website LPSE.

21. Form Isian Elektronik, adalah Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis

berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi.

7

22. Form Isian Elektronik Data Kualifikasi, adalah Form isian elektronik pada

aplikasi SPSE yang digunakan Penyedia Barang/Jasa untuk menginputkan dan

mengirimkan data kualifikasi.

23. E-Lelang, adalah proses pelelangan umum/terbatas/pemilihan langsung dengan

tahapan sesuai Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang

disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur

dalam Perka 18 tahun 2012. Semua istilah ”pelelangan” pada dokumen ini merujuk pada

pengertian ”e-lelang”.

24. Kegagalan Konstruksi, adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun

keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.

25. Kegagalan Bangunan, adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan

oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara

keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau

keselamatan umum.

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

Pasal 1

Lingkup Pekerjaan

1. Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas

paket Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka

waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat

khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

Pasal 2

Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

8

Pasal 3

Peserta Pelelangan Umum

1. Pelelangan Umum, Pekerjaan Konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua

peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/koperasi), kemitraan/KSO atau

peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.

2. Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan

perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian

Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan

perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.

3. Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama

Operasi.

Pasal 4

Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi

etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun,

untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen

Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan

sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang

sehat dan/atau merugikan pihak lain;

c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak

benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1

dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan

penetapan pemenang;

b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

9

c. Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah Provinsi Banten;

gugatan secara perdata; dan/atau

d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Pasal 5

Larangan Pertentangan Kepentingan

1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan

mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung

maupun tidak langsung.

2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain meliputi:

a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap

sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang

menjadi peserta pada Pelelangan yang sama;

b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/ pengawas bertindak sebagai

pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam

pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau

Konsultan Pengawas;

d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu Kementrian atau anak perusahaan pada

BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan

lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang

menetapkan pemenang Pelelangan;

e. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung

mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun

tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus)

pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

3. Pegawai K/L/D/I. dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I..

Pasal 6

Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

10

1. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/

bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia serta Pekerjaan Konstruksi

yang dilaksanakan di Indonesia.

2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku,

tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan

ketentuan:

a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian

atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau

komponen yang masih harus diimpor;

b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau

spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi

persyaratan;

c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin

dilakukan di dalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri,

seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan

jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan

keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal

mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke

tenaga Indonesia; dan

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan

spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

3. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:

a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;

b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli

dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

4. Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi

harga, untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP yang diwajibkan

menggunakan produksi dalam negeri.

11

Pasal 7

Satu Penawaran Tiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya

boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

Pasal 8

Isi Dokumen Pengadaan

1. Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi.

2. Dokumen Pemilihan terdiri dari:

a. Umum

b. Pengumuman

c. Instruksi Kepada Peserta;

d. Lembar Data Pemilihan;

e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

g. Bentuk Surat Perjanjian/SPK;

h. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar;

i. Daftar Kuantitas dan harga

j. Tata Cara Evaluasi Penawaran

k. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) Surat Penawaran untuk e-Lelang 1 File;

2) Surat Penawaran Administrasi dan Teknis (file 1) dan Surat Penawaran Harga

(file 2) untuk e-Lelang 2 File;

3) surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk

Kemitraan/KSO);

4) Dokumen Penawaran Teknis;

5) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN;

6) Jaminan Penawaran.

l. Bentuk dokumen lain:

1) SPPBJ;

2) SPMK;

12

3) Jaminan Sanggahan Banding;

4) Jaminan Pelaksanaan;

5) Jaminan Uang Muka;

6) Jaminan Pemeliharaan.

3. Dokumen Kualifikasi meliputi:

a. Lembar Data Kualifikasi;

b. Pakta Integritas;

c. Isian Data Kualifikasi;

d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;

e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian

menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

Pasal 9

Bahasa Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan

menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 10

Pemberian Penjelasan

1. Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal

dalam aplikasi SPSE. Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan akan dilaksanakan

pada:

Hari : Senin

Tanggal : 7 April 2014

Pukul : 14.00 s.d 15.30 WIB

Tempat : Secara online melalui aplikasi SPSE

2. Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar

untuk menolak/menggugurkan penawaran.

13

3. Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting

terkait dengan dokumen pengadaan.

4. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan

teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan

peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta. Peninjauan

lapangan (apabila diperlukan) akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 8 April 2014

Pukul : 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Lokasi Pekerjaan

5. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).

6. Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE

merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

7. Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian

Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

Pasal 11

Perubahan Dokumen Pengadaan

1. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau

perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam

Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen

Pengadaan.

2. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, KAK, gambar dan/atau nilai total

HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum

Dokumen Pemilihan.

3. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam

Adendu

4. m Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak

ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.

14

5. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran,

Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi

baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan.

6. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Dokumen Pengadaan.

7. Pokja ULP dapat mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara

mengunggah (upload) file adendum dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE

paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja

ULP akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2

(dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib

mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.

8. Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah

(upload) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).

Pasal 12

Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu

penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan

penawaran.

Pasal 13

Biaya dalam Penyiapan Penawaran

1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.

2. Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh

peserta.

Pasal 14

Bahasa Penawaran

1. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan

Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

15

3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa

Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah

penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 15

Dokumen Penawaran

1. Penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti

ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.

2. Sistem penyampaian dokumen penawaran yang akan digunakan harus jelas pada

waktu acara pemberian penjelasan, yaitu apakah dengan satu sampul, dua sampul,

atau dua tahap. Dalam tahapan penawaran ini menggunakan 2 (dua sampul).

3. Dalam metode penyampaian penawaran 2 (dua) file, dokumen Penawaran meliputi

Penawaran Kualifikasi, Administrasi, dan Teknis (file I); dan Dokumen Penawaran

Kualifikasi, Administrasi dan Teknis yang disampaikan pada file I meliputi:

a. Surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan:

1) Tanggal; dan

2) Masa berlaku penawaran;

b. Softcopy hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli;

c. Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk

Kemitraan/KSO);

d. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:

1) metode pelaksanaan;

2) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima

pekerjaan pertama (PHO);

3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;

4) spesifikasi teknis teknis (bahan/barang tertentu apabila ada);

5) daftar personil inti; dan

6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrak-kan (apabila ada bagian pekerjaan

yang akan disubkontrakkan);

e. Data kualifikasi (diinputkan melalui form isian elektronik data kualifikasi).

2. Dokumen Penawaran Harga yang disampaikan pada file II meliputi:

16

a. Surat Penawaran Harga yang di dalamnya mencantumkan:

1) Tanggal;

2) Masa berlaku penawaran;dan

3) Total harga penawaran;

b. rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); dan

c. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN apabila dipersyaratkan untuk

mendapatkan preferensi harga.

Pasal 16

Harga Penawaran

1. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.

2. Peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata

pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis

nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut

dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan

tersebut tetap harus dilaksanakan.

3. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain

yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan

paket Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

4. Untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan,

penyesuaian harga diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat

Umum/Khusus Kontrak.

Pasal 17

Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum

dalam LDP.

2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana

tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Pasal 18

17

Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu

sebagaimana tercantum dalam LDP.

Pasal 19

Pengisian Data Kualifikasi

1. Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian

elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.

2. Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh

peserta pengadaan, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan

Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas dan Data Kualifikasi

ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi

berhak mewakili Kemitraan/KSO.

Pasal 20

Pakta Integritas

1. Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan

nepotisme (KKN).

2. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi

SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia

barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha

yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan

pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data

kualifikasi di aplikasi SPSE.

Pasal 21

Surat Jaminan Penawaran

1. Jaminan penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy hasil pemindaian (scan) surat

jaminan penawran yang dimasukkan dalam dokumen penawaran.

18

2. Jaminan penawaran asli disampaikan kepada Pokja ULP pada saat pembuktian

kualifikasi.

3. Jika calon pemenang tidak memberikan jaminan penawaran asli atau jaminan

penawaran tidak dapat dicairkan maka akun SPSE penyedia barang/jasa tersebut di

nonaktifkan dan dimasukkan dalam daftar hitam.

4. Peserta menyerahkan Surat Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran dengan

nilai nominal yang tidak kurang dari sebagaimana tercantum dalam LDP.

5. Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi

yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan

oleh Menteri Keuangan;

b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan

masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;

c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;

d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal jaminan

sebagaimana tercantum dalam LDP;

e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;

f. nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja

ULP yang mengadakan pelelangan;

g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;

h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar

nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat

pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan;

i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO)

harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO.

Pasal 22

Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran

1. Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 2 (dua) file yang memuat

Penawaran Administrasi dan Teknis (File I) dan Penawaran Harga (File II).

19

2. File I dan File II masing-masing disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen

(APENDO).

3. Peserta mengirimkan file I dan file II yang telah disandikan/dienkripsi melalui aplikasi

SPSE.

4. Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi

pada SPSE.

Pasal 23

Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran

1. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP dengan ketentuan:

b. Pertama-tama, mengirimkan Data Kualifikasi melalui form isian elektronik data

kualifikasi pada aplikasi SPSE

c. Dilanjutkan dengan mengunggah file penawaran terenkripsi (*.rhs) hanya melalui

aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

d. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir

waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirmkan terakhir

akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya

2. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran metode 2 (dua) file:

a. File penawaran administrasi dan teknis (file I) dienkripsi menggunakan Apendo,

selanjutnya peserta melakukan enkripsi terhadap file penawaran harga (file II)

menggunakan Apendo.

b. Peserta pertama-tama mengunggah (upload) file I berupa file penawaran

administrasi dan teknis yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE,

kemudian setelah file I berhasil terkirim peserta melanjutkan dengan mengunggah

(upload) file II berupa file penawaran harga yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui

aplikasi SPSE sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

c. File I dan File II yang telah dienkripsi diunggah (upload) melalui tempat/fasilitas

yang telah tersedia pada aplikasi SPSE.

d. Peserta dapat mengunggah file penawaran (file I dan file II) secara berulang

sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran

terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya.

20

Pasal 24

Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

1. Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja

ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.

2. Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran

kecuali keadaan kahar, atau terjadi gangguan teknis. Apabila terpaksa dilakukan

perubahan waktu batas akhir pemasukan penawaran maka Pokja ULP harus

menginputkan alas an yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan pada

aplikasi SPSE.

Pasal 25

Penawaran Terlambat

Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu

pemasukan penawaran kirim.

Pasal 26

Pembukaan Penawaran

1. Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (download) dan

melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo sesuai waktu yang

telah ditetapkan.

2. Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP

menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan

bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat

menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.

3. Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat

dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut

tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang

mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran.

Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang

bersangkutan.

21

4. File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil

dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat daftar kuantitas dan

harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan

deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.

5. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan

dinyatakan gagal.

Pasal 27

Evaluasi Penawaran

1. Dalam hal dokumen penawaran dengan 2 (dua) file (sampul) Sistem Nilai dan

Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis.

a. Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran file I yang meliputi:

1) Evaluasi administrasi;

2) Evaluasi teknis;

3) Evaluasi kualifikasi;

b. Pokja ULP menginputkan hasil evaluasi dokumen penawaran file I pada aplikasi

SPSE dan menayangkan hasil evaluasi file I melalui menu pengumuman atau

menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.

c. Selanjutnya Pokja ULP melakukan pembukaan penawaran file II:

1) Dokumen penawaran file II milik peserta yang tidak lulus evaluasi

administrasi dan teknis, tidak dibuka.

2) Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan

Dokumen Penawaran file II, kecuali penawaran file II tersebut berdasarkan

keterangan dari LPSE atau LKPP tidak dapat dibuka (didekripsi)

3) Pokja ULP melakukan evaluasi harga.

2. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah

kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;

22

b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau

mengubah isi Dokumen Penawaran;

c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan,

syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini,

tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;

d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

1) Penyimpangan dari Dokumen Pemilihan ini yang mempengaruhi lingkup,

kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan

persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang

memenuhi syarat.

e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:

1) Ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran;

dan/atau

2) Kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan

sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan .

f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP

selama proses evaluasi;

g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat

dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP

dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

1) Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat

dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

2) Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang

tidak terlibat; dan

3) Bagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.

3. Evaluasi Administrasi:

a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak

dinilai pada saat penilaian kualifikasi;

b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

23

1) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini

dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir

TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0

(nol));

2) Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu

sebagaimana tercantum dalam LDP; dan

b) Bertanggal

3) Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan

asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship)

sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran

dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam

LDP;

c) Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan

Penawaran;

d) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan

sebagaimana tercantum dalam LDP;

e) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;

f) Nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama

Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; dan

g) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang

dilelangkan.

h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional)

sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh

Penerbit Jaminan;

i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan/KSO harus ditulis

atas nama perusahaan Kemitraan/KSO, dan

24

j) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit

jaminan telah dikofirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja ULP

kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.]

c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan

meragukan;

d. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan

administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan

e. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka

pelelangan dinyatakan gagal.

4. Evaluasi Teknis:

a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan

administrasi;

b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana

tercantum dalam LDP;

c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis

d. Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana

tercantum dalam LDP.

e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:

1) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan

substantif dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian

pekerjaan;

2) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama

Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana

tercantum dalam LDP;

3) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan

sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;

4) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab IV

Spesifikasi Teknis dan Gambar;

25

5) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;

6) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang

ditetapkan dalam LDP;

f. Evaluasi teknis dalam sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur

ekonomis dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang

dinilai;

g. Dalam hal evaluasi teknis dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama

umur ekonomis menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan

lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur

memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP;

h. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk

bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;

i. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan,

Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak

diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat

menggugurkan penawaran

j. Terhadap peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan untuk

dilakukan evaluasi kualifikasi.

5. Evaluasi Harga:

a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting,

dengan ketentuan:

1) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh

perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan

klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan

tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk

volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan

volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS;

26

2) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan

klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap

termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;

b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda

dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP dan/atau Daftar Inventarisasi

Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;

2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan

puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:

a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia

untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari

nilai total HPS; dan

b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan

Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran

dicairkan (apabila jaminan penawaran dipersyaratkan) dan disetorkan ke

Kas Negara/Daerah untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

3) Untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, dilakukan dengan cara :

a) menghitung biaya operasional, pemeliharaan, nilai sisa selama umur

ekonomis sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

b) menjumlahkan harga penawaran dengan biaya operasional dan biaya

pemeliharaan;

c) hasil penjumlahan pada huruf b) dikurangi dengan nilai sisa pada akhir

umur ekonomis; dan

d) penetapan pemenang berdasarkan total harga terendah pada hasil huruf c.

c. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya

persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/

persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat

dimasukkan dalam Daftar Hitam.

d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang

sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis

lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.

27

e. Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan

calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan dimulai dari

total harga yang terendah.

Pasal 28

Evaluasi Kualifikasi

1. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan teknis.

2. Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem

gugur.

3. Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan

penawaran.

4. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:

a. Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir

kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja

Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau

b. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta

perorangan;

c. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan

pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;

d. Dalah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan

tidak masuk dalam Daftar Hitam;

e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir

(SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila

ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak)

paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat

mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF),

atau dokumen sejenis dari negara asal Penyedia jasa (bila ada);

f. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun

waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta

termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha

Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

28

g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro,

Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan

yang sesuai untuk usaha non-kecil;

h. Dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO:

1) Peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang

memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili

Kemitraan/KSO tersebut; dan

2) Untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada

huruf a sampai dengan huruf g dilakukan untuk setiap perusahaan yang

melakukan Kemitraan/KSO

i. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, apabila diperlukan.

5. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi

secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

6. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi,

maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

7. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.

8. Pokja ULP membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran File I (Penawaran

Administrasi dan Teknis, serta Dokumen Kualifikasi) yang paling sedikit memuat:

a. nama semua peserta;

b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan

peserta;

c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari yang tertinggi;

d. ambang batas nilai teknis;

e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan

pelelangan;

f. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;

g. tanggal dibuatnya Berita Acara; dan

h. pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi

syarat.

Pasal 29

29

Pembuktian Kualifikasi

1. Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1

dan 2 (apabila ada).

2. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).

3. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen

yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya.

4. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen,

apabila diperlukan.

5. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan,

badan usaha dan/atau pengurusnya atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar

Hitam, Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) yang bersangkutan dicairkan dan

disetorkan ke kas Negara/Daerah serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan

pemalsuan tersebut.

6. Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia

barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama

kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan.

7. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan

dinyatakan gagal.

8. Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

yang paling sedikit memuat:

a. Nama seluruh peserta;

b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;

c. Metode evaluasi yang digunakan;

d. Unsur-unsur yang dievaluasi;

e. Rumus yang dipergunakan;

f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan

pelelangan;

g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;

h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan

30

i. Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi

syarat.

Pasal 30

Penetapan Pemenang

1. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan

Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan

konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 untuk

memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran secara tertulis sampai

dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.

2. Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 yang tidak bersedia

memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dianggap mengundurkan

diri dan tidak dikenakan sanksi.

Pasal 31

Pengumuman Pemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 melalui aplikasi

SPSE, di website www.dbmtr.bantenprov.go.id. sebagaimana tercantum dalam LDP dan

papan pengumuman resmi untuk masyarakat. Pengumuman pemenang dilakukan pada

Senin, 28 April 2014 pukul 09.00 WIB.

Pasal 32

Sanggahan

1. Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara

elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang (28 Apri s.d 2 Mei 2014)

dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline

(di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum

dalam LDP.

2. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:

a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan

Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

31

terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk

teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat;

dan/atau

c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang

lainnya.

3. Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling

lambat 5 (lima) hari kalender setelah menerima surat sanggahan.

4. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal.

5. Sanggahan yang disampaikan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline)

bukan dikarenakan adanya keadaan kahar atau gangguan teknis atau kepada PA/KPA,

PPK, PPK atau bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah,

dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

Pasal 33

Sanggahan Banding

1. Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat

mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Kepala Dinas Bina Marga

dan Tata Ruang Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat

5 (lima) hari kalender setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada

PPK, Pokja ULP, dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten wajib memberikan

jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas)

hari kalender setelah surat sanggahan banding diterima.

3. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan

Sanggahan Banding sebagaimana tercantum dalam LDP (sebesar 1% (satu perseratus)

dari nilai total HPS) dengan masa berlaku 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal

pengajuan sanggahan banding.

4. Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Pokja ULP.

32

5. Dalam hal substansi sanggahan banding pada pelelangan dinyatakan salah, Jaminan

Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, kecuali jawaban

sanggahan banding melampaui batas akhir menjawab sanggahan banding.

6. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.

7. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan

Tata Ruang Provinsi Banten atau disampaikan di luar masa sanggah banding,

dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

Pasal 34

Penunjukan Penyedia

1. Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK

dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

2. PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi

masih berlaku, dengan ketentuan:

a. Tidak ada sanggahan dari peserta;

b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau

c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

3. PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah

diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi

SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.

4. Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:

a. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih

berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka

Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) yang bersangkutan dicairkan dan

disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP;

b. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih

berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP,

maka Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) yang bersangkutan dicairkan

dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar

Hitam; atau

33

c. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya

sudah tidak berlaku, maka Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) yang

bersangkutan tidak boleh dicairkan.

5. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang

dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama

masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) pemenang

cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

6. Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan

dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.

7. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman

penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.

8. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan

sanggahan banding dijawab.

9. Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan

sebelum penandatanganan kontrak.

10. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas

penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan

ketentuan:

a. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau

pelelangan dinyatakan gagal; atau

b. Apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/KPA

memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP bersifat final, dan

PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ

11. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

diterbitkannya SPPBJ.

12. PPK menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak

yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.

Pasal 35

BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses

34

1. Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala

hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir

atau difasilitasi aplikasi SPSE

2. Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 diunggah

(upload) oleh Pokja ULP menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi

SPSE.

3. Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

Pasal 36

Pelelangan Gagal

1. Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila:

a. Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga)

peserta;

b. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

c. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak

sehat;

d. Harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak

gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS; seluruh harga

penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS;

e. Sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan

pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya dan Dokumen

Pengadaan ternyata benar;

f. Panggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan

substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau

g. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan

evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian

kualifikasi.

2. PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila:

35

a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak

bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012

beserta petunjuk teknisnya ;

b. Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau

PPK ternyata benar;

c. Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan

Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;

d. Sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan

prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa

ternyata benar;

e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;

f. Pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;

g. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau

h. Pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan

Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

3. Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada

seluruh peserta.

4. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, Pokja ULP atau Pokja ULP

pengganti (apabila ada) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan

gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:

a. Evaluasi ulang;

b. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;

c. Pelelangan ulang; atau

d. Penghentian proses pelelangan.

5. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta

pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal.

36

6. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan

adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelangan ulang dengan

terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan.

Pasal 37

Jaminan Pelaksanaan

1. Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum

penandatanganan Kontrak.

2. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:

a. Penyerahan seluruh pekerjaan;

b. Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai

Kontrak; atau

c. Pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi

sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.

3. Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat),

perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program

asuransi kerugian (suretyship) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri

Keuangan;

b. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak

sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO)

sebagaimana tercantum dalam LDP;

c. Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan

Pelaksanaan;

d. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang

ditetapkan;

e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;

f. Nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang

menandatangan kontrak;

g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam

SPPBJ;

37

h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar

nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan;

i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO ditulis atas nama

Kemitraan/KSO atau masing-masing anggota Kemitraan/KSO (apabila masing-

masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan

j. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.

4. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan

dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-

Syarat Umum Kontrak.

Pasal 38

Penandatanganan Kontrak

1. Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam

Formulir Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak

terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

2. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

diterbitkan SPPBJ dan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan

ketentuan:

a. Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi

diatas 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima

perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau

b. Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi

dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima

perseratus) dari nilai total HPS; dan

c. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak

sampai serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

3. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan

sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan

38

pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya

akan melewati batas tahun anggaran.

4. Dalam hal kontrak tahun tunggal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati

batas tahun anggaran, penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat

persetujuan kontrak tahun jamak.

5. PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa,

redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen

Kontrak.

6. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian,

dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan

bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:

a. Adendum Surat Perjanjian;

b. Pokok perjanjian;

c. Surat penawaran, beserta penawaran harga;

d. Syarat-syarat khusus kontrak;

e. Syarat-syarat umum kontrak;

f. Spesifikasi khusus;

g. Spesifikasi umum;

h. Gambar-gambar;

i. Daftar kuantitas; dan

j. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

7. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:

1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang

ditandatangani oleh penyedia; dan

2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang

ditandatangani oleh PPK;

b. Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

8. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur

utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta

39

Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

9. Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau

yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat

menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan

perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan

mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan

perusahaan/pengurus atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran

Dasar untuk menandatangani Kontrak.

40

BAB II

SPESIFIKASI ADMINISTRASI

Pasal 1

Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga

yang telah ditentukan dalam kontrak;

2. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari

PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan

penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,

peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan

permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan,

penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan

pelaksanaan yang dilakukan PPK;

7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan

yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan

8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi

lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada

masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban:

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

41

2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan

yang dilakukan oleh penyedia;

3. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak

yang telah ditetapkan kepada penyedia;

4. Mengenakan denda keterlambatan;

5. Membayar uang muka;

6. Memberikan instruksi sesuai jadwal;

7. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia terhadap tuntuan

hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan,

kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK; dan

8. Mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA.

Pasal 39

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

1. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian

oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

2. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam

syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang

tercantum dalam SPMK. Dalam proyek ini ditetapkan waktu pelaksanaan

pekerjaan 150 hari kalender

3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan

dalam SSKK.

4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai

jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah

melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan

penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum

kontrak.

42

Pasal 40

Penyerahan Lokasi Kerja

1. PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada

penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah

sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan

dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.

2. Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat

mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus

dituangkan dalam adendum Kontrak.

3. Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja

maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu

yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan

sebagai Peristiwa Kompensasi.

Pasal 41

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

1. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak

tanggal penanda-tanganan kontrak.

2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan

kontrak oleh penyedia.

Pasal 42

Program Mutu

1. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat

persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

2. Program mutu disusun paling sedikit berisi:

a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

b. organisasi kerja penyedia;

43

c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;

e. prosedur instruksi kerja; dan

f. pelaksana kerja.

3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi

adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

5. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan

setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan,

termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program

mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

6. 42.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah

kewajiban kontraktual penyedia.

Pasal 43

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan

sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur

perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat

persiapan pelaksanaan kontrak.

2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan

pelaksanaan kontrak meliputi:

a. program mutu;

b. organisasi kerja;

c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;

f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

44

4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi

adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

5. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan

setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan,

termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program

mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

6. Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban

kontraktual penyedia.

Pasal 44

Mobilisasi

1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30

(tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.

2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam

pelaksanaan pekerjaan;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium,

bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

c. mendatangkan personil-personil.

3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai

dengan kebutuhan.

Pasal 45

Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu

dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK

atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk

mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

45

2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak

untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan

dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

Pasal 46

Persetujuan Pengawas Pekerjaan

1. Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik

yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan

Pengawas Pekerjaan.

2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya

Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk

menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara

tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada

tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab

secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

Pasal 47

Pemeriksaan Bersama

1. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-

sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan

melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan

untuk setiap rencana mata pembayaran.

2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk

Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK.

3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam

pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus

dituangkan dalam adendum Kontrak.

4. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan

ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat

melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang

46

belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang

disepakati bersama.

Pasal 48

Waktu Penyelesaian Pekerjaan

1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk

memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta

menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian

yang ditetapkan dalam SPMK. Dalam proyek ini ditetapkan waktu

penyelesaian pekerjaan 150 hari kalender

2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat

Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau

kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

3. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa

Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi.

Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian

disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam pasal 48 ini adalah tanggal

penyelesaian semua pekerjaan.

Pasal 49

Perpanjangan Waktu

1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan

melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta

perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK

berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal

Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal

Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan

tersebut mengubah Masa Kontrak.

47

2. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah

menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam

jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta

perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas

keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah

keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan

untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

Pasal 50

Rapat Pemantauan

1. Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat

pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut.

Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan

pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk

menindaklanjuti peringatan dini.

2. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam

berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-

pihak yang menghadiri rapat.

3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan

dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan

tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

Pasal 51

Peringatan Dini

1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas

Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi

mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian

pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk

menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi

tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian.

48

Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh

penyedia.

2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan

untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

Pasal 52

Serah Terima Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan

permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan.

3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap

hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat

kekurangan-kekurangan dan/ atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib

memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil

pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima

oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari

nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi

selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100%

(seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan

Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

6. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan

sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

7. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan

secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

8. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia

melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan

baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum

dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

49

9. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan

sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi

untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan

Pemeliharaan.

Pasal 53

Pengambilalihan

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu

setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

Pasal 54

Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

1. Masa perawatan proyek ini ditetapkan selama 3 bulan

2. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman

pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

3. Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan

perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

Pasal 55

Perubahan Kontrak

1. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

2. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak,

meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh

para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam

kontrak;

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan

pekerjaan; dan/atau

c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan

jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.

50

3. Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat

dilakukan untuk bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan

harga satuan.

4. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk

Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

Pasal 56

Keadaan Kahar

1. Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat

diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam

Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

2. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

a. bencana alam;

b. bencana non alam;

c. bencana sosial;

d. pemogokan;

e. kebakaran; dan/ atau

f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan

bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada

PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar,

dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang

berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban

Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang

sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang

dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan

Kahar, tidak dikenakan sanksi.

51

6. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan

sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia

berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan

pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan

Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk

meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk

menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan

mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah

dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini

harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Pasal 57

Penghentian Kontrak

1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau

terjadi Keadaan Kahar.

2. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada

penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan

ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia

kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan

Sementara dan Peralatan;

c. biaya langsung demobilisasi Personil.

Pasal 58

Pemutusan Kontrak

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

Pasal 59

Pemutusan Kontrak oleh PPK

52

1. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis

kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. Kebutuhan barang/ jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya

kontrak;

b. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu

menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan

sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya

pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. Betelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai

dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya

pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan

tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah

ditetapkan;

e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai

pelaksanaan pekerjaan;

f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari

dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa

persetujuan Pengawas Pekerjaan;

g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam

jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;

j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda

pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak

ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan

dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang

berwenang; dan/atau

53

l. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan

dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));

b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang

Muka dicairkan (apabila ada);

c. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum

dalam SSKK (apabila ada);

d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan

e. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi

pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal

berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda

keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta

Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada

PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

Pasal 60

Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

1. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan

tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk

pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana

tercantum dalam SSKK.

2. Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi

keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan

Kontrak dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia

menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis

kepada PPK.

3. Kejadian sebagaimana dimaksud adalah:

54

a. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan

pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;

b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

4. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia

sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK

sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan

denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta

Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan

selanjutnya menjadi hak milik PPK.

Pasal 61

Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja ULP terlibat

penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan

sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK/Pokja ULP dikenakan sanksi

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Harga Kontrak

1. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam

kontrak sebesar harga kontrak.

2. Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya

overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan

kesehatan kerja.

Pasal 63

Pembayaran kepada Penyedia

1. Uang muka

a. Uang muka sebagi pinjaman kepada kontrktor dibayar untuk

membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi

kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;

55

b. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah

penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang

diterima;

c. Dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus

mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis

kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk

melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;

d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada

Pajabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk

permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

setelah Jaminan Uang Muka diterima;

e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan

penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin

untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan;

f. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur

secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan

paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%

(seratus perseratus).

2. Prestasi pekerjaan

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh

PPK, dengan ketentuan:

1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan

hasil pekerjaan;

2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau

pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;

3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,

tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi

pekerjaan;

4) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila

ada), pajak dan uang retensi; dan

56

5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan

pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh

sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

6) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai

100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama

pekerjaan diterbitkan;

7) PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan

permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

8) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak

akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat

meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi

sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi

perselisihan.

Tahap AngsuranPrestasi

PekerjaanPersen

PembayaranPenerimaan Angsuran

Uang Muka untuk mobilisasi personil,

peralatan, dan pengeluaran bulan pertama, setinggi-

tingginya 20% (dua puluh per seratus)

0%20% Harga

Kontrak20% Harga

Kontrak-

Termin I 25 %20 % harga

kontrak16 % harga

kontrak4% Harga Kontrak

Termin II 50 %25 % harga

kontrak20% harga

kontrak5% Harga Kontrak

Termin III 75 %25 % harga

kontrak20 % harga

kontrak5 % Harga Kontrak

Termin IV 100 %25 % harga

kontrak19 % harga

kontrak6 % Harga

kontrak

Masa Pemeliharaan Retensi 5% harga 5 % harga 5% harga

57

kontrak (retensi)

kontrakkontrak (retensi)

3. Denda dan ganti rugi

a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK

karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

c. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan

penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000

(satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang

sudah dilaksanakan belum berfungsi.

d. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan

pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat

dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu

menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam

pembayaran prestasi pekerjaan;

f. Ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum

kontrak;

g. Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila

penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data.

Pasal 64

Hari Kerja

1. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh

penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja

dan dapat diperiksa oleh PPK.

2. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah

formulir upah ditandatangani.

3. Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

58

Pasal 65

Perhitungan Akhir

1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah

pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal

telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk

menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai

tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian

tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP

untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang

diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

Pasal 66

Panangguhan

1. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan

penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban

kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan

waktu yang telah ditetapkan.

2. PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang

penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai

penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki

dalam jangka waktu tertentu.

3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi

kegagalan atau kelalaian penyedia.

59

4. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat

keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan

pengenaan denda kepada penyedia.

Pasal 67

Pengawasan dan Pemeriksaan Mutu

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat

memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan

pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

Pasal 68

Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

1. PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas

hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik

pekerjaan.

Pasal 69

Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan

memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan.

PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan

dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap

oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia

bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa

Pemeliharaan.

Pasal 70

Pengujian

60

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan

pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan

Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia

berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan

adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa

Kompensasi.

Pasal 71

Perbaikan Cacat Mutu

1. PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat

Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut.

Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan

Masa Pemeliharaan.

2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban

untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan

dalam pemberitahuan.

3. Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang

ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan,

berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh

PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima

klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan

tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong

pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang

retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada

maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia

kepada PPK yang telah jatuh tempo.

4. PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan

perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.

Pasal 72

Kegagalan Bangunan

61

1. Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa

bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal

penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas

kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur

konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10

(sepuluh) tahun.

2. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan

menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk

tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,

gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang

dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang

mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK)

sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan

cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan

bangunan.

3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi

kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 72 ini.

4. Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua

dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur

konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10

(sepuluh) tahun.

Pasal 73

Penanggungan dan Risiko

1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan

menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk

tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,

gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang

dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang

mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat

62

PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung

sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia,

Subpenyedia (jika ada), dan Personil;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau

kematian pihak ketiga;

2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal

penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan

atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan

risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh

kesalahan atau kelalaian PPK.

3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi

kewajiban penanggungan dalam pasal 73 ini.

4. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang

menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas

akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas

tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi

akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

Pasal 74

Perlindungan Tenaga Kerja

1. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk

mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya

untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan

pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan

memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

63

3. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada

setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada)

perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

4. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan

berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK

mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan

Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

Pasal 75

Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk

melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi

gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan

dengan pelaksanaan Kontrak ini.

Pasal 76

Asuransi

1. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal

selesainya pemeliharaan untuk:

a. Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan

pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan,

kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

2. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk

dalam nilai kontrak.

Pasal 77

Laporan Hasil Pekerjaan

64

1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk

menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna

pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan

dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,

seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku

harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan

realisasi pekerjaan harian.

3. Laporan harian berisi:

a. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;

b. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

f. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

4. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh

konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

5. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil

kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting

yang perlu ditonjolkan.

6. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil

kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting

yang perlu ditonjolkan.

7. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto

dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

Pasal 78

Kepemilikan Dokumen

65

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen

lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini

sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu

pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua

dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.

Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak

tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak

tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

Pasal 79

Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

Pasal 80

Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai

akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia

dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran

pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi

tanggung jawab kontraktual penyedia.

Pasal 81

Jaminan

1. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan

besar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

2. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penanda-

tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan

(Provisional Hand Over/PHO).

66

3. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai

100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau

menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;

4. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan

uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang

muka;

5. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai

dengan pencapaian prestasi pekerjaan;

6. Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal

persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan

pertama pekerjaan (PHO).

7. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan

selesai 100% (seratus perseratus).

8. Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima

dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak;

9. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah

terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir

pekerjaan (Final Hand Over/FHO);

Pasal 82

Personil Inti dan/ atau Peralatan

1. Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan

yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

2. Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali

atas persetujuan tertulis PPK.

3. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan

permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat

hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan

penggantian.

67

4. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti

dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

5. Jika PPK menilai bahwa personil inti:

a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;

b. Berkelakuan tidak baik; atau

c. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

d. Maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan

menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam

waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

6. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka

penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi

yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang

digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

7. Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika

diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk

menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

Pasal 83

Penyelesaian Perselisihan

1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan

secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan

dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan

pekerjaan ini.

2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak

dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau

pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Itikad Baik

68

1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan

dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa

menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

3. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka

diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB III

SPESIFIKASI TEKNIS

Pasal 1

GAMBARAN UMUM PROYEK

Gambar 1. Lokasi Proyek

69

1. Nama Proyek : Pembangunan Jalan Kolektor Primer Cikande-

Serang, Banten

2. Alamat Proyek : Kabupaten Tangerang, Banten

3. Lingkup Pekerjaan :

a. Pekerjaan Persiapan

b. Pekerjaan Tanah

c. Pekerjaan Drainase

d. Pekerjaan Perkerasan

e. Pekerjaan Utilitas Jalana

f. Pekerjaan Finishing

4. Klasifikasi Jalan : Jalan Kolektor Primer, Kelas IIIA

5. Panjang Rencana Jalan : 2360,49 meter

6. Jenis Perkerasan : Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)

7. Konstruksi Perkerasan :

a. Lapis Permukaan : Laston (MS 744), tebal 12 cm

b. Lapis Pondasi atas : Batu Pecah Kelas A, tebal 11 cm

c. Lapis Pondasi Bawah : Sirtu Kelas A, tebal 24 cm

8. Lebar Perkerasan : 2 x 3,75 m = 7,5 m

9. Lebar Bahu Jalan : 2 x 2 m = 4 m.

10. Pemberi Tugas : Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi

Banten

11. Waktu Pelaksanaan : 150 hari kalender

12. Alamat : Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan No.25 Ciceri, Kota

Serang, Banten

13. Konsultan Perencana : GRACE GROUPS

14. Alamat : Pondok Ungu Permai Blok B 12 No. 2 Bekasi

Utara

17125, Jawa Barat

Pasal 2

Syarat-Syarat Umum

70

Bill Of Quantity (BQ)

1. Daftar volume pekerjaan (BQ) yang dibuat oleh Konsultan Perencana

merupakan suatu pedoman saja. Peserta harus tetap menghitung item dan

volume pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, RKS, serta berita acara-

berita acara Penjelasan Pekerjaan. Khususnya untuk volume pekerjaan

terlampir agar dihitung kembali oleh peserta lelang yang selanjutnya akan

dievaluasi bersama.

2. Bila adanya ketidaksesuaian antara perhitungan peserta dengan daftar volume

pekerjaan yang akan dibuat oleh Konsultan Perencana, maka kekurangan atau

kelebihan jenis pekerjaan dan volume yang dimaksud akan disesuaikan dan

disepakati bersama pada waktu rapat penjelasan pekerjaan dan bersifat

mengikat.

3. Pengertian mengikat disini yakni bahwa Kontraktor harus melaksanakan

pekerjaan sesuai gambar rencana, RKS, serta berita acara-berita acara

Penjelasan Pekerjaan serta daftar volume pekerjaan yang telah disepakati

bersama antara Kontraktor dan Pengguna Jasa. Dalam hal ini dianggap sebagai

risiko Kontraktor.

4. Tidak ada perhitungan kembali atas itm pekerjaan maupun volume pekerjaan

diluar ayat 2 pada pasal 1 ini, yang dapat dijadikan dasar perhitungan

pekerjaan tambah dan kurang.

Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan persiapan lokasi proyek meliputi:

a. Mobilisasi

b. Pembersihan lokasi proyek

c. Pengukuran lokasi proyek

d. Pemasangan pagar proyek

e. Pengadaan direksi keet, gudang material, laboratorium, los kerja, bedeng

pekerja, dapur, kantin, mushola dan toilet sementara yang terdiri dari

pekerjaan mulai dari membangun, menyediakan, memasang, memelihara,

71

membersihkan, menjaga, dan pada saat selesainya kontrak harus

memindahkan atau membuang semua bangunan kantor darurat.

f. Pembuatan papan nama proyek

g. Pengadaan air kerja

h. Pengadaan listrik

2. Pekerjaan tanah

a. Pengupasan top soil

Pekerjaan ini mencakup pengupasan dan pembuangan top soil.

b. Galian tanah

c. Timbunan tanah

Pekerjaan ini mencakup pekerjaan penimbunan tanah dan pengangkutan

tanah timbunan

d. Tanah sisa galian

3. Pekerjaan drainase

a. Pekerjaan saluran

Pekerjaan ini mencakup pekerjaan galian saluran, pengadaan saluran

precast, pengadaan pasir urugan dan pemasangan saluran precast

b. Pekerjaan gorong-gorong

Pekerjaan ini mencakup pekerjaan galian gorong-gorong, pengadaan

gorong-gorong precast, pengadaan pasir urugan dan pemasangan gorong-

gorong precast

4. Pekerjaan perkerasan lentur

a. Lapis pondasi bawah

Pekerjaan ini mencakup pekerjaan pengadaan sirtu kelas A, perataan, dan

pemadatan

b. Lapis pondasi atas

Pekerjaan ini mencakup pekerjaan pengadaan batu pecah, perataan, dan

pemadatan

c. Penyemprotan Prime Coat

d. Lapis permukaan Laston

5. Pekerjaan utilitas

72

a. Pekerjaan penerangan jalan dan lampu lalu lintas

b. Pemasangan rambu

6. Pekerjaan finishing

a. Penghijauan

b. Pembuatan marka jalan

c. Pemasangan guard rail

Penjelasan Umum Tentang Tata Tertib Pelaksanaan

1. Sebelum memulai pelaksanaan, Penyedia wajib mempelajari dengan seksama

gambar-gambar dan RKS Pelaksanaan beserta Berita Acara penjelasan

pekerjaan.

2. Penyedia wajib melaporkan kepada PPK setiap ada perbedaan ukuran diantara

gambar-gambar dan RKS untuk mendapatkan Keputusan. Tidak dibenarkan

sama sekali Penyedia memperbaiki sendiri perbedaan tersebut. Akibat dari

kelalaian Penyedia dalam hal ini menjadi tanggung jawab Penyedia.

3. Daerah Kerja (Construction Area) akan diserahkan kepada Penyedia (selama

pelaksanaan) dan dianggap bahwa Penyedia telah mengetahui benar-benar

seluruh lingkup pekerjaan.

4. Penyedia wajib menyerahkan hasil pekerjaannya hingga selesai dan lengkap

yaitu membuat, memasang, dan menyediakan bahan-bahan, alat kerja,

pengangkutan, membayar upah kerja, dan lain-lain yang bersangkutan dengan

pelaksanaan.

5. Penyedia wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) salinan gambar dan

RKS di tempat pekerjaan untuk dapat digunakan setiap saat oleh Dinas Bina

Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten.

6. Atas perintah PPK kepada Penyedia dapat dimintakan membuat gambar-

gambar penjelasan dan perincian bagian-bagian khusus, semuanya atas beban

Penyedia. Gambar tersebut setelah disetujui oleh Dinas Bina Marga Dan Tata

Ruang Provinsi Banten secara tertulis akhirnya menjadi gambar pelengkap

dari gambar-gambar pelaksanaan.

73

7. Setiap pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaannya maupun yang sedang

dilaksanakan, Penyedia diwajibkan berhubungan dengan PPK untuk ikut

menyaksikan sejauh tidak ditentukan lain, untuk mendapatkan

pengesahan/persetujuannya.

8. Setiap usul perubahan dari Penyedia ataupun persetujuan pengesahan dari

PPK dianggap berlaku, sah serta mengikat jika dilakukan tertulis.

9. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelesaian harus dilakukan oleh tenaga-

tenaga dari pihak Penyedia yang benar-benar ahli.

10. Cara-cara menimbun bahan-bahan di lapangan maupun di gudang harus

memenuhi syarat teknis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadwal

Paling lambat 1 (satu) minggu setelah mendapatkan SPK, Penyedia diwajibkan

mengajukan:

1. Jadwal Waktu (Time Schedule) pelaksanaan secara terperinci yang

digambarkan secara diagram.

2. Jadwal Pengadaan Tenaga Kerja

3. Jadwal Pengadaan Bahan

Bagan-bagan yang disebutkan di atas harus mendapat persetujuan dari Dinas Bina

Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten sebagai dasar/patokan Penyedia dalam

melaksanakan pekerjaan dan Penyedia wajib mengikutinya. Kelalaian dalam

memasukkan bagan-bagan yang tersebut di atas dapat menyebabkan pekerjaan

dihentikan sementara. Akibat dari penghentian sementara ini menjadi tanggung

jawab Penyedia sepenuhnya.

Pemakaian Ukuran

1. Penyedia tetap bertanggung jawab dalam menempati semua ketentuan yang

tercantum dalam RKS dan gambar-gambar berikut tambahan dan

perubahannya.

2. Penyedia wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran keseluruhan

maupun bagian-bagiannya dan memberitahukan PPK tentang setiap perbedaan

74

yang ditemukannya dalam RKS dan gambar-gambar maupun dalam

pelaksanaan, Penyedia baru diijinkan membetulkan kesalahan gambar dan

melaksanakannya seteleah ada persetujuan tertulis dari PPK.

3. Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, di dalam hal

apapun menjadi tanggung jawab Penyedia. Oleh karena itu, sebelumnya

kepadanya diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua

gambar-gambar yang ada.

Lapangan Kerja

1. Penyedia harus membuat Direksi Keet termasuk perlengkapannya.

2. Untuk menyimpan bahan-bahan bangunan yang dianggap perlu Penyedia

harus membuat gudang

3. Penggunaan bangunan yang ada di lapangan, hanya dilakukan dengan izin dari

Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten

Kebersihan dan Ketertiban

1. Selama berlangsungnya pembangunan pelaksanaan fisik proyek, kebersihan

lapangan dan lingkungan terutama jalan-jalan di sekitar proyek, kantor,

gudang, los kerja, dan bagian proyek yang dikerjakan harus tetap bersih dan

tertib, bebas dari bahan bekas, tumpukan tanah, dan lain-lain. Khusus

kebersihan lingkungan terutama jalan-jalan di sekitar proyek yang harus

dibersihkan adalah adanya kotoran yang diakibatkan keluar masuknya

kendaraan proyek. Kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan Dinas Bina

Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten memberi perintah penghentian

seluruh pekerjaan. Akibat dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab

Penyedia.

2. Penimbunan bahan-bahan yang ada dalam gudang-gudang maupun yang

berada di halaman bebas harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu

kelancaran dan keamanan pekerjaan umum dan juga agar memudahkan

jalannya pemeriksaan dan penelitian bahan-bahan oleh PPK maupun Dinas

Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten.

3. Penyedia wajib membuat MCK untuk pekerja.

75

4. Tidak diperkenankan:

a. Pekerja menginap di tempat pekerjaan kecuali dengan izin PPK.

b. Memasak di tempat pekerjaan kecuali dengan izin PPK.

c. Membawa masuk penjual makanan, minuman, rokok dan sebagainya ke

tempat pekerjaan.

d. Keluar masuk dengan bebas.

5. Peraturan lain mengenai ketertiban akan dikeluarkan oleh PPK pada waktu

pelaksanaan.

Alat – Alat Kerja dan Alat – Alat Pembantu

1. Penyedia harus menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan

dan menyelesaikan pekerjaan secara sempurna dan efisien.

2. Bila pekerjaan telah selesai, Penyedia diwajibkan segera menyingkirkan alat-

alat tersebut.

3. Di samping harus menyediakan alat-alat yang diperlukan dimaksud pada

angka 1, penyedia harus menyediakan alat-alat bantu sehingga dapat bekerja

pada kondisi apapun, seperti tenda untuk bekerja pada waktu hujan.

Pembangkit Listrik dan Sumber Air

1. Setiap pembangkit listrik sementara untuk penerangan pekerjaan harus

diadakan oleh Penyedia, termasuk pemasangan sementara kabel-kabel,

meteran, upah dan tagihan serta pembersihannya kembali pada waktu

pekerjaan telah selesai adalah beban Penyedia.

2. Air untuk keperluan pekerjaan harus diadakan dan bila memungkinkan

didapatkan sumber air yang sudah ada di lokasi pekerjaan tersebut. Penyedia

harus memasang pipa-pipa pekerjaan untuk mengalirkan air dan mencabutnya

kembali pada waktu pekerjaan selesai. Biaya untuk pekerjaan pengadaan air

sementara adalah beban Penyedia.

3. Penyedia tidak diperkenankan menyambung dan mengisap air dari saluran

induk dan sebagainya tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dinas Bina

Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten.

76

Iklan

Penyedia tidak diizinkan memasang iklan dalam bentuk apapun di lapangan kerja

atau di tanah yang berdekatan tanpa izin dari Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang

Provinsi Banten.

Jalan Masuk dan Keluar

1. Pemasangan jalan masuk ke tempat pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak

Penyedia dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek tersebut.

2. Penyedia diwajibkan membersihkan kembali jalan masuk pada waktu

penyelesaian dan memperbaiki segala kerusakan yang diakibatkannya dan

menjadi tanggung jawab Penyedia.

Perlindungan Terhadap Bangunan Milik Umum

1. Selama masa pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab penuh atas segala

kerusakan akibat operasi pelaksanaan pekerjaan terhadap bangunan yang ada,

utilitas, jalan, saluran, dan lain-lain yang ada di lapangan pekerjaan dan di

lingkungan dimana hal tersebut di atas tidak termasuk di dalam pekerjaan.

2. Penyedia juga bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi

atas kelengkapan umum seperti saluran air, telepon, listrik dan sebagainya

yang disebabkan oleh operasi Penyedia. Segala biaya untuk pemasangan

kembali beserta perbaikan-perbaikan adalah menjadi beban Penyedia.

Kesehatan dan Kecelakaan

1. Kecelakaan-kecelakaan yang timbul selama pekerjaan berlangsung menjadi

beban Penyedia

2. Penyedia diwajibkan menyediakan kotak P3K terisi menurut kebutuhan,

lengkap dengan seorang petugas yang terlatih dalam soal menangani

pertolongan pertama

77

3. Terhadap kecelakaan-kecelakaan yang timbul akibat bencana alam segala

perongsokannya menjadi beban Penyedia

4. Penyedia diwajibkan memperhatikan kesehatan karyawan-karyawannya

5. Penyedia wajib menyediakan alat-alat pemadam kebakaran.

Sejauh tidak disebutkan dalam RKS ini, Penyedia harus mengikuti semua

ketentuan umum lainnya yang dikeluarkan oleh Jawatan / Instansi CQ

Undang-Undang keselamatan kerja dan lain sebagainya termasuk semua

perubahan perubahan yang hingga kini tetap berlaku

Pengamanan

1. Penyedia bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada di daerahnya

yaitu mengenai:

a. Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat kelalaian/kecerobohan yang

disengaja maupun yang tidak.

b. Penggunaan sesuatu yang salah/keliru.

c. Kehilangan-kehilangan bagian alat-alat/bahan-bahan yang ada di

daerahnya.

2. Terhadap semua kejadian sebagaimana disebut di atas, Penyedia harus

melaporkan kepada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten / PPK

dalam waktu paling lambat 24 jam untuk diusut dan diselesaikan persoalannya

lebih lanjut.

3. Untuk mencegah kegiatan-kegiatan tersebut di atas, Penyedia harus

mengadakan pengamanan antara lain penjagaan, penerangan malam,

pemagaran sementara dan sebagainya.

Pengawasan

1. Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengawasan

PPK menjadi tanggung jawab Penyedia, jika ternyata ada kesalahan. Oleh

karenanya, setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus atas persetujuan PPK.

2. Jika penyedia perlu melaksanakan pekerjaan di luar pengawasan PPK maka

segala biaya untuk itu menjadi beban Penyedia. Permohonan oleh Penyedia

78

untuk mengadakan pemeriksanaan tersebut harus dengan surat dan sampaikan

kepada PPK.

3. Wewenang dalam memberikan keputusan yang berada di tangan petugas PPK

adalah terbatas pada soal-soal yang jelas tercantum/dimasukkan di dalam

gambar-gambar dan RKS serta risalah penjelasan. Penyimpangan dari

padanya harus seizin Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten.

Kualitas, Contoh Serta Prosedur Pengujian Alat dan Bahan

1. Semua bahan dan barang untuk proyek ini harus memenuhi standar/mutu yang

disebut dalam gambar rencana dan RKS.

2. Bila dalam RKS disebutkan nama dan pabrik pembuatan suatu bahan dan

barang, maka ini dimaksudkan menunjukkan standar minimal mutu/kualitas

bahan dan barang yang digunakan.

3. Bila Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten / GRACE GROUPS

meragukan kualitas bahan dan barang dimaksud, maka Pemberi Tugas dapat

mengeluarkan perintah untuk mengadakan pengujian melalui tes laboratorium

atas biaya Penyedia.

4. Setiap barang dan bahan yang akan digunakan harus disampaikan kepada PPK

oleh Penyedia untuk mendapatkan persetujuan perencana dan Dinas Bina

Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten. Waktu penyampaiannya

dilaksanakannya jauh sebelum pekerjaannya dimulai.

5. Setiap usulan penggunaan nama oleh pabrik dan pembuatan dari suatu bahan

dan barang harus mendapatkan rekomendasi dari PPK berdasarkan petunjuk

dalam RKS serta gambar-gambar dan risalah penjelesan untuk selanjutnya

usulan tersebut diteruskan untuk mendapatkan persetujuan dari GRACE

GROUPS dan Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten.

6. Contoh bahan dan barang yang akan digunakan dalam pekerjaan harus

diadakan atas biaya Penyedia, setelah disetujui oleh Dinas Bina Marga Dan

Tata Ruang Provinsi Banten / GRACE GROUPS.

7. Contoh bahan dan barang tersebut disimpan oleh Dinas Bina Marga Dan Tata

Ruang Provinsi Banten dan PPK untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata

79

bahan dan barang yang dipakai tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas

maupun sifatnya.

8. Dalam pengajuan barang penawaran, Penyedia harus sudah memasukkan

sejauh keperluan biaya untuk pengujian berbagai bahan dan barang. Tanpa

mengingat jumlah tersebut, Penyedia teteap bertanggung jawab pula atas biaya

pengujian bahan dan barang yang tidak memenuhi syarat atas Dinas Bina

Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten dan PPK.

9. Pada waktu pengajuan penawaran, rekanan harus menyertakan/melampirkan

“Daftar Material” yang lebih terperinci dari semua bahan yang akan dipasang

pada proyek dan harus disebutkan nama pabrik, merk, spesifikasi teknis

lengkap dengan brosur/katalog. Daftar material yang diajukan pada waktu

penawaran ini adalah mengikat, dan harus diajukan lengkap, tidak boleh

sebagian, daftar harus dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Pemberi Tugas dan PPK akan mengeluarkan perintah untuk menyingkirkan

bahan/barang yang tidak disetujui dalam tempo 1x24 jam keluar lapangan

pekerjaan, atas biaya Penyedia.

Penggantian Barang

1. Produk yang disebutkan namanya.

Material, peralatan, perkakas, aksesoris yang disebutkan nama pabriknya

dalam RKS, Penyedia harus melengkapi produk yang disebutkan di RKS. Jika

produk yang dimaksudkan tidak terdapat di pasaran, Penyedia dapat

mengajukan produk pengganti yang setaraf, disertai spesifikasi teknis yang

lengkap untuk mendapatkan persetujuan GRACE GROUPS / Dinas Bina

Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten sebelum pemesanan.

2. Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya.

Material, peralatan, perkakas, aksesoris dan produk-produk yang tidak

disebutkan nama pabriknya di dalam RKS, Penyedia harus mengajuka secara

tertulis nama negara dari pabrik yang menghasilkannya, catalog yang berisi

spesifikasi teknis dan selanjutnya menguraikan data yang menunjukkan secara

80

benar bahwa produk yang digunakan adalah sesuai dengan RKS kondisi

proyek.

RKS Serta gambar Kerja

1. Gambar-gambar detail merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan pada

RKS ini.

2. Jika terdapat perbedaan antara gambar-gambar dengan RKS, Penyedia

diwajibkan mengajukan pertanyaan tertulis kepada PPK dan Penyedia

diwajibkan pula mentaati dan mengikuti keputusan PPK.

3. Ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar terakhirlah yang berlaku, dan

ukuran dengan angka adalah yang harus diikuti selain pada ukuran dari skala

gambar-gambar, tapi jika mungkin ukuran ini harus mengambil dari pekerjaan

yang sudah selesai.

4. Jika terdapat kekurangan penjelasan-penjelasan dalam gambar atau diperlukan

gambar tambahan/gambar detail untuk membesarkan gambar-gambar, atau

untuk memungkinkan Penyedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan

sesuai dengan ketentuan, maka Penyedia harus dapat membuat gambar

tersebut dan dibuat 3 (tiga) rangkap gambar, atas biaya Penyedia.

5. Apabila ada hal-hal yang disebutkan berulang pada gambar-gambar, RKS,

atau dokumen kontrak lainnya yang berlainan dan atau penjelesan-

penjelasannya bertentangan, maka ini harus diartikan bukan untuk

menghilangkan satu terhadap yang lain, tetapi untuk lebih menegaskan

masalahnya. Kalau terjadi hal ini maka yang diambil sebagai patokan adalah

yang mempunyai bobot teknis dan atau yang mempunyai bobot biaya yang

tinggi.

6. RKS, Daftar Volume Pekerjaan (BQ), gambar serta Berita Acara penjelasan

pekerjaan adalah bagian yang saling melengkapi satu sama lain dan sesuatu

yang termuat di dalamnya bersifat mengikat.

Penjelasan Perbedaan Gambar

81

Bila ada perbedaan ukuran dan atau penjelasan-penjelasan atau tidak sesuai antara

gambar berlainan beda jenisnya, maka dapat dipakai pedoman sebagai berikut:

Gambar kerja arsitektur, dengan gambar struktur/mekanikal/elektrikal yang

dipakai sebagai pegangan fungsional adalah gambar arsitektur, sedang mengenai

jenis dan kualitas bahan yang dipakai adalah gambar

struktur/mekanikal/elektrikal.

Gambar Kerja (Shop Drawing)

1. Penyedia harus membuat shop drawing guna pelaksanaan di lapangan yang

harus dibuat berdasarkan gambar rencana dan disampaikan kepada PPK untuk

mendapatkan persetujuan.

2. Shop drawing dibuat secara jelas, detail-detail, ukuran-ukuran, bahan yang

digunakan, perlengkapannya, pertemuan diantara bahan yang berlainan

jenisnya dan lain-lain yang harus dijelaskan. Termasuk dalam hal ini adalah

shop drawing untuk seluruh pekerjaan M/E.

3. Pekerjaan Penyedia belum dapat dimulai sebelum shop drawing tersebut

disetujui PPK.

4. PPK harus mempunyai waktu yang cukup untuk meneliti shop drawing yang

diusulkan oleh Penyedia.

5. Persetujuan terhadap shop drawing bukan berarti menghilangkan tanggung

jawab pihak Penyedia terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kelambatan

atas proses ini tidak berarti Penyedia mendapat perpanjangan waktu

pelaksanaan.

6. Gambar tersebut di atas harus dalam rangkap 3 (tiga) berikut kalkirnya dan

semua biaya pembuatannya ditanggung oleh Penyedia.

Gambar yang Berubah dari Rencana

1. Gambar rencana dapat berubah dengan perintah tertulis Dinas Bina Marga

Dan Tata Ruang Provinsi Banten berdasarkan pertimbangan PPK dan DM

Engineering International.

82

2. Perubahan rancangan ini harus digambar sesuai dengan apa yang

diperintahkan oleh Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten, yang

jelas memperlihatkan perbedaan antara gambar rencana dan gambar

perubahan rancangan.

3. Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) berikut kalkirnya

(gambar asli).

4. Gambar listrik menunjukkan kapasitas, jumlah, serta persyaratan instalansi.

Penyedia wajib memeriksa kemungkina kesalahan/ketidakcocokkan dari segi

kapasitas, dimensi dan lain-lain. Apabila ada ketidaksesuaian kapasitas

maupun dimensi, Penyedia harus dapat menyampaikan secara tertulis

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan.

5. Gambar perubahan rancangan yang disetujui oleh Dinas Bina Marga Dan Tata

Ruang Provinsi Banten / PPK kemudian dilampirkan dalam berita acara

pekerjaan tambah kurang.

Penyerahan

Penyerahan pekerjaan ini dilakukan dua kali:

1. Penyerahan pertama

Penyerahan pertama ini dilakukan apabila:

a. Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam

kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis

kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

b. Semua bangunan sementara beserta perlengkapan dibongkar, setelah

diperintahan oleh PPK.

c. Tiap bagian pekerjaan harus dalam keadaan baik, bersih, utuh tanpa cacat.

d. Seluruh peralatan yang bergerak harus dapat beroperasi dengan baik.

e. Semua anak kunci harus dikumpulkan dan diberi tempat yang baik dengan

gambar dan diberi tanda.

f. Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Dinas Bina Marga Dan Tata

Ruang Provinsi Banten / PPK. Berupa:

83

1) 3 (tiga) set gambar “as built drawing” dan seluruh pekerjaan yang

dilaksanakannya termasuk gambar-gambar perubahan dari rencana

yang disetujui PPK.

2) Gambar – gambar tersebut harus diserahkan berikut kalkirnya (gambar

asli) dan semua biaya pembuatannya ditanggung oleh penyedia.

3) 3 (tiga) foto album dokumentasi berwarna.

4) Seluruh lokasi pekerjaan dalam keadaan bersih.

2. Penyerahan kedua

Penyerahan kedua dilakukan setelah Penyedia selesai menunaikan kewajiban-

kewajibannya dalam masa pemeliharaan dan telah mendapat persetujuan

pengawas lapangan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan dengan

sempurna termasuk penggambaran-penggambaran kembali (as built drawing)

dari bagian bagian pekerjaan serta penyerahan kembali dalam bentuk mikro

film. Pengawas lapangan akan memeriksa gambar-gambar tersebut untuk

menyetujui atau mensyaratkan perbaikan. Pengawas lapangan tidak akan

mengeluarkan berita acara penyerahan kedua jika kewajiban-kewajiban

tersebut belum dilaksanakan dengan sempurna.

DIVISI I

UMUM

SEKSI 1.1

RINGKASAN PEKERJAAN

LINGKUP PEKERJAAN

1. Pelapisan Struktural

a. Pelapisan struktural dengan lapisan aspal yang terdiri dari perataan dan

perkuatan yang ditunjukkan dalam Gambar.

b. Pekerjaan penghamparan Lapis Pondasi Agregat untuk rekonstruksi ruas

jalan terdiri dari Lapisan Pondasi bawah sirtu kelas A dan diikuti dengan

Lapisan Pondasi atas batu pecah kelas A.

84

2. Pelapisan Non Struktural

Dengan lapisan beraspal, seperti Laston MS744 untuk meratakan permukaan

dan menutup perkerasan yang stabil dengan atau tanpa lapis perata.

3. Penambahan atau Rekonstruksi Bangunan Pelengkap

a. Selokan dan drainase yang dilapisi.

b. Gorong-gorong.

c. Pekerjaan galian dan timbunan.

d. Peninggian elevasi tanah dasar.

e. Pekerjaan struktur lainnya.

f. Pekerjaan perlindungan talud

4. Perlengkapan Jalan dan Pengatur Lalu Lintas

a. Pengecatan Marka Jalan.

b. Penyediaan dan pemasangan Rambu Jalan, Patok Pengarah.

c. Penyediaan dan pemasangan Rel Pengaman (guard rail)

d. Penyediaan dan pemasangan lampu Pengatur Lalu Lintas dan lampu

e. Penerangan Jalan.

PEMBAYARAN PEKERJAAN

1. Penyedia Jasa harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan detil yang

diberikan dalam Gambar, dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi

Pekerjaan, dimana sebagian besar pekerjaan tersebut akan dibayar menurut

sistem Harga Satuan. Pembayaran kepada Penyedia Jasa harus dilakukan

berdasarkan kuantitas aktual yang diukur pada masing-masing Mata

Pembayaran dalam Kontrak yang telah dilaksanakan sesuai dengan Seksi yang

berkaitan dari Spesifikasi ini, baik cara pengukuran maupun pembayarannya.

Pembayaran juga akan dilakukan berdasarkan pengukuran dan pembayaran

Lump Sum untuk mata pembayaran Mobilisasi, Manajemen dan Keselamatan

Lalu Lintas dan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin, serta pengukuran dan

pembayaran untuk pekerjaan yang diperintahkan atas dasar Pekerjaan Harian.

2. Pembayaran yang diberikan kepada Penyedia Jasa harus mencakup

kompensasi penuh untuk seluruh biaya yang dikeluarkan seluruh pekerja,

85

bahan, peralatan konstruksi, pengorganisasian pekerjaan, biaya tak terduga,

keuntungan, retribusi, pajak, pengamanan pekerjaan yang telah selesai

dikerjakan, pembayaran kepada pihak ketiga untuk tanah atau untuk

penggunaan atas tanah, atau untuk kerusakan bangunan (property), maupun

untuk semua biaya pekerjaan tambah yang tidak dibayar secara terpisah dan

lain-lain biaya yang diperlukan atau lazim dipakai untuk pelaksanaan dan

penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari Pekerjaan tersebut.

SEKSI 1.2

MOBILISASI

UMUM

1. Uraian

Lingkup kegiatan mobilisasi yang diperlukan dalam Kontrak ini akan

tergantung pada jenis dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan,

sebagaimana disyaratkan di bagian-bagian lain dari Dokumen Kontrak, dan

secara umum harus memenuhi berikut:

a. Ketentuan Mobilisasi untuk semua Kontrak

1) Penyewaan atau pembelian sebidang lahan yang diperlukan untuk base

camp Penyedia Jasa dan kegiatan pelaksanaan.

2) Mobilisasi semua Personil Penyedia Jasa sesuai dengan struktur

organisasi pelaksana yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan

termasuk para pekerja yang diperlukan dalam pelaksanaan dan

penyelesaian pekerjaan dalam Kontrak dan Personil Ahli K3 atau

Petugas K3.

3) Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan daftar peralatan

yang tercantum dalam Penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat

pekerjaan dimana peralatan tersebut akan digunakan menurut Kontrak

ini.

86

4) Penyediaan dan pemeliharaan base camp Penyedia Jasa, jika perlu

termasuk kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, dan

sebagainya.

b. Ketentuan Mobilisasi Fasilitas Pengendalian Mutu

Penyediaan dan pemeliharaan laboratorium uji mutu bahan dan pekerjaan

di lapangan harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Gedung

laboratorium dan peralatannya, yang dipasok menurut Kontrak ini, akan

tetap menjadi milik Penyedia Jasa pada waktu kegiatan selesai.

c. Kegiatan Demobilisasi untuk Semua Kontrak

Pembongkaran tempat kerja oleh Penyedia Jasa pada saat akhir Kontrak,

termasuk pemindahan semua instalasi, peralatan dan perlengkapan dari

tanahmilik Pemerintah dan pengembalian kondisi tempat kerja menjadi

kondisi seperti semula sebelum Pekerjaan dimulai.

2. Periode mobilisasi

Mobilisasi dari seluruh mata pekerjaan yang terdaftar dalam angka 1 harus

diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari terhitung mulai tanggal mulai

kerja, kecuali penyediaan Fasilitas dan Pelayanan Pengendalian Mutu,

harus diselesaikan dalam waktu 45 hari.

Setiap kegagalan Penyedia Jasa dalam memobilisasi Fasilitas dan

Pelayanan Pengendalian Mutu sebagimana disebutkan di atas, akan

membuat Direksi Pekerjaan melaksanakan pekerjaan semacam ini yang

dianggap perlu dan akan membebankan seluruh biaya tersebut ditambah

sepuluh persen pada Penyedia Jasa, dimana biaya tersebut akan

dipotongkan dari setiap pembayaran yang dibayarkan atau akan

dibayarkan kepada Penyedia Jasa menurut Kontrak ini. Bahkan,

pemotongan tetap berlaku.

PROGRAM MOBILISASI

1. Dalam waktu paling lambat 7 hari setelah Surat Perintah Mulai Kerja (Permen

PU No.43 tahun 2007), Penyedia Jasa harus melaksanakan Rapat Persiapan

Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) yang dihadiri Pengguna Jasa, Direksi

87

Pekerjaan, Direksi Teknis (bila ada), dan Penyedia Jasa untuk membahas

semua hal baik yang teknis maupun yang non teknis dalam kegiatan ini.

Agenda dalam rapat harus mencakup namun tidak terbatas pada berikut ini:

a. Pendahuluan

b. Sinkronisasi Struktur Organisasi:

1) Struktur Organisasi Pengguna Jasa

2) Struktur Organisasi Penyedia Jasa

3) Struktur Organisasi Direksi Pekerjaan

c. Masalah-masalah Lapangan:

1) Ruang Milik Jalan

2) Sumber-sumber Bahan

3) Lokasi Base Camp

d. Wakil Penyedia Jasa

e. Pengajuan

f. Persetujuan

g. Dokumen Penyelesaian Pekerjaan/Penyerahan Pertama Pekerjaan Selesai

h. Rencana Kerja:

1) Bagan Jadwal Pelaksanaan kontrak yang menunjukkan waktu dan

urutan kegiatan utama yang membentuk Pekerjaaan

2) Rencana Mobilisasi

3) Rencana Relokasi

4) Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kontrak (RK3K)

5) Program Mutu

6) Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas

7) Rencana Inspeksi dan Pengujian

8) Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (jika

ada), Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (jika

ada), atau sekurang-kurangnya standar dan prosedur pengelolaan

lingkungan yang berlaku khusus untuk kegiatan tersebut.

i. Komunikasi dan korespondensi

j. Rapat Pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan

88

k. Pelaporan dan pemantauan

2. Dalam waktu 14 hari setelah Rapat Persiapan Pelaksanaan, Penyedia Jasa

harus menyerahkan Program Mobilisasi dan Jadwal Kemajuan Pelaksanaan

kepada Direksi Pekerjaan untuk dimintakan persetujuannya.

3. Program mobilisasi harus menetapkan waktu untuk semua kegiatan mobilisasi

yang disyaratkan dan harus mencakup informasi tambahan berikut:

a. Lokasi base camp Penyedia Jasa dengan denah lokasi umum dan denah

detil di lapangan yang menunjukkan lokasi kantor Penyedia Jasa, bengkel,

gudang, mesin pemecah batu dan instalasi pencampur aspal, serta

laboratorium bilamana fasilitas tersebut termasuk dalam Lingkup

Kontrak.

b. Jadwal pengiriman peralatan yang menunjukkan lokasi asal dari semua

peralatan yang tercantum dalam Daftar Peralatan yang diusulkan dalam

Penawaran, bersama dengan usulan cara pengangkutan dan jadwal

kedatangan peralatan di lapangan.

c. Setiap perubahan pada peralatan maupun personil yang diusulkan dalam

Penawaran harus memperoleh persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

d. Suatu daftar detil yang menunjukkan struktur yang memerlukan perkuatan

agar aman dilewati alat-alat berat, usulan metodologi pelaksanaan dan

jadwal tanggal mulai dan tanggal selesai untuk perkuatan setiap struktur.

e. Suatu jadwal kemajuan yang lengkap dalam format bagan balok (bar

chart) yang menunjukkan tiap kegiatan mobilisasi utama dan suatu kurva

kemajuan untuk menyatakan persentase kemajuan mobilisasi.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1. Pengukuran

Pengukuran kemajuan mobilisasi akan ditentukan oleh Direksi Pekerjaan atas

dasar jadwal kemajuan mobilisasi yang lengkap dan telah disetujui.

2. Dasar Pembayaran

Mobilisasi harus dibayar atas dasar lump sum menurut jadwal pembayaran

yang diberikan di bawah, dimana pembayaran tersebut merupakan kompensasi

89

penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua peralatan, dan untuk semua

pekerja, bahan, perkakas, dan biaya lainnya yang perlu untuk menyelesaikan

pekerjaan dari Spesifikasi ini. Walaupun demikian Direksi Pekerjaan dapat,

setiap saat selama pelaksanaan pekerjaan, memerintahkan Penyedia Jasa untuk

menambah peralatan yang dianggap perlu tanpa menyebabkan perubahan

harga lump sum untuk Mobilisasi.

Pembayaran biaya lump sum ini akan dilakukan dalam tiga angsuran sebagai

berikut:

a. 50 % (lima puluh persen) bila mobilisasi 50 % selesai, dan pelayanan atau

fasilitas pengujian laboratorium telah lengkap dimobilisasi.

b. 20 % (dua puluh persen) bila semua peralatan utama berada di lapangan

dan diterima oleh Direksi Pekerjaan.

c. 30 % (tiga puluh persen) bila demobilisasi selesai dilaksanakan.

Bilamana Penyedia Jasa tidak menyelesaikan mobilisasi sesuai dengan salah

satu dari kedua batas waktu yang disyaratkan maka jumlah yang disahkan

Direksi Pekerjaan untuk pembayaran adalah persentase angsuran penuh dari

harga lump sum Mobilisasi dikurangi sejumlah dari 1 % (satu persen) nilai

angsuran untuk setiap keterlambatan satu hari dalam penyelesaian sampai

maksimum 50 (lima puluh) hari.

SEKSI 1.3

KANTOR LAPANGAN DAN FASILITASNYA

UMUM

Menurut Seksi ini, Penyedia Jasa harus membangun, menyediakan, memasang,

memelihara, membersihkan, menjaga, dan pada saat selesainya Kontrak harus

memindahkan atau membuang semua bangunan kantor darurat, gudang-gudang

penyimpanan, barak-barak pekerja dan bengkel-bengkel yang dibutuhkan untuk

pengelolaan dan pengawasan kegiatan.

KETENTUAN UMUM

90

1. Penyedia Jasa harus mentaati semua peraturan-peraturan Nasional maupun

Daerah.

2. Kantor dan fasilitasnya harus ditempatkan sesuai dengan Lokasi Umum dan

Denah Lapangan yang telah disetujui dan merupakan bagian dari Program

Mobilisasi dimana penempatannya harus diusahakan sedekat mungkin dengan

daerah kerja (site) dan telah mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

3. Bangunan untuk kantor dan fasilitasnya harus ditempatkan sedemikian rupa

sehingga terbebas dari polusi yang dihasilkan oleh kegiatan pelaksanaan.

4. Bangunan yang dibuat harus mempunyai kekuatan struktural yang baik, tahan

cuaca, dan elevasi lantai yang lebih tinggi dari tanah di sekitarnya.

5. Bangunan untuk penyimpanan bahan harus diberi bahan pelindung yang

cocok sehingga bahan-bahan yang disimpan tidak akan mengalami kerusakan.

6. Sesuai pilihan Penyedia Jasa, bangunan dapat dibuat di tempat atau dirakit

dari komponen-komponen pra-fabrikasi.

7. Kantor lapangan dan gudang sementara harus didirikan diatas pondasi yang

mantap dan dilengkapi dengan penghubung dengan untuk pelayanan utilitas.

8. Bahan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk bangunan dapat

baru atau bekas pakai, tetapi dengan syarat harus dapat berfungsi, cocok

dengan maksud pemakaiannya dan tidak bertentangan dengan perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku.

9. Lahan untuk kantor lapangan dan semacamnya harus ditimbun dan diratakan

sehingga layak untuk ditempati bangunan, bebas dari genangan air, diberi

pagar keliling, dan dilengkapi minimum dengan jalan masuk dari kerikil serta

tempat parkir.

10. Penyedia Jasa harus menyediakan sarana dan prasarana untuk kesehatan dan

keselamatan kerja.

KANTOR PENYEDIA JASA DAN FASILITASNYA

1. Umum

Penyedia Jasa harus menyediakan akomodasi dan fasilitas kantor yang cocok

dan memenuhi kebutuhan kegiatan sesuai Seksi dari Spesifikasi ini.

91

2. Ukuran

Ukuran kantor dan fasilitasnya sesuai untuk kebutuhan umum Penyedia Jasa

dan harus menyediakan sebuah ruangan yang digunakan untuk rapat kemajuan

pekerjaan.

3. Alat Komunikasi

a. Penyedia Jasa harus menyediakan Telpon satu atau dua arah dan dapat

beroperasi selama periode kontrak.

b. Bilamana sambungan saluran telepon tidak mungkin disediakan, atau tidak

dapat disediakan dalam periode mobilisasi, maka Penyedia Jasa harus

menyediakan pengganti telpon satelit (menggunakan sistem satelit

Inmarsat atau Iridium atau sejenis) yang dapat berkomunikasi 2 arah (2-

way) dengan jelas dan dapat diandalkan antara kantor Pengguna Jasa di

Ibukota Provinsi, kantor Tim Supervisi Lapangan dan titik terjauh di

lapangan. Sistem telpon harus dipasang di kantor utama dan semua kantor

cabang serta digunakan sesuai dengan petunjuk dari Direksi Pekerjaan.

c. Bilamana ijin atau perijinan dari instansi Pemerintah yang terkait

diperlukan untuk pemasangan dan pengoperasian sistem telopon satelit

semacam ini, Direski Pekerjaan akan melakukan semua pengaturan, tetapi

semua biaya yang timbul harus dibayar oleh Penyedia Jasa.

4. Perlengkapan dalam Ruang Rapat dan Ruang Penyimpanan Dokumentasi

Kegiatan

a. Meja rapat dengan kursi untuk paling sedikit 8 orang

b. Rak atau laci untuk penyimpanan gambar dan arsip untuk Dokumentasi

Kegiatan secara vertikal atau horisontal, yang ditempatkan di dalam atau

dekat dengan ruang rapat.

5. Kantor Pendukung

Bilamana Penyedia Jasa menganggap perlu untuk mendirikan satu kantor

pendukung atau lebih, yang akan digunakan untuk keperluan sendiri pada

jarak 50 km atau lebih dari kantor utama di lapangan, maka Penyedia Jasa

harus menyediakan, memelihara dan melengkapi satu ruangan pada setiap

92

kantor pendukung dengan ukuran sekitar 12 meter persegi yang akan

digunakan oleh Staf Direksi Pekerjaan untuk setiap kantor pendukung.

Pengadaan kantor lapangan harus dilengkapi dengan fasilitasnya (bangunan

pelengkap), yaitu:

a. Pengadaan Gudang

1) Kontraktor harus menyediakan sebuah bengkel di lapangan yang diberi

perlengkapan yang memadai serta dilengkapi dengan daya listrik,

sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki peralatan yang

digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan. Sebuah gudang untuk

penyimpanan suku cadang juga harus disediakan.

2) Bangunan untuk penyimpanan bahan harus diberi bahan pelindung

yang cocok sehingga bahan-bahan yang disimpan tidak akan

mengalami kerusakan.

3) Sesuai pilihan Kontraktor, bangunan dapat dibuat di tempat atau

dirakit dari komponen-komponen pra-fabrikasi.

4) Gudang sementara harus didirikan diatas pondasi yang mantap dan

dilengkapi dengan penghubung dengan untuk pelayanan utilitas.

5) Bahan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk bangunan

dapat baru atau bekas pakai, tetapi dengan syarat harus dapat

berfungsi, cocok dengan maksud pemakaiannya dan tidak bertentangan

dengan perundangundangan dan peraturan yang berlaku.

6) Kontraktor harus menyediakan alat pemadam kebakaran dan

kebutuhan P3K yang memadai.

b. Pengadaan Loss Kerja

1) Kontraktor harus menyediakan sebuah los kerja di lapangan yang

diberi perlengkapan yang memadai serta dilengkapi dengan daya listrik

dengan ukuran 6 x 5 m.

2) Sesuai pilihan Kontraktor, bangunan dapat dibuat di tempat atau

dirakit dari komponen-komponen pra-fabrikasi.

3) Los kerja harus didirikan diatas pondasi yang mantap dan dilengkapi

dengan penghubung dengan untuk pelayanan utilitas.

93

4) Bahan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk bangunan

dapat baru atau bekas pakai, tetapi dengan syarat harus dapat

berfungsi, cocok dengan maksud pemakaiannya dan tidak bertentangan

dengan perundangundangan dan peraturan yang berlaku.

5) Kontraktor harus menyediakan alat pemadam kebakaran dan

kebutuhan P3K yang memadai.

c. Pengadaan Barak Pekerja

Barak pekerja berfungsi sebagai tempat tinggal dan istirahat pekerja

selama proses pelaksanaan penbangunan berlangsung. Barak ini berukuran

20 x 5 m. Barak ini merupakan bangunan sementara dengan lantai rabat

beton diplester, konstruksi rangka baja sistem knock down, dinding

multipleks sebanyak tebal 12 mm, dinding penyekat ruangan plywood,

penutup atap asbes semen gelombang, diberi pintu dan jendela

secukupnya.

d. Pengadaan Pos Keamanan

Pos Keamanan dibangun dengan ketentuan:

1) Pos jaga dibangun untuk ditempati petugas keamanan proyek yang

berfungsi memudahkan pengawasan keamanan seluruh kegiatan proyek

selama 24 jam dalam sehari.

2) Pos jaga diletakkan pada pintu masuk dan keluar proyek serta pada

daerah rawan.

Jika mendirikan lebih dari satu pos jaga, maka bisa memberikan nama

untuk masing-masing pos agar mudah dalam menyebut lokasi.

e. Pembuatan Toilet

Toilet ini dibuat bersekat-sekat untuk kepentingan mandi, cuci dan kakus

para pekerja. Dibuat di samping barak pekerja dengan ukuran 8 x 2 m.

Dibuat mejadi 4 ruang dengan ukuran masing-masing 2x2 m. Berdinding

dari multiplek tebal 6 mm dan lantainya dari adukan pasir dan semen

(plesteran) dan permukaannya dibuat kasar. Masing-masing terdapat

sebuah ember plastik, sebuah gayung, dan sebuah kloset jongkok.

f. Tempat Parkir Alat Berat

94

Tujuan dibuatnya supaya alat berat mempunyai tempat parkir sendiri

sehingga lebih mudah dalam perawatan dan pengoperasiannya. Lahan

yang diperuntukkan untuk tempat parkir alat berat ini sebesar 50 x 8 m.

Lantai terbuat dari beton rabat setebal 20 cm, disekeliling area parkir,

dibuatkan pagar railing menggunakan tali tambang yang di ikatkan pada

tiang besi blacksteel 1” yang ditanam di dalam tanah.

g. Pos Keamanan

Lantainya terbuat dari rabat beton tebalnya 20 cm, dindingnya dari

multipleks tebal 9 mm, rangkanya dari kayu borneo yang diserut halus,

atapnya dari sasbes semen gelombang. Dilengkapi dengan sebuah kipas

angin kecil merk Cosmos, sebuah lampu neon 25 watt, telepon, 2 buah

kursi biasa. Letak pos keamanan ini diletakkan pada pintu masuk utama

proyek. Dengan ukuran 2 x 2 m.

h. Pembuatan Pagar Proyek

Tinggi pagar adalah 2 m dari permukaan tanah. Terdiri dari dinding dan

seng bergelombang yang disandarkan kayu dolken diameter 10 cm jarak

1,5 m yang ditanamkan kedalam tanah. Pagar Proyek ini dibuat sekeliling

yang di dalamnya terdapat direksi keet, barak pekerja, dan lain sebagainya.

i. Pembuatan Dapur Umum

Digunakan untuk tempat makanan, jadi pada saatnya makan, semua

pekerja makan di sini. Dibuat beratap asbes semen gelombang, tidak

berdinding, dan rangkanya dari kayu borneo yang diserut halus. Terdapat

meja untuk tempat makanan berukuran 1 x 3 m, dan terdapat sebuah

dispenser, dilengkapi juga dengan lampu neon dengan daya 60 watt. Dapur

umum ini berukuran 10 x 10 m.

j. Foto Dokumentasi

Kontraktor harus menyediakan kepada direksi foto-foto yang dibuat oleh

fotografer berpengalaman. Foto tersebut harus berwarna dan ditunjukkan

sebagai laporan tentang tahap pelaksanaan yaitu pada masa awal,

pertengahan dan akhir dari suatu bagian tertentu dari pekerjaan

sebagaimana diperintahkan Direksi.

95

Pembuatan foto-foto visual proyek dalam keadaan 25%, 50%, 75%, 100%

dalam pengambilan foto harus pada titik yang ditentukan direksi, minimal

dari empat sudut.

Tiap foto berukuran 120 mm x 90 mm diberi catatan sebagai berikut :

1) Nama orang yang memfoto

2) Detail kontrak

3) Nama bangunan atau lokasi

4) Tahapan pelaksanaan

k. Mobilisasi dan Demobilisasi

Mobilisasi dilakukan ketika Surat Penyerahan Lahan serta SPK turun dan

diterima oleh kontraktor maka hal tersebut dapat dilakukan sedangkan

demobilisasi jika pekerjaan telah dianggap selesai.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

Bangunan yang diuraikan dalam Seksi ini akan dibayar menurut pembayaran

Lump Sum untuk Mobilisasi sesuai dengan Seksi 1.2 dari Spesifikasi ini, dimana

pembayaran harus dianggap kompensasi penuh untuk pembuatan, penyediaan,

pelayanan, pemeliharaan, pembersihan dan pembongkaran semua bangunan

tersebut setelah Pekerjaan selesai.

SEKSI 1.4

FASILITAS DAN PELAYANAN PENGUJIAN

UMUM

1. Pengujian yang Dilaksanakan oleh Penyedia Jasa

Penyedia Jasa harus menyediakan bahan, fasilitas, pekerja, pelayanan dan hal-

hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan pengujian pengenalian mutu dan

kecakapan kerja yang disyaratkan dalam Kontrak ini. Umumnya Penyedia

Jasa harus bertanggungjawab atas pelaksanaan semua pengujian menurut

perintah dari Direksi Pekerjaan. Daftar Peralatan Laboratorium yang

digunakan dalam pengujian terhadap pekerjaan.

96

2. Pengujian yang Dilaksanakan oleh Direksi Pekerjaan

Penyedia Jasa harus membangun dan melengkapi, memelihara,

membersihkan, menjaga dan pada akhir Kontrak membongkar atau

menyingkirkan bangunan yang disebutkan dalam Gambar, yang digunakan

sebagai laboratorium lapangan untuk digunakan semata-mata hanya oleh

Direksi Pekerjaan, dan memasok dan memasang peralatan laboratorium di

laboratorium Direksi Pekerjaan untuk pelaksanaan pengujian yang terdaftar

dalam Spesifikasi Standar.

Direksi Pekerjaan akan bertanggungjawab atas semua pengujian yang

dilakukan untuk pekerjaan yang sudah selesai. Hasil pengujian-pengujian ini

akan menjadi dasar persetujuan atau penolakan dari pekerjaan terkait.

FASILITAS LABORATORIUM DAN PENGUJIAN

1. Penyedia Jasa harus menyediakan pelayanan pengujian dan/atau fasilitas

laboratorium sebagaimana disyaratkan untuk memenuhi seluruh ketentuan

pengendalian mutu dari Spesifikasi ini. Ketentuan K3 (Pedoman

004/BM/2006) merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam penyediaan

pelayanan pengujian dan/atau fasilitas laboratorium.

2. Bilamana secara khusus dimasukkan dalam lingkup Kontrak ini, maka

Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara sebuah laboratorium

lengkap dengan peralatannya di lapangan, sesuai dengan ketentuan berikut:

a. Tempat Kerja

1) Laboratorium haruslah merupakan bangunan yang ditempatkan sesuai

dengan Lokasi Umum dan Denah Tempat Kerja yang telah disetujui

dan merupakan bagian dari program mobilisasi. Lokasi laboratorium

harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai jarak tertentu

dari peralatan konstruksi, bebas dari polusi dan gangguan berupa

getaran selama pengoperasian peralatan.

2) Bangunan harus dilengkapi dengan lantai beton beserta fasilitas

pembuangan air kotor, dan dilengkapi dengan dua buah pendingin

udara (air conditioning) masing-masing berkapasitas minimum 1,5 PK.

97

3) Perlengkapan di dalam ruangan bangunan harus terdiri atas meja kerja,

lemari, ruang penyimpan yang dapat dikunci, tangki perawatan, laci

arsip (filing cabinet), meja dan kursi dengan mutu standar dan jumlah

yang mencukupi kebutuhan.

b. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan laboratorium harus sudah disediakan dalam

waktu 45 hari terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja, sehingga pengujian

sumber bahan dapat dimulai sesegera mungkin.

Alat-alat ukur seperti timbangan, proving ring, pengukur suhu, dan lainnya

harus dikalibrasi oleh instansi yang berwenang yang disetujui oleh Direksi

Pekerjaan dengan menunjukkan sertifikat kalibrasi yang masih berlaku.

PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Peraturan dan Rujukan

Standard Nasional Indonesia (SNI), sebagaimana diberikan dalam Seksi 1.10

dalam Spesifikasi ini harus digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Dalam

segala hal, Penyedia Jasa harus menggunakan SNI yang relevan atau setara

untuk menggantikan standarstandar lain yang mungkin ditunjukkan dalam

Spesifikasi ini. Bilamana standar tersebut tidak terdapat dalam Seksi 1.10,

Penyedia Jasa harus menggunakan SNI terbaru atau standar lain yang relevan

sebagai pengganti atas perintah Direksi Pekerjaan.

2. Personil

Personil yang bertugas pada pengujian bahan haruslah terdiri atas tenaga-

tenaga yang mempunyai pengalaman cukup dan telah terbiasa melakukan

pengujian bahan yang diperlukan dan harus mendapat persetujuan terlebih

dahulu dari Direksi Pekerjaan

3. Formulir

Formulir yang dapat digunakan untuk pengujian yang sebenarnya dan

pelaporan hasil pengujian hanyalah formulir telah disetujui terlebih dahulu

oleh Direksi Pekerjaan

4. Pemberitahuan

98

Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan rencana waktu

pelaksanaan pengujian, paling sedikit satu jam sebelum pengujian

dilaksanakan sehingga memungkinkan Direksi Pekerjaan atau Wakilnya untuk

menyaksikan setiap pengujian bukan rutin yang mereka inginkan.

5. Distribusi

Laporan pengujian harus segera dikerjakan dan didistribusikan sehingga

memungkinkan untuk melakukan pengujian ulang, penggantian bahan atau

pemadatan ulang sedemikian hingga dapat mengurangi keterlambatan dalam

pelaksanaan Pekerjaan.

6. Inspeksi dan Pengujian

Inspeksi dan pengujian akan dilaksanakan oleh Direksi Pekerjaan untuk

memeriksa pekerjaan yang telah selesai apakah telah memenuhi mutu bahan,

kepadatan dari pemadatan dan setiap ketentuan lanjutan yang menjadi

diperlukan selama pelaksanan pekerjaan.

Setiap ruas secara keseluruhan yang terdiri dari bahan dan pengerjaan yang

tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dibongkar dan diganti

dengan bahan dan pengerjaan yang memenuhi Spesifikasi ini. Bilamana

Direksi Pekerjaan mengijinkan, pekerjaan yang tidak diterima harus diperbaiki

sedemikian hingga setelah diperbaiki akan memenuhi semua ketentuan dalam

kontrak. Semua perbaikan semacam ini harus dilaksanakan atas biaya

Penyedia Jasa.

7. Pemberitahuan untuk Pengujian atas Pekerjaan yang Telah Selesai

Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan paling tidak 5 hari di

muka bahwa suatu ruas telah selesai dikerjakan dan siap untuk diuji.

Direksi Pekerjaan harus memberitahu hasil pengujian tersebut kepada

Penyedia Jasa dalam 10 hari setelah benda uji diterima dari lapangan, disertai

surat keterangan yang menyebutkan apakah pekerjaan yang diuji diterima atau

ditolak.

Bilamana pekerjan tersebut ditolak, dalam 10 hari Penyedia Jasa harus

mengajukan surat yang menanyakan tindakan apa yang harus dilakukan untuk

memperbaiki pekerjaan yang ditolak.

99

SEKSI 1.5

BAHAN DAN PENYIMPANAN

UMUM

1. Uraian

Bahan yang dipergunakan di dalam Pekerjaan harus:

a. Memenuhi spesifikasi dan standar yang berlaku.

b. Memenuhi ukuran, pembuatan, jenis dan mutu yang disyaratkan dalam

Gambar dan Seksi lain dari Spesifikasi ini, atau sebagaimana secara

khusus disetujui tertulis oleh Direksi Pekerjaan.

c. Semua produk harus baru.

2. Pengajuan

a. Sebelum mengadakan pemesanan atau membuka daerah sumber bahan

untuk setiap jenis bahan, maka Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada

Direksi Pekerjaan contoh bahan, bersama dengan detil lokasi sumber

bahan dan Pasal ketentuan bahan dalam Spesifikasi yang mungkin dapat

dipenuhi oleh contoh bahan, untuk mendapatkan persetujuan

b. Penyedia Jasa harus melakukan semua pengaturan untuk memilih lokasi,

memilih bahan, dan mengolah bahan alami sesuai dengan Spesifikasi ini,

dan harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan semua informasi yang

berhubungan dengan lokasi sumber bahan paling sedikit 30 hari sebelum

pekerjaan peng-olahan bahan dimulai, untuk mendapatkan persetujuan.

Persetujuan Direksi Pekerjaan atas sumber bahan tersebut tidak dapat

diartikan bahwa seluruh bahan yang terdapat di lokasi sumber bahan telah

disetujui untuk dipakai.

c. Bilamana bahan aspal, semen, baja dan bahan-bahan fabrikasi lainnya

akan digunakan, maka sertifikat pabrik (mill certificate) bahan tersebut

harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan

persetujuan awal. Direksi Pekerjaan akan memberikan persetujuan tertulis

kepada Penyedia Jasa untuk melakukan pemesanan bahan. Selanjutnya

100

bahan yang sudah sampai di lapangan harus diuji ulang di bawah

pengawasan Direksi Pekerjaan atau sebagaimana yang diperintahkan oleh

Direksi Pekerjaan.

PENGADAAN BAHAN

1. Sumber Bahan

Lokasi sumber bahan yang mungkin dapat dipergunakan dan pernah

diidentifikasikan serta diberikan dalam Gambar hanya merupakan bahan

informasi bagi Penyedia Jasa. Penyedia Jasa tetap harus bertanggungjawab

untuk mengidentifikasi dan memeriksa ulang apakah bahan tersebut cocok

untuk dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Variasi Mutu Bahan

Penyedia Jasa harus menentukan sendiri jumlah serta jenis peralatan dan

pekerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan bahan yang memenuhi

Spesifikasi. Penyedia Jasa harus menyadari bahwa contoh-contoh bahan

tersebut tidak mungkin dapat menentukan batasbatas mutu bahan dengan tepat

pada seluruh deposit, dan variasi mutu bahan harus dipandang sebagai hal

yang biasa dan sudah diperkirakan. Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan

Penyedia Jasa untuk melakukan pengadaan bahan dari setiap tempat pada

suatu deposit dan dapat menolak tempat-tempat tertentu pada suatu deposit

yang tidak dapat diterima.

3. Persetujuan

a. Pemesanan bahan tidak boleh dilakukan sebelum mendapat persetujuan

tertulis dari Direksi Pekerjaan sesuai dengan maksud penggunaannya.

Bahan tidak boleh dipergunakan untuk maksud lain selain dari peruntukan

yang telah disetujui.

b. Jika mutu bahan yang dikirim ke lapangan tidak sesuai dengan mutu bahan

yang sebelumnya telah diperiksa dan diuji, maka bahan tersebut harus

ditolak, dan harus disingkirkan dari lapangan dalam waktu 48 jam, kecuali

terdapat persetujuan lain dari Direksi Pekerjaan.

101

PENYIMPANAN BAHAN

1. Umum

Bahan harus disimpan sedemikian rupa sehingga mutunya terjamin dan

terpelihara serta siap dipergunakan untuk Pekerjaan. Bahan yang disimpan

harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga selalu siap pakai, dan mudah

diperiksa oleh Direksi Pekerjaan. Tanah dan bangunan (property) orang lain

tidak boleh dipakai tanpa ijin tertulis dari pemilik atau penyewanya.

2. Tempat Penyimpanan di Lapangan

Tempat penyimpanan di lapangan harus bebas dari tanaman dan sampah,

bebas dari genangan air dan permukaannya harus lebih tinggi dari sekitarnya.

Bahan yang langsung ditempatkan diatas tanah tidak boleh digunakan untuk

Pekerjaan, kecuali jika permukaantanah tersebut telah disiapkan sebelumnya

dan diberi lapis permukaan yang terbuat daripasir atau kerikil setebal 10 cm

sedemikian hingga diterima oleh Direksi Pekerjaan.

3. Penumpukan Bahan (Stockpiles)

a. Bahan harus disimpan sedemikian hingga dapat mencegah terjadinya

segregasi dan menjamin gradasi yang sebagaimana mestinya, serta tidak

terdapat kadar air yang berlebihan. Tinggi maksimum dari penumpukan

bahan harus dibatasi sampai maksimum 5 meter.

b. Penumpukan berbagai jenis agregat yang akan dipergunakan untuk

campuran aspal, burtu atau burda, penetrasi macadam atau beton harus

dilakukan secara terpisah menurut masing-masing ukuran nominal agregat.

Dinding pemisah dari papan dapat digunakan untuk harus mencegah

tercampurnya agregat-agregat tersebut.

c. Tumpukan agregat untuk untuk lapis pondasi atas dan bawah harus

dilindungi dari hujan untuk mencegah terjadinya kejenuhan agregat yang

akan mengurangi mutu bahan yang dihampar atau paling tidak

mempengaruhi penghamparan bahan.

PEMBAYARAN

102

1. Penyedia Jasa harus melakukan semua pengaturan dengan pemilik atau

pemakai lahan untuk memperoleh hak konsesi yang diperlukan sehingga dapat

mengambil bahan yang akan digunakan dalam Pekerjaan. Penyedia Jasa

bertanggungjawab atas semua kompensasi dan restribusi yang harus

dibayarkan sehubungan dengan penggalian bahan atau keperluan lainnya.

Tidak ada pembayaran terpisah yang akan dilakukan untuk kompensasi dan

restribusi yang dibayar Penyedia Jasa, dan seluruh biaya tersebut harus sudah

dimasukkan ke dalam Harga Satuan untuk mata pembayaran yang terkait

dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

2. Penyedia Jasa harus bertanggungjawab untuk membuat jalan masuk,

membuang gundukan tanah dan semua biaya pelaksanaan lainnya yang

diperlukan untuk pengadaan bahan, termasuk pengembalian lapisan humus

dan meninggalkan daerah dan jalan masuk itu dalam kondisi rapi dan dapat

diterima. Seluruh biaya tersebut harus sudah dimasukkan ke dalam Harga

Satuan untuk mata pembayaran yang terkait dalam Daftar Kuantitas dan

Harga.

SEKSI 1.6

MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS

URAIAN

Penyedia Jasa harus menyediakan perlengkapan dan pelayanan lalu lintas untuk

mengendalikan dan melindungi karyawan Penyedia Jasa, Direksi Pekerjaan, dan

pengguna jalan yang melalui daerah konstruksi, termasuk lokasi sumber bahan

dan rute pengangkutan, sesuai dengan seksi ini dan memenuhi detil dan lokasi

yang ditunjukkan dalam denah atau yang diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan.

Penyedia Jasa harus menyediakan, memasang rambu lalu lintas yang diperlukan,

barikade, rel pengaman lentur atau kaku, lampu, sinyal , marka jalan dan

perlengkapan lalu lintas lainnya dan harus menyediakan bendera dan petunjuk lalu

lintas dengan cara lain sepanjang ZONA kerja pada setiap saat selama Periode

103

Pelaksanaan. Manajemen lalu lintas harus dilakukan sesuai dengan perundangan

dan peraturan yang berlaku. Sebelum Jalan dibuka untuk lalulintas umum,

Penyedia Jasa harus membuat marka sementara setelah pekerjaan penghamparan

perkerasan aspal selesai.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1. Pengukuran

Pengukuran Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas dilakukan berdasarkan

gabungan mobilisasi, demobilisasi dan pembayaran bulanan. Untuk

pengukuran dari pembayaran bulanan maka disyaratkan bahwa semua

ketentuan harus dipenuh. Bilamana Penyedia Jasa tidak memenuhi semua dari

ketentuan-ketentuan dari Pasal ini maka jenis pekerjaan yang tersebut tidak

akan dibayar bulan yang bersangkutan untuk Manajemen dan Keselamatan

Lalu Lintas.

2. Dasar Pembayaran

Pekerjaan Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas harus dibayar atas dasar

lump sum menurut jadwal pembayaran yang terdapat di bawah ini. Jumlah ini

harus dipandang sebagai kompensasi penuh untuk penyediaan, semua bahan,

semua peralatan, pekerja, perkakas dan biaya lainnya yang perlu untuk

pemasangan dan pemeliharaan semua pemasangan sementara, untuk

pengendalian lalu lintas selama Periode Pelaksanaan dan untuk pembersihan

halangan apapun yang perlu untuk menyelesaikan pekerjaan. Akan tetapi,

selama Periode Pelaksanaan Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia

Jasa untuk menyediakan tambahan peralatan sebagaimana yang dianggap

perlu dengan perubahan harga lump sum untuk Manajemen dan Keselamatan

Lalu Lintas.

a. 25 % (dua puluh lima persen) bilamana semua jenis peralatan utama untuk

Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas telah berada di lapangan,

diterima dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

104

b. 75 % (tujuh puluh lima persen) harus dibayar secara angsuran atas dasar

bulanan, secara proporsional berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dapat

diterima.

Bilamana kuantitas tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, tidak

ada pembayaran terpisah yang dilakukan untuk Manajemen dan Keselamatan

Lalu Lintas yang dilaksanakan sesuai dengan seksi dari Spesifikasi ini. Biaya

untuk pekerjaan ini harus sudah termasuk dalam harga satuan dari semua Mata

Pembayaran yang terdapat dalam Kontrak.

Jika Penyedia Jasa gagal untuk melaksanakan pengoperasian Manajemen dan

Keselamatan Lalu Lintas sebagaimana yang disebutkan dalam Seksi dari

Spesifikasi ini, Penyedia Jasa harus dibebani seluruh biaya aktual untuk semua

pengoperasian manajemen dan keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan oleh

Direksi Pekerjaan atau pihak-pihak lain sebagaimana yang diperintahkan oleh

Direksi Pekerjaan.

SEKSI 1.7

PENGADAAN LISTRIK DAN AIR

1. Pasokan listrik

Alat elektrik portabel yang dapat digunakan di situasi lembab hanyalah alat

yang memenuhi syarat:

a. Mempunyai pasokan yang terisolasi dari earth dengan voltase antar

konduktor tidak lebih dari 230 volt.

b. Mempunyai sirkuit earth yang termonitor dimana pasokan listrik pada alat

akan secara otomatis terputus jika terjadi kerusakan pada earth.

c. Alat mempunyai insulasi ganda.

d. Mempunyai sumber listrik yang dihubungkan dengan earth sedemikian

rupa sehingga voltase ke earth tidak akan melebihi 55 volt AC; atau

e. Mempunai alat pengukur arus sisa (residual).

2. Supply Switchboard sementara

Seluruh supply switchboard yang digunakan di lokasi pekerjaan harus menjadi

perhatian utama dan harus:

105

a. Jika ditempatkan di luar ruangan, harus dibuat sedemikian rupa sehingga

tidak akan terganggu oleh cuaca.

b. Dilengkapi dengan pintu dan kunci. Pintu harus dirancang dan dan

ditempel sedemikian rupa sehingga tidak akan merusak kabel lentur yang

tersambung dengan panel dan harus dapat melindungi switch dari

kerusakan mekanis. Pintu harus diberi tanda: HARAP SELALU

DITUTUP.

c. Mempunyai slot yang terinsulasi di bagian bawah.

d. Ditempelkan pada dinding permanen atau struktur yang didesain khsus

untuk ini.

e. Jika ditempel, pastikan menempel dengan baut.

3. Inspeksi peralatan

Seluruh alat dan perlengkapan kelistrikan harus diinspeksi sebelum digunakan

untuk pertama kali dan setelahnya sekurang-kurangnya tiap tiga bulan.

Seluruh alat dan perlengkapan kelistrikan harus mempunyai tanda identifikasi

yang menginformasikan tanggal terakhir inspeksi dan tanggal inspeksi

selanjutnya.

4. Jarak bersih dari saluran listrik

Alat crane, excavator, rig pengebor, atau plant mekanik lainnya, struktur atau

perancah tidak boleh berada kurang dari 4 m di bawah saluran listrik udara

tanpa ijin tertulis dari pemilik saluran listrik.

DIVISI II

PEKERJAAN TANAH

SEKSI 2.1

PEMBERSIHAN, PENGUPASAN, DAN PEMOTONGAN POHON

PELAKSANAAN

1. Pembersihan dan Pengupasan

106

Pembersihan dan pengupasan lahan untuk semua tanaman/pohon yang

berdiameter kurang dari 15 cm diukur 1 meter dari muka tanah, harus

dilaksanakan sampai batas-batas sebagaimana yang ditunjukkan dalam

Gambar atau sebagaimana diperintahkan Direksi Pekerjaan. Di luar daerah

yang tersebut di atas, pembersihan dan pengupasan dapat dibatasi sampai

pemotongan tanaman yang tumbuh di atas tanah sebagaimana yang

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

Pada daerah galian, semua tunggul dan akar harus dibuang sampai kedalaman

tidak kurang dari 50 cm di bawah permukaan akhir dari tanah dasar.

Pada daerah di bawah timbunan, di mana tanah humus atau bahan yang tidak

dikendaki dibuang atau yang ditetapkan untuk dipadatkan, semua tunggul dan

akar harus dibuang sampai kedalaman sekurang-kurangnya 30 cm di bawah

permukaan tanah asli atau 30 cm di bawah alas dari lapis permukaan yang

paling bawah.

Pengupasan saluran dan selokan diperlukan hanya sampai kedalaman yang

diperlukan untuk penggalian yang diusulkan dalam daerah tersebut.

2. Pembuangan Tanah Humus

Pada daerah di bawah timbunan badan jalan yang ditetapkan oleh Direksi

Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyingkirkan semua tanah humus dan

membuangnya di lahan yang berdekatan atau diperintahkan.

Secara umum tanah humus hanya termasuk pembuangan tanah yang cukup

subur yang mendorong atau mendukung tumbuhnya tanaman.

Tidak ada pembuangan tanah humus yang keluar dari lokasi yang ditetapkan

dengan kedalaman yang kurang dari 30 cm diukur secara vertikal atau

sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, dan tanah humus itu

harus dibuang terpisah dari galian bahan lainnya.

3. Pemotongan Pohon

Bilamana diperlukan untuk mencegah kerusakan terhadap struktur, bangunan

(property) lainnya atau untuk mencegah bahaya atau gangguan terhadap lalu

lintas, bila diperlukan, pohon yang telah ditetapkan untuk ditebang harus

dipotong mulai dari atas ke bawah. Penyedia Jasa harus menimbun kembali

107

lubang-lubang yang disebabkan oleh pembongkaran tunggul dan akar-akarnya

dengan bahan yang cocok dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Pekerjaan

penimbunan kembali ini tidak dibayar tersendiri, tetapi harus dipandang

sebagai kewajiban Penyedia Jasa yang telah diperhitungkan dalam Harga

Kontrak untuk Pemotongan Pohon.

Semua pohon, tunggul, akar, dan sampah lainnya yang diakibatkan oleh

operasi ini harus dibuang oleh Penyedia Jasa di luar Ruang Milik Jalan

(Rumija) atau di lokasi yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1. Pengukuran untuk Pembersihan dan Pengupasan

Kuantitas pembersihan dan pengupasan lahan akan dibayar sesuai dengan

Spesifikasi ini atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan

haruslah jumlah meter persegi dari pekerjaan pembersihan dan pengupasan

lahan yang diterima dalam batas-batas yang diperintahkan oleh Direksi

Pekerjaan. Pembersihan dan pengupasan yang diperlukan untuk struktur

permanen akan diukur untuk pembayaran. Pembersihan dan pengupasan untuk

jalur pengangkutan, jalur pelayanan dan semua konstruksi sementara tidak

akan diukur untuk pembayaran.

2. Pengukuran untuk Pemotongan Pohon

Kuantitas pemotongan dan pembuangan pohon termasuk batang dan akar-

akarnya akan diukur untuk pembayaran sebagai jumlah pohon yang benar-

benar dipotong dan diterima oleh Direksi Pekerjaan.

3. Dasar Pembayaran

a. Kuantitas pembersihan dan pengupasan, apakah terdapat air atau tidak

pada setiap kedalaman, ditetapkan sebagaimana yang disebutkan di atas,

akan dibayar dengan Harga Kontrak per meter persegi dan ditunjukkan

dalam Daftar Kuantitas dan Harga, di mana harga dan pembayaran

tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk semua pekerja,

peralatan, perlengkapan dan semua biaya lain yang perlu atau digunakan

108

untuk pelaksanaan yang sebagaimana mestinya untuk pekerjaan yang

diuraikan dalam Pasal ini.

b. Pemotongan dan pembuangan setiap pohon yang sama atau lebih besar

dari diameter 15 cm yang diukur 1 meter dari permukaan tanah, sesuai

dengan perintah Direksi Pekerjaan akan dibayar dengan Harga Kontrak

per pohon untuk Mata Pembayaran yang didaftar di bawah dan

ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, di mana harga dan

pembayaran tersebut harus merupakan kompenssai penuh untuk semua

pekerja, peralatan, perlengkapan dan lainnya yang perlu untuk pelaksanaan

pekerjaan.

SEKSI 2.2

GALIAN

UMUM

Pekerjaan ini harus mencakup penggalian, penanganan, pembuangan atau

penumpukan tanah atau batu atau bahan lain dari jalan atau sekitarnya yang

diperlukan untuk penyelesaian dari pekerjaan dalam Kontrak ini.

Pekerjaan ini umumnya diperlukan untuk pembuatan saluran air dan selokan,

untuk

formasi galian atau pondasi pipa, gorong-gorong, pembuangan atau struktur

lainnya, untuk pekerjaan stabilisasi lereng dan pembuangan bahan longsoran,

untuk galian bahan konstruksi dan pembuangan sisa bahan galian, untuk

pengupasan dan

pembuangan bahan perkerasan beraspal dan /atau perkerasan beton pada

perkerasan

lama, dan umumnya untuk pembentukan profil dan penampang yang sesuai

dengan

Spesifikasi ini dan memenuhi garis, ketinggian dan penampang melintang yang

ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi

Pekerjaan.

109

TOLERANSI DIMENSI

1. Kelandaian akhir, garis dan formasi sesudah galian selain galian perkerasan

beraspal dan/atau perkerasan beton tidak boleh berbeda lebih tinggi dari 2 cm

atau lebih rendah 3 cm pada setiap titik, dan 1 cm pada setiap titik untuk

galian bahan perkerasan lama.

2. Pemotongan permukaan lereng yang telah selesai tidak boleh berbeda dari

garis profil yang disyaratkan melampaui 10 cm untuk tanah dan 20 cm untuk

batu di mana pemecahan batu yang berlebihan tak dapat terhindarkan.

3. Permukaan galian tanah maupun batu yang telah selesai dan terbuka terhadap

aliran air permukaan harus cukup rata dan harus memiliki cukup kemiringan

untuk menjamin pengaliran air yang bebas dari permukaan itu tanpa terjadi

genangan.

PENGAMANAN PEKERJAAN GALIAN

1. Kontraktor harus memikul seluruh tanggung jawab untuk menjamin

keselamatan pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan galian serta penduduk

sekitar.

2. Selama pelaksanaan pekerjaan galian, lereng sementara galian yang stabil dan

mampu menahan pekerjaan, struktur atau mesin di sekitarnya, harus

dipertahankan sepanjang waktu, penyokong (shoring) dan pengaku (bracing)

yang memadai harus dipasang bilamana permukaan lereng galian mungkin

tidak stabil. Bilamana diperlukan, Kontraktor harus menyokong atau

mendukung struktur di sekitarnya, yang jika tidak dilaksanakan dapat menjadi

tidak stabil atau rusak oleh pekerjaan galian tersebut.

3. Untuk menjaga stabilitas lereng galian dan keamanan pekerja maka galian

tanah yang lebih dari 5 meter harus dibuat bertangga dengan teras selebar 1

meter atau sebagaimana yang diperintahkan Direksi Pekerjaan.

4. Peralatan berat untuk pemindahan tanah, pemadatan atau keperluan lainnya

tidak diijinkan berada atau beroperasi lebih dekat 1,5 m dari tepi galian parit

untuk gorong-gorong pipa atau galian pondasi untuk struktur, terkecuali

110

bilamana pipa atau struktur lainnya yang telah terpasang dalam galian dan

galian tersebut telah ditimbun kembali dengan bahan yang disetujui Direksi

dan telah dipadatkan.

5. Pada setiap saat sewaktu pekerja atau yang lainnya berada dalam galian yang

mengharuskan kepala mereka berada di bawah permukaan tanah, Kontraktor

harus menempatkan pengawas keamanan pada tempat kerja yang tugasnya

hanya memonitor kemajuan dan keamanan. Pada setiap saat peralatan galian

cadangan serta perlengkapan P3K harus tersedia pada tempat kerja galian.

6. Seluruh galian terbuka harus diberi penghalang yang cukup untuk mencegah

pekerja atau orang lainnya terjatuh kedalamnya.

JADWAL KERJA

1. Perluasan setiap galian terbuka pada setiap operasi harus dibatasi sepadan

dengan pemeliharaan permukaan galian agar tetap dalam kondisi yang mulus

(sound), dengan mempertimbangkan akibat dari pengeringan, perendaman

akibat hujan dan gangguan dari operasi pekerjaan berikutnya.

2. Galian saluran atau galian lainnya yang memotong jalan harus dilakukan

dengan pelaksanaan setengah badan jalan sehingga jalan tetap terbuka untuk

lalu lintas pada setiap saat.

KONDISI TEMPAT KERJA

1. Seluruh galian harus dijaga agar bebas dari air dan Penyedia Jasa harus

menyediakan semua bahan, perlengkapan dan pekerja yang diperlukan untuk

pengeringan (pemompaan), pengalihan saluran air dan pembuatan drainase

sementara, dinding penahan rembesan (cut off wall) dan cofferdam. Pompa

siap pakai di lapangan harus senantiasa dipelihara sepanjang waktu untuk

menjamin bahwa tak akan terjadi gangguan dalam pengeringan dengan

pompa.

2. Bilamana Pekerjaan sedang dilaksanakan pada drainase lama atau tempat lain

dimana air tanah rembesan (ground water seepage) mungkin sudah tercemari,

maka Penyedia Jasa harus senantiasa memelihara tempat kerja dengan

111

memasok air bersih yang akan digunakan oleh pekerja sebagai air cuci,

bersama-sama dengan sabun dan desinfektan yang memadai.

UTILITAS BAWAH TANAH

Kontraktor harus bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi setiap utilitas

bawah tanah yang masih berfungsi seperti pipa, kabel, atau saluran bawah tanah

lainnya atau struktur yang mungkin dijumpai dan untuk memperbaiki setiap

kerusakan yang timbul akibat operasi kegiatannya.

PROSEDUR PENGGALIAN

1. Penggalian harus dilaksanakan hingga garis ketinggian dan elevasi yang

ditentukan dalam gambar atau ditunjukkan oleh direksi Teknik dan harus

mencakup pembuangan seluruh material dalam bentuk apapun yang dijumpai,

termasuk tanah padat, batu bata, batu beton, tembok, dan perkerasan lama.

2. Pekerjaan galian harus dilakukan dengan gangguan seminimal mungkin

terhadap material dibawah dan diluar batas galian.

3. Peledakan sebagai cara pembongkaran hanya boleh digunakan jika menurut

pendapat Direksi Teknik tidak praktis menggunakan alat tekanan udara atau

alat pengaruh hidrolis. Direksi teknik dapat melarang peledakan dan

memerintahkan untuk menggali dengan cara lain, jika menurut pendapatnya

peledakan berbahaya bagi manusia atau struktur yang berdekatan.

4. Bila diperintahkan oleh direksi Teknik, Kontraktor harus menyediakan alat

pelindung peledakan untuk melindungi orang, material dan pekerjaan selama

penggalian. Jika dianggap perlu peledakan harus dibatasi waktunya seperti

yang diuraikan oleh Direksi Teknik.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1. Pengukuran Galian untuk Pembayaran

a. Pekerjaan galian di luar ketentuan seperti di atas harus diukur untuk

pembayaran sebagai pembayaran dalam meter kubik bahan yang

112

dipindahkan. Faktor penyesuaian berikut ini harus digunakan untuk

menghitung kuantitas setara untuk timbunan:

Dasar perhitungan kuantitas galian ini haruslah gambar penampang

melintang profil tanah asli sebelum digali yang telah disetujui dan gambar

pekerjaan galian akhir dengan garis, kelandaian dan elevasi yang

disyaratkan atau diterima. Metode perhitungan haruslah metode luas ujung

rata-rata, menggunakan penampang melintang pekerjaan secara umum

dengan jarak tidak lebih dari 25 meter atau dengan jarak 50 meter untuk

medan yang datar.

b. Bilamana bahan galian dinyatakan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan

dapat digunakan sebagai bahan timbunan, namun tidak digunakan oleh

Penyedia Jasa sebagai bahan timbunan, maka volume bahan galian yang

tidak terpakai ini dan terjadi sematamata hanya untuk kenyamanan

Penyedia Jasa dengan exploitasi sumber bahan (borrow pits) tidak akan

dibayar.

c. Pekerjaan galian struktur yang diukur adalah volume dari prisma yang

dibatasi oleh bidang-bidang sebagai berikut:

1) Bidang atas adalah bidang horisontal seluas bidang dasar pondasi yang

melalui titik terendah dari terain tanah asli. Di atas bidang horisontal

ini galian tanah diperhitungkan sebagai galian biasa atau galian batu

sesuai dengan sifatnya.

2) Bidang bawah adalah bidang dasar pondasi.

3) Bidang tegak adalah bidang vertikal keliling pondasi.

4) Pengukuran volume tidak diperhitungkan di luar bidang-bidang yang

diuraikan di atas atau sebagai pengembangan tanah selama

pemancangan, tambahan galian karena kelongsoran, bergeser, runtuh

atau karena sebab-sebab lain.

d. Pekerjaan galian perkerasan beraspal harus diukur untuk pembayaran

sebagai volume di tempat dalam meter kubik bahan yang digali dan

dibuang.

113

e. Galian bahan perkerasan berbutir, tanah organik, tanah lunak, tanah

ekspansif, tanah yang tak dikehendaki, tanah tergumpal dan tanah

dengan daya dukung sedang, jika tidak disebutkan lain dalam pasal-

pasal yang sebelumnya, harus diukur untuk pembayaran sebagai

Galian Biasa.

2. Dasar Pembayaran

Kuantitas galian yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar menurut

satuan pengukuran meter kubik dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar

Kuantitas dan Harga untuk masing masing Mata Pembayaran, dimana harga

dan pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk seluruh

pekerjaan termasuk cofferdam, penyokong, pengaku dan pekerjaan yang

berkaitan, dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan galian

sebagaimana diuraikan dalam Seksi ini.

SEKSI 2.3

TIMBUNAN TANAH

UMUM

Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan

tanah atau bahan berbutir yang disetujui untuk pembuatan timbunan, untuk

penimbunan kembali galian pipa atau struktur dan untuk timbunan umum yang

diperlukan untuk membentuk dimensi timbunan sesuai dengan garis, kelandaian,

dan elevasi penampang melintang yang disyaratkan atau disetujui oleh Direksi

Pekerjaan.

TOLERANSI DIMENSI

1. Elevasi dan kelandaian akhir setelah pemadatan harus tidak lebih tinggi dari 2

cm atau lebih rendah 3 cm dari yang ditentukan atau disetujui.

2. Seluruh permukaan akhir timbunan yang terekspos harus cukup rata dan harus

memiliki kelandaian yang cukup untuk menjamin aliran air permukaan yang

bebas.

114

3. Permukaan akhir lereng timbunan tidak boleh bervariasi lebih dari 10 cm dari

garis profil yang ditentukan.

4. Timbunan selain dari Lapisan Penopang di atas tanah lunak tidak boleh

dihampar dalam lapisan dengan tebal padat lebih dari 20 cm atau dalam

lapisan dengan tebal padat kurang dari 10 cm.

KONDISI TEMPAT KERJA

1. Kontraktor harus menjamin bahwa pekerjaan tetap kering sebelum dan selama

pekerjaan pemasangan dan pemadatan berlangsung, untuk itu bahan urugan

selama konstruksi harus memiliki lereng melintang yang cukup untuk

membantu drainase dari aliran air hujan dan harus menjamin bahwa pekerjaan

akhir mempunyai drainase yang baik.

2. Kontraktor harus menjamin di tempat kerja tersedianya air yang cukup untuk

pengendalian kelembaban timbunan selama operasi penghamparan dan

pemadatan.

BAHAN

Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan biasa harus terdiri dari bahan

galian tanah yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebagai yang memenuhi syarat

untuk digunakan dalam pekerjaan permanen..

Bahan yang dipilih sebaiknya tidak termasuk tanah yang berplastisitas tinggi,

yang diklasifikasikan sebagai A-7-6 menurut AASHTO M145 atau sebagai CH

menurut "Unified atau Casagrande Soil Classification System". Bila penggunaan

tanah yang berplastisitas tinggi tidak dapat dihindarkan, bahan tersebut harus

digunakan hanya pada bagian dasar dari timbunan atau pada penimbunan kembali

yang tidak memerlukan daya dukung atau kekuatan geser yang tinggi Tanah

plastis seperti itu sama sekali tidak boleh digunakan pada 30 cm lapisan langsung

di bawah bagian dasar perkerasan atau bahu jalan atau tanah dasar bahu jalan.

Tanah sangat expansive yang memiliki nilai aktif lebih besar dari 1,25, atau

derajat pengembangan yang diklasifikasikan oleh AASHTO T258 sebagai "very

high" atau "extra high", tidak boleh digunakan sebagai bahan timbunan. Nilai

115

aktif adalah perbandingan antara Indeks Plastisitas / PI - (SNI 03-1966-1989) dan

persentase kadar lempung (SNI 03-3422-1994).

PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN TIMBUNAN

1. Penghamparan Timbunan

a. Timbunan harus ditempatkan ke permukaan yang telah disiapkan dan

disebar dalam lapisan yang merata yang bila dipadatkan akan memenuhi

toleransi tebal lapisan yang disyaratkan. Bilamana timbunan dihampar

lebih dari satu lapis, lapisan-lapisan tersebut sedapat mungkin dibagi rata

sehingga sama tebalnya.

b. Tanah timbunan umumnya diangkut langsung dari lokasi sumber bahan ke

permukaan yang telah disiapkan pada saat cuaca cerah dan disebarkan.

Penumpukan tanah timbunan untuk persediaan biasanya tidak

diperkenankan, terutama selama musim hujan.

2. Pemadatan Timbunan

a. Segera setelah penempatan dan penghamparan timbunan, setiap lapis

harus dipadatkan dengan peralatan pemadat yang memadai dan disetujui

Direksi Pekerjaan sampai mencapai kepadatan yang disyaratkan.

b. Pemadatan timbunan tanah harus dilaksanakan hanya bilamana kadar air

bahan berada dalam rentang 3 % di bawah kadar air optimum sampai 1%

di atas kadar air optimum. Kadar air optimum harus didefinisikan sebagai

kadar air pada kepadatan kering maksimum yang diperoleh bilamana tanah

dipadatkan sesuai dengan SNI 03-1742-1989.

c. Setiap lapisan timbunan yang dihampar harus dipadatkan seperti yang

disyaratkan, diuji kepadatannya dan harus diterima oleh Direksi Pekerjaan

sebelum lapisan berikutnya dihampar.

d. Timbunan harus dipadatkan mulai dari tepi luar dan bergerak menuju ke

arah sumbu jalan sedemikian rupa sehingga setiap ruas akan menerima

jumlah usahapemadatan yang sama. Bilamana memungkinkan, lalu lintas

alat-alat konstruksi dapat dilewatkan di atas pekerjaan timbunan dan lajur

116

yang dilewati harus terus menerus divariasi agar dapat menyebarkan

pengaruh usaha pemadatan dari lalu lintas tersebut.

e. Bilamana bahan timbunan dapat ditempatkan hanya pada satu sisi

abutment, maka tempat-tempat yang bersebelahan dengan struktur tidak

boleh dipadatkan secara berlebihan karena dapat menyebabkan

bergesernya struktur atau tekanan yang berlebihan pada struktur.

f. Terkecuali disetujui oleh Direksi Pekerjaan, timbunan yang bersebelahan

dengan ujung jembatan tidak boleh ditempatkan lebih tinggi dari dasar

dinding belakang abutment sampai struktur bangunan atas telah terpasang.

g. Timbunan pada lokasi yang tidak dapat dicapai dengan peralatan pemadat

mesin gilas, harus dihampar dalam lapisan horizontal dengan tebal gembur

tidak lebih dari 15 cm dan dipadatkan dengan penumbuk loncat mekanis

atau timbris (tamper) manual dengan berat minimum 10 kg.

JAMINAN MUTU

1. Ketentuan Kepadatan Untuk Timbunan Tanah

a. Lapisan tanah yang lebih dalam dari 30 cm di bawah elevasi tanah dasar

harus dipadatkan sampai 95 % dari kepadatan kering maksimum yang

ditentukan sesuai SNI 03-1742-1989. Untuk tanah yang mengandung lebih

dari 10 % bahan yang tertahan pada ayakan ¾”, kepadatan kering

maksimum yang diperoleh harus dikoreksi terhadap bahan yang berukuran

lebih (oversize) tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi

Pekerjaan.

b. Lapisan tanah pada kedalaman 30 cm atau kurang dari elevasi tanah dasar

harus dipadatkan sampai dengan 100 % dari kepadatan kering maksimum

yang ditentukan sesuai dengan SNI 03-1742-1989. Pengujian kepadatan

harus dilakukan pada setiap lapis timbunan yang dipadatkan sesuai dengan

SNI 03-2828-1992 dan bila hasil setiap pengujian menunjukkan kepadatan

kurang dari yang disyaratkan maka Kontraktor harus memperbaiki

pekerjaan. Pengujian harus dilakukan sampai kedalaman penuh pada

117

lokasi yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, tetapi harus tidak boleh

berselang lebih dari 200 m.

2. Percobaan Pemadatan

Kontraktor harus bertanggungjawab dalam memilih metode dan peralatan

untuk mencapai tingkat kepadatan yang disyaratkan.:

Percobaan lapangan harus dilaksanakan dengan variasi jumlah lintasan

peralatan pemadat dan kadar air sampai kepadatan yang disyaratkan tercapai

sehingga dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan. Hasil percobaan lapangan ini

selanjutnya harus digunakan dalam menetapkan jumlah lintasan, jenis

peralatan pemadat dan kadar air untuk seluruh pemadatan berikutnya.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1. Pengukuran Timbunan

Timbunan harus diukur sebagai jumlah kubik meter bahan terpadatkan yang

diperlukan, diselesaikan di tempat dan diterima. Volume yang diukur harus

berdasarkan gambar penampang melintang profil tanah asli yang disetujui atau

profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan dan gambar dengan garis,

kelandaian dan elevasi pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan

diterima. Metode perhitungan volume bahan haruslah metode luas bidang

ujung, dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang

jarak tidak lebih dari 25 m, dan berselang tidak lebih dari 50 meter untuk

daearah yang datar.

2. Dasar Pembayaran

Kuantitas timbunan yang diukur seperti diuraikan di atas, dalam jarak angkut

berapapun yang diperlukan, harus dibayar untuk per satuan pengukuran dari

masing-masing harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga

untuk Mata Pembayaran adalah meter kubik, dimana harga tersebut harus

sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan,

penghamparan, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, seluruh

biaya lain yang perlu atau biaya untuk penyelesaian yang sebagaimana

mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

118

DIVISI III

DRAINASE

SEKSI 3.1

SELOKAN DAN SALURAN AIR

UMUM

Pekerjaan ini mencakup penggalian tanah, pengadaan pasir urugan dasar setebal

10 cm, pemasangan saluran precast U-ditch ukuran 80 cm x 40 cm, dan

pengurugan tanah kembali.

TOLERANSI DIMENSI SALURAN

1. Elevasi galian dasar selokan yang telah selesai dikerjakan tidak boleh berbeda

lebih dari 1 cm dari yang ditentukan atau disetujui pada tiap titik, dan harus

cukup halus dan merata untuk menjamin aliran yang bebas dan tanpa

genangan bilamana alirannya kecil.

2. Alinyemen selokan dan profil penampang melintang yang telah selesai

dikerjakan tidak boleh bergeser lebih dari 5 cm dari yang ditentukan atau telah

disetujui pada setiap titik.

JADWAL KERJA

1. Kontraktor senantiasa harus menyediakan drainase yang lancar tanpa

terjadinya genangan air dengan menjadwalkan pembuatan selokan yang

sedemikian rupa agar drainase dapat berfungsi dengan baik sebelum pekerjaan

timbunan dan struktur perkerasan dimulai.

2. Drainase harus dalam kondisi operasional dan berfungsi secara efektif

sebelum pekerjaan galian atau timbunan dilaksanakan.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1. Pengukuran Galian

119

Pekerjaan galian selokan dan saluran air harus diukur untuk pembayaran

dalam meter kubik sebagai volume aktual bahan yang dipindahkan dan

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Pekerjaan galian ini diperlukan untuk

pembentukan atau pembentukan kembali selokan dan saluran air yang

memenuhi pada garis, ketinggian, dan profil yang benar seperti yang

ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

Penggalian yang melebihi dari yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, tidak boleh diukur untuk pembayaran.

2. Pengukuran dan Pembayaran Timbunan

Timbunan yang digunakan untuk pekerjaan selokan dan saluran air harus

diukur dan dibayar sebagai Timbunan.

3. Pengukuran dan Pembayaran Pelapisan Saluran

Pelapisan saluran untuk selokan drainase dan saluran air akan diukur dan

dibayar sebagai Pasangan Batu dengan Mortar dalam Seksi 2.2 dari

Spesifikasi ini.

4. Dasar Pembayaran

Kuantitas galian, ditentukan seperti yang disyaratkan di atas akan dibayar

berdasarkan Harga Kontrak per satuan pengukuran adalah meter kubik dan

ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran

tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan semua pekerja,

perkakas dan peralatan untukgalian selokan drainase dan saluran air, untuk

semua formasi penyiapan pondasi selokan yang dilapisi dan semua pekerjaan

lain atau biaya lainnya yang diperlukan atau biasanya diperlukan untuk

penyelesaian pekerjaan yang sebagaimana mestinya seperti yang diuraikan

dalam Seksi ini.

SEKSI 3.2

GORONG-GORONG DAN DRAINASE BETON

UMUM

120

Pekerjaan ini mencakup penggalian tanah, pengadaan pasir urugan dasar setebal

10 cm, pemasangan gorong-gorong diameter 100 cm, dan pengurugan tanah

kembali.

TOLERANSI DIMENSI SALURAN

1. Elevasi galian dasar selokan yang telah selesai dikerjakan tidak boleh berbeda

lebih dari 1 cm dari yang ditentukan atau disetujui pada tiap titik, dan harus

cukup halus dan merata untuk menjamin aliran yang bebas dan tanpa

genangan bilamana alirannya kecil.

2. Alinyemen selokan dan profil penampang melintang yang telah selesai

dikerjakan tidak boleh bergeser lebih dari 5 cm dari yang ditentukan atau telah

disetujui pada setiap titik.

JADWAL KERJA

1. Kontraktor senantiasa harus menyediakan drainase yang lancar tanpa

terjadinya genangan air dengan menjadwalkan pembuatan gorong-gorong

yang sedemikian rupa agar drainase dapat berfungsi dengan baik sebelum

pekerjaan timbunan dan struktur perkerasan dimulai.

2. Drainase harus dalam kondisi operasional dan berfungsi secara efektif

sebelum pekerjaan galian atau timbunan dilaksanakan.

BAHAN

Gorong-gorong Precast diameter 100 cm dengan tebal selimut beton 10 cm di

setiap sisinya.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1. Pengukuran untuk Pembayaran

a. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran gorong-gorong pipa beton

bertulang maupun tanpa tulangan haruslah jumlah meter panjang dari pipa

baru atau perpanjangan yang dipasang, yang diukur dari ujung ke ujung

121

pipa yang dipasang sesuai dengan Gambar atau perintah Direksi

Pekerjaan.

b. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran gorong-gorong pipa logam

gelombang (corrugated) haruslah jumlah ton dari struktur pipa baru atau

perpanjangan goronggorong pipa yang terpasang sesuai dengan Gambar

atau perintah Direksi Pekerjaan.

c. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran saluran beton bertulang

berbentuk U dengan lebar sampai dengan 1200 mm haruslah dalam jumlah

meter panjang saluran berbentuk U yang dicor di tempat atau pra-cetak,

yang diukur dari ujung ke ujung pipa, termasuk baja tulangan yang

terpasang sesuai dengan Gambar atau perintah Direksi Pekerjaan.

d. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran tembok kepala beton, apron

(lantai golak), lubang masuk (entry pits), gorong-gorong persegi dan

struktur drainase beton lainnya sebagai struktur drainase minor haruslah

dalam jumlah meter kubik beton termasuk baja tulangan yang terpasang

sesuai dengan Gambar atau perintah Direksi Pekerjaan.

e. Kecuali untuk Galian Batu dan bahan Drainase Porous yang digunakan,

tidak ada pengukuran yang terpisah untuk pembayaran akan dilakukan

untuk pekerjaan galian atau timbunan, biaya pekerjaan ini dipandang

sebagai pelengkap untuk melaksanakan pekerjaan gorong-gorong pipa dan

sudah termasuk dalam harga penawaran untuk gorong-gorong pipa dan

berbagai macam bahan yang digunakan dalam pelaksanaan.

2. Dasar Untuk Pembayaran

Kuantitas gorong-gorong pipa, saluran berbentuk U, gorong-gorong persegi

dan struktur drainase lainnya, yang diukur sebagaimana yang disyaratkan di

atas, harus dibayar menurut Harga Kontrak per satuan pengukuran untuk mata

pembayaran berupak Meter Kubik dan buah, dimana harga dan pembayaran

tersebut haruslah merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan

pemasangan semua bahan termasuk baja tulangan dan untuk semua galian dan

pembuangan bahan, pemadatan, cetakan, penimbunan kembali, lubang

122

sulingan, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan atau biasanya perlu untuk

penyelesaian pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

DIVISI IV

PERKERASAN JALAN (PERKERASAN LENTUR)

PERSYARATAN BAHAN

1. Persyaratan Agregat

a. Umum

Bahan harus terdiri dari atas agregat pokok, agregat pengunci dan agregat

penutup (hanya digunakan untuk lapis permukaan) dan aspal. Setiap fraksi

agregat harus disimpan terpisah untuk mencegah tercampurnya antar fraksi

agregat dan harus bersih, kuat, awet, bebas dari debu dan tanah liat dan

benda-benda yang tidak dihendaki.

b. Agregat Pokok, Pengunci dan Penutup

Agregat pokok dan pengunci harus mmenuhi ketentuan SNI 03-67512002

dan memenuhi persyaratan indeks kepipihan dan kelonjongan maksimum

10% dengan metode pengujian RSNI T-01-2005.

c. Gradasi Agregat Pokok. Pengunci, dan Penutup

Gradasi Agregat pokok dan pengunci bila diuji sesuai dengan SNI 031968-

1990 harus memenuhi gradasi sesuai SNI 03-6751-2002.

2. Persyaratan Aspal

Aspal haruslah salah satu dari jenis berikut:

a. Aspal keras Pen.80 atau Pen.60 yang memenuhi ketentuan dalam RSNI S-

01-2003.

b. Aspal emulsi CRS1 atau CRS2 yang memenuhi ketentuan SNI 03-4798-

1998 atau RSI atau RS2 yang memenuhi ketentuan SNI 03-6832-2002.

c. Aspal cair jenis RC 250 atau RC 800 yang memenuhi ketentuan SNI 03-

4800-1998, atau aspal cair jenis MC 250 atau MC 800 yang memenuhi

ketentuan SNI 03-4799- 1998.

123

Kuantitas agregat dan aspal untuk lapis pondasi atau lapis perata dan lapis

permukaan Laston, harus sesuai dengan tebal lapisan rencana dan sebelum

pekerjaan dimulai harus disetujui terkebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan.

Penyesuaian takaran ini mungkin diperlukan selama kontrak dipandang

perlu oleh Direksi Pekerjaan untuk memperoleh mutu pekerjan yang

disyaratkan.

PERSYARATAN KERJA

1. Kondisi Cuaca Yang Diizinkan

Lapis permukaan laston tidak boleh dilaksanakan pada permukaan yang basah,

selama hujan atau hujan akan turun. Apabila menggunakan aspal emulsi atau

aspal cair maka tidak boleh dikerjakan disemprotkan menjelang malam hari.

Jika digunakan aspal keras maka temperatur perkerasan saat aspal

disemprotkan tidak boleh kurang dari 25°.

2. Ketentuan Lalu Lintas

Tempat kerja harus ditutup untuk lalulintas pada saat pekerjaan sedang

berlangsung dan selanjutnya smpai waktu yang ditentukan atau dimana

Direksi teknis menyetujui Permukaan akhir dapat dibuka untuk lalu lintas.

SEKSI 4.1

PEKERJAAN PERSIAPAN TANAH DASAR (SUB GRADE)

PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor harus melakukan survey elevasi

tanah existing terhadap elevasi rencana sub grade jalan dan posisi – posisi

yang diperlukan pemasangan subsoil drain untuk mengalirkan mata air ke

saluran terdekat dan rencana saluran sementara yang perlu dibuat. Hasil

survey tersebut dituangkan dalam shop drawing sebagai acuan kerja.

2. Apabila tanah existing lebih tinggi dari elevasi rencana sub grade :

124

a. Tanah existing harus digali hingga mencapai elevasi rencana sub grade

jalan.

b. Sebelum melakukan pemadatan, Kontraktor harus terlebih dahulu

melakukan uji CBR laboratorium, baik soaked CBR maupun unsoaked

CBR sehingga didapat korelasi kepadatan dengan nilai CBR. Dalam

kondisi terendam, nilai CBR minimum yang harus tercapai adalah 6,5 %.

c. Dalam hal nilai Soaked CBR 6,5 % tidak dapat tercapai, Kontraktor harus

mengganti tanah sub grade tersebut sedalam minimal 30 cm dengan tanah

lain yang sudah dilakukan uji laboratorium dan dapat mencapai nilai

minimum Soaked CBR 6,5 %. Tanah tersebut dipadatkan sehingga didapat

kepadatan kering minimal 90 % kepadatan Standard Proctor.

d. Dalam hal setelah dilakukan penggalian ditemukan adanya aliran mata air,

kontraktor harus melakukan pembuatan subsoil drain untuk mengalirkan

mata air tersebut ke saluran drainase terdekat.

3. Sedangkan apabila elevasi tanah existing lebih rendah dari rencana sub grade,

kontraktor harus melakukan penimbunan secara lapis demi lapis hingga

tercapai elevasi sub grade rencana dengan menggunakan tanah yang sudah

dilakukan uji laboratorium dan dapat mencapai nilai minimum Soaked CBR

6,5 %. Ketebalan tanah lepas maksimum per lapis adalah 30 cm dengan

kepadatan minimal 90 % Standard Proctor. Apabila tanah yang akan dipakai

berasal dari lokasi lain dari yang sudah disetujui, Kontraktor harus terlebih

dahulu melakukan uji CBR laboratorium untuk memastikan tercapainya nilai

CBR terendam tersebut.

4. Timbunan atau pemotongan pada badan jalan dilaksanakan dengan bentuk dan

elevasi sesuai gambar rencana.

5. Pekerjaan sub grade yang telah diselesaikan harus dilindungi agar tidak

mengering/pecah-pecah, atau basah tergenang air.

6. Aliran air (baik berupa drainase existing maupun drainase sementara yang

dibuat) harus dijaga tetap bekerja dengan baik sehingga badan jalan/sub grade

terhindar dari kerusakan akibat genangan air.

125

METODE KERJA

Pemadatan Sub grade harus menggunakan Vibrator Roller 8-10 ton atau Static

Roller 10-12 ton. Sedangkan untuk leveling digunakan Motor Grader, atau

sesuai petunjuk Pengawas. Kontraktor harus memberi air secukupnya untuk

mendapatkan kadar air optimum. Pemadatan dianggap cukup baik apabila

kepadatan Sub grade sudah mencapai minimal 95% dry max dari kepadatan

kering maksimum Proctor Standard.

PENGUJIAN

Pengujian kepadatan dilakukan dengan menggunakan sand cone method atau

sesuai petunjuk Pengawas dengan Dynamic Cone Penetrometer Test.

Pengujian dilakukan pada maksimum 200 m2 untuk satu titik pengujian secara

zigzag sampai kedalaman tertentu pada lokasi yang diarahkan oleh Pengawas.

TOLERANSI PENGUKURAN

Toleransi permukaan akhir sub grade setelah pemadatan tidak boleh lebih tinggi

10 mm atau lebih rendah 10 mm dari elevasi rencana.

SEKSI 4.2

LAPIS PONDASI BAWAH (SUBBASE COURSE) SETEBAL 24 CM

PENGADAAN MATERIAL SIRTU KELAS A

Waktu selama pelaksanaan direksi berwenang untuk mengadakan pemeriksaan

pada saat-saat yang dianggap perlu. Material yang masih menunggu hasil

laboratorium, material yang masih meragukan kualitasnya tidak diperkenenkan

ditempatkan di lapangan atau bercampur dengan material yang telah disetujui.

Bila gradasi atau sifat material tidak sesuai dengan yang disyaratkan, direksi

berhak menolak dan kontraktor harus segera menyingkirkan dari lokasi.

Kontraktor harus menempatkan material sedemikian rupa sehingga tidak

mengganggu arus lalu lintas serta menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi.

126

PERSYARATAN MATERIAL

Semua material harus homogen bersih dari kotoran – kotoran bahan organik,

gumpalan-gumpalan lempung dan bahan lain yang tidak diinginkan. Semua

bahan harus mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1. Analisa saringan

2. Kehilangan berat sendiri akibat abrasi dari partikel yang tertinggal pada

ayakan no. 12 ( AASHTO T-96 ) max 40%.

PERATAAN DAN PEMADATAN

Sebelum material diratakan, terlebih dulu dihamparkan dengan menggunakan

bulldozer. Lalu untuk meratakan sirtu hingga mendekati elevasi dan

kemiringan yang direncanakan digunakan Motor Grader.

PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Penghamparan material untuk sub base baru boleh dilaksanakan apabila

kepadatan sub grade telah memenuhi persyaratan dan telah disetujui

Pengawas.

2. Semua material yang tidak memenuhi syarat gradasi dan kualitas harus

disingkirkan dari lokasi.

3. Hamparan harus rata, homogen, stabil (tidak goyah), tidak terjadi deformasi

dan retak – retak.

4. Setiap sirtu yang datang sedapat mungkin harus diadakan percobaan analisa

saringan, untuk menentukan apakah sirtu tersebut dapat dipakai / tidak.

5. Lalu ratakan permukaan dengan motor grader. Pemadatan pertama

dilaksanakan dengan Tandem Roller.

6. Selanjutnya dengan Tire Roller dimana sambil ikut memadatkan pada waktu/

keadaan memerlukan sambil menyiram.

7. Pemadatan dilakukan dengan mesin gilas 12 ton hingga mencapai nilai

kepadatan minimum 97 % Standard Proctor.

127

8. Semua biaya pengetesan material serta test kepadatan / CBR lapangan,

dibebankan kepada kontraktor dengan pembiayaan yang ada.

9. Pemadatan lapisan dilaksanakan mulai dari tepi, overlap terhadap bahu jalan

dan dilanjutkan ke tengah sejajar dengan as jalan.

10. Pada daerah belokan yang terdapat super elevasi, pemadatan dimulai dari sisi

yang rendah menuju sisi yang lebih tinggi.

11. Pada waktu pemadatan, kadar air harus diperhatikan benar agar didapat

tingkat kepadatan yang baik. Pemadatan dilaksanakan hingga tidak terdapat

gelombang dimuka mesin gilas dan permukaan rata.

12. Apabila sudah memenuhi syarat untuk hal kedua ini (elevasi dan

kepadatannya) secara tertulis baru dapat dilaksanakan pekerjaan berikutnya

Base Course.

13. Pekerjaan Lapis Pondasi Atas (Base Course) setebal 25 cm

PENGUJIAN

1. Sebelum kontraktor memulai pekerjaan sub base, kontraktor harus

terlebih dahulu mengajukan contoh material untuk dilakukan pengetesan

laboratorium. Apabila hasil laboratorium memenuhi syarat, kontraktor dapat

memulai pengiriman material ke lokasi untuk dilakukan penebaran dan

pemadatan. Apabila hasil laboratorium tidak terpenuhi, Kontraktor harus

segera mengajukan contoh material dari quarry yang lain untuk dilakukan

pengetesan kembali. Seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab

kontraktor.

2. Untuk setiap 300 m3 material yang didatangkan ke lokasi,

kontraktor berkewajiban untuk melakukan uji laboratorium ulang untuk

memastikan bahwa material yang terkirim tetap memenuhi persyaratan.

3. Setiap 50 m panjang jalan, Kontraktor harus melakukan pengujian Sand

Cone untuk mendapatkan kepadatan minimal 97 % Standard Proctor.

Untuk setiap 200 m panjang jalan, dilakukan pengujian kepadatan

dengan Proof Rolling Down Method. Pengujian dengan Proof Rolling

Down Method harus menggunakan beban total tidak kurang dari 25 ton

128

untuk truk 2-As dengan tekanan roda karet min 100 psi. Pengujian

dilakukan pada lokasi yang diarahkan oleh Pengawas dan dinyatakan

baik/diterima bila secara visual settlement yang terjadi lebih kecil dari 10

mm.

4. Pengawas berhak melakukan pengukuran-pengukuran pada tempat-tempat

yang dipilih selama pelaksanaan pekerjaan untuk memeriksa tebal lapisan

dan nilai kepadatan base di lapangan, dengan biaya ditanggung oleh

Kontraktor.

TOLERANSI PENGUKURAN

Toleransi elevasi permukaan akhir dari sub base tidak boleh lebih atau kurang

dari 10 mm.

SEKSI 4.3

LAPIS PONDASI ATAS (BASE COURSE) SETEBAL 11 CM

PENGADAAN MATERIAL BATU PECAH KELAS A

Sebelum memulai pekerjaan kontraktor harus menyerahkan hasil pemeriksaan lab

yang diakui oleh direksi mengenai sifat-sifat bahan tersebut. Semua material yang

akan digunakan harus disetujui oleh direksi terlebih dahulu, dan setiap waktu

selama pelaksanaan direksi berwenang untuk mengadakan pemeriksaan pada saat-

saat yang dianggap perlu.

Material yang masih menunggu hasil laboratorium, material yang masih

meragukan kualitasnya tidak diperkenenkan ditempatkan di lapangan atau

bercampur dengan material yang telah disetujui. Bila gradasi atau sifat material

tidak sesuai dengan yang disyaratkan, direksi berhak menolak dan kontraktor

harus segera menyingkirkan dari lokasi.

Kontraktor harus menempatkan material sedemikian rupa sehingga tidak

mengganggu arus lalu lintas serta menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi.

129

PERSYARATAN MATERIAL

Material Base Course harus keras, bersih, tidak porous, tidak mengandung kapur,

tidak mengandung kotoran / lempung / tumbuh-tumbuhan atau unsur organis

lainnya, tidak mempunyai sifat disintegrasi, hasil pecahan mesin dan mempunyai

paling sedikit tiga bidang datar membentuk kubus (tidak tipis / gepeng / runcing)

dan telah disetujui oleh Pengawas. Material yang akan dipakai harus berkualitas

baik (Sertifikat Laboratorium DPU setempat atau laboratorium lainnya yang

ditentukan oleh Konsultan Pengawas). Material yang digunakan adalah Agregat

kelas A, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel Gradasi Agregat Kelas A

130

Tabel Sifat Agregat Kelas A

PERATAAN DAN PEMADATAN

Sebelum material diratakan, terlebih dulu dihamparkan dengan menggunakan

bulldozer. Toleransi ketinggian diambil ± 1 cm, dimana menurut pengalaman

waktu pengamparannya dilebihkan dari tinggi yang diperlukan Ump.: tebal 20

cm padat, sebelum dipadatkan kita ampar tebalnya 22-24 cm. Ini jangan lupa

bahwa lebih kering akan banyak susut/turunnya daripada materialnya basah.

Menurut pengalaman dengan cara itu kita telah mendapatkan ketinggian dalam

ketentuan (toleransi) dan mengurangi segregasi.

PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Penghamparan material base baru boleh dilaksanakan apabila

pelaksanaan pekerjaan sub base telah memenuhi syarat dan telah disetujui

Pengawas.

2. Semua material yang tidak memenuhi syarat gradasi dan kualitas

harus disingkirkan dari lokasi.

3. Ketebalan material base harus dibuat sesuai gambar rencana dan

pelaksanaan penghamparan dilakukan lapis demi lapis dengan ketebalan

setiap lapisan maksimum 20 cm dalam kondisi gembur.

131

4. Pemadatan dilakukan dengan mesin gilas 12 ton hingga mencapai nilai

kepadatan 97 % Standard Proctor.

5. Semua biaya pengetesan material serta test kepadatan / CBR lapangan,

dibebankan kepada kontraktor dengan pembiayaan yang ada.

6. Pemadatan dilaksanakan mulai dari tepi ke tengah sejajar as jalan. Pada

daerah belokan dengan super elevasi, penggilasan dimulai dari sisi yang

rendah menuju sisi yang lebih tinggi.

7. Sesudah batu pecah selesai dipadatkan, maka kontraktor harus segera

menghampar abu batu (binder material) untuk mengisi ruang-ruang kosong

pada permukaan lapisan base tersebut.

8. Setelah rata dan padat tentu dengan pengecekan oleh surveyor dan

kepadatannya oleh Soil Material Enginer (Density test) dengan data tertulis,

baru pekerjaan selanjutnya dilanjutkan ke pekerjaan Prime-Coat.

PENGUJIAN

1. Sebelum kontraktor memulai pekerjaan base, kontraktor harus terlebih

dahulu mengajukan contoh material base course untuk dilakukan pengetesan

laboratorium. Apabila hasil laboratorium memenuhi syarat, kontraktor dapat

memulai pengiriman material ke lokasi untuk dilakukan penebaran dan

pemadatan. Apabila hasil laboratorium tidak terpenuhi, Kontraktor harus

segera mengajukan contoh material base course dari quarry yang lain untuk

dilakukan pengetesan kembali. Seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung

jawab kontraktor.

2. Untuk setiap 300 m3 material base course yang didatangkan ke

lokasi, kontraktor berkewajiban untuk melakukan uji laboratorium ulang

untuk memastikan bahwa material yang terkirim tetap memenuhi persyaratan

seperti pada tabel di atas.

3. Setiap 50 m panjang jalan, Kontraktor harus melakukan pengujian Sand

Cone untuk mendapatkan kepadatan minimal 97 % Standard Proctor.

4. Untuk setiap 200 m panjang jalan, dilakukan pengujian kepadatan dengan

Proof Rolling Down Method. Pengujian dengan Proof Rolling Down Method

harus menggunakan beban total tidak kurang dari 25 ton untuk truk 2-

132

As dengan tekanan roda karet min 100 psi. Pengujian dilakukan pada lokasi

yang diarahkan oleh Pengawas dan dinyatakan baik/diterima bila secara

visual settlement yang terjadi lebih kecil dari 3 mm.

5. Pengawas berhak melakukan pengukuran-pengukuran pada tempat-tempat

yang dipilih selama pelaksanaan pekerjaan untuk memeriksa tebal lapisan

dan nilai kepadatan base di lapangan, dengan biaya ditanggung oleh

Kontraktor.

TOLERANSI PENGUKURAN

Toleransi elevasi permukaan akhir dari Base Course tidak boleh lebih atau

kurang dari 10 mm.

SEKSI 4.4

PEKERJAAN PRIME COAT

UMUM

Pekerjaan ini mencakup penyediaan dan penghamparan material bitumen pada

permukaan tanah dasar, sub-base (lapis pondasi) yang telah disiapkan sesuai

persyaratan Spesifikasi ini, dengan lebar sesuai ukuran yang tercantum pada

Gambar Penampang Melintang atau menurut instruksi Konsultan Pengawas.

MATERIAL

1. Material Lapis Resap Pengikat

Material Lapis Resap Pengikat harus sesuai dengan Gambar dan memenuhi

salah satu persyaratan di bawah ini :

a. Aspal emulsi yang digunakan dapat salah satu dari aspal emulsi

pengikatan sedang (CMS) yang memenuhi SNI 03-4798-1998 atau aspal

emulsi pengikatan lambat (CSS) yang memenuhi SNI 03-47981998.

b. Aspal cair yang digunakan dapat salah satu dari aspal cair penguapan

sedang sesuai SNI 03-4799-1998 atau aspal cair penguapan cepat sesuai

SNI 03-4800-1998. Kedua aspal cair tersebut harus dibuat dari aspal keras

133

Pen 60 atau Pen 80, yang memenuhi RSNI S-01-2003, diencerkan dengan

minyak tanah (kerosen) atau bensin (premium). Tipe aspal cair yang

digunakan harus sesuai dengan tujuan penggunaannya.

2. Bilamana lalu lintas diizinkan lewat diatas Lapis Resap Ikat maka harus

digunakan bahan penyerap (blotter material) dari hasil penyaringan kerikil

atau batu pecah, terbebas dari butiran-butiran berminyak atau lunak, bahan

kohesif atau bahan organik. Tidak kurang dari 98 persen harus lolos saringan

3/8” (9,5 mm) dan tidak lebih dari 2 persen harus lolos saringan No. 8 (2,36

mm).

PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Cuaca

Lapis resap pengikat dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dari

Konsultan Pengawas, yang juga akan menentukan kualitas aspal yang harus

digunakan. Permukaan yang akan dikerjakan harus kering atau agak lembab,

dan suhu udara saat itu di tempat teduh di atas 13 C dengan kecenderungan

naik atau di atas 15 C dengan kecenderungan turun.

2. Peralatan

Peralatan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan Pasal S9.01 (2).

3. Pembersihan permukaan

Sebelum dilakukan penyiraman material aspal sebagai lapis resap pengikat,

permukaan yang dipersiapkan harus dibersihkan dari kotoran dan material

lepas atau yang tidak dikehendaki, dengan power broom atau power blower.

Bila Konsultan Pengawas memerintahkan, permukaan harus dikupas tipis dan

digilas sebelum material aspal disiramkan. Bila diperlukan Konsultan

Pengawas dapat memerintahkan, penyiraman permukaan dengan sedikit air

sesaat sebelum material aspaldisiramkan. Sebelum pekerjaan dilaksanakan,

daerah yang akan dikerjakan harus mendapat persetujuan terlebih dulu oleh

Konsultan Pengawas.

4. Penyiraman, Takaran Pemakaian, Temperatur Penyemprotan

134

Material aspal harus disiramkan pada seluruh lebar bagian jalan dengan

distributor aspal secara merata dan menerus. Konsultan Pengawas akan

menentukan banyaknya material aspal yang disiramkan, termasuk temperatur

penyiramannya. Penyiraman pada bagian sambungan harus diperhatikan

jangan sampai melebihi jumlah yang telah ditentukan. Kelebihan material

aspal harus dibuang dari permukaan. Daerah yang tidak tersiram atau kurang

harus diperbaiki. Kertas karton harus diletakkan pada ujung dimulainya

penyiraman dan akhir daerah penyiraman, untuk menjamin bentuk potongan

daerah yang dikerjakan berbentuk persegi dan mencegah genangan atau

kelebihan penyiraman.

Jenis Aspal

Takaran Pemakaian Lapis Resap Pengikat (liter/m2)

Pada

Lapis Pondasi Agregat Lapis Pondasi

Bersemen

Aspal Cair0,40 – 1,30 0,20 – 1,00

Aspal Emulsi

Jenis Aspal Rentang Temperatur

Penyemprotan, OC

Aspal Cair Penguapan Cepat

(RC-250)

65 – 105

Aspal Cair Penguapan Sedang

(MC-70)

45 – 85

Aspal Cair Penguapan Lambat

(MC-30)

25 – 65

Aspal Keras 160 – 170

Aspal Emulsi -

135

Tindakan yang sangat hati-hati harus dilaksanakan bila memanaskan setiap

aspal cair. Frekuensi pemanasan yang berlebihan atau pemanasan yang

berulang-ulang pada temperatur tinggi haruslah dihindari. Setiap bahan yang

menurut pendapat Konsultan Pengawas telah rusak akibat pemanasan

berlebihan harus ditolak dan harus diganti atas biaya Kontraktor.

5. Penghamparan Material Pengering/penyerap (Blotter Material)

Untuk memperkecil kerusakan akibat hujan sebelum permukaan mengering,

Konsultan Pengawas dapat memerintahkan penghamparan material pengering

untuk menutupi material bitumen yang masih basah. Material pengering harus

dihamparkan sedemikian rupa sehingga lintasan roda kendaraan tidak akan

melintasi daerah yang tidak tertutup.

SEKSI 4.5

PEKERJAAN LASTON SETEBAL 12 CM

UMUM

Pekerjaan ini meliputi pencampuran agregat dengan aspal pada Mesin

Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant = A.M.P), penghamparan pada

permukaan jalan dan pemadatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Campuran aspal dan agregat harus terdiri dari bahan-bahan agregat

kasar, agregat halus, filler dan aspal. Material yang dicampur harus

memenuhi syarat ditinjau dari :

a. Ukuran

b. Gradasi

c. Prosentase campuran dari setiap bahan yang dipakai.

d. Prosentase aspal (dalam berat) yang akan ditambahkan pada campuran

agregat berkisar antara 5-6% untuk ATB dan 6-7% untuk hotmix yang

dihitung dari berat kering agregat. Prosentase dapat ditentukan atas dasar

percobaan laboratorium dengan Methode Marshall dan analisa saringan

136

dari campuran agregat yang dipakai dan harus mendapat persetujuan

Pengawas.

2. Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor harus mengajukan kepada

Pengawas, rencana perbandingan campuran (mix design) yang akan

digunakan untuk campuran aspal. Rencana campuran harus menunjukkan

satu angka prosentase untuk tiap-tiap agregat yang melalui ayakan sesuai

spesifikasi gradasi campuran yang digunakan untuk campuran aspal.

3. Pekerjaan baru dapat dilaksanakan setelah campuran rencana (mix

design) mendapat persetujuan Pengawas.

BAHAN

1. Semua material yang digunakan harus mempunyai suatu sifat yang

disyaratkan sehingga bila dicampur dengan rumus campuran tertentu akan

mempunyai kekuatan paling sedikit 70% bila diuji dengan AASHTO T-165.

2. Bahan-bahan yang tidak seizin Pengawas untuk dipergunakan harus

disingkirkan dari lokasi dan tidak boleh dipakai.

3. Bahan agregat harus didapat dari pemecahan batu yang tertinggal pada

ayakan No. 8. Agregat kasar yang boleh digunakan hanya satu macam dan

harus terdiri dari bahan yang awet, kuat, bersih dan tidak tercampur dengan

bahan-bahan lain. Persyaratan agregat kasar adalah sebagai berikut:

a. Nilai Keausan agregat yang diperiksa dengan Los Angeles Abrasion Test

pada 500 putaran (AASHTO T-104) harus mempunyai nilai maximum

40%.

b. Bila diuji dengan Sodium Sulfate Soundness Test (AASHTO T-104) tidak

akan kehilangan berat lebih besar dari 9%.

c. Kelekatan terhadap aspal harus lebih besar dari 25%.

d. Indeks kepipihan agregat maximum 25%.

e. Peresapan agregat terhadap air maksimum 3%.

f. Berat jenis semu agregat minimum 2,50.

g. Gumpalan lempung agregat maksimum 0,25%.

h. Bagian-bagian batu yang lunak dari agregat maksimum 5%.

137

i. Soundness test maksimum 12%.

4. Bagian dari material yang lewat ayakan No.8 dinamakan Agregat halus,

dan mungkin terdiri dari pasir bersih, pasir batu, bahan halus hasil pemecahan

batu. Agregat halus terdiri dari bahan yang awet, kuat, berbidang kasar,

bersudut tajam dan bersih dari kotoran.

Agregat halus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Nilai Sand Equivalent (AASHTO T-176) dari agregat harus minimal

50%

b. Berat jenis semu (AASHTO T84 & T85) minimum 2,50.

c. Hasil pemeriksaan Atterberg (ASSHTO T 89 & T91) agregat harus non

plastis.

d. Peresapan agregat terhadap air maksimal 3%.

e. Benda organik (AASHTO T21) dengan standard warna harus No. 1.

5. Sebagai bahan filler dapat dipergunakan debu batu kapur, debu dolomite

atau semen portland. Bahan filler tersebut tidak boleh tercampur dengan

kotoran atau bahan lain yang tidak dikehendaki dan harus dalam

keadaan kering dengan kadar air maksimal 1%.

Gradasi Filler

138

6. Material campuran harus mempunyai gradasi yang merata (homogen)

dan memenuhi salah satu persyaratan seperti dibawah ini.

a. Gradasi campuran aspal beton untuk lapisan aus (wearing course) dan

lapisan perata (levelling course) sebagai berikut:

b. Gradasi campuran aspal beton untuk lapisan penghubung (binder

course)/ATB dan lapisan perata (levelling course) sebagai berikut :

7. Persyaratan Aspal yang digunakan untuk lapisan pengikat / ATB dan

lapisan perata adalah sebagai berikut :

139

a. Aspal yang digunakan adalah aspal semen Penetrasi 60/80 yang

memenuhi persyaratan sebagaimana tertera dibawah:

b. Untuk keperluan lapis pengikat (tack coat) digunakan aspal cair jenis

rapid curing seperti RC 70, RC 250 atau aspal emulsi kationik rapid

setting atau aspal emulsi anionik rapid setting seperti CRS, RS.

Rapid Curing (RC)

140

Medium Curing (MC)

CAMPURAN RENCANA

1. Untuk mendapatkan campuran aspal beton yang baik perlu

dilakukan perencanaan campuran.

2. Data rencana yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Jenis agregat

b. Gradasi agregat

c. Mutu agregat

d. Jenis aspal semen

e. Rencana tebal lapisan

f. Jenis bahan pengisi (filler)

3. Prosentase aspal (dalam berat) yang akan ditambahkan pada agregat

kering ditentukan berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Dengan methode

Marshall Test akan diperoleh kadar aspal optimum, dimana pada kadar

aspal tersebut persyaratan-persyaratan berikut harus dipenuhi:

141

4. Toleransi hasil Job Mix Formula yang dihasilkan dari mesin pencampur

(mixing plant) adalah sebagai berikut:

a. Agregat

b. Bitumen ± 1%

Hotmix ATB

c. Stabilitas Min 900 kg Min 650 kg

d. Flow Max 4 mm Max 4,5 mm

e. Suhu campuran ketika ke luar dari mixer 6°C

f. Suhu campuran ketika dihampar pada jalan 6°C

METODE KERJA

Produksi/pelaksanaan campuran harus menurut spesifikasi berikut:

1. Perbandingan bahan campuran harus sesuai dengan campuran rencana.

2. Pencampuran harus dilaksanakan sebaik-baiknya sampai bahan tercampur

baik dan merata.

3. Temperatur campuran sebagai berikut:

a. Agregat dipanaskan maksimum 1750 C.

b. Aspal keras dipanaskan pada temperatur yang disyaratkan Pen 60 : 130°C

– 165°C. Pen 80 : 124° – 162°C. Dan harus dihindarkan pemanasan

tepusat pada tempat – tempat tertentu.

c. Temperatur agregat tidak boleh lebih dari 150C di atas temperatur aspal

semen.

d. Temperatur campuran aspal beton yang keluar dari Pugmill, tidak boleh

lebih dari 1650C.

4. Sebelum penghamparan dilaksanakan, permukaan yang akan dilapis aspal

beton harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Bentuk permukaan ke arah memanjang dan melintang harus telah

dipersiapkan sesuai dengan perencanaan.

b. Permukaan harus bebas dari bahan-bahan yang tidak dikehendaki,

misalnya debu dan bahan-bahan lepas lainnya.

142

c. Permukaan yang tidak menggunakan bahan pengikat harus diberi lapis

resap pengikat (prime coat), sebanyak 0,6 - 1,5 l/m2.

d. Permukaan yang menggunakan bahan pengikat harus diberi lapis pengikat

(tack coat) sebanyak maksimum 0,7 l/m2.

5. Lamanya waktu menunggu penghamparan aspal beton setelah pelaksanaan

prime coat/tack coat, tergantung dari jenis aspal cair/aspal emulsi yang

digunakan.

PENGANGKUTAN

1. Pengangkutan dilakukan dengan dump truck yang baknya terbuat dari metal,

rapat, bersih dan telah disemprot dengan air sabun, solar, minyak perafin atau

larutan kapur untuk mencegah melekatnya aspal pada bak dump truck.

2. Selama pengangkutan, campuran harus ditutup dengan terpal, untuk

melindungi dari pengaruh cuaca dan menjaga penurunan temperature yang

terlalu cepat.

PENGHAMPARAN

1. Tebal hamparan disesuaikan dengan tebal rencana padat. Biasanya tebal

hamparan gembur berkisar antara 120% sampai dengan 130% dari tebal

rencana padat.

2. Tebal lapisan aspal beton padat (lapisan aus dan lapisan penghubung) harus

sesuai gambar.

3. Campuran harus dihampar pada temperatur minimum 1150C.

4. Untuk kontrol ketebalan hamparan ATB dan Hotmix dapat dipakai kaso kayu

kamper ukuran 5 x 7 cm panjang 4 m.

PEMADATAN

143

Pemadatan adalah tahapan akhir dari rangkaian kegiatan pembuatan lapisan

perkerasan jalan, dimana dalam tahapan ini Kontraktor harus melakukan

pengawasan terus menerus dan melaksanakan urutan pemadatan sebagai berikut:

1. Pemadatan awal (break down rolling) dilakukan pada temperature minimum

1100C dengan menggunakan tandem roller atau mesin gilas roda tiga 6-8 ton

antara 2-4 lintasan pada kecepatan 3-4 km/jam.

2. Sesudah pemadatan awal selesai, dilakukan pemadatan antara (intermediate

rolling) dengan menggunakan mesin gilas roda karet (Pneumatic Tired Roller)

berat 10-14 ton dengan tekanan angin 75-85 psi dengan kecepatan 5-10

km/jam pada temperatur 700C-900C.

3. Pemadatan akhir (finishing roller) dilaksanakan dengan menggunakan mesin

gilas 8-10 ton, langsung setelah pemadatan kedua berakhir, sampai alur-alur

bekas roda pemadat hilang (rata), dengan kecepatan 5-8 km/jam. Pemadatan

akhir dilaksanakan pada temperatur minimum 600C atau sedikit diatas titik

leleh aspal yang digunakan.

4. Cara Pemadatan:

a. Pada jalan lurus, pemadatan dimulai dari tepi perkerasan, sejajar dengan

sumbu jalan menuju ketengah.

b. Pada tikungan, pemadatan dimulai dari bagian yang rendah sejajar sumbu

jalan menuju kebagian yang tinggi.

c. Pada bagian tanjakan dan turunan harus dimulai dari bagian yang rendah

sejajar sumbu jalan menuju bagian yang tinggi.

d. Untuk mencegah pelekatan campuran pada mesin gilas, maka roda mesin

gilas perlu dibasahi dengan air.

e. Roda penggerak mesin gilas pada lintasan pertama ditempatkan dimuka.

f. Pekerjaan pemadatan dihentikan jika kepadatan telah mencapai 97% dari

kepadatan laboratorium.

PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN

1. Penghamparan dan pemadatan harus diusahakan sedemikian rupa sehingga

tidak terlalu banyak terjadi sambungan-sambungan. Bila sambungan harus

144

diadakan, hendaknya diperhatikan agar dicapai pelekatan yang sempurna pada

seluruh tebalnya.

2. Dalam menempatkan campuran baru terhadap lapisan yang telah digilas

hendaknya diusahakan bahwa bidang kontak harus vertikal (dengan cara

lapisan lama dipotong tegak lurus) dan perlu diberikan pada bidang vertikal

tersebut lapis pengikat (tack coat) untuk menambah pelekatan pada

sambungan.

PENGENDALIAN MUTU

Kegiatan pengendalian mutu yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan yang

harus dilaksanakan oleh Kontraktor guna menjamin hasil pelaksanaan pekerjaan

yang baik dan memenuhi persyaratan. Pengendalian mutu tersebut adalah:

1. Pengawasan di lokasi pencampuran (plant),meliputi :

a. Pengawasan terhadap kualitas bahan, keadaan peralatan, suhu pemanasan

bahan campuran dan hasil campuran (gradasi, marshall test).

b. Pengambilan contoh yang dilakukan minimum 1 kali setiap hari produksi,

kecuali ditentukan lain oleh Pengawas.

2. Pengawasan di lokasi penghamparan, meliputi:

a. Pengawasan terhadap lapis pengikat (tack coat), yaitu harus diperiksa

jumlah dan kerataannya.

b. Pemeriksaan kerataan, kemiringan sambungan-sambungan, tebal

hamparan dan suhu hamparan yang akan dipadatkan.

c. Pengawasan terhadap suhu setiap tahap pemadatan, cara pemadatan dan

hasil pemadatan.

3. Lapisan aspal beton baru boleh digunakan untuk lalu lintas dengan kecepatan

rendah, setelah selesai pemadatan akhir dan temperatur sudah dibawah titik

lembek aspal, atau setelah lebih kurang 2 jam. Lapisan aspal beton baru boleh

digunakan untuk lalu lintas secara bebas minimum setelah 4 jam dari

pemadatan akhir.

DIVISI V

145

PEKERJAAN UTILITAS DAN FINISHING

SEKSI 5.1

PENERANGAN JALAN DAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL

UMUM

Pekerjaan ini terdiri atas pengadaan dan pemasangan semua material dan

perlengkapan yang diperlukan untuk menyelesaikan penerangan jalan dan sistem

kelistrikan lainnya dan modifikasi sistem yang ada bila ditentukan, semua sesuai

dengan Gambar, Spesifikasi atau atas petunjuk Direksi Pekerjaan.

Lokasi lampu, peralatan kontrol, tiang-tiang dan perlengkapannya seperti terlihat

pada Gambar adalah perkiraan dan lokasi yang pasti diberikan di lapangan oleh

Direksi Pekerjaan.

SATUAN PENERANGAN

1. Lampu untuk sistem penerangan jalan minimum harus 180 watt tipe merkuri

bertekanan tinggi. Semua rumah lampu harus dari tipe seperti terlihat pada

Gambar atau ekivalen dan dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.

2. Ballast untuk lampu merkuri bertekanan tinggi harus dipilih untuk

mengoperasikan secara benar lampu pada watt seperti dipilih pada Gambar.

Semua ballast harus tahan tetesan (orthocyclically encapsulated neon proof),

satuan lilitan, kehilangan tenaga yang kecil dan dilapisi konstruksi mekanis

dan elektrikal. Ballast harus dilengkapi dengan blok terminal untuk hubungan

listrik. Instruksi dari hubungan listrik harus yang mencatat semua data elektrik

harus tertulis pada pelat nama permanen dan terpasang pada bungkus.

3. Lampu harus memiliki jaminan umur nyala rata-rata 20.000 jam, dan memiliki

standarpengujian dari LMK atau PLN serta memiliki fasilitas pabrikan di

Indonesia.

PANEL PENERANGAN

1. Uraian

146

Panel penerangan harus termasuk sumber tenaga terpasang pada sirkuit dari

peneranganjalan dan tunnel, rambu-rambu lalulintas dan rambu-rambu

petunjuk. Panel harus sepertiterlihat pada Gambar atau ekivalen seperti

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Panel harus berventilasi dan harus struktur

free standing pada pondasi beton minimum40 cm di atas permukaan tanah.

Atap rumah panel harus memiliki puncak rangkap dan puncak harus pada

pusat dari panel. Panel dan jendela harus dibuat dari lempeng baja dilapisi

penuh dan tidak kurang dari3,2 mm dalam tebal dan dengan rangka baja yang

perlu. Pengelasan untuk sambunganluar harus dihaluskan. Panel harus

mempunyai dasar perencanaan yang harus mengijinkan pengelasan titik pada

kanal dan harus dipasang pada pondasi beton seperti terlihat pada Gambar.

Panel dan kawat harus telah terpasang lengkap di Pabrik. Kawat utama dan

kecil harus dapat masuk untuk pemeliharaan dan pengawasan, dan kawat kecil

harus diisolasi efektif dari kawat utama. Diagram kawat yang terpasang pada

pelat alumunium, harus terpasang permanen pada jendela bagian dalam dari

panel. Tiap panel harus mempunyai satu atau lebih pelat nama untuk

identifikasi. Pelat nama harus terbuat dari plastik laminasi dengan karakter

putih pada lapisan hitam bila dipotong atau dipasang.

2. Komponen dari Panel Penerangan

Semua panel penerangan harus seperti terlihat pada Gambar. Komponen-

komponennya harus direncanakan untuk 3 phase, 4 kawat, beroperasi 50 Hz

pada 380/200 volts. Semua komponen harus sesuai dengan hal-hal berikut :

a. Pemutus Sirkuit

Pemutus sirkuit kotak padat, tipe pemutus udara, beroperasi pada 600 volt

AC. Pemutus sirkuit harus mempunyai 3 kutub kecuali disebutkan lain.

Pemutus sirkuit harus menyediakan waktu balik untuk overload dan aksi

segera dan overload sepuluh kali arus normal. Pemutus sirkuit harus tipe

kontak tahanan lengkung dan dilengkapi dengan handle bebas dan

pemadam lengkung. Pemutus sirkuit berkapasitas pemutus 16.000 ampere

didasarkan JIS C8370 putaran tugas standar, kecuali pemutus lebih besar

dari 225 ampere mempunyai kapasitas pemutus 25.000 ampere atau seperti

147

disetujui Direksi Pekerjaan. Pemutus untuk arus utama harus dilengkapi

dengan kontak tambahan yang harus berdekatan bilamana pemutus ditutup

dan 380 volt shunt trip coil. Kesemuanya harus diikat dengan kawat untuk

mencegah pemutus tertutup sedang yang lain tertutup.

b. Tombol Tajam

Tombol-tombol tajam harus mempunyai 3 mata pisau dengan kapasitas

200 ampere didasarkan JIS C8308 atau disetujui Direksi Pekerjaan.

c. Kontrol Peralatan

Sirkuit penerangan ganda (multiple) harus dikontrol oleh tombol pengatur

waktu.

d. Tombol Waktu/Sensor Cahaya

Penyalaan/pemadaman penerangan jalan mempunyai dua macam elemen

kontrol, dimana yang satu untuk “on” bila terjadi kegelapan dan “off” bila

terang, serta yang lain untuk 50% penerangan pada malam hari untuk

menghemat energi. Baik pemasangan “on” atau “off” harus ada selama 24

jam, dan penambahan minimum pemasangan minimum harus satu menit.

Tombol waktu harus beroperasi pada 220 volt, 50 Hz. Tombol waktu yang

dipasang pada panel penerangan harus mempunyai alat penggerak darurat

(emergency) selama 48 jam atau lebih bilamana sumber tenaga yang akan

dating gagal. Pemasangan timer untuk penerangan dasar adalah 100%

nyala pada jam 6.00 dan jam 24.00 dan nyala 50% antara jam 24.00

sampai jam 6.00.

TIANG-TIANG

Tiang penerangan jalan setinggi 11m harus dari baja galvanisasi, sesuai dengan

detail yang terlihat pada Gambar. Semua material harus warna alami dan harus

tidak di cat atau dilapisi material lain. Semua tiang dan perlengkapannya harus

dari baja galvanisasi. Goresan, tanda-tanda dan kerusakan lain pada tiang dan

fitting harus ditolak. Setiap tanda atau noda yang dihasilkan dari material

pembungkus harus dibuang. Semua bagian metal harus di galvanisasi. Semua

tiang harus tipe angkur terpasang pada batang dan terikat pada dua las melingkar.

148

Lubang tangan dan pelat penutup untuk hubungan terminal harus 2,0 m di atas

permukaan tanah. Pelat-pelat identifikasi harus terpasang pada tiap tiang

penerangan jalan. Penempatan penerangan jalan dibuat berselang seling dengan

jarak berdasarkan ketentuan yaitu 4.0H digunakan jarak 40 meter.

Letak Stasiun Jumlah

Awal jalan 0+000 sampai 0+200 6

Lengkung 1 0+800 sampai 1+000 6

Lengkung 2 1+150 sampai 1+750 16

Lengkung 3 1+850 sampai 2+050 6

Akhir jalan 2+150 sampai 2+350 6

KABEL DAN SAMBUNGAN GROUND

1. Kabel penerangan jalan dengan tipe twisted SR AL 2 x 10 mm (SNI/SPLN)

dengan panjang 3120 m.yang ditarik ke dalam tiang melalui pipa yang

dipersiapkan pada pondasi tiang itu, dan harus dihubungkan ke terminal pada

box terminal yang dipasang dalam tiang. Semua tiang harus mempunyai

circuit breaker kecil setara IP-10 ampere, 240 volt, dipasang pada bagian

bawah tiang dan dapat dicapai dari/melalui hand hole tiang itu. Sekering

harus melindungi kabel-kabel tiang dan ballast. Kabel yang dipasang dalam

tiang harus mempunyai dua konduktor ukuran 2,5. Kabel harus dipasang

dengan baik pada rumah lampu sedemikian rupa sehingga terminal pada

rumah lampu tidak dibebani oleh berat kabel itu. Kabel penerangan jalan

harus mempunyai empat kawat (core) sampai tiang terakhirnya.

2. Kabel, tiang baja dan kabinet harus dipasang secara mekanis dan elektrik agar

tercipta sistem yang kontinyu, dan harus disambungkan ke bumi (ground).

Bonding Jumper dan grounding jumper harus dari kawat tembaga dengan luas

penampang yang sama. Bonding jumper harus digunakan dalam semua non-

149

metal. Sedangkan boks metal harus menggunakan raf mur kunci ganda.

Rangkaian kabel, tiang penerangan dan panel utnuk membuat sistem ground

yang kontinyu harus memenuhi standar. Bila Direksi Pekerjaan

meemerintahkan, setiap tiang penerangan harus dihubungkan ke bumi

(ground). Ukuran kawat hubungan ground harus minimum 6 mm, dengan

konduktor tembaga, atau sebagaimana persetujuan Direksi Pekerjaan. Batang

untuk hubungan ground harus tembaga dengan diameter minimum 10 x 1.500

mm minimum, dengan kedalaman minimum 1,2 meter di bawah permukaan

tanah dan dilas panas atau dihubungkan dengan alat hardware (perangkat

keras) ke kawat ground 6 mm. Penyedia Jasa harus meneliti tiap lokasi tiang

dan mengukur resistensi grounding lokasi itu. Setelah memperoleh data,

Penyedia Jasa harus meminta persetujuan Direksi Pekerjaan untuk lokasi itu.

Resistensi grounding harus 5 Ohm atau kurang, atau sebagaimana ditentukan

oleh Direksi Pekerjaan. Detail grounding harus diajukan kepada Direksi

Pekerjaan untuk disetujui.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1. Pengukuran untuk Pembayaran

Penerangan jalan akan diukur berdasarkan jumlah unit tiang dan lampu jalan

baru, yang sudah terpasang dan dinyalakan/dijalankan oleh Penyedia Jasa dan

diterima oleh Direksi Pekerjaan. Kabel di dalam tiang atau lampu dan kabel

penghubung tiang dengan tiang dan panelserta ke penyambungan daya ke

PLN tidak akan diukur dan dibayar, tetapi dianggap termasuk ke dalam Harga

Satuan untuk mata pembayaran pekerjaan yang dipasang.

2. Dasar Pembayaran

Jumlah unit lampu penerangan jalan yang di terima, diukur seperti ditentukan

diatas, akan dibayar dengan Harga Penawaran per-unit ukuran untuk barang-

barang yang dibayarkan dalam satuan pengukuran buah. Harga dan

Pembayaran tersebut akan dianggap merupakan kompensasi sepenuhnya

untuk persiapan, gambar-gambar kerja, mendapatkan persetujuan dari Pejabat,

penyediaan, pemasangan-pemasangan listrik, pemberian tanda, pengerjaan

150

permukaan dan perjalanan tiap-tiap unit lampu penerangan jalan yang baru,

termasuk penyediaan seluruh pekerja/buruh, alat-alat, bahan-bahan, dan

peralatan pembatu lain yang diperlukan untuk instalasi dan

beroperasinya/berfungsinya dengan baik sebagai suatu bagian terpadu dari

sistim penerangan jalan secara keseluruhan yang telah disetujuai oleh Direksi

Pekerjaan.

SEKSI 5.2

PERLENGKAPAN JALAN DAN PENGATUR LALU LINTAS

UMUM

Pekerjaan ini meliputi memasok, merakit dan memasang perlengkapan jalan baru

seperti rambu jalan, rel pengaman dan pengecatan marka jalan pada lokasi yang

ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi

Pekerjaan. Pekerjaan pemasangan perlengkapan jalan harus meliputi semua

penggalian, pondasi, penimbunan kembali, penjangkaran, pemasangan,

pengencangan dan penunjangan yang diperlukan.

BAHAN

1. Plat Rambu Jalan

Pelat untuk Rambu Jalan harus merupakan lembaran rata dari campuran

aluminium keras 5052 - H34 sesuai dengan ASTM B 209 dan harus

mempunyai suatu ketebalan minimum 2 mm. Lembaran tersebut harus bebas

dari gemuk, dikasarkan permukaannya (dietsa), dinetralisir dan diproses

sebelum digunakan sebagai pelat Rambu Jalan.

2. Kerangka dan Pengaku Rambu Jalan

Kerangka dan pengaku harus merupakan bagian-bagian campuran aluminium

alloy yang diekstrusi dari campuran logam No. 6063-T6 sesuai dengan ASTM

B221. Pelat Rambu Jalan harus diberi tambahan rangka pengaku bila ukuran

melebihi 1,0 meter.

151

3. Tiang Rambu

Tiang rambu harus merupakan pipa baja berdiameter dalam minimum 40 mm,

digalvanisir dengan proses celupan panas, sesuai dengan SNI 07-0242.1-2000.

Bahan yang sama dipakai juga untuk pelengkap pemegang dan penutup tiang

rambu. Semua ujung yang terbuka harus diberi tutup untuk mencegah

pemasukan air.

4. Perangkat Keras, Sekrup, Mur, Baut dan Cincin

Perlengkapan tambahan harus berupa aluminium atau baja tahan karat yang

mempunyai kekuatan tarik tinggi untuk tiang rambu.

5. Beton yang digunakan untuk pondasi rambu jalan harus dari kelas K-225 (fc’

15 MPa)

6. Cat untuk Perlengkapan Jalan

Seluruh bahan pelapisan (coating), cat dan email yang akan digunakan pada

persiapan rambu, tiang dan perlengkapannya harus dari mutu yang baik,

dibuat khusus untuk rambu, dan dari jenis dan merk yang dapat diterima oleh

Direksi Pekerjaan. Cat untuk bagian-bagian baja harus dari oksida seng kadar

tinggi, mengandung minimum 7 kilogram oksida seng (acicular type) per 100

liter cat. Untuk kecocokan maka sebaiknya dipakai cat dasar, cat lapis awal

dan cat untuk penyelesaian akhir dari pabrik yang sama. Seluruh bahan yang

dipakai tak boleh kadaluarsa dan harus dalam batas waktu seperti yang

ditetapkan oleh pabrik pembuatnya.

7. Lembaran Pemantul

Lembaran pemantul harus merupakan "Scotchlite" jenis Engineering Grade

atau High Intensity Quality, dan dari bahan pemantul tahan lentur yang

disetujui. Permukaan dari tiap rambu harus diberi bahan pemantul sesuai

dengan ketentuan-ketentuan dari DLLAJR dan bidang muka setiap patok

pengarah harus diberi bahan pemantul.

8. Rel Pengaman

Bahan harus dari baja yang digalvanisasi, dibuat di pabrik dari lembaran baja

yang memenuhi AASHTO M180 dengan ketebalan minimum 2,67 mm dan

sifat-sifatnya harus:

152

a. Suatu pemanjangan yang tidak kurang daripada 12% untuk pengujian tarik

pada sebuah baut dengan panjang kira-kira 5 cm.

b. Mempunyai kekuatan tarik batas (ultimate) dari 4.900 kg/cm2 (70.000

psi).

c. Lapisan seng hasil galvanisasi pada lembaran baja harus mempunyai berat

minimum 550 gram/m2 (pengujian satu titik) dan 610 gram/m2 (pengujian

tiga titik) atau mempunyai ketebalan minimum 0,08 mm.

d. Elemen rel pengaman yang dibuat dari lebaran baja harus mempunyai

lebar nominal 483 mm dengan toleransi lebar nominal minus 3,2 mm.

9. Cat untuk Marka Jalan

Pada pasal ini kata “cat” sering dikonotasikan s ebagai bahan marka jalan jenis

termoplastik sebagai cat. Cat haruslah bewarna putih atau kuning seperti yang

ditunjukkan dalam Gambar dan memenuhi Spesifikasi menurut SNI berikut:

a. Marka Jalan “bukan” Termoplastik : SNI 06-4825-1998

b. Marka Jalan Termoplastik : SNI 06-4826-1998 (jenis padat, bukan serbuk)

PELAKSANAAN

1. Pemasangan Rambu Jalan dan Rel Pengaman

Jumlah, jenis dan lokasi pemasangan setiap bagian rambu jalan dan rel

pengaman harus sesuai dengan perintah Direksi Pekerjaan. Semua patok harus

dipasang dengan akurat pada lokasi dan ketinggian sedemikian rupa hingga

dapat menjamin bahwa patok tersebut tertanam kuat di tempatnya, terutama

selama pengerasan (setting) beton. Akan digunakan pagar pengaman pada

daerah tibunan, yaitu:

a. STA 0+000 sampai STA 0+150

b. STA 0+550 sampai STA 0+750

c. STA 1+050 sampai STA 1+350

d. STA 1+400 sampai STA 1+650

e. STA 1+900 sampai STA 2+050

2. Pengecatan Pelat Rambu Jalan

153

Semua pengecatan pada Pelat Rambu Jalan harus dilaksanakan dengan cara

semprotan di atas permukaan pelat yang kering. Permukaan hasil pengecatan

harus rata dan halus dan dikeringkan dengan lampu pemanas atau dimasukkan

ke dalam oven bila diperlukan.

3. Pengecatan Marka Jalan

a. Penyiapan Permukaan Perkerasan

Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan, Penyedia

Jasa harus menjamin bahwa permukaan perkerasan jalan yang akan diberi

marka jalan harus bersih, kering dan bebas dari bahan yang bergemuk dan

debu. Penyedia Jasa harus menghilangkan dengan grit blasting (pengausan

dengan bahan berbutir halus) setiap marka jalan lama baik termoplastis

maupun bukan, yang akan menghalangi kelekatan lapisan cat baru.

b. Pelaksanaan Pengecatan Marka Jalan

1) Semua bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan

termoplastik) harus dicampur terlebih dahulu menurut petunjuk pabrik

pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi pigmen merata di dalam

cat.

2) Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pada suatu permukaan yang baru

diaspal kurang dari 3 bulan setelah pelaksanaan lapis permukaan,

kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan. Selama masa tunggu

yang disebutkan di atas, pengecatan marka jalan sementara (pre-

marking) pada permukaan beraspal harus dilaksanakan segera setelah

pelapisan.

3) Penyedia Jasa harus mengatur dan menandai semua marka jalan pada

permukaan perkerasan dengan dimensi dan penempatan yang presisi

sebelum pelaksanaan pengecatan marka jalan.

4) Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur,

garis tepi dan zebra cross dengan bantuan sebuah mesin mekanis yang

disetujui, bergerak dengan mesin sendiri, jenis penyemprotan atau

penghamparan otomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat

garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus (tanpa berhenti

154

dan mulai berjalan lagi) dengan hasil yang dapat diterima Direksi

Pekerjaan. Mesin yang digunakan tersebut harus menghasilkan suatu

lapisan yang rata dan seragam dengan tebal basah minimum 0,38

milimeter untuk “cat bukan termoplastik” dan tebal minimum 1,50 mm

untuk “cat termoplastik” belum termasuk butiran kaca (glass bead)

yang juga ditaburkan secara mekanis, dengan garis tepi yang bersih

(tidak bergerigi) pada lebar rancangan yang sesuai. Bilamana tidak

disyaratkan oleh pabrik pembuatnya, maka cat termoplastik harus

dilaksanakan pada temperatur 204 - 218 C.

5) Bilamana penggunaan mesin tak memungkinkan, maka Direksi

Pekerjaan dapat mengijinkan pengecatan marka jalan dengan cara

manual, dikuas, disemprot dan dicetak dengan sesuai dengan

konfigurasi marka jalan dan jenis cat yang disetujui untuk

penggunaannya.

6) Butiran kaca (glass bead) harus ditaburkan di atas permukaan cat

segera setelah pelaksanaan penyemprotan atau penghamparan cat.

Butiran kaca (glass bead) harus ditaburkan dengan kadar 450 gram/m2

untuk semua jenis cat, baik untuk “bukan termoplastik” maupun

“termoplastik”.

7) Semua marka jalan harus dilindungi dari lalu lintas sampai marka jalan

ini dapat dilalui oleh lalu lintas tanpa adanya bintik-bintik atau bekas

jejak roda serta kerusakannya lainnya.

8) Semua marka jalan yang tidak menampilkan hasil yang merata dan

memenuhi ketentuan baik siang maupun malam hari harus diperbaiki

oleh Penyedia Jasa atas biayanya sendiri.

9) Ketentuan dari Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas

harus diikuti sedemikian sehingga rupa harus menjamin keamanan

umum ketika pengecatan marka jalan sedang dilaksanakan.

10) Semua pemakaian cat secara dingin harus diaduk di lapangan menurut

ketentuan pabrik pembuat sesaat sebelum dipakai agar menjaga bahan

pewarna tercampur merata di dalam suspensi.

155

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1. Pengukuran untuk pembayaran

a. Kuantitas yang diukur untuk rambu jalan haruslah jumlah aktual Rambu

Jalan (termasuk tiang rambu jalan), yang disediakan dan dipasang sesuai

dengan Gambar dan diterima oleh Direksi Pekerjaan.

b. Kuantitas yang diukur untuk rel pengaman haruslah panjang aktual rel

pengaman dalam meter panjang yang disediakan dan dipasang sesuai

Gambar dan diterima oleh Direksi Pekerjaan.

c. Kuantitas marka jalan yang dibayar haruslah luas dalam meter persegi

pengecatan marka jalan yang dilaksanakan pada permukaan jalan sesuai

Gambar dan diterima oleh Direksi Pekerjaan. Tidak ada pengukuran

terpisah untuk pembayaran marka jalan sementara (pre-marking) yang

harus dilaksanakan sebelum pengecatan marka jalan permanen.

2. Dasar Pembayaran

Kuantitas yang diukur seperti tersebut di atas, harus dibayar dengan harga

satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk Marka Jalan satuan

pembayarannya Meter Persegi, Rel Pengaman satuan pembayarannya adalah

Meter Panjang, dan Rambu Jalan satuan pembayarannya adalah buah dimana

harga dan pembayaran tersebut sudah merupakan kompensasi penuh untuk

pengadaan semua bahan, pekerja, peralatan, perkakas dan keperluan biaya

lainnya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang mememenuhi

ketentuan sesuai dengan Seksi dari Spesifikasi ini.

SEKSI 5.3

PENGHIJAUAN

UMUM

Pekerjaan ini meliputi restorasi galian atau lereng timbunan yang tidak stabil dan

melengkapi dengan penanaman dan pemeliharaan rumput atau bambu untuk

mencegah erosi, penyiapan bahan, pelaksanaan, penyiraman, perlindungan,

156

pemeliharaan tanaman baru untuk menggantikan tanaman yang ditebang karena

pelebaran jalan maupun untuk penghijauan, pada tempattempat seperti yang

ditunjukkan oleh Direksi Pekerjaan.

BAHAN

1. Untuk Rehabilitasi Galian dan Timbunan

a. Istilah "tanaman" meliputi rerumputan dan tanaman bambu, dan bilamana

diperkenankan oleh Direksi Pekerjaan, dapat meliputi tanaman jenis lain

yang mampu memberikan stabilitas yang efektif pada lereng yang

memerlukan stabilisasi.

b. Rerumputan haruslah dari jenis-jenis asli dari propinsi tertentu di

Indonesia, tidak merugikan, dan tidak membahayakan kepada manusia dan

hewan dan tidak dar jenis yang mengganggu pertanian. Tanaman harus

bebas dari penyakit, rerumputan beracun dan rerumputan berakar panjang.

c. Pupuk yang digunakan harus dari campuran yang disyaratkan sebagai

nutrisi tanaman.

d. Bahan timbunan yang digunakan untuk restorasi lereng haruslah timbunan

pilihan.

2. Untuk Penghijauan (Penanaman Kembali)

a. Jenis Tanaman

Jenis tanaman pohon haruslah sesuai dengan Gambar atau sebagaimana

yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

b. Pupuk

Pupuk haruslah pupuk yang bebas diperdagangkan dan dapat dipasok

menurut masing-masing unsur pupuk atau dalam suatu yang terdiri dari

nitrogen total, oksida phosphor dan garam kalium yang dapat larut dalam

air. Pupuk ini harus dikirim ke lapangan dalam karung atau dalam

kemasan yang aman, masing-masing berlabel lengkap, menjelaskan

jumlah unsur yang terkandung di dalamnya.

c. Batu Kapur (lime stone)

157

Batu kapur untuk pertanian yang 100% lolos ayakan No.8 dan 25% lolos

ayakan No.100 harus disediakan. Sebagai tambahan, batu kapur harus

mengandung tidak kurang dari 50% Kalsium Oksida.

d. Rabuk

Bahan rabuk harus terdiri dari rumput kering, jerami atau bahan lainnya

yangtidak beracun.

e. Lapisan Humus (Top Soil)

Lapisan humus terdiri dari tanah permukaan yang gampang gembur secara

alami, dan mewakili tanah di sekelilingnya yang menghasilkan rumput

atau tanaman lain. Lapisan humus harus bebas dari akar-akar, tanah

lempung yang keras dan bebatuan berdiameter lebih dari 5 cm dan bahan

asing lainnya.

PELAKSANAAN

1. Stabilisasi dengan Tanaman

a. Persiapan

1) Ratakan lereng seluruh permukaan yang akan ditanami rumput sampai

mencapai permukaan yang seragam dan gemburkan tanah pada

permukaan lereng.

2) Lapisi tanah permukaan tersebut dengan tanah humus sedemikian rupa

sehingga tanah humus tersebut mencapai ketebalan akhir 15 cm.

3) Setelah pekerjaan persiapan permukaan selesai dikerjakan, taburkan

pupuk sampai merata di atas seluruh permukaan yang akan ditanami

rumput, dengan takaran 4 kg per 100 meter persegi. Perataan pupuk di

atas permukaan dilaksanakan dengan garu, cakram atau bajak.

Pemupukan tidak boleh dilaksanakan lebih dari 48 jam sebelum

penanaman rumput dimulai.

4) Gebalan rumput yang akan ditanam, harus diambil bersama akarnya

dan diambil pada saat tanah dalam keadaan lembab atau setelah

dilakukan penyiraman. Gebalan rumput harus ditumpuk berlapis-lapis

dalam suatu tempat dengan kadar air setinggi mungkin, dilindungi dari

158

sinar matahari dan angin dan disiram setiap 4 jam. Dalam waktu 2 hari

setelah pengambilan ini maka gebalan rumput harus segera ditanam.

b. Pelaksanaan

1) Penanaman gebalan rumput tidak diperkenankan selama hujan lebat,

selama cuaca panas atau selama tertiup angin kering yang panas dan

hanya dapat dilaksanakan apabila tanah dalam keadaan siap untuk

ditanami.

2) Penanaman gebalan rumput harus dilaksanakan sepanjang garis

contour, agar dapat memberikan perumputan yang menerus di atas

seluruh permukaan.

3) Bambu harus ditanam pada lereng yang memerlukan stabilisasi dalam

interval 1 meter sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan.

c. Penyiraman

Paling sedikit 1 bulan setelah gebalan rumput selesai ditanam, permukaan

yang ditanami rumput tersebut harus disiram dengan air dengan interval

waktu yang teratur menurut kondisi cuaca saat itu atau sebagaimana yang

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Jumlah air yang disiramkan harus

sedemikian rupa sehingga permukaan yang baru ditanami rumput tidak

mengalami erosi, hanyut atau mengalami kerusakan yang lainnya.

d. Perlindungan

Barikade, pagar, tali pada patok-patok, rambu peringatan dan petunjuk

lainnya yang diperlukan harus disediakan agar dapat manjamin bahwa

tanaman tersebut tidak terganggu atau dirusak oleh hewan, burung atau

manusia.

e. Pemeliharaan

Penyedia Jasa harus memelihara gebalan rumput atau bambu yang telah

ditanam sampai Serah Terima Akhir Pekerjaan dilaksanakan. Pekerjaan

pemeliharaan ini meliputi pemotongan, pemangkasan, perbaikan pada

permukaan lereng yang tererosi, penyediaan fasilitas perlindungan dan

perbaikan lokasi dengan gebalan rumput atau bambu yang kurang baik

pertumbuhannya.

159

2. Penghijauan (Penanaman Kembali)

a. Persiapan Lokasi dan Pembersihan

Setelah lokasi penanaman kembali diratakan, permukaan tersebut harus

digaru dan dibersihkan dari batu yang berdiameter lebih dari 5 cm, kayu,

tonggak dan puing-puing lainnya yang bisa mempengaruhi pertumbuhan

rumput, atau pemeliharaan berikutnya pada permukaan yang telah

ditanami rumput.

b. Lapisan Humus (Top Soil)

Bilamana lapisan humus ditunjukkan dalam Gambar atau diperintahkan

lain oleh Direksi Pekerjaan, lapisan humus tersebut harus dikerjakan

menurut ketentuan yang disyaratkan. Lapisan humus harus dihampar

merata di atas lokasi yang ditetapkan sampai ke dalaman yang ditunjukkan

dalam Gambar atau tidak kurang dari 8 cm. Penghamparan lapisan humus

tidak boleh dilakukan bila tanah lapang atau lapisan humus terlalu basah

atau bilamana dalam kondisi yang kurang meng-untungkan pekerjaan.

c. Penggunaan Pupuk dan Batu Kapur

Bila diperlukan, pupuk dan/atau batu kapur harus ditabur merata kurang

dari 5 kg per 100 meter persegi untuk pupuk, dan 20 kg per meter persegi

untuk batu kapur. Bilamana diperintahkan oleh Direski Pekerjaan, bahan-

bahan tersebut harus tercampur dengan tanah pada ke dalaman tidak

kurang dari 5 cm dengan menggunakan cakram, garu atau cara lain yang

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Pada lereng yang curam dimana peralatan

mekanis tidak dapat digunakan secara efektif, maka pupuk maupun batu

kapur dapat disebar dengan alat penyemprot bubuk (powder sprayer), alat

bertekanan udara (blower equipment) atau cara lain yang disetujui oleh

Direksi Pekerjaan.

d. Tanaman

Pepohonan harus ditanam selama musim yang dapat memberikan hasil

yang

160

diharapkan. Pada musim kering, angin kencang, atau kondisi yang tidak

menguntungkan lainnya, pekerjaan penanaman harus dihentikan sebagai-

mana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, pekerjaan penanaman

dapat dilanjutkan hanya bilamana kondisi cuaca menjamin atau bilamana

terdapat alternatif yang disetujui atau pengamatan yang benar telah

dilaksanakan.

1) Semak/Perdu

Semak harus ditanam pada lubang yang minimum berukuran 60 cm x

60 cm dan ke dalaman 60 cm dengan jarak tanam seperti yang

ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan

Direksi Pekerjaan. Tanah humus harus ditempatkan di sekitar akar

tanaman sampai kokoh tetapi tidak terlalu padat. Elevasi akhir tanah

untuk penimbunan kembali harus 5 cm di atas permukaan sekitarnya

untuk mengantisipasi penu-runan tanah.

2) Pohon

Pohon harus ditanam pada lubang yang minimum berukuran 2 m x 2 m

dengan ke dalaman 1 m. Diamater pohon harus dalam rentang 8

sampai 20 cm. Persiapan harus dibuat untuk pematokan dan

pengikatan yang benar pada tanaman yang baru ditanam..

e. Perabukan dan Pemadatan

Setelah penanaman selesai dikerjakan dan sebelum pemadatan, permukaan

harus dibersihkan dari bebatuan berdiameter lebih dari 5 cm; kain-kain

bekas yang lebar; akar-akar dan sampah-sampah lain selama operasi

penanaman. Bilamana perabukan ditunjukkan dalam Gambar, lokasi yang

ditanami harus diberi rabuk dalam 24 jam sejak penanaman selesai

dikerjakan, bilamana cuaca dan kondisi tanah mengijinkan, atau dalam

waktu yang lebih awal yang memungkinkan.

f. Pemeliharaan Daerah Penanaman

Penyedia Jasa harus melindungi lokasi yang ditanami dari gangguan lalu

lintas, angin kencang dan gangguan lainnya yang merugikan dengan

161

rambu peringatan dan/atau barikade atau penghalang lainnya yang

memadai dan disetujui Direksi Pekerjaan.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1. Pengukuran untuk Pembayaran

Kuantitas Stabilitas Dengan Tanaman yang diukur untuk pembayaran haruslah

luas permukaan yang aktual ditanami, diukur dalam meter persegi, pada lereng

yang ditanami rumput atau bambu yang diterima Direksi Pekerjaan. Pupuk

yang digunakan tidak diukur tersendiri. Bilamana rumput dan bambu,

keduanya diperlukan untuk stabilisasi lereng, maka perhitungan untuk

pembayaran harus diduakali-lipatkan. Kuantitas Penghijauan (Penanaman

kembali) yang diukur untuk pembayaran Semak/Perdu haruslah luas aktual

yang aktual ditanam dalam meter persegi, dan untuk pembayaran pohon dalam

jumlah pohon yang aktual ditanam di lokasi penanaman yang ditetapkan oleh

Direksi Pekerjaan dalam keadaan hidup dan sehat. Rabuk, pupuk, batu kapur

dan tanah humus yang digunakan tidak diukur tersendiri.

2. Dasar Pembayaran

Pekerjaan yang diukur seperti disyaratkan di atas harus dibayar menurut Harga

Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di

bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana

pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk semua bahan,

pekerja, peralatan dan perkakas, untuk penyiapan permukaan, penanganan,

penanaman dan pemeliharaan semua tanaman dan untuk biaya lainnya yang

diperlukan untuk pekerjaan penyelesaian yang sebagaimana mestinya seperti

yang diuraikan dalam Seksi ini.

DAFTAR VOLUME PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY / BQ)

1. Daftar volume pekerjaan (BQ) yang dibuat oleh Konsultan Perencana

162

merupakan suatu pedoman saja. Peserta harus tetap menghitung item dan

volume pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, RKS, serta berita acara-

berita acara Penjelasan Pekerjaan. Khususnya untuk volume pekerjaan

terlampir agar dihitung kembali oleh peserta lelang yang selanjutnya akan

dievaluasi bersama.

2. Bila adanya ketidaksesuaian antara perhitungan peserta dengan daftar

volume pekerjaan yang akan dibuat oleh Konsultan Perencana, maka

kekurangan atau kelebihan jenis pekerjaan dan volume yang dimaksud akan

disesuaikan dan disepakati bersama pada waktu rapat penjelasan pekerjaan

dan bersifat mengikat.

3. Pengertian mengikat disini yakni bahwa Kontraktor harus

melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, RKS, berita acara Penjelasan

Pekerjaaan serta daftar volume pekerjaan yang telah disepakati bersama

antara Kontraktor dan Pemberi Tugas. Dalam hal ini dianggap sebgai risiko

Kontraktor.

4. Tidak ada perhitungan kembali atas item pekerjaan maupun volume pekerjaan

diluar butir (2) pada ayat ini, yang dapat dijadikan dasar perhitungan

pekerjaan tambah dan kurang.

NO JENIS PEKERJAAN SATUAN KUANTITAS

I PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan Lokasi m2 118,0252 Pengadaan Air Kerja LS 13 Pengadaan Listrik LS 14 Pengukuran dan Pematokan patok 1215 Papan Nama Proyek m2 4.5

6 Pembuatan Direksi Keet m2 600

7 Pembuatan Musholla m2 12

163

8 Pembuatan Toilet m2 169 Pembuatan Tempat Parkir Alat Berat m2 400

10 Pembuatan Gudang m2 80

11 Pembuatan Barak Pekerja m2 100

12 Pembuatan Loss Kerja m2 30

13 Pos Keamanan m2 4

14 Pembuatan Pagar Proyek m2 5,300

15 Pembuatan Kantin m2 10016 Pengujian Bahan LS 117 Foto Dokumentasi LS 118 Mobilisasi dan Demobilisasi LS 1II PEKERJAAN TANAH 1 Galian tanah m3 69,131

2 Pengupasan Top Soil (20 cm) m3 5,429

3 Urugan Tanah m3 25,805

4 Tanah Sisa galian m3 48,754

III PEKERJAAN DRAINASE 1 Pekerjaan Saluran

a. Pekerjaan galian tanah m3 2,833

b. Pekerjaan saluran precast u-ditch 80 x 40 cm buah 4,7212 Pekerjaan gorong - gorong

a. Pekerjaan galian tanah m3 55

b. Pekerjaan gorong-gorong precast d-100 cm buah 23IV PEKERJAAN PERKERASAN LENTUR 1 Lapis pondasi bawah sirtu kelas A (tebal 24cm) m3 6,515

2Lapis pondasi atas batu pecah kelas A (tebal 11 cm)

m3 2,986

3 Penyiraman Prime Coat m2 27,1464 Lapis permukaan laston MS744 (tebal 12cm) ton 7,622

V PEKERJAAN UTILITAS

1Pekerjaan penerangan jalan (lampu Merkuri 180 watt)

unit 40

2 Pekerjaan lampu lalu lintas buah 2

2 Pekerjaan rambu a. Pemasangan rambu jalan buah 25 b. Pemasangan rambu penunjuk arah buah 2

VI PEKERJAAN FINISHING 1 Penghijauan

164

a. Penanaman rumput pada bukit dan lereng jalan m2 19,062

b. Penanaman pohon pohon 4722 Pembuatan marka jalan a. Marka garis menerus m' 4,721 b. Marka garis putus-putus m' 2,3603 Pemasangan guard rail m' 2,100

BAB IV

LAMPIRAN

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Pokja ULP: Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Provinsi Banten

2. Alamat Pokja ULP: Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan

No.25 Ciceri, Kota Serang, Banten.

165

B. SUMBER DANA

C. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN

D. PENINJAUAN LAPANGAN

E. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

F. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

G. JAMINAN PENAWARAN

3. Website: www.dbmtr.bantenprov.go.id.

4. Nama paket pekerjaan: (daftar terlampir)

5. Uraian singkat pekerjaan: Jalan Kolektor Primer

6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan:150 hari

kalender.

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD

Tahun Anggaran 2013

Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan akan

dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 7 April 2014

Pukul : 14.00 s.d 15.30 WIB

Tempat : Secara online melalui aplikasi SPSE

Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 8 April 2014

Pukul : 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Lokasi Pekerjaan

1. Mata uang yang digunakan Rupiah

2. Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran (termin)

Masa berlakunya penawaran selama 30 hari kalender

sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, yaitu

dari tanggal 9 April 2014 s.d 14 April 2014

1. Jaminan Penawaran: Dipersyaratkan

2. Besarnya jaminan penawaran adalah: 1-3% dari nilai

166

total HPS

3. Masa berlaku jaminan penawaran 30 hari kalender

sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran,

yaitu dari tanggal 9 April 2014 s.d 14 April 2014.

4. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka

disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Banten.

Pemasukan Dokumen Penawaran akan dilaksanakan

pada:

Tanggal : 9 April 2014 s.d 14 April 2014

Waktu : 00.00 s.d 13.00 WIB

Tempat : Secara online melalui aplikasi SPSE

Batas akhir Pemasukan Dokumen Penawaran akan

dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 April 2014

Waktu : 13.00 WIB

Pembukaan Dokumen Penawaran akan dilaksanakan

pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 April 2014

Waktu : 13.01 s.d 23.59 WIB

Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

____________________________________

[diisi, jabatan dalam organisasi paket pekerjaan ybs, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan]

H. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

I. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

J. PEMBUKAAN PENAWARAN

K. DOKUMEN PENAWARAN

167

L. [AMBANG BATAS SISTIM GUGUR]

M. SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

____________________________________

[diisi, dalam hal apabila ada bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan bukan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis]

Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan ____________________________________

[diisi, apabila ada bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan dan bukan merupakan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis]

Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk:

a. Bahan ______________b. Alat ______________[diisi, “tidak ada” apabila tidak diperlukan]

Ambang Batas Niai Teknis:

1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE.

2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar

aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada:

a. PPK Dana Otonomi Khusus Provinsi Banten Dinas

Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

b. KPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Banten Dinas

Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

c. APIP Pemerintah Provinsi Banten

3. Sanggahan Banding disampaikan di luar aplikasi SPSE

168

N. JAMINAN SANGGAHAN BANDING

O. JAMINAN PELAKSANAAN

P. JAMINAN PELAKSANAAN

(offline) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Banten

4. Tembusan sanggahan banding disampaikan di luar

aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada:

a. PPK Dana Otonomi Khusus Provinsi Banten

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi

Banten

b. Pokja ULP Dana Otonomi Khusus Provinsi

Banten Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Provinsi Banten

c. APIP Pemerintah Provinsi Banten

5. Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline)

ditujukan kepada Gubernur Provinsi Banten

1. Besarnya jaminan sanggahan banding: 1% dari nilai

total HPS

2. Jaminan Sanggahan Banding ditujukan kepada Dinas

Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan

pada Kas Daerah Provinsi Banten

1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 150 hari

kalender sejak penandatanganan kontrak.

2. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK Dana

Otonomi Khusus Provinsi Banten

3. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada

Kas Daerah Provinsi Banten

1. Nilai Jaminan Uang Muka sebesar Rp.

2. Jaminan Uang Muka ditujukan kepada Kepala Dinas

Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

3. Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada

169

Kas Derah Provinsi Banten

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. LINGKUP Nama Pokja ULP : __________________

170

KUALIFIKASI Alamat Pokja ULP : __________________

__________________

Website : __________________

Website LPSE : __________________

Nama Paket Pekerjaan : _________________

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat

izin usaha ___________ [isi sesuai dengan izin

usaha yang dipersyaratkan] dan surat izin _______

[isi sesuai dengan surat izin lain yang

dipersyaratkan];

2. [memiliki pengalaman pada bidang ________ (isi

sesuai dengan bidang sejenis yang

dipersyaratkan;] (untuk Usaha Mikro, Usaha

Kecil, dan koperasi kecil)

3. [memiliki pengalaman pada subbidang _________

[isi sesuai dengan subbidang sejenis yang

dipersyaratkan] dengan Kemampuan Dasar (KD)

sebesar ___________ [sekurang-kurangnya sama

dengan nilai total HPS]] (untuk usaha non-kecil);

4. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian

___________ [isi sesuai dengan jenis keahlian

yang diperlukan] serta harus memenuhi

persyaratan: _________ [isi dengan persyaratan

keahlian/spesialisasi, pengalaman, dan

kemampuan manajerial yang diperlukan];

5. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan

kualifikasi kemampuan ________________ [isi

dengan jenis kemampuan teknis yang diperlukan],

171

serta harus memenuhi persyaratan:

_____________________________ [isi dengan

persyaratan pengalaman, kemampuan teknis dan

manajerial yang diperlukan];

6. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan

dari bank pemerintah/swasta sebesar ________

[paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari

nilai total HPS];

7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan

fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan

Pekerjaan ini melaksanakan Pekerjaan ini, yaitu:

8. _______________________________ [sebutkan

fasilitas/peralatan/perlengkapan minimum yang

diperlukan, termasuk yang bersifat khusus/

spesifik/berteknologi tinggi].

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

172

BENTUK SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

(PENAWARAN FILE I, METODE 2 FILE)

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _______, _____________ 20___

Lampiran :

Kepada Yth.:

Pokja _______ ULP ____________ [K/L/D/I]

[diisi oleh Pokja ULP]

di ______________________________

Perihal : Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan _______________

[nama pekerjaan diisi oleh Pokja ULP]

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan

Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor: _________________ tanggal

______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan

dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pemilihan],

dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis untuk

pekerjaan _____________________ [diisi oleh Pokja ULP].

Penawaran administrasi dan teknis, serta dokumen kualifikasi ini sudah

memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen

Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran

sampai dengan tanggal ____________. [perkiraan tanggal penandatanganan

kontrak, diisi oleh Pokja ULP]

173

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. [Softcopy Jaminan Penawaran, apabila dipersyaratkan];

2. [Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada];

3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

a. Metoda Pelaksanaan;

b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;

c. Daftar Personil Inti;

d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang

dibutuhkan;

e. Spesifikasi teknis (jika diperlukan);

f. [Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, apabila ada]. ; dan

4. Data Kualifikasi;

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan

sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen

Pengadaan.

BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA PERORANGAN

(PENAWARAN FILE I, METODE 2 FILE)

174

CONTOH

Nomor : _______, _____________ 20___

Lampiran :

Kepada Yth.:

Pokja _______ ULP ____________ [K/L/D/I]

[diisi oleh Pokja ULP]

di______________________________

Perihal : Penawaran Administrasi dan Teknis _______________ [nama

pekerjaan diisi oleh Pokja ULP]

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan

Dokumen Pengadaan nomor: _________________ tanggal ______________ dan

setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara

Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami

mengajukan penawaran untuk pekerjaan _____________________ [diisi oleh

Pokja ULP] sebesar Rp_______________ (__________________________).

Penawaran administrasi dan teknis, serta dokumen kualifikasi ini sudah

memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen

Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran

sampai dengan tanggal ____________. [perkiraan tanggal penandatanganan

kontrak, diisi oleh Pokja ULP]

175

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. [Softcopy Jaminan Penawaran, apabila dipersyaratkan];

2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

a. Metoda Pelaksanaan;

b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;

c. Daftar Personil Inti;

d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang

dibutuhkan;

e. Spesifikasi teknis (jika diperlukan); dan.

3. Data kualifikasi;

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan

sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen

Pengadaan.

BENTUK SURAT PENAWARAN HARGA (PENAWARAN FILE II,

METODE 2 FILE)

176

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _______, _____________ 20___

Lampiran :

Kepada Yth.:

Pokja _______ ULP ____________ [K/L/D/I]

[diisi oleh Pokja ULP]

di ______________________________

Perihal : Penawaran Harga untuk pekerjaan ______________________

[nama pekerjaan diisi oleh Pokja ULP]

Sehubungan dengan undangan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor:

_________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan

saksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta

adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran

Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan _____________________ [diisi oleh

Pokja ULP] sebesar Rp__________________ (__________________________).

Penawaran harga ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan

yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan

tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran

sampai dengan tanggal ____________. [perkiraan tanggal penandatanganan

kontrak, diisi oleh Pokja ULP]

177

Sesuai dengan persyaratan, bersama surat penawaran ini kami lampirkan :

1. [Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan];

2. [Dokumen lain yang dipersyaratkan].

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan

sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen

Pemilihan.

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS (METODE 2 FILE)

Dokumen Penawaran Teknis

178

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan,

keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

1. Metoda pelaksanaan pekerjaan [diyakini menggambarkan penguasaan dalam

penyelesaian pekerjaan];

2. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (PHO) [tidak melampaui

batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan];

3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal [sesuai dengan

yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan];

4. Spesifikasi teknis, dipersyaratkan untuk bahan/barang tertentu; 

5. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, serta posisinya dalam

manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan

yang diajukan]; dan

6. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan [sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan];

[BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN), apabila diberikan preferensi harga]

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN

179

DALAM NEGERI (TKDN)

Uraian Pekerjaan

Nilai Gabungan Barang/Jasa (Rp) TKDN

DN LN

Total Barang/

Jasa

GabunganRibu Rp

% KDN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Barang

I. Material Langsung (Bahan baku) (1A) (1B) (1C) (1D) (1E) (1F)

II. Peralatan (Barang jadi) (2A) (2B) (2C) (2D) (2E) (2F)

A. Sub Total Barang (3A) (3B) (3C) (3D) (3E) (3F)

Jasa

III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan (4A) (4B) (4C) (4D) (4E) (4F)

IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja (5A) (5B) (5C) (5D) (5E) (5F)

V. Konstruksi dan Fabrikasi (6A) (6B) (6C) (6D) (6E) (6F)

VI. Jasa Umum (7A) (7B) (7C) (7D) (7E) (7F)

B. Sub Total Jasa (8A) (8B) (8C) (8D) (8E) (8F)

C. TOTAL Biaya (A + B) (9A) (9B) (9C) (9D) (9E) (9F)

Formulasi perhitungan:

Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri (3B)

Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)

180

% TKDN (Gabungan Barang dan Jasa)

=+

Nilai Jasa Total(8C) - Nilai Jasa Luar Negeri (8B)

Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)

__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

[tanda tangan]

[nama wakil sah badan usaha/pemimpin kemitraan (KSO)/perorangan]

181

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK

Contoh

__________________________________________________________________

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PENAWARAN

No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________

dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama ________________________ [nama bank] berkedudukan

di _________________________________________ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : __________________________________ [Pokja ULP]

Alamat : ______________________________________________

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________

(terbilang ________________________________________________________)

dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Penawaran atas pekerjaan

_______________ berdasarkan Dokumen Pengadaan No. _______________

tanggal__________________, apabila:

182

Nama : _____________________________ [peserta pelelangan]

Alamat : ______________________________________________

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas

waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada

Penerima Jaminan yaitu:

a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya

pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;

b. Yang Dijamin tidak:

1) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangan

dilakukan dengan pascakualifikasi; atau

2) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang.

c. Yang Dijamin terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); atau

d. Yang Dijamin melakukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang

disampaikan dalam Dokumen Penawaran.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang

Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku dari tanggal _____________ s.d._____________ [diisi sesuai yang

tercantum dalam LDP]

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan

melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling

lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi

Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan

tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa

syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima

Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan

183

mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak

memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-

benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk

melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini,

masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di

Kantor Pengadilan Negeri ________.

Dikeluarkan di : _____________

Pada tanggal : _____________

[Bank]

Materai Rp.6000,00

________________

[Nama dan Jabatan]

184

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN

PENJAMINAN

Contoh

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: ____________________ Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama],

_____________ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN,

dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________

[alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,

bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ____________________

[nama Pokja ULP], _________________________________ [alamat]

sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN

atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang

_____________________)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk

melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar

bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan

dalam Dokumen Pengadaan No. ______________ tanggal ______________

untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ______________________ yang

diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN:

185

a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau

sesudah dinyatakan sebagai pemenang;

b. tidak:

1) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal

pelelangan dilakukan dengan pascakualifikasi; atau

2) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai

pemenang.

c. terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); atau

d. melakukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam

Dokumen Penawaran.

4. Surat Jaminan ini berlaku efektif mulai tanggal _____________

s.d._____________ [diisi sesuai yang tercantum dalam LDP]

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai

jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan

secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA

JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera

janji/wanprestasi.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali

bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya

harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi

hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus

sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____________

186

pada tanggal _______________

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

_____________________ __________________

(Nama & Jabatan) (Nama & Jabatan)

187

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan

BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka

peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha]

No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : __________________________

Bertindak

untuk dan atas

nama

: PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yang

sesuai dan cantumkan nama]

2. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha]

No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : __________________________

Bertindak

untuk dan atas

nama

: PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yang

sesuai dan cantumkan nama]

3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]

dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________ [isi

sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:

188

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional

untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS

ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman

dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara

pidana.

__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]

[ tanda tangan] , [ tanda tangan] , [ tanda tangan] ,

[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]

189

DATA ISIAN KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO

berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada

aplikasi SPSE

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ___________________ [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan : _____________ [diisi sesuai jabatan dalam akta

notaris]

Bertindak

untuk

dan atas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi _______________________

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]

Alamat : ___________________________________

Telepon/Fax : ___________________________________

Email : ___________________________________

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama

perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan _______________ [akta

pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama

Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta

190

pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama

Operasi];

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang

cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan

pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”];

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan

para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses

pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam

pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang

dihentikan;

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk

dalam Daftar Hitam;

7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

 1. Nama Badan Usaha : _____________________

2. Status :  

3.

Alamat Kantor Pusat : _____________________

_____________________

No. Telepon : _____________________

No. Fax : _____________________

E-Mail : _____________________

4.

Alamat Kantor Cabang : _____________________

_____________________

No. Telepon : _____________________

No. Fax : _____________________

E-Mail : _____________________

191

CabangPusat

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

 1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

  a. Nomor :  _______________

  b. Tanggal :  _______________

  c. Nama Notaris :  _______________

d. Nomor Pengesahan

Kementerian Hukum dan

HAM (untuk yang berbentuk

PT)

: _______________

2. Akta/Anggaran Dasar

Perubahan Terakhir

  a. Nomor :  _______________

  b. Tanggal :  _______________

  c. Nama Notaris :  _______________

C. Pengurus Badan Usaha

  No.  Nama No. Identitas Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha ________ : _______Tanggal ______

2. Masa berlaku izin usaha : __________

3. Instansi pemberi izin usaha : __________

4. Kualifikasi Usaha : ___________

5. Klasifikasi Usaha : ___________

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1.   No. Surat Izin _________ : _____________ Tanggal ________

192

2. Masa berlaku izin : _______________

3. Instansi pemberi izin : _______________

F. Data Keuangan

  1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk

CV/Firma)

   No.  Nama No. Identitas Alamat  Persentase

2. Pajak

  a. Nomor Pokok Wajib Pajak : _______________

b. Bukti Laporan Pajak Tahun

terakhir : No. _______ Tanggal _______

c. Bukti Laporan Bulanan (tiga

bulan terakhir):

1) PPh Pasal 21

2) PPh Pasal 23

3) PPh Pasal 25/Pasal29

4) PPN

:

:

:

:

No. _______ Tanggal _______

No. _______ Tanggal _______

No. _______ Tanggal _______

No. _______ Tanggal _______

d. Surat Keterangan Fiskal

(sebagai pengganti huruf b dan

c)

: No. _______ Tanggal _______

193

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha)

No Nama

Tgl/bln/thn

lahir

Tingkat

Pendidika

n

Jabatan

dalam

pekerjaan

Pengalaman

Kerja

(tahun)

 Profesi/

keahlian

Tahun

Sertifikat/

Ijazah 

1 2 3 4 5 6 7 8

H.  Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

[cantumkan jika disyaratkan oleh Pokja ULP]

No.

Jenis

Fasilitas/Peralatan/

Perlengkapan

Jumlah

Kapasitas

atau

output

pada saat

ini

Merk

dan

tipe

Tahun

pembuatan

Kondisi

(%)

Lokasi

Sekarang

Status

Kepemilikan/Dukungan

Sewa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Data Pengalaman Perusahaan

(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam

kurun waktu 10 tahun terakhir)

No. Nama

Paket

Pekerjaan

Sub

Bidang

Pekerjaan

Ringkasan

Lingkup

Pekerjaan

Lokasi Pemberi

Tugas / Pejabat

Pembuat

Komitmen

Kontrak

Tanggal Selesai

Pekerjaan

Berdasarkan

Nama Alamat/

Telepon

No /

Tanggal

Nilai Kontrak BA

Serah

194

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan

yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini) 

No.Nama Paket

Pekerjaan

Ringkasan

Lingkup

Pekerjaan

Lokasi

Pemberi Tugas /

Pejabat Pembuat

Komitmen

Kontrak

Tanggal Selesai

Pekerjaan

Berdasarkan

NamaAlamat/

Telepon

No /

TanggalNilai Kontrak

BA

Serah

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

   No.

Nama

Paket

Pekerjaan

Bidang/Sub

Bidang

Pekerjaan

Lokasi

Pemberi Tugas /

Pejabat Pembuat

Komitmen

Kontrak Progres Terakhir

NamaAlamat/

Telepon

No /

TanggalNilai

Kontrak

(rencana)

%

Prestasi

Kerja

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

195

L. Modal Kerja  

Surat dukungan keuangan dari Bank:

Nomor : __________

Tanggal : __________

Nama Bank : __________

Nilai : __________

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh

rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang

saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang

saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi

pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan

secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

__________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-

dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha )

[jabatan pada badan usaha]

PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

196

I. Petunjuk Pengisian untuk peserta bukan kemitraan/KSO mengikuti

petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (User Guide).

II. Kemitraan/KSO

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing – masing anggota

kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing –

masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian

kualifikasi sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan/koperasi) peserta.

2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).

3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat

yang dapat dihubungi.

4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang

yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian

perusahaan/anggaran dasar koperasi serta untuk badan usaha yang

berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian

Hukum dan HAM.

2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan

terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika

terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris,

pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukan asli dan

memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa

Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan

Terakhir.

C. Pengurus Badan Usaha

197

Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Izin Usaha

(Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundang-

undangan, contohnya : Izin Usaha di bidang Konstruksi adalah Izin Usaha

Jasa Kontruksi (IUJK).

Untuk persyaratan perizinan bagi Penyedia Asing disesuaikan dengan praktek

bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal Penyedia)

Tabel izin usaha:

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.

2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.

3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

4. Diisi dengan kualifikasi usaha.

5. Diisi dengan klasifikasi usaha.

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.

2. Diisi dengan masa berlaku izin.

3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

F. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik

saham/pesero, dan persentase kepemilikan saham/pesero.

2. Pajak:

a. Diisi dengan NPWP badan usaha.

b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir

berupa SPT Tahunan.

c. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan

terakhir):

198

1) PPH pasal 21;

2) PPH pasal 23 (apabila ada transaksi);

3) PPH pasal 25/pasal 29 (apabila Pengusaha Kena Pajak);

4) PPN.

d. Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan

penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh peserta

dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan

paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan

dokumen kualifikasi..

3. [Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka 2

dikecualikan untuk Penyedia Asing (khusus untuk International

Competitive Biding)]

G. Data Personalia

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan

(SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan,

lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan

Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari

setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat

ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi

keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/dukungan

sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang diperlukan.

Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian

Kualifikasi.

I. Data Pengalaman Perusahaan

199

Diisi dengan nama paket pekerjaan, sub bidang pekerjaan yang

dipersyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan

pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat

Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan

berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO), untuk

masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data ini

digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) pada paket pekerjaan

usaha non kecil.

J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi

tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi

tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal

selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara Serah

Terima (PHO), untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk

perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel

ini.

K. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/sub bidang pekerjaan dan lokasi

tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi

tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta

persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini

digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP).

L. Modal Kerja

Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan surat

dukungan keuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluh

perseratus) dari nilai paket (HPS).

200

Kemitraan/KSO

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota

kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing

kualifikasi badan usahanya.

201

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

1. Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama

Operasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian

Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;

2. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam

pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang

dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama

perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani

sanksi pidana;

4. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta

perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;

5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak

terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21,

PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi

Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam

tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan

menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh

Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu)

bulan sebelum tanggal mulai pemasukan Dokumen Kualifikas.;

6. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam

kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah

maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta

202

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang

dari 3 (tiga) tahun;

7. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha

Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada

subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

8. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil

yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;

9. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;

10. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank

pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan Pekerjaan Konstruksi

paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS);

11. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO:

a. Peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan

yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang

mewakili kemitraan/KSO tersebut;

b. Evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 10

dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan

kemitraan/KSO;

12. Untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada

pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan:

a. KD = 3 NPt

NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan

yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;

b. Dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari

perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO;

203

c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;

d. Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai

kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak

sebelumnya;

e. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai

pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan

sebagai berikut:

NPs =Nilai pekerjaan sekarang

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi

(apabila ada) saat serah terima pertama

Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan

serah terima pertama

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi

(apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi

linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya) 

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen

terbesar dari pekerjaan;

13. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:

a. SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan

Untuk usaha kecil:

KP = 5

Untuk usaha non kecil:

KP = 6 atau KP = 1,2 N

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat

ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5

(lima) tahun terakhir;

204

b. Dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari

semua perusahaan yang bermitra/KSO;

14. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/atau memiliki

Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila

disyaratkan.

B. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian

peserta dalam Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang

tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal:

1. Kelengkapan Data Kualifikasi; dan

2. Pemenuhan persyaratan kualifikasi.

C. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak

digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai

ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

D. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP

dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis

namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah

dikirmkan melalui aplikasi SPSE.

E. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang

kurang tidak dapat dilengkapi.

205

BENTUK KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

__________

Nomor: __________

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut

“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________

tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun

diisi dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen],

selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama

__________ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang

berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan

Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK

penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK penetapan sebagai

Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut “PPK” dan

1. Untuk penyedia perseorangan, maka:

[____________ [nama penyedia], yang berkedudukan di __________

[alamat penyedia], berdasarkan identitas No. _________ [No. KTP/SIM/

Paspor Penyedia], selanjurnya disebut “Penyedia”]

2. Untuk penyedia badan usaha non KSO, maka:

[__________ [nama wakil Penyedia], ______________[jabatan wakil

Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama

Penyedia], yang berkedudukan di ____________ [alamat Penyedia],

berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. _______ [No. Akta

206

Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____________ [tanggal penerbitan

Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “Penyedia”]

3. Untuk penyedia KSO/Kemitraan, maka:

[Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut:

1. _________________________[nama Penyedia 1];

2. _________________________[nama Penyedia 2];

_____________dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan

tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini

dan telah menunjuk __________ [nama anggota kemitraan/KSO yang ditunjuk

sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang

berkedudukan di __________ [alamat Penyedia wakil kemitraan/KSO],

berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. ___________ tanggal

___________ (selanjutnya disebut “Penyedia”).”]

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi

sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir

dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”);

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian

profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk

menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan

dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani

Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

207

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan

penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh

advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua

fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan

menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. [untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump

sum, ditulis sebagai berikut:

“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan

sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar

Rp________________ (_______________________ rupiah);”]

[untuk kontrak lump sum, ditulis sebagai berikut:

“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) adalah sebesar Rp________________ (_______________________

rupiah);”]

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna

yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

208

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Kontrak ini:

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b. pokok perjanjian;

c. surat penawaran, beserta penawaran harga;

d. syarat-syarat khusus Kontrak;

e. syarat-syarat umum Kontrak;

f. spesifikasi khusus;

g. spesifikasi umum;

h. gambar-gambar;

i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika

terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan

dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam

dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam

Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh

Penyedia;

2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan

oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai

ketentuan Kontrak;

209

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam

Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari

PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan

Kontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat

dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja,

bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala

pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk

pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci

dalam Kontrak;

6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk

pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi

lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan

kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan,

dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana

diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

210

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk

menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan

Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik

Indonesia.

Untuk dan atas nama __________

PPK

[tanda tangan dan cap (jika salinan

asli ini untuk Penyedia maka rekatkan

materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

[jabatan]

Untuk dan atas nama

Penyedia/Kemitraan (KSO)

__________

[tanda tangan dan cap (jika salinan

asli ini untuk satuan kerja PPK maka

rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

[jabatan]

211

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA[kop surat K/L/D/I]

SURAT PERINTAH KERJA(SPK)

SATUAN KERJA PPK:

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Halaman __ dari __PAKET PEKERJAAN: __________ NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN

PENAWARAN:

NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN:

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL [NEGOSIASI/PELELANGAN]:

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA __________ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan __________

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun

NILAI PEKERJAAN

No.Uraian

PekerjaanKuantitas

Satuan Ukuran

Harga Satuan (Rp) Subtotal (Rp)Total (Rp)

Material Upah Material Upah

212

JumlahPPN 10%

NILAITerbilang :

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak atau sisa nilai bagian Kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama __________Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap][jabatan]

Untuk dan atas nama penyedia __________

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja Pejabat Pembuat

Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap][jabatan]

SYARAT UMUMSURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAANPenyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

213

3. ITIKAD BAIKa. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan

dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa

menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka

diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

4. PENYEDIA MANDIRIPenyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

5. HARGA SPKa. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK

sebesar harga SPK. b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya

overhead serta biaya asuransi.c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar

kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

6. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung

atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

7. CACAT MUTUPPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

8. PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan

214

pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

9. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

10. JADWALa. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak

atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang

tercantum dalam SPMK. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan

sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

11. ASURANSIa. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan

tanggal selesainya pemeliharaan untuk:1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

12. PENANGGUNGAN DAN RISIKOa. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan

menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan

Personil;2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

215

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

13. PEMELIHARAAN LINGKUNGANPenyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANPPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

15. PENGUJIANJika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

16. LAPORAN HASIL PEKERJAANa. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk

menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang

216

berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.c. Laporan harian berisi:

1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

17. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAANa. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk

memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

18. PENERIMAAN BARANG/JASAPPK berhak memeriksa barang/jasa setelah serah terima barang/jasa atau menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam SPK ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan

217

pekerjaan.b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan.c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil

pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

e. Apabila PPHP belum menerima hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki pekerjaan dan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga SPK, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

g. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

h. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

i. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa harga SPK yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

j. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

20. JAMINAN PEMELIHARAANa. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan

dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).b. Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan SPK.

c. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

21. PERUBAHAN SPKa. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak,

meliputi:

218

1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau

perubahan pelaksanaan pekerjaan.c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat

Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

22. PERISTIWA KOMPENSASIa. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal

sebagai berikut:1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

pekerjaan;2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;  3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi

sesuai jadwal yang dibutuhkan;4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan

pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan kepada pihak penyedia untuk penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan kepada pihak penyedia untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan

dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK dan dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

23. PERPANJANGAN WAKTUa. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan

219

melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

24. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPKa. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau

terjadi Keadaan Kahar.b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia

sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan

ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan; 3) biaya langsung demobilisasi personil.

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan

tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

4) penyedia berada dalam keadaan pailit;5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam

jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan

penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;

9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan

220

dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:1) penyedia membayar denda; dan/atau2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

25. PEMBAYARANa. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh

PPK, dengan ketentuan:1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil

pekerjaan;2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem

termin/pembayaran secara sekaligus];3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak

termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan; 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang

retensi.b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%

(seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

26. DENDAPenyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

27. PENYELESAIAN PERSELISIHANPPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh

221

menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

28. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

222

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK :

Nama :__________

Alamat :__________

Telepon :__________

Website :__________

Faksimili :__________

email :__________

Penyedia:

Nama :__________

Alamat :__________

Telepon :__________

Website :__________

Faksimili :__________

e-mail :__________

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

223

Untuk PPK :_______________

Untuk Penyedia :_______________Pengawas Pekerjaan ________ sebagai wakil sah PPK (apabila ada)

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak: ________ s.d. ________

D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :

_____ ( ______ ) (hari kalender/bulan/tahun)

E. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama: __(_____) (bulan/tahun)

F. Umur Konstruksi

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: ____ (__________) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir.

G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.

H. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah ______ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

I. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada _______ [Kas Negara/Kas Daerah]

J. Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan

224

Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

persetujuan PPK adalah: __________

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: __________

K. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: __________

L. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa :

_________________

M. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari __________________ [APBN/APBD]

N. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK).

[jika ”YA”]

Uang muka diberikan sebesar __% (________ per seratus) dari Nilai Kontrak

O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin/Bulanan/Sekaligus).

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: __________

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: __________

225

P. [Penyesuaian Harga]

1. [Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh _________ [BPS/Instansi Teknis Lainnya]

2. Indeks yang dipergunakan adalah indeks _______ (perdagangan, industri, impor, dll) sebesar_______

3. Koefisien tetap adalah sebesar____________

4. Koefisien komponen kontrak adalah sebesar__________]

Q. Peristiwa Kompensasi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: ________ (apabila ada)

R. Denda Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]

S. Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _________

T. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga

226

Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

227

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat K/L/D/I]

Nomor : __________ __________, __ __________ 20__

Lampiran : __________

Kepada Yth.

__________

di __________

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan __________

_________________________________________

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ perihal __________ dengan [nilai penawaran/penawaran

228

terkoreksi] sebesar Rp_____________ (____________________) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja __________

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP. __________

Tembusan Yth. :

3. ____________ [PA/KPA K/L/D/I]4. ____________ [APIP K/L/D/I]5. ____________ [Pokja ULP]......... dst

229

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L/D/I]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: __________

Paket Pekerjaan: __________

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_______________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen]

_______________ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

_______________ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan:

_______________ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

_______________ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

yang dalam hal ini diwakili oleh: __________

230

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : __________;

2. Tanggal mulai kerja : __________;

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian : selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________

5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

__________, __ __________ 20__

Untuk dan atas nama __________

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: __________

231

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama __________

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]

[jabatan]

232

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Sanggahan Banding dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN SANGGAHAN BANDING

No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : ___________________________________ [Pokja ULP]

Alamat : _______________________________________________

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________

(terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding atas pekerjaan ______________ berdasarkan Dokumen Pengadaan No. ______________ tanggal _________________, apabila:

Nama : _____________________________ [peserta pelelangan]

233

Alamat : _______________________________________________

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, sanggahan banding yang diajukan oleh YANG DIJAMIN dinyatakan tidak benar.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa Sanggahan Banding tidak benar dari ______________ [Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lain/Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggah banding] paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa “Sanggahan Banding tidak benar dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan oleh Yang Dijamin tidak benar”.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing

pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________.

Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________

[Bank]

Materai Rp.6000,00

________________

[Nama dan Jabatan]

234

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : ___________________________________ [nama PPK]

Alamat : _______________________________________________

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _______________________________________________

(terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ________________ tanggal _________________, apabila:

Nama : _____________________________ [nama penyedia]

Alamat : _______________________________________________

235

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing

pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________.

Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________

[Bank]

Materai Rp.6000,00

________________[Nama dan Jabatan]

236

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan __________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ______________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________

4. Jaminan ini berlaku apabila:

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

237

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____________pada tanggal _______________

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

_____________________ __________________[Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan]

238

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN UANG MUKA

No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : ___________________________________ [nama PPK]

Alamat : _______________________________________________

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________

(terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal __________________, apabila:

Nama : _____________________________ [nama penyedia]

Alamat : _______________________________________________

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

239

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing

pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________.

Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________

[Bank]

Materai Rp.6000,00

________________[Nama dan Jabatan]

240

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _______________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________

4. Jaminan ini berlaku apabila:TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

241

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____________pada tanggal _______________

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

_____________________ __________________[Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan]

242

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan

Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PEMELIHARAAN

No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : ___________________________________ [nama PPK]

Alamat : _______________________________________________

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________

(terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal ________________, apabila:

Nama : _____________________________ [nama penyedia]

Alamat : _______________________________________________

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

243

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing

pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________.

Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________

[Bank]

Materai Rp.6000,00

________________[Nama dan Jabatan]

244

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________

4. Jaminan ini berlaku apabila:TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____________pada tanggal _______________

TERJAMIN PENJAMINMaterai Rp.6000,00

_____________________ __________________[Nama & Jabatan] [Nama & Jabatan]

245

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan